Teori Keagenan (skripsi tesis dan disertasi)

Teori Keagenan menurut Hakim, 2015 yang dikutip oleh Putra, 2019
merupakan model yang digunakan untuk menformulasikan antara
manajemen dengan pemilik. Ada banyak contoh hubungan principal dan
agen di kehidupan sehari-hari, seperti direktur dan karyawan, pasien dan
dokter, serta pemilik toko dan karyawannya. Dalam kasusnya, setiap
principal ingin agen bekerja keras untuknya. Namun karena perbedaan
kepentingan antara principal dan agen, demi melakukan pekerjaan untuk
principal maka agen membutuhkan motivasi yang cukup untuk melakukan
pekerjaannya dengan baik, yaitu berupa kompensasi atas kerja kerasnya.
Dalam suatu perusahaan, manajemen yang bertindak sebagai agen
dituntut untuk menentukan cara terbaik agar tujuan perusahaan dapat
tercapai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh manajemen adalah
dengan memberikan keuntungan sebanyak mungkin terhadap perusahaan
dengan berusaha melakukan perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), dan pengelolaan (controlling) pada sumber daya perusahaan.
Dalam melakukan upaya tersebut manajemen juga berusaha memenuhi
kepentingan pribadinya dengan merekayasa laba sehingga bisa
mendapatkan kompensasi yang tinggi.
Menurut Eisenhard, 1989 yang dikutip oleh Ningsih dkk, 2020 teori
keagenan dilandasi oleh 3 asumsi, yakni:
1. Asumsi tentang sifat manusia, yang menekankan bahwa manusia
memiliki sifat untuk mementingan diri sendiri (self interest), memiliki
keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai
risiko (risk aversion).
2. Asumsi tentang keorganisasian, yaitu adanya konflik antar anggota
organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya
Asymmetric Information (AI) antara principal dan agen.
3. Asumsi tentang informasi, yaitu bahwa informasi dipandang sebagai
barang komoditi yang bisa diperjual belikan

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (skripsi tesis dan disertasi)

Perencanaan dilakukan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus
dibayarkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan perbedaan kebijakan
antara akuntansi komersial dengan fiskal. Manajemen dapat menentukan
kebijakan apa yang harus diambil untuk membuat penghasilan kena pajak
seminimal mungkin sehingga beban pajak yang harus dibayarkan pun
juga sedikit. Hal ini dapat dilakukan selama tidak melanggar peraturan
perpajakan yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitri
dan Yuliza (2020) serta Lestari dkk (2018) menghasilkan kesimpulan
bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (skripsi tesis dan disertasi)

Aset pajak tangguhan terjadi akibat adanya koreksi positif yang
menyebabkan beban akuntansi komersial lebih sedikit daripada beban
pajak. Apabila penghasilan sebelum pajak lebih sedikit daripada
penghasilan kena pajak, maka beban pajak juga akan lebih sedikit
daripada pajak terutang. Sehingga akan menghasilkan aset pajak
tangguhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dkk (2020),
Putra (2019), serta Iskandar dkk (2019), menghasilkan kesimpulan bahwa
aset pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Pengaruh Beban Pajak Kini Terhadap Manajemen Laba (skripsi tesis dan disertasi)

Beban pajak kini adalah sejumlah pajak yang harus dibayarkan
perusahaan dan berasal dari perkalian antara tarif pajak efektif dengan
penghasilan kena pajak setelah dilakukan koreksi fiskal. Dengan
perbedaan pengakuan antara laporan keuangan secara komersial dan
laporan keuangan secara fiskal terkait beda tetap dan beda waktu,
membuat manajemen dapat melakukan manajemen laba dengan
mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang digunakan. Hal ini
dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, dkk. (2020)
dan Putra (2019) bahwa beban pajak kini memiliki pengaruh terhadap
manajemen laba.

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan, beban pajak
tangguhan merupakan selisih antara beban pajak kini dengan beban pajak
komersial. Beban pajak tangguhan ini timbul karena perbedaan antara
laba secara komersial dan laba secara fiskal. Menurut penelitian yang
dilakukan oleh Fitri dan Yuliza (2020), Ningsih dkk (2020), Putra (2019)
serta Malik dan Utami (2015) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan
memiliki pengaruh terhadap manajemen laba

Perencanaan Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Pohan, 2014 yang dikutip oleh Baradja dkk, 2017
menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi
usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa
dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh
oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan
(loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah
minimum. Sedangkan Suandy, 2011 yang dikutip oleh Putra, 2019
mendefinisikan perencanaan pajak sebagai proses mengorganisasi usaha
wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang
pajak, baik PPh maupun beban pajak lainnya berada dalam posisi
seminimal mungkin.
Adapun beberapa perilaku wajib pajak dalam meminimalisir beban
pajaknya berdasarkan penjelasan Suandy, 2011:12 yang dikutip oleh Putra,
2019, antara lain:
a. Tax Shifting
Tax shifting atau pergeseran pajak adalah upaya wajib pajak dalam
memindahkan beban pajaknya kepada subjek pajak ke pihak lainnya.
Sehingga subjek pajak yang seharusnya menanggung beban pajak
tersebut tidak menanggung beban pajaknya.
b. Tax Saving
Tax saving atau penghematan pajak adalah upaya wajib pajak dalam
mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan
pajak dengan tarif yang lebih rendah.
c. Tax Avoidance
Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak
dalam meminimalisir beban pajaknya dengan cara merekayasa namun
masih dapat diterima karena tidak melanggar peraturan pajak yang
berlaku

Aset Pajak Tangguhan (skripsi tesis dan disertasi)

Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat
dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan
temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian
(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 paragraf 7). Salah satu
contoh timbulnya aktiva pajak tangguhan pada saat pengakuan awal suatu
aktiva, adalah bantuan atau sumbangan yang tidak kena pajak. Untuk tujuan
akuntansi, bantuan atau sumbangan tersebut yang berupa suatu aktiva
berwujud boleh disusutkan tetapi untuk tujuan fiskal, aktiva tersebut tidak
boleh disusutkan. Oleh karena itu, nilai tercatat aktiva tersebut akan lebih
kecil dari Dasar Pengenaan Pajaknya sehingga timbul perbedaan temporer
yang boleh dikurangkan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46
paragraf 25).
Menurut Timuriana, 2015 yang dikutip oleh Putra (2019)
menjelaskan bahwa kewajiban pajak tangguhan maupun aset pajak
tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:
1. Apabila penghasilan sebelum pajak lebih besar daripada penghasilan
kena pajak, maka beban pajak akan lebih besar daripada pajak terutang.
Sehingga menghasilkan kewajiban pajak tangguhan, yang dapat
dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak
yang berlaku.
2. Apabila penghasilan sebelum pajak lebih sedikit daripada penghasilan
kena pajak, maka beban pajak juga akan lebih sedikit daripada pajak
terutang. Sehingga akan menghasilkan aset pajak tangguhan

Beban Pajak Tangguhan (skripsi tesis dan disertasi)

Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat
perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan
untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal atau laba yang digunakan dalam
perhitungan pajak (Harnanto, 2013 yang dikutip oleh Fitri dan Yuliza, 2020).
Beban pajak tangguhan diatur dalam PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak
penghasilan, yang menjelaskan bahwa beban pajak tangguhan merupakan
selisih antara beban pajak kini dengan beban pajak komersial.
Menurut Purba, 2009:14 yang dikutip oleh Fitriany, 2016,
perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan PPh terutang dapat
dikategorikan menjadi 2 kelompok, antara lain:
a. Perbedaan permanen atau tetap, yaitu perbedaan yang muncul dari
adanya penghasilan yang bukan termasuk objek pajak atau penghasilan
yang dikenakan PPh final dan adanya non-deductible expenses, seperti
penghasilan bunga deposito. Pada laporan keuangan komersial hal ini
dilaporkan sebagai penghasilan lain-lain, namun dalam laporan
keuangan fiskal tidak dimasukkan karena penghasilan bunga deposito
dikenakan PPh Final.
b. Perbedaan temporer atau waktu, yaitu perbedaan yang muncul karena
adanya pengakuan pembebanan dalam periode yang berbeda. Perbedaan
tersebut diakui dalam laporan keuangan komersial maupun dalam
laporan keuangan fiskal, namun dalam periode yang berbeda. Perbedaan
temporer tersebut merupakan perbedaan dalam dasar pengenaan pajak
dari suatu aktiva atau kewajiban, sehingga menyebabkan laba di masa
yang akan datang menjadi bertambah atau berkurang.

 Pembangunan Berkelanjutan (skripsi tesis dan disertasi)

(Sustainable Development) Pembangunan yang sekarang sedang marak adalah pembangunan yang hanya bersifat sementara. Perkembangan masyarakat yang serba instan dan asal jadi, budaya konsumtif telah mendarah daging pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Maka, dengan adanya konsep Sustainable Development akan berusaha memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan dan generasi yang akan datang.a.Pengertian Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (http://id.wikipedia.org/wiki/pemb. -berkelanjutan). Sedangkan Budimanta (2005) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.Menurut Salim (2003), pembangunan berkelanjutan harus diarahkan pada pemberantasan kemiskinan (sasaran ekonomi), perimbangan: ekuitisosial yang adil (sasaran sosial) dan kualitas
tinggi, kehidupan lingkungan hidup (sasaran lingkungan). Untuk ini secara sadar diusahakan investasi dalam modal : ekonomi (finansial, modal mesin, dll), modal sosial (investasi pendidikan, kesehatan dan keakraban sosial) dan modal lingkungan (investasi sumber daya alam diperbaharui dan daur-ulang serta substitusi sumber daya alam yang tak terbaharui). Marlina (2009), berpendapat pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan : pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka (Sudarmadji, 2008).Tujuan akhir setiap usaha pembangunan ialah memperlakukan manusia, laki-laki, perempuan, anak-anak sebagai tujuan, untuk memperbaiki kondisi manusia dan memperbesar
pilihan manusia. Salah satu yang menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan adalah dimensi manusia atau bisa juga disebut dengan ‘pembangunan manusia’. Ada empat komponen utama dalam paradigma pembangunan manusia, yaitu pemerataan atau kesetaraan (equity), berkelanjutan, produktivitas dan pemberdayaan (Firdaus, 1998). Awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah karena perhatian kepada lingkungan. Terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui sedang ekspoitasi terhadapnya dilakukan terus menerus. Pengertian dari tidak mengurangi dan mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang adalah pembangunan yang dilakukan dimasa sekarang itu jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap sumber daya alam dan juga memperhatikan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang juga jangan terlalu dimanjakan dengan tersedianya semua fasilitas. Tetapi mereka juga harus di beri kesempatan untuk berekspresi menuangkan ide kreatifnya untuk mengolah dan mengembangkan alam dan pembangunan.Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya: 1)Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergenaration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdayaalam yang
replaceabledan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable. 2)Safeguardingatau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.3)Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.4)Mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang.5)Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.6)Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.b.Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutanKonsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Fauzi (2004), konsep keberlanjutan paling tidak mengandung dua dimensi : pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang, kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.
Fauzi (2004), menyatakan aspek keberlajutan dari sisi yang berbeda. Keberlanjutan dari sisi statik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. Karena adanya multidimensi dan multiinterpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi Brundtland yang menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.”Fauzi (2004), mencoba mengelaborasikan lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan lima alternatif pengertian : suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (nondeclining consumption), keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang, keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (natural capital stock) tidak berkurang sepanjang waktu (non-declining), keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan
produksi jasa sumber daya alam, dan keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi.Menurut Fauzi (2004), bahwa konsep keberlajutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman. Pertama, keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. Kedua, keberlanjutan lingkungan yakni sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaraman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. Ketiga yaitu keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.c.Strategi Pembangunan BerkelanjutanDari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan.
Dalam hal ini ada empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan dan partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang (Askar Jaya, 2004) :1)Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan SosialPembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti ; meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan, namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya
2)Pembangunan yang Menghargai KeanekaragamanPemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.3)Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan IntegratifPembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleknya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.
4)Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka PanjangMasyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur discounting. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. d.Indikator Pembangunan BerkelanjutanSurna T. Djajadiningrat (2005: 123) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka panjang. Lebih lanjut secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pencapaian keberlanjutan atau kesinambungan berbagai aspek kehidupan yang mencakup dalam hal ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, dan keberlanjutan pertahanan dan keamanan. 1)Keberlanjutan EkologisKeberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal-hal sebagai berikut:
a)Memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan dibumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara dan seluruh kehidupan berkelanjutan.b)Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan yaitu ; daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya terpulihkan. Ketiga untuk melaksanakan kegiatan yang tidak mengalir; menggunakan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan, sedangkan sumber yang tidak terpulihkan mempunyai jumlah absulut dan berkurang bila dimanfaatkan.Oleh karena itu pada kondisi seperti ini konsep sustainable tidak boleh diterapkan. Pembangunan berkelanjutan dalam konteks sumberdaya yang tidak dapat dipulihkan berarti pemanfaatan secara efisien sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi masa mendatang dan diupayakan agar dapat dikembangkan substitusi dengan sumberdaya terpulihkan; membatasi dampak lingkungan pemanfaatannya sekecil mungkin, karena sumberdaya lingkungan adalah biosfer, secara menyeluruh sumberdaya ini tidak menciut akan tetapi bervariasi sesuai dengan kualitasnya.
2)Keberlanjutan EkonomiKeberlanjutan ekonomi yang terdiri atas keberlanjutan ekonomi makro dan keberlanjutan ekonomi sektoral merupakan salah satu aspek keberlanjutan ekonomi dalam perspektif pembangunan. Dalam keberlanjutan ekonomi makro tiga elemen yang diperlukan adalah efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan dan peningkatan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal ini akan dapat tercapai melalui kebijaksaaan ekonomi makro yang tepat guna dalam proses struktural yang menyertakan disiplin fiskal dan moneter. Sementara itu keberlanjutan ekonomi sektoral yang merupakan keberlanjutan ekonomi makro akan diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan sektoral yang spesifik. Kegiatan ekonomi sektoral ini dalam bentuknya yang spesifik akan mendasarkan pada perhatian terhadap sumber daya alam yang bernilai ekonomis sebagai kapital. Selain itu koreksi terhadap harga barang dan jasa, dan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan biosfer keseluruhan sumber daya.Pertumbuhan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar, ekonomi makro merupakan landasan bagi terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar. Kebijakan ekonomi makro diarahkan pada terwujudnya
lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha, dan terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat miskin.Dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar, kebijakan ekonomi makro perlu memperhitungkan empat tujuan yang saling berkaitan, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal tersebut diatas dapat dicapai melalui kebijaksanaan makro ekonomi mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset.3)Keberlanjutan Sosial BudayaDalam hal keberlanjutan sosial dan budaya, secara menyeluruh keberlanjutan sosial dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Hal-hal yang merupakan perhatian utama
adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu:a)Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.b)Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Halangan terhadap keberlajutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita.c)Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi.
d)Mendorong pertisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu : prioritas harus diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk manfaat bersama, investasi pada perkembangan sumberdaya misalnya meningkatkan status wanita, akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi harus berkelanjutan melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional dan desa, kota, perlu dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi sumber daya.4)Keberlanjutan PolitikKeberlanjutan politik diarahkan pada respek pada human right, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi dibidang ekonomi, sosial dan politik, demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggungjawab, kepastian ekologis berupa kesedian pangan, air, dan pemukiman. 5)Keberlanjutan Pertahanan KeamananKeberlanjutan keamanan seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalamdan luar yang langsung dan tidak langsung yang dapat
membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara dan bangsa perlu diperhatikan. Persoalan berikutnya adalah harmonisasi antar struktur dalam menghadapi atau melaksanakan idealisasi pembangunan yang berkelanjutan (Askar Jaya, 2004)

Beban Pajak Kini (skripsi tesis dan disertasi)

Beban pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh
wajib pajak yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak hasil rekonsiliasi
fiskal yang dikalikan tarif pajak (Ningsih dkk, 2020). Dengan perbedaan
perlakuan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal
menyebabkan manajemen dapat menentukan kebijakan yang harus
digunakan terkait bagaimana membuat beban pajak kini yang ditanggung
oleh perusahaan lebih sedikit.

Manajemen Laba (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Scott, 2012 yang dikutip oleh Fitri dan Yuliza, 2020,
manajemen laba merupakan upaya manajemen dalam merekayasa laba
dengan menggunakan kebijakan dan prosedur akuntansi tertentu dengan
sengaja yang akan dilaporkan kepada pihak eksternal demi memaksimalkan
utilitas maupun nilai perusahaan. Hal ini menyebabkan ketidakvalidan
laporan keuangan yang dihasilkan dengan kondisi yang benar-benar terjadi
perusahaan. Sesuai teori agensi, fenomena ini terjadi karena perbedaan
kepentingan antara perusahaan sebagai principal dan manajamen sebagai
agennya. Manajemen cenderung akan melakukan banyak upaya demi
memaksimalkan laba demi memenuhi kepentingan pribadinya.
Menurut Sulistyanto, 2008:63 yang dikutip oleh Putra, 2019,
terdapat beberapa motivasi yang melatar belakangi tindakan manajemen
laba ini, antara lain rencana bonus, kontrak utang jangka panjang, motivasi
politis, motivasi perpajakan, pergantian direksi, serta penawaran perdana.
Dengan beberapa motivasi tersebut tidak dipungkiri bahwa ada celah yang
dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan tindakan manajemen
laba.
Zulhamri, 2016 yang dikutip oleh Putra, 2019 menjelaskan bahwa
terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh manajemen dalam
melakukan manajemen laba, yakni:
a. Taking a Bath
Merupakan teknik yang dapat dipakai oleh manejemen apabila terjadi
tekanan saat reorganisasi, misalnya pergantian direksi. Hal ini dapat
dilakukan dengan cara membuat seluruh biaya pada periode yang akan
datang diakui pada periode berjalan, sehingga mengakibatkan tingginya
laba di periode mendatang meskipun juga berakibat pada tingginya
beban yang ditanggung pada periode berjalan.
b. Income Minimization
Merupakan teknik yang digunakan oleh manajemen dalam
meminimalkan laba perusahaan, dikarenakan oleh faktor politik untuk
meminimalkan pembayaran pajak kepada pemerintah. Hal ini dilakukan
saat perusahaan mengalami profitabilitas yang cukup tinggi. Kebijakan
yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam kondisi ini adalah dengan
melakukan penghapusan atas barang modal dan aktiva tidak berwujud,
riset, dan pembebanan pengeluaran iklan.
c. Income Maximization
Merupakan teknik yang digunakan oleh manajemen dalam
memaksimalkan laba perusahaan, dengan tujuan untuk mendapatkan
bonus yang tinggi atau juga untuk menghindari pelanggaran dari kontrak
utang jangka panjang perusahaan.
d. Income Smoothing
Merupakan teknik yang digunakan oleh manajemen dalam melaporkan
kestabilan pertumbuhan perusahan kepada stakeholder atau pihak
eksternal yang membutuhkan, daripada melaporkan peningkatan
maupun penurunan laba yang drastis. Hal ini disukai oleh para investor,
karena investor cenderung menyukai laba yang relatif stabil untuk
menentukan keputusan dalam melakukan investasi.
e. Timing Revenue dan Expenses Recognation
Merupakan teknik yang digunakan oleh manajemen dalam membuat
kebijakan tertentu terkait dengan penentuan waktu suatu transaksi
diakui, misalnya pengakuan premature atas pendapatan.

Teori Akuntansi Positif (skripsi tesis dan disertasi)

Teori akuntansi positif menjelaskan tentang proses yang
menggunakan pemahaman, pengetahuan akuntansi, dan bagaimana
menggunakan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi
suatu kondisi tertentu di masa yang akan datang. Watts dan Zimmerman,
1986 yang dikutip oleh Putra, 2019 mengemukakan 3 hipotesis teori
akuntansi positif, antara lain:
1. Hipotesis Rencana Bonus
Hipotesis ini terkait dengan manajer perusahaan dalam merencanakan
bonus, memilih prosedur akuntansi dengan perubahan keuntungan yang
dilaporkan di periode masa yang akan datang dilaporkan ke periode saat
ini. Hipotesis ini cukup beralasan mengingat manajer tentunya ingin
mendapatkan imbalan/bonus yang tinggi dari besarnya laba yang
diperoleh perusahaan.
2. Hipotesis Kontrak Hutang
Hipotesis ini terkait dengan semakin dekatnya perusahaan terhadap
pelanggaran prinsip akuntansi yang didasari kesepakatan hutang, maka
akan ada kecenderungan semakin besar kemungkinan manajemen
memilih untuk memanfaatkan prosedur akuntansi dalam melaporkan
perubahan laba dari periode masa yang akan datang ke periode saat ini.
3. Hipotesis Biaya Politik
Hipotesis ini terkait dengan semakin besar ongkos politik yang
ditanggung perusahaan, maka manajer akan cenderung tidak
menggunakan prosedur akuntansi dalam melaporkan perubahan laba
pada periode di masa yang akan datang ke periode saat ini.

