Aspek-aspek Harapan (skripsi dan tesis)

Harapan yang ditanamkan dalam suatu kehidupan individu memiliki beberapa aspek. Menurut Snyder (2000), aspek-aspek yang terkandung dalam teori harapan adalah sebagai berikut Goal, pathway thinking, agencythinking, berikut adalah penjelasan mengenai ke tiga aspek Harapan

a. Goal

Aspek pertama dari harapan adalah goal, Goal atau tujuan sendiri diartikan oleh Averill dalam Snyder (2000) sebagai sasaran dari tahapan tindakan mental yang menghasilkan komponen kognitif. Tujuan menyediakan titik akhir dari tahapan perilaku mental individu, tujuan dapat berupa tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang, namun tujuan harus cukup bernilai untuk mengaktifkan pemikiran yang disadari. Tujuan harus memiliki kemungkinan untuk dicapai tetapi juga mengandung beberapa ketidakpastian. Pada suatu akhir dari kontinum kepastian, kepastian yang absolut adalah tujuan dengan tingkat kemungkinan pencapaian 100%, tujuan seperti ini tidak memerlukan harapan. Harapan berkembang dengan baik pada kondisi tujuan yang memiliki tingkat kemungkinan pencapaian sedang (Averil 1896 dalam Snyder, 2000). Lopez, Snyder & Pedrotti (2003) menyatakan bahwa tujuan dapat berupa approach-oriented in nature (misalnya sesuatu yang positif yang diharapkan untuk terjadi) atau preventative in nature (misalnya sesuatu yang negatif yang ingin dihentikan agar tidak terjadi lagi). Tujuan juga sangat beragam dilihat dari tingkat kemungkinan untuk mencapainya. Bahkan suatu tujuan yang tampaknya tidak mungkin untuk dicapai, dimungkinkah dapat tercapai dengan perencanaan dan usaha yang lebih keras.

b. Pathway Thinking

Pathway thinking menurut Snyder (1991) dalam Lopez, Snyder & Pedrottidkk (2003) adalah proses seseorang untuk dapat mencapai tujuan dengan cara memandang dirinya sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan suatu jalur untuk mencapai tujuan. Prose pathway thinking ditandai dengan pernyataan pesan internal yang meyakinkan diri sendiri seperti dirinya akan menemukan cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Pathway thinking mencakup pemikiran mengenai kemampuan untuk menghasilkan satu atau lebih cara yang berguna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa jalur yang dihasilkan akan berguna ketika individu menghadapi hambatan, dan orang yang memiliki harapan yang tinggi merasa dirinya mampu menemukan beberapa jalur alternatif dan umumnya mereka sangat efektif dalam menghasilkan jalur alternatif (Irving, Snyder, & Crowson; Snyder, Harris dalam Snyder, Rand & Sigmon, 2002).

c. Agency Thinking

Komponen motivasional pada teori harapan adalah agency, agency dapat diartikan sebagai kapasitas untuk menggunakan suatu jalur untuk  mencapai tujuan yang diinginkan. Agency mencerminkan persepsi individu bahwa dirinya mampu mencapai tujuannya melalui jalur-jalur yang dipikirkannya, agency juga dapat mencerminkan penilaian individu mengenai kemampuannya bertahan ketika menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan. Berbeda dengan efikasi diri, agency -thinking hanya berada di ranah kognitif, dimana agencythinking ini memunculkan kemauan individu untuk memotivasi diri, sedangkan efikasi diri sudah memunculkan perilaku dari keyakinan atas kemampuan yang dimiliki. Hal ini juga dijelaskan oleh Snyder, Simpson & Hughes (2006) bahwa definisi harapan diarahkan pada dua komponen yaitu kemauan dan cara sesuai dengan ungkapan lama bahwa dimana ada kemauan, di situ ada jalan

Pengertian Harapan (skripsi dan tesis)

Snyder (2000) dalam Carr (2004) menyatakan bahwa harapan adalah keseluruhan dari kemampuan yang dimiliki individu untuk menghasilkan jalur mencapai tujuan yang diinginkan, bersamaan dengan motivasi yang dimiliki untuk menggunakan jalur-jalur tersebut. Harapan didasarkan pada harapan positif dalam pencapaian tujuan. (Snyder, Irving, & Anderson. 1991) menambahkan harapan adalah keadaan termotivasi yang positif didasarkan pada hubungan interaktif antara agency (energi yang mengarah pada tujuan) dan pathway (rencana untuk mencapai tujuan).

Snyder (2000) dalam Carr (2004) mengkonsepkan harapan ke dalam dua komponen, yaitu kemampuan untuk merencanakan jalur untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan agency atau motivasi untuk menggunakan jalur tersebut. Harapan merupakan keseluruhan dari kedua komponen tersebut. Berdasarkan konsep ini, harapan akan menjadi lebih kuat jika harapan ini disertai dengan adanya tujuan yang bernilai yang memiliki kemungkinan untuk dapat dicapai, bukan sesuatu yang mustahil dicapai. Pemikiran hopeful mencakup tiga komponen, yaitu goal, pathway thinking, dan agency thinking. Namun jika individu memiliki keyakinan untuk mencapai tujuannya, maka individu tidak memerlukan harapan. Sebaliknya, jika individu yakin bahwa ia tidak akan bisa maka ia akan menjadi hopeless. Berdasarkan konseptualisasi ini, emosi positif dan negatif merupakan hasil dari pemikiran hopeful atau hopeless yang memiliki tujuan. Pada situasi adanya usaha untuk mencapai tujuan, perilaku hopeful akan ditentukan oleh interaksi dari hal berikut:

a. Seberapa bernilainya tujuan atau hasil yang ingin dicapai.

b. Pemikiran mengenai jalur untuk mencapai tujuan dan harapan yang berkaitan dengan seberapa efektif jalur/cara ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Pemikiran mengenai pribadi dan seberapa efektif individu dalam mengikuti jalur untuk mencapai tujuan tersebut.

Teori harapan juga menekankan peran dari hambatan, stressor, dan emosi, ketika menjumpai hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan, individu menilai kondisi tersebut sebagai sumber stres. Berdasarkan postulat teori harapan, emosi positif dihasilkan dari persepsi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan. Sebaliknya emosi negatif mencerminkan kegagalan pencapaian tujuan, baik yang mengalami hambatan ataupun tidak mengalami hambatan. Oleh karena itu, persepsi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan akan mendorong munculnya emosi positif dan negative. Kemudian emosi ini bertindak sebagai reinforcing feedback (Snyder, Simpson & Hughes, 2006)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Hidup (skripsi dan tesis)

Menurut Hurlock (1980) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan hidup pada seorang individu antara lain:

a. Kesehatan

Kesehatan yang baik memungkinkan individu pada usia berapa pun dapat melakukan aktivitas. Sedangkan kesehatan yang buruk atau ketidak mampuan fisik dapat menjadi penghalang untuk mencapai kepuasan bagi keinginan dan kebutuhan individu (Hurlock, 1980).

b. Jenis pekerjaan

Menurut Hurlock (1980) semakin rutin sifat pekerjaan dan semakin sedikit kesempatan untuk otonomi dalam pekerjaan maka akan semakin kurang memuaskan. Hal ini dapat dilihat pada tugas sehari-hari yang diberikan kepada anak-anak dan juga pekerjaan orang-orang dewasa.

c. Status kerja

Baik di bidang pendidikan maupun pekerjaan, semakin berhasil seseorang melaksanakan tugas dan semakin hal tersebut dihubungkan dengan prestise maka akan semakin besar pula kepuasan yang ditimbulkan (Hurlock, 1980).

d. Kondisi kehidupan Jika pola kehidupan memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang-orang lain baik di dalam keluarga maupun dengan temanteman dan tetangga di dalam masyarakat, maka kondisi demikian akan memperbesar potensi kepuasan hidup (Hurlock, 1980).

e. Keseimbangan antara Harapan dan Pencapaian

Jika harapan-harapan itu realistis, orang akan puas dan bahagia apabila tujuannya tercapai. Pendapat lain meengatakan beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya kebahagiaan secara umum dan khususnya mempengaruhi kepuasan hidup pada seorang individu yaitu antara lain:

a. Kesehatan

Diener (1984) dalam Carr (2004) mengatakan bahwa hal yang berkaitan dengan kebahagiaan adalah penilaian subjektif individu mengenai kesehatannya dan bukan atas penilaian objektif yang didasarkan pada analisa medis. Kesehatan yang baik memungkinkan seseorang pada usia berapa pun dapat melakukan aktivitas. Sedangkan kesehatan yang buruk atau ketidakmampuan fisik dapat menjadi penghalang untuk mencapai kepuasan bagi keinginan dan kebutuhan individu, sehingga menimbulkan rasa tidak bahagia (Hurlock, 1999). Diener & Biswas-Diener (2008) juga mengatakan bahwa individu yang bahagia lebih jarang mengalami sakit daripada individu yang tidak bahagia. Hal ini dikarenakan kebahagiaan dapat menangkis infeksi penyakit, pertahanan melawan gaya hidup yang dapat menimbulkan penyakit dan melindungi dari penyakit jantung. Sementara itu, ketidakbahagiaan dan depresi dikatakan dapat membahayakan kesehatan individu.

Olahraga juga dikatakan mempunyai dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap kesehatan dan kebahagiaan individu. Hal ini dikemukakan oleh Argyle (2001) dalam Carr (2004) yang menyatakan bahwa dampak jangka pendek dari olahraga adalah dapat menimbulkan emosi positif yaitu dengan adanya pengeluaran endorphin di otak. Lebih lanjut, dampak jangka panjangnya adalah mengurangi depresi dan kecemasan, meningkatkan kecepatan dan ketepatan kerja, memperbaiki konsep diri dan meningkatkan kebugaran tubuh dan fungsi kardiovaskuler yang baik serta mengurangi resiko timbulnya penyakit sehingga pada akhirnya mengarah pada kebahagiaan.

b. Status Kerja

Argyle (2001) dalam Carr (2004) mengatakan bahwa individu dengan status bekerja lebih bahagia daripada individu yang tidak bekerja dan begitu juga dengan individu yang profesional dan terampil tampak lebih bahagia daripada individu yang tidak terampil. Diener & Biswas-Diener (2008) juga mengatakan bahwa ketika individu menikmati pekerjaannya dan merasa pekerjaan tersebut adalah hal yang penting dan bermakna maka individu akan puas terhadap kehidupannya. Sebaliknya, ketika individu merasa pekerjaannya buruk oleh karena lingkungan pekerjaan yang buruk dan kurang sesuai dengan diri individu tersebut maka individu akan merasa tidak puas pada kehidupannya.

c. Penghasilan/Pendapatan

Penghasilan berkaitan dengan kepuasan finansial dan kepuasan finansial berkaitan dengan kepuasan hidup (Diener, Lucas & Oishi (2005). Diener dan Seligman (2002) juga mengatakan bahwa penghasilan mempunyai hubungan yang lemah dengan kebahagiaan. Dalam hal ini, kemiskinan dilaporkan dapat menyebabkan individu tidak bahagia, namun kekayaan juga dikatakan tidak selamanya menyebabkan individu bahagia.

d. Realisme dari Konsep-Konsep

Peran Masa dewasa dini merupakan periode penyesuaian diri terhadap polapola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru, orang dewasa muda diharapkan memainkan peran baru, seperti peran suami/istri, orang tua dan pencari nafkah dan mengembangkan sikap-sikap baru, keinginankeinginan dan nilai-nilai baru sesuai dengan tugas-tugas baru ini. Semakin berhasil seseorang melaksanakan tugas tersebut semakin hal itu dihubungkan dengan prestise, maka semakin besar kepuasan yang ditimbulkan (Hurlock, 1999). Myers (2012) dalam Carr (2004) juga mengatakan bahwa individu baik pria maupun wanita yang telah menikah lebih bahagia daripada individu yang tidak menikah, baik yang bercerai, berpisah maupun tidak pernah menikah sama sekali. Hal tersebut dikarenakan pernikahan menyediakan intimasi psikologis dan fisik, yang meliputi memiliki anak dan membangun rumah, peran sosial sebagai orang tua dan pasangan, dan menegaskan identitas dan menciptakan keturunan.

e. Pernikahan

Meskipun hubungan romantis dapat menimbulkan keadaan stres, namun hubungan romantis juga adalah sumber kebahagiaan (Weiten & Llyod, 2006). Penelitian menunjukkan bahwa individu yang telah menikah memiliki subjective well being yang lebih tinggi daripada kelompok individu yang tidak menikah (Diener, 2009). Glenn (1998) dalam Diener (2009) juga mengatakan bahwa meskipun wanita yang menikah mungkin dilaporkan mengalami gejala stres yang lebih besar daripada wanita yang tidak menikah, mereka juga dilaporkan memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi. Lebih lanjut Harvey, Pauwels & Zickmund (2001) dan Carr (2004) juga menambahkan bahwa pernikahan yang memiliki komunikasi yang saling menghargai dan jelas serta saling memaafkan kesalahan masingmasing berkaitan dengan tingkat kepuasan yang tinggi sehingga mengakibatkan kebahagiaan yang lebih tinggi.

f. Usia

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bradburn & Caplovitz (1965) dalam Diener (2009) menemukan bahwa individu usia muda lebih bahagia daripada individu yang berusia lanjut. Akan tetapi, sejumlah tokoh mengadakan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan penelitian tersebut dan hasilnya menunjukkan dua hal, ada penelitian yang menunjukkan tidak ada efek usia terhadap kebahagiaan tetapi ada juga penelitian yang menemukan adanya hubungan yang positif antara usia dengan kepuasan hidup (Diener, 2009).

g. Agama/Kepercayaan)

Myers (2012) dalam Weiten & Llyod (2006) mengatakan bahwa agama dapat memberikan tujuan dan makna hidup, membantu individu mensyukuri kegagalannya, memberikan individu komunitas yang supportif, dan memberikan pemahaman mengenai kematian secara benar. Agama menyediakan manfaat bagi kehidupan sosial dan psikologis individu sehingga akhirnya meningkatkan kepuasan hidup. Agama dapat menyediakan perasaan bermakna dalam kehidupan setiap hari terutama saat masa krisis. Selain itu, juga menyediakan identitas kolektif dan jaringan sosial dari sekumpulan individu yang memiliki kesamaan sikap dan nilai. (Diener, 2009).

h. Hubungan sosial

Hubungan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan hidup. Individu yang memiliki kedekatan dengan orang lain, memiliki teman dan keluarga yang supportif cenderung puas akan seluruh kehidupannya. Sebaliknya, kehilangan orang yang disayangi akan menyebabkan individu menjadi tidak puas akan hidupnya dan individu tersebut memerlukan waktu untuk kembali menilai kehidupannya secara positif (Diener, 2009).

Aspek Kepuasan Hidup (skripsi dan tesis)

Diener & Biswas-Diener (2008) mengatakan ada lima aspek dari kepuasan hidup yaitu:

a. Keinginan untuk mengubah kehidupan

Individu yang memiliki kepuasan hidup, maka dalam dirinya juga memiliki perasaan untuk menjadikan hidupnya lebih baik, dalam hal ini bagian kehidupan yang hendak dirubah tidak hanya pada satu aspek seperti kesehatan, namun juga sebagian besar aspek yang akan menambah kualitas kepuasan hidup.

b. Kepuasaan terhadap hidup saat ini

Aspek kedua dalam dimiliki seseorang dengan tingkat kepuasan hidup yang baik adalah dengan merasa bahwa kehidupan yang sekarang ini di jalani adalah kehidupan yang baik serta memuaskan.

c. Kepuasan hidup di masa lalu

Kepuasan hidup juga ditandai dengan ketidak adanya penyesalan tentang apapun yang terjadi di masa lalu, masa lalu terasa ringan untuk dilupakan namun juga sebagai salah satu pengalaman untuk evalusi diri dimasa kini.

d. Kepuasan terhadap kehidupan di masa depan

Masa depan adalah misteri kehidupan, namun orang orang dengan tingkat kepuasan hidup yang tinggi memiliki optimisme yang baik terhadap kehidupan di masa depan.

e. Penilaian orang lain terhadap kehidupan seseorang.

Penilaian orang lain terhadap kehidupan individu juga merupakan salah satu aspek kepuasan kehidupan, dikarenakan pertimbangan orang lain selalu individu perlukan mengingat keterbatasan individu secara manusiawi.

Pendapat lain berasal dari (Ryff, 1990) yang mengungkapkan bahwa kepuasan hidup atau kondisi well – being terdiri dari enam aspek, yaitu sebagai berikut:

a. Self Acceptance (penerimaan diri)

Self Acceptance didefinisikan sebagai suatu ciri sentral dari kesehatan mental sebagaimana karakteristik dari aktualisasi diri, fungsi individu yang optimal.

b. Positive relations with others (hubungan positif dengan orang lain)

Banyak teori menekankan pentingnya kehangatan dan kepercayaan pada relasi interpersonal. Kemampuan untuk mencintai merupakan komponen sentral dari kesehatan mental. Orang yang telah mencapai self actualization digambarkan mempunyai perasaan yang kuat terhadap empati dan afeksi terhadap semua orang, dan mempunyai kecakapan dalam memberikan cinta, pertemanan yang dalam, dan mengidentifikasi orang lain secara lebih lengkap. Kehangatan berhubungan dengan orang lain merupakan suatu kriteria dari kematangan seseorang.

c. Outonomy (kemandirian)

Orang yang telah mencapai aktualisasi diri adalah individu yang mampu memainkan fungsi otonomi dan perlawanan terhadap ketidaksopanan. Pribadi yang berfungsi sepenuhnya merupakan pribadi yang mempunyai internal locus of control. Artinya mampu mengevaluasi dirinya sendiri dengan menggunakan standar pribadinya. Pribadi yang mempunyai otonomi yang tinggi diidentifikasikan sebagai pribadi yang mempunyai ketentuan diri dan mandiri, mampu mengatur perilaku dan mengevaluasi diri dengan standar dirinya sendiri.

d. Environmental Mastery (penguasaan lingkungan)

Individu yang mampu memilih atau membentuk lingkungan agar menjadi nyaman merupakan karakteristik dari kesehatan mental. Penguasaan lingkungan adalah suatu kemampuan memanipulasi dan mengontrol keadaan lingkungan. Individu dengan penguasaan lingkungan yang baik adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penguasaan dan kecakapan dalam mengatur lingkungannya, mempunyai kontrol terhadap aktivitas eksternal, membuat segala sesuatu menjadi efektif dengan menggunakan kesempatan yang ada, mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan nilai pribadi.

e. Purpose in Life (tujuan hidup)

Kesehatan mental didefinisikan sebagai kepercayaan seseorang terhadap tujuan hidup dan kebermaknaan dalam hidup. Kematangan menekankan adanya tujuan yang terarah dan komprehensif dalam hidup, perasaan yang terarah dan mempunyai tujuan. Individu yang mempunyai tujuan hidup terarah, merasakan kebermaknaan dalam hidup saat ini dan masa lalunya, percaya terhadap tujuan hidupnya. Individu yang kurang mempunyai tujuan hidup digambarkan sebagai individu yang kurang memiliki rasa bermakna dalam hidup, mempunyai banyak tujuan dan sasaran hidup, kurang terarah, tidak melihat tujuannya pada masa lalu, tidak memiliki harapan, pandangan, atau kepercayaan.

f. Personal Growth (perkembangan pribadi)

Fungsi psikologis optimal tidak hanya memerlukan karakteristik utama dan tujuan utama, tapi juga prestasi yang harus dilanjutkan mengembangkan potensi lain untuk mengembangkan pribadi. Kebutuhan aktualisasi diri dan merealisasikan potensi merupakan sentral dari perkembangan pribadi. Terbuka pada pengalaman merupakan salah satu karakter dari pribadi yang berfungsi sepenuhnya. Pribadi yang mempunyai personal growth yang baik digambarkan mempunyai perasaan untuk melanjutkan perkembangan, melihat dirinya sebagai pribadi yang selalu berkembang, terbuka terhadap pengalaman baru, mempunyai keinginan untuk merealisasikan potensi yang dimilikinya, selalu berusaha dan memperbaiki diri dan perilakunya sepanjang waktu, berubah kecara yang merefleksikan efektivitas dan pengetahuan diri yang lebih baik.

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan aspek kepuasan hidup yang disampaikan Diener & Biswas-Diener (2008) yaitu sebagai berikut:

a. Keinginan untuk mengubah kehidupan

b. Kepuasaan terhadap hidup saat ini

c. Kepuasan hidup di masa lalu

d. Kepuasan terhadap kehidupan di masa depan

e. Penilaian orang lain terhadap kehidupan seseorang

Pengertian Kepuasan Hidup (skripsi dan tesis)

Sousa & Lyubomirsky (2001) menyatakan kepuasan hidup seseorang adalah sebuah penerimaan seseorang terhadap keadaan kehidupannya serta sejauh mana seseorang itu dapat memenuhi apa yang dikehendakinya secara menyeluruh. Secara umum kepuasan hidup merujuk kepada sejauh mana seeseorang itu berpuas hati dengan apa yang diperolehnya selama ini. Dirinya adalah aspek yang diukur secara kognitif oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Kepuasan hidup sukar untuk didefinisikan karena aspek kepuasan hidup adalah bersifat subjektif. Berdasarkan pendekatan kognitif yang disampaikan oleh Diener (1985) dalam Frisch (2006) kepuasan hidup merupakan penilaian secara kognitif dimana seseorang membandingkan keadaannya saat ini dengan keadaan yang dianggapnya sebagai standar ideal. Semakin kecil perbedaan yang dirasakan yaitu antara apa yang diharapkan dengan apa yang dicapai oleh individu maka semakin besar kepuasan hidup seseorang (Diener, 1985 dalam Frisch, 2006).

Michalos (2007) dalam Amat & Mahmud (2009) menegaskan kepuasan hidup adalah melibatkan berbagai konstruk yang memerlukan seseorang itu menilai berbagai aspek kehidupannya seperti kesehatan, keuangan, kerja,  serta hubungan interpersonalnya. Tetapi kebanyakan masyarakat meletakkan berbagai nilai tersebut terhadap salah satu aspek saja. Sedangkan Diener (1984) mengungkapkan seseorang itu perlu melihat kepada aspek kepuasan hidupnya secara kognitif dan menyeluruh. Pavot dan Diener (1993) menyatakan kepuasan hidup sebagai penilaian secara keseluruhan terhadap perasaan dan sikap seseorang berkaitan dengan kehidupannya pada suatu waktu. Lebih lanjut, Diener & Biswas-Diener (2008) menambahkan bahwa kepuasan hidup merupakan penilaian secara kognitif mengenai seberapa baik dan memuaskan hal-hal yang sudah dilakukan individu dalam kehidupannya secara menyeluruh dan atas area-area utama dalam hidup yang mereka anggap penting (domain satisfaction) seperti hubungan interpersonal, kesehatan, pekerjaan, pendapatan, spiritualitas dan aktivitas di waktu luang. Kepuasan hidup dan domain satisfaction tersebut berpatokan pada kepercayaan atau sikap individu dalam menilai kehidupannya (Schimmack, 2008). Kepuasan hidup merupakan aspek kognitif dari subjective well-being (Diener, 2009). Kepuasan hidup dapat dilihat dari dua pendekatan yang berbeda, pertama Diener mengenalkan teori bottom-up, dimana kepuasan hidup dipengaruhi oleh penilaian individu terhadap domain-domain yang menurutnya penting dalam kehidupannya. Kedua teori top-down, yang melihat bahwa kepuasan hidup akan mempengaruhi domain kepuasan seseorang. Seseorang yang umumnya puas dengan kehidupannya juga akan mengevaluasi domain penting dalam kehidupan dengan lebih positif, meskipun kepuasan hidup secara umum tidak hanya didasarkan pada kepuasan terhadap domain tersebut saja. Andrews & Withey (1976) dalam Diener (2009) mengatakan bahwa kedua pendekatan tersebut merupakan proses yang sejalan atau disebut dengan feedback loop. Misalkan, ketika penghasilan pertama kali meningkat maka domain finansial juga meningkat, dan menyebabkan kepuasan hidup meningkat secara keseluruhan. Ketika kepuasan hidup meningkat maka kepuasan di domain-domain lain juga meningkat, walaupun peningkatan domain-domain tersebut tidak terlalu tampak

Fungsi sikap qona’ah dalam kehidupan (skripsi dan tesis)

Menurut Labib (2001), fungsi sikap qona’ah didalam kehidupan antara lain :

a. Sebagai Stabilisator

Fungsi sikap qona’ah sebagai stabilisator dalam kehidupan, karena seorang muslim yang mempunyai sifat Qana’ah akan selalu berlapang dada, berhati tenteram, merasa kaya dan berkecukupan, bebas dari keserakahan, karena pada hakekatnya kekayaan dan kemiskinan terletak pada hati bukan pada harta yang dimilikinya (Labib, 2001).

b. Dinamisator

Sikap qona’ah sebagai dinamisator dalam keehidupan individu yaitu kekuatan batin yang selalu mendorong seseorang untuk meraih kemajuan hidup berdasarkan kemandirian dengan tetap bergantung kepada karunia Allah (Labib, 2001). Orang yang mempunyai sikap Qona’ah akan selalu menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah padanya, ia tidak akan tergiur oleh kemewahan atau kekayaan yang dimiliki orang lain, karena dirinya sudah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, karena pada hakikatnya kekayaan itu bukanlah tergantung pada banyaknya harta melainkan sifat menerima yang dimilikinya

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Hidup (skripsi dan tesis)

Menurut Hurlock (1980), beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan hidup pada seorang individu antara lain:

a. Kesehatan

Kesehatan yang baik memungkinkan individu pada usia berapa pun dapat melakukan aktivitas. Sedangkan kesehatan yang buruk atau ketidak mampuan fisik dapat menjadi penghalang untuk mencapai kepuasan bagi keinginan dan kebutuhan individu (Hurlock, 1980).

b. Jenis pekerjaan

Menurut Hurlock (1980), semakin rutin sifat pekerjaan dan semakin sedikit kesempatan untuk otonomi dalam pekerjaan, semakin kurang memuaskan. Hal ini dapat dilihat pada tugas sehari-hari yang diberikan kepada anak-anak dan juga pekerjaan orang-orang dewasa.

c. Status kerja

Baik di bidang pendidikan maupun pekerjaan, semakin berhasil seseorang melaksanakan tugas semakin hal itu dihubungkan dengan  prestise maka, semakin besar kepuasan yang ditimbulkan (Hurlock, 1980).

d. Kondisi kehidupan

Jika pola kehidupan memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang-orang lain baik di dalam keluarga maupun dengan teman-teman dan tetangga di dalam masyarakat, maka kondisi demikian memperbesar kepuasan hidup (Hurlock, 1980).

e. Keseimbangan antara Harapan dan Pencapaian

Jika harapan-harapan itu realistis, orang akan puas dan bahagia apabila tujuannya tercapai.

Karakteristik qona’ah (skripsi dan tesis)

Menurut Hamka (2005) Qona’ah ialah menerima dengan cukup dan mengandung 5 hal yaitu :

a. Menerima dengan rela apa yang ada.

Bagi orang yang memiliki sifat Qona’ah, (Hamka, 2005) ia akan selalu berada dalam bimbingan Allah, redha menerima apa yang tertentu dalam zal atau apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Meskipun susah atau senang, miskin atau kaya, semua hanya pada hukum orang luar. Sebab dia sendiri adalah dalam nikmat, dalam kekayaan, dalam perbendaharaan yang tiada ternilai harganya, pada lahirnya azab, pada batinnya rahmat. Jika dia ditimpa susah, dia senang sebab dapat mengingat kelemahan dirinya dan kekuatan Tuhannya, jika dia dihujani rahmat, dia senang pula, sebab dapat bersyukur. Manusia hendaknya ridha terhadap apa yang dianugerahkan kepadanya dalam hal yang tidak dapat ia rubah. Hendaknya ia tidak berangan-angan memperoleh sesuatu yang tidak mudah didapat, selalu melihat apa yang diberikan kepada orang lain yang belum ia dapat, seperti angan-angannya orang yang sudah tua untuk dapat kembali kuat seperti anak muda, atau orang yang pendek bercermin pada orang yang tinggi dengan penuh kesedihan dan penyesalan (Basya, 2007).

b. Memohonkan kepada Tuhan tambahan yang pantas, dan berusaha.

Qona’ah juga berkaitan dengan usaha atau ikhtiar, menurut Hamka (2005) selama masih hidup, orang wajib bekerja dan berusaha, “bekerja bukan lantaran meminta tambahan yang telah ada dan tak merasa cukup pada apa yang dalam tangan, tetapi bekerja karena orang hidup mesti bekerja”. Dengan demikian jelaslah salah perasangka orang yang selama ini mengatakan bahwa Qona’ah itu melemahkan hati, memalaskan fikiran, dan mengajak berpangku tangan. Tetapi Qona’ah adalah modal yang paling teguh untuk menghadapi kehidupan, menimbulkan kesungguhan hidup yang betul-betul dalam mencari rezeki. Karena manusia dikirim ke dunia buat bekerja, tetapi tenangkan hati, yakinlah bahwa di dalam pekerjaan iu ada kalah dan menang (Hamka, 2005).

c. Menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan.

Qona’ah juga mengaharuskan adanya sifat sabar terhadap apa yang diperoleh jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sikap ini juga akan menghindarkan orang dari perasaan cemas, ragu, penyusah, putus-asa, dan lekas marah.

d. Bertawakkal kepada Tuhan.

Tawakal adalah membebaskan diri dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan atas segala sesuatunya hanya kepada Allah Swt. Tawakkal merupakan perbuatan lahir dan batin untuk menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha kepada Allah swt serta berserah diri sepenuhnya untuk mendapat manfaat atau menolak madharat (Supriyanto, 2010). Dengan demikian tawakal merupakan implikasi langsung dari iman seseorang sebab iman tidak saja berarti percaya akan adanya Allah, tetapi lebih bermakna mempercayai atau menaruh kepercayaan kepada Tuhan yang Esa, Allah Swt dan menafikan segala sesuatu selain-Nya yang bisa dianggap sekutu.

e. Tidak tertarik oleh tipu-daya dunia

. Di dalam Qona’ah juga adanya tuntutan untuk bersikap zuhud, yaitu perasaan tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Menurut Harun Nasution (dalam Nata, 2010) zuhud artinya keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Zuhud termasuk salah satu ajaran agama yang sangat penting dalam rangka mengendalikan diri dari pengaruh kehidupan dunia. Orang yang zuhud lebih menngutamakan atau mengeja kebahagiaan hidup di akhirat yang kekal dan abadi, dari pada mengejar kehidupan dunia yang fana dan sepintas lalu

Pengertian Qona’ah (skripsi dan tesis)

Qona’ah menurut Hamka (dalam Shunhaji, 2011) merupakan rasa menerima secara ikhlas yang berhubungan dengan hati, bukan menerima apa adanya tanpa disertai dengan usaha yang keras. Qona’ah pada dasaranya adalah menganggap cukup dengan sesuatu yang ada dan tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak ada hasilnya (An-Naisaburi, 2007). Menurut Muhammad Bin Turmuzi (dalam Akhyar, 1992) Qona’ah ialah jiwa merasa lapang dengan rezeki yang diberikan Allah kepadanya, dan merasa cukup dengan yang ada dan hilang rasa tamak terhadap yang tidak tercapai. Sedangkan Abu Abdillah bin Khafif (dalam An-Naisaburi, 2007), menyatakan Qona’ah adalah meninggalkan angan-angan terhadap sesuatu yang tidak ada dan menganggap cukup dengan sesuatu yang ada. Qona’ah diartikan juga menerima atau merasa cukup apa yang ada padanya (Al Ghazali, 2003). Jadi orang yang bersifat Qona’ah berarti selalu rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang yang berlebihan (Labib, 2001).

Qana’ah bukan berarti hidup bermalas-malasan, tidak mau berusaha sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Justru orang yang Qana’ah itu selalu giat bekerja dan berusaha, namun apabila hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ia akan tetap rela hati menerima hasil tersebut dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Sikap yang demikian itu akan mendatangkan rasa tenteram dalam hidup dan menjauhkan diri dari sifat serakah dan tamak. Kemudian rasa puas akan menyelinap ke dalam hatinya dan terpancar dari mukanya yang penuh kegembiraan. “Abdullah bin Amru r.a. berkata (dalam Labib, 2001): Bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya beruntung orang yang masuk Islam dan rizqinya cukup dan merasa cukup dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya (H.R.Muslim). Qona’ah adalah basis menghadapi hidup, menerbitkan kesungguhan hidup, menimbulkan energi kerja untuk mencari rizki, berikhtiar dan juga percaya akan takdir yang diperoleh sebagai takdir (Labib, 2001). Qona’ah menurut Hamka (dalam Shunhaji, 2011) adalah adanya keikhlasan hati dalam menerima apa yang ada dengan disertai ikhtiar maksimal. Namun, sekiranya hasil yang diperoleh dari ikhtiar tersebut tidak sesuai dengan harapan, maka diharuskan sabar untuk menerima ketentuan Ilahi, dan jika ikhtiar yang dilakukan membawa hasil yang menyenangkan maka diharuskan bersyukur kepada Tuhan yang meminjami nikmat-Nya.

