Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, yang
nantinya dapat memberikan informasi mengenai keuangan perusahaan dimana
informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan para pemakai untuk melakukan
pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bagian dari pelaporan
keuangan. Menurut Kieso, dkk (2008:2) menyatakan bahwa pelaporan keuangan
berisi laporan keuangan yang merupakan komponen utama pelaporan keuangan
dan laporan-laporan tambahan seperti pelaporan inflasi, diskusi dan analisis
manajemen dalam laporan tahunan, dan surat-surat kepada pemegang saham.
Menurut PSAK dalam IAI (2009) laporan keuangan bertujuan untuk
memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu
perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan
dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta mewujudkan
pertanggung jawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber daya
yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan (financial statement) yang
disajikan terdiri dari:
1. Neraca, adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan
pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas
pada akhir periode. Neraca terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas.
2. Laporan laba rugi, adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan
yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsurunsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba
atau rugi bersih.
3. Laporan perubahan ekuitas, adalah salah satu dari bagian laporan
keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan.
4. Laporan arus kas, adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan
yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran
masuk dan keluar uang (kas) perusahaan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan, adalah salah satu unsur laporan
keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi
anggaran, neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang
memadai.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Konsep teori keagenan (agency theory) menurut R.A Supriyono (2018:63)
yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan
untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai
pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan
kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir
beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori
keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang
saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional
perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak
memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka
manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.
Tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan memegang peran penting
bagi para investor, hal ini dikarenakan laporan keuangan memberikan informasi
yang penting mengenai perusahaan yang dapat dinyatakan secara kuantitatif
dalam satuan uang, prospek perusahaan dimasa yang akan datang, serta memiliki
nilai yang sangat bagi pengguna dengan mendasarkan pada informasi dari laporan
keuangan tersebut. Informasi mengenai laporan keuangan digunakan oleh pihak
investor untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam
keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan, dengan seiring meningkatnya
transfer kekayaan bagi pemegang saham tetap.
Dalam situasi perusahaan mendapat keuntungan manajemen perusahaan
tersebut akan memberikan sinyal kepada investor agar mendukung kelangsungan
posisi manajemen saat ini dan komensasi yang lebih tinggi pada manajemen.
Manajer dan pemegang saham memiliki insentif untuk meningkatkan tingkat
monitoring dengan meningkatkan pengungkapkan informasi tambahan mengenai
aktivitas-aktivitas perusahaan. Pada saat perusahaan mengalami keuntungan maka
kepercayaan diri manajemen semakin meningkat, sehingga manajer secara
sukarela mengungkapkan laporan keuangannya sesegera mungkin serta akan
memberikan informasi dengan segera ketika kinerja suatu perusahaan baik,
sementara ketika kinerja perusahaan buruk pihak manajemen mungkin akan
mengulur waktu untuk mengumumkan laporan keuangannya atau lebih memilih
membatasi akses informasi akuntansi.
Keadaan seperti ini akan mengakibatkan timbulnya suatu kondisi yang
disebut asimetri informasi (information asymmetry), yaitu suatu kondisi dimana
pihak pemilik perusahaan tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai
kinerja pihak manajemen dan tidak pernah dapat mengetahui bagaimana usaha
yang dilakukan manajemen dalam memberikan kontribusi pada hasil aktual
perusahaan. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa pemilik
perusahaan dan manajemen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda
dikarenakan semua individu bertindak atas kepentingan individu sendiri.
Menurut penelitian Kadir (2008) salah satu cara untuk mengurangi
asimetri informasi adalah dengan menyampaikan laporan keuangan secara tepat
waktu, sehingga konflik yang terjadi antara manajemen dengan pemilik
perusahaan dapat berkurang. Apabila laporan keuangan dijadikan sebagai
komunikasi antara pihak pemilik perusahaan dengan pihak manajemen
perusahaan, maka pihak manajemen perusahaan seharusnya dapat
menggambarkan kondisi internal perusahaan kepada pemilik perusahaan,
sehingga pemilik perusahaan dapat melakukan pengawasan dan mengontrol
kinerja manajemen berdasarkan informasi dalam sebuah laporan keuangan yang
telah dibuat oleh pihak manajemen.

Metode Manajemen Laba

Menurut Sulistiyanto (2008) ada empat metode untuk melakukan
manajemen laba yaitu:
a. Pemilihan metode akuntansi (accounting method choice)
Ada berbagai metode akuntansi yang selama ini diakui oleh prinsip
akuntansi, misalkan metode depresiasi garis lurus atau saldo
menurun untuk mengalokasikan harga perolehan (cost) aktiva
tetap. Metode FIFO atau LIFO untuk menentukan harga pokok
persediaan. Prinsip akuntansi juga member kebebasan kepada
penggunanya untuk melihat metode dan prosedur akuntansi seuai
dengan kebutuhan dan kepentingannya.
b. Penerapan metode akuntansi (accounting method application)
Setelah memilih meode akuntansi dan menentukan nilai estimasi
akuntansi sesuai dengan kepentingannya, manajer membuat
kebijakan bagaimana cara menerapkan tanpa harus melanggar
prinsip akuntansi. Upaya untuk memilih dan menerapkan metode
akuntansi sesuai dengan kepentingan manajer, bisa dilakukan
untuk mengelola dan mengatur labanya agar lebih tinggi atau
rendah dari laba yang seungguhnya..
c. Waktu menerapkan metode akuntansi (accounting method timing)
Selain mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan
metode atau standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan,
manajer juga mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan
kapan dan bagaimana suatu transaksi/peristiwa diakui sebagai
transaksi dan peristiwa akuntansi yang harus diungkapkan dalam
laporan keuangan. Artinya, suatu transaksi atau peristiwa tidak
haris dilporkan pada periode terjadinya, namun dilaporkan dan
diungkapkan sesuai engan kebijakan dan kepentingan perusahaan.
d. Pemilihan waktu (timing)
Pemilihan waktu akuisisi aktiva dan disposisi dapat mempengaruhi
laba akuntansi. Pengusaha dapat mengguanakan metode ini ketika
seberapa besar yang diinvestasikan dalam biaya pemeliharaan,
yang diakui sebagai biaya periodik pada periode terjadinya
pengeluaran. Pengusaha dapat memutuskan saat yang tepat
penjualan plan, property, dan equipment untuk dipercepat atau
ditunda pengakuan keuntungan atau kerugian.

Dugaan Yang Mendorong Perusahaan Melakukan Manajemen Laba

Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan dan
memprediksi pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer, Watts and
Zimmerman (1990) mengemukakan tiga hipotesis yang mendorong
perusahaan untuk melakukan manajemen laba, yaitu:
a. The bonus plan hypothesis
Manajer prusahaan yang memiliki program bonus yang terkait dengan
angka-angka akuntansi cenderung untuk memilih prosedur akuntansi
yang memindahkan reported earnings dari future period ke current
period (menaikkan laba yang dilaporkan sekarang).
b. The debt covenant hypothesis
Perusahaan yang semakin mendekati pelanggaran debt covenant
(perjanjian kontrak hutang) cenderung untuk memilih prosedur
akuntansi yang memindahkan reported earnings dari future period ke
current period (menaikkan laba yang dilaporkan sekarang).
c. The political cost hypothesis
Semakin besar political cost yang dihadapi suatu perusahaan, maka
manajer cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang
menggunakan reported earnings dari current ke future period
(menurunkan laba yang di laporkan skarang)

Faktor-Faktor Yang Mendorong Manajer Melakukan Manajemen Laba

Scott (2009) juga mengemukakan faktor-faktor yang mendorong
manajer melakukan manajemen laba adalah sebagai berikut:
a. Rencana bonus (Bonus scheme)
Manajer mempunyai informasi dari dalam perusahaan mengenai laba
bersih sebelum melakukan manajemen laba. Manajer secara
oportunistik cenderung mengelola laba bersih untuk memaksimumkan
bonus berdasarkan program kompensasi perusahaan.
b. Kontrak hutang jangka panajang (debt covenant)
Perjanjian hutang bertujuan melindungi peminjam terhadap tindakan
manajer. Pelanggaran terhadap covenant mengakibatkan cost yang
tinggi terhadap perusahaan. Oleh karena itu manajer berusaha untuk
menghindari terjadinya pelanggaran terhadap covenant.
c. Motivasi politik (political motivation)
Perusahaan besar yang aktivitasnya berhubungan dengan publik atau
perusahaan yang bergerak dalam industri strategis akan sangat mudah
untuk diawasi. Perusahaan seperti ini cenderung untuk mengelola
labanya. Pada periode kemakmuran, perusahaan menggunakan
prosedur dan praktik-praktik akuntansi yang meminimalkan laba bersih.
d. Motivasi perpajakan (taxation motivation)
Perpajakan merupakan salah satu motivasi mengapa perusahaan
mengurangi laba yang dilaporkan. Tujuannya adalah untuk dapat
meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.
e. Pergantian CEO (Chief Executive Officer)
CEO yang akan pensiun atau masa kontraknya akan berakhir akan
melakukan strategi memaksimalkan jumlah pelaporan laba guna
meningkatkan jumlah bonus yang diterima. Hal yang sama dilakukan
oleh manajer dengan kinerja yang buruk. Tujuannya untuk menghindari
pemecatan sehingga menaikkan laba.
f. Penawaran saham perdana (Initial Public Offering)
Pada waktu melakukan IPO, informasi keuangan yang dipublikasikan
dalam prospectus merupakan sumber informasi yang sangat penting.
Informasi ini penting karena dapat dimanfaatkan sebagai sinyal kepada
investor potensial terkait dengan nilai perusahaan. Guna
mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para investor, maka para
manajer akan berusaha menaikkan jumlah laba yang dilaporkan

Bentuk-Bentuk Manajemen Laba

Menurut Scott (2009), bentuk manajemen laba dapat dilakukan
sebagai berikut:
a. Taking a bath
bentuk ini biasanya terjadi pada waktu terjadinya reorganisasi
termasuk adanya pengangkatan Chief Executive Officer (CEO) yang
baru dengan melaporkan keuangan dalam jumlah yang besar.
Tindakan manajemen ini diharapkan dapat meningkatkan laba pada
masa mendatang.
b. Income minimization
Hal ini dilakukan pada saat perusahaan mengalami profitabilitas yang
cukup tinggi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila laba pada
tahun yang akan datang menurun secara drastis dapat diatasi dengan
mengambil laba periode sebelumnya.
c. Income maximization
Hal ini dilakukan pada saat laba menurun. Income maximization
bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus
yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan
pelanggaran perjanjian hutang.
d. Income smoothing
Hal ini dilakukan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan
sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena
pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Pengertian Manajemen laba

Manajemen laba merupakan suau tindakan manajer untuk memilih
kebijakan akuntansi atau tindakan yang mempengaruhi laba dalam rangka
mencapai tujuan tertentu dalam pelaporan laba (Scott, 2009). Healy and
Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer
meggunakan pertimbangan (judgment) dalam pelaporan keuangan dan
penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan
untuk memanipulasi besaran (magnitude) laba kepada beberapa
stakeholders tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk
mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angkaangka akuntansi yang dilaporkan.
Dari definisi manajemen laba tersebut terdapat beberapa aspek.
Pertama, intervensi manajemen laba terhadap laporan keuangan dapat
dilakukan dengan penggunaan judgment, misalnya judgment yang
dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah paristiwa ekonomi di masa
depan untuk ditunjukkkan dalam laporan keuangan, seperti perkiraan
umur ekonomis dan nilai residu aktiva tetap, tanggung jawab untuk
pensiun, pajak yang ditangguhkan, kerugian piutang dan penurunan nilai
aset. Di samping itu, manajer memiliki pilihan untuk metode akuntansi,
seperti metode penyusutan dan metode biaya. Kedua, tujuan manajemen
laba untuk menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi
perusahaan. Hal ini muncul ketika manajemen memiliki akses informasi
Yang Tidak Dapat Diakses Oleh Pihak Luar.

Leverage

Perusahaan dapat memperoleh dana untuk mendanai operasi dan
pertumbuhan yang ingin dicapai dari sumber yang berbeda. Pendanaan
yang menggunakan hutang (debt financing) ketika perusahaan meminjam
uang untuk mendapatkan dana. Pendanaan ini dapat terbagi menjadi dua,
yaitu pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang.
Sedangkan pendanaan ekuitas (equity financing) merupakan pendanaan
yang diperoleh dari laba ditahan dan penjualan saham. Kombinasi
pendanaan perusahaan berupa hutang dan ekuitas dapat terlihat dari
pengukuran leverage.
Menurut Gitman (2000), leverage merupakan penggunaan aktiva
atau dana yang mempunyai biaya tetap untuk mempengaruhi return
kepada pemilik perusahaan. selain itu, leverage juga mnunjukkan
ketergantungan perusahaan terhadap hutang. Jika sebuah perusahaan
memiliki rasio leverage yang tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa
semakin tinggi nilai hutang perusahaan.
Perusahaan yang mempunyai rasio leverage tinggi akibat besarnya
jumlah hutang dibandingkan dengan aset yang dimiliki perusahaan,
diduga melakukan manajemen laba perusahaan terancam tidak dapat
memenuhi kewajiban pembayaran hutang pada waktunya. Perusahaan
akan berusaha menghindarinya dengan membuat kebijakan yang dapat
meningkatkan pendapatan maupun laba. Dengan demikian akan
memberikan posisi yang relatif lebih baik dalam negosiasi atau
penjadwalan ulang hutang perusahaan.
Hal tersebut sesuai dengan yang dkemukakan oleh Walts dan
Zimmerman (1990) dalam debt covenant hypothesis. Hipotesis tersebut
menyatakan bahwa semakin tinggi rasio hutang perusahaan, semakin
besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang
dapat menaikkan laba. Semakin tinggi rasio hutang, semakin ketat
perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan hutang. Semakin
ketat batasan hutang, semakin besar kemungkinan penyimpangan
perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan mengelola dan
mengatur laba agar hutang yang seharusnya diselesaikan pada tahun
tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Upaya ini dilakukan agar
perusahaan dapat menggunakan dana untuk keperluan lainnya

Ukuran Perusahaan

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang
kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan
besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik
dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan
perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow di masa yang
akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak
terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran
pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum.
Terdapat dua pandangan tentang hubungan ukuran perusahaan
terhadap manajemen laba. Pendangan pertama menyatakan bahwa
perusahaan besar cenderung bertindak hati-hati dalam melakukan
pengelolaan perusahaan dan cenderung melakukan pengelolaan laba
secara efisien. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat
sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan
keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan
kondisinya lebih akurat (Nasuton dan Setiawan, 2007).
Siregar dan Utama (2005) menemukan bukti adanya pengaruh
negatif antara ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Semakin
besar ukuran perusahaan maka semakin kecil tindakan manajemen
labanya. Penelitian yang dilakukan oleh Choutrou et al. (2001) di Amerika
Serikat dengan menggunakan data sampel perusahaan industri tahun
1996 menemukan bahwa ukuran perusahaan di Amerika Serikat
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Perusahaan besar
mempunyai kesempatan lebih sedikit dalam melakukan manajemen laba
dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar di pandang lebih kritis
oleh pemegang saham dan pihak luar. Perusahaan besar memiliki basis
investor yang lebih besar, sehingga mendapat tekanan yang lebih kuat
untuk menyajikan pelaporan keuangan lebih akurat.
Pandangan kedua menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki
hubungan positif dengan manajemen laba karena perusahaan besar
memilki aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan
perusahaan kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan
manajemen laba. Selain itu, peneliti akuntansi menyatakan bahwa
perusahaan besar lebih sensitif daripada perusahaan kecil terkait biaya
politik sehingga menghadapi insentif yang berbeda dalam pemilihan
prosedur metode akuntansi (Watts and Zimmerman, 1990). Salah satu hal
yang dapat memicu manajer untuk melakukan penurunan laba (laporan
keuangan disajikan cenderung konservatif) adalah keinginan untuk
meminimalkan resiko politik (Scott, 2009). Biaya politik mencakup semua
biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait
dengan tindakan-tindakan antirust, regulasi, subsidi pemerintah, pajak,
tarif, tuntutan buruh, dan lain sebagainya (Watts and Zimmerman, 1990).