Teori Keagenan (skripsi tesis dan disertasi)

Teori Keagenan menurut Hakim, 2015 yang dikutip oleh Putra, 2019
merupakan model yang digunakan untuk menformulasikan antara
manajemen dengan pemilik. Ada banyak contoh hubungan principal dan
agen di kehidupan sehari-hari, seperti direktur dan karyawan, pasien dan
dokter, serta pemilik toko dan karyawannya. Dalam kasusnya, setiap
principal ingin agen bekerja keras untuknya. Namun karena perbedaan
kepentingan antara principal dan agen, demi melakukan pekerjaan untuk
principal maka agen membutuhkan motivasi yang cukup untuk melakukan
pekerjaannya dengan baik, yaitu berupa kompensasi atas kerja kerasnya.
Dalam suatu perusahaan, manajemen yang bertindak sebagai agen
dituntut untuk menentukan cara terbaik agar tujuan perusahaan dapat
tercapai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh manajemen adalah
dengan memberikan keuntungan sebanyak mungkin terhadap perusahaan
dengan berusaha melakukan perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), dan pengelolaan (controlling) pada sumber daya perusahaan.
Dalam melakukan upaya tersebut manajemen juga berusaha memenuhi
kepentingan pribadinya dengan merekayasa laba sehingga bisa
mendapatkan kompensasi yang tinggi.
Menurut Eisenhard, 1989 yang dikutip oleh Ningsih dkk, 2020 teori
keagenan dilandasi oleh 3 asumsi, yakni:
1. Asumsi tentang sifat manusia, yang menekankan bahwa manusia
memiliki sifat untuk mementingan diri sendiri (self interest), memiliki
keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai
risiko (risk aversion).
2. Asumsi tentang keorganisasian, yaitu adanya konflik antar anggota
organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya
Asymmetric Information (AI) antara principal dan agen.
3. Asumsi tentang informasi, yaitu bahwa informasi dipandang sebagai
barang komoditi yang bisa diperjual belikan

Kawasan Karst (skripsi tesis dan disertasi)

Karst Kabupaten Gunungkidul merupakan bentuk lahan karst dewasa yang dicirikan oleh perbukitan dan lembah-lembah yang dalam serta dijumpai banyak rekahan berupa gua atau luweng. Kondisi ini menjadi keunikan yang tidak dijumpai di karst lainnya setidaknya di Asia Tenggara. Ford dan Williams (1989) mendefinisikan karst sebagai medan dengan kondisi hidrologi yang
khas sebagai akibat dari batuan yang mudah larut dan mempunyai porositas sekunder yang berkembang baik. Karst dicirikan oleh terdapatnya cekungan tertutup dan atau lembah kering dalam berbagai ukuran dan bentuk, langkanya atau tidak terdapatnya drainase atau sungai permukaan, dan terdapatnyagua dari sistem drainase bawah tanah. Beragam dasar klasifikasi karst dilakukan oleh para ahli, morfologi karst Gunungkidul yang meliputi kombinasi dari bentukan negatif berupa dolin, uvala, polje, dan bentukan positif berupa tower, labirin, dan polygonal. Dolinmerupakan cekungan tertutup berbentuk bulat atau lonjong dengan diameter beberapa meter hingga lebih kurang satu kilometer menurut Ford dan Williams dalam Kusumayudha (2005). Uvala (compound sinks) merupakan cekungan berbentuk lonjong atau memanjang yang merupakan gabungan dari dolin-dolin(Sweeting, 1972; White, 1988; dalam Kusumayudha, 2005). Uvalaterbentuk pada perkembangan karst yang lebih lanjut dengan bentuk yang tidak teratur dan berdiamater pada umumnya 500 – 1000 m serta kedalaman 100 – 200 m (Sweeting, 1972). Uvala di Kabupaten Gunungkidul membentuk pola berkelok nampak sebagai alur lembahbercabang (Kusumayudha, 2005).Polje merupakan depresi tertutup yang luas (Kusumayudha, 2005). Polje memuat kriteria sebagai berikut menurut Gams dalam
Haryono (2008) adalah lantai datar, dapat berupa batuan dasar atau sedimen lepas seperti aluvium; cekungan tertutup dengan lereng terjal paling tidak pada salah satu sisinya; dan mempunyai drainase karst. Lebar dari lembah datar paling sedikit 400 m, tetapi hal ini masih belum pasti. Cvijic dalam Haryono (2008) mengambil satu km sebagai batas terendah. Kenyataannya, polje mempunyai ukuran yang beragam. Karst tower mengandung dua pengertian, yaitu bahwa tower karst haruslah mempunyai dinding yang vertikal dan terjal (White, 1988; Trudgill, 1985). Karst tower adalah tidak harus berdinding terjal dan tinggi, tetapi munculnya keberadaan bukit-bukit sisa di tengah-tengah lembah-lembah dengan luasan lembah yang lebih luas daripada luasan wilayah bukit karst (Ford dan Williams, 1989). Karst labirin merupakan karst yang dicirikan oleh koridor atau ngarai memanjang yang terkontrol oleh kekar atau sesar. Morfologi karst tersusun oleh blok-blok batu gamping yang dipisahkan satu sama lain oleh ngarai atau koridor karst. Karst tipe ini terbentuk karena pelarutan jauh lebih intensif di jalur sesar dan patahan. Karst Poligonal (kagel/sinusoidal) dicirikan oleh dolinatau cekungan-cekungan yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Apabila di sela antar bukit kerucut membentuk cekungan tertutup dengan bentuk seperti bintang, maka dikenal sebagai kockpit

Aset Pajak Tangguhan (skripsi tesis dan disertasi)

 Berdasarkan dari riset Mettawidya (2015) aset pajak tangguhan ialah aset yang terjadi sebab perbedaan waktu yang mengakibatkan koreksi positif yang berdampak beban pajak komersial lebih kecil daripada beban pajak fiskal atau menurut keterangan dari Undang-Undang pajak. Aset pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan beban untuk kepentingan akuntansi dibandingkan dengan kepentingan perpajakan. Besarnya aset pajak tangguhan dicatat bilamana dimungkinkan adanya realisasi guna pajak dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu diperlukan judgment guna menaksir seberapa mungkin aset pajak tangguhan direalisasikan. Berdasarkan keterangan dari PSAK 46 tahun 2010, aset pajak tanguhan ialah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai dampak dari perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan adanya sisa saldo kompensasi kerugian.
Menurut PSAK 46 tahun 2010, saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan, jika memungkinkan besar laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Penentuan aset pajak tangguhan yaitu diakui apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang, maka dalam standar akuntansi keuangan harus diakui sebagai suatau aset dan dengan kata lain apabila 14 kemungkinan pembayaran pajak dimasa yang akan datang besar akan dicatat sebagai aset pajak tangguhan. Pengukuran aset pajak tangguhan, dalam aset pajak tangguhan diakui sebesar jumlah pajak yang terhutang atau restitusi pajak, yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku dimasa yang akan datang pada saat aset dipulihkan. Pengakuan aset pajak tangguhan yaitu apabila pembayaran pajak di masa yang akan datang lebih kecil dari pada yang diharapkan jika tidak terdapat konsekuensi pajak. Aset pajak tangguhan mucul dikarenakan penghasilan diakui dalam perhitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dari periode pengakuan penghasilan dalam perhitungan kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui pada laporan laba rugi perusahaan (Herdawati, 2015).

Pengelolaan Kawasan (Penataan Ruang) (skripsi tesis dan disertasi)

Definisi dan pengertian pengelolaan menggunakan beberapa pemahaman, yaitu: proses mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan yang secara potensial terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut. Dapat juga diartikan sebagai suatu proses penyusunan dan pengambilan keputusan secara rasional tentang pemanfaatan segenap sumberdaya alam yang terkandung didalamnya secara berkelanjutan (http://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan).Pengelolaan kawasan dapat diartikan sebagai proses peran serta sumberdaya manusia secara berkesinambungan dan sistematis dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam untuk membawa kawasan pada kondisi yang lebih baik pada masa yang akan datang dan memecahkan masalah kawasan pada saat ini. Dimensi pengelolaan kawasan yaitu partisipasi masyarakat, kelembagaan, infrastruktur, keterlibatan swasta, transportasi, sumber daya manusia, peraturan dan kebijakan, pengelolaan lahan, peluang pekerjaan, kemitraan masyarakat, pemerintah dan swasta, finansial/keuangan dan manajemen promosi (Bobi, 2002: 3). Pengelolaan terdiri atas dua elemen yang saling terkait, yaitu organisasi tugas-tugas untuk mencapai tujuan dan mengerahkan orang untuk melaksanakan tugas tersebut. Berdasarkan pada dua elemen tersebut, ada berbagai tugas pengelolaan menurut Simatupang (1989: 167) sebagai berikut:
a.Mengidentifikasi proses pelatihan dan rekrutmen, dukungan lingkungan terhadap proyek, dan kesenjangan informasi; b.Merundingkan tugas-tugas dan hubungan-hubungan para staf, hubungan antara pendukung di luar organisasi dengan staf, dan prosedur penyelesaian konflik; c.Mengorganisasi pelaksanaan proyek, proses-proses komunikasi, dan proses-proses untuk menanggulangi kemacetan; d.Melakukan penyeliaan prosedur pemantauan, jadwal dan anggaran; e.Belajar dari evaluasi dan umpan balik. Berdasarkan beberapa teori pengelolaan tersebut, tahapan pengelolaan dimulai dari mengidentifikasi lokasi, hingga tahapan monitoring dan evaluasi.Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007, penataan ruang berarti suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang : a.AmanSituasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.b.NyamanKeadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sos ial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai. c.ProduktifProses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.
d.BerkelanjutanKondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan (UU No 26 Tahun 2007, Pasal 3).Undang-Undang tentang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang serta mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan wewenangmenyelenggarakan penataan ruang, pemerintah daerah kabupaten/kotamenyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, dan melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Selanjutnya dalam pembinaan penataan ruang oleh pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dilaksanakan melalui:a.Mengkoordinasi penyelenggaraan penataan ruang. b.Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang. c.Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang. d.Pendidikan dan pelatihan. e.Penelitian dan pengembangan. f.Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang.
g.Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. h.Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 13 Ayat 1-2). Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatukebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.
Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan
prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Perencanaan Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Perencanaan pajak ialah suatu proses merekayasa usaha transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal, namun masih dalam bingkai ketentuan perpajakan (Hendrata, Rajagukguk, dan Pakpahan, 2019). Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan adalah usaha yang dilakukan manajer perusahaan yang berhubungan dengan perpajakan perusahaan dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan. Tiga cara yang bisa dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, yaitu penghindaran pajak, penyelundupan pajak, dan penghematan pajak. Motivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak adalah tingkat kerumitan peraturan, besarnya pajak yang harus dibayar, besarnya denda. Manfaat yang diperoleh wajib pajak atas perencanaan pajak yang baik dan benar adalah   menghemat kas keluar, karena dalam perencanaan pajak beban pajak merupakan unsur yang dapat diminimalkan. Kemudian dapat mengatur aliran kas masuk dan keluar, karena dengan perencanaan pajak perusahaan bisa memperkirakan keperluan kas guna pembayaran pajak sehingga perusahaan dapat menyusun anggarann kas dalam laporan keuangan secara akurat.

Pengelolaan (Manajemen (skripsi tesis dan disertasi)

)Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu.Griffin (1990: 6) mendefinisan manajemen sebagai berikut: “Management is the process of planning and decision making, organizing, leading and controlling and organization human, financial, physical and information recources to archieve organizational goals in an efficient and effective manner.” Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi
manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Nanang Fattah (2004: 1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.Menurut Manullang (2005: 4), manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan ketiga, manajemen sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama, yakni manajemen sebagai suatu proses, berbeda-beda definisi yang diberikan oleh para ahli.a.Dalam Encylopedia of the Social Sciense dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. b.Haiman mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.c.Akhirnya, George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.
Ada tiga pokok penting dalam definisi-definisi tersebut yaitu pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai; kedua, tujuan dicapai dengan mempergunakan kegiatan orang-orang lain; dan ketiga, kegiatan-kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi. Menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Jadi dengan lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. Dalam arti tunggal, disebut manajer. Manajer adalah pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan orang lain.Menurut pengertian yang ketiga, manajemen itu adalah seni atau suatu ilmu. Mengenai ini pun sesungguhnya belum ada keseragaman pendapat, segolongan mengatakan bahwa manajemen itu adalah seni, golongan lain mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu mengandung kebenaran. Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena (gejala-gejala), kejadian-kejadian, keadaaan-keadaan, jadi memberikan penjelasan-penjelasan.Unsur keilmuan merupakan kumpulan pengetahuan yang tertentu, seperti dinyatakan oleh peraturan-peraturan atau statemen-
statemen, dan dipertahankan oleh berbagai tingkat ujian-ujian dan penyelidikan-penyelidikan. Unsur seni ialah pemakaian pengetahuan tersebut pada satu situasi tertentu. Dengan pengalaman pemakaian yang demikian menjadi pembawaan, kira-kira suatu panca indera keenam, keahlian yang bersifat intuisi. Dalam kehidupan nyata sehari-hari, manajemen benar-benar melakukan kedua fungsi tersebut, yaitu selain fungsi ilmu juga sebagai seni. Memperlihatkan pengertian manajemen yang pertama serta kenyataan bahwa manajemen itu adalah ilmu sekaligus seni, maka manajemen itu dapat diberi definisi sebagai “Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan” (Oey Liang Lee, dalam Manullang 2005: 5). Bedasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses
monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperolah dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Berpedoman pada pendapat Terry dalam The Liang Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).a.Perencanaan (Planning)Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. Menurut Sutarno NS (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Cropper (1998: 1) berpendapat: “Planning is the basis from which all other function are spawned. Without a congruent plan, organizations usually lack a central focus”. Bahwa perencanaan adalah dasar yang akan dikembangkan menjadi seluruh fungsi berikutnya. Tanpa rencana yang tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan.
Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukanya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Adapun aspek perencanaan menurut Suharsimi Arikunto (1993: 38) meliputi:1)Apa yang dilakukan ?2)Siapa yang melakukan ?3)Di mana akan melakukan ?4)Apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan ?5)Bagaimana melakukannya ?6)Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maksimal ? Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaanya. Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan (manager) yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen.Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi.
b.Pengorganisasian (Organizing)Rue dan Byars (2006:6) berpendapat: “Organizing is grouping activities, assigning activities an providing the authority necessary to carry out the activities”. Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai siatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tecapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.c.Pengarahan (Actuating)Pengarahan (Actuating) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan
pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik.Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.d.Pengawasan (Controlling)Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 2004:128). Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen dilaksanakan untuk mengetahui:
1)Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.2)Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan.3)Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang penyimpangan, dan pemborosan.4)Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi. Tujuan pengawasan adalah menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi, mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dan mendapatkan efisiensi dan efektifitas.Dengan demikian, perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaanya sangat diperlukandalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yangselalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

Teori Agensi (Agency Teory) (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Jensen dan Mackling (1976) dalam Pratiwi dan Susanti (2017) teori agensi merupakan teori yang mendasari hubungan antara principal dan agent. Teori ini mengatakan dalam praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara para pemilik (principle) dengan pihak manajemen (agent). Konsep manajemen laba dapat dilakukan menggunakan pendekatan teori keagenan. Menurut Anis dan Ghozali (2003) terdapat tiga macam hubungan keagenan yang dikemukakan oleh Watt dan Zimmerman (1986) yaitu : 1. Hubungan antara Manajemen manager (agent) dengan pemilik atau pemegang saham (priciple). Manager (agent) termotivasi untuk meningkatkan laba perusahaan dengan harapan mendapatkan kompensasi berupa bonus, sedangkan (principle) termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan diri sendiri melalu pembagian deviden atau kenaikan harga saham. 2. Manjemen manager (agent) dengan kreditur (principle). Manager (agent) termotivasi untuk mempertahankan rasio hutang terhadap modal dalam laporan keuangan agar dapat menarik kreditur (principle) sedangkan kreditur (principle) mempertimbangkan pemberian hutang terhadap manager (agent) dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan. 3. Manager (agent) dengan pemerintah (principle). Manager (agent) berkenginganan untuk meminimalkan beban pajak terutang yang harus dibayar perusahaan sedangkan pemerintan (principle) berkeinginan untuk menarik beban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 Hubungan teori agensi dengan penelitian ini yaitu menghubungkan antara perusahaan atau manager (agent) dan pemerintah (principle). Perusahaan atau manager (agent) mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah pajak yang ditentukan dengan sejumlah laba yang diperhitungkan. Sebaliknya pemerintah (principle) mempunyai hak untuk menerima pembayaran pajak perusahaan tersebut. Sedangkan perusahaan atau manager (agent) menerima hak berupa rasa aman dan pelayanan publik meminimalisir utang pajak yang harus dibayar pada pemerintah (principle) (Pratiwi dan Susanti, 2017). Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi beban pajak yang akan dibayar perusahaan, maka cara yang dapat dilaksanakan manager (agent) guna meminimalkan beban pajak yang akan dibayar perusahaan pada pemerintah (principle) dengan mempengaruhi angka-angka akuntansi yang berupa rekayasa laba atau manajemen laba dalam laporan keuangan

Beban Pajak Tangguhan dalam Memprediksi Manajemen Laba (skripsi tesis dan disertasi)

Perbedaan yang timbul dari laba fiskal dan laba akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan bisa digunakan sebagai salah satu alat untuk memprediksi manajemen laba. Semakin besar perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan (laba komersial) dengan laba fiskal menunjukkan “bendera merah’ bagi pengguna laporan keuangan (Jayanto dan Kiswanto, 2009). 27 Akuntansi Pajak Tangguhan yang diatur dalam PSAK Nomor 46, pajak tangguhan merupkan hal yang sangat rumit untuk dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan dapat membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan atau bahkan bisa berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat beban pajak tangguhan. Pengaruh pemberian insentif yang diberikan perusahaan atas kinerja manajer secara tidak langsung telah memungkinkan manajer untuk mengelola laba perusahaan agar terlihat tinggi, sehingga kinerja manajer dianggap baik.

Manajemen Laba (skripsi tesis dan disertasi)

Manajemen laba atau earning management menurut Scott (2003:369) mendefinisikan earning management sebagai ”the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective” yang kurang lebih memiliki arti : pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Pola manajemen laba menurut Scott (2000) dilakukan dengan cara: 1. Taking a Bath Adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan peda periode berjalan menjadi sangat ektrim rendah (bahkan rugi) atau sangat ektrim tinggi dibandingkan dengan laba dalam periode sebelumnya atau sesudahnya. 2. Minimasi laba (income minimization) Adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada periode keuangan berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. 3. Maksimisasi laba (income maximization) Adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi daripada sesungguhnya. 4. Perataan laba (income smoothing) Adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode-periode tertentu menunjukkan fluktuasi   yang normal dalam rangka mencapai kecenderungan atau tingkat yang diinginkan. Teknik untuk merekayasa laba dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok (Setiawati dan Na’im, 2000). Pertama yaitu memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, antara lain: estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi. Kedua yaitu mengubah metode akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: mengubah metode depresiasi aktiva tetap yaitu dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. Ketiga yaitu menggeser periode biaya atau pendapatan, misalnya: mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai.

Sustainability Report (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Kuan dan Young (2016), manfaat yang didapatkan perusahaan yang mengungkapkan sustainability report, antara lain:a.Value creationLaporan keuangan tradisional hanya menyajikan potret historis dari kinerja perusahaan, sedangkan laporan keberlanjutan berorientasi masa depan. Laporan keberlanjutan juga akan menunjukkan komitmen perusahaan dalam hal transparansi dan akuntabilitas kepada para stakeholders. Dengan adanya laporan inikepercayaan akan terbangun dan dapat menutup expectation gap.b.Cost savingsDi dalam proses untuk mempersiapkansustainabilityreport, perusahaan harus melakukan reviewpada sistem internal mereka. Hal ini akan membuat perusahaan dapat mengidentifikasi hal-hal yang tidak efisien, memperlancar bisnis, dan membuat peningkatan dalam hal pengambilan keputusan dan proses operasional.c.Brand equityBerdasarkan survei yang dilakukan Boston College Center for Corporate Citizenship and EY, melaporkan bahwa lebih dari 50%
perusahaan yang menerbitkan sustainability reportmengalami peningkatan reputasi. d.Employee retentionUpaya untuk mempertahankan karyawan dalam waktu yang lama akan terbantu dengan adanya fokus perusahaan pada pengembangan karir dan menanamkan budaya kerja yang positif.e.Supply chain sustainabilityRisiko dalam praktik rantai suplai perusahaan akan dapat dikurangi dengan memilih pemasok yang mematuhi kerangka kerja laporan berkelanjutan.Seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan global dan juga dukungan terhadap perwujudan pembangunan berkelanjutan, tren untuk melakukan pengungkapan sustainability report pun meningkat. Hal ini juga diimbangi dengan meningktnya jumlah guidelinesyang disediakan oleh berbagai organisasi pemerintah dan asosiasi lainnya (Basalamah dan Jermias, 2005). Global Reporting Initiative (GRI) merupakan salah satunya. GRI merupakan organisasi independen internasional yang berbasis networkdan merupakan pelopor dari pengembangan kerangka sustainability reportingsejak akhir tahun 1990-an. Berdasarkan data yang diperoleh dari database GRI, organisasi ini menyediakan standar yang telah banyak digunakan dalam sustainability reportyang diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan dunia.Visi dari GRI adalah untuk menciptakan kondisi masa depan dimana keberlanjutan harus terintegrasi dalam setiap pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan misi dari GRI adalah untuk membantu para pengambil keputusan dimanapun berada, melalui standar-standar yang dikeluarkan oleh GRI. Standar-standar GRI merupakan standar global pertama yang berlaku untuk sustainability reporting. Standar-standar GRI menyediakan struktur yang saling terkait dan mewakili praktik terbaik yang bersifat global dalam hal pelaporan berbagai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. GRI-G4 merupakan pedoman tebaru yang dikeluarkan oleh GRI. Pedoman ini dirancang agar dapat diterapkan dalam setiap perusahaan di dunia baik besar ataupun kecil. Pedoman ini juga telah dibuat agar lebih mudah digunakan baik untuk perusahaan yang telah berpengalaman maupun yang baru mengenal pelaporan ini. Pengungkapan standar dalam sustainability report berdasarkan pedoman GRI-G4 terdiri dari:Kategori ekonomi: menyangkut semua dampak yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan pada kondisi ekonomi dari stakeholders, dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, maupun global (G4-EC 1-9).Kategori lingkungan: menyangkut semua dampak yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan terhadap makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk lingkungan tempat tinggal mereka seperti ekosistem, tanah, air, dan udara (G4-EN 1-34).Kategori sosial:menyangkut semua dampak yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan praktik
ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab atas produk (G4-LA 1-16; G4-HR 1-12; G4-SO 1-11; G4-PR 1-9).National Center for Sustainability Reporting (NCSR) merupakan organisasi independen yang bertujuan untuk membantu, mengembangkan, mengukur dan melaporkan implementasi dari Corporate Sustainability Report di Indonesia. NCSR merupakan Training Partner dari GRI, jadi dapat disimpulkan bahwa pedoman yang digunakan dalam NCSR mengacu pada standar GRI. Adapun di Singapura, The Global Compact Network Singapore (GCNS) merupakan salah satu lembaga nasional yang mempromosikan Corporate Social Responsibility dan Corporate Sustainability. GCNS menyediakan informasi relevan terkait sustainability reporting untuk membantu perusahaan-perusahaan di Singapura dalam menghasilkan sustainability report sesuai pedoman dan aturan yang dikeluarkan Singapore Stock Exchange

Beban Pajak Tangguhan (skripsi tesis dan disertasi)

 