Karakteristik Individu yang Memiliki Kepuasan Hidup (skripsi dan tesis)

Menurut Pavot dan Diener (1993) aspek kepuasan hidup dinilai dari aspek kognitif seseorang secara keseluruhan terhadap kualitas hidupnya berdasarkan kriteria yang dipilih oleh mereka sendiri. Jadi, aspek kepuasan hidup bukanlah merujuk kepada kepuasan hidup dari aspek- aspek seperti kesehatan, persahabatan, keuangan dan taraf sosial seseorang. Diener (1985) mengatakan bahwa individu yang puas akan kehidupannya adalah individu yang menilai bahwa kehidupannya memang  tidak sempurna tetapi segala sesuatunya berjalan dengan baik, selalu mempunyai keinginan untuk berkembang dan menyukai tantangan. Kepuasan hidup seseorang menunjukkan sebuah kesenangan atau penerimaan hidup individu tersebut, atau pemenuhan keinginan dan kebutuhan hidup individu secara keseluruhan (Sousa & Lyubomirsky, 2001).

Pengertian Kepuasan Hidup ( Life Satisfaction) (skripsi dan tesis)

Satisfaction merupakan satu keadaan kesenangan dan kesejahteraan, disebabkan karena orang telah mencapai satu tujuan atau sasaran (Chaplin, 2006). Sedangkan Diener (1984); Shin dan Johnson (dalam Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) mendefinisikan kepuasan hidup sebagai penilaian menyeluruh terhadap kualitas kehidupan seseorang berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkannya sendiri. Michalos (dalam Amat & Mahmud, 2009) menegaskan kepuasan hidup adalah melibatkan berbagai konstruk yang memerlukan seseorang itu menilai berbagai aspek kehidupannya seperti kesehatan, keuangan, kerja, serta hubungan interpersonalnya. Tetapi kebanyakan masyarakat meletakkan berbagai nilai tersebut terhadap salah satu aspek saja. Sedangkan Diener (1984) menegaskan seseorang itu perlu melihat kepada aspek kepuasan hidupnya secara kognitif dan menyeluruh. Pavot dan Diener (1993) menyatakan kepuasan hidup sebagai penilaian secara keseluruhan terhadap perasaan dan sikap seseorang berkaitan dengan kehidupannya pada suatu waktu. Sementara itu Sosusa dan Lyubomirsky (2001) menyatakan kepuasan hidup seseorang itu merujuk kepada penerimaan seseorang terhadap keadaan kehidupannya serta sejauh mana seseorang itu dapat memenuhi apa yang dikehendakinya secara menyeluruh. Secara umum  kepuasan hidup merujuk kepada sejauh mana seeseorang itu berpuas hati dengan apa yang diperolehnya selama ini. Ia adalah aspek yang diukur secara kognitif oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Kepuasan hidup sukar untuk didefinisikan karena aspek kepuasan hidup adalah bersifat subjektif.

Dimensi Dukungan Sosial (skripsi dan tesis)

Menurut Zimet, dkk. (1988), Dahlem, Zimet & Walker (1991), Walen & Lachman (2000), Mitchell & Zimet (2000), Edwards (2004), Kazarian & McCabe (1991) terdapat tiga dimensi dukungan sosial, antara lain keluarga, teman dan orang yang dianggap penting (significant other).

a. Keluarga

Menurut Zimet, dkk. (1988) keluarga merupakan sumber dukungan yang dapat mengubah hidup individu. Zimet, dkk. (1988) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keluarga merupakan pilihan yang paling banyak dipilih oleh individu sebagai sumber dukungan utama. Hal tersebut mendukung pernyataan dari Holahan & Moos (Zimet, dkk., 1988) bahwa keluarga dan hubungan kerja yang terjalin dalam keluarga merupakan sumber kekuatan dukungan yang nyata.

b. Teman

Dukungan yang berasal dari teman yaitu dukungan yang diberikan oleh teman kepada individu untuk memberikan bantuan dan meringankan permasalahan yang sedang dimiliki individu. Kelompok teman memiliki hubungan yang lebih luas daripada keluarga karena lebih menyediakan dukungan yang nyata dalam permasalahan sehari-hari.

c. Orang lain yang dianggap penting (Significant Other)

Dukungan dari orang lain yang diangggap penting (significant other), yaitu dukungan yang diberikan oleh orang lain yang dianggap penting (significant other) kepada individu dengan tujuan untuk memberikan bantuan ketika individu memiliki permasalahan. Orang lain yang dianggap penting (significant other) dapat merupakan orang yang mendukung atau spesial bagi individu, seperti pasangan kekasih, psikoterapis, suami atau istri, pengurus panti asuhan, pendeta dan orang lain yang dipercayai individu, di luar dari lingkup keluarga dan teman sebaya (Zimet, dkk., 1990).

Cohen & McKay (Cutrona & Russel, 1990; House, 1984; Schafer, Coyne & Lazarus, 1981; Wills, 1984; Sarafino, 1994) menjelaskan bahwa terdapat lima aspek dukungan sosial, antara lain :

a. Dukungan Emosional

Terdiri dari ekspresi seperti perhatian, empati dan turut prihatin kepada individu. Dukungan ini menyebabkan penerima dukungan marasa nyaman, tentram kembali, merasa dimiliki dan dicintai. Dukungan ini dapat berupa bantuan dalam bentuk semangat, kehangatan personal dan cinta dalam upaya memotivasi pekerjaan pasangan.

b. Dukungan Penghargaan

Dukungan ini melibatkan ekspresi yang berupa pernyataan setuju dan penilaian positif terhadap ide-ide, perasaan dan performa orang lain dalam lingkup pekerjaannya. c. Dukungan Instrumental Dukungan instrumental merupakan dukungan yang paling sederhana untuk didefinisikan, yaitu dukungan yang berupa bantuan secara langsung dan nyata seperti memberi atau meminjamkan uang atau membantu meringankan tugas individu. d. Dukungan Informasi Orang-orang yang berada disekitar individu akan memberikan dukungan informasi dengan cara menyarankan pilihan tindakan yang dapat dilakukan individu dalam mengatasi masalah. Dukungan ini dapat berupa nasehat, arahan, saran ataupun penilaian tentang bagaimana individu melakukan sesuatu. 39 e. Dukungan Kelompok Dukungan kelompok merupakan dukungan yang dapat menyebabkan individu merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok dimana anggota-anggotanya dapat saling berbagi. Terdapat empat aspek-aspek dukungan sosial menurut Terok, Bawotong & Untu (2012), antara lain :

a. Dukungan Emosional

Dukungan secara emosional untuk menurunkan dan meniadakan rasa cemas, tidak berdaya dan putus asa.

b. Dukungan Penghargaan

Dukungan penghargaan yaitu dukungan melalui ungkapan, penghargaan atau penilaian yang positif untuk individu, dorongan maju dan semangat. Bentuk dukungan ini membentuk perasaan dalam diri individu bahwa dirinya berharga, mampu dan berarti.

c. Dukungan Intrumental

Dukungan instrumental merupakan bantuan nyata atau bantuan langsung dan biasanya berbentuk bantuan secara finansial.

d. Dukungan Informatif

Dukungan informatif adalah dukungan yang diberikan dengan cara memberikan informasi berupa nasihat, saran atau pengarahan dan umpan balik untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Ada enam dimensi dukungan sosial menurut Weiss (Cutrona, 1987; Putra & Tresniasari, 2015), antara lain: attachment (kelekatan), social integration (integrasi sosial), reassurance of worth (adanya pengakuan), reliable alliance (ketergantungan untuk dapat diandalkan), guidance (bimbingan), dan opportunity for nurturance (kesempatan untuk merasa dibutuhkan).

Definisi Dukungan Sosial (skripsi dan tesis)

Shumaker & Brownell (Zimet, dkk., 1988) memberikan definisi bahwa, dukungan sosial adalah pertukaran sumber-sumber, yaitu berupa dukungan yang dilakukan minimal oleh dua individu yang disadari oleh pemberi maupun penerima yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima. Sama  halnya dengan penjelasan Frey & Rothlisberger (1996), bahwa dukungan sosial merupakan ketentuan dan efek dari dukungan yang diperoleh melalui hubungan secara luas yang ditentukan oleh individu yang dirasa telah cukup.

Dukungan sosial menurut Lin (Zimet, dkk., 1988) yaitu proses penilaian individu terhadap bantuan yang diberikan yang terdiri dari informasi atau nasehat, baik bersifat verbal maupun tidak verbal, perhatian, bantuan instrumental, diperoleh dari komunitas, hubungan sosial dan partner yang dipercaya. Dukungan sosial yang diperoleh individu dari lingkungan sosialnya dapat berasal dari sumber-sumber yang berbeda, misalnya dari pasangan suami-istri atau orang tercinta, keluarga, teman, partner kerja, psikolog, organisasi atau komunitas (Sarafino, 1994). Suatu jaringan sosial dapat menghasilkan bantuan maupun dukungan yang dibutuhkan individu, yaitu berupa bantuan dalam bentuk emosional, instrumental dan finansial (Sener, 2011).

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Walen & Lachman (2000), bahwa dukungan sosial dioperasionalkan sebagai persepsi yang dirasakan individu mengenai kepedulian dan kepahaman yang diperoleh dari suatu jaringan atau hubungan sosial, seperti sumber bantuan dan dukungan yang diperoleh individu dari keluarga, teman, partner kerja dan orang lain yang dapat menimbulkan perasaan nyaman bagi individu. Hal tersebut sejalan dengan pengertian dari Jacob (Orford, 1992) bahwa, dukungan sosial merupakan bentuk tingkah laku yang menimbulkan perasaan nyaman, menyebabkan individu yakin bahwa dirinya dihargai dan dicintai oleh 36 orang lain serta bersedia memberikan perhatian, kenyamanan kepada diri individu. Menurut Sheridan & Radmascher (1992), dukungan sosial merupakan kehadiran orang lain yang dapat menyebabkan individu percaya bahwa dirinya dicintai, diperhatikan dan merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok sosial, yaitu keluarga, teman dekat dan rekan kerja.

Procidano & Heller (Dahlem, Zimet & Walker, 1991) menambahkan bahwa keluarga dan teman dapat menjadi sumber utama dukungan sosial. Dari beragam pendapat yang dikemukakan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial dapat diperoleh dari tiga sumber, yaitu keluarga, teman-teman dan orang yang dianggap penting (significant other), dimana dukungan tersebut dapat menimbulkan perasaan nyaman, diperhatikan dan sejahtera (Dahlem, Zimet & Walker, 1991).

Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Hidup (Life Satisfaction) (skripsi dan tesis)

Menurut Diener & Ryan (2015) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan hidup (life satisfaction), antara lain:

a. Hubungan Sosial

Kepuasan hidup dapat dipengaruhi oleh jumlah teman-teman dan anggota keluarga yang dimiliki (Diener & Biswas-Diener, 2008; Diener & Ryan, 2015). Selain itu, kepuasan hidup dipengaruhi oleh kecenderungan individu untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dan memperoleh  dukungan dari hasil hubungan sosial tersebut (Diener & Biswas-Diener, 2008; Diener & Ryan, 2015).

b. Pekerjaan dan Pendapatan

Kepuasan hidup individu dipengaruhi oleh keadaan dan tingkat status ekonomi serta kesuksesan pekerjaan. Individu yang menikmati pekerjaannya dianggap memiliki kepuasan hidup yang tinggi, dimana kepuasan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kreativitas, produktivitas dan dapat dipercaya dapat meningkatkan hasil kerjanya. Tingkat pendapatan juga berpengaruh terhadap kepuasan hidup individu.

c. Kesehatan dan Umur Panjang

Individu akan berperilaku sehat dan mempraktikkan gaya hidup sehat untuk memperoleh kesehatan yang maksimal serta memiliki umur panjang. Dengan kondisi yang sehat dan memiliki umur panjang, individu dapat lebih maksimal dalam memenuhi segala apa yang dikehendakinya, seperti meraih jabatan atau kedudukan, meraih prestasi maupun pemenuhan kebutuhan hubungan sosial. Kesehatan fisik dan psikis untuk memperoleh umur panjang dipengaruhi oleh tingkat hubungan sosial dengan lingkungannya dan dukungan sosial yang diterima.

d. Kebermanfaatan Individu secara Sosial

Kepuasan meningkat ketika individu dapat berguna terhadap lingkungan sosialnya, seperti misalnya individu bersedia menjadi sukarelawan dalam suatu komunitas dan bergabung dalam suatu kelompok amal.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan hidup menurut Diener (1984), antara lain :

a. Hubungan sosial

Secara umum ada dua aspek penting dari hubungan sosial yang positif, yaitu dukungan sosial dan keterikatan secara emosional.

b. Ras

Terdapat perbedaan tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup antara individu ras kulit putih dengan ras kulit hitam. Individu ras kulit hitam cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah dibandingkan individu ras kulit putih Amerika

c. Pekerjaan

Individu yang memiliki pekerjaan terbukti memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi daripada individu yang tidak bekerja.

d. Umur

Umur berpengaruh terhadap tingkat kepuasan hidup. Orang yang lebih tua cenderung lebih banyak merasakan kebahagiaan dibandingkan anak muda, karena orang yang lebih tua memandang kehidupannya dengan cara yang positif.

e. Pendidikan

Pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap individu karena menjadi pendukung untuk meningkatkan aspirasi dan menyiapkan individu dalam menjalani berbagai macam hal dalam kehidupannya (Campbell’s, 1981; Diener, 1984).

f. Jenis kelamin

Perbedaan penilaian individu terhadap kepuasan hidup berdasarkan jenis kelamin mengalami perubahan seiring tahap perkembangan. Pada wanita ditemukan lebih bahagia dibandingkan laki-laki pada usia muda, namun sebaliknya pada usia tua, laki-laki ditemukan menjadi merasa lebih bahagia dibandingkan dengan perempuan. Perbedaan ini tidak terlalu berpengaruh lagi terhadap kepuasaan dan kebahagiaan ketika memasuki usia sekitar 45 tahun.

g. Agama

Agama menimbulkan perasaan positif dalam menjalani kehidupan dan agama menjadi salah satu yang berpotensi menjadi pendukung dalam kehidupan individu.

h. Pendapatan

Studi terdahulu membuktikan bahwa tingkat pendapatan dapat meningkatkan kepuasan hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, pendapatan secara langsung tidak mempengaruhi kepuasan individu karena seringkali ketika pendapatan naik, stres menjadi meningkat dan menghambat kepuasan hidup untuk naik.

i. Pernikahan dan Keluarga

Pernikahan dan hubungan keluarga berpengaruh terhadap kepuasan hidup. Menurut Glenn (Diener, 1984), meskipun wanita yang telah menikah memiliki tingkat stres yang tinggi daripada wanita yang belum menikah, namun mereka juga menunjukkan kepuasan hidup yang tinggi.

j. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama kehidupan

Setiap peristiwa memiliki pengaruh terhadap kepuasaan hidup individu. Berbagai peristiwa dalam hidup individu menimbulkan berbagai macam perasaan, seperti senang, puas atau traumatis.

k. Aktivitas

Aktivitas berpengaruh terhadap kepuasan hidup, misalnya individu yang melakukan lebih banyak aktivitas positif dan berguna dapat meningkatkan kepuasaan individu.

l. Kepribadian

Terdapat hubungan antara self-esteem, optimis dan extrovert dengan kepuasan hidup pada remaja. Self-esteem merupakan penilaian individu terhadap potensi yang dimiliki dan kemampuan menerima kekurangan diri, yang memiliki peran dalam menentukan perilaku individu melalui proses berpikir, pengendalian emosi dan pencapaian tujuan hidup. Sedangkan Individu yang memiliki kepribadian extrovert, maka dirinya akan lebih terbuka dan mudah untuk berinteraksi dengan individu lain dan lebih menerima kondisi diri maupun kejadian yang dialami.

Menurut Saric, Zganec & Sakic (2009), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan hidup pada remaja, antara lain sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian Saric, Zganec & Sakic (2009), remaja putri memiliki tingkat kepuasan hidup rendah dibandingkan remaja putra.

b. Self-Esteem

Self-esteem yang tinggi sama halnya dengan penilaian diri yang positif. Self-esteem berpengaruh terhadap kepuasan hidup remaja. Begitu pula menurut Diener & Diener (Snyder & Lopez, 2002) bahwa self-esteem berpengaruh kuat terhadap kepuasan hidup.

c. Dukungan orangtua dan Dukungan Teman Dekat

Dukungan keluarga dan teman dekat berfungsi bagi remaja sebagai sumber pengayoman dan petunjuk serta untuk melindungi diri dari faktorfaktor berbahaya, seperti stres.

d. Status Ekonomi Keluarga

Status ekonomi keluarga berpengaruh terhadap kepuasan hidup remaja. Status ekonomi yang semakin tinggi, maka kebutuhan material individu akan semakin terpenuhi karena kemudahan finansial dan terpenuhinya fasilitas. Hal tersebut pengaruh terhadap tingkat kepuasan hidup.

Menurut Kapikiran (2013), terdapat dua faktor yang mempengaruhi kepuasan hidup remaja, yaitu :

a. Self-Esteem

Self-esteem merupakan salah satu variabel kepribadian yang cukup konsisten berkaitan dengan kepuasan hidup. Self-esteem mengacu pada suatu penilaian individu mengenai kelayakan dirinya dan menunjukkan sejauh mana individu percaya dirinya mampu, signifikan, sukses, dan berharga. Sebagian besar individu dengan self-esteem yang tinggi menjalani kehidupan yang bahagia dan produktif, sedangkan individu dengan self- esteem yang rendah memiliki persepsi negatif dalam memandang diri dan lingkungannya.

b. Social Support

Dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan hidup remaja. Dukungan sosial menyediakan bantuan dan menciptakan perasaan nyaman bagi penerima, sehingga dapat meningkatkan kepusssn hidup individu

Aspek-Aspek Kepuasan Hidup (Life Satisfaction) (skripsi dan tesis)

Menurut Huebner (2004) terdapat dua ukuran model kepuasan hidup, yaitu unidimensional dan multidimensional. Unidimensional mengungkap kepuasan hidup dengan cara memberi kebebasan individu untuk menggunakan kriteria yang dipilih sendiri dalam menentukan kepuasan hidup secara keseluruhan. Dalam pengukuran unidimensional, item-item yang digunakan bersifat bebas dari konteks. Sebagai contohnya, yaitu The Satisfaction with Life Scale (SWLS) dari Diener, dkk., (1985) yang menampilkan ukuran kepuasan hidup individu secara global.

Diener & Biswar (Ulfah & Mulyana, 2014) menjelaskan lima komponen kepuasan hidup dalam The Satisfaction with Life Scale (SWLS), meliputi: keinginan untuk mengubah kehidupan, kepuasan terhadap kehidupan saat ini, kepuasan hidup di masa lalu, kepuasan terhadap kehidupan di masa mendatang dan penilaian individu terhadap kehidupannya. Kelima komponen tersebut mewakili 5 item pernyataan dalam The Satisfaction with Life Scale oleh Pavot & Diener (1993), yaitu:

a. Pada sebagian besar aspek, hidup saya telah mendekati ideal.

b. Kondisi yang ada dalam hidup saya telah sangat baik.

c. Saya merasa puas dengan hidup saya.

d. Sejauh ini, saya telah mendapatkan hal-hal penting yang saya inginkan dalam hidup saya.

e. Bila saya dapat mengulang kembali hidup saya, saya hampir tidak akan mengubah apapun.

Model pengukuran secara multidimensional, yaitu individu dituntut untuk melakukan evaluasi atas kehidupannya pada dimensi-dimensi yang dianggap penting oleh peneliti. Sebagai contohnya, yaitu dimensi keluarga, teman, diri, sekolah dan lingkungan tempat tinggal yang dianggap penting untuk mengungkap kepuasan hidup (Huebner, 2004). Terdapat beberapa dimensi untuk mengukur kepuasan hidup individu menurut Huebner (2004), antara lain :

a. Keluarga

Keluarga merupakan salah satu pendukung sosial yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan hidup individu. Upaya intervensi dari ketidakpuasan hidup dapat diperoleh dari pengalaman yang terjadi di dalam lingkungan keluarga.

b. Teman

Teman merupakan salah satu faktor eksternal yang memiliki konstribusi terhadap kualitas hidup individu. Hubungan baik dengan teman merupakan domain positif yang dapat mempengaruhi kepuasan hidup individu, seperti membangun komitmen persahabatan, membangun kepercayaan dan loyalitas serta saling menyukai.

c. Sekolah

Sekolah memiliki pengaruh terhadap kepuasan hidup individu. Sekolah berperan dalam menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya. Peran sekolah memberikan pengaruh pada proses pengembangan intelektual dan efektivitas akademik.

d. Diri

Kesejahteraan psikologis dipertimbangkan berdasarkan indikator positif. Indikatir positif tersebut merupakan kepuasan dasar terhadap diri sendiri.

e. Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan tempat tinggal yang dimaksud yaitu lingkungan rumah dan lingkungan sosial masyarakat. Lingkungan tempat tinggal  mempengaruhi karakter fisik dan interpersonal di dalam rumah, kualitas pribadi individu, keamanan, komunitas, teman-teman dan ikatan sosial

. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kriteria pengukuran untuk mengungkap kepuasan hidup individu, yaitu secara unidimensional, yaitu The Satisfaction with Life Scale (SWLS) dari Diener, dkk. (1985) yang memiliki lima komponen kepuasan hidup dan secara multidimensional dari Huebner (2004) yang memiliki lima dimensi, yaitu dimensi keluarga, teman, diri, sekolah dan lingkungan tempat tinggal yang dianggap penting untuk mengungkap kepuasan hidup. .

Definisi Kepuasan Hidup (Life Satisfaction) (skripsi dan tesis)

Diener & Scollon (Hamdana & Alhamdu, 2015) menjelaskan bahwa kepuasan hidup merupakan salah satu komponen utama kesejahteraan individu. Menurut Diener, dkk. (1985), kepuasan hidup yaitu menunjuk pada proses penilaian kognitif individu. Dapat dikatakan bahwa kepuasan hidup merupakan salah satu komponen pokok dari kesejahteraan individu dan didefinisikan sebagai penilaian kognitif individu mengenai kepuasan hidup secara global (Pavot & Diener, 1993). Kepuasan hidup secara global diartikan sebagai penilaian terhadap kehidupan secara umum dan bagian-bagian spesifik kehidupan individu, seperti kepuasan dalam lingkup keluarga, teman, komunitas dan kepuasan terhadap diri sendiri (Huebner, 1991). Diener (Mahanta & Aggarwal, 2013) menambahkan bahwa, kepuasan hidup berhubungan dengan pengalaman- pengalaman nyata individu selama rentang kehidupan, seperti di sekolah atau universitas, pekerjaan dan keluarga. Apabila kualitas hidup individu secara global meningkat, maka kepuasan hidup akan meningkat (Peterson, dkk., 2005; Singh & Jha, 2008).

Menurut Shin & Johnson (Pavot & Diener, 1993), kepuasan hidup diukur oleh individu berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh individu itu sendiri. Diener, dkk. (1985) menambahkan untuk mendapatkan ukuran tingkat kepuasan yang tepat, penilaian terhadap kepuasan hidup tergantung pada perbandingan antara keadaan atau peristiwa sebenarnya dengan harapan individu, sehingga penilaian kepuasan hidup bersifat subjektif, karena standar kepuasan ditentukan oleh individu itu sendiri. Berdasarkan definisi kepuasan hidup (life satisfaction) dari beberapa ahli di atas, Diener & Biswar (Ulfah & Mulyana, 2014) menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan hidup dapat dilihat dari tingginya penilaian yang ditunjukkan oleh individu pada kelima komponen kepuasan hidup, yaitu keinginan untuk mengubah kehidupan, kepuasan terhadap kehidupan saat ini, kepuasan hidup di masa lalu, kepuasan terhadap kehidupan di masa mendatang dan penilaian individu terhadap kehidupannya

Aspek-Aspek Subjective well being (skripsi dan tesis)

Menurut Diener (Eid & Larsen, 2008) subjective well being terbagi dalam dua aspek, yaitu:

a. Aspek kognitif Komponen atau aspek kognitif adalah evaluasi dari kepuasan hidup, yang didefinisikan sebagai penlilaian dari hidup seseorang. Evaluasi terhadap kepuasan hidup dapat dibagi menjadi:

1) Evaluasi terhadap kepuasan hidup secara global (life statisfaction), yaitu evaluasi responden terhadap kehidupannya secara menyeluruh. Kepuasan hidup secara global dimaksudkan untuk mempresentasikan penilaian responden secara umum dan reflektif terhadap kehidupannya. Secara lebih spesifik, kepuasan hidup secara global melibatkan persepsi seseorang terhadap perbandingan keadaan hidupnya dengan standar unik yang mereka punyai.

2) Evaluasi terhadap kepuasan pada bagian tertentu, yaitu penilaian yang dibuat seseorang dalam mengevaluasi setiap bagian kehidupan individu seperti kesehatan fisik dan mental, pekerjaan, rekreasi, hubungan sosial dan keluarga. Kedua sub aspek tersebut tidak sepenuhnya terpisah. Evaluasi terhadap kepuasan hidup secara global atau life satisfaction merupakan refleksi dari persepsi seseorang terhadap hal-hal kecil dari hidupnya, ditambah dengan bagaimana kultur atau budaya mempengaruhi pandangan hidup yang positif dari seseorang.

b. Aspek Afektif Secara umum, komponen atau aspek afektif subjective well being merefleksikan pengalaman dasar dalam peristiwa yang terjadi di dalam hidup seseorang. Dengan meneliti tipe-tipe dari reaksi afektif yang ada, seorang peneliti dapat memahami cara seseorang mengevaluasi kondisi dan peristiwa di dalam hidupnya.

Komponen afektif subjective well being dapat dibagi menjadi:

1) Afek positif (positive affect) Afek positif mempresentasikan mood dan emosi yang menyenangkan seperti misalnya kasih sayang. Emosi positif atau emosi yang menyenangkan adalah bagian dari subjective well being karena emosi-emosi tersebut merefleksikan reaksi seseorang terhadap peristiwaperistiwa yang menunjukkan bahwa hidup berjalan sesuai dengan apa yang seseorang kehendaki. Afek positif terlihat dari emosi-emosi spesifik seperti tertarik atau berminat akan sesuatu (interested), gembira (excited), kuat (strong), antusias (enthusiastic), waspada atau siap siaga (alert), bangga (proud), bersemangat (inspired), penuh tekad (determined), penuh perhatian (attentive), dan aktif (active).

2) Afek negatif (negatif affect) Afek negatif adalah prevalensi (sesuatu yang lumrah) dari emosi dan mood yang tidak menyenangkan dan merefleksikan respon negatif  yang dialami seseorang sebagai reaksinya terhadap kehidupan, kesehatan, keadaan dan peristiwa yang mereka alami. Afek negatif terlihat dari emosi-emosi spesifik seperti sedih atau susah (distressed), kecewa (disappointed), bersalah (guilty), takut (scared), bermusuhanc(hostile), lekas marah (irritable), malu (shamed), gelisah (nervous), gugup (jittery), khawatir (afraid). Kedua hal diatas saling berkaitan namun memiliki perbedaan, yakni kebahagiaan merupakan penilaian mengenai hidup individu secara menyeluruh, sedangkan afek positif dan negatif terdiri dari reaksi-reaksi berkelanjutan terhadap kejadian-kejadian yang dialami

Pengertian Subjective Well Being (skripsi dan tesis)

Diener, Lucas dan Oishi (2002) berpendapat bahwa happiness merupakan bagian dari subjective well being. Istilah happines dan subjective well being ini juga sering digunakan baergantian sehingga orang sering salah menafsirkan, namun sebenarnya happines adalah bagian dari subjective well being. Mereka juga menyebutkan subjective well being berarti pemikiran seseorang dan perasaan seseorang mengenai hidupnya. Subjective well being merupakan evaluasi subjektif seseorang mengenai kehidupan , termasuk konsep-konsep seperti kepuasan hidup, kebahagiaan, fulfilment, kepuasan terhadap area-area tertentu seperti pernikahan dan pekerjaan, termasuk di dalamnya emosi yang menyenangkan psikis seorang individu, yang artinya tingkat emosi yang tidak menyenangkan dalam diri seseorang rendah. Subjective well being adalah payung istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat well-being individu menurut evaluasi subjektif dari kehidupannya (RyandanDiener, 2008). Veenhouven (Diener, 1994) menjelaskan bahwa subjective well being merupakan tingkat dimana seseorang menilai kualitas kehidupanya sebagai suatu yang diharapkan dan merasakan emosi yang menyenangkan.

Subjective well being memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor genetik, faktor kepribadian, faktor demografis, dukungan sosial, kognitif dan tujuan (goals) (Rohmad, 2014). Subjective well being menunjukkan kepuasan hidup dan evaluasi terhadap prioritas kehidupan seperti: pekerjaan, kesehatan dan sebuah hubungan. Emosi mereka juga dapat menilai sesuatu, seperti keceriaan, kelerlibatan, dan pengalaman emosi negatif (kemarahan, kesedihan, dan ketakutan) yang rendah. Dengan kata lain, kenyamanan adalah nama yang diberikan untuk pikiran dan perasaan yang positif terhadap hidup seseorang (Diener, 2008). Andrew dan Withey (Diener, 1994) mengatakan bahwa subjective well being merupakan evaluasi kognitif dan sejumlah tingkatan perasaan positif atau negatif seseorang. Dalam penelitian ini subjective well being dijeaskan sebagai evaluasi subjektif seseorang mengenai kehidupannya, yang mencakup kepuasan terhadap hidupnya, tingginya afek positif dan rendahnya afek negatif.

perbedaan subjective well-being antara wanita karir dan ibu rumah tangga (skripsi dan tesis)

Bekerja dalam arti luas adalah melakukan suatu kegiatan, kegiatan yang dimaksud dapat berupa kegiatan fisik maupun mental. Dengan bekerja dapat memenuhi kehendak yang ingin dicapai dan membawa individu ke dalam keadaan atau situasi yang lebih memuaskan. Dengan tercapainya tujuan yang ingin dicapai tersebut individu merasa adanya dorongan untuk melakukan aktivitas yang dikatakan kerja. Magnis mengatakan pekerjaan adalah kegiatan yang direncanakan, sebab pekerjaan memerlukan pemikiran yang khusus dan hanya bisa dilakukan oleh manusia, bekerja merupakan bagian yang mendasar dari kehidupan manusia. Bekerja dapat dilakukan oleh pria maupun wanita (dalam Anoraga, 2009). Pekerjaan yang dilakukan oleh wanita dapat dilakukan pada ruang lingkup di luar rumah (wanita karir) maupun di dalam rumah (ibu rumah tangga). Pada saat sekarang (modern) wanita yang bekerja merupakan suatu hal yang biasa. Dengan tuntutan zaman, wanita bekerja tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saja melainkan untuk mengembangkan kemampuan atau keterampilan dan potensi yang dimiliki. Seorang wanita ingin sedikit lebih maju dengan menambah ruang gerak yang tidak lagi terbatas pada urusan rumah tangga, melainkan ingin masuk dan terlibat pada wilayah yang lebih luas. Berbagai aktivitas yang dilakukan di tempat kerja mempengaruhi kemampuan kontrol yang ada dalam diri seseorang sehingga mampu merasakan emosi dan tanggapan mengenai situasi tempat kerja. Penilaian posif tersebut merupakan indikator dari kesejahteraan (well-being).

