Teori Stakeholder (skripsi dan tesis)

Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal, dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Ghazali dan Chariri (2007: 409). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adams (1994, p.53) dalam Ghazali dan Chariri (2007: 409) mengatakan bahwa “kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholder-nya” Teori stakeholders menjelaskan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholders. Oleh karena itu, pengungkapan sosial harus dianggap sebagai wujud komunikasi antara manajemen dengan stakeholders (Indrawati, 2009 dalam Alfarizi 2016). Menurut Chariri dan Ghazali (2007) dalam Sumaryono dan Asyik (2017) yang menyatakan bahwa pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholder-nya. Stakeholder perusahaan pada dasarnya memiliki peran yang sangat besar dalam mengendalikan atau mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Melihat pentingnya peran stakeholder tersebut, maka perusahaan sudah seharusnya 9 memberikan perhatian yang besar terhadap setiap stakeholder-nya, bukan hanya kepada pemilik saja. Teori ini pada awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki stakeholder, yaitu pihak- pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Ide bahwa perusahaan memiliki stakeholder ini kemudian menjadi hal yang banyak dibicarakan. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) bisa dikatakan sebagai salah satu strategi untuk menjaga hubungan baik dengan para stakeholder yang dapat dilakukan dengan cara memberi informasi mengenai kinerja perusahaan baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dengan adanya pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan informasi yang sedang dibutuhkan oleh para stakeholder.

Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)

The World Bussines Council for Sustainable Development (WBCSD),
mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkesinambungan dari kalangan
bisnis untuk berperilaku dan bertindak etis dan memberi kontribusi dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup para
karyawan beserta keluarganya, dan juga meningkatan kualitas hidup komunitas
setempat dan masyarakat luas. Sedangkan World Bank Group dalam Tazkiyah
(2007) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan
kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama
dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas
setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup.
Sedangkan Bowen (1953) dengan bukunya yang berjudul “Social
Responsibility of the Businessman” dalam Tambunan (2009), mendefinisikan
CSR sebagai kewajiban dari seorang pebisnis untuk meneruskan
kebijakankebijakan mereka, untuk membuat keputusan atau untuk mengikuti
tema tindakan yang diinginkan dari tujuan dan nilai masyarakat. Pengukuran
ini pada akhirnya akan diupayakan sebagai informasi yang dijadikan dasar
dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan peran lembaga, baik
perusahaan atau yang lain demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan
lingkungan secara keseluruhan.

Teori Legitimasi (skripsi dan tesis)

Menurut Harahap (2014) Legitimasi masyarakat merupakan faktor
strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan.
Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi
perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah
masyarakat.
Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa
tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan
dengan tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya tekanan politik, sosial
maupun ekonomi. Menurut Ghozali dan Chariri (2007), sebagai dasar dari teori
legistimasi adalah adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan
masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.
Selain itu, dijelaskan bahwa dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber
kekuatan institusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat
permanen. Oleh karena itu, suatu institusi harus lolos uji legistimasi dan
relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan jasa
perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari
penghargaan yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat.
Sehingga hal ini mempunyai implikasi terhadap program CSR yang dilakukan
oleh suatu perusahaan, dengan mendapatkan nilai positif dan legistimasi dari
masyarakat maka suatu perusahaan akan terus bertahan dan berkembang di
tengah-tengah masyarakat dan hal ini akan memberikan dampak positif
terhadap perusahaan serta mendapatkan keuntungan pada masa yang akan
datang.
Lako (2011:5) menyebutkan bahwa legitimasi memandang bahwa
perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki suatu relasi sosial yang erat
karena keduanya terikat dalam suatu kontrak sosial. Perusahaan memiliki
kewajiban depada masyarakat untuk memberi suatu yang bermanfaat kepada
masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara memenuhi dan
mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.
Ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan
dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi
terancam. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial
masyarakat sering dinamakan “legitimacy gap” dan dapat mempengaruhi
kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Untuk
mengurangi legitimacy gap tersebut, perusahaan harus mengidentifikasi
aktivitas yang berada dalam kendalinya dan mengidentifikasi publik yang
memiliki kekuatan sehingga mampu memberikan legitimasi kepada
perusahaan (Neu et. al, 1998)

Teori Stakeholder (skripsi dan tesis)

Stakeholders adalah setiap kelompok atau individu yang dapat
dipengaruhi atau mempengaruhi pencapain tujuan perusahaan. Pada teori
stakeholders suatu perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk
kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para
stakeholdersnya (pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah
masyarakat, analis, dan pihak lain), hal ini dapat dari hubungan sosial keduanya
yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, organisasi
memiliki akuntabilitas terhadap stakeholders, stakeholders di bagi menjadi dua
kategori yaitu:
a. Stakeholders Internal
Stakeholders ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dan
tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi
perusahaan. Yang termasuk kedalam stakeholders internal ini adalah
pemegang saham, para manajer, dan karyawan.
b. Stakeholders Eksternal
Stakeholders Eksternal adalah orang-orang atau pihak-pihak yang bukan
dari perusahaan atau di luar dari perusahaan tetapi memiliki kepentingan
terhadap perusahaan dan atau dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang
dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk kategori stakeholders eksternal
adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, kreditor, serikat pekerja, komunitas
lokal dan masyarakat umum (Solihin, 2009:51).

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Corporate Social Responsibility Dosclosure (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi (2002) dewan komisaris adalah wakil
shareholder dalam perusahaan yang telah berbadan hukum perseroan
terbatas yang memiliki tugas untuk mengawasi pengelolaan
perusahaan yang dilaksanakan oleh direksi dan mencegah
pengendalian terlalu banyak di tangan manajemen. Melalui peran
monitoring yang dilakukan dewan komisaris secara efektif, maka
tingkat CSR disclosure perusahaan semakin baik, dikarenakan
peluang bagi manajer untuk menyembunyikan informasi dapat
dikurangi.

Pengaruh Tipe Industri Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (skripsi dan tesis)

Adawiyah (2013) mengatakan tipe industri adalah
karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan berkaitan dengan bidang
usaha, risiko usaha, karyawan yang dimiliki, dan lingkungan
perusahaan, dibedakan menjadi industri high-profile dan industri
low-profile. Perusahaan hig-profile biasanya memiliki aktivitas
operasinya berpotensi berhubungan dengan masyarakat, sehingga
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sangat diperlukan
guna sebagai media perusahaan untuk mempertanggungjawabkan
pelaporan kegiatan sosial yang telah dilaksanakan untuk kepentingan
masyarakat (Indrawati, 2009 dalam Sari, 2012)

Pengaruh Leverage Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (skripsi dan tesis)

Belkaoui Karpik (1989) dalam Krisna & Suhardianto (2016)
mengatakan leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar
perusahaan tergantung kepada kreditur dalam pembiayaan asset
perusahaan. Perusahaan dengan leverage yang tinggi memiliki
kemampuan yang rendah dalam melakukan kegiatan sosialnya dan
berakibat rendahnya pengungkapan dikarenakan perusahaan berusaha
untuk tidak melanggar kontrak hutang dengan mengurangi aktivitas
pengurang laba. Semakin tinggi tingkat leverage kemungkinan
perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga mereka dapat
melaporkan laba yang tinggi dengan cara mengurangi biaya-biaya
termasuk biaya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
(Permatasari,2014).

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (skripsi dan tesis)

Permatasari (2014) mengatakan profitabilitas adalah
kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya
dengan penjualan, total asset maupun modal sendiri. Profitabilitas
menjadi faktor tersendiri untuk menarik para investor untuk
menanamkan modal mereka ke sebuah perusahaan guna untuk
ekspansi bisnis. Corporate social responsibility disclosure
merupakan komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk
berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan
ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas
hidup dari para pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat
lokal dan masyarakat luas yang berada di sekitar lingkungan
perusahaan (Rahman, 2011).
Donovan dan Gibson (2000) dalam Simbiring (2005)
menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi terdapat argument
sebuhungan dengan profitabilitas dengan pengungkapan informasi
sosial adalah ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi,
maka perusahaan (manajemen) tidak perlu melaporkan kegiatan lain
yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan
perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah,
mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “goodnews”
kinerja perusahaan, misal dalam lingkup sosial dengan tujuan agar
investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Corporate Sosial Responsibility Disclosure (skripsi dan tesis)

Ukuran perusahaan ialah skala penentu besar kecilnya suatu
perusahaan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan
pengungkapan sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan,
perusahaan besar umumnya mempunyai jumlah aktiva yang besar,
penjualan yang besar, jumlah tenaga kerja yang banyak, sistem
informasi yang canggih (Suripto, 1999 dalam Rakhmawati dan
Syafruddin, 2011). Corporate social responsibility disclosure
merupakan komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk
berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama
meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya
demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat luas yang berada di
sekitar lingkungan perusahaan (Rahman, 2011). Cara yang dilakukan
dengan melakukan pengungkapan aktivitas sosial mereka lewat
laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.
Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif
terhadap CSR disclosure, dengan tingkat ukuran perusahaan yang
semakin besar memungkinkan perusahaan untuk melakukan
pengungkapan informasi sosial mereka semakin luas guna untuk
memenuhi kepentingan para pemegang saham dan stakeholder,
selain itu juga digunakan untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan sosial (Hasibuan,2001 dalam Purnasiwi, 2011).

Pengetian Ukuran Dewan Komisaris (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi (2002) dewan komisaris adalah
wakil shareholder dalam perusahaan yang telah berbadan
hukum perseroan terbatas yang memiliki tugas untuk
mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh
manajemen dan mencegah pengendalian terlalu banyak di
tangan manajemen. Dewan komisaris adalah organisasi
perseroan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggara dasar serta memberi nasihat kepada direksi (UUPT
No.40, 2007). Menurut Simbiring (2005) ukuran dewan
komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris
dalam suatu perusahaan.

Pengukuran Tipe Industri (skripsi dan tesis)

Hackston & Milne (1996) dalam Anggraini (2006)
menjelaskan kriteria yang termasuk dalam industri high profile
adalah perusahaan berhubungan dengan kualitas produk yang
terdiri dari kandungan produk dan teknologi produk antara lain
perusahaan minyak, pertambangan, kimia, hutan, otomotif,
kertas, makanan dan minuman, farmasi, plastik, dan rokok.
Sedangkan perusahan yang digolongkan sebagai industri low
profile antara lain perusahaan bangunan, keuangan dan
perbankan, pemasok peralatan medis, dan lainnya.

Pembagian Tipe Industri (skripsi dan tesis)

Adawiyah (2013) menyatakan tipe industri adalah
karakteristik yang dimiliki perusahaan yang berkaitan dengan
bidang usaha, risiko, karyawan, dan lingkungan perusahaan.
Tipe industri dibedakan menjadi dua jenis yaitu high-profile
industri dan low-profile industri. Perusahaan yang masuk
dalam kategori high profile akan memberikan informasi sosial
lebih banyak dibanding perusahaan low profile.
Industri high profile ialah industri yang memiliki
visibility consume yang tinggi, risiko politik yang tinggi atau
tingkat kompetisi yang ketat. Perusahaan yang memiliki tipe
industri seperti ini akan mendapat banyak sorotan dari
masyarakat luas (Simbiring, 2005). Perusahaan yang
digolongkan sebagai industri high profile antara lain

Pengertian Industri (skripsi dan tesis)

UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
menjelaskan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi,
dan barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk
penggunaanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri.
Menurut Amelia (2016) industri adalah suatu usaha
atau aktivitas pengolahan bahan mentah atau barang setengah
jadi menjadi barang jadi, barang yang memiliki nilai tambah
untuk memperoleh keuntungan. Saripudin (2011) mengatakan
pengertian dari industri secara garis besar ialah sekumpulan
dari beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang
tertentu dan menempati area tertentu dengan hasil produksi
berupa barang dan jasa

Pengertian Leverage (skripsi dan tesis)

Harahap (2002) menyatakan rasio ini menggambarkan
hubungan hutang perusahaan terhadap modal maupun asset.
Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh
hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang
digambarkan oleh modal (equity), perusahaan yang baik
mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari
hutang. Raharjaputra (2009) rasio leverage digunakan untuk
mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan
membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan
dengan jumlah pinjaman dari para kreditur. Menurut Kasmir
(2009) leverage merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemapuan perusahaan untuk membayar seluruh
kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek
apabila perusahaan dilikuidasi.
Kesimpulan dari penjelasan diatas ialah leverage
meruapakan suatu rasio yang berguna untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman dari
kreditur, baik kewajiban yang bersifat jangka panjang maupun
jangka pendek.

Pengertian Profitabilitas (skripsi dan tesis)

Harahap (2002) mengatakan bahwa rasio profitabilitas
merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan
perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan
sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal,
jumlah karyawan, jumlah cabang. Menurut Raharjaputra
(2009) rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur
kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan
tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba, maupun nilai
ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan dan modal
sendiri. Menurut Susan (2006) rasio profitabilias adalah rasio
yang digunakan untuk mrngukur efisiensi penggunaan aktiva
perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan
untuk menghasilkan laba selama satu periode tertentu.
Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur
tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan yang dari jumlah
laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Tujuan dan
manfaat dari rasio ini ialah untuk pemilik usaha, dan juga
banyak pihak diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang
memilki kepentingan dengan perusahaan.
Perusahaan dengan profit yang tinggi memiliki kinerja
keuangan yang baik, hal ini indentik dengan upaya mereka
untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas yang
digunakan untuk memperoleh dukungan dan mencari simpati
serta mendapatkan kepercayaan dari para stakeholdernya.
(Widianto, 2011 dalam Amalia, 2012)

Pengertian Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Ukuran perusahaan merupakan skala yang
menentukan besar kecilnya perusahaan yang total aseets
(Simbiring,2005). Ukuran perusahaan adalah sekala besar
kecilnya perusahaan yang diukur dari total aktiva, penjualan,
dan rata-rata tingkat penjualan (Amalia,2013). Pada dasarnya
ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu
perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil
(Pradipta dan Purwaningsih, 2012). Kesimpulan dari
penjelasan diatas, ukuran perusahaan merupakan nilai yang
nenunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari
total asset milik perusahaan.
Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi
lebih banyak daripada perusahaan kecil, karena mereka akan
menghadapi risiko politis lebih besar jika dibandingkan dengan
perusahaan kecil. Perusahaan yang lebih besar mungkin akan
memilki pemegang saham yang memperhatikan program sosial
yang dibuat perusahaan dalam laporan tahunan, yang
merupakan media untuk menyebarkan informasi tentang
tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (Untari,
2012 dalam Pradipta dan Pruwaningsih, 2012).