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara pendapatan dan biaya-biaya terkait (matching cost againts revenue), sedangkan dari segi fiskal adalah tujuan utamanya adalah penerimaan negara (Suandy, 2011:87). PSAK 2007 tentang laporan keuangan disusun berdasarkan akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang 15 bersangkutan. Siti dan Zulaikah dalam Rikaz Zamrudah (2009) konsep akrual yang dibedakan menjadi dua yaitu: 1. Discretionary Accrual adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. 2. Non Discretionary Accrual adalah pengakuan akrual laba yang wajar yang tunduk pada suatu standart atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengertian Laba Akuntansi dalam buku Sofyan Harahap (2007), didefinisikan sebagai perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. Ahmed dan Belkaoui (2004) mendefinisikan laba akuntansi sebagai perbedaan antara realisasi laba yang tumbuh dari transaksi-transaksi selama periode berlangsung dan biaya-biaya historis yang berhubungan. Laba akuntansi yang dilaporkan pada laba rugi merupakan merupakan laba akuntansi Laba akuntansi diukur berdasarkan konsep akuntansi akrual. Secara konseptual, akuntansi akrual mengkonversi arus kas menjadi suatu pengukuran yang secara prinsip mendekati konsep laba ekonomi. Akuntansi akrual berusaha untuk memperoleh pengukuran laba yang mempertimbangkan baik arus kas kini maupun transaksi terhadap arus kas masa depan. Dalam metode historical cost (biaya historis) laba diukur berdasarkan selisih aktiva bersih awal dan akhir periode yang masing-masing diukur dengan biaya historis, sehingga hasilnya akan sama dengan laba yang dihitung sebagai selisih pendapatan dan biaya.
 Peraturan Perpajakan UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, ”Laba fiskal atau penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku”. PSAK 46 mengharuskan perusahaan atau Wajib Pajak untuk memperlakukan konsekuensi perpajakan dari suatu transaksi keuangan sama dengan perlakuan akutansi terhadap transaksi tersebut. Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perpajakan dalam Djoko Muljono (2009:144) terutama dalam hal penggunaan sistem maupun metode dalam pengakuan biaya maupun penghasilan secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka pengakuan pendapatan maupun biaya untuk mendapatkan penghasilan pajak. koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal ataupun pada rekening riil. Perbedaan yang mungkin terjadi yaitu atas besarnya pajak yang terutang yang diakui dalam Laporan Laba Rugi Komersial dengan pajak terutang menurut fiscus. Perbedaan besarnya pajak yang terutang tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi jika perhitungan pajak yang diakui dalam laporan laba rugi komersial dilanjutkan dengan memperhitungkan adanya koreksi fiskal. Perbedaan tersebut dalam buku akuntansi Perpajakan oleh Agoes Sukrisno (2007:177) mendapat berupa: 1. Beda Tetap menurut perbedaan ini timbul sebagi akibat adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pajak/fiskal. Penghasilan yang telah dikenakan pajak PPh final (Pasal 4   ayat 2 UU PPh), penghasilan yang bukan objek pajak( Pasal 4 ayat 3 UU PPh), pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, semua itu merupakan beberapa yang termasuk dalam Beda Tetap. 2. Beda Sementara/waktu perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang biasanya timbul dari perbedaan metode yang dipakai antara pajak dan komersial. Beda waktu ini antara lain akrual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan, kompensasi kerugian fiskal. Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif menurut Djoko Muljono (2009:146) koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam Laporan Laba Rugi Komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan. Berbeda dengan koreksi negatif yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam Laporan Laba Rugi Komersial menjadi semakin besar, sehingga menyebabkan penurunan laba.
Koreksi negatif inilah yang akan menimbulkan beban pajak tangguhan. Pengertian menurut Sukrisno (2009 : 242) bahwa beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan, dimana kewajiban kewajiban ini timbul dari beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut perpajakan. Phillips, Pincus & Rego (2003) Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam keuangan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).
 Suandy (2011:99), mendefinisikan kewajiban sebagai suatu kemungkinan adanya pengorbanan ekonomi pada masa yang akan datang yang muncul dri kewajiban masa kini, suatu entitas untuk meyerahkan aset pada entitas lainnya sebagai akibat kejadian masa lalu. Sebagai contoh, perusahaan mneggunakan metode penyusutan yang berbeda antara akuntansi fiskal dan komersial. Jika beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar dari pada beban penyusutan aset secara komersial, maka selisih tersebut akan membuat beban pajak kini lebih kecil, tetapi akan membuat pengakuan beban pajak tangguuhan lebih besar pada masa yang akan datang. Selisih tersebut akan menghasilkan pajak tangguhan didasarkan pada periode mendatang menjadi lebih besar sebagai akibat pelunasan kewajiban pajak. Laba akuntansi sebelum pajak adalah jumlah laba sebelum pajak penghasilan yang ditentukan menurut standar akuntansi keuangan, karena dihitung hanya untuk tujuan. pelaporan keuangan, maka laba akuntansi sebelum pajak tidak berpengaruh pada jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya bagi pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan dan karena terdapat peraturan pengukuran alternatif yang dapat dipilih untuk mengukur laba akuntansi sebelum pajak. Perubahan modal suatu kesatuan usaha di antara dua titik waktu tidak termasuk perubahan-perubahan akibat investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik, dimana modal dinyatakan dengan ukuran nilai dan didasarkan pada skala tertentu. Hubungannya dengan manajemen laba, untuk membuat laporan keuangan fiskal untuk keperluan pajak, penyusutan aktiva tetap mendapat peran penting.  Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK No.17). Penyusutan merupakan alokasi biaya ketika terjadi pembelian aktiva selama masa manfaat. Ketika suatu perusahaan memperoleh aktiva maka tidak langsung pada periode yang sama langsung diakui biaya secara keseluruhan. Apabila hal itu dilakukan maka biaya perusahaan pada periode tersebut akan kebesaran, sehingga tidak mencerminkan operasional yang sewajarnya. Maka dari itu biaya atas pembelian aktiva akan dibebankan selama periode masa manfaatnya. Dalam mengalokasikan biaya penyusutan atas suatu aktiva terdapat beberapa metode penyusutan menurut PSAK 17, berdasarkan waktu, metode garis lurus, tepat digunakan apabila manfaat ekonomis yang diharapkan dari aktiva tetap tersebut setiap periode sama. Metode pembebanan menurun, tepat digunakan apabila manfaat ekonomis yang diharapkan dari aktiva tetap tersebut selalau menurun setiap periode Metode jumlah angka tahun, adalah salah satu metode penyusutan yang dipercepat. Dasar penyusutan dalam metode ini sama dengan metode garis lurus yaitu taksiran nilai buku aktiva (Nilai perolehantaksiran residu) Metode Saldo menurun, akan menghasilkan beban penyusutan yang menurun setiap periode. Berdasarkan penggunaan, metode jam jasa, didasarkan pada anggapan bahwa aktiva (terutama mesin-mesin) akan lebih cepat rusak bila digunakan sepenuhnya (full time). Metode jumlah unit produksi umur kegunaan aktiva ditaksir dalam satuan jumlah unit hasil produksi. Ada banyak metode yang diatur dalam PSAK, sehingga manajemen perusahaan akan menentukan metode mana yang cocok untuk diadopsi dalam mencatat biaya   penyusutan aktiva tetap

Teori Legitimasi (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Deegan (2002) dalam Tilling (2004), legitimasi merupakan pengakuan tentang legal atau tidaknya sesuatu. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan dituntut untuk melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan norma atau aturan yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dilakukan agar status perusahaan, dan semua kegiatan operasional perusahaan dapat dikatakan sah dan diterima oleh pihak dariluar perusahaan. Legitimasi bertujuan untuk menyamakan asumsi dan persepsi bahwa semua kegiatan yang dilakukan perusahaan merupakan suatu hal yang diinginkan, pantas, dan sesuai dengan norma yang secara umum berlaku di dalam kehidupan sosial (Suchman, 1995). Menurut Chariri dan Ghozali (2007) dalam Fatchan dan Trisnawati (2016),hal yang menjadi landasan adanya teori ini adalah kontrak sosial yang terjadi dan disepakati bersama antara pihak perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dengan menggunakan sumber daya di wilayah tersebut. Pengungkapan sustainability report yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu usaha

untuk membangun citrapositif, bahwa perusahaan peduli terhadap permasalahan lingkungan dan sosial. Dengan melakukan hal ini, perusahaan berusahauntuk memperoleh legitimasi dari para stakeholders.

Teori akuntansi Positif (Positive Accounting Theory) (skripsi tesis dan disertasi)

Teori akuntansi positif menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer. Teori akuntansi positif yang diformulasikan oleh Watts dan Zimmerman (1986) telah memprediksi tiga hipotesis yang mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba, yaitu: 1. The bonus plan hypothesis Manajer perusahaan yang memiliki program bonus yang terkait dengan angka-angka akuntansi cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser reported earnings dari future period ke current period (menaikkan laba yang dilaporkan sekarang), ceteris paribus.   2. The debt covenant hypothesis Perusahaan yang semakin mendekati pelanggaran debt covenant (perjanjian kontrak hutang) cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser reported earnings dari future periods ke current period (menaikkan laba yang dilaporkan sekarang), ceteris paribus. 3. The political cost hypothesis Semakin besar political cost yang dihadapi suatu perusahaan, maka manajer cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan reported earnings dari current ke future period (menurunkan laba yang dilaporkan sekarang), ceteris paribus.

Teori Stakeholder (skripsi tesis dan disertasi)

Teori ini menjelaskan bahwa sebuah perusahaan harus bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan harus membina hubungan baik dengan para pemangku kepentingan ini. Donaldson dan Preston (1995) mendukung teori ini dengan berpendapat bahwa teori stakeholderakan memperluas tanggung jawab perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), bukan hanya kepada para pemilik saham perusahaan (shareholders). Menurut Chariri dan Ghozali (2007) dalam Astuti dan Juwenah (2017), perusahaan harus melakukan upaya yang nyata untuk menjaga hubungan baik dengan para stakeholders.Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengamodasikan keinginan dan kebutuhan dari para stakeholders yang berhubungan langsung dengan sumber daya yang digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas operasionalnya, misalnya tenaga kerja, konsumen, dan pemilik saham.Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keberlanjutan atau keberlangsungan hidup suatu perusahaan sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk membina dan meningkatkan hubungan baik dengan para stakeholders adalah dengan mengungkapkanlaporan yang
mempunyai nilai tambah, yaitu sustainabilityreportyang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan mengungkapkan laporan ini berarti perusahaan melakukan langkah nyata untuk meningkatkan hubungannya dengan para stakeholders dengan adanya transparansi mengenai semua dampak dari apa yang dilakukan perusahaan dalam aktivitas operasional perusahaan(Weber et al., 2008)

Teori keagenan (agency theory) (skripsi tesis dan disertasi)

Teori keagenan (agency theory) menurut Scott dalam bukunya Financial Accounting Theory (2006: 344) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut, manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari Standar Akuntansi Keuangan yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan. Laba menurut hasil dari kegiatan 13 operasi atau kegitan inti perusahaan dalam periode tertentu, dalam Susilo (2007) konsep awal dalam menjelaskan manajemen laba berawal dari konsep Agency dan Signaling Theory. Masalah keagenan timbul akibat pemisahan tugas antara pemilik dan pengelola perusahaan. Pemisahan ini mengakibatkan masing-masing pihak terkotak dalam mengejar kemakmurannya sendiri. Hal ini juga menimbulkan asimetri informasi dimana salah satu pihak memiliki informasi lebih dibanding pihak lainnya. Dampak informasi asimetri digambarkan melalui The bonus plan hypothesis, The debt covenant hypothesis, The political cost hypothesis. Teori Signal menjelaskan bahwa tanda-tanda keberhasilan atau kegagalan harus dilaporkan pada principal.

Analisis Pengambilan Keputusan (skripsi tesis dan disertasi)

Metode pengambilan keputusan dengan model Analytical Hierarcy Process(AHP) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty sekitar tahun 1980 dalam bukunya Analytical Hierarcy Process. Menurut Turban (2005), AHP merupakan suatu metode analisis dan sintesis yang dapat membantu menetapkan prioritas-prioritas dan membuat keputusan. Pengambilan keputusan yang berhubungan dengan multi kriteriaatau multi faktor bisa disederhanakan menjadi lebih sistematis melalui proses hierarki analitik (AHP). Pada proses pengambilan keputusan dengan tehnik AHP, masalah yang berhubungan dengan multikriteriadisusun kedalam suatu hierarki.Menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif.Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu MulaiMenentukan atribut dan skoring keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitanIdentifikasi dan pendefinisian pengembangan kawasan minapolitan (merujuk pada kriteriayang telah ditentukanMenentukan Skor pada tiap atribut (mengkonstruksikan angka referensi untuk baik dan buruk)Penskalaan semua dimensi untuk tiap atributAnalisis Ketidakpastian(Simulasi Monte Carlo)Analisis Anomali(Analisis Laverage)Analisis Keberlanjutan
bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dansistematis.Sebagai sebuah metode, AHP mempunyai empat prinsip dasar yang harus dipahami dengan benar yakni : decomposition, comparative judgment, synthesis of priority, dan logical consistency (Latifah, 2005). Decompositionmempunyai makna pemecahan persoalan yang sudah didefinisikan menjadi unsur-unsurnya sehingga membentuk suatu hirarki.Comparative judgmentmempunyai maksud mengadakan penilaian tentang kepentingan relatif dari dua elemen.Comparative judgmentini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas masing-masing elemen yang dikaji.

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut teori akuntansi positif perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui hipotesis ketiga yakni The Politycal Cost Hypothesis (Scott, 2016). Dikatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Dalam biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan akan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal dan juga untuk memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah go public umumnya cenderung high profile daripada perusahaan yang belum go public. Sehingga untuk meningkatkan nilau saham perusahaan, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin

Analisis Keberlanjutan (skripsi tesis dan disertasi)

Dalam melakukan analisis keberlanjutan salah satu metodeyang dipergunakan adalah Rapid Apraissal for fisheries (Rapfish). Teknik ini untuk pertama kalinya dikembangkan oleh University of British Columbia, Kanada dan dipergunakan untuk mengkaji keberlanjutan/kelestarianusaha perikanantangkap(Pitcher & Preikshot 2001; Pitcher 1999; Pitcher et al. 1998).Metode ini didasarkan pada teknik ordinasi dengan Multi-Dimensional Scaling (MDS) yang mencoba melakukan transformasi multidimensi ke dalam dimensi yang lebih rendah, setiap dimensi memiliki atribut yang terkait dengan sustainability. Dalam MDS, obyek atautitik yang diamati dipetakan dalam ruang dua atau tiga dimensi, sehingga obyek atau titik tersebut diupayakan ada sedekat mungkin terhadap titik asal. Dengan kata lain, dua titik atau obyek yang sama dipetakan dalam satu titik yang saling berdekatan satu sama lain. Sebaliknya

obyek atau titik yang tidak sama digambarkan dengan titik yangberjauhan (Fauzi dan Anna, 2005). Secara umum analisis Rapfish dimulai dengan mendefinisikan perikanan yang akan dianalisis dan menentukan atribut–atribut yang berpengaruh terhadap keberlanjutan. Kemudian dilanjutkan dengan skoring terhadap atribut. Setelah skoring dilanjutkan dengan analisis MDS, sekaligus dilakukan Leveragedan analisis Monte Carlo.Analisis Leverage digunakan untuk mengetahui atribut yang sensitif, ataupun intervensi yang dapat dilakukan terhadap atribut yang sensitif untuk meningkatkan status keberlanjutan. Analisis Monte Carlo digunakan untuk menduga pengaruh galat dalam proses analisis yang dilakukan, pada selang kepercayaan 95%. Nilai Stress dan koefisien determinasi (R2) berfungsi untuk menentukan perlu tidaknya penambahan atribut untuk mencerminkan dimensi yang dikaji secara akurat. Model yang baik ditunjukkan dengan nilai Stress di bawah nilai 0,25 dan nilai R2yang mendekati 1, sehingga mutu dari analisis MDS dapat dipertanggungjawabkan (Kavanagh and Pitcher, 2004). Proses analisis MDS, analisis Leverage, dan analisis Monte Carlo secara skematis ditunjukkan pada Gambar 2.6.Untuk menentukan status keberlanjutan pengembangan suatu kawasan digunakan kategori seperti yang disampaikan oleh Thamrin et al, 2007 dan Suyitman et al, 2009.

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

 

Semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan yang diungkapkan Yulianti (2014) yang menyatakan bahwa semakin besar persentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan pemakaian standar akuntansi yang semakin liberal. Semakin liberalnya standar akuntansi yang digunakan berarti semakin banyak asumsi dan judgement yang mengakibatkan besarnya laba secara akuntansi. Penggunaan asumsi dan judgement dapat merupakan suatu usaha manajemen laba   oleh manajemen perusahaan. Perbedaan yang timbul antara akuntansi pajak dan komersial dapat menyediakan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kualitas current earnings. Alasannya, karena peraturan perpajakan lebih membatasi keleluasaan penggunaan diskresi dalam menghitung penghasilan kena pajak, itulah yang menyebabkan selisih laba komersial dan laba fiskal (book-tax gap) dapat menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual.

Sistem Informasi Geografis (SIG) (skripsi tesis dan disertasi)

Sejarah munculnya sistem informasi geografis yang selanjutnya disebut dengan SIG lebih digunakan untuk pemetaan sumberdaya alam. Pada perkembangannya pengunaan SIG meluas ke berbagai sektor seperti penentuan lokasi untuk perumahan, sekolahan, pertanian komoditas tertentu. Dalam bidang lingkunganpenggunaan SIG misalkan pada penentuan tata ruang berbasis ekologi, laju degradasi lahan, tingkat abrasi dan akresi pantai serta penyebaran polutan ke dalam badan sungai atau laut. Menurut Mohamad dan Ghani (2011) SIG diartikan sebagai :seperangkat piranti yang digunakan dalam menangkap, mentransformasi, mengelola, menganalisa, dan menyajikan informasi khususnya mengenai data keruangan. Secara umum SIG diartikan sebagai suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan,memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa danmenampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis (GIS Konsorsium NAD –Nias, 2007).Berpijak dari definisi mengenai SIG seperti tersebut di atas setidaknya terdapat 5(lima) komponen yang terdapat dalam SIG(yayasan pelaGIS,2011) , komponen –kompoenen tersebut adalah :1.Hardware
Terdiri dari sistem komputer dan perangkat pendukung lain seperti scanner,plotter, printeruntuk mengoperasikan SIG mulai dari input, proses, dan terakhir output.2.SoftwareSoftware ini menyediakan segala peranti untuk menyimpan, menganalisa, dan menampilkan informasi geografis.3.DataSebagai “bahan baku” keberadaan data dalam SIG merupakan komponen terpenting.Berbagai keperluan analisa keruangan bisa diperoleh dengan pengolahan data geografis ini.4.Sumberdaya ManusiaSebuah sistem tidak akan berarti tanpa sumberdaya manusiayang mengelola sistem tersebut. Dalam kaitannya dengan pengelolaan SIG terkategori dari tingkat usersampai programmeryang mendesign SIG untuk aplikasi tertentu.5.Metoda atau ProsedurSIG sebagai sebuah sistem mempunyai aturan main tersendiri yangtentunya berbeda dengan sistem–sistem pengolah data keruangan yang lain. Rencana implementasi pengolahan data yang disusun dengan baik akan menghasilkan outputyang baik pula

Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (skripsi tesis dan disertasi)

Semakin besar perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan (laba komersial) dengan laba fiskal menunjukkan bendera merah bagi pengguna laporan keuangan. Selisih positif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi positif yang menimbulkan terjadinya aset pajak tangguhan (Suranggane, 2016). Aset pajak tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih kecil dari pada laba fiskal akibat perbedaan temporer. Lebih kecilnya laba akuntansi dari laba fiskal mengakibatkan perusahaan menunda pajak terutang periode mendatang

Peranan Perikanan Budidaya (skripsi tesis dan disertasi)

Pergeseran konsumsi daging masyarakat dari redmeat(daging berasal dari produk peternakan) beralih ke whitemeat(daging ikan) dan kondisi perikanan tangkap yang masih menghadapi berbagai masalah mulai illegal fishing hingga over fishing membuat pada masa-masa mendatang perikanan budidaya mempunyai peranan yang penting. Peranan penting tersebut selain sebagai sumber bahan makanan, perikanan budidaya berperan dalam konservasi sumberdaya ikan/perbaikkan stok alam melalui restockingikan dari hasil budidaya, produksi ikan untuk pemenuhan kebutuhan estetika dan rekreasi, produksi ikan sebagai ikan umpan, produksi ikan hias, produksi bahan industri, daur ulang bahan organik, serta sebagai lapangan pekerjaan

Ruang Lingkup Perikanan Budidaya (skripsi tesis dan disertasi)

Kategorisasi perikanan budidaya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.Perikanan budidaya berdasarkan kegiatan, keruangan atau spasial, sumber air, zonasi darat –laut, dan posisi wadah produksi. Perikanan budidaya berdasarkan kegiatan merupakan sebuah sistem produksi inputproduksi, proses produksi, dan outputproduksi. Inputproduksi mencakup penyediaan sarana dan prasarana produksi. Kegiatan proses produksi merupakan kegiatan dari sejak persiapan sampai pemanenan hasil. Outputproduksi dimulia dari penanganan pascapanen sampai dengan pemasaran hasil.Perikanan budidaya berdasarkan dimensi spasialberkaitan dengan ruang kegiatan budidaya perikanan. Kegiatan perikanan budidaya dapat berlangsung di darat dan dilaut. Dapat berlangsung di wilayah pegunungan hingga laut lepas. Berdasarkan sumber air yang digunakan perikanan budidaya dapat dikategorisasikan menjadi budidaya ikan air tawar (freshwater culture), budidaya air payau (brackishwater culture), dan budidaya air laut (mariculture). Dari sisi zonasi darat -laut, perikanan budidaya terbagi menjadi inland aquaculture dan marine aquaculture. Inland aquaculturemerupakan kegiatan budidaya perikanan yang dilaksanakan didaratan, sedangkan untuk marine aquaculture, kegiatan budidaya yang berlangsung di perairan laut. Ruang lingkup perikanan budidaya berdasarakan posisi wadah produksi terbagi kedalam perikanan budidaya berbasis daratan (land-base aquaculture) dan berbasis perairan (water-base aquaculture). Sistem land-base aquaculture bercirikan terdapat pembatas antara unit budidaya dengan sumber air yang berupa pematang(kolam, sawah, tambak). Perikanan budidaya berbasis perairan (water-base aquaculture) bercirikan bahwa unit produksi ditempatkan di badan air (keramba tancap, keramba jaring apung, pen culture)

Pengukuran Manajemen laba (skripsi tesis dan disertasi)

Manajemen laba biasanya diteliti dengan cara pembentukan hipotesa oleh peneliti kemudian manajemen laba kemungkinan bisa muncul dan menguji kemungkinan tersebut dengan penggunaan metode yang tepat (Sulistyanto (2017). Secara umum ada tiga pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba yakni : 1. Model berbasis aggregate accrual, yakni model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan discretionary accruals  sebagai proksi manajemen laba. 2. Model yang berbasis specific accruals, yakni pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu pula, contohnya : cadangan kerugian piutang dari industri asuransi. 3. Model berbasis distribution of earnings after management, yakni pendekatan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba.

Teknik Manajemen Laba (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Scott (2016) manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu : 1. Perubahan metode akuntansi Manajemen mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba. Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, misalnya : 1) Mengubah metode depresiasi aset tetap dari metode jumlah angka tahun (sum of the year digit) ke metode depresiasi garis lurus (straight line). 2) Mengubah periode depresiasi. 2. Memainkan kebijakan perkiraaan akuntansi Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subyektifitas dalam menyusun estimasi, misalnya: 1) Kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih. 2) Kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi. 3) Kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputuskan. 3. Menggeser periode biaya atau pendapatan Manajemen menggeser periode biaya atau pendapatan atau sering disebut manipulasi keputusan operasional, misalnya : 1) Mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya. 2) Mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya. 3) Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya. 4) Mengatur saat penjualan aset tetap yang sudah tidak terpakai.

