Tag: Judul Akutansi

Era modern saat ini, sebuah perusahaan membutuhkan
legitimasi dari masyarakat di sekitarnya sehingga dapat tetap eksis.
Legitimasi salah satunya diperoleh dari bentuk timbal balik dengan
masyarakat (Hadi, 2011). Perusahaan melalui top manajemennya
mencoba memperoleh kesesuaian antara tindakan organisasi dan nilainilai, norma yang ada dalam masyarakat umum yang relevan atau para
stakeholders. Bentuk pengakuan dari masyarakat atau legitimasi
merupakan faktor sangat strategis bagi perusahaan dalam rangka
mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai
acuan dalam mengkonstruksi strategi-strategi perusahaan, terutama
terkait upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat.
Legitimasi perusahaan merupakan arah implikasi orientasi
bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang lebih menitik beratkan
pada stakeholders perspective (masyarakat dalam arti luas). Social
disclosure dapat dijadikan satu representasi keberpihakkan sosial atau
bentuk dari tanggung jawab sosial dari perusahaan terhadap pihak
eksternal. Teori legitimasi dapat dijadikan sebagai acuan bagaimana
seharusnya perusahaan merumuskan kebijakan agar tetap memperoleh
pengakuan dan kepercayaan dari stakeholders. Terlebih kaitannya
dalam hal kebijakan pengungkapan serta kebijakan keberpihakan
sosial. Hadi (2011) menyatakan bahwa aktivitas organisasi perusahaan
hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya. Lebih lanjut
dinyatakan, bahwa terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh
dukungan legitimasi yaitu:
1. Aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai (congruence)
dengan sistem nilai di masyarakat.
2. Pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan
nilai sosial.
Legitimasi ditunjukan oleh perusahaan melalui kegiatankegiatan yang dilakukan serta dapat diterima oleh masyarakat.
Barkemeyer (2007) menyatakan bahwa legitimasi digunakan sebuah
perusahaan bukan hanya memaksimalkan laba perusahaan saja, namun
kaitannya dalam mempertahankan eksistensi perusahaan untuk jangka
panjang. Hal ini sebagai wujud legalitas bagi perusahaan.
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan image
positif dimata para stakeholders, sehingga dapat menunjang
keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Berkemeyer (2007)
mengungkapkan bahwa penjelasan lain tentang legitimacy theory
terhadap konteks tanggung jawab sosial perusahaan di negara
berkembang terdapat dua hal; pertama, kapabilitas dalam
menempatkan motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran
lebih jelas tentang motivasi perusahaan dalam memperbesar tanggung
jawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi dapat memasukkan
unsur budaya dalam membentuk tekanan instittusi yang berbeda dalam
konteks yang berbeda.
Hadi (2011) menyatakan bahwa upaya yang perlu dilakukan
oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi perusahaan agar
lebih efektif, yaitu dengan cara: melakukan identifikasi dan
komunikasi/ dialog dengan publik, melakukan komunikasi/ dialog
tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta
membangun persepsinya tentang perusahaan. Kemudian merumuskan
strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan masalah
tanggung jawab sosial perusahaan

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya
sangat ditentukan oleh keberadaan dewan direksi. Dewan direksi adalah
dewan yang bertugas menjalankan operasional harian perusahaan.
Berdasarkan code of corporate governance yang dikeluarkan oleh KNKG
(2006), fungsi pengelolaan yang dilakukan dewan direksi mencakup lima
fungsi yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal,
komunikasi dan tanggung jawab sosial. Semakin besar ukuran dewan
direksi maka semakin besar pula kemungkinan fungsi pengelolaan
perusahaan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, karena setiap anggota
dewan direksi tersebut memiliki tanggung jawab terhadap fungsi
pengelolaan yang lebih terbatas, sehingga anggota dewan direksi tersebut
bisa bekerja dengan lebih fokus. Dewan direksi yang lebih besar juga akan
lebih bijak dalam mengambil keputusan, karena keputusan yang diambil
tersebut telah melalui tahap diskusi dan pembahasan yang lebih
komprehensif jika dibandingkan dengan dewan yang jumlah anggotanya
lebih sedikit. Keputusan yang dimaksud adalah kebijakan yang berkaitan
dengan pengelolaan perusahaan, termasuk menentukan tingkat likuiditas
perusahaan.
Dalam model hubungan keagenan, dewan direksi disebut juga
sebagai agen. Menurut teori keagenan, ukuran dewan direksi berperan
penting dalam pencapaian tujuan perusahaan karena dapat mengurangi
masalah keagenan yang terjadi dalam perusahaan, yaitu berupa kelebihan
likuiditas yang tidak perlu. Dewan direksi yang lebih besar dapat
mengurangi kemungkinan salah satu atau beberapa orang dari anggota
dewan tersebut untuk melakukan tindakan moral hazard, karena tindakan
tersebut mungkin akan diketahui oleh anggota dewan direksi lain, yang
lebih memilik integritas dan tidak mau kompromi dengan tindakan tidak
profesional tersebut.

Komite audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu dewan
komisaris dalam melakukan pengawasan atas hal-hal yang berkaitan
dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan
fungsi audit internal dan eksternal, penerapan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku.
Menurut teori keagenan, jika fungsi pengawasan ini dapat
dilakukan dengan baik, maka akan mengurangi masalah keagenan. Dengan
kata lain, semakin besar jumlah anggota komite audit, diharapkan dapat
menjalankan pengawasan yang lebih efektif. Dengan menambah jumlah
anggota komite audit, maka akan menambah keyakinan dalam
pengawasan oleh komite audit tersebut, karena terdapat pengalaman dan
keahlian yang lebih beragam, sehingga diharapkan dapat mengurangi
masalah keagenan dalam perusahaan yaitu berupa pengelolaan likuiditas
yang kurang optimal (Karamanou dan Vafeas, 2005)
Penelitian sebelumnya menemukan bahwa ukuran komite audit
dapat menekan masalah keagenan pada perusahaan, seperti penelitian oleh
Kusnadi (2003), Beasley dan Salteiro (2001), dan Ghosh, et al. (2010)
(dikutip dari Hadiprajitno, 2013).

Komisaris independen adalah pihak yang tidak mempunyai
hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali,
anggota direksi dan dewan komisaris lainnya, serta dengan perusahaan itu
sendiri (KNKG, 2006). Komisaris independen bertanggungjawab untuk
mengawasi tindakan manajemen, memberi nasihat kepada dewan direksi,
serta memastikan telah diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik.
Keberadaan komisaris independen ini juga didukung oleh teori keagenan,
bahwa perusahaan membutuhkan dewan yang secara independen
mengawasi kinerja agen untuk mengurangi masalah keagenan yang sering
muncul.
Kas merupakan bentuk aset yang paling mudah untuk
disalahgunakan oleh manajer. Kas juga merupakan aset dengan imbal hasil
yang paling rendah, sehingga untuk meningkatkan nilai perusahaan,
manajer seharusnya menjaga cash holding perusahaan pada tingkat yang
rendah (Bokpin et al., 2011). Karena itulah dibutuhkan komisaris
independen yang bertugas untuk mengawasi kinerja manajer, dan
diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan yang berkaitan dengan
likuiditas tersebut. Pemikiran ini juga didukung oleh penelitian Bokpin et
al. (2011) yang menemukan bahwa komposisi dewan (proporsi dewan direksi
independen) berpengaruh negatif terhadap cash holding perusahaan.

Tujuan investor melakukan investasi adalah untuk memperoleh
keuntungan. Investor asing merupakan salah satu pelaku pasar yang aktif
di pasar saham Indonesia. Keuntungan utama yang diharapkan oleh
investor adalah kenaikan nilai saham perusahaan. Agar tujuan ini bisa
tercapai, perusahaan seharusnya menginvestasikan kekayaan yang
dimilikinya pada bentuk aset yang memberikan tingkat pengembalian yang
lebih besar. Sedangkan aset likuid berupa cash holding merupakan bentuk
aset yang memberikan imbal hasil yang paling kecil bagi perusahaan.
Pertimbangan lainnya bagi investor asing dalam melakukan
investasi adalah bagaimana penerapan tata kelola perusahaan yang baik di
negara tersebut. Dengan demikian, tingginya aktivitas investor asing di
sebuah negara, mencerminkan adanya penerapan tata kelola yang baik
oleh perusahaan di negara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini
memprediksikan adanya hubungan negatif antara kepemilikan asing
dengan likuiditas perusahaan. Akan tetapi pemikiran ini bertentangan
dengan hasil penelitian Bokpin, et al. (2011) dan Luo dan Hachiya (2005),
yang menemukan hubungan positif antara kepemilikan asing dengan cash
holding perusahaan.

Pemegang saham institusional biasanya berbentuk perusahaan
perbankan, dana pensiun, asuransi, reksadana atau institusi keuangan lain.
Kepemilikan oleh institusi keuangan akan menciptakan pengendalian dan
pengawasan yang lebih kuat terhadap manajer, sehingga bisa mengurangi
peluang manajer untuk bertindak mementingkan dirinya sendiri. Investor
institusional biasanya akan mengawasi portofolio investasinya secara
profesional agar bisa menghasilkan keuntungan sesuai dengan target yang
ingin mereka capai. Untuk mencapai tujuan ini, maka pemilik institusional
akan mendorong perusahaan untuk mengelola aset yang dimilikinya
dengan lebih efisien, termasuk dalam menjaga likuiditas pada tingkat yang
minimal.
Keberadaan institusi sebagai pemilik saham juga menuntut
perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih terbuka, karena
investor institusi biasanya lebih proaktif dalam pengawasan investasinya.
Pemikiran ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Christina dan Ekawati (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan
institusional berpengaruh negatif terhadap excess cash holding perusahaan,
serta penelitian Luo dan Hachiya (2005) yang menemukan arah hubungan
negatif antara kepemilikan institusi keuangan dengan cash holding
perusahaan.

Menurut teori keagenan, kepemilikan manajerial dapat mengurangi
masalah keagenan. Dengan adanya kepemilikan manajerial, akan terjadi
keselarasan antara kepentingan prinsipal dan agen, sehingga manajer
bertindak sesuai keinginan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).
Jika kepemilikan manajerial rendah, maka dorongan bagi manajer tersebut
untuk menyelewengkan aset perusahaan melalui akumulasi cash holding
akan lebih tinggi, sehingga bisa menurunkan nilai pemegang saham.
Tetapi jika manajer juga memiliki saham di perusahaan yang dikelolanya,
dia akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan dan lebih
bijaksana dalam penggunaan kas perusahaan.
Pemikiran ini didukung oleh hasil penelitian Bokpin, et al. (2011)
dan Papaioannou et al. (1992) yang menemukan arah hubungan negatif
antara kepemilikan manajerial dengan cash holding perusahaan. Akan
tetapi argumen ini bertentangan dengan hasil penelitian Ozkan dan Ozkan
(2003) bahwa hubungan antara kepemilikan manajerial dan cash holding,
dan hasil penelitian Luo dan Hachiya (2005) yang menemukan bahwa
kepemilikan insider berpengaruh positif terhadap tingkat cash holding
perusahaan.

a. Trade-Off Theory
Manajer sering menganggap keputusan utang-ekuitas perusahaan
sebagai trade-off antara perlindungan pajak bunga dan biaya masalah
keuangan. Teori trade-off ini memperkirakan bahwa rasio utang sasaran akan
bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Perusahaan dengan aset
berwujud dan aman serta laba kena pajak melimpah yang harus dilindungi
sebaiknya memiliki rasio sasaran yang tinggi. Perusahaan tidak
menguntungkan dengan aset tak berwujud yang berisiko sebaiknya hanya
bergantung pada pendanaan ekuitas (Brealey, Marcus, dan Myers, 2007).
Menurut Marfuah dan Zulhilmi (2014), Trade-Off Theory menyatakan
bahwa Cash Holding perusahaan dikelola dengan mempertimbangkan
batasan antara biaya dan manfaat (cost and benefit) yang didapatkan dari
menahan kas. Keputusan yang tepat dalam mengelola Cash Holding akan
konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
Jika keputusan manajer sejalan dengan kepentingan pemegang saham, maka
biaya yang ditimbulkan hanya return dari Cash Holding yang relatif kecil
dibandingkan investasi lain dengan tingkat risiko yang setara. Jika manajer
tidak memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan menggunakan Cash
Holding untuk meningkatkan aset di bawah kendali mereka, maka biaya Cash
Holding bertambah oleh adanya agency cost atas managerial discretion.
Berdasarkan Trade-Off Theory ini, titik optimal yang dapat memaksimalkan
nilai perusahaan berada saat marginal value of benefit melebihi marginal
value of cost dari tingkat Cash Holding tertentu (Jinkar, 2013).
b. Pecking Order Theory
Menurut Jinkar (2013), pecking order theory mengemukakan adanya
urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan.
Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan
pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan
investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi
tidak bisa didapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan
menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan
kedua, dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini membuat
perusahaan tidak mempunyai target kas optimal, sehingga perusahaan akan
cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya.
Myers dalam Keown, Martin, Petty,dan Scott (2000) dengan ringkas
mengikhtisarkan teori pecking order sebagai berikut:
1) Perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi.
2) Perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang
sepenuhnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal akan dicari.
3) Saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih
menerbitkan sekuritas utang, menerbitkan sekuritas jenis modal akan
dilakukan terakhir.
Untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya
kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan, serta
kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi
yang lancar tersedia.
Menurut Gill dan Shah (2012) Cash Holding didefinisikan sebagai kas
yang ada di perusahaan atau tersedia untuk investasi pada aset fisik dan untuk
dibagikan kepada para investor. Semakin tinggi tingkat Cash Holding semakin
besar jumlah kas yang tersedia di perusahaan.

Keynes dalam Husnan & Pudjiastuti (2006) menyatakan bahwa ada tiga
motif perusahaan untuk menahan kas, yaitu :
a. Motif Transaksi
Motif transaksi yaitu motif yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan transaksi perusahaan, seperti pembelian bahan baku, gaji
karyawan, pajak, dan lain-lain (Horne dan Machowicz, 2005). Menurut
Baumol, Miller, dan Orr dalam Syafrizalliadhi (2014) perusahaan
memegang kas untuk menghindari biaya transaksi yang timbul ketika
melikuidasi aset menjadi kas. Perusahaan akan memegang kas lebih
banyak ketika biaya transaksi yang diperlukan untuk mengkonversi aset
non-tunai menjadi kas lebih tinggi.
b. Motif Spekulasi
Motif spekulasi adalah motif yang dimaksudkan untuk
memanfaatkan peluang yang ada secara murah apabila kesempatan itu ada,
seperti penurunan tiba-tiba harga bahan baku (Horne dan Machowicz,
2005). Jika harga bahan bangunan turun, perusahaan yang menahan saldo
kas dalam jumlah yang besar mendapat keuntungan dalam pembelian
bahan baku dengan jumlah besar. Dalam hal ini perusahaan akan memiliki
kesempatan untuk membeli dengan uang kas yang dimilikinya, dan
menjualnya pada saat harganya naik (Kasmir, 2010).
c. Motif Berjaga-jaga
Husnan & Pudjiastuti (2006) menyatakan bahwa motif berjaga-jaga
dimaksudkan untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi
permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Seandainya semua
pengeluaran dan pemasukkan kas bisa diprediksi dengan sangat akurat,
maka saldo kas untuk maksud berjaga-jaga akan sangat rendah. Selain
akurasi prediksi kas, apabila perusahaan mempunyai akses kuat ke sumber
dana eksternal, saldo kas juga akan rendah. Motif berjaga-jaga ini nampak
dalam kebijakan penentuan saldo kas minimal dalam penyusunan anggaran
kas.

Likuiditas merupakan tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar
kewajiban-kewajiban jangka pendek, baik yang menyangkut kebutuhan
operasional maupun hutang kepada pihak luar (Harnanto, 1987, p.174).
Apabila perusahaan tidak sanggup membayar kewajiban tersebut, maka
perusahaan akan berada pada kondisi illikuid. Keadaan tidak likuid ini dapat
mencerminkan bahwa uang yang diinvestasikan ke dalam perusahaan tidak
dikelola dengan baik. Selain itu kondisi illikuid akan membuat hutang
ditambah dengan adanya bunga semakin menumpuk dan kredibilitas
perusahaan menjadi diragukan. Ada dua faktor penting dalam mengukur
tingkat likuiditas suatu perusahaan (Harmanto, 1987, p.175), yaitu aktiva
lancar dan hutang lancar.
Aktiva lancar meliputi kas, surat berharga (efek), piutang, persediaan, serta
pos-pos transitoris dan antisipasi. Dalam keadaan normal, aktiva lancar
merupakan sumber utama untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka
pendek suatu perusahaan. Kas merupakan alat ukur yang paling mewakili,
karena pada akhirnya kewajiban akan dibayar dengan kas. Sementara itu,
yang termasuk ke dalam hutang lancar adalah hutang dagang, hutang bank
jangka pendek, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, dan hutang
pajak.
Untuk memenuhi likuiditas perusahaan terdapat cadangan kas minimum
yang perlu ditetapkan perusahaan (Saunders & Cornett, 2003). John Maynard
K. (Kasmir, 2010, p.192) mengatakan ada tiga alasan dalam menyimpan uang
ke kas yaitu, motif transaksi, motif spekulatif, motif berjaga-jaga.

Dewan direksi adalah orang yang bertanggungjawab memimpin
kegiatan dalam suatu perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat
melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian
tugas dan wewenangnya. Menurut Effendi (2016) dalam penelitian
Syafitri, Nuzula dan Nurlaily (2018) Dewan direksi dalam suatu
perusahaan berperan sebagai agent atau pengelola perusahaan yang
kedudukannya bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan operasional
perusahaan. Dewan direksi merupakan sekelompok direktur-direktur yang
diketahui oleh presiden direktur. Dewan direksi juga harus memberikan
informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukna
oleh dewan komisaris.
Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perlu
dipenuhi prinsip- prinsip berikut sesuai dengan Pedoman Umum Good
CorporateGovernance Indoneisa :
1) Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan
pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat
bertindak independen.
2) Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman
serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
3) Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar
dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan
kesinambungan usaha perusahaan.
4) Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Mutiara Sakti (2018) direktur memiliki dua fungsi utama,
yaitu (1) berfungsi sebagai pembuat keputusan manajemen (strategi
perusahaan dalam jangka pendek, kebijakan investasi dan keuangan), (2)
berfungsi dalam mengendalikan keputusan (kompensasi manajerial,
pengawasan alokasi modal).
Dewan direksi merupakan anggota dewan yang mempunyai tanggung
jawab terhadap kinerja perusahaan serta bertugas menjalankan
manajemen perusahaan. Jumlah anggota direksi suatu perusahan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, namun tetap
mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas dalam pengambilan
keputusan menurut Effendi (2016)

Komite audit merupakan salah satu bagian dari mekenisme tata
kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal dan merupakan
salah satu elemen kunci dalam struktur corporate governance yang
membantu mengendalikan dan mengawasi manajemen (Kristanti dan
Syafruddin, 2012). Pada umumnya dewan komisaris membentuk komitekomite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan
perundangan yang berlaku untuk membantu dewan komisaris dalam
melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya secara efektif. Komite
yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite
kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan
corporate governance (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).
Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No:KEP339/BEJ/2001, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar
di Bursa Efek hanya komite audit.
Tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk
mengawasi kinerja perusahaan dengan penelaahan risiko yang dihadapi
perusahaan. Keberadaan komite audit menjadi sangat penting sebagai
salah satu perangkat utama dalam penerapan good corporate governance.
1. Struktur Komite Audit
Struktur komite audit di Indonesia diatur dalam Keputusan
KetuaBapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003
tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:
1) Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan
komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham
(RUPS).
2) Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen
bertindak sebagai ketua komite audit. Dalamhal ini komisaris
independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu
orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.
Dalam rekomendasi yang dibentuk oleh Forum for Corporate
Governance in Indonesia (FCGI, 2002) adalah penting bahwa
perusahaan harus memperhatikankarakteristik yang dimiliki oleh setiap
anggota komite auditnya. Hal inidisebabkan karakteristik komite audit
akan berpengaruh pada peran komite auditdalam pemberian bantuan
kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnyatentang
pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.
2. Independensi Komite Audit
Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern
perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-indidvidu yang
independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen
yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk
melasanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari alasan
utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta
pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi
yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen
cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam
menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).
3. Pertemuan Komite Audit
Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi
formal anggota komite audit dalam mengawasi proses corporate
governance, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan
corporate governance, memonitor bahwa perusahaan patuh pada code
of conduct, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat
mempengaruhi kinerja keuangan atau nonkeuangan perusahaan,
memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan
peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal
melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan corporate governance
dan temuan lainnya.

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris
yang memiliki tanggung jawab untuk mendorong diterapkannnya prinsip
tata kelola perusahaan yang baik didalam perusahaan melalui
pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan
dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif. Menurut Ernawati
dan Puspitasari (2010) Komisaris independen adalah anggota dewan
komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota dewan
komisaris lainnya, direksi atau pemegang saham pengendali atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia
memberikan aturan bahwa jumlah komisaris independen harus dapat
menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai
dengan peraturan perundangundangan dan salah satu dari komisaris
independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.
Keberadaan komisaris independen diperlukan dalam perusahaan untuk
menengahi atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat benturan
berbagai kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham
publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama
pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat di
dalam pembiayaan usahanya (KNKG, 2006).
Sesuai dengan ketentuan di Pasar Modal dalam Surat Direksi PT.
Bursa Efek Jakarta Nomor : KEP-399/BEJ/07-2010 tentang Ketentuan
Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa poin C yang mengatur
hal-hal mengenai komisaris independen, komite audit, dan sekretaris
perusahaan, menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pengelolaan perisahaan yang baik (goodcorporate governance),
perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya
secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh
bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris
independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota
komisaris. Kriteria komisaris independen yang telah diatur dalam
peraturan BEJ, Kep 316/BEJ/062000 tanggal 30 Juni 2000 adalah :
1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan
pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali
(controllingshareholders) perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur
dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada
perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang
bersangkutan.
4. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal.
5. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham
minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan
controlling shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS).
Komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris
yang tidak terafiliasi dengan anggota dewan komisaris lain, direksi dan
pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensinya (Ernawati dan
Puspitasari, 2010).

Good corporate governance adalah tata kelola dalam perusahan
yang dijalankan oleh seluruh anggota perusahaan agar perusahan dapat
berjalan dengan baik untuk mencegah masalah yang bisa menyebabkan
terjadinya kesulitan keuangan karna tata kelola perusahaan yang buruk,
maka dibutuhkan mekanisme corporate governance untuk mengatur
perusahaan. Good corporate governance diharapakan dapat
meminimalkan masalah antara principal dan agent agar pemegang saham
yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka. Menurut
FCGI (dalam Darwis, 2009) Penerapan corporate governance memberikan
empat manfaat yaitu : (1) meningkatkan kinerja perusahaan melalui
terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan
efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada
stakeholders, (2) mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih
murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value, (3)
mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
Indonesia, dan (4) pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja
perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders values dan
dividen. Menurut (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006),
prinsip-prinsip umum GCG yang meliputi transparan, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi dan keadilan sangatlah penting untuk
mencapai keberlanjutan perusahaan yang disertai ketertarikan pada
stakeholder. Prinsip-prinsip tersebut adalah :
1) Transparency (keterbukaan informasi), yaitu perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang
mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan
harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah
yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang
penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan
pemangku kepentingan lainnya.
2) Accountability (akuntabilitas), yaitu Perusahaan harus dapat
mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk
itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan
kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan
pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
3) Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu perusahaan harus mematuhi
peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab
terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara
kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan
sebagai good corporatecitizen.
4) Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan
dikelola secara professional secara independen tanpa benturan kepentingan
dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan
peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.
5) Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu Dalam melaksanakan
kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas
kewajaran dan kesetaraan.