Diketahui adanya Kesejahteraan yang subjektif (subjective well-being) oleh ada atau tidaknya perasaan bahagia, dengan menilai lingkungan kerja yang menarik, menyenangkan dan penuh dengan tantangan dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang merasa bahagia dan dapat menunjukkan kinerja kerja yang optimal. Kebahagiaan di tempat kerja adalah bila seseorang merasa puas dengan pekerjaannya (Ariati, 2010). Menurut Diener, Scollon, dan Lucas (2003) penggunaan istilah subjective well-being (kesejateraan subjectif) untuk menggambarkan kebahagiaan. Subjective well-being merupakan suatu bentuk evaluasi atau penilaian mengenai kehidupan individu yang bersangkutan, subjective well-being terbagi atas beberapa komponen yang berhubungan, yaitu komponen afektif dan kognitif, komponen afektif terdiri lagi pada dua bagian yaitu afek positif dan negatif. Sedangkan pada komponen kognitif terdiri dari kepuasan hidup. Subjective well-being akan dipengaruhi beberapa faktor seperti harga diri, kontrol kesadaran, ekstrovert (sifat terbuka), optimis, hubungan positif, makna dan tujuan hidup. Dari faktor-faktor tersebut dapat diketahui tinggi rendahnya subjective well-being (kebahagiaan) dan kepuasan dalam kehidupan individu tersebut (Compton, dalam Indriana, 2012). Pekerjaan atau Peran yang dijalani oleh wanita karir dan ibu rumah tangga sudah tentu memiliki rasa kebahagiaan atau kesejahteraan yang subjektif serta kepuasan tersendiri bagi kedua belah pihak, setiap peran yang dijalani akan ada rasa nyaman, senang, bahagia dari emosi positif yang dialami.

Wanita bekerja atau karir  adalah wanita dengan status menikah yang memiliki pekerjaan di luar rumah, namun memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarganya. Sedangkan ibu rumah tangga adalah wanita yang mempersembahkan waktunya untuk memelihara dan melatih anak-anak, mengasuh anak menurut pola yang dibenarkan oleh masyarakat sekitarnya. Sebagai orang tua yang memiliki kuasa penuh, wanita melayani kepuasan suami, dan anak-anak di rumah. Menurut Mappiare (1983) mengatakan dalam konsep perkembangan zaman dan moderat bahwa seorang ibu rumah tangga memiliki kesempatan untuk mendayagunakan dan kemampuan dan mengikuti keterampilan yang dapat menimbulkan kepuasan bagi diri sendiri namun tidak melupakan peran dan tugas pokoknya sebagai istri. Wanita karir dan ibu rumah tangga akan merasakan subjective well-being dalam peran yang dijalani dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya pada wanita karir lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah, maka tidak semua peran yang dapat dijalaninya sebagai wanita karir sekaligus ibu rumah tangga. Begitu pula dengan ibu rumah tangga juga dapat merasakan terhambatnya peran yang dijalani dalam keseharian. Wanita karir lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah disebabkan adanya tuntutan dari pekerjaan, akan tetapi wanita karir mampu menyeimbangkan dalam bekerjanya dengan tanggung jawab sebagai ibu dan istri. Selain itu, wanita karir juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan yang akan membantu dan membantu perekonomi keluarga yang merupakan faktor yang dapat 14 meningkatkan kesejahteraan dalam bekerja. Berbeda halnya dengan ibu rumah tangga yang memiliki waktu lebih banyak dibandingkan wanita karir dikarenakan tidak ada kesibukan lain selain lebih focus mengurus keluarga. Namun, pada sisi lain menjadi ibu rumah tangga akan cenderung bergantung pada suami dalam hal pengaturan keuangan. Dari uraian di atas dalam peranan yang dirasakan oleh wanita karir dan ibu rumah tangga akan ada rasa memiliki subjective well-being dalam kehidupannya. Sebab dalam kehidupan itu akan ada ungkapan atau penilaian dari perasaan, perasaan itu bisa berupa kebahagiaan, kepuasan serta hal-hal positif lainnya.

Menurut Diener, Scollon, dan Lucas (2003) penggunaan istilah subjective well-being (kesejateraan subjectif) untuk menggambarkan kebahagiaan. Subjective well-being merupakan suatu bentuk evaluasi atau penilaian mengenai kehidupan individu yang bersangkutan, subjective well-being terbagi atas beberapa komponen yang berhubungan, yaitu komponen afektif dan kognitif, komponen afektif terdiri lagi pada dua bagian yaitu afek positif dan negatif. Sedangkan pada komponen kognitif terdiri dari kepuasan hidup. Sebagian orang kerja merupakan merupakan arah untuk menuju ke arah terpenuhinya kepuasan untuk memungkinkan terwujudnya kehidupan social. Kepuasan merupakan hal yang bersifat individu. Setiap individu yang memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem yang berlaku pada dirinya 15 sendiri. Hal ini disebabkan atau dikarenakan adanya perbedaan pada setiap peran yang dijalani seperti halnya wanita karir dan ibu rumah tangga.

Ibu Rumah Tangga (skripsi dan tesis)

Ibu rumah tangga adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang wanita yang telah menikah serta menjalankan pekerjaan rumah, keluargahingga merawat anak-anaknya, memasak, membersihkan, dan lain-lainnya yang tidak bekerja di luar rumah.seorang ibu rumah tangga sebagai wanita menikah yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Pekerjaan yang paling mulia adalah  saat kita menjadi seorang ibu rumah tangga sejati yang mengurus semua kebutuhan rumah dan menjaga kehormatannya untuk sang suami tercinta (Gunawan, 2012).

Menurut Mappiare (1983) ada tiga konsep tentang peranan ibu rumah tangga, yaitu;

1. Konsep Tradisional

Menurut konsep tradisional, ibu rumah tangga adalah wanita yang mempersembahkan waktunya untuk memelihara dan melatih anak-anak, mengasuh anak dan menurut pola-pola yang dibenarkan oleh masyarakat sekitarnya. Sebagai orang tua yang memiliki kuasa penuh, wanita melayani keperluan suami dan anak-anak di rumah. Wanita yang dapat berperan melayani keperluan keluarga di rumah sangat terpuji. Pekerjaan yang disebut feminism yang jika dikerjakan sepenuhnya oleh ibu rumah tangga di rumah akan mendatangkan penilaian baik bagi wanita

. 2. Konsep Menurut Perkembangan (zaman)

Konsep menurut perkembangan ini, meletakkan penekanan pada adanya kesamaan status bagi orangtua dan anak pun hamper mempunyai kesamaan dengan status kedua orang tuanya. Bagi wanita, menurut konsep ini mempunyai tugas mandiri dalam membangkitkan potensi-potensi pada wanita. Wanita lebih suka menggunakan kemampuannya untuk mengembangkan kemampuan- kemampuan orang lain, atau wanita lain. Di rumah wanita memiliki peranan yang sama dengan suaminya. Para ahli juga menyepakati bahwa para wanita yang menganut konsep ini, tidak merasa bersalah jika meninggalkan rumah. Baik untuk kegiatan yang mendayagunakan kemampuannya maupun dalam mengikuti latihan keterampilan yang dapat mendatangkan kepuasan baginya. Tidak pula wanita yang berdosa jika pekerjaan rumahnya (termasuk mengasuh anak) dilimpahkan kepada orang lain (misalnya pembantu) ketika ia tidak berada di rumah. Ibu rumah tangga menurut konsep ini, mengutamakan membimbing anak sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Kalau ibu memiliki kebebesan sebagai individu maka anak juga mempunyai kebebasan itu.

3. Konsep Moderat

Menurut konsep ini, peranan wanita bukan ekstrim tradisional dan tidak pula terlalu mengikuti konsep yang ekstrim menurut pekembangan. Konsep moderat juga mengakui individualitas seseorang yang mempunyai hak untuk mengembangkannya sendiri, namun tidak diutamakan. Dengan begitu, wanita punya hak untuk bekerja di luar rumah, akan tetapi peranan dan tugas pokoknya tetaplah berpegang kepada nilai luhur naluri kewanitaan. Wanita yang demikian itu, akan merasa bersalah dan mungkin berdosa, jika terpaksa mengabaikan pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya karena mereka merasa bertanggung jawab penuh.

Pengertian Wanita karir (skripsi dan tesis)

Ibu yang bekerja harus menyandang atau menerima peran ganda, yaitu mencari nafkah untuk keluarga dan mengurus rumah tangga, yang mana semua itu merupakan status professional seorang wanita. Menurut Anoraga (2009) wanita karir adalah wanita yang memperoleh atau mengalami perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan, jabatan dan lain-lain. Bekerja dengan pikiran atau bekerja dengan tenaga fisik maupun kedua.Wanita bekerja ini disebutkan dalam istilah wanita karir. Wanita karir lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah dibandingkan menghabiskan waktu bersama keluarga, karena sibuk dengan pekerjaanya maka wanita karir banyak menggunakan jasa orang lain untuk untuk menyelesaikan pekerjaan rumah serta menjaga anak-anaknya.

Menurut Sadli (dalam Yarni, 2010) mengemukakan wanita karir adalah wanita yang bekerja atau melakukan  kegiatan yang direncanakan untuk mendapatkan hasil berupa uang dan jasa. Menjadi wanita karir yang professional dalam artian wanita yang bekerja di luar rumah dan meniti karir sampai puncak adalah “mudah”. Asal memiliki kecakapan yang cukup ditambah kemampuan “lobi”yang baik, tuujuan itu akan tercapai. Tetapi wanita “non- konvensional”, yang menjalakan bisnis dan menjadikan rumah sebagai kantor demi menjaga keseimbangan anggota keluarga dan mendidik anak. Tapi mudah bagi kalangan wanita yang lebih mementingkan hasil koleksi dari pada penampakan ego pribadi. Wanita karir adalah sosok seorang wanita yang memiliki status seorang ibu dari anak-anaknya dan status istri dari suami yang menikahinya. Wanita karir juga disebut wanita yang bekerja dan melakukan aktivitasnya diluar rumah atau bekerja dikantor maupun perusahaan negara atau swasta untuk mendapatkan hasil berupa uang dan jasa untuk menunjang kebutuhan finansial atau keuangan dalam keluarganya

Faktor Yang Mempengaruhi Subjective Well-Being (skripsi dan tesis)

Menurut Compton (dalam Indriana, 2012), subjective well-being mempengaruhi tinggi rendahnya nilai kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan individu, diantaranya:

a. Harga Diri (self-esteem)

Self-esteem yang positif merupakan variabel yang terpenting dalam Subjective well-being karena evaluasi terhadap diri akan mempengaruhi bagaimana seseorang menilai kepuasan dalam hidup dan kebahagiaan yang mereka rasakan. Seseorang yang memiliki self esteem rendah cenderung tidak akan merasa puas dengan hidupnya dan tidak akan merasa bahagia. Self esteem yang positif berasosiasi dengan fungsi adaptif dalam setiap aspek kehidupan.

b. Arti kontrol kesadaran

Kontrol pribadi merupakan keyakinan individu bahwa ia dapat memaksimalkan hasil yang bagus dan atau meminimalkan hasil yang jelek. Dengan keyakinan ini maka seseorang dapat mempengaruhi peristiwa- peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, memilih hasil yang diinginkan, menghadapi konsekuensi dari pilihannya, dan memahami serta menginterpretasikan hasil dari pilihannya. Jadi kontrol pribadi dapat membantu seseorang untuk mewujudkan apa yang diinginkannya, yang kemudian dapat membawa kepuasan akan hidupnya.

c. Ekstrover

Individu dengan kepribadian ekstrovert (sifat terbuka) akan tertarik pada hal- hal yang terjadi di luar dirinya, seperti lingkungan fisik dan sosialnya. Kepribadian ekstrovert secara signifikan akan memprediksi terjadinya kesejahteraan individual. Orang-orang dengan kepribadian ekstrovert biasanyamemiliki teman dan relasi sosial yang lebih banyak, merekapun memiliki sensitifitas yang lebih besar mengenai penghargaan positif pada orang lain.

d. Optimis

Orang yang optimis mengenai masa depan merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupannya. Individu yang mengevaluasi dirinya dalam cara yang positif, akan memiliki kontrol yang baik terhadap hidupnya, sehingga memiiki impian dan harapan yang positif tentnag masa depan. Schneider (dalam Indriana, 2005) menyatakan bahwa kesejahteraan psikologis akan tercipta bila sikap optimis yang dimiliki oleh individu bersifat realistis.

e. Hubungan positif

Hubungan yang positif akan tercipta bila adanya dukungan sosial dan keintiman emosional. Hubungan yang didalamnya ada dukungan dan keintiman akan membuat individu mampu mengembangkan harga diri, meminimalkan masalah-masalah psikologis, kemampuan pemecahan masalah yang adaptif, dan membuat individu menjadi sehat secara fisik.

f. Makna dan tujuan hidup

Memiliki makna dan tujuan dalam hidup merupakan factor penting dari subjective well-being, karena individu akan merasakan kepuasan maupun kebahagiaan dalam hidupnya. Dalam berbagai penelitian subjective well-being merupakan salah satu variabel yang sering diukur sebagai religiusitas. Religiusitas akan berpengaruh terhadap subjective well-being karena memberikan makna dan arah dalam kehidupan seseorang. Dengan adanya makna dan arah dalam hidup akan menimbulkan kepuasan dalam hidup dan kebahagiaan

Komponen Subjective Well-Being (skripsi dan tesis)

Menurut Diener (dalam Gatari, 2008) kebahagiaan mempunyai makna yang sama dengan subjective well-being. Subjective well-being terbagi atas dua komponen, yaitu komponen afektif dan komponen kognitif.

a. Komponen Afektif

Komponen afektif subjective well-being gambaran pengalaman emosi dari kesenangan, kegembiraan, dan emosi. Komponen afektif ini terbagi atas :

1. Afek Positif. Kombinasi dari hal yang sifatnya dalam hal yang menyenangkan

2. Afek Negatif. Respon negatif yang sebagai reaksi terhadap kehidpan, kesehatan, keadaan dan peristiwa yang dialami

. b. Komponen Kognitif

Kepuasan hidup merupakan komponen kognitif dalam Subjective well-being yang mengacu pada penilaian global tentang kualitas hidup dan dapat menilai kondisi hidupnya. Mempertimbangkan kondisi dan mengevaluasi kehidupan dari tidak puas hingga menjadi atau merasakan puas akan hidup. Keterangan diatas dapat disimpulkan subjective well-being memiliki makna yang sama dengan kebahagiaan, subjective well-being ini memiliki dua komponen, yaitu komponen afektif yang menggambarkan pengalaman emosi berdasarkan kesenangan, kegembiraan. Komponen kognitif sesuai dengan kepuasan yang mengacu pada kepercayaan atau perasaan subjektif yang dijalani dengan baik

Pengertian Subjective Well-Being (skripsi dan tesis)

Kebahagiaan bisa merujuk ke banyak arti seperti rasa senang (pleasure), kepuasan hidup, emosi positif, hidup bermakna, atau bisa juga merasakan kebermaknaan (contentment). Beberapa peneliti menggunakan istilah well-being sebagai istilah dari kebahagiaan (happiness) itu sendiri. Konsep well-being sendiri mengacu pada pengalaman dan fungsi psikologis secara optimal. Menurut Pasha (dalam Lestari, 2008) kebahagiaan adalah seni atau kemampuan seseorang dalam menikmati apa yang ada padanya, atau apa yang dimiliki. Kebahagiaan adalah keterpesonaan pada segala sesuatu yang indah dan memalingkan diri dari kemuraman.Kebahagiaan adalah kemampuan diri meraih segala sisi keindahan. Kebahagiaan bukan hanya memiliki, tetapi kebahagiaan adalah kemampuan menggunakan apa yang kita miliki dengan baik. Menurut Pasha kebahagiaan ditentukan oleh pikiran sendiri. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dirasakan oleh manusia dalam jiwanya berupa ketentraman jiwa, ketenangan hati, kelapangan dada dan kedamaian nurani. Kebahagiaan adalah sesuatu yang tumbuh dari dalam diri manusia, akan tetapi tidak datang dari luar. Jika diibaratkan sebagai tumbuhan, maka akar kebahagiaan itu adalah jiwa dan hati yang jernih. 2 Menurut Ryan dan Deci (dalam Primasani, 2005) ada dua pendekatan dalam menjelaskan mengenai well-being, yaitu pendekatan eudaimonic dan hedonic. Pendekatan Eudaimonic memandang well-being tidak hanya sebagai pencapaian kesenangan, tetapi juga realisasi potensi diri seorang individu dalam mencapai kesesuaian tujuannya yang melibatkan pemenuhan dan pengidentifikasian diri individu yang sebenarnya. Konsep yang banyak dipakai pada penelitian dengan pandangan ini adalah konsep psychological well-being (PWB).

Pendekatan Hedonic memandang well-being tersusun atas kebahagiaan subjektif dan berfokus pada pengalaman yang mendatangkan kenikmatan. Pandangan hedonic memperhatikan pengalaman menyenangkan versus tidak menyenangkan yang didapatkan dari penilaian baik buruknya hal-hal yang ada dalam kehidupan seseorang. Konsep yang dipakai dengan pandangan ini biasanya adalah konsep subjective well-being. Diener, Kahneman, dan Schwarz (dalam Ed Diener & Scollon, 2003) subjective well-being adalah evaluasi subjektif masyarakat terhadap hidup individu, yang meliputi konsep seperti kepuasan hidup, emosi yang menyenangkan, perasaan pemenuhan, kepuasan dengan domain seperti perkawinan, pekerjaan dan tinggi rendahnya situasi emosi. Dengan demikian subjective well-being merupakan istilah umum yang mencakup berbagai konsep yang terkait pada bagaimana orang merasakan dan berfikir tentang kehidupan mereka. Diener (dalam Veenhoven, 2008), subjective well-being merupakan suatu produk penilaian keseluruhan kehidupan yang menyeimbangkan baik dan buruk. Tidak membatasi diri dengan perasaan tertentu dan tidak mencampur pengalaman 3 subjektif dengan penyebab konseptualisasi. Menurut Veenhoven (2008), subjective well-being adalah suatu perbedaan antara penilaian kognitif dan afektif pada kehidupan. Diener (dalam Ariati, 2010) subjective well-being adalah teori evaluasi akan kejadian yang telah terjadi atau dialami dalam kehidupan. Yang ini melibatkan proses afektif dan kognitif yang aktif karena menentukan bagaimana informasi tersebut akan diatur. Evaluasi kognitif dilakukan saat seseorang memberikan evaluasi secara sadar dan menilai kepuasan mereka terhadap kehidupan secara keseluruhan atau penilaian evaluatif mengenai aspek-aspek khusus dalam kehidupan, seperti kepuasan kerja, minat, dan hubungan. Reaksi afektif dalam subjective well-being (SWB) yang dimaksud adalah reaksi individu terhadap kejadian-kejadian dalam hidup yang meliputi emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan

Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Kompulsif (skripsi dan tesis)

Roberts (1998) dalam Oktaviana (2007) mengidentifikasi kelompokfaktor – faktor yang mempengaruhi kecenderungan pembelian kompulsif.Faktor – faktor tersebut adalah faktor peranan keluarga, faktor psikologis,faktor sosial, dan faktor demografi (O’Guinn dan Faber, 1992) dalamOktaviana (2007) didalam penelitiannya mengatakan bahwa faktor yangmempengaruhi pembelian kompulsif adalah faktor keluarga.
Banyak orang tua menggunakan uang sebagai imbalan bagi perilakuyang diinginkan, ataupun untuk menggantikan perhatian emosional padaanak – anak mereka. O’ Guinn dan Faber (1989) dalam Oktaviana (2007)berpendapat pelaku pembelian kompulsif mungkin telah belajar bahwaimbalan seperti itu dapat menggantikan atau mengkompensasi perhatiandan kasih sayang orang tua. Penelitian d’ Asous (1990) menunjukanbahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara persepsiresponden akan kecenderungan pembelian kompulsif dari orang tuamereka dengan kecenderungan pembelian kompulsif mereka sendiri.Berbagai penelitian tentang perilaku kompulsif sebelumnya telahbanyak dilakukan untuk menunjukan pengaruh kepribadian individu padaperilaku kompulsif (Shoham dan Brencic, 2003) dalam Oktaviana (2007).Individu dengan perilaku addictive cenderung memiliki kehidupan masaanak – anak ataupun dewasa dengan perasaan ketidak cukupan dan self –esteem yang rendah (O’ Guinn dan Faber, 1989). Scherorn et la (1990)juga mengatakan bahwa pelaku pembelian kompulsif memiliki pribadidengan self – esteem yang rendah. Status sosial pelaku pembelian memilikihubungan positif dengan kecenderungan pembelian kompulsif (Roberts,1998) dalam Oktaviana (2007). Kemampuan berfantasi diperlukan agarpembelian kompulsif dapat terjadi, karena kemungkinan seseorang untukmenekan perasaan negatife dan self – esteem yang rendah melalui fantasiakan sukses pribadi dan status sosial mereka (O’Guinn dan Faber, 1989) .dalam Oktaviana (2007).
2Faktor – faktor sosial dan beberapa faktor yang pernah ditelititermasuk kebiasaan menonton televisi, pengaruh teman, kekerapanberbelanja, akses pada kartu kredit, dan penggunaan kartu kredit (Robert,1998). Kekerapan menonton televisi berhubungan positif denganpembelian kompulsif (Faber dan O’Guinn, 1998 ; Rook, 1987) dalam Oktaviana (2007).
Peranan teman sering merupakan faktor yang kuatdalam pola konsumsi, terlebih pada individu yang mengalami kurangnyaperanan orang tua pada masa muda mereka. Pembelian kompulsifmempunyai hubungan positif dan signifikan dengan peranan teman(Roberts, 1998). Penggunaan kartu kredit akan menstimuli konsumsi danbila dibandingkan dengan uang tunai, kartu kredit menimbulkan pembelianyang lebih banyak. Untuk banyak orang, uang yang terlibat dalamtransaksi kartu kredit merupakan pengertian yang abstrak dan tidak nyata.Persoalanya yang timbul dengan peningkatan industri kartu kredit(Robert,1998) dalam Oktaviana (2007). Penelitian d’ Astous (1990) dalamOktaviana (2007) menunjukan hubungan yang positif dan signifikan darijumlah kepemilikan dari kartu kredit dengan pembelian kompulsif.Faktor demografi juga telah banyak diteliti yang menunjukan perananfaktor – faktor tersebut terhadap pembelian kompulsif (Roberts, 1998).Shoham dan Brencic (2003) dalam Oktaviana (2007) beragumentasibahwa wanita cenderung lebih merencanakan pembelian mereka darikaum pria. Hal ini karena secara tradisional wanita yang bertanggungjawab akan pembelian keperluan rumah tangga, sehingga lebih mengetahui tentang toko – toko dan barang – barang yang dijual, serta memiliki lebihbanyak pengetahuan tentang level persediaan barang di rumah mereka.Faktor umur juga telah dibuktikan secara empiris berhubungan secaranegatif dengan pembelian kompulsif (d’ Astous 1990; O’ Guinn danFaber, 1989). Roberts (1998) dalam Oktaviana (2007) berargumentasibahwa banyak perilaku pembelian dapat dijelaskan dengan status sosialseseorang. Hubungan yang negatif antara pembelian kompulsif denganstatus sosial ekonomi seseorang ditunjukan oleh penelitian d’ Astous(1990)

Dampak Pembelian kompulsif (skripsi dan tesis)

Dampak dari pembelian kompulsif bagi pelakunya sangat beragam,akan tetapi sebagian besar dampak yang ditimbulkan adalah dampak yangnegatif (Rook dan Fish, 1995) dalam Oktaviana (2007). Para pelakupembelian kompulsif yang terlibat dalam masalah hutang yang tidak dapatdiatasi akan menimbulkan masalah bagi mereka yaitu dalam masalahekonomi dan emosi bagi mereka sendiri maupun keluarga mereka. Dipihaklain, hal ini akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kreditor karena ketidak mampuan konsumen untuk membayar hutangnya (O’Guinn danFaber, 1989) dalam Oktaviana (2007) .Robert dan Pirog III (2004) dalam Oktaviana (2007) penelitiannyamenyebutkan bahwa dampak dari pembelian kompulsif adalah adanyakesulitan keuangan, termasuk hutang kartu kredit dan juga kebangkrutan.Robert (1998) mengemukan bahwa penyalahgunaan kartu kredit adalahsalah satu indikator yang kuat dari pembelian kompulsif.Shoham dan Brencic (2003) dalam Oktaviana (2007) mengatakanbahwa untuk mengurangi stress seseorang dapat melakukan terapi belanja.Bagi kebanyakan orang berbelanja adalah pembebasan diri dari stress dandari masalah yang dihadapi setiap hari. Untuk sementara konsumenbisanya mendapatkan kesenangan dari membeli barang yang diharapkandapat mengurangi stressnya. Masalah akan datang ketika terapi berbelanjatidak dapat menghilangkan stress, tetapi justru meningkatkan stress apabilahasilnya adalah hutang

Pengertian Pembelian Kompulsif (skripsi dan tesis)

Menurut O’ Guinn dan Faber (1992 : 459) dalam Oktaviana (2007)definisi pembelian kompulsif adalah“ compulsive buying has been defineas a chronic, repetitive purchasing that become response to negativeevent or feeling”. Pembelian kompulsif didefinisikan sebagai sikappembelian secara terus menerus dan berulang sebagai respon darikejadian negatif atau perasaan negatif.Hal Brook dan Hirschman (1983) didalam O’Guinn dan Faber (1989)mendefinisikan pembelian kompulsif sebagai berikut :“compulsive consumption as a response to an uncontrollable drive ordesire to obtain, use are experience a feeling, substance, or activitythat leads an indiviual to revetitively engage in behavior that willultimately cause harm to individual and or to order”.Pembelian kompulsif adalah sebagai respon terhadap keinginan atauhasrat yang tidak terkendali untuk memperoleh, menggunakan ataumengalami suatu perasaan, subtansi dan secara terus menerus melakukankegiatan yang akhirnya akan menimbulkan kerugian pada diri sendiriatau orang lain.
Pembelian kompulsif dapat dipandang sebagai bagian dari kategoriperilaku konsumsi yang kompulsif. Kompulsif merupakan perilaku yangberulang dan dilakukan berdasarkan aturan tertentu (O’Guinn danFasber, 1989) dalam Oktaviana (2007). Konsumsi yang kompulsif seringberlebihan dan merupakan perilaku yang cenderung memandangpembelian sebagai aktifitas untuk mengurangi ketegangan, ketertarikanakan suatu barang atau jasa, atau perasaan yang tidak nyaman. Konsumsiyang kompulsif dengan demikian adalah merupakan suatu reaksiterhadap dorongan yang tidak dapat dikendalikan untuk memperoleh,menggunakan, atau mengalami suatu perasaan, substansi atau aktifitasyang membuat seorang individu melakukan perilaku yang berulang yangakhirnya memberikan kerugian bagi individu tersebut atau orang lain.Semua bentuk dari perilaku kompulsif juga mempunyai sisi normal,akan tetapi kondisi perilaku kompulsif mempunyai perbedaan yang unik.Perbedaan tersebut tidak hanya karena frekuensi terjadinya, tetapi jugakarena melibatkan perbedaan yang besar pada motivasi untuk melakukanaktifitas tersebut dan konsekuensi dari perilaku tersebut (O’Guinn danFaber, 1989) dalam Oktaviana (2007). Para pembeli kompulsif jugadipastikan mempunyai suatu keinginan yang lebih besar dari padapembeli normal untuk membeli suatu produk. Pada tahap awal,kecenderungan untuk melakukan pembelian kompulsif dianggap pelakusebagai cara yang tepat untuk memberikan ketenangan dari kecemasandan gangguan emosional.
Menurut O’Guinn dan Faber (1989) dalam Oktaviana (2007)para pembeli kompulsif juga cenderung mempunyai rasa percaya diriyang rendah dan melakukan aktifitas berbelanja untuk menutupi semuakekurangan mereka. Para pembeli kompulsif juga dilaporkan mencariperubahan pada suasana hati mereka atau citra diri mereka daripembelian yang mereka lakukan dibandingkan dengan nilai ekonomiatau manfaat yang mereka dapat.Park, Iyer dan Smith (1989) dalam Oktaviana (2007) penelitiannyamengatakan bahwa konsumen kompulsif tidak seperti kebanyakankonsumen lain, pengalaman berbelanja sehari – hari konsumenkompulsif ditandai oleh tujuan berbelanja yang lebih dari satu yangharus dicapai melalui proses yang kompleks dari rangsangan yangtimbul didalam toko, pembelian yang berulang pada waktu tertentu(seminggu sekali, sebulan sekali dan seterusnya

Hubungan Materialisme dengan Pembelian Kompulsif (skripsi dan tesis)

Menurut Wikipedia, kata materialisme terdiri dari kata materi dan isme.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia materi adalah bahan, benda dan segalasesuatu yang tampak. Materialis adalah pengikut paham (ajaran) materialismeatau juga orang yang mementingkan kebendaan (harta, uang, dan sebagainya).Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yangtermasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata denganmengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indra.Desarbo dan Edwards dalam Tao Sun (2003) dalam Raeni (2011:112)menghubungkan beberapa sifat seperti ketergantungan, materialisme konsumen,perfeksionisme, pengingkaran, depresi, pencarian persetujuan, pencariankesenangan, dan kurangnya pengendalian hasrat berpengaruh terhadap pembelian kompulsif.
Kwak et al (2004) mengusulkan bahwa konsumen yang menunjukankegigihan dalam kegiatan berebelanja cenderung untuk terlibat dalam pembeliankompulsif.Materialisme adalah salah satu trait kepribadian yang berkaitan dengankepemilikan barang atau materi (Richin dan Dawson dalam ejournal uajay : 18).Menurut studi Dittmar (2005 : 467 – 488) menunjukkan bahwa, nilai materialismeyang dimiliki oleh individu menyebabkan seseorang memiliki kecenderunganuntuk melakukan pembelian secara kompulsif.Dittmar et al dalam Raeni (2011:113) menyelidiki hubungan antarakecenderungan membeli kompulsif dan pertimbangan penggunaan pembelianspesifik (misalnya harga, produk, antisipasi suasana menambah pembelianberikutnya), penggunaan barang-barang yang dibeli dalam strategi simbolispenyelsaian diri, dan jumlah yang dirasakan perbedaan diri antara kenyataan dandiri ideal yang kesemuanya merupakan ciri dari perilaku orang yang materialis.

Hubungan Kontrol Diri dengan Pembelian Kompulsif (skripsi dan tesis)

Persfektif psikologis yang diangkat dalam penelitian ini salah satunyaadalah faktor kontrol diri. Menurut J.P. Chaplin, Self Control adalah “kemampuanuntuk membimbing tingkah laku sendiri; kemampuan untuk menekan ataumerintangi impuls-impuls atau tingkah laku kompulsif”.Salah satu anugerah Tuhan kepada manusia adalah kesadaran diri (selfawareness). Hal ini berarti manusia memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri.Kesadaran diri membuat seseorang dapat sepenuhnya sadar terhadap seluruhperasaan dan emosinya. Dengan senantiasa sadar akan keberadaan diri, seseorangdapat mengendalikan emosi dan perasaannya. Dalam kaitan antara kontrol diri dankeinginan pembelian sebuah produk. Hirschman (1992) dalam Naomi danMayangsari (2006 : 2-8) berpendapat bahwa individu yang memiliki kontrol diriyang rendah, cenderung tidak mampu mengalihkan perhatian untuk memilikiproduk baru.
Rini Kartika Sari, (2009:7) dalam penelitiannya terhadap mahasiswauniversitas Muhamadiyah Purworejo menyatakan bahwa setiap konsumen harusmemiliki kontrol diri terutama bagi yang memiliki kecenderungan untuk mencobahal-hal baru dengan frekuensi tinggi untuk berusaha menjadi konsumen yang hati-hati dalam menentukan pilihan pembelian. Diantara trait yang diteliti adalahvariabel kontrol diri, motivasi, dan materialisme

Karakteristik Pembelian Kompulsif (skripsi dan tesis)

Park dan Burns (2005: 135) menyatakan bahwa, biasanya pembelanja kompulsif adalah seseorang yang tidak dapat mengendalikan atau mengatasidorongan untuk membeli sesuatu. Selanjutnya Park juga menyatakan bahwa,beberapa di antara konsumen menunjukkan pembelian secara ekstrim atau yangdisebut juga pembelian kompulsif (compulsive buying). “Compulsive Consumption refers to repetitive shopping, often excessive,as an antidote to tension, anxiety, depression or boredom” (Konsumsi kompulsiflebih kepada pembelian berulang, seringkali berlebihan, sebagai obat untuk ketegangan, kekhawatiran, depresi, atau kebosanan) (Solomon, 2007: 30).“Compulsive Consumption can be defined as an uncontrolled andobsessive consumption of a product or service frequently and in excessiveamounts, likely to ultimately cause harm to consumer or others.”(Konsumsi kompulsif dapat didefinisikan sebagai konsumsi yang tidak terkontrolatau obsesif terhadap produk atau jasa dimana seringkali dalam jumlah yangbanyak sehingga mungkin menimbulkan kerugian bagi konsumen atau yanglainnya.) (Sheth dan Mittal, 2004: 187)
Dimensi Pembelian Kompulsif menurut Shiffman dan Kanuk dalam RaeniD. S (2011: 128) dikategorikan dalam 3 hal :1) Tendency to SpendYaitu suatu kecenderungan kuat bagi seseorang untuk membeli sebuahbarang dan menghabiskan semua uang yang dimiliki.2) Reactive AspectYaitu adanya dorongan yang tiba – tiba untuk membeli barang tanpadiikuti pemikiran yang rasional.3) Postpurchase GuiltYaitu adanya perasaan bersalah setelah melakukan aktifitas belanja.
Pembelian Kompulsif memiliki beberapa karakteristik seperti yang dikutip dari Krueger, 1998 dan Magee, 1994 dalam Iin dan prima (2006:3) sebagai berikut:1) Pembelian produk ditujukan bukan karena nilai guna produk;2) Konsumen yang membeli produk secara terus-menerus tidakmempertimbangkan dampak negatif pembelian;3) Pembelian produk yang tidak bertujuan memenuhi kebutuhan utama dalamfrekuensi tinggi dapat mempengaruhi harmonisasi dalam keluarga danlingkungan sosial;4) Perilaku ini merupakan perilaku pembelian yang tidak dapat dikontrol olehindividu;5) Ada dorongan yang kuat untuk mempengaruhi konsumen segara membeliproduk tanpa memperhitungakan risiko, misalnya keuangan;6) Pembelian dilakukan secara tiba-tiba tanpa mencari informasi terlebihdahulu;7) Pembelian dilakukan untuk menghilangkan kekhawatiran atau ketakutandalam diri;8) Perilaku yang ditujukan untuk melakukan kompensasi, misalnya kurangnya perhatian keluarga.