Pengungkapan CSR (skripsi dan tesis)

Pengungkapan (disclosure) artinya tidak ditutupi atau
tidak disembunyikan. Pengungkapan sosial adalah
pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang
berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan.
Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai media
antara lain laporan tahunan, laporan interim/laporan sementara,
prospektus, pengumuman kepada bursa efek atau melalui
media masa (Chariri dan Ghozali, 2007 dalam
Adawiyah,2013).
Menurut Effendi (2009) pengungkapan ada yang
bersifat wajib (mandatory) yaitu pengungkapan informasi
wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada
peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela
(voluntary) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi
persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Ada dua hal
yang mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu faktor
yang berasal dari luar perusahaan (external drivers) dan dari
dalam perusahaan (internal drivers). Faktor pendorong dari
luar perusahaan adalah adanya regulasi, hukum dan
diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL) dari operasi perusahaan. Sedangkan faktor yang
berasal dari dalam perusahaan antara lain, nilai, kebijakan
manajemen, strategi dan tujuan perusahaan.
Di Indonesia praktek pengungkapan tanggung jawab
sosial di atur dalam UU dalam Undang-Undang Perseroan
Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74
Tentang Pelaksanaan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan). Seperti yang dikutip dalam UU nomor 40 tahun
2007, yakni:
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa
pemerintah menaruh perhatiannya kepada praktik
pengungkapan CSR perusahaan. Harapan dari pemerintah
bahwa setiap unit usaha atau pelaku ekonomi yang bergerak
pada bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, selain
meraka berupaya untuk kepentingan para investor dan hanya
fokus pada pencapaian laba, mereka juga mempunyai
kewajiban dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan (TJSL) yang diungkapakan dalam laporan tahunan
perusahaan.
Indikator yang digunakan dalam menilai
pengungkapan CSR disclosure pada laporan tahunan
perusahaan adalah indikator yang mengacu pada GRI (Global
Reporting Initiatives) sebagai dasar sustainability reporting
dengan cara membandingkan jumlah pengungkapan yang
dilakukan perusahaan dengan total pengungkapan. Global
Reporting Initiatives (GRI) merupakan sebuah jaringan
berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan
dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan
keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus menerus
melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia
(www.globalreporting.org diakses pada 8 Maret 2018).
Daftar pengungkapan sosial menurut standart GRI
dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator utama yaitu
kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial yang
mencangkup praktik ketenaga kerjaan dan kenyamanan
bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, serta tanggung jawab
atas produk. Untuk penilaian atas pengungkapan CSR itemitem yang akan diberikan skor akan mengacu kepada indikator
kinerja atau item yang disebutkan dalam GRI (Purnasiwi,
2011). Dalam penelitian ini menggunakan 6 indikator dengan
sub total item pengungkapan mencapai 79 item, terdiri dari 9
item untuk indikator kinerja ekonomi, 30 item untuk indikator
kinerja lingkungan, 14 item untuk indikator praktik tenaga
kerja, 9 item untuk indikator hak asasi manusia, 8 indikator
kemasyarakatan, dan 9 indikator tanggung jawab produk

Prinsip-prinsip CSR (skripsi dan tesis)

Ranah tanggung jawab sosial (social responsibility)
mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks.
Disamping itu, tanggung jawab sosial juga mengandung
interprestasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan
kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk
itu, dalam rangka memudahkan pemahaman dan
penyederhanaan, banyak ahli yang mencoba menggariskan
prinsip dasar yang terkandung dalam tanggungjawab sosial
(social responsibility) (Hadi, 2014).
David (2008) menguraikan prinsip-prinsip
tanggungjawab sosial menjadi tiga, yaitu :
1. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan
dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan
keberlanjutan sumberdaya dimasa depan. Keberlanjutan
juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber
daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan
kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian,
sustainability berpusat pada keberpihakan dan upaya
bagaimana society memanfaatkan sumberdaya agar tetap
memperhatikan generasi masa datang.
2. Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan
bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan.
Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan
mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.
Konsep ini menjelaskna pengaruh kuantitatif aktivitas
perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.
Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi
perusahaan membangun image dan network terhadap para
pemangku kepentingan.
3. Transparancy, merupakan prinsip penting bagi pihak
ekternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan
aktivitas perusahaan berikut dampat terhadap pihak
eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang sangat
penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi
asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi
dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan

Manfaat CSR (skripsi dan tesis)

Corporate social responsibility dapat dijadikan
sebagai aset yang strategis dan kompetitif bagi perusahaan
ditengah dunia bisnis yang makin sarat akan kompertisi
sekarang ini. Berbagai manfaat yang akan dicapai perusahaan
jika konsisten untuk melaksanakan program CSR. Wibisono
(2007) menjelaskan manfaat CSR sebagai berikut:
1. Bagi perusahaan, ada empat manfaat yang diperoleh bagi
perusahaan dengan menerapkan CSR. Pertama yaitu
eksistensi perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan
perusahaan mendapat citra yang positif dari masyarakat
luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses
terhadap modal. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan
sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Bagi masyarakat, praktik corporate social responsibility
yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya
perusahaan disuatu daerah, karena akan menyerap tenaga
kerja, meningkatkan kualitas sosial didaerah tersebut.
pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan
akan hak-haknya sebagi pekerja.
3. Bagi lingkungan, praktik corporate social responsibility
akan mencagah eksploitasi berlebihan atas sumber daya
alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat
polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi
lingkungannya.
4. Bagi Negara, praktik corporate social responsibility yang
baik akan mencegah malpraktik bisnis seperti penyuapan
pada aparat Negara atau aparat hukum yang memicu
tingginya korupsi. Selain itu, Negara akan menikmati
pendapatan dari pajak yang wajar (tidak digelapkan) oleh
perusahaan.
Kesimpulannya adalah pengungkapan csr dapat
memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu untuk
perusahaan, masyarakat, lingkungan sekitar, dan negara

Pengertian CSR (skripsi dan tesis)

World Bisnis Council for Sustainable Development
(WBCD) menyatakan bahwa CSR merupakan sebuah
komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk
berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama untuk
meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya
demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat luas(Solihin,
2009 dalam Amelia, 2016)
Menurut Darwin (2004) dalam Anggaraini (2006)
corporate social responsibility (CSR) adalah mekanisme untuk
suatu organisasi yang secara sukarela mengintegrasikan
perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya
dan interaksinya dengan para stakeholders, yang melebihi
tanggung jawab organisasi di bidang hukum. CSR adalah
tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku
kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak
negative dan memaksimalkan dampak positif yang
mencangkup aspek ekonomi sosial dan lingkungan, dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
(Wibisono, 2007).
Dari berbagai macam definisi diatas, dapat
disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
adalah kewajiban perusahaan dalam menaati peraturan
pemerintah yang tercantum dalam undang-undang dan
memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar baik
dari segi lingkungan , sosial dan pembangunan.
Sampai saat ini belum adanya kesatuan arti terhadap
CSR, namun secara empiris CSR ini telah diterapkan oleh
perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan
atas kesukarelaan (voluntary). CSR dilakukan dengan motivasi
dan tujuan yang beragam, tergantung pada sudut pandang dan
bagaimana memaknai CSR itu sendiri (Hadi, 2014).
Sha (2014) menyatakan ada tiga alasan mengapa
kalangan dunia usaha harus menerapkan CSR agar sejalan
dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan ialah:
1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan lingkungan,
maka sangat wajar jika mereka menuntut perhatian akan
kepentingan mereka.
2. Masyarakat dan perusahaan akan lebih baik jika memiliki
hubungan yang besifat simbiosis mutualisme agar
perusahaan mendapat dukungan dari masyarakat.
3. Melaksanakan program CSR merupakan salah satu cara
untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.
Potensi konflik tersebut dapat muncul dari operasional
perusahaan atau bahkan kesenjangan struktiral dan
ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen
perusahaan.

Laporan Tahunan (skripsi dan tesis)

Laporan tahunan merupakan laporan resmi mengenai
keadaan keuangan perusahaan dalam satu periode, laporan ini
berisikan laporan keuangan dasar, analisis manajemen atas
operasi tahun lalu, serta pendapat mengenai prospek
perusahaan dimasa datang, laporan ini juga memberikan
gambaran akuntansi atas operasi dan posisi keuangan
perusahaan (Anggarwal, 2013). Brigham & Houston (2001)
laporan tahunan adalah laporan yang diterbitkan setiap tahun
oleh perusahaan kepada para pemegang saham, laporan ini
berisi laporan keuangan dasar dan opini manajemen atas
operasi perusahaan selama tahun lalu dan prospek perusahaan
di masa depan. Laporan tahunan adalah catatan (informasi)
tahunan yang berisi gambaran kondisi perusahaan, laporan
tahunan wajib disampaikan oleh perusahaan yang listing di
Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pelaporan kegiatan semala
satu periode yang nantinya akan digunakan oleh stakeholder
sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Kasmir,
2009).
Kesimpulan penjelasan diatas adalah laporan tahunan
merupakan laporan yang disajikan oleh perusahaan yang
merupakan bentuk aktivitas perusahaan pada setiap periode,
yang didalamnya berisi laporan keuangan, pertanggungjawaban
manajemen, serta laporan auditor independen, yang berguna
untuk para stakeholder dalam pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Laporan keuangan menurut Martani (2002) adalah dua
daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk
suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah neraca atau daftar
posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba-rugi.
Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi
perseroan unruk menambahkan daftar ketiga yaitu surplus atau
daftar laba yang tidak dibagikan (laba ditahan). Laporan
keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi
yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara
data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihakpihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas
perusahaan tersebut (Munawir, 2002). Laporan keuangan
menurut Harahap (2002) adalah laporan yang menggambarkan
suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.
Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah
pertanggungjawaban Akuntan pada akhir periode dalam bentuk
data keuangan sebagai alat komunikasi antara perusahaan
dengan pihak diluar perusahaan yang berkepentingan dengan
aktivitas perusahaan tersebut. kegunaan lain dari laporan
keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan dan
kinerja keuangan yang dibutuhkan untuk menilai perubahan
potensial sumber daya ekonomi yang dapat dikendalikan di
masa yang akan datang. Informasi tersebut juga digunakan
sebagai pertimbangan oleh pihak yang berkepentingan dalam
pengambilan keputusan

Pengertian Akuntansi Keuangan (skripsi dan tesis)

Akuntansi keuangan dapat dijelaskan sebagai suatu
rangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan
keuangan yang berkaitan dengan perusahaan secara
keseluruhan untuk digunakan oleh pengguna laporan keuangan
baik di dalam ataupun di luar perusahaan (Kieso & Weygant,
2011). Menurut Sugiarto (2002) Akuntansi keuangan adalah
bidang akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan
keuangan suatu perusahaan yang dilakukan secara berkala.
Laporan ini juga dianggap sebagai bentuk pertanggungkawaban
pihak manajemen kepada pihak eksternal (pemegang saham).
Menurut Martani (2012) Akuntansi keuangan berorientasi pada
pelaporan pihak eksternal, beragamnya pihak eksternal dengan
tujuan masing-masing, membuat pihak penyusunan laporan
keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam
menyusun laporan keuangan. untuk itu diperlukan standar
akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun
oleh pembaca laporan keuangan.
Kesimpulannya bahwa akuntansi keuangan merupakan
suatu sistem yang memberikan keterangan mengenai informasi
keuangan, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan
laporan keuangan.

Teori Legitimasi (skripsi dan tesis)

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi
perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke
depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagi wahana untuk
mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan
upaya mereka untuk memposisikan diri ditengah lingkungan
masyarakat yang semakin maju (Hadi, 2014). Dalam teori
legitimasi mengatakan bahwa perusahaan berusaha secara terus
menerus untuk meyakinkan masyarakat bahwa segala kegiatan
atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ditempat
perusahaan tersebut beroperasi (Purnasiwi, 2011).
Dowling dan Pfeffer (1995) dalam Purwanto (2011)
menjelaskan bahwa legitimasi adalah hal yang penting bagi
organisasi, karena mengandung batasan-batasan yang
ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi
terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis
perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Fokus
utama dari teori ini adalah hubungan antara perusahaan dengan
masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.
Salah satu mekanisme yang dapat digunakan
perusahaan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan
stakeholder mereka ialah dengan melakukan pengungkapan
CSR melalui laporan tahunan perusahaan . Corporate social
responsibility disclosure bisa menjadi jalan masuk untuk
memperoleh keuntungan dan mendapatkan legitimasi
masyarakat sehingga kelangsungan hidup perusahaan terjamin.
Perusahaan akan memberi keyakinan bahwa mereka mampu
memenuhi kontrak sosial dengan masyarakat di sekitarnya
(Suaryana, 2011).
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa
legitimasi perusahaan merupakan faktor yang signifikan untuk
mendukung citra perusahaan dengan melakukan pengungkapan
informasi sosial mereka yang diinginkan oleh para stakeholder,
serta legitimasi merupakan penghubung antara perusahaan
dengan masyarakat dan lingkungan.

Teori Stakeholder (skripsi dan tesis)

Stakeholder adalah semua pihak internal maupun
eksternal, seperti : pemegang saham, pemerintah, masyarakat
sekitar lingkungan, internasional, lembaga diluar perusahaan,
dan sebagainya baik yang bersifat mempengaruhi maupun
dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh
perusahaan (Hadi, 2014). Teori stakeholder yang dinyatakan
oleh Ghozali dan Chariri (2007) dalam Purwanto (2011)
mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya
beroperasi untuk kepentingan (shareholder) saja namun telah
bergeser menjadi lebih luas yaitu perusahaan juga harus
memberikan manfaat bagi para stakeholdernya.
Robert (1992) dalam Nur dan Priantinah (2012)
mengatakan pengungkapan sosial perusahaan merupakan
kesuksesan untuk perusahaan dalam menegosiasikan
hubungannya dengan stakeholder mereka, dengan adanya teori
stakeholder ini, memberikan dasar bahwa suatu manfaat bagi
para stakeholdernya. manfaat tersebut dapat berupa penerapan
program CSR. Penerapan program CSR pada perusahaan
diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan,
pelanggan, dan masyarakat sekitar perusahaan, sehingga dapat
terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan
lingkungan dan sosial di sekitarnya. Manajemen dalam
perusahaan diharapkan dapat melakukan aktivitas sesuai
dengan yang diharapkan para stakeholder dan melaporkannya
juga kepada stakeholder (Purwanto, 2011).
Berdasarkan penjelasan teori diatas dapat disimpulkan
jika para stakeholder sebenarnya memilki hak penuh atas
semua informasi wajib maupun sukarela mengenai informasi
keuangan dan non-keuangan yang didalamnya menjelaskan
pertanggungjawaban dari aktivitas perusahaan kepada para
stakeholder.