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer
dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut
agency conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini
menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan yang berguna
untuk melindungi kepentingan pemegang saham (Jesen and Meckling
dalam jurnal Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Kepemilikan asing
merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh
perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang
berstatus luar negeri. Atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang
bukan berasal Indonesia.
Dengan semakin banyaknya pihak asing yang menanamkan
sahamnya diperusahaan maka akan meningkatkan kinerja dari perusahaan
yang diinvestasikan sahamnya, hal ini terjadi karena pihak asing yang
menanamnkan modalnya memiliki system manajemen, teknologi dan
inovasi, keahlian dan pemasaran yang cukup baikyang bias membawa
pengaruh positif bagi perusahaan.
Sesuai dengan teori keagenan bahwa masalah yang terjadi yang
menyebabkan kinerja perusahaan menjadi turun adalah hubungan yang
tidak baik antara pemegang saham dengan manajer tetapi ketika hubungan
antara pemegang saham dengan manajer bias dikendalikan maka kinerja
perusahaan dapat menjadi lebih baik. Semakin tinggi kepemilikan asing,
maka pihak asing sebagai pemegang saham mayoritas akan menunjuk
orang asing untuk menjabat sebagai dewan komisaris atau dewan direksi,
dengan demikian keselarasan antara tujuan ingin memaksimalkan kinerja
perusahaan akan tercapai karena persamaan prinsip antara pemegang
saham asing dengan manajemen yang juga ditempati pihak asing sebagai
bagian dari manajemen perusahaan.
Kepemilikan asing merupakan presentase kepemilikan saham
perusahaan oleh investor asing (Sissandhy, 2014). Menurut Undangundang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah
perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah
asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki
oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank
kecuali kepemilikan individual investor (Dewi dan Jati, 2014).
Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang
dimiliki oleh institusi atau organisasi. Kepemilikan institusional termasuk
faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan karna berfungsi
dalam monitoring, fungsi monitoring yang dilakukan institusional
membuat perusahaan lebih efisien dalam melakukan pengawasan oleh
pemilik perusahaan dilakukan dari luar perusahaan sehingga dapat
menghindarkan perusahaan dari kesalahaan pemilihan strategi yang dapat
menyebabkan kerugian perusahaan.
Meningkatnya aktivitas institusional ownership dalam melakukan
monitoring disebabkan oleh kenyataan bahwa adanya kepemilikan saham
yang signifikan oleh institusional ownership telah meningkatkan
kemampuan mereka untuk bertindak secara kolektif. Dalam waktu yang
sama, biaya untuk keluar dari investasi yang mereka lakukan menjadi
semakin mahal karena adanya resiko saham akan terjual pada harga
diskon. Kondisi ini akan memotivasi institusionalownership lebih serius
dalam mengawasi maupun mengoreksi semua perilaku manajer dan
memperpanjang jangka waktu investasi (Deviacita, 2012). Jika
kepemilikan institusional dalam perusahaan itu besar, maka keadaan
tersebut akan mendorong pengawasan yang lebih efektif dan akan semakin
besar kepemilikan oleh institusi untuk mengawasi manajemen sehingga
kinerja perusahaan semakin baik dan meningkat.
Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan
sahamoleh institusi seperti LSM, perusahaan swasta,perusahaan efek,
danapensiun, perusahaan asuransi, bankdan perusahaan-perusahaan
investasi.

Kepemilikan manajerial adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh
manajemen yang mengelola perusahaan. Kepemilikan saham yang dimiliki
manajer dalam perusahaan membuat manajer menjalankan perusahaan
sebagai pemilik perusahaan dan merangkap sebagai pengelola perusahaan.
Sehingga perusahaan yang biasanya hanya diawasi oleh pemilik
perusahaan ikut turun dalam mengelola perusahaan hingga membuat
laporan keuangan sendiri (Mutiara Sakti, 2018) Kepemilikan manajerial
adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan diukur dengan
persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen.
Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan didalam
manajemen perusahaan baik sebagai kreditor maupun sebagai dewan
komisaris disebut sebagai kepemilikan manajerial. Adanya kepemilikan
saham oleh manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap
kebijakankebijakan yang diambil oleh manjaemen perusahaan.
Kepemilikan manajerial juga diartikan sebagai presentase saham yang
dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk
masing-masing periode pengamatan (Deviacita, 2012). Pemilik sebagai
pengelola menjalankan perusahaan tersebut dengan sebaik mungkin agar
dapat meningkatkan keefektifan perusahaan sekaligus mengurangi
kecurangan kerja dari manajemen perusahaan yang dapat menimbulkan
kerugian bagi perusahaan.

Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari para pemegang
saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada
para manajer. Struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa
variable-variabel yang penting didalam struktur modal tidak hanya ditentukan
oleh jumlah utang dan equity tetapi juga boleh presentase kepemilikan oleh
manajer, institusional maupun asing. Struktur kepemilikan akan memiliki
motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan
dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan
untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat
mempengaruhi kinerja perusahaan. Agency problem dapat dikurangi dengan
adanya struktur kepemilikan. Strukur kepemilikan merupakan suatu
mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang
saham (Pujiningsih, 2011).
Tujuan perusahaan sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan,
struktur pemilik dan kreditur corporate governance dalam proses insentif
yang membentuk motivasi manajer. Pemilik akan berusaha membuat
berbagai strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Kesemua tahapan
tersebut tidak terlepas dari peran pemilik dapat dikatakan bahwa peran
pemilik sangat penting dalam menentukan keberlangsungan perusahaan.

Tidak dapat dipungkiri suksesi merupakan hal yang sangat krusial dalam
mempertahankan perusahaan keluarga. Kelanggengan perusahaan keluarga
memang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kondisi, akan tetapi harus disadari
bahwa kesuksesan melaksanaka suksesi merupaka persyaratan mutak yang harus
dipenuhi. Suksesi kepemimpinan merupakan hal wajar yang menjangkau seluruh
lapisan manajerial. Suksesi pada dasarnya berkaitan dengan berbagai kebijakan
perusahaan. Dampak nyata dan signifikan dari suksesi memang terlihat jelas pada
manajemen puncak, suksesi level pucak lebih mengarah pada hal-hal strategis dan
memiliki dampak jangka panjang. Kesuksesan suksesi sanga tergantung pada
kejelasan konsep suksesi yang dijabarkan melalui perancanaan dan persiapan
suksesi yang terstruktur jelas. Disamping itu pemimpin harus mengidentifikasi
calon penerusnya apakah ia memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin perusahaan.
Berdasarkan isu seputar suksesi dalam perusahaan keluarga, penelitian akan
berfokus pada persiapan dan proses suksesi.

Dalam perusahaan keluarga penting adanya sebuah perencanaan dalam
suksesi kepemimpinan karena dengan perencanaan yang baik maka suksesi
kepemimpinan perusahaan akan jatuh pada orang yang tepat sehingga dapat
mempertahankan keberadaan perusahaan dan mengembangkannya. Susanto
(2005:146) memaparkan tentang pentingnya suksesi dalam perusahaan keluarga:
1) Pertama, karena kontinuitas penting sekali disiapkan agar tidak terjadi
Prince Charles Syndrome. Pangeran Charles yang sudah berusia 50
tahun masih tetap sebagai putera mahkota, dan kita tidak tahu kapan
dia akan menjadi raja. Sedangkan ibunya, Ratu Elizabeth, sudah
berumur 70 tahun dan belum ada tanda-tanda turun dari tahta. Kalau,
misalnya, ibunya meninggal pada usia 100 tahun, apakah Pangeran
Charles harus menunggu tiga puluh tahun lagi untuk menjadi raja?
2) Kedua, kalau generasi pertama pensiun atau menghadap Tuhan,
perusahaan diharapkan tetap bagus dan berjalan lancar.
3) Ketiga adalah untuk menjaga harmoni keluarga.
Terdapat banyak struktur kepemilikan yang bisa dianut keluarga. Carlock
dan Ward (2001) dalam Susanto (2005: 205) memiliki reverensi pendistribusian
kepemilikan:
1) Semua ahli waris.
2) Anggota keluarga yang berkerja di perusahaan.
3) Anggota keluarga pada posisi eksekutif senior di perusahaan.
4) Voting untuk anggota keluarga yang berkerja diperusahaan dan nonvoting untuk anggotakeluarga lain.
5) Kelompok ahli waris pilihan, biasanya laki-laki.
6) Ahli waris tertua, biasanya laki-laki.
7) Transisi tiap generasi untuk menyeimbangkan kepemilikan di cabangcabang keluarga yang berbeda.
Apabila benar-benar sudah waktunya bagi anak-anak untuk memegang
peran utama dalam perusahaan, maka orang tua harus mau meninggalkan
perusahaan. Kalau tidak, bisnis akan menjadi stagnan, tidak bisa meledak. Yang
perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya agar generasi kedua dan ketiga bisa
meneruskan perusahaan keluarga dan peralihan tongkat estafet berjalan mulus.
Adapun aturan dalam suksesi kepemimpinan menurut Susanto (2005:152):
1) Semua anggota keluarga perlu berkonsentrasi pada waktu, energi dan
pengetahuan untuk memperbaiki kinerja bisnis inti.
2) Apabila terdapat bisnis sampingan, dananya sebaiknya dari milik
pribadi bukan pinjaman atau institusi keuangan lain.
3) Aktivitas-aktivitas selain bisnis inti seharusnya tidak mempengaruhi
efektivitas bisnis.
4) Prioritas harus diberikan pada bisnis inti.
5) Bisnis-bisnis bukan inti yang potensial seharusnya digabung ke dalam
satu kelompok sehingga batasan-batasan yang ada bisa dihilangkan.
6) Peran otoritas dan tanggung jawab setiap orang harus jelas, sesuai
dengan deskripsi perkerjaannya. Namun setiap anggota harus siap jika
diperlukan dalam tugas tertentu meskipun tugas tersebut tidak tertera
dalam deskripsi perkerjaan.
7) Proses pengambilan keputusan harus jelas dan meliputi aspek-aspek
penting, seperti waktu dan tanggung jawab

Perusahaan keluarga dicirikan terutama dengan kepemilikan dan
keterlibatan yang signifikan dari keluarga dalam manajemen. Pengambilan
keputusan dan kebijakan, penyusunan strategi dan kegiatan bisnis sehari-hari
dilakukan oleh keluarga. Penekanan ada pada kontrol dan peran aktif. Berikut
beberapa karakteristik dari perusahaan keluarga (Susanto, 2005: 5-9):
1) Keterlibatan anggota keluarga: keterlibatan angota keluarga dimulai
apabila generasi kedua sudah mulai masuk ke managemen.
Keterlibatan yang tinggi akan menumbuhkan komitmen untuk
melambungkan bisnis keluarga.
2) Lingkungan pembelajaran yang saling berbagi: diskusi tentang bisnis
banyak dibicarakan dalam keseharian yang mengasah jiwa bisnis
generasi penerus sehingga kurva pembelajaran menjadi cepat bagi
mereka, dengan sendirinya pendekatan pribadi dan tingkat
kepercayaan menjadi tinggi sehingga memiliki komitmen jangka
panjang.
3) Tingginya saling keterandalan: perusahaan keluarga ditansai dengan
tingginya saling keterandalan di antara sesama anggota keluarga yang
ikut mengelola perusahaan,
4) Kekuatan emosi: perusahaaan keluarga dikelola secara kekeluargaaaan
sehingga ikatan emosional di dalamnya tinggi. Secara khusus para
manajer perusahaan menggunakan pendekatan pribadi dan memberi
kepercayaan kepada karyawan. Oleh karena itu perusahaan keluarga
lebih stabil dan konservatif karena keluarga memiliki komitmen
jangka panjang terhadap visi, misi dan nilai-nilai pendiri.
5) Kurang formal: seringkali dalam perusahaan keluarga orang orang
yang memiliki posisi formal seperti dewan direksi atau pemegang
saham terlibat dalam operasi perusahaan sehari-hari. Seharusnya
komisaris dan dewan direksi tidak perlu banyak mengintervensi
operasional karyawan agar tidak mengakibatkan kebingungan di pihak
karyawan. Hal ini disebabkan pemilik memiliki rasa memiliki yang
masih tinggi serta mencintai perkerjaan dan pengembangan bisnisnya.
6) Kepemimpinan ganda: meskipun sudah ada eksekutif profesional,
namun intervensi dari pihak keluarga tetap tinggi, komisaris masih
turun kebagian operasional.

Perusahaan keluarga adalah sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol,
dan dijalankan oleh seorang anggota atau beberapa orang anggota keluarga.
Perusahaan keluarga dicirikan terutama dengan kepemilikan dan keterlibatan yang
signifikan dari keluarga dalam manajemen. Perusahaan keluarga memiliki
keanekaragaman definisi seperti yang dirangkum oleh Wawan (2012:1-6) yang
membedakan berdasarkan keinginan, keterlibatan angota keluarga, kempemilikan
dan atau manajemen dan kepemilikan saham oleh anggota keluarga terlibat seperti
berikut ini:
1) Definisi bisnis keluarga berdasarkan keinginan:
a. Mintzberg dan Waters (1985): Bisnis yang dilakukan
berdasarkan keinginan dari anggota keluarga dan direalisasikan
oleh anggota keluarga itu sendiri.
b. Chua, Chrisman dan Sharma (1999): sebuah bisnis yang
dikuasai atau dijalankan dengan keinginan untuk membentuk
dan mewujudkan visi bisnis yang didominasi oleh angota
keluarga dari satu keluarga yang sama atau dari beberapa
keluarga dan dapat diharapkan untuk diteruskan
keberlangsungannya kegenerasi selanjutnya.
2) Definisi bisnis keluarga berdasarkan keterlibatan anggta keluarga:
a. Stern (1986): bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh satu atau
dua anggota keluarga.
b. Daily dillinger (1992): dua atau lebih individual dengan mana
belakang yang sama bertindak sebagai pengurus dan atau
pemimpin tertinggi dan memiliki hubungan relasi dengan
pemilik bisnis tersebut.
c. Tagiuri dan Davis (1992): bisnis dimana dua atau lebih anggota
keluarga memiliki pengaruh dalam mengatur bisnis tersebut
dengan adanya pertalian keluarga, peran manajemen atau hak
kepemilikan dari bisnis tersebut.
3) Definisi bisnis keluarga berdasarkan kepemilikan dan atau
manajemen:
a. Poza (2010): dalam perusahaan keluarga tersebut juga harus ada
pengaruh anggota keluarga dalam manajemen perusahaannya,
baik secara aktif, berperan membentuk budaya perusahaan,
esbagai pemimpin, atau aktif sebagai pegang saham, selain itu
juga harus perhatian terhadap hubungan keluarga.
b. Moores dan Barrett: sekelompok orang yang bergabung dalam
sebuah bisnis yang mempunyai hubungan darah maupun terikat
perkawinan dengan yang memiliki bisnis (pendiri atau pemilik),
atau yang memiliki kapasitas sebagai manajemen yang mengatur
jalannya bisnis dalam perusahaan tersebut.
c. Carsrud (1994): bisnis yang dimiliki dan mayoritas peraturannya
dijalankan dibuat oleh anggota dari kelompok “yang terikat
secara emosional”.
4) Definisi bisnis keluarga berdasarkan jumlah kepemilikan saham oleh
anggota keluarga yang terlibat
a. Sculze, et al., (2001): bisnis keluarga yang merupakan
perusahaan yang terdiri dari dua atau lebih anggota keluarga
yang memiliki saham 15% atau lebih, anggota keluarga yang
dipekerjakan dalam perusahaan dan mereka bermaksud untuk
meneruskan bisnis tersebut dimasa yang akan datang.
b. Donckles dan Frohlich (1991): perusahaan yang anggota
keluarganya memiliki setidaknya 60% saham perusahaan.
c. Gallo dan Seveen (1991): bisnis dimana sebuah keluarga
memiliki saham terbanyak dan memiliki kendali penuh akan
perusahaan tersebut.
d. Leach, et al.,(1990) perusahaan yang 50% dari saham votingnya
dimiliki oleh keluarga dan atau sebuah keluarga yang secara
efektif menjalankan perusahaan, dan atau mayoritas manajemen
seniornya berasal dari satu keluarga yang sama.

Perkembangan perilaku organisasi semakin terasa kemajuannya baik di
kalangan akademisi, politisi dan para birokrasipun berbicara tentang perilaku
organisasi. Ini disadari karena disamping perilaku organisasi ini mudah dipahami,
juga persoalan-persoalan organisasi yang cenderung semakin rumit, ditambah
pula berbagai persoalan-persoalan manusia dengan berbagai karakter dan perilaku
berlanjut menjadi tantangan utama yang sering dihadapi oleh setiap pimpinan
organisasi baik orgnisasi pemerintah maupun organisasi swasta dewasa ini. Oleh
sebab itu seorang pimpinan sangat dituntut peranannya untuk bagaimana
memahami perilaku organisasi (Tahir, 2014:2).
Perilaku organisasi mempelajari perilaku manusia sebagai individu,
sebagai anggota kelompok (group), dan sebagai anggota organisasi secara
keseluruhan dalam kaitannya dengan efektivitas mencapai tujuan organisasi.
Menurut Robbins (2008: 11) perilaku organisasi adalah bidang studi yang
menyelidiki pengaruh yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur terhadap
perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan
semacam itu guna meningkatkan efektivitas suatu organisasi.
Menurut Thoha (2007) dalam Tahir (2014: 4), Pada abad ke 20 muncul
konsep-konsep baru tentang prilaku manusia dan organisasi antara lain Max
Waber di Jerman, Henri Fayol di Perancis dan Frederyc Taylor di Amerika
Serikat. Selanjutnya Thoha menguraikannya sebagai berikut:
1) Max Weber sebagai pemikir dalam ilmu sosial lebih banyak
orientasi pemikirannya menekankan kepada penjelasan mengenai
organisasi dibanding dari pengembangan suatu prinsip yang bisa
dipakai untuk mencapai tujuan praktis. Dua aspek dari hasil kerja
Weber yang relevan dengan perilaku organisasi yakni:
Pertama, sebagai seorang ahli ilmu sosial, ia tertarik untuk
menjelaskan preskripsinya dari pertumbuhan organisasi yang besar.
Kedua, dia terkesan akan kelemahan-kelemahan manusia dengan
pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang tidak realitas dan
bahwa manusia mempunyai rasa emosi.
Secara teori, suatu birokrasi mempunyai berbagai sifat yang dapat
dibedakan dari ketentuan-ketentuan lain dari suatu organisasi.
Beberapa sifat yang amat penting dapat dikemukakan sebagai
berikut :
a) Adanya spesialisasi, atau pembagian kerja.
b) Adanya hirarki yang berkembang.
c) Adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturanaturan
d) Adanya hubungan-hubungan kelompok yang
bersifat impersonalitas.
e) Adanya promosi dan jabatan yang berdasarkan atas
kecakapan.
Aspek-aspek perilaku yang dicerminkan dari birokrasi Weber dapat
dilihat dari penekanan Weber pada struktur yang ditimbulkan dari
rasa tidak percaya kepada kesanggupan dan kemampuan manusia
untuk menciptakan rasionalitas tertentu, mendapatkan informasi
yang baik, dan membuat keputusan yang obyektif. Premis
perilakunya yang nampak adalah bahwa
2) Henry Fayol, Pandangan-pandangan Fayol dianggap sebagai suatu
pemikiran tentang organisasi-administratif. Dia berpendapat bahwa
semua organisasi terdiri dari unit atau subsistem sebagai berikut :
a) Aspek-aspek teknik dan komersial dari kegiatan pembelian
produksi dan penjualan.
b) Kegiatan-kegiatan keuangan yang berhubungan dengan
masalah-masalah permintaan dan pengendalian kapital.
c) Unit-unit keamanan dan perlindungan
d) Fungsi perhitungan, dan
e) Fungsi administrasi dari perencanaan, organisasi,
pengarahan, koordinasi dan pengendalian.
3) Frederick Winslow Taylor dari Amerika Serikat mengenalkan
prinsip-prinsip manajemen ilmiah (Principle of Scientific
Manajemen). Taylor mengusulkan 3 hal sebagai tujuan dari
gerakannya, antara lain :
a) Untuk menegaskan lewat contoh-contoh yang sederhana,
bahwa Amerika Serikat telah dirugikan banyak sekali
akibat karena tidak adanya efisiensi di hampir setiap usaha
pada tiap harinya.
b) Mencoba untuk meyakinkan kepada masyarakat Amerika
Serikat bahwa pengobatannya terletak pada manajemen
yang sistimatis bukan pada usaha mencari orang-orang
yang istimewa.
c) Untuk membuktikan bahwa manajemen yang baik adalah
suatu ilmu yang tepat yang berdasarkan pada hukumhukum yang jelas, aturan-aturan dan prinsip-prinsip. Dan
untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip manajemen
ilmiah adalah bisa diterapkan pada setiap bentuk aktifitas
manusia.

Kepemimpian adalah proses ketika pemimpin dan pengikut berintereaksi
secara dinamis dalam lingkungan atau situasi tertentu (Hughes, at al, 2012: 35).
Kerangka interaksional (Gambar 2.1) untuk menganalisis pemimpin kerangka
menggambarkan kepemimpinan sebagai fungsi dari tiga elemen pemimpin
pengikut dan situasi. Kepemimpinan merupakan hasil dari suatu interaksi yang
kompleks antara pemimpin, para pengikut dan situasi. Kita dapat memahami
proses kepemimpinan jika kita tidak semata hanya melihat kepada pemimpin dan
pengikutnya tetapi juga memperhatikan cara pemimpin dan pengikutnya saling
memengaruhi satu dengan yang lainnya di dalam proses kepemimpinan. Dimensi
pemimpin bicara tentang apakan seorang pemimpin sebagai individi memenuhi
tuntutan yang ditentukan oleh kepribadian, posisi, keahlian dan lain-lain. Dimensi
pengikut berbicara apakah pengikut juga memenuhi tuntutan nilai-nilai dan
norma-norma yang yang dianut, kekompakan dan lain-lain. Dimensi situasi
mencakup tugas, stres, dan lingkungan yang dihadapi. Maka aspek penting dari
kerangka ini adalah kepemimpinan merupakan hasil dari kumpulan interaksi yang
kompleks antara si pemimpin, para pengikut dan situasi (Hughes, at al: 2012:16).