Komite Audit

Peraturan Bapepam nomor IX.I.5 (Keputusan Ketua Bapepam No.
Kep-29/PM/2004) mendefinisikan komite audit sebagai komite yang
dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan
tugasnya. Komite audit membantu dewan komisaris untuk memastikan
bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan
dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal
dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut
temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (Komite Nasional
Kebijakan Governance (KKG), 2006).
Dalam peraturan tersebut, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
wajib untuk memiliki komite audit. Komite audit beranggotakan (1) minimal
tiga orang independen dan sekurang-kurangnya salah satu memiliki
kemampuan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi atau keuangan. (2)
Salah sorang anggota komite audit harus berasal dari komisaris
independen yang merangkap sebagai ketua komite audit. (3) Anggota
lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang
independen. Yang dimaksud pihak eksternal adalah pihak diluar
perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi, dan
karyawan perusahaan tercatat, sedangkan yang dimaksud independen
adalah pihak diluar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan
usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris,
direksi, dan pemegang saham utama perusahaan tercatat, dan mampu
memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika
profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan
ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam
anggaran dasar.
Komite audit mempnyai peran yang sangat penting dan strategis
dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan
seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang
memadai serta dilaksanakannya good corporate governance (Rachmawati
dan Triatmoko, 2007). Jika fungsi komite audit berjalan secara efektif,
maka proses monitoring terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga
konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk
meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.
Menurut Sulistyanto (2008), komite audit bertugas melakukan
pengawasan untuk meningkatkan efektifitas dalam menciptakan
keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal
yang memadai.

Ukuran Dewan Komisaris

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006), dewan
komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan
bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa peusahaan
melaksanakan Goo Corporate Governance (GCG). Dalam hal ini, dewan
komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan opeasional.
Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas
perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan
keputusan.
Terdapat pandangan bahwa independensi dewan komisaris yang
lebih besar lebih baik untuk meningkatkan performance perusahaan
karena dalam mereka mempunyai berbagai kemampuan yang lebih
beragam membantu dibuatnya keputusan-keputusan yang lebih baik.
Namun, terdapat kemungkinan bahwa jumlah dewan- dewan komisaris
yang banyak kurang efektif. Saat jumlah anggota dewan komisaris
menjadi terlalu banyak koordinasi akan menjadi semakin sulit, dan
bermasalah terutama dalam melakukan pengambilan keputusan.
Ukuran dewan yang besar dapat memberikan keuntungan maupun
kerugian bagi perusahaan. Keuntungan dari ukuran dewan yang besar
dalam suatu perusahaan yaitu dapat mengelola sumber dayanya dengan
lebih baik. Pertukaran keahlian, pikiran, dan informasi dalam dewan juga
akan lebih luas dan bervariasi. Semakin besar kebutuhan akan hubungan
eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam
jumlah besar akan semakin tinggi pula (Prasojo, 2011).
Kerugian dari ukuran dewan yang besar adalah dapat
meningkatkan permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi.
Permasalahan tersebut dapat menurunkan kemampuan dewan untuk
mengendalikan dan mengawasi manajemen, sehingga dapat
menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara
manajemen dan prisipal (Prasojo, 2011). Dengan kata lain, ukuran dewan
yang terlalu besar juga dapat meningkatkan biaya agensi dalam
perusahaan

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah saham yang
dimiliki institusi dari total saham yang beredar. Adanya kepemilikan
institusional dapat memantau secara profesional perkembangan
investasinya sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat
tinggi yang pada akhirnya dapat menekan potensi kecurangan. Pemegang
saham institusional seperti perusahaan perbankan, asuransi, dana
pensiun, dan reksadana. Terdapat dua pendapat yang bertentangan
menyangkut kepemilikan institusional, pendapat pertama, yaitu berdasar
pada pandangan bahwa kepemilikan institusional adalah pemilik
sementara yang biasa terfokus pada current earning sehingga manajer
terpaksa melakukan tindakan meningkatkan laba. Pendapat kedua yaitu
kepemilikan institusonal adalah shopisiticated sehingga dapat melakukan
fungsi monitoring secara lebih efektif dan tidak mudah di perdaya atau
percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer. Semakin besar
kepemilikan institusional (lebih dari 5%) maka semakin efisien
pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak
sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen
(Faizal, 2004 dalam Febriyanto, 2013).
Selanjutnya Jensen dan Meckling (1976) dalam Yuniarti (2014)
menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang
sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara
manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional
dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam
setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor
institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak
mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh
manajemen perusahaan.
Investor institusi mempunyai peranan dalam menyediakan
mekanisme yang dapat dipercaya terhadap penyajian informasi kepada
investor. Peranan ini disebabkan investor institusi yang sophisticated dan
mempunyai daya pengendali yang lebih baik dibanding investor individu.
Melalui kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya
perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang
dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Persentase
saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses
penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat
aktualisasi sesuai dengan kepentingan pihak manajemen. Dengan
demikian, tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor
institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan
perhatiannya terhadap kinerja keuangan perusahaan sehingga akan
mengurangi perilaku opportunistic (siswi, 2012 dalam Yuniarti, 2014).

Kepemilikan manajerial

Studi-studi empiris telah menyatakan adanya pengaruh yang kuat
antara performance dengan perusahaan-perusahaan di mana direkturnya
mempunyai kepemilikan saham. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan
di mana direkturnya memiliki kepemilikan saham perusahaan diyakini
akan mengusahakan performance perusahaan yang lebih baik.
Kepemilikan Manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki
saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus
pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini
ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan
oleh manajer karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna
laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan
atas laporan keuangan.
Bhagat & Bolton (2007) dalam penelitian mereka menyimpulkan
bahwa kepemilikan saham oleh direktur berpengaruh positif dan signifikan
terhadap performance perusahaan. Penelitian mereka menganjurkan
kepada para pembuat peraturan dan perusahaan bahwa: “Effort to
improve corporate governance should focus on stock ownership of board
memmbers-since it is positively related to both future operating
performance, and to the probability on disciplinary management turnover
in poorly perrforming firms. Our recommendations on incentive effects of
board stock ownership are consistent with the implications of Hermalin and
weisbach (1991).” Artinya “Upaya untuk meningkatkan tata kelola
perusahaan harus fokus pada kepemilikan saham dari anggota Dewan
karena berhubungan positif dengan kinerja operasi masa depan, dan
kemungkinan terjadi pergantian kedisiplinan manajemen di perusahaan
yang berkinerja buruk. Rekomendasi kami tentang efek insentif
kepemilikan saham konsisten dengan implikasi dari Hermalin dan
Weisbach (1991)

Faktor Penentu Keberhasilan Good Corporate Governance

Syarat keberhasilan good corporate governance memiliki dua faktor
yang memegang peranan sebagai berikut:
1) Faktor internal. Faktor internal adalah pendorong keberhasilan
pelaksanaan praktek Good Corporate Governance yang berasal
dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara
lain:
a) Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang
mendukung penerapan good corporate governance dalam
mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan;
b) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan
mengacu pada penerapan nilai-nilai good corporate governance;
c) Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan
pada kaidah-kaidah standar good corporate governance;
d) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam
perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang
mungkin akan terjadi; dan
e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu
memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam
perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan
mengikuti setiap langkah perkembangan dan dinamika
perusahaan dari waktu ke waktu.
2) Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang
berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi
keberhasilan penerapan good corporate governance diantaranya:
a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu
menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan
efektif;
b) Dukungan pelaksanaan good corporate governance dari sektor
publik atau lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula
33
melaksanakan good governance dan clean government menuju
good corporate governance yang sebenarnya;
c) Terdapatnya contoh pelaksanaan good corporate governance
yang tepat (best practices) yang dapat menjadi standar
pelaksanaan good corporate governance yang efektif dan
profesional;
d) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung
penerapan good corporate governance di masyarakat. Ini
penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif
berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta
sosialisasi good corporate governance secara sukarela; dan
e) Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat
keberhasilan implementasi Good Corporate Governance
terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi
yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan
beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan
perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa
perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan
skor perusahaan dalam implementasi good corporate
governance.

Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Good corporate governance yang tidak efektif merupakan
penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan pada berbagai
perusahaan di Indonesia akhir-akhir ini. Penerapan good corporate
governance yang efektif dapat memberikan sumbangan yang penting
dalam memperbaiki kondisi perekonomian dan menghindari terjadinya
krisis juga kegagalan yang serupa di masa mendatang.
Menurut (Forum for Corporate Governance Indonesia) FCGI (2001),
pelaksanaan good corporate governance diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:
1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses
pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi
operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan
kepada stakeholder;
2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah
sehinggadapat lebih meningkatkan corporate value;
3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan
modalnya di Indonesia; dan
4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan
karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan
dividen.

Prinsip-prinsip good corporate governance

Prinsip Good Corporate Governance diharapkan menjadi titik
rujukan bagi pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun
kerangka kerja penerapan good corporate governance. Bagi para pelaku
usaha dan pasar modal, prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman untuk
peningkatan nilai dan kelangsungan hidup perusahaan.
Menurut SK Menteri BUMN Nomor: Kep. 117/M-MBU/2002 tentang
penerapan praktek good corporate governance yang dikutip oleh
Sedarmayanti (2007) diutarakan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate
Governance meliputi:
a) Fairnes (Kewajaran)
Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama
kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan
keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk
pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam. Prinsip ini
diwujudkan antara lain:
1) Dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan
minoritas.
2) Membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) dan atau
kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan
buruk orang dalam dan konflik kepentingan.
3) Menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan
Direksi.
b) Disclosure dan Transparancy (Transparansi)
Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat
waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan
keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan
memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat
dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi
kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan.

Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Istilah Good Corporate Governance (GCG) sudah sangat populer,
namun sampai saat ini belum ada defenisi baku yang dapat disepakati
oleh semua pihak. Istilah “corporate governance” pertama kali
diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris di tahun 1992 yang
menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal
sebagai Cadbury Report (Agoes, 2006). Berikut ini beberapa definisi Good
Corporate Governance antara lain adalah:
a) Cadbury Committee of United Kingdom:
“A set of rules that define the relationship between stakeholders,
managers, creditors, the government, employees and other internal
and external stakeholder in respect to their rights and
responsibilities, or the system by which companies are directed and
controlled.” [“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan
antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak
kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan
internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan
kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”] (Agoes dan
Ardana, 2014).
b) Menurut Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI)
pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan, serta para pemegang kepentingan internal, dan
eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah
bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders).
c) Struktur dan proses yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan
guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang
dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya,
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika
(Keputusan Menteri BUMN Nomor Keputusan 117/M-MBU/2002).
d) Menurut Agoes (2006) mendefenisikan tata kelola perusahaan yang
baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan para Dewan
Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku
kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga
disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan
tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.
e) Organization for Economic Cooperation and Development-OECD
(Tjager dkk, 2004) – mendefenisikan GCG sebagai: “The structure
through which shareholders, directors, managers, set of the board
objectives of the company, the means of attaining those objectives
and monitoring performance.” [“Suatu struktur yang terdiri atas para
pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin
dicapai perusahaan, dan alat-alat yang digunakan dalam mencapai
tujuan dan memantau kinerja.”]
f) Wahyudi Prakarsa (dalam Sukrisno, Agoes, 2006), mendefenisikan
GCG sebagai: “mekanisme adminstratif yang mengatur hubunganhubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi,
pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan
(stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan
dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif
sebagai kerangka kerja (framework) yang diperlukan untuk
mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian
tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.
Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, dapat diketahui bahwa
GCG dapat diberi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas.
Defenisi yang disampaikan oleh Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD) dapat mewakili pengertian dalam arti sempit,
sedangkan defenisi yang diberikan oleh cadbury committee, keputusan
Menteri BUMN, Sukrisno, Agoes, dan Wahjudi Prakarsa dapat mewakili
pengertian GCG dalam arti luas. (Agoes dan Ardana, 2014)

Teori keagenan (Agency Theory)

Pemisahan antara kepemilikan saham dan manajemen di
perusahaan-perusahaan besar sangat di perlukan. Sebagian besar
perusahaan itu memiliki ratusan atau ribuan pemegang saham dan tidak
mungkin jika semuanya harus terlibat dalam manajemen perusahaan,
sehingga perlu otoritas untuk mendelegasikan usahanya kepada
manajemen. Keuntungan dari adanya pemisahan antara kepemilikan dan
manajemen ini antara lain apabila ada perubahan kepemilikan saham
maka tidak akan mengganggu operasi perusahaan yang sudah berjalan.
Perusahaan dapat menyewa manajer profesional untuk menjalankan
usahanya. Tetapi ada kemungkinan timbul masalah apabila terdapat
perbedaan tujuan antara manajer dengan pemegang saham.
Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggotaanggota di perusahaan. Jansen and Meckling (1976) menjelaskan bahwa
hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (principal)
mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan
kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Yang
disebut prinsipal adalah pemegang saham atau investor dan yang
dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari
hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan
di investor dan pengendalian di pihak manajemen.
Hak pengendalian yang dimiliki oleh manajer memungkinkan
terjadinya penyimpangan dan menimbulkan masalah keagenan yang
dapat diartikan dengan sulitnya investor memperoleh keyakinan bahwa
dana yang mereka investasikan dikelola dengan semestinya oleh manajer.
Manajer memiliki kewenangan untuk mengelola prusahaan dan dengan
demikian manajer memiliki hak dalam mengelola dana investor (Ujiantho
dan Pramuka, 2007)

Pengaruh Free Cash Flow terhadap Manajemen Laba

Free cash flow dapat menyebabkan konflik potensial di antaramanajer dan
pemegang saham. Pemegang saham cenderung menginginkan free cash flow
dibayar sebagai dividen. Sedangkan manajer cenderung menginginkan untuk
menginvestasikan uang kas tersebut untuk meningkatkan kekuatan dan kekuasaan.
Manajer menginvestasikan free cash flow karena memiliki insentif untuk
membuat perusahaan bertumbuh. Dengan bertumbuh maka sumber daya yang ada
dibawah kekuasaan manajer akan meningkat (Jensen & Meckling, 1986). Hal ini
didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zuhri, 2011) dalam (Seri
Murni, 2017) apabila surplus arus kas yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan
cenderung melakukan praktik manajemen laba dengan meningkatkan laba yang
dilaporkan untuk menutupi tindakan pihak manajer yang tidak optimal dalam
memanfaatkan kekayaan perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba selama satu periode waktu tertentu. Semakin tinggi profitabilitas suatu
perusahaan maka kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan juga meningkat, begitu pula sebaliknya. Jika tingkat profitabilitas
rendah maka kemungkinan semakin kecil perusahaan akan memperoleh
keuntungan/laba.
Berdasarkan agency theory seharusnya profitabilitas yang tinggi akan
membuat pemegang saham mengajukan usulan pembagian laba tersebut dalam
bentuk dividen. Tetapi berbeda dengan seorang agent atau manajer yang tidak
ingin membagikan hasil dividen tersebut kepada pemegang saham (Pancawati &
Rachmawati, 2012). Dan dapat diperkuat oleh hasil penelitianyang dilakukan oleh
(Seri Murni, 2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif
terhadap manajemen laba. Sehingga profitabilitas dapat digunakan untuk
mengukur manajemen laba pada perusahaan perbankan pada periode yang akan