Perikanan Budidaya (skripsi tesis dan disertasi)

Perikanan budidaya pada masa mendatang akan menjadi penopang utama sektor perikanan.Seperti kita ketahui bersama bahwa perikanan tangkap dunia termasuk Indonesia menghadapi berbagai tantangan mulai dari illegal fishingsampai kepada over fishing.Sehingga ikan air laut semakin susah untuk didapatkan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ikan, pilihannya jatuh kepada produk dari perikanan budidaya. Dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan menjelaskan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Sedangkan menurut Bardach, dkk. (1972)budidaya perikanan
atau akuakultur merupakan upaya produksi biota atau organisme perairan melalui penerapan teknik domestikasi (membuat kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat asli organisme yang dibudidayakan), penumbuhan hingga pengelolaan usaha yang berorientasi ekonomi. Secara garis besar, kegiatan aquaculturedibagi menjadi dua bagian, yaitu kegiatan kegiatan produksi on farmdan kegiatan off farm. Kegiatan produksi on farmterdiri dari pembenihan dan pembesaran, sedangkan kegiatan off farmantara lain meliputi pengadaan prasarana dan sarana produksi, penangganan hasil panen, dan distribusi hasil (antara lain transportasi ikan hidup), serta pada bagian pemasaran (Effendy, 2004). Kegiatan budidayaperikanan diawali dengan tahap pembenihan.Secara definisi pembenihan diartikan sebagai suatau kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menghasilkan benih dan selanjutnya benih yang dihasilkan menjadi komponen inputbagi kegiatan pembesaran.Sehingga tahap pembenihan merupakan tahap yang menentukan dalam kegiatan usaha budidaya perikanan.Kegiatan pembenihan meliputi pemeliharaan induk, pemijahan induk, penetasan telur, pemeliharaan larva dan benih, serta kultur pakan alami(Effendy,2004).Pemeliharaan indukbertujuan untuk menumbuhkan dan mematangkan gonad (sel telur dan sperma). Sehingga induk tersebut siap untuk dipijahkan. Manipulasi lingkungan maupun makanan dapat diterapkan untuk pematangan gonad induk ikan.Setelah induk mencapai kematangan gonad kegiatan selanjutnnya diteruskan dengan tahap pemijahan. Pemijahan induk adalah proses pembuahan telur oleh sperma. Proses pemijahan dapat berlangsung secara alami dan bantuan, sehingga masing-masing disebut pemijahan alami dan pemijahan buatan. Dalam pemijahan alami, telur dibuahi oleh spermadidalam air setelah dikeluarkan oleh induk betina sedangkanpada pemijahan buatan, pembuahan telur oleh sperma dilakukan oleh bantuan manusia. Setelah tahap pemijahan dilanjutkan dengan tahap penetasan telur dan pemeliharaan larva. Penetasan telur bertujuan untuk mendapatkan larva, untuk itu telur hasil pemijahan diambil dari bak pemijahan kemudian diinkubasikan dalam media penetasan.Pemeliharaan larva merupakan kegiatan yang paling menentukan keberhasilan suatu pembenihan, hal ini disebabkan sifat larvayang merupakan stadia paling kritis dalam siklus hidup biota budidaya. Situasi kritis lebih
disebabkan oleh penyediaan pakan (alami/buatan) yang sesuai dengan bukaan mulut larva ikan.Penyediaan pakan alami melalui teknologi kultur pakan alamisangat dibutuhkan untuk melewati masa kritis stadia larva. Produk akhir dari tahap pembenihan ini berupa benih yang siap dipergunakan sebagai komponen inputkegiatan pembesaran

Minapolitan danPembangunan Berwawasan Lingkungan (skripsi tesis dan disertasi)

Konsep pembangunan berkelanjutan mengarah kepada tercapainya pembangunan yang berwawasan sosial, berwawasan ekonomi, dan berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambunganuntuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup.Pengembangan kawasan minapolitan sebagai embrio industrialisasi perikanan tentunya harus menganut kaidah–kaidah yang tertuang dalam blue
economy. Blueeconomysebagai sebuah pendekatanpembangunan/pengembangan kawasanmempunyai beberapa konsep/kaidah yang merupakan manifestasi dari pembangunan berwawasan lingkungan, diantaranya : (a)berbasis pada sustainability, (b) nirlimbah ( zero waste atau leave nothing to waste), limbah dijadikan bahan baku bagi produk lain sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan revenue, (c) lebih nyata memperhatikan kepedulian sosial(melipatgandakan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan peluang bisnis), dan (d)clean production: melipatgandakan pendapatan pengusaha karena memanfaatkan sumberdaya alam lebih efisien dan memanfaatkan limbah sebagai bahan baku (Pauly, 2009).Berdasarkan uraian tersebut, secara ringkas pengembangan kawasan minapolitan yang berwawasan lingkungan mempunyai ciri -ciri antara lain:1.Dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki dan yang mungkin timbul di belakang hari;2.Meperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan;3.meminimalisasi dampak pencemaran dankerusakan lingkungan; dan4.melibatkan partisipasi warga masyarakat.

Indikator Keberhasilan Kawasan (skripsi tesis dan disertasi)

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengembangan kawasan dibutuhkan suatu tolok ukur sebagai indikator keberhasilan. Sebagai indikator keberhasilan kawasan minapolitan dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator kineja utama pengembangan kawasan minapolitan. Kinerja utama pengembangan minapolitan berbasis perikanan budidaya meliputi peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan, peningkatan multiplier effect kegiatan ekonomi, peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana produksi dan sistem cara budidaya ikan yang baik (CBIB), serta pengawalan pengembangan sistem budidaya untuk menjamin peningkatan produksi dan produktivitas(Sekjen KKP, 2013).

Motivasi Manajemen Laba (skripsi tesis dan disertasi)

Beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba (Scott, 2016) yaitu : 1. Motivasi bonus (Bonus Purpose) Perusahaan berusaha memacu dan meningkatkan kinerja karyawan (dalam hal ini manajemen) dengan cara menetapkan kebijakan pemberian bonus setelah mencapai target yang ditetapkan. Sering kali laba dijadikan sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manajemen berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya. 2. Motivasi Kontraktual Lainnya (Other Contractual Motivation) Manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian hutang yang harus dipenuhi karena bila tidak perusahaan akan terkena sanksi. Oleh karena itu, manajer melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian hutangnya.  3. Motivasi Politik (Political Motivation) Perusahaan besar dan industry strategic akan menjadi perusahaan monopoli. Dengan demikian, perusahaan melakukan manajemen laba untuk menurunkan visibilitinya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan. 4. Motivasi Pajak (Taxation Motivation) Manajemen termotivasi melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besanya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. 5. Pergantian CEO (Chief Executif Officier) Motivasi manajemen laba akan ada di sekitar waktu pergantian CEO. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan cara memaksimalkan laba supaya kinerjanya dinilai baik. 6. Initial Public Offering (IPO) Perusahaan yang pertama kali akan go public belum memiliki nilai pasar. Oleh karena itu, manajemen akan melakukan manajemen laba pada laporan keuangannya dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan. 7. Pemberian Informasi kepada Investor (Communicate Information to Investors) Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan investor untuk melihat laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Pada umumnya investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa datang dan akan menggunakan laba yang dilaporkan pada saat ini untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Permasalahan Umum dan Tantangan Pengembangan Kawasan Minapolitan (skripsi tesis dan disertasi)

Pengembangan kawasan minapolitan berkelanjutan bukan tanpa hambatan dan tantangan. Kendala umum yang dihadapi dalam usaha pengembangan kawasan minapolitan diantaranya adanya otonomi daerah, kondisi wilayah yang variasinya tinggi, lemahnya ketersediaan data dan informasi, penataan ruang yang masih belum memadai, dan kerusakan ligkungan hidup (Sekjen KKP,2013).Otonomi daerah berimplikasi pada pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Keberlanjutan kebijakan pembangunan daerah sering menemui kendala ketika terjadi pergantian kepala daerah yang diikuti dengan perubahan personel struktural di tingkat daerah. Sayangnya proses pergantian personel tidak diikuti dengan transfer informasi yang baik dari personel sebelumnya.Adanya variasi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, dan infrastruktur antar wilayah. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap strategi pengembangan minapolitan yang tentunya berbeda–beda pada masing-masing wilayah. Ketersediaan data dan informasi yang akurat dibutuhkan dalam proses pengembangan kawasan minapolitan. Lemahnya data dan
informasi berujung pada keputusan yang diambil sering tidak efektif, tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan membutuhkan kejelasaan konsep tata ruang wilayah pengembangan. Kurang memadainya konsep tata ruang wilayah yang masih sering terjadi pada skala nasional maupun skala regional beresiko mengancam keberlanjutan program pengembangan. Selain itu kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, berakibat kepada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tanpa adanya kondisi lingkungan yang mendukung, keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan tidak pernah akan terjadi (Sekjen KKP, 2013).

Manajemen Laba (skripsi tesis dan disertasi)

Pada dasarnya, definisi operasional dari manajemen laba (earning management) menurut Belkaoui (2015) adalah perilaku yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan laba dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Definisi manajemen laba menurut Djamaluddin (2015) adalah perilaku yang dilakukan manajer menggunakan kebijakan (judgment) dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan dan menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi contractual outcomes yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.

Definisi menurut Yulianti (2016) manajemen laba dalam arti sempit didefinisikan perilaku manajer dengan komponen discretionary accruals dalam menentukan besarnya laba. Sedangkan dalam arti luas manajemen laba didefinisikan tindakan manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan probilitas ekonomis jangka panjang. Berdasarkan definisi di atas, pengertian manajemen laba adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi angka-angka akuntansi yang dilaporkan kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara mengubah atau mengabaikan standar akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga menyajikan informasi yang tidak sebenarnya. Laporan keuangan sering digunakan sebagai indikator penilaian kinerja, maka perilaku manajemen laba dimungkinkan dapat terjadi karena manajemen mempunyai informasi lebih banyak dan lebih akurat daripada prinsipal. Beberapa tujuan manajemen melakukan manajemen laba menurut Suranggane (2016) adalah menghindari kerugian, menghindari pelaporan penurunan laba, Avoiding failing meet or beat analyst forecast, dan Invoke an earnings bigbath.

Menurut Scott (2016) praktek manajemen laba yang biasa dilakukan oleh manajemen adalah sebagai berikut : 1. Taking big bath yaitu manajemen mencoba mengalihkan expected future cost ke periode kini agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa datang. Biasanya dilakukan bila perusahaan mengadakan restrukturisasi atau reorganisasi. 2. Income minimization yaitu manajemen mencoba memindahkan beban ke masa kini agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa mendatang. 3. Income maximization yaitu manajemen mencoba meningkatkan laba masa kini dengan memindahkan beban ke masa mendatang. Biasanya dilakukan manajer dalam rangka memperoleh bonus tahunan.  4. Income smooting yaitu tindakan di mana manajemen memperhalus fluktuasi laba dari periode ke periode dengan cara memindahkan laba dari periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah. Teknik merekayasa laba menurut Damayanti (2015) sebagai berikut : 1. Perubahan metode akuntansi Mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba. Misalnya: merubah metode depresiasi aset tetap dan metode jumlah angka tahun ke metode depresiasi garis lurus, dan merubah metode penilaian persediaan dan metode LIFO ke metode FIFO atau sebaliknya. 2. Memainkan kebijakan perkiraan akuntansi Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Misalnya: kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih dan kebijakan mengenai perkiraan umur aset tetap berwujud dan tidak berwujud. 3. Menggeser periode biaya atau pendapatan Menggeser periode biaya atau pendapatan sering juga disebut sebagai manipulasi keputusan operasional. Misalnya: mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan. Perataan laba mengidentifikasi batas pelaporan laba (earnings threshold) dan menemukan bahwa perusahaan yang berada dibawah earnings threshold akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen laba. Yulianti (2016) menyebutkan bahwa terdapat dua macam earnings threshold, yakni : 1. Titik pelaporan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian. 2. Titik perubahan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba.  Menurut Belkoui (2016) manajemen laba merupakan suatu hasil usaha untuk melewati ambang batas. Tiga ambang batas penting bagi para eksekutif adalah : 1. Untuk melaporkan laba positif yaitu melaporkan laba yang diatas nol. 2. Untuk menjaga kinerja saat ini yaitu membuat paling tidak sama dengan kinerja tahun lalu. 3. Untuk memenuhi harapan analis khususnya analis untuk peramalan laba. Manajemen laba yang dilakukan baik yang bersifat konservatif sampai dengan yang ekstrim (froud) dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan (users) karena informasi yang disajikan tidak menunjukkan kinerja yang sesungguhnya. Manajemen laba bisa dikategorikan sebagai suatu penipuan yang bisa merugikan pihak-pihak yang berkepentingan seperti user, investor dan pemerintah. Dengan demikian informasi yang diberikan tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya.

Syarat–syarat Pengembangan kawasan Minapolitan yang Berkelanjutan (skripsi tesis dan disertasi)

Untuk menjamin tercapainya tujuan pengembangan kawasan minapolitan yang berkelanjutan, sesuai Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi,yakni: (1) memiliki sumberdaya lahan, ketersediaan sumberdaya air serta agroklimat yang sesuaiuntuk usaha budidaya perikanan baik itu pembenihan ataupun pembesaran, (2) memiliki berbagai sarana dan prasarana agribisnis yang memadai untuk mendukung pengembangan kawasanseperti pasar, lembaga keuangan, kelembagaan pembudidaya ikan, penyuluh, dan jaringan irigasi, (3) mempunyai saranadan prasarana umum yang mendukung pengembangan kawasan seperti jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan transportasi, serta air bersih, (4) memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, dan (5) kelestarian lingkungan hidup terjaga dengan baik

Motivasi Perencanaan Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Suandy (2016) Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu: 1. Kebijakan perpajakan, yakni alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam system perpajakan, Undang-undang perpajakan (tax law), yakni kenyataan menunjukkan bahwa di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang lain. Tidak jarang pula ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain. Akibatnya terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik. 2. Administrasi perpajakan (tax administration), yakni tujuannya agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan system informasi yang masih belum efektif. 3. Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak yaitu untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atau suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan : 1) Perbedaan tarif pajak 2) Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak 3) Loopholes, shelters, dan havens

Aspek-Aspek Perencanaan Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Perencanaan pajak (tax planning) sebagai langka peningkatan kepatuhan dan efisiensi pajak, menurut Suandy (2016) menjelaskan beberapa alternative untuk mengolah variabel-variabel kritis tersebut, yakni melalui aspek-aspek : 1. Proyeksi pajak yakni perencanaan pajak dapat dilakukan melalui suatu proyeksi. Proyeksi pajak ini dapat berupa proyeksi arus kas, laba rugi, atau proyeksi atas rencana-rencana perusahaan. 2. Bentuk usaha yakni bentuk usaha juga berpengaruh pada pemajakan, bentuk usaha contohnya : PT, Koperasi, CV dengan modal yang terdiri dari saham, firma, persekutuan atau perorangan. 3. Bidang usaha yakni bidang usaha tertentu yang memperoleh perlakuan perpajakan yang berbeda, misalnya untuk perusahaan kontruksi dikenakan pajak penghasilan sebesar 2% dari penjualan dan bersifat final berdasarkan peraturan pemerintah No.140 tahun 2000 tentang PPh atas penghasilan dari usaha dari jasa kontruksi yang ditetapkan tanggal 21 desember 2000 dan keputusan menteri keuangan No.559/KMK.04/2000 yang mulai berlaku 26 desember 2000. Jika perusahaan memperoleh laba bersih yang cukup besar lebih dari 10%, maka pengenaan pajak penghasilan sebesar besar 2% ini menguntungkan.
 4. Pengawasan / pemeriksaan pajak Direktorat jendral pajak akan melakukan pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk : 1) Menetapkan pajak-pajak negara terhutang. 2) Menetapkan besarnya kerugian yang dapat dikompensasikan dengan saldo laba tahun berikutnya. 5. Kebijakan Akuntansi 1) Penilaian persediaan yakni kebijakan akuntansi mengenai persediaan mensyaratkan mengunakan FIFO atau Average Method, sedangkan LIFO tidak diperkenankan dalam ketetapan perpajakan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir disebut Undang- Undang No. 36 tahun 2008 selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yaitu pasal 10 ayat 6 adalah “persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai dengan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama”. 2) Sewa guna usaha yakni sewa guna usaha (leasing) aset tetap juga sangat menguntungkan dari segi beban pembayaran angsuran. Dari segi pemajakan, aset tetap sewa guna usaha tidak boleh disusutkan, tetapi beban angsuran lebih besar dari beban penyusutan, maka pembebanan pajaknya dapat menjadi lebih kecil.

Mekanisme Pengembangan Kawasan Minapolitan (skripsi tesis dan disertasi)

Seperti pengembangan kawasan industri maupun pariwisata, pengembangan kawasan minapolitan setidaknya melewati sebuah mekanisme. Mekanisme tersebut seperti diuraikan oleh Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut: (1) pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan mengenai pengembangan wilayah menjadi kawasan minapolitan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Pengajuan
tersebut dilengkapi dengan kajian potensi dan lokasi yang akan dijadikan sebagai kawasan pengembangan minapolitan, (2) pemerintah pusat menilai kesiapan lokasi untukdapat dikembangkan sebagai kawasan minapolitan. Penilaian dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi, berupa dokumen perencanaan yang terdiri dari SK lokasi, SK pokja, Masterplan, RPIJM,danDED, serta potensi lokasi kawasan yangdiusulkan. Pengembangan kawasan minapolitan yang diusulkan dapat dipenuhi jika telah memenuhi kondisi berikut:1.Apabila kelengkapan administrasi dan potensi kawasan yang diusulkan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berupa dokumen perencanaan yang terdiri dari SK lokasi, SK pokja, Masterplan, RPIJM,dan DED, serta potensi lokasi kawasan yang diusulkan.2.Apabila kelengkapan administrasi belum terpenuhi semua, tetapi kawasan yang diusulkanmemiliki potensi yang baik dilihat dari profil kawasan tersebut. Kawasan ini akan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dalam waktu 1 tahun. Apabila dalam kurun waktu 1 tahun belum terlengkapi, dana bantuan pembangunan pada tahun berikutnya akan dihentikan untuk sementara (Direktorat Cipta Karya, 2013).

Tahapan Perencanaan Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (global company’sstrategy) harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Oleh karena itu, agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan harapan. Beberapa tahapan dalam perencanaan pajak menurut Suandy (2016) sebagai berikut ini : 1. Menganalisis informasi yang ada, yakni dengan menganilisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Selain itu, juga harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal yaitu berupa : 1) Fakta yang relevan 2) Faktor pajak 3) Faktor non-pajak lainnya   2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. 3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak, yakni untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternative perencanaan. 4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak, dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. 5. Memutakhirkan rencana pajak, karena meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian

Konsep Pengembangan Minapolitan (skripsi tesis dan disertasi)

Konsep pengembangan minapolitan didasarkan pada tiga azas yaitu demokratisasi ekonomikelautan dan perikanan pro rakyat, pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara secara terbatas (limited state intervention), serta penguatan ekonomi daerah (Kepmen KP 18/2011).Dengan konsep ini, diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi.Pertamaintergritas dari semua stakeholderyang ada dari instansi sektoral, pemerintah pusat sampai daerah, kalangan dunia usaha, dan masyarakat didorong untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Keduadengan pembangunan berbasis kawasan diharapkan biaya produksi akan lebih murah dan pembangunan infrastruktur akan lebih tepat sasaran, sehingga efisiensi yang diharapakan bisa terwujuddan produk yang dihasilkan lebih kompetitif. Ketigakualitas produk menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan pembangunan. Dengan konsep minapolitan pemantauan sistem produksi dan produk dapat dilakukan lebih intens.Keempatuntuk menjamin bisa berkompetsi di pasar dibutuhkan akselerasi yang tinggi disemua sektor (Kepmen KP 18/2011).Tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan adalah sebagai berikut(Permen KP 12/2010): 1.meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat skala mikro dan kecil;2.meningkatkan jumlah dan kualitas usaha skala menengah ke atassehingga berdaya saing tinggi; dan 3.meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional.

Minapolitan (skripsi tesis dan disertasi)

Sebagai negara kepulauan dan dengan luas wilayah perairanya,tidak bisa disangkal lagi bahwa potensi kelautan dan perikananyang dimiliki Indonesia begitu melimpah. Akan tetapi pengelolaannya belumlah optimal sebagaimana pengelolaan semberdaya alam di daratan. Untuk lebih mengoptimalkan potensi yang ada, kementrian kelautan dan perikanan mencetuskan kebijakan revolusi biru. Revolusi Biru mempunyai empat pilar penting antar lain, perubahan cara berfikir dan orientasi pembangunan dari daratan ke maritim, pembangunan berkelanjutan, peningkatan produksi kelautan dan perikanan, dan terakhir peningkatan pendapatan rakyatyang adil, merata, dan pantas.Pada tataran implementasi revolusi biruakan laksanakan melalui pembangunan berbasis kawasan. Pembangunan berbasis pengembangan kawasan bertujuan untuk lebih mengoptimalkan potensi lokal. Minapolitan sebagai sebuah model pembangunan yang berkonsep pada pengembangan kawasan ditujukan untuk mengembangan potensi perikanan wilayah. Menurut Undang–undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, minapolitan masuk kedalam kategori agropolitan.Kawasan agropolitan Daya Dukung SD AirKoefisien limpasan untuk setiap jenis penggunaan lahanLuas lahan setiap jenis penggunaan lahanKetersediaan AirKebutuhan air per orang berdasarkan pola konsumsiPopulasi PendudukKebutuhanAir
didefinisikan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dansistem agribisnis.Minapolitan berasal dari kata MINA dan kata POLITAN. Mina diartikan sebagai perikanandan politan diartikan sebagai polis atau kota.Sehingga secara bebas bisa diartikan sebagai kota perikananatau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. Definisi secara lengkap dari kawasan minapolitan berdasarkan turunan kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengeloaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis.Secara praktis minapolitan dapat diterjemahkansebagai berikut, pertamamerupakan kawasan dimanacore activitiesnya adalah kegiatan perikanan baik tangkapmaupunbudidaya, keduabagian daripusatpertumbuhan/pengembangan wilayah, ketigasimpul kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan addedvalue, memberikan kesempatan kerjadan pendapatan, keempatmemiliki keterkaitan mata rantai ekonomi hulu hilir,dan kelimasebagai basis dalam mengembangkan saranadan prasarana.Sebagai sebuah kawasan yang khas wilayah pengembangan kawasan minapolitan mempunyai karakteristik yang membedakan dengan wilayah diluar kawasan pengembangan. Karakteristik tersebut seperti diuraikan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan, antara lain :1.Terdiri dari sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan dan mempunyai multiplier effectterhadap perekonomian di dalam dan di luar kawasan;2.Mempunyai keanekaragaman kegiatan ekonomi, perdagangan, jasa pelayanan, kesehatan, dan sosial yang saling mendukung; dan3.Mempunyai sarana dan prasarana memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi sebagaimana layaknya sebuah kota.