Manajemen risiko merupakan suatu proses yang logis dan sistematis dalam
mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mengendalikan, mengawasi dan
mengkomunikasikan risiko yang berkaitan dengan segala aktivitas, fungsi atau proses
dengan tujuan perusahaan mampu meminimalisir kerugian dan memaksimumkan
kesempatan (Vaughan, 2013).
Manajemen risiko merupakan pendekatan ilmiah untuk menangani risiko dengan
melakukan langkah mencegah kemungkinan terjadinya kerugian, serta mendesain dan
menerapkan prosedur-prosedur yang dapat meminimalkan terjadinya kerugian finansial.
Ada beberapa tahapan dalam mitigasi risiko, tahapan tersebut yaitu:
1. Analisis Risiko
Tujuan dari analisis risiko adalah untuk memisahkan risiko mayor dan risiko
minor, menyiapkan data dan mempersiapkan tahap selanjutnya yaitu melakukan
evaluasi dan penanganan risiko. Analisis risiko mencakup pertimbangan mengenai
sumber risiko, mengidentifikasikan dan mengevaluasi risiko-risiko yang dapat
dikendalikan (event risk), menentukan dampak atau pengaruh risiko (severity) dan
peluang terjadinya (occurrence) serta level-level risiko. Analisa ini harus
mempertimbangkan batasan dari dampak (consequence) yang potensial terjadi dan
bagaimana bisa terjadi dengan melakukan evaluasi dan prioritas risiko.
Adapun teknik yang dapat dilakukan untuk menganalisa risiko adalah dengan
melakukan wawancara dengan top manajemen, evaluasi individu dengan kuisioner,
pemodelan matematis, computer, penggunaan fault tree dan even tree. Analisis
risiko dimulai dengan mengukur peluang terjadinya risiko daan konsekuensi risiko,
selanjutnya dilakukan evaluasi dengan memprioritaskan risiko yang kritis melalui
berbagai metode pemilihan prioritas, untuk dievaluasi terlebih dahulu.
2. Evaluasi Risiko
Setelah tahapan analisa diatas, berikutnya ialah evaluasi risiko dengan
membandingkan risiko hasil estimasi dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan
oleh organisasi. (Siahaan, 2009) tujuan evaluasi risiko ialah dipergunakan untuk
mengambil keputusan risiko yang berpengaruh signifikan terhadap organisasi dan
apakah risiko tersebut dapat diterima atau harus dihilangkan (Rizqiah, 2017).
Tujuan evaluasi risiko adalah untuk membantu dalam membuat keputusan
berdasarkan hasil analisis risiko tentang risiko mana yang membutuhkan
penanganan lebih lanjut dan prioritas untuk pelaksanaan treatment. Keputusan
tersebut harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari risiko dan termasuk
pertimbangan toleransi risiko yang ditanggung oleh pihak lain (selain organisasi)
yang menguntungkan. Keputusan harus dibuat sesuai dengan hukum, peraturan dan
persyaratan lainnya.
3. Penanganan Risiko
Monitoring dan review harus menjadi bagian yang direncanakan dari proses
manajemen risiko dan melibatkan pemeriksaan biasa atau pengawasan. Hal ini dapat
secara periodik atau khusus. Tanggung jawab untuk monitoring dan review harus
didefinisikan secara jelas. Monitoring dan proses review organisasi harus mencakup
semua aspek dari proses manajemen risiko dengan tujuan:
a. Memastikan bahwa kontrol berjalan secara efektif dan efisien baik dalam desain
dan operasi.
b. Memperoleh informasi lebih lanjut untuk meningkatkan penilaian risiko;
c. Menganalisis dan belajar dari potensi risiko, perubahan, tren, keberhasilan dan
kegagalan;
d. Mendeteksi perubahan dalam konteks internal dan eksternal, termasuk
perubahan kriteria risiko dan risiko itu sendiri yang dapat memerlukan perbaikan
perawatan dan prioritas risiko; dan
e. Mengidentifikasi risiko yang muncul.
Hasil dari monitoring dan review dicatat dan dilaporkan secara internal dan eksternal
serta harus digunakan sebagai masukan bagi pengamat terhadap kerangka kerja
manajemen risiko. Manajemen risiko bisa diaplikasikan pada setiap level, baik level
strategik, level taktis dan level operasional, yang mana setiap tahap pada rekaman proses
harus disimpan untuk memungkinkan keputusan-keputusan dimengerti sebagai bagian
dari proses dengan perbaikan terus-menerus (continual improvement).

Manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang
menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input
menjadi output (Heizer dan Rander, 2011).
(Herjanto, 2010) manajemen operasional merupakan suatu aktivitas
yang berhubungan dengan pembuatan barang, jasa, dan kombinasinya
melalui proses transformasi dari sumber daya produksi menjadi keluaran
yang diinginkan.
Sedangkan (Krajewsky dan Ritzman dalam Hatani, 2008)
menyebutkan manajemen operasi sebagai pengarahan dan pengawasan
proses yang mengubah bentuk input menjadi barang dan jasa output. Proses
merupakan aktivitas utama dari organisasi yang digunakan untuk bekerja dan
mencapai tujuan bersama.
Pada dasarnya manajemen operasi merupakan salah satu fungsi dalam
sebuah perusahaan, dimana perusahaan besar pada umumnya memisahkan
setiap fungsi ke dalam departemen yang terpisah, setiap fungsi memiliki
tanggung jawab tertentu sesuai dengan tugasnya. Masing-masing fungsi
dalam perusahaan saling berkesinambungan. Oleh karena itu kerja sama,
koordinasi dan komunikasi yang efektif sangatlah penting dalam sebuah organisasi untuk
mencapai tujuan perusahaan.
Keputusan di dalam manajemen operasi dibedakan menjadi keputusan yang
bersifat stratejik yang memiliki konsekuensi jangka panjang dan kurang terstruktur, lebih
terfokus pada organisasi secara keseluruhan, dan lintas departemen. Kemudian
keputusan taktis lebih terstruktur, berulang, rutin, memiliki konsekuensi jangka pendek,
lebih terfokus pada departemen, tim, dan tugas. Manajemen operasi membagi keputusan
menjadi 5 kategori, yaitu:
1. Strategi choise (strategi operasional)
2. Proses (proses, manajemen, perencanaan proses bisnis, dan manajemen teknologi)
3. Quality (TQM dan statistical process control)
4. Capability, Location, and Layout
5. Operating Decisions (Supply Chain Management, Forecasting, Inventory
Management)
Dari pendapat beberapa ahli diatas, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang
signifikan mengenai definisi manajemen operasional, semuanya lebih menekankan pada
proses dan aktivitas dalam pelaksanaan transformasi dari input menjadi output berupa
barang dan jasa. Selanjutnya setiap kategori keputusan dalam manajemen operasional
diatas, memiliki peran penting untuk memperoleh keuntungan yang pada akhirnya dapat
meningkatkan kinerja perusahaan dan keunggulan untuk bersaing.
Berdasarkan 5 kategori keputusan manajemen operasional diatas, maka peneliti
memfokuskan pada “supply chain management” yang sesuai dengan tema pada penelitian
ini. Selanjutnya peneliti akan membahas tentang pengertian supply chain

Supply chain management yang biasa kita sebut sebagai rantai pasok
dapat diartikan aktifitas dari pengadaan bahan baku dari vendor dan jasa,
mengubah bahan baku mentah menjadi barang jadi untuk dikirim ke pelanggan
dengan cara yang efektif dan efesien. Supply chain management secara teoritik
dapat dinyatakan sebagai filosofi secara mendasar untuk penciptaan manajemen
rantai nilai dalam membangun nilai yang difokuskan pada permintaan konsumen
(Nadhif et al., 2018) Atas rancangan yang digunakan untuk menggabungkan
supplier, pabrik, gudang, serta toko dengan efesien, sehingga barang dagangan
diproduksi dan di distribusikan dalam jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat dan
waktu yang tepat untuk meminimalkan biaya sistem yang luas sambil memenuhi
persyaratan tingkat layanan. (Larson, 2001) Dapat disimpulkan dari supply chain
management bahwa kunci utama ialah pemasok dikarenakan tanpa adanya
pemasok yang tangguh proses produksi bisa terganggu dan akhirnya kita
membuat pelanggan kecewa.

berdasarkan (ISO 22317, 2014)
Poses analisis dampak bisnis atau business impact analysis yang
terdapat pada (ISO 22317, 2014) terdapat pada Klausa 5. Proses dan
tahapan tersebut adalah sebagai berikut :
1 Pengantar
2 Manajemen dan Perencanaan Proyek
3 Prioritisasi Layanan dan Produk
4 Prioritisasi Proses
5 Prioritisasi Aktivitas
6 Analisa dan Konsolidasi
7 Mendapatkan Dukungan Manajemen terhadap Hasil BIA
8 Langkah Selanjutnya – pemilihan strategi keberlangsungan bisnis

Menurut (Whitfield, 2004), risiko adalah suatu kesempatan atas sesuatu
untuk terjadi yang akan memiliki dampak terhadap tujuan. Sedangkan
berdasarkan ISO 31000:2009, risiko adalah effect of uncertainty on objectives,
atau dapat dikatakan bahwa risiko adalah efek yang muncul akibat adanya
ketidakpastian dalam tujuan. Tujuan – tujuan ini bisa juga ditujukan untuk tujuan
perusahaan maupun organisasi.
Selain itu definisi risiko lainnya menurut (Alijoyo, n.d.) definisi risiko
berdasarkan dua sudut pandang, yaitu output dan proses. Menurut sudut
pandang hasil atau output, risiko adalah ―sebuah hasil atau output yang tidak
dapat diprediksikan dengan pasti, yang tidak disukai karena akan menjadi kontra
produktif‖. Sedangkan untuk sudut pandang proses, risiko adalah ―factor-faktor
yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, sehingga terjadi konsekuensi
yang tidak diinginkan‖.
Risiko (risk) memiliki perbedaan dengan ketidakpastian (uncertainty).
Semua risiko adalah suatu ketidakpastian, namun tidak semua ketidakpastian
merupakan risiko. Pemahaman ini perlu agar tidak terjadi kerancuan.

Penanggulangan bencana menjadi kegiatan yang sangat penting ketika terjadi
kejadian bencana. Pelaksanaan manajemen bencana, dilakukan berasaskan
sebagai berikut:
a. Kemanusiaan
Aspek manajemen bencana memiliki dimensi kemanusiaan yang tinggi. Korban
bencana mengalami penderitaan baik fisik, moral maupun materi sehingga
memerlukan dukungan tangan berbagai pihak lainnya agar dapat bangkit kembali.
b. Keadilan
Penanggulangan bencana tidak diskriminatif atau keberpihakan kepasa unsur
tertentu, sehingga pertolongan diberikan dengan asas keadilan bagi semua pihak
c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Dalam manajemen bencana semua pihak dapat tunduk kepada perundangan yang
berlaku dan taat akan asas yang ditetapkan
d. Keseimbangan, keselarasan, dan Keserasian
Penanganan bencana harus berdasarkan asas keseimbangan, keselarasan dan
keserasian sehingga program yang dilaksanakan untuk mengatasi bencana
memperhatikan keseimbangan alam, ekologis, sosial, budaya dan lingkungan.
e. Ketertiban dan kepastian hukum
Manajemen bencan harus berlanadaskan hokum yang berlaku dan ketertiban
anggota maasyarakat maupun komunitas lainnya.
f. Kebersamaan
Masalah bencana tidak dapat di selesaikan secara parsial atau sebagian pihak
sehingga perlu kebersamaan seluruh anggota masyarakat atau komunitas sehingga
program manajemen bencana dapat berjalan dengan baik.
g. Kelestarian Lingkungan hidup
Manajemen bencana perlu memperhatikan aspek lingkungan hidup disekitarnya.
Kelestarian lingkungan harus dijaga dan di pelihara sehingga meminimalisir
terjadinya bencana akibat kerusakan lingkungan.
h. Ilmu pengetahuan dan teknologi
Penerapan manajemen bencana dilakukan secara ilmiah dan memanfaatkan ilmu
pengetahuan. Bencana sangat erat dnegan berbagai disiplin keilmuan seperti
geologi, geografi, lingkungan, ekonomi, budaya dan lainnya. Berbagai ilmu
pengetahuan harus dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sehingga
diperoleh hasil yang lebih baik

Berdasarkan pada berbagai definisi mengenai manajemen diatas, maka dapat
dikatakan bahwa dalam menjalankan aktivitas manajemen, seorang manajer atau
pimpinan akan mendayagunakan sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan
organisasi. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, terdapat proses atau
serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh manajer dan biasanya disebut
sebagai fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan
para ahli manajemen tidak sama. Hal itu disebabkan oleh latar belakang para ahli
dan pendekatan yang dilakukan mereka tidak sama.
Hani Handoko (2003) memilih lima fungsi manajemen yang menurutnya
paling penting yaitu planning, organizing, staffing, leading dan controlling. Hani
Handoko memilih perencanaan (planning) sebagai awal dari kegiatan manajer
karena didalam kegiatan ini terdapat penetapan tujuan, strategi, kebijaksanaan,
proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi lainnya tidak akan berhasil
tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat dan sebaliknya
perencanaan yang baik tergantung pada pelaksanaan efektif dari fungsi-fungsi
lain.Setelah para manajer menetapkan tujuan dan rencana maka langkah
selanjutnya adalah merancang dan mengembangkan organisasi
(pengorganisasian). Selanjutnya adalah penyusunan personalia. Disini, fungsi
staffing diuraikan terpisah karena penulis memandang bahwa perkembangan
dunia bisnis (dimana sumber daya manusia merupakan kunci sukses
perusahaan) menyebabkan fungsi tersebut menjadi semakin penting. Kemudian
fungsi selanjutnya adalah pengarahan (leading) yaitu mendapatkan para karyawan
melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan, dimana fungsi ini
melibatkan kualitas, gaya, kekuasaan, kepemimpinan, komunikasi, motivasi dan
disiplin. Semua fungsi tersebut tidak akan efektif tanpa adanya pengawasan
(controlling). Sedangkan menurut Henry farol fungsi manajemen adalah
planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Sedangkan
fungsi-fungsi manajemen menurut george R.Terry (dalam Manullang,2009) terdiri
dari planning, organizing, actuating, dan controlling.

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Mengatur
masalah yang akan di timbulkan, tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan tujuan
yang akan di capai sesuai rencana yang telah disiapkan. Manusia memiliki
kemampuan yang terbatas sehingga manusia melakukan upaya untuk mendorong
pembagian pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dengan orang lain.
Menurut Manullang (2009) menjelaskan pengertian manajemen adalah;
“manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata
mendatangkan hasil atau menfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu
berfungsi menenangkan fenomena-fenomena (gejala-gejala), kejadiankejadian, keadaan-keadaan, jadi memberikan penjelasan-penjelasan”
Malayu Hasibuan (2009) mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni
mengatur proses pemanfatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya
secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini berarti bahwa
manajemen bukan saja diartikan sebagai suatu ilmu atau seni saja tetapi dapat
diartikan keduanya karena dalam mendayagunakan sumber daya manusia, seorang
manajer tidak hanya dituntut untuk mengerti akan ilmu manajemen, tetapi juga
diperlukan seni, ketrampilan dan keahlian untuk mendayagunakan anggotanya.
Manajemen terdiri dari kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan
oleh satu atau lebih individu untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan
orang lain untuk mencapai hasil, yang tidak bisa dicapai oleh satu orang yang
bertindak sendiri. Manajemen diperlukan ketika dua atau lebih orang
menggabungkannya
upaya dan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan, yang tidak bisa lakukan
sendiri.

Banjir adalah dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam
jumlah yang begitu besar. Sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang
secara tiba-tiba yang disebabkan tersumbatnya sungai maupun karena
pengundulan hutan disepanjang sungai sehingga merusak rumah penduduk
maupun menimbulkan korban jiwa (Price, 2008). Menurut Noor (2005) bencana
banjir merupakan bencana yang sering melanda permukiman penduduk di
berbagai wilayah dan kota di dunia.
Hal yang sangat menarik dari peristiwa bencana banjir adalah mengapa
kebanyakan dari manusia bermukim di wilayah-wilayah yang berpotensi terkena
bencana banjir. Berdasarkan sejarah kehidupan manusia di muka bumi, umumnya
permukiman dan perkotaan di bangun di tepi pantai dan sungai. Hal ini dapat
dimengerti karena manusia membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Permasalahannya adalah bagaimana cara untuk meminimalkan risiko
dan menghindar dari bencana banjir yang sudah terlanjur ada di tempat hunian
manusia. Bencana banjir terjadi hampir disetiap musim hujan melanda Indonesia.
Banjir dapat terjadi dalam waktu yang cepat dan waktu genangan yang cepat.
Namun, sesuai dengan kondisi wilayahnya kondisi banjir yang terjadi dalam
waktu lama dan waktu genangan yang lama. Banjir bisa terjadi karena curah hujan
yang tinggi, luapan dari sungai, tanggul sungai yang jebol, luapaan air laut
pasang, tersumbatnya drainase atau bendungan yang runtuh (Roger dan Franziska
2006). Banjir berkembang menjadi bencana jika sudah mengangu kehidupan
manusia bahkan mengancam keselamatannya. Besarnya banjir tergantung kepada
beberapa faktor, diantaranya kondisi-kondisi tanah seperti kelembaban tanah,
vegetasi, perubahan suhu/musim, keadaan permukaan tanah yang tertutup rapat
oleh bangunan/batu bata, blok-blok semen, beton, pemukiman/perumahan dan
hilangnya kawasan-kawasan tangkapan air/alih fungsi lahan (Asdak, 2004).
Menurut Sebastian (2008), terdapat dua katagori penyebab banjir, yaitu
akibat alami dan akibat aktivitas manusia. Kejadian bencana banjir tersebut sangat
dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal sebagai salah
satu dampak perubahan iklim. Disamping itu faktor ulah manusia juga berperan
penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (pemukiman di daerah bantaran
sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan, dan sebagainya), pembuangan
sampah ke dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir dan
sebagainya (Price, 2008). Penyebab umum terjadinya banjir diakibatkan oleh
faktor cuaca, yaitu curah hujan. Curah hujan dengan intensintas yang tinggi yang
terjadi pada waktu yang pendek biasanya merupakan penyebab utama banjir.
Limpahan air hujan tersebut tidak dapat di tampung/di serap sistem drainase yang
ada baik itu yang alami seperti sungai maupun yang buatan seperti saluran air.
Kedua faktor tersebut yang mengakibatkan terjadinya banjir. Kemampuan
daya tampung dari sistem pengaliran air yang ada juga tidak selamanya sama,
terjadi perubahan berupa sedimentasi/penyempitan terhadap sistem pengairan
yang ada. Penyempitan tersebut bisa diakibatkan oleh faktor alam bisa juga
diakibatkan oleh faktor ulah manusia. Ulah manusia seperti membuang sampah
sembarangan, atau pembangunan kawasan perumahan ataupun industri yang tidak
melihat kaidah-kaidah lingkungan seperti pembangunan pertokoan di daerah
resapan air dan pemukiman di sepanjang sempadan sungai mengakibatkan
terjadinya sumbatan/ penyempitan pada sistem pengairan. Selain itu
penggundulan hutan di kawasan hulu menyebabkan berkurangnya daerah
tangkapan air (catchment area), akibatnya debit/pasokan air yang masuk ke dalam
sistem aliran yang ada mengalami peningkatan sehingga melampaui kapasitas
pengaliran dan menyebabakan banjir terjadinya bahkan juga erosi. Banjir
merupakan genangan yang di timbulkan akibat meluapnya aliran sungai,
sedangkan genangan adalah tertahannya aliran air permukaan akibat tidak
berfungsiya drainase. Banjir dan genangan sama-sama melanda daerah
permukiman penduduk sehingga menimbulkan kerugian harta maupun jiwa.
Banjir yang terjadi di Kelurahan Wonosari merupakan banjir lokal dan
banjir kiriman, karena banjir lokal terjadi akibat hujan yang jatuh di daerah itu
sendiri atau hujan di wilayah hulu yang disebabkan air hujan tidak tertampung
oleh saluran drainase karena melebihi kapasitas sistem drainase yang ada. Banjir
kiriman terjadi akibat di daerah lain terjadi hujan yang airnya mengalir menuju
sungai Beringin, kemudian sungai tersebut volume airnya naik hingga meluap.
Dampak bahaya banjir dari sisi ekonomi Messner (2004) membagi
kerugian/kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana banjir menjadi dua, yang
bersifat langsung (direct) yaitu yang mengalami kontak fisik langsung dengan air
dan tidak langsung (indirect) yaitu yang tidak mengalami kontak fisik dengan air.
Kerusakan/kerugian yang ditimbulkan oleh bencana banjir secara langsung yang
bersifat nyata dan terukur (tangibel) secara ekonomi seperti, kerusakan bangunan,
infrastruktur, hasil pertanian/peternakan, barang-barang kebutuhan pokok dan
sebagainya. Sedangkan yang bersifat tidak terukur (intangible) berupa adanya
korban luka-luka maupun korban jiwa, rusaknya kualitas lingkungan. Sedangkan
dampak dari bencana banjir secara tidak langsung terhadap daerah-daerah yang
tidak tergenang, secara nyata dapat terlihat pada berkurangnya produksi (dari
sektor pertanian maupun perdagangan/jasa), dan terganggunya sistem distribusi.
Selain itu, berkurangnya daya saing wilayah, migrasi sampai dengan
bertambahnya kerentanan ekonomi disuatu wilayah merupakan dampak yang
tidak langsung mempengaruhi perekonomian suatu wilayah yang tidak mengalami
banjir secara langsung.
Penanganan banjir terdapat dua metode pengendalian banjir, yaitu
metode struktural dan non-struktural. Metode struktural ada dua jenis yaitu
Perbaikan dan pengaturan sistem sungai yang meliputi sistem jaringan sungai,
normalisasi sungai, perlindungan tanggul, tanggul banjir, sudetan (short cut) dan
floodway; dan Pembangunan pengendali banjir yang meliputi bendungan (dam),
kolam retensi, pembuatan check dam (penangkap sedimen), bangunan pengurang
kemiringan sungai, groundsill, retarding basin dan pembuatan polder. Sedangkan
metode non struktural adalah pengelolaan Daerah Aliran Sungai, yaitu pengaturan
tata guna lahan, pengendalian erosi, peramalan banjir, peranserta masyarakat, law
enforcement, dsb. Pengelolan Daerah Aliran Sungai berhubungan erat dengan
peraturan, pelaksanaan dan pelatihan. Kegiatan penggunaan lahan dimaksudkan
untuk menghemat dan menyimpan air dan konservasi tanah.
Tindakan-tindakan non-struktural yang memerlukan perencanaan
institusional seluruh kota meliputi : peningkatan digital elevation model berbasis
real-time, prakiraan banjir dan peringatan, dan perencanaan penggunaan lahan,
termasuk zonasi banjir. Langkah-langkah mitigasi kerusakan banjir lainnya yang
dilakukan oleh individu, kelompok dan organisasi seperti penyediaan layanan
darurat dan tempat penampungan, pemeriksaan banjir, evakuasi banjir dan
rehabilitasi pasca banjir. Secara kolektif, langkah-langkah ini secara signifikan
mengurangi kerusakan banjir. Metode non-struktural memiliki peran yang sangat
penting dalam pencegahan banjir. Sebuah kombinasi yang terkoordinasi dengan
baik dan seimbang dari kedua tindakan struktural dan non-struktural
direkomendasikan sebagai strategi jangka panjang mitigasi banjir (Faisal, 2000).