Leverage

Menurut (Horne & James, 2012) dalam (Irawan, 2019) leverage yaitu jika
laba perusahaan dapat diperbesar, maka begitu juga dengan kerugiannya. Ini
artinya pengguna leverage dalam perusahaan bisa saja meningkatkan laba
perusahaan, namun jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka
perusahaan dapat mengalami kerugian yang sama dengan persentase laba yang
diharapkan, bahkan mungkin saja lebih besar. Rasio hutang (leverage) ini
menunjukkan besarnya modal yang berasal dari pinjaman yang digunakan untuk
membiayai investasi dan operasional perusahaan.
Menurut (Ma’ruf, 2012) dalam (Irawan, 2019) sumber yang berasal dari
hutang akan meningkatkan resiko perusahaan. Oleh karena itu, semakin banyak
menggunakan hutang maka leverage perusahaan akan besar dan semakin besar
pula resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Rasio ini dapat melihat sejauh mana
perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan
yang digambarkan oleh modal. Dengan tingkat leverage yang tinggi maka akan
meningkatkan resiko kebangkrutan. Oleh karena itu perusahaan sebaiknya dapat
menyeimbangkan jumlah hutang yang layak diambil dan dari mana sumbersumber yang akan dipakai untuk membayar hutang.
Menurut (Kasmir, 2010) tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio
hutang (leverage) yaitu :
a. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak
kreditor.
b. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang
bersifat tetap.
c. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap
dengan modal.
d. Untuk menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal
sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang.
e. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap
pengelolaan aktiva.
f. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang .
g. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat
sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Free Cash Flow (FCF)

Arus kas bebas (free cash flow) adalah arus kas yang benar-benar tersedia
untuk dibayarkan kepada investor (pemegang saham dan pemilik hutang) setelah
perusahaan melakukan investasi dalam asset tetap, produk baru, dan modal kerja
yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan (Brigham
& Houston, 2010). Free cash flow merupakan kas perusahaan yang dapat
didistribusikan kepada kreditur atau pemegang saham yang tidak diperlukan untuk
modal kerja atau investasi pada aset. Kas tersebut biasanya menimbulkan konflik
kepentingan antara manajer dan pemegang saham.
Manajemen biasanya lebih suka untuk menginvestasikan lagi dana tersebut
pada proyek – proyek yang dapat menghasilkan keuntungan, karena alternatif ini
akan meningkatkan insentif yang diterimanya. Disisi lain, pemegang saham
mengharapkan sisa dana tersebut dibagikan sehingga akan meningkatkan
kemakmuran para pemegang saham. Menurut (Widianingrum & Sunarto, 2018)
arus kas bebas atau free cash flow adalah sisa perhitungan arus kas yang
dihasilkan oleh suatu perusahaan diakhir suatu periode keuangan.

Return On Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas.
Dalamanalisis laporan keuangan, rasio ini paling sering dilihat, karena dapat
menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.ROA
merupakan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari
pengelolaan aset yang dimiliki. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan
untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan
dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.Semakin besar ROA suatu bank,
semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik
posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.
ROA adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset
bank/total aktiva. Laba sebelum pajak adalah laba rugi bank yang diperoleh dalam
periode berjalan sebelum dikurangi pajak. Sedangkan total aktiva merupakan
komponen yang terdiri dari kas, giro pada BI, penempatan pada bank lain,
piutang, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jualbeli, pembiayaan dengan prinsip sewa, aktiva tetap dan lain-lain. Besarnya nilai
untuk laba sebelum pajak dapat dilihat pada perhitungan laba rugi bank,
sedangkan total aktiva dapat dilihat pada laporan neraca bank. Perhitungan ROA
untuk bank syariah biasanya menggunakan laba sebelum zakat dan pajak.

Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah
memperoleh laba atau keuangan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang
maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi
kesejahteraan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan
investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut
harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya
keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti
asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan
rasio keuangan atau rasio profitabilitas.
Menurut (Hery, 2012) profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk
menilai kompensasi finansial atas penggunaan aktiva atau ekuitas terhadap
laba.Sedangkan menurut (Irham Fahmi, 2012) rasio profitabilitas yaitu untuk
mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar
kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan
penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik
menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.
Manfaat yang diperoleh menurut (Kasmir, 2013) yaitu:
a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu
periode
b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang.
c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan
baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Pola Manajemen Laba

Menurut (Sulistyanto, 2008) menyatakan bahwa terdapat tiga pola
manajemen laba yang dapat dilakukan oleh seorang manajer yaitu :
1) Income increasing (penaikkan laba), dilakukan dengan cara menaikkan
laba perusahaan lebih besar dari laba sesungguhnya jika para manajer
menginginkan kinerja perusahaan dalam keadaan baik.
2) Income decreasing (penurunan laba), dilakukan dengan cara menurunkan
laba bila manajer menginginkan kinerja perusahaan dalam keadaan rendah
dari keadaan sesungguhnya.
3) Income smoothing (perataan laba), dilakukan dengan mengatur laporan
keuangan dengan sedemikian rupa jika manajer menginginkan labanya
tidak bergerak secara fluktuatif, sehingga laba terlihat stabil selama
periode tersebut.

Alasan Praktik Manajemen Laba

Menurut (Hwihanus & Qurba, 2010) menyatakan alasan dilakukan
manajemen laba yaitu :
1) Dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajer.
2) Dapat memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor. Perusahaan yang
terancam bangkrut yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban dalam
melakukan pembayaran utang pada waktu yang telah jatuh tempo, dalam
usaha untuk menghindarinya yaitu dengan membuat kebijakan yang dapat
meningkatkan laba.
3) Dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya terutama pada
perusahaan yang telah go public.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Kecurangan dalam pelaporan keuangan biasanya terjadi karena kondisi yang
ada dalam lingkungan internal, buruknya perilaku etis dari manajemen dan
likuiditas atau profitabilitas perusahaan (Kieso et al, 2007). Terdapat beberapa
teori mengenai motivasi manajemen laba (Sulistyanto, 2008) mengemukakan tiga
faktor yang terkait dengan perilaku manajer dalam memilih kebijakan akuntansi.
Faktor ini disebut dengan tiga hipotesis teori akuntansi positif.
1) Hipotesis Rencana Bonus (Bonus Plan Hypothesis)
Dalam hipotesis rencana bonus ini menjelaskan mengenai hubungan dalam
memilih metode akuntansi dengan merencanakan bonus manajer. Dalam
rencana bonus ini memungkinkan untuk para manajer lebih memilih
metode akuntansi dalam memaksimalkan bonus yang tinggi.
2) Hipotesis Ekuitas Utang (Debt Covenant Hypothesis)
Hipotesis ekuitas utang ini menjelaskan bahwa semakin tinggi
utang/ekuitas perusahaan sama dengan semakin dekatnya periode
mendatang. Upaya manajer dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya
yaitu dengan mengatur dan mengelola jumlah laba sebagai indikator
kemampuan perusahaan sehingga menunda beban pada periode
bersangkutan dan akan diselesaikan pada periode mendatang.
3) Hipotesis Biaya Politik (Political Cost Hypothesis)
Hipotesis ini mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar dari pada
perusahaan kecil lebih cenderung menggunakan pilihan metode akuntansi
yang mengurangi laporan keuntungan. Dengan perusahaan mendapatkan
laba yang lebih besar maka akan dikenakan pajak yang lebih besar begitu
juga dengan perusahaan yang mendapatkan laba kecil maka akan
dikenakan pajak yang lebih kecil. Keadaan inilah yang dapat membuat
para manajer untuk termotivasi dalam mengatur dan mengelola jumlah
labanya dengan jumlah tertentu agar biaya pajak yang akan dikeluarkan
bisa diminimalkan.

Definisi Manajemen Laba (Earning Management)

Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan dalam mengintervensi atas
informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder
yang ingin mengetahui kinerja maupun kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008).
Sedangkan menurut Schipper dalam (Subramanyam, 2010) menyebutkan bahwa
manajemen laba merupakan intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses
penentuan laba, biasanya dalam memenuhi tujuan pribadi. Dari definisi di atas
dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan perilaku manajer dalam
memaksimalkan kepentingannya.
Para manajer dalam melakukan manajemen laba dengan memilih kebijakan
akuntansi untuk menaikkan laba atau menurunkan laba dengan menggeser laba
periode yang akan datang ke periode saat ini dan menggeser laba periode saat ini
ke periode yang akan datang. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara
pemilik dengan manajer sering memicu terjadinya permasalahan manajemen laba.
Akhir-akhir ini manajemen laba merupakan sebuah fenomena umum yang sering
terjadi di beberapa perusahaan.Dalam praktiknya dilakukan untuk mempengaruhi
angka laba dapat terjadi secara legal ataupun ilegal.
Menurut (Widianingrum & Sunarto, 2018) menyebutkan bahwa manajemen
laba sebagai upaya manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi-informasi
dalam laporan keuangan sehingga sesuai dengan yang diinginkan.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (agency theory) merupakan gambaran dari hubungan antara
pihak yang mempunyai wewenang, yaitu antara investor (principal) dengan para
manajer (agent) yang diberikan wewenang/tanggungjawab dalam menjalankan
perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling dalam (Luayyi, 2010) menjelaskan
bahwa suatu hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara pemilik (principal)
dengan manajer (agent) dalam melaksanakan suatu tugas demi kepentingan
pemilik dengan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada
manajer. Sehingga dalam praktiknya dapat diketahui bahwa pemegang saham
maupun pemilik modal tidak lebih banyak mengetahui informasi baik internal
perusahaan maupun eksternal atau tentang prospek perusahaan di masa yang akan
datang dibandingkan dengan manajer.
Praktik manajemen laba sering dipandang lazim bagi profesi akuntansi.
Namun strategi pelaksanaannya sering merupakan rahasia bagi pihak manajer
perusahaan. Manajemen laba juga tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi
harapan pihak manajer, namun juga untuk memenuhi harapan pihak eksternal
perusahaan, seperti investor dan kreditor. Laba merupakan cerminan kinerja
perusahaan yang dapat dikelola secara opertunis dan efisien. Untuk menunjukkan
prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba, manajemen cenderung mengelola
laba secara oportunis danmelakukan manipulasi laporan keuangan agar menunjukkan
laba yang memuasakan meskipun tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang
sebenarnya.
Seorang manajer mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi
mengenai kondisi perusahaan kepada para pemilik modal maupun pemegang
saham. Namun kenyataannya para manajer dalam melaporkan kondisi perusahaan
terkadang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketidakseimbangan
penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut
sebagai asimetris informasi (asymmetry information). Asimetris antara
manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan
kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings management) dalam
rangka menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan
(Isnanta, 2008).
Menurut (Scoot, 2009) terdapat dua macam jenis asimetris informasi yaitu:
a. Adverse Selection, yaitu jenis informasi yang diperoleh dimana satu atau
lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial memiliki
keunggulan informasi melalui pihak lain. Adverse Selection terjadi karena
beberapa orang seperti manajer perusahaan dan pihak dalam (insiders)
lainnya mengetahui kondisi terkini dan prospek ke depan suatu perusahaan
daripada para investor luar.
b. Moral Hazard, yaitu jenis informasi dimana satu atau lebih pihak dalam
suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial, dapat mengamati tindakan
mereka dalam pemenuhan transaksi tetapi pihak lain tidak bisa. Moral
Hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan
pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

Pengertian Manajemen Laba

Menurut Nuryaman (2008), manajemen laba adalah suatu kondisi
di mana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan
laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan,
menaikan, dan menurunkan pelaporan laba. Para manajer memiliki
fleksibilitas untuk memilih beberapa alternatif dalam mencatat transaksi
sekaligus memilih opsi-opsi yang ada dalam perlakuan akuntansi.
Fleksibilitas ini digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola
laba. Para manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih beberapa alternatif
dalam mencatat transaksi sekaligus memilih opsi-opsi yang ada dalam
perlakuan akuntansi. Fleksibilitas ini digunakan oleh manajemen
perusahaan untuk mengelola laba.
Menurut Isnanta (2008) mengartikan manajemen laba sebagai
suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan General
Accepted Accounting Principles (GAAP) untuk mengarah pada tingkatan
laba yang dilaporkan. Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses
pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri
sendiri. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat
mengurangi kredibilitas laporan keuangan, dan menambah bias dalam
laporan keuangan serta mengganggu pemakai laporan keuangan yang
mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa
rekayasa.
Earnings management merupakan tindakan manajemen yang berupa
campur tangan dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan
maksud untuk meningkatkan kesejahteraannya secara personel maupun
untuk meningkatkan nilai perusahaan (Widyaningdyah, 2001).
Manajemen laba (earning management) adalah suatu tindakan
yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba
(income) yang dilaporkan yang dapat memberikan informasi mengenai
keuntungan ekonomis (economic advantage) yang sesungguhnya tidak
dialami perusahaan dalam jangka panjang bahkan merugikan perusahaan.
Manajemen laba biasanya terjadi ketika manajer menggunakan kebijakan
dalam pelaporan keuangan dan juga ketika menstruktur transaksi dalam
pelaporan keuangan untuk mengaburkan sebagian stakeholder tentang
kinerja ekonomis perusahaan atau untuk mempengaruhi kontrak yang
bergantung atas angka atau aktivitas perusahaan yang tidak normal
(Primanita dan Setiono, 2006).

Pengertian Corporate Governance

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara
kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal
dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam
hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana
sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak
diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan
sehingga tidak mendatangkan return. Corporate governance diperlukan
untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer
(Isnanta, 2008).
10
Corporate governance yang merupakan konsep konsep yang
didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat
untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan
menerima return atas dana yang telah mereka investasikan (Ujiyantho dan
Bambang, 2007).
Menurut FCGI (Forum for Corporate Governance In Indonesia),
corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur
hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan,
pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan
intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban
mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI (Forum for Corporate
Governance In Indonesia) juga menjelaskan, bahwa tujuan dari corporate
governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders).
Corporate governance merupakan kumpulan hukum, peraturan dan
kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja perusahaan
bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang
berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar
secara keseluruhan (Wardani, 2008).
Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi
peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja
manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder
11
dengan mendasarkan pada kerangka peraturan pihak (Nasution dan Doddy,
2007).

Teori Keagenan (Agency Theory)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk
memahami corporate governance. Jansen dan Meckling (1976) menyatakan
bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent)
dengan investor (principal). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen
terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan
kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost).
Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Selain
agen, manajer secara moral bertanggungjawab untuk mengoptimalkan
keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan
memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat
dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing
pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran
yang dikehendaki.
Sebagai pengelola perusahaan, manajer perusahaan tentu akan lebih
banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang
akan datang dibandingkan dengan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu
manajer sudah seharusnya selalu memberikan sinyal mengenai kondisi
perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang dapat diberikan oleh manajer yakni
melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan
9
keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi para pengguna eksternal
terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar
ketidakpastiannya (Ali, 2002 dalam Ujiyantho dan Bambang, 2007).

Financial Distress

Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat
memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas
mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat
memenuhi kewajibannya (Si Li, 2016).
Penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh
Financial Distress terhadap Income Smoothing menunjukan hasil yang
berbeda. Pada penelitian Nasif Ozkan (2017) dan Silvia (2015) yang
menunjukkan bahwa Financial Distress tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap Income Smoothing. Sedangkan hasil yang berbeda
terjadi pada Penelitian Burak Dolar (2016), Ozili (2019) dan Erick Outa
(2018) yang menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh dan
signifikan terhadap Income Smoothing.
Penelitian Ozili (2019), Erick Outa (2018) dan Burack Dollar
(2016) menunjukkan bahwa financial distress memiliki pengaruh
26
terhadap income smoothing.