Asas Kebebasan Berkontrak (skripsi dan tesis)

Hukum benda menganut system tertutup, sedangkan Hukum Perjanjian
menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas kebendaan adalah
terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat
memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada
masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang seluas-luasnya kepada masyarakat
untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar
ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hokum perjanjian merupakan
hokum pelengkap (optional law), yang berate bahwa pasal-pasal itu boleh
disingkirkan mana kala dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu
perjanjian. Mereka diperbolehkan memuat ketentuan-ketentuan mereka sendiri,
diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian
yang mereka adakan itu.  asas ini dalam hokum perjanjian dikenal dengan asas
kebebasan berkontrak (contractvrijheid).
Asas kebebasan berkontarak ini mempunyai hubungan yang erat dengan
asas konsesualisme dan asa kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338
“semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang nanya dikenal
maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak
berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentuakan “apa” dan
dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Dengan demikian, asas kebebasan
berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hokum perjanjian.
2. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme dapat disimpulakan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH
Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian
adalah dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme
merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak
diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya persesuaian antara kehendak
dan pernyataan yang di buat oleh kedua belah pihak.25 Dalam pasal 1320 ayat (1)
KUH Perdata ditentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidaklah sahh apabila
dibuat tanpa adanya consensus atau kesepakan dari para pihak yang membuatnya.
Dengan demikian dalam perjanjian antara inti plasma harus didasari kesepakan
untuk mengadakan suatu kerjasama usaha.

Tinjauan Umum Pola Kemitraan (skripsi dan tesis)

Kemitraan merupakan hubungan/jalinan kerjasama sebagai mitra yang
saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau
besar yang disertai dengan pembinanan atau pengembangan oleh pengusaha
menengah atau besar sehingga saling memerlukan, menguntungan dan
memperkuat. Oleh karena itu, pencapain keberhasilan dalam suatu usaha
kemitraan sangat diharapkan oleh pelaku mitra, dimana perusahaan mampu
mencapai tujuan yang ditetapkan serta menunjukkan keadaan yang lebih baik dari
masa yang sebelumnya agar dapat mempertahankan dan mengembangkan
usahanya.
Pola hubungan kemitraan ini ditujukan agar pengusaha kecil dapat lebih
aktif berperan secara bersama-sama dengan pengusaha besar karena
bagaimanapun juga usaha kecil juga merupakan bagian dari usaha nasional dan
memiliki eksistensi, potensi serta peran yang penting membangun perekonomian
nasional. Peranan pemerintah dalam mengatur dan menjembatani kemitraan antara
pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1
angka 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah menyebutkan tentang:
“Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung
maupuan tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil
dan menengah dengan usaha besar”. Sejalan dengan itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997
tentang Kemitraan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:
“kemitraan adalah kerjasama usaha antra usaha kecil dengan usaha
menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan
pengambangan oleh usaha menengah atau besar dengan memeperhatikan
prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling
menguntungkan”
Dari definisi kemitraan seperti yang disebutkan diatas, mengandung unsur
unsur sebagai berikut
1. Adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah san atau
usaha besar;
2. Adanya pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau
usaha besar; dan
3. Adanya prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan

Bentuk Perjanjian dan Peraturan Lelang (skripsi dan tesis)

Pemerintah desa dibantu oleh pemuka adat dan perwakilan masyarakat
(nelayan) yang di koordinir oleh kepala desa melakukan musyawarah untuk
membuat perjanjian lelang yang berisi tentang perikatan antara pemerintah desa dan
pemenang lelang, diantara peraturan tersebut berisi tetang hak dan kewajiban para
pihak yaitu seperti di sebutkan dalam perjanjian pihak pertama selaku pemerintah
desa dan pihak kedua selaku pemenang lelang menyatakan kesepakatannya dalam
Pasal 1 yang berisi tentang penyerahan hak dari pihak pertama kepada pihak kedua
yaitu “pihak pertama sebagai pemerintah desa dengan ini menyerahkan kepada
pihak kedua sebagai pemenang lelang sungai Desa Bunga Karang Kecamatan
Tanjung Lago yang di sebelah dari sungai bandarani sampai sungai genuk kecil
batas desa bunga karang, yang di selenggarakan pada tanggal 12 desember 2019
dengan nominal harga yang telah di tentukan dan disepakati”.
Kemudian pasal beikutnya menyatakan tentang proses pembayaran yang di
muat dalam Pasal 2 perjanjian lelang yaitu “pihak kedua menyerahkan uang seharga
objek lelang sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 di atas kepada pihak pertama
secara kontan / tunai. Setelah membayar pihak kedua mendapatkan hak nya atas
lelang sungai tersebut namun pihak kedua memiliki kewajiban yang di atur dalam
Pasal 3 perjanjian lelang tersebut yaitu:
1. Pihak kedua wajib melaporkan kegiatan / usahanya kepada perikanan
dan kelautan kabupaten banyuasin
2. Pihak kedua bersedia dan sanggup mencega perbuatan yang
mengakibatkan penemaran dan kerusakan sumber daya ikan atau
lingkungannya sungai yang di menangkan
3. Pihak kedua bersedia melaksanakan petunjuk dan bimbingan teknis
dari pemerintah desa dibantu dinas terkait
4. Pihak kedua bersedia dan sanggup menjamin kelancaran lalu lintas di
perairan atau sungai yang dimenangkan
5. Pihak kedua harus mengembalikan lelang sungai yang telah di terima
sebagaimana tersebut pada Pasal 1 kepada pihak pertama dalam
keadaan seperti semula pada akir periode lelang
6. Pihak kedua sedapat mungkin menggunakan tenga kerja dari desa
yang bersangkutan

Tinjauan Umum Hukum Perikanan dan Kelautan (skripsi dan tesis)

Hukum perikanan adalah semua peraturan perundangan perikanan
yang berada pada level di bawah undang-undang seperti peraturan

pemerintah, keputusan mentri, surat keputusan bersama menteri, peraturan
daerah (perda) provinsi maupun kabupaten/kota, peraturan
keamatankelurahan sampai r/rt. Disamping itu, masih terdapat peraturan
yang tidak tertulis maupun tertulis lainnya yang lahir dari masyarakat
tertentu yang biasa di sebut hukum adat/kebiasaan.
38Definisi perikanan
menurut undang-undang perikanan nomor 31 tahun 2004 pasal 1 adalah
semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan
sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,
pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu
sistem bisnis perikanan.
Menurut PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/PERMEN-KP/2016
TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
a. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan
bagian dari WPPNRI untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan
penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang
diperbolehkan dan/atau yang dilarang.
b. Alat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah
sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang
dipergunakan untuk menangkap ikan.
c. Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut ABPI,
adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam
kegiatan penangkapan ikan.
d. Tali ris atas adalah seutas tali yang dipergunakan untuk
menggantungkan badan jaring.
e. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang
selanjutnya disebut WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan
perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan
pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan
zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pengertian Pemerintah Desa (skripsi dan tesis)

Menurut UU RI NO. 6 Tahun 2014 Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 dalam
undang-undang ini yang dimaksud dengan Desa :
1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang di sebut dengan nama
lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam
sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
Nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Desa.
Menurut pengertian umum, sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang
mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang di kepalai oleh Kepala Desa.
Secara historis, desa telah hidup sejak dahulu, desa-desa yang beragam di
seluruh wilayah Indonesia sudah menjadi pusat penghidupan masyarakat
setempat, yang memiliki otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata
kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi

Dasar Hukum Lelang (skripsi dan tesis)

Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu:
a. Vendu Reglement (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam
Staatsblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali
diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 3 tahun 1941. Vendu
Reglement mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan
peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
b. Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staatsblaad nomor 190 tahun
1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan
staatsblaad nomor 85 tahun 1930. Vendu Instructie merupakan
ketentuan-ketentuan yang melaksanakan Vendu Reglement.
c. Peraturan Meteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas
perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010
Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas
perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010
Tentang Balai Lelang
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas
perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010
Tentang Pejabat Lelang Kelas I
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas
perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010
Tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Pengertian Lelang (skripsi dan tesis)

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang
yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang- barang yang
ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. Selain itu, pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang
dibawa oleh belanda menyebutkan:
“penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang- barang yang dilakukan
kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan
pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang
diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan
itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar
harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam
sampul tertutup”.
Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Polderman
menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan
perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual
dengan cara menghimpun para peminat. Polderman selanjutnya
mengatakan bahwa yang merupakan syarat utama adalah menghimpun para
peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan
si penjual.

Asas-Asas Dalam Perjanjian (skripsi dan tesis)

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran
dasar yang ada di dalam dan belakang tiap-tiap sistem hukum, yang telah
mendapat bentuk sebagai perundang-undangan atau putusan pengadilan,
dan ketentuan- ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang sebagai
penjabarannya. Dengan demikian, asas-asas hukum selalu
merupakanfenomena yang penting dan mengambil tempat yang sentral
dalam hukum positif. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pendukung
bangunan hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan dan
mencegah adanya tumpang tindih diantara semua norma hukum yang
ada. Asas hukum juga menjadi titik tolak pembangunan sistem hukum
dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam
masyarakat.
Menurut pandangan Smits asas-asas hukum memenuhi tiga fungsi.
Pertama, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturanaturan hukum yang tersebar. Kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan
untuk mencari pemecahan atas masalah-masalahbaru yang muncul dan
membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga
menjustifikasikan prinsip-prinsip “etikal”, yang merupakan substansi
dari aturan-aturan hukum. Dari kedua fungsi tersebut di atas diturunkan
fungsi ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat
dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukumyang
ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalanpersoalan baru yang berkembang

Syarat-syarat Sahnya Perjanjian (skripsi dan tesis)

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH
Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu:
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
c. Adanya suatu hal tertentu
d. Adanya sebab yang halal Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua
syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat
terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari
perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:
Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Syarat pertama dari sahnya
suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan
adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih
dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena
kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.”
Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.
Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam kehidupan seharihari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum,
dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak
kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar
penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini,
telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas.
Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang
bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah.

 Pengertian Perjanjian (skripsi dan tesis)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah
“persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih,
masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam
persetujuan itu.
Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan
yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing
sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut
Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
atau lebih
Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa
definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap
dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak
saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang
mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga
yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi bersifat istimewa karena diatur
dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan
melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak
ada unsur persetujuan
. Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu
hubungan hukum antara dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak
ada kewajiban.
Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang
didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan
hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek
hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan
begitu juga suyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan
prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.
Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah
kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua
istilah tersebut, Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan
hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak

Pembatalan (skripsi dan tesis)

Menurut Hasanuddin Rahman: “Pembatalan sebagai salah satu
sebab hapusnya perikatan adalah apabila salah satu pihak dalam
perjanjian tersebut mengajukan atau menuntut pembatalan atas
perjanjian yang telah dibuatnya, pembatalan mana diakibatkan karena
kekurangan syarat subjektif dari perjanjian dimaksud.”
Dalam khazanah hukum perjanjian, yang dimaksud dengan
pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang
membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah
ada. Dengan pembatalan perjanjian, maka eksistensi perjanjian dengan
sendiri menjadi hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus
eksistensi perjanjian selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya
perjanjian. Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan
perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai
kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang
mengakibatkan adanya “cacat” bagi perujudan kehendak tersebut.
Pembatalan perjanjian sangat terkait dengan syarat sah dalam
melakukan kontrak, dalam arti apabila apabila kontrak tersebut:

Syarat Sahnya Perjanjian (skripsi dan tesis)

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa
Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut
menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak:
Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau
consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320
ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan
adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau
lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui
orang lain.
b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum:
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan
untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah
perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R.
Soeroso :
Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk
membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk
kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya,
dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat
perjanjian kecuali orang -orang yang menurut undang-undang
dinyatakan tidak cakap b. orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
c. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh
undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa
undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian
tertentu.
c. Suatu hal tertentu:
Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu
(eenbepaald onderwerp) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi
yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk
memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi
kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan,
dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.
Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek
perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa
yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor
(Yahya Harahap, 1986;10; Mertokusumo, 1987:36). Prestasi ini
terdiri dari perbuatan positif dan negative.
Presetasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu,
dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Teori Perjanjian (skripsi dan tesis)

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi
kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal
dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris
dikenal dengan istilah contract/agreement. Perjanjian dirumuskan dalam
Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya
suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga
dikatan hokum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat
seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.
Dalam hal ini,kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu
perjanjia tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu
pihak.
Perkataan “Perikatan” (verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari
perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal
hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suartu
persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari
perbuatan yang melanggar hokum (onrechmatige daad) dan perihal
perikatan yang timbul dari pengurusan kepentiungan orang lain yang
tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming) tetapi, sebagian besar
dari buku III ditujukkan pada perikatan–perikatan yang timbul dari
persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hokum Perjanjian.
Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan
kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat
“Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda,
yaitu Bugerlijk Wetbook (BW) disebut overeenkomst yang bila diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.
Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang
berjanji kepada orang lain atua dua orang saling berjanji untuk melakukan
atau tidak melakukan Sesuatu. ”Menurut Fuady (1999:4) banyak definisi
tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada
bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan
bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut”.

Asas Itikad Baik Pasal (skripsi dan tesis)

1338 ayat (3) menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Didalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “ itikad ” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).  Didalam pengaturan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdata, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”. Itikad baik yang bersifat nisbi memperhatikan tingkah laku dan sikap yang nyata dari subjek. Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu : a. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik (te kwader trouw) harus bertanggungjawab dan menanggung risiko. Itikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 1963 KUHPerdata, di mana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Itikad baik ini bersifat subyektif dan statis; b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah bersifat obyektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikat baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal

Asas Kebebasan Berkontrak (skripsi dan tesis)

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi
yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan
hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat
didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak
merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUPerdata. Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak, seluruhnya
didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.
Buku III BW menganut sistem terbuka, artinya hukum (i.c. Buku III BW)
memberikan keleluasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan
hukumnya. Sistem terbuka Buku III BW ini tercermin dari Pasal 1338 ayat (1)
BW yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Menurut Subekti19, cara menyimpulkan kebebasan berkontrak ini adalah
dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan
“perjanjian”. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1338 memuat pengertian bahwa kita
diperbolehkan membuat suatu perjanjian apapun dan perjanjian yang dibuat akan
mengikat para pihak seperti undang-undang. Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk
melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan
perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan
syarat-syarat perjanjian. Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup
asas kebebasan berkontrak sebagai berikut :  1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat
perjanjian;
3. Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan obyek suatu perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang
yang bersifat opsional.

Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda) (skripsi dan tesis)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas pacta sunt
servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian.
Asas pacta sunt servanda termuat dalan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUPerdata
yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undangundang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak
sejajar dengan pembuatan undang-undang.
Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (vide Pasal 1320 BW)
mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh
legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang
perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim,
jurusita). Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap
kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian untuk bebas
menentukan : (i) isi, (ii) berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, (iii) dengan bentuk tertentu atau tidak, dan (iv) bebas memilih undang-undang mana yang
akan dipakai untuk perjanjian itu.
Sebagai konsekwensi dari asas pacta sunt servanda ini adalah bahwa
Hakim maupun pihak ketiga “dilarang mencampuri isi” dari perjanjian yang telah
dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.10 Konsekwensi lain,
tidak ada pihak ketiga yang boleh mengurangi hak orang lain untuk menentukan
isi dari perjanjian yang dibuatnya.
Menurut David Allan,11 sejak 450 tahun sebelum masehi sampai sekarang
terjadi empat tahap perkembangan pemikiran mengenai kekuatan mengikatnya
kontrak, yaitu :
a. Tahap pertama, disebut dengan contracts re;
b. Tahap kedua, disebut dengan contracts verbis;
c. Tahap ketiga, disebut dengan contracts litteris;
d. Tahap keempat, disebut dengan contracts consensus.

Asas-Asas Hukum Perjanjian Secara Umum (skripsi dan tesis)

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal:
dimana sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk
pemenuhan suatu prestasi sebagai obyek dari perjanjiannya itu.
Perjanjian atau
kontrak dibuat karena adanya perbedaan kepentingan diantara para pihak yang
berusaha untuk disatukan dengan cara negosiasi untuk mencapai sebuah
kesepakatan untuk kepentingan bersama. Urgensi pengaturan kontrak dalam
praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan
kewajiban) berlangsung secara proporional bagi para pihak, sehingga dengan
demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan.
Mariam Darus mengemukakan bawah sistem hukum merupakan kumpulan
asas-asas hukum yang terpadu.
Pandangan ini menunjukkan bahwa secara
subtansif asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang kebenaran (waarheid, truth) untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari
suatu sistem hukum perjanjian. Didalam perjanjian memiliki 4 asas secara umum yang harus dimengerti
dalam membuat suatu perjanjian :
1. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1)
KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat
kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak.
Berdasarkan asas konsesnualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban
kontraktual adalah bertemunya kehendak (convergence of wills) atau konsensus
para pihak yang membuat kontrak.
Namun dalam keadaan tertentu dimana didalam perjanjian ada suatu hal
yang mencerminkan tidak terwujudnya kesepakatan. Hal ini disebabkan adanya
cacat kehendak (wilsgebreke) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam
BW cacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :
a. Kesesatan atau dwaling (Pasal 1322 KUHPerdata),
b. Penipuan atau bedrog (Pasal 1323 KUHPerdata),
c. Paksaan atau dwang (Pasal 1328 KUHPerdata).
Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan
bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia. Subekti  menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang
tersimpul dari pepatah Belanda “een man een man, een word een word”, yang
maksudnya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu
ditingkatkan martabatnya sebagai manusia

Pengertian dan Unsur Perjanjian Kemitraan (skripsi dan tesis)

Kemitraan memiliki banyak pengertian yang telah dikemukakan oleh
banyak sarjana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mitra memiliki
arti teman, pasangan kerja, rekan, kawan kerja, sedangkan kemitraan adalah
perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil
pengertian kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kcil dengan
usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah
atau usaha besar dengan mempelihatkan prinsip saling memerlukan,saling
memperkuat, dan saling menguntungkan.
Selain dari KBBI dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM,
ada beberapa sarjana yang telah mengemukakan pendapatnya terkait
pengertian kemitraan. Menurut Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu
untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan
saling membesarkan. Selain itu ada Ian Linton yang mengemukakan
pengertian kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok
dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis
bersama.
Semua pengertian tentang kemitraan yang diuraikan diatas
menunjukkan bahwa satu sama lain memiliki titik penekanan yang sama
baik dari para sarjana maupun yang telah tertera dalam peraturan
perundang-undangan, yang pada intinya kemitraan adalah suatu suatu
kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha yang merupakan strategi bisnis
dengan tujuan untuk mengembangkan usaha yang dilandasi prinsip saling
memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
Merujuk pada pengertian kemitraan yang dicantumkan dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, maka kemitraan
mengandung beberapa unsur pokok, sebagai berikut :
(a) Kemitraan adalah Kerjasama Usaha
Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan
kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan
usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang sama. Ini berarti bahwa dalam hubungan kerjasama
melalui kemitraan ini semua pihak yang terlibat memiliki hak dan
kewajiban yang setara, tidak ada yang saling mengeksploitasi, tidak ada
pihak yang dirugikan, serta tumbuh dan berkembangnya rasa saling
percaya diantara para pihak dalam mengembangkan usahanya
(b) Para pihak adalah Pengusaha Besar atau Menengah dan Pengusaha
Kecil
Dalam kerjasama kemitraan, pengusaha besar atau menengah
dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan
dengan pengusaha kecil dalam menjalankan kegiatan bisnis demi
tercapainya kesejahteraan bersama.
(c) Kemitraan dilandasi prinsip-prinsip saling memerlukan, saling
memperkuat, dan saling menguntungkan.
Dimana antara prinsip satu dengan prinsip lainnya harus dapat
terpenuhi semua sehingga usaha yang menggunakan perjanjanjian
kemitraan tersebut dapat dikatakan berhasil.

Syarat Sah dan Unsur Perjanjian (skripsi dan tesis)

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata
Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian
diperlukan empat syarat:Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal
tertentu , Suatu sebab yang halal.
Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian:
a. Kesepakatan
Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti
bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak,  artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang
mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.
Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang
disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan
dinamakan tawaran (offerte), sedangkan pihak yang menerima tawaran
dinamakan akseptasi (acceptatie). Tidak selamanya para pihak
berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.
b. Kecakapan
Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan
kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah
kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur
21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal
dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit
ingatan, atau pemboros.
c.Mengenai suatu hal tertentu
Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai
suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban
kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau
tenaga, dan tidak berbuat sesuatu
d.Suatu sebab yang halal
Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab
yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, Bahasa Latin causa)
ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwauntuk
membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak diperdulikan oleh undangundang

Pengertian dan Asas Perjanjian (skripsi dan tesis)

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak
begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam
perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.
Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua
pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.
Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan
antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu
menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam
bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.18
Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan
dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut
diantaranya adalah sebagai berikut: a. Asas kebebasan berkontrak.
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal
1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
(1)Membuat atau tidak membuat perjanjian,
(2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
(3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
(4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
b.Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat
1 BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya
perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas
konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian
pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan
adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan
persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua
belah pihak.
c. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian
hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt
servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus
menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana
layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan
intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338
ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang.”
d. Asas Itikad Baik (Goede Trouw)
Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi : “Perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa
para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi
kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau
kemauan baik dari para pihak.
Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi
dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan
sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak,
penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang
objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut
norma-norma yang objektif.
e. Asas Kepribadian (Personalitas)
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa
seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk  kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315
KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya
seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk
dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan
perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340
KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang
membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak
hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada
pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317
KUHPerdata, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk
kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri
sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu
syarat semacam itu”.

Sistem Hukum di Indonesia (skripsi dan tesis)

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem
eropa kontinental (civil law system). Prinsip utama yang menjadi dasar
sistem hukum eropa kontinental itu ialah hukum memperoleh kekuatan
mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk
undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau
kompilasi tertentu.
Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang
merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. dengan tujuan hukum itu
dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa
untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum
(Mokhammad Najih dan Soimin, 2013:71).
Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montequieu
dan Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa
hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim
hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang sehingga tidak
dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah
atau tidak pula dapat menguranginya. Ini disebabkan karena menurut
Montequieu undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif.
Oleh karena itu demi kepastian hukum, kesatuan hukum serta kebebasan
warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus ada di
bawah undang-undang (Sudikno Mertokusumo, 1996:40).

Putusan Hakim dalam Pembatalan Perjanjian (skripsi dan tesis)

Di Indonesia, perkara-perkara perdata yang salah satu pihaknya
menuntut pembatalan suatu perjanjian telah seringkali terjadi. Pengadilan
pun sudah berkali-kali menerima gugatan semacam ini bahkan ada beberapa
gugatan yang dikabulkan. Namun demikian, ditengarai masih terdapat
pencari keadilan yang kecewa dengan putusan hakim yang dirasa kurang
memahami kompleksitas perkembangan hukum bisnis. Dengan meminjam
ungkapan kuno dalam ilmu hukum yang berbunyi, “het recht hinkt achter de
feiten aan” atau “hukum pontang-panting berusaha mengikuti peristiwa
yang diaturnya sendiri”, tampaknya cocok untuk menggambarkan betapa
perkembangan hukum perjanjian dan hukum bisnis kurang diikuti dengan
pemahaman pengetahuan hukum oleh sebagian hakim di Indonesia.
Demi menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi
kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengadukan sengketa hukum
mereka kepada hakim, hakim dituntut untuk mampu secara arif dan
bijaksana menegakkan hukum dengan selalu memperhatikan tiga tungku
hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ada dua kutub
yang saling tarik menarik dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu kutub
keadilan dan kepastian hukum (Nindyo Pramono, 225-226)

Kekuatan Putusan (skripsi dan tesis)

a. Kekuatan Mengikat
Untuk dapat melaksanakan atau merealisir suatu hak
secara paksa diperlukan suatu pengadilan atau akta otentik yang
menetapkan hak itu. Putusan pengadilan dimaksudkan untuk
menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan
hak atau hukumnya. Pihak yang menyerahkan dan
mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim
untuk diperiksa atau diadili, maka pihak-pihak yang
bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang
dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati
oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak
bertentangan dengan putusan. Putusan hakim mempunyai
kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak (Sudikno
Mertokusumo, 2002:205-206).
b. Kekuatan Pembuktian
Tujuan putusan dituangkan dalam bentuk tertulis agar
dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang
mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi, atau
pelaksanaannya. Putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat
bagi pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian
terhadap pihak ketiga (Sudikno Mertokusumo, 2002:210).
c. Kekuatan Eksekutorial
Putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu
persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumya. Hal
ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau
hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya
secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan
pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu
tidak dapat direlisir atau dilaksanakan, sehingga putusan itu
menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian
direalisir, maka putusan hakim mempunyai kekuatan
eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang
ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara
(Sudikno Mertokusumo, 2002:211).

Pengertian Putusan (skripsi dan tesis)

Putusan hakim merupakan sikap hakim atas kasus yang
dihadapkan kepadanya berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para
pihak (H. Chandera dan W. Riawan Tjandra, 2001:73). Putusan hakim
adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di
pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa
yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan pada
umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang
dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi tersebut
baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana dapat
dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu. Sanksi
dalam hukum acara perdata berupa pemenuhan prestasi dan atau
pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang
dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa,
sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara
dan atau denda (Sarwono, 2011:211).
Putusan hakim di dalamnya lazim mengandung hal-hal
sebagai berikut (H. Chandera dan W. Riawan Tjandra, 2001:73):
a. Kepala putusan yang menentukan jenis putusan apakah
interlocutoir atau eind vonnis. Jika eind vonnis, maka akan
disebutkan judul PUTUSAN;
b. Nomor perkara untuk keperluan identifikasi perkara sebagai
berikut : No/Pdt.G/tahun/PN ….;
c. Title eksekutorial : Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa;
d. Identitas para pihak dan kedudukan para pihak dalam sengketa
(Penggugat / Tergugat);
e. Uraian tentang duduknya perkara (dimuat dalil-dalil gugatan dan
jawaban tergugat);
f. Uraian tentang pertimbangan hukumnya;
g. Diktum putusan.

Bentuk Perjanjian (skripsi dan tesis)

Perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan dapat dilakukan
secara tertulis. Perjanjian lisan lazimnya dilakukan di masyarakat adat
untuk ikatan hukum yang sederhana. Sedangkan perjanjian tertulis
lazimnya dilakukan di masyarakat yang relatif sudah modern,
berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya kompleks.
Menurut Subekti Perjanjian tertulis untuk hubungan bisnis itu lazim
disebut dengan kontrak. Namun demikian, tidaklah semua perjanjian
tertulis harus diberikan judul kontrak, tetapi tergantung pada
kesepakatan para pihak, sifat, materi perjanjian dan kelaziman dalam
penggunaan istilah untuk perjanjian itu. (I Ketut Artadi dan I Dewa
Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:28).
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada enam (6)
jenis perikatan yang pada hakekatnya sama dengan perjanjian, yaitu:
a. perjanjian bersyarat;
b. perjanjian dengan ketetaapan waktu;
c. perjanjian alternatif;
d. perjanjian tanggung renteng;
e. perjanjian yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
f. perjanjian dengan ancaman hukuman. (I Ketut Artadi dan I
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:43).

Syarat Sahnya Perjanjian (skripsi dan tesis)

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyatakan syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah adalah:
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu pokok persoalan tertentu;
d. Suatu sebab yang tidak terlarang (Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata)
Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif
karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan
perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syaratsyarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari
perbuatan hukum yang dilakukan itu (Subekti, 2002:17).

Asas-Asas Hukum Perjanjian (skripsi dan tesis)

Hukum perjanjian memiliki beberapa asas sebagai berikut:
a. Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang
sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah
perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia
(Mariam Darus Badrulzaman, 1983:108). Hukum perjanjian
memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat
untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak
melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Mereka
diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam
perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka
tidak mengatur sendiri suatu soal, itu berarti mereka mengenai
soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang (Subekti,
2002:13).
b. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme lazimnya disimpulkan dari Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1.
Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk
membuat suatu perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab
yang halal”.
Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya
perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah
dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, dengan kata lain,
perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal
yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas (Subekti,
2002:15). c. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas ini berkaitan dengan kekuatan mengikat dari
sebuah perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) menyatakan
18
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya” menentukan
bahwa perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
Keterikatan para pihak adalah keterikatan pada isi perjanjian
karena para pihaklah yang menentukan isi perjanjian tersebut (J.
Satrio, 1991:2).
Para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka
sepakati, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undangundang bagi para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338
KUHPerdata (Sudikno Mertokusumo, 2005:97).
d. Asas Kepribadian
Asas kepribadian berkaitan dengan para pihak yang
terikat perjanjian. Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan
“umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau
perjanjian selain untuk dirinya sendiri” dan pada Pasal 1340
KUHPerdata. Inti ketentuan pada umumnya tidak seorangpun
dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta
ditetapkannya suatu janji melainkan untuk dirinya.
Pasal 1340 menyatakan persetujuan hanya berlaku
antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan
itu hanya mengikat pihak yang membuatnya, selain dalam hal
yang diatur dalam Pasal 1317 (Mariam Darus Badrulzaman,
1983:119).
e. Asas Itikad baik
Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan dari suatu
perjanjian yang telah diadakan suatu pihak yaitu menghendaki
agar suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini
terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang
menyatakan “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik.”.