Bencana diklasifikasikan menjadi 3 jenis sebagai berikut:
a) Bencana Alam
Bencana yang berasal dari fenomene alam seperti gempa bumi, tsunami dan
lainnya
b) Bencana non Alam
Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam
yang antara lain berasal akibat kegagalan teknologi, gagal modernisasi,
epidemic dan wabah penyakit
c) Bencana Sosial
Bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa dampak dari
kegiatan manusia seperti konflik sosial antar kelompok, atau antak komunitas
dan terror.

Risiko bencana diartikan sebagai perkiraan kerugian pada satu atau lebih
aset penghidupan akibat suatu kejadian ancaman/bahaya. Bentuk risiko bencana
dapat
berupa kematian, luka-luka, sakit, kehilangan rumah dan harta benda, serta
gangguan pada kegiatan masyarakat.
Risiko bencana dapat diketahui dengan mengkaji faktor-faktor yakni:
1) Ancaman
Faktor ancaman, berupa kejadian-kejadian berpeluang menimbulkan dampak
kerugian baik kejadian alamiah, hasil samping kegiatan manusia atau
gabungan keduanya. Ancaman alamiah seperti gempa bumi, letusan gunung
api, tsunami, wabah, hama, banjir dan longsor. Ancaman akibat hasil samping
kegiatan manusia meliputi konflik sosial, pencemaran, kegagalan teknologi
dan kecelakaan transportasi. Ancaman seperti banjir, longsor, wabah, hama,
dan kecelakaan transportasi juga sering diartikan sebagai kombinasi antara
peristiwa alamiah dan kesalahan manusia.
2) Kelemahan,
Faktor kelemahan, yakni kondisi-kondisi negatif penyebab masyarakat dapat
terpapar ancaman. Tinggal di kawasan rawan bencana, miskin, tidak paham
tanda-tanda ancaman, masa bodoh, korupsi, kebijakan pembangunan tidak
sensitif bencana adalah contoh-contoh kelemahan paling umum di Indonesia
3) Kekuatan
Faktor kekuatan, yakni bentuk-bentuk sumberdaya pada masyarakat dan para
pihak (misalnya biaya, tenaga, alat, pengetahuan, kebijakan, sikap) untuk
mencegah atau mengurangi ancaman, menghindari ancaman serta mengurangi
kelemahan-kelemahan.
Setelah faktor-faktor tersebut diketahui kemudian dianalisa dengan cara
mengukur, membandingkan, dan menemukan hubungan-hubungan sehingga
disepakati tingkat risiko. Pola hubungan tiga faktor diatas sehingga menghasilkan
risiko bencana dapat diekspresikan dengan persamaan di bawah ini:

Tingkat risiko bencana akan semakin tinggi apabila ancaman dan kelemahan
tinggi sedangkan kekuatan rendah atau nilainya kecil. Mengurangi risiko bencana
dapat dilakukan dengan mengubah nilai faktor-faktor ancaman, kelemahan dan
kekuatan. Risiko bencana akan menjadi rendah/kecil apabila;
1) ancaman dikurangi atau dicegah,
2) kelemahan diturunkan atau
3) kekuatan ditingkatkan.
Tidak semua jenis ancaman dapat dicegah atau dikurangi intensitasnya.

Menurut United Nation Development Program (UNDP) (dalam Soehatman
Ramli, 2010), bencana adalah suatu kejadian yang ekstrem dalam lingkungan
alam atau manusia yang secara merugikan mempengaruhi kehidupan manusia,
harta benda atau aktivitas sampai pada tingkat yang menimbulkan bencana.
Sedangkan memurut NFPA 1600 (dalam Soehatman Ramli, 2010) Bencana
adalah kejadian dimana sumber daya, personal atau material yang tersedia di
daerah bencana tidak dapat mengendalikan kejadian luar biasa yang dapat
mengancam nyawa atau sumber fisik dan lingkungan. Suatu gagasan serius
terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang
meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan
yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi
dengan menggunakan sumber daya sendiri (ISDR, 2004). Bencana adalah
gangguan serius terhadap fungsi masyarakat yang mengakibatkan kerugian dan
dampak manusia, material, ekonomi dan lingkungan yang meluas. Kerugian dan
dampak dari bencana tersebut melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasi
penggunaan sumber daya mereka sendiri (ADRRN, 2009).
Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 menjelakan bahwa bencana
adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis

Teori ini merupakan perluasan dari Human Factors
Theory. Teori Dan Petersen melakukan penambahan dengan
tiga faktor yang mendahului huma error yaitu faktor kurang
kecocokan ergonomic (ergonomic traps) keputusan bertindak
salah (decision to error) misalnya salah menduga besarnya
risiko dan kelebihan beban (overload). Human error selain
menyebabkan kecelakaan dapat juga menyebabkan kegagalan
system (system failure), misalnya kebijakan, tanggung jawab,
pelatihan, inspeksi, koreksi dan standar.

Teori ini menjelaskan kesalahan manusia sebagai
pangkal dari kecelakaan. Ferrel menjelaskan bahwa kesalaha
manusia dapat dikategorikan sebagai berikut :
a. Kelebihan beban kerja. Beban kerja dihitung sebagai
penjumlahan dari tugas yang menjadi tanggung jawab
ditambah dengan beban lingkungan kerja (bising, tekanan
panas, dan lain-lain), dan faktor eksternal (instruksi yang
tidak jelas)
b. Respon yang tidak tepat misalnya mendeteksi adanya
bahaya tetapi tidak memperbaikinya atau mengabaikan
standar
c. Aktivitas yang tidak tepat misalnya melaksanakan tugas
tanpa pelatihan wajib, salah menilai besarnya risiko dari
suatu tugas

Kecelakaan kerja umumnya disebabkan oleh berbagai
penyebab, teori tentang terjadinya suatu kecelakaan adalah :
a) Teori Kebetulan Murni (Pure Chance Theory), yang
menyimpulkan bahwa kecelakaan terjadi atas kehendak
Tuhan, sehingga tidak ada pola yang jelas dalam rangkaian
peristiwanya, karena itu kecelakaan terjadi secara kebetulan
saja.
b) Teori Kecenderungan Kecelakaan (Accident Prone Theory),
pada pekerja tertentu lebih sering tertimpa kecelakaan, karena
sifat-sifat pribadinya yang memang cenderung untuk
mengalami kecelakaan kerja.
c) Teori Tiga Faktor (Three Main Factor) menyebutkan bahwa
penyebab kecelakaan peralatan, lingkungan dan faktor
manusia pekerja itu sendiri.
d) Teori Dua Faktor (Two Main Factor) kecelakaan disebabkan
oleh kondisi berbahaya (unsafe condition) dan tindakan
berbahaya (unsafe action).
e) Teori Faktor Manusia (Human Factor Theory), menekankan
bahwa pada akhirnya seluruh kecelakaan kerja tidak langsung
disebabkan karena kesalahan manusia.
Ada empat penyebab utama kecelakan kerja yaitu :
a) Peralatan kerja dan perlengkapannya
b) Tidak tersedianya alat pengaman dan pelindung bagi tenaga
kerja
c) Keadaan tempat kerja yang tidak memenuhi syarat, seperti
faktor fisik dan faktor kimia yang tidak sesuai dengan
persyaratan yang tidak diperkenankan
d) Kurangnya pengetahuan dan pengalaman tentang cara kerja
dan keselamatan kerja serta kondisi fisik dan mental pekerja
yang kurang baik.

Menurut OHSAS 18001, risiko adalah kombinasi dari
kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan
keparahan dari cidera atau gangguan kesehatan yang disebabkan
oleh kejadian atau paparan tersebut. Sedangkan manajemen
risiko adalah suatu proses untuk mengelola risiko yang ada dalam
setiap kegiatan (Ramli, 2010).
Risiko pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang
negatif, seperti kehilangan, bahaya, dan konsekuensi lainnya.
Kerugian tersebut merupakan bentuk ketidakpastian yang
seharusnya dipahami dan dikelolah secara efektif oleh organisasi
sebagai bagian dari strategi sehingga dapat menjadi nilai tambah
dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.(Gabby E, 2014).
Menurut sumber-sumber penyebabnya, risiko dapat
dibedakan sebagai berikut:
1) Risiko Internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam
perusahaan itu sendiri.
2) Risiko Eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar
perusahaan atau lingkungan luar perusahaan.
3) Risiko Keuangan, adalah risiko yang disebabkan oleh faktorfaktor ekonomi dan keuangan, seperti perubahan harga,
tingkat bunga, dan mata uang.
4) Risiko Operasional, adalah semua risiko yang tidak termasuk
risiko keuangan. Risiko operasional disebabkan oleh faktorfaktor manusia, alam, dan teknologi

1. Hazard (Bahaya)
Menurut OHSAS 18001 tahun 2007 menyebutkan bahaya
adalah sumber, kondisi atau keadaan yang berpotensi terjadinya
kerugian dalam bentuk cedera, penyakit akibat kerja, kerusakan
pada lingkungan kerja atau kombinasi antar keduanya.
Dalam terminologi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),
bahaya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :
1) Bahaya Keselamatan Kerja (Safety Hazard)
Jenis bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja
yang mengakibatkan luka (Injury) hingga kematian, serta
kerusakan property perusahaan. Dampak dari bahaya
keselamatan kerja ini bersifat akut. Jenis bahaya keselamatan
kerja adalah :
a. Bahaya mekanik, disebabkan oleh mesin atau alat kerja
mekanik seperti terjatuh, tersayat, tertindih, dan terjepit.
b. Bahaya elektrik, disebabkan peralatan yang mengandung
arus listrik.
c. Bahaya kebakaran, disebabkan oleh substansi kimia yang
bersifat flammable (mudah terbakar).
d. Bahaya peledakan disebabkan oleh substansi kimia yang
bersifat eksplosive.
2) Bahaya Kesehatan Kerja (Health Hazard)
Jenis bahaya yang menimbulkan dampak pada kesehatan,
menyebabkan gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja.
Dampak yang ditimbulkan bersifat kronis. Jenis bahaya
kesehatan adalah :
a. Bahaya fisik, seperti kebisingan, getaran, radiasi ion dan
non pengion, suhu ekstrim, tekanan udara, dan
pencahayaan.
b. Bahaya kimia, seperti konsentrasi uap, antiseptic, aerosol,
inteksida, dust, fumes, gas. Para pekerja dapat terpapar
oleh bahaya kimia dengan cara inhalasi, absorpsi melalui
kulit, atau dengan cara mengiritasi kulit.
c. Bahaya biologi, antara lain mahluk hidup yang berada
dilingkungan kerja seperti virus, bakteri, jamur dan
mikroorganisme. Para pekerja yang menangani atau
memproses sediaan biologis tumbuhan atau hewan,
pengolahan bahan makanan, pengangkutan sampah dan
kebersihan lingkungan kerja yang tidak memadai dapat
terpajan oleh bahaya biologi.
d. Bahaya psikologi, antara lain beban kerja yang terlalu berat,
hubungan dan kondisi kerja yang tidak nyaman
e. Bahaya ergonomi, antara lain desain peralatan kerja,
mesin, dan tempat kerja yang buruk, aktivitas mengangkat
beban dan jangkauan yang berlebihan, gerakan berulang
secara berlebihan dengan/tanpa posisi kerja yang janggal,
dapat mengakibatkan gangguan musculoskeletal pada
pekerja (Rohim, 2016).

Menurut ILO/ WHO (1998) Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) adalah suatu promosi, perlindungan dan peningkatan
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mencakup aspek fisik,
mental, dan sosial untuk kesejahteraan seluruh pekerja di semua
tempat kerja. Pelaksanaan K3 merupakan salah satu bentuk
upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas
dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan
atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang
pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas
kerja.
Menurut OHSAS 18001:2007, Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) adalah semua kondisi dan factor yang dapat
berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja
maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu)
di tempat kerja. Sedangkan dari sudut ilmu hukum, K3
didefinisikan sebagai salah satu upaya perlindungan agar
setiaptenaga kerja dan orang lain memasuki tempat kerja
senantiasa dalam keadaan yang sehat dan selamatn serta
sumber-sumber proses produkasi dapat dijalankan secara aman,
efisien dan produktif (Tarwaka, 2014).
Syarat dalam keselamatan dan kesehatan kerja dalam
peraturan perundangan No. 1 tahun 1970 Pasal 3 sebagai berikut:
a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
b. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran
c. Memberi kesempatan atau jalan penyelamatan diri pada
waktu kebakaran atau kejadian -kejadian lain yang
membahayakan
d. Memberi pertolongan pada kecelakaan
e. Memberi alat pelindung diri pada para pekerja
f. Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar
luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas,
aliran udara, cuaca, sinar radiasi, kebisingan dan getaran.
g. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja
baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
h. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
i. Menyelenggarakan suhu dan kelembapan udara yang baik
j. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
k. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
l. Menerapkan ergonomi di tempat kerjam.
m. Mengamankan dan mengamankan pengangkutan orang dan
barang
n. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
o. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat,
perlakuan dan penyimpananan barang
p. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
q. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada
pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah
tingg

Kesehatan kerja (Occupational Health) sebagai suatu
aspek atau unsur kesehatan yang erat berkaitan dengan
lingkungan kerja dan pekerjaan yang secara langsung maupun
tidak langsung dapatmempengaruhi efisiensi dan produktivitas
kerja (Tarwaka, 2014). Sedangkan menurut Santoso dalam Sayuti
(2013) pengertian kesehatan kerja adalah kesehatan jasmani dan
rohani.

Keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan kepada tenaga kerja, yang menyangkut aspek
keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, perlakuan
sesuai martabat manusia dan moral agama. Hal tersebut
dimaksudkan agar para tenaga kerjasecara aman dapat
melakukan pekerjaannya guna meningkatkan hasil kerja dan
produktivitas kerja. Dengan demikian, para tenaga kerja harus
memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan
kesehatannya di dalam setiap pelaksaan pekerjaannya sehari-hari
(Tarwaka, 2014).

Terdapat banyak sekali perbedaan teoritis dilakukan oleh peneliti terdahulu
yang disebabkan oleh situasi, kondisi dan tujuan yang berbeda. Peneliti menelaah
penelitian-penelitian terdahulu untuk membandingkan, melengkapi dan menjadi
bahan rujukan.
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Kusbiantoro & Nursanti, 2019)
program studi Teknik Industri Universitas Institut Teknologi Nasional Malang
yang berjudul penerapan lean manufacturing untuk mengidentifikasi dan
menurunkan waste studi kasus CV Tanara Textile. Memiliki kesamaan dalam
mengidentifikasi dan menurunkan waste yang terjadi pada proses produksi, tetapi
memiliki perbedaan pada objek yang diteliti yaitu produk kain kaos dan juga
metode yang digunakan dalam adalah Value Stream Mapping (VSM) sedangkan
metode untuk menganalisis digunakan VALSAT dan FMEA. Hasil penelitian ini
adalah adanya perbaikan proses yang sebelumnya proses produksi 16 hari 9 jam
dimana Value Added 6 hari 4 jam dan Lead Time 10 hari 4 jam, setelah perbaikan
proses produksi menjadi 14 hari 5 jam dimana Value Added 6 hari 4 jam dan
Lead Time 8 hari 1 jam, sehingga didapatkan peningkatkan process cycle
efficiency sebesar 17,19% dan menghemat lead time sebesar 2,546% dengan
penurunan waste sebesar 8,31%.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Roesmasari et al., 2018) program
studi Teknologi Industri Pangan Universitas Brawijaya Malang yang berjudul
strategi peningkatan kualitas Leather dengan menggunakan metode lean six sigma
dan Fuzzy FMEA studi kasus di Sumber Rejeki. Memiliki kesamaan untuk
mengidentifikasi waste yang terjadi pada proses produksi tetapi memiliki
perbedaan pada objek penelitian yaitu produk kulit samak dan metode yang
digunakan adalah Lean Six Sigma dan metode FMEA yang diintegrasikan dengan
metode Fuzzy. Hasil penelitian ini adalah didapat 8 jenis cacat kulit samak dan 4
jenis cacat prioritas, sekaligus menjadi CTQ yaitu open grain, snei, fish eyes, dan
cracking. Metode FMEA menghasilkan nilai RPN tertinggi yaitu open grain
dengan nilai 576 dan nilai RPN tertinggi kedua 448 dari jenis cacat fish eyes. Jenis
cacat cracking juga memiliki nilai RPN sebesar 448.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Decky Antony & Munzir, 2018)
program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kepulauan yang berjudul analisis defect rate pengelasan dan penanggulangannya
dengan metode six sigma dan FMEA di PT Profab Indonesia. Memiliki kesamaan
pada metode yang digunakan yaitu Six Sigma dan FMEA, tetapi memiliki
perbedaan pada objek yang diteliti yaitu produk jasa pengelasan. Hasil penelitian
ini adalah mendapatkan peningkatan output dan mencapai quality objectives
(sasaran mutu) perusahaan berupa on time delivery dan juga mencapai target
defect rate 10% sesuai dengan KPI.
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Paranhos et al., 2017) Federal
University of Goiás – Catalão Regional yang berjudul Application Of Failure
Mode And Effects Analysis For Risk Management Of A Project . Memiliki
kesamaan dalam mengidentifikasi risiko, tetapi memiliki perbedaan pada objek
yang diteliti yaitu pada perusahaan mobil dan metode yang digunakan hanya 1
saja yaitu FMEA. Hasil penelitian ini adalah penerapan FMEA pada produksi
masal untuk suatu proyek baru bisa mengurangi tingkat resiko kegagalan sehingga
terjadi penurunan biaya dari tenaga kerja dan juga waktu yang terbuang
Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Trenggonowati et al., 2019)
program studi Teknik Industri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon yang
berjudul Usulan Pengendalian Kualitas Ggbfs Menggunakan Metode Six Sigma
Di PT. Krakatau Semen Indonesia. Memiliki kesamaan tujuan penelitian yaitu
untuk pengendalian kualitas terhadap proses produksi agar mampu meminimalisir
atau mengeliminasi penyebab kecacatan, tetapi memiliki perbedaan pada objek
yang diteliti yaitu GGBFS (Ground Granulated Blast Furnace Slag) yang
merupakan produk campuran semen dan metode yang digunakan dalam penelitian
ini hanya 1 metode yaitu six sigma. Hasil penelitian ini adalah diketahui nilai RPN
dari masing-masing faktor penyebab kegagalan dengan nilai RPN tertinggi yaitu
240 dengan penyebab kegagalan plugger tidak rapat sehingga fokus perbaikan
berdasarkan nilai RPN dengan menggunakan metode 5W+1H.
Keenam, penelitian yang dilakukan oleh (Winati et al., 2017) program studi
Teknik industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia yang
berjudul Peningkatan Kualitas Pada Industri Kreatif “Bakpia Pathok”
Menggunakan Metode Six Sigma. Memiliki kesamaan tujuan penelitian untuk
meminimalisir jumlah produk cacat pada proses produksi, tetapi memiliki
11
perbedaan pada objek penelitian yaitu bakpia dan metode yang digunakan dalam
penelitian ini hanya 1 metode yaitu six sigma. Hasil penelitian ini adalah terjadi
pengurangan jumlah cacat dengan menggunakan indikator DPMO dan Level
Sigma. Didapatkan bahwa nilai DPMO berkurang dari 45177,42 menjadi
17832,25. Sedangkan nilai level sigma meningkat dari 3,3 menjadi 3,6 yang
menunjukkan bahwa solusi perbaikan yang diusulkan memberikan pengaruh
terhadap pengurangan jumlah produk cacat bakpia.
Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh (Harianto et al., 2020) program
studi Teknik industri, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional
Malang yang berjudul Aplikasi Metode Six Sigma untuk Peningkatan Kualitas
dan Penjualan kerajinan Cor Kuningan Tradisional Majapahit Mojokerto yang
Ramah Lingkungan. Memiliki kesamaan tujuan penelitian untuk meningkatkan
kualitas dan meminimalisir jumlah produk cacat, tetapi memiliki perbedaan pada
objek penelitian yaitu produksi cor kuningan dan metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu six sigma dan seven tool. Hasil penelitian ini adalah terjadi
pengurangan jumlah cacat dengan menggunakan indikator DPMO dan Level
Sigma. Didapatkan bahwa nilai DPMO berkurang dari 396500 menjadi 235000.
Sedangkan nilai level sigma meningkat dari 1,7625 menjadi 3,725 yang
menunjukkan bahwa solusi perbaikan yang diusulkan memberikan pengaruh
terhadap pengurangan jumlah produk cacat cor kuningan.

Green Manufacturing pada dasarnya adalah proses/sistem yang berdampak
minimal pada lingkungan atau tidak menimbulkan dampak negatif pada
lingkungan (Amaranti et al., 2017). Green manufacturing berkaitan erat dengan
Sustainable manufacturing.
Konsep Green Sustainable Manufacturing sendiri diartikan sebagai
“penciptaan produk yang bernilai ekonomis melalui proses yang meminimalkan
dampak negatif terhadap lingkungan, menghemat energi dan sumber daya alam,
serta melestarikan sumber daya alam dan energi untuk menjamin ketersediaannya
di masa yang akan datang. Proses yang dilakukan juga harus aman bagi
karyawan, masyarakat, dan konsumen.” Sustainable Manufacturing merupakan
evolusi dari sistem manufaktur mulai dari sistem manufaktur yang tradisional,
kemudian lean manufacturing yang fokus pada pengurangan pemborosan (waste
reduction based), green manufacturing dengan 3R (Reduce, Re.use, Recycle),
hingga akhirnya pada konsep sustainable manufacturing dengan pendekatan 6R
(Re.use, Recover, Recycle, Redesign, Reduce, Remanufacture) pada siklus hidup
produk (Amaranti et al., 2017).
Konsep green meliputi proses pembuatan produk dengan penggunaan
material minimal dan proses yang meminimasi dampak negatif terhadap
lingkungan, hemat energi dan sumber daya alam, aman bagi karyawan,
masyarakat, dan konsumen, dengan tetap bernilai ekonomis. Istilah green juga
dapat digunakan untuk menunjukkan atau mengacu pada rangkaian kegiatan
untuk mengurangi dampak dari sebuah proses atau sistem manufaktur terhadap
lingkungan jika dibandingkan dengan kondisi awal, seperti pengurangan limbah
berbahaya yang dihasilkan, mengurangi penggunaan pendingin (coolant) pada
proses permesinan, atau mengubah campuran energi yang digunakan sehingga
memungkinkan untuk penggunaan sumber energi terbarukan.

FMEA adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan
mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan (failure mode) (Stamatis, 2003).
FMEA digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab dari
suatu masalah kualitas (Aisyah, 2011). Suatu mode kegagalan adalah apa saja
yang termasuk dalam kecacatan/kegagalan dalam desain, kondisi diluar batas
spesifikasi yang telah ditetapkan, atau perubahan dalam produk yang
menyebabkan terganggunya fungsi dari produk itu (Rakesh et al., 2013).
Terdapat dua penggunaan FMEA yaitu dalam bidang desain (FMEA
Desain) dan dalam proses (FMEA Proses). FMEA Desain akan membantu
menghilangkan kegagalan-kegagalan yang terkait dengan desain, misalnya
kegagalan karena kekuatan yang tidak tepat, material yang tidak sesuai, dan lainlain (Puspitasari & Martanto, 2014). FMEA Proses akan menghilangkan
kegagalan yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam variabel proses,
misal kondisi diluar batas-batas spesifikasi yang ditetapkan seperti ukuran yang
tidak tepat, tekstur dan warna yang tidak sesuai, ketebalan yang tidak tepat, dan
lain-lain.