Financial Distress

Dunia bisnis penuh dengan ketidakpastian. Terdapat banyak
risiko yang harus dihadapi, salah satunya adalah risiko kebangkrutan.
Menurut Erick (2018), kebangkrutan (likuidasi/ penutupan perusahaan/
insolvensi) suatu perusahaan biasanya ditandai dengan financial
distress, yaitu keadaan dimana perusahaan lemah dalam menghasilkan
laba atau cenderung mengalami defisit. Berikut disajikan gambar yang
menunjukkan tahapan dari kebangkrutan.
Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat
memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas
mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat
memenuhi kewajibannya (Si Li, 2016)

Ukuran Perusahaan

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang
kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan
besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik
dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan
perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow dimasa yang
akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak
terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran
pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum (Muse,
2018)
Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai
suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Menurut Silvia
(2015) ukuran perusahaan diartikan sebagai berikut: “(1) alat-alat
untuk mengukur (seperti menjengkal dan sebagainya), (2) sesuatu yang
dipakai untuk menentukan (menilai dan sebagainya), (3) pendapatan
mengukur panjangnya (lebarnya, luasnya, besarnya) sesuatu”.
Silvia (2015) menyatakan bahwa kultur perusahaan yang
kuat dapat mempengaruhi kinerja karyawan, dimana kultur perusahaan
yang kuat tersebut akan terbentuk dari berbagai faktor seperti jenis
industri, ukuran perusahaan, dan lingkungan yang mempengaruhi
perusahaan itu sendiri. Berarti unsur ukuran perusahaan menjadi salah
satu faktor yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja
perusahaan. Menurut Silvia (2015), pengukuran pada ukuran
17
perusahaan diproxy dengan nilai logaritma natural dari total aktiva.

Asimetri Informasi

Salah satu motivasi manajer melakukan income smoothing adalah
untuk memberikan kepuasan kepada para pemegang saham. Manajer
memiliki informasi lebih lengkap tentang perusahaan daripada pihak
eksternal. Lia (2018) mengatakan, manajer hanya dapat memberikan
informasi-informasi keuangan dan tidak dapat memberikan informasiinformasi penting yang bersifat rahasia. Di lain sisi, pihak eksternal,
terutama investor menginginkan informasi yang transparan untuk
pengambilan keputusan. Ketidakselarasan inilah yang menyebabkan
munculnya asimetri informasi. Asimetri informasi yang diukur dengan
menggunakan proksi bid-ask spread.
Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana manajer
memiliki akses informasi lebih atas prospek perusahaan dimasa depan
dibanding para pemegang saham (pemilik) dan stakeholder lainnya (Lia
A, 2018). Hubungan antara pemegang saham dan manajer dapat
menimbulkan asimetri informasi karena manajer memiliki informasi
dan lebih mengetahui keadaan perusahaan daripada pemegang saham.
Semakin besar asimetri informasi yang terjadi maka semakin tinggi
kemungkinan terjadinya income smoothing (Chu Yeong Lim, 2017)

Income smoothing / Income smoothing

Income smoothing atau tindakan yang secara sengaja dilakukan
oleh manajemen untuk mengurangi variasi atau fluktuasi laba
merupakan salah satu bentuk dari manipulasi laba. Income smoothing
(income smoothing) dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan
manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar
sesuai dengan target yang diinginkan baik melalui metode akuntansi
(artificial) maupun melalui transaksi (Burak Dolar, 2016)
Menurut Simon (2019) menyatakan bahwa income smoothing
atas laba yang dilaporkan dapat dicapai melalui Real Smoothing atau
Artificial Smoothing. Real Smoothing berarti suatu transaksi
sesungguhnya untuk dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan
mempengaruhi laba melalui perubahan dengan sengaja atas kebijakan
operasi dan waktunya. Contoh dari real smoothing ini adalah seorang
manajer memutuskan pengeluaran sejumlah uang atau dana untuk biaya
riset dan pengembangan suatu tahun tertentu. Sedangkan dengan
menggunakan Artificial Smoothing berarti income smoothing dengan
menerapkan prosedur akuntansi untuk memindah biaya dan /atau
pendapatan dari satu periode ke periode yang lain. Contoh dari artificial
smoothing ini adalah suatu perusahaan secara bersamaan memutuskan
besarnya transaksi dan sekaligus begaimana cara melaporkannya,
sehingga untuk suatu tahun tertentu memungkinkan untuk
membedakan apakah biaya riset dan pengembangan yang dilaporkan
berbeda dari produk-produk lain.
Sasaran income smoothing dapat dilakukan terhadap aktivitasaktivitas yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi
aliran data atau informasi. Dengan kata lain untuk menciptakan laporan
keuangan yang sesuai dengan yang diinginkan, manajer dapat
memasukkan informasi yang seharusnya dilaporkan, pada periode yang
akan datang ke dalam laporan periode ini atau sebaliknya tidak
melaporkan informasi periode ini untuk dilaporkan pada periode yang
akan datang (Simon, 2019).
Pengukuran untuk mendeteksi income smoothing adalah dengan
diproxy Indeks Eckel. Indeks Eckel banyak digunakan dalam
penelitian-penelitian terkait income smoothing dalam mendeteksi status
income smoothing pada suatu perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan
sebagai perata laba apabila koefisien variasi dari pendapatanya lebih
besar dari koefisien variasi dari perubahan laba.
Muse (2018) mengklasifikasikan unsur-unsur laporan keuangan
15
yang seringkali menjadi sasaran untuk melakukan income smoothing
(income smoothing) adalah :
1. Unsur Penjualan
2. Unsur Biaya

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang
hubungan antara pemegang saham (principal) dan manajer (agent)
yang terjalin karena adanya kontrak. Pemegang saham berkedudukan
sebagai pemilik perusahaan sedangkan manajer sebagai pengelola
perusahaan. Pencetus teori agensi adalah M. C. Jensen dan W. H.
Meckling pada tahun 1976. Menurutnya hubungan antara agen dan
prinsipal timbul akibat dari adanya kontrak antara principal yang
mempekerjakan agen untuk melakukan suatu jasa dan juga
menyerahkan pengambilan keputusan kepada agen, dan pada akhirnya
menimbulkan masalah keagenan Ozili, 2017).
Teori keagenan (Agency theory) merupakan teori dasar yang
dipakai dalam praktik bisnis perusahaan. Teori tersebut berakar dari
sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi
Ozili, 2019). Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja
antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan
pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk
kontrak kerja sama Ozili, 2019)
Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu model kontraktual
antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut
agent dan pihak yang lain disebut principal. Principal mendelegasikan
pertanggungjawaban atas decision making kepada agent, hal ini dapat
pula dikatakan bahwa principal memberikan suatu amanah kepada
agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja
yang telah disepakati. Wewenang dan tanggungjawab agent maupun
principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.
Scott (2015) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak
kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para
manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan
krediturnya. Dimana antara agent dan principal ingin
memaksimumkan utility masing-masing dengan informasi yang
dimiliki. Tetapi di satu sisi, agent memiliki informasi yang lebih
banyak (full information) dibanding dengan principal di sisi lain,
sehingga menimbulkan adanya asimetry information. Informasi yang
lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan
tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk
memaksimumkan utilitasnya. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal
ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang
dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi
yang ada.
Konflik kepentingan (agency problem) menyebabkan agen atau
manajer menjalankan roda perusahaan bukan dengan tujuan untuk
memakmurkan prinsipal, tetapi untuk memakmurkan kepentingan dari
agen itu sendiri. Diperlukan tambahan biaya (agency cost) untuk
mengurangi dan meminimalisir konflik kepentingan ini. Biaya agensi
adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pengawasan manajemen
untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak konsisten sesuai
dengan perjanjian kontraktual perusahaan dengan kreditor dan
pemegang saham (Horne dan Wachowicz, 2016)

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan
yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga seperti perusahaan
investasi, reksa dana, perusahaan asuransi, bank dan kepemilikan institusi
lain. Peran penting kepemilikan institusional dalam perusahaan yaitu
kepemilikan institusional dianggap dapat meminimalisasi konflik
keagenan antara agen/pihak pengelola perusahaan dan pemegang saham.
Keberadaaan kepemilikan institusional dianggap mampu memonitor
kinerja manajer dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
manajer. Pengendalian yang dilakukan oleh kepemilikan institusional akan
memberikan jaminan penuh atas perkembangan perusahaan. Karena
kepemilikan institusional dapat langsung mengawasi kinerja manajer dan
melakukan pengecekan laporan keuangan secara berkala sehingga dapat
meminimalisir tindakan penyelewengan yang dilakukan manajer.
Penelitian Permanasari (2010) dalam Wening (2009) menyatakan
bahwa perolehan dukungan suara akan semakin besar apabila kepemilikan
saham oleh institusi keuangan memiliki persentase yang besar dalam
perusahaan dan keinginan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.
Kelebihan dari kepemilikan institusional antara lain:
1. Memiliki pengalaman dalam menguraikan informasi sehingga dapat
menguji keunggulan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat dalam melaksanakan pengawasan yang
lebih disiplin dalam setiap kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan.
Kepemilikan institusional mampu mengubah struktur pengelolaan
perusahaan sehingga sangat memungkinkan kesejahteraan para pemegang
saham dapat meningkat. Dan kepemilikan institusional dianggap mampu
menanggulangi biaya keagenan lain sehingga dapat meminimalisir biaya
keagenan dan nilai perusahaan dapat ditingkatkan

Kepemilikan Manajerial

Disebut sebagai kepemilikan manajerial yaitu pihak manajemen
/manajer perusahaan yang bertugas sebagai pengelola perusahaan juga
sebagai pemegang saham. Hal ini dinyatakan dengan besarnya bagian
kepemilikan saham perusahaan oleh manajer/direktur/komisaris. Karena
hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan
maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan. Berdasarkan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976)
dalam (Haruman, 2008), akibat dari perbedaaan kepentingan antara
pekerja dan pemilik saham menimbulkan konflik yang disebut dengan
konflik kepentingan.
Ketika kepemilikan manajerial rendah maka dapat meningkat
tindakan opportunistic manajer yaitu adanya keinginan manajer untuk
melakukan tindakan penyelewengan. Dengan kepemilikan manajerial
terhadap saham perusahaan, maka manajer akan dipandang memiliki
tujuan yang sama dengan pihak institusi. Sehingga meminimalisir konflik
yang terjadi antara pihak manajemen dan pemegang saham.

Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan adalah jumlah atau proporsi kepemilikan saham
perusahaan. Struktur kepemilikan diantaranya terdiri dari kepemilikan
institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan Institusional
merupakan jumlah proporsi saham terbesar yang dimiliki oleh perusahaan.
Kepemilikan institusonal biasanya terdiri dari perusahaan atau lembaga
keuangan seperti perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun,
perusahaan reksa dana dan bank. Selain itu dapat juga terdiri dari
perusahaan-perusahaan induk yang masih merupakan perusahaan keluarga
dimana pihak manajemen perusahaan masih bagian dari anggota keluarga
perusahaan. Menurut (Suryani, 2009) Kepemilikan institusional sebagian
besar dapat mengurangi kemungkinan perusahaan diambil alih oleh
perusahaan lain, sehingga membuat manajer berkeinginan untuk
memperbesar kepemilikan pada perusahaan.
Efendi, (2013) mengungkapkan bahwa hubungan kepemilikan
manajerial dan nilai perusahaan ialah hubungan non-monotonik.
Hubungan non-monotonik antara kepemilikan manajerial dan nilai
perusahaan diakibatkan adanya dorongan yang dimiliki oleh manajer dan
manajer berusaha untuk melakukan penyelarasan kepentingan dengan
kepemilikan institusional dengan cara meningkatkan kepemilikan saham
manajerial jika permodalan saham meningkatkan nilai perusahaan
tersebut.
Mengurangi biaya keagenan (agency cost) dapat dilakukan dengan
pengawasan yang ketat terhadap kinerja manajer, sehingga manajer akan
menggunakan pinjaman dana pada tingkat minimal untuk memprediksi
kemungkinan terjadinya tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan dan
risiko kebangkrutan. Kewajiban perusahaan yang tidak dapat terpenuhi
akan mengakibatkan penurunan keuntungan perusahaan sehingga
mengakibatkan menurunnya nilai perusahaan.

Teori Agensi

Teori keagenan atau agency theory dikemukakan oleh Michael C.
Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Teori ini
menjelaskan tentang dampak munculnya hubungan antara agen dan
principal akibat pemisahan pengendalian perusahaan. Yang dimaksud
dengan agensi atau agen adalah pihak yang mengelola perusahaan atau
pihak manajemen, sedangkan prinsipal adalah pemilik perusahaan atau
para pemegang saham. Kondisi tersebut merupakan dampak dari
pemisahan fungsi pengelola dengan fungsi kepemilikan, sehingga segala
resiko atas kesalahan dalam pengambilan keputusan tidak ditanggung oleh
manajemen melainkan oleh pemegang saham (Prinsipal) sebagai
penanggung resiko sepenuhnya.
Sochib, (2015:3) menyatakan bahwa terjadinya hubungan keagenan
muncul ketika investor sebagai pemilik perusahaan memberikan
kepercayaan kepada manajemen untuk mengelola perusahaan dan
mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada
manajemen. Antara investor dengan manajemen merupakan hubungan
keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal)
melibatkan orang lain yaitu agen untuk melakukan beberapa tindakan atas
nama mereka untuk mendelegasikan sebagian wewenangan dalam
pengambilan keputusan.
Prinsipal atau pihak pemegang saham akan memberi perintah kepada
manajer untuk mengelola perusahaan tersebut, manajer sebagai pihak yang
diberi kewenangan atas kegiatan perusahaan berkewajiban memberikan
informasi mengenai kondisi perusahaan dan menyediakan laporan
perkembangan perusahaan. Terkadang seorang manajer akan cenderung
menyampaikan sesuatu yang bertujuan memaksimalkan utilitasnya tanpa
memikirkan dampak dari tindakan opportunistik tersebut. Sebagai
pengelola perusahaan, manajer lebih mengetahui tentang informasi
internal perusahaan serta prospek perusahaan dibandingkan pemilik
perusahaan (pemegang saham).
Masalah keagenan terjadi akibat dari tindakan opportunistik manajer
yang menyebabkan kerugian pada perusahaan sehingga nilai perusahaan
akan menurun. Inilah yang nantinya dapat menimbulkan biaya keagenan
(agency cost). Jansen dan Meckling (1976) dalam Permanasari (2010),
biaya agensi dalam masalah keagenan terdiri dari :
1. The monitoring expenditure by the principle, yaitu biaya pengawasan
yang dikeluarkan oleh pemilik saham untuk mengawasi perilaku dari
pekerja dalam mengelola perusahaan.
2. The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya
yang dikeluarkan oleh pekerja untuk menjamin bahwa pekerja tidak
bertindak yang merugikan pemilik saham.
3. The Residual Loss, yaitu penurunan tingkat utilitas pemilik saham
maupun pekerja karena adanya hubungan agensi.

