Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam
bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai
prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah
(dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola,
mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah
masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan Perundangundangan dan pengaplikasian hukum/ peraturan, dengan tujuan (umum)
yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran
masyarakat (warga negara).
Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan
hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana.
Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal
dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal law policy atau staftrechtspolitiek. Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan
politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan
hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti antara
lain
:
1. Perkataan politiek dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang
berhubungan dengan negara;
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan
negara.
Menurut Mahfud, politik hukum sebagai legal policy yang akan atau
telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah yang meliputi :
1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan
terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan
fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.
Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum. (skripsi dan tesis)
Dalam praktiknya, hukum kerap kali menjadi cermin dari kehendak
pemegang kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang yang memandang
bahwa hukum sama dengan kekuasaan. Dengan menggunakan asumsi dasar
bahwa hukum sebagai produk politik, maka politik akan sangat menentukan
hukum sehingga studi ini menentukan hukum sehingga studi ini meletakan
politik sebagai variabel bebas dan hukum sebagai variabel yang terpengaruh. Bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk
hukum tertentu dinegara tersebut.
Produk hukum senantiasa berkembang seirama dengan perkembangan
konfigurasi politik, karena memang pada dasarnya, hukum dalam bentuk
undang-undang dilahirkan dari konfigurasi politik di DPR. Meskipun
kapasitasnya bervariasai, konfigurasi politik yang demokratis senantiasa diikuti
oleh munculnya produk hukum yang responsif atau otonom. Sewdangkan
konfigurasi politik yang otoriter senantiasa diikuti oleh munculnya hukumhukum yang berkarakter produk konserfatif atau ortodok dengan varian sifat
memaksa.
Hukum dan politik sebagai subsistem kemasyarakatan adalah bersifat
terbuka, karena itu keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh
subsistem lainnya maupun oleh sistem kemasyarakatan secara keseluruhan.
Walaupun hukum dan politik mempunyai fungsi dan dasar pembenaran yang
berbeda, namun keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi.
Masing-masing memberikan kontribusi seuai dengan fungsinya untuk
menggerakan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan.
Hal yang diuraikan diatas tidaklah terlepas dari elit politik dan
kekuasaan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum. Menurut
Pareto bahwa dalam swetiap masyarakat terdapat aktivitas politik yang tidak
dapat ditahan dari individu-individu dan elit-elit lapisan bawah hingga atas.
Dalam setiap masyarakat terdapat orang-orang atau individu-individu terbaik yang diperlukan kehadirannya pada kekuasaan hukum sosial atau politik penuh.
Elit, adalah individu berkualitas mampu mencapai kedudukan tertentu dalam
lapisan masyarakat, antara lain memiliki kelebihan dalam kekayaan dan
kecerdasan.
Kekuasaan menurut Miriam Budiharjo adalah kemampuan seseorang
atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau
kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesduai
dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.
Konfigurasi politik demokratis dan otoriter menurut Moh Mahfud MD
adalah bersifat relatif karena kenyataannya ada perbedaan di setiap negara
maupun setiap perkembangannya, sehingga demokrasi maupun totaliterisme
atau otoriterisme tidaklah selalu soma antara yang ada disuatu negara dan
negara-negara lain. Ini menunjukan tidak ada suatu negara yang betul-betul
demokratis, dan tidak ada negara yang sepenuhnya otoriter. Mencirikan kedua
sistem tersebut dalam gambaran yang kontradiktif. Demokrasi memberikan
toleransi terhadap sikap yang berlawanan, menuntut keluwesan, dan
kesediaan untuk bereksperimen, sebaliknya otoriterisme ditandai dengan
dorongan negara untuk memaksakan persatuan, usaha menghapus oposisi
terbuka dengan suatu pimpinan yang merasa dirinya paling tahu mengenai caracara menjalankan kebijaksanaan pemerintah, dan pimpinan tersebut
menjalankan kekuasaan melalui suatu elite yang kekal.
Pengertian Tentang Politik Hukum. (skripsi dan tesis)
Secara etimologi kata politik berhubungan dengan polisi dan/atau
kebijakan. Politik berasal dari bahasa Belanda yaitu Politiek dan bahasa
Inggris politics, yang sama-sama bersumber dari bahasa Yunani yaitu politika
artinya yang berhubungan negara, dengan asal katanya polis (negara kota)
atau staadstaat, yang secara historis dapat dikatakan bahwa politik
mempunyai hubungan dengan negara. Sedangkan pengertian hukum menurut
Soedikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau
kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah
laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan
pelaksanaannya dengan sanksi.
Politik hukum dalam hubungan kausalitas antara hukum dan politik,
maka paling tidak ada tiga macam jawaban dapat menjelaskannya. Pertama,
hukum determinan atas dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh
dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas
hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendakkehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan. Ketiga,
politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi
yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu
hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan
hukum. Secara sempit atas ketiga jawaban di atas adalah adanya korelasi
kuat antara hukum dengan politik maupun politik dengan hukum, dalam
dunia praktis banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya superioritas
atas hukum maupun politik, tergantung dalam situasi dan kondisi
penyelenggaraan negara.
Non-Legally Binding (skripsi dan tesis)
Secara bebas, non-legally binding dapat diartikan sebagai putusan
yang tidak mengikat secara hukum. Yang dalam hal ini merupakan lawan dari
legally binding yang berarti putusan hukum yang mengikat. Sedikit sekali
literatur yang memberikan definisi tentang non-legally binding. Bahkan
dalam hal ini peneliti belum menemukan arti khusus maupun pendapat
khusus para ahli terkait istilah non-legally binding. Namun di dalam beberapa
buku, seiring topik yang hendak dibahas di buku tersebut memiliki hubungan
dengan istilah non-legally binding, tersirat beberapa pendapat mengenai
pengertian istilah tersebut.
Pada tataran praktis, pengertian non-legally binding masih belum
memberikan klarifikasi yang berarti. Secara umum pengertian non-legally
binding ini selalu diartikan bahwa kaedah yang memilliki sifat ini tidak
memiliki kekuatan untuk memaksa dilakukannya tindak lanjut berupa
eksekusi sebagaimana kaedah (putusan) yang bersifat legally binding.
Tinjauan tentang Perbuatan Pemerintah (skripsi dan tesis)
Pemerintah atau administrasi negara merupakan subjek hukum,
sebagai dragger van de rechten en plichten atau pendukung hak-hak dan
kewajiban-kewajiban. sebagai subjek hukum lainnya melakukan berbagai
tindakan, baik tindakan nyata (feitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum
(rechtshandelingen). Tindakan nyata adalah tidak ada relevansinya dengan
hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat – akibat hukum,
sedangkan tindakan hukum menurut menurut R.H.J.M. Huisman tindakantindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum, atau
“Een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten,”
(Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak
dan kewajiban). Berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa unsur di
dalamnya. Muchsan menyebutkan unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan
adalah sebagai beriku
1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam
kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat
perlengkapan pemerintahan (bestuursorganen) dengan prakarsa
dan tanggung jawab sendiri.
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi
pemerintahan.
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk
menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka
pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.
Dalam kaitannya dengan negara hukum yang mengedepankan asas
legalitas tindakan hukum administrasi negara harus didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, pada prinsipnya tindakan hukum
administrasi negara hanya dapat dilakukan dengan cara yang telah diatur dan
diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan
Tinjauan tentang Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)
Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,
terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan
kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman
perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan
dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian
hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan
pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan
erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari
kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara
berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan
dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai
kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai
kepastian hukum dari beberapa ahli.
Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang
berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :
Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu
adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan
pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta
harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari
kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.
Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya
bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.
Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari
perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut
Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan
manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu
kurang adil.
Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M.
Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam
situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:
1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan
mudah diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturanaturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat
kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan
karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan
tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu
mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan
bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian
hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat.
Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum
yang sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya
keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami
sistem hukum
Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan
bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat
memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun
kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik
dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat
menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan
tidak menyamaratakan
Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan
bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum
dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus
diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan
instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam
mengaktualisasikannya pada hukum positif
Tinjauan tentang Negara Kesejahteraan (Welfare State) (skripsi dan tesis)
Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum. Artinya,
negara dalam segala akivitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara
dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan
pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum,
yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum
materiil ini dikenal juga dalam istilah Welfarestate atau negara kesejahteraan.
Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh
dari faham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada
saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang KapitalisLiberalis.
Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat:
Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and
the condition which make possible peaceful co-existence of masses of
individuals and social groups and the coorporation for other ends
than more existence and propagation.
Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan
bahwa untuk mencapai social welfare, yang pertama harus diketahui adalah
apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban
tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Lunsteds mengenai social
welfare ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia
ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia
yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak. Melihat pandangan mengenai social welfare tersebut, dapat ditarik
kesimpulan bahwa bidang social welfare mencakup semangat umum untuk
berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat
dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilainilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan
tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang
berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan
keyakinan bangsa.
Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai
jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas
berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal
pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan
kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan
atas The risk of unemployment, accident, ilness, old age, and death of the
breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the
state. Selanjutnya menurut C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut
dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko
fundamental dan kelompok berisiko khusus.
Bentuk-Bentuk Maladministrasi (skripsi dan tesis)
Menurut klasifikasi Crossman sebagaimana dikutip Budhi
Masthuri, bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai
maladministrasi adalah: berprasangka, kelalaian, kurang peduli,
keterlambatan, bukan kewenangan, tindakan tidak layak, jahat, kejam, dan
semena-mena. Sedangkan Ombudsman sendiri membuat kategori tindakan
maladministrasi sebagai:
a. Tindakan yang dirasakan janggal (inapproriate) karena dilakukan tidak
sebagaimana mestinya;
b. Tindakan yang menyimpang (deviate);
c. Tindakan yang melanggar ketentuan (irregular/illegilimate);
d. Tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power);
e. Tindakan penundaan yang mengakibatkan keterlambatan yang tidak
perlu (undue delay); dan
f. Tindakan yang tidak patut (inequity).
Pengertian Maladministrasi (skripsi dan tesis)
Sesuai Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 yang dimaksud
dengan maladministrasi adalah:
“Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang,
menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan
wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban
hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh
Penyelenggara negara dan Pemerintah yang menimbulkan kerugian
materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.”
Secara lebih umum maladministrasi diartikan sebagai
penyimpangan, pelanggaran atau mengabaikan kewajiban hukum dan
kepatutan masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesuai
dengan asas umum pemerintahan yang baik (good governance).
Standar Pelayanan Publik (skripsi dan tesis)
Menurut Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 25 Tahun 2009, standar
pelayanan adalah: “tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur.”
Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sekurang-kurangnya meliputi:31
a. Prosedur pelayanan;
b. Waktu penyelesaian;
c. Biaya pelayanan;
d. Produk pelayanan;
e. Sarana dan prasarana; dan
f. Kompetensi petugas pelayanan.
Selanjutnya untuk melengkapi standar pelayanan tersebut di atas,
ditambahkan materi muatan yang dikutip dari rancangan Undang-Undang
tentang Pelayanan Publik, karenan dianggap cukup realistis untuk menjadi
materi Standar Pelayanan Publik, sehingga susunannya menjadi sebagai
berikut:
a. Dasar Hukum;
b. Persyaratan;
c. Prosedur pelayanan;
d. Waktu penyelesaian;
e. Produk pelayanan;
f. Biaya pelayanan;
g. Sarana dan prasarana;
h. Kompetensi petugas pelayanan;
i. Pengawasan intern;
j. Pengawasan ekstern;
k. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan
l. Jaminan pelayanan.
Tinjauan Umum mengenai Pelayanan Publik (skripsi dan tesis)
Pelayanan publik di Indonesia mempunyai peran penting bahkan
vital pada kehidupan ekonomi dan politik. Baik buruknya kualitas pelayanan
publik ditentukan atas kinerja para penyelenggara publik. Terlebih belakangan
ini banyak kasus korupsi yang menyeruak terkait pelayanan publik. Menurut
Prasojo sebagaimana dikutip oleh Bambang Sancoko, hal ini sudah menjadi
praktek sehari-hari di Indonesia dan bahkan sudah terlembaga yang
melibatkan semua pihak terkait yang saling menjaga rahasia dan saling
melindungi.
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (UU Nomor 25 Tahun 2009), yang dimaksud
dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
1. Asas-asas Pelayanan Publik
Pelayanan publik dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi
pengguna jasa (masyarakat umum), oleh karena itu dalam penyelenggaranya membutuhkan asas-asas pelayanan sebagaimana
disebutkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik diantaranya:
a. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
Artinya tidak ada hal-hal yang mengandung kerancuan sehingga semua
pihak yang menggunakan layanan publik terutama masyarakat awam
sekalipun dapat mengakses dengan jelas atas ketersediaan informasi
yang memadai.
b. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Artinya dalam pembentukan peraturan maupun
kebijakan terkait pelayanan publik tidak boleh terlepas dari berbagai
norma yang ada dan disesuaikan dengan nilai yang hidup dalam
masyarakat, selain itu segala produk pelayanannya harus jelas dasar
hukumnya c. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektivitas, yang berarti tidak mempersulit pihak-pihak tertentu dalam
menggunakan layanan publik.
d. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat. Hal ini jelas berkaitan dengan tujuan daripada layanan itu,
“dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” sehingga dalam
pelaksaanaannya masyarakat pengguna jasa layanan memperoleh
haknya dengan baik.
e. Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender dan status ekonomi. Hal ini penting mengingat
kemampuan masyarakat yang berbeda, agar dalam pemberian
pelayanan memenuhi asas pelayanan publik dan menghindari adanya
perselisihan antar pihak.
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan
kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini jelas bahwa dasar
hukum pelayanan publik menjamin hak kedua belah pihak, tidak berat
sebelah.
Sedangkan menurut Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009,
penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskiriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok tertentu;
k. Ketepatan waktu; dan
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Sepuluh prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan
mudah dilaksanakan
b. Kejelasan
Meliputi kejelasan dalam persyaratan teknis dan administratif
pelayanan publik, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, serta
kejelasan dalam hal rincian biaya pelayanan publik dan tata cara
pembayaran.
c. Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam jangka waktu
yang telah ditentukan.
d. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
e. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.
f. Tanggungjawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian
keluhan atau persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja
Peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk
penyediaan sarana teknologi, tele-komunikasi, dan informatika
(telematika);
h. Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi sarana dan prasarana pelayanan yang memadai,
mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informasi.
i. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
j. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu
yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet,
tempat ibadah dan lainnya.
Fungsi dan Tugas Ombudsman Republik Indonesia (skripsi dan tesis)
Dalam BAB IV UU Nomor 37 Tahun 2008 bagian kesatu
mengenai fungsi dan tugas Pasal 6 disebutkan bahwa:
“Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan
publik yang diselengarakan oleh Penyelenggara negara dan pemerintahan
baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh
Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan
swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan
publik tertentu.”
Pasal 7 undang-undang ini juga menyebutkan tugas Ombudsman
sebagai berikut:
a. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup
kewenangan ombudsman;
d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan
Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara
atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
f. Membangun jaringan kerja;
g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
Karakteristik Ombudsman Republik Indonesia (skripsi dan tesis)
Menurut Dean M. Gottehrer sebagaimana dikutip Galang Asmara,
minimal ada 4 (empat) karakteristik lembaga Ombudsman yang paling
penting yang telah menjadi asas utama dalam penyelenggaraan
Ombudsman di berbagai negara, yakni:
a. Asas Independen (kebebasan atau kemandirian)
Ombudsman memiliki kedudukan yang sejajar dengan
lembaga tinggi negara lainnya, memiliki dasar hukum berupa
undang-undang, anggotanya tidak dapar dituntut di muka
pengadilan atas segala tindakan atau rekomendasi yang dibuat sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya, serta memperoleh
dana yang bersumber dari APBN.
b. Asas Imparsiality (tidak memihak)
Lembaga ini tidak boleh memihak salah satu pihak, baik
pelapor maupun terlapor. Selain itu, para pejabat Ombudsman
tidak boleh menerima pembayaran dari pelapor atau sumbangan
dari terlapor atau dari pihak manapun. Pejabat Ombudsman tidak
boleh merangkap jabatan apapun, baik di pemerintahan,
peradilan, maupun sebagai anggota partai politik atau anggota
badan perwakilan rakyat.
c. Asas Credible (dapat dipercaya)
Lembaga Ombudsman harus merupakan sebuah lembaga
yang dipercaya oleh masyarakat. Artinya, para pejabatnya harus
orang-orang yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam
menegakkan kebenaran dan keadilan, juga mempunyai
pengalaman dalam menyelesaikan konflik masyarakat. Selain itu,
Ombudsman juga harus dapat menjaga kerahasiaan atas
informasi atau dokumen yang sudah dipercayakan kepadanya.
Ombudsman hanya boleh membocorkan rahasia apabila undangundang memang memperbolehkannya dalam suatu kondisi
tertentu, misalnya sebagai alat bukti di sidang pengadilan.
d. Asas Kerahasiaan
Bahwa Ombudsman tidak dapat membocorkan suatu
rahasia atau sesuatu yang patut dirahasiakan. Kerahasiaan ini
penting selain untuk menjaga objektivitas hasil pekerjaannya,
juga untuk melindungi pelapor dari bahaya akan diri dan
keluarganya.
Tujuan Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia (skripsi dan tesis)
Tujuan pembentukan Ombudsman itu sendiri dipaparkan dalam
Pasal 4 UU Nomor 37 Tahun 2008 sebagai berikut:
a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan
sejahtera;
b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang
efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme;
c. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar
setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa
aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
d. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk
pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik
Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi serta nepotisme;
dan
e. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum
masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran
dan keadilan.
Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia (skripsi dan tesis)
Secara umum visi Ombudsman yang tersirat dari UU Nomor 37
Tahun 2008 ialah:
“Mendorong dan mengawasi agar penyelenggaraan semua tugas
negara dan pemerintahan dilakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan
asas-asas dan norma-norma umum pemerintahan yang baik, demi
kehidupan (anggota) masyarakat yang semakin sejahtera di satu pihak dan
demi kelancaran dan keteraturan/efisiensi kehidupan bernegara, di lain
fihak”.
Misi pada intinya adalah tugas yang merupakan kewajiban untuk
dilakukan demi tercapainya tujuan. Karena itu maka kini misi dan tugas
Ombudsman ialah:
a. Meningkatkan pengawasan atas lembaga pemerintahan
termasuk peradilan;
b. Meningkatkan perlindungan perorangan untuk memperoleh
pelayanan publik, keadilan, kesejahteraan dan perlindungan
serta bantuan dalam mempertahankan hak-haknya terhadap
kejanggalan, keterlambatan berlarut, serta diskresi yang tidak
layak, yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara yang seharusnya memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat;
dan
c. Menciptakan suasana kondusif bagi birokrasi yang proses
pelayanannya harus bersifat sederhana dan bersih, memberi
pelayanan publik yang baik, dsb.
Tinjauan tentang Ombudsman (skripsi dan tesis)
Institusi pengawasan bernama Ombudsman pertama kali lahir di
Swedia. Meskipun demikian, pada dasarnya Swedia bukanlah negara pertama
yang membangun sistem pengawasan sebagiamana yang dijalankan oleh
Ombudsman. Hanya saja istilah Ombudsman berasal dari bahasa Swedia
“umbudsmann” yang artinya perwakilan, kemudian dipakai sebagai nama
instansi perwakilan rakyat yang bertugas sebagai perantara rakyat dengan
penguasa yang kemudian istilah tersebut dipakai oleh negara-negara lain
pengikut konsep tersebut. The word “Ombudsman” (“ahm”“bedz”“man”) in
general means a public official who is appointed to investigate the citizen’s
complaints against the administration (Kata “Ombudsman” secara umum
berarti lembaga negara yang berwenang untuk menangani keluhan
masyarakat terhadap birokrasi administrasi).