Sejarah FMEA berawal pada tahun 1950 ketika teknik tersebut digunakan
dalam merancang dan mengembangkan sistem kendali penerbangan. Sejak saat itu
teknik FMEA diterima dengan baik oleh industri luas. Standar militer Amerika,
US MIL STD 1629 (procedur for performing a failure modes effect and
criticality analysis) yang banyak dipertimbangkan menjadi referensi standar.
FMEA merupakan salah satu alat dari Six Sigma untuk mengidentifikasi sumbersumber atau penyebab dari suatu masalah kualitas.
Manfaat FMEA adalah (1) Hemat biaya, Karena sistematis maka
penyelesaiannya tertuju pada potensial causes (penyebab yang potential) sebuah
kegagalan / kesalahan (2) Hemat waktu, karena lebih tepat pada sasaran.

Six Sigma merupakan suatu metode atau teknik pengendalian untuk
menghilangkan penyimpangan dan mengurangi pemborosan pada proses (Caiado
et al., 2018). Six sigma didefinisikan sebagai strategi perbaikan bisnis untuk
menghilangkan pemborosan, mengurangi biaya karena kualitas buruk,
memperbaiki efektivitas semua kegiatan operasi, sehingga dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan pelanggan (Sirine & Kurniawati, 2017). Sejak tahun 1986
perusahaan Motorola menerapkan metode atau teknik pengendalian dan
peningkatan kualitas secara dramatik, yang merupakan terobosan baru dalam
bidang manajemen kualitas.
Prinsip – prinsip pengendalian dan peningkatan kualitas six sigma motorola
mampu menjawab tantangan ini, dan terbukti perusahaan motorola selama kurang
lebih 10 tahun setelah implementasi konsep six sigma telah mampu mencapai
tingkat kualitas 3,4 DPMO (defect per million opportunities – kegagalan per
sejuta kesempatan) (Vincent, 2018).

Kualitas suatu produk dalam manajemen mutu terpadu ada pendapat dari
empat pakar utama yang saling berbeda pendapat tetapi memiliki maksud yang
sama yaitu:
Menurut (Juran,1993 dalam (Nasution, 2015)) kualitas produk adalah
kecocokan penggunaan produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan
kepuasan pelanggan.
Menurut (Crosby,1979 dalam (Nasution, 2015)) menyatakan bahwa kualitas
adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau
distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar
kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses
produksi, dan produk jadi.
Menurut (Deming,1982 dalam (Nasution, 2015)) kualitas adalah kesesuaian
dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan harus benar – benar dapat
memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang akan
dihasilkan.
Menurut (Feigenbaum, 1986 dalam (Nasution, 2015)) kualitas adalah
kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Suatu produk
berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu
sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.
Menurut (Garvin dan Davis, 1994 dalam (Nasution, 2015)) kualitas adalah
suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja,
proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan
pelanggan atau konsumen.
Pendapat – pendapat tersebut memiliki beberapa kesamaan yaitu:
a. Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan
b. Kualitas mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan
c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang
dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas
pada masa mendatang).

Manajemen risiko adalah suatu proses pengendalian yang meliputi
kegiatan tindakan medis, hukum dan administrasi dalam suatu institusi
pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah mengurangi kemungkinan
terjadinya tuntutan hukum (R. Hatta, 2013:40). Manajemen risiko
muncul sebagai akibat adanya respons terhadap krisis malpraktik tahun
1970 dan bertambahnya jumlah klaim secara umum yang didorong oleh
kebutuhan pihak asuransi (R.Hatta, 2013:256).
Tujuan dari manajemen risiko menurut R.Hatta (2013:318) :
1) Meminimalkan potensi terjadinya kerugian.
2) Menanggapi pihak yang mengalami cedera dengan segera dan
selayaknya.
3) Mengantisipasi dan merencanakan pertanggungjawaban jika terjadi
kerugian.
Menurut R.Hatta (2013:320) program manajemen risiko di masingmasing organisasi pelayanan kesehatan sering berbeda, tergantung dari
kompleksitas, ukuran/kelas dan jenis pelayanannya. Rumah sakit yang
besar biasanya memiliki departemen/unit yang menangani manajemen
risiko. Sedangkan rumah sakit yang lebih kecil seringkali manajemen
risiko ditangani oleh seorang staf yang melakukan fungsi yang
bervariasi.
Menurut R.Hatta (2013:320) pelaksanaan fungsi manajemen risiko
pada unit rawat jalan dan bedah sentral sebaiknya dilakukan oleh satu
manajer. Dalam sistem multi pelayanan dan jaringan pelayanan terpadu
fungsi manajemen risiko apat ditangani oleh unit khusus. Catatan
manajemen risiko harus dibuat dan dipelihara dengan tegas sesuai
dengan petunjuk hukum untuk mencegah kasus pengadilan lagi di masa
yang akan datang.
Menurut R.Hatta (2013:320) informasi manajemen risiko digunakan
bagi kepentingan administratif untuk beberapa tujuan, termasuk
peningkatan proses operasional, memaksimalkan kepuasan pasien dan
staf, pencapaian hasil klinis (clinical outcomes) dan menurunkan faktorfaktor risiko. Data agregat dihasilkan melalui pemantauan organisas
secara luas, kegiatan evaluasi, pengawasan potensi bahaya (surveilance
hazard), pengawasan infeksi dan kegiatan evaluasi staf medis.
Menurut Siswati (2017:116) program manajemen risiko
berkelanjutan digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengurangi
cedera dan mengurangi risiko lain terhadap keselamatan pasien dan staf.
Ada beberapa kategori risiko yang dapat berdampak pada rumah sakit.
Katagori ini antara lain dan tidak terbatas pada
1) strategis (terkait dengan tujuan organisasi);
2) operasional (rencana pengembangan untuk mencapai tujuan
organisasi);
3) keuangan (menjaga aset);
4) kepatuhan (kepatuhan terhadap hukum dan peraturan);
5) reputasi (imej dirasakan oleh masyarakat).
Rumah sakit menggunakan pendekatan proaktif dalam
melaksanakan manajemen risiko. Komponen-komponen dalam
manajemen risiko antara lain:
1). Identifikasi risiko,
2). Prioritas risiko,
3). pelaporan risiko,
4). manajemen risiko, termasuk analisis risiko,
5). manajemen terkait tuntutan (klaim).
Dalam mengelola unit rekam medis dan informasi kesehatan,
seorang perekam medis dan informasi kesehatan berperan penting
dalam mengurangi terjadinya risiko-risiko yang dapat merugikan
dirinya sendiri maupun orang lain. Risiko dengan potensi kerugian
menimbulkan beban berat bagi rumah sakit, pemerintah atau
perorangan. (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit: KARS: 2017)
Menurut Siswati (2017:119) Analisis risiko dilakukan untuk
mengetahui prioritas risiko dengan menghitung asumsi probabilitas
kejadian (peluang), besaran dampak (akibat) dan asumsi frekuensi
terjadi (frekuensi). Score/tingkat risiko adalah hasil perkalian Risiko =
P x F x A.

Menurut R.Hatta (2013:319) pendokumentasian rekam medis yang
lengkap dan akurat menjadi landasan yang efektif dalam manajemen
risiko. Hal ini disebabkan karena rekam medis merupakan sumber
informasi yang paling baik untuk menunjukan apakah pelayanan yang
diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan klinis / kesehatan. Para
manajer informasi kesehatan harus memperhatikan teknik manajemen
risiko. Misalnya, penyaringa terhadap berbagai kejadian (occurence
screening) dengan cara menelaah rekam medis saat ini dan data pasien
pulang untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kejadian yang
memerlukan ganti rugi. Untuk itu bagian manajemen informasi
kesehatan perlu menegakkan pedoman pendokumentasian yang
mencakup unsur kerahasiaan dan keamanan serta lengkap, akurat dan
bisa dibaca. Dokumentasi ini akan berguna sebagai alat untuk
memperoleh keluaran pelayanan kesehatan yang positif, oleh karena
pendokumentasian yang tidak lengkapdapat menghasilkan kesalahan
medis (medical eror), keterlambatan pengobatan dan kerugian pasien.
Menurut Siswati (2017:112) kesehatan dan keselamatan kerja tidak
hanya penting bagi petugas rekam medis tetapi juga dapat menunjang
produktivitas kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja petugas rekam
medis yang baik akan berdampak positif terhadap produktivitas kerja
petugas rekam medis sehingga akan meningkatkan pelayanan kesehatan
dan menguntungkan bagi rumah sakit. Risiko kecelakaan kerja dapat
menimbulkan turunnya produktivitas kerja, sehingga perlu dilakukan
usaha untuk meminimalisasi terjadinya dampak risiko kecelakaan kerja.
Kesehatan dan keselamatan kerja dimaksudkan untuk mencegah,
mengurangi, melindungi bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja
(zero accident). Perilaku petugas rekam medis bagian filing dalam
bekerja merupakan salah satu penyebab risiko terjadinya kecelakaan
kerja, yaitu unsafe action dan unsafe condition.
Menurut Keiger dalam Skurka (2003:212) manajemen risiko adalah
proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengeliminasi atau
mengelola risiko yang menunjukkan ancaman keamanan kepada pasien
atau ancaman finansial pada fasilitas kesehatan. Program manajemen
risiko pada faskes harus berhubungan dekat pada program manajemen
kualitas (quality management/ QM). Beberapa faskes membuat
departemen manajemen risiko secara terpisah; sisanya memasukkan
kegiatan manajemen risiko ke tugas pihak lain, seperti departemen
manajemen informasi kesehatan. Di manajemen risiko, pendekatan
finansial dan statistik digunakan untuk memfokuskan pada pasien,
perawat, dokter, profesional pelayanan kesehatan lainnya, serta pegawai
tambahan. Faskes sering mempekerjakan seorang manajer manajemen
risiko yang mengevaluasi interaksi komponen risiko dan mengasesmen
risiko pada faskes.
Menurut Keiger dalam Skurka (2003:212) program manajemen
risiko yang sukses bergantung pada komitmen dengan administrasi
faskes. Hanya dengan dukungan administrasi tingkat tinggi manajer MR
bisa terlibat pada seluruh area faskes yang mungkin mengandung atau
menghasilkan risiko. Manajer MR juga harus punya akses ke laporan
insiden, data insiden pegawai, dan seterusnya.
Menurut Keiger dalam Skurka (2003:212) profesional manajemen
informasi kesehatan membantu manajer MR dalam mengidentifikasi,
mengevaluasi, dan mengeliminasi atau mengelola risiko. Rekam
kesehatan merupakan alat skrining yang penting untuk mengidentifikasi
informasi yang berhubungan dengan risiko pada faskes. Faskes bisa
memilih antara skrining secara umum/ generic screening atau skrining
saat kejadian/occurrence screening untuk mengidentifikasi risiko.
Skirining saat kejadian melibatkan identifikasi konkuren atau
retrospektif pada dokter serta adanya kerugian pasien yang berhubungan
dengan faskes. Istilah skirining secara umum/ generic screening kadang
digunakan karena kriteria yang digunakan diterapkan pada seluruh
pasien dan tidak terikat pada satu diagnosa/ prosedur. Contohnya,
ketidakcocokan reaksi saat pengobatan, transfusi, dan anestesi dapat
direview.
Tiap-tiap rumah sakit mengharuskan untuk menetapkan standar
kode diagnosis, kode prosedur/tindakan, simbol, singkatan, dan artinya
yang telah ditetapkan di SNARS edisi satu di bagian MIRM 12. Maksud
dan Tujuan MIRM 12 adalah dengan menggolongkan terminologi, arti,
kamus, serta nomenklatur memudahkan untuk membandingkan data dan
informasi di dalam rumah sakit dan membandingkan antar rumah sakit.
Standardisasi berguna untuk mencegah terjadi salah komunikasi dan
potensi kesalahan. Penggunaan singkatan yang digunakan rumah sakit
secara seragam kode diagnosis dan prosedur memudahkan
pengumpulan data serta analisisnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Singkatan dapat menjadi masalah dan mungkin berbahaya, terutama
berkaitan dengan penulisan resep obat. Sebagai tambahan, jika satu
singkatan dipakai untuk bermacam- macam istilah medik akan terjadi
kebingungan dan dapat menghasilkan kesalahan medik. Singkatan dan
simbol juga digunakan termasuk daftar “jangan digunakan” (do-notuse). Ketentuan ini harus sesuai dengan standar lokal dan nasional yang
diakui.
Elemen Penilaian MIRM 12 adalah terdapat regulasi standardisasi
kode diagnosis, kode prosedur/tindakan, definisi, simbol yang
digunakan dan yang tidak boleh digunakan, singkatan yang digunakan
dan yang tidak boleh digunakan, serta dimonitor pelaksanaannya.
Ketentuan tersebut dilaksanakan dan dievaluasi agar mutu manajemen
informasi rekam medis terlaksana khususnya dalam mengkode
diagnosis penyakit di berkas rekam medis.

Menurut Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 rekam
medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang
identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain
yang telah diberikan kepada pasien.
Menurut Huffman (1994) rekam medis adalah rekaman atau catatan
mengenai siapa, apa, mengapa, bilamana dan bagaimana pelayanan
yang diberikan kepada pasien selama perawatan, yang memuat
pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperoleh serta
memuat informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien,
membenarkan diagnosis dan pengobatan serta merekam hasilnya.
Menurut Wijono (1999) rekam medis diartikan sebagai keterangan
baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnese,
penentuan fisik laboratorium, diagnosis segala pelayanan dan tindakan
medis yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan baik yang rawat
inap, rawat jalan, maupun yang didapatkan di rawat darurat.
Menurut Budi (2011) rekam medis memiliki arti yang cukup luas,
tidak hanya sebatas berkas yang digunakan untuk menuliskan data
pasien tetapi juga dapat berupa rekaman dalam bentuk sistem informasi
(pemanfaatan sistem rekam medis elektronik) yang dapat digunakan
untuk segala informasi pasien terkait pelayanan yang diberikan di
fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat digunakan untuk berbagai
kepentingan, seperti pengambilan keputusan pengobatan kepada pasien,
bukti legal pelayanan yang diberikan, dan dapat juga sebagai bukti
tentang kinerja sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan.
Tujuan dari rekam medis dapat dilihat dari berbagai aspek, antara
lain :
1) Aspek Administrasi
Rekam medis memiliki nilai administrasi karena isinya
menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung
jawab dari tenaga kesehatan dalam mencapai tujuan pelayanan
kesehatan di rumah sakit.
2) Aspek Medis
Rekam medis memiliki nilai medis karena isi yang terkandung
didalamnya dapat dipergunakan sebagai dasar atas untuk
merencanakan pengobatan atau perawatan seorang pasien.
3) Aspek Hukum
Rekam medis memiliki nilai hukum karena berisi jaminan
kepastian hukum atas dasar keadilan dan sebagai bahan bukti
untuk menegakkan keadilan.
4) Aspek Keuangan
Suatu dokumen rekam medis mempunyai nilai uang, karena
isinya menyangkut data/informasi yang dapat dipergunakan
sebagai aspek keuangan.
5) Aspek Penelitian
Suatu dokumen .rekam medis mempunyai nilai penelitian,
karena isinya menyangkut data/informasi yang dapat
dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dibidang kesehatan.
6) Aspek Pendidikan
Suatu dokumen rekam medis mempunyai nilai pendidikan,
karena isinya menyangkut data/informasi tentang
perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medis yang
diberikan kepada pasien, informasi tersebut dipergunakan
sebagai bahan referensi pengajaran bidang profesi pemakai.
7) Aspek Dokumentasi
Suatu dokumen rekam medis mempunyai nilai dokumentasi,
karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus
didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan
pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit

Buku saku adalah buku berukuran kecil yang mudah dibawa dan
dapat dimasukkan ke dalam saku (Kamus Besar Bahasa Indonesia,
2018). Pengertian lainnya menurut Imas Kurniasih (2014:90) adalah
suatu buku yang ukurannya 18 cm x 10 cm yang bisa dimasukkan
kedalam saku yang berisi informasi mengenai satu tema tertentu.
Menurut Sulistyani (Dalam Asyhari, 2016) mengatakan beberapa
hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan buku saku, antara lain:
1) Konsistensi penggunaan simbol dan istilah pada buku saku,
2) Penulisan materi secara singkat dan jelas pada buku saku,
3) Penyusunan teks materi pada buku saku sedemikian rupa
sehingga mudah dipahami,
4) Memberikan kotak atau label khusus pada rumus,
penekanan materi dan contoh soal,
5) Memberikan warna dan desain yang menarik pada pocket
book,
6) Ukuran font standar isi adalah 9-10 point, jenis font
menyesuaikan isinya
7) Jumlah halamannya kelipatan dari 4 misalnya 12 halaman,
16 halaman, 20 halaman, 24 halaman, dan seterusnya. Hal
ini dikarenakan untuk menghindari kelebihan atau
kekurangan beberapa halaman kosong.
Manfaat dari buku saku antara lain :
1) Media panduan singkat
2) Informasi mengenai suatu hal tertentu
3) Mudah dibawa
4) Tidak dalam kemasan yang besar
Buku saku biasanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi
secara ringkas, cepat, fleksibel dan tidak memakan banyak tempat.
Dalam menentukan ukuran halaman, yang penting adalah
prinsip proporsionalitas. Proporsionalitas adalah perbandingan
panjang dan lebar seimbang (kecuali untuk tujuan tertentu kita bisa
menggunakan ukuran yang tidak umum). Prinsip kedua adalah
kemudahan, bagaimana agar buku itu mudah dibawa. Ketiga,
hubungannya dengan tebal buku atau panjang naskah. Jika naskah
kita tebal, mungkin ukuran halaman bisa menggunakan format
standart. Tapi jika naskah kita terlalu tipis, kita bisa pilih ukuran
buku yang lebih kecil agar tebal buku masih memadai untuk
kebutuhan penjilidan (binding).
Browne dan Wildavsky (dalam Haryati, 2015) mengemukakan
bahwa implementasi buku saku adalah perluasan aktivitas yang
saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas
yang saling menyesuaikan. Setelah buku saku yang telah dibuat,
buku saku tersebut harus diimplementasikan sebagai sumber
pembelajaran dalam penerapan kerja, dan pelihara agar dapat
dipelajari dengan baik. Proses implementasi dalam bagian ini adalah
kelanjutan dari tahap observasi, analisa pretest, dan desain siklus
pengembangan buku saku yang dibahas. Implementasi adalah
langkah yang vital dalam pengembangan buku saku untuk
mendukung petugas dan pihak pihak yang berkepentingan lainnya.

Menurut Pusat Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas
Instruksional Politeknik Negeri Sriwijaya (2018) ranah ini meliputi
kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah
dipelajari, yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi
memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi,
penentuan dan penalaran. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif
(intelektual) atau yang menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang
menyangkut otak dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang
terendah sampai tertinggi yang dilambangkan dengan C (Cognitive)
(Dalam buku yang berjudul Taxonomy of Educational Objectives.
Handbook 1 : Cognitive Domain yang diterbitkan oleh McKey New
York. Benyamin Bloom pada tahun 1956) yaitu:
a. C1 (Pengetahuan/Knowledge)
Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam
mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti
pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi,
kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria
serta metodologi. Tingkatan atau jenjang ini merupakan
tingkatan terendah namun menjadi prasyarat bagi tingkatan
selanjutnya. Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan
berdasarkan dengan hapalan saja.
Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini
adalah : mengutip, menyebutkan, menjelaskan,
menggambarkan, membilang, mengidentifikasi, mendaftar,
menunjukkan, memberi label, memberi indeks, memasangkan,
menamai, menandai, membaca, menyadari, menghafal, meniru,
mencatat, mengulang, mereproduksi, meninjau, memilih,
menyatakan, mempelajari, mentabulasi, memberi kode,
menelusuri, dam menulis.
b. C2 (Pemahaman/Comprehension)
Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan
dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuankemampuan tersebut yaitu :
1) Translasi (kemampuan mengubah simbol dari satu
bentuk ke bentuk lain)
2) Interpretasi (kemampuan menjelaskan materi)
3) Ekstrapolasi (kemampuan memperluas arti).
Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan
kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik
prinsip maupun konsep.
Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini
adalah : memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan,
mencirikan, merinci, mengasosiasikan, membandingkan,
menghitung, mengkontraskan, mengubah, mempertahankan,
menguraikan, menjalin, membedakan, mendiskusikan,
menggali, mencontohkan, menerangkan, mengemukakan,
mempolakan, memperluas, menyimpulkan, meramalkan,
merangkum, dan menjabarkan.
c. C3 (Penerapan/Application)
Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan
menerapkan informasi pada situasi nyata, dimana peserta didik
mampu menerapkan pemahamannya dengan cara
menggunakannya secara nyata. Di jenjang ini, peserta didik
dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia
miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan
sebelumnya.
Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini
adalah : menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapakan,
menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, mengklasifikasi,
menghitung, membangun, membiasakan, mencegah,
menggunakan, menilai, melatih, menggali, mengemukakan,
mengadaptasi, menyelidiki, mengoperasikan, mempersoalkan,
mengkonsepkan, melaksanakan, meramalkan, memproduksi,
memproses, mengaitkan, menyusun, mensimulasikan,
memecahkan, melakukan, dan mentabulasi.
d. C4 (Analisis/Analysis)
Pada jenjang ini, dapat dikatakan bahwa analisis adalah
kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponenkomponen yang lebih jelas. Kemampuan ini dapat berupa :
1) Analisis elemen/unsur (analisis bagian-bagian materi)
2) Analisis hubungan ( identifikasi hubungan)
3) Analisis pengorganisasian prinsip/prinsip-prinsip
organisasi (identifikasi organisasi)
Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan
informasi ke dalam beberapa bagian menemukan asumsi, dan
membedakan pendapat dan fakta serta menemukan hubungan
sebab akibat.
Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini
adalah : menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan,
mendeteksi, mendiagnosis, menyeleksi, memerinci,
menominasikan, mendiagramkan, mengkorelasikan,
merasionalkan, menguji, mencerahkan, menjelajah,
membagankan, menyimpulkan, menemukan, menelaah,
memaksimalkan, memerintahkan, mengedit, mengaitkan,
memilih, mengukur, melatih, dan mentransfer.
e. C5 (Sintesis/Synthesis)
Pada jenjang ini, sintesis dimaknai sebagai kemampuan
memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk
membentuk sebuah struktur yang unik. Kemampuan ini dapat
berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau
kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak. Di
jenjang ini, peserta didik dituntut menghasilkan hipotesis atau
teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan
pengetahuan.
Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini
adalah : mengabstraksi, mengatur, menganimasi,
mengumpulkan, mengkategorikan, mengkode,
mengkombinasikan, menyusun, mengarang, membangun,
menanggulangi, menghubungkan, menciptakan,
mengkreasikan, mengoreksi, merancang, merencanakan,
mendikte, meningkatkan, memperjelas, memfasilitasi,
membentuk, merumuskan, menggeneralisasi, menggabungkan,
memadukan, membatas, mereparasi, menampilkan,
menyiapkan, memproduksi, merangkum, dan merekonstruksi.
f. C6 (Evaluasi/Evaluation)
Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan
menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan
kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu
ide, kreasi, cara atau metode. Pada jenjang ini seseorang
dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman
yang lebih baik, penerapan baru serta cara baru yang unik dalam
analisis dan sintesis. Menurut Bloom paling tidak ada 2 jenis
evaluasi yaitu :
1) Evaluasi berdasarkan bukti internal
2) Evaluasi berdasarkan bukti eksternal
Di jenjang ini, peserta didik mengevaluasi informasi
termasuk di dalamnya melakukan pembuatan keputusan dan
kebijakan.
Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini
adalah : membandingkan,menyimpulkan, menilai,
mengarahkan, mengkritik, menimbang, memutuskan,
memisahkan,memprediksi, memperjelas, menugaskan,
menafsirkan, mempertahankan, memerinci, mengukur,
merangkum, membuktikan, memvalidasi, mengetes,
mendukung, memilih, dan memproyeksikan.