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang
sering dikaitkan dengan harga saham (Sujoko dan Soebiantoro, 2007).Harga
saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang
tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini
namun juga pada prospek perusahaan di masa depan.
Menurut Dianawati & fuadati dalam penelitian tentang pengaruh CSR dan
GCG terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel Intervening
(2016), nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon
investor seandainya suatu perusahaan akan dijual. Indikator dari nilai perusahaan
adalah harga saham, dan kalau harga saham meningkat maka dapat dikatakan
bahwa keputusan-keputusan manajemen perusahaan itu benar, karena rahasia
manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan
merupakan refleksi dari nilai pasar, karena nilai perusahaan dapat memberikan
kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan
meningkat.
Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham
menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian. Rasio penilaian memberikan
informasi seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan, sehingga
masyarakat tertarik untuk membeli saham dengan harga yang lebih tinggi
dibanding nilai bukunya. Berikut ini beberapa metode yang digunakan untuk
mengukur nilai perusahaan :
a. Price Earning Ratio (PER)
Price earning ratio (PER) berfungsi untuk mengukur perubahan kemampuan
laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER, maka
semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat
meningkatkan nilai perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa
besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang
diperoleh oleh para pemegang saham.Kegunaan price earning ratio adalah untuk
melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh
earning per share nya. Price earning ratio menunjukkan hubungan antara pasar
saham biasa dengan earning per share.
b. Price to Book Value (PBV)
Price to Book Value atau Rasio Harga terhadap Nilai Buku yang disingkat
dengan PBV adalah rasio valuasi investasi yang sering digunakan oleh investor
13
untuk membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Rasio
PBV ini menunjukan berapa banyak pemegang saham yang membiayai aset bersih
perusahaan. Price to Book Value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar
menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti
pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa
jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap
jumlah modal yang diinvestasikan. Untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan
dengan baik, umumnya rasio ini mencapai diatas satu, yang menunjukkan bahwa
nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin besar rasio PBV
semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan
dana yang telah ditanamkan di perusahaan.
c. Tobin’s Q
Tobin’s Q atau yang dikenal juga sebagai Q ratio digunakan untuk mengukur
kesempatan berkembang suatu perusahaan dengan membandingkan market value
dari aset perusahaan dengan replacement value dari aset perusahaan. Pada
dasarnya Tobin’s Q adalah market value dari saham yang beredar dan hutang
perusahaan terhadap replacement cost aset perusahaan.
d. Market to Book Value (MBV)
MBV merupakan perbandingan atau rasio antara nilai pasar dengan nilai
buku. Nilai pasar berarti nilai yang tertera di pasar, sedangkan nilai buku
merupakan perbandingan antara nilai ekuitas dengan jumlah saham
beredar. Dengan rasio ini dapat disimpulkan semakin tinggi MBV atau PBV
berarti semakin mahal nilai saham tersebut. Namun, mahal atau murah juga
bersifat relatif. Karena perlu ada suatu acuan khusus untuk menilai bahwa satu
jenis saham mahal atau murah. Ukuran yang dinilai representatif adalah dengan
menggunakan perbandingan ukuran perusahaan di industri yang sama.

Profitabilitas

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, dan
modal sendiri. Investor jangka panjang sangat berkepentingan terhadap analisis
profitabilitas untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan (Dodo, 2012 dalam
Dianawati dan Fuadati, 2016). Sedangkan menurut Wahidahwati (2009:89 dalam
Dianawati dan Fuadati, 2016) profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja
manajemen dalam mengelola perusahaan. Ukuran profitabilitas dapat berbagai
macam seperti: laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva,
dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik.
Profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini diproksi dengan ukuran ROE.
Menurut Hanafi dan Halim (2008:115) dikutip dari penelitian Susilowati (2011)
menyatakan bahwa ROE merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang
pemegang saham. Salah satu alasan utama perusahaan beroperasi adalah
menghasilkan laba yang bermanfaat bagi para pemegang saham. Profitabilitas
adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen
untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program
tanggung jawab sosial secara lebih luas (Devina et al., 2010:56 dalam Susilowati
2011).
Ada dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi
suatu pusat laba, sama halnya seperti dalam mengevaluasi perusahaan secara
keseluruhan. Pertama adalah pengukuran kinerja manajemen, yang memiliki
fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk
perencanaan (planning), koordinasi (coordinating), dan pengendalian (controlling)
kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi
yang tepat bagi para manajer. Yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomis, yang
memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi.

Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan tindakan penghematan pajak yang masih dalam
koridor perundang – undangan (lawful fashion). Dalam teori tradisional tax
avoidance dianggap sebagai aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara
kepada pemegang saham (Kim et. al.; 2011 dalam Chasbiandani & Martani,
2012). Oleh karena itu pemisahan atas kepemilikan dan control menjadi hal yang
penting. Pemilik saham yang risk – neutral akan menerima manajer bertindak atas
nama mereka untuk mencapai profit maksimal, termasuk mengurangi kewajiban
pajak selama keuntungan yang diharapkan masih berada di atas biaya yang
diperkirakan.
Pemisahan kepemilikan dan manajemen mengarahkan keputusan pajak
perusahaan mencerminkan kepentingan pribadi manajer. Pemisahan kepemilakan
dan pengawasan ini menunjukkan bahwa tax avoidance merupakan aktivitas yang
penting, sehingga pemilik perlu merancang insentif dan pengawasan yang tepat
bagi manajemen agar manajer mengambil keputusan pajak yang efektif dan
efisien, yaitu ketika biaya yang harus dikeluarkan masih lebih kecil daripada
benefit yang akan diterima. Dalam literatur keagenan, tax avoidance dapat
memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan manipulasi laba atau
penempatan sumber daya yang tidak sesuai.
Hanlon (2010) mendefinisikan Tax avoidance sebagai pengurangan pajak
secara eksplisit. Tax avoidance menggambarkan sebuah kelanjutan dari strategi
perencanaan perpajakan perusahaan. Aktivitas tax avoidance memunculkan
kesempatan bagi menejemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk
menutupi berita buruk atau menyesatkan investor (Desai dan Dharmapala, 2006
dalam Astuti dan Aryani, 2016). Manajer dapat membenarkan transaksi atas tax
avoidance dengan mengklaim bahwa kompeksitas dan ketidaktauan menjadi hal
yang penting dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas tax avoidance
pemeriksa pajak.Terdapat tiga karkteristik tax avoidance menurut Komite Urusan
Fiskal dari OECD, yaitu:
a. Adanya unsure artificial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di
dalamnya padahal tidak, dan dilakukan karena ketiadaan factor pajak.
b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau
menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan.
c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para
konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan tax avoidance dengan
syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Agency Theory

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan atau agency
theory. Agency theory adalah teori yang muncul karena adanya konflik
kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976 dalam
Chasbiandani & Martani, 2012). Agency theory menjelaskan hubungan antara
prinsipal yaitu pemegang saham dan agen yaitu manajemen perusahaan.
Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan,
dengan kata lain prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi
perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak
manajemen.Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki
perusahaan dan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang
dibebankan kepadanya.Pemegang saham tentunya berharap manajemen dapat
mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham,
namun pada kenyataannya manajemen selalu bertindak sesuai dengan kepentingan
manajemen karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi (Shapiro, 2005
dalam Brian & Martani, 2014).
Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerialrent
extractionyaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan
manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai karena aktivitas
perencanaan pajak (tax avoidance) memunculkan kesempatan bagi manajemen
dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk yang
menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan
operasional perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Aktivitas perencanaan dapat
dilakukan melalui tax avoidance yaitu dengan melakukan pengurangan pajak
secara eksplisit (Hanlon, 2010)

Teori Stakeholder

Teori lain yang mendukung penelitin ini adalah teori stakeholder. Widianto
(2011) berpendapat Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah
suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus
memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen,
supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelangsungan hidup
perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus
dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut.
Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi
(Widianto, 2011)
Perusahaan dapat berkembang salah satunya membutuhkan dukungan dari
para stakeholder-nya. Para stakeholder membutuhkan berbagai informasi terkait
dengan aktivitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh
karena itu, perusahaan akan berusaha untuk memberikan berbagai informasi yang
dimiliki untuk menarik dan mencari dukungan dari para stakeholder-nya. Masingmasing perusahaan akan menarik atau mencari dukungan stakeholder-nya salah
satunya dengan melakukan pengungkapan. Pengungkapan informasi dapat dibagi
menjadi dua yakni yang sifatnya wajib (mandatory) dan sukarela (voluntary).
Melalui pengungkapan tersebut perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih
cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi
masyarakat dan lingkungan (Ghozali dan Chariri dalam Widiantoro, 2011).
Dalam pengambilan keputusan perusahaan, teori stakeholder
mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan dari seluruh pihak yang terkait
dengan aktivitas perusahaan. Menurut Fitriana (2012) ada dua perspektif dalam teori
stakeholder. Perspektif pertama adalah perspektif yang berpusat pada perusahaan
(organization centered). Pengelolaan hubungan yang baik dengan stakeholder salah
satunya dapat dilakukan dengan pengungkapan sukarela. Perspektif kedua adalah
perspektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam hal ini,
pengungkapan pada laporan keuangan dijadikan media pertanggungjawaban
manajemen perusahaan terhadap seluruh stakeholder (Henderson et al, dalam
Ginting, 2012)

Agency Theory

Agency Theory atau teori keagenan mendasari praktek pengungkapan laporan
tahunan oleh perusahaan terhadap para pemegang saham. Teori keagenen Jensen and
Meckling (1976) memiliki asumsi bahwa para pemegang saham tidak memiliki
cukup informasi tentang kinerja dan kondisi perusahaan. Agen memiliki lebih
banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan prospek perusahaan
secara keseluruhan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan principal
(Hidayat, 2017). Inilah yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi
yang dimiliki antara prinsipal dan agen, sehingga mengakibatkan asimetri infomrasi.
Munculnya masalah keagenan terjadi karena ada pihak-pihak yang memiliki
perbedaan kepentingan pribadi namun saling bekerja sama dalam pembagian
wewenang yang berbeda. Masalah keagenan ini dapat merugikan prinsipal karena
pihak prinsipal tidak mendapatkan informasi yang memadai dan tidak memiliki
cukup akses dalam mengelola perusahaan.
Meisser et al, (2006:7) mengemukakan bahwa hubungan keagenan ini dapat
mengakibatkan munculnya permasalahan yaitu sebagai berikut:
1. Adanya asimetri informasi (information asymmetry), yaitu kondisi
dimana manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai
keadaan kondisi perusahaan serta posisi keuangan yang sebenarnya
terjadi disbanding principal
2. Munculnya konflik kepentingan (conflict of interest). Hal ini
diakibatkan karena adanya perbedaan kepentingan, dimana manajemen
bertindak tidak selalu sejalan dengan kepentingan principal.
Kepentingan tersebut salah satunya adaalah kepentingan ekonomis
yang saling berbeda, sehinga dimungkinkan manajemen mengambil
keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik modal.

Budaya Risiko

Sistem manajemen risiko terbaik tidak efektif jika tidak dilakukan
setiap hari di dalam perusahaan (Passenheim,2010). Budaya risiko yang
dijalani adalah salah satu instrumen paling baik bagi perusahaan. Budaya
risiko sebagai bagian dari budaya perusahaan menentukan bagaimana
perilaku karyawan dalam menghadapi risiko: Apakah mereka memahami
risiko secara sadar? Apakah mereka mengambil keputusan dari titik risiko
peninjauan? Untuk memperluas budaya risiko di perusahaan mereka sendiri,
eksekutif harus menunjukkan bahwa mereka memiliki fungsi yang patut
dicontoh serta dapat meletakkan dasar untuk komunikasi terbuka dengan
gaya manajemen mereka. Dalam kondisi ini semua berani menghadapi risiko.
Kondisi perusahaan yang berubah membutuhkan pola komunikasi yang baik
antara karyawan dan manajemen.

Pengendalian Risiko

Langkah terakhir dalam seluruh proses manajemen risiko
adalah pengendalian risiko. Termasuk dalam langkah ini adalah
pelaksanaan strategi respons risiko, pemantauan, dan penyebab, serta
tetap waspada terhadap risiko baru. Sistem manajemen juga penting
dalam pengendalian risiko. Selama proses mungkin ada perubahan
dalam ruang lingkup anggaran dan jadwal proyek dengan persetujuan
manajemen.
Ini juga merupakan tugas manajemen yang sama pentingnya
dalam memantau semua risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan
pengembangan bisnis. Penilaian dan pembaruan risiko harus menjadi
bagian dari setiap pertemuan dan laporan terbaru. Manajemen dan
semua karyawan harus selalu sadar bahwa risiko tidak dapat
diprediksi.Anggota tim tidak selalu bersedia untuk mencari tahu risiko
dan masalah baru. Jika budaya organisasi adalah di mana seseorang
dihukum oleh manajemen karena kesalahan yang dilakukan, maka jelas
bahwa karyawan akan enggan untuk berbicara karena takut masalah ini
akan berdampak buruk pada kinerja mereka. Kecenderungan untuk
menekan informasi penting seperti itu lebih tinggi ketika tanggung
jawab tidak jelas dan karyawan berada di bawah tekanan dari
manajemen puncak untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dalam
waktu singkat.
Jadi itu adalah tugas manajemen untuk menciptakan lingkungan
di mana semua karyawan merasa bebas untuk menyampaikan pendapat
dan mengakui kesalahan. Ini harus menjadi standar yang ditujukan
untuk setiap bisnis, karena menyembunyikan risiko dan / atau
menyangkal masalah dapat menghambat kesuksesan masa depan
perusahaan. perusahaan. Setiap orang harus didorong untuk
mengidentifikasi masalah dan risiko baru dan oleh karena itu manajer
proyek harus memiliki sikap positif terhadap risiko.

Perlakuan Risiko

Setelah mengumpulkan semua data untuk pengendalian risiko,
risiko mungkin akan terjadi. Sebagai akibatnya,manajemen harus
memutuskan bagaimana bereaksi terhadapnya. Menurut Passenheim
(2010) beberapa alternatif utama yang dapat dilakukan terhadap
risiko:Memitigasi, menghindari, mentransfer, berbagi, atau
mempertahankan risiko.
a. Mitigasi risiko, untuk memitigasi risiko berarti mengurangi dampak
dan potensi terjadinya. Jika seseorang mendeteksi risiko dan
menemukan potensi risiko tersebut akan terjadi, ada dua hal yang
bisa dilakukan. Pertama yaitu dengan meminimalkan risiko yang
telah terdeteksi tersebut bisa terjadi jika gagal, maka selanjutnya
yaitu dengan meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh risiko
tersebut.
b. Menghindari risiko adalah pendekatan yang lebih drastis karena
seluruh rencana bisnis dapat diubah untuk menghindari risiko
tertentu. Seseorang harus mempertimbangkan dengan hati-hati
apakah risiko semacam itu begitu penting sehingga perubahan pada
rencana tersebut dijamin. Contoh bagaimana menghindari risiko
dapat menggunakan teknologi yang terkenal alih teknologi
eksperimental baru meskipun teknologi eksperimental mungkin
membuat beberapa proses lebih mudah.
c. Transfer risiko, risiko hanya dipindahkan tetapi tidak dihilangkan
Salah satu pendekatan yang sangat umum untuk transfer risiko
adalah outsourcing yang dilakukan oleh banyak industri. Dalam hal
ini kontraktor harus mengambil risiko. Selain fakta bahwa tentu saja
transfer risiko akan memakan biaya uang, karena kontraktor juga
harus memasukkan kemungkinan risiko dalam penetapan harganya
bisa jadi sulit untuk memastikan subkontraktor mampu menangani
risiko.

Analisis Risiko

Dasar dari analisis risiko adalah identifikasi risiko yang
dijelaskan sebelumnya. Analisis risiko mencakup evaluasi yang
lengkap dan berkelanjutan yang harus direalisasikan secara kuantitatif
maupun kualitatif untuk semua risiko yang diidentifikasi. Tujuannya
adalah untuk mendeteksi kemungkinan keterkaitan dan memungkinkan
manajemen mengidentifikasi risiko penting (prioritas). Evaluasi risiko
harus memenuhi hal-hal sebagai berikut (Passenheim,2010):
1) Objektivitas:Pencarian informasi ke pasr khusus. Terutama risiko
yang melekat pada harga pasar produk atau stok dapat dideteksi
dengan mudah. Untuk risiko internal, evaluasi subjek sering kali
diperlukan.
2) Dapat diperbandingkan:Evaluasi risiko harus mengarah pada hasil
yang sebanding. Oleh karena itu organisasi harus menggunakan
metode dan data yang konsisten dan terstandarisasi.
3) Kuantifikasi:Melalui kuantifikasi organisasi dapat mendeteksi
penyimpangan dari sasaran yang ditargetkan.
4) Pertimbangan saling ketergantungan:Dalam praktiknya ini adalah
bagian tersulit dari penilaian risiko

Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah langkah pertama dan paling penting
,karena merupakan dasar untuk semua langkah selanjutnya. Langkah
identifikasi risiko sangat mirip dengan proses transformasi. Pada
awalnya Anda memiliki input dan pada akhirnya anda memiliki hasil
atau hanya output.