Pengertian Pembelian Kompulsif (skripsi dan tesis)

Menurut O’Guinn dan Faber (1992 : 459) Pembelian kompulsif adalahpembelian yang kronis berulang-ulang yang menjadi respon utama dari suatukejadian atau perasaan yang negatif” sehingga pembelian kompulsif adalah satubentuk konsumsi yang merupakan perilaku konsumen abnormal yang dianggap sebagai sisi gelap konsumsi (Shiffman dan Kanuk, 2000 dalam Park dan Burn,2005) karena ketidakmampuan konsumen dalam mengendalikan dorongan hati Page 7 20yang kuat untuk selalu melakukan pembelian, dan terkadang mempunyaikonsekuensi yang berat. Menurut Lorrin Koran (dalam Raeni Dwi Santy, 2011:13), seorang GuruBesar Psikiatri dan Keperilakuan dari Stanford University, Pembeli kompulsifadalah konsumen yang cenderung suka membelanjakan uang untuk membelibarang meskipun barang tersebut tidak mereka butuhkan dan terkadang tidakmampu dibeli, dalam jumlah yang berlebihan (Hoyer dan MacInnis, 2001 dalamRaeni Dwi Santy, 2011:13), perilaku semacam ini disebut juga sebagaikeranjingan belanja (shopaholics).Menurut kutipan Horizon Surbakti (dalam e-journal uajay, 2009:14), Pembelian kompulsif merupakan proses pengulangan yang sering berlebihandalam berbelanja yang dikarenakan oleh rasa ketagihan, tertekan atau rasa bosan(Solomon, 2002:15) dan pembelanja kompulsif adalah seseorang yang tidak dapatmengendalikan atau mengatasi dorongan untuk membeli sesuatu.

Indikator Materialisme (skripsi dan tesis)

Para peneliti dalam Schiffman dan Kanuk (2009:119) telah menemukan hal – hal yang mendukung ciri – ciri orang yang materialis seperti sebagai berikut:

1. Mereka sangat menghargai barang – barang yang dapat diperoleh dan dipamerkan

2. Mereka sangat egosentris dan egois

3. Mereka mencari gaya hidup dengan banyak barang (misalnya, merekaingin mempunyai berbagai “barang”, bukannya gaya hidup yang teratur dan sederhana)

4. Kebnyakan milik mereka tidak memberikan kepuasan pribadi dankebahagiaan yang lebih besar.

Persoalan dalam materialisme konsumen adalah sebagai berikut (Kanuk,2009:119) :

1. Sukses: tingkat dimana seseorang merasa baik, sukses, dan inginmengesankan orang lain

2. Sentralisasi : tingkat dimana seseorang merasa menikmati aktivitasbelanja dan memberikan kesenangan diri

3. Kebahagiaan : tingkat dimana seseorang merasa bahagia jika dapatmembeli barang yang disukai.Belk (1985 : 265) menyatakan bahwa materialisme dapat dijelaskan olehskala kepemilikan (possessiveness), ketidakmurahan hati (nongenerosity) dan kecemburuan (envy). Kepemilikan (possessiveness) adalah kecenderungan dan tendensi untukmenahan kontrol atau kepemilikan milik seseorang (Belk, 1985:265).Ketidakmurahan hati (nongenerosity) adalah sebuah ketidak bersediaan untukmemberikan kepemilikan untuk membagi kepemilikan dengan orang lain (Belk,1984). Kecemburuan (envy) adalah sesuatu yang tidak puas dan penyakit yang muncul pada orang lain dalam kebahagiaan, kesuksesan, reputasi, ataukepemilikan atas segalanya yang diinginkan.

Pengertian Materialisme (skripsi dan tesis)

Materialisme adalah suatu sifat yang menganggap penting adanyakepemilikan terhadap suatu barang dalam hal menunjukkan status danmembuatnya merasa senang (Schiffman dan Kanuk, 2008:119; Mowen dalam Sundan Wu, 2011; Ahuvia dalam Podoshen dan Andrzejewski, 2012).Podoshen dan Andrzejweski (dalam Ni Nyoman Ayu, 2013:716)materialisme biasanya dimulai dari pengumpulan atas barang-barang diluarkebutuhan pokok. Nilai materialisme yang tinggi membuat konsumen meyakinibahwa benda material merupakan hal yang sangat penting bagi hidup mereka.Menurut Watson, seseorang yang memiliki sifat materialisme cenderung memilikikemampuan kontrol diri yang rendah dan gemar menghabiskan uangnya denganmenikmati kegiatan belanjanya.Menurut Schiffman dan Kanuk (2009 :119) Materialisme adalah “tingkatdimana seseorang dianggap materialistis”. Materialism merupakan topik yangsering dibicarakan dalam surat kabar, majalah, dan TV dan dalam percakapan ehari – hari diantara teman. Materialisme disebut sebagai sifat kepribadian yangmembedakan antara individu yang menganggap kepemilikan barang sangatpenting bagi identitas kehidupan mereka, dan orang – orang yang menganggapkepemilikan barang merupakan hal yang sekunder.

Indikator Kontrol Diri (skripsi dan tesis)

Averill (dalam Sarafino, 1990) dan Acep (2013:22) mengungkapkanbeberapa aspek yang terdapat dalam kontrol diri seseorang, antara lain :
a) Aspek kontrol perilaku (behavioral control)Kemampuan mengontrol perilaku merupakan kesiapan atau terjadinyarespons yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasikeadaan yang tidak menyenangkan.
b) Aspek kontrol stimulus (cognitive control)Kemampuan mengontrol stimulus ialah kemampuan untuk menggunakan proses dan strategi yang sudah dipikirkan untuk mengubah pengaruhstressor.
c) Aspek kontrol peristiwa (informational control)Kemampuan menantisipasi peristiwa adalah kemampuan untukmendapatkan informasi mengenai kejadian yang tidak dikehendaki, alasanperistiwa tersebut terjadi, perkiraan peristiwa selanjutnya yang akanterjadi, konsekuensi yang akan diterima terkait dengan kejadian tersebut.d) Aspek kontrol retrospektif (retrospection control)Kemampuan menilai peristiwa dari segi positif adalah keyakinan tentangapa dan siapa yang akan menyebabkan peristiwa yang penuh dengan stresssetelah hal itu terjadi, kemampuan individu untuk mengolah informasiyang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis untuk mengurangi tekanan.e) Aspek kontrol keputusan (decision control)Kemampuan mengambil keputusan adalah kemampuan individu untukmemilih hasil atau tindakan berdasarkan keyakinannya.
Selain itu, Menurut J.P. Chaplin (dalam Rahayu Ginintasasi, p.5-6) dalamself control terdapat dua dimensi, yaitu:
1) Mengendalikan Emosi
Mengendalikan emosi berarti mampu memahami atau mengenali sertamengelola emosi. Menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatuperasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis danpsikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Senadadengan hal ini, Anthony Robbins menyebutkan bahwa emosi merupakansinyal untuk melakukan tindakan. Menurutnya emosi bukan akibat atausekedar respon tetapi justru sinyal untuk melakukan sesuatu.
2) Disiplin
John Maxwell mendefinisikan disiplin sebagai suatu pilihan dalammemperoleh apa yang kita inginkan dengan tidak melakukan apa yangtidak kita inginkan sekarang.Dua hal yang sulit dilakukan seseorang:
1) Melakukan hal-hal berdasarkan urutan kepentingannya (menetapkanprioritas).
2) Secara terus menerus melakukan hal-hal tersebut berdasarkankepentingan dengan disiplin.

Pengertian Kontrol Diri (skripsi dan tesis)

Setiap individu memiliki suatu kemampuan yang dapat membantu,mengatur dan mengarahkan perilaku, yaitu kontrol diri. Menurut Chaplin (dalamIin Novita dan Harlina, 2008:7) Kontrol diri adalah kemampuan untukmembimbing tingkah laku sendiri dan kemampuan untuk menekan ataumerintangi impuls-impuls atau tingkah laku Kompulsif.Sementara Calhoun dan Acocella (dalam Ghufron dan Risnawita,2012:637) mendefinisikan kontrol diri sebagai pengaturan proses-proses fisik,psikologis, dan perilaku seseorang; dengan kata lain serangkaian proses yangmembentuk dirinya sendiri. Kontrol diri juga berkaitan dengan mengendalikanemosi serta dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. Seseorang yang memilikikontrol diri akan mempertimbangkan segala konsekuensi yang akan terjadisebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak

terialisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku belanja kompulsif online (skripsi dan tesis)

Materialisme umumnya dianggap sebagai nilai negatif, sifat atau perilaku,terkait dengan keserakahan, kedangkalan, dan kurangnya nilai spiritual (Lipovčanet al., 2015). Materialisme adalah penekanan pada hal-hal materi, dan orang-orangyang berbagi nilai-nilai ini menganggap bahwa memiliki komoditas membawakebahagiaan dan menawarkan prestise yang lebih tinggi. Sebagai ciri kepribadian,Materialisme dimiliki oleh orang-orang yang posesif, dan iri hati, meski tidakmemiliki kemurahan hati (Frunzaru & Popa, 2015). Seorang individu yangmaterialistis mempunyai kecenderungan untuk mengumpulkan harta benda, dengan Eukuran kuantitas dan kualitas barangnya sehingga hal-hal yang dipentingkanbersifat keduniaan (Wijaya, 2015). Ketika materialisme sangat penting dalamsistem nilai seseorang, kepemilikan menjadi fokus utama (Moran et al., 2015).Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rasool et al. (2012) danEren et al. (2012) mengungkapkan bahwa materialisme memiliki hubungan yangsignifikan dan positif terhadap perilaku pembelian kompulsif pada perilakukonsumen. Dalam penelitian yang dilakukan Omar et al. (2013) menunjukkanmaterialisme secara signifikan berpengaruh pada pembelian kompulsif. Padapenelitian yang dilakukan oleh Türkyilmaz et al. (2016) materialisme berpengaruhpositif terhadap perilaku pembelian kompulsif, dengan kata lain individu yangberpikir bahwa kepemilikan menunjukkan kesuksesan dan memberikankebahagiaan pada kehidupan mereka serta memandang kepemilikan sebagai pusatkehidupan mereka cenderung melakukan pembelian kompulsif. Ma

Kecanduan internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilakubelanja kompulsif online (skripsi dan tesis)

Konsumsi kompulsif telah didefinisikan secara luas sebagai respons terhadapdorongan atau keinginan yang tidak terkendali untuk memperoleh, menggunakan,atau mengalami perasaan, substansi, atau aktivitas yang mengarahkan seseoranguntuk secara berulang-ulang melakukan perilaku yang pada akhirnya akanmenyebabkan kerugian bagi individu dan atau bagi orang lain (O’Guinn & Faber
dalam Weaver et al., 2011).
Perilaku impulsif dan kompulsif, meski serupa,bukanlah masalah yang sama. Pembelian impulsif adalah pembelian ditentukanoleh rangsangan luar sedangkan dalam kasus pembelian kompulsif, keinginanuntuk membeli berasal dari dalam, mungkin perasaan cemas dan individu tersebutingin merasa tenang, atau mungkin membeli untuk membuat diri merasa lebihbahagia, lebih baik, dan sebagainya. Di sisi lain, pembeli kompulsif cenderung tidakmenolak untuk impuls yang terkait dengan perasaan positif, seperti kenikmatan,kepuasan dan kelegaan (Bighiu et al., 2015).Perilaku pembelian kompulsif adalah sebuah perilaku keputusan pembeliandimana motif atau keinginan yang mendorong keputusan pembelian atas kategoriproduk tertentu tak tertahankan lagi atau tidak bisa ditahan oleh emosi orangtersebut dan akan menjadi suatu kebiasaan karena cenderung terjadi berulang–ulangsebagai pemenuhan terhadap kebutuhan emosional yang negatif (Kristanto,2011). Krych (dalam Varveri et al., 2014) memaparkan pembelian kompulsifsebagai kecanduan perilaku, kebiasaan patologis yang terkait dengan perilaku yangditandai dengan adanya dorongan untuk membeli, dorongan untuk pergi berbelanja,kecanduan pribadi yang berorientasi pada aktivitas yang berakhir dengan hilangnyakontrol perilaku, kegagalan dalam mengendalikan dan merevisi aktivitas dankonsekuensi afektif yang signifikan bila tindakan tersebut tidak layak dilakukan,pada tingkat individu dan sosial. Akan tetapi dаri sеgi pеrusаhааn yаng mеnjuаlsuаtu produk, konsumеn yаng kompulsif аdаlаh sаsаrаn yаng pаling tеpаt, kаrеnаkonsumеn kompulsif аkаn mеmbеli аpаpun yаng dijuаl jikа iа mеrаsа tеrtаrik dеngаn produk tеrsеbut tаnpа mеmikirkаn dаmpаk dаri pеmbеliаn yаngdilаkukаnnyа (Akhadiyah & Suharyono, 2017).Kandell (dalam Panayides & Walker, 2012) menyatakan bahwa kecanduaninternet merupakan ketergantungan psikologis pada internet, apapun aktivitasnyasekalinya terkoneksi pada internet. Gangguan kecanduan internet meliputi segalamacam hal yang berhubungan dengan internet seperti jejaring sosial, e-mail,pornografi, judi online, game online, chatting, dan lain-lain (Herlina dalamNingtyas, 2012). Hasil penelitian Claes et al. (2012) menunjukkan terdapathubungan signifikan antara pembelian kompulsif dan kecanduan internet padaresponden. Dalam penelitian yang dilakukan Omar et al. (2015) menunjukkanbahwa penggunaan internet yang berlebihan akan membuat konsumen berpeluanglebih besar untuk melakukan pembelian kompulsif.

Materialisme (skripsi dan tesis)

Menurut Wikipedia, kata materialisme terdiri dari kata materi dan isme.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia materi adalah bahan, benda dan segalasesuatu yang tampak. Materialis adalah pengikut paham (ajaran) materialismeatau juga orang yang mementingkan kebendaan (harta, uang, dan sebagainya).Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yangtermasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata denganmengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indra.Materialisme adalah salah satu trait kepribadian yang berkaitan dengankepemilikan barang atau materi (Richin dan Dawson, 1992). Menurut studiDittmar (2005) menunjukkan bahwa, nilai materialisme yang dimiliki olehindividu menyebabkan seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukanpembelian secara kompulsif.Belk (1985) menyatakan bahwa materialisme dapat dijelaskan oleh skalakepemilikan (possessiveness), ketidakmurahan hati (nongenerosity) dankecemburuan (envy).
Kepemilikan (possessiveness) adalah kecenderungan dan tendensi untukmenahan kontrol atau kepemilikan milik seseorang (Belk, 1983). Ketidakmurahan hati (nongenerosity) adalah sebuah ketidak bersediaan untukmemberikan kepemilikan untuk membagi kepemilikan dengan orang lain(Belk,1984). Kecemburuan (envy) adalah sesuatu yang tidak puas dan penyakityang muncul pada orang lain dalam kebahagiaan, kesuksesan, reputasi, ataukepemilikan atas segalanya yang diinginkan (Belk, 1983)

Gender (skripsi dan tesis)

Menurut Wikipedia, Pertama, kata gender berasal dari bahasa Inggrisberarti “jenis kelamin”. Kedua, dalam Webster’s New World Dictionary, genderdiartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihatdari segi nilai dan tingkah laku. Ketiga, Women’s Studies Encyclopediamenjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuatpembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristikemosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.Keempat, menurut Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal Sex & Gender:an Introduction mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadaplaki-laki dan perempuan. Kelima, H. T. Wilson dalam Sex and Gendermengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktorbudaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan(http://paramadina.wordpress.com).
berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa genderadalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secarasosial dan kultural dengan akibat terjadinya perbedaan fungsi, peran dan tanggungjawab pada kedua jenis kelamin. Perbedaan ini merupakan konstruksi masyarakatsehingga sifatnya bisa berubah dan tidak sam

Pembelian Tidak Terencana (Unplanned Purchase) (skripsi dan tesis)

Stimulus di dalam situasi pembelian yang dialami konsumen mempunyaiperan dalam pembelian yang tidak direncanakan konsumen. Ketika seorangkonsumen sedang berjalan-jalan di suatu mal dan melihat potongan harga padaproduk baju yang sebetulnya kurang diperlukan, seketika itu konsumenmempertimbangkan pembelian tersebut (http://www.blogcatalog.com).Besarnya ketertarikan konsumen pada potongan harga pada baju yang adapada gerai mampu membangkitkan keinginan untuk mencoba sehingga terjadilahpembelian yang tidak direncanakan sebelumnya. Namun dapat saja niat yangmuncul untuk mewujudkan pembelian yang tidak direncanakannya ini akanberubah karena konsumen mempertimbangkan kebutuhan, nilai danketertarikannya (keterlibatan) pada sepatu tersebut. Apabila kebutuhannyadirasakan tidak mendesak, nilai produk yang akan dibeli dirasakan rendah dankonsumen kurang tertarik untuk memilikinya, maka pembelian yang tidakdirencanakannya sebelumnya tidak akan terjadi

Perbedaan Pembelian Kompulsif dan Pembelian Impulsif (skripsi dan tesis)

Menurut Hirschman dan Stern (2001) Pembelian impulsif ataupembelian yang tidak direncanakan adalah kecenderungan konsumenuntuk melakukan pembelian secara spontan, tidak terefleksi, secaraterburu-buru dan didorong oleh aspek psikologis emosional terhadap suatuproduk dan tergoda oleh persuasi dari pemasar.
Pembelian impulsif merupakan suatu proses pembelian yang terjadiketika seseorang melihat suatu barang dan tiba-tiba ingin membeli barangtersebut, dan kemudian memutuskan untuk melakukan pembelian saat itujuga. Perilaku pembelian tanpa direncanakan yang dilakukan secara terusmenerus menyebabkan orang berperilaku kompulsif.

Karakteristik Pembelian Kompulsif (skripsi dan tesis)

Pembelian Kompulsif memiliki beberapa karakteristik seperti yangdikutip oleh Iin dan prima (2006) sebagai
(1) pembelian produk ditujukanbukan karena nilai guna produk; (
2) konsumen yang membeli produksecara terus-menerus tidak mempertimbangkan dampak negatif pembelian;
(3) pembelian produk yang tidak bertujuan memenuhi kebutuhan utamadalam frekuensi tinggi dapat mempengaruhi harmonisasi dalam keluargadan lingkungan sosial;
(4) perilaku ini merupakan perilaku pembelian yangtidak dapat dikontrol oleh individu;
(5) ada dorongan yang kuat untukmempengaruhi konsumen segara membeli produk tanpa memperhitungkan risiko, misalnya keuangan;
(6) pembelian dilakukansecara tiba-tiba tanpa mencari informasi terlebih dahulu;
(7) pembeliandilakukan untuk menghilangkan kekhawatiran atau ketakutan dalam diri;
(8) perilaku yang ditujukan untuk melakukan kompensasi, misalnyakurangnya perhatian keluarga (Krueger, 1998; Magee, 1994)

Definisi Pembelian Kompulsif (skripsi dan tesis)

Menurut O’Guinn dan Faber (1992 : 459) Pembelian kompulsifadalah pembelian yang ”kronis berulang-ulang yang menjadi respon utamadari suatu kejadian atau perasaan yang negatif” sehingga pembeliankompulsif adalah satu bentuk konsumsi yang merupakan perilakukonsumen abnormal yang dianggap sebagai sisi gelap konsumsi (Shiffmandan Kanuk, 2000 dalam Park dan Burn, 2005) karena ketidakmampuankonsumen dalam mengendalikan dorongan hati yang kuat untuk selalumelakukan pembelian, dan terkadang mempunyai konsekuensi yang berat.
Menurut Lorrin Koran, seorang Guru Besar Psikiatri danKeperilakuan dari Stanford University, Pembeli kompulsif adalahkonsumen yang cenderung suka membelanjakan uang untuk membelibarang meskipun barang tersebut tidak mereka butuhkan (Koran, 2006)dan terkadang tidak mampu dibeli, dalam jumlah yang berlebihan (Hoyerdan MacInnis, 2001 dalam Park dan Burn,2005), perilaku semacam inidisebut juga sebagai keranjingan belanja (shopaholics).Menurut kutipan Horizon Surbakti (2009), Pembelian kompulsifmerupakan proses pengulangan yang sering berlebihan dalam berbelanjayang dikarenakan oleh rasa ketagihan, tertekan atau rasa bosan (Solomon,2002:15) dan pembelanja kompulsif adalah seseorang yang tidak dapatmengendalikan atau mengatasi dorongan untuk membeli sesuatu. Park danBurns (2005:135

Pengukuran Compulsive Buying (skripsi dan tesis)

Naomi dan Mayasari (2012) mengukur perilaku pembelian kompulsif kedalam 5 indikator sebagai berikut:
a. Biasa merasakan adanya dorongan yang kuat dalam diri untuk pergiberbelanja.
b. Mempunyai keinginan yang kuat untuk pergi berbelanja atau membelisesuatu.
c. Setiap kali masuk suatu pusat perbelanjaan, merasa ada dorongan yangkuat untuk membeli sesuatu dari pusat perbelanjaan tersebut.d. Biasa pergi berbelanja setiap kali muncul dorongan dalam diri untuk pergike pusat perbelanjaan.
e. Biasa membeli produk karena lebih terdorong untuk melakukan belanjadaripada memiliki produknya.

Definisi Pembelian Kompulsif (skripsi dan tesis)

Bagi sebagian besar orang, membeli sesuatu atau berbelanja merupakankegiatan yang normal dan dilakukan sehari – hari. Namun bagi individu-individuyang memiliki kecenderungan sebagai pembeli yang kompulsif (compulsivebuyer), ketidakmampuan mengendalikan hasrat untuk membeli sesuatu akanmendorong mereka untuk melakukan apa saja asalkan hasrat tersebut dapatterpenuhi. Faber dan O’Guinn (1989) mendefinisikan compulsive buying sebagaisuatu kondisi kronis, yaitu seseorang yang melakukan aktivitas pembelianberulang sebagai akibat dari adanya peristiwa yang tidak menyenangkan ataupunperasaan yang negatif. Tindakan demikian yang dilakukan secara berulang-ulangmenimbulkan suatu perilaku yang diberi nama perilaku pembelian kompulsif. Jikaseseorang memiliki perilaku compulsive buying, maka pada saat menghadapisuatu peristiwa yang tidak menyenangkan atau negatif dia akan melakukanaktivitas pembelian atau berbelanja untuk mengurangi perasaan yang tidakmenyenangkan atau negatif tersebut. Jadi bisa dikatakan perilaku compulsivebuying itu adalah obat untuk menghilangkan perasaan yang tidak menyenangkanatau negatif.Compulsive buying merupakan salah satu bentuk pembelian yangmenyimpang. Lambat laun, tendensi demikian menyiratkan konsekuensi-konsekuensi ekonomis dan psikologis yang negatif (O’Guinn dan Faber 1989).Perilaku pembelian kompulsif merupakan salah satu bagian dari konsumsi kompulsif yang merupakan sisi negatif dari sebuah perilaku konsumsi (Mowen dan Minor, 2002).
Konsep dasar perilaku pembelian kompulsif adalah konsumsiyang berlebihan pada suatu barang (Stones IV, 2001 dalam Shoham dan Brencic,2003). Definisi ini juga diperkuat oleh Kwak et.al(2003), compulsive buying yaitusuatu perilaku pembelian yang tidak terkontrol yang merupakan respon atas suatukejadian atau perasaan yang negatif. Tujuan utamanya adalah mencari kesenanganpada proses pembeliannya bukan pada produknya. O’Guinn dan Faber (1992)seperti yang dikutip oleh Park dan Burns (2005) menyatakan bahwa, biasanyapembelanja kompulsif adalah seseorang yang tidak dapat mengendalikan ataumengatasi dorongan untuk membeli sesuatu. Park dan Burns (2005) menyatakanbahwa, “beberapa di antara mereka/konsumen menunjukkan pembelian secaraekstrim atau yang disebut juga pembelian kompulsif (compulsive buying)”.Konsumen yang kompulsif adalah konsumen yang merasa ketagihan, dalambeberapa kondisi mereka berlaku diluar kontrol dan sikap mereka dapatberdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Pembelian kompulsifadalah konsumen yang cenderung suka membelanjakan uang untuk membelibarang meskipun barang tersebut tidak mereka butuhkan.Seseorang yang kompulsif adalah seorang yang pemboros yang dicirikansebagai seseorang yang menghabiskan uang dengan cepat, dan merekamembentuk citra diri bahwa orang lain harus mengagumi mereka dengan segalayang dimilikinya.
Untuk beberapa pelaku kompulsif, uang dan harta benda telahmenggantikan keberadaan teman, keluarga bahkan tempat ibadah. Pusatperbelanjaan telah menjadi pengganti tempat ibadah dan berbelanja menjadiritualnya (Boundy, 2000 dalam Yang, 2006). Menurut Ditmar, 2000 dalam Yang menemukan bahwa konsumen yang kompulsif berbelanja diatas bataskemampuan yang termotivasi oleh tingginya keinginan mereka untuk memilikiharta benda dan menganggap bahwa kepemilikan harta benda merupakan tolakukur identitas diri, keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup.Kajian-kajian terdahulu sudah menunjukkan bahwa, dibanding dengankonsumen lain, para pembeli kompulsif cenderung memiliki tingkat harga diriyang lebih rendah, tingkat tendensi berkhayal yang lebih tinggi (O’Guinn danFaber 1989) dan tingkat depresi, kecemasan dan obsesi yang lebih tinggi(Scherhorn et al 1990). Faber (1992) menyatakan bahwa perilaku pembeliankompulsif dialami oleh individual yang mempunyai rasa ketidakcukupan danharga diri yang rendah. Christenson (1996) juga mengemukakan bahwa jikadibandingkan dengan konsumen normal, konsumen dengan perilaku pembeliankompulsif lebih emosional, lebih dapat mengalami mood yang negatif sepertikebosanan, sedih dan kegelisahan sebelum keputusan untuk melakukanpembelian. Individu yang memiliki perilaku addictive cenderung mempunyai rasapercaya diri yang rendah sebagai anak-anak maupun remaja (Faber, 1992). Rasapercaya diri yang rendah ini sering dijumpai pada individu yang memiliki perilakucompulsive buying (Scherhorn, 1990), dan mereka akan merasa lebih nyamandengan membeli sesuatu yang dapat meningkatkan identitas diri mereka

Pengukuran Impulsive Buying (skripsi dan tesis)

Naomi dan Mayasari (2012) mengukur pembelian impulsif denganmenggunakan 6 indikator sebagai berikut:
a. Ketika melihat suatu produk dan senang dengan produk tersebut, akanmembelinya.
b. Saat melihat produk di suatu pusat perbelanjaan dan menimbulkan rasaingin memiliki, akan membelinya
.c. Ketika membeli produk yang tidak direncanakan, merasa hal ini bukanmasalah.
d. Ketika jumlah barang belanjaan melebihi yang direncanakan semula,merasa hal itu bukan masalah.
e. Ketika produk yang dibeli tidak sesuai dengan merek produk yangdirencanakan semula, merasa hal itu bukan masalah.
f. Ketika produk yang dibeli tidak sesuai dengan rencana semula, merasa halitu bukan masalah

Definisi Pembelian Impulsif (skripsi dan tesis)

Menurut Rahmat Susanta (2007), sebagian besar konsumen Indonesiamemiliki karakter unplanned. Mereka biasanya suka bertindak “last minute”.Jikaberbelanja, mereka sering menjadi impulse buyer. Tiap-tiap individu dapatmemilih berbagai macam keputusan pembeliannya. Impulsive buying adalah salahsatu perilaku pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan (habitual decisionmaking). Pembelian impulsif dapat dijelaskan sebagai dorongan untuk membelisesuatu yang tiba-tiba, tanpa ada niat atau rencana, bertindak atas dorongan tanpamempertimbangkan tujuan jangka panjang atau cita-cita.Sebelum melakukan pembelian suatu produk seharusnya konsumen selalumerencanakan terlebih dahulu tentang barang apa yang akan dibelinya, jumlah,harga tempat pembelian, dan lain sebagainya. Namun ada kalanya prosespembelian yang dilakukan oleh konsumen timbul begitu saja saat ia melakukanpembelian pada barang atau jasa yang bersangkutan. Konsumen dipengaruhi olehpemikiran-pemikiran rasional dalam jangka panjang maupun pertimbanganemosional dalam jangka pendek, di mana mendorong keputusan pembelianmereka (Dholakia, 2000; Youn and Faber dalam Coley and Burgess, 2003).Konsumen yang memanfaatkan kognisi, akan lebih cenderung untuk membuatkeputusan pembelian yang rasional dan melakukan pembelian dengan sedikitdorongan. Sedangkan konsumen yang lebih emosional akan lebih cenderungmelakukan pembelian impulsif. Model atau tipe pembelian tersebut dinamakantipe pembelian yang tanpa direncanakan atau impulsive buying.
Pembelian impulsif didefinisikan sebagai tindakan membeli yangsebelumnya tidak diakui secara sadar sebagai hasil dari suatu pertimbangan, atauniat membeli yang terbentuk sebelum memasuki toko (Mowen dan Minor, 2000).Ketika konsumen tidak terlibat akan suatu produk, mereka cenderung melakukanpengambilan keputusan pembelian di dalam toko, dimana tidak terdapat motivasiyang cukup untuk melakukan rencana pembelian (Assael, 2004). Hal ini jugadikemukakan oleh Cobb dan Hayer (1986), mengklasifikasikan suatu pembelianimpulsif terjadi apabila tidak terdapat tujuan pembelian merek tertentu ataukategori produk tertentu pada saat masuk kedalam toko. Solomon & Rabolt(2009) menyatakan bahwa impulse buying adalah suatu kondisi yang terjadi ketikaindividu mengalami perasaan terdesak secara tiba-tiba yang tidak dapat dilawan.Kecenderungan untuk membeli secara spontan ini umumnya dapat menghasilkanpembelian ketika konsumen percaya bahwa tindakan tersebut adalah hal yangwajar (Rook & Fisher 1995 dalam Solomon2009)

Pengukuran Materialisme (skripsi dan tesis)

Menurut Richin dan Dawson (1992) seperti dikutip Naomi dan Mayasari(2012) materialisme terdiri dari tiga dimensi, yaitu: materialism happiness,materialism centrality, dan materialism succes.

a. Materialism happiness yang diukur dengan menggunakan 3 indikator sebagai berikut:
1) Barang-barang yang saat ini di miliki membuat bahagia.
2) Membeli banyak barang membuat bahagia.
3) Merasa resah saat tidak sanggup membeli barang yang disukai.
b. Materialism centrality yang diukur dengan menggunakan 3 indikator sebagai berikut:
1) Biasa membeli sesuatu yang dapat menyenangkan diri
.2) Menyukai kemewahan.
3) Biasa membeli sesuatu yang sebetulnya tidak benar-benar dibutuhkan.
c. Materialism success yang diukur dengan menggunakan 3 indikator sebagai berikut:
1) Mengagumi orang lain yang memiliki barang-barang yang mahal(mewah).
2) Materi yang dimiliki seseorang merupakan ukuran sebuah kesuksesan.3) Ingin memiliki barang-barang yang dapat membuat orang lain terkesan

Definisi Nilai Materialisme (skripsi dan tesis)

Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatuyang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata denganmengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indra. Materialismeadalah salah satu trait kepribadian yang berkaitan dengan kepemilikan barangatau materi (Richin dan Dawson, 1992).Peneliti melihat perbedaan individu berkaitan dengan bagaimanakonsumen menilai kepemilikan mereka. Tendensi untuk mencapai kebahagiaanmelalui kepemilikan benda tertentu disebut materialisme (Mowen dan Minor,2002). Sifat materialistis cenderung menyebabkan individu untuk berusahamemperkaya diri dengan terus menerus menumpuk kekayaan (Richins & Dawson,1992). Menurut Richins dan Dawson (1992) dalam Schiffman dan Kanuk, 2007,materialisme dibagi menjadi tiga dimensi yaitu: (1) dimensi kepemilikan dan hartabenda merupakan sumber kebahagian (acquisition as the pursuit of happiness)untuk mengukur keyakinan apakah seseorang memandang kepemilikan dan hartamerupakan hal yang penting untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dalamhidup.(2) dimensi pentingnya harta dalam hidup seseorang (acquisitioncentrallity) bertujuan untuk mengukur derajat keyakinan seseorang yangmenganggap bahwa harta dan kepemilikan sangat penting dalam kehidupanseseorang, sedangkan (3) dimensi kepemilikian merupakan ukuran kesuksesanhidup (possession defined success) untuk mengukur keyakinan seseorang tentangkesuksesan berdasarkan pada jumlah dan kualitas kepemilikanya.
Menurut studi Dittmar (2005) menunjukkan bahwa, nilai materialismeyang dimiliki oleh individu menyebabkan seseorang memiliki kecenderunganuntuk melakukan pembelian secara kompulsif. Sebagai tambahan, para penelitijuga menemukan bahwa seseorang yang materialis memiliki keterlibatan yangtinggi pada produk pakaian (Browne dan Kaldenberg, 1997; Yurchisin danJohnson, 2004 dalam Johnson dan Attman, 2009). Oleh karenanya, sangatlahberalasan bahwa seseorang dengan nilai materialistik yang tinggi akan memilikitingkat pembelian kompulsif pakaian yang tinggi.Konsumen dengan tendensi materialistik yang kuat akan menggunakanfashion untuk membuat suatu kesan, hal ini akan lebih mengarah pada keterlibatanyang lebih tinggi. Semakin seseorang menganggap suatu kepemilikan sebagaisuatu yang berharga maka orang tersebut semakin materialistik, demikian juga sebaliknya (Browne dan Kaldenberg, 1997 dalam O’Cass, 2004). Individu dengan nilai materialisme yang kuat menganggap bahwa dengan melakukan pembelianbarang dengan segera akan memuaskan hidupnya. Kepemilikan terhadap bendamenjadi sesuatu yang dipuja. Nilai materialisme yang kuat menyebabkan individumerasakan tidak berarti bila tidak memiliki suatu barang

Pengaruh motivasi terhadap perilaku keuangan (skripsi dan tesis)

Pengaruh motivasi terhadap perilaku keuangan adalah individu yang memiliki motivasi yang berkaitan dengan harapan atau kemungkinan bahwa tindakan tertentu akan menghasilkan hasil tertentu dalam membuat keputusan dan kinerja yang didasarkan pada usaha akan berdampak pada pengelolaan keuangan individu dengan hasil yang didapatkan. Individu akan termotivasi oleh hal-hal menyebabkan individu tersebut merasa dihargai. Motivasi akan mempengaruhi perubahan keuangan karena motivasi sebagai pendorong dalam tindakan yang akan dilakukan oleh individu.