Enterprise Risk Management adalah prosedur untuk
meminimalkan dampak buruk dari kemungkinan kerugian finansial
(Passenheim,2010), untuk:
1) Mengidentifikasi sumber kerugian potensial
2) Mengukur konsekuensi keuangan dari kerugian yang terjadi dan
3) Menggunakan kontrol untuk meminimalkan kerugian aktual atau
konsekuensi keuangannya
Tujuan pemantauan semua risiko adalah untuk meningkatkan
nilai setiap aktivitas dalam perusahaan. Potensi manfaat dan ancaman
semua faktor yang terkait dengan kegiatan ini harus dikondisikan dan
di jadikan catatan. Jika semua karyawan menyadari pentingnya proses
manajemen risiko kemungkinan keberhasilan akan meningkat
sementara pada saat yang sama kegagalan akan menjadi tidak mungkin
atau sangat kecil.
Identifikasi risiko tidak semata-mata dilakukan oleh seorang
individu. semua pemangku kepentingan yang terkait juga harus terlibat
untuk mengawasi semua risiko yang penting.Umumnya sesi identifikasi
risiko harus mencakup beberapa pihak:
1) Tim manajemen risiko
2) Akedemisi yang paham konsep perusahaan
3) Pelanggan dan pengguna akhir
4) Manajer proyek dan pemangku kepentingan lainnya
5) Ahli dari pihak luar
6) Tim proyek.
Para pihak yang turut serta tidak harus sama namun tim
manajemen risiko harus selalu dilibatkan karena mereka terkait dengan
subjek setiap hari dan oleh karena itu memerlukan informasi terbaru.
Pemangku kepentingan dan para ahli dari luar dapat memberikan
informasi yang objektif dan tidak bias untuk langkah identifikasi risiko
dan karenanya merupakan bagian penting dari proses.
Identifikasi risiko harus dilakukan sebagai proses yang
berkelanjutan. Jika diperlakukan hanya sekali atau beberapa kali saja,
maka seluruh perusahaan berisiko menghadapi masalah baru yang
muncul. Proses dimulai pada tahap inisiasi di mana risiko pertama
diidentifikasi. Pada tahap perencanaan tim menentukan risiko dan
langkah-langkah mitigasi dan mendokumentasikannya. Pada tahaptahap berikut alokasi sumber daya, penjadwalan, dan penganggaran
perencanaan cadangan terkait juga didokumentasikan.
Setelah fase awal identifikasi risiko, semua risiko harus
dipantau dengan baik serta ditemukan penyelseianya. Risiko baru akan
terjadi ketika lingkungan perusahaan mengalami perubahan. Dalam
kasus peningkatan kemungkinan risiko atau jika risiko menjadi nyata,
pada saat itulah tim manajemen risiko harus merespon.Eksekutif dan
manajer harus berpikir tentang masalah dan mengembangkan strategi
untuk mengatasi dampaknya. Semua tindakan perencanaan ulang dapat
berarti perubahan pada garis dasar anggaran, jadwal dan perencanaan
sumber daya.

Dalam konteks visi dan misi perusahaan yang memiliki
pandangan yang sama, manajemen menetapkan tujuan strategis,
memilih strategi, dan menetapkan sasaran yang sesuai dengan tujuan
perusahaan.Menurut Passenheim (2010) kerangka kerja Enterprise Risk
Management dibagi ke dalam empat bagian:
1) Strategic-Target tinggi,sejalan dan mendukung misi perusahaan
2) Operational-penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien
3) Financial/reporting-keandalan pelaporan.
4) Hazard/Complience-kesalahan individu dan kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan yang berlaku
Pembagian dari tujuan entitas memungkinkan untuk
memisahkan fokus dari masing-masing aspek,antara lain:
Risiko strategis termasuk risiko dari:
a. Kerusakan reputasi
b. Kompetisi
c. Demografi dan sosial/tren budaya
d. Inovasi teknologi/paten.
e. investasi modal, persyaratan pemegang saham dan
f. Regulasi dan tren politik
Risiko operasional termasuk risiko dari:
a. Operasi bisnis secara keseluruhan
b. Pemberdayaan (leadership)
c. IT
Risiko keuangan/pelaporan termasuk risiko dari:
a. Harga (nilai aset,suku bunga, kurs)
b. Likuiditas (arus kas,risiko call,kemungkinan biaya)
c. Pinjaman (rating)
d. Inflasi,daya beli
e. Risiko keuangan dasar.
f. Kesalahan atau pelaporan tidak lengkap.( kinerja keuangan)
g. Informasi/ pelaporan bisnis.
Risiko bahaya/kepatuhan termasuk risiko dari:
a. Kebakaran dan kerusakan propeti.
b. Badai dan fenomena alam lainya.
c. Pencurian dan kejahatan lainya, cedera pribadi.
d. Gangguan bisnis dan.
e. Klaim pertanggungjawaban.
Pembagian yang berbeda serta tidak tumpang tindih
menyebabkan terpenuhinya tujuan dan kebutuhan entitas yang berbeda
dan mungkin menjadi tanggung jawab langsung dari masing-masing
manajer. Pembagian ini juga memungkinkan perbedaan antara apa yang
dapat diharapkan dari masing-masing bagian. Hal lain berkaitan dengan
pengamanan sumber daya, yang digunakan oleh beberapa entitas, juga
dijelaskan.
Karena tujuan yang berkaitan dengan keandalan pelaporan dan
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan berada dalam kendali entitas,
manajemen risiko perusahaan diharapkan memberikan jaminan yang
wajar untuk mencapai tujuan tersebut. Pencapaian tujuan strategis dan
tujuan operasional, bagaimanapun dipengaruhi oleh peristiwa eksternal
yang tidak selalu berada dalam kendali entitas. Karenanya untuk tujuantujuan ini manajemen risiko perusahaan dapat memberikan kepastian
yang masuk akal bahwa manajemen, dan dewan dalam peran
pengawasannya didasarkan pada keputusan yang tepat serta sejauh
mana entitas bergerak menuju pencapaian tujuan.

Menurut (Passenheim, 2010) Enterprise risk Management
(ERM) berkaitan dengan risiko dan peluang yang mempengaruhi
penciptaan atau pelestarian nilai,yang didefinisikan oleh COSO sebagai
berikut:
Enterprise Risk Management adalah suatu proses yang
dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan personal lainnya
yang diterapkan dalam penetapan strategi dan di seluruh bagian
perusahaan, yang dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial
yang dapat memengaruhi entitas dan mengelola risiko agar sesuai
dengan yang diharapkan, untuk memberikan jaminan yang wajar
mengenai pencapaian tujuan entitas.

Terdapat 7 jenis risiko operasional (Fahmi, 2016), antara lain :
1. Kesalahan dalam Pembukuan Secara Manual (Manual Risk)
Risiko dalam bidang pembukuan secara manual sebenarnya
terjadi karena beberapa sebab seperti :
a) Pembukuan secara manual ditulis atau dicatat umumnya di
kertas, sehingga pada saat suatu kantor mengalami kebanjiran,
kebakaran, kesalahan dalam peletakkan tidak bisa atau sulit
untuk mencari penggantinya.
b) Jika kesalahan dalam pencatatan secara pembukuan terjadi
maka penyelesaian dan pencarian sumber masalahnya juga
harus dilakukan secara manual sehingga pekerjaan menjadi
tidak efisien dan efektif. Efisien dilihat dari segi biaya dan
efektif dilihat dari segi waktu.
c) Setiap pengiriman informasi harus dilakukan melalui kantor
pos atau jasa pengiriman surat. Sementara dengan penggunaan
teknologi sudah dapat dilakukan dengan cara email atau via
internet.
2. Risiko pada Komputer (Computer Risk)
Ada beberapa risiko yang diperkirakan akan timbul dalam
bidang komputer,yaitu :
a) Komputer adalah teknologi yang selalu mengalami perubahan
terutama pada setiap program yang ditawarkan, sehingga
mengharuskan kualitas IT dari para personelnya juga dapat di
update setiap waktunya dengan tujuan berbagai permasalahan
yang akan timbul di kemudian hari dapat dihindari.
b) Komputer adalah masuk dalam kategori IT yang memiliki nilai
pasar yang tinggi, sehingga setiap pergantian perangkat
komputer dan biaya tenaga ahlinya selalu saja membutuhkan
biaya yang tinggi. Seperti biaya training, course, service
komputer, dan pembelian program berbagai komputer. Dan
bagi setiap perusahaan program yang harus dibeli adalah selalu
harus yang bersifat original.
c) Terjadinya perubahan data-data komputer karena faktor
terserang oleh virus. Kondisi ini sering terjadi karena jaringan
komputer berhubungan dengan internet. Oleh karena itu,
komputer harus selalu memiliki antivirus yang terbaru. Maka
sebaiknya perusahaan harus selalu memiliki tempat khusus
yang aman untuk menyimpan dokumen penting
3. Pegawai Outsourcing
Pada saat suatu perusahaan menerima pegawai yang
bersifat outsourcing maka ada beberapa risiko yang harus
ditanggung oleh perusahaan, yaitu :
a) Pegawai tersebut bukan pegawai tetap, dalam artian pegawai
tersebut tidak bekerja hingga pensiun. Sehingga ia akan
bekerja sebatas masa kontrak kerja saja. Dengan begitu rasa
tanggung jawab psikologis untuk menjaga perusahaan tidak
begitu ia pikirkan karena pegawai tersebut lebih
bertanggungjawab kepada perusahaan penyalur.
b) Rahasia perusahaan selama ia bekerja memungkinkan sekali
untuk diketahui oleh publik luar ketika ia tidak lagi bekerja
diperusahaan tersebut. Sementara rahasia perusahaan
menyangkut dengan wibawa dan nama baik perusahaan.
4. Kecelakaan Kerja
Beberapa bentuk risiko dalam bidang kecelakaan kerja
yang akan dialami oleh suatu perusahaan yaitu sebagai berikut :
a) Perusahaan harus memperbaiki sistem manajemen kerja yang
telah diterapkan selama ini karena dianggap tidak efektif,
sehingga untuk menyempurnakan konsep sistem manajemen
kerja yang baik sebuah perusahaan kadangkala harus
mengundang konsultan
b) Dalam bidang yang bersangkutan sehingga pengalokasian
anggaran untuk membayar konsultan tersebut harus
dipertimbangkan termasuk masa uji coba sistem tersebut.
c) Jika perusahaan tidak menerapkan konsep keselamatan kerja
dengan baik maka pada saat mengajukan pinjaman ke
perbankan akan mengalami kendala.
d) Bila kecelakaan kerja sering terjadi dan mendapat sorotan dari
pihak jurnalistik (pers) maka ini bisa berakibat pada turunnya
reputasi perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis.
5. Globalisasi dalam Konsep dan Produk
Era globalisasi telah memberi perubahan besar bagi konsep
bisnispada seluruh sektor bisnis, baik financial dan non- financial,
sehingga penciptaan konsep produk dibuat untuk bisa menampung
keinginan globalisasi tersebut, jika tidak maka artinya produk
tersebut tidak akan laku di pasaran secara baik. Karena faktor itu
perusahaan dituntut untuk menerapkan manajemen yang berbasis
konsep global yang secara tidak langsung mekanisme operasional
perusahaan juga harus bersifat global.

Menurut (Fahmi, 2016) risiko operasional merupakan risiko
yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, dimana
risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen
(management control system) yang dilakukan oleh pihak internal
perusahaan. Menurut Bambang Rianto Rustam (2017), risiko
operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan /atau tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,
dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional
perusahaaaan. Risiko operasional bisa terjadi pada dua tingkatan yaitu
teknis dan organisasi. Pada tataran teknis,risiko operasional bisa terjadi
apabila sistem informasi,kesalahan mencatat,informasi yang tidak
memadai, dan pengukuran risiko tidak akurat dan tidak memadai. Pada
tataran organisasi, risiko operasional bisa muncul karena sistem
pemantauan dan pelaporan sistem dan prosedur serta kebijakan tidak
berjalan sebagaimana mestinya.
Risiko operasional sebagai risiko kerugian yang timbul dari
kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem,
atau kejadian-kejadian eksternal. Secara umum, risiko operasional
terkait dengan sejumlah masalah yang berasal dari kegagalan suatu
proses atau prosedur. Oleh karena itu, risiko operasional sebenarnya
bukan merupakan suatu risiko yang baru dan tidak hanya dihadapi oleh
bank, walaupun semua bank anak menghadapi kegagalan dan harus
memiliki proses untuk mengatasinya. Risiko operasional merupakan
risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan
suatu hal yang inherent dalam pelaksanaan suatu proses atau aktivitas
operasional

Manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan
dapat dibagi dalam 3 kategori utama (Bambang Rianto Rustam, 2017),
yaitu :
1) Efektivitas organisasi
Yaitu dengan terkoordinasinya fungsi setiap unsur perusaan
dari tingkat atas ke bawah bisa bekerja secara efisien.
2) Pelaporan risiko
Dapat menetapkan prioritas tingkat dan isi laporan risiko yang
harus disampaikan kepada manajemen senior dan direksi seperti
perspektif perusahaan,kerugian agregat,pengecualin kebijakan risk
incident ,eksposur penting, dan indikator peringatan dini.
3) Kinerja bisnis
Perbaikan daripada kinerja bisnis suatu perusahaan.

Menurut Bambang Rianto Rustam (2017) manajemen risiko
adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko
yang timbul dari seluruh kegiatan usaha, baik risiko kredit, risiko pasar,
risiko operasional, maupun risiko-risiko lainya dalam upaya
memaksimalkan nialai perusahaan
Jadi, definisi dari manajemen risiko adalah keseluruhan sistem
pengelolaan dan pengendalian risiko yang terdiri dari seperangkat alat,
teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem dan
prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara
tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan perusahaan yang telah
ditetapkan dalam corporate plan atau rencana strategis perusahaan
lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan perusahaan yang berlaku.

Menurut Bambang Rianto Rustam (2017) pada dasarnya risiko
dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu risiko murni dan risiko
spekulatif. Risiko murni adalah risiko di mana kerugian ada, tetapi
kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh kebakaran dan bencana
alam.Risiko spekulatif adalah dimana kita mengharapkan terjadinya
kerugian dan juga keuntungan, misalnya usaha bisnis, trading saham,
trading forex yang di dalamya terdapat kemungkinan untung dan rugi.
Menurut pendapat Otoritas Jasa Keuangan (2016) klasifikasi
risiko untuk dunia perbankan terdiri dari delapan risiko yaitu risiko
kredit,risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko pasar, risiko strategis,
risiko likuiditas, risiko hukum dan risiko reputasi.

Seluruh kegiatan yang dilakukan baik perorangan atau
perusahaan mengandung risiko. Kegiatan bisnis sangat serta kaitannya
dengan risiko. Risiko dalam kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan
besarnya pengambilan yang akan diterima oleh pengambil
risiko.Semakin besar risiko yang dihadapi umumnya dapat
diperhitungkan bahwa pengembalian yang diterima juga akan lebih
besar. Pola pengambilan risiko menunjukkan sikap yang berbeda
terhadap pengambilan risiko. Risiko adalah Suatu kemungkinan akan
terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan
kerugian apabila tidak diantisipasi atau dikelola semestinya (Bambang
Rianto Rustam,2017). Dapat disimpulkan bahwa risiko selalu
dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan
yang tidak diduga/ tidak diinginkan

Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko
wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil
(risk appetite) terhadap risiko bank paling sedikit memuat:
(1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang
jelas;
(2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen
risiko dan penetapan limit risiko secara berkala; dan
(3) Dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan
limit risiko secara memadai.
Penetapan imit yang dimaksud yaitu mencakup:
(a) Limit secara keseluruhan;
(b) Limit per jenis risiko; dan
(c) Limit per aktivitas fungsional tertentu yang
memiliki eksposur risiko.

(1) penetapan risiko yang terkait dengan produk dan
transaksi perbankan;
(2) penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem
informasi manajemen risiko;
(3) penentuan limit dan penetapan toleransi risiko;
(4) penetapan penilaian peringkat risiko;
(5) penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam
kondisi terburuk (worst case scenario); dan
(6) penetapan sistem pengendalian intern dalam penetapan
manajemen risiko

Proses dalam manajemen risiko dapat dijelaskan sebagai
berikut, yaitu :
1) Perencanaan (Planing)
Proses pengembangan dan dokumentasi strategi dan metode
yang terorganisasi, komprehensif, dan interaktif, untuk keperluan
identifikasi dan penelusuran isu-isu risiko, pengembangan rencana
penanganan risiko, penilaian risiko yang kontinu untuk
menentukan perubahan risiko, serta mengalokasikan sumber daya
yang memenuhi.
2) Pengorganisasian (Organization)
Meyakini bahwa semua pihak/unit organisasi dalam
perusahaan/bank terlibat secara aktif sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing sehingga dapat menjamin bahwa semua
pihak akan berkontribusi dengan optimal.
3) Penilaian (Assesment)
Terdiri atas proses-proses teknis yang memilki risiko untuk
meningkatkan kemungkinan dalam mencapai sasaran biaya,
kinerja/performance, dan waktu penyelesaian kegiatan.
a) Identifikasi (Identifying)
Merupakan proses peninjauan area-area dan proses-proses
teknis yang memiliki risiko potensial, untuk selanjutnya
diidentifikasi dan didokumentasi sehingga jika kita ingin
mengelola risiko dengan baik maka risiko harus bisa
diidentifikasi, dipelajari karakteristinya, dan kemudian diukur.
Pengukuran tersebut ingin melihat indikator tinggi rendahnya
risiko, dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan.
b) Analisis (analyzing)
Merupakan proses menggali informasi/deskripsi lebih dalam
terhadap risiko yang telah diidentifikasi yang dilanjutkan
dengan mengukur risiko, yang terdiri atas:
(1) Kuantifikasi risiko dalam probabilitas dan konsekuensinya
terhadap aspek biaya, waktu, dan teknis proyek;
(2) Penyebab risiko;
(3) Keterkaitan antar risiko;
(4) Saat terjadinya risiko;
(5) Sensivitas terhadap waktu;
(6) Mengukur risiko
Setiap risiko mempunyai karakteristik yang berbeda-beda
sehingga pengukuran risikonya juga berbeda.
c) Penanganan (Hadling)
Merupakan proses identifikasi, evaluasi, seleksi, dan
implementasi penanganan terhadap risiko dengan sasaran dan
kendala masing-masing program, yang terdiri atas menahan
risiko, menghindari risiko, mencegah risiko, mengontrol risiko,
dan mengalihkan risiko.
d) Pemantauan/Monitoring Risiko
Merupakan proses penelusuran dan evaluasi yang sistematis
dari hasil kerja proses penanganan risiko yang telah dilakukan
dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi
penanganan risiko yang lebih baik di kemudian hari.

Dalam dunia perbankan terdapat berbagai jenis risiko,
Mengacu pada ketentuan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) Nomor
65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terdapat sepuluh jenis risiko
yang dihadapi bank Islam, adalah risiko pembiayaan, risiko pasar,
risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi,
risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko
investasi. Delapan risiko pertama adalah risiko umum yang juga
dihadapi oleh bank konvensional.
Menurut POJK Nomor 65/POJK.03/2016 Jenis-jenis risiko
adalah sebagai berikut:
1) Risiko Pembiayaan
Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau
pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan
perjanjian yang disepakati, termasuk risiko pembiayaan akibat
kegagalan debitur, risiko konsentrasi pembiayaan counterparty
credit risk, dan settlement risk.
Counterparty credit risk merupakan risiko yang timbul akibat
terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya
dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu,
misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar
atau nilai pasar.
Settlement risk merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan
penyerahan kas dan/atau instrument keuangan pada tanggal
penyelesaian (settlement date) yang telah disepakati dari transaksi
penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank Islam sangat terkait
dengan bentuk akad pembiayaan. Pada akad murabahah dan
istishna’. Risiko pembiayaan terjadi karena kegagalan debitur
mengirim barang (komoditas) tepat waktu atau gagal menyerahkan
barang sesuai spesifikasi sebagaimana dinyatakan dalam kontrak.
Sedangkan pada investasi murabahah, resiko pembiayaan terkait
kemampuan menghasilkan keuntungan dari debitur atau masalah
keagenan yang muncul akibat adanya ketidaksimetrisan informasi.
Bank Islam sebagai pemilik (principal) dan debitur (mudharib)
sebagai agen. (Wahyudi, 2013).
2) Risiko Pasar
Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening
administratif akibat perubahan nilai dari asset yang dapat
diperdagangkan atau disewakan.
3) Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk
memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan
arus kas dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat
digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan
bank.
Ada kemungkinan deposan atau pemberi pinjaman sewaktu-waktu
kmenarik dananya. Dua sumber potensial untuk deposit yang
terkait dengan likuiditas akan ditinjau dalam bagian ini. Pertama,
mungkin suatu bank mampu menarik dana lebih banyak, karena
tingkat tingkat bunga yang ditawarkan cukup tinggi dibandingkan
bank pesaingan. Kedua, bila bank meminjam dana dari suatu
perusahaan broker dengan bunga yang tinggi. (Darmawi, 2011).
4) Risiko Operasional
Risiko operasional adalah risiko keuangan yang diakibatkan oleh
proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal,
kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian
ekternal yang mempengaruhi operasional bank.
Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara
langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan potensi
kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. (IBI,
2015).
5) Risiko Hukum
Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukuman dan/atau
kelemahan aspek yuridis. Penyebab risiko hukum antara lain,
peraturan perundang-undangan yang mendukung tidak tersedia,
kelalaian bank dalam proses pengikatan agunan sehingga perikatan
seperi syarat keabsahan kontrak tidak kuat, pengikat agunan
pembiayaan yang tidak sempurna. (IBI, 2015).
6) Risiko Reputasi
Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat
kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber
dari pesepsi negarif terhadap bank.
7) Risiko Stratejik
Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam
pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta
kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8) Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi
dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.
9) Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk)
Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal
hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi
perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran
dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak
ketiga bank.
10) Risiko Investasi (Equity Investment Risko)
Risiko Investasi adalah risikoakibat bank ikut menanggung
kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasus
bagi hasil baik yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil
bank yang menggunakan metode net revenue sharing maupun
yang menggunakan metode profit and loss sharing.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian
potensial, baik yang dapat diperkirakan yang berdampak negatif
terhadap pendapatan dan permodalan Bank. Risiko yang dapat
diperkirakan maupun risiko yang tidak dapat diperkirakan berupa
risiko-risiko yang biasa terjadi dalam perbankan sesuai dengan
peraturan OJK. Sedangkan risiko yang tidak dapat diperkirakan
merupakan risiko yang baru muncul dan belum ada teori untuk
meminimalisir risiko tersebut sehingga sangat mudah merugikan bank.
Risiko tersebut hanya dapat dikelola dan dikendalikan tidak dapat
dihindari. (Karim, 2007).
Risiko menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
65/POJK.03/2016 BAB I Pasal I adalah potensi kerugian akibat
terjadinya suatu peristiwa tertentu. Berdasarkan Peraturan Otorisasi
Jasa Keungan Nomor 65/POJK.03/2016 BAB I Pasal I pengertian
manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang
digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam
penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah antara lain dinyatakan bahwa pembiayaan atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung
risiko, sehingga dalam pelaksanaanya bank harus memperhatikan asasasas perpembiayaanan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
yang sehat.
Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang
sehat dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan timbul berbagai
risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:
a) Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;
b) Margin/bagi hasil/fee tidak dibayar;
c) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan;
d) Turunnya kesehatan pembiayaan (finance soundness).
Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya
pembiayaan bermasalah (non performing finance/NPF) yang
disebabkan oleh faktor intern bank. Secara umum pembiayaan
bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor
ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan
sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor
manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang
disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal,
seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan,
lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang
kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan
permodalan yang tidak cukup. Faktor eksten adalah faktor-faktor yang
berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana
alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan
perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Menurut peraturan OJK NO.42/POJK.03/2017 BAB 1 Pasal 1,
yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewamenyewa dalam bentuk ijarah muntahiya bitamlik
3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam,
istishna
4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan
5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multijasa,
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah
dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan
pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan ujrah. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang
perbankan syariah. Pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU
No.10 Tahun 1998. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan
atau bagi hasil. (Djamil, 2012)