Kedudukan Ombudsman disejajarkan dengan penguasa (raja pada saat
itu), sehingga rakyat yang tidak berani menyampaikan baik aspirasi maupun
keluhannya secara langsung terkait kinerja raja beserta perangkat kerajaan
dapat menyampaikan ke pihak yang bernama Ombudsman ini dengan bebas
dan leluasa Sebelum era kerajaan Swedia, konsep semacam ini sudah dikenal pada
zaman Khalifah Umar bin Khattab (634-644 SM). Beliau merupakan salah
satu contoh pemimpin yang baik dalam menjalankan kepemimpinannya
sebagai khalifah, karena tidak segan-segan untuk terjun langsung ke
pemukiman penduduk dengan melakukan penyamaran guna mendengar
keluhan rakyatnya secara langsung. Selain itu, konsep yang sama telah
banyak ditemui pada masa kekaisaran Cina, terbukti pada tahun 221 SM
Dinasti Tsin mendirikan lembaga pengawas bernama Control Yuan atau
Consorate yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pejabat-pejabat
kekaisaran dan bertindak sebagai perantara bagi masyarakat yang ingin
menyampaikan aspirasi, laporan atau keluhan kepada Kaisar.
Di Indonesia, Ombudsman juga menganut konsep yang sama, yakni
sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai perantara dan penampung
aspirasi serta keluhan masyarakat sekaligus untuk melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh badan-badan atau instansi
tertentu yang mana anggaran dasarnya bersumber dari negara.
Tinjauan tentang Kewenangan (skripsi dan tesis)
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan adalah hak dan
kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan (yang
biasanya terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan terhadap
segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang
pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang
hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.
Wewenang memiliki arti yaitu kemampuan melakukan tindakan
hukum tertentu. Dalam buku Ridwan H.R., H.D. Stout menyatakan bahwa
wewenang adalah pengertian yang ber-asal dari hukum organisasi
pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh
sub-jek hukum publik dalam hubungan hukum publik.
Ridwan H.R. juga mengutip pendapat dari Bagir Manan, bahwa
wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat,
sedangkan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban
(rechten en plichten).
Setiap kewenangan dibatasi oleh isi/materi, wilayah dan waktu. Cacat
dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (onbevoegdheid) yang menyangkut cacat isi (onbe-voegdheid ratione materiae);
cacat wilayah (onbevoegdheid ratione loci); dan cacat waktu (onbevoegdheid
ratione temporis).
Karakter Politik Hukum (skripsi dan tesis)
Dalam realitasnya bilamana terdapat hubungan tolak tarik antara
politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena
subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada
hukum. Jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam
kedudukan yang lebih lemah. Dalam hal ini, Lev mengatakan bahwa untuk
memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus
diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang
kepadanya. Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi
beralasan bahwa kerapkali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh
politik, bukan hanya dalam proses pembuatannya, tetapi juga dalam
implementasinya. Sri Soemantri pernah menggambarkan hubungan antara
hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang
keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan dengan rel dan politik diibaratkan
dengan lokomotif, maka sering dilihat lokomotif itu keluar dari rel yang
seharusnya dilalui. Sehubungan dengan lebih kuatnya energi politik dalam berhadapan
dengan hukum, apa yang dikemukakan oleh Dahrendorf dapat memperjelas
mengapa hukum menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan atau
identik dengan kekuasaan. Dengan merangkum karya tiga sosiolog yakni
Pareto, Mosca, dan Aron kemudian Dahrendorf mencatat ada enam ciri
kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik. Pertama,
jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai. Kedua,
memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk memelihara dominasinya berupa
kekayaan materiil, intelektual, dan penghormatan moral. Ketiga, dalam
pertentangan selalu terorganisasi lebih baik daripada kelompok yang
ditundukkan. Keempat, kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang
memegang posisi dominan dalam bidang politik sehingga elit penguasa
diartikan sebagai elit penguasa dalam bidang politik. Kelima, kelas penguasa
selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada
kelas/kelompoknya sendiri. Keenam, ada reduksi perubahan sosial terhadap
perubahan komposisi kelas penguasa
Pengertian Politik Hukum (skripsi dan tesis)
Sejumlah ahli telah mengemukakan definisi tentang politik hukum.
T. M. Radhie, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan
kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan
mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Definisi ini mencakup
ius constitutum atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada saat ini dan
ius constituendum atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di
masa mendatang. Selanjutnya, Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik
hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi
dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini kemudian diperjelas oleh
Padmo Wahjono ketika mengemukakan di dalam majalah Forum Keadilan
bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa
yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya
mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.
Pada tahun 1970-an dan 1980-an, mantan Ketua Perancang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Soedarto mendefinisikan politik hukum
merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan
akan dipergunkan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam
masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kemudian di dalam
bukunya yang terbit tahun 1986, Soedarto mendefinisikan politik hukum
sebagai suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai
dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Selanjutnya, sosiolog hukum
Satjipto Rahardjo mendefinisikan poltik hukum sebagai aktivitas memilih
dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum rtentu dalam masyarakat. Di dalam studi politik hukum, menurut Satjipto
Rahardjo, muncul beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: (a) tujuan apa yang
hendak dicapai melalui sistem yang ada? (b) cara-cara apa dan yang mana
yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut?; (c)
kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah?; serta
(d) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu
dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai
tujuan tersebut?
Teori Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)
Teori Kepastian hukum (Peter Mahmud Mahzuki, 2008:
158)mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang
bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh
atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi
individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan
hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang
boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang
melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan
hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa
yang telah diputuskan.
Menurut Van Apeldoorn (Sudikno Mertokusumo 2003: 81)
kepastian hukum meliputi dua hal yang pertama kepastian hukum adalah
hal yang dapat ditentukan (bepaalbaarheid) dari hukum, dalam hal-hal
yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (yustisiabelen) ingin
mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu,
sebelum ia memulai dengan perkara dan yang kedua kepastian hukum
berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap
kewenang-wenangan hakim. Roscoe Pound juga menambahkan bahwa
yang disebut dengan kepastian hukum adalah predictability yang artinya
terukur dan dapat diperhitungkan.
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum. Dengan demikian setiap pihak yang sepakat menyelesaiakan
sengketa melalui lembaga Arbitrase berhak untuk mendapatkan
kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan
tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara
operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris,
keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara
konsisten oleh sumber daya manusia pendukungnya.
Teori Kewenangan(Kompetensi) Relatif. (skripsi dan tesis)
Kompetensi relatif adalah kewenagan nisni untuk menerim,
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang tergugatnya
bertempat tinggal (berdomisili) di daerah hukumnya (H.Riduan
Syahrani,2000:39) dan Untuk Perkara Pidana adalah Tempat Tinggal
Terdakwa, kediaman terakhir terdakwa, tempat terdakwa ditemukan atau
ditahan atau tempat sebagian besar saksi (Pasal 123 Kitab Undang –
Undang Hukum Acara Pidana)
Teori Kewenangan (kompetensi) Absolut. (skripsi dan tesis)
Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan
peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu jenis
perkara tertentu yang mutlak tidak dapat dilakukan badan peradilan yang
lain.(H.Riduan Syahrani,2000:37) Kompetensi absolut dari peradilan
umum adalah memeriksa, mengadili, memutuskan, perkara pidana yang
dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata pada Tingkat
Pertama. Kewenangan Arbitrase adalah mengadili, memeriksa dan
memutus sengketa perdagangan yang terikat dengan perjanjian
arbitrase(Pasal 3 UU No.20 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa).
Tujuan dan Lingkup Kegiatan BANI (skripsi dan tesis)
Tujuan didirikan BANI sebagai berikut (Frans Hendra Winarta,2011:89):
a. Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di
Indonesia menyelenggarakan penyelesian sengketa atau beda
pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri
dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk – bentuk alternatif
penyelesain sengketa lainnya antara lain di bidang – bidang
korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan
intelektual, lisensi, franchisa, kontruksi, pelayran/maritim,
lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain – lain dalam
lingkup peraturan perundang – undangan dan kebiasaan
internasional.
b. Menyelenggarakan jasa – jasa bagi penyelenggara penyelesaian
sengketa melaui arbitrase atau bentuk – bentuk alternatif
penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi,
mediasi,konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai
dengan Peraturan Prosedur BANI atau Peraturan Prosedur
lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.
c. Bertindak secara otonom dan independen di dalam penegakkan
hukum dan keadilan.
d. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program – program
pelatihan atau pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif
penyelesaian sengketa
Beberapa Bidang Sengketa yang dapat diperkarakan melalui Badan
Arbitrase Nasional Indonesia yaitu(Frans Hendra Winarta,2011:90) :
a. Korporasi.
b. Asuransi.
c. Lembaga Keuangan.
d. Perbankan
e. Telekomunikasi.
f. Fabrikasi.
g. Pertambangan.
h. Angkutan laut dan udara.
i. Lingkungan Hidup
j. Perdagangan.
k. Lisensi
l. Franchise.
m. Distribusi dan Keagenan.
n. Maritim dan Perkapalan
o. Konstruksi
p. Penginderaan Jarak Jauh
Sejarah BANI (skripsi dan tesis)
Pada tanggal 3 desember 1997, kurang lebih 22 tahun sebelum
dibuatnya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang tentang
Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Sengketa, atas prakarsa Prof. R.
Subekti, S.H.(Mantan Ketua Mahlammah Agung), Harjono
Tjitrosubono,S.h.(ketua Ikatan Advokat Indonesia) dan A.j Abubakar,S.H.
didirikanlah Basan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga
penyelesaian Sengketa Komersial yang bersifat otonom dan
independen.(Frans Hendra Winarta, 2011:Hlm.87) dan pendirian Basan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) juga telah mendapat restu dari
Menteri Kehakiman, Ketua Mahkammah Agung Republik Indonesia,
Ketua Bappenas dan juga Presiden republik Indonesia.
Pengertian BANI (skripsi dan tesis)
Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah suatu badan
yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di
Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi
diberbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan, melalui arbitrase
dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Badan ini
bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan
keadilan.
Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. (skripsi dan tesis)
Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing yang tata caranya
telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1968 dan juga Keppres No. 34
Tahun 1981 ternyata secara faktual masih mengalami kegagalan.
Pengesahan dan pengikatan diri terhadap Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award atau
Konvensi New York 1958 secara yuridis mewajibkan Indonesia
untuk patuh dan rela mengakui (recognize) dan melaksanakan
eksekusi (enforcement) putusan arbitrase asing. Namun demikian
pada kenyatannya, setiap permintaan eksekusi putusan arbitrase
asing selalu ditolak oleh pengadilan. Alasan pokok pengadilan
menolak pengakuan dan pelaksanaan eksekusi tersebut adalah
belum adanya peraturan pelaksana dari Keppres No. 34 Tahun
1981. Oleh karena itu, diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung
(Perma) No. 1 Tahun 1990 tanggal 1 Maret 1990, yang bertujuan
untuk mengantisipasi hambatan atau permasalahan pengakuan dan
pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing. Alasan
dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 1990 tersebut adalah bahwa
ketentuan-ketentuan hukum acara perdata Indonesia sebagaimana
diatur dalam HIR atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui dan
Reglement op de Rechtsvordering (Rv) tidak memuat ketentuanketentuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing (Gatot
Soemarsono 2006: 79) Perma No. 1 Tahun 1990 mengatur tentang
tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing yang menurut
pandangan Mahkamah Agung perlu diatur lebih lanjut meskipun
telah ada Keppres No. 34 Tahun 1968 yang mengesahkan
Konvensi New York 1958. (M. Yahya Harahap 1997: 16-17).
Reglement op de Bergerlijk Rechsvordering atau Rv (skripsi dan tesis)
Ketentuan yang mengatur tentang arbitrase pada awalnya terdapat
dalam kitab undang-Undang Hukum Acara Perdata (Reglement op de
Bergerlijk Rechsvordering atau disingkat Rv) yang terdapat dalam S. 1847
– 52 Jo. S. 1849 – 63. RV sebenarnya merupakan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk golongan Eropa, sedangkan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi golongan
bumiputera adalah Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berlaku
untuk Jawa dan Madura (H.Riduan Syahrani,1988:12)dan Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg) yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura.
(H.Riduan Syahrani,2000:6) Mengingat HIR dan RBg tidak mengatur
arbitrase lebih jauh lagi, Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG menunjuk
ketentuan-ketentuan dalam Rv yang berlaku bagi golongan Eropa dengan
tujuan untuk menghindari rechts vacuum (kekosongan hukum). Dengan
demikian, ketentuan tentang arbitrase yang terdapat dalam Rv dinyatakan
berlaku juga untuk golongan bumiputera. Selengkapnya, Pasal 377 HIR
dan pasal 705 RBG menyatakan bahwa bilamana orang Bumiputera dan
Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh arbitrase,
maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan untuk perkara yang
berlaku bagi orang Eropa. (Gatot Soemarsono 2006: 12):
Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan sebagai
berikut (Gatot Soemarsono 2006: 14):
1) Para pihak yang bersengketa berhak menyelesaikan sengketa
mereka melalui juru pisah atau arbitrase;
2) Juru pisah atau arbiter diberi kewenangan hukum untuk
menjatuhkan putusan atas perselisihan (sengketa) yang timbul;
dan
3) Arbiter dan para pihak memiliki kewajiban untuk menggunakan
ketentuan pengadilan bagi golongan Eropa.
Adapun pasal-pasal dalam Rv yang mengatur tentang arbitrase
adalah mulai dari Pasal 615 sampai dengan Pasal 651, yang meliputi lima
bagian sebagai berikut:
a) Bagian I, pasal 615 sampai dengan Pasal 623 tentang Persetujuan
Arbitrase dan Pengangkatan Arbiter;
b) Bagian II, Pasal 624 sampai dengan Pasal 630 tentang
Pemeriksaan Perkara di Depan Arbitrase;
c) Bagian III, Pasal 631 sampai dengan Pasal 640 tentang Putusan
arbitrase;
d) Bagian IV, Pasal 641 sampai dengan Pasal 647 tentang UpayaUpaya Hukum terhadap Putusan Arbitrase; dan
e) Bagian V, Pasal 648 sampai dengan Pasal 651 tentang
Berakhirnya Perkara Arbitrase. (Gatot Soemarsono 2006: 16-17)
Lembaga Arbitrase (skripsi dan tesis)
Pasal angka 8 Undang – Undang No.30 tahun 1999,
Lembaga Arbitrase adalah “badan yang dipilih oleh para
pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan
Negeri atau oleh Lembaga Arbitrase untuk memeberikan
putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan
penyelesaiannya melalui arbitrase.”Lembaga arbitrase
dikenal ada dua yaitu Arbitrase Ad hoc dan Arbitrase
Institusional. Jenis lembaga Arbitrase Ad hoc sering kali
disebut “arbitrase volunter” karena jenis lembaga arbitrase
ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus
perselisihan tertentu. Dengan demikian, kehadiran dan
keberadaan arbitrase ad hoc hanya bersifat “insidensil”
untuk menyelesaikan kasus tertentu den keberadaannya
hanya untuk satu kali penunjukkan, dalam arti selesai kasus
diputus, lembaga tersebut akan bubar dengan sendirinya.
Lembaga arbitrase institusional adalah lembaga atau badan
arbitrase yang bersifat permanen, Pasal I ayat ( 2 )
Konvensi New York 1958 menyebut jenis lembaga ini
adalah “ Permanent Arbitral Body” (H.Sudiarto dan Zaeni
Asyhadie, 2004:50)
Perbedaan antara lembaga arbitrase instutisonal dengan
lembaga arbitrase ad hoc adalah sebagai berikut :
a) Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk bersifat
permanen/selamanya, sedangkan arbitrase ad hoc
sifatnya sementara dan akan bubar setelah perselisihan
selesai diputus.
b) Arbitrase institusional sudah ada/sudah berdiri
sebelum suatu perselisihan timbul, sedangkan arbitrase
ad hoc didirikan setelah perselisihan timbul oleh pihak
yang bersangkutan.
c) Karena bersifat permanen/selamanya, maka pendirian
arbitrase institusional didirikan lengkap dengan
susunan organisasi, tata cara penggangkatan arbiter
dan tata cara pemeriksaan perselisihan yang pada
umumnya tercantum dalam anggaran dasar pendirian
lembaga tersebut, sedangkan lembaga arbitrase ad hoc
tidak sama sekali. (H.Sudiarto dan Zaeni Asyhadie,
2004:50)
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tampaknya hanya
mengenal lembaga arbitrase ad hoc. Hal ini dapat disimpulkan dari
ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999
yang menentukan bahwa “pemeriksaan atas sengketa harus di
selesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau
majelis arbitrase terbentuk”. Kata “ sejak arbiter atau manjelis
arbitrase terbentuk” menunjuk kepada suatu arbiter atau lembaga
arbitrase yang dibentuk setelah perselisihan terjadi dan akan bubar
setelah perselisihan selesai diputus. (H.Sudiarto dan Zaeni
Asyhadie, 2004:51)
Adapun terdapat beberapa arbitarse institusional, antara
lain: (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani 2000: 53-54).
1) Arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase
yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya
meliputi kawasan Negara yang bersangkutan, misalnya:
a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
b. Badan Arbitrase Muamallat Indonesia (BAMUI);
c. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);
d. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
e. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi
(BAKTI);
f. The American Arbitration Association;
g. Netherlands Arbitrage Institut;
h. The Japan Commercial Arbitration Associatin; dan
i. The British Institute of Arbitrators.
2) Arbitrase institusional yang bersifat internasional, yaitu
arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya
bersifat internasional,misalnya:
a. The Court of Arbitration of International Chamber of
Commerce (ICC) di Paris;
b. The International Centre fot the Settlement of Investment
Disputes (ICSID);
c. Singapore International Arbitration Centre (SIAC); dan
d. UNCITRAL Arbitration Rules (UAR).
3) Arbitrase institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase
yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan
regional, misalnya: Regional Centre for Arbitration yang
didirikan oleh Asia Afrika Legal Consultative Committee
(AALCC)
Jenis – Jenis Klausula Arbitrase (skripsi dan tesis)
Klausula arbitrase terbagi dalam dua jenis yaitu :
a) Klausula abitrase dalam bentuk pactum de
compromittendo
Klausula abitrase dalam bentuk pactum de
compromittendo atau dengan kata lain kalusula arbitrase
dibuat sebelum terjadi sengketa. Adanya klausula arbitrase
tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi perselisihan
yang mungkin timbul antara para pihak. (Frans Hendra
Winarta,2011:38).
b) Klausula arbitrase dalam bentuk Akta Kompromis
Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan
sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi,
persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu
perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para
pihak.(Hj.Susilawetty,2013:Hlm.4).
Prinsip – Prinsip Arbitrase (skripsi dan tesis)
Ada 4 prinsip Arbitrase yaitu: (Huala Adolf, 2014:21)
a. Prinsip Otonomi Para Pihak
Prinsip ini kadang kala disebut atau disamakan pula
dengan doktrin The law of Parties (Hukum Para Pihak).
Karena doktrin ini disebut “hukum”bagi para pihak.
b. Prinsip Pacta Sunt Servanda
Prinsip ini penting dalam arbitrase terkait dengan
sifat dari perjanjian atau klausul arbitrase. Perjanjian atau
klausul arbitrase adalah fondasi atau dasar bagi arbitrase.
Kewenangan atau jurudiksi arbitrase lahir karena adanya
perjanjian atau klausul arbitrase yang dibuat para pihak.