Lahirnya Perjanjian (skripsi dan tesis)

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada
detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah
pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek
perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga
yang dikehendaki oleh pihak yang lain meskipun tidak sejurusan
tetapi secara timbal balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.
Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian
dianggap telah tercapai apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh
suatu pihak diterima oleh pihak lain. Sebagai kesimpulan dapat
ditetapkan bahwa suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya
kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu
penawaran (Subekti, 2002).

Pengertian Perjanjian (skripsi dan tesis)

Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata adalah suatu perjanjian dimana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (Kitab UndangUndang Hukum Perdata). Perjanjian dengan demikian mengikat para
pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan
kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian
memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa, dan perjanjian
ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum. (I Ketut Artadi dan I
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:28).
Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan
KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu
perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau
lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan
oleh Undang-Undang. (Agus Yudha Hernoko, 2011:15-16).
Berdasarkan definisi-definisi perjanjian di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa perjanjian adalah peristiwa hukum dimana
seorang atau lebih saling mengikatkan diri satu sama lainnya
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan suatu
hal.

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama (skripsi dan tesis)

Mengenai hapusnya perjanjian atau berakhirnya perjanjian di atur pada Titel ke 4 Buku III KUHPerdata. Masalah ”hapusnya perjanjian” (tenietgaan van verbintenis) bisa juga disebut “hapusnya persetujuan” (tenietgaan van overeenkomst). Berarti, menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur. Sehubungan dengan hal ini perlu kiranya mendapat perhatian ditinjau dari segi teoritis, hapusnya persetujuan sebagai hubungan hukum antara kreditur da debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perjanjian. Akan tetapi sebaliknya dengan hapusnya perjanjian belum tentu dengan sendirinya mengakibatkan hapusnya persetujuan. Hanya saja dengan hapusnya perjanjian,persetujuan yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan pelaksanaan. Sebab dengan hapusnya perjanjian berarti pelaksanaan persetujuan telah dipenuhi debitur. Dinyatakan dalam Pasal 1381 KUHPerdata, suatu perjanjian berakhir dikarenakan: 1. Adanya pembayaran; 2. Penawaran pembayaran dikuti dengan penitipan atau penyimpanan; 3. Pembaharuan utang (novasi); 4. Perjumpaan utang (kompensasi); 5. Pencampuran utang; 6. Pembebasan utang; 7. Musnahnya barang yang terutang; 8. Batal/Pembatalan; 9. Berlakunya suatu syarat batal; 10. Lewatnya waktu;

Jenis-Jenis Perjanjian Kerjasama (skripsi dan tesis)

Undang – undang dalam Buku III Bab I KUHPer, membedakan jenis perikatan
menjadi enam yakni : a. Perjanjian kerjasama untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak
berbuat sesuatu;
b. Perjanjian kerjasama bersyarat;
c. Perjanjian kerjasama dengan ketetapan waktu;
d. Perjanjian kerjasama mana suka; e. Perjanjian kerjasama tanggung menanggung;
f.Perjanjian kerjasama dengan ancaman hukuman

Unsur- Unsur Perjanjian Kerjasama (skripsi dan tesis)

Herlien Budiono menguraikan hal-hal pokok dari perjanjian adalah sebagai
berikut:
a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
a. Akibat hokum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain
atau timbal balik;
d. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang – undangan;

Pengertian Perjanjian Kerjasama (skripsi dan tesis)

Perlunya dibahas mengenai perikatan adalah karena perikatan merupakan hal
yang timbul akibat adanya perjanjian. Perikatan yang membuat orang terikat untuk
melaksanakan suatu perjanjian. Istilah perikatan dengan perjanjian memiliki
pengertian yang tidak selalu sama dengan perjanjian. Di Indonesia perjanjian diatur
dalam Buku III KUHPer yang mengatur mengenai perikatan yang timbul dari
perjanjian dan juga perikatan yang timbul dari undang-undang. KUHPerdata tidak
memberikan definisi yang tegas dari perikatan, namun Pasal 1313 KUHPer memberikan definisi dari perjanjian sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih”. Definisi dari perikatan tidak secara tegas diatur dalam
KUHPer akan tetapi dalam Pasal 1233 KUHPer ditegaskan bahwa “Perikatan selain
dapat dilahirkan dari undang- undang juga dapat dilahirkan dari perjanjian.”
Berdasarkan Pasal 1233 KUHPer maka terlihat bahwa perjanjian dapat
meliputi pengertian dari perikatan karena perikatan lahir dari perjanjian itu sendiri.
J.Satrio menyatakan pendapatnya bahwa “Perikatan adalah hubungan hukum dalam
lapangan hukum kekayaan antara dua pihak, di satu pihak ada hak, di lain pihak ada
kewajiban. Adapun dalam hal tidak terpenuhinya suatu prestasi maka prestasi
perikatan dapat dilakukan dengan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang
pemenuhannya dapat dituntut di depan hakim yang atas dasar itu seseorang dapat
mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain, jika perlu dengan perantaraan
hakim.”
Sri Soedewi Machjsoen menambahkan bahwa perikatan yang diatur dalam
Buku III KUHPer adalah tertuju pada suatu prestasi yang dapat dipaksakan melalui
pengadilan selama tidak diatur secara khusus di tempat lain, baik didalam KUHPer
maupun undang-undang yang lain. Sri Soedewi menyebutkan bahwa ciri perbedaan
antara hak atas suatu benda dan hak yang timbul dari perikatan adalah pemenuhan
prestasi, yang akan menyebabkan hapusnya perikatan.

Keadaan pelaksanaan prestasi (skripsi dan tesis)

Penentuan suatu prestasi sebagai sebuah prestasi yang substansial atau tidak,
dapat digunakan beberapa doktrin pelaksanaan prestasi, yakni doktrin pemenuhan
prestasi substansial dan dokrin pemenuhan prestasi penuh. Doktrin pemenuhan
prestasi penuh diartikan sebagai suatu doktrin yang pelaksanaan prestasinya harus
dilakukan sepenuhnya, misalnya dalam jual beli tanah. Menurut Munir Fuady,
pemenuhan prestasi substansial adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa
sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika
dia telah melasanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus
juga melaksanakan prestasinya secara sempurna.

Penentuan wanprestasi (skripsi dan tesis)

Dalam kenyataanya sulit untuk menentukan kapan seseorang dikatakan telah memenuhi prestasinya atau tidak. Prestasi sebagaimana dikelompokkan menjadi tiga ada yang berupa kewajiban (janji) dan ada pula yang syarat (condition). Untuk lebih jelasnya diilustrasikan dalam contoh berikut misalkan seorang tukang atap yang mempunyai prestasi memperbaiki atap yang bocor. Tukang atap itu sudah memeriksa atap dan memperbaiki atap yang bocor namun ternyata masih ada rembesan air/ bocor, apakah dalam hal hal ini tukang tersebut dikatakan belum atau telah memenuhi prestasinya. Untuk dapat menjawab permasalahan di atas, maka prestasi tukang itu dapat sebagai kewajiban atau dapat pula sebagai syarat, dan hal ini akan membawa akibat hukum yang berbeda ke dalam hal belum terpenuhinya prestasi tukang tersebut. Dalam hal prestasi tukang itu adalah sebagai kewajiban maka tukang itu dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya tersebut baik dengan atau tanpa ganti rugi, atau kreditur dapat membatalkan perjanjian sehingga tukang itu tidak dapat menuntut pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya berdasarkan adanya perjanjian. Dilihat dari sisi yang lain, bila prestasi tukang itu adalah syarat maka tukang itu tidak dapat menuntut pembayaran bila dianggap belum terpenuhinya prestasi dari tukang tersebut. Kenyataannya perbuatan tukang itu yang telah banyak melakukan prestasi walaupun masih sedikit ada kekurangan, akan dirasakan tidak adil bila tukang tersebut dikatakan wanprestasi. Sebaliknya, yang lebih dikatakan adil adalah apabila tukang itu telah dianggap memenuhi prestasinya, karena kenyataannya tukang itu telah melakukan banyak (substantial) dan kekurangannya hanyalah sedikit (minor breach)

Model-model wanprestasi (skripsi dan tesis)

Tindakan wanprestasi dapat dibedakan dari berbagai bentuk. Beberapa sarjana mencoba memberikan uraian berbagai bentuk/model tindakan wanprestasi. Modelmodel dari wanprestasi menurut Mariam Darus Badrulzaman terdiri dari tiga wujud yakni debitur samasekali tidak memenuhi perikatan; debitur terlambat memenuhi perikatan; debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.  Muhammad Syaifuddin berpendapat selain ketiga model wanprestasi tersebut terdapat satu wujud lagi yakni melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjia

Bentuk – Bentuk Wanprestasi (skripsi dan tesis)

Bentuk-bentuk dari Wanprestasi meliputi :
1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka
dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka
debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru
tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak
memenuhi prestasi sama sekali.

Pengertian Wanprestasi (skripsi dan tesis)

Wanprestasi menurut kamus hukum, berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji,
tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Menurut Munir Fuady, wanprestasi,
atau disebut juga dengan istilah breach of contract yang dimaksudkan adalah tidak
dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh
perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian
yang bersangkutan. J.Satrio merumuskan wanprestasi sebagai “Suatu peristiwa atau
keadaan, di mana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan
baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.

Tahap -Tahap Perjanjian (skripsi dan tesis)

Tahap-tahap membuat perjanjian, antara lain :
a. Tahap pracontractual adalah penawaran dan penawaran;
b. Tahap contractual yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara
para pihak. ; Mengenai kapan terjadinya persesuaian pernyataan kehendak,
ada beberapa teori yang dapat menjawab pertanyaan ini, yaitu: 1. Teori ucapan (uitingtheorie), Kesepakatan terjadi saat pihak yang menerima
penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut.
2. Teori pengiriman (verzendtheorie), Kesepakatan terjadi saat pihak yang
menerima penawaran mengirimkan persetujuan.
3. Teori pengetahuan (vernemingstheorie), Kesepakatan terjadi saat pihak yang
menawarkan mengetahui adanya penerimaan (acceptatie).
4. Teori penerimaan (ontvangstheorie), Kesepakatan terjadi pihak yang
menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.
5. Offer and Acceptance adalah hal yang terpenting dari sebuah kontrak yang saat
seorang pihak membuat penawaran yang diterima pihak lain. Hal ini bisa disebut
dengan persamaan keinginan atau pertemuan cara pandang dari kedua belah
pihak. Harus ada bukti jika para pihak itu masing-masing dari sudut pandang
objektif mereka yang terlibat dalam mewujudkan persetujuan. Sudut pandang
objektif itu akan berarti penting jika seseorang memberi kesan yang menawarkan
atau menerima istilah kontrak secara umum, bukan bagaimana mereka ingin
melakukan sebuah kontrak

Akibat Hukum Suatu Perjanjian (skripsi dan tesis)

Akibat dari hukum suatu perjanjian akan mengakibatkan : a. Perjanjian hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya.
Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat
hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian
jelaslah bahwa prestasi yang dibebankan oleh KUHPerdata bersifat
personal dan tidak dapat dialihkan begitu saja, jadi perjanjian tersebut akan
melahirkan perikatan di antara para pihak dalam perjanjian Suatu
perjanjian mulai berlaku bagi para pihak dapat dilihat dari jenis
perjanjiannya, yaitu :
1. Perjanjian konsensual, dikatakan berlaku apabila sudah terdapat kata
sepakat diantara para pihak.  2. Perjanjian riil, dikatakan berlaku sejak sesudah terjadinya penyerahan
barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya.
3. Perjanjian Formal, dikatakan berlaku apabila telah ditandatangani oleh
kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, biasanya dibuat
secara tertulis yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu.
b. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang.
Dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa, semua perjanjian yang
telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya; tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan dari kedua
belah pihak; dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik (te goeder trouw,
in good faith). Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan
mengikat dan memaksa untuk melaksanakan perjanjian serta memberikan
kepastian hukum kepada para pihak yang membuatnya.

Asas dalam perjanjian (skripsi dan tesis)

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yaitu:
a. Perjanjian yang Sah
Undang-undang yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Persetujaun-persetujuan itu tidak dapat ditarik
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undangundang dinyataka cukup untuk itu. Semua persetujuan yang dibuat menurut
hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdata) adalah mengikat sebagai
undang-undang terhadap para pihak. Dari pernyataan tersebut dapat
disimpulkan tentang kekuatan kedudukan debitur dan perjanjian yang telah
dibuat oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dan tidak dapat ditarik
kembali . Namun kedudukan kreditur yang kuat juga diimbangi dengan harus
adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian.
b. Asas konsensualisme
Asas ini tertuang dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam Pasal
1320 KUHPerdata penyebutannya tegas sedangkan dalam kata-kata semua
menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesemua menunjukkan bahwa setiap
orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya unik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan
asas kebebasan mengadakan perjanjian.
c. Asas kebebasan berkontrak
Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan
mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat
kesepakatan atau perjanjian atau kewajiban apa saja, selama dan sepanjang
prestasi yang dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Para pihak
membuat isi perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki kemudia
dituangkan dalam perjanjian tersebut namun tidak boleh melanggar aturanaturan yang berlaku.
d. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak
memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk
menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi
melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk
melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

Akibat Hukum Perjanjian (skripsi dan tesis)

Akibat hukum suatu perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum perikatan
yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang
merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian. Akibat hukum perjanjian
berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, antara lain:
1. Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah
para pihak yang membuat perjanjian, ahli waris berdasarkan alas hak
umum karena mereka memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak
terperinci, dan pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat
berdasarkan alas hak khusus karena mereka itu memperoleh segala hak
dari seseorang secara terperinci/khusus;
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan
kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang
menjadi hak disatu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari pihak
yang membuat perjanjian. Hakim berkuasa menyimpangi isi perjanjian
bila bertentangan dengan rasa keadilan.Sehingga agar suatu perjanjian
dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip
kepatutan, kebiasaan, dan sesuai undang-undang. Dimasukkannya itikad baik.