Institute of Internal Auditor (IIA) dalam Sawyer, et al. (2003: 8)
mendefinisikan internal audit sebagai suatu fungsi pengendalian independen yang
assurance dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas
organisasi sebagai pemberi jasa kepada organisasi. Audit internal melakukan
aktivitas pemberian keyakinan serta konsultasi independen dan objektif, yang
dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Auditor
internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan
tanggung jawab secara efektif. Auditor internal bertindak sebagai penilai
independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan
mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja
perusahaan. Auditor internal memiliki peranan yang penting dalam semua hal
yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko-risiko terkait dalam
menjalankan usaha.
Institute of Internal Auditors dalam Boynton dan Kell (2001) telah
menetapkan lima standar praktik pemeriksanaan yang mengikat anggotaanggotanya yaitu meliputi masalah independensi, keahlian profesional, lingkup
kerja pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan, dan pengelolaan bagian
pemeriksaan intern. Syarat-syarat yang dijalankan agar dapat menjalankan
fungsinya sebagai auditor internal yang baik adalah:
a. Independensi
Independensi berarti bebas dari pengaruh, tidak terkendalikan oleh pihak
lain dan tidak bergantung pada pihak lain (Halim, 2008:21). Auditor
internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksanya. Deis
dan Groux (1992) dalam Alim,dkk (2007) menjelaskan bahwa probabilitas untuk
menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan
probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Para
auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya
secara bebas dan objektif. Kemandirian para auditor internal dapat dilihat dengan
memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka. Hal ini dapat
diperoleh melalui status organisasi dan objektivitas auditor internal.
b. Keahlian profesional
Menurut Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1983) dalam
Murtanto dan Gudono (1999), keahlian adalah keterampilan dari seorang yang
ahli. Ahli didefinisikan sebagai seorang yang memiliki tingkat keterampilan
tertentu dan pengetahuan yang tinggi dalam subjek tertentu yang diperoleh dari
pengalaman atau pelatihan. Menurut Abdolmohammadi,dkk. (1992) dalam artikel
Murtanto dan Gudono (1999), komponen keahlian profesional dapat dibagi
menjadi:
(1) Komponen pengetahuan (Knowladge component).
(2) Ciri-ciri psikologis (Pshycological traits).
(3) Kemampuan berfikir (Cognitive abilities).
(4) Strategi penentuan keputusan ( Decision strategic).
(5) Analisis tugas (Task analysis).
c. Lingkup kerja pemeriksaan
Ruang lingkup kerja pemeriksaan intern harus mencakup pemeriksaan
dan evaluasi atas kecukupan bukti serta efektivitas penerapan pengendalian intern
organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang
diberikan. Hal ini berkaitan dengan reliabilitas dan integritas informasi, ketaatan
pada kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontrak, penjagaan
aktiva, kehematan dan efisiensi penggunanaan sumber daya serta pencapaian
tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk operasi atau program.
d. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan
Pekerjaan pemeriksaan harus meliputi perencanaan audit, pemeriksaan
dan evaluasi informasi, pengkomunikasian hasil-hasil dan tindak lanjut.
Merencanakan audit berarti auditor harus merencanakan setiap audit yang akan
dilakukan. Auditor juga harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan
dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil-hasil audit dan
kemudian hasil-hasil tersebut dilaporkan serta ditindaklanjuti guna memastikan
bahwa tindakan yang tepat telah diambil berdasarkan temuan audit yang
dilaporkan.
e. Pengelolaan bagian pemeriksaan intern
Pimpinan bagian pemeriksaan internal harus mengelola bagian
pemeriksaan intern dengan baik. Pengelolaan bagian pemeriksaan intern
mencakup hal-hal berikut meliputi:
(1) Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab.
(2) Perencanaan.
(3) Kebijakan dan prosedur.
(4) Manajemen dan pengembangan personil.
(5) Auditor eksternal.
(6) Keyakinan kualitas.

Istilah auditing dikenal berasal dari bahasa latin yaitu : audire, yang
artinya mendengar. Orang yang melaksanakan fungsi auditing dinamakan
pemeriksa atau auditor. Pada mulanya seorang auditor bertindak sebagai
pendengar yang kritis terhadap pertanggungjawaban yang dibacakan oleh
penanggungjawab suatu badan usaha. Fungsi ini secara perlahan-lahan
berkembang sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin maju. Audit yang
dilakukan baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal sangat berguna
untuk menilai dan mengawasi perkembangan perusahaan.
Menurut Mulyadi (2002:9) secara umum auditing adalah suatu proses
sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai
pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan
untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut
dengan kriteria yang telah di tetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada
pemakai yang berkepentingan.

Menurut trimawan heru (2008) Pada dasarnya upaya pencegahan dan
penanggulangan kecelakaan kerja dapat dilakukan melalui 2
pendekatan, yaitu:
1. Pengendalian secara tekhnis
Secara filosofis pengendalian secara tekhnik harus sudah
dilakukan pada tahap rencana. Saat terbaik dari penerapan
pengendalian secara tekhnik adalah saat bangunan industry dalam
proses pembangunan. Pengendalian secara tekhnik ini terdiri dari
pengendalian umum dan khusus
a. Pengendalian umum (general control methods)
1) Subtitusi
Satu metode pengendalian yang cukup efektif adalah
pergantian bahan yang sangat toksis dengan bahan yang tidak
atau kurang toksis. Mengganti bahan yang berbahaya terhadap
kesehatan dengan yang tidak atau kurang berbahaya. Contoh:
penggantian methyl bromide sebagai bahan pendingin dengan
freon.
2) Pengubahan proses
Pengubahan proses dilakukan untuk menekan sekecil
kecilnya pemaparan bahan pencemar terhadap pekerja.
Pengubahan proses tersebut umumnya dilakukan untuk
perbaikan kondisi kerja, namun juga dilakukan untuk
meningkatkan atau pengurangan bahaya produksi, dengan
cara modifikasi komponen sehingga bahan pencemar di
udara dapat dikurangi. Contoh : pada industry mobil jumlah
debu timah yang dihasilkan dari mesin penggiling yang
berputar dengan kecepatan tinggi dikurangi dengan
mengurangi kecepatan perputaran mesin.
3) Isolasi
Dilakukan dengan cara penutupan pelaksanaan proses atau
kerja untuk mengurangi jumlah pekerja yang terpapar.
Isolasi dapat berupa penghalang yang berupa sarana fisik,
seperti penggunaan panel untuk mengurangi sekecil
mungkin perjalanan suara mesin keruang yang lain. Isolasi
dapat pula dilakukan dengan pengendalian jarak jauh
(remote control) sehingga para pekerja tidak harus berada
didekat mesin yg bising.
4) Metode pembahsahan
Bahaya debu yang berterbangan di udara ditekan dengan
pemberian air atau cairan lainnya yang sesuai. Pembasahan
lantai sebelum penyapuan untuk mengendapkan debu yang
berbahaya yang menyebar dianjurkan, apabila metode lain
yang lebih baik seperti alat pembersih racun tak dapat
digunakan
5) Ventilasi umum
Pada prinsipnya ventilasi umum adalah penipisan untuk
menciptakan untuk menciptakan atmosfir yang aman dan
sehat. System ini menggunakan pemanasan alamiah melalui
pintu atau jendela yang terbuka, ventilator atau atap, dan
cerobong asap.
6) Penggunaan rambu-rambu
Rambu-rambu pencegahan kecelakaan kerja diperusahaan
dapat berupa warna, tanda-tanda peringatan, petunjukpetunjuk, label-label, atau sinyal-sinyal yang berbunyi
apabila keadaan menunjukkan bahaya
b. Pengendalian khusus
1) Penggunaan alat pelindung diri
Berbagai jenis pekerjaan tentulah memiliki potensi bahaya
yang berbeda, oleh sebab itu alat pelindung diri harus
mempunyai kemampuan yang pasti untuk melindungi
seseorang dalam pekerjaannya, fungsinya mengisolasi
tenaga kerja dari bahaya tempat kerja.
2. Pengendalian secara administrative
Pengendalian secara administrative mencakup penetapan prosedurprosedur, pemberlakuan jadwal kerja, rotasi atau perputaran
pemberian tugas pekerjaan sehingga tidak terdapat pekerja yang
terpapar secara berlebihan, pemantaun dan tindakan dini agar tidak
berakibat merugikan pekerja.
a. Penetapan prosedur
Salah satu cara mencegah kecelakaan kerja adlah dengan
menetapkan prosedur pekerjaan dan melatih para pekerja untuk
bisa menjalankan prosedur tersebut. Dengan prosedur ini akan
memudahkan semua aktifitas yang ada, sebab prosedur ini
akan menjadi pedoman tentang apa yang semestinya
dikerjakan. Setiap pekerja akan lebih mudah untuk
melaksanakan pekerjaan apabila ada prosedur.
b. Pemberlakuan peraturan
Dalam melaksanakan pekerjaan, setiap pekerja diikat oleh
peraturan yang ketat untuk memenuhi prosedur tersebut.
Peraturan ini juga mengandung sangsi bagi yang melanggar.
c. Penyesuaian jadwal kerja
Waktu kerja adalah waktu bagi seseorang menentukan efisiensi
dan produktifitasnya. Lamanya seseorang bekerja secara baik
pada umumnya 6-8 jam, sisanya (16-18 jam) dipergunakan
untuk keperluan keluarga, bermasyarakat, istirahat, tidur dan
lain-lain. Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan
tersebut biasanya tidak efisien, bahkan biasanya terlihat
penurunan produktifitas serta kecenderungan untuk timbul
kelelahan, penyakit, bahkan kecelakaan.
d. Rotasi atau perputaran dalam pemberian tugas
Orang-orang yang bekerja keras diatas 40 jam perminggu
memiliki tingkat kemungkinan penurunan mental lebih tinggi
diusia paruh baya, sementara pekerja giliran malam memiliki
resiko lebih besar dalam kecelakaan, gangguan tidur, hingga
masalah pencernaan.
e. Komunikasi dan konsultasi
Tahap ini adalah mengkomunikasikan risiko atau bahaya
kepada semua pihak yang berkepentingan dengan kegiatan organisasi
atau perusahaan. Hasil dan proses pengembangan manajemen risiko
juga dikonsultasikan ke seluruh pihak seperti pekerja, ahli, mitra kerja,
pemasok dan lainnya yang kemungkinan terpengaruh oleh penerapan
manajemen risiko dalam organisasi.
f. Pemantauan ulang
Proses manajemen risiko dipantau untuk menentukan atau
mengetahui adanya penyimpangan atau kendala dalam
pelaksanaannya. Pemantauan perlu dilakukan untuk memastikan
bahwa sistem manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan rencana
yang ditentukan. Dari hasil pemantauan diperoleh berbagai masukan
mengenai penerapan manajemen risiko yang selanjutnya dilakukan
tinjauan ulang untuk menentukan apakah proses manajemen risiko
telah sesuai dan menentukan langkah – langkah perbaikannya.

Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan teknik identifikasi
bahaya, antara lain :
a. Sistematis dan terstruktur
b. Mendorong pemikiran kreatif tentang kemungkinan bahaya yang
belum pernah dikenal sebelumnya
c. Harus sesuai dengan sifat dan skala kegiatan perusahaan
d. Mempertimbangkan ketersediaan informasi yang diperlukan
c. penilaian resiko
Hasil identifikasi bahaya selanjutnya dianalisis dan dievaluasi untuk
menentukan besarnya risiko serta tingkat risiko serta menentukan apakah
risiko tersebut dapat diterima atau tidak.(Rintih, 2017)

Risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui
diversifikasikan. Jogiyanto (2010) menyebutkan bahwa risiko sistematis dari suatu
sekuritas atau portfolio dapat diukur dengan beta. Beta saham individual menunjukkan
seberapa besar apa seberapa kecil tingkat perubahan return pasarterhadap return yang
diberikan oleh suatu perusahaan. Semakin tinggi risiko sistematis atau beta maka akan
berpengaruh terhadap return saham.
Teori pasar modal menekankan hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian
investasi (return saham). Hubungan risiko pasar dan tingkat pengembalian (return) ini
bersifat linier dan searah. Artinya semakin besar risiko maka semakin besar pula return
yang diharapkan atas investasi tersebut. Tetapi semakin kecil risiko, maka return yang
diharapkan investor juga semakin kecil (Tandellin, 2001).
Marisa (2008) pernah melakukan penelitian tentang pengaruh risiko sistematis
dan likuiditas saham terhadap tingkat pengembalian saham, hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara risiko sistematis
dengan tingkat pengembalian saham. Hal ini terjadi karena beta saham berbanding lurus
dengan tingkat pengembalian (return saham), sehingga apabila beta yang merupakan alat
ukur risiko sistematis naik, maka return saham juga akan naik.

Menurut Brigham et al., (1999; 192), pengertian dari return adalah “measure the financial
performance of an investmen”.
Sedangkan menurut Jones (2000:124), “return is yield dan capital gain (loss)”. (1)
Yield, yaitu cash flow yang dibayarkan secara periodic kepada pemegang saham (dalam
bentuk dividen), (2) Capital gain (loss), yaitu selisih antara harga saham pada saat pembelian
dengan harga saham pada saat penjualan.
Menurut Brigham (1989), terdapat teori mengenai capital gain:
1. Tax preference theory
Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap deviden dan capital gain
maka para investor lebih menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran
pajak dengan alasan :
a. Keuntungan modal dikenakan tarif pajak yang lebih rendah daripada untuk
pembagian deviden, karena itu investor yang kaya mungkin lebih suka perusahaan
menahan dan menanamkan kembali laba di dalam perusahaan.
b. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual, karena adanya
nilai efek waktu, satu dolar pajak yang dibayarkan di masa mendatang
mempunyai biaya efektif yang lebih rendah daripada satu dolar yang dibayarkan
hari ini.
c. Jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, sama sekali
tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang, ahli waris dapat terhindar dari
pajak keuntungan modal.

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001:6), ada beberapa sudut pandang untuk
membedakan saham :
1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim
a. Saham Biasa (Common Stock)
Mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan.
Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika suatu
perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham
adalah sebesar investasi pada saham tersebut.
b. Saham Preferen (Preferred Stock)
Saham yang memiliki karakteristik gabungan antar obligasi dan saham biasa, karena
bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak
mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor.
Saham ini serupa dengan saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan
diteerbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut
dan membayar deviden. Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas laba
dan aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa berlaku dari saham, dan
memiliki hak tebus dan dapat diperuntukkan dengan saham biasa.
2. Ditinjau dari cara peralihannya
a. Saham Atas Unjuk (Bearer Stocks)
Pada saham ini tidak tertulis mana pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari
satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham
tersebut maka dialah diakui sebagai pemiliknya.
b. Saham Atas Nama (Registered Stocks)
Saham ini mereupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya,
dimana cara peralihanya harus melalui prosedur tertentu.
c. Ditinjau dari kinerja perdagangan
a. Blue-Chip Stocks
Saham ini merupakan saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi
tinggi, sebagai leader di industry sejenis,memiliki pendapat yang stabil dan
konsisten dalam membayar dividen.
b. Income Stocks
Saham ini merupakan saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan
membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun
sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang
lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka
menekan laba dan tidak mementingkan potensi.
c. Growth Stocks
1. Well – known
Saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang
tinggi, sebagai leader di industry sejenis yang mempunyai reputasi tinggi.
2. Lesser – known
Saham ini merupakan saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam
industry, namun memiliki ciri growth stocks. Umumnya saham ini berasal dari
daerah dan kurang popular dikalangan emiten..
d. Speculative Stock
Saham ini merupakan saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten
memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai
kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.
e. Counter Cyclical Stocks
Saham ini merupakan saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro
maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini
tetap tinggi, dimana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai
akibat yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh
penghasilan yang tinggi pada masa resesi.

Surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal sering disebut efek atau
sekuritas, salah satunya yaitu saham. Saham merupakan suatu modal dasar sebelum terjun ke
dalam dunia investasi saham.
Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrument finansial yang
mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham,
memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk
“menjual” kepentingan dalam bisnis-saham dengan imbalan uang tunai.
Selain itu, saham disebut sebagai surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan
atas suatu perusahaan. Jika seseorang membeli saham berarti dia membeli sebagian
kepemilikan atas perusahaan tersebut, dan orang tersebut berhak atas keuntungan perusahaan
dalam bentuk dividen jika perusahaan membukukan keuntungan.
Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001:5), saham dapat didefinisikan sebagi tanda
penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan
terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas
tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi
kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan
tersebut.

Bagaiman dan apa yang akan dilakukan oleh investor yang akan berinvestasi dalam surat
berharga, baik saham ataupun obligasi. Walaupun antara sekuritas atau saham dan obligasi
sedikit berbeda akan tetapi prosesnya hamper sama. Sebelum investor benar-benar terjun
dalam berinvestasi disurat berharga, dia harus mengetahui bagaimana cara proses investasi.
Dalam proses investasi, berikut ini beberapa langkah yang harus dilakukan oleh investor
sebelum terjun dalam bentuk investasi dalam surat berharga, yaitu :
1. Penentuan kebijakan investasi
Dalam penentuan kebijakan ini masing-masing investor berbeda,meliputi penentuan
tujuan investor dan kemampuannya atau kekayaan yang dimiliki dan dapat
diinvestasikan. Tujuan investor adalah bermacam-macam, apakah bersifat sementara
(jangka pendek) atau jangka panjang. Dalam berinvestasi dapat memperoleh manfaat
uang dari berjalannya waktu dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Untuk
memperoleh keuntungan yang besar, diperlukan juga kemampuan atau kekayaan yang
besar yang akan ditanamkan dalam surat berharga, hal ini dilakukan untuk menghindari
sebesar mungkin risiko yang akan timbul.
2. Analisis sekuritas
Ada berbagai sekuritas atau saham yang akan dibeli, yang mana dari berbagai sekuritas
ini tidak mungkin dibeli semua karena ada keterbatasan dalam sektor finansial. Untuk itu,
investor perlu mencari dan mengumpulkan sekuritas mana yang memiliki prospek baik
dan menguntungkan.
3. Konstruksi portfolio
Melibatkan identifikasi asset khusus mana yang akan dijadikan investasi dan berapa besar
bagian dari investasi pada tiap asset tersebut. Konstruksi portfolio investasi terdiri dari
berbagai kesempatan dan kemungkinan investasi, baik dalam aktiva riil atau aktiva
finansial atau kombinasi dari keduanya. Konstruksi portfolio ini dilakukan untuk
mengalokasikan dana yang ada ke dalam berbagai alternative investasi dengan harapan
dapat mengurangi risiko investasi yang terjadi secara keseluruhan.
4. Revisi portfolio
Hal ini dilakukan bila ada informasi atau perubahan yang terjadi dalam alternatif
sekuritas yang dipilih sebelumnya, yang mana revisi ini dilakukan untuk menghindari
kemungkinan terburuk dari risiko yang akan timbul.
5. Evaluasi kinerja portfolio
Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah nilai yang diharapkan investor sebelumnya
bila investor bandingkan dengan kenyataan yang investor terima telah sesuai. Evaluasi ini
dilakukan setiap saat setelah investor menerima manfaat atau keuntungan dari investasi
yang dilakukan sebelumnya. Bila menurut apa yang diharapkan dengan kenyataan terjadi
itu seimbang, maka kita dapat meneruskan portfolio investasi seandainya tidak ada
perubahan-perubahan.

Investasi adalah mengorbankan nilai uang yang sekarang untuk nilai uang dimasa depan,
disini melihat risiko yang muncul dan waktu investasi yang akan dilakukan. Risiko berisiko
merupakan bentuk investasi yang tingkat perolehan keuntungan atau manfaatnya sangat
tergantung dari faktor-faktor baik internal maupun eksternal. Seperti contoh faktor dalam
nenegri (kondisi politik, perubahan keamanan, perubahan informasi), sedangkan faktor
eksternal (perubahan nilai kurs, perubahan politik, dan perubahan ekonomi dunia,
perkembangan sistem informasi.
Menurut Sarvator (p.103, 1989), dalam investasi yang berisiko terdapat lebih dari satu
kemungkinan hasil yang diperoleh, dimana nilai kemungkinan atau probabilitas dari masingmasing hasil dapat diketahui atau bisa diperkirakan sebelumnya dengan didukung oleh datadata yang ada dan perilaku dari investasi tersebut setiap harinya.
Ada berbagai macam alternatif investasi seperti menabung, membeli aktiva tetap (tanah,
rumah, perabotan, mobil), menyewakan kepada orang lain, membeli valas, saham, obligasi,
atau surat berharga lainnya.

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Menurut NIST (Stoneburner et al.,2001;E-2), The total process of identifying, controlling and mitigating information systems related risks, encompasses risk assessment, cost-benefit analysis, implementation, test and security evaluation of safeguards. (Manajemen risiko aadlah proses dari “mengidentifikasi, mengontrol dan meringankan sistem informasi terkait risiko dan melingkupi pengkajian risiko, analisa manfaat biaya, dan pemilihan, implementasi, penegtesan dan evaluasi keamanan dari usaha perlindungan)”.