Prisnip ini relevan karena arbitrase sekarang ini
terkait dengan persoalan dagang yang di dalamnya
menyangkut masalah – masalah perdagangan yang
dituangkan ke dalam kontrak atau perjanjian.
Prinsip pacta sunt servada terasa serderhana, tetapi
dalam praktik, prinsip ini memiliki pengertian yang dalam.
Apabila pihak sudah sepakat secara tertulis untuk
menyerahkan sengketanya kepada arbitrase, maka para pihak
harus konsekuen dengan isi kesepakatan itu, yaitu
menyerahkan sengketanya kepada arabitrase.
Implikasi lain dari prinsip ini yaitu bahwa para pihak
terkait kepada putusan arbitrase. Apakah dalam putusan
suatu pihak di menangkan, dikalahkan, atau sama – sama
dimenangkan atau dikalahkan, ia harus menghormati
putusan sesuai dengan prinsip Pacta Sunt Servanda.
c. Prinsip Itikad Baik
Prisnip itikad baik disyaratkan harus ada dalam
sebelum , selama atau setelah arbitrase berlangsung,
termasuk didalamnya beritikad baik di dalam melaksanakan
putusan arbitrase, apapun isi putusan, apakah ia
dimenangkan atau dikalahkan.
d. Prinsip Efesiensi
Prisnip efesiensi disyaratkan dan tampak dalam
pelaksanaan persidangan arbitrase dan pelaksanaan putusan
arbitrase, terutama putusan arbitrase asing. Dalam
pelaksanaan persidangan arbitrase, efesiensi dalam bentuk
efisiensi waktu adalah prinsip yang mensyaratkan majelis
arbitrase untuk melaksanakan arbitrase dengan cepat.
Ruang Lingkup Arbitrase (skripsi dan tesis)
Ruang lingkup arbitrase berbeda antara peraturan
lembaga arbitrase yang satu dengan yang lainnya: ( H.Sudiarto
dan Zaeni Asyhadie, 2004:.51)
Menurut BANI(Badan Arbitrase Nasional Indonesia),
sesuai dengan Pasal 1 Anggaran Dasar BANI, ruang lingkup
arbitrase menurut lembaga ini adalah :
a) Memberikan penyelesaian sengketa yang adil dan cepat
dalam sengketa – sengketa perdata yang timbul mengenai
soal – soal perdagangan, industri, keuangan, baik yang
bersifat nasional maupun internasional.
b) Memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai
suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian para
pihak.
Menurut BAMUI (Badan Arbitrase Muamallat
Indoneia) sesuai dengan Pasal 1 Anggaran Dasar BAMUI ,
ruang lingkup Arbitrase menurut lembaga ini adalah
a) Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam
sengketa – sengketa perdata yang timbul mengenai
soal – soal perdagangan, industri, keuangan, baik yang
bersifat nasional maupun internasional;
b) Memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai
suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian para
pihak.
Menurut The Court Of Arbitration of The International
Chamber of Commerce, (ICC) sesuai dengan ketentuan yang
terdapat dalam Pasal 1 Rules for ICC menyelesaikan
perselisihan perdagangan yang bersifat internasional.
Ruang lingkup kewenangan ICSID (International
Centre for Settlement of Inve stment Disputes) sebagai badan
arbitrase yang tunduk pada ketentuan – ketentuan konvensi
Bank Dunia hanya terbatas pada sengketa yang timbul dari
perjanjian penanaman modal ( joint venture).
Penjelasan Pasal 66 hurf c Undang – Undang Nomor
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa Umum yaitu perniagaan, perbankan, keuangan,
penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual.
Dasar Memilih Arbitrase (skripsi dan tesis)
Dalam beberapa literatur perlu juga diketahui bahwa ada
beberapa pertimbangan yang melandasi para pihak untuk
memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan
mereka. Pertimbangan tersebut adalah: (H.Sudiarto dan Zaeni
Asyhadie, 2004:35-40)adalah :
1) Ketidak percayaan para pihak pada Pengadilan Negeri
Penyelesaian sengketa dengan membuat suatu
gugatan melalui pengadilan akan menghabiskan jangka
waktu yang relatif panjang. Hal ini disebabkan biasanya
melalui pengadilan Umum akan melalui berbagai tingkatan,
yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan sampe
ke Mahkammah Agung. Apabila diperoleh putusan dari
Pengadilan Negeri ( tingkat Pertama ) , pihak yang merasa
tidak puas dengan putusan itu akan naik banding dan kasasi
sehingga akan memakan waktu yang panjang dan berlarut –
larut. Disamping itu, sering kali dijumpai di Peradilan
umum adanya tunggakkan perkara – perkara yang
menyebabkan semakin lamanya penyelesaian perkara di
Pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
jalur lewat pengadilan tindaklah menguntungkan bagi dunia
bisnis yang menuntut penyelesaian serba cepat dan oleh
karena itu , arbitrase merupakan sarana yang tepat untuk
menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan kebutuhan
dunia bisnis.
2) Prosesnya cepat
Menurut Prosedur Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) proses arbitrasenya memerlukan waktu
paling lama enam bulan. Di negara yang sudah maju,
proses arbitrase memerlukan waktu sekitar 60 hari sehingga
prosesnya relatif cepat, terutama jika para pihak beritikad
baik
3) Dilakukan Secara Rahasia
Memilih arbitrase sebagai sarana penyelesaian
perselisihan merupakan jalan yang tepat karena persidangan
maupun pengucapan putusannya dilakukan secara tertutup
dan dapat juga terjaga kerahasiaannya para pihak yang
berselisih/bersengketa.
4) Bebas memilih arbiter
Para pihak yang bersengketa dapat bebas memilih
arbiter yang akan menyelesaikan persengketaan mereka.
5) Diselesaikan oleh ahlinya.
Alasan para pihak memilih arbitrase ini karena
mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar pada
keahlian arbiter terhadap persoalan yang dipersengketakan
dibandingkan jika mereka menyerahkan kepeda pengadilan
negeri.
6) Merupakan putusan akhir (final) dan mengikat
(binding)
Putusan arbitrase pada umumnya dianggap final dan
binding ( tidak ada upaya banding ). Namun apabila hukum
yang berlaku pada yurisdiksi yang bersangkutan
menetapkan pelaksanaan putusan arbitrase melalui
pengadilan, pengadilan harus mengesahkannya dan tidak
berhak meninjau kembali persoalan (materi) dari putusan
tersebut. Pemilihan arbitrase sebagai tempat penyelesaian
sengketa oleh para pelaku bisnis, didasarkan bahwa Putusan
arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum
tetap dan mengikat para pihak. Dalam pelaksanaan putusan
arbitrase ada perbedaan antara pelaksanaan, putusan
arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Putusan
tersebut harus diserahkan, dan didaftarkan pada
kepaniteraan Pengadilan Negeri, sedangkan Putusan
arbitrase internasional harus didaftarkan ke Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, dengan menyertakan Putusan otentik
dan naskah terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia
(Gatot Soemartono 2006: 74).
7) Biaya lebih murah
Biaya arbitrase biasanya murah tediri dari biaya
pendaftaran, biaya administrasi dan biaya arbiter yang
sudah di tentukan tarifnya. Prosedur arbitrase dibuat
sesederhana mungkin, tidak terlalu formal. Disamping itu,
para arbiter adalah para ahli dan paraktisi, dibidang atau
pokok yang dipersengketakan sehingga, diharapkan akan
mampu memberikan putusan yang cepat dan objektif. Hal
ini tentunya menghemat biaya jika dibandingkan dengan
melalui pengadilan.
8) Bebas memilih hukum yang berlaku.
Para pihak yang bebas memilih hukum yang akan di
berlakukan, yang ditentukan oleh para pihak sendiri dalam
perjanjian.
9) Eksekusinya mudah
Keputusan arbitrase umumnya lebih mudah,
dilaksanakan daripada putusan – putusan pengadilan. Hal
ini disebabkan kerena ptusan arbitrase bersifat final dan
binding, yang tentunya dilandasi dengan iktikad baik para
pihak. Pelaksanaan putusan arbitrase ini tergantung pada
peraturan arbitase yang berlaku, dalam yurisdiksi dimana
para pihak meminta untuk melaksanakan putusan arbitrase.
Keputusan arbitrase mungkin akan lebih cepat,
dilaksanakan daripada melaksanakan putusan pengadilan.
Hal ini disebabkan putusan arbitrase dianggap final dan
tdak dapat diajukan banding, kecuali ada alasan atau dasar
khusus.
10) Kepekaan arbiter
Ciri penting lainnya dari arbitrase yang mendasari
para pihak yang memilih arbitrase adalah
kepekaan/kearifan dari arbiter, termasuk perangkat hukum
yang akan di terapkan dalam menyelesaikan perselisihan.
Sekalipun para hakim di pengadilan, dan arbiter
menerapkan ketentuan hukum untuk membantu
menyelesaikan persoalan – persolan sengketa yang
dihadapinya, dalam hal – hal yang relevan arbiter akan
memberikan perhatian yang besar terhadap keinginan,
realitas dan praktik dagang para pihak
11) Kecenderugan yang modern
Dalam dunia perdagangan ( bisnis ) modern,
kecenderungan yang terlihat adalah liberalisasi peraturan
perundang – undangan arbitrase, untuk lebih mendorong
penggunaan arbitrase daripada penyelesaian sengketa bisnis
melalui pengadilan.
Asas Dan Tujuan Arbitrase (skripsi dan tesis)
Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terdapat pihak
– pihak yang berselisih sebagai akibat hukum yang terjadi dalam
bidang bisnis dan industri. Di dalam perselisihan tersebut,
mereka sepakat untuk meyelesaikan perselisihan mereka dengan
menunjuk satu atau beberapa orang arbiter. Dengan demikian ,
asas – asas yang dapat dipetik dari perumusan diatas sebagai
berikut : (H.Sudiarto dan Zaeni Asyhadie,2004:31)
1) Asas Kesepakatan. Artinya kesepakatan para pihak
untuk menyelesaikan perselisihan secara damai , seia –
sekata atau sepaham untuk menunjuk seorang atau
beberapa orang arbiter.
2) Asas Musyawarah,yaitu setiap perselisihan diupayakan
untuk diselesaikan secara musyawarah, baik secara
arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu
sendiri.
3) Asas Limitatif, yaitu adanya pembatasan dalam
penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terbatas pada
perselisihan – perselisihan di bidang perdagangan/bisnis
dan industri dan/atau hak – hak pribadi yang dapat
dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.
4) Asas final dan binding, yaitu suatu putusan arbitrase
bersifat putusan akhir yang tidak dapat dilanjutkan
dengan upaya hukum yang lain, seperi banding atau
kasasi. Asas ini pada prinsipnya memang sudah
disepakati oleh para pihak dalam klausala atau
perjanjian arbitrase mereka.
5) Asas Kewenangan Absolut, yaitu bahwa penyelesaian
sengketa melalui arbitrase ini menghapuskan
kewenangan dari peradilan umum sesuai dengan
kewenangan absolut yang dinyatakan melalui perjanjian
yang di dalamnya memuat klausula arbitrase secara
tertulis.(Gunawan Widjaja,2001:89)
Sehubungan dengan asas tersebut, tujuan arbitrase itu
sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang
perdagangan/bisnis dan industri, dan hak pribadi yang dapat
dikuasai sepenuhnya oleh para pihak; dengan mengeluarkan
suatu putusan yang cepat dan adil, tanpa adanya formalitas atau
prosedur yang berbelit yang dapat menghambat penyelesaian
perselisihan.(H.Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004:32)
Pengertian Arbitrase (skripsi dan tesis)
Ada beberapa peraturan perundang – undangan, prosedur
Badan Arbitrase dan para ahli yang memberikan definisi
arbitrase sebagai berikut:
Undang – Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Peyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 huruf 1 ,
arbitrase adalah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Pasal 59
ayat 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan Kehakiman “Arbitrase merupakan cara penyelesaian
suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak
yang bersengketa”.
Pasal 1 AD(Anggaran Dasar) Peraturan prodesur BANI
(Badan Arbitrase Nasional Indonesia) , arbitrase adalah
“memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa –
sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industri,
keuangan, baik yang besifat Nasional Maupun Internasional.”
Pasal 1 AD(anggaran Dasar) prosedur BAMUI (Badan Arbitrase
Muamallat Indonesia), abitrase adalah “penyelesaian sengketa
yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan,
jasa dan lain – lain, serta memberikan suatu pendapat yang
mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan
yang berkenaan dengan perjanjian.”
Subekti dalam buku (H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie
“Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Bisnis”
,2004:.28) menyatakan , arbirase adalah “penyelesaian atau
pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim
berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau
menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang meraka
pilih.”H.Priyana Abdurrasyid dalam buku (H.Sudiarto dan Zaeni
Asyhadie“Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif
Penyelesaian Bisnis”,2004:29) menyatakan arbitrase adalah“
suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara
yudisial seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa ,
dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti yang diajukan
oleh para pihak.”H.M.N Poerwosutjipto dalam buku (H.Sudiarto
dan Zaeni Asyhadie“Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif
Penyelesaian Bisnis”,2004:29) menggunakan istilah perwasitan
untuk arbitrase menyatakan bahwa “perwasitan adalah suatu
peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar
perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka
kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak
memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya
mengikat bagi kedua belah pihak”.
Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam buku (H.Sudiarto
dan Zaeni Asyhadie“Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif
Penyelesaian Bisnis”,2004:29)“arbitrase adalah suatu proses
yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara
sukarela yang ingin agar perkaranya di putus oleh juru pisah
yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan
berdasarkan dalil – dalil dalam perkara tersebut”. Hualaf Adolf
memberikan pengertian arbitrase terbagi dalam arti sempit dan
luas yaitu Arbitrase dalam Arti Sempit adalah “arbtirase sebagai
suatu lembaga penyelesaian sengketa yang khusus menangani
dan menyelesaikan sengketa – sengketa dibidang
perdagangan”.Arbitrase dalam arti ini adalah arbitrase yang
pengaturannya tunduk pada pengaturan di bawah UNCITRAL
(United Nations Comission international Trade Law). Arbitrase
dalam arti luas adalah “arbitrase sebagai lembaga penyelesaian
sengketa untuk menyelesaikan segala sengketa” (Hualaf Adolf
,2013;5-6). Di samping itu , dalam beberapa literatur dijumpai
juga penggunaan istilah lain. Misalnya : Van Der Tass dalam
Buku (H.Sudiarto dan Zaeni Asyhadie “Mengenal Arbitrase
Salah Satu Alternatif Penyelesaian Bisnis” ,2004:31)
menggunakan istilah “wasit/juru pemisah/perantara”untuk
arbiter, dan “perwasitan/pemisah sukarela”untuk arbitrase.
Soekardono dalam Buku (H.Sudiarto dan Zaeni Asyhadie,
“Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian
Bisnis”,2004:31) menggunakan istilah“wasit”untuk arbiter, dan
“peradilan” Dan Sunaryati Hartono dalam Buku (H.Sudiarto dan
Zaeni Asyhadie, “Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif
Penyelesaian Bisnis”,2004:31) menggunakan istilah “wasit”
untuk arbiter, dan “perwasitan”untuk arbitrase.
Arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah lainnya
yang memiliki maksud yang sama, misalnya perwasitan atau
Arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris), Arbitrage atau
schiedspruch (Jerman), arbitrage (Perancis), kesemuanya
memiliki arti yang sama yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan
sesuatu menurut kebijaksanaan. Istilah arbitrase “menurut
kebijaksanaan” dapat menimbulkan salah pengertian tentang
arbitrase karena seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis
arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak
mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan
pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan (R
Soebekti 1980: 33).
Cara Penyelesaian Sengketa Perdagangan (skripsi dan tesis)
a) Melalui Badan Peradilan Umum.
Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui
jalur Peradilan Umum dimulai dari Pengadilan Tingkat Pertama
(Pengadilan Negeri), Pengadilan Tinggi dan Mahkammah Agung dengan
menggunakan pendekatan Hukum melalui aparat atau lembaga penegak
hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang –
undangan.(Bambang Sutiyoso,2008:13)
b) Di Luar Badan Peradilan.
Penyelesaian sengketa di Luar pengadilan sering disebut Alternatif
penyelesaian Sengketa yaitu terdiri dari :
1. Negosiasi
Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menempatkan
negosiasi sebagai cara penyelesaian tersendiri. Dalam Pasal 6 ayat
(2) dinyatakan : “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui
alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diselesaikan dalam pertemuan langsung para pihak dalam waktu
paling lama 14 (empat belas)hari dan hasilnya dituangkan dalam
suatu kesepakatan tertulis”
Menurut HJ. Susilawetty, Negosiasi adalah pertemuan yang
dilakukan antara dua pihak untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa
melibatkan pihak lain. Pelaksanaan negosiasi bukan saja
dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak akan
tetapi negosiasi dapat juga dilakukan untuk menjalin hubungan
diantara pihak – pihak tersebut.(Hj.Susilawetty,2013:18)
Menurut Suyud Margono sebagaimana dikutip Jimmy Joses
Sembiring (Jimmy Joses Sembiring,2011:16), Negosiasi adalah
komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan
pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang
sama maupun berbeda. Sedangkan Gary Goodpaster menyatakan
bahwa negosiasi adalah suatu proses sebagai upaya mencapai
kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan
komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam. (Jimmy Joses
Sembiring,2011:16)
Menurut Nurnaningsih mengutip pendapat Ficher dan
Ury(Nurnaningsih Amriani,2011:23), negosiasi adalah merupakan
komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan
pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang
sama maupun berbeda.
Dari beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang ada,
negosiasi merupakan bentuk penyelesaian yang paling simpel
karena tidak perlu melibatkan orang lain atau pihak ketiga. Semua
tahapan dalam negosiasi ditentukan berdasarkan pola komunikasi
yang dimiliki sendiri, mulai dari proses pertemuan sampai kepada
penentuan nilai – nilai penawaran dilakukan berdasarkan kehendak
inisiatif pribadi.(DY Witanto,2011:17)
2. Konsultasi
Pada dasarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menjelaskan
secara jelas tentang pengertian konsultasi dan bagaimana
prosedurnya. Namun, banyak pendapat yang dikemukakan oleh ahli
tentang konsultasi yaitu ;
Menurut HJ.Susilawetty, konsultasi adalah upaya yang
dilakukan seseorang untuk minta mendapat seseorang yang
dianggap masukan – masukan dari konsultator diharapkan dapat
menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, namun keputusan
untuk mengikuti nasihat konsultator tergantung sepenuhnya pada
mereka minta nasehat tersebut. (Hj.Susilawetty,2013:23)
Menurut DY.Witanto, bahwa konsultasi adalah tindakan
yang bersifat adalah tindakan yang bersifat personal antara satu
pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang
merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien
tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut.