Penyusunan Perjanjian (skripsi dan tesis)

Tahap yang penting dalam pembuatan perjanjian adalah tahap penyusunan
perjanjian. Tahap penyusunan perjanjian membutuhkan ketelitian dan kejelian para
pihak sebab apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatan perjanjian akan
menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Terdapat lima tahap penyusunan
perjanjian di Indonesia, yaitu:
a. Pembuatan draf pertama, yang meliputi:
1. Judul perjanjian;
2. Pembukaan;
3. Pihak-pihak dalam perjanjian;
4. Racital;
5. Isi perjanjian;
6. Penutup
b. Saling menukar draf perjanjian;
c. Perlu diadakan revisi;
d. Dilakukan penyelesaian akhir;
e. Penandatanganan perjanjian oleh masing-masing pihak.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan perjanjian (skripsi dan tesis)

Terdapat dua prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan perjanjian, yang pertama adalah beginselen der contrachtsvrijheid atau party autonomy, yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Yang kedua adalah pacta sunt servanda, merupakan asas bahwa hakim  atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang

Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian (skripsi dan tesis)

Perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata tetapi harus dilihat pembuatan
sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahapan dalam membuat perjanjian,
menurut teori baru yaitu:
a. Tahap pra-contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
b. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara
para pihak;
c. Tahap post-contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Syarat Sahnya Perjanjian (skripsi dan tesis)

Syarat-syarat sahnya perjanjian tedapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata
yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
c. Suatu hal tertentu, d. Suatu sebab yang halal.
Dari persyaratan tersebut para ahli hukum mencoba menguraikannya secara
lebih jelas, sebagai berikut:
a. Kesepakatan kedua belah pihak
Syarat pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan.Kesepakatan
adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak
lainnya.20Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat lima cara terjadinya persesuaian
kehendak, yaitu dengan:
1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
4. Bahasa isyarat asalkan dapat diterima oleh pihak lawan;
5. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.
b. Kecakapan Bertindak
Kecakapan bertindak atau cakap Hukum sudah diatur dalam undang-undang
No.1 Tahun 1974 adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan
hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.
Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan
yangmempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana
ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk
melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak dibawah umur, orang
yang ditaruh dibawah pengampuan, dan istri. Akan tetapi dalam perkembangannya,
istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963

Jenis-jenis Perjanjian (skripsi dan tesis)

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah
sebagai berikut :
a. Perjanjian timbal balik.
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban
pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli.
b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.
Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan
keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas
beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu
terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada
hubungannya menurut hukum.
c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri.
Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh
pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi
sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII
KUHPerdata. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang
tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya
perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian
adalah perjanjian sewa beli.
d. Perjanjian obligator dan kebendaan.
Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang
mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain
(perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdata,
perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari
penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik atas bendanya masih
diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu
dinamakan perjanjian obligator karena membebankan kewajiban kepada
para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupkan
perjanjian kebendaan.
e. Perjanjian konsensual dan riil.
Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang
telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut
KUHPerdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal
1338 KUPerdata). Namun demikian di dalam KUHPerdata ada juga
perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan
barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdata),
pinjam-pakai (Pasal 1740 KUHPerdata). Perjanjian yang terakhr ini
dinamakan perjanjian riil.

Pengertian Perjanjian (skripsi dan tesis)

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313
KUHPerdata merumuskan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.  Definisi
perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dirasa kurang
lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian
yang lebih lengkap, antara lain:
Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal.
Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313
kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:
a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata
„mengikatkan‟ hanya datang dari salah satu pihak; b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas
dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian
perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan
diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi
perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta
kekayaan.
Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum
berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibatakibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.
Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdata selain tidak lengkap juga
sangat luas.Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak
saja.Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan `perbuatan’ tercakup juga
perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu
diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu :
1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang
bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum; 2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal
1313 KUHPerdata.
Jadi, menurut Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan,
Perjanjian adalah perbuaan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Penulis pribadi sepakat dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad, Salim
H.S.,dan Setiawan bahwa pengertian perjanjian di dalam Pasal 1313 KUHPerdata
terlalu luas, artinya dalam pengertian tersebut hanya dijelaskan perbuatan seseorang
mengikatkan diri dengan seorang lainnya dengan tidak menjelaskan bahwa perjanjian
yang dimaksud adalah perjanjian yang termasuk dalam lapangan harta kekayaan
sebab Pasal 1313 masuk dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Penulis juga
sependapat dengan Salim H. S. yang mengatakan bahwa pengertian perjanjian dalam
Pasal 1313 KUHPerdata belum mencerminkan asas konsensualisme atau
kesepakatan.Kesepakatan merupakan hal yang penting dalam sebuah perjanjian,
sebab merupakan syarat pertama sahnya suatu perjanjian.

Hukum Keimigrasian Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional (skripsi dan tesis)

Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman
penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintah kolonial Belanda
bernama Immigratie Dienst yang bertugas menangani masalah keimigrasian
untuk seluruh kawasan Hindia Belanda.
Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru
pada tanggal 26 Januari 1950 Immigratie Dienst diserah terimakan dari H.
Breekland kepada kepala jawatan imigrasi dari tangan pemerintah Belanda ke
tangan Pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah peralihan
tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian
Indonesia, yaitu perubahan dari politik hukum keimigrasian yang bersifat
terbuka (open door policy) untuk kepentingan pemerintahan kolonial, menjadi
politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif didasarkan pada kepentingan
nasional Indonesia.
Dianggap Keimigrasian tersebut masih bersifat “tambal sulam”karena
sebagaian besar masih dari peraturan tersebut merupakan warisan dari
pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan , bedasarkan pasal II aturan
peralihan UUD 1945. Selain itu pembentukan hukum dibidang Keimigrasian baik Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah dilakukan secara Parsial.
Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu, akibatnya
pembentukan hukum dibidang Keimigrasian menjadi tumpang tindih dan tidak
tertata secara Sistematis, sehingga dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6
tahun 2011yang menjawab permasalahan tersebut, dimana keimigrasian
menurut Undang-undang tersebut bersifat Selektve Policy.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam
pasal 1 menyebutkan : “Keimigrasian adalah hal-ikwal lalu lintas orang yang
masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah
Republik Indonesia”.

Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (skripsi dan tesis)

Pola kejadian perdagangan manusia (yaitu, apa yang terjadi, bagaimana
terjadinya dan terhadap siapa terjadi) sangat bervarariasi dari satu tempat
tertentu dengan tempat lainnya. Ada beberapa karakteristik pokok pola
perdagangan manusia yang terjadi sekarang. 1. Perdagangan manusia terjadi untuk berbagai tujuan akhir termasuk
layanan rumah tangga, kawin paksa dan tenaga kerja yang diperas
tenaganya dengan bayaran rendah. Pekerjaan seksual paksa
merupakan hasi akhir yang paling jelas dari perdagangan manusia,
tetapi sulit dibuktikan bahwa hal ini merupakan yang paling lazim.
2. Perdagangan manusia terjadi di dalam maupun antar negara.
3. Pelaku perdagangan manusia memakai berbagai cara rekrutmen.
Penculikan secara langsung merupakan cara yang jarang dilaporkan
dan seringkali sulit diperiksa secara obyektif. Perdagangan manusia
pada anak-anak pada umumnya meliputi tindakan pembayaran yang
dilakukan kepada orang tua atau wali untuk bekerjasama dan sering
hal ini disertai dengan tindak penipuan berkaitan dengan pekerjaan
atau posisi di masa yang akan datang.
4. Stereotip “coerced innocent” (dugaan telah terjadi penyekapan)
terlalu sederhana untuk mencerminkan kenyataan dari kebanyakan
situasi perdagangan manusia yang diketahui. Kebanyakan pelaku
perdagangan manusia memakai berbagai derajat kecurangan atau
penipuan, daripada kekerasan langsung, guna menjalin kerjasama
awal dengan orang yang mengalami trafiking manusia. Keadaan
yang lazim dilaporkan mencakup anak perempuan atau perempuan
muda yang ditipu mengenai biaya (dan kondisi pengembalian) jasa
migrasi yang ditawarkan kepadanya, jenis pekerjaan yang
hendakdilakukannya di luar negeri dan atau kondisi pekerjaan yang
diharapkannya.
5. Menurut definisi, orang yang mengalami perdagangan manusia
akhirnya masuk dalam suatu keadaan yang tidak dapat
dilepaskannya. Pelaku perdagangan manusia dan kaki tangannya
menggunakan beragam cara untuk mencegah korban melarikan diri,
termasuk pemakaian ancaman dan kekerasan, intimidasi, penyekapan
dan penahanan sejumlah dokumen pribadi.
6. Perdagangan manusia bertahan dan semakin kuat melalui korupsi
sektor publik, terutama para petugas polisi dan petugas imigrasi yang
menjadi pemegang peran utama dalam memfasilitasi masuk ke
negara lain secara ilegal dan memberikan perlindungan bagi operasi
perdagangan manusia.
7. Kebanyakan, tetapi tidak semua orang yang mengalami perdagangan
manusia masuk dan/atau tinggal di negara tujuan secara tidak sah.
Masuk ke negara lain secara ilegal menambah ketergantungan
korban perdagangan manusia terhadap pelaku perdagangan manusia
dan menjadi suatu penghambat yang efektif untuk mencari bantuan
dari luar.
8. Situasi perdagangan manusia pada umumnya dibatasi waktu. Sifat
tujuan akhir perdagangan manusia dan dinamika kegiatan
menunjukkan bahwa orang yang mengalami perdagangan manusia,
jika dapat melarikan diri atau mengalami cedera serius, akan selalu
mendapati dirinya berada dalam suatu keadaan kurang tereksploitasi,
yang pada suatu saat tertentu secara teknis akan bebas.

Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang (skripsi dan tesis)

Belum ada rumusan yang memadai tentang Human Trafficking,
penggunaan yang paling mungkin untuk menunjukkan bahwa tindakan
perdagangan manusia tersebut adalah sebuah kejahatan tersebut tersebar dalam
berbagai undang-undang. Misalnya KUHP, Undang-undang Perlindungan
Anak, Undang-undang Buruh Migran, dan lain-lain. Karena itu, upaya
memasukkan jenis kejahatan ini ke dalam perundang-undangan di Indonesia
adalah langkah yang positif.
Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang rumusan tentang
perdagangan orang/human trafficking yang terdapat dalam undang-undang ini
menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1 menyebutkan:
Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang
tereksploitasi.
Sebelum lahirnya UU ini pengertian trafficking yang umumnya paling
banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari Protokol PBB untuk
mencegah, menekan dan menghukum pelaku trafficking terhadap manusia,
khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut Protokol Trafficking).
Dalam protokol ini pengertian trafficking ialah:
Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau
penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau
bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan,
penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima
pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan
persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain
tersebut, untuk tujuan eksploitasi.
Resolusi Majelis Umum PBB No. 49/166 mendefinisikan traficking
adalah:
Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di
lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian berasal dari
negara-negara yang berkembang dengan peubahan ekonominya, dengan
tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di
bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan
eksploitasi untuk agen, penyalur dan sendikat kejahatan, sebagaimana
kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti
pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap dan
adopsi.

Pengertian Pemalsuan (skripsi dan tesis)

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak
sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama
diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. Palsu menandakan suatu
barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu
barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada
terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.
Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau
disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya
mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek)
yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal
sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung
sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu
nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja
meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang
bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain.
Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok
kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah
pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan,
apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu
barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena
gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang
digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan
terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar
digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk
semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan
harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan
yang terdapat dalam KUHP menganut asas:
1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian
sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut
harus dilakukan dengan tujuan jahat.  2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa
pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas
sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.
Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUH Pidana
dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :
1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
3. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).
Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika
dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu :
1. Keterangan di atas sumpah,
2. Mata uang
3. Uang Kertas,
4. Materai,
5. Merek dan
6. Surat.

Pengertian Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana
banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama
dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah
antara lain :
1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana dan.
4. Tindak pidana.
Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan
yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan
merupakan subjek tindak pidana.
Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah
pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang
tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang
mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain”
Simons, merumuskan bahwa een strafbaar feit adalah suatu handeling
(tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,
bertentangan dengan hukum (onrechmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum
pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:
1. Perbuatan yang dilarang.
Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan
yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat
dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.
Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana)
yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas
perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan.
Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman
yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undangundang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai
hukuman tambahan.

Pengertian Penegakan Hukum (skripsi dan tesis)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku
dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law
enforcemet) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak
hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.
Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit,
oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi
tanggungjawab aparat hukum semata.
Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada
ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian
dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya
menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka
pemerintahlah actor security Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa
penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang
terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap
mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap
akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian
pergaulan hidup.
Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan
oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan
hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas,
proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap
hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri
pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau
menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu,
penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan
hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum
berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,
apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk
menggunakan daya paksa.

Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah (skripsi dan tesis)

RUU yang berasal dari Presiden diatur dalam Peraturan Presiden
No. 68 Tahun 2005 tentang “Tata cara mempersiapkan rancangan
undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undangundang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan
presiden”. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat Peraturan Presiden No.
68 Tahun 2005, bahwa Penyusunan RUU dari Presiden ini dibagi menjadi
dua yaitu penyususnan RUU berdasarkan Prolegnas dan Penyusunan
RUU di luar prolegnas. Penyususnan RUU berdasarkan Prolegnas ini
tidak perlu meminta ijin kepada Presiden, tapi pemrakarsa harus
melaporkan penyiapan dan penyususnan rancangan undang-undang itu
secara berkala kepada Presiden, hal ini sebagaimana dikatakan dalam
Pasal 2 ayat 1, 2,dan 3 yaitu “(1) Penyusunan Rancangan UndangUndang dilakukan Pemrakarsa berdasarkan Prolegnas. (2) Penyusunan
Rancangan Undang-Undang yang didasarkan Prolegnas tidak
memerlukan persetujuan izin prakarsa dari Presiden. (3) Pemrakarsa
melaporkan penyiapan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden secara berkala”.
Pada Pasal 3 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 ditentukan
Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa
RUU kepada Presiden, dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi
pengaturan Rancangan Undang-Undang yang meliputi:
a. urgensi dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan;
c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
d. jangkauan serta arah pengaturan.
Dalam Pasal 4 juga menjelaskan Konsepsi dan materi pengaturan
Rancangan Undang-Undang yang disusun harus selaras dengan falsafah
negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, undang-undang lain, dan kebijakan yang terkait dengan
materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-undang tersebut.
Setelah RUU tersebut telah Selesai dan tidak memiliki
permasalahan baik dari segi substansi maupun dari segi teknik
perancangan undang-undang, maka pemrakarsa mengajukan Rancangan
Undang-Undang tersebut kepada Presiden guna penyampaiannya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Menteri.