Strategi Perencanaan Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Suandy (2016) apabila dalam tax planning telah diketahui faktorfaktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan baik secara formal maupun material. Adapun strategi-strategi dalam melakukan perencanaan pajak yaitu : 1. Tax saving, yakni upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk–produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.   2. Tax avoidance, yakni upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang. 3. Mengindari Pelanggaran Atas Peraturan Perpajakan, yakni dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan dan sanksi denda pidana atau kurungan. 4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak, yakni dengan menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan. 5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Misalnya, PPh Pasal 22 atau pembelian solar dan impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

Daya Dukung Air (skripsi tesis dan disertasi)

Air merupakan sumberdaya alam yang sangat dibutuhkan dalam menyokong kehidupan manusia dan organisme hidup lain di seantero bumi selainsumberdaya lahan.Pertumbuhan penduduk yang cepat serta perkembangan bidang sosioekonomi mengakibatkan peningkatan tekanan terhadap sumberdaya air (Ming, 2011).Daya dukung air menunjukkan kemampuan sumberdaya air dalam menyokong kehidupan masyarakat, organisme hidup lain dan lingkungan disuatu wilayah yang besarannya dipengaruhi oleh faktor alam maupun faktor sosial seperti status sosioekonomi, kebijakan nasional tentang sumberdaya air, tingkat pengawasan, kebijakan tentang kependudukan (Kang dan Xu, 2011).Metoda penentuan daya dukung air menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentangPedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah yaitu dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. Dengan metoda ini dapat diketahui secara umum apakah sumberdaya air di wilayah tersebut dalam keadaan surplus Total produksi aktual seluruh komoditas setempatKetersediaan LahanKebutuhan lahan per orang yang diasumsikan setara dengan luas lahan untuk menghasilkan 1 ton setara beras/tahunPopulasi PendudukKebutuhanLahanDaya Dukung SD Lahan
atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air tercukupi dan dikatakan defisit apabila ketersediaan air di suatu wilayah tidak tercukupi.

Perencanaan Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

 Perencanaan pajak (tax planning) merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Lumbantoruan (2016) mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, akan tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang akan diharapkan oleh pihak manajemen. Menurut Lumbantoruan (2016) menyatakan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu : 1. Pergeseran pajak (tax shifting) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya. 2. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli. 3. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. 4. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (tax evasion) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya. 5. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Menurut Suandy (2015) menyebutkan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah rekayasa “tax affairs” yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada. Menurut Zain (2016) perencanaan pajak adalah merupakan tindakan
 struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (tax avoidance) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan pajak dan bukan penyelundupan pajak. Sedangkan Suandy (2015) mendefinisikan perencanaan pajak (tax planning) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Perencanaan pajak sama dengan halnya tax Avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau transaksi tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya

Daya Dukung lahan (skripsi tesis dan disertasi)

Meningkatnya jumlah penduduk membawa konsekuensi logis berupa meningkatnya kebutuhan akan ruang. Fenomena ini akan berdampak pada peningkatan tekanan terhadap lahan misalkan berupadegradasi dan konversi lahan.Berkaitan dengan daya dukung lahan yang diartikan sebagaisuatu ukuran jumlah individu dari suatu spesies yang dapat didukung oleh lingkungan tertentu(Manik, 2003),untuk menjamin fungsi lahan dalam menyokong kehidupan manusia seperti yang disebutkan dalam definisi mengenai daya dukung lahan tetap berjalan secara optimal perlu adanya perencanaan tata guna lahan. Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) perencanaan tata guna lahan diperlukan karena :1.Tidak seimbangnya antara permintaan dengan ketersediaan lahan.Lahan sebagai sumberdaya alam yang hampir tidak dapat diperbaharuhi (non renewable) ketersediaannya sangat terbatas apabila dibandingkan dengan pertambahan penduduk yang memerlukan lahan sebagai tempat segala aktivitasnya.2.Adanya potensi konflik penggunaan lahanPeningkatan pembangunan disegala sektor dapat meningkatkan persaingan penggunaan ruang (lahan).3.Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dapat menyebabkan kerusakan lahan (tidak sesuai dengan azas kesesuaian lahan).4.Konversi lahan dari lahan produktif (pertanian) yang subur ke peruntukan non pertanian.Konsep daya dukung lahan dapat dianalisis salah satunyadalam konteks lahan pertanian. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 bahwa metoda perhitungan daya dukung lahan adalah dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan bagi penduduk yang hidupdi suatu wilayah. Dengan metoda perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dapat diketahui gambaran umum apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan surplusatau defisit. Dikatakan surplus apabila ketersediaan lahan masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi hayati dan sebaliknya defisit apabila lahan yang ada sudah tidak dapat
memenuhi akan produksi hayati di suatu wilayah.

Beban Pajak Tangguhan (skripsi tesis dan disertasi)

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Harnanto, 2015). Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2016). Menurut Purba (2016) menyatakan bahwa penyebab perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan PPh terutang dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu : 1. Perbedaan Permanen atau Tetap Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, ada beberapa perbedaan penghasilan yang tidak objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial secarapermanen. Perbedaan permanen disebabkan karena adanya penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (PPh final), dan adanya non-deductible expenses, misalnya penghasilan bunga deposito. Laporan keuangan komersial melaporkannya sebagai penghasilan lain-lain, sedangkan laporan keuangan fiskal tidak karena telah dikenakan PPh final. Selain itu terdapat beberapa jenis beban yang tidak boleh menjadi pengurang oleh Undang-Undang Perpajakan. Sebagai contoh yaitu biaya sumbangan, dimana dalam laporan keuangan komersial, biaya sumbangan diakui sebagai pengurang untuk menghitung laba komersial (laba akuntansi) sedangkan, laporan keuangan fiskal tidak mengakui biaya sumbangan kecuali memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf I sampai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Mumyls, 2016). 2. Perbedaan Temporer atau Waktu (Sementara) Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada  periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya : 1) Metode penyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis lurus 2) Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan rata-rata 3) Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari Menteri Perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia. Beban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena pajak, namun tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Menurut Purba (2016) terdapat pengecualian-pengecualian sebagai berikut : 1. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan join venture tidak diakui apabila induk perusahaan dan patner dapat mengendalikan waktu reversal beda temporer tersebut. 2. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan awal goodwill yang berasal dari penggabungan usaha. 3. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan aset dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan pajak. Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibadingkan dengan secara fiskal. Selisish dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negative. Koreksi positif akan menghasilkan aset pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan. Sedangkan menurut Philips (2016) perhitungan tentang beban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan indikator membobot beban pajak tangguhan dengan total aset. Hal itu dilakukan untuk pembobotan beban pajak tangguhan dengan total asset pada periode t-1 untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proposional.

Pengertian Daya Dukung Lingkungan (skripsi tesis dan disertasi)

Daya dukung atau carrying capacitymenurut Clarke (2002) bersumber pada demografi, biologi, dan ekologi terapan. Dari sudut pandang ekologi daya
dukung lingkungan adalah jumlah penduduk maksimum yang dapat didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan atau mengurangi produktifitasnya secara permanen(Rees,1997 dalam Kang dan Xu,2011).Menurut Soemarwoto (2001), daya dukung lingkungan pada hakekatnya adalah daya dukung lingkungan alamiah,yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap per satuan luas dan waktu di daerah itu. Didalam UU No 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Daya dukung lingkungan terbagi kedalam 2 (dua) komponen. Pertamakapasitas penyediaan atau supportive capacity. Komponen pertama ini mempunyai artikemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan mahluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang, kedua kapasitas/daya tampung limbah atau assimilative capacity.Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya (UU No 32 Tahun 2009)

Daya Dukung Lingkungan (skripsi tesis dan disertasi)

Merujuk kepada konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development(WCED) sebagaimana tertuang dalam laporan Brundtland, yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan berkonsep pada pemenuhan kebutuhan generasi saatini tanpa mengorbankan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya, indikator daya dukung lingkungan menjadi penting untuk dipahami. Pada empat dasawarsa terakhir negara–negara diseluruh dunia sedang menghadapi persoalan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan (UNDP,2006; UNEP,2007 dalam Galli et al, 2010). Fenomena ini mengakibatkan tekanan terhadap ekosistem bumi, yangberpotensi melebihi kemampuan ekosistem bumi dalam mendukung kehidupan.Pada periode yang sama menurut Galli et al(2010) pertambahanpenduduk dunia telah mencapai tingkat dimana laju konsumsi dan laju emisi limbah telah melebihi kemampuan ekosistem bumi untuk memperbaiki diri. Berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk tersebut sumberdaya alam yang paling mendapattekanan adalah lahan dan air (Germer et al, 2011). Lahan dan air merupakan sumberdaya utama dalam proses produksi pangan bagi pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi penduduksuatu daerah (Lutz dan Samir, 2010 dalam Muller dan Campen, 2012). Pertambahan jumlah penduduk membutuhkan perluasan lahan sebagaiwadah dalam menyokong kehidupannya. Apabila perluasan dan perkembanganini tidak dikendalikan dengan baik maka dapat terjadi konversi lahan untukaktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi dan daya dukungnya yang akanberdampak pada penurunan daya dukung lingkungan.Daya dukung lingkungan suatu wilayah menjadi faktor penting yang harus diperhatikan agar proses pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutanseperti yang dicita–citakan oleh semua delegasi dalam Conference on the Human Environment (Konferensi mengenai Lingkungan Manusia)di Stockholm pada tahun 1972 yang lalu.

Aset Pajak Tangguhan (skripsi tesis dan disertasi)

 Aset pajak tangguhan adalah aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang- undang pajak (Waluyo, 2017). Aset pajak tangguhan disebabkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Besarnya aset pajak tagguhan dicatat apabila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan judgment untuk menaksir seberapa mungkin aset pajak tangguhan tersebut dapat direalisasikan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016) nilai tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal neraca. Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai. Dengan adanya kewajiban untuk melakukan peninjauan kembali pada tanggal neraca, maka setiap tahun manajemen harus membuat suatu penilaian untuk menetukan saldo aset pajak tangguhan dan pencadangan aset pajak tangguhan, sedangkan penilaian manajemen untuk menentukan saldo cadangan aset pajak tangguhan tersebut bersifat subjektif (Suranggane, 2016).
Dengan diberlakukannya PSAK No.46 yang mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aset pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai aset pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menetukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba atau manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan atau kerugian laba. Menurut Visvaathan (2016) Pengertian Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets) adalah Jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya :
 1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (Deductible Temporary Differences). 2. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan. Penilaian kembali Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets) harus dilakukan setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan asset pajak tangguhan (Deferred Tax Assets) direalisasikan dalam periode mendatang. PSAK No. 46 menetapkan bahwa pada setiap tanggal neraca, perusahaan harus meninjau kembali nilai tercatat aset pajak tangguhan. Jika laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan (PSAK No. 46, par. 35), atau bila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak pada periode mendatang dengan probabilitas kurang dari 50%, maka nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut harus diturunkan dengan membentuk penyisihan aset pajak tangguhan (Chao, et al., 2015). Penurunan nilai tersebut harus disesuaikan kembali jika kemungkinan besar laba fiskal memadai (PSAK No. 46, par. 35). SFAS No. 109 mengungkapkan bukti-bukti positif yang menghindari pembentukan penyisihan dan bukti-bukti negatif yang mendukung pembentukan penyisihan tersebut. Bukti positif yang mengindikasikan bahwa lebih dari 50% kemungkinan realisasi di masa yang akan datang atas aset pajak tangguhan sehingga tidak diperlukan pembentukan penyisihan, diantaranya adalah sebagai berikut (Kiswara, 2016) : 1. Terdapat sejarah laba yang besar secara konsisten. 2. Laba yang akan datang dapat dijamin terjadinya. 3. Terdapat penghasilan kena pajak di masa depan yang wajar, dan timbul dari pembalikan beda waktu (kewajiban pajak tangguhan) dalam merealisasi manfaat dari aset pajak. 4. Strategi perencanaan pajak yang baik berguna dalam penyajian realisasi aset pajak tangguhan. 5. Nilai buku aset melebihi basis pajak adalah cukup dalam merealisasikan aset pajak tangguhan. 6. Terdapat backlog (Rencana bisnis di masa depan) penjualan yang signifikan.

Pembangunan Perikanan Berkelanjutan (skripsi tesis dan disertasi)

Bagi Indonesia perikanan dan kelautan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai kedudukan sangat penting. Selain wilayah perairan lebih luas apabila dibandingkan dengan wilayah daratannya, kedudukan penting sumberdaya perikanan bagi negara terlihat pada multiplier effect yang ditimbulkan dengan adanya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan. Banyak sektor usaha lain yang muncul mengikuti pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan.Mengingat potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang kita miliki sangat besar, maka kekayaan sumberdaya perikanan dan kelautan ini harus menjadi keunggualan kompetitif, yang dapat menghantarkan bangsa kita menuju bangsa yang adil, makmur, dan mandiri. Tentunya pengelolaannya harus menganut aspek-aspekpembangunan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.Charles (2001) dalam Sustainable Fishery Systemsmenguraikan bahwa ada empataspek keberlanjutan dalam pembangunan perikanan dan kelautan.
Pertamakeberlanjutan ekologi (ecological sustainability). Dalam pandangan keberlanjutan ekologi ini, pembangunan perikanan/kelautan seharusnya tetap memelihara keberlanjutan biomassa sumberdaya perikanan/kelautan sehingga tidak melewati daya dukung dari biomassa tersebut.Peningkatan kapasitas dan kualitas ekosistem menjadi perhatian utama. Keduapembangunan perikanan harus mencapai keberlanjutan sosio-ekonomi (socioeconomic sustainability). Pembangunan perikanan

/kelautan sehingga tidak melewati daya dukung dari biomassa tersebut.Peningkatan kapasitas dan kualitas ekosistem menjadi perhatian utama. Keduapembangunan perikanan harus mencapai keberlanjutan sosio-ekonomi (socioeconomic sustainability). Pembangunan perikanan/kelautan seharusnya menciptakan keberlanjutan kesejahteraan dalam jangka panjang.Aspek keberlanjutan yang ketigaadalah pembangunan perikanan harus mewujudkan keberlanjutan komunitas (community sustainability). Pengelolaan sumberdaya perikanan/kelautan seharusnya tetap menjaga kesinambungan kearifan lokal yang dicapai dengan pengelolaan dan pembinaan berbasis komunitas. Dan aspek yang terakhirberupakeberlanjutan kelembagaan (institutional sustainability). Pembangunan dan pengelolaan harus dikelola dengan sistemik melalui fishery system.Keberlanjutan pembangunan perikanan/kelautan seperti yangdiuraikan di atas divisualisasikan kedalam model keberlanjutan yang disebut sebagai segitiga keberlanjutan (triangle sustainability)(Charles, 2001).

Penentuan Pajak Tangguhan (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut PSAK no: 46 (2016) adapun ketentuan sbb: 1. Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities) Yaitu pengakuan aset atau kewajiban Pajak Tangguhan didasarkan pada fakta bahwa adanya kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau lebih besar. Akan tetapi, apabila akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu kewajiban. Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya : Deferred Tax Expense xxx Deferred Tax Liabilities xxx 2. Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset) Yaitu dapat diakui apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu aset. Dengan kata lain apabila kemungkinan pembayaran pajak dimasa yang akan datang lebih kecil akan dicatat sebagai aset pajak tangguhan. Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya : Deferred Tax Asset xxx Deferred Tax Income xxx Adapun metode penangguhan dalam pajak penghasilan yakni : 1) Metode Penangguhan (Deferred Method) Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (Income Statement Approach) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yakni kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi.
Metode ini lebih menekankan matching principle pada periode terjadinya perbedaan tersebut. 2) Metode Aset dan Kewajiban (Asset-Liability Method) Metode ini menggunakan pendekatan neraca (Balance Sheet Approach) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yakni perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non-temporer. 3) Metode Bersih dari Pajak (Net-of-Tax Method) Metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Namun, konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai aset atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan

Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (skripsi tesis dan disertasi)

Pembangunan berkelanjutan berkonsenterasi kepada tiga buah pilar yakni pembangunan ekonomi,sosial, dan lingkungan. Untuk menjamin tercapainya keharmonisan antara ketiga buah pilar tersebut pelaksanaan pembangunan haruslah mengacu kapada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Setidaknya ada empat butir prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Zulkifli,2013). Prinsip-prinsip tersebut meliputi :1.Pemerataan dan keadilan sosial. Prinsip pertama ini mempunyai makna bahwa proses pembangunan harus tetap menjamin pemerataan sumberdaya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan juga harus menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat;2.Menghargai keaneragaman (diversity). Keaneragaman hayati dan keaneragaman budaya perlu dijaga dalam menjamin keberlanjutan. Keaneragaman hayati berhubungan dengan keberlanjutan sumberdaya alam, sedangkan keaneragaman budaya berkaitan dengan perlakuan merata terhadap setiap orang;3.Menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Dimana manusia dan alam merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri;4.Perspektif jangka panjang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan berorientasi tidak hanya masa sekarang akan tetapi masa depan. Untuk menjamin generasi mendatang mendapatkan kondisi lingkungan yang sama atau bahkanlebih baik.

Pengertiandan Ruang Lingkup Pembangunan Berkelanjutan (skripsi tesis dan disertasi)

Pengertian pembangunan berkelanjutan sejak diperkanalkan oleh World Commission on Environment and Development(WCED) sebagaimana tertuang dalam Our Common Future atau laporan Brundtland,sampai saat ini masih masuk dalam ranah perdebatan antar para ahlilingkungan. Hal ini menimbulkan banyak inteprestasi definisi mengenai pembangunan berkelanjutan. Berikut beberapa pengertian mengenai pembangunan berkelanjutan. Ordóñez dan Duinker(2010)menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pertamasebuahkapasitas dalam memelihara stabilitasekologi, sosial dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada manusia, keduamemenuhi dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan generasi mendatang, ketigakegigihan atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki (sosio-politik atau alam) dalam waktu tak terbatas, keempatintegrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial dan lingkungan secara koheren sehingga generasi manusia dan makkhluk hidup lain
dapat hidup pada saat ini maupaun pada masa mendatang tanpa batas, kelimamemenuhi kebutuhan dan aspirasi dibawah faktor pembatas lingkungan, sosial dan teknologi, keenamhidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya dan ketujuhmenjaga kualitas hubungan antara manusia dan alam.International Union for Conservation of Nature and Natural Resources(IUCN) (1980) dalam world conservation strategymendefinisikan untuk menjadi sebuah pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial maupun ekonomi yang berbasis pada sumberdaya kehidupan dan mempertimbangkan keuntungan ataupun kerugian jangka panjang maupun jangka pendek dari sebuah tindakan alternatif. Sementara itu Food and Agriculture Organization(1995) melalui komisi perikanan mengartikan pembangunan berkelanjutan, yang dituangkan dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries, adalah pelestarian dan pengelolaan sumberdaya alam ditujukan untuk menjamin keberlanjutan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Pengembangan konsevasi sepertitanah, air, tanaman dan sumberdaya genetik tidak menyebabkan degradasi lingkungan, menggunakan teknologiyang tepat dan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.Undang–undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Berpijak dari pengertian-pengertian di atas, paradigma pembangunan yang semula berfokus pada pertimbangan ekonomi semata bergeser kepada paradigma pembangunan dengan sektor lingkungan dan sosial sebagai sektor yang tidak bisa ditinggalkan.

Pembangunan Berkelanjutan (skripsi tesis dan disertasi)

Wacana lingkungan hidup dan pelestarian alam hari inimerupakan isu penting di dunia internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional,Indonesia yang mempunyai sumberdaya alam yang begitu melimpah mempunyai kewajiban moral untuk mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya secara bijaksana. Selain itu tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam negeri bahwa kelestarian lingkungan sudah merupakan suatu keharusan dan sudah merupakan kebutuhan hidup.Dalam skala negara, implementasi kewajiban dan kesadaran akan kelestarian lingkungan diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru adalah salah satu contohnya.Pembangunan berkelanjutan berinti pada pencapaian keseimbangan antara pembangunan sektor ekonomi, pembangunan sektor sosial,dan perlindungan lingkungan.

Laporan Keberlanjutan (skripsi tesis dan disertasi)

Keberlanjutan membahas dampak yang dipandang dari sisi pengertian dan rumusan yang memperhatikan mengenai hubungan antara sistem ekonomi yang dinamis, perubahan ekologi secara berlahan terhadap keberlanjutan kehidupan manusia dimasa depan. Dalam World Commission on Environment and Development terkait dengan keberlanjutan pada korporasi, mengartikan keberlanjutan adalah perkembangan yang memenuhi kebutuhan sekarnag tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam melakukan proses keberlanjutan tersebut, pembngunan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari perusahaan dan meningkatkan dampak positif untuk mencapai tujuan ekonomi, lingkungan dan masyarakat yang lebih berkelanjutan.Global Reporting Initiativesebagai lembaga pembuat pedoman pengungkapan laporan keberlanjutan (sustainability Report), mendefinisikan laporan keberlanjutan sebagai praktik dalam mengukur dan mengungkapkan aktivitas perusahaan sebagai tanggung jawab kepada stakeholdernya baik internal maupun eksternal mengenai kinerja perusahaan dalam mewujudkan tujuan pembangunan keberlanjutan. Graydan Bebbington (2001) menjelaskan bahwa laporan keberlanjutan adalah laporan non keuangan yang terpisah dari laporan keuangan. Laporan ini berfokus pada lingkungan yang didalamnya terdapat
pernyataan, definisi, misi, pernyataan mengenai kebijakan atau tujuan, dan perkembangan pencapaian terkait lingkungan yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi.Konsep laporan keberlanjutan merupakan turunan dari konsep Triple-Bottom Line yang dikemukakan oleh John Elkington (1988). Diindonesi sendiri laporan keberlanjutan sendiri merupakan jenis laporan yang bersifat sukarela. Laporan ini diungkapkan sebagai pelengkap laporan keuangan namun dalam penyampaianya laporan ini terpisah dari laporan keuangan perusahaan. Pelaporan keberlanjutan itu sendiri diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.1 paragraf sembilan, yaitu perusahaan dapat pula menyajikan laporn tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguan laporan yang memegang pernan penting. Implementsi pelaporan keberlanutan diindonesia didukung dengan sejumlah aturn seperti UU no. 23/1997 tentang manajemen lingkungan dan aturan yang dikeluarkan bursa efek indonesiamengenai prosedur dan persyaratan listingdang juga standar laporan keuangan (PSAK)Selain itu, kesadaran masyarakat tentang lingkungan telahmeningkatbegitu pesat, oleh karena itu peranan suatu perusahaan terhadap lingkungannya baik lingkungan intern maupun eksternmenjadi perhatian masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Perusahaan mempunyai peran
selain memberi manfaat positif terhadap ekonomi juga berperan terhadap menurunnya kondisi sosial masyarakat. Beberapa perusahaan mendapat kritik karena telah menimbulkan masalah sosial seperti polusi, penyusutan sumberdaya, limbah, mutu, keamanan produk, hak dan status karyawan, keselamatan kerja dan lain-lain (Rinda Yuninda, 2010) dalam (Munsaidah, Andini, danSupriyanto 2016)Global Reporting Initiative sebagai organisasi internsional independen yang membantu bisnsi, pemerintah dan organisasi lainnya untuk memahami dam mengkomunikasika isu isu bisnis mengenai dampak bisnis seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan lingkungan hiduptelah membuat suatu kerangka kerja untuk pelaporan kinerja perusahaan secara keuangan, sosial dan lingkungan. Global Reporting Initiatives (GRI) merupakan salah satu pedoman yang digunakan mayoritas perusahaan atau organisasi di dunia. Dalam panduan pelaporan keberlanjutan, GRI membuat dua konsep standar pengungkapan, yaitu pengungkapan setandar umum dan pengungkapan standar umum.Pengungkapan Standar Umum terdiri dari Strategi dan Analisis, Profil Organisasi, Aspek Material dan Boundary Teridentifkasi, Hubungan dengan Pemangku Kepentingan, Profil Laporan, Tata Kelola, Etika dan IntegritasSementara pengungkapan standar khususterdiri dari pengungkapan pendekatan manajemen dan indikator. Kemudian indiktor diperdalam dengan
mengkonsep tiga katagori yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial yang masing masing memiliki sub-katagori yang harus perusahaan laporkan.