Tidak ada suatu rumusan yang mengharuskan pihak klien
mengikuti pendapat yang disampaikan oleh
konsultan.(DY.Witanto,2011:15)
Menurut DY .Witanto, bahwa konsultasi merupakan bentuk
penyelesaian konflik yang dilakukan secara tertutup dengan cara
meminta pendapat dan nasihat – nasihat tertentu, namun tidak
bersifat mengikat pada klien. Konsultasi dapat menjadi bagian
dalam proses penyelesaian sengketa untuk membentuk pemahaman
pribadi atas sengketa yang dihadapi.(DY.Witanto,2011:15)
Dalam hal ini konsultan hanya memberikan pendapatnya
(secara umum) sebagaimana diminta oleh kliennya , yang untuk
selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut
akan diputuskan sendiri oleh para pihak meskipun, ada kalanya
pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan
bentuk penyelesaian yang , dikehendaki oleh pihak yang
bersengketa tersebut.(DY.Witanto,2011:15)
Dalam konsultasi klien bebas untuk menentukan sendiri
keputusan yang akan dia ambil untuk kepentingannya sendiri,
walaupun demikian tidak menutup kemungkina klien akan dapat
mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan
tersebut. Ini berarti konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata
alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam
menyelesaikan perselisihan atau sengketa, peran dari konsultan
dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang tidaklah
dominan sama sekali. Konsultan hanyalah memberikan Pendapat
hukum sebagaimana diminta oleh klien, yang untuk selanjutnya
keputusan mengenai penyelesaikan sengketa tersebut akan diambil
sendiri oleh para pihak.(Gunawan Wijaya,2008:87)
3. Mediasi
Pasal 1 huruf 1 Peraturan Mahkammah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi
adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para
pihak dengan dibantu oleh mediator.
Menurut Jimmy Joses Sembiring(Jimmy Joses
Sembiring,2011:28), mediasi adalah proses penyelesaian sengketa
dengan perantara pihak ketiga, yakni memberikan masukam –
masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.
Pada mediasi tidak terdapat kewajiban dari masing – masing untuk
menaati apa yang disarankan mediator.
Menurut DY.Witanto mengutip pendapat Gerry Goodpaster
dan Christopher W. Moore (DY.Witanto,2011:25) bahwa mediasi
merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana pihak
luar yang tidak berpihak, netral, tidak berkerja sama dengan para
pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai
suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Pada bagian
lainnya DY.Witanto mengutip Gerry Goodpaster dan Christopher
W.Moore bahwa istilah mediasi pada umumnya digunakan untuk
merujuk pada suatu proses resolusi sengketa di luar litigasi dimana
suatu pihak yang tidak terlibat sengketa mencampuri untuk
mengarah pada suatu penyelesaian. Campur tangan pihak ketiga ke
dalam persoalan para pihak diasumsikan akan dapat mengubah
dinamika kekuatan dan dinamika sosial atas hubungan konflik
dengan mempengaruhi pendapat dan perilaku dari masing – masing
pihak dengan menyediakan pengetahuan atau informasi, atau
dengan menggunakan suatu proses negosiasi yang lebih efektif dan
dengan membantu para peserta untuk menyelesaikan masalah yang
sedang diperebutkan.
Menurut Nurnaningsih(Nurnaningsih Amriani,2011:25)
tidak ada keseragaman pengertian mediasi, karena masing – masing
para sarjana memberikan pengertian sesuai dengan sudut
pandangnya. Namun dari beberapa rumusan dapat ditarik,
kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur :
a) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa
berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
b) Mediator yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang
bersengketa di dalam perundingan.
c) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa
untuk mencari penyelesaian.
d) Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil
keputusan selama perundingan berlangsung.
e) Tujuan mediasi adalah mencapai untuk menghasilkan
kesepakatan yang dapat diterima pihak – pihak yang
bersengketa.
4. Konsiliasi
Konsiliasi dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir 10 Undang
Undang Nomor No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah
lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui
prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,
atau penilaian ahli”. Undang Undang Nomor No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan tidak
menjelaskan secara jelas tentang pengertian konsiliasi dan
bagaimana prosedurnya. Namun, banyak pendapat yang
dikemukakan oleh ahli tentang konsiliasi yaitu:
Menurut Jimmy Joses Sembiring, Konsiliasi adalah
merupakan lanjutan dari mediasi, disini mediator berubah fungsi
menjadi konsiliator. Terkadang upaya penyelesaian sengketa
dengan menggunakan mediasi tidak dapat mencapai hasil yang
sesuai dengan harapan pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan
kadang – kala hal yang dianjurkan oleh mediator sebagai penegah,
tidak dapat diterima oleh para pihak. Penyebab lain adalah tidak
dimiliki kuasa atau wewenang dari mediator untuk menekan atau
memaksa para pihak untuk tunduk dan mengikuti hal yang menjadi
pendapat mediator. Sedangkan pada konsiliasi, pihak ketiga yang
menegahi sengketa tersebut, memiliki kewenangan untuk memaksa
para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil konsiliator.
Konsiliator pada umumnya adalah mereka yang telah diangkat dan
disetujui oleh menteri yang berkaitan dengan bidang yang dijalani
oleh konsiliator sehingga terdapat hubungan antara konsiliator
dengan instansi pemerintah. (Jimmy Joses Sembiring,2011:29)
Para Pihak dalam Sengketa Perdagangan (skripsi dan tesis)
Pengertian para pihak dalam Sengketa Perdagangan adalah subyek
hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, akan tetapi
penyebutan para pihak di Pengadilan yaitu:
1. Penggugat
Dalam Hukum Acara Perdata, orang yang merasa haknya
dilanggar disebut sebagai Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan
terdapat banyak Penggugat, maka disebut dalam gugatannya dengan
“Para Penggugat”(Yahya Harahap,2007:28)
2. Tergugat.
Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan
karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu
Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak
tersebut disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan
seterusnya.(Yahya Harahap,2007:28)
3. Turut Tergugat.
Pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan
bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak
berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, demi lengkapnya
suatu gugatan, maka mereka harus disertakan, dan dalam pelaksanaan
hukuman putusan hakim, pihak Turut Tergugat tidak ikut
menjalankan hukuman yang diputus untuk Tergugat, namun hanya
patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut, akan tetapi jika turut
tergugat dituntut dan putusan juga menghukum Turut Tergugat maka
Turut tergugat wajib menjalankan hukuman yang diputus oleh
hakim.(Yahya Harahap,2007:29)
4. Penggugat/Tergugat Intervensi.
Pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya
perkara perdata yang ada, dapat mengajukan permohonan untuk
ditarik masuk dalam proses pemeriksaan perkara perdata tersebut
yang lazim dinamakan sebagai Intervensi. Intervensi adalah suatu
perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan
dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan
oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang
berlangsung. Pihak Intervensi tersebut dapat berperan sebagai
Penggugat Intervensi atau pun sebagai Tergugat Intervensi.(Yahya
Harahap,2007:29)
Pengertian Politik Hukum (skripsi dan tesis)
Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan
bahasa Indonesia dari Istilah hukum Belanda rechtspolitiek, yang
merupakan bentukan dua kata recht dan Politiek. Dalam kamus bahasa
Indonesia kata recht berarti hukum dan dalam kamus Bahasa Belanda
yang ditulis oleh Van der Tas, kata Politiek mengandung arti beleid. Kata
belied sendiri dalam bahasa indonesia berarti kebijakan (policy). (Imam
Syaukani Dan A.Ahsin Thohari,2015:21) Dari penjelasan itu bisa
dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum.
Adapun kebijakan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bearti
rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak.
Dengan kata lain , politik hukum adalah serangkaian konsep dan asas
yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.
(Imam Syaukani Dan A.Ahsin Thohari,2015:24)
Padmono Wahojo dalam buku (Imam Syaukani Dan A.Ahsin
Thohari“Dasar – Dasar Politik Hukum”,2015:26) mendefinisikan politik
hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara yang bersifat mendasar
dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan
dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan
sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono
berkaitan dengan hukum yang berlaku dimasa datang (Ius
Constituendum). Teuku Mohammad Radhie dalam buku (Imam Syaukani
Dan A.Ahsin Thohari“Dasar – Dasar Politik Hukum”,2015:27)
mendefinisikan Politik Hukum adalah suatu pernyataan kehendak
penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya, dan
mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan
“mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya”mengandung pengertian
hukum yang berlaku pada saat ini ( Ius Contitutum) dan “mengenai arah
perkembangan hukum yang di bangun”mengandung pengertian hukum
yang berlaku di masa datang (Ius Constituendum). Soedarto dalam buku
(Imam Syaukani Dan A.Ahsin Thohari“Dasar – Dasar Politik
Hukum”,2015:28)mendifinisikan politik hukum adalah kebijakan dari
negara melalui badan – badan negara yang berwenang untuk menetapkan
peraturan – peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan
digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam
masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan. Pada Buku
Soedarto yang lain yaitu “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat
Kajian Terhadap Hukum Pidana”, Politik Hukum adalah Usaha untuk
mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan
situasi pada suatu waktu.
Pengertian politik hukum yang dikemukakan Soedarto atas
mencakup pengertian yang sangat luas. Pernyataan “mengekspresikan apa
yang terkandung dalam masyarakat”bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan
dapat memasukkan pengertian di luar hukum, yakni politik, ekonomi,
sosial, budaya dan hankam. Sedangkan pernyataan “untuk mencapai apa
yang dicita–citakan “memberikan pengertian bahwa politik hukum
berkaitan dengan hukum yang dicita – citakan (Ius Constituendum).
Satjipto Rahardjo dalam buku (Mohammad Mahfud MD “Politik Hukum
Di Indonesia”,2014; 2)mendifinisikan politik hukum adalah aktivitas
memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial
dan hukum tertentu dalam masyarakat dan menurut Satjipto Rahardjo,
terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik
hukum, yaitu:
1. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang
ada.
2. Cara – cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk
bisa dipakai mencapai tujuan tersebut.
3. Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara –
cara bagimana perubahan itu sebaiknya dilakukan.
4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang
bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta
cara – cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.
Profitabilitas dan Struktur Modal (skripsi dan tesis)
Menurut pecking order theory, perusahaan-perusahaan lebih
menyukai sumber pembiayaan internal (laba ditahan) terlebih dahulu,
setelah dana internal tidak mencukupi perusahaan baru manajer
menggunakan dana eksternal. Dengan demikian, semakin tinggi
keuntungan perusahaan, semakin besar pembiayaan internal yang
dimiliki perusahaan, oleh sebab itu profitabilitas berpengaruh negatif
terhadap struktur modal (Wang, 2011). Namun menurut trade-off theory,
hal ini menjadi terbalik. Bila perusahaan menguntungkan, perusahaan
tersebut seharusnya lebih menyukai utang karena adanya manfaat yang
diperoleh dari pengurangan pajak (tax shield). Perusahaan yang
profitnya tinggi lebih mudah untuk memperoleh pinjaman karena
kemampuan mereka untuk menutupi beban bunga. Dalam kaitan ini ada
pengaruh positif antara profitabilitas dan struktur modal
Struktur Aktiva dan Struktur Modal (skripsi dan tesis)
Dalam Wang (2011) dikatakan bahwa perusahaan yang
mempunyai banyak aktiva tetap dalam struktur aktivanya dapat
dijadikan sebagai jaminan (agunan) bagi kreditur ketika perusahaan
membutuhkan tambahan dana dari luar. Sehingga semakin banyak aktiva
tetap semakin banyak kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan
pinjaman yang besar pula. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang
sifatnya positif terhadap utang. Jadi tambahan dana dari utang ini dapat
mendukung pecking order theory. Berdasarkan penjelasan diatas, maka
penelitian ini menduga bahwa struktur aktiva berpengaruh positif
terhadap struktur modal. Beberapa hasil penelitian yang juga
mengatakan hasil yang sama adalah penelitian yang dilakukan oleh
(Wald, 1999; Chen, 2004; Huang and Song, 2006; Zou and Xiao, 2006;
Viviani, 2008; Jong et al., 2008; Serrasqueiro and Roga˜o, 2009 dalam
Wang, 2011)
Tingkat Pertumbuhan Perusahaan dan Struktur Modal (skripsi dan tesis)
Menurut Wang (2011), trade-off theory menunjukkan bahwa
perusahaan yang memiliki kesempatan pertumbuhan di masa depan
umumnya memiliki aktiva tidak berwujud yang banyak atau besar dan
aktiva berwujud yang rendah atau sedikit. Hal ini disebabkan karena
kesempatan pertumbuhan tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utang,
maka kemampuan untuk memperoleh utang akan menjadi rendah. Jadi,
tingkat pertumbuhan sifatnya berpengaruh negatif terhadap struktur
modal. Namun, signaling effect theory mengatakan hal yang sebaliknya,
yaitu ada pengaruh positif karena setiap upaya perusahaan menambah
modal dengan menerbitkan saham baru akan direspon negatif oleh para
investor dan akan mengakibatkan harga saham turun. Oleh karena itu
perusahaan lebih memilih untuk menggunakan pendanaan dengan utang.
Jadi tingkat pertumbuhan perusahaan dapat berpengaruh negatif dan
positif.
Ukuran perusahaan dan Struktur Modal (skripsi dan tesis)
Menurut Rajan dan Zingalest (1995) dengan mengacu pada
trade-off theory, perusahaan berukuran besar pada umumnya banyak
melakukan diversifikasi sehingga memerlukan dana yang besar.
Kebutuhan dana yang besar tersebut mendorong perusahaan akan
menggunakan utang. Hal ini menunjukkan secara teoritis bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Sementara itu,
pecking order theory, mengatakan hal yang sebaliknya yaitu
berpengaruh negatif, karena perusahaan lebih memilih untuk mendanai
perusahaan dengan menggunakan dana internal dibandingkan dengan
utang.
Likuiditas dan Struktur Modal (skripsi dan tesis)
Menurut Wang (2011), trade-off theory menunjukkan bahwa
perusahaan dengan rasio likuiditas yang lebih tinggi biasanya meminjam
lebih karena kemampuan mereka untuk memenuhi kewajibannya.
Dengan demikian, teori ini memprediksi hubungan positif antara
likuiditas dan struktur modal. Sedangkan menurut Pecking Order
Theory, perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi akan
cenderung tidak menggunakan pembiayaan dari utang. Hal ini
disebabkan perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi mempunyai dana
internal yang besar, sehingga dapat digunakan untuk memperkecil atau
melunasi utang. Menurut Sheikh dan Wang (2011) penelitian yang
dilakukan oleh Deesomsak et al (2004) dan Mazur (2007) konsisten
dengan pecking order theory.
Pecking Order Theory (skripsi dan tesis)
Myers (1984) dalam jurnal The Capital Structure Puzzle
menyatakan bahwa ada semacam tata urutan (pecking order) bagi
perusahaan dalam menggunakan modal, yaitu perusahaan lebih
menyukai internal financing (pendanaan dari hasil operasi perusahaan,
yang berwujud laba ditahan) daripada external financing (menerbitkan
saham baru). Penggunaan laba yang ditahan lebih murah dan
perusahaan tidak perlu mengungkapkan sejumlah informasi perusahaan
yang harus diungkapkan saat menerbitkan obligasi maupun saham baru.
Apabila dana dari luar (external financing) diperlukan maka perusahaan
akan menggunakan hutang sebelum menerbitkan saham baru.
Penerbitan saham baru menduduki urutan terakhir sebab penerbitan
saham baru merupakan tanda atau sinyal bagi pemegang saham dan
calon investor tentang kondisi perusahaan saat ini dan prospek
mendatang yang kurang baik.
Signaling Theory (skripsi dan tesis)
Stephen A. Ross pada tahun 1977 dalam Bell Journal of
Economics, mengatakan bahwa ada informasi tertentu yang hanya
diketahui oleh manajer, sedangkan pemegang saham tidak mengetahui
informasi tersebut. Jadi, ada informasi yang tidak simetri (asymmetric
information) antara manajer dan pemegang saham. Akibatnya, ketika
struktur modal perusahaan mengalami perubahan, hal itu dapat
membawa informasi kepada pemegang saham yang akan
mengakibatkan nilai perusahaan berubah. Dengan kata lain, terjadi
pertanda atau sinyal (signaling). Ketika perusahaan menerbitkan utang
baru, menjadi tanda atau sinyal bagi pemegang saham dan investor
potensial tentang prospek perusahaan di masa mendatang. Perusahaan
dengan prospek yang sangat cerah lebih memilih untuk tidak
melakukan pendanaan melalui penawaran saham baru, sementara
perusahaan dengan prospek yang buruk memang menyukai pendanaan
dengan ekuitas luar. Secara garis besar, pengumuman penawaran
saham biasanya dianggap sebagai suatu sinyal (signal) bahwa prospek
perusahaan kurang cerah menurut penilaian manajemennya.
Selanjutnya, hal ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan
mengumumkan suatu penawaran saham baru, maka yang lebih sering
terjadi adalah harga sahamnya akan mengalami penurunan (Brigham
dan Houston (2011:185).
The Trade Off-Theory (skripsi dan tesis)
Trade-off theory adalah teori struktur modal yang
menyatakan bahwa perusahaan menukar manfaat pajak dari pendanaan
utang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan
(Brigham dan Houston, 2011:183). Dari model ini dapat dinyatakan
bahwa perusahaan yang tidak menggunakan pinjaman sama sekali dan
perusahaan yang menggunakan pembiayaan investasinya dengan
pinjaman seluruhnya adalah buruk. Keputusan terbaik adalah
keputusan yang moderat dengan mempertimbangkan kedua instrumen
pembiayaan.
Menurut Azazi (2008), dalam memilih struktur modal
optimal, perusahan mempertimbangkan manfaat dan biaya antara
hutang dengan ekuitas. Literatur tentang struktur modal yang optimal
berkenaan dengan kontinjensi (persyaratan) yang khusus bagi setiap
sumber pendanaan yang pada gilirannya menentukan manfaat dan
biaya dari masing-masing sumber dana tersebut. Tiga bentuk
kontinjensi yang biasanya dianggap sebagai determinan struktur modal
optimal adalah sebagai berikut:
a. Teori Pajak
Model berdasarkan pajak menghipotesiskan bahwa perusahaan
memilih debt-equity-ratio dengan mempertimbangkan manfaat
pengurangan pajak karena pembayaran bunga pinjaman dan biaya
financial distress yang disebabkan oleh akumulasi hutang
perusahaan. Aliran kas dari utang dan ekuitas dikenakan pajak yang
berbeda oleh pemerintah. Karena bunga dapat mengurangi
pembayaran pajak sedangkan dividen tidak dapat, maka
pembiayaan dengan utang mempunyai keuntungan pajak.
b. Biaya Kepailitan
Perusahaan memang dapat menikmati bertambahnya penghematan
pajak yang diperoleh dari bertambahnya utang, akan tetapi
pendanaan yang berasal dari utang juga dapat meningkatkan
kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan karena
bertambahnya beban bunga. Perusahaan dapat menangguhkan
pembayaran dividen, tetapi pembayaran bunga tetap harus dipenuhi
secara tepat waktu dan jumlahnya. Kegagalan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban pembayaran bunga disebabkan oleh kas yang
dimiliki tidak cukup dan dapat mengakibatkan perusahaan
menanggung beban keuangan. Wujud beban keuangan yang paling
berat adalah kepailitan atau kebangkrutan. Biaya beban keuangan
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: biaya beban keuangan
langsung dan biaya beban keuangan tidak langsung. Biaya beban
keuangan langsung meliputi: biaya pengesahan secara hukum
(legal) dan biaya administrasi yang berkaitan dengan kebangkrutan
atau reorganisasi. Sedangkan biaya beban keuangan tidak langsung
biasanya bersifat implisit yang ditanggung oleh perusahaan dalam
situasi yang sangat berat (tetapi tidak bangkrut), antara lain: biaya
modal lebih tinggi, penurunan penjualan dan hilangnya kepercayaan
pelanggan, perusahaan tidak dapat mempertahankan manajermanajer dan para pekerja yang berkualitas.
c. Konflik agen-prinsipal (agency theory)
Konflik ini timbul ketika terdapat moral hazard di dalam perusahaan,
yang disebut dengan biaya keagenan ekuitas. Manajer-manajer
perusahaan ingin mewujudkan keinginan mereka sendiri yang tidak
sesuai dengan keinginan pemegang saham. Masalah keagenan ini
dapat diselesaikan jika kepemilikan saham bagi manajer
ditingkatkan, karena kepemilikan manajer yang tinggal dapat
mendekatkan kepentingan manajemen dan pemegang saham (Jensen
dan Meckling, 1976). Kemungkinan lain adalah monitoring yang
dilakukan oleh pemegang saham utama kepada manajemen dan
penggunaan utang untuk mendisiplinkan manajemen. Namun utang
menciptakan masalah keagenan yang lain. Jensen dan Meckling
(1976) memberikan argumen bahwa manajer yang bekerja untuk
kepentingan pemegang saham kemungkinan menyalahgunakan
kekayaan dari kreditur dengan melakukan substitusi aktiva. Artinya,
manajer melakukan investasi pada proyek berisiko, karena jika
proyek tersebut gagal, biaya yang dikeluarkan akan dibagi bersama.