Pembentukan Rancangan Undang-Undang (skripsi dan tesis)

Pembentukan rancangan undang-undang merupakan sebagai
proses pembentukan undang-undang, yang kerangkanya dimulai dari
perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan,
pengesahan, pengundangan, dan penyebar luasan. Adapun kegiatan
pembentukan undang-undang adalah:
1. prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation)
2. pembahasan rancangan undang-undang (law-making process)                              3. persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law
enactmen approval)
4. pemberian persetujuan peningkatan atau ratifikasi atas perjanjian
atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum
yang mengikat lainnya (binding decision making on international
law agreement and treaties or other legal binding documents).

Materi Muatan Undang-Undang (skripsi dan tesis)

Materi Muatan merupakan istilah perundang-undangan yang
pertama kali memperkenalkannya adalah A. Hamid S. Attamimi dalam
Majalah hukum dan pembangunan No. 3 Tahun ke IX, Mei 1979, yang
diterjemahkan dari “het eigenaarding onderwerp der wet”. “Materi
muatan diartikan sebagai isi kandungan atau subtansi yang dimuat (atau
yang menjadi muatan) dalam peraturan perundangundangan”
, peraturan
perundang-undangan merupakan kadungan yang menjadi dasar yang
diatur oleh suatu aturan tersebut, sedangkan materi muatan undangundang sebagaimana disebutkan A. Hamid S. Attamimi dalam bukunya
Maria Farida Indrati S. adalah mengandung:
1. Ketentuan dalam Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
2. Berdasarkan Wawasan Negara berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat).
3. Berdasarkan Wawasan Pemerintahan berdasarkan system konstitusi.
Materi muatan yang berdasarkan Batang tubuh Undang-Undang
Dasar 1945 adalah hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal-pasal
Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, sedangkan yang dimaksud dengan wawasan negara berdasarkan hukum adalah
menyangkut masalah pembagian kekuasaan negara dan perlindungan
HAM, sedangkan yang dimaksud dengan wawasan pemerintah
berdasarkan Konstitusi adalah wewenang pemerintah berserta segala
tindakannya dalam menjalankan tugas-tugasnya dibatasi oleh konstitusi
negara.
Berbeda dengan Attamimi, Soehino merincikan materi muatan
undang-undang menjadi materi yang menurut ketentuan UUD 1945 harus
diatur dengan Undang-undang, materi yang menurut TAP MPR yang
memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif harus dilaksanakan
dengan undang-undang, materi yang menurut ketentuan Undang-undang
Pokok, atau Undang-undang tentang pokok-pokok, harus dilaksanakan
dengan Undang-undang; dan materi lain yang mengikat umum, seperti
yang membebankan kewajiban kepada penduduk, yang mengurangi
kebebasan warga negara, yang menuntut keharusan dan atau larangan.
Dari pendapat kedua ahli ini maka dari segi korelasi vertikal dan
horizontal dapat diketahui ada materi undang-undang yang diperintahkan
UUD 1945 dan TAP MPR, materi undang-undang yang menjabarkan
UUD 1945, yang diperintahkan Undang-undang dan materi yang
dikarenakan adanya kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara.

Asas-asas Perundang-undangan (skripsi dan tesis)

Asas merupakan dasar atau pondasi yang digunakan sebagai
tumpuan berfikir oleh para pembentukan peraturan perundangundangan dalam membentuk undang-undang, jadi asas pembentukan Asas-asas Perundang-undangan oleh Purnadi
Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, memang jelas bahwa undangundang diperuntukkan bagi kemaslahatan. Adapun Asas perundangundangan menurut Amiroedin Sjarif adalah:
a. Asas tingkatan hirarki.
b. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undangundang yang bersifat umum (Lex specialis derogat lex generali).
d. Undang-undang tidak berlaku surut.
e. Undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang
lama (Lex posteriore derogate lex priore).
Asas peraturan perundang-undangan juga dijelaskan oleh I.C van
der Vlies dalam bukunya Budiman N.P.D Sinaga yaitu terdiri dari asas
formal dan asas material, sebagai berikut:
1. Asas formal yaitu:
a. Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling)
b. Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan)
c. Asas perlu pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel)
d. Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid).
e. Asas consensus (het beginsel van consensus).
2. Asas materialnya adalalah:
a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van
duidelijke terminologir en duidelijke systematiek)
b. Asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid)
c. Asas pelakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheidsbeginsel)
d. Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel).
e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (het
beginsel van de individuele rechtsbedeling). Sedangkan menurut A. Hamid S. Attamimi menejelaskan asas
pembentukan perundang-undangan yaitu asas formal dan materiil yaitu
sebagai berikut:
1. Asas-asas formal meliputi:
a. Asas tujuan yang jelas
b. Asas perlunya pengaturan
c. Asas organ atau lembaga yang tepat
d. Asas materi muatan yang tepat
e. Asas dapat dilaksanakan
f. Asas dapat dikenal.
2. Asas-asas materiil meliputi:
a. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma funda
mental Negara
b. Asas sesuai dengan hukum dasar Negara
c. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasarkan atas
hokum
d. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan
sistem konstitusi

Pengertian Konfigurasi Politik (skripsi dan tesis)

Konfigurasi merupakan bermakna bentuk wujud (untuk
menggambarkan orang atau benda),
Sedangkan Moh. Mahfud, M.D.,
memberikan pengertian konfigurasi dengan susunan konstelasi politik.
Kata “konstelasi politik” terdiri dari dua kata yaitu konstelasi dan politik.
Kata konstalasi artinya gambaran; keadaan yang dibayangkan: dalam
Negara demokratis, pemerintah sedapat mungkin mencerminkankekuatan yang ada dalam masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut konstelasi politik adalah gambaran, atau
rangkuman dari kehendak-kehendak politik masyarakat. Namun Mahfud
MD tidak menjelaskan secara rinci tentang makna konstelasi politik.
Konfigurasi politik menurut batasan yang diberikan oleh Mahfud itu
tersirat pengertian bahwa konfigutasi politik dapat berubah-ubah atau
bergerak sepanjang garis kontinum yang menghubungkan dua kutub
dalam spektrum politik, yaitu kutub demokrasi dan kutub otoriter.

Tujuan Negara (skripsi dan tesis)

Negara sebagai lembaga yang melindungi rakyat didalamnya memiliki
tujuan yang pada dasarnya sama yaitu memberikan tempat yang damai bagi
rakyatnya. Indonesia sebagai Negara yang memiliki wilayah yang sangat luas
dan memiliki penduduk banyak memiliki tujuan dalam membentuk Negara.
Sewaktu nusantara dijajah dan sebelum Indonesia dinyatakan
merdeka, setiap daerah memiliki tujuan sendiri-sendiri bagi wilayahnya, tapi
begitu semua daerah disatukan, kemudian masyarakat nusantara yang dijajah
oleh belanda merasakan satu rasa penderitaan dijajah oleh belanda. Setelah
berjuan begitu lama kemudian akhirnya bangsa Indonesia menyatakan dirinya
merdeka dan membentuk Negara yang bernama Republik Indonesia Sebelum merdeka, para pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan
telah memikirkan kemana arah Negara baru dibawa jika merdeka. Setelah
perdebatan yang pajang dalam pembentukan dasar Negara, kemudian
terbentuklah tujuan Indonesia ini dalam UUD 1945, hal ini dapat kita lihat
pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat yaitu yang
mengatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah:
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdasakan kehidupan bangsa
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Sunario waluyo dalam bukunya C.F.G. Sunaryati Hartono mengatakan
bahwa “idaman masyarakat adil-makmur dalam kehidupan bangsa Indonesia
merupakan masalah pokok sepanjang sejarah”. Tujuan dibentuk Negara
Indonesia pada dasarnya keadilan dan kemakmuran bagi setiap rakyat
Indonesia, namun untuk mencapai tujuan adil dan makmur tersebut kemudia
diberi jaminan bahwa setiap masyarakat harus mendapatkan pendidikan yaitu
tujuan untuk mencerdasakan kehidupan bangsa. Selain tujuan Negara untuk
mecerdaskan rakayatnya, Negara Indonesia yang merupakan salah satu
Negara kancah internasional memiliki tujuan juga untuk menciptakan
perdamaian dunia dengan menentang segala bentuk penjajahan.

Cita Hukum (skripsi dan tesis)

Setiap Negara pasti memiliki Cita hukum yang menjadi ukuran dalam
pembangunan hukumnya. Menurut Rudolf Stamler menerangkan cita hukum
adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan
hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Gustav Rudbruch
menerangkan bahwa cita hukum merupakan standar hukum yang harus
dicapai dalam membangun Negara menuju kearah hukum yang adil dan
bermanfaat bagi rakayat, selain itu juga berfungsi sebagai dasar yang bersifat
konstitutif, artinya Cita Hukum menentukan bahwa tanpa Cita Hukum maka
hukum akan kehilangan makna sebagai hukum. Cita hukum merupakan roh
dalam arah pembangunan hukum yang dicita-citakan oleh suatu Negara. Jika
suatu Negara tidak memiliki cita hukum, maka arah pembangunan kebijakan
hukum Negara tersebut akan tidak jelas dan akan terombang ambing di dunia
yang modern ini.
Cita hukum Indonesia tercermin dalam Pancasila yang lima, pancasila
juga disebut sebagai ideologi bangsa. Adapun fungsi Cita Hukum bangsa
Indonesi yang berfungsi sebagai “bintang pemandu” (leitstern) dalam tata
kehidupan rakyat yang teratur. Menurut Hamid Attamimi Cita Hukum
bangsa Indonesia seperti dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945 yang menggariskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam
Pembukaan merupakan Cita Hukum, maka pokok pikiran itu adalah
Pancasila. Dengan demikian cita hukum itu adalah Pancasila
Sebagai dasar Negara Pancasila memiliki nilai-nilai yang idiil yang
dijadikan sebagai cita hukum bangsa indonesia yaitu menentukan apakah tata
hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar. Nilai-nilai Pancasila
mempunyai fungsi regulatif, yaitu menentukan apakah hukum positif
Indonesia merupakan hukum yang .adil atau tidak. Dengan kata lain apakah
produk-produk hukum apa pun substansinya sudah adil atau tidak. Jadi cita
hukum merupakan dasar dari ukuran hukum yang baik dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Pemerintah yang sedang berkuasa tidak
mungkin mengeluarkan hukum yang bertentangan dengan cita hukum jika
memang dia berpegang pada dasar Negara dalam membentuk aturan

Pengertian Politik Hukum Nasional (skripsi dan tesis)

Politik Hukum Nasional merupakan kebijakan para pemimpin bangsa ini yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka yaitu pada zaman penjajah Belanda dan jepang. Politik hukum yang pertama kali dibuat secara resmi oleh para pahlawan pendiri bangsa Indonesia adalah pancasila yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan adat istiadat bangsa ini yang disatukan oleh Negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 18 agustus Tahun 1945 bangsa Indonesia yang diwakili oleh para pahlawan bangsa pada waktu itu mengesahkan Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan tujuan dan cita-cita bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 terutama pembukaannya merupakan dasar rujukan dalam membuat undang-undang dan aturan dibawahnya. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Politik Hukum mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Berdasarkan pendapat diatas, maka Politik Hukum Nasional adalah pedoman pembentuk peraturan perundang-undangan suapaya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum terjadi reformasi tepatnya pada masa orde baru, arah pembangunan hukum Indonesia ditentukan oleh GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Garis Besar Haluan Negara ini, dibuat oleh MPR pada waktu itu, dalam GBHN, ditentukan arah dari pembangunan bangsa Indonesia baik itu pembangunan jangka menengah maupun pembangunan jangka panjang. Di dalam GBHN Tahun 1993, yaitu pada Bab II, E.5 (tentang Sasaran Bidang Hukum) yang berbunyi: terbentuk dan berfungsinya system hukum nasional yang mantap, bersumberkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memerhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan pertimbangan hukum yang mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang ada dan taat hukum. Setelah terjadinya Reformasi, yang diikuti lengsernya Presiden Kedua Republik Indonesia Yaitu Presiden H. M. Soeharto pada tahun 1998. Indonesia membangun hukumnya berdasarkan tuntutan reformasi yaitu Reformasi Hukum nasional. Setelah reformasi tepatnya Tahun 2004 arah pembanguna Indonesia yang sebelum reformasi ditentukan oleh GBHN dan setelah reformasi GBHN digantikan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Politik hukum memiliki dua sifat yaitu bersifat permanen dan bersifat temporer. Politik hukum yang permanen menjadi dasar keyakinan bagi pembentukan dan penegakan hukum. Dalam Sistem Hukum Nasional mengandung; a. Sistem Hukum Nasional dibangun berdasarkan dan untuk mempertahankan sendi-sendi Pancasila dan – UUD 1945; b. Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga negara yang didasarkan kepada suku, ras, dan agama; c. Pembentukan hukum memperhatikan keinginan rakyat; d. pengakuan terhadap hukum adat dan hukum tidak tertulis sebagai.hukum nasional; e. pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan kepada partisipasi masyarakat; f. pembentukan dan penegakan hukum adalah demi kesejahteraan umum, tegaknya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terselenggaranya negara berdasar atas hukum dan konstitusi.

Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum (skripsi dan tesis)

Politik hukum merupakan suatu kajian dalam ilmu hukum yang terdiri dari dua disiplin ilmu yaitu ilmu hukum dan ilmu politik. Hukum merupakan elemen yang tidak steril dari subsistem-subsistem elemen lainnya khususnya politik. Politik mempengaruhi hukum pada saat pembentukannya sedangkan ilmu politik harus tunduk pada ilmu hukum pada saat berlakunya. Menurut Mahfud MD, pengertian politik hukum merupakan legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan suatu garis kebijakan hukum yang akan diterapkan pada suatu negara. Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sedangkan Soedarto, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturanperaturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dari dua pengertian yang diberikan oleh para ahli maka politik hukum merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur rakyatnya melalui pembangunan hukum yang sistematis untuk mencapai tujuan bersama dalam bernegara. Dalam prakteknya politik hukum selalu diidentikkan dengan kebijakan berupa pembentukan peraturan perundang-undangan. Arah pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan politik hukum sebagai alat negara mencapai tujuannya. Abdul Hakim Garuda Nusantara memberikan definisi politik hukum sebagai berikut: Politik hukum sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu yang meliputi: 1) pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; 2) pembangunan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru; 3) penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan terhadap anggotanya; 4) peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan. Dalam persepektif Satjipto Raharjo, politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat, sedangkan Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional menjelaskan bahwa politik hukum itu tidak terlepas dari pada realita sosial dan tradisional yamg terdapat di negara kita dan dilain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional. Hal ini artinya politik hukum tidak sematamata dipengaruhi oleh masyarakat Negara di dalamnya, namun pembangunan hukum internasional negara-negara kuat dan perkembangan teknologi.