Pengaruh Kinerja Ekonomi, Kinerja Lingkungan, Kinerja Ketenagakerjaan, Kinerja Hak Asasi Manusia, Kinerja Kemasyarakatan Dan Kinerja Tanggung Jawab Produk Terhadap ROA Dan Nilai Perusahaan (skripsi tesis dan disertasi)

 Laporan keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan merupakan kesadaran bagi suatu perusahaan untuk melaksanakan kegiatan bisnis yang memikirkan bagaimana dampak positif dan negatif yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut maka perusahaan secara sukarela melaksanakan laporan keberlanjutan. Dalam pembuatan sustainability report harus mengacu kepada pedoman Global Reporting Initiative (GRI). Global Reporting Initiative (GRI) adalah kerangka pelaporan untuk membuat laporan keberlanjutan yang memiliki standar pengungkapan. Untuk menjamin kualitas dari informasi yang dilaporkan maka harus memiliki prinsipi-prinsip yaitu, keseimbangan, dapat dibandingkan, akurat, urut waktu, kesesuaian dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan melaksanakan laporan keberlanjutan, maka informasi mengenai perusahaan pun menjadi transparan serta akuntabel, hal ini membuat para investor ingin berinvestasi pada perusahaan tersebut sehingga akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Soelistyoningrum (2011) menunjukan bahwa pengungkapan sustainability report berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan arah positif. Pengungkapan sustainability report tersebut terdiri dari kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja ketenagakerjaan, kinerja hak asasi manusia, kinerja kemasyarakatan dan kinerja tanggung jawab produk. Sedangkan pengungkapan sustainability report terhadap nilai perusahaan yang diteliti oleh Gunawan dan Mayangsari (2015) mengungkapkan bahwa sustainability report tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Maka dengan adanya pengungkapan sustainability report yang dilakukan oleh perusahaan menjadikan bukti nyata bahwa perusahaan layak untuk dipercaya oleh para investor karena perusahaan sangat mementingkan dampak positif dan negatif dalam menjalankan bisnisnya.

Nilai Perusahaan (skripsi tesis dan disertasi)

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Bringham Gapensi,1996) dalam Susanti (2010). Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), dan manajemen asset. Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan,karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006 dalam Permanasari, 2010). Menurut Rika dan Islahuddin (2008) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai nilai pasar. Alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum jika harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang meningkatkan menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris. Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya dimasa depan. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya adalah Tobin’s Q. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh James Tobin pada tahun 1969. James Tobin adalah ekonom Amerika yang meraih nobel di bidang ekonomi. Pengertian Tobin’s Q menurut James Tobin yang dikutip oleh Carton dan Perluff dalam Juniarti (2009 : 22) adalah: “Tobin’s Q is the ratio of the market value of a firm assets (as measured by the market value of the market value of its out standing stock and debt) to the replacement cost of the firm’s assets”obins Q adalah adalah perbandingan antara market value of equity ditambah debt dengan book market value ditambah dengan hutang (debt). semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004 dalam Permanasari,2010

Return On Asset (ROA) (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007: 196) ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007: 196) angka ROA dapat dikatakan baik apabila > 2%

Analisis Rasio Keuangan (skripsi tesis dan disertasi)

 Analisis rasio keuangan dikelompokkan ke dalam empat macam kategori, yaitu (Hanafi; 2003): a.Rasio Likuiditas Rasio ini mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahan relatif terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan). Biasanya rasio yang digunakan adalah current ratio, cash ratio, dan net working capital to total asset ratio. b.Rasio Leverage (Solvabilitas) Rasio ini untuk digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio Leverage yang bisaanya digunakan seperti debt to total asset ratio, total debt to total capital asset ratio, total debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, dan lain-lain. c.Rasio Aktivitas Rasio ini melihat beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengahkibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. Beberapa rasio yang digunakan seperti total asset turn over ratio, receivable turn over ratio, inventory turn over ratio, dan sebagainya. d.Rasio Keuntungan (Profitabilitas) Rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu pada periode tertentu. Beberapa rasio yang sering digunakan adalah gross profit margin, net profit margin, return on total asset (ROA), dan sebagainya (Sadarachman diambil dari Hanafi; 1995: 262).

Jenis-jenis Rasio (skripsi tesis dan disertasi)

 Ada beberapa jenis rasio keuangan yang sering dipakai, menurut Bambang Riyanto (2001: 330) Apabila dilihat dari sumbernya dari mana rasio itu dibuat, maka rasio-rasio dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu:a.Rasio-rasio Neraca, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, misalnya Current Ratio, Acid-test Ratio, dan lain sebagainya.b.Rasio-rasio Laporan Laba-Rugi, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari Income Statement, misalnya Gross Profit Margin, Net Operating Margin, dan lain sebagainya.c.Rasio-rasio antar Laporan, yaitu rasio-rasio yan disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainnya berasal dari Income Statement, misalnya Assets Turnover, Inventory Turnover, dan lain sebagainya

Pengukuran kinerja keuangan (skripsi tesis dan disetasi)

 Pengukuran kinerja keuangan mempunyai arti yang penting bagi pengambilan keputusan baik bagi pihak intern maupun ekstern perusahaan. Laporan keungan merupakan alat yang dijadikan acuan penilaian untuk meramalkan kondisi keuangan, operasi dan hasil usaha perusahaan. Menurut Mahmud dan Halim, (2003, 75) ukuran kinerja meliputi rasio-rasio berikut : a.Rasio Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih. b.Rasio Aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset. c.Rasio Solvabilitas mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. d.Rasio Profitabilitas mengukur seberapa kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Profitabilitas). e.Rasio Pasar mengukur perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai pasar. Rasio Keuangan sebagai pengukuran kinerja keuangan dalam laporan keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk memprediksi laba bersih dan dividen pada masa yang akan datang. Cara yang digunakan untuk mendukung prediksi tersebut adalah dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis tersebut mengkombinasikan hubungan antara komponen keuangan yang satu dengan komponen keuangan yang lain. Dalam manajemen keuangan, analisis ini dikenal dengan analisis rasio keuangan. Analisis rasio ini berguna untuk membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain atau membandingkan kinerja satu perusahaan pada tahun ini dengan tahun yang lainnya.

Pengertian Kinerja Keuangan (skripsi tesis dan disetasi)

 Kinerja Keuangan adalah hasil keputusan berdasarkan penilaian terhadap kemampuan perusahaan, baik dari aspek likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan profitabilitas yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Soelistyoningrum,2011). Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran tertentu yang digunakan oleh entitas untuk mengukur keberhasilan dalam menghasilkan laba. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan dapat dicerminkan melalui analisis rasio-rasio keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan yang akan diukur dengan menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan. Laporan dari kinerja keuangan dibuat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan masa lalu dan digunakan untuk memprediksi keuangan dimasa yang akan datang.

Pengungkapan dalam Sustainability Report (skripsi tesis dan disetasi)

Pengungkapan standar dalam sustainability report menurut GRI-G3 Guidelines terdiri dari: Kinerja Ekonomi Kinerja Lingkungan Kinerja Ketenagakerjaan Kinerja Hak Asasi Manusia Kinerja Kemasyarakatan Kinerja Tanggung jawab produk 7.Kinerja Ekonomi Ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi. Keprihatinan dimensi ekonomis keberlanjutan yang terjadi akibat dampak organisasi terhadap kondisi perekonomian para pemegang kepentingan di tingkat sistem ekonomi lokal, nasional, dan global. 8.Kinerja Lingkungan Lingkungan menurut Darsono (1995) yaitu semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Pengertian lain dari lingkungan yaitu suatu media dimana makhuk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks. Selain itu, lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Dimensi Lingkungan dari keberlanjutan yang mempengaruhi dampak organisasi terhadap sistem alami hidup dan tidak hidup, termasuk ekosistem, tanah, air dan udara. Indikator Lingkungan meliputi kinerja yang berhubungan dengan input (misalnya material, energi, dan air) dan output (misalnya emisi, air limbah, dan limbah). Sebagai tambahan, indikator ini melingkupi kinerja yang berhubungan biodiversity (keanekaragaman hayati), kepatuhan lingkungan, dan informasi relevan lainnya seperti pengeluaran lingkungan (environmental expenditure) dan dampaknya terhadap produk dan jasa. 9.Kinerja Ketenagakerjaan Menurut UU Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dimensi sosial dari keberlanjutan membahas sistem sosial organisasi di mana dia beroperasi. Indikator Kinerja Sosial GRI menentukan aspek kinerja penting yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk. 10.Kinerja Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia menentukan bahwa organisasi harus melaporkan sejauh mana hak asasi manusia diperhitungkan dalam investasi dan praktek pemilihan supplier/kontraktor. Sebagai tambahan, Indikator ini meliputi pelatihan sebagaimana juga bagi nondiskriminasi, kebebasan berserikat, tenaga kerja anak, hak adat, serta kerja paksa, dan kerja wajib. 11.Kinerja Kemasyarakatan Masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga bisa dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan bersama. Indikator Kinerja Masyarakat memperhatikan dampak organisasi terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi, dan menjelaskan risiko dari interaksi dengan institusi sosial lainnya yang mereka kelola. Pada khususnya, informasi yang dicari berhubungan dengan risiko yang diasosiasikan dengan suap, korupsi, praktek monopoli dan kolusi. 12.Kinerja Tanggung jawab produk Tanggung jawab produk adalah terjemahan dari istilah product liability. Product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut. Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk membahas aspek produk dari organisasi pelapor dan serta jasa yang diberikan yang mempengaruhi pelanggan,terutama, kesehatan dan keselamatan, informasi dan pelabelan, pemasaran, dan privasi. Variabel ini diukur melalui Sustainability Report Disclosure Index(SRDI). Perhitungan SRDI diungkapkan dengan memberikan skor 1 jika satu item diungkapkan dan skor 0 jika item tidak diungkapkan. Skor kemudian dijumlahkan, sehingga skor untuk setiap perusahaan dapat diperoleh

Standar Sustainability Report (skripsi tesis dan disetasi)

 Salah satu standar sustainability report adalah standar yang dibuat oleh GRI (Global Reporting Initiative). GRI adalah organisasi nirlaba berbasis jaringan kegiatannya melibatkan ribuan tenaga profesional dan organisasi dari beragam sektor, konstituen, dan wilayah. Misi GRI adalah untuk membuat pelaporan keberlanjutan menjadi praktik standar. Agar semua perusahaan dan organisasi dapat melaporkan kinerja dan dampak ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola mereka. GRI membuat pedoman pelaporan keberlanjutan tidak berbayar. Global Reporting Initiative (GRI) mendorong penerapan pelaporan keberlanjutan sebagai cara bagi perusahaan dan organisasi agar menjadi lebih berkelanjutan dan berkontribusi terhadap ekonomi global yang berkelanjutan. Dalam Weber dkk, 2005 GRI menggabungkan partisipasi aktif dari perwakilan dari bisnis, akuntansi, investasi, lingkungan, hak asasi manusia, penelitian, dan tenaga kerja organisasi dari seluruh dunia. GRI dimulai pada tahun 1997, menjadi independen pada tahun 2002. Ia memiliki hubungan yang kuat dengan United Nations Environment Program (UNEP) dan bekerja sama dengan UN Global Compact. GRI memiliki susunan sebagai berikut (Global Reporting Initiative,2002): 1.Visi dan Strategi – deskripsi strategi organisasi pelapor berkenaan untuk keberlanjutan, termasuk pernyataan dari CEO. 2.Profil – gambaran struktur dan operasi organisasi pelapor, dan dari ruang lingkup laporan. 3.Struktur Pemerintahan dan Sistem Manajemen – deskripsi organisasi struktur, kebijakan, dan manajemen sistem, termasuk keterlibatan pemangku kepentingan upaya. 4.Indikator Kinerja – ukuran dampak atau efek dari pelaporan organisasi dibagi menjadi terintegrasi, ekonomi, lingkungan, dan sosial indikator kinerja.

Prinsip-prinsip Sutainability Report (skripsi tesis dan disetasi)

Pengungkapan sustainability report yang sesuai dengan GRI (Global Reporting Initiative) harus memenuhi beberapa prinsip. Prinsip-prinsip ini tercantum dalam GRI-G3 Guidelines, yaitu: 7.Keseimbangan Sustainability report sebaiknya mengungkapkan aspek positif dan negatif dari kinerja suatu perusahaan agar dapat menilai secara keseluruhan kinerja dari perusahaan tersebut. 8.Dapat dibandingkan Sustainability report berisi isu dan informasi yang ada sebaiknya dipilih, dikompilasi, dan dilaporkan secara konsisten. Informasi tersebut harus disajikan dengan seksama sehingga memungkinkan para stakeholderuntuk menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu. 9.Akurat Informasi yang dilaporkan dalam sustainability report harus cukup akurat dan rinci sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi. 10.Urut waktu Pelaporan sustainability report tersebut harus terjadwal dan informasi yang ada harus selalu tersedia bagi para stakeholder. 11.Kesesuaian Informasi yang diberikan dalam sustainability report harus sesuai dengan pedoman dan dapat dimengerti serta dapat diakses oleh stakeholder. 12.Dapat dipertanggungjawabkan Informasi dan proses yang digunakan dalam penyusunan laporan harus dikumpulkan, direkam, dikompilasi, dianalisis, dan diungkapkan dengan tepat sehingga dapat menetapkan kualitas dan materialitas informasi.

Manfaat Sustainability Report (skripsi tesis dan disetasi)

 Manfaat internal untuk perusahaan dan organisasi dapat mencakup: Peningkatan pemahaman risiko dan peluang. Menekankan hubungan antara kinerja keuangan dan non-keuangan. Mempengaruhi strategi jangka panjang manajemen dan kebijakan, dan rencana bisnis. Memperlancar proses, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Benchmarking dan menilai kinerja keberlanjutan sehubungan dengan hukum, norma-norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela. Menghindari yang terlibat dalam kegagalan lingkungan, sosial dan tata kelola dipublikasikan. Membandingkan kinerja internal antara organisasi dan sector. Manfaat eksternal pelaporan keberlanjutan dapat mencakup: Mengurangi dampak lingkungan, sosial dan tata kelola yang negatif. Meningkatkan reputasi dan loyalitas merek. Mengaktifkan pemangku kepentingan eksternal untuk memahami nilai sebenarnya organisasi, dan aset berwujud dan tidak berwujud. Menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam Soelistyoningrum (2011) menjelaskan manfaat yang didapat dari sustainability report antara lain : 1.Sustainability report memberikan informasi kepada stakeholder (pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) dan meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan transparansi. 2.Sustainabilty report dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan brand value, market share, dan loyalitas konsumen jangka panjang. 3.Sustainability report dapat menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola risikonya. 4.Sustainability report dapat digunakan sebagai stimulasi leadership thinking dan performance yang didukung dengan semangat kompetisi. 5.Sustainability reportdapat mengembangkan dan menfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial. 6.Sustainability report cenderung mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang. 7.Sustainability report membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

Pajak Tangguhan (skripsi tesis dan disertasi)

Pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang (payable) atau terpulihkan (recoverable) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2016). Menurut PSAK No. 46, pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer (waktu) yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Sedangkan menurut PSAK No.46 (IAI, 2017) Pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang. Adapun menurut Phillips (2016) “beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)”.

Selain itu, menurut Zain (2017) “pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer”. Adapun Menurut Zain (2017) Kewajiban pajak tangguhan maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut : 1. Apabila penghasilan sebelum pajak-PSP (Pretax Accounting Income) lebih besar dari penghasilan kena pajak-PKP (taxible income), maka beban pajak-BP (Tax Expense) pun akan lebih besar dari pajak terutang-PT (Tax Payable), sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Taxes Liability). 2. Sebaliknya apabila penghasilan sebelum pajak (PSP) lebih kecil dari penghasilan kena pajak (PKP), maka beban pajak (BP) juga lebih kecil dari pajak terutang (PT), maka akan menghasilkan Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets). Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan perbedaaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa yang akan datang (tax loss carry forward) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu serta adanya perbedaan antara laba akuntansi yang berasal dari laporan keuangan komersial dengan laba fiskal yang berasal dari laporan keuangan fiskal. Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, naik laporan posisi keuangan maupun laporan laba komprehensif. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba komprehensif, akibatnya bisa saja laporan keuangan menyesatkan pembacanya. Perbedaan yang terjadi perhitungan laba akuntansi fiskal disebabkan laba fiskal didasarkan pada undang-undang perpajakan, sedangkan laba akuntansi didasarkan pada standar akuntansi. Beban pajak tangguhan ini sesungguhnya mencerminkan besarnya beda waktu yang telah dikalikan dengan suatu tarif pajak marginal. Beda waktu timbul karena adanya kebijakan akrual (discretionary accruals) tertentu  yang diterapkan sehingga terdapat suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi dengan pajak. Oleh karena perbedaan ini maka terlebih dahulu harus disesuaikan antara laba akuntansi yang berasal dari laporan keuangan komersial dengan laba fiskal yang berasal dari laporan keuangan fiskal sebelum menghitung besarnya PKP. Proses penyesuaian laporan keuangan ini disebut dengan koreksi fiskal atau dapat juga disebut dengan rekonsiliasi laporan keuangan akuntansi dengan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal ini lebih dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan SAK dengan peraturan perpajakan, sehingga akan menghasilkan laba fiskal atau PKP. Selanjutnya Koreksi fiskal ini dapat berupa : 1. Perbedaan Permanen/ Tetap Perbedaan permanen merupakan perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen atau tetap. Artinya, perbedaan ini tidak akan hilang sejalan dengan waktu. Selain itu, perbedaan pengakuan pajak ini timbul karena terjadi transaksi-transaksi pendapatan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal (pajak). Dimana pengakuan seperti hal tersebut biasanya terdapat pada kategori dibawah ini, yaitu : 1) Menurut akuntansi komersial yakni penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. (Pasal 4 ayat 3 UU PPh). 2) Menurut akuntansi komersial yakni penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh yang terutang. Contohnya : 1. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. 2. Penghasilan dari hadiah undian.   3. Penghasilan bunga tabungan, deposito, jasa giro dan diskonto BI. 4. Penghasilan bunga/diskonto obligasi yang dijual di bursa efek. 5. Penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan. 6. Penghasilan dari jasa konstruksi (Pengusaha Konstruksi Kecil). 7. Penghasilan WP perusahaan pelayaran dalam negeri. 3) Menurut akuntansi komersial yakni beban (biaya) sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008), misalnya biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya: daftar nominatif biaya entertainment, daftar nominatif atas penghapusan piutang, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi (SHU). Perbedaan permanen disebabkan karena adanya penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (PPh final), dan adanya non-deductible expenses, misalnya penghasilan bunga deposito. Laporan keungan komersial melaporkannya sebagai penghasilan lainlain, sedangkan laporan keuangan fiskal tidak memasukkannya dalam perhitungan laba fiskal karena telah dikenakan PPh Final. Selain itu terdapat beberapa jenis beban yang tidak boleh menjadi pengurang oleh UndangUndang Perpajakan. Sebagai contoh yaitu biaya sumbangan. Dimana, dalam laporan keuangan komersial, biaya sumbangan diakui sebagai pengurang untuk menghitung laba komersial (laba akuntansi). Sedangkan, laporan keuangan fiskal tidak mengakui biaya sumbangan kecuali memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang- Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 2. Perbedaan Temporer atau Waktu (Sementara) Perbedaan temporer yakni perbedaan yang terjadi secara fiskal karena perbedaan pengakuan waktu dan biaya dalam menghitung laba. Perbedaan temporer juga terjadi karena perbedaan pengakuan pembebanan dalam periode yang berbeda, namun kejadian-kejadian tersebut tetap diakui baik dalam laporan keuangan maupun dalam laporan fiskal tetapi dalam periode yang  berbeda. Perbedaan temporer ini merupakan perbedaan dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aset atau kewajiban, yang menyebabkan laba fiskal bertambah atau berkurang pada periode yang akan datang. Perbedaan temporer disebabkan oleh perbedaan persyaratan waktu item pendapatan dan biaya. Perbedaan sementara setelah beberapa waktu dampaknya akan sama terhadap laba akuntansi maupun laba fiskal. Adapun unsur-unsur yang menjadi objek dalam beda temporer ini yaitu : 1) Metode Penyusutan dan atau Amortisasi. 2) Metode penilaian persediaan. 3) Penyisihan piutang tak tertagih. 4) Rugi-laba selisih kurs. 5) Kompensasi Kerugian. 6) Penyisihan bonus

Sejarah Sustainability Report (skripsi tesis dan disetasi)

 Laporan keberlanjutan perusahaan memiliki sejarah panjang yang akan kembali ke pelaporan lingkungan . Laporan lingkungan pertama diterbitkan pada 1980-an oleh perusahaan dalam industri kimia yang memiliki masalah citra yang serius . Kelompok lain dari wartawan awal adalah kelompok usaha kecil dan menengah yang dilakukan dengan sistem manajemen lingkungan yang sangat canggih . Pelaporan non – keuangan, seperti keberlanjutan dan pelaporan CSR adalah tren lumayan baru yang telah berkembang selama dua puluh tahun terakhir. Banyak perusahaan kini memproduksi laporan keberlanjutan tahunan dan ada beragam penilaian dan standarnya. Ada berbagai alasan bahwa perusahaan-perusahaan memilih untuk menghasilkan laporan tersebut , tetapi pada intinya dimaksudkan untuk menjadi ” kapal transparansi dan akuntabilitas ” . Seringkali mereka juga dimaksudkan untuk meningkatkan proses internal , melibatkan para pemangku kepentingan dan membujuk investor.

Fungsi Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang berkontribusi cukup besar yang dimana dari sumber pendapatan pajak negara itu digunakan untuk pengeluaran pemerintah. Uang yang diterima dari pajak digunakan oleh negara untuk menjaga pertahanan negara, miningkatkan mutu pendidikan, jaminan kesehatan masyarakat, infrastruktur dan keperluan negara yang lainnya. Adapun fungsi pajak menurut Suandy (2015) ada dua yakni : 1. Fungsi Anggaran (Budgetair) Yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.  2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh penerapan fungsi pajak tersebut yaitu : 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Tujuan pajak yaitu Pajak diperuntuhkan bagi pengeluran-pengeluaran pemerintah, dan digunakan untuk membiayai puclic invesment atau pembangunan.