Namun, bila proyek berhasil maka pemegang saham akan
memperoleh keuntungan. Sebaliknya, Myers (1977) mengatakan
bahwa perusahaan yang utangnya tinggi dapat menunda atau
membatalkan proyek-proyek perusahaan yang menguntungkan
karena mereka tidak mampu membayar utang yang sangat besar
tersebut. Oleh karena itu, dalam memilih tingkat debt-equity mereka,
perusahaan-perusahaan harus mempertimbangkan biaya keagenan
utang dan biaya keagenan ekuitas
Pengaruh Size terhadap struktur modal (skripsi dan tesis)
Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan
perusahaan dalam menentukan berapa besar kebijakan keputusan pendanaan
(struktur modal) dalam memenuhi ukuran atau besarnya asset perusahaan.
Penelitian Pontoh dan Ilat (2013; 59) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara
ukuran perusahaan terhadap struktur modal
Pengaruh Likuiditas terhadap struktur modal (skripsi dan tesis)
Hendar (2010:199) menyatakan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio
yang menunjukkan apakah suatu perusahaan akan mampu menutup kewajiban
jangka pendeknya ketika jatuh tempo. Perusahaan yang mampu memenuhi
kewajiban keuangannya tepat waktu berarti dapat dikatakan bahwa perusahaan
tersebut dalam keadaan likuid. Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas
perusahaan adalah rasio lancar (currentratio).
Pengaruh Non Debt Tax Shield terhadap struktur modal (skripsi dan tesis)
Menurut Susanto (2011;128) penggunaan hutang akan menimbulkan
kewajiban membayar bunga, yang dalam laporan laba rugi biaya bunga tersebut
akan mengurangi keuntungan kena pajak. Semakin besar utang perusahaan maka
semakin besar beban bunga dan berarti semakin besar penghematan pembayaran
pajak penghasilan. Sehingga bunga dapat mengurangi keuntungan kena pajak
sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil (tax deductible).
Penghematan pajak terjadi juga pada depresiasi karena merupakan biaya non-kas.
Liem, dkk. (2013; 94) mengatakan pengurangan pajak dari depresiasi akan
menstubstitusi manfaat pajak dari pendanaan secara kredit sehingga perusahaan
dengan non debt tax shield yang besar akan sedikit menggunakan hutang
Pengaruh Profitabilitas terhadap struktur modal (skripsi dan tesis)
Profitabilitas mencerminkan seberapa besar rasio perbandingan antara laba
yang dimiliki oleh perusahaan terhadap total aset perusahaan atau seberapa efektif
aset perusahaan dapat menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio profitabiltias
merefleksikan keuntungan yang diperoleh sehingga akan berdampak pada struktur
modal perusahaan. Nurita (2012; 55) menyatakan bahwa profitabilitas
berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.
Company Size (skripsi dan tesis)
Ukuran perusahan (company size) secara umum dapat diartikan sebagai
suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan
menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan (asset) yang dimiliki suatu
perusahaan. Pengukuran perusahaan bertujuan untuk membedakan secara
kuantitatif antara perusahaan besar (large firm) dengan perusahaan kecil (small
firm) besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan
manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dengan berbagai situasi dan
kondisi yang dihadapinya. Pada akhirnya kemampuan untuk mengoperasikan
perusahaan tersebut dapat mempengaruhi pendapatan sahamnya. Menurut
Mochfoedz (1994) dalam Rahmi (2010; 58), ukuran perusahaan pada dasarnya
terbagi dalam tiga kategori:
1. Perusahaan besar ( L a r g e F i r m ) Perusahaan besar merupakan
perusahaan yang memiliki total aset yang besar. Perusahaan-perusahaan
yang dikategorikan besar biasanya merupakan perusahaan yang telah go
publik di pasar modal dan perusahaan besar ini juga termasuk dalam kategori papan pengembangan satu ang memiliki aset sekurang-kurangnya Rp
200.000.000.000.
2. Perusahaan Menengah ( M e d i um S i ze ) Perusahaan mengengah
merupakan peru-sahaan yang memiliki total aset antara Rp 2.000.000.000
sampai Rp 200.000.000.000 serta perusahaan menengah ini biasanya
listing di pasar modal pada papan pengembangan ke dua.
3. Perusahaan Kecil ( S m a l l F i r m ) Perusahaan kecil merupakan
perusahaan yang memiliki aset kurang dari Rp 2.000.000.000 dan biasanya
perusahaan kecil ini belum terdaftar di Bursa Efek. Ukuran Perusahaan =
Total Aset.
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar
kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan
skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan,
total asset, rata-rata tingkat penjualan (Seftianne, 2011;25).
Likuiditas (skripsi dan tesis)
Rasio likuiditas (liquidity ratio) merupakan rasio yang menggambarkan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek (Fred
Weston dalam buku Kasmir, 2012:129). Melalui rasio likuiditas kita dapat
mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya.
Hendar (2010:199) menyatakan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang
menunjukkan apakah suatu perusahaan akan mampu menutup kewajiban jangka
pendeknya ketika jatuh tempo. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban
keuangannya tepat waktu berarti dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut
dalam keadaan likuid. Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas
perusahaan adalah rasio lancar (currentratio). Dimana rasio lancar menurut
Hendar (2010:199) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan
koperasi dalam membayar hutang lancarnya dengan harta lancarnya.
Non Debt Tax Shield (skripsi dan tesis)
Mackie-Mason (1990) dalam Hidayat (2013; 125) membagi non debt tax
shield menjadi dua kelompok yaitu: (a) tax loss carryforward yaitu fasilitas
berupa kerugian yang dapat dikompensasikan terhadap laba paling lama lima
tahun kedepan dan (b) investment tax creditberupa fasilitas yang diberikan
pemerintah meliputi pengurangan beban pajak, penundaan pajak,dan pembebasan
pajak. Sunarsih (2014) menambahkan bahwa investment tax credit sebagai
proksiuntuk non debt tax shield pada umumnya diberikan kepada perusahaan yang
memiliki tangibleasset yang besar sehingga dapat digunakan sebagai collateral
bagi pengambilan hutang.
Menurut Susanto (2011;256) penggunaan hutang akan menimbulkan
kewajiban membayar bunga, yang dalam laporan laba rugi biaya bunga tersebut
akan mengurangi keuntungan kena pajak. Semakin besar utang perusahaan maka
semakin besar beban bunga dan berarti semakin besar penghematan pembayaran
pajak penghasilan. Sehingga bunga dapat mengurangi keuntungan kena pajak
sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil (tax deductible).
Penghematan pajak terjadi juga pada depresiasi karena merupakan biaya
non-kas. Liem,dkk. (2013; 94) mengatakan pengurangan pajak dari depresiasi
akan menstubstitusi manfaat pajak daripendanaan secara kredit sehingga
perusahaan dengan non debt tax shield yang besar akan sedikit menggunakan
hutang
Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan membiayai
sebagian besar kebutuhan pendanaan mereka dengan dana yang dihasilkan secara
internal. Menurut Sartono (2010;142), profitabilitas adalah kemampuan
perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total
aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas merefleksikan earning untuk
pendanaan investasi. Proksi yang digunakan dalam profitabilitas adalah ROA,
yaitu ratio of earning before interest and taxes to total asset.
Menurut Kasmir (2011:196) , yang menyatakan bahwa : Rasio profitabilitas
merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan. Menurut Sartono (2010; 129), profitabilitas periode sebelumnya
merupakan faktor penting dalam menentukan struktur modal.
Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan
dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan,
jumlah cabang, dan sebagainya. (Sofyan Safri Harahap, 2011;304). Untuk dapat
menjaga kelangsungan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam
keadaan menguntungkan (Profitable). Tanpa adanya keuntungan akan sangat sulit
bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditor, pemilik perusahaan
dan terutama pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan
keuntungan ini, karena disadari betul betapa pentingnya arti keuntungan bagi
masa depan perusahaan.
Menurut Kasmir (2011:135), “ Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk
menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan ”. Rasio yang
mengukur efektivitas secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya
tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun
investasi.
Kasmir (2012:197) menerangkan bahwa tujuan dan manfaat penggunaan
rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yakni :
1. untuk mengukur ataumenghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam
satu periode tertentu
2. untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang
3. untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan
baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang
digunakan baik modal sendir
DPR (Dividend Payout Ratio) (skripsi dan tesis)
Arus kas dan kebutuhan investasi suatu perusahaan berubah dengan cepat
sehingga ada kesulitan dalam menentukan jumlah dividen yang tetap untuk
dibayarkan kepada pemegang saham.Menurut Dewi (2011; 98), dividen dibagikan
dalam jumlah yang sama untuk setiap lembar sahamnya dan besarnya dividen
tergantung pada sisa keuntungan setelah dikurangi dengan potongan-potongan
yang telah ditentukan dalam akta pendirian dan juga tergantung dari keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Dividend payout ratio (DPR) merupakan kemampuan perusahaan dalam
membayarkan dividen yang berkaitan erat dengan pendanaan perusahaan.
Pembayaran dividen yang tetap menimbulkan keharusan bagi perusahaan dalam
menyediakan dana yang cukup untuk membayarnya. Semakin tinggi dividend
payout ratio maka akan meningkatkan kebutuhan kas dimasa yang akan datang
dan mengakibatkan retained earning berkurang. Perusahaan harus mencari dana
eksternal berupa pinjaman atau saham lainnya untuk melakukan investasi baru.
Perusahaan yang memiliki dividend payout ratio yang tinggi lebih menyukai
pendanaan dengan modal sendiri karena pembayaran dividen akan meningkatkan
kewajiban perusahaan dan pembayaran terhadap bunga dan cicilan perusahaan
Struktur Modal (skripsi dan tesis)
Menurut Sartono (2010; 40) salah isu penting yang dihadapi oleh manajer
keuangan adalah hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Beberapa
teori tentang struktur modal telah dikembangkan untuk menganalisis pengaruh
penggunaan utang terhadap nilai perusahaan dan biaya modal. Dua pertanyaan
mendasar yang ingin dijawab oleh teori struktur modal menurut Sartono (2010;
45) adalah: (1) dapatkan satu perusahaan meningkatkan kemakmuran pemegang
saham dengan cara menggantikan sebagian modal sendiri dengan utang dan (2)
jika bisa, berapa besar utang yang harus dipergunakan oleh perusahaan.
Struktur modal sendiri diartikan sebagai kombinasi atau perimbangan antara
utang dan modal sendiri (saham preferen dan saham biasa) yang digunakan
perusahaan untuk merencanakan mendapatkan modal. Struktur modal sangat
penting bagi perusahaan karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana
yang paling menguntungkan. Dalam mendanai kebutuhan pendanaan perusahaan
dapat menggunakan modal sendiri dan modal asing atau utang (Ambarwati, 2010;
19). Menurut pengertian ini maka keputusan penggunaan utang dalam
mendapatkan modal akan berimplikasi pada munculnya biaya bunga, sedangkan
penggunaan modal sendiri hanya akan berimpliklasi pada biaya oportunitas.
Menurut Ambarwati (2010;23) terdapat empat hal penting yang
mempengaruhi keputusan struktur modal yaitu:
a. Risiko bisnis, atau risiko yang melekat pada operasi perusahaan. Semakin
tinggi risiko bisnis perusahaan, maka semakin rendah rasio utang optimalnya.
b. Posisi perpajakan perusahaan. Salah satu alasan utama menggunakan utang
adalah bunganya yang dapat menjadi pengurang pajak, yang selanjutnya akan
mengurangi biaya utang efektif.
c. Fleksibilitas keuangan, atau kemampuan untuk memperoleh modal dengan
persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk.
d. Konservatisme atau keagresifan manajemen. Beberapa manajer lebih agresif
dari yang lainnya, sehingga beberapa perusahaan cenderung menggunakan
utang sebagai usaha untuk mendorong keuntungan.
Signaling Theory (skripsi dan tesis)
Signaling theory didasari oleh adanya informasi asimetrik antara manajer
dengan pihak luar (shareholders), teori ini mengatakan bahwa manajer adalah
pihak yang memiliki informasi yang lengkap mengenai perusahaan, informasi
tersebut akan diteruskan kepada pemegang saham perusahaannya, hal ini
dilakukan untuk meningkatkan nilai saham dari perusahaannya. Namun, investor
tidak bisa percaya begitu saja dengan informasi yang diberikan tersebut karena
investor akan berpikir skeptis terhadap setiap informasi yang diterimanya. Solusi
dari adanya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menerapkan suatu
kebijakan seperti memberikan insentif kepada para manajer. Signaling Theory
beranggapan bahwa secara umum perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan
dan pertumbuhan yang tinggi merupakan perusahaan yang memiliki tingkat
leverage yang tinggi sebagai akibat dari penerbitan hutang.
Trade-Off Theory (skripsi dan tesis)
Dalam model trade-off theory, struktur modal merupakan asumsi dari hasil
trade-off antara keuntungan pajak dengan menggunakan hutang dan biaya agensi
yang akan terjadi. Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan tapi
hanya sampai pada titik tertentu. Setelah titik tersebut,penggunaan hutang justru
akan menurunkan nilai perusahaan. Dengan model ini, struktur modal yang
optimal dapat ditemukan dengan menyeimbangkan keuntungan penggunaan
hutang dengan biaya financial distress dan agency problem (Atmaja, 2013).
Trade-Off Theory memiliki asumsi bahwa perusahaan akan menetapkan target
dari hutang (debt ratio) yang kemudian akan berjalan sesuai dengan yang
ditargetkan tersebut, tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai pasar. Target
hutang inilah yang disebut dengan trade-off dari bankruptcy cost dan tax benefit.
Jika perusahaan menambah target debt ratio-nya, maka perusahaan akan
mendapatkan keuntungan pajak, karena pajak yang dibayarkan lebih sedikit
dengan adanya pembayaran bunga dari hutang atau adanya interest tax shield,
namun dengan meningkatnya nilai hutang perusahaan maka perusahaan akan
terpapar dengan adanya risiko kebangkrutan yang akan menimbulkan bankruptcy
cost yang lebih tinggi jika perusahaan menambah hutang ke dalam struktur
pendanaan jangka panjangnya.Menggunakan hutang artinya perusahaan akan
membayarkan sejumlah bunga. Bunga merupakan pengurang dari pajak (tax
deductible), artinya akan mengurangi kewajiban perusahaan untuk membayar
pajaknya dan efeknya adalah akan meningkatkan nilai arus kas setelah pajak.
Perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan cash flow dan market value-
nya, dalam usaha untuk mendapatkan keduanya dan perusahaan akan banyak
menggunakan hutang (debt). Kondisi ini memberikan informasi bahwa tax rate
berkolerasi positif dengan leverage.
Perusahaan yang menggunakan hutang melebihi titik optimalnya akan
mengalami exposure terhadap bankruptcy cost karena perusahaan akan
menghadapi risiko tidak mampu untuk melunasi bunga maupun principal dari
hutangnya yang besar. Karena adanya kemungkinan dari financial distressyang
disebabkan oleh tingginya penggunaan leverage, perusahaan akan menghadapi
dua tipe bankruptcy cost, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Tipe
bankruptcy cost biaya langsung adalah seperti biaya administrasi dari proses
kebangkrutan, misalnya biaya yang terjadi di dalam penjualan aset perusahaan
yang dijaminkan atas hutang. Sementara itu tipebankruptcy cost biaya tidak
langsung adalah biaya yang timbul karena adanya perubahan dalam keputusan
investasi yang menyebabkan terjadinya financialdistress. Untuk menghindari
kebangkrutan, perusahaan akan berusaha untuk memotong pengeluarannya pada
biaya penelitian, pendidikan dan pelatihan dari pegawai, dan biaya iklan. Karena
semua hal itu terjadi maka konsumen dari perusahaan akan berpikir apakah
perusahaan akan mengalami kemunduran. Pemikiran ini terjadi karena adanya
kemungkinan jatuhnya harga saham dari perusahaan karena kinerja perusahaan
yang menurun. Pajak dan bankruptcy cost memberikan gambaran dari keuntungan
dan kerugian dari penggunaan leverage yang melebihi batas optimal dari
kemampuan perusahaan.
Pecking Order Theory (skripsi dan tesis)
Pecking Order Theory mengatakan bahwa perusahaan akan menerbitkan
sekuritas berdasarkan urutan dari yang paling menguntungkan. Pecking Order
Theory juga memberikan gambaran bahwa perusahaan akan lebih memilih untuk
menggunakan pendanaan internalnya terlebih dahulu dibandingkan menggunakan
pendanaan eksternal, sehingga perusahaan yang menggunakan pendanaan internal
memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan
yang menggunakan pendanaan eksternal (Myers dan Majluf, 1984 dalam Sugiarto
2009; 123). Pemilihan pendanaan eksternal dilakukan berdasarkan tingkat risiko
yang paling rendah terlebih dahulu yang akan dipilih. Pendanaan eksternal yang
akan dipilih terlebih dahulu adalah laba ditahan (retained earnings), hutang
(debt), kemudian risky debt, convertible securities, preffered stock, dan yang
terakhir common stock.
Pecking Order Theory didasari oleh asumsi manajer perusahaan memiliki
pengetahuan yang lengkap mengenai kondisi keuangan perusahaan yang
sesungguhnya, asumsi kedua adalah manajer akan bertindak sesuai dengan
tindakan yang sebaik-baik mungkin untuk kepentingan investornya. Pecking
Order Theory memiliki dua bentuk, yaitu (1) strong form dan (2) semi strong atau
weak form. Strong form, mengatakan bahwa perusahaan tidak akan menggunakan
ekuitas pada struktur pendanaan jangka panjangnya,perusahaan akan
menggunakan pendanaan internalnya dan atau menggunakan hutang untuk
membiayai proyek yang akan dijalankan. Lain halnya dengansemi-strong, yang
mensyaratkan bahwa perusahaan boleh menggunakan ekuitas (saham) pada
struktur pendanaan jangka panjangnya. Penggunaan ekuitas (saham) pada struktur
pendanaan jangka panjang dilakukan pada dua kondisi, yaitu: (1) pada saat
perusahaan membutuhkan pendanaan untuk masa depan yang belum bisa
diramalkan; (2) pada saat tidak ada lagi asymmetricinformation untuk beberapa
alasan yang muncul dan membiarkan perusahaan untuk mengambil keuntungan
dari ini dan menerbitkan saham baru pada fairprice adalah mungkin; dan (3) saat
perusahaan yang kapasitas hutangnya berkurang berarti tidak mungkin meminjam
lagi sehingga pilihan lainnya adalah mengeluarkan saham untuk membiayai
proyeknya (karena debtcapacity merupakan batasan utama dalam
berhutang).Kelemahan dari Pecking Order Theory adalah tidak mampu
menjelaskan bagaimana pajak, bankruptcy cost, biaya penerbitan saham bisa
mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan besarnya
hutang(leverage) yang akan digunakan oleh perusahaan. Selain itu Pecking
OrderTheory juga mengesampingkan agency problem yang mungkin timbul
ketika perusahaan akan menggunakan besarnya hutang (leverage) dalam struktur
modal perusahaan
Komponen Struktur Modal (skripsi dan tesis)
Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas beberapa
komponen (Riyanto, 1995:238) yaitu:
1. Modal asing atau utang
Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang
sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan
yang bersangkutan modal tersebut merupakan “utang”, yang pada
saatnya harus dibayar kembali. Utang dapat dikelompokan menjadi 2
golongan, yaitu utang jangka pendek (yaitu kurang dari satu tahun) dan
utang jangka panjang (lebih dari satu tahun). Tetapi banyak penulis
dalam bidang pembelanjaan yang membagi modal asing atau utand
dalam 3 golongan, yaitu:
Sumber: Riyanto, 1995:296
1. Modal asing/utang jangka pendek (short-term debt), yaitu utang yang
jangka waktunya pendek, yaitu kurang dari satu tahun.