Peranan Politik Hukum Nasional dalam mewujudkan tujuan negara (skripsi dan tesis)

Setiap negara tentu memiliki tujuannya masing-masing. Berbagai kendala tentu akan timbul selama pencapaian tujuan negara tersebut, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Masalah sosiologis dan yuridis suatu negara pun angat mempengaruhi dalam perwujudan tujuan negara tersebut.Tujuan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara.Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan Undang–Undang Dasarnya.Tujuan masing–masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai sosial, kondisi geografis, sejarah pembentukannya serta pengaruh politik dari penguasa negara. Secara umum negara mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut : 1. Memperluas kekuasaan semata 2. Menyelenggarakan ketertiban umum 3. Mencapai kesejahteraan umum UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Tetapi dalam prakteknya, hukum seringkali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan. UUD 1945 mengakui hak-hak (termasuk hak milik) dan kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Sedangkan politik hukum adalah legal policy yang telah atau akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: 1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan 2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (skripsi dan tesis)

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (ius constituendum). Sedangkan Teuku Mohammad Radhie dalam sebuah tulisannya berjudul Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Pengertian Kewenangan (skripsi dan tesis)

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum kita juga sering menemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled)

Indonesia sebagai Negara Hukum (skripsi dan tesis)

Menurut Utrecht, prinsip-prinsip negara hukum berkembang sering dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum materiil atau negara hukum yang bersifat modern. Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara. Dalam negara hukum formil, tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau leih dikenal sebagai negara penjaga malam ( nactwackerstaats). Sementara dalam negara hukum materiil, tugas negara tidak hanya sekedar menjaga ketertiban saja, melainkan juga untuk mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan ( welfarestate ). Konsep negara hukum materiil menjadikan tugas utama neg sebagai pelayan bagi masyarakat (public service), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (bestuurfunctie) dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum klasik, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Anthony Giddens mengatakan, konsep fungsi negara yang demikian tersebut menjadikan negara mempunyai sifat intervensionis, artinya bahwa negara selalu akan ambil bagian dalam setiap gerak dan langkah masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karenanya dalam Negara kesejahteraan tidak jarang tugas negara menjadi sangat luas dan menjangkau setiap aspek kehidupan masyarakat (warga negara) dalam segala bidang. bahkan di beberapa negara tertentu negara juga masuk dalam kehidupan privat warga negaranya (missal : perkawinan, agama, dan lain sebagainya). Indonesia sebagai negara yang lahir pada era modern, tentu tidak lepas dari pengaruh model-model negara hukum yang telah ada sebelumnya. Namun, Maria Farida berpendapat bahwa prinsip negara hukum Indonesia adalah negara pengurus (Verzonginstaat). Apabila dicermati secara sungguh-sungguh konsep negara hukum ini hampir sama dengan konsep negara hukum kesejahteraan. Hal tersebut juga ditegaskan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea IV. Hal yang menjadikan prinsip negara hukum Indonesia mirip dengan kesejahteraan adalah frasa “kesejahteraan” yang dipertegas dalam aline IV, pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Penegasan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa negara Indonesia tidak hanya harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Namun, juga menjadikan kesejahteraan rakyatnya sebagai prioritas dalam tujuan dibentuknya negara

Negara Hukum (skripsi dan tesis)

Pemikiran mengenai negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri, gagasan itu merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Apabila melihat sejarah, perkembangan pemikiran filsafat mengenai negara hukum dimulai sejak tahun 1800 S.M. Perkembangannya terjadi sekitar abad ke-19sampai dengan abad ke-20. Menurut Jimly Ashiddiqie, gagasan pemikiran mengenai negara hukum berkembang dari tradisi Yunani Kuno. Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.Keadilan tersebut memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyrakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri. Senada dengan pendapat Aristoteles, Negara Hukum menurut Abdul Aziz Hakim adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.

Peraturan Di Dalam KUHP (skripsi dan tesis)

Pasal 372 KUHP
“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memilikibarang
sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam
karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun
atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Dari
rumusan penggelapan sebagaimana diuraikan diatas, jika diuraikan
maka unsur-unsur sebagai berikut :
a) Unsur Objektif
1) Perbuatan Memiliki
Memiliki adalah melakukan penguasaan suatu benda yang
milik orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur melawan
hukum (wederrnechtelijk toeeigenen) ini merupakan hal yang
harus melekat adap ada perbuatan menguasai benda milik orang
lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan. Menurut
van Bemmelen dan van Hattum, makna secara melawan hukum
dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai “bertentangan
dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat”. Perbuatan memiliki itu pada umumnya terdiri atas setiap
perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh
kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara
seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu,
seperti memakan, memakai, menjual, menghadiakan, menukan,
dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali
barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli
kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki, bahkan
menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan
menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebgaia perbuatan
memiliki.
2) Sesuatu Benda
Pada perbuatan penggelapan, barang yang menjadi objek
penggelapan adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud
dan bergerak saja, perbuatan memiliki terhadap benda yang ada
dalam kekuasaannya, tidak mungkin dilakukan pada benda-benda
yang tidak berwujud. Pengetian benda yang ada dalam dalam
kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat
degan benda itu yang sebgai indikatornya adalah apabila ia
hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat
melakukakannya secara langsung tanpa harus melakukan
perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya benda-benda
berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada
benda-benda yang tidak berwujud dan tetap.
3) Yang Sebagian atau Keseluruhan Milik Orang Lain
Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun
telah dilepaskan hak milinya tidak dapat menjadi objek
penggelapan. benda milik suatu badan hukum, seperti milik
negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang,
adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik
petindak dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan.
orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi
objek pengelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah
korban, atau orang tertentu melainkan siapa saja asalkan bukan
pentindak sendiri. Arres HR menyatakan bahwa untuk
menghukum karena penggelapan tidak diisyaratkan bahwa
menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu 4) Yang Berada Dalam Kekuasaan Bukan Karena Kejahatan
Dalam unsur ini pelaku harus sudah menguasai barang dan
barang itu oleh pemilinya dipercayakan kepada pelaku, hingga
barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan,
hubungan yang nyata antara pelaku dan barang diwujudkan
dengan barang ada di bawah kekuasaannya pelaku bukan karena
suatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam
kekuasaan pelaku karena kejahatan dengan perbuatan
mengambilnya. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam,
menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima
untuk diangkat.
b) Unsur Subjektif
1) Dengan Sengaja
Unsur kesengajaan bagian dari kesalahan yang dalam teori
hukum Pidana kesalahan mengandung 2 bentuk, yakni kesengajaan
dan kelalaian, dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar
hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau
dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan
ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat
yang timbul dari perbuatannya itu atau apabila dihubungkan
dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana
seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila
adanya suatu kehendak atau adanya suatu perbuatan dan atau
mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari
perbuatannya.
2) Melawan Hukum
Maksud memiliki dengan melawan hukum adalah, bahwa
sebelum melakukan perbuatan, ia sadar bahwa perbuatan yang
dilakukan adalah bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya
melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari
suatu perbuatan tertentu. Dikenal ada dua macam melawan hukum,
yaitu melawan hukum formil dan hukum materil, melawan hukum
formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan
melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas
hukum didalam masyarakat

Tindak Pidana yang dapat dilakukan oleh Pengurus Koperasi (skripsi dan tesis)

Ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus
koperasi, baik secara bersama-sama maupun sendiri, demi
kepentingannya, atau kelompok yang secara bersama-sama melakukan
tindak pidana, dan dalam melakukan penghimpunan dana dari
masyarakat yang sering terjadi adalah tindak pidana perbankan,
penggelapan dalam jabatan, dan beberapa tindak pidana yang diatur
dalam KUHP.
Terkait dengan tindak pidana perbankan, terdapat dua istilah yang
seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang
lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan”
dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Yang pertama
mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh
bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral
dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh
orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. Istilah “tindak pidana
di bidang perbankan” dimaksudkan untuk menampung segala jenis
perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatankegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal
dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara
populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang
menjadikan bank sebagai sarana (crimes through the bank) dan sasaran
tindak pidana itu (crimes against the bank).
Dalam hal terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan yang
dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa undang-undang yang
dapat dan biasanya diterapkan yaitu Pertama. Kitab Undang-undang
Hukum Pidana. Ketentuan KUHP yang biasa dipakai misalnya Pasal 263
(pemalsuan) Pasal 372 (penggelapan), 374 (penggelapan dalam jabatan),
378 (penipuan), 362 (pencurian).

Pengertian Tindak Pidana Koperasi (skripsi dan tesis)

Koperasi sebagai suatu badan hukum tidak bisa terlepas dari
kemungkinan melakukan suatu perbuatan pidana. Tindak pidana
merupakan suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia
yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Dalam pengertian lain,
tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut.
Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari “delik” yang berasal dari
bahasa Latin yakni delictum.
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan
melanggar hukum apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada
menentukanbahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Sutan
Remi Sjadeini mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindak
pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang
berlaku ketika pelaku itu melakukan, baik perilaku tersebut berupa
melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh
ketentuan pidana.
Seiring dengan perkembangan era globalisasi di segala bidang
kehidupan termasuk perkembangan ekonomi, keuangan,
perdagangan, perbankan dan sosialisasi yang pesat, telah membawa
implikasi hukum tertentu bagi Indonesia. Pertama, bagaimana
peranan hukum yang harus dikedepankan untuk mendukung
perubahan-perubahan kebijakan di berbagai sektor kehidupan
masyarakat Indonesia untuk masa kini dan mendatang. Kedua,
peranan hukum mana yang perlu dan mendesak dikedepankan untuk
mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dana masyarakat
era globalisasi.
Koperasi sebagai suatu badan hukum tidak bisa terlepas dari
kemungkinan melakukan suatu perbuatan pidana. Tindak pidana
merupakan suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia
yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Dalam pengertian lain,
tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut.
Koperasi mempunyai kedudukan yang kuat dan sangat penting di
dalam sistem perekonomian nasional Indonesia, karena koperasi
merupakan sokoguru perekonomian Indonesia, hal tersebut sebagaimana
yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan”. Pasal tersebut secara implisit menunjukan bahwa
kedudukan koperasi sangat penting, karena koperasi merupakan badan
usaha yang berdasarkan azas kekeluargaan tersebut. Sehingga koperasi
diyakini dapat diandalkan untuk menopang perekonomian Indonesia.
Namun sampai saat ini penyalahgunaan koperasi kerap sekali terjadi,
terutama dilakukan oleh para pengurusnya, sehingga akhirnya secara
langsung akan merugikan anggotanya dan secara tidak langsung akan
merugikan pemerintah. Penyalahgunaan koperasi maksudnya adalah
penggunaan asset-asset koperasi oleh pihak-pihak tertentu, biasanya
oleh pengurus, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan bukan
untuk tujuan kemajuan atau keuntungan koperasi.

Nilai dan Prinsip-Prinsip Koperasi (skripsi dan tesis)

Koperasi melandaskan nilai-nilai menolong diri sendiri,
bertanggungjawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan
dan solidaritas. Berdasarkan pengaruh para pendirinya, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis: kejujuran, keterbukaan,
tanggung jawab sosial dan peduli pada orang lain.

Sifat Koperasi (skripsi dan tesis)

Koperasi memiliki sifat kerjasama, yaitu antara orang-orang
yang termasuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan yang
ingin meringankan beban hidup atau beban kerja. Persamaan
koperasi dengan bentuk usaha lain adalah sama-sama mengejar
suatu keuntungan kebendaan (stoffelijk voordeel). Perbedaannya
adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yang benarbenar memerlukan sekali kerjasama ini untuk mencapai suatu tujuan
yang dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan, tetapi mereka
berusaha untuk memperbesar keuntungan tersebut.

Pengertian Koperasi (skripsi dan tesis)

Ide Koperasi lahir dalam era kejayaan kapitalisme. Jika kapitalisme
berpijak pada paham tentang pentingnya peranan modal dalam kegiatan
ekonomi, maka koperasi lebih mengutamakan peranan manusia dalam
memupuk modal.
“Koperasi berfungsi sebagai suatu badan usaha yang
melakukan usaha perbaikan tingkat kehidupan ekonomi dari
orang-orang yang berasal dari kelompok pekerja atau orangorang yang kurang mampu. Secara etimologi, koperasi
berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu cooperatives;
merupakan gabungan dua kata co dan operation dan dalam
bahasa Belanda disebut cooperatie, yang artinya adalah kerja
bersama”.
Dalam Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang
beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. R.S Soeriaatmadja, memberikan definisi koperasi sebagai suatu
perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai
manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara
sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat
kebendaan atas tanggungan bersama.
Kalau diteliti lebih lanjut, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam
definisi tersebut adalah:
a. Unsur demokrasi;
b. Unsur sosial;
c. Unsur tidak semata-mata mencari keuntungan.
Terdapat 6 ciri Koperasi yaitu:
a. Sebagai badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu
tujuan keuntungan ekonomis sehingga dapat bergerak disegala sektor
perekonomian di mana saja dengan mempertimbangkan kelayakan
usaha.
b. Harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk
meningkatkan usaha dan kesejahteraannya.
c. Sifat keanggotaanya sukarela tanpa paksaan.
d. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para
anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga
anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
e. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha di dalam koperasi
didasarkan pertimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi dibatasi,
yaitu tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar sehingga
dengan demikian tidak didasarkan atas besarnya modal yang
diberikan.
f. Koperasi bersifat mandiri, memiliki kebebasan yang
bertanggungjawab, memiliki otonomi, swadaya, serta
mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri dan keinginan
mengelola diri sendiri.

Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan
sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan
pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum,
bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari
pada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi /fungsionalisasi
hukum pidana yang terdiri dari :
1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan
hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum
pidana.
Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum
pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat
yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturanperaturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan
suatu mekanisme pelaksanaan pidana.
Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana
ialah garis kebijakan untuk menentukan :
1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau
diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan
pidana harus dilaksanakan.
Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses
penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan
hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/funsionalisasi
hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara
pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana
dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :
1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan
hukum pidana; 2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi
masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan
hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat
dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.
Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan
perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah
kebijakan (policy). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana
penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap,
yakni :
1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).
Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya
tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang
dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana
yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi
perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tahap aplikasi merupakan
kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum
atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif adalah melaksanakan
hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.