Definisi Sustainability Report (skripsi tesis dan disetasi)

 Sustainability reporting adalah praktek pengukuran, mengungkapkan dan pertanggung jawab kepada internal dan pemangku kepentingan eksternal untuk kinerja organisasi dengan arah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (GRI,2011). Menurut Elkington(1997) sustainability report yaitu laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (sustainable performance). Laporan keberlanjutan merupakan sebuah laporan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari. Laporan keberlanjutan juga menyajikan nilai-nilai dan tata kelola model organisasi, dan menunjukkan hubungan antara strategi dan komitmennya untuk ekonomi global yang berkelanjutan. Peningkatan jumlah perusahaan dan organisasi yaitu ingin membuat operasi mereka berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Sustainability reporting dapat membantu organisasi untuk mengukur, memahami dan berkomunikasi, lingkungan, sosial dan tata kelola ekonomi mereka. Keberlanjutan yaitu kemampuan sesuatu untuk bertahan untuk waktu yang lama, atau tanpa batas waktu. Sustainability reporting secara sistematis membantu organisasi untuk mengukur dampak, menetapkan tujuan, dan mengelola perubahan. Sebuah laporan keberlanjutan adalah platform utama untuk mengetahui kinerja keberlanjutan apakah dampak tersebut positif atau negatif. Untuk menghasilkan laporan keberlanjutan, organisasi mendirikan siklus pelaporan yaitu program pengumpulan data, komunikasi, dan tanggapan. Ini berarti bahwa kinerja keberlanjutan mereka dipantau secara terus-menerus. Data dapat diberikan secara teratur untuk pengambil keputusan senior untuk membentuk strategi dan kebijakan organisasi, dan meningkatkan kinerja. Oleh karena itu laporan keberlanjutan merupakan sumber daya penting untuk mengelola perubahan menuju ekonomi global yang berkelanjutan yang menggabungkan keuntungan jangka panjang dengan perilaku etis, keadilan sosial dan peduli lingkungan. Sustainability Report perusahaan di Indonesia telah didukung pula dengan berdirinya Badan Nasional yaitu NCSR (National Center for Sustainability Reporting). NCSR merupakan organisasi pendiri Indonesian Sustainability Reporting Award (ISRA) yang merupakan suatu penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) dan telah mengungkapkannya dengan benar dan transparan pada Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report) (Gunawan dan Mayangsari, 2015). Sejak tahun 2005, Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) d/h Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen bekerjasama dengan National Center for Sustainability Reporting (NCSR) menganugerahkan penghargaan pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) bagi perusahaan-perusahaan yang melaporkan dengan baik kinerja keberlanjutan mereka dibidang sosial, lingkungan, dan ekonomi. Program tahunan ini bertujuan untuk memotivasi dan memacu pelaporan kinerja keberlanjutan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Sebagai penyelenggara, IAMI meyakini bahwa penganugerahan bagi pelaporan kinerja keberlanjutan sangat penting untuk meningkatkan kinerja itu sendiri. Pelaporan akan memicu benchmarking, pembelajaran, penetapan, dan pencapaian target serta membangun akuntabilitas, transparansi, dan mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).Perusahaan pemenang menunjukkan komitmen yang tinggi baik kinerja maupun pengungkapan dan pelaporannya dalam hal lingkungan, sosial, dan ekonomi keberlanjutan. Perusahaan tersebut memiliki visi dan misi yang jelas dan program yang menunjukkan keseriusan pencapaian visi dan misi tersebut. Secara umum, perusahaan tersebut juga menunjukkan keterbukaan bagi keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pihak yang mendukung maupun yang mengkritik mereka. Rangkaian kegiatan ini akan memacu optimisme terhadap kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk lebih peduli pada bisnis berkelanjutan.Sustainability report juga digunakan oleh institusi pemerintah misalnya dari pihak kementerian lingkungan untuk membuat penilaian atas kinerja perusahaan terhadap lingkungan dalam setiap pelaporan organisasi. Seperti halnya di Indonesia, peraturan dalam pengungkapan CSR dapat ditemukan dalam aturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan Undang-undang nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengungkapan laporan keberlanjutan dalam aturan yang telah ditetapkan berupa laporan yang berdiri sendiri, meskipun masih banyaknya pengimplementasian CSR yang diungkapkan bersamaan dengan laporan tahunan suatu perusahaan (Gunawan, 2010 dalam Susanto dan Tarigan, 2013).

Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Bahkan banyak negara yang mengandalkan penerimaaan pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang utama. Selain itu, pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana, sehingga beban pajak harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang melibatkannya. Terdapat beberapa definisi menurut para ahli. Salah satu pendapat yaitu dari Rochmat Soemitro, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2016).
 Pendapat lain yang diungkapkan oleh Andriani (2012), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan pendapat Smeeth menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur : 1. Iuran dari rakyat kepada negara, Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2. Berdasarkan undang-undang, Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3. Tanpa jasa timbal balik atau konstraprestasi dari negara yang secara langsung yang dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya konstraprestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Korporasi Berkelanjutan (skripsi tesis dan disetasi)

Aktifitas bisnis baik pada level internasional, menengah ataupun korporasi/perusahaan kecil semuanya memiliki dampak pada sistem alam, sumber daya alam, suplai air bersih dan termasuk kenaikan polutan dan sampah berbahaya. “Bisnis seperti biasanya” merusak sistem penyangga hidup bumi(Edwards, 2006). Praktik bisnis berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan menjadi esensial tidak hanya agar korporasi mampu bertahan hidup dalam jangka pendek, tetapi juga kesehatan bumi dalam jangka panjang.Kasus Brent Spar offshore facility perusahaan minyak Shell pada 1995 diawali rencana Shell membuang fasilitas anjungan yang sudah tua ke laut lepas. Meskipun rencana ini disetujui oleh pemerintah Inggris, dengan adanya penolakan dari aktifis Greenpeace dan masyarakat internasional maka rencana tersebut dibatalkan. Akibat insiden di laut utara ini, Shell mengalami penurunan penjualan hingga 50% di Negara Jerman (The Brent Spar, n.d). Berikutnya Shell menggunakan berbagai skenario untuk memperkirakan alternatif di masa mendatang dan mengidentifikasi tantangan-tantangan potensial yang berhubungan dengan keputusan sekarang. Shell juga berkomitmen terhadap kinerja lingkungan lingkungan, hal yang tidak terpikirkan sebelumnya pada awal 1990-an (Wheeler, Fabig & Boele, 2002).

Berkelanjutan (skripsi tesis dan disetasi)

Awal dari istilah berkelanjutan modern bermula dari hubungan manusiadengan alam yang digaungkan oleh pergerakan pegiat lingkungan di tahun 1800-an. Pegiat lingkungan ini menjelaskan hubungan manusia dengan alam yang mendukung intuisi dan inspirasi manusia (Edwards, 2006). Berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang bertujuan menyediakan kehidupan global jangka panjang melalui penggunaan dan manajemen ekonomi dan sumber daya alam secara lebih bijaksana serta menghormati kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Konsep ini juga menjelaskan kemampuan peradaban manusia membuat dunia untuk manusia dan makhluk hidup secara lingkungan, sosial dan ekonomi yang mampu menyediakan keperluan populasi tanpa merusak kemampuan generasi berikutnya (Edwards, 2006). Konsep berkelanjutan pertama kali muncul di Stockholm pada konferensi lingkungan tahun 1972. Berbagai perdebatan muncul antara negara industri dan negara berkembang mengenai hal yang lebih penting, apakah pembangunan ekonomi atau perlindungan lingkungan. Berbagai diskusi melahirkan keterkaitan yang tidak terpisahkan antara pelindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi.Pada tahun 1980-an , kecelakaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan secara masif terjadi, seperti Union Carbide di Bhopal India (1984), kecelakaan reaktor nuklir di Chernobyl Rusia (1986). Pelepasan material berbahaya dan beracun maupun radiasi dari kecelakaan industri yang terjadi menekankan kembali pentingnya tanggung jawab kepada lingkungan. PBB merespon tanggung jawab ini dengan membentuk Brundtland commission untuk merumuskan strategi peningkatan kehidupan manusia tanpa membahayakan lingkungan. Brundtland yang memimpin WCED (1987) ini merumuskan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (Edwards, 2006).Konsep ini kemudian diadopsi dan dituangkan dalam 27 prinsip deklarasi Rio de Janeiro pada tahun 1992, yang merupakan hasil dari Earth Summit. Deklarasi tersebut menekankan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungansebagai bagian yang tidak terpisahkan. Lima tahun berikutnya, prinsip pada deklarasi Rio de Janeiro diadopsi dalam Kyoto Protocol. World Summit on Sustainable Development (WSSD) 2002 lebih jauh lagi memberikan fokus partisipasi yang lebih besar dari wanita, pemuda, LSM dan ilmuwan (Edwards, 2006). Berbagai pengembangan yang lain berlanjut pada tahun-tahun berikutnya untuk memperbaiki dan melengkapi dimensi-dimensi pembangunan berkelanjutanserta memacu perusahaan global untuk ikut serta dalam pengembangan berkelanjutan. Upaya pencitraan perusahaan global tidak lagi semata-mata tugas dari hubungan masyarakat perusahaan, manajemen perusahaan pada semua level perlu berusaha keras menyeimbangkan dan mensinergikan pengaruh lingkungan dan sosial terhadap keuntungan finansial. Ketiga hal tersebut merupakan paradoks yang harus dikelola untuk melihat sejauh mana kinerja berkelanjutan sebagai perusahaan skala global.

Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (skripsi tesis dan disertasi)

Aset pajak tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskalakibat perbedaan temporer. Lebih besarnya laba akuntansi dari laba fiskal mengakibatkan perusahaan menunda pajak terutang periode mendatang (Fitriany,2016). Adanya peranan antara aset pajak tangguhan yang akan dimungkinkan dapat digunakan sebagai indikator manajemen laba. Jika jumlah aset pajak tangguhansemakin besar maka semakin tinggi manajemen melakukan manajemen laba (Hakim,2015). Ikatan Akuntansi Indoneasia (2013) menjelaskan bahwa aset pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang. Menurut Waluyo (2014) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan (deferred tax asset) adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (recovered) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasi. Mengacu pada pernyataan dan hasil penelitian terdahulu yang ada, maka diekspektasikan adanya peranan aset pajak tangguhan yang dapat dimungkinkan mampu digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba. Jika jumlah aset pajak tangguhan semakin besar makan semakin tinggi manajemen melakukan manajemen laba (earning management)

Kegunaan Penilaian Kinerja (skripsi tesis dan disetasi)

 Arti pentingnya penilaian unjuk kerja atau penilaian kinerja menurut Marihot Tua E. Hariandja (2002) secara lebih rinci di kemukakan sebagai berikut: 1. Penilaian unjuk kerja memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja melalui feedback yang diberikan oleh organisasi. 2. Penyesuaian gaji dapat dipakai sebagai informasi untuk mengkompensasi pegawai secara layak sehingga dapat memotivasi mereka. 3. Keputusan untuk penempatan, yaitu dapat dilakukannya penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya. 4. Pelatihan dan pengembangan, yaitu melalui penilaian akan diketahui kelemahan-kelemahan dari pegawai sehingga dapat dilakukan program pelatihan dan pengembangan yang lebih efektif.
5. Perencanaan karier, yaitu organisasi dapat memberikan bantuan perencanaan karier bagi pegawai dan menyelaraskannya dengan kepentingan organisasi. 6. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses penempatan, yaitu unjuk kerja yang tidak baik menunjukkan adanya kelemahan dalam penempatan sehingga dapat dilakukan perbaikan. 7. Dapat mengidentifikasi adanya kekurangan dalam desain pekerjaan, yaitu kekurangan kinerja akan menunjukkan adanya kekurangan dalam perancangan jabatan. 8. Meningkatkan adanya perlakuan kesempatan yang sama pada pegawai, yaitu dengan dilakukannya penilaian yang obyektif berarti meningkatkan perlakuan yang adil bagi pegawai. 9. Dapat membantu pegawai mengatasi masalah yang bersifat eksternal, yaitu dengan penilaian unjuk kerja atasan akan mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya unjuk kerja yang jelek, sehingga atasan dapat membantu menyelesaikannya. 10.Umpan balik pada pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan diketahuinya unjuk kerja pegawai secara keseluruhan, ini akan menjadi informasi sejauh mana fungsi sumber daya manusia berjalan dengan baik atau tidak.

Tujuan Penerapan Perencanaan Pajak dalam Penyajian Laporan Keuangan (skripsi tesis dan disertasi)

Pada dasarnya tidak seorangan pun yang senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya sudah ada pada diri wajib pajak. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturang perundang-undangan yang berlaku (Tresnajaya dan Rusdin, 2004) dalam Safitri (2017). Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh wajib pajak untuk hal tersebut adalah dengan melakukan tax planning. Sinyalemen di atas yang mendasari tax planning, sehingga tax planning yang efektif paling tidak memiliki tujuan (dapat mencapai), hal-hal berikut: 1. Mengatur cashflow perusahaan agar pembayaran setoran pajak bulanan tidak mengganggu cashflow perusahaan, dan itu artinya laporan arus kas yang disajikan oleh akuntansi akan semakin baik. 2. Mengatur jumlah kredit pajak agar tidak terjadi lebih bayar pada perhitungan SPT PPh badan pada akhir tahun pajak. 3. Mengatur agar tidak terjadi pemeriksaaan pajak yang mengakibatkan terbitnya surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang jumlahnya memberatkan perusahaan. 4. Pemenuhan kewajiban perpajakn sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Keempat alasan diatas sangat relevan dengan diterapkannya tax planning dalam penyajian laporan keuangan, karena laporan keuangan tidak hanya sebatas pemberi informasi tetapi juga merupakan pertanggungjawaban pihak manajemen perusahaan baik tanggung jawab internal maupun tanggung jawab eksternal.

Motivasi Perencanaan Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Suandy (2008:10) dalam Safitri (2017) ada tiga unsur perpajakan yang menjadi motivasi mendasari dilakukannya perencanaan pajak, yaitu: 1. Kebijakan perpajakan (tax policy). 2. Undang- undang perpajakan (tax law). 3. Administrasi perpajakan (tax administration). Dari kutipan diatas dapat dijelaskan ketiga motivasi perencanaan pajak sebagai berikut: 1. Kebijakan Perpajakan Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak. a. Jenis pajak yang akan dipungut Dalam sistem perpajakan modern terdapat berbagai jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan utama, baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai, seperti: 1. Pajak penghasilan badan dan orang pribadi. 2. Pajak atas keuntungan modal. 3. Withholding tax atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti, dan lainlain. 4. Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk. 5. Pajak atas undian/hadiah. 6. Bea materai. 7. Capital transfer taxes/transfer duties.
 8. Lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya.   b. Subjek pajak Perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Disamping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan (retained earning) bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak. c. Objek pajak Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Karena objek pajak merupakan basis perhitungan (tax basses) besarnya pajak, maka untuk mengoptimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. d. Tarif pajak Adanya penerapan schedular taxation mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin agar dikenakan tarif yang paling rendah (low bracket). Barry Bracewell dan Milnes (1980), mengatakan dalam Suandy (2008:12): “The heavier the burden, the stronger the motive, and the wider the scope for tax avoidance since the tax payer may avoid the bigher rates of tax while still remaining liable to the lower (semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah).”
 e. Prosedur pembayaran Sistem self-assesment dan sistem pembayaran mengharuskan perencanaan pajak untuk merencanakan pajaknya dengan baik. 2. Undang-undang Perpajakan Peraturan perundang-undangang diikut oleh ketentuan-ketentuan (Peraturan Pemerintah, Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lainnya yang ingin dicapainya. Akibatnya terbukan celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik. 3. Administrasi Perpajakan Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melakukan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini, mendorong perusahaan untuk melaksanaan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif. Menurut Zain (2003) dalam Hidayat (2012:312) ada empat langkah pokok yang harus dilakukan dalam perencanaan, yaitu: 1. Tetapkan sasaran atau perangkat tujuan. 2. Tentukan situasi sekarang. 3. Identifikasi pendukung dan penghambat tujuan. 4. Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan

Tujuan Penilaian Kinerja (skripsi tesis dan disertasi)

Sedangkan tujuan penilaian kinerja karyawan menurut Veithzal Rivai (2004) pada dasarnya meliputi: 1. Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini. 2. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa, insentif uang. 3. Mendorong pertanggungjawaban dari karyawan.
4. Untuk pembeda antarkaryawan yang satu dengan yang lain. 5. Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi ke dalam: a) Penugasan kembali, seperti diadakannya mutasi atau transfer, rotasi pekerjaan. b) Promosi, kenaikan jabatan. c) Training atau latihan. 6. Meningkatkan motivasi kerja. 7. Meningkatkan etos kerja. 8. Memperkuat hubungan antara karyawan dengan supervisor melalui diskusi tentang kemajuan kerja mereka. 9. Sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari karyawan untuk memperbaiki desain pekerjaan, lingkungan kerja, dan rencana karier selanjutnya. 10. Riset seleksi sebagai kriteria keberhasilan/efektivitas. 11. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan SDM, karier dan keputusan perencanaan suksesi. 12. Membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang sesuai untuk mencapai hasil yang baik secara menyeluruh. 13. Sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan gaji-upah-insentif-kompensasi dan berbagai imbalan lainnya. 14. Sebagai penyaluran keluhan yang berkaitan masalah pribadi maupun pekerjaan. 15. Sebagai alat untuk menjaga tingkat kinerja.
16. Sebagai alat untuk membantu dan mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif dalam rangka memperbaiki kinerja. 17. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan SDM, seperti seleksi, rekrutmen, pelatihan dan analisis pekerjaan sebagai komponen yang saling ketergantungan di antara fungsi-fungsi SDM. 18. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja menjadi baik. 19. Mengembangkan dan menetapkan kompensasi pekerjaan. 20. Pemutusan hubungan kerja, pemberian sangsi ataupun hadiah

Tujuan dan Jenis – Jenis Perencanaan Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Chairil Anwar (2013:21) secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai perencanaan pajak adalah sebagai berikut:  1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalan ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. 2. Memaksimalkan laba setelah pajak. 3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus. 4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi: a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan dan penjara. b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan, undang- undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuanganm seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22. Dan pasal 23).
Jenis-jenis perencanaan pajak menurut Suandy (2008:109) dalam Safitri (2017) adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan Pajak Nasional (national tax planning). 2. Perencanaan Pajak Internasional (international tax planning). Perbedaan utama antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaa pajak internasional adalah peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memerhatikan undang-undang domestik, tetapi perencanaan pajak internasional di samping undang-undang domestik juga harus memerhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat

Penilaian Kinerja (skripsi tesis dan disertasi)

Berbicara tentang kinerja, erat kaitannya dengan suatu pendapat bahwa untuk mengetahui hasil kinerja yang dicapai karyawan dalam suatu perusahaan maka hal pertama yang harus dilakukan pimpinan adalah melaksanakan penilaian kinerja. Dari hasil penilaian kinerja yang telah dilaksanakan tersebut akan diketahui nilai perusahaan dan kinerja perusahaan secara menyeluruh apakah kinerja perusahaan baik atau tidak di mata konsumen, karyawan, dan lingkungannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya untuk mengadakan
penilaian kinerja di suatu organisasi merupakan hal penting. Untuk itu perlu juga dipahami mengenai penilaian kinerja agar dapat diketahui bagaimana gambaran hasil kinerja individu maupun perusahaan. Sondang P. Siagian (2002) mengungkapkan bahwa “Penilaian kinerja merupakan proses di mana organisasi berupaya memperoleh informasi yang seakurat mungkin tentang kinerja para anggotanya.” Ungkapan tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan Marihot (2002) bahwa “Penilaian unjuk kerja merupakan suatu proses organisasi dalam menilai unjuk kerja pegawainya.” Veithzal Rivai (2004) lebih ringkas mendefinisikan penilaian kinerja sebagai “Sebuah mekanisme yang baik untuk mengendalikan karyawan.” Dari beberapa pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja karyawan merupakan suatu alat ukur yang dipergunakan untuk mengetahui seberapa baik atau buruknya kinerja karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan di mana dari hasil penilaian kinerja tersebut dapat mencerminkan pula kinerja organisasi atau perusahaan yang bersangkutan

Pengertian Perencaan Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Chairil Anwar (2013:18) adalah sebagai berikut: “Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.” Perencanaan pajak menurut Hidayat (2013:309) adalah: “Tax planning (perencanaan pajak), suatu proses sistematis untuk meminimalkan pajak pendapatan dengan memperhatikan konsekuensi dari bisnis alternatif atau aksi investasi. Faktor utama dalam memilih bentuk organisasi bisnis dan struktur modal, membuat keputusan dan menentukan waktu yang tepat dalam bertransaksi.” Menurut Larry et al. (1994) dalam Safitri (2017) adalah sebagai berikut : “Tax planning is the systematic analysis of difering tax options aimed at the minimazation of tax liabilty in current in future tax periods (Perencanaan pajak adalah analisis sitematis dari perbedaan pilihan pajak ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak dimasa saat ini dan masa depan).” Lyons Susan M. (1996) dalam Safitri (2017) mendefinisikan tax planning sebagai berikut : “Tax planning is arrengements of a person’s business and/or private affairs in order to minimize tax liability (Perencanaan pajak adalah pengaturan dari orang bisnis dan / atau urusan pribadi untuk meminimalkan kewajiban pajak).” Secara teoritis, perencanaan pajak dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib berusaha mendapatkan pengehamatan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Fitriany, 2016). Dari beberapa definisi di atas pada intinya perencanaan pajak (tax planning) dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah aturan yang ada, tetapi tidak secara eksplisit melawan undang-undang, dan tidak dapat dipersalahkan sebagai upaya penggelapan pajak

Faktor-Faktor Kinerja Karyawan (skripsi tesis dan disertasi)

 Proses kinerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Rivai (2005) berikut adalah faktor-faktor yang terkait dengan kinerja, yaitu:a.Kebutuhan yang dibuat pekerja.Kinerja individu dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu sendiri ialah perasaan individu terhadap pekerjaannya. Perasaan ini berupa suatu hasil penilaian mengenai seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan mampu memuaskan kebutuhannyab.Tujuan yang khusus.Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan organisasi untuk dicapai. Setiap organisasi, tim ataupun individu dapat menentukan tujuannya sendiri. Sesuai
dengan jenjang organisasi yang dimiliki, selanjutnya tujuan yang dirumuskan dirinci lebih lanjut menjadi tujuan di tingkat yang lebih rendah. Apabila orang mengetahui dan memahami apa yang diharapkan dari mereka dan mengambil bagian dalam membentuk harapan tersebut, mereka akan memberikan usaha terbaiknya untuk mendapatkannya (Wibowo, 2007). c.KomitmenMenurut Wibowo (2007) bawahan akan meningkat kinerjanya apabila mempunyai komitmen terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. d.Umpan balikUmpan balik memungkinkan pengalaman yang diperoleh dari pekerjaan oleh individu dipergunakan untuk memodifikasi tujuan organisasi. Dengan demikian, umpan balik juga dapat dipergunakan untuk meninjau kembali perencanaan kinerja (Wibowo, 2007). e.SituasiKinerja suatu organisasi juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja atau situasi kerja dimana situasinya dapat memberikan kenyamanan sehingga mendorong kinerja karyawan. Juga termasuk bagaimana kondisi hubungan antarmanusia di dalam organisasi, baik antara atasan dengan bawahan maupun diantara rekan sekerja (Wibowo, 2007). f.Pembatasan.Sistem penilaian memerlukan standar kinerja yang mencerminkan seberapa jauh keberhasilan sebuah pekerjaan telah berhasil dicapai. Agar efektif, standar perlu berhubungan dengan hasil yang diinginkan dari tiap
pekerjaan. Hal tersebut dapat diuraikan dari analisis pekerjaan dengan menganalisis hubungannya dengan kinerja karyawan saat sekarang. Untuk menjaga akuntabilitas karyawan, harus ada peraturan-peraturan tertulis dan diberitahukan kepada karyawan (Rivai, 2009). g.Ketekunan. Menurut Robert dan John (2006) banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan individual, usaha yang dicurahkan, dan dukungan organisasi yang diterimanya. Sebagian unit SDM dalam organisasi ada untuk menganalisis dan menyampaikan bidang ini. Peran yang sebenarnya dari unit SDM dalam organisasi ”seharusnya” tergantung pada apa yang diharapkan oleh manajemen atas. Sehubungan dengan fungsi manajemen manapun, aktivitas manajemen SDM harus dikembangkan, di evaluasi, dan diubah bila perlu sehingga mereka dapat memberikan kontribusi pada kinerja kompetitif organisasi dan individu di tempat kerja.