2. Modal asing/utang jangka menengah (intermediate-term debt), yaitu
yang jangka waktunya antara 1 sampai 10 tahun.
3. Modal asing/utang jangka panjang (long-term debt), yaitu yang
jangka waktunya lebih dari 10 tahun.
Modal asing/utang merupakan sumber dana bagi perusahaan yang
harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu. Semakin lama
jangka waktu semakin ringan syarat-syarat pembayaran kembali utang
tersebut akan mempermudah dan memperluas bagi perusahaan untuk
mendayagunakan sumber dana yang berasal dari asing atau utang
jangka panjang tersebut. Meskipun demikian, utang tetap harus dibayar
pada waktu yang sudah ditetapkan tanpa memperhatikan kondisi
finansial perusahaan pada saat itu dan harus sudah disertai dengan
bunga yang sudah diperhitungkan sebelumnya, dengan demikian
seandainya perusahaan tidak mampu membayar kembali utang dan
bunga, maka kreditur dapat memaksa perusahaan dengan menjual asset
yang dijadikan jaminannya. Oleh karena itu, kegagalan membayar
utang dan atau bunganya akan mengakibatkan perusahaan kehilangan
kontrol terhadap perusahaannya seperti halnya sebagian atau
keseluruhan modal yang ditanamkan dalam perusahaan, begitu pula
sebaliknya para kreditur dapat kehilangan kontrol sebagian atau
keseluruhan dana pinjaman dan bunganya, karena segala macam bentuk
yang ditanamkan dalam perusahaan selalu dihadapkan pada risiko
kerugian.
Penggunaan modal asing akan menimbulkan beban yang tetap dan
besarnya penggunaan modal asing ini menurunkan leverage keuangan
yang digunakan perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa semakin besar proporsi modal asing atau utang jangka panjang
dalam struktur modal perusahaan akan semakin besar pula risiko
kemungkinan terjadinya ketidakmampuan untuk membayar kembali
utang jangka panjang beserta bunga pada jatuh tempo. Bagi kreditur hal
ini berarti bahwa kemungkinan turut serta dana yang mereka tanamkan
dalam perusahaan untuk dipertaruhkan pada kerugian juga semakin
besar.
2. Modal Sendiri
Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan
dan yang tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak dapat
ditentukan lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut
likuiditas merupakan “dana jangka panjang yang tidak tertentu
waktunya”. Modal sendiri selain berasal dari “luar” perusahaan dapat
juga berasal dari “dalam” perusahaan sendiri, yaitu modal yang
dihasilkan atau dibentuk sendiri dalam perusahaan. Modal sendiri
berasal dari sumber internal ialah di dapat dari keuntungan yang
dihasilkan perusahaan, sedangkan sumber eksternal berasal dari modal
yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri di dalam suatu
perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (P.T), terdiri dari:
1) Modal Saham
Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam
suatu Perseroan Terbatas (PT), dimana modal saham terdiri dari :
a) Saham Biasa (Common Stock)
Saham biasa adalah bentuk komponen modal jangka panjang
yang ditanamkan oleh investor, dimana pemilik saham ini,
dengan memiliki saham ini berarti ia membeli prospek dan siap
menanggung segala risiko sebesar dana yang ditanamkan.
b) Saham Preferen (Preferred Stock)
Saham preferen bentuk komponen modal jangka panjang yang
merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan utang
jangka panjang.
2) Laba Ditahan
Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat
sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh
perusahaan. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu
mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan
tersebut merupakan “keuntungan yang ditahan” (retained earning).
Cost of Equity Capital (skripsi dan tesis)
Biaya modal ekuitas (Cost of Equity Capital) adalah biaya untuk
mendapatkan ekuitas atau biaya yang dikeluarkan perusahaan selama menggunakan
ekuitas (Awat, 1999). Pengertian lain Cost of Equity Capital merupakan biaya yang
dikeluarkan perusahaan berupa pengembalian pada investor untuk membuat ekuitas
menjadi atau tetap mempertahankan ekuitas dimiliki perusahaan (Husnan; 1997,
Young & O’Byrne; 2001, rohma & subroto; 2012). Menurut Ifonie (2012) biaya
modal ekuitas merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor
dimana biaya modal ekuitas terkait dengan risiko investasi atas saham perusahaan.
Biaya modal ke perusahaan adalah pengembalian yang diterima investor (Porras
2011, Mohamad & Saad, 2012, Septiani &Taqwa, 2019)
Investasi organisasi dianggap bernilai hanya ketika pengembalian modal
yang dapat diprediksi lebih tinggi dari biaya modal. Logika di balik ini adalah
karena suatu organisasi harus mendapatkan laba maksimum untuk memuaskan para
pemegang sahamnya, yang mengarah pada peningkatan nilai perusahaan. Tingkat
biaya modal yang tepat telah menjadi salah satu masalah paling kritis yang berusaha
diidentifikasi oleh para ahli keuangan (Mohamad & Saad, 2012).
Cost of equity capital adalah konsep penting dalam manajemen keuangan
untuk menentukan apakah kegiatan investasi perusahaan layak atau tidak. Biaya
modal ekuitas dapat timbul karena beberapa faktor, salah satunya adalah
pengungkapan modal intelektual. Pengungkapan ini diperlukan untuk memberikan
penyajian laporan yang wajar dan relevan agar tidak menyebabkan asimetri
informasi antara pembuat dan pengguna laporan. Asimetri informasi dapat terjadi
sesuai dengan teori pensinyalan dan teori berbasis sumber daya (Putri &
Rokhmania, 2018).
Ada sejumlah metode alternatif yang telah dikembangkan dalam literatur
untuk memperkirakan biaya modal ekuitas. Botosan (2006) meng klasifikasikan ini
menjadi dua kelas. Satu kelas metode, seperti Capital Asset Pricing Model
(CAPM), menggunakan faktor risiko harga yang telah ditentukan untuk
menghasilkan biaya estimasi modal ekuitas. Namun, Botosan (2006) berpendapat
bahwa estimasi berbasis CAPM tidak berguna untuk menyelidiki hubungan antara
pengungkapan dan biaya modal ekuitas karena mereka tidak jelas memberikan
peran informasi (Mangena et al, 2010 dan Boujelbene & Affes, 2013). Berdasarkan
hal tersebut maka penugkuran biaya modal ekuitas pada penelitian ini
menggunakan CAPM.
Intellectual Capital (skripsi dan tesis)
Modal intelektual adalah jumlah semua yang diketahui semua orang di
perusahaan yang memberikan keunggulan kompetitif. Modal intelektual adalah
pengetahuan material intelektual, kekayaan intelektual, informasi, pengalaman
yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kekayaan (Stewart, 2010). Modal
intelektual mencakup aset seperti merek, hubungan pelanggan, paten, merek
dagang, dan tentu saja pengetahuan. Perbedaan tumbuh antara nilai pasar dan nilai
buku perusahaan sebagian besar dikaitkan dengan modal intelektual, bisnis yang
menopang pertumbuhan di masa depan (Choudhury, 2010).
Suatu organisasi yang memiliki prosedur yang baik maka intellectual
capital akan mencapai kinerja secara optimal. Relational capital merupakan
hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan para mitranya. Relational capital
merupakan pengetahuan yang dibentuk dalam marketing untuk mengembangkan
potensi yang dimiliki perusahaan melalui jalannya bisnis. Relational capital yang
tinggi akan dapat mendorong peningkatan terhadap kinerja keuangan (Kweh et al,
2019).
Saat ini belum ada peraturan yang mewajibkan perusahaan harus
mengungkapkan modal intelektual. Sehingga pengungkapan dilakukan secara
sukarela. The International Federation of Accountan IFAC (1998)
mengklasifikasikan IC menjadi tiga kategori, yaitu Relational Capital,
Organizational Capital, dan Human Capital (Ulum, 2013).
Human CapitaI adalah kemampuan kolektif individu atau perusahaan untuk
mengekstraksi solusi terbaik dari pengetahuan orang-orangnya, dan mewakili
kreativitas dan inovasi yang ada dalam pikiran setiap karyawan untuk memberikan
solusi kepada pelanggan (Lim et al., 2010.) Modal manusia dianggap sebagai aset
paling berharga bagi sebagian besar organisasi berbasis pengetahuan dan ada
beberapa penelitian yang terkait dengan pengaruh modal manusia terhadap kinerja
organisasi (Córcoles & Ponce, 2013; Mehralian et al., 2013).
Modal relasional (Relational Capital) meliputi; hubungan pelanggan,
hubungan pemasok, hubungan publik dan hubungan investor. Hubungan pelanggan
mengacu pada hubungan antara organisasi dan pelanggannya. Aspek seperti
layanan pelanggan yang baik meningkatkan hubungan yang baik dengan
pelanggan. Hubungan pemasok terkait dengan hubungan dengan pemasok termasuk
pemasok saat ini dan potensial. Mengelola hubungan pemasok melibatkan
melakukan kegiatan yang meningkatkan hubungan selama pembelian (Abdulaali,
2018).
Bisnis mengambil tindakan yang meningkatkan hubungan investor seperti
yang memberikan informasi akurat kepada investor untuk membantu mereka dalam
pengambilan keputusan. Modal relasional, misalnya, cenderung ditentukan oleh
komunikasi antara organisasi dan pelanggan; beberapa elemen dalam modal
pelanggan termasuk pasar berbagi, laba yang dihasilkan per pelanggan dan tingkat
retensi pelanggan. Modal relasional melibatkan pengetahuan yang tersedia dalam
berbagai hubungan di dalam organisasi (Abdulaali, 2018).
Structural capital berkaitan dengan sistem dan struktur suatu perusahaan.
Ini adalah rutinitas bisnis. Perusahaan dengan kuat modal struktural akan
menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan manusia modal
dan memungkinkan modal manusia untuk mewujudkan potensi penuhnya, dan
kemudian untuk meningkatkan modal inovasi dan modal pelanggan. (Ramezan,
2011).
Seperti penelitian sebelumnya (lihat Boujelbene & Affes, Mangena et al.,
2010) item pengungkapan modal intelektual dibagi menjadi modal intelektual
manusia, modal intelektual struktural dan modal intelektual relasional.
Stakeholder Theory (skripsi dan tesis)
Teori stakeholder Deegan (2004) menyatakan bahwa semua pemangku
kepentingan memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang kegiatan
perusahaan yang mempengaruhi mereka dan menekankan organisasi akuntabilitas
jauh melampaui kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Para pemangku
kepentingan memiliki kewenangan untuk mempengaruhi manajemen dalam proses
memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh organisasi. Pendapat lain dari
Ernst dan Young (1999) beranggapan bahwa perusahaan yang berkomitmen untuk
melaporkan aktivitasnya termasuk intellectual capital disclosure kepada
stakeholder, biasanya bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan dan
keberlanjutan pembentukan nilai untuk semua stakeholder.
Signalling Theory (skripsi dan tesis)
Teori Sinyal merupakan tindakan perusahaan dalam memberi sinyal kepada
investor tentang bagaimana manajemen memandang perusahaan (Brigham dan
Houston, 1999). Sinyal diberikan karena adanya informasi asimetri antara
perusahaan (manajemen) dengan investor. Miller dan Whiting (2005) berpendapat
bahwa signalling theory mengindikasikan bahwa organisasi akan berusaha untuk
menunjukkan sinyal berupa informasi positif kepada investor potensial melalui
pengungkapan dalam laporan keuangan. Managemen akan terdorong untuk
mengungkapkan modal intelektual secara sekurela karena ekspektasi manajer
bahwa menyediakan sinyal yang bagus mengenai kinerja perusahaan kepada
pasarakan mengurangi asimetri informasi (Oliveira et al., 2008)
Agency Theory (skripsi dan tesis)
Woodcock dan Whiting (2009) menjelaskan Agency Theory adalah teori
yang menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang
(prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) atau
manajer dalam bentuk kontrak kerja sama. Untuk mengatasi masalah keagenan
perjanjian yang disepakati antara pemilik perusahaan dan manajer dimana salah satu
isi perjanjian tersebut adalah adanya pengungkapan informasi yang relevan oleh
manajer sehingga pemilik perusahaan mampu untuk mengevaluasi apakah
pendanaan mereka dikelola dengan baik atau tidak oleh manajemen (Healy dan
Palepu, 2001). Salah satu pengungkapan informasi tersebut yaitu dengan
melakukan pengungkapan sukarela modal intelektual.
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham (skripsi dan tesis)
Faktor – faktor yang mempengaruhi harga saham adalah :
1. Laba per lembar saham
Seorang investor yang melakukan investasi pada perusahaan akan menerima laba atas
saham yang dimilikinya. Semakin tinggi laba per lembar saham yang diberikan
perusahaan akan memberikan pengembalian yang cukup baik.
2. Tingkat Bunga
Tingkat bunga dapat mempengaruhi harga saham dengan cara :
a. Mempengaruhi persaingan di pasar modal antara saham dengan obligasi, apabila
suku bunga naik maka investor akan menjual sahamnya untuk ditukarkan dengan
obligasi.
b. Mempengaruhi laba perusahaan, hal ini terjadi karena bunga adalah biaya,
semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah laba perusahaan.
3. Jumlah kas dividen yang diberikan
Kebijakan dividen dapat dibagi dua yaitu sebagai bentuk dividen dan sebagian lagi
disisihkan sebagai laba ditahan.
4. Jumlah laba didapat perusahaan
Pada umumnya, investor melakukan investasi pada perusahaan yang mempunyai
profit yang cukup baik karena menunjukan prospek yang baik sehingga investor
tertarik untuk berinvestasi.
5. Tingkat resiko dan pengembalian
Apabila tingkat resiko dan proyeksi laba yang diharapkan perusahaan meningkat,
maka akan mempengaruhi harga saham perusahaan.
Nilai Saham Berdasarkan Fungsinya (skripsi dan tesis)
Berdasarkan fungsi nilai suatu saham terbagi atas tiga jenis yaitu:
1. Par Value ( Nilai Nominal)
Merupakan nilai yang tercantum pada saham untuk tujuan akuntansi. Jumlah
saham yang dikeluarkan perusahaan dikalikan dengan nilai nominalnya
merupakan modal disetor penuh bagi suatu perseorangan dalam pencatatan
akuntansi nilai nominal dicatat sebagai modal perusahaan didalam neraca.
2. Base Price ( Harga Dasar)
Merupakan harga perdana yang dipergunakan dalam perhitungan indeks harga
saham. Untuk menghitung nilai dasar dikalikan total saham yang beredar.
3. Market Price ( Harga Pasar)
Merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung atau jika
pasar ditutup ( Closing Price), harga pasar inilah yang menyatakan naik
turunnya suatu saham dan setiap hari diumumkan.
Jenis – Jenis Saham (skripsi dan tesis)
Menurut (Rusdin, 2006:69) di dalam prakteknya, dikenal beberapa jenis saham
yang dibagi menjadi dua kelompok besar sebagai berikut :
1. Berdasarkan Cara Peralihan Hak
a. Saham atas unjuk ( Bearee Stock)
Saham yang tidak ditulis nama pemiliknya, agar mudah
dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain.
b. Saham atas nama ( Registered Stock)
Saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dimana cara peralihannya
harus melalui prosedur tertentu, yaitu dengan dokumen peralihan dan
kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus
dibuat daftar nama pemegang saham.
2. Berdasarkan Hak Tagih Klaim
a. Saham Biasa
Saham biasa merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh
emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis
paling popular dipasar modal.
b. Saham Preferen
Yang berbentuk gabungan antara obligasi dan saham biasa. Jenis saham ini
sering disebut dengan sekuritas campuran
Karakteristik Pemegang Saham (skripsi dan tesis)
Sebagai posisi dan batasannya dimana saham merupakan bukti penyertaan modal
pada satu perusahaan, maka menurut Nor Hadi (2013:68) saham memiliki karakteristik
antara lain :
1. Limited risk, artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah
yang disetorkan, yaitu sejumlah nilai saham yang dimiliki. Keuntungan dan
kerugian yang terjadi pada perusahaan akan dinikmati atau ditanggung sebesar
proporsi saham yang dimiliki/dipegangnya.
2. Ultimate control, artinya pemegang saham secara (secara kolektif) akan
menentukan arah dan tujuan perusahaan. Hal itu, dilakukan pada saat Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS), dan secara harian dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris yang merupakan wakil/representasi dari pemegang saham.
3. Residual claim, artinya pemegang saham merupakan pihak terakhir yang
mendapatkan pembagian hasil perusahaan. Claim pemegang saham adalah
keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen. Pemegang saham juga
memperoleh bagian atas sisa asset perusahaan, ketika perusahaan telah
dilikuiditas setelah dikurangi kewajiban kepada pegawai, pajak, hutang pada
pihak ketiga, pemegang saham preferen dan kewajiban lainya
Pengertian Saham (skripsi dan tesis)
Menurut Nor Hadi (2013 : 67) Saham yaitu “salah satu komoditas keuangan yang
diperdagangkan dipasar modal yang paling popular. Investasi saham oleh investor
diharapkan memberikan keuntungan, yang sudah barang pasti dalam saham juga
mengandung risiko”.
Saham adalah Sertifikat yang menunjukan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan
pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan (Rusdin
2006 : 68). Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang sah memiliki
satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik
perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk
meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa
perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan
seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.
Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak
untuk memberikan suara dalam hal seperti pemilihan papan direktur, hak untuk
pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang
dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan
Kebijakan Struktur Modal (skripsi dan tesis)
Struktur Modal sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu perusahaan. Oleh karena itu perlu suatu kebijakan dalam hal penentuan struktur modal suatu perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja modal perusahaan tersebut. Masalah pendanaan dalam perusahaan adalah salah satu masalah penting yang selalu dihadapi oleh setiap perusahaan, mulai dari penarikan dana sampai pada pengalokasian dana tersebut secara efektif dan efisien ( Suad Husnan, 2006:263 ) menyebutkan bahwa terdapat metode –metode dasar untuk menentukan kebijakan struktur modal yang sebaiknya dijalankan oleh perusahaan. Metode dasar tersebut adalah : a) Analisis EBIT – EPS Melalui analisis ini manajemen dapat melihat dampak dari berbagai alternatif pendanaan terhadap EPS pada tingkatan EBIT yang bervariasi. Yang dimaksud dengan EPS adalah laba bersih setelah pajak dibagi jumlah saham perusahaan yang beredar. Pada analisis ini hubungan EPS dan EBIT dapat di cari dengan : 1. Menghitung EPS pada berbagai alternative pendanaan untuk EBIT tertentu 2. Mengulang langkah pertama untuk EBIT yang berbeda – beda. Hasilnya kemudian digambarkan dalam grafik EBIT – EPS. Expected dan deviasi standar EBIT dapat dicari dengan mengembangkan sejumlah skenario tentang EBIT dimasa mendatang bersama dengan probabilita terjadinya. Jika deviasi standar EBIT relatif besar, manajemen harus lebih hati – hati karena Expected EBIT menjadi kurang dipercaya. b) Perbandingan Rasio – Rasio Laverage Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efek dari setiap alternatif pendanaan terhadap rasio – rasio laverage. Manajemen kemudian dapat membandingkan rasio – rasio yang ada saat ini dan rasio – rasio pada alternatif dengan pendanaan tertentu dengan rasio – rasio industri sejenis. Manajemen dapat menggunakan metode perhitungan rasio sebagai berikut : a. Rasio Hutang a. Total hutang / Total Aktiva b. Hutang jangka panjang/ (hutang jangka panjang + Modal sendiri ) c. Total Hutang / Modal sendiri b. Rasio Jaminan a. Time interes earned = EBIT/ Biaya bunga b. Debt service coverage = EBIT / [ biaya bunga + (pembayaran pokok pinjaman/1-pajak). Rasio hutang dan Rasio jaminan dapat dihitung berdasarkan posisi keuangan perusahaan pada saat ini dan posisi keuangan dan posisi perusahaan dengan hutang dsb. Rasio – rasio tersebut kemudian dibandingkan dengan rasio industri dari perbandingan tersebut, manajemen dapat menentukan alternatif pendanaan yang paling tepat bagi perusahaan. c) Analisis Rasio Kas Perusahaan Metode ini menganalisis dampak keputusan struktur modal terhadap arus kas perusahaan. Metode ini melibatkan suatu persiapan seri anggaran kas pada kondisi perekonomian yang berbeda dari struktur modal yang berbeda. e. Jenis – Jenis Modal Modal menunjukan dana jangka panjang pada suatu perusahaan yang meliputi semua bagian disisi kanan neraca perusahaan kecuali utang lancar. Modal terdiri dari modal pinjaman dan modal sendiri. Modal pinjaman termasuk semua pinjaman jangka panjang yang diperoleh perusahaan pemberi dana umumnya meminta pengembalian yang relatif rendah, karena mereka memperoleh risiko yang paling kecil atas segala jenis modal jangka panjang, sebab : a. Modal pinjaman mempunyai prioritas lebih dahulu jika terjadi tuntutan atas pendapatan aktiva yang tersedia untuk pembayaran. b. Modal pinjaman mempunyai kekuatan hukum atas pembayaran dibandingkan dengan pemegang saham preferen atau saham biasa. c. Bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat mempengaruhi pajak, maka biaya modal pinjaman yang sebenarnya secara substansial menjadi lebih rendah.
Teori Struktur Modal (skripsi dan tesis)
Terdapat beberapa teori mengenai struktur modal dan kebijakannya, salah satunya
yang dikemukakan oleh Sartono ( 2001 : 225) yang menjelaskan beberapa teori struktur
modal diantaranya :
1.Teori modiglani – Miller
2. financial distress –agency costs
3. Model Trade Off
4. Teori Informasi tidak simestris
Struktur Modal Optimal (skripsi dan tesis)
Struktur Modal Optimal adalah Struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risk dan return sehingga memaksimalkan harga saham. Terdapat dua jenis risiko yaitu risiko bisnis adalah tingkat risiko dari operasi perusahaan jika tidak menggunakan utang sedangkan risiko keuangan adalah risiko tambahan bagi pemegang saham biasa karena perusahaan menggunakan utang (Farah Margaretha, 2011:113).
Pengertian Struktur Modal (skripsi dan tesis)
Menurut Farah Margaretha (2011:112) Struktur Modal menggambarkan
pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri dari utang jangka panjang dan modal
sendiri. Struktur modal merupakan cermin dari kebijaksanaan perusahaan dalam
menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan, karena masalah struktur modal adalah erat
hubungannya dengan masalah kapitalisasi, dimana disusun dari jenis – jenis funds yang
membentuk kapitalis.
Kebijakan struktur modal merupakan trade off antara Risk dan Return apabila utang
meningkat, maka risk meningkat sehingga return pun meningkat. Jika hutang
sesungguhnya (realisasi) berada dibawah target, pinjaman perlu ditambah, dan jika rasio
hutang melampaui target, maka saham dijual.
Pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal
yang optimal. Struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang
dapat meminimalkan biaya pendanaan modal keseluruhan atau biaya modal rata – rata
sehingga memaksimalkan nilai perusahaan
Kebijakan Dividen (skripsi dan tesis)
Kebijakan dividen menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang menjadi hak
pemegang saham. Pada dasarnya, laba tersebut bisa dibagi sebagai dividen atau ditahan
untuk di investasikan kembali. Dengan demikian pertanyaan yang sering muncul adalah
kapan (dalam keadaan yang seperti apa) laba akan dibagikan dan kapan akan ditahan,
dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan (Suad
Husnan, 2006 : 297).
Teori Signaling (skripsi dan tesis)
Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, dimana perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan itu sendiri dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor). Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah memberi sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang.
Teori Perbedaan Pajak (skripsi dan tesis)
Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan
capital gains. Para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda
pembayaran pajak. Oleh karena itu investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang
lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield tinggi. Jika pajak atas dividen lebih
besar dari pajak atas capital gains perbedaan ini akan makin terasa.
Teori Keagenan (Agency Theory) (skripsi dan tesis)
Bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, seringkali terjadi pemisahan antara
pengelola perusahaan (pihak manajemen, disebut juga sebagai agen) dengan pemilik
perusahaan atau (pemegang saham) tanggung jawab pemilik hanya sebatas modal yang
disetorkan. Artinya, apabila perusahaan mengalami kabangkrutan, maka modal sendiri
(ekuitas) yang telah disetorkan oleh para pemilik perusahaan mungkin sekali akan hilang,
akan tetapi kekayaan pribadi pemilik tidak akan diikut sertakan untuk menutup kerugian
tersebut. Dengan demikian memungkinkan munculnya masalah – masalah yang disebut
dengan masalah keagenan.
Masalah keagenan muncul dalam dua bentuk, yaitu antara pemilik perusahaan dengan
pihak manajemen dan antara pemegang saham dengan pemegang obligasi. Tujuan
normative pengambilan keputusan keuangan yang menyatakan bahwa keputusan siambil
untuk memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan (Suad Husnan, 2006:10).
Macam –Macam Kebijakan Dividen (skripsi dan tesis)
Menurut Sutrisno, (2012 : 268) kebijakan pemberian dividen yaitu :
1. Kebijakan pemberian dividen stabil, artinya dividen akan diberikan secara tetap per
lembarnya untuk jangka waktu tertentu walaupun laba yang diperoleh perusahaan
berfluktuasi.
2. Kebijakan dividen yang meningkat, artinya dengan kebijakan ini, perusahaan akan
membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu
meningkat dengan pertumbuhan yang stabil.
3. Kebijakan dividen yang konstan, kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya
mengikuti besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan.
4. Kebijakan dividen regular yang rendah ditambah ekstra, perusahaan menentukan
jumlah pembayaran dividen per lembar yang dibagikan kecil, kemudian
ditambahkan dengan ekstra dividen bila keuntungannya mencapai jumlah tertentu.
Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Dividen (skripsi dan tesis)
Menurut Sutrisno, (2012 : 267) faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen
diantaranya adalah :
1. Posisi Solvabilitas Perusahaan
Apabila perusahaan dalam kondisi insolvensi kurang menguntungkan, biasanya
perusahaan tidak membagikan laba. Hal ini disebabkan laba yang diperoleh lebih
banyak digunakan untuk memperbaiki posisi struktur modalnya.
2. Posisi Likuiditas perusahaan
Cash Dividen merupakan arus kas keluar bagi perusahaan, oleh karena itu bila
perusahaan membayarkan dividen berarti harus bisa menyediakan uang kas yang
cukup banyak dan ini akan menurunkan tingkat likuiditas perusahaan.
3. Kebutuhan untuk melunasi hutang
Salah satu sumber dana perusahaan adalah dari kreditor berupa hutang baik jangka
pendek maupun jangka panjang.
4. Rencana perluasan
Perusahaan yang berkembang ditandai dengan semakin pesatnya pertumbuhan
perusahaan, dan hal ini bisa dilihat dari perluasan yang dilakukan oleh perusahaan.
5. Kesempatan Investasi
Kesempatan investasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya dividen
yang akan dibagi.
6. Stabilitas pendapatan
Bagi perusahaan yang pendapatannya stabil, dividen yang akan dibayarkan kepada
pemegang saham lebih besar dibanding dengan perusahaan yang pendapatannya
tidak stabil.
7. Pengawasan terhadap Perusahaan
Kadang – kadang pemilik tidak mau kehilangan kendali terhadap perusahaan.
Apabila perusahaan mencari sumber dana dari modal sendiri, kemungkinan akan
masuk investor baru dan ini tentunya akan mengurangi kekuasaan pemilik lama
dalam mengendalikan perusahaan.
Pengertian Dividen (skripsi dan tesis)
Menurut Rusdin (2006 : 73) “ Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang
dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan
oleh dewan Direksi dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham”.
b. Jenis – Jenis Dividen
Dividen dapat dibagi menjadi lima jenis yaitu :
1. Cash Dividen : Metode paling umum untuk pembagian keuntungan. Dibayarkan
dalam bentuk tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya.
2. Stock Dividen : Cukup umum dilakukan dan dibayarkan dalam bentuk saham
tambahan, biasanya dihitung berdasarkan proporsi terhadap jumlah saham yang
dimiliki. Contohnya, setiap 100 saham yang dimiliki, dibagikan 5 saham tambahan.
Metode ini mirip dengan stock split karena dilakukan dengan cara menambah jumlah
sambil mengurangi nilai tiap saham sehingga tidak mengubah kapitalisasi pasar.
3. Property Dividen : Dibayarkan dalam bentuk asset. Dalam hal ini mungkin saja
terjadi pembayaran dividen dalam bentuk barang – barang yang dihasilkan atau
diperdagangkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam pembayaran dividen ini
para pemegang saham tidak dapat dipaksakan untuk menerimanya sebagai dividen
oleh karena itu perusahaan dapat menjualnya terlebih dahulu barangnya. Lalu hasil
penjualan tersebut diberikan kepada pemegang saham pembagian dividen dengan
cara ini jarang dilakukan.
4. Scrip Dividen : Yaitu dividen yang dibayarkan dalam dalam bentuk surat janji
hutang. Perseroan akan membayar dalam jumlah tertentu, sesuai dengan yang
tercantum dalam scrip tersebut. Pembayaran dalam bentuk ini akan menyebabkan
perseroan mempunyai hutang jangka pendek kepada scrip. Alasan dibayarkan
dividen ini adalah perseroan telah berhasil memperoleh laba, tapi tidak punya cukup
uang untuk membayar dividen tunai sedangkan rapat pemegang saham
menginginkan dividen dibayarkan pada periode tersebut.
5. Liquidating dividen : Dividen yang dibagikan berdasarkan pengurangan modal
perusahaan, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan
Pasar Modal (skripsi dan tesis)
Sebagaimana Menurut Rusdin (2006: 1) Pasar Modal adalah “ Kegiatan yang
berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang
berkaitan dengan diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek”. Pasar
modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor selain alternatif
investasi lainnya seperti : menabung di Bank, menjual emas, asuransi dan lainnya. Pasar
modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Investor dapat melakukan
investasi pada beberapa perusahaan melalui pembelian efek – efek yang baru ditawarkan
ataupun yang diperdagangkan dipasar modal. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh
dana yang dibutuhkan dengan menawarkan instrument keuangan jangka panjang melalui
pasar modal tersebut.
Macam – Macam Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)
Menurut Sofyan Syafri Harahap (2013:301) rasio keuangan yang sering digunakan
adalah :
1. Rasio Likuiditas
Rasio Likuiditas menggabarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan
kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi
tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar.
2. Rasio Solvabilitas
Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar
kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan
likuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang seperti
aktiva tetap dan utang jangka panjang.
3. Rasio Rentabilitas / Profitabilitas
Rasio Rentabilitas / Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan
mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan
penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya rasio yag
menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga operating
ratio.
4. Rasio Leverage
Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun
asset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan yang digambarkan oleh modal
(equity).
5. Rasio Aktivitas
Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan
operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya.
6. Rasio Pertumbuhan
Rasio ini menggambarkan persentasi pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke
tahun
7. Rasio Penilaian Pasar
Rasio ini merupakan rasio yang lazim dan yang khusus dipergunakan di pasar modal
yang menggambarkan situasi/keadaan prestasi perusahaan di pasar modal. Tidak
berarti rasio lainnya tidak dipakai.
8. Rasio Produktivitas
Rasio ini menunjukan sejauh mana kemampuan karyawan menghasilkan laba.
Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap lebih produktif.
Jenis – Jenis Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)
Menurut Sutrisno (2012 : 215) Rasio Keuangan diperoleh dengan cara
menghubungkan elemen – elemen laporan keuangan. Ada dua pengelompokan jenis –
jenis rasio keuangan, pertama rasio menurut sumber darimana rasio itu dibuat dan dapat
dikelompokan menjadi :
1. Rasio – Rasio Neraca (Balance Sheet Ratios)
Merupakan rasio yang menghubungkan elemen – elemen yang ada pada
neraca saja. Seperti Current Ratio,Cash Ratio, Debt to Equity Ratio dan
sebagainya.
2. Rasio – Rasio Laporan Rugi – Laba (Income Statement Ratios)
Yaitu Rasio yang menghubungkan elemen – elemen yang ada pada laporan rugi
– laba saja, seperti Profit Margin, Operating Ratio dan Lain- lain.
3. Rasio – Rasio antar Laporan (Inter Statement Ratios)
Rasio yang menghubungkan elemen – elemen yang ada pada dua laporan neraca
dan laporan laba – rugi.
Pengertian Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)
Pengertian rasio keuangan menurut james C Van Horne dalam Kasmir (2013 : 104)
merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akutansi dan diperoleh dengan
membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk
mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.
Jadi, Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka – angka yang ada
dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan lainnya.
Menurut Sutrisno (2012:212) Informasi dan gambaran perkembangan keuangan
perusahaan bisa diperoleh dengan mengadakan interpretasi dari laporan keuangan,
yakni dengan menghubungkan elemen – elemen yang ada pada laporan keuangan dari
berbagai aktiva dengan pasiva, elemen – elemen neraca dengan elemen – elemen
laporan laba/rugi, akan bisa diperoleh banyak gambaran mengenai kondisi keuangan
suatu perusahaan
Pengertian Manajemen Keuangan (skripsi dan tesis)
Menurut Sutrisno (2012 : 3) “Manajemen Keuangan diartikan sebagai semua aktivitas
perusahaan yang berhubungan dengan usaha – usaha mendapatkan dana perusahaan
dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana
secara efisien.
Manajemen keuangan berhubungan dengan tiga aktivitas, yaitu :
a. Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai
aktiva.
b. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari
sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan.
c. Aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam
bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin.
Ada beberapa fungsi Manajemen Keuangan yang biasa diketahui dan pelajari meliputi
:
a. Perencanaan Keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan
– kegiatan lainnya untuk periode tertentu.
b. Penganggaran Keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat
detail pengeluaran dan pemasukan.
c. Pengelolaan Keuangan, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana
yang ada dengan berbagai cara.
d. Pencarian Keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk
operasional kegiatan perusahaan.
e. Penyimpanan Keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan
mengamankan dana tersebut.
f. Pengendalian Keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem
keuangan pada perusahaan.
g. Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada
agar tidak terjadi penyimpangan.
h. Pelaporan Keuangan, penyedia informasi tentang kondisi keuangan perusahaan
sekaligus sebagai bahan evaluasi.
Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Laporan keuangan adalah Laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan
pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan adalah bagian dari proses
pelaporan keuangan (Kasmir, 2013 : 7 ). Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi
:
a. Laporan Neraca
Menurut Kasmir (2013 : 8) Neraca adalah Laporan yang menunjukan jumlah aktiva
(harta), kewajiban (hutang), dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat
tertentu. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aktiva, kewajiban, dan modal yang
dihubungkan dengan persamaan berikut :
Aktiva – kewajiban + modal. Informasi yang dapat dilihat dari neraca antara lain adalah
posisi sumber kekayaan perusahaan dan sumber pembiayaan untuk memperoleh
kekayaan perusahaan tersebut dalam suatu periode akuntansi (triwulan , kwartal , atau
tahunan).
b. Laporan Laba/ Rugi adalah ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode
tertentu diakhiri dengan laba atau rugi periode tersebut (Kasmir, 2013 : 45).
c. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang menunjukan perubahan dari kekayaan
pemilik selama periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas ini akan memberikan
informasi tentang jumlah dan perubahan dari kekayaan dan klaim pemilik atas
kekayaan perusahaan.
d. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau
laporan arus dana.
Laporan arus cash (cash flow statement) adalah bagian dari laporan keuangan suatu
perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukan aliran
masuk dan keluar uang (kas) perusahaan. Informasi arus kas berguna sebagai indikator
jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan arus
atas taksiran atas arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi
alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
Apabila dilakukan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan
informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan
kekayaan bersih, ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan
pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).
Menurut Kasmir (2013 : 165) Solvabilitas adalah Rasio yang digunakan untuk
mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan
bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar
seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan
dibubarkan.
Menurut Kasmir (2013:153) Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas adalah :
1. Untuk menilai dan mengetahui kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban
kepada pihak lainnya;
2. Untuk menilai dan mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang
bersifat tetap;
3. Untuk menilai dan mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva
tetap dengan modal;
4. Untuk menilai dan mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh
hutang;
5. Untuk menilai dan mengetahui seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh
terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai dan mengetahui atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah
modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai dan mengetahui berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada
terdapat sekian kalinya modal sendiri.
Menurut Kasmir ( 2013 : 145) Likuiditas adalah Rasio yang digunakan
untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Dengan kata lain, rasio
likuiditas berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka pendeknya, pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau
perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar
dengan harta lancarnya.
Menurut Kasmir (2013:132) Tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas
adalah :
1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek;
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa
memperhitungkan persediaan;
3. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal
kerja perusahaan;
4. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang;
5. Untuk menghitung seberapa besar perputaran kas;
6. Sebagai alat bagi pihak luar terutama yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam
menilai kemampuan perusahaan agar dapat meningkatkan saling percaya.
7. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari
laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi
keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan
dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.
Laporan posisi keuangan harusnya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan
perubahan dalam berbagai unsur neraca.
Komite Audit dan Biaya Modal (skripsi dan tesis)
Komite audit merupakan komite yang membantu dewan
komisaris untuk menetapkan auditor eksternal yang akan melakukan
audit atas laporan keuangan perusahan. Banyaknya komite audit dalam
suatu perusahaan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan
dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan
(KNKG, 2006). Komite audit yang semakin besar jumlahnya dalam
suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap auditor dan
kinerja manajemen sehingga pelaporan keuangan semakin berkualitas
(Gunawan dan Hendrawati, 2016). Semakin besar jumlah komite audit
yang memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi atau keuangan
akan berakibat pada biaya modal yang lebih rendah. Hal ini disebabkan
karena komite audit juga bertugas salah satunya untuk memastikan
bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang semakin andal dapat
mengurangi terjadinya ketimpangan informasi antara pihak perusahaan
dengan para pengguna laporan keuangan, seperti investor dan kreditor.
Investor dan kreditor tidak akan meminta tingkat pengembalian yang
lebih besar sehingga akan mengurangi biaya modal.
Kepemilikan Institusional dan Biaya Modal (skripsi dan tesis)
Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh
investor institusional, seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi,
perusahaan investasi, atau perusahaaan lain (Juniarti dan Sentosa, 2009).