Pengaruh kontrol diri terhadap perilaku keuangan (skripsi dan tesis)

Perilaku kontrol diri mengacu pada kemudahan atau kesulitan individu terkait dengan sumber daya dan kesempatan yang dimilikinya untuk melakukan perilaku self control dalam perilaku pengelolaan keuangan individu. Kemudahan atau kesulitan yang dihadapi individu berkaitan dengan ada atau tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghalangi perilaku sefl-control dalam mengelola keuangan (Adrie Putra, 2014). Seseorang akan mampu melakukan evaluasi pengeluarannya apabila individu tersebut mampu mengontrol dirinya dalam pemenuhan kebutuhan. Selain itu juga bagaimana seseorang tidak gampang terkecoh melihat pencapaian dalam mengelola keuangannya, yaitu tidak mudah berbangga hati karena telah beberapa kali berhasil mengelola keuangannya, melainkan dilakukan secara berkesinambungan untuk berusaha mengelola uangnya secara disiplin yang nantinya akan berdampak pada pengelolaan keuangan untuk kedepannya. Kontrol diri dirasa sangat penting dalam perilaku keuangan khususnya dalam mengelola keuangan untuk membuat kehidupan menjadi sejahtera dan terhindar dari permasalahan keuangan yang besar. Pengaruh kontrol diri dalam pengelolaan keuangan sangatlah penting.

Individu yang melakukan kontrol diri maka individu tersebut akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih. Kontrol diri ini mengacu kepada kemudahan atau kesulitan dalam mengontrol keuangan. Induvidu akan mampu mengontrol berbagai dorongan yang datang dari luar diri maupun dalam diri yang menyebabkan penyimpangan ketika membuat keputusan keuangan. Logikanya adalah individu dituntut untuk sadar bahwa keputusan keuangan yang diambil berpeluang mengalami penyimpangan. Semakin besar individu untuk melakukan perilaku kontrol diri dalam mengelola keuangan maka akan semakin baik pula perilaku dalam mengontrol keuangannya, sebaliknya jika semakin kecil kontrol diri individu untuk melakukan perilaku self control terhadap perilaku keuangan maka semakin kecil pula prediksi perilaku dalam mengontrol keuangannya.

Kontrol diri merupakan suatu strategi yang digunakan oleh individu untuk mencegah pemborosan dan pengeluaran yang dilakukan secara berlebihan dalam alokasi keuangannya. Individu yang mempunyai perilaku kontrol diri juga dapat menentukan kesejahteraan hidup. Semakin individu tersebut dapat mengontrol diri dari pembeliaan yang berlebihan maka akan berdampak juga dalam perilaku keuangannya. Kontrol diri perlu dimiliki oleh semua keluarga pada saat menghadapi situasi pembelian yang bersifat implusif maupun komplusif

Pengaruh materialisme terhadap perilaku keuangan (skripsi dan tesis)

Materialisme merupakan suatu dorongan yang terdapat dalam diri individu untuk membeli apa yang menjadi keinginanya individu secara berlebihan. Individu yang tingkat materialisnya tinggi lebih merasa tidak puas dengan standar hidupnya dibandingkan individu yang tingkat materialisnya rendah. Perasaan puas dan tidak puas yang dimiliki oleh individu yang materialis berkaitan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Apabila orang materialis merasa tidak puas maka akan terus menambahkan barang yang telah dimiliki.

Menurut Nye, Hillyard (2013) mengatakan bahwa dampak materialisme terhadap perilaku pengelolaan keuangan sebagaian besar dipengaruhi oleh konsumsi yang impulsive, dimana individu mempunyai kecenderungan berbelanja atau melakukan pembelian secara berlebihan tanpa memikirkan atau mempertimbangkan dampak keuangan yang akan terjadi. Kepribadian materialisme ditunjukkan dengan ciri-ciri perilaku yang menyukai kepemilikan barang-barang mahal, benda-benda bermerek dan keinginan berbeda dengan orang lain. Perilaku merupakan suatu bentuk kepribadian yang dapt diartikan sebagai bentuk sifat yang ada pada diri individu, yang ditentukan oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Nugroho J, 2013 : 286).

Individu yang memiliki tingkat materialisme yang berlebihan maka individu tersebut tidak bisa merasakan kebahagian yang lain selain dengan memusatkan pada materi yang berhubungan dengan kepemilikan duniawi sebagai status sosial. Semakin tinggi pengaruh kepribadian materialisme individu maka perilaku keuangan individu akan berpengaruh positif. Jika individu yang memberi perhatian lebih pada masalah kepemilikan duniawi atau benda bermerek sebagai hal yang penting maka akan mempengaruhi pengelolaan keuangan untuk kedepannya. Semakin orang memiliki sifat materialisme, maka individu tersebut akan semakin buruk dalam mengelola keuangan karena digunakan untuk membeli barang yang diinginkannya. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh individu secara langsung banyak berkaitan dengan tujuan standar hidup (gaya hidup) yang ingin dicapai.

Teori Penguatan (skripsi dan tesis)

Penguatan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dan memotivasi individu. Tanpa penguatan tidak akan terjadi modifikasi perilaku yang dapat diukur. Adanya kemauan yang kuat untuk mengubah situasi oleh diri sendiri yang dapat mengubah perasaan tidak mampu menjadi mampu, tidak mau menjadi mau (Husaini, 2010 : 272) . Apabila penguat tidak disatukan pada perilaku yang baik maka yang diinginkan tidak akan terjadi.

Teori Keadilan (skripsi dan tesis)

Teori keadilan merupakan teori yang menekankan bahwa membandingkan usaha dan imbalan dengan usaha dan imbalan yang diterima orang lain dalam iklim kerja yang sama. Dasar dari teori motivasi ini adalah dengan dimensi bahwa individu dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil.

Teori Harapan (skripsi dan tesis)

Setiap individu pasti memiliki harapan yang menunjukkan persepsi individu dalam pencapaian tertentu. Manusia biasanya meletakkan nilai kepada sesuatu yang diharapkan dari karyanya. Oleh sebab itu, individu mempunyai ukuran kesenangan diantara hasil yang individu harapkan dan merupakan suatu usaha untuk menjelaskan motivasi yang terdapat pada individu selain harus mempertimbangkan hasil yang dicapai. Motif individu melakukan sesuatu adalah fungsi nilai dan kegunaan dari setiap hasil yang dapat dicapai   dengan persepsi suatu tindakan dalam upaya mencapai tujuan tersebut (Husaini, 2010 : 261)

Teori motivasi (skripsi dan tesis)

Proses motivasi diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang ingin direalisasikan akan dipandang sebagai kekuatan yang menarik bagi individu. Tercapainya suatu tujuan dapat mengurangi kebutuhan yang belum dapat dipenuhi. Terdapat lima tingkat kebutuhan yang ada dalam diri manusia dari kebutuhan manusia yang paling rendah sampai pada kebutuhan manusia yang paling tinggi, yaitu : (1) Kebutuhan Fisiologis, (2) Kebutuhan Keselamatan, (3) Kebutuhan Sosial, (4) Kebutuhan Penghargaan, (5) Kebutuhan Aktualisasi Diri (Siswanto, 2005 : 127-128). Setiap perasaan atau kehendak dan keinginan sangat mempengaruhi individu sehingga individu akan didorong untuk berperilaku dan bertindak. Motivasi berhubungan dengan proses individu untuk mencapai tujuannya. Terdapat tiga teori proses untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perilaku dikuatkan, didukung dan dihentikan (Siswanto, 2005 : 131-132)

Motivasi (skripsi dan tesis)

Motivasi berasal dari bahasa latin yaitu movere yang berarti dorongan atau mengerakkan. Motivasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mendorong individu untuk berprilaku tertentu. Motivasi membuat individu untuk memulai, melaksanakan dan memprertahankan suatu kegiatan. Pentingnya motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku individu (Nugroho J. Setiadi, 2013 : 25 26). Motivasi semakin penting agar individu mendapatkan tujuan yang diinginkannya secara optimal, karena motivasi bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Motivasi dipengaruhi dalam beberapa cara atau oleh insentif. Insentif ini dapat muncul dari internal atau eksternal dari diri seorang individu.

Motivasi berdasarkan insentif yang berasal internal atau dari dalam diri individu disebut motivasi intrinsik, dan motivasi yang berasal dari sumber selain individu, seperti hadiah atau penghargaan, disebut motivasi ekstrinsik Rowley et al (2012). Tujuan individu cenderung untuk menentukan seberapa baik dalam melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas yang terkait. Setiap individu memiliki motivasi yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Motivasi yang kuat dan fokus serta dapat mengeksplorasi maka akan mempermudah mengubah perilaku keuanagan sesuai dengan yang harapan, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh individu selalu diawali dengan motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.

Menurut (Siswanto, 25 2005 : 122-124) mendefinisikan beberapa elemen yang menyebabkan motivasi itu timbul sebagai berikut :

1. Kinerja (Achievement)

Individu yang memiliki keinginan untuk berprestasi sebagai suatu kebutuhan yang dapat mendorongnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Penghargaan (Recognition)

Penghargaan dan pengakuan dari orang lain atas kinerja yang telah dicapai oleh individu merupakan suatu hal yang sangat penting.

3. Tantangan (Challenge)

Adanya tantangan yang dihadapi merupakan suatu hal yang kuat bagi manusia untuk mengatasinya. Tantangan demi tantangan akan menumbuhkan keinginan untuk mengatasinya.

4. Tanggung Jawab (Responsibility)

Adanya rasa ikut serta memiliki akan menimbulkan motivasi untuk turut serta merasa bertanggung jawab.

5. Pengembangan (Development)

Pengembangan kemampuan individu baik dalam hal pengalaman kerja atau kesempatan untuk maju bagi individu untuk masa depannya.

6. Keterlibatan (Involvement)

Adanya rasa keterlibatan bukan saja menciptakan rasa memiliki dan rasa turut bertanggung jawab akan tetapi juga menimbulkan rasa mawas diri untuk bekerja lebih baik. Keterlibatan akan menumbuhkan rasa bertanggung jawab, rasa ingin dihargai yang merupakan suatu tantangan.

7. Kesempatan (Opportunity)

Kesempatan yang dimaksud disini adalah kesempatan untuk maju dalam bentuk jenjang karir yang terbuka atau kesempatan untuk maju atau memperbaiki nasib untuk masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, faktor yang berasal dari dalam diri individu, terdiri atas :

a. Persepsi individu mengenai diri sendiri, individu termotivasi atau tidak melakukan banyak sesuatu tergantung pada proses yang berupa berupa persepsi. Persepsi tentang dirinya sendiri akan mendorong dan mengarahkan perilaku seseorang untuk bertindak.

b. Harga diri dan prestasi faktor ini mendorong atau mengarahkan inidvidu untuk berusaha agar menjadi individu yang mandiri, memperoleh kebebasan serta mendapatkan status tertentu dalam lingkungannya.

c. Harapan akan masa depan. Harapan ini merupakan informasi objektif dari lingkungan yang mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif individu karena harapan merupakan tujuan dari perilaku. d. Kebutuhan manusia dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjadikan dirinya sendiri yang berfungsi secara penuh, sehingga mampu meraih potensinya secara penuh. Kebutuhan akan mendorong dan mengarahkan seseorang untuk mencari atau menghindari, mengarahkan dan memberi respon terhadap tekanan yang dialaminya.

e. Kepuasan kerja merupakan suatu dorongan yang muncul dalam diri individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari suatu perilaku

Teori kontrol diri (self- control) (skripsi dan tesis)

Pengelolaan keuangan pribadi juga menuntut adanya pola hidup yang memiliki prioritas. Pada dasarnya kekuatan dari prioritas (the power of priority) berpengaruh juga pada tingkat kedisiplinan seseorang ketika mengelola keuangannya. Kedisiplinan yang merupakan kesadaran diri untuk mematuhi aturan serta kemampuan diri untuk menyesuaikan dirinya dengan perubahan. Hal ini mengacu pada alasan bahwa sukses atau tidaknya seseorang juga salah satunya turut dipengaruhi oleh kontrol diri. Kontrol diri berarti keseluruhan kemampuan diri untuk mengendalikan dan menyesuaikan dirinnya (Adrie Putra, 2014)

Individu mengontrol pengeluarannya dengan melawan keinginan dan dorongan untuk membelanjakan uang secara berlebihan atau dengan kata lain membelanjakan uang berdasarkan keinginan bukan kebutuhan, sehingga kontrol diri berhubungan dengan mengelola keuangan ke arah lebih baik (Adire Putra : 2014). Pembelian yang tidak terencana merupakan pembelian yang dilakukan tanpa memiliki masalah sebelumnya atau maksud untuk niat membeli yang terbentuk sebelum memasuki toko. Individu mungkin pergi ke toko bahan pangan dengan rencana untuk membeli daging dan roti, akan tetapi setibanya di toko individu tersebut juga membeli beberapa buah segar karena harganya murah atau bentuknya kemasannya yang menarik. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pembelian yang dilakukan tanpa perencanaan lebih dahulu berarti menunjukkan bahwa individu tersebut tidak bisa mengontrol dirinya (Nugroho J. Setiadi, (2013 : 283).

Konsep tentang kontrol diri menggambarkan seberapa jauh individu memandang hubungan antara perbuatan yang dilakukannya dengan akibat dan hasilnya. Banyak orang yang tidak bisa menyisihkan uang untuk memastikan kenyamanan mereka di kemudian hari, sehingga melupakan tujuan jangka panjang 24 hanya untuk kepuasan sementara karena kurangnya disiplin diri individu dalam mengontrol dirinya sendiri (Pompian, Michael, 2006 : 150)

Materialisme (skripsi dan tesis)

Banyak masyarakat menilai bahwa orang terhormat adalah orang yang kaya karena dengan memiliki harta benda maka akan disegani oleh banyak orang, dengan kekayan itu individu dapat memiliki istri cantik, rumah megah, barang mewah, perhiasan yang banyak dan apapun bisa dimiliki. Terciptalah sebuah pandangan hidup berasaskan materialisme yang menilai bahwa materi adalah segala-galanya. Menurut Nye dan Hillyard (2013) meskipun individu menempatkan nilai tertinggi pada materi, individu mengakui bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan harus menguras isi dompet. Materialisme digambarkan sebagai anggapan bahwa pentingnya kepemilikan dan perolehan barang material dalam mencapai tujuan besar dalam kehidupan yang diinginkan (Nye, dan Hillyard, 2013). Materialisme juga dapat diartikan sebagai individu yang memberi perhatian lebih pada masalah kepemilikan duniawi harta benda yang dimiliki sebagai hal yang penting bagi identitas dalam hidupnya (Jefri dan dwi, 2013). Pada tingkat yang tinggi, kepemilikan akan suatu hal atau benda dapat diasumsikan sebagai tempat sentral dalam kehidupan orang tersebut, serta menjadi sumber kepuasan terbesar jika segalanya terpenuhi. Individu melihat bahwa uang sebagai sumber kekuatan dan harga diri, dan belanja merupakan salah satu cara untuk mewujudkan karakter dari materialisme.

Dorongan membeli selain menjadi kebutuhan materialisme juga didorong oleh faktor lain yaitu karakter, pengaruh lingkungan, tidak memiliki prioritas, atau bahkan hanya ikut-ikutan belanja yang tidak terencana hanya untuk menjadi simbol baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya atas status yang telah dicapai atau ingin dicapai dalam lingkungan sosial. Pencapaian posisi kekuasaan dan status sosial tertentu akan diperoleh individu dengan cara melebihi komunitasnya (Ardiani Ika S, 2011). Pemusatan materialisme biasanya berhubungan dengan status sosial yang biasanya menggunakan ukuran ekonomi, kehormatan, kepemilikan benda dan gaya hidup (Nugroho J, 2013). Individu yang yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan dalam gaya hidup yang dimiliki. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan individu menjadi materialis, terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, seperti adanya keinginan dari diri dan merupakan sifat dasar yang bisa dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan kondisi keuangan yang baik dari orang tersebut. Terdapat dua jenis materialisme yaitu materialisme instrumental dan materialisme terminal. Dimana materialisme instrumental merupakan perolehan barang materi untuk melaksanakan beberapa kegiatan dan dipandang tidak berbahaya karena barang merupakan suatu cara untuk mencapai yang lain. Materialisme terminal merupakan kepemilikan barang menjadi tujuan akhir sendiri dan dipandang sebagai cara potensial yang merusak karena menyebabkan ciri-ciri yang tidak pantas seperti iri, menguasai, mementingkan diri sendiri, dan serakah (Mowen, J.C dan Minor, 2002: 278). Mendapat penghargaan dari orang lain (respect from other) kebutuhan prestasi, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima dan apresiasi.

Menurut Nugroho J, (2013 : 229) 22 pekerjaan, pendapatan, dan kekayaan mempunyai kepentingan kritis karena apa yang orang kerjakan untuk nafkah tidak hanya menentukan berapa banyak yang harus dibelanjakan oleh keluarga, tetapi juga sangat penting dalam menentukan kehormatan yang diberikan kepada anggota keluarga. Individu membutuhkan pengakuan dari orang lain bahwa dirinya dikenal dan dinilai dengan baik oleh orang lain. Mendapatkan barang-barang yang diinginkan dapat menjadi simbol status sosial yang telah dicapai atau ingin dicapai dalam lingkungan sosial. Terdapat teori yang dibuat oleh Frederick Herzberg yaitu teori dua faktor yang menjelaskan bahwa hubungan seorang individu dengan kerja merupakan suatu hubungan dasar dan sikap individu terhadap kerja menentukan berhasil tidaknya individu (Siswanto, 2005 : 129).

Terdapat dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan, memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk didalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya faktor ektrinsik, dan Faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk didalamnya adalah prestasi, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, faktor intrinsik (Husaini, 2010 : 260

Financial management behavior (skripsi dan tesis)

Manajemen keuangan tidak hanya penting untuk perusahaan, tetapi pengetahuan akan manajemen keuangan juga penting untuk diterapkan ke dalam ruang lingkup keluarga masing-masing individu. Secara sederhana, pengelolaan keuangan berhubungan dengan pendapatan yang sudah diterima dan dikelola antara pendapatan yang masuk dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk dapat mencapai tujuan keuangan keluarga. Pengetahuan dan pembelajaran akan manajemen keuangan sangat penting untuk diterapkan ke dalam lingkup keluarga, karena sangat diperlukan untuk menunjang tingkat kesejahteraan yang diinginkan oleh keluarga. Faktor psikologis sering dianggap sebagai faktor penentu proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Menurut (Ida, Chintia, 2010 : 132-133) Financial management behavior berhubungan dengan tanggung jawab seseorang mengenai cara pengelolaan keuangan mereka. Tanggung jawab keuangan adalah proses pengelolaan uang dan asset lainnya dengan cara yang dianggap produktif. Pengelolaan uang adalah proses memahami dan menggunakan aset keuangan. Individu juga harus merasa bahwa informasi yang penting dan relevan bagi individu adalah memungkinkan individu untuk membuat perbedaan dalam hasil yang akan dicapai. Individu tidak dapat mengandalkan pengetahuannya atau sumber keuangan (income) sendiri kecuali 19 individu tersebut merasa bahwa mampu mengendalikan nasib keuangannya sendiri (Ida dan Cinthia, 2010).

Keberhasilan dalam mengelola keuangan keluarga sangat dipengaruhi oleh perilaku personal didalam keluarga (suami-istri), pengetahuan atau pemahaman cara mengelolaan, gaya hidup dan tujuan keuangan jangka pendek, menengah dan panjang dari keluarga. Individu yang memiliki perilaku financial management behavior maka akan lebih menghemat uangnya, membuat anggaran, dan lebih bias mengevaluasi setiap pendapatan dan pengeluaran, mengontrol belanja dan disiplin dalam mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan keuangan yang dapat menhindarkan keluarga dari masalah keuangan. Pendapatan yang kecil memang akan mengurangi keleluasaan individu untuk melakukan pengeluaran, namun jika pendapatan yang kecil itu dikelola dengan benar berdasarkan prioritas sangat dimungkinkan tujuan pengelolaan keuangan keluarga akan tercapai, karena pengelolaan keuangan keluarga merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan keuangan di masa datang untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Banyak keluarga yang belum menyadari akan pentingnya pengelolaan keuangan, dengan alasan hanya memiliki penghasilan kecil sehingga dengan penghasilan yang kecil tidak dapat dikelola karena berangapan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja susah, tetapi disisi lain yang mempunyai penghasilan besar juga merasa sudah memiliki banyak uang sehingga tidak perlu mengelola keuangannya. Persepsi yang seperti ini yang menyebabkan tidak tercapainnya tujuan dari pengelolaan keuangan

Hubungan Antara Religiusitas dengan Materialisme (skripsi dan tesis)

Dewasa ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang masyarakatnya beragama dan sangat mementingkan religi dalam hidupnya, hal ini bisa dilihat pada ideologi dasar negara yang meletakan keTuhanan di posisi teratas. Fenomena semangat pendalaman ajaran agama pada generasi muda di Indonesia menunjukan gejala peningkatan (Afiatin, 1998). Individu yang religius diketahui memiliki keyakinan, ketaatan, pengalaman, pengetahuan dan pengamalan yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya. Individu yang religiusitasnya tinggi cenderung memiliki regulasi diri yang baik sehingga tidak kompulsif dalam berbelanja (Djudiyah dan Sumantri, 2015). Religiusitas merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir terbentuknya nilai materialistik dan belanja impulsif maupun  kompulsif. Komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai agama yang telah diinternalisasinya akan berfungsi sebagai regulasi diri mapun kontrol diri dalam berperilaku. Individu yang memiliki religiusitas tinggi mampu menunda kegembiraan dengan baik serta memiliki performance yang lebih baik pada pengukuran prestasi akademik dan penyesuaian sosial (McCullough dan Willoughby, 2009).

Menurut Joung, (2013) mahasiswa saat ini sangat memperhatikan penampilan, dan memiliki sikap konsumtif terhadap barang yang pembeliannya cenderung tidak direncanakan (compulsive), dan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Pusat perbelanjaan modern, seperti supermarket dan mall selalu dipenuhi oleh kalangan muda berstatus mahasiswa yang menunjukan perilaku konsumtif. Lingkungan hidup mahasiswa saat ini juga serat dengan nilai-nilai materialistis. Individu tersebut menjadi mudah terpengaruh oleh lingkungannya yang menyebabkan munculnya materialisme di kalangan mahasiswa. (Johan dan Cahyo, 2016). Individu yang materialistis juga dapat diketahui dari nilai yang dianutnya, yang menekankan kepentingan pada pemilikan harta benda dan pemerolehannya sebagai tujuan hidup, parameter kesuksesan, dan sumber kebahagiaan (Richins dan Dawson, 1992). Individu yang materialistis melakukan konsumsi demi konsumsi itu sendiri, karena tujuan hidupnya berhenti pada pemerolehan barang dan harta benda. Mereka memandang harta benda dan uang adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan sosial, dan mengabaikan pentingnya hubungan sosial, pengalaman, dan prestasi. Mereka 27 menilai kesuksesan diri dan orang lain berdasarkan jumlah dan kualitas harta benda yang dikumpulkan (Husna, 2016).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa religiusitas menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan materialisme pada mahasiswa. Karakteristik dari mahasiswa yang memiliki religiusitas dapat dijelaskan melalui dimensi religiusitas yaitu, dimensi ideologi, ritual, pengalaman, intelektual, dan pengamalan. Kelima aspek tersebut berhubungan dengan aspek-aspek materialisme yaitu, kepemilikan barang milik material dan uang adalah tujuan hidup yang paling penting, barang sebagai jalan utama untuk mencapai kebahagiaan personal dan barang milik sebagai alat ukur kesuksesan. Dimensi religiusitas yang pertama adalah dimensi kepercayaan (ideologi) terhadap Tuhan yaitu, keimanan individu terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama yang termuat dalam kitab suci atau pedoman ajaran agamanya. Serta keyakinan atau keimanan individu terhadap kebenaran ajaran agama, terutama terhadap ajaran-ajaran agama yang bersifat fundamental dan dogmatik. Individu yang memiliki kepercayaan yang tinggi pada Tuhan, mereka akan meletakan Tuhan sebagai tujuan hidup yang paling penting karena individu yang religius memiliki pemahaman bahwa hanya dengan menuju Tuhan, kebahagiaan sejati bisa didapatkan. Hal tersebut tentu berhubungan dengan materialisme individu yang hanya membatasi kebahagiaan sebatas kepemilikan benda-benda material semata. Aspek materialisme berupa tujuan hidup materialistis yang menekankan akan pentingnya kepemilikan barang dan uang pun akan berkurang dengan sendirinya karena tuntutan keimanan dan  ajaran agama yang fundamental dengan hanya menuju Tuhan (Jalaluddin, 2016).

Dimensi yang kedua adalah dimensi praktik agama (ritualistik) yang mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan individu untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktik agama ini terdiri dari ritual dan ketaatan yang ditandai dengan seberapa jauh kepatuhan individu dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual yang diperintahkan oleh agamanya. Kepatuhan ini ditunjukkan dengan meyakini dan melaksanakan kewajiban-kewajiban secara konsisten. Individu yang selalu taat menjalankan ajaran agamanya akan mengurangi sikap konsumtifnya karena di dalam agama terdapat ajaran tentang dilarangnya sikap hidup berlebihan terhadap barang materil yang identik dengan aspek materialisme yang meyakini bahwa barang dan uang adalah jalan utama untuk mencapai kebahagian personal, kehidupan yang lebih baik, dan identitas diri yang lebih positif (Ahyadi, 2011).

Dimensi yang ketiga adalah dimensi pengalaman keagamaan (eksperiensial) yaitu, pengalaman, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami individu terhadap komunikasinya dengan Tuhan. Individu yang yang mengalami pengalaman spiritual akan menilai kesuksesan seseorang berdasarkan pencapaian pada pengalaman spiritual tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan orientasi hidup antara Individu yang religius dengan individu yang materialis, di dalam ajaran agama, tujuan tertinggi dari kehidupan manusia adalah perjumpaannya dengan Tuhan dalam Syurga. Hal tersebut jelas berbeda dengan individu materialistis yang  menekankan aspek kepemilikan barang dan uang sebagai alat ukur untuk mengevaluasi prestasi dan tolak ukur kesuksesan diri sendiri juga orang lain. Individu yang materialistis hanya melihat kesuksesan seseorang sebatas pada pencapaian materi seperti memiliki barang dan uang. Mahasiswa yang mengalami pengalaman spiritualitas dalam hidupnya akan menilai kesuksesan seseorang tidak hanya pada pencapaian materi semata tapi kesuksesan tersebut diartikan sebagai pengalaman spiritualitas itu sendiri seperti kedekatan dan perjumpaan dengan Tuhan (Purwadi, 2007).

Dimensi yang keempat adalah dimensi pengetahuan (intelektual) yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman individu terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama yang termuat dalam kitab suci atau pedoman ajaran agamanya. Hal tersebut berpengaruh pada penurunan nilai materialisme. Individu yang religius memandang kesuksesan sejati dapat diperoleh tidak hanya dengan perolehan benda material semata tapi lebih dari itu, kesuksesan menurut individu yang memiliki religiusitas tinggi adalah perjumpaan dengan Tuhan, baik itu dalam dimensi kehidupan saat ini maupun kehidupan setelah kematian (Jalaluddin, 2016).