1. Kondisi ekonomi
2. Sosial,Hukum atau peraturan baru.
3. Iklim politik
4. Kompetisi-internasional atau dalam negeri
5. Naik turun permintaan
6. Kriminal atau terorisme

Proses Enterprise Risk Management

Enterprise Risk Management adalah prosedur untuk
meminimalkan dampak buruk dari kemungkinan kerugian finansial
(Passenheim,2010), untuk:
1) Mengidentifikasi sumber kerugian potensial
2) Mengukur konsekuensi keuangan dari kerugian yang terjadi dan
3) Menggunakan kontrol untuk meminimalkan kerugian aktual atau
konsekuensi keuangannya
Tujuan pemantauan semua risiko adalah untuk meningkatkan
nilai setiap aktivitas dalam perusahaan. Potensi manfaat dan ancaman
semua faktor yang terkait dengan kegiatan ini harus dikondisikan dan
di jadikan catatan. Jika semua karyawan menyadari pentingnya proses
manajemen risiko kemungkinan keberhasilan akan meningkat
sementara pada saat yang sama kegagalan akan menjadi tidak mungkin
atau sangat kecil.
Identifikasi risiko tidak semata-mata dilakukan oleh seorang
individu. semua pemangku kepentingan yang terkait juga harus terlibat
untuk mengawasi semua risiko yang penting.Umumnya sesi identifikasi
risiko harus mencakup beberapa pihak:
1) Tim manajemen risiko
2) Akedemisi yang paham konsep perusahaan
3) Pelanggan dan pengguna akhir
4) Manajer proyek dan pemangku kepentingan lainnya
5) Ahli dari pihak luar
6) Tim proyek.

Kerangka kerja Enterprise Risk Management

Dalam konteks visi dan misi perusahaan yang memiliki
pandangan yang sama, manajemen menetapkan tujuan strategis,
memilih strategi, dan menetapkan sasaran yang sesuai dengan tujuan
perusahaan.Menurut Passenheim (2010) kerangka kerja Enterprise Risk
Management dibagi ke dalam empat bagian:
1) Strategic-Target tinggi,sejalan dan mendukung misi perusahaan
2) Operational-penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien
3) Financial/reporting-keandalan pelaporan.
4) Hazard/Complience-kesalahan individu dan kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan yang berlaku

Pengertian Enterprise Risk Management

Menurut (Passenheim, 2010) Enterprise risk Management
(ERM) berkaitan dengan risiko dan peluang yang mempengaruhi
penciptaan atau pelestarian nilai,yang didefinisikan oleh COSO sebagai
berikut:
Enterprise Risk Management adalah suatu proses yang
dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan personal lainnya
yang diterapkan dalam penetapan strategi dan di seluruh bagian
perusahaan, yang dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial
yang dapat memengaruhi entitas dan mengelola risiko agar sesuai
dengan yang diharapkan, untuk memberikan jaminan yang wajar
mengenai pencapaian tujuan entitas.
Namun definisi diatas perlu diperkuat dengan dua aspek utama.
Pertama, Enterprise Risk Management yang berhasil harus didorong
dan dijalankan oleh seluruh organisasi, terutama manajemen
menengah. Kedua, setiap perusahaan yang menggunakan Enterprise
Risk Management harus memastikan bahwa “budaya kesadaran risiko”
dilatih, hidup dan dihargai dalam perusahaan. Enterprise risk
management mencerminkan ide-ide fundamental tertentu
(Passenheim,2010) antara lain:
1) Bukan bagian dari divisi perusahaan, namun demikian harus
tercermin dalam pernyataan misi (budaya perusahaan).
2) Diterapkan dalam sesi strategis.
3) Diterapkan di seluruh bagian perusahaan, di setiap level dan unit,
dan termasuk mengambil pandangan portofolio tingkat entitas
tentang risiko.
4) Mampu memberikan jaminan yang wajar kepada manajemen dan
dewan direksi suatu entitas tanpa membebaskan mereka dari
tanggung jawab mereka.
5) Tujuan ditetapkan dalam satu atau lebih kategori yang terpisah
namun tidak tumpang tindih.

Risiko Operasional

Menurut (Fahmi, 2016) risiko operasional merupakan risiko
yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, dimana
risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen
(management control system) yang dilakukan oleh pihak internal
perusahaan. Menurut Bambang Rianto Rustam (2017), risiko
operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan /atau tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,
dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional
perusahaaaan. Risiko operasional bisa terjadi pada dua tingkatan yaitu
teknis dan organisasi. Pada tataran teknis,risiko operasional bisa terjadi
apabila sistem informasi,kesalahan mencatat,informasi yang tidak
memadai, dan pengukuran risiko tidak akurat dan tidak memadai. Pada
tataran organisasi, risiko operasional bisa muncul karena sistem
pemantauan dan pelaporan sistem dan prosedur serta kebijakan tidak
berjalan sebagaimana mestinya.
Risiko operasional sebagai risiko kerugian yang timbul dari
kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem,
atau kejadian-kejadian eksternal. Secara umum, risiko operasional
terkait dengan sejumlah masalah yang berasal dari kegagalan suatu
proses atau prosedur. Oleh karena itu, risiko operasional sebenarnya
bukan merupakan suatu risiko yang baru dan tidak hanya dihadapi oleh
bank, walaupun semua bank anak menghadapi kegagalan dan harus
memiliki proses untuk mengatasinya. Risiko operasional merupakan
risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan
suatu hal yang inherent dalam pelaksanaan suatu proses atau aktivitas
operasional.

Manfaat Manajemen Risiko

Manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan
dapat dibagi dalam 3 kategori utama (Bambang Rianto Rustam, 2017),
yaitu :
1) Efektivitas organisasi
Yaitu dengan terkoordinasinya fungsi setiap unsur perusaan
dari tingkat atas ke bawah bisa bekerja secara efisien.
2) Pelaporan risiko
Dapat menetapkan prioritas tingkat dan isi laporan risiko yang
harus disampaikan kepada manajemen senior dan direksi seperti
perspektif perusahaan,kerugian agregat,pengecualin kebijakan risk
incident ,eksposur penting, dan indikator peringatan dini.
3) Kinerja bisnis
Perbaikan daripada kinerja bisnis suatu perusahaan.

Manajemen Risiko

Menurut Bambang Rianto Rustam (2017) manajemen risiko
adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko
yang timbul dari seluruh kegiatan usaha, baik risiko kredit, risiko pasar,
risiko operasional, maupun risiko-risiko lainya dalam upaya
memaksimalkan nialai perusahaan
Jadi, definisi dari manajemen risiko adalah keseluruhan sistem
pengelolaan dan pengendalian risiko yang terdiri dari seperangkat alat,
teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem dan
prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara
tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan perusahaan yang telah
ditetapkan dalam corporate plan atau rencana strategis perusahaan
lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan perusahaan yang berlaku.

Sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)

memberikan solusi
lengkap untuk informasi yang unggul pertemuan keamanan dengan menyediakan
prosedur yang diperlukan, alat, dan langkah-langkah untuk meningkatkan dan
memelihara informasi organisasi (Jauhary et al., 2022). SMKI merupakan
seperangkat unsur yang saling terkait dengan organisasi atau perusahaan yang
digunakan untuk mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi dan
untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity)
dan ketersediaan (availability) informasi (Sholikhatin et al., 2018).

Risk Workshop

Risk workshop dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan:
1) Pimpinan tertinggi dari suatu unit usaha untuk mengidentifikasi risiko
yang signifikan.
2) Kepala departemen untuk mengetahui risiko secara umum yang
menghambat operasional.
3) Staf audit untuk menyampaikan risiko yang sudah diketahui
sebelumnya

Metode Risk Assessment

Menurut Tunggal (2007:62) orang yang mengetahui risiko yang
signifikan yaitu orang yang paling berpengaruh atau penting di dalam suatu
organisasi. Jadi dalam melakukan analisa risiko sebaiknya dimulai dengan
melakukan pertemuan dengan pimpinan tertinggi dari suatu unit usaha. Ada tiga
metode mendasar yang dapat digunakan untuk menemukan risiko yang signifikan.
a. Wawancara (Interviewing)
Wawancara dilakukan secara perorangan dengan auditee yang
menghasilkan sudut pandang secara individual terhadap risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan.
Keuntungan wawancara:
1) Lebih mudah untuk mengatur wawancara secara perorangan
dibandingkan dengan melakukan wawancara secara kelompok.
2) Auditee mungkin akan lebih mudah untuk menyampaikan
perhatiannya terhadap suatu masalah yang mungkin tidak akan
disamapikannya jika secara kelompok. Hal ini akan meninggalkan
cakupan yang lebih luas dalam mengidentifikasi risiko.
Kerugian wawancara:
1) Cakupan dari hasil identifikasi risiko akan lebih sulit dilakukan
kategorisasi.
2) Kita harus tetap melakukan risk workshop untuk mendapatkan
pendapat umum dalam menemukan dampak dan kemungkinan
terjadinya risiko.

Definisi dan Tujuan Risk Assessment

Risk assessment didefinisikan sebagai sebuah proses estimasian score
risiko dari auditable unit dalam perusahaan. Risk assessment ini digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur dan menentukan prioritas dari risiko, agar sebagian
besar sumber daya diarahkan ke area layak audit dengan score atau bobot risiko
tinggi. Tujuan risk assessment adalah untuk menentukan prioritas risiko masingmasing auditable unit, yang pada giliran berikutnya akan menentukan frekuensi,
intensitas dan waktu audit. David Mcnamee dari The IIA dalam Tunggal (2007:64)
secara garis besar ada 3 langkah dalam melakukan risk assessment dengan
pendekat COSO yaitu:
a. Menentukan sasaran dan tujuan organisasi;
b. Menilai risiko (identifikasi, analisa, dan prioritas);
c. Menetapkan pengendalian yang dibutuhkan untuk mengendalikan risiko
yang ada.

Tujuan Manajemen Risiko

Secara umum, tujuan utama dalam manajemen risiko sebuah lembaga
keuangan meliputi hal berikut ini.
a. Menyelasarkan antara risk appetite dan strategi
Pimpinan perusahaan bertanggung jawab untuk menentukan risk appetite
yang dapat diterima oleh bisnis dari model bisnis dan strategi yang diadopsi oleh
mereka. Risk appetite adalah tingkat risiko dapat diterima oleh perusahaan untuk
meraih tujuan bisnisnya. Misalkan kita jumpai ada bank yang memutuskan untuk
memberikan kredit kepada sektor mikro (UMK), namun ada pula yang fokus
kepada usaha menengah.
b. Mengaitkan antara pertumbuhan, risiko, dan imbal hasil
Tujuannya adalah menyediakan dan meningkatkan kemampuan untuk
mengidentifikasi dan menilai risiko dan menetapkan tingkat risiko yang dapat
diterima relatif terhadap tujuan pertumbuhan dan laba. Misalnya beberapa bank
menetapkan target kredit macet di bawah 5% untuk meraih pertumbuhan laba
tertentu.
c. Minimalkan guncangan dan kerugian operasional
Yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi peristiwa
berpotensi risiko, menilai risiko dan menetapkan tanggapan sehingga dapat
mengurangi terjadinya guncangan dan kerugian.
d. Identifikasi dan kelola risiko-silang
Setiap produk menghadapi segudang risiko. Perusahaan tidak hanya
mengelola risiko secara individual, tetapi juga mengelola dampak yang saling
terkait.
e. Memberikan tanggapan terpadu terhadap berbagai risiko
Proses bisnis membawa banyak risiko yang melekat dan bisnis harus terus
mencari solusi untuk mengelola risiko.
f. Rasionalisasi modal
Informasi yang lebih akurat mengenai total risiko memungkinkan
perusahaan (lembaga keuangan) untuk lebih efektif untuk menilai kebutuhan
modal secara keseluruhan dan memperbaiki alokasi modal.

Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Suseno, P. (2022:26) Secara sederhana pengertian manajemen
risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko,
terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan
masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun,
memimpin/ mengoordinasi dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program
penanggulangan risiko. Program manajemen risiko mencakup tugas-tugas:
mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya
risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko,
selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko,
mengoordinasi pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi program
penanggulangan risiko yang telah dibuat.

Klasifikasi Risiko

Menurut Djohanputro (2008) dalam Latifiana, D. (2017) menyatakan
bahwa untuk memudahkan pengenalan risiko, perlu dilakukan klasifikasi sehingga
mengenal karakter dari risiko. Risiko dapat dikategorikan ke dalam risiko murni
dan risiko spekulatif. Cara lain mengklasifikasi risiko adalah mengategorikan ke
dalam risiko sistematik dan risiko spesifik.
a. Risiko Murni dan Spekulatif
Risiko murni merupakan risiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada
perusahaan, tetapi tidak ada kemungkinan menguntungkan. Perusahaan
menghadapi berbagai hal dalam risiko ini. Misalnya, kekayaan mesin yang
menanggung risiko murni. Ada kemungkinan mesin mengalami kerusakan, mulai
dari kerusakan kecil sampai kerusakan besar. Tetapi, tidak mungkin keadaan
sebaliknya bisa terjadi. Kekayaan berupa gedung juga ada kemungkinan
mengalami kerugian berupa kerusakan atau kehancuran. Sementara itu yang
disebut dengan risiko spekulatif adalah risiko yang dapat mengakibatkan dua
kemungkinan, merugakan atau menguntungkan perusahaan.
b. Risiko Sistematik dan Spesifik
Risiko sistematik juga disebut risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Ciriciri dari risiko sistematik adalah tidak dapat dihilangkan atau dikurangi dengan
cara penggabungan berbagai risiko. Risiko spesifik atau risiko yang dapat
didiversifikasi dapat dihilangkan melalui proses penggabungan (pooling). Konsep
risiko sistematik dan spesifik sangat berguna dalam menangani risiko keuangan.
Banyak risiko yang berkaitan dengan keuangan perusahaan dapat ditekan dengan
menerapakan diversifikasi.

Definisi Risiko

Risiko adalah sebuah kemungkinan kejadian atau peristiwa yang
merugikan perusahaan atau bisnis, dimana kejadian tersebut tidak dapat diprediksi
(Latifiana, D. 2017). Dalam buku Manajemen Risiko 1 (2015:6) Ikatan Bankir
Indonesia merangkum pengertian risiko menurut para ahli sebagai berikut:
a. Menurut Australian Risk Management Standards: “Risiko adalah peluang
terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap tujuan”.
b. Menurut David MC Namee dan Georges Selim: “Risiko adalah konsep
yang digunakan untuk menyatakan ketidakpastian atas kejadian dan atau
akibatnya yang dapat berdampak secara material bagi tujuan organisasi”.
c. Menurut The Institute of Internal Auditor: “Ketidakpastian terjadinya
sesuatu yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko
ditanyatakan dalam ukuran konsekuensi dan kemungkinan”.
d. Menurut COSO: Risiko didefinisikan sebagai kemungkianan suatu
peristiwa akan terjadi dan berdampak buruk terhadap pencapaian
sasaran.
e. Menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada
sasaran perusahan yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu
ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi
hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam
perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Keterkaitan underwriting dengan laba

Meningkatnya laba bersih akan menyebabkan tingkat pengambilan
investasi (ROI) yang didanai oleh premi (pendapatan underwriting) bisa
dikelola secara optimal, sehingga bila laba bersih meningkat maka
tingkat pengembalian investasi meningkat.
Menurut Satria Sulastria (2004:35) menyatakan bahwa:
“Rincian hasil underwriting merupakan laporan penunjang ikhtisar laba rugi.
Komponen hasil underwriting adalah pendapatan premi, beban klaim, dan komisi.
Lebih lanjut dikatakan bahwa hasil undewriting merupakan hasil yang didapat dari
aktivitas utama perusahaan asuransi kerugian atas penjualan asuransi, yang diperoleh
dari selisih pendapatan underwriting (premi) dan beban underwriting (beban klaim dan
komisi).”
Menurut Herman Darmawi (2006:54) menyatakan bahwa:
“Tingkat pendapatan atau pencapaian laba perusahaan asuransi juga sangat tergantung
pada tingkat profitabilitas suatu perusahaan dalam operasinya, tingkat kinerja atau
efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber daya perusahaan salah satunya
yaitu pengelolaan hasil underwriting dalam menentukan seberapa besar tingkat
pencapaian laba bersih oleh perusahaan.”