Pemilik institusi akan melakukan pengawasan secara lebih ketat atas
kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang meningkat akan
mengurangi risiko perusahaan sehingga investor maupun kreditor akan
meminta return yang lebih kecil. Jika dibandingkan dengan investor
individu, investor institusional memiliki kemampuan yang lebih besar
untuk mengawasi tindakan manajemen, seperti tindakan manipulasi
karena investor institusional tidak mudah diperdaya oleh perusahaan.
Hal ini dapat mengurangi cost of equity dan cost of debt perusahaan.
Komisaris Independen dan Biaya Modal (skripsi dan tesis)
Komisaris independen yang berada dalam struktur dewan
komisaris bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk
mengawasi dan menasihati direksi dan memastikan bahwa GCG di
perusahaan dapat diterapkan. Komisaris independen harus mampu
menjamin bahwa mekanisme pengawasan yang menjadi tugasnya dapat
berjalan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KNKG,
2006). Proporsi komisaris independen yang semakin besar dapat
meningkatkan kualitas pengawasan karena semakin banyak komisaris
independen yang menuntut transparansi dalam pelaporan dan
pengungkapan perusahaan (Gunawan dan Hendrawati, 2016). Adanya
komisaris independen dalam struktur dewan komisaris suatu perusahaan
berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang disusun oleh
perusahaan (Juniarti dan Sentosa, 2009). Laporan keuangan suatu
perusahaan yang memiliki komisaris independen akan memiliki
integritas yang lebih tinggi. Komisaris independen akan melakukan
tindakan pengawasan dan pemberian nasihat kepada dewan komisaris
sehingga melindungi hak-hak pihak di luar manajemen dan
meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan dapat
mengurangi risiko perusahaan sehingga dapat berpengaruh pada biaya
modal perusahaan karena dapat menjadi pertimbangan bagi investor
maupun kreditor untuk menentukan return yang diminta.
Kualitas Audit dan Biaya Modal (skripsi dan tesis)
Kualitas audit yang baik menunjukkan salah satu indikator
pendukung penerapan GCG di suatu perusahaan, dimana auditor eksternal
merupakan kendali manajer dalam mengukur dan menyajikan laporan
keuangan perusahaannya dengan wajar dan sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku (Susanto dan Siregar, 2012). Perusahaan yang
mampu menerapkan GCG dapat mengurangi cost of capital, baik itu cost
of equity maupun cost of debt.Sesuai dengan teori agensi, principal
sebagai pemilik perusahaan cenderung akan menunjuk agen yaitu Kantor
Akuntan Publik dengan reputasi yang baik agar memperoleh kualitas audit
yang baik dan dapat mengurangi biaya ekuitas. Laporan keuangan
perusahaan yang diaudit oleh KAP big four akan lebih dipercaya oleh para
stakeholder daripada laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP
non big four. Hal ini disebabkan karena KAP yang berafiliasi dengan KAP
big four memiliki reputasi yang baik dan dinilai lebih kompeten dan
independen sehingga mampu mengurangi tindakan kecurangan di suatu
perusahaan. Audit yang dilakukan dengan kompeten, independen, dan
kehati-hatian akan membuat hasil audit lebih berkualitas. Akibatnya,
laporan keuangan auditan menjadi lebih andal dan akan mengurangi risiko
informasi yang terjadi antar pihak manajemen dengan para stakeholder
khususnya investor dan kreditor. Perusahaan akan mengeluarkan cost of
equity dan cost of debt yang lebih rendah.
Cost of Debt (skripsi dan tesis)
Cost of debt merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan
oleh kreditor ketika kreditor memutuskan untuk melakukan pendanaan
atau memberikan dananya dalam bentuk pinjaman ke dalam perusahaan.
Cost of debt meliputi tingkat bunga yang harus ditanggung oleh
perusahaan sebagai akibat atas peminjaman kepada pihak eksternal
(Juniarti dan Sentosa, 2009). Menurut Yenibra (2014) biaya hutang
adalah tingkat pengembalian yang diharapkan kreditor atas dana yang
telah dipinjamkan kepada perusahaan sebagai salah satu bentuk usaha
kreditor untuk mengurangi risiko munculnya kerugian atas pinjaman
tersebut. Risiko yang bisa muncul seperti risiko perusahaan tidak
mampu melunasi pinjamannya.
Perusahaan biasanya melakukan pinjaman dana tidak hanya kepada
satu kreditor saja, tetapi juga kreditor yang lainnya. Setiap kreditor
memiliki tingkat bunga atas pinjaman yang berbeda-beda, sehingga
tingkat pengembalian antara satu kreditor dengan kreditor yang lain juga
bermacam-macam. Oleh karena itu, pengukuran cost of debt dapat
dilakukan dengan menghitung beban bunga yang dibayarkan perusahaan
kemudian membaginya dengan rata-rata pinjaman yang memiliki beban
bunga pinjaman.
Cost of Equity (skripsi dan tesis)
Cost of equity merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan
oleh investor ketika investor memutuskan untuk menginvestasikan
uangnya ke perusahaan. Menurut Sari dan Diyanty (2015), cost of equity
sulit untuk diukur karena tidak ada cara bagaimana mengetahui return
yang diharapkan oleh investor secara langsung. Biaya ekuitas
merupakan salah satu faktor penentu estimasi tingkat return yang
diinginkan investor ketika melakukan pendanaan atau investasi ke dalam
perusahaan. Cost of equity merupakan biaya yang harus ditanggung oleh
perusahaan agar memperoleh dana dari investor (Nurjanati dan Rodoni,
2015). Semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan maka cost of
equity juga semakin besar karena investor akan meminta tingkat
pengembalian yang lebih tinggi sebagai jaminan atas risiko tersebut.
Sebaliknya, semakin rendah risiko perusahaan, maka akan menurunkan
cost of equity.
Komite Audit (skripsi dan tesis)
Menurut Peraturan Nomor IX.I.5 Mengenai Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit merupakan
komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan
komisaris menjalankan tugasnya. Tugas tersebut antara lain memastikan
bahwa (KNKG, 2006):
a. Laporan keuangan disajikan wajar berdasarkan prinsip akuntansi
yang berlaku umum.
b. Melaksanakan dengan baik struktur pengendalian internal
perusahaan.
c. Melaksanakan audit eksternal dan audit internal sesuai dengan
standar audit yang berlaku.
d. Memastikan bahwa temuan hasil audit dapat ditindaklanjuti oleh
manajemen.
Komite audit harus menyampaikan kepada dewan komisaris atas
proses pemilihan calon auditor eksternal untuk melaksanakan audit atas
laporan keuangan termasuk imbalan jasanya. Banyaknya anggota komite
audit juga harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan.
Kepemilikan Institusional (skripsi dan tesis)
Pemilik institusional memiliki peran penting agar GCG dalam
suatu perusahaan dapat dijalankan. Pemilik institusional secara
independen melakukan monitoring atas apa yang dilakukan manajemen.
Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh investor
institusional, seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, perusahaan
investasi, atau perusahaan lain (Juniarti dan Sentosa, 2009).
Atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pemilik
institusional, kinerja perusahaan akan meningkat karena kesempatan
manajemen untuk melakukan kecurangan dapat dikurangi. Jika
dibandingkan dengan investor individual, monitoring yang dilakukan
investor institusional lebih kuat sehingga peran dalam membatasi
tindakan manajemen untuk melakukan manipulasi lebih besar.
Kualitas Audit (skripsi dan tesis)
Kualitas audit dapat diartikan sebagai kemungkinan besarnya
auditor yang kompeten dan independen dalam menemukan dan
melaporkan temuan dalam laporan keuangan kliennya. Menurut Juniarti
dan Sentosa (2009) KAP yang memiliki ukuran lebih besar akan
memiliki hasil audit atas laporan keuangan perusahaan yang juga
semakin berkualitas karena KAP sudah memiliki reputasi yang baik di
mata publik. KAP yang berukuran lebih besar akan memiliki reputasi
yang lebih baik daripada KAP yang berukuran lebih kecil. Hal ini
dikarenakan KAP yang lebih besar memiliki auditor yang lebih
kompeten dan independen sehingga akan lebih berhati-hati dalam
melakukan audit di suatu perusahaan.
Perusahaan yang menerapkan GCG akan memilih auditor yang
berkualitas untuk melakukan audit atas laporan keuangan suatu
perusahaan. Para pengguna laporan keuangan akan lebih mempercayai
hasil audit dari KAP yang berukuran lebih besar karena lebih
berkualitas. Para investor dan kreditor tidak akan meragukan informasi
yang tercantum dalam laporan keuangan auditan perusahaan sehingga
dapat menurunkan cost of equity dan cost of debt atas dana yang telah
diinvestasikan atau dipinjamkan kepada perusahaan.
Menurut Desiliani (2014) terdapat KAP big four dan afiliasinya di
Indonesia diantaranya:
1. Pricewaterhouse Coopers (PWC), berafiliasi dengan KAP
Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan.
2. Deloitte Tohce Tomatsu Limited (Deloitte), berafiliasi dengan KAP
Osman Bing Satrio.
3. Ernst dan Young (EY), berafiliasi dengan KAP Purwantono,
Suherman, dan Surja.
4. KPMG, berafiliasi dengan KAP Sidharta dan Widjaja.
4. Komisaris Independen
Dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk
mengawasi dan menasihati direksi dan memastikan bahwa GCG di
perusahaan dapat diterapkan. Komisaris independen merupakan anggota
dewan komisaris suatu perusahaan yang tidak berasal dari pihak yang
terafiliasi atau pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis dan hubungan
keluarga dengan pemegang saham kontrol, anggota direksi, dan dewan
komisaris lain dan dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006).
Komisaris independen harus mampu menjamin bahwa tugasnya yaitu
melakukan pengawasan dapat berjalan efektif sesuai dengan hukum
yang berlaku. Satu dari banyaknya komisaris independen dalam suatu
perusahaan harus memiliki background pendidikan keuangan atau
akuntansi. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta
Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 menyebutkan bahwa calon perusahaan
yang akan mencatatkan sahamnya wajib untuk memiliki komisaris
independen paling sedikit 30% dari jajaran anggota komisaris yang
dapat dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Keberadaan komisaris independen di suatu perusahaan adalah posisi
terbaik untuk melakukan fungsi monitoring agar GCG dapat diterapkan.
Menurut Peraturan Nomor IX.I.5 mengenai Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komisaris independen adalah anggota
komisaris yang:
1. Berasal dari luar perusahaan.
2. Tidak memiliki saham atau kepemilikan baik secara langsung
maupun tidak langsung pada emiten yang bersangkutan.
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direksi,
atau pemegang saham pengendali emiten.
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak
langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten.
Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Definisi Corporate Goverance menurut Forum for Corporate
Governance in Indonesia (FCGI, 2002):
“A set of rules that define the relationship between shareholders,
managers, creditors, the government, employees and other internal
and external stakeholders in respect to their rights and
responsibilities, or the system by which companies are directed and
controlled.”
Corporate Governance dapat diartikan sebagai konsep yang
mengatur hubungan antara agent sebagai pihak yang menjalankan
operasional perusahaan dan principal sebagai pihak yang memiliki
modal saham agar tidak terjadi konflik di antara keduanya dan terjalin
hubungan yang harmonis dan saling mendukung demi tercapainya
tujuan perusahaan. Tujuan Corporate Governance yaitu memberikan
nilai tambah bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Asas GCG menurut KNKG (2006) yaitu:
1. Transparansi (Transparancy)
“Untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan
harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara
yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang memiliki
kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk
mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk
pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor, dan
pemangku kepentingan lainnya.”
2. Akuntabilitas (Accountability)
“Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya
secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola
secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan
dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan
pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang
diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.”
3. Responsibilitas (Responsibility)
“Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka
panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.”
4. Independensi (Independency)
“Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus
dikelola secara independen sehingga masing-masing organ
perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi
oleh pihak lain.”
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
“Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.”
Teori Agensi (skripsi dan tesis)
Teori agensi menjelaskan hubungan antara pihak manajemen
sebagai agen dengan pemilik modal sebagai prinsipal. Jensen dan
Meckling (1976) mendefinisikan agency relationship sebagai suatu
kontrak antara satu orang atau lebih principal yang meminta agent untuk
melakukan beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan
kepentingannya termasuk dalam mendelegasikan beberapa keputusan
atau memberikan wewenang kepada agent. Pihak manajemen sebagai
pengelola perusahaan harus bertanggung jawab kepada pemilik modal
karena pemilik modal telah memberikan wewenang kepada manajemen
untuk mengambil keputusan yang terbaik demi kemajuan perusahaan
yang dikelolanya.
Adanya kepentingan pribadi yang dimiliki manajer, khususnya
dalam hal kepemilikan, dimana manajer memiliki proporsi kepemilikan
perusahaan yang lebih kecil menyebabkan manajer bertindak tidak
sesuai dengan semestinya. Manajer (agent) bisa saja mementingkan
kepentingan pribadinya demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya
sendiri yang bisa merugikan principal. Keadaan ini dapat memicu
terjadinya agency problem. Manajer memiliki informasi yang lebih
besar daripada principal atau terjadi ketidakseimbangan informasi antara
manajer dengan para pemilik saham yang disebut dengan asimetri
informasi.
Manajer yang mengetahui informasi perusahaan lebih banyak
daripada pemilik modal, kemungkinan dapat mengurangi informasi
perusahaan yang dibutuhkan pemilik modal (Nugroho, 2014). Hal ini
dapat dilakukan secara sengaja oleh manajer yang bisa merugikan
pemegang saham dan menguntungkan kepentingan pribadi manajer.
Mekanisme GCG dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi.
Manajer yang mengetahui informasi lebih luas daripada para pemilik
modal seharusnya juga memberikan informasi yang ada tanpa ada unsur
kesengajaan untuk mengurangi informasi tersebut atau menyampaikan
informasi kepada para pemilik modal apa adanya dan sesuai dengan
keadaan yang terjadi. Hal ini dapat disebut sebagai transparansi yang
merupakan salah satu dari asas Corporate Governance.
Corporate Governance yang baik dapat diterapkan untuk
mengatasi terjadinya agency problem (Rebecca dan Siregar, 2012).
Dalam penelitian ini, apabila konflik keagenan terjadi, maka pemegang
saham dan kreditor akan meminta return atau tingkat pengembalian
yang lebih tinggi dari tingkat yang sewajarnya sehingga perusahaan
akan mengeluarkan biaya modal yang lebih besar. Sebaliknya, apabila
konflik keagenan tidak terjadi atau manajer mampu mengelola
perusahaan dengan benar tanpa adanya kepentingan pribadi, maka dapat
menurunkan biaya modal perusahaan atau besarnya sesuai dengan
tingkat wajarnya. Mekanisme Corporate Governance yang dapat
mencegah terjadinya agency problem dapat mengurangi cost of equity
dan cost of debt yang harus ditanggung perusahaan.
Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)
Ukuran perusahaan adalah salah satu faktor yang
digunakan perusahaan untuk menentukan berapa besar
kebijakan struktur modal dalam memenuhi besar aset suatu
perusahaan. Apabila perusahaan semakin besar maka
semakin besar pula dana yang akan dikeluarkan, baik itu dari
kebijakan hutang maupun modal sendiri dalam
mempertahankan atau mengembangkan perusahaan (Ardiana
dan Adiyana,2014).
Semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan bahwa
perusahaan tersebut memiliki jumlah aktiva yang semakin
tinggi pula. Perusahaan yang ukurannya relatif besar akan
cenderung menggunakan dana eksternal yang semakin besar.
Hal ini disebabkan kebutuhan dana juga semakin meningkat
seiring dengan pertumbuhan perusahaan (Sari dan Haryanto,
2013).
Ukuran perusahaan merupakan gambaran kemampuan
finansial perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ukuran
perusahaan yang besar, dianggap sebagai suatu indikator
yang menggambarkan tingkat risiko bagi investor unuk
melakukan investasi pada perusahaan tersebut, karena jika
perusahaan memiliki kemampuan finansial yang baik, maka
diyakini bahwa perusahaan tersebut juga mampu memenuhi
segala kewajiban serta memberikan tingkat pengembalian
yang memadai bagi investor. Dalam beberapa penelitian,
kemampuan finansial perusahaan dilihat dari berbagai sisi,
yaitu dilihat dari penjualan bersih atau jumlah aktiva yang
dimiliki oleh perusahaan (Joni dan Lina, 2010).
Ukuran perusahaan yang besar akan lebih mudah
memperoeh hutang. Perusahaan besar memiliki kemudahan
akses sehingga fleksibilitas perusahaan besar juga lebih
besar. Pihak kreditur atau pemberi hutang tentunya lebih
menyukai memberikan kredit kepada perusahaan besar
karena perusahaan yang besar mempunyai kesempatan yang
lebih luas dan mudah dalam memperoleh kredit (Putri,2012).
Perusahaan yang sudah well-established akan lebih mudah
memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan
perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti
perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula
(Sartono, 2001)
Struktur Aktiva (skripsi dan tesis)
Struktur aktiva adalah komposisi relatif aktiva tetap
yang dimiliki oleh perusahaan. Struktur aktiva merupakan
perbandingan antara aktiva tetap dengan total aktiva. Selain
itu, struktur aktiva merupakan variabel yang penting dalam
keputusan pendanaan perusahaan, karena aktiva tetap
menyediakan jaminan bagi pihak kreditur (Joni dan
Lina,2010). Pengertian lainnya yaitu, menurut Damayanti
(2013) struktur aktiva dapat diartikan sebagai nilai aktiva
tetap perusahaan yang dapat dijadikan sebagai agunan kepada
pihak kreditur guna memperoleh persetujuan pemberian
pinjaman. Menurut Putri (2012) perusahaan dengan jumlah
aktiva tetap yang dapat menggunakan utang lebih banyak
karena aktiva tetap dapat dijadikan jaminan yang baik atas
pinjaman-pinjaman perusahaan.
Hubungan antara struktur aktiva dengan struktur modal
adalah apabila perusahaan yang memiliki aktiva dapat
digunakan sebagai jaminan hutang, maka perusahaan
cenderung menggunkan utang untuk membiayai pendanaan
perusahaan yang relatif besar.
Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam
memperoleh laba. Tujuan para investor menanamkan saham
pada suatu perusahan adalah untuk mendapatkan return.
Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh
laba, maka semakin besar return yang diharapkan oleh
investor. Pengamatan menunjukan perusahaan dengan
profitabilitas yang tinggi cenderung membiayai
perusahaannya dengan menggunakan modal sendiri
dibandingkan dengan menggunakan utang.
Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan
memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu
perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan
dari penjualan dan pendapatan investasi, intinya adalah
bahwa rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan
(Kasmir,2008).
Menurut Wahyuni dan Suryantini (2014) salah satu
ukuran keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan
adalah profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas yang
tinggi cenderung membiayai perusahaanya dengan
menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan
menggunakan utang karena tingkat profitabilitas yang tinggi
menyediakan sejumlah dana internal yang relatif besar dan
diakumulasikan sebagai laba ditahan Mayangsari dalam Joni
dan Lina (2010). Sebaliknya jika laba yang dihasilkan
perusahaan rendah, maka perusahaan cenderung
menggunakan hutang yang lebih besar karena dana internal
yang dimiliki tidak cukup untuk mendanai kegiatan
perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori struktur modal yaitu
pecking order theory yang menyatakan bahwa perusahaan
yang memiliki profit yang tinggi lebih cenderung
menggunakan sumber dana internal terlebih dahulu yaitu
seperti dari laba ditahan untuk membiayai kegiatan investasi
dan pembelanjaan perusahaan.