Dimensi yang kelima adalah dimensi pengamalan (konsekuensial) yang mengacu pada identifikasi dari akibat-akibat keagamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan individu dari hari ke hari seperti perilaku individu yang dimotivasi oleh ajaran agamanya atau seberapa jauh individu menerapkan ajaran agamanya dalam perilaku hidupnya sehari-hari. Hal tersebut tentu berhubungan dengan meminimalisir terbentuknya nilai-nilai materialistik. 30 Komitmen yang tinggi dalam beragama akan berfungsi sebagai kontrol diri dalam menghadapi nilai-nilai materialisme (Djudiyah dan Sumantri, 2015

Dimensi-dimensi Religiusitas (skripsi dan tesis)

Menurut Glock dan Stark (dalam Jalaluddin, 2016) religiusitas terdiri dari lima macam dimensi, yaitu:

a. Dimensi keyakinan (ideologi) menunjukkan tingkat keyakinan atau keimanan individu terhadap kebenaran ajaran agama, terutama terhadap ajaran-ajaran agama yang bersifat fundamental dan dogmatik. Walaupun demikian, isi dan ruang lingkup keyakinan itu bervariasi tidak hanya  diantara agama-agama, tetapi juga seringkali juga diantara tradisi-tradisi dalam agama yang sama.

b. Dimensi praktik agama (ritualistik) mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan individu untuk menunjukan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktik agama ini terdiri dari ritual dan ketaatan. Ritual mengacu kepada seperangkat ritus, tindakan keagamaan formal dan praktik-praktik suci yang dilakuakn para pemeluknya. Sedangkan ketaatan dan ritual bagaikan ikan dalam air.

c. Dimensi pengalaman (eksperiensial) berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami individu atau didefenisikan oleh suatu kelompok keagamaan (atau suatu masyarakat) terhadap komunikasinya terhadap Tuhan. d. Dimensi pengetahuan (intelektual) menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman individu terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama yang termuat dalam kitab suci atau pedoman ajaran agamanya. e. Dimensi pengamalan (konsekuensial) mengacu pada identifikasi dari akibat-akibat keagamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan individu dari hari ke hari seperti perilaku individu yang dimotivasi oleh ajaran agamanya atau seberapa jauh individu menerapkan ajaran agamanya dalam perilaku hidupnya sehari-hari. Dimensi ini merupakan efek seberapa jauh kebermaknaan religiusitas individu. Jika keimanan dan ketaqwaan individu tinggi, maka berdampak positif pada perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut John E. Fetzer (1999) dimensi religiusitas terdiri dari dua belas dimensi diantaranya yaitu: a. Daily spiritual experiences

Merupakan dimensi yang memandang dampak agama dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini daily spiritual experiences merupakan persepsi individu terhadap sesuatu yang berkaitan dengan hal yang transenden (Tuhan, sifat-Nya) dan persepsi interaksi dengan melibatkan transenden dalam kehidupan sehari-hari, sehingga daily spiritual experiences lebih kepada pengalaman dibandingkan kognitif, Underwood (dalam Fetzer, 1999). Persepsi “merupakan kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu” (Chaplin, 2011). Jadi, daily spiritual experiences merupakan kesadaran individu terhadap sesuatu yang berkaitan dengan hal yang transenden, yang mampu memberikan pengaruh terhadap kehidupannya sehari-hari.

b. Meaning

Konsep Meaning dalam hal religiusitas sebagaimana konsep meaning yang dijelaskan oleh Fiktor Vrankl yang biasa disebut dengan istilah kebermaknaan hidup. Adapun meaning yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan religiusitas atau disebut religion-meaning yaitu sejauh mana agama dapat menjadi tujuan hidupnya, Pargament (dalam Fetzer, 1999). Individu yang hidupnya dilandasi dengan agama akan merasa bahwa dirinya mempunyai tanggung jawab untuk menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan berharga di hadapan Tuhannya.

c. Values

Konsep values menurut Merton (dalam Fetzer, 1999) yaitu menggambarkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama sebagai tujuan hidup, dan norma-norma sebagai sarana untuk tujuan hidup tersebut. Para ahli yang lain menganggap bahwa values sebagai kriteria yang digunakan orang untuk memilih dan membenarkan tindakan (Williams dan Kluckhohn dalam Fetzer, 1999). Aspek ini menilai sejauh mana perilaku individu mencerminkan ekspresi normatif atau keimanan agamanya sebagai nilai tertinggi. Dengan kata lain, konsep values yang dimaksud adalah pengaruh keimanan terhadap nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai tersebut mengajarkan tentang nilai agama yang mendasarinya untuk saling menolong, melindungi dan sebagainya.

d. Beliefs

Konsep beliefs menurut Idler (dalam fetzer, 1999) merupakan sentral dari religiusitas. Beliefs merupakan keyakinan akan konsep-konsep yang dibawa oleh suatu agama. Sebagai contoh dalam ajaran agama Islam, konsep beliefs dikenal dengan istilah rukun iman, yaitu: iman kepada Allah, Malaikat, Kitab (Al-Qur’an), Rasul, hari akhir, takdir qodho dan qodar. Iman adalah “ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan”. Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan beliefs atau iman yaitu keyakinan yang diucapkan dengan lisan, dihayati dengan hati, dan diamalkan dengan perilaku.

e. Forgiveness

Dimensi forgiveness menurut Idler (dalam Fetzer, 1999) mencakup lima dimensi turunan, yaitu:

1) Pengakuan dosa, yaitu melakukan pengakuan atas kesalahan ataupun dosa yang telah diperbuat, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan.

2) Merasa diampuni oleh Tuhan, yaitu merasa bahwa Tuhan akan mengampuni kesalahan yang telah diperbuat dengan cara bertaubat kepada Tuhan

. 3) Merasa dimaafkan oleh orang lain, yaitu merasa bahwa individu lain memberi maaf terhadap dirinya yang pernah melakukan kesalahan.

4) Memaafkan orang lain, yaitu memberi maaf kepada individu lain yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya.

5) Memaafkan diri sendiri, yaitu memberi maaf kepada diri sendiri atas kesalahan yang telah diperbuat dengan cara menyesali perbuatan tersebut. f. Private Religious Practices Private religious practices menurut Levin (dalam Fetzer, 1999) merupakan perilaku beragama dalam praktik beragama yang meliputi ibadah, mempelajari kitab, dan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan religiusitasnya. Ibadah merupakan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan mempelajari kitab disini berarti tidak  hanya sekedar membaca kitab suci, tetapi juga memahami kandungan dari isi kitab suci tersebut.

g. Religious coping

Religious coping menurut Pargament (dalam Fetzer,1999) merupakan coping stres dengan menggunakan pola dan metode religious. Bentuk religious coping diantaranya berdoa, beribadah untuk menghilangkan stres, dan sebagainya.

h. Religious Support.

Religious support menurut Krause (dalam Fetzer, 1999) adalah aspek hubungan sosial antara individual dengan pemeluk agama sesamanya. Religious support juga dapat terjadi antara individual dengan kelompok/lembaga dalam agamanya.

i. Religious history

Dimensi ini mengukur sejarah keberagamaan tiap individu. Sebagai perbandingan untuk mengukur partisipasi keberagamaan individu saat ini.

j. Commitment

Konsep commitment menurut Williams (dalam Fetzer, 1999) adalah seberapa jauh individu mementingkan agamanya, komitmen, serta berkontribusi kepada agamanya. Komitmen dalam mementingkan agamanya dapat dimisalkan dengan kesungguhan individu untuk berusaha menerapkan keyakinan agama yang dianutnya ke dalam seluruh aspek kehidupan. Sedangkan kontribusi individu terhadap agamanya dapat berupa pemberian sumbangan baik moril maupun materil demi syiar agamanya.

k. Organizational religiousness

Konsep Organizational religiousness menurut Idler (dalam Fetzer, 1999) merupakan konsep yang mengukur seberapa jauh individu ikut serta dalam organisasi keagamaan yang ada di masyarakat dan beraktifitas di dalamnya. Dalam hal ini termasuk perilaku dan sikap terhadap individu terhadap organisasi keagamaan.Yang termasuk ke dalam perilaku terhadap organisasi keagamaan misalkan, keaktifan seseorang untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan organisasi keagamaan. Sedangkan yang termasuk ke dalam sikap terhadap organisasi keagamaan misalkan, seseorang merasa senang apabila mengikuti organisasi keagamaan bersama orang lain yang seagama.

l. Religious preference

Konsep Religious preference menurut Ellison (dalam Fetzer, 1999) yaitu memandang sejauh mana individu membuat pilihan dalam memilih agamanya dan memastikan pilihan agamanya tersebut, yang termasuk pandangan individu dalam memilih agamanya misalkan, merasa bangga ataupun nyaman atas agama yang dianutnya. Sedangkan yang termasuk ke dalam individu memastikan pilihan agamanya misalkan, dia merasa yakin bahwa agama yang dianutnya akan menyelamatkan kehidupannya kelak

Pengertian Religiusitas (skripsi dan tesis)

Glock dan Stark (dalam Jalaluddin, 2016) menyatakan, bahwa religiusitas adalah tingkat penghayatan individu dalam usaha mendekatkan diri kepada Tuhan yang mencakup dimensi keyakinan (ideologi), praktik agama (ritualistik), pengalaman (eksperiensial), pengetahuan (intelektual) dan pengamalan (konsekuensial). Kelima dimensi tersebut saling berhubungan, saling terkait, serta saling menentukan dalam membentuk religiusitas. Nurcholish Madjid (dalam Jalaluddin, 2016) meyatakan, bahwa religiusitas adalah tingkah laku yang sepenuhnya dibentuk oleh kepercayaannya kepada kegaiban atau alam gaib, yaitu kenyataan-kenyataan yang supra-empiris. Ia meletakan sesuatu yang empiris sebagai mana layaknya, tetapi ia meletakkan nilai sesuatu yang empiris di bawah supra-empiris. Ancok dan Suroso (dalam Purwadi, 2007) mengartikan religiusitas sebagai keberagamaan yang berarti meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang 18 bukan hanya terjadi ketika individu melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Sumber keagamaan adalah rasa ketergantungan yang mutlak. Adanya ketakutan-ketakutan akan ancaman dari lingkungan alam sekitar serta keyakinan manusia tentang segala keterbatasan dan kelemahannya. Rasa ketergantungan yang mutlak ini membuat manusia mencari kekuatan sakti dari sekitarnya yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pelindung dalam kehidupannya dengan suatu kekuasaan yang berada di luar dirinya yaitu Tuhan

Faktor-Faktor Materialisme (skripsi dan tesis)

Ada berbagai pengaruh eksternal maupun internal yang tidak sehat, yang mengaktivasi materialisme pada diri individu. Menurut Husna (2015), terdapat beberapa penelitian terkait dengan tema materialisme dan telah ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

a. Faktor psikologis, berupa harga diri yang rendah dan kecemasan akan kematian dan rasa tidak aman.

b. Faktor keluarga, berupa pengasuhan keluarga yang tidak suportif dalam membangun self-esteem yang positif, orangtua yang tidak nurturant, dan (hanya) menekankan kesuksesan finansial serta stres dan konflik dalam keluarga.

c. Faktor pergaulan, berupa penolakan teman dan pengaruh teman yang materialistis, serta perbandingan sosial dengan teman atau figur di media

. d. Faktor lingkungan, berupa lingkungan yang menggoda dan media yang mendorong konsumerisme.

e. Faktor religius, berupa rendahnya religiusitas dan kebersyukuran.

f. Faktor jenis kelamin. Menurut Mangestuti (dalam Djudiyah dan Sumantri, 2015), mahasiswa perempuan lebih materialis dan memiliki kecenderungan belanja kompulsif yang lebih tinggi dibanding dengan lakilaki. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perempuan memiliki persentase berbelanja lebih besar dibanding dengan laki-laki.

g. Faktor kemudahan berhutang (kartu kredit). Anak-anak muda sekarang memiliki nilai materialistik tinggi karena mereka mendukung kredit. Bank yang memberikan fasilitas kredit ataupun toko yang memberikan layanan pembelian secara kredit juga mampu membuat orang suka berbelanja maupun memiliki nilai materialistik tinggi.

Menurut Kasser (dalam Djudiyah dan Sumantri, 2015), ada beberapa faktor yang membentuk nilai materialisme pada diri individu diantaranya yaitu:

a. Psychological inscurity, yaitu ketidakamanan psikologis. Individu yang merasa tidak aman secara psikologis dapat melakukan kompensasi dengan berjuang keras untuk materi. Ketidakamanan psikologis dapat bersumber dari:

1) Pola asuh. Orang tua yang kurang mendukung tumbuhnya rasa aman pada anak akan menghasilkan anak-anak yang kurang aman secara psikologis.

2) Orang tua yang bercerai atau berpisah. Orang tua yang bercerai atau berpisah juga akan menghasilkan anak-anak yang tidak aman secara psikologis, sehingga mereka cenderung lebih materialis.

3) Deprivasi ekonomi. Orang yang berasal dari keluarga yang secara ekonomi kurang, cenderung lebih materialistik karena merasa kurang aman dengan kondisinya. Hasil penelitian menemukan bahwa individu yang berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi kurang menguntungkan seringkali lebih materialis.

b. Tayangan peran model yang materialis

1) Tayangan Iklan. Iklan di berbagai media yang menayangkan gaya hidup yang menganggap penting materi dapat membuat individu menjadi materialis. Iklan di TV sering kali menggambarkan gambaran ideal dari selebriti dan kehidupannya. Ia akan mendorong pemirsa untuk membandingkan kehidupan sendiri dengan image ideal.

2) Orang tua yang materialis. Orang tua yang materialis cenderung menghasilkan anak-anak yang materialis. Orang tua yang memiliki harapan tinggi terhadap materi, akan menghasilkan anak-anak yang cenderung materialis.

3) Peer group yang materialis. Peer group materialis yang dijadikan referensi dalam berperilaku juga akan berpengaruh pada temannya. Komunikasi dengan peer merefleksikan interaksi dengan teman. Individu yang sering kali berkomunikasi dengan teman mungkin menunjukkan kebutuhan yang kuat untuk diterima oleh peer. Perbandingan sosial dengan teman merupakan prediktor yang lebih baik pada materialisme dibanding dengan figure di media. Hal ini mungkin disebabkan karena teman lebih mudah diakses dan pola-pola konsumsi mereka lebih konkrit dan lebih mudah untuk diobservasi

Aspek-aspek materialisme (skripsi dan tesis)

Menurut Richins dan Dawson (1992), Individu yang materialistis dikenal meyakini 3 keyakinan yang mana ketiganya merupakan aspek-aspek nilai materialisme, yaitu:

a. Acquisition Centrality

Keyakinan bahwa kepemilikan barang dan uang adalah tujuan hidup yang paling penting. Individu yang materialistis menempatkan barang tersebut dan pemerolehannya di pusat kehidupan mereka. Kepemilikan barang memberikan makna bagi hidup dan memberikan tujuan bagi aktivitas atau usaha keseharian. Pada titik ekstremnya, individu materialis dapat dikatakan memuja benda-benda, dan pengejaran atas benda-benda tersebut menggantikan tempat agama dalam menstruktur kehidupan dan mengarahkan perilaku mereka.

b. Acquisition as the Pursuit of Happines

Keyakinan bahwa barang dan uang adalah jalan utama untuk mencapai kebahagiaan personal, kehidupan yang lebih baik, dan identitas diri yang lebih positif. Satu alasan mengapa harta benda dan perolehannya menjadi sangat penting bagi individu yang materialis adalah karena mereka memandang ini penting bagi kepuasan hidup dan well-being mereka. Individu materialis mengejar kebahagiaan lewat perolehan barang ketimbang lewat cara yang lain, seperti hubungan personal, pengalaman, atau prestasi.

c. Possession-Defined Success

Keyakinan bahwa kepemilikan barang dan uang merupakan alat ukur untuk mengevaluasi prestasi diri sendiri juga orang lain. Individu yang materialis cenderung untuk menilai kesuksesan diri dan orang lain dari jumlah dan kualitas barang yang dikumpulkan. Mereka memandang kesejahteraan atau well-being material sebagai bukti kesuksesan dan kebenaran cara berpikir (right-mindedness). Nilai suatu kepemilikan barang tidak hanya dari kemampuannya untuk memberikan status, tetapi juga memproyeksikan kesan diri yang diinginkan dan identitas individu sebagai partisipan dalam kehidupan sempurna yang dibayangkan.

Menurut Belk (1985), individu yang materialistis dapat dijelaskan melalui aspek-aspek berikut:

a. Kepemilikan (Possessiveness)

Kepemilikan adalah kecenderungan dan tendensi untuk menahan kontrol atau kepemilikan milik individu. Ruang lingkup kepemilikan tersebut meliputi kepedulian individu atas kehilangan harta bendanya baik melalui tindakan mereka sendiri maupun orang lain. Individu tersebut lebih menyukai kontrol yang lebih besar atas objek yang diperoleh melalui kepemilikan tersebut. individu yang memiliki tingkat materialisme tinggi menganggap penting kelekatan pada kepemilikan barang duniawi, kepemilikan tersebut menjadi pusat sentral kehidupan individu yang diyakininya memberikan sumber kepuasan dan ketidakpuasan dalam hidup (Belk, 1985).

b. Ketidakmurahan hati (nongenerosity)

Ketidakmurahan hati adalah sebuah sikap ketidak bersediaan individu memberikan kepemilikan barangnya untuk orang lain. Individu yang materialistis cenderung dimotivasi oleh sifat egois. Individu tersebut lebih mementingkan diri sendiri atas orang lain. Ketidak-sediaan meminjamkan atau menyumbangkan harta benda kepada orang lain dianggap sebagai ekspresi dari sifat kepribadian individu materialistis (Husna, 2016).

c. Kecemburuan/iri hati (envy)

Kecemburuan/iri hati adalah sebuah sikap interpersonal individu yang melibatkan ketidaksenangan dan niat buruk pada individu lain dalam kebahagiaan, kesuksesan, reputasi atau kepemilikan apa pun yang diinginkan. rasa iri hati pada individu materialis ditetapkan pada kepemilikan barang orang lain. iri hati tersebut berorientasi pada kepemilikan individu lain atas sesuatu. Seperti halnya kepemilikan (Possessiveness) dan ketidakmurahan hati (nongenerosity), iri hati (envy) di sini dipahami sebagai ciri umum daripada sikap tertentu terhadap individu. individu yang iri hati mengharapkan kepemilikan harta benda dari individu lain. Individu yang iri hati juga membenci mereka yang memiliki harta yang diinginkannya dan merasa direndahkan secara pribadi oleh individu lain yang memiliki benda-benda yang diinginkan, terutama jika individu lain tersebut dipandang kurang layak memiliki harta tersebut (Shoeck, dalam Belk, 1985).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa aspek materialisme menurut Richins dan Dawson (1992), terdiri dari kepemilikan barang milik material dan uang adalah tujuan hidup yang paling penting, barang sebagai jalan utama untuk mencapai kebahagiaan personal, barang milik sebagai alat ukur kesuksesan, sedangkan menurut pendapat Belk (1985), aspek materialisme terdiri dari kepemilikan, ketidakmurahan hati dan kecemburuan/iri hati.

Pengertian Materialisme (skripsi dan tesis)

Materialisme dalam psikologi didefinisikan sebagai suatu keyakinan yang berkenaan dengan seberapa penting perolehan dan pemilikan barang dalam hidup (Richins dan Dawson, 1992). Belk (1985), mendefinisikan materialisme sebagai the importance a consumer attaches to worldly possessions (sebuah kelekatan konsumen pada kepemilikan barang duniawi yang penting). Definisi tersebut menegaskan bahwa materialisme terkait dengan masalah kepemilikan barang duniawi yang dianggap penting dalam hidup. Pada definisi yang lain, materialisme adalah pandangan yang berisi orientasi, sikap, keyakinan, dan nilai-nilai hidup yang menekankan atau mementingkan kepemilikan barangbarang material atau kekayaan material di atas nilai-nilai hidup lainnya, seperti yang berkenaan dengan hal-hal spiritual, intelektual, sosial, dan budaya (Kasser, 2002).

Dewasa Muda (Young Adult) (skripsi dan tesis)

Subjek untuk penelitian ini adalah wanita dengan umur antara 20-40 tahun yang pada masa perkembangan berada pada fase adult. Adult atau dewasa awal berasal dari bentuk lampau kata adultus yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan atau ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Papalia (2007) mengatakan masa dewasa awal adalah masa untuk bekerja dan menjalin hubungan dengan lawan jenis, terkadang menyisakan sedikit waktu untuk hal lainnya. Sementara itu, Papalia (2007) juga mengatakan bahwa secara umum mereka yang tergolong dewasa muda (young adulthood) ialah mereka yang berusia 20-40 tahun. Sebagai seorang individu yang sudah tergolong dewasa, peran dan tanggung jawabnya tentu semakin bertambah besar. Individu tersebut tak lagi harus bergantung secara ekonomis, sosiologis maupun psikologis pada orangtuanya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dewasa awal adalah individu yang berada pada rentang usia antara 20 hingga 40 tahun dimana terjadi perubahan fisik dan psikologis pada diri individu yang disertai berkurangnya kemampuan reproduktif, merupakan masa dimana individu tidak lagi harus bergantung secara ekonomis, sosiologis, maupun psikologis pada orangtuanya, serta masa untuk bekerja, terlibat dalam hubungan masyarakat, dan menjalin hubungan dengan lawan jenis (Papalia, 2007). Hal ini berhubungan dengan hasil survei Roesma & Mulya dalam buku KOCOK! yang mengatakan bahwa anggota arisan kebanyakan berasal dari sosialita rentang umur 20-40 tahun yang kepribadiannya sudah stabil, tidak bergantung dengan orang tua lagi atau bekerja, kebanyakan telah memikirkan tentang memiliki hubungan dan kebanyakan telah menikah dan menjadi orang tua

Faktor penyebab subjective well being (skripsi dan tesis)

Faktor yang mempengaruhi subjective well being dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Cantril, 2000; Bradburn, 1969; Campbell, Converse & Rodgers, 1976; Inglehart, 1990; Veenhoven, 1994 dalam Eddington dan Shuman, 2006).

.1 Faktor internal yang mempengaruhi subjective well being sebagai berikut:

Traits, sifat seseorang dapat mempengaruhi subjective well being. Extraversion dan neuroticsm berpengaruh cukup besar dalam mempengaruhi subjective well being dibandingkan sifat-sifat. Ciri seseorang yang memiliki sifat extraversion cenderung lebih positif, hangat, mampu bersosialisasi sehingga hal ini berkorelasi dengan emosi yang menyenangkan. Sedangkan seseorang dengan sifat neuroticism cenderung mudah khawatir, sensitif, pesimis sehingga akan berhubungan dengan pikiran dan emosi yang tidak menyenangkan. Self esteem, Eddington & Shuman (2006) menunjukkan bahwa kepuasan diri merupakan predictor kepuasan terhadap hidupnya. Namun self esteem ini memiliki hubungan yang kecil, karena self esteem akan berubah sesuai dengan keadaan hidupnya. Self efficacy adalah perasaan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuantujuan penting didefinisikan sebagai self efficacy (Feasel, 1995 dalam Eddington & Shuman, 2006). Seseorang yang memiliki self efficacy yang tinggi memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga, seseorang yang memiliki self efficacy yang tinggi mampu mencapai tujuan-tujuan yang penting dalam hidupnya dan mengesampingkan tujuan yang tidak penting sehingga individu tersebut semakin bahagia dengan hidupnya.

.2 Faktor eksternal yang mempengaruhi subjective well being sebagai berikut:

Sex differences, Shuman (Eddington dan Shuman, 2006) menyatakan penemuan menarik mengenai perbedaan jenis kelamin dan subjective well-being. Wanita lebih banyak mengungkapkan afek negatif dan depresi dibandingkan dengan pria, dan lebih banyak mencari bantuan terapi untuk mengatasi gangguan ini; namun pria dan wanita mengungkapkan tingkat kebahagiaan global yang sama. Wanita memiliki intensitas perasaan negatif dan positif yang lebih banyak dibandingkan pria. Sehingga wanita apabila bersedih maka dapat mengakibatkan kejadian yang buruk baginya sedangkan saat ia bahagia maka akan memberikan kejadian yang baik juga. Purpose memberikan peran penting dalam penyebab SWB, orang-orang merasa bahagia ketika mereka mencapai tujuan yang dinilai tinggi dibandingkan dengan tujuan yang dinilai rendah. Contoh berhasil membeli rumah mewah lebih menyenangkan dibandingkan dengan membeli rumah yang biasa saja. Seseorang yang memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya akan cenderung lebih bahagia. Income atau pemasukan memiliki hubungan yang signifikan terhadap SWB walaupun hubungan yang dimiliki kecil. Secara umum, orang yang memiliki pemasukan yang tinggi lebih bahagia dibandingkan orang yang memiliki pendapatan yang rendah. Hal ini dikarenakan dalam meningkatkan SWB, seseorang butuh untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal dan kebutuhan kesehatan. Pernikahan atau marriage berperan sebagai penopang dalam emosi dan kondisi ekonomi yang menghasilkan reaksi positif dan juga sebaliknya orang yang bahagia memiliki kemungkinan lebih besar menikah. Interaksi, pengkespresian emosi, dan pembagian tugas berperan dalam keberhasilan pernikahan. Persepsi tentang kesehatan lebih penting daripada secara objektif. Individu dengan kondisi kronis atau cacat memliki SWB yang rendah, jika kondisinya lebih ringan memungkinkan adaptasi. Kesehatan yang buruk mempengaruhi kebahagiaan secara negatif karena berhubungan pengan pencapaian goal atau tujuan. Agama disebutkan sebagai “opiate of the masses” yaitu berhubungan dengan lingkungan banyak atau beberapa orang, keyakinan beragama, relasi dengan Yang Maha Kuasa, sembahyang, serta partisipasi dan pengabdian. Agama juga mempengaruhi ketika individu berada dalam krisis serta berperan dalam meningkatkan hubungan dengan sesama dalam komunitas yang tersedia. Efek dari agama tidak selalu positif dan masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Kesenangan hidup tinggi bagi mereka yang pengangguran, pensiun, tua, atau bagi yang memiliki status kekayaan dan sosial tinggi dan pernikahan tanpa anak. Olahraga juga berpengaruh positif bagi kesenangan karena tubuh melepaskan hormone endorphin, relasi sosial, dan kepuasan terhadap kesuksesan atau self-efficacy. Kepuasan tertinggi dicapai oleh aktivitas tantangan yang melibatkan skill. Kesenangan paling popular adalah menonton televise dan liburan adalah sumber kebahagiaan serta relaksasi. Intensivitas pengalaman positif tidak memiliki banyak efek terhadap kebahagiaan berhubungan dengan kemunculan yang jarang. Individu mengalami mood yang positif ketika bersama teman dibanding dengan ketika bersama dengan orang tua atau sendiri. Kebahagiaan yang paling tinggi adalah jatuh cinta selama cinta itu masih ada. Kebahagiaan yang berlangsung paling lama adalah agama. Kemampuan intelejensi berhubungan dengan pencapaian tujuan termasuk pengaruh dengan kebahagiaan. Fisik yang menarik memiliki efek yang besar terutama bagi wanita muda. Kemapuan sosial extrovert berpengaruh positif pada kebahagiaan dibanding yang tidak bisa menemukan dukungan sosial atau pertemanan. Kebahagiaan juga berhubungan dengan kerja sama, kepemimpinan, dan kemampuan heteroseksual

Dimensi subjective well being (skripsi dan tesis)

Penelitian terbaru menemukan 3 dimensi dalam Subjective well being, yaitu life satisfaction, postive affect dan negative affect. Life satisfaction adalah penilaian kognitif seseorang terhadap tingkat kepuasaan hidupnya. Positive affect adalah frekuensi dan intensitas emosi yang menyenangkan seperti perasaan nikmat dan bahagia. Negative affect adalah frekuensi dan intensitas emosi yang tidak menyenangkan seperti kekhawatiran dan kesedihan. Kedua afek tersebut (positif dan negatif) adalah perasaan orang terhadap kehidupan mereka (Diener, 2000 & Kashdan, 2004). Dengan demikian, orang yang merasakan emosi positif yang tinggi dan emosi negatif yang sedikit serta merasakan kehidupannya sempurna dapat didefinisikan sebagai orang yang bahagia. Hal ini sejajar dengan definisi Subjective well being yang dikemukakan oleh Diener, 2010 di atas.

Definisi subjective well being (skripsi dan tesis)

Kebahagiaan dipandang dalam dua hal yaitu, kebahagiaan eudaimonic dan kebahagiaan hedonis. Eudaimonic berasal dari bahasa Yunani daimon, yang berarti diri yang sebenarnya. Kebahagiaan eudaimonic bermakna bahwa kebahagiaan adalah hasil dari perjuangan untuk mencapai aktualisasi diri (psychological well being), dimana dalam prosesnya akan sangat dipengaruhi oleh bakat, nilai dan kebutuhan dari individu dalam menjalani hidup (Maltby, Wood, Osborne & Hurling, 2009). Sedangkan, kebahagian hedonis memilik kesamaan dengan filosofi hedonism yang memandang bahwa tujuan hidup adalah pencarian kepuasaan dan kebahagiaan. Dan dalam hal ini Subjective well being (SWB) termasuk dalam kebahagiaan hedonism (Maltby, Wood, Osborne & Hurling, 2009). Subjective well being dipilih oleh peneliti karena peneliti ingin melihat evaluasi seseorang terhadap hidupnya. Subjective well being merupakan evaluasi orang terhadap kehidupannya sendiri, baik secara afektif maupun kognitif (Diener, 2000). Orang merasakan SWB yang melimpah ketika mereka mengalami perasaan nyaman yang melimpah dan hanya sedikit perasaan tidak nyaman, ketika mereka merasakan kesenangan dan sedikit rasa sakit, dan ketika mereka puas dengan hidup mereka (Diener, 2000). Subjective well being mencerminkan penilaian masing-masing individu terhadap diri sendiri tentang kualitas kehidupan mereka. Penilaian ini bersifat subjektif karena tergantung dari invidu masing-masing. Penilain subjektif ini dikarenakan adanya perbedaan berdasarkan nilai hidup, ekspektasi dan hidupnya (Carr, 2004). Subjective well being tidak mencari tahu penyebab orang bahagia atau tidak bahagia (Carr, 2004). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Subjective well being itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Oleh sebab itulah, dalam penelitian ini Subjective well being dan kebahagiaan dianggap memiliki makna yang sama.

Dampak Materialisme yang Ditimbulkan (skripsi dan tesis)

Menurut Kasser, Ryan, Couchman, & Sheldon (2004), orientasi nilai materialisme pada individu dapat merusak hubungan interpersonal dan relasi dalam komunitas. Hal ini karena hubungan interpersonal pada individu yang materialistik akan ditandai dengan reaksi emosi yang ekstrim, bukan dengan kepercayaan dan kebahagiaan. Selain itu, individu yang materialistik sering membandingkan dirinya dengan orang lain sehingga menimbulkan perasaan yang buruk terhadap diri sendiri dan membuat individu akan semakin materialistik (Kasser et al., 2004).

Faktor penyebab materialisme (skripsi dan tesis)

Ada 3 faktor yang menyebabkan materialisme (Kasser, Ryan, Couchman, & Sheldon, 2004 dalam Polak & McCoullough, 2006) yaitu sebagai berikut: Pertama, insecurity yaitu kecenderungan individu untuk mengatasi rasa cemas dan ragu tentang perasaan berharga, mengatasi tantangan secara efektif, dan perasaan aman terhadap dunia yang sulit diprediksi; dengan cara memiliki materi-materi dalam rangka mengatasi perasaan tidak aman (insecurity) tersebut, pemaparan terhadap model dan nilai materialistik, dalam bentuk pesan-pesan implisit dan eksplisit yang menampilkan pentingnya uang dan kepemilikan. Kedua, gaya hidup yang materialistik pada anggota keluarga dan teman sebaya, juga yang ditampilkan oleh media, menimbulkan materialisme pada individu dan pengiklanan dan penyebaran kapitalisme. Ketiga, iklan-iklan yang terpengaruh oleh kapitalisme memperlihatkan model-model yang dapat menimbulkan perasaan inferioritas. Oleh karena itu, individu yang terpengaruh akan berusaha mengurangi rasa inferioritas itu dengan cara memiliki uang atau materimateri lainnya yang ditampilkan oleh iklan tersebut

Dimensi materialisme (skripsi dan tesis)

Materialisme ini dibagi dalam 3 dimensi oleh Richins & Dawson (1992 dalam Ahuvia & Wong, 1995). Berikut ini 3 dimensi materialisme menurut Richin & Dawson yaitu: Pertama, dimensi pentingnya harta dalam hidup seseorang (acquisition centrality) bertujuan untuk mengukur derajat keyakinan seseorang yang menganggap bahwa harta dan kepemilikan sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dimensi ini terlihat pada ciri dimana umumnya mereka egois dan terpusat pada diri sendiri, serta mereka mencari gaya hidup yang penuh dengan kepemilikan, contohnya: mereka menginginkan untuk mempunyai tidak hanya “sesuatu”, tetapi lebih dari sebuah gaya hidup yang biasa dan sederhana. Kedua, dimensi kepemilikian merupakan ukuran kesuksesan hidup (possession defined success) untuk mengukur keyakinan seseorang tentang kesuksesan berdasarkan pada jumlah dan kualitas kepemilikanya. Dimensi ini terlihat pada ciri orang yang mengutamakan menghargai dan memamerkan kepemilikan. Ketiga, dimensi kepemilikan dan harta benda merupakan sumber kebahagian (acquisition as the pursuit of happiness) untuk mengukur keyakinan apakah seseorang memandang kepemilikan dan harta merupakan hal yang penting untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Dimensi ini terlihat pada ciri dimana mereka miliki sekarang tidak dapat memberikan kepuasan yaitu seseorang yang selalu mengharapkan kepemilikan yang lebih tinggi agar mendapatkan kebahagian yang lebih besar.