Laba Ekonomi

Konsep laba menurut Sofyan Syafri H (2004 : 263-267) laba
ekonomi pada awal abad XX Fisher Lindhal dan Hick menjelaskan sifatsifat laba ekonomi mencangkup tiga tahap :
a. Physicalincome
b. Real income
c. Money income
Penjelasan dari tiga tahap dari sifat-sifat laba ekonomi pada konsep
laba ialah sebagai berikut :
a. Physical income, yaitu konsumen barang dan jasa pribadi yang
sebenarnya memberikan kesenangan fisik dan apemenuhan kebutuhan.
Laba jenis ini dapat diukur.
b. Real income, adalah ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan
terhadap kesenangan fisik. Ukuran yang dapat digunakan untuk real
income ini adalah “biaya hidup”. Dengan kata lain kepuasan timbul
karena kesenangan fisik yang timbul dari keuntungan yang diukur
dengan pembayaran uang yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa
sebelum dan sesudah dikonsumsi.
c. Money income, merupakan hasil uang yang diterima dan dimaksudkan
untuk dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Fisher
(2004 : 264) lebih dekat dengan pengertian akuntansi tentang income.
Lindahal (2004 : 264) mengangap konsep laba sebagai interest yaitu
merupakan penghargaan yang terus menerus terhadap barang modal
sepanjang waktu. Perbedaaan antar interest dengan konsumsi yang
diharapkan pada periode tertentu dianggap sebagai saving sehingga laba
dianggap sebagai konsumsi tambah saving

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba

Di dalam memperoleh laba diharapkan perusahaan perlu melakukan
suatu pertimbangan khusus dalam memperhitungkan laba yang akan
diharapkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang memperngaruhi laba
tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi laba menurut Mulyadi (2010 :
513) yaitu:
a) Biaya
Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa
akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.
b) Harga Jual
Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume
penjualan produk atau jasa yang bersangkutan.
c) Volume Penjualan dan Produksi
Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi
produk atau jasa tersebut, selanjutnya volume produksi akan
mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.

Pengklasifikasian Laba

Laba yang didapat oleh perusahaan berbeda-beda sesuai dengan
urutan dan jenisnya. Untuk memudahkan manajemen dalam menentukan
laba apakah yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang akan dicapai
tersebut digolongkan terlebih dahulu, dikaitkan dengan penetapan
pengukuran laba menurut Supriyono (2002 :178) adalah sebagai berikut:
a) Laba kotor atas penjualan
Merupakan selisih dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan.
Laba ini dinamakan laba kotor hasil penjualan bersih belum dikurangi
dengan beban operasi lainnya untuk periode tertentu.
b) Laba bersih operasi perusahaan
Yaitu laba kotor dikurangi dengan sejumlah biaya penjualan, biaya
administrasi dan umum.
c) Laba bersih sebelum potongan pajak
Merupakan pendapatan peusahaan secara keseluruhan sebelum
potongan pajak perseroan, yaitu perolehan apabila laba operasi
dikurangi atau ditambah dengan selisish pendapatan dan biaya lainlainnya.
d) Laba sesudah potongan pajak
Yaitu laba bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapatan
dengan pajak perseroan.

Jeni-Jenis Laba

Menurut Supriyono (2002 : 177) mengemukakan bahwa jenis-jenis
laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba yaitu:
a) Laba kotor
Laba kotor adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan
dengan Harga Pokok Penjualan.
b) Laba dari Operasi
Laba dari Operasi adalah selisih antara laba kotor dengan totoal beban
operasi.
c) Laba bersih
Laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi
dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain
dikurangi dengan beban lain-lain.

Pengertian Laba

Pengertian laba menurut Harnanto (2003 : 444) secara umum adalah
selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (perioda)
tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak,
kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan
unsur prediksi.
Menurut KR Subramanyan, J Wild (2010:407) dalam bukunya
“Analisis Laporan Keuangan menyatakan bahwa: “Laba merupakan selisih
pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba
merupakan salah satu pengukur aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan
atas dasar akuntansi aktual”.
Pengertian laba menurut Suwardjono (2008 : 464) laba dimaknai
sebagai “imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini
berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang
melekat kegiatan produksi dana penyerahan barang atau jasa)”.

Proses Underwriting

Untuk melakukan proses underwriting yang efektif, underwriter
harus mengumpulkan data sebanyak mungkin informasi tentang pokokpokok asuransi dalam batas-batas waktu dan biaya memperoleh data
tambahan.
Underwriting sendiri menurut Herman Darmawi (2006 : 31-34)
meliputi beberapa tahapan diantaranya :
1. Menerima aplikasi
2. Analisa kelengkapan data
3. Input
4. Seleksi resiko
5. Otorisasi seleksi resiko
6. Verifikasi
7. Percetakan polis dan kwitansi

Tugas Departemen Underwriting

Menurut A. Hasyim (2003 : 235) menjelaskan mengenai tugas dan
tanggung jawab departemen underwriting, adalah sebagai berikut:
“Departemen underwriting bertanggung jawab menciptakan standar
seleksi dan memberikan keputusan atas semua para pelamar. Underwriting
(penanggung) tidak hanya meninjau bisnis baru tetapi juga bisnis yang telah
mantap. Ia mungkin membatalkan polis yang menunjukan ciri-ciri yang
tidak menguntungkan. Departemen underwriting tidak hanya memeriksa
tarif dan formulir-formulir yang diserahkan oleh agen, tetapi ia juga
megembangkan formulir-formulir polis baru. Masalah-masalah mengenai
limit, reasuransi, dan retrocession juga ditangani oleh departemen
underwriting.”

Hasil Underwriting dan Komponennya

Underwriting merupakan laba/rugi dari aktivitas utama asuransi
yang didapat dari selisih pendapatan premi dan beban underwriting (beban
klaim dan beban komisi). Hasil underwriting ini merupakan salah satu
variabel pembentuk laba bersih dan juga digunakan untuk investasi.
Menurut Satria Sulastria (2004 : 35) menyatakan bahwa rincian hasil
underwriting adalah sebagai berikut :
“Rincian hasil underwriting merupakan laporan penunjang ikhtisar laba
rugi. Komponen hasil underwriting adalah pendapatan premi, beban klaim
dan komisi.

Pengertian Underwriting

Underwriting menurut Herman Darmawi (2006 : 31-34) merupakan
proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung.
Underwriting menurut asuransi kerugian adalah proses seleksi untuk
menetapkan jenis penawaran resiko yang harus diterima. Underwriting
menjelaskan proses penyelesaian dan mengelompokan berbegai resiko yang
akan ditanggung yang bertujuan memaksimalkan laba melalui penerimaan
distribusi risiko yang diperhitungkan menghasilkan laba.
Underwriting sendiri Herman Darmawi (2006 : 31-34) adalah
penilaian dan penggolongan tingkat resiko yang dimiliki oleh seseorang
atau sekelompok calon peserta dalam pengajuan asuransi juga pengambilan
keputusan untuk menerima atau menolak resiko tersebut.
Underwriting berasal dari kata underwrite yang menurut John M.
Echlos dan Hasan Shaolity (2000) dalam kamus Inggris Indonesia,
underwrite mempunyai makna :
a) Mempertanggungkan
b) Mengasuransikan
c) Menanggung

Pengertian Asuransi

Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan untuk
menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi,
dengan harapan pada saat resiko dialihkan kepada pihak asuransi maka
perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha.
Pengertian Asuransi menurut Herman Darmawi (2010 : 2) bila di
tinjau dari beberapa pandangan ialah sebagai berikut:
Asuransi dilihat dari pandangan hukum ialah Asuransi atau pertanggungan adalah
perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat diri
kepada penanggung, dengan menerima premi-premi Asuransi untuk memberi
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang
mungkin akan diderita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Sedangkan Asuransi dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan
suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan pemindahan dan dan
mengkombinasikan resiko. Herman Darmawi (2006 : 2)
Selanjutnya Asuransi dalam pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah
perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan
resiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi
resiko diantara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu asuransi juga
merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatanya
menghimpun dana (berupa premi) dari nasabah yang kemudian
menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi
perusahaan.

Manfaat Manajemen Risiko

Menurut Irham Fahmi (2010 : 3) dengan diterapkannya manajemen
risiko disuatu perusahaan, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu:
a) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil
setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati
(prudent) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai
keputusan.
b) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruhpengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka
panjang.
c) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu
menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya dari segi
finansial.
d) Memnungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang
minimum.
e) Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk manajement concept)
yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun
arah dan mekanisme secara berkelanjutan (suistainable)

Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan
perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau
peroranganatas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu
risiko. Menurut Irham Fahmi (2010 : 2) Manajemen Risiko adalah “suatu
bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi
menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada
dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara
komperhensif dan sistematis.”
Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan
sitematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan
solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung
pada setiap aktivitas atau proses. Menurut kamus besar bahasa Indonesia
dikutip dari (Tony Peramanna 2011) , risiko adalah “akibat yang kurang
menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau
tindakan.” Dengan kata lain, risiko merupakan kemungkinan situasi atau
keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah
organisasi atau individu

Kinerja Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu
kali dilaksanakan dan pada umumnya berjangka waktu pendek (Ervianto, 2005).
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber
daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan konstruksi.
Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihakpihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kinerja proyek merupakan bagaimana cara kerja proyek tersebut dengan
membandingkan hasil kerja nyata dengan perkiraan cara kerja pada kontrak kerja
yang disepakati antara pihak owner dengan pihak kontraktor pelaksana pekerjaan.
Keberhasilan suatu proyek konstruksi dapat dilihat dari kemampuan keterlibatan
berbagai pihak dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kriteria standarisasi
mutu, dana yang efektif dan efisien serta pencapaian waktu sesuai dengan jadwal.
Kinerja proyek pada umumnya dinilai dari aspek kinerja biaya, kinerja mutu, dan
kinerja waktu Husein (2001) :
1) Kinerja biaya merupakan perbandingan antara biaya anggaran dengan
biaya realisasi, dikatakan baik jika biaya aktual proyek lebih kecil sehingga
tidak melebihi anggaran.
2) Kinerja mutu adalah perbandingan antara mutu rencana dengan mutu
realisasi, dikatakan baik bila mutu proyek sesuai standar yang direncanakan.
3) Kinerja waktu adalah perbandingan waktu perencanaan dengan waktu
realisasi pelaksanaan, dikatakan baik jika waktu aktual proyek selesai
lebih cepat atau sesuai rencana.

Sumber Risiko

Menentukan sumber risiko merupakan hal yang sangat penting karena
mempengaruhi cara penanganannya. Menurut Smith (1999) risiko juga dapat
diidentifikasi dari sumber dan dampak kerugiannya, berdasarkan sumbernya risiko
dapat diidentifikasi dan digolongkan ke dalam kategori :
1) Risiko finansial, berhubungan dengan masalah perekonomian dan keuangan
baik dari keuangan perusahaan maupun dari perekonomian negara,
contohnya eskalasi, inflasi, jadwal pembayaran termin dan lain-lain.
2) Risiko hukum, menyangkut hukum dan perundang-undangan yang
berhubungan dengan pelaksanaan proyek, contohnya proses perijinan.
3) Risiko politik, mengenai suasana politik di suatu negara yang mendukung /
menjamin keberlangsungan suatu proyek contohnya investasi para investor.
4) Risiko sosial, menyangkut persepsi respon masyarakat terhadap pelaksanaan
suatu proyek konstruksi yang sedang dijalankan.
5) Risiko lingkungan, mempengaruhi kondisi / keadaan disekitar lokasi proyek.
6) Risiko komunikasi, mengenai faktor yang mempengaruhi komunikasi antar
pihak / personal yang terlibat dalam sistem pelaksanaan proyek.
7) Risiko geografis / alam, menyangkut gangguan yang timbul dilokasi proyek
akibat adanya pengaruh kondisi geografis / alam.
8) Risiko konstruksi, berbagai faktor yang berhubungan dengan produktivitas
penyelenggaraan proses konstruksi menyangkut SDM, material, peralatan.
9) Risiko teknis / masalah teknis seperti ketersediaan data dan komponen lain.
10) Risiko logistik menyangkut ketersediaan SDM, material dan peralatan

Analisa Risiko (Risk Analysis)

PMBOK (2004) menyebutkan analisa risiko merupakan proses mencari
informasi/deskripsi lebih spesifik terhadap risiko yang telah diidentifikasi meliputi
kuantifikasi risiko dalam probabilitas, penyebab terjadinya dan keterkaitan risiko.
Sedangkan perkiraan dampak risiko menyelidiki tentang efek yang potensial
mempengaruhi kualitas konstruksi seperti waktu, harga dan mutu pekerjaan.
Menurut Godfrey (1996) analisa risiko yang diolah secara sistematis dapat
membantu untuk :
– Mengidentifikasi, menilai atau meranking risiko secara jelas.
– Memusatkan perhatian pada risiko utama (Mayor Risk).
– Memperjelas tentang batasan kerugian dan mengontrol aspek ketidakpastian.
– Meminimalkan potensi kerusakan apabila timbul keadaan yang paling buruk.
– Memperjelas/ menegaskan setiap peran yang terlibat dalammanajemen risiko

Identifikasi Risiko (Risk Identification)

Kegiatan ini merupakan proses peninjauan area-area pada proses-proses
teknis yang berpeluang memiliki faktor risiko potensial mempengaruhi
pencapaian sasaran biaya, kinerja (peformance) dan waktu penyelesaian proyek.
Identifikasi risiko ialah proses peninjauan seluruh risiko untuk dianalisis dan
diketahui respon risiko yang dilakukan, agar tidak berdampak buruk bagi proyek.
Menurut A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK),
langkah dalam tahapan identifikasi risiko adalah peninjauan kembali dokumen,
teknik pengumpulan informasi, analisis checklist, analisis asumsi dan dengan
teknik diagram

Perencanaan Risiko (Risk Planning)

Manajemen risiko dapat memberikan manfaat optimal jika diterapkan
sejak awal kegiatan walaupun seringkali dilakukan pada tahap pelaksanaan atau
operasional kegiatan sasarannya adalah untuk meminimalkan risiko-risiko
potensial dan memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa diraih.
Tahap ini merupakan proses untuk menentukan langkah-langkah dalam
menyelesaikan risiko yang timbul dalam suatu proyek, maka dari itu faktor risiko
harus didefinisikan dalam bentuk suatu rencana atau prosedur yang reaktif.
Perencaaan manajemen risiko menggambarkan tentang bagaimana manajemen
risiko disusun dan dilaksanakan dengan baik dalam sebuah proyek konstruksi.
Keberhasilan proyek diukur melalui empat sasaran proyek, yaitu Cost, Time,
Scope, dan Quality. Dampak risiko terhadap proyek dapat dikategorikan rendah,
sedang, atau tinggi, tergantung bagaimana risiko tersebut mempengaruhi proyek