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang
atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak
pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Wedman,
ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah
peluang (opportunity), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan
dikenal dengan istilah risiko (risk).
Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau
perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan. Selain itu, risiko juga sering
disebut dengan bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang
sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam investasi, risiko adalah tingkat
potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai
dengan harapan. Menurut Jorion (2000), menyatakan risiko sebagai volatility dari suatu hasil
yang tidak diekspektasi, secara general nilai dari asset atau kewajiban dari bunga.
Oleh karena itu, para investor dipasar modal harus dapat menyadari sungguh-sungguh
bahwa secara teoritis setiap investasi yang dilakukan disamping mengharapkan keuntungan,
investor juga harus sadar terdapat kemungkinan risiko atau kerugian. Selain itu, perlu juga
dipahami oleh para investor bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara tingkat
keuntungan (return) yang diharapkan dengan tingkat risiko (risk).
Menurut Ronny Kountur, D.M.S, Ph.D dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko
Operasional, risiko didefinisikan sebagai kesempatan untuk terjadinya cidera atau kerugian
dari suatu bahaya atau kombinasi dari kemungkinan dan akibat risiko.
Sedangkan menurut Prof Dr. Ir. Soemarno, menjelaskan risiko sebagai suatu kondisi yang
timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang
mungkin terjadi.
Apabila dikaitkan dengan preferensi investor terhadap risiko, maka dapat dibedakan
menjadi tiga, yaitu:
1) Investor yang suka risiko (risk seeker)
Merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang
memberikan tingkat pengembali-an yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia
akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih besar. Biasanya investor
ini akan bersikap agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasi.
2) Investor yang netral terhadap risiko (risk netrality)
Merupakan investor yang akan meminta kenaikan tingkat peng-embalian yang sama
untuk setiap kenaikan risiko. Investor jenis ini umumnya lebih fleksibel dan berhatihati dalam mengambil keputusan investasi.
3) Investor yang tidak suka terhadap risiko (risk averter)
Merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan
tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka
mengambil investasi dengan risiko yang lebih kecil. Biasanya investor jenis ini cendrung
selalu mem-pertimbangkan secara matang terencana atas keputusan investasinya.

Pasal 3 UU No.25/1992 mengemukakan bahwa koperasi bertujuan
memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945. Dalam tujuan tersebut, dapat dimengerti bahwa koperasi adalah
sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan
sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia.
Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 (Subandi,
2013:20).
Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah,
tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya
di dalam sistem perekonomian Indonesia. Landasan dan asas koperasi umumnya
terdiri dari tiga hal sebagai berikut (Subandi, 2013:21):
1. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur
ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang
menentukan arah perjalanan usaha koperasi. Sesuai dengan UU No.25/1992
tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia memiliki landasan
idiil yaitu Pancasila.
2. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa,
sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan.
Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural.
Sesuai dengan UU No.25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi
Indonesia memiliki landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
3. Adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong
menolong di antara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga
diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan
bekerja sama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian ini dikenal
dengan asas koperasi. Berdasarkan pasal 2 UU No.25/1992, ditetapkan
sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

Dalam Pasal 83 disebutkan bahwa koperasi terdiri dari empat jenis yaitu
koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam.
Menurut Subandi (2013:29) pada awalnya keberadaan koperasi itu hanya untuk
memenuhi kebutuhan pokok para anggotanya, sehingga hanya ada koperasi
konsumsi atau single purpose. Apabila sebuah koperasi bekerja pada satu jenis
usaha saja, maka sistem itu disebut single purpose. Sebagai contoh, koperasi
kredit atau koperasi simpan pinjam. Koperasi ini bekerja hanya pada satu
lapangan usaha saja. Koperasi ini hanya menyimpan uang, menyediakan dan
mengusahakan pinjaman atau kredit bagi anggota-anggotanya saja. Jadi koperasi
ini hanya bergerak di lapangan kredit dan simpan pinjam. Koperasi hanya
melakukan kegiatan di bidang kredit dan simpan pinjam. Koperasi ini bekerja atas
dasar spesialisasi, yakni di bidang perkreditan dan simpan pinjam (Widiyanti,
2010).
Dalam perkembangannya fungsi koperasi menjadi bermacam-macam
antara lain sebagai tolak ukur kegiatan usaha, sebagai bentuk usaha baru, dan
sebagai alternatif kegiatan usaha. Pada saat ini telah tumbuh dan berkembang
berbagai macam koperasi baik yang single purpose maupun yang multy purpose.
Kegiatan usaha koperasi tersebut ada yang bergerak di bidang pertanian,
konsumsi, dan sebagainya (Subandi, 2013:29).

Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1
tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para
anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan
kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan
prinsip koperasi.
Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945
dan UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat
(1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan
bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”,
sedangkan menurut pasal 1 UU No.25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di
Indonesia adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”
(Subandi, 2013:19-20).

Adanya tuntutan masyarakat tentang peningkatan Good Corporate
Governance serta perubahan lingkungan yang ada pun membuat Enterprise Risk
Management (ERM) ini memiliki peranan penting untuk diterapkan pada
organisasi bisnis. Penerapan ERM juga memberikan banyak manfaat bagi
organisasi bisnis. Menurut Chapman (2011:12) terdapat tiga manfaat utama ERM
yaitu peningkatan kinerja bisnis, peningkatan efektivitas organisasi dan pelaporan
risiko yang lebih baik.
Fahmi (2010:3) menyatakan bahwa terdapat beberapa manfaat yang akan
diperoleh bagi organisasi yang menerapkan manajemen risiko, yaitu:
a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap
keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu
menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan
b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruhpengaruh yang mungkin akan timbul baik secara jangka pendek dan jangka
panjang
c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu
menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian
khususnya kerugian dari segi finansial
d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum
e. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka
artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara
berkelanjutan

Komponen pemantauan (monitoring) diperlukan untuk menentukan bahwa
semua komponen yang diterapkan ERM terus bekerja secara efektif. Semua orang
di perusahaan harus mendukung proses dan kondisi internal dan eksternal.
Manajemen di semua tingkatan memonitor operasional perusahaan dan kinerja
keuangan sebagai bagian dari tugasnya sebagai manajer. Agar pelaksanaan ERM
efektif, pemantauan berlangsung untuk keseluruhan proses ERM. COSO
menyarankan pemantauan ini dapat mencakup jenis kegiatan berikut:
1. Implementasi mekanisme pelaporan manajemen yang kuat dan berkelanjutan
seperti posisi kas, penjualan unit, dan data keuangan serta operasional utama
lainnya. Perusahaan yang terorganisasi dengan baik tidak harus menunggu
sampai akhir bulan fiskal berakhir untuk status pelaporan laporannya, dan
tanggapan yang cepat seharusnya menjadi suatu permulaan
2. Risiko terkait yang terjadi secara proses pelaporan harus mengawasi aspek
kunci dari criteria risiko, termasuk penerimaan error atau hal-hal yang termuat
dalam kecurigaan. Seperti pelaporan harus menekankan tren statistik dan
perbandingan dengan periode sebelumnya dan perbandingan dengan sektor
industri yang lain
3. Status pelaporan risiko yang ada sekarang dan yang terjadi periodik mengenai
temuan dan rekomendasi dari laporan audit internal dan eksternal.
4. Pembaruan informasi yang terkait risiko yang berasal dari sumber-sumber
seperti peraturan pemerintah yang mengalami perubahan, tren industri, dan
berita ekonomi secara umum. Semua jenis laporan ekonomi dan operasional
harus tersedia bagi manajer di seluruh level.

Informasi atas risiko yang berkaitan dengan perusahaan baik yang berasal
dari pihak luar ataupun pihak internal harus diidentifikasi, diolah, dan
dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang mempunyai kaitan dan tanggung
jawab. Komunikasi yang efektif harus mengalir ke seluruh level perusahaan dan
juga ke pihak-pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, maupun
pemegang saham (Tunggal, 2014:149).
COSO ERM – Integrated Framework mendeskripsikan peran dan
tanggung jawab unit-unit kerja perusahaan dalam penerapan manajemen risiko
yang mencakup entity-level, division, business unit, hingga subsidiary. Setiap
orang memiliki beberapa tanggung jawab dalam penerapan ERM. Chief Executive
Officer (CEO) bertanggung jawab dalam hal kepemilikan. Manajer lainnya
mendukung filosofi manajemen risiko entitas, mempromosikan kepatuhan dengan
risk appetitenya serta mengelola risiko dalam lingkup tanggung jawab mereka
yang konsisten dengan risk tolerance.
Menurut Kasidi (2010:18-20) pengelolaan risiko usaha berkaitan dengan
fungsi-fungsi perusahaan lainya. Bagian-bagian itu ada yang menciptakan risiko
dan ada yang menjalankan sebagian fungsi manajemen risiko. Petugas risiko (risk
officer), pegawai bagian keuangan, auditor internal, dan pihak lain biasanya
memiliki tanggung jawab pendukung utama. Personil entitas lainnya bertanggung
jawab untuk melaksanakan manajemen risiko perusahaan sesuai dengan arahan
dan protokol yang ditetapkan. Dewan direksi memberikan pengawasan penting
terhadap manajemen risiko perusahaan, menyadari dan menyetujui risk appetite
entitas. Sejumlah pihak eksternal, seperti pelanggan, vendor, mitra bisnis, auditor
eksternal, regulator, dan analis keuangan berperan dalam memberikan informasi
yang berguna dalam mempengaruhi manajemen risiko perusahaan, namun mereka
tidak bertanggung jawab atas efektivitas dan juga tidak menjadi bagian dari,
manajemen risiko perusahaan entitas

Menurut Moeller (2011:80) COSO ERM mendefinisikan control activities
sebagai kebijakan dan prosedur yang diperlukan setelah respon risiko
diidentifikasi. Setelah memilih respon risiko yang tepat, manajemen perusahaan
harus memilih kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa
tanggapan risiko tersebut dijalankan secara tepat waktu dan efisien. Setelah
melalui identifikasi kejadian risiko, penilaian risiko, dan proses respon risiko,
pemantauan risiko dapat dilakukan dengan langkah berikut:
1. Mengembangkan pemahaman yang kuat tentang risiko signifikan yang
teridentifikasi serta mengembangkan prosedur pengendalian untuk memantau
dan mengoreksi risiko-risiko ini
2. Membuat prosedur pengujian untuk menentukan apakah prosedur
pengendalian terkait risiko tersebut bekerja secara efektif
3. Melakukan uji prosedur kontrol untuk menentukan apakah proses pemantauan
risiko yang diuji berfungsi dengan efektif dan sesuai harapan
4. Melakukan penyesuaian atau perbaikan apabila diperlukan untuk
meningkatkan proses pemantauan risiko

Setelah menilai dan mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah
memberikan tanggapan terhadap risiko-risiko tersebut. Perlu dilakukan peninjauan
yang cermat terhadap perkiraan kemungkinan risiko, dampak, dan pertimbangan
biaya serta manfaat terkait untuk mengembangkan strategi penanggapan risiko
yang tepat. Menurut Moeller (2011:74-75) tanggapan terhadap risiko atau risk
response berdasarkan ERM COSO Framework dibagi menjadi empat pendekatan
dasar, yaitu:
1. Menghindari risiko (avoidance)
Avoidance adalah strategi untuk menghindari atau menjauhi kemungkinan
risiko potensial, contohnya menjual unit bisnis yang menimbulkan risiko
tinggi, pindah dari suatu area, atau menghentikan suatu lini produk
2. Mengurangi risiko (reduction)
Berbagai macam keputusan bisnis dapat mengurangi risiko tertentu,
contohnya diversifikasi lini produk dapat mengurangi risiko ketergantungan
yang terlalu kuat pada satu lini produk utama. Hal yang penting untuk
diperhatikan adalah merencanakan strategi untuk mengurangi risiko di seluruh
tingkatan dalam perusahaan hingga ke level operasional.
3. Membagi/mentransfer risiko (sharing)
Membagi risiko yang umum dilakukan oleh perusahaan dan individu adalah
dengan mengasuransikan diri atau organisasinya.
4. Menerima risiko (acceptance)
Acceptance merupakan strategi tanpa tindakan atau tidak melakukan tindakan
apapun terhadap risiko yang dihadapi.

Menurut Kurniawati (2010:7) tahapan dalam risk assessment dibagi
menjadi tiga yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan membuat urutan
skala prioritas risiko. Berikut merupakan uraian masing-masing tahapannya:
1. Identifikasi Risiko
Pada dasarnya risiko dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:
a. Risiko bawaan (inherent risk), yaitu risiko yang timbul karena bawaan
aktivitas bisnis suatu perusahaan
b. Risiko sisa (residual risk), yaitu risiko yang tersisa setelah manajemen
melakukan kontrol untuk memitigasi risiko bawaan
Untuk membantu mengidentifikasi risiko dibuat kategori-kategori atas risiko,
seperti risiko strategis, risiko operasional, dan lain-lain.
2. Pengukuran Risiko
Setelah mengidentifikasi risiko, dilakukan pengukuran dengan menilai
seberapa sering kemungkinan terjadinya risiko tersebut (likelihood) dan
seberapa besar dampak yang diakibatkan dari risiko tersebut (impact).
Pengukuran ini dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif maupun
kualitatif. Menurut Moeller (2011:71) semakin tinggi skor likelihood maka
semakin sering terjadi dan semakin tinggi skor impact maka semakin buruk
dampak yang dihasilkan. Pengambilan keputusan dan pemberian peringkat ini
didasari oleh proses identifikasi, peninjauan, dan evaluasi risiko yang
bertujuan untuk mengidentifikasi risiko mana yang memiliki dampak rendah,
sedang, atau tinggi dan untuk menganalisis risiko manakah yang perlu
mendapat perhatian lebih dari manajemen.
3. Membuat urutan skala prioritas atas risiko
Setelah risiko-risiko tersebut dinilai, dilakukan proses membandingkan
risiko yang telah diukur likelihood dan impactnya dengan kriteria-kriteria
risiko untuk dapat menentukan seberapa signifikan risiko tersebut (high risk,
medium risk, atau low risk)

Events (peristiwa) adalah insiden atau kejadian, eksternal atau internal
untuk suatu perusahaan, yang mempengaruhi pelaksanaan strategi ERM atau
pencapaian tujuannya. Tahapan ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kejadian
yang mempunyai pengaruh positif maupun negatif bagi perusahaan, seperti
mengidentifikasi kejadian internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi
pencapaian sasaran perusahaan meliputi risiko dengan kesempatan yang dapat
muncul.
Menurut Darmawi (2016:36) sebelum memanajemeni risiko maka harus
dapat diketahui adanya risiko itu, yang berarti membangun pengertian tentang
sifat risiko yang dihadapi dan dampaknya terhadap aktivitas perusahaan. Apabila
semua kerugian potensial yang mungkin menimpa suatu perusahaan tidak
diketahui maka tidak mungkin memanajemeni risiko perusahaan yang
bersangkutan. Dalam keadaan tidak diidentifikasinya semua risiko, berarti
perusahaan yang bersangkutan menanggung risiko tersebut secara tidak sadar.
Menurut Moeller (2011:67-68) komponen events identification adalah
sebagai berikut:
1. Peristiwa ekonomi eksternal
Terdapat berbagai macam peristiwa eksternal yang perlu dipantau untuk
membantu mencapai tujuan ERM perusahaan, yaitu tren jangka pendek dan
jangka panjang yang sedang berlangsung dan dapat berdampak pada
perusahaan.
2. Peristiwa lingkungan alami
Peristiwa ini dapat berupa kebakaran, banjir, atau fenomena lainnya yang
memungkinkan timbulnya dampak pada kerusakan fasilitas fisik atau
terhambatnya kegiatan perusahaan.
3. Peristiwa politik
Adanya undang-undang dan peraturan baru yang berlaku serta pergantian
pemimpin negara dapat menjadi peristiwa yang memberikan dampak bagi
perusahaan, sehingga perlu ditinjau kembali apakah selaras atau tidak dengan
tujuan ERM.
4. Faktor sosial
Perubahan faktor sosial terjadi dan berkembang secara perlahan, seperti
perubahan demografis, adat istiadat sosial, dan peristiwa lain yang dapat
mempengaruhi perusahaan dan pelanggannya dari waktu ke waktu.
5. Peristiwa infrastruktur internal
Perusahaan sering membuat perubahan yang memicu timbulnya risiko lain,
misalnya perubahan pengaturan pelanggan dapat menyebabkan keluhan dan
penurunan kepuasan pelanggan.
6. Kejadian terkait proses internal
Seperti halnya peristiwa infrastruktur, perubahan dalam proses kunci dapat
memicu berbagai kegiatan identifikasi risiko. Pada banyak kasus, identifikasi
risiko tidak dilakukan dengan cepat dan beberapa waktu berlalu sebelum
peristiwa yang terkait dengan proses menandakan kebutuhan untuk
identifikasi risiko.

Internal environment merupakan proses mengidentifikasi kondisi internal
perusahaan, seperti kekuatan dan kelemahannya, selera perusahaan, pandangan
terhadap risiko, serta pengendalian yang harus diketahui oleh seluruh pihak dalam
perusahaan. Menurut Moeller (2011:56-59) internal environment menentukan
dasar untuk semua komponen lain dalam model ERM suatu perusahaan, yang
memengaruhi bagaimana strategi dan sasaran harus ditetapkan, bagaimana
aktivitas bisnis terkait risiko disusun, dan bagaimana risiko diidentifikasi dan
ditindaklanjuti. Menurut COSO (dalam Sujono, 2015:21-23) adapun elemen
dalam internal environment yang harus menjadi perhatian antara lain:
1. Risk management philosophy, kepercayaan yang dibagi antara setiap personil
pada organisasi dalam melihat suatu risiko
2. Risk appetite, besaran jumlah risiko yang dapat diterima oleh organisasi dalam
upaya mencapai goals dan objectives
3. Board of director, harus melakukan pengawasan manajemen memeriksa
secara teliti setiap rencana, kinerja, aktivitas, serta menyetujui strategi
organisasi, mengkaji ulang hasil laporan keuangan, dan berinteraksi dengan
auditor internal dan eksternal
4. Integrity and ethical values, organisasi harus menekankan budaya, integritas,
dan komitmen terhadap nilai etika. Organisasi secara aktif harus menekankan
integritas sebagai dasar prinsip beroperasi dengan terus mengajari dan
mewajibkan perilaku berintegritas serta mencontohkan dalam pembuatan
keputusan. Karena personel organisasi akan cenderung mengadopsi perilaku
top manajemen atas risiko dan pengendalian
5. Commitment to competence, organisasi harus berkomitmen terhadap
kompetensi dengan memiliki personel yang kompeten yang didasari oleh
pengetahuan, pemahaman, pelatihan, dan keterampilan
6. Organizational structure, struktur yang mendefinisikan garis otoritas,
tanggung jawab, dan pelaporan. Struktur memberikan kerangka keseluruhan
dalam perencanaan, pengarahan pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring
operasi
7. Assignment of Authority and Responsibility, manajemen harus dapat
meyakinkan pegawai memahami tujuan entitas, menguasai otoritas, dan
tanggung jawab untuk setiap bisnis, memberikan semangat atas setiap inisiatif
dalam penyelesaian masalah, dan memberikan akuntabilitas dalam upaya
mencapai tujuan bisnis
8. Human Resource Standard, standar sumber daya manusia harus dirancang,
karena pegawai adalah pengendalian terkuat dan terlemah dalam organisasi.

Menurut Darmawi (2016:176) enterprise risk management merupakan
program manajemen risiko yang komprehensif untuk menangani keseluruhan
risiko yang dihadapi perusahaan, yang meliputi risiko murni, risiko spekulatif,
risiko strategik, risiko operasional, dan risiko finansial. COSO ERM – Integrated
Framework, mendefinisikan manajemen risiko sebagai berikut:
“Proses yang dipengaruhi oleh Board of Directors, manajemen, dan
personil lain dalam entitas, diaplikasikan pada pembentukan strategi
dan pada seluruh bagian perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi
kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas, dan mengelola
risiko selaras dengan risk appetite entitas, untuk menyediakan jaminan
yang wajar terhadap pencapaian sasaran dari entitas.”
Moeller (2011:53-55) mengemukakan bahwa poin utama yang terdapat
dalam definisi ERM di atas adalah sebagai berikut:
1. ERM adalah sebuah proses
Proses bukan hanya mencakup serangkaian tindakan yang dirancang untuk
memperoleh hasil, bukanlah sebuah prosedur statis yang bersifat mengekang.
ERM adalah suatu proses yang cenderung fleksibel, misalnya apabila suatu
aturan yang telah ditetapkan menimbulkan masalah, maka dipertimbangkan
keberlanjutannya, dilakukan tinjauan dan evaluasi atas potensi risikonya,
sehingga dapat diambil tindakan perbaikan.
2. ERM diterapkan oleh orang-orang yang ada dalam suatu organisasi
ERM tidak akan efektif jika hanya diterapkan melalui serangkaian aturan yang
dikirim ke unit operasi dari kantor pusat perusahaan yang jauh, di mana orangorang perusahaan yang menyusun aturan mungkin memiliki sedikit
pemahaman tentang berbagai faktor keputusan unit operasi lokal di sekitarnya.
Proses manajemen risiko harus dikelola oleh orang-orang yang cukup dekat
dengan situasi risiko untuk memahami berbagai faktor seputar risiko itu
termasuk implikasinya.
3. ERM diterapkan melalui penetapan strategi perusahaan secara menyeluruh
ERM yang efektif harus memainkan peran utama dalam membantu
perusahaan menetapkan strategi alternatif untuk menghadapi kejadian
potensial di masa depan, misalnya pertimbangan untuk mengadopsi teknologi
baru, memperbaiki proses manufaktur, dan sebagainya. Dikarenakan banyak
perusahaan besar yang memiliki berbagai unit operasi yang variatif, maka
ERM harus diterapkan di seluruh perusahaan.
4. Konsep mengenai risk appetite harus dipertimbangkan
Risk appetite adalah jumlah risiko pada tingkat yang luas yang bersedia
diterima oleh perusahaan dan manajer perorangannya untuk mengejar nilai
atau sasaran perusahaan. Risk appetite dapat diukur dalam arti kualitatif
dengan melihat risiko dalam kategori seperti tinggi, menengah, atau rendah.
Pada dasarnya, setiap perusahaan harus memiliki tingkat risiko. Dalam
beberapa organisasi, usaha berisiko tinggi diterima apabila menjanjikan
pengembalian yang tinggi, namun adapula yang lebih menerima usaha
berisiko rendah agar lebih aman.
5. ERM memberikan jaminan yang wajar, bukan jaminan positif pada
pencapaian tujuan
Tidak peduli seberapa matang ERM dipikirkan atau diimplementasikan, ERM
tidak dapat memberikan jaminan hasil positif yang mutlak bagi perusahaan.
Perusahaan yang dikendalikan dengan baik dan konsisten oleh orang-orang di
dalamnya, dapat mewujudkan tujuan perusahaan selama bertahun-tahun, tetapi,
hal tersebut tidak dapat menjadi jaminan, ada saja kemunginan kejadian yang
tidak terduga, baik berupa bencana alam maupun tindakan manusia yang tidak
disengaja.
6. ERM didesain untuk membantu mencapai tujuan organisasi
Secara keseluruhan, ERM harus dapat membantu pencapaian tujuan
perusahaan, seperti mempertahankan reputasi, menyediakan pelaporan
keuangan yang dapat diandalkan, dan beroperasi sesuai dengan hukum dan
aturan.