Definisi materialisme (skripsi dan tesis)

Materialisme menurut Belk (1985) adalah individu yang menempatkan kepemilikan duniawi untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup sehingga kepemilikan duniawi sebagai sebuah tujuan hidup. Belk (1985) juga mendefinisikan materialisme sebagai bagian dari ciri kepribadian yang dimiliki setiap orang. Belk (1985) menyatakan bahwa materialisme terdiri atas 4 dimensi yaitu: possessiveness yaitu kecenderungan untuk mempertahankan kontrol atau kepemilikan harta seseorang, nongenerosity yaitu keengganan untuk memberikan harta atau berbagi harta dengan orang lain, envy yaitu ketidaksenangan atau niat jahat pada keunggulan orang lain dalam kebahagiaan, kesuksesan, reputasi, atau kepemilikan apa pun yang diinginkan, dan preservation yaitu konservasi peristiwa, pengalaman, dan kenangan dalam bentuk materi. Selain itu, Materialisme menurut Richins & Dawson (1992 dalam Ahuvia & Wong, 1995) adalah nilai individu atau dasar kepercayaan yang menganut pentingnya kepemilikan benda atau materi sebagai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup

Resolusi Konflik (skripsi dan tesis)

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah conflict resolution memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang  fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998: 3) adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan. Sedangkan Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 2000: 197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together). Lain halnya dengan Fisher et al (2001: 7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru. Menurut Mindes (2006: 24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunuan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri 18 atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.

Pengertian Konflik (skripsi dan tesis)

Secara etimologi, konflik (conflict) berasal dari bahasa latin configere yang berarti saling memukul. Menurut Antonius, dkk (2002: 175) konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Morton Deutsch, seorang pionir pendidikan resolusi konflik (Bunyamin Maftuh, 2005: 47) yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan.

Sedangkan menurut Scannell (2010: 2) konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu. Hunt and Metcalf (1996: 97) membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu intrapersonal conflict (konflik intrapersonal) dan interpersonal conflict (konflik interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri, misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi dengan baik dapat 14 menggangu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental (mental hygiene) individu yang bersangkutan. Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antar individu. Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat dan negara. Konflik ini dapat berupa konflik antar individu dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (intragroup conflict) maupun antar kelompok (intergroup conflict). Dalam penelitian ini titik fokusnya adalah pada konflik sosial remaja, dan bukan konflik dalam diri individu (intrapersonal conflict)

Keberagaman dan Pengelolaan Keberagamaan Dalam Masyarakat (skripsi dan tesis)

Keragaman oleh Hartini   diartikan sebagai sejumlah karakteristik penting manusia yang berpengaruh pada nilai, kesempatan, dan persepsi individu terhadap diri sendiri maupun orang lain. Karakteristik tersebut terdiri dari dua jenis yaitu primary characteristics (usia, etnis, gender dan kemampuan juga ketrampilan yang dimiliki) dan secondary characteristics (geografi, pengalaman kerja, pendapatan, agama, budaya, bahasa, gaya berkomunikasi, status keluarga, gaya bekerja, dan pendidikan). Hal sama diutarakan Kreitner & Kinicki, (2010) bahwa Keberagaman yang dimaksud merupakan perbedaan individu yang membuat setiap orang memiliki keunikan dan berbeda dari dan sama satu sama lain. [1]

A.B Tangdiling memberikan beberapa pola pembauran etnis yang efektif, diantaranya adalah pola take and give, sosialisasi terbuka, acuan budaya nasional, pembentukan wadah bersama, adaptasi/penyesuaian diri, dan perkawinan antar suku yang akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut[2]:

  1. pola take and give

pola saling menguntungkan dalam setiap tahapan kehidupan social merupakan dambaan semua warga masyarakat. Wujdu dari pola “take and give” bentuknya dapat bermacammacam. Antara lain: saling menghargai/menghormati satu sama lain, pertukaran barang mengenai kebutuhan yang berbeda, mengambil peran atau posisi yang berbeda dalam suatu ranfkaian yang produktif dan tawar menawar dalam kepentingan tertentu

  1. sosialisasi terbuka

sosialisasi terbuka merupakan interaksi yang dijalankan dalam lingkungan social yang lebih luas. Dengan demikian pola piker dan wawasannya akan lebih terbuka. Bilamana seseorang telah dibekali dengan pola piker seperti ni maka ia akan mudah menyesuiakan dengan orang lain meskipun berbeda budaya

  1. acuan budaya nasional

Apabila kelompok etnik dalam masyarakat pluralis mempertahankan budaya kelompok etniknya maka pembauran emang sangat sulit berlangsung dan akan semakin memperkuat kesenjangan itu, setiap kelompok etnik harus mengacu pada budaya nasional ((umum) sebagai miliki bersama. Hal ini merupkaan wahan yang efektif untuk mempersatukan kelompok-kelompok etnik yang berbeda budaya itu, sehingga mereka bisa melakukan kerjasama untuk kepentingan bersama. Adapun unsur-unusr budaya nasional itu antara lain adalah: perasaan sebangsa setanah air, serta penggunaan hak dan kewajiban sebagai warga negara

  1. pembentukan wadah bersama

pembentukan wadah bersama yang para pengurus dan anggotanya terdiri dari berbagai kelompok etnik dalam suatu masyarakat. Wadah ini dapat menampung aspirasi semua pihak dan memcahkannya secar bersama-sama dalam wadah itu, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan yang diambil.

  1. adaptasi/penyesuaian diri

pada masyarakat yang berbeda secara social dan budata, warganya dapat melakukan adaptasi soisal tau penyesuaian. Hal ini dimaksudkan bahwa seorang akan diterima oleh kelompok lain jika ia mampu beradaptasi secara social dan menyesuaikan diri. Caranya ialah dengan memebi batas toleransi pada kegiatan-kegiatan social budaya yang memang dirasakan sebagai suatu tindakan yang tidak mengganggu diirnya, berikut pada saat yang bersangkutan melaksanakan suatu kegiatan, orang lain juga merasa tidak terganggu

  1. perkawinan antar suku

perkawinan antar suku bangsa merupakan salah satu wahan pembauran bangsa. Jika terjadi dalam jumlah yang banyka emang daoa mengakrabkan hubungan secara social antara kelompok-kelompok etnis tertentu.

Kossek dan Lobel (dalam Barak, 2005) menjelaskan empat pendekatan dalam pengelolaan keberagaman. Pada awalnya teori ini diterapkan dalam pengelolaan keberagamaan secara manajemen namun secara meluas, teori ini diterapkan dalam kelompok masyarakat. Langkah-langkah pengelolaan keberagaaamn, antara lain: (1) diversity enlargement, pendekatan ini berfokus pada peningkatan representasi dari individu yang berbeda etnis dan latar belakang budaya dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk mengubah budaya dengan mengubah komposisi demografis tenaga kerja; (2) diversity sensitivity, pendekatan ini mengakui kesulitan dalam mengembangkan potensi dengan menyatukan individu dari beragam latar belakang dan budaya di masyarakat. Tujuannya adalah melatih kepekaan masyarakat terhadap stereotip dan diskriminasi serta mendorong kolaborasi komunikasi yang baik; (3) cultural audit,  pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang membatasi kemajuan masyarakat dari berbagai latar belakang dan blok kolaborasi antara kelompok; (4) strategi keberagamaan sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola keberagaman sumber daya manusia. Pendekatan ini berfokus pada pengelolaan keberagaman sebagai sarana untuk mencapai tujuan kelompok masyarakat. Dimana dalam proses ini melibatkan proses mengidentifikasi hubungan antara tujuan pengelolaan keberagaman, harapan individu dan hasil organisasi.

Pengelolaan keberagamaan di Indonesia dijalankan atas  dasar budaya-budaya daerah yang hidup di Indonesia dibangun oleh tiga dasar yang dominan yakni, nilai religius, nilai solidaritas dan nilai estetika. Dengan kesamaan tiga nilai tersebut, seharusnya mempermudah proses penyesuaian dan pembauran budaya yang didukung oleh suku-sukubangsa yang juga sangat beragam. Selain tiga hal tersebut, setiap masyarakat juga memiliki rumusan adat istiadat yang isinya disusun berdasarkan hasil interaksi dan interpretasi masyarakat setempat sehingga memiliki traits yang spesifik, maka adat istiadat tersebut sering disebut sebagai suatu kearifan lokal. [3]

 

Resolusi Konflik (skripsi dan tesis)

1.6. Resolusi konflik (conflict resolution) memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Weitzman & Weitzman mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together). [1]Lain halnya dengan Fisher et al (2001:7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Sedangkan menurut Mindes (2006:24), resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunuan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.[2]

Menurut Maftuh resolusi konflik (conflict resolution) adalah upaya untuk menyelesaikan, mencegah, atau mengatasi konflik. Dalam pernyataan lebih lanjut disebutkan bahwa resolusi konflik dapat digunakan secara bergantian dengan pengelolaan konflik (conflict management) yang tidak mempunyai perbedaan mendasar antara keduanya”. Untuk menyelesaikan konflik antar kelompok sosial-kultural memerlukan pengelolaan lingkungan dalam waktu lama, seperti penyelesaian konflik yang terjadi di perusahaan, masyarakat, dan Negara. [3]

Meskipun demikian, baik resolusi maupun pengelolaan keragaman etnis keduanya melibatkan tiga strategi untuk menyelesaikan konflik, yakni: pertama penyelesaian konflik kekerasan oleh pihak-pihak yang berkonflik (negosiasi); kedua penyelesaian konflik kekerasan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediasi); dan ketiga penyelesaian konflik kekerasan melalui keputusan atau kebijakan pihak ketiga (arbitrasi).

Simon Fisher dkk (2000:7) juga menegaskan bahwa pengelolaan konflik berbeda jauh dari resolusi konflik dimana yang pertama bertujuan membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang berkonflik. Sedangkan yang kedua berusaha secara terarah untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Dengan demikian, pengelolaan konflik menurut Fisher berkemungkinan menyelesaikan konflik kekerasan secara permanen dalam jangka panjang.

Sudut pandang lain tidak hanya memberikan definisi namun juga pada aktor yang terlibat dalam resolusi konflik. Pandangan mengenai siapa pelaku resolusi konflik dalam perkembangan generasi telah mengalami berbagai perubahan. Pada awalnya pelaku resolusi konflik dilakukan melalui pendekatan state-centric. Dimana peran pemerintah (serta berbagai lembaga negara) menjadi satu-satunya organ yang dapat berperan dalam resolusi konflik. Selanjutnya berkembang pula pada civil society dan berkurangnya state centric. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa resolusi konflik dapat dikonstruksikan pada pada arsitektur kompleks dan komplementar.

Demikian pula sudut pandang mengenai tahapan dalam resolusi konflik memberikan perbedaan dalam bagaimana resolusi konflik berjalan. Menurut Wirawan menunjukkan perlunya intervensi pihak ketiga. Dimana keputusan intervensi pihak ketiga nantinya final dan mengikat. Kedua, Mediasi. Mediasi ini adalah cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga juga yang disebut sebagai mediator. Ketiga, Rekonsialisasi. Proses penyelesaian konflik dengan transormasi sebelum konflik itu terjadi, dimana masyarakat pada saat itu hidup dengan damai.[4] Dalam sudut pandang lain menunjukkan bahwa tahapan resolusi konflik meliputi (1) Yudikasi adalah model penyelesaian mengacu pada hukum yang berlaku, baik syariat Islam atau undang-undang negara. (2) Abritrase adalah model penyelesaian konflik melalui orang kepercayaan. (3) Mediasi adalah resolusi konflik dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dengan perantara orang netral yang disetujui pihak-pihak yang berkonflik. (4) Negosiasi adalah konflik diselesaikan dengan musyawarah di mana pihak yang berkonflik sama-sama untung dan (5) rekonsiliasi menyelesaikan dengan sama-sama kedua atau lebih pihak mengakui kesalahan dan menganggap semua persoalan yang telah ada dianggap tidak ada dan menyepakati program bersama untuk masa depan.[5]

Menurut Miall (1999) resolusi konflik harus menggunakan pihak ketiga sebagai mediasi, yaitu: arbitrasi; merupakan penyelesaian konflik oleh pihak ketiga yang memiliki sumber kekuasaan. Mediasi  adalah penyelesaian konflik oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk menindas pihak-pihak yang berkonflik agar konflik selesai.  Sedangkan menurut Dahrendorf (1986), mediasi merupakan bentuk yang paling ringan dari campur tangan pihak luar dalam menyelesaikan pertentangan. Kedua kelompok yang bertentangan sepakat untuk berkonsultasi dengan pihak luar yang diminta memberikan nasihat. Akan tetapi, nasihat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap kelompok yang bertentangan. Sekilas, hal ini hanya menjanjikan pengaruh sedikit, tetapi dari pengalaman di berbagai bidang kehidupan sosial menunjukkan bahwa mediasi merupakan suatu tipe penyelesaian pertentangan yang berhasil.

Fisher menyatakan bahwa penyelesaian suatu konflik yang terjadi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: (1). Negosiasi, proses untuk memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan pilihan dan mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka; (2) Mediasi, suatu proses interaksi yang dibantu oleh pihak ketiga sehingga pihak-pihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri; (3) Arbitrasi atau perwalian dalam sengketa, tindakan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutuskan dan menjalankan suatu penyelesaian.  [6]

Menurut Miall menyatakan bahwa tugas penyelesaian konflik adalah membantu pihak-pihak yang merasakan situasi yang mereka alami sebagai sebuah situasi zero – sum (keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain). Agar melihat konflik sebagai keadaan non-zero-sum (di mana kedua belah pihak sehingga mengarah ke hasil yang positif). Untuk menciptakan hasil non- zero- sum, mewajibkan akan adanya pihak yang berfungsi menyelesaikan konflik. [7]

Sedangkan menurut Johan Galtung memperkenalkan tiga pendekatan perdamaian dalam resolusi konflik. Pertama, pemeliharaan perdamaian (peacekeeping), yaitu upaya untuk mengurangi atau menghentikan kekerasan melalui intervensi yang dilakukan oleh pihak penengah, umumnya dilakukan oleh militer. Kedua, penciptaan perdamaian (peacemaking), yaitu upaya untuk menciptakan kesepakatan politik antarpihak yang bertikai, baik melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi, maupun konsolidasi. Ketiga, pembangunan perdamaian (peacebuilding) yaitu upaya rekonstruksi dan pembangunan sosial ekonomi pasca konflik untuk membangun perubahan sosial secara damai. Dengan tiga tahapan ini, diharapkan konflik bisa terselesaikan sampai ke akar masalah, sehingga di masa mendatang konflik tersebut tidak pecah kembali. [8]

Dalam penelitian ini akan mengguanakan teori yang dikemukakan oleh Elli Y Setiadi yang menyatakan bahwa konflik yang terjadi dapat diselesaikan dalam beberapa proses integrasi social. Integrasi social merupakan penyatuaduan dari kelompok masyarakat dengan asal berbeda menjadi satu kelompok besar. Hal sama terjadi dalam konflik Kalbar dimana konflik muncul karena adanya perbedaan dari kelompok-kelompok kecil. Penyelesaian muncul untuk memberikan kesatupaduan kelompok-kelompok kecil tersebut dalam satu kelompok masyarakat besar yang saling berbaur. Dengan demikian kelompok-kelompok masyarakat tersebut memiliki akar kebudayaan namun menjunjung loyalitas terhadap kelompok masyarakat besar. [9]

Adapun proses resolusi konflik melalui integrasi social tersebut menempuh tahapan sebagai berikut:

  1. Proses interaksi

Proses interaksi merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama dengan ditandai adanya kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. Porses interaksi diladasi dengana danya saling pengerttian dengan aling menjaga hak dan kewajban antar pihak

  1. Proses identifikasi

Proses interaksi dapat berlanjut menjadi proses identifikasi jika masing-masing pihak dapat menerima dan memahami keberadaan pihak lain seuuthnya. Pada dasarnya proses identifikasi adalah proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. Jika berlangsung dengan lancer, proses ini menghasilkan hubungan kerja yang lancer sehingga menghasilkan hubungan kerjasama yang lebih erat. Hal itu disebabkan masing-masing pihak mengetahui karakternya dan saling menjaga hubungan tersebut

  1. Kerjasama

Kerjasama timbul apabila setiap orang menyadari bahwa mereka semua mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mereka mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut melalui kerja sama, kesadaran  terhadap kepentingan sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.

  1. Akomodasi

Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menhancurkan pihak lawan sehingga lawan kehilangan kepribadiannya. Tujuan akomodasi dapat berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya, yaitu:

1)        Mengurangi pertentangan antara orang perseorangan atau kelompk manusia sebagai akibat perbedaan paham. Akomodasi dalam hal ini bertujuan untuk menghasilkan suatu sintesis antara kedua pendapat tersebut agar menghasilkan pola yang baru.

2)        Mencegah meledaknya suatu pertentangan, untuk sementara waktu atau secara temporer

3)        Akomodasi kadang-kadang diusahakan untuk memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok social yang sebagainya akibat faktor social, psikologis dan kebudayaan, hidup terpisah seperti yang dijumpai pada masyarakat yang mengenal sstem berkasta

4)        Mengusahakan peleburan antara kelompok social yang terpisah, misalkan perkawinan campuran atau asimilasi dalam arti yang luas

  1. Asimilasi

Proses social dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang perseorangan atau kelompok manusia dan meliputi saha-usaha untuk meningkatkan kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan meperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama secara singkat, proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama.

  1. Integrasi

Proses penyesuaian antara unsur masyarakat yang berbeda sehingga membentuk keserasian fungsi dalam kehidupan. Apabila dua pihak atau lebih yang akan terintegrasi mampu mejalankan peran masing-masing, akan terbentuk hubungan dalam masyarakat yang dinamakan integrasi social. Dalam integrasi social terdapat kesamaan pola piker, gerak langkah, tujuan serta orientasi serta keserasian fungsi dalam kehidpan. Hal ini dapat mewujudkan keteraturan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik hadir sebagai proses pemufakatan atau perdamaian dalam menyamakan persepsi dan cara pandang yang dimiliki oleh individu dan kelompok sebagai sebuah nilai bangsa. . Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam memecahkan masalahnya. Oleh karenanya dalam langkah pemufakatan ini maka menuntut adanya proses mediasi dan refleksi sebagai langkah komunikasi menyatukan persepsi untuk mencari sebuah solusi yang mendamaikan. Dimana dalam tahapannya menggunakan

Koflik Etnis (skripsi dan tesis)

Konflik sendiri secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana dua atau lebih aktor berjuang untuk mendapatkan sumber langka dalam waktu yang sama,7 atau setidaknya aktor-aktor tersebut mempunyai posisi yang dipersepsikan dan diyakini berlawanan dalam satu waktu yang sama. [1]

Terdapat beberapa model analisis konflik yang sering digunakan, diantaranya Lingkaran Konflik (conflict wheel), Pohon Konflik (Conflict Tree), Pemetaan Konflik (Conflict Mapping), Model Eskalasi Glasl (Glasl Escalation Model), Analisa Perspektif Konflik (Conflict Perspective Analysis), Pemetaan Kebutuhan-Ketakutan (Needs-Fears Mapping), Model Peran Multi-Kausal (Multi-Causal Role Model).[2]

Dalam penelitian ini, model analisis konflik yang digunakan adalah model Kerangka Titian Damai karena cukup sederhana tetapi komprehensif. Model ini dikenal dengan istilah Kerangka Titian Damai (Titian Damai Framework), yang menganalisis berbagai elemen konflik.[3] Pertama, analisis terhadap proses konflik yang terdiri atas eskalasi dan deeskalasi. Eskalasi adalah proses peningkatan level konflik, sementara deeskalasi adalah proses penurunan level konflik. Proses ini dapat dilihat melalui penggambaran kronologi konflik. Dalam penerapan analisis ini dapat dilihat dari dinamika konflik di Kalbar yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Hal ini penting untuk melihat bagaiamana proses eskalasi dan deeskalasi terjadi sehingga memungkinkan adanya identifikasi yang tepat.  Kedua, analisis terhadap isu konflik, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yang terdiri atas faktor struktural, akselerator, dan pemicu yang dianalogikan sebagai rumput kering, angin, dan api. Faktor struktural, yang diibaratkan rumput kering, meliputi hal-hal mendasar yang menyebabkan konflik terjadi seperti kesenjangan ekonomi dan sosial yang terjadi dan sudah berlangsung lama. Faktor akselerator, diibaratkan dengan angin kencang, merupakan faktor yang membuat konflik bisa menjadi semakin besar. Faktor pemicu, yang diibaratkan sebagai api, merupakan faktor yang memicu konflik terjadi (membakar rumput kering). Apabila diterapkan dalam kajian dapat dilihat dari sumber penyebab munculnya konflik di Kalbar. Pada kurun waktu yang terjadi maka dapat diketahui sumber konflik apakah terjadi karena faktor yang sama atau berbeda sehingga memberikan gambaran lengkap mengenai penyebab konflik yang terjadi di Kalbar itu sendiri. Ketiga, Kerangka Titian Perdamaian juga menganalisis aktor konflik yang terdiri atas provokator/securitizing, fungsional, dan kelompok rentan (vulnerable groups), serta para pemangku kepentingan. Aktor sekuritisasi adalah para pihak yang bereaksi abnormal karena kepentingannya terancam (provokator). Aktor fungsional adalah pihak yang dapat diberdayakan/diajak untuk menyelesaikan konflik. Terakhir, kelompok rentan adalah kelompok yang mudah digerakkan oleh aktor sekuritisasi/provokator.  Dengan demikian apabila diterapkan pada kajian konflik Kalbar dapat dilihat dari actor yang terlibat baik dari actor yang provokator/securitizing, fungsional, dan kelompok rentan.

 

Hak-Hak Narapidana (skripsi dan tesis)

 Narapidana adalah orang yang secara hukum dirampas hak kemerdekaannya, namun sah karena berdasarkan hukum dan aturan undang-undang (UU). Meski dirampas kemerdekaannya, narapidana tetap mempunyai hak minimal yang harus tetap dipenuhi. Misalnya, hak untuk memperoleh akses kesehatan, makanan, dan fasilitas yang memadai. Juga, hak spiritual untuk beribadah dan berkomunikasi ke luar pada waktu tertentu. Selain itu, ada hak lain yang merupakan wujud dari edukasi sebagai perbaikan mentalitas dari para napi, yaitu tentang pelatihan kerja agar memperoleh keterampilan kerja kelak ketika mereka keluar dan membaur bersama masyarakat (http://budisansblog.blogspot.com, Oc Kaligis,2013).
Secara umum hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan: (1) Narapidana berhak:
 a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainya yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
 l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari hak-hak narapidana yang disebutkan dalam pasal 14 ayat( 1) di atas, penelitian penulis hanya difokuskan pada salah satu hak yaitu 32 mendapatkan premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang menentukan: (1) “Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Upah atau premi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS. (4) Upah atau premi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana. (5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri”.
Perlu diketahui juga bahwa mengenai premi sendiri, terdapat perbedaan pengertian/definisi yang sangat signifikan dengan premi yang diberlakukan di dalam sistem pemasyarakatan (LP). Premi sebagaimana yang dipahami dalam rana ketenagakerjaan adalah hadiah (uang dsb) yang diberikan sebagai perangsang untuk meningkatkan prestasi kerja; hadiah (undian, perlombaan, pembelian); dan jumlah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu kepada asuransi sosial (http://artikata.com/arti-345949-premi.html,2014). Dalam ranah asuransi, premi mempunyai makna sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya pada asuransi. Besar premi atas keikutsertaan pada asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi, dengan memperhatikan keadaan-keadaandari tertanggung (http://ilmihandayanip.blogspot.com, 2013).
 Dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak disebutkan secara eksplisit tentang definisi premi, dan lebih ditekankan pada definisi pengupahan serta macammacam pengupahan. Namun dalam praktek kita sering dengar tentang pemberian imbalan oleh pemberi kerja bagi para pekerja yang kita kenal dengan sistem upah premi. Sistem ini merupakan kombinasi sistem upah prestasi yang ditambah dengan senjumlah premi tertentu. Contonya, jika Elya sebagai pekerja menyelesaikan 200 potong pakaian dalam 1 jam, maka dibayar Rp 5.000,00 dan jika terdapat kelebihan dari 200 potong, maka diberikan premi. Misalnya prestasi kerjanya 210 potong per jam, maka Elya akan mendapatkan Rp 5.000,00 ditambah (10/200x Rp 5.000,00) = Rp5.250,00 dan seterusnya ( http://erlanabuhanifa.blogspot, 2009). Dari definisi premi yang telah diuraikan di atas tentunya berbeda dengan premi sebagaimana diberlakukan dalam sistem pemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, premi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil produksi. Penulisan tesis ini akan difokuskan pada premi yang diatur dalam sistem pemasyarakatan.

Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan (skripsi dan tesis)

Dalam periode kemerdekaan, setelah melalui perjuangan panjang para pejuang, Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Peristiwa ini melahirkan babak baru pula bagi sistem kepenjaraan di Indonesia. Dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan, beredar surat edaran yang pertama kali dikeluarkan dalam sejarah kepenjaraan Republik Indonesia. Tepatnya pada 10 Oktober 1945, bernomor G.8/588, dan dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman RI yang pertama, Profesor Mr. Dr. Soepomo. Profesor Mr. Dr. Soepomo juga memegang pimpinan tertinggi urusan kepenjaraan RI, sementara pejabat sementara untuk urusan kepenjaraan sehari-hari dipegang oleh Mr. R.P Notosoesanto, yang kemudian menjabat Kepala Jawatan Kepenjaraan.
 Surat edaran Mentari Kehakiman RI tersebut berisi tentang serangkaian peraturan baru yang intinya mengatakan bahwa semua penjara telah dikuasai oleh Republik Indonesia, dan perintah yang wajib diikuti adalah perintah dari Menteri Kehakiman atau Kepala Bagian Urusan Penjara. Surat edaran bertanggal 26 Januari 1946 ini disebut pedoman “Reglemen Penjara”. Tak luput dibenahi oleh Pemerintah RI adalah mengenai kesehatan mereka yang terpenjara, mengingat sesama pendudukan Jepang banyak terpidana mati dalam penjara akibat sakit atau kelaparan. Perlakuan orang-orang penjara juga mempertimbangkan perikemanusiaan dan keadilan tanpa pandang bulu (baik orang Indonesia maupun Eropa, Tionghoa, dan lain-lain).
 Sistem dalam kepenjaraan perlahan namun pasti kian diperhatikan, misalnya soal anak-anak terpenjara, harus tetap diperhatikan soal pendidikannya. Misalnya dengan pelajaran pekerjaan tangan, pemberantasan buta huruf, pendidikan rohani, latihan jasmani, latihan ketrampilan kerja di bengkel-bengkel kerja dengan mulai diberikan upah atau premi. Upaya perbaikan terhadap pemasyarakatan terus dilakukan dan tidak hanya terjadi pada bangsa kita, akan tetapi juga pada bangsabangsa lain. Pada tahun 1933 The International Penal and Penitentiary Commision (IPPC) (Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan Pidana) telah merencanakan dan tahun 1934 mengajukan untuk 29 disetujui oleh The Asembly of The Leaque of Nation (Rapat Umum Organisasi Bangsa-Bangsa). Naskah IPPC setelah diadakan perbaikanperbaikan dan kemudian pada tahun 1955, disetujui kongres PBB, yang kita kenal dengan Standart Minimum Rules (SMR) dalam pembinaan narapidana. Pada tanggal 31 Juli 1957 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Resolusi No. 663C XXIV) menyetujui dan menganjurkan pada pemerintahan dari setiap negara untuk menerima dan menerapkannya (Sahardjo,2004:34 ).
 Pada tanggal 5 Juli 1963 di Istana Negara Republik Indonesia dalam penganugerahan Doctor Honoris Causa bidang hukum dengan pidatonya “Pohon Beringin Pengayoman”; yang antara lain dinyatakan bahwa tujuan dari pidana penjara adalah “Pemasyarakatan”. Pendapat DR. Sahardjo, SH tentang mereka yang pernah mendekam di penjara amatlah mulia “Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang sebagai manusia”. Gagasan mengenai Pemasyarakatan tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 27 April 1964 pada Konferensi Nasional Kepenjaraan di Grand Hotel Lembang, di kota Bandung. Istilah Kepenjaraan diganti dengan Pemasyarakatan, saat bersejarah itu akhirnya ditetapkan sebagai hari Pemasyarakatan. Dalam Konferensi Lembaga dirumuskan sepuluh prinsip-prinsip pokok yang kemudian disepakati sebagai pedoman, pembinaan 30 terhadap narapidana, prisip-prinsip tersebut dalam subtansinya terlihat bagaimana cara negara memperlakukan narapidana sangat manusiawi dengan mengayomi dan memberikan bekal hidup (Dwidja Priyatno,2006:98).
Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, berikan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka bertobat, memberikan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana dan anak didik berdasarkan Pancasila, narapidana dan anak didik harus diperlakukan sebagai manusia dan lain-lain, prinsip inilah yang kemudian tereduksi di dalam sistem pemasyarakatan yang kalau dilihat sangat mengedepankan perlindungan akan hak-hak narapidana, upaya perlindungan akan hak-hak narapidana tidak sebatas pada retorika belaka, namun upaya tersebut direalisasikan di dalam Pasal 14 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia (skripsi dan tesis)

Hak Asasi Manusia, sebagaimana diketahui, adalah hak dasar/mutlak/kudus/suci pemberian Tuhan yang dimiliki setiap  manusia serta menempel atau melekat untuk selamanya. Di dalam kehidupan masyarakat setiap orang wajib memperhatikan serta menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, demi terciptanya hubungan baik antar warga masyarakat, setiap anggota masyarakat merealisasikan hak dasar tersebut dengan penuh kearifan, artinya ketika “menikmati” hak asasinya dibarengi/diimbangi pula dengan kesadaran bahwa ada kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi (Effendi Masyhur, 2005:178). Perlu juga diketahui bahwa ada prinsip-prinsip dalam HAM yang bersifat universal dan telah diterima sebagai hukum internasional. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB turut pula mengadopsi hukum internasional tersebut. Prinsip-prinsip HAM (http://www.equitas.org/wp-content/uploads 2011) yaitu:
1. Universalitas
HAM bersifat universal. Semua orang dimana pun di dunia ini berhak atasnya. Prinsip universal ini merujuk pada nilai-nilai moral dan etika tertentu yang berlaku di semua wilayah di dunia, dimana pemerintah dan masyarakat harus menjunjungnya. Namun, universalitas hak-hak ini tidak berarti bisa berubah atau dialami oleh semua orang secara sama. Universalitas HAM tercakup dalam Artikel DUHAM yaitu semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak.
2. Tidak dapat dicabut (inelienability) HAM tidak dapat dicabut. Artinya bahwa hak yang dimiliki oleh setiap orang tidak dapat diambil dan dicabut, diserahkan, atau dialihkan.
 3. Indivisibilitas (indivisibility)
HAM tidak dapat dibeda-bedakan atau dipisah-pisahkan. Ini merujuk pada kesadaran bahwa semua hak sama pentingnya, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Semua HAM memiliki status yang setara dan tidak dapat diposisikan dalam urutan yang hirakis. Seorang manusia tidak dapat ditolak haknya karena seseorang memutuskan bahwa hak tersebut tidak begitu penting atau tidak esensial. Prinsip tidak dapat dibeda-bedakan ini dipertegas dalam Deklarasi Vienna.
 4. Saling tergantung (interdepency)
HAM saling tergantung satu sama lain. Ini merujuk pada kerangka kerja hukum HAM yang saling melengkapi. Pemenuhan satu hak sering kali bergantung, secara keseluruhan maupun sebagian, kepada pemenuhan hak yang lain. Contohnya, pemenuhan hak atas kesehatan bergantung pada pemenuhan hak atas pembangunan, atas pendidikan, atau 23 atas informasi. Hal yang sama hilangnya satu hak bisa mengurangi hak-hak yang lain. 5. Kesetaraan Prinsip kesetaraan ini merujuk pada keyakinan bahwa semua manusia memiliki hak asasi yang sama tanpa pembedaan. Kesetaraan tidak harus berarti memperlakukan setiap orang secara sama, tetapi lebih pada mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempromosikan masyarakat yang adil bagi semua orang.
 6. Non diskriminasi
 Prinsip ini mencakup keyakinan bahwa semua orang tidak boleh diperlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria yang sewenang-wenang dan tidak bisa dibenarkan. Diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, bahasa, keterbatasan fisik, orientasi seksual, agama, opini politik, dan opini lainnya, asal usul sosial dan geografis, harta kekayaan, keturunan ataupun status lainnya yang ditetapkan oleh standar HAM internasional adalah melanggar HAM.
 7. Partisipasi dan inklusi
Setiap orang dan semua rakyat berhak untuk berpartisipasi dalam dan mengakses informasi yang terkait dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup dan kesejateraan mereka. Pendekatan berbasis hak mensyaratkan  partisipasi tingkat tinggi dari komunitas, masyarakat sipil, kelompok minoritas, perempuan, orang muda, masyarakat adat dan kelompok-kelompok identitas lainnya.
8. Penghormatan atas perbedaan
Prinsip ini mengakui dan menghargai perbedaan individu
 9. Akuntabilitas dan aturan hukum
Negara dan pemangku kewajiban yang lain bertanggung jawab atas ketaatan pada HAM. Dalam hal ini, mereka harus menjalankan semua norma dan standar hukum yang termuat dalam instrumen-instrumen HAM, ketika mereka gagal melakukannya. Sifat yang universal menunjukan keberadaan HAM wajib dihormati oleh setiap manusia di seluruh dunia, berdasarkan kodrat lahiriah manusia. Kesetaraan (equality), adalah ekspresi dari konsep untuk menghormati manusia sebagai umat yang merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. Non diskriminasi menunjukan bahwa tidak seorang pun dapat ditiadakan eksistensinya karena latar belakang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik/ideologi, dan kebangsaan/kewarganegaraan. Tak terbagi (indivisibility), HAM adalah menyatu, tidak dapat dipisah-pisahkan termaksud di dalamnya adalah hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial budaya, dan hak-hak kolektif.
Kesalingtergantungan (interdependence), menunjukan bahwa HAM dalam pemenuhannya bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik separuh atau secara keseluruhan. Pertanggungjawaban (responsibility), menegaskan setiap negara, individu dan entitas lain (korporasi, organisasi-organisasi non pemerintah dan lainnya) harus bertanggungjawab dalam perlindungan dan pemenuhan HAM. HAM lahir seiring dengan berkembangnya ide konstitusionalisme yang salah satunya adalah yang memancangkan konsep rule of law dengan menggusur tatanan lama rule of man (Philipus M. Hadjon, 1987:71). Memperhatikan cakupan hak asasi yang cukup luas, serta adanya “tuntutan” untuk memenuhinya secara terus-menerus, maka implementasinya, selain harus seimbang antar warga masyarakat, juga warga masyarakat harus mengetahui hak asasinya. Untuk tujuan tersebut, diperlukan kesadaran bersama, terutama kesadaran para penyelenggara negara menjadi mutlak. Lebih-lebih dalam pelaksanaannya, sebagai akibat stratifikasi anggota masyarakat yang beragam terdapat perbedaan/diskriminasi yang “menyakitkan” bagi kelompok lainnya, termaksud di dalamnya kelompok narapidana yang merasakan maraknya diskriminasi, sehinga sering kali menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum Indonesia telah melindungi HAM dan hak-hak narapidana. Oleh sebab itu upaya pembenaan secara umum tentang hak asasi manusia diatur sampai pada perlindungan bagi hak narapidana itu sendiri.
Bagi bangsa Indonesia bentuk perlindungan 26 terhadap hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undangundang Dasar 1945, yang menentukan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” Pasal 28I ayat (5) Undang-undang Dasar 1945, yang menentukan: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” Adapun yang berkewajiban untuk melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM adalah Negara ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, banyak regulasi telah diupayakan oleh pemeritah untuk dapat melindungi HAM itu sendiri, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak narapidana yang telah diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antar manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi konsep HAM di Indonesia bukan saja berkaitan dengan hakhak mendasar manusia, tetapi juga dengan kewajiban dasar manusiasebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan patuh pada hukum internasional. Sedangkan kewajiban pemerintah adalah menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Indonesia (Majda El-Muhtaj, 2005:6).