Beban Pajak Tangguhan (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Harnanto (2014:115), beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak).Penyebab perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan PPh terutang menurut Purba (2009:14) dalam Sukmawati (2015), dapat dikategorikan dalam dua kelompok: 1. Perbedaan Permanen atau Tetap Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial secara permanen. 2. Perbedaan Temporer atau Waktu Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya: a. Metode penyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis lurus. b. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan Ratarata.
 c. Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk Perusahaan Pertambangan, Leasing, Perbankan dan Asuransi. d. Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari Menteri Perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia. Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Menurut Purba (2009:35) dalam Sukmawati (2015) terdapat pengecualianpengecualian sebagai berikut: a. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan joint venture tidak diakui apabila induk perusahaan dan patner dapat mengendalikan waktu reversal beda temporer tersebut. b. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan awal goodwill yang berasal dari penggabungan usaha. c. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan pajak. Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan. Pelaporan beban pajak penghasilan yang mencakup pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deffered tax), menghasilkan laba akuntansi yang lebih informatif dan dapat mencerminkan kinerja perusahaan sebenarnya. Investor menyadari bahwa penghasilan atau beban pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi merupakan hasil dari akuntansi akrual dan merupakan komponen yang bersifat transitori (peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu dan hanya berpengaruh pada periode terjadinya peristiwa tersebut). Dengan kesadaran tersebut, investor akan memahami bahwa kenaikan atau penurunan laba akuntansi hanyalah akibat dari pengakuan konsekuensi pajak karena adanya perbedaan temporer nilai tercatat aktiva dan kewajiban berdasarkan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan.

Pengertian Kinerja (skripsi tesis dan disertasi)

Definisi kinerja karyawan menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2006), bahwa Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.” Menurut Helfert dalam Rivai (2009) kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Kinerja merupakan suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau keseluruhan tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya. Sedangkan menurut Mulyadi adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.Definisi kinerja karyawan yang dikemukakan bambang Kusriyanto adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (lazimnya per jam). Selanjutnya kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2000).

Aset Pajak Tangguhan (skripsi tesis dan disertasi)

Aset pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang (IAI, 2013). Besaran aktiva pajak tangguhan dicatat bila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak dimasa yang akan datang. Aset pajak tangguhan tidak dapat diakui jika timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis, dan pada saat transaksi yang dampaknya tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak (IAI, 2013).
Oleh karena itu dibutuhkan judgmentuntuk menaksir seberapa mungkin aset pajak tangguhantersebut dapat direalisasikan. Dengan diberlakukannya PSAK No.46 yang mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aktiva pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai aset pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menetukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba atau manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan atau kerugian laba. Pengakuan aset atau kewajiban pajak tangguhan didasarkan fakta bahwa adanya kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau besar. Apabila akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar di masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan harus diakui sebagai suatu kewajiban. Dan, apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu aset. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: 1. Apabila penghasilan sebelum pajak (komersil) lebih besar dari penghasilan kena pajak (fiskal) akan mengakibatkan beban pajak komersil lebih besar dari pajak terhutang / pajak kini (taxpayable). Dari hal tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liability). Kewajiban ini dapat dihitung dengan mengalikan jumlah perbedaan temporer dengan tarif pajak.  2. Apabila penghasilan sebelum pajak (komersil) lebih kecil dari penghasilan kena pajak (fiskal) akan mengakibatkan beban pajak komersil lebih kecil dari pajak terhutang.

Kepemimpinan Transaksional (skripsi tesis dan disertasi)

Kepemimpinan transaksional (transactional leadership) mendasarkan diri pada prinsip transaksi atau pertukaran antara pemimpin dengan bawahan. Pemimpin memberikan imbalan atau penghargaan tertentu (misalnya, bonus) kepada bawahan jika bawahan mampu memenuhi harapan pemimpin (misalnya, kinerja karyawan tinggi). Di sisi lain, bawahan berupaya memenuhi harapan pemimpin disamping untuk memperoleh imbalan atau penghargaan, juga untuk menghindarkan diri dari sanksi atau hukuman. Di sini tercipta hubungan mutualisme dan kontribusi kedua belah pihak akan memperoleh imbalan (Bass et al., 2003; Humphreys, 2002; Liu et al., 2003; Yammarino et al., 1993). Sarros dan Santora (2001) menyebutkan bahwa imbalan yang dikejar dua belah pihak lebih bersifat ekonomi. Kebutuhan fisik dan materi bawahan berusaha dipenuhi oleh pemimpin dan sebagai balasannya, pemimpin memperoleh imbalan berupa performa bawahan yang tinggi.Waldman et al. (2002) mengemukakan bahwa kepemimpinan transaksional “beroperasi” pada sistem atau budaya yang sudah ada (eksisting) dan tujuannya adalah memperkuat strategi, sistem, atau budaya yang sudah ada, bukan bermaksud untuk mengubahnya. Oleh sebab itu, pemimpin transaksional selain berusaha memuaskan kebutuhan bawahan untuk “membeli” performa, juga memusatkan perhatian pada penyimpangan, kesalahan, atau kekeliruan bawahan dan berupaya melakukan tindakan korektif. Humphreys (2002) serta Yammarino et al. (1993) menyebutkan bahwa kepemimpinan transaksional paling banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari,
sehingga berkembang menjadi paradigma praktek kepemimpinan dalam organisasi.Kepemimpinan transaksional menurut beberapa pakar memiliki dua karakter yang dinamakan contingent rewarddan management by exception. Pemimpin transaksional yang mempunyai karakter contingent reward akan menjelaskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapainya dan mengarahkan bawahan untuk mencapainya. Besar kecilnya imbalan (reward) akan tergantung pada (contingent) sejauh mana bawahan mencapai tujuan dan sasaran tersebut (Bass et al., 2003; Humphreys, 2002; Yammarino et al., 1993). Sedangkan pemimpin transaksional berkarakter management by exception dapat dibagi lagi kedalam dua sifat, yaitu aktif dan pasif. Pada active management by exception, pemimpin menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai berikut standar kerja yang harus dipatuhi. Jika terjadi penyimpangan, pemimpin tidak segan menjatuhkan sanksi kepada bawahan. Pemimpin dengan sifat seperti ini akan cenderung mengawasi bawahan dengan ketat dan segera melakukan tindakan korektif apabila muncul penyimpangan, kekeliruan, atau kesalahan. Sementara pada passive management by exception, pemimpin menghindari tindakan korektif atau “keributan” dengan bawahan selama tujuan dan sasaran yang disepakati bersama tercapai (Bass et al., 2003; Humphreys, 2002; Yammarino et al., 1993).Bass et al. (2003) maupun Sarros dan Santora (2001) menjelaskan bahwa karakter contingent reward menggambarkan hubungan timbal balik yang positif antara pemimpin dengan bawahan, karena pemimpin memberikan penjelasan dan
pengarahan dalam proses mencapai tujuan sebagai upaya memacu performa bawahan. Di sisi lain, bawahan terdorong untuk mengerahkan kemampuan terbaik karena besar kecilnya imbalan akan tergantung pada sejauhmana mereka mencapai tujuan. Sebaliknya, management by exception (aktif maupun pasif) menurut Yammarino et al. (1993) dapat berdampak negatif terhadap kinerja bawahan karena bawahan takut membuat kesalahan untuk menghindari sanksi sehingga merasa bekerja di bawah tekanan. Kondisi ini menyebabkan proses organisasi tidak akan berjalan efektif. Sedangkan passive management by exception tidak mendorong bawahan untuk bekerja dengan giat. Selama target tercapai dan sistem organisasi berjalan sebagaimana mestinya maka semua orang merasa bahagia. Tidak ada petualangan atau tantangan baru dalam bekerja. Kondisi tersebut akan membawa kejenuhan pada bawahan sehingga kinerja organisasi tidak akan maksimal (Sarros & Santora, 2001)

Akuntansi Pajak Tangguhan (skripsi tesis dan disertasi)

 Antara akuntansi pajak dan keuangan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan pengakuan penghasilan serta biaya. Karena dasar pengenaan penghasilan dan biaya untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan berbeda dengan basis penghitungan untuk keperluan komersial maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara akuntansi pajak dan keuangan.  Perbedaan tersebut terjadi karena adanya beda tetap dan sementara. Beda tetap, yaitu perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan. Dari perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Beda tetap tidak mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan. Sedangkan beda sementara sebenarnya secara keseluruhan pendapatan atau beban antara akuntansi dan pajak sama, hanya berbeda alokasinya setiap tahun. Perbedaan ini berasal dari adanya perbedaan akrual dan realisasinya, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan.
Dari beda waktu tersebut muncul aset atau kewajiban pajak tangguhan. Akuntansi Pajak Tangguhan di Indonesia, akuntansi Pajak Penghasilan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 paragraf 07 dimana aktiva pajak tangguhan didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat: 1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi; dan 2. Sisa kompensasi kerugian yaitu saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi pada periode yang akan datang. Dari aspek pengukuran, besarnya nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal neraca. Paragraf ini mempunyai implikasi bahwa pernyataan ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan melakukan pengukuran subyektif dan beban atas kememadaian suatu aktiva pajak tangguhan dan prediksi laba fiskal yang akan datang. Dari paragraf tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan cadangan dengan penurunan atau kenaikan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan bisa dipengaruhi judgment untuk menentukan pembentukan cadangan dan  besarnya penghasilan kena pajak yang diperkirakan pada periode fiskal mendatang yang bervariasi secara signifikan tergantung pada lingkungan individual perusahaan.Judgmentuntuk mempertimbangkan kondisi-kondisi yang bisa bersifat subyektif diatas memungkinkan manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan instrumen akun aktiva pajak tangguhan untuk beberapa motif. Oleh karena angka-angka dalam laporan keuangan dapat memberikan konsekuensi ekonomi, maka tindakan manajemen laba dapat memberikan gambaran yang tidak fair atas laporan keuangan (Scott, 2000). Dari beberapa kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa potensi manajemen laba dapat terjadi dalam menentukan dan mengubah penilaian aktiva pajak tangguhan yang tercermin dalam kenaikan atau penurunan aktiva pajak tangguhan sebagai cadangan, oleh karena itu perlu diperoleh bukti empiris bagaimana perusahaan publik mengimplementasikan PSAK No 46 dan sebuah pedoman yang diperoleh dari fakta empiris variabelvariabel apa yang seharusnya dipertimbangkan dalam melakukan estimasi beban pajak tangguhan yang memadai sesuai dengan yang diamanahkan dalam PSAK No 46. PSAK No. 46 sebagai standar akuntansi yang berlaku umum yang mengatur akuntansi tentang pajak penghasilan mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan komponen-komponen penting dari aset dan kewajiban pajak tangguhan pada catatan laporan keuangan mereka. Penelitian ini memfokuskan penggunaan informasi-informasi hand-collectedtersebut untuk menguji komponen-komponen apa saja dari kewajiban pajak tangguhan bersih yang menggambarkan manajemen laba menghindari kerugian

Kepemimpinan Transformasional (transformational leadership)(skripsi tesis dan disertasi)

Pemimpin transformasional mengevaluasi kemampuan dan potensi masing-masing bawahan untuk menjalankan suatu tugas/pekerjaan, sekaligus melihat kemungkinan untuk memperluas tanggung jawab dan kewenangan bawahan di masa mendatang. Sebaliknya, pemimpin transaksional memusatkan pada pencapaian tujuan atau sasaran, namun tidak berupaya mengembangkan tanggung
jawab dan wewenang bawahan demi kemajuan bawahan. Perbedaan tersebut menyebabkan konsep kepemimpinan transaksional dan transformasional diposisikan pada satu kontinuum dimana keduanya berada pada ujung yang berbeda (Dvir et al., 2002).Humphreys (2002) menegaskan bahwa hubungan antara atasan dengan bawahan dalam konteks kepemimpinan transformasional lebih dari sekedar pertukaran “komoditas” (pertukaran imbalan secara ekonomis), tapi sudah menyentuh sistem nilai (value system). Pemimpin transformasional mampu menyatukan seluruh bawahannya dan mampu mengubah keyakinan (beliefs), sikap, dan tujuan pribadi masing-masing bawahan demi mencapai tujuan, bahkan melampaui tujuan yang ditetapkan (Humphreys, 2002; Liu et al., 2003; Rafferty & Griffin, 2004; Yammarino et al., 1993). Bass et al. (2003) serta Humphreys (2002) menjelaskan kemampuan pemimpin transformasional mengubah sistem nilai bawahan demi mencapai tujuan diperoleh dengan mengembangkan salah satu atau seluruh faktor yang merupakan dimensi kepemimpinan transformasional, yaitu: karisma (kemudian diubah menjadi pengaruh ideal atau (idealized influence), inspirasi (inspirational motivation), pengembangan intelektual (intellectual stimulation), dan perhatian pribadi (individualized consideration). Idealized influencemenurut Sarros dan Santora (2001) merupakan perilaku (behavior) yang berupaya mendorong bawahan untuk menjadikan pemimpin mereka sebagai panutan (role model). Pada mulanya, dimensi ini dinamakan karisma, namun karena mendapat banyak kritik maka istilah karisma diubah menjadi pengaruh ideal atau visi. Aspek kritikal karisma adalah kekuatan spiritual
(transcendent power) yang diyakini oleh bawahan dimiliki oleh pemimpinnya, sehingga bawahan percaya sepenuhnya dan mau melakukan apa saja demi pemimpinnya (true believer). Aspek tersebut tidak dimiliki oleh setiap orang dan selama ini tidak tercakup dalam kajian kepemimpinan transformasional, sehingga dimensi ini tidak tepat disebut karisma. Kajian mengenai dimensi ini lebih terpusat pada pemimpin yang memiliki visi jauh kedepan dan mampu menanamkan visi tersebut dalam diri bawahan (Rafferty & Griffin, 2004). Lebih jauh, pemimpin yang mempunyai idealized influence selain mampu mengubah pandangan bawahan tentang apa yang penting untuk dicapai pada saat ini maupun masa mendatang (visi), juga mau dan mampu berbagi resiko denganbawahan, teguh dengan nilai, prinsip, dan pendiriannya, sehingga bawahanpercaya, loyal, dan menghormatinya (Bass et al., 2003; Humphreys, 2002; Sarros & Santora, 2001; Yammarino et al., 1993). Idealized influencemerupakan dimensi terpenting kepemimpinan transformasional karena memberikan inspirasi dan membangkitkan motivasi bawahan (secara emosional) untuk menyingkirkan kepentingan pribadi demi pencapaian tujuan bersama (Humphreys, 2002; Rafferty & Griffin, 2004). Inspirational motivationmenurut Humphreys (2002) serta Rafferty dan Griffin (2004) memiliki korelasi yang erat dengan idealized influence. Seperti dijelaskan sebelumnya, pemimpin transformasional memberi nspirasi kepada bawahan untuk memusatkan perhatian pada tujuan bersama dan melupakan kepentingan pribadi. Inspirasi dapat diartikan sebagai tindakan atau kekuatan untuk menggerakan emosi dan daya piker orang lain (Rafferty & Griffin, 2004).
Keeratan dua dimensi ini mendorong munculnya pandangan untuk menyatukan kedua dimensi ini dalam satu konstruk. Namun dalam penelitian ini, idealized influence dan inspirational motivation diposisikan sebagai dua konstruk yang berbeda dimana idealized influence mempunyai makna yang lebih dalam daripada inspirational motivation, atau dengan kata lain, inspirational motivation merupakan sisi luar atau perwujudan idealized influence (Humphreys, 2002; Rafferty & Griffin, 2004). Inspirational motivation menurut Humpherys (2002) berbentuk komunikasi verbal atau penggunaan simbol-simbol yang ditujukan untuk memacu semangat bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan akan arti penting visi dan misi organisasi sehingga seluruh bawahannya terdorong untuk memiliki visi yang sama. Kesamaan visi memacu bawahan untuk bekerja sama mencapai tujuan jangka panjang dengan optimis. Sehingga pemimpin tidak saja membangkitkan semangat individu tapi juga semangat tim (Bass et al., 2003). Intellectual stimulation, merupakan faktor penting kepemimpinantransformasional yang jarang memperoleh perhatian (Rafferty & Griffin, 2004). Intellectual stimulation merupakan perilaku yang berupaya mendorong perhatian dan kesadaran bawahan akan permasalahan yang dihadapi. Pemimpin kemudian berusaha mengembangkan kemampuanbawahan untuk menyelesaikan permasalahan dengan pendekatanpendekatan atau perspektif baru. Dampak intellectual stimulation dapat dilihat dari peningkatan kemampuan bawahan dalam memahami dan menganalisis permasalahan serta kualitas pemecahan masalah (problem solving quality) yang ditawarkan (Rafferty & Griffin, 2004; Yammarino
et al., 1993). Bass et al. (2003) serta Sarros dan Santora (2001) berpandangan bahwa intellectual stimulation pada prinsipnya memacu bawahan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memahami dan memecahkan masalah. Bawahan didorong untuk meninggalkan cara-cara atau metode-metode lama dan dipacu untuk memberikan ide dan solusi baru. Bawahan bebas menawarkan metode baru dan setiap ide baru tidak akan mendapat kritikan atau celaan. Sebaliknya, pemimpin berusaha meningkatkan moral bawahan untuk berani berinovasi. Pemimpin bersikap dan berfungsi membina dan mengarahkan inovasi dan kreativitas bawahan.Invidualized considerationatau perhatian pribadi. Individualizedconsiderationmengarah pada pemahaman dan perhatian pemimpin pada potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap bawahannya. Pemimpin menyadari perbedaan kemampuan, potensi, dan juga kebutuhan bawahan. Pemimpin memandang setiap bawahannya sebagai aset organisasi. Oleh sebab itu, pemahaman pemimpin akan potensi dan kemampuan setiapbawahan memudahkannya membina dan mengarahkan potensi dan kemampuan terbaik setiap bawahan (Bass et al., 2003; Sarros & Santora, 2001; Yammarino et al., 1993).

Konsep Akuntansi Akrual (skripsi tesis dan disertasi)

Dalam Akuntansi dikenal dengan istilah basis akrual dan basis kas. Pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi berbasis kas. Akrual adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekuitas (Elingga, 2015:52). Akrual tidak tergantung kapan penghasilan diterima dan kapan biaya dilunasi. Dengan pendekatan ini, mengakui pendapatan ketika dihasilkan dan mengakui beban pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Menurut PSAK (2017), laporan keuangan disusun berdasarkan akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan. Alasannya, komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga upaya mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan. Oleh sebab itu, upaya awal untuk memahami manajemen laba adalah dengan memahami dasar akuntansi yang selama ini digunakan dan diakui secara luas, yaitu akuntansi berbasis akrual.
 Basis akuntansi ini merupakan dasar pencatatan akuntansi yang mewajibkan perusahaan mengakui hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kapan kas akan diterima atau dikeluarkan. Total akrual terdiri dari dua komponen yaitu discretionary accrual dan non discretionary accrual. Discretionary accruals merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkankebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Sementara itu, nondiscretionary accruals merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum, misalkan metode depresiasi dan penetuan persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi. Perekayasaan menaikan atau menurunkan akrual antara lain dapat dilakukan dengan cara mempercepat pendapatan atau mempercepat beban. Perekayasaan laba tersebut termasuk salah satu praktek manajemen laba atau earnings management melalui perekayasaan akrual. Discretionary Accrual dapat dilakukan melalui kebijakan pemilihan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual namun bersifat subjek dan kontekstual, salah satu contoh dengan cara memperbesar atau memperkecil pencadangan aktiva pajak tangguhan dengan pertimbangan laba yang akan datang dapat menutup atau tidak menutup terpulihkannya aktiva pajak tangguhan

Gaya Kepemimpinan (skripsi tesis dan disertasi)

Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya (Joseph C. Rost.,1993). Dari literatur diketahui terdapat teori yang menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Ada pula yang menyatakan bahwa pemimpin itu terjadi karena adanya kelompok-kelompok orang-orang, dan ia melakukan pertukaran
dengan yang dipimpin. Teori lain mengemukakan bahwa pemimpin timbul karena situasi yang memungkinkan ia ada. Dan teori paling baru melihat kepemimpinan melalui prilaku organisasi. Kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.Istilah gaya secara kasar adalah sama dengan cara yang digunakan pemimpin di dalam mempengaruhi para pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat.Menurut Humphreys (2002) maupun Liu et al. (2003) gaya kepemimpinan ada dua yaitu kepemimpinan transformationaldan kepemimpinan transactional, berdasarkan konsep yang dipopulerkan oleh Bass pada tahun 1985 ini mampu mengakomodir konsep kepemimpinan yang mempunyai spektrum luas, termasuk mencakup pendekatan perilaku, pendekatan situasional, sekaligus pendekatan kontingensi.

Implikasi Manajemen Laba Terhadap Laporan Keuangan (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut K.R Subramanyam dan John J. Wild yang diterjemahkan oleh Dewi Yanti (2014:135) sebelum menentukan apakah sebuah perusahaan melakukan manajemen laba, seorang analisis harus memeriksa hal berikut: 1. Insentif melakukan, manajemen laba Manajemen laba tidak dilakukan kecuali jika terdapat insentif bagi manajer. Insentif ini telah dibahas sebelumnya dan seorang analis harus mempertimbangkan insentif tersebut. 2. Reputasi dan masa lalu manajemen Perlu untuk menilai reputasi dan integritas manajemen. Membaca laporan keuangan periode lalu, persyaratan SEC, laporan audit, penggantian auditor, dan media keuangan memberikan informasi yang berguna untuk masalah ini. 3. Pola yang konsisten. Tujuan manajemen laba adalah mempengaruhi angka paling bawah seperti laba atau rasio utama seperti debt to equity atau interest coverage. Perlu diverifikasi apakah komponen laba (atau neraca) tertentu telah diubah untuk tujuan tertentu. 4. Kesempatan melakukan manajemen laba Sifat aktivitas usaha menentukan sejauh mana manajemen laba dapat dilakukan. Jika sifat aktivitas usaha membutuhkan penilaian yang cukup  banyak untuk menentukan angka laporan keuangan, maka semakin besar kesempatan untuk melakukan manajemen laba.