Manajemen Risiko

Pada manajemen proyek, yang sangat berpengaruh dari risiko ialah kegagalan
mempertahankan biaya, waktu dan mencapai kualitas serta keselamatan kerja.
Risiko dalam proyek konstruksi merupakan probabilitas kejadian yang muncul
dalam satu periode waktu dan bisa terjadi secara alami dalam situasi tertentu.
Faktor risiko tidak dapat dihilangkan namun dapat diminimalisir dampaknya.
Peluang terjadinya risiko selalu ada dalam semua tahapan kegiatan proyek
konstruksi diantaranya tahapan perencanaan (planning), perancangan (design),
pelaksanaan (construction) dan tahap penyelesaian (operation and maintenance).
Berbagai risiko dalam pelaksanaan proyek konstruksi harus dapat dikelola dengan
baik agar diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai rencana stakeholders dan
menghasilkan keuntungan bagi pihak yang berkepentingan dalam proyek tersebut.
(Wang. Y : 2004)
Manajemen risiko merupakan pendekatan yang efektif untuk menangani
risiko pada proyek konstruksi dengan cara mengidentifikasi sumber risiko dan
ketidakpastian, menetapkan pengaruhnya dan mengembangkan respon yang tepat.
Tujuan dari manajemen risiko tidak hanya untuk mengurangi risiko tetapi dapat
digunakan oleh seorang pengambil keputusan dalam memperkirakan risiko
dengan mengubah risiko menjadi suatu peluang keuntungan atau pendapatan.
Menurut Uher (1996) tahapan manajemen risiko terdiri dari lima kegiatan yaitu
perencanaan (Planning), identifikasi (Risk Identification), analisa (Risk Analysis),
penanganan (Risk Responses) dan tahapan pemantauan / monitoring risiko

Kinerja Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu
kali dilaksanakan dan pada umumnya berjangka waktu pendek (Ervianto, 2005).
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber
daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan konstruksi.
Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihakpihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kinerja proyek merupakan bagaimana cara kerja proyek tersebut dengan
membandingkan hasil kerja nyata dengan perkiraan cara kerja pada kontrak kerja
yang disepakati antara pihak owner dengan pihak kontraktor pelaksana pekerjaan.
Keberhasilan suatu proyek konstruksi dapat dilihat dari kemampuan keterlibatan
berbagai pihak dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kriteria standarisasi
mutu, dana yang efektif dan efisien serta pencapaian waktu sesuai dengan jadwal.
Kinerja proyek pada umumnya dinilai dari aspek kinerja biaya, kinerja mutu, dan
kinerja waktu Husein (2001) :
1) Kinerja biaya merupakan perbandingan antara biaya anggaran dengan
biaya realisasi, dikatakan baik jika biaya aktual proyek lebih kecil sehingga
tidak melebihi anggaran.
2) Kinerja mutu adalah perbandingan antara mutu rencana dengan mutu
realisasi, dikatakan baik bila mutu proyek sesuai standar yang direncanakan.
3) Kinerja waktu adalah perbandingan waktu perencanaan dengan waktu
realisasi pelaksanaan, dikatakan baik jika waktu aktual proyek selesai
lebih cepat atau sesuai rencana.

Sumber Risiko

Menentukan sumber risiko merupakan hal yang sangat penting karena
mempengaruhi cara penanganannya. Menurut Smith (1999) risiko juga dapat
diidentifikasi dari sumber dan dampak kerugiannya, berdasarkan sumbernya risiko
dapat diidentifikasi dan digolongkan ke dalam kategori :
1) Risiko finansial, berhubungan dengan masalah perekonomian dan keuangan
baik dari keuangan perusahaan maupun dari perekonomian negara,
contohnya eskalasi, inflasi, jadwal pembayaran termin dan lain-lain.
2) Risiko hukum, menyangkut hukum dan perundang-undangan yang
berhubungan dengan pelaksanaan proyek, contohnya proses perijinan.
3) Risiko politik, mengenai suasana politik di suatu negara yang mendukung /
menjamin keberlangsungan suatu proyek contohnya investasi para investor.
4) Risiko sosial, menyangkut persepsi respon masyarakat terhadap pelaksanaan
suatu proyek konstruksi yang sedang dijalankan.
5) Risiko lingkungan, mempengaruhi kondisi / keadaan disekitar lokasi proyek.
6) Risiko komunikasi, mengenai faktor yang mempengaruhi komunikasi antar
pihak / personal yang terlibat dalam sistem pelaksanaan proyek.
7) Risiko geografis / alam, menyangkut gangguan yang timbul dilokasi proyek
akibat adanya pengaruh kondisi geografis / alam.
8) Risiko konstruksi, berbagai faktor yang berhubungan dengan produktivitas
penyelenggaraan proses konstruksi menyangkut SDM, material, peralatan.
9) Risiko teknis / masalah teknis seperti ketersediaan data dan komponen lain.
10) Risiko logistik menyangkut ketersediaan SDM, material dan peralatan.

Penanganan Risiko (Risk Response)

Cara menangani risiko menurut Mark S. Dorfman (2000), menggunakan
Profiling / Risk Mapping (Gambar 2.2) yakni dengan loss control dan risk financing.
Loss control merupakan kegiatan meminimalisir kerugian yang diharapkan dapat
mengurangifrekuensi dan dampak,metode ini dibagimenjadi tiga penerapan yaitu:
 Risk avoidance, penerapan denganmenghindarimemproduksiproduk berbahaya.
 Loss prevention,metode untuk mencegah terjadinya kerugian atau kehilangan.
 Loss reduction, metode memperkecil dampak-dampak kerugian yang terjadi.
Sedangkan Risk financing ialah metode untuk menentukan kapan dan kepada
siapa kerugian ditanggungkan.Metode Risk financing dibagi menjadi empat yaitu :
 Risk assumption, dengan cara menerima akibat dari segala risiko yang terjadi.
 Retention, menahan obligasi untuk mengganti sebagian / seluruh kerugian.
 Risk transfer, yaitu memperbolehkan untuk mentransfer risiko ke pihak lain.
 Insurance, mengasuransikan segala sesuatu yang mempunyai potensi besar
untuk terjadi risiko, kepada perusahaan asuransi

Analisa Risiko (Risk Analysis)

PMBOK (2004) menyebutkan analisa risiko merupakan proses mencari
informasi/deskripsi lebih spesifik terhadap risiko yang telah diidentifikasi meliputi
kuantifikasi risiko dalam probabilitas, penyebab terjadinya dan keterkaitan risiko.
Sedangkan perkiraan dampak risiko menyelidiki tentang efek yang potensial
mempengaruhi kualitas konstruksi seperti waktu, harga dan mutu pekerjaan.
Menurut Godfrey (1996) analisa risiko yang diolah secara sistematis dapat
membantu untuk :
– Mengidentifikasi, menilai atau meranking risiko secara jelas.
– Memusatkan perhatian pada risiko utama (Mayor Risk).
– Memperjelas tentang batasan kerugian dan mengontrol aspek ketidakpastian.
– Meminimalkan potensi kerusakan apabila timbul keadaan yang paling buruk.
– Memperjelas/ menegaskan setiap peran yang terlibat dalammanajemen risiko.

Identifikasi Risiko (Risk Identification)

Kegiatan ini merupakan proses peninjauan area-area pada proses-proses
teknis yang berpeluang memiliki faktor risiko potensial mempengaruhi
pencapaian sasaran biaya, kinerja (peformance) dan waktu penyelesaian proyek.
Identifikasi risiko ialah proses peninjauan seluruh risiko untuk dianalisis dan
diketahui respon risiko yang dilakukan, agar tidak berdampak buruk bagi proyek.
Menurut A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK),
langkah dalam tahapan identifikasi risiko adalah peninjauan kembali dokumen,
teknik pengumpulan informasi, analisis checklist, analisis asumsi dan dengan
teknik diagram

Perencanaan Risiko (Risk Planning)

Manajemen risiko dapat memberikan manfaat optimal jika diterapkan
sejak awal kegiatan walaupun seringkali dilakukan pada tahap pelaksanaan atau
operasional kegiatan sasarannya adalah untuk meminimalkan risiko-risiko
potensial dan memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa diraih.
Tahap ini merupakan proses untuk menentukan langkah-langkah dalam
menyelesaikan risiko yang timbul dalam suatu proyek, maka dari itu faktor risiko
harus didefinisikan dalam bentuk suatu rencana atau prosedur yang reaktif.
Perencaaan manajemen risiko menggambarkan tentang bagaimana manajemen
risiko disusun dan dilaksanakan dengan baik dalam sebuah proyek konstruksi.
Keberhasilan proyek diukur melalui empat sasaran proyek, yaitu Cost, Time,
Scope, dan Quality. Dampak risiko terhadap proyek dapat dikategorikan rendah,
sedang, atau tinggi, tergantung bagaimana risiko tersebut mempengaruhi proyek.

Manajemen Risiko

Pada manajemen proyek, yang sangat berpengaruh dari risiko ialah kegagalan
mempertahankan biaya, waktu dan mencapai kualitas serta keselamatan kerja.
Risiko dalam proyek konstruksi merupakan probabilitas kejadian yang muncul
dalam satu periode waktu dan bisa terjadi secara alami dalam situasi tertentu.
Faktor risiko tidak dapat dihilangkan namun dapat diminimalisir dampaknya.
Peluang terjadinya risiko selalu ada dalam semua tahapan kegiatan proyek
konstruksi diantaranya tahapan perencanaan (planning), perancangan (design),
pelaksanaan (construction) dan tahap penyelesaian (operation and maintenance).
Berbagai risiko dalam pelaksanaan proyek konstruksi harus dapat dikelola dengan
baik agar diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai rencana stakeholders dan
menghasilkan keuntungan bagi pihak yang berkepentingan dalam proyek tersebut.
(Wang. Y : 2004)
Manajemen risiko merupakan pendekatan yang efektif untuk menangani
risiko pada proyek konstruksi dengan cara mengidentifikasi sumber risiko dan
ketidakpastian, menetapkan pengaruhnya dan mengembangkan respon yang tepat.
Tujuan dari manajemen risiko tidak hanya untuk mengurangi risiko tetapi dapat
digunakan oleh seorang pengambil keputusan dalam memperkirakan risiko
dengan mengubah risiko menjadi suatu peluang keuntungan atau pendapatan.
Menurut Uher (1996) tahapan manajemen risiko terdiri dari lima kegiatan yaitu
perencanaan (Planning), identifikasi (Risk Identification), analisa (Risk Analysis),
penanganan (Risk Responses) dan tahapan pemantauan / monitoring risiko.

Definisi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi
dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dan merupakan
suatu rangkaian aktifitas manusia termasuk : penilaian risiko, pengembangan
strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan
pemberdayaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah
memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek
negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.
Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh
penyebab fisik atau legal seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta
tuntutan hukum.
Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi
risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada
tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis
ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan
politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang
tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, staff,
dan organisasi).
Pengertian manajemen risiko menurut beberapa ahli sebagai berikut :
1. Manajemen risiko sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk
menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian (Clough and
Sears, 1994).
2. Manajemen risiko juga merupakan suatu aplikasi dari manajemen
umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan
menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah
organisasi (William, et.al., 1995, p.27).

Definisi Risiko

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, ini terjadi oleh karena kurang
atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu
yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan.
Menurut Wideman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan
menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (opportunity), sedangkan
ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah
risiko (risk). Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang
dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang
merugikan.
Vaughan (1997:18) mengemukakan beberapa definisi risiko sebagai
berikut :
1. Risk is the chance of loss (risiko adalah kans kerugian)
Chance of Loss dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan
dimana terdapat suatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu
kemungkinan kerugian. Sebaliknya jika disesuaikan dengan istilah
yang dipakai dalam statistik, maka chance sering dipergunakan untuk
menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu.
2. Risk is the possibility of loss (risiko adalah kemungkinan kerugian)
Istilah possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di
antara nol dan satu. Definisi ini sangat mendekati dengan pengertian
risiko yang dipakai sehari-hari, kurang cocok dipakai dalam analisis
secara kuantitatif.
3. Risk is uncertainty (risiko adalah ketidakpastian)
Risiko selalu berhubungan dengan ketidakpastian.

Manajemen Proyek

Manajemen Proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) hingga berakhirnya proyek untuk
menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu.
(Ervianto,2005). Manajemen proyek memiliki tujuan secara khusus dan sasaran, untuk
mencapai usaha tujuan tersebut terdapat tiga batasan, yaitu :
1. Tepat biaya, kegiatan proyek harus dilakukan sesuai dengan biaya yang telah
ditetapkan pada awal perencanaan yaitu mencakup pekerjaan masa pra
konstruksi hingga masa pasca konstruksi.
2. Tepat waktu, kegiatan proyek harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah
dijadwalkan pada awal perencana, dalam bentuk prestasi pekerjaan.
3. Tepat mutu, pada kegiatan pelaksanaan konstruksi perlu diperhatikan mutu
yang digunakan harus seusai dengan persyaratan yang sudah disepakati pada
awal perencanaan oleh pemilik proyek (owner).

Manajemen Risiko Pelaksanaan Konstruksi

Manajemen risiko pada masa pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan yang
dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko yang
terjadi pada saat berlangsungnya pekerjaan pembangunan proyek, manajemen risiko
pelaksaan konstruksi ini dilakukan setelah berakhirnya masa pra konstruksi yang
bertujuan untuk mengeahui risiko yang terjadi pada masa pelaksanaan konstruksi,
mengurangi risiko yang kemungkinan besar akan terjadi yang dapat menghambat
jalannya pelaksaan konstruksi berlangsung, dan mencari solusi atau penangan yang
tepat untuk mengatasi risiko yang terjadi selama masa pelaksanaan konstruksi.

Manajemen Risiko Pra Konstruksi

Manajemen risiko pra konstruksi adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi,
menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko yang terjadi pada tahap pekerjaan awal
sebuah proyek konstruksi sebelum dilakukannya kegiatan pembangunan proyek, yang
bertujuan untuk mengantisipasi kerugian yang dapat menghambat berlangsungnya
pelaksanaan konstruksi, untuk mengetahui risiko terkecil hingga terbesar yang terjadi
pada tahap pra konstruksi, serta mencari penanganan yang tepat untuk risiko yang
terjadi sebelum pelaksanaan konstruksi.

Manfaat Manajemen Risiko

Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan manajemen risiko antara lain
(Mok et al, 1996) berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah –
masalah yang rumit,yaitu diantaranya sebagai berikut :
1. Memudahkan estimasi biaya.
2. Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang di hasilkan
dalam cara yang benar.
3. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan
ketidakpastian dalam keadaan yang nyata.
Institut Teknologi Nasional
4. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa
banyak informasi yang di butuhkan dalam menyelesaikan masalah.
5. Meningkatan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan
6. Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah.
7. Memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan – pilihan alternatif.

Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengenali risiko dalam sebuah
proyek dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau bahkan menghindarinya,
dilain sisi juga harus dicari cara untuk memaksimalkan peluang yang ada (Wideman,
1992). Manajemen risiko memiliki tujuan yaitu untuk meminimalisir kejadian yang
akan berpengaruh terhadap keuntungan atau kerugian, untuk meningkatkan kejadian
yang memiliki dampak positif, dan mengurangi kejadian yang berdampak negatif
terhadap pekerjaan. Tujuan tersebut akan berpengaruh pada biaya, waktu, mutu, dan
ruang lingkup.
Adapun tujuan lain dari manajemen risiko yaitu untuk melindungi organisasi
atau perusahaan dari risiko yang sangat berpengaruh besar terhadap pencapaian sebuah
tujuan, menggerakan manajemen agar lebih aktif dalam menangani risiko yang terjadi,
membantu pembuatan kerangka kerja agar konsisten terhadap risiko yang terjadi,
sebagai peringatan kepada sumber daya agar lebih hati-hati dalam menangani risiko
yang dihadapi untuk memaksimalkan rencana yang akan dituju, membangun
kemampuan setiap sumber daya untuk mensosialisasikan tentang risiko dan
pemahaman terhadap risiko, dapat membantu dalam peningkatan kinerja organisasi
atau perusahaan untuk informasi risiko yang terdapat dalam peta risiko.