Perkembangan Politik Hukum (skripsi dan tesis)

Sejauh yang dapat ditelusiri politik hukum telah diperkenalkan di Indonesia oleh Lemaire pada tahun 1952 dengan bukunya serta Utrecht pada tahun 1961, namun politik hukum yang diutarakan dalam buku tersebut tidak ada kelanjutan. Sejauh yang dapat ditelusuri politik hukum juga telah diperkenalkan di negeri Belanda pada tahun 1953 oleh Bellefroid yang mendefinisikan, politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku (ius constitutum) yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat (ius constituendum).

 Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara (Moh. Mahfud MD, 2009:1). Ius constitutum adalah suatu istilah bahasa Latin yang berarti hukum yang telah ditetapkan, yakni hukum yang berlaku, artinya berlaku di suatu tempat tertentu pada waktu tertentu pula (Sugeng Istanto dkk, 15).  Dalam kenyataannya hukum yang sedang berlaku (hukum positif), karena adanya perubahan kehidupan di dalam masyarakat, dan untuk memahami perubahan tersebut perlu ditelaah apakah pengertian perubahan, pengertian kehidupan dan pengertian masyarakat. Dari penelahaan inilah, penulis untuk membahas mengapa narapidana yang mendapatkan pelatihan kerja memperoleh premi serta bagaimana peraturan mengenai hak narapidana atas premi seharusnya dirumuskan di LP Kelas II.A Ambarawa. Adanya perubahan kehidupan inilah yang, secara tidak langsung merubah ius constitutum karena adanya kenyataan yang berbeda dengan unsur-unsur ius constitutum untuk kemudian menetapkan ius constituendum yang unsur-unsurnya memenuhi kenyataan kehidupan masyarakat yang berbeda tersebut

Politik Hukum (skripsi dan tesis)

Politik hukum yang dirumuskan oleh Moh. Mahfud M.D. cenderung menggariskan bahwa yang terjadi Indonesia adalah politik determinan atas hukum. Situasi dan kebijakan politik yang sedang berlangsung sangat mempengaruhi sikap yang harus diambil oleh umat Islam, dan tentunya hal itu sangat berpengaruh pada produk-produk hukum yang dihasilkan. Hubungan politik dengan hukum di dalam studi mengenai hubungan antara politik dengan hukum terdapat tiga asumsi yang mendasarinya.

1 Pertama, hukum determinan terhadap politik dalam arti bahwa hukum harus menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. Asumsi ini dipakai sebagi landasan das Sollen (keinginan, keharusan dan cita). Kedua, politik determinan terhadap hukum dalam arti bahwa dalam kenyataannya baik produk normative maupun implementasi-penegakannya hukum itu sangat dipengaruhi dan menjadi dependent variabel atas politik. Asumsi ini dipakai sebagai landasan das sein (kenyataan, realitas) dalam studi hukum empiris. Ketiga, politik dan hukum terjalin dalam hubungan interdependent atau saling tergantung yang dapat dipahami dari adugium, bahwa “politik tanpa hukum menimbulkan kesewenangwenangan atau anarkis, hukum tanpa politik akan menjadi lumpuh”. Mahfud M.D. mengatakan hukum dikonstruksikan secara akademis dengan menggunakan asumsi yang kedua, bahwa dalam realitasnya “politik determinan (menentukan) atas hukum”. Jadi hubungan antara keduanya itu hukum dipandang sebagai dependent variabel (variabel pengaruh), politik diletakkan sebagai independent variabel (variabel berpengaruh).

2 Produk hukum merupakan produk politik, mengantarkan pada penentuan hipotesis bahwa konfigurasi politik tertentuakan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Dalam buku ini membagi variabel bebas (konfigurasi politik) dan variabel terpengaruh (konfigurasi produk hukum) kedalam kedua ujung yang dikotomis.
3 Konfigurasi politik dibagi atas konfigurasi yang demokratis dan konfigurasi yang otoriter (non-demokrtis), sedangkan variabel konfigurasi produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom dan produk hukum yang berkarakter ortodoks/konservatif atau menindas. Konsep demokratis atau otoriter (nondemokratis) diidentifikasi berdasarkan tiga indikator, yaitu sistem kepartaian dan peranan badan perwakilan, peranan eksekutif dan kebebasan pers. Konfigurasi politik dibagi atas konfigurasi yang demokratis dan konfigurasi yang otoriter (non-demokrtis), sedangkan variabel konfigurasi produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom dan produk hukum yang berkarakter ortodoks/konservatif atau menindas. Konsep demokratis atau otoriter (non demokratis) diidentifikasi berdasarkan tiga indikator, yaitu sistem kepartaian dan peranan badan perwakilan, peranan eksekutif dan kebebasan pers. Sedangkan konsep hukum responsif otonom diidentifikasi berdasarkan pada proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum dan kewenangan menafsirkan hukum. Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan Negara. Dengan demikian pemerintah lebih merupakan “komite” yang harus melaksanakan kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis, badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam membuat kebijakkan,sedangkan pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa takut ancaman pemberedelan. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan posisi pemerintah yang sangat dominan dalaam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Negara, sehingga potensi dan aspirasimasyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Demikian pula badan perwakilan dan partai politik tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi (rubber stamps) atas kehendak pemerintah, sedangkan pers tidak mempunyai kebebasan dan senantiasa berada dibawah kontrol pemerintah dan berada dalam bayangbayang pencabutan izin pemberitaan.

4 Produk hukum responsif/otonom adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses pembuatan hukum responsif ini mengundang secara  terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat, dan lembaga peradilan, hukum diberifungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat. Produk hukum konservatif/ortodoks adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan dominan sehingga pembuatannya tidak melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Biasanya bersifat formalitas dan produk hukum diberi fungsi dengan sifat positivis instrumentalis atau menjadi alat bagi pelaksanaan idiologi dan program pemerintah

 Mahfud M.D. mengatakan, bahwa relasi hukum dan politik dapat dibagi menjadi tiga model hubungan. Pertama sebagai das sollen, hukum determinan atas politik kerena setiap agenda politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, sebagai das sein, politik determinan atas hukum karena dalam faktanya hukum merupakan produk politik sehingga hukum yang ada di depan kita tak lebih dari kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum berhubungan secara interdeterminan karena politik tanpa hukum akan zalim sedangkan hukum tanpa pengawalan akan lumpuh. Melihat kategorisasi yang ada, secara normatif konsep relasi ketiga adalah yang paling sesuai. Akan tetapi, kalau melihat dari iklim politik Indonesia. Saat ini negara kita sedang terjadi relasi das sein, di mana politisasi dominan terhadap produk hukum. Sehingga produk yang dihasilkan tak lebih dari kristalisasi tawar-menawar antarelite politik. Ilmu hukum juga merupakan ilmu bantu dalam ilmu politik. Hal ini dapat dipahami karena sejak dahulu terutama di Eropa barat ilmu hukum dan politik memang sudah demikian erat. Kedua-duanya memiliki persamaan daya  “mengatur dan memaksakan undang-undang” (law enforcement) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang begitu penting

Tinjauan tentang Non-Legally Binding (skripsi dan tesis)

Secara bebas, non-legally binding dapat diartikan sebagai putusan yang tidak mengikat secara hukum. Yang dalam hal ini merupakan lawan dari legally binding yang berarti putusan hukum yang mengikat. Sedikit sekali literatur yang memberikan definisi tentang non-legally binding. Bahkan dalam hal ini peneliti belum menemukan arti khusus maupun pendapat khusus para ahli terkait istilah non-legally binding. Namun di dalam beberapa buku, seiring topik yang hendak dibahas di buku tersebut memiliki hubungan dengan istilah non-legally binding, tersirat beberapa pendapat mengenai pengertian istilah tersebut. Pada tataran praktis, pengertian non-legally binding masih belum memberikan klarifikasi yang berarti. Secara umum pengertian non-legally binding ini selalu diartikan bahwa kaedah yang memilliki sifat ini tidak  memiliki kekuatan untuk memaksa dilakukannya tindak lanjut berupa eksekusi sebagaimana kaedah (putusan) yang bersifat legally binding. Di antara sekian terbatasnya literatur, Adnan Buyung Nasution di dalam bukunya Nasihat Untuk SBY mengidentikkan non-legally binding memiliki arah yang sama dengan morally binding. Pada dasarnya morally binding mencoba menempatkan manusia pada martabat mulia sehingga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu seorang pejabat publik tidak harus diancam dengan sanksi hukum, melainkan melalui kesadaran moral yang tumbuh dari lubuk hati.5

Tinjauan tentang Perbuatan Pemerintah (skripsi dan tesis)

Pemerintah atau administrasi negara merupakan subjek hukum, sebagai dragger van de rechten en plichten atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. sebagai subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata (feitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum (rechtshandelingen). Tindakan nyata adalah tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat – akibat hukum, sedangkan tindakan hukum menurut menurut R.H.J.M. Huisman tindakantindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum, atau “Een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten,” (Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban). Berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa unsur di dalamnya. Muchsan menyebutkan unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan adalah sebagai berikut:
 1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuursorganen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
 3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
 4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.
Dalam kaitannya dengan negara hukum yang mengedepankan asas legalitas tindakan hukum administrasi negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada prinsipnya tindakan hukum administrasi negara hanya dapat dilakukan dengan cara yang telah diatur dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan

Tinjauan tentang Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.
 Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:
1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
 2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturanaturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
 Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum .
 Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan . Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.
Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
 Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:
1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
 2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
 3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
 6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
 7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
 8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.
Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Tinjauan tentang Negara Kesejahteraan (Welfare State) (skripsi dan tesis)

 Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum. Artinya, negara dalam segala akivitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah Welfarestate atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari faham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang KapitalisLiberalis. Dalam perspektif hukum,
 Wilhelm Lunstedt berpendapat: Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the coorporation for other ends than more existence and propagation.41 Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai social welfare, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Lunsteds mengenai social welfare ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.
 Melihat pandangan mengenai social welfare tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang social welfare mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilainilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa. Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas The risk of unemployment, accident, ilness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.
Selanjutnya menurut C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.43 Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagaian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.
 Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut.
Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (walvaarstaat) bukan “Negara Penjaga Malam” (nachtwachterstaat). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.
Prinsip Welfare State dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (economic constitution) dan bahkan konstitusi sosial (social constitution) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada Negaranegara sosialis.
Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan flatform sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara Kesejahteraan” (welfare state) dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipatif” (participatory welfare state) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau welfare pluralism. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (sosial security), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. Sedangkan menurut Mubyarto, Kedua pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya UUD 1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial

Bentuk-Bentuk Maladministrasi (skripsi dan tesis)

 

Menurut klasifikasi Crossman sebagaimana dikutip Budhi Masthuri, bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai maladministrasi adalah: berprasangka, kelalaian, kurang peduli, keterlambatan, bukan kewenangan, tindakan tidak layak, jahat, kejam, dan semena-mena. Sedangkan Ombudsman sendiri membuat kategori tindakan maladministrasi sebagai:
a. Tindakan yang dirasakan janggal (inapproriate) karena dilakukan tidak sebagaimana mestinya;
b. Tindakan yang menyimpang (deviate);
 c. Tindakan yang melanggar ketentuan (irregular/illegilimate);
 d. Tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power);
e. Tindakan penundaan yang mengakibatkan keterlambatan yang tidak perlu (undue delay); dan
f. Tindakan yang tidak patut (inequity).
Bentuk maladministrasi yang lebih rinci dapat ditemukan dalam buku Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia terdiri dari 20 (dua puluh) kategori. Dalam hal ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kelompok berdasarkan kedekatan karakteristik, yakni:Kelompok pertama adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan ketepatan waktu dalam proses pemberian pelayanan umum, terdiri dari:
a. Penundaan Berlarut Dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik secara berkali-kali menunda atau mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang jelas dan masuk akal sehingga proses administrasi yang sedang dikerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan (secara patut) mengakibatkan pelayanan umum yang tidak ada kepastian.
b. Tidak Menangani Seorang pejabat publik sama sekali tidak melakukan tindakan yang semestinya wajib dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
c. Melalaikan Kewajiban Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik bertindak kurang hati-hati dan tidak mengindahkan apa yang semestinya menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Kelompok kedua adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan diskriminasi.
Kelompok ini terdiri dari:
a. Persekongkolan
 Beberapa pejabat publik yang bersekutu dan turut serta melakukan kejahatan, kecurangan, melawan hukum sehingga masyarakat merasa tidak memperoleh pelayanan secara baik. b. Kolusi dan Nepotisme
Dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik melakukan tindakan tertentu untuk mengutamakan keluarga/sanak famili, teman dan kolega sendiri tanpa kriteria objektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak akuntabel), baik dalam  pemberian pelayanan umum maupun untuk dapat duduk di jabatan atau posisi dalam lingkungan pemerintahan.
 c. Bertindak Tidak Adil
Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik melakukan tindakan memihak, melebihi atau mengurangi dari yang sewajarnya sehingga masyarakat memperoleh pelayanan umum tidak sebagaimana mestinya.
d. Nyata-nyata Berpihak
 Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik bertindak berat sebelah dan lebih mementingkan salah satu pihak tanpa memperhatikan ketentuan berlaku sehingga keputusan yang diambil merugikan pihak lainnya.
 Kelompok ketiga adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang lebih mencerminkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum dan per-aturan perundangan, terdiri dari :
a. Pemalsuan Dalam proses pemberian pelayanan umum seorang pejabat publik meniru sesuatu secara tidak sah atau melawan hukum untuk kepentingan menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok sehingga menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara baik.
b. Pelanggaran Undang-undang Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik secara sengaja melakukan tindakan menyalahi atau tidak mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara baik.
c. Perbuatan Melawan Hukum Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan kepatutan sehingga merugikan masyarakat yang semestinya memperoleh pelayanan umum.
Kelompok keempat adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan kewenangan/kompetensi atau ketentuan yang berdampak pada kualitas pelayanan umum pejabat publik kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri dari:
a. Di Luar Kompetensi
Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik memutuskan sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara baik.
 b. Tidak Kompeten
 Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik tidak mampu atau tidak cakap dalam memutuskan sesuatu sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi tidak memadai (tidak cukup baik).
c. Intervensi
Seorang pejabat publik melakukan campur tangan terhadap kegiatan yang bukan menjadi tugas dan kewenangannya sehingga mempengaruhi proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.
 d. Penyimpangan Prosedur
Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik tidak mematuhi tahapan kegiatan yang telah ditentukan dan secara patut sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan umum secara baik.
Kelompok kelima adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan sikap arogansi seorang pejabat publik dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri dari:.
 a. Bertindak Sewenang-wenang
 Seorang pejabat publik menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, menjadikan pelayanan umum tidak dapat diterima secara baik oleh masyarakat.
b. Penyalahgunaan Wewenang
Seorang pejabat publik menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasaan untuk bertindak) untuk keperluan yang tidak saepatutnya sehingga menjadikan pelayanan umum yang diberikan tidak sebagaimana mestinya.
c. Bertindak Tidak Layak/Tidak Patut
Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik melakukan sesuatu yang tidak wajar, tidak patut, dan tidak pantas sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.
Kelompok keenam adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan tindakan korupsi secara aktif, terdiri dari:
a. Permintaan Imbalan Uang/Korupsi
1) Dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik meminta imbalan uang dan sebagainya atas pekerjaan yang sudah semestinya dia lakukan (secara cuma-cuma) karena merupakan tanggung jawabnya.
2) Seorang pejabat publik menggelapkan uang negara, perusahaan (negara), dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain sehingga menyebabkan pelayanan umum tidak dapat diberikan secara baik kepada masyarakat yang memerlukan.
b. Penguasaan Tanpa Hak Seorang pejabat publik menguasai sesuatu (yang bukan milik atau kepunyaannya) secara melawan hak, padahal semestinya sesuatu tersebut menjadi bagian dari kewajiban pelayanan umum yang harus diberikan kepada masyarakat.
c. Penggelapan Barang Bukti Seorang pejabat publik terkait dengan proses penegakan hukum telah menggunakan barang, uang dan sebagainya secara tidak sah, yang menjadi bukti suatu perkara.

Pengertian Maladministrasi (skripsi dan tesis)

Sesuai Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 yang dimaksud dengan maladministrasi adalah: “Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara negara dan Pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.” Secara lebih umum maladministrasi diartikan sebagai penyimpangan, pelanggaran atau mengabaikan kewajiban hukum dan kepatutan masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (good governance).

Standar Pelayanan Publik (skripsi dan tesis)

 Menurut Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 25 Tahun 2009, standar pelayanan adalah: “tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.” 21 Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sekurang-kurangnya meliputi:
 a. Prosedur pelayanan;
b. Waktu penyelesaian;
 c. Biaya pelayanan;
d. Produk pelayanan;
e. Sarana dan prasarana; dan
f. Kompetensi petugas pelayanan.
Selanjutnya untuk melengkapi standar pelayanan tersebut di atas, ditambahkan materi muatan yang dikutip dari rancangan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, karenan dianggap cukup realistis untuk menjadi materi Standar Pelayanan Publik, sehingga susunannya menjadi sebagai berikut:
 a. Dasar Hukum;
b. Persyaratan;
 c. Prosedur pelayanan;
d. Waktu penyelesaian;
e. Produk pelayanan;
 f. Biaya pelayanan;
g. Sarana dan prasarana;
h. Kompetensi petugas pelayanan;
i. Pengawasan intern;
j. Pengawasan ekstern;
 k. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan
 l. Jaminan pelayanan

Asas-asas Pelayanan Publik (skripsi dan tesis)

Pelayanan publik dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa (masyarakat umum), oleh karena itu dalam penyelenggaranya membutuhkan asas-asas pelayanan sebagaimana disebutkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik diantaranya:
a. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Artinya tidak ada hal-hal yang mengandung kerancuan sehingga semua pihak yang menggunakan layanan publik terutama masyarakat awam sekalipun dapat mengakses dengan jelas atas ketersediaan informasi yang memadai.
b. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya dalam pembentukan peraturan maupun kebijakan terkait pelayanan publik tidak boleh terlepas dari berbagai norma yang ada dan disesuaikan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat, selain itu segala produk pelayanannya harus jelas dasar hukumnya.
 c. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas, yang berarti tidak mempersulit pihak-pihak tertentu dalam menggunakan layanan publik.
d. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini jelas berkaitan dengan tujuan daripada layanan itu, “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” sehingga dalam pelaksaanaannya masyarakat pengguna jasa layanan memperoleh haknya dengan baik.
e. Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. Hal ini penting mengingat kemampuan masyarakat yang berbeda, agar dalam pemberian pelayanan memenuhi asas pelayanan publik dan menghindari adanya perselisihan antar pihak.
 f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
 Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini jelas bahwa dasar hukum pelayanan publik menjamin hak kedua belah pihak, tidak berat sebelah.
 Sedangkan menurut Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
 c. Kesamaan hak;
 d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
 e. Keprofesionalan;
 f. Partisipatif;

 g. Persamaan perlakuan/tidak diskiriminatif;
 h. Keterbukaan;
 i. Akuntabilitas;
 j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok tertentu;
k. Ketepatan waktu; dan
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Sepuluh prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut: a. Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan b. Kejelasan Meliputi kejelasan dalam persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, serta kejelasan dalam hal rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. c. Kepastian waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. d. Akurasi Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. e. Keamanan Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

f. Tanggungjawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja
Peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, tele-komunikasi, dan informatika (telematika);
h. Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi.
i. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
 j. Kenyamanan
 Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lainnya

Tinjauan Umum mengenai Pelayanan Publik (skripsi dan tesis)

Pelayanan publik di Indonesia mempunyai peran penting bahkan vital pada kehidupan ekonomi dan politik. Baik buruknya kualitas pelayanan publik ditentukan atas kinerja para penyelenggara publik. Terlebih belakangan ini banyak kasus korupsi yang menyeruak terkait pelayanan publik. Menurut Prasojo sebagaimana dikutip oleh Bambang Sancoko, hal ini sudah menjadi praktek sehari-hari di Indonesia dan bahkan sudah terlembaga yang 17 melibatkan semua pihak terkait yang saling menjaga rahasia dan saling melindungi.30 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Nomor 25 Tahun 2009), yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Fungsi dan Tugas Ombudsman Republik Indonesia (skripsi dan tesis)

 Dalam BAB IV UU Nomor 37 Tahun 2008 bagian kesatu mengenai fungsi dan tugas Pasal 6 disebutkan bahwa: 16 “Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselengarakan oleh Penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.” Pasal 7 undang-undang ini juga menyebutkan tugas Ombudsman sebagai berikut:
a. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman;
d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
f. Membangun jaringan kerja;
 g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang
. Berdasarkan uraian dari Pasal 7 diatas kita dapat melihat bahwa selain berfungsi sebagai lembaga pengawas institusi pemerintahan, Ombudsman juga berfungsi sebagai sebuah institusi yang bertugas untuk memberikan pelayanan publik.

Karakteristik Ombudsman Republik Indonesia (skripsi dan tesis)

Menurut Dean M. Gottehrer sebagaimana dikutip Galang Asmara, minimal ada 4 (empat) karakteristik lembaga Ombudsman yang paling penting yang telah menjadi asas utama dalam penyelenggaraan Ombudsman di berbagai negara, yakni:

 a. Asas Independen (kebebasan atau kemandirian)
 Ombudsman memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, memiliki dasar hukum berupa undang-undang, anggotanya tidak dapar dituntut di muka pengadilan atas segala tindakan atau rekomendasi yang dibuat  sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya, serta memperoleh dana yang bersumber dari APBN.

 b. Asas Imparsiality (tidak memihak)
 Lembaga ini tidak boleh memihak salah satu pihak, baik pelapor maupun terlapor. Selain itu, para pejabat Ombudsman tidak boleh menerima pembayaran dari pelapor atau sumbangan dari terlapor atau dari pihak manapun. Pejabat Ombudsman tidak boleh merangkap jabatan apapun, baik di pemerintahan, peradilan, maupun sebagai anggota partai politik atau anggota badan perwakilan rakyat.
 c. Asas Credible (dapat dipercaya)
Lembaga Ombudsman harus merupakan sebuah lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Artinya, para pejabatnya harus orang-orang yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, juga mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan konflik masyarakat. Selain itu, Ombudsman juga harus dapat menjaga kerahasiaan atas informasi atau dokumen yang sudah dipercayakan kepadanya. Ombudsman hanya boleh membocorkan rahasia apabila undangundang memang memperbolehkannya dalam suatu kondisi tertentu, misalnya sebagai alat bukti di sidang pengadilan.
d. Asas Kerahasiaan
Bahwa Ombudsman tidak dapat membocorkan suatu rahasia atau sesuatu yang patut dirahasiakan. Kerahasiaan ini penting selain untuk menjaga objektivitas hasil pekerjaannya, juga untuk melindungi pelapor dari bahaya akan diri dan keluarganya.

Tujuan Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia (skripsi dan tesis)

Tujuan pembentukan Ombudsman itu sendiri dipaparkan dalam Pasal 4 UU Nomor 37 Tahun 2008 sebagai berikut:
a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera;
 b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
c. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; d. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi serta nepotisme; dan e. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat,

Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia (skripsi dan tesis)

Secara umum visi Ombudsman yang tersirat dari UU Nomor 37 Tahun 2008 ialah: “Mendorong dan mengawasi agar penyelenggaraan semua tugas negara dan pemerintahan dilakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan asas-asas dan norma-norma umum pemerintahan yang baik, demi kehidupan (anggota) masyarakat yang semakin sejahtera di satu pihak dan demi kelancaran dan keteraturan/efisiensi kehidupan bernegara, di lain fihak”.

Misi pada intinya adalah tugas yang merupakan kewajiban untuk dilakukan demi tercapainya tujuan. Karena itu maka kini misi dan tugas Ombudsman ialah:

a. Meningkatkan pengawasan atas lembaga pemerintahan termasuk peradilan;
 b. Meningkatkan perlindungan perorangan untuk memperoleh pelayanan publik, keadilan, kesejahteraan dan perlindungan serta bantuan dalam mempertahankan hak-haknya terhadap kejanggalan, keterlambatan berlarut, serta diskresi yang tidak layak, yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara yang  seharusnya memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat; dan
 c. Menciptakan suasana kondusif bagi birokrasi yang proses pelayanannya harus bersifat sederhana dan bersih, memberi pelayanan publik yang baik, dsb

Pengertian Ombudsman Republik Indonesia (skripsi dan tesis)

Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2008, dijelaskan bahwa Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman) adalah:

 “lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselengggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.” Selanjutnya dalam Pasal 2 undang-undang ini disebutkan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Tinjauan tentang Ombudsman (skripsi dan tesis)

Institusi pengawasan bernama Ombudsman pertama kali lahir di Swedia. Meskipun demikian, pada dasarnya Swedia bukanlah negara pertama yang membangun sistem pengawasan sebagiamana yang dijalankan oleh Ombudsman. Hanya saja istilah Ombudsman berasal dari bahasa Swedia “umbudsmann” yang artinya perwakilan, kemudian dipakai sebagai nama instansi perwakilan rakyat yang bertugas sebagai perantara rakyat dengan penguasa yang kemudian istilah tersebut dipakai oleh negara-negara lain pengikut konsep tersebut. The word “Ombudsman” (“ahm”“bedz”“man”) in general means a public official who is appointed to investigate the citizen’s complaints against the administration (Kata “Ombudsman” secara umum berarti lembaga negara yang berwenang untuk menangani keluhan masyarakat terhadap birokrasi administrasi).
 Kedudukan Ombudsman disejajarkan dengan penguasa (raja pada saat itu), sehingga rakyat yang tidak berani menyampaikan baik aspirasi maupun keluhannya secara langsung terkait kinerja raja beserta perangkat kerajaan dapat menyampaikan ke pihak yang bernama Ombudsman ini dengan bebas dan leluasa.Sebelum era kerajaan Swedia, konsep semacam ini sudah dikenal pada zaman Khalifah Umar bin Khattab (634-644 SM). Beliau merupakan salah satu contoh pemimpin yang baik dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai khalifah, karena tidak segan-segan untuk terjun langsung ke pemukiman penduduk dengan melakukan penyamaran guna mendengar keluhan rakyatnya secara langsung. Selain itu, konsep yang sama telah banyak ditemui pada masa kekaisaran Cina, terbukti pada tahun 221 SM Dinasti Tsin mendirikan lembaga pengawas bernama Control Yuan atau Consorate yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pejabat-pejabat kekaisaran dan bertindak sebagai perantara bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, laporan atau keluhan kepada Kaisar.
Di Indonesia, Ombudsman juga menganut konsep yang sama, yakni sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai perantara dan penampung aspirasi serta keluhan masyarakat sekaligus untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh badan-badan atau instansi tertentu yang mana anggaran dasarnya bersumber dari negara. Gagasan didirikannya lembaga ini tak lepas dari peran K.H. Abdurrahman Wahid manakala diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia yang menghantarkan Indonesia menjadi negara demokrasi. Pada saat itulah beliau memutuskan membentuk Ombudsman sebagai negara yang diberi wewenang mengawasi kinerja pemerintahan (termasuk dirinya sendiri) dan pelayanan umum lembaga peradilan.  Akhirnya pada tanggal 10 Maret 2000 dikeluarkanlah Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional yang dalam perkembangannya disempurnakan sebagai lembaga negara menurut UU Nomor 37 Tahun 2008

Tinjauan tentang Kewenangan (skripsi dan tesis)

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Wewenang memiliki arti yaitu kemampuan melakukan tindakan hukum tertentu.
Dalam buku Ridwan H.R., H.D. Stout menyatakan bahwa wewenang adalah pengertian yang ber-asal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh sub-jek hukum publik dalam hubungan hukum publik.Ridwan H.R. juga mengutip pendapat dari Bagir Manan, bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht).
 Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi/materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (onbevoegdheid) yang menyangkut cacat isi (onbe-voegdheid ratione materiae); cacat wilayah (onbevoegdheid ratione loci); dan cacat waktu (onbevoegdheid ratione temporis)