Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia margin adalah laba kotor atau tingkat
selisih antara biaya produksi dan harga jual. Menurut Octavina dan Darma (2012: 59)
margin keuntungan merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu
barang yang mengukur efektifitas manajemen dalam perbankan secara keseluruhan
yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya
dengan penjualan dan investasi.
Dalam fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 diketahui bahwa ada dua
jenis metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah yang dilakukan
dengan mengangsur. Berikut bunyi fatwanya:
“Pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah)
dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, boleh dilakukan
secara proposional (thariqah al-hisab ‘ala kamil al-mablagh/thariqah mubasyirah)
dan secara anuitas (thariqah al-hisab al-tanazuliyyah/thariqah al-tanaqishiyyah)
selama sesuai dengan urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan
syariah.”
Secara umum penetapan margin keuntungan produk murabahah pada bank
syariah menggunakan indikator yang hampir sama semua. Adapun indikator yang
digunakan yaitu; cost of fund yaitu biaya dana simpanan nasabah (bagi hasil yang
harus dibagikan) biaya dana yang harus dikeluarkan setelah dana tersebut dikurangi
likuiditas, biaya overhead yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank
syariah dalam proses penghimpunan dana, yang meliputi beban promosi, personalia
dan beban administrasi dan profit target yang diinginkan dengan mempertimbangkan
tingkat inflasi, suku bunga pasar, premi risiko, spread, dan cadangan piutang tertagih.
Indikator ini semua menjadi landasan dasar dalam penetapan tingkat margin
keuntungan murabahah pada bank syariah (Isnaliana, 2015)
Penyelesaian Non Performing Financing (skripsi,tesis,disertasi)
Setiap terjadinya masalah bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan
pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No.
10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha
syariah. Penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank antara lain melalui :
a. Rescheduling (Penjadwalan Kembali)
Bank syariah dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi
nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai dengan
jadwal dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:
1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak.
b. Reconditioning (Persyaratan Kembali)
Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa
pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:
1. Perubahan jadwal pembayaran.
2. Perubahan jumlah angsuran.
3. Perubahan jangka waktu.
4. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
5. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudarabah atau musyarakah.
6. Pemberian potongan.
c. Restructuring (Penataan Kembali)
Perubahan persyaratan pembiayaan antara lain yaitu:
1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
2. Konversi akad pembiayaan.
3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.
4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan
nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.
Bank hanya melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang
memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan
kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya.
2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban
setelah direstrukturisasi
Penyebab Non Performing Financing (skripsi,tesis,disertasi)
Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing
pada BMT umumnya sama seperti bank, sehingga BMT mengikuti kelaziman yang
menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non Performing
Financing pada bank. Hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan
bermasalah atau Non Performing Financing tersebut perlu disadari oleh BMT agar
dapat mencegah atau menanganinya dengan baik. Beberapa hal yang menjadi
penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing
menurut Wangsawidjaja (2012) adalah:
1. Faktor internal
a. Faktor yang berasal dari pihak perbankan atau BMT, yaitu:
1) Kemampuan dan naluri bisnis analisi kredit belum memadai.
2) Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
3) Para anggota komite kredit tidak mandiri.
4) Pemutus kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak
eksternal.
5) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
6) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya
dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
7) Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan
kredit yang baik.
8) Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
9) Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat
dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap
usaha atau proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
10) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon
debitur.
b. Faktor yang berasal dari pihak nasabah, yaitu:
1) Penyalahan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan
perolehannya.
2) Perpecahan di antara para pemilik atau pemegang saham.
3) Key person dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat
digantikan oleh orang lain dengan segera.
4) Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan
meninggalkan perusahaan.
5) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari overhead cost yang tinggi
sebagai akibat pemborosan.
2. Faktor eksternal
1) Feasibility study yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk
mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
2) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk
mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
3) Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit
diberikan berubah.
4) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.
5) Terjadi perubahan politik di dalam negeri.
6) Terjadi perubahan di Negara tujuan ekspor dari nasabah.
7) Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari
terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan
penyesuaian.
8) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang
lebih baik dan murah.
9) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (force
majeure).
10) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat
memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.
Kolektibilitas Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 19
November 1998 kualitas aktiva produktif (pembiayaan) dinilai berdasarkan atas tiga
kriteria, yaitu:
1. Berdasarkan prospek usaha
Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponenkomponen:
a. Potensi pertumbuhan usaha;
b. Kondisi pasar dan debitur dalam persaingan;
c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
d. Dukungan dari grup atau afilasi; dan
e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
2. Berdasarkan kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur
Penilaian terhadap kondisi keuangan debitur meliputi penilaian terhadap
komponen-komponen:
a. Perolehan laba;
b. Struktur pemodalan;
c. Arus kas; dan
d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Berdasarkan kemampuan membayar
Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap
komponen-komponen:
a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
c. Kelengkapan dokumentasi kreditur;
d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
e. Kesesuaian penggunaan dana; dan
f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
Definisi Non Performing Finance (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 disebutkan
bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran
pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang
pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.
Menurut Azhar (2016) pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing
adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank
syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi
hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak
memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati
jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua
belah pihak (debitur dan kreditur)
Definisi Dana Pihak Ketiga (skripsi,tesis,disertasi)
Dana pihak ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun masyarakat merupakan dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80% – 90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin 22 dimanfaatkan oleh bank untuk tagihan operasional bank syariah. (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014: 3) Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Berikut rumus Dana Pihak Ketiga: Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah sangat ditentukan oleh perolehan dana pihak ketiga. Dana Pihak Ketiga merupakan sumber daya finansial yang dimiliki suatu perbankan untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Dengan memiliki dana pihak ketiga yang tinggi maka pihak bank memiliki sumber dana yang besar untuk melakukan kegiatan penyaluran dana. (Rimadhani dan Erza, 2011: 34)
Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Dalam Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah ditetapkan
hal-hal sebagai berikut:
Pertama: Ketentuan Umum bagi Bank Syariah
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah
disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri,
pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesanan) dengan
harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang
diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka
waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak
bank dapat mengadakan perjanjuan khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak
ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip,
menjadi milik bank.
Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset
kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset
yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus
menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena
secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus
membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang
muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus
dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank,
bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga.
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan
jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
Ketiga: Jaminan dalam Murabahah
1. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan
pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
Keempat: Utang dalam Murabahah
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada
kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas
barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan
keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya
kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak
wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus
menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat
pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian
utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu
pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui
Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Keenam: Bangkrut dalam Murabahah
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank
harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan
kesepakatan
Macam-Macam Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Ada beberapa hal yang mendasari pembagian jual beli murabahah menurut
Muljono (2014: 147-148), yaitu:
1. Murabahah berdasarkan jenis pesanan.
a. Murabahah dengan pesanan.
Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat
pembeli untuk membeli barang pesanannya. Jika bersifat mengikat pembeli
harus membeli barang pesanannya dan tidak dapat membatalkan
pesanannya.
b. Murabahah tanpa pesanan.
Murabahah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat, sehingga dapat
membatalkan pesanannya.
2. Murabahah berdasarkan cara pembayaran
a. Pembayaran secara tunai
Pembayaran secara tunai yaitu cara pembayarannya sekaligus sesuai
dengan harga barang yang telah disepakati keduanya.
b. Pembayaran dengan tangguhan.
Pembayaran secara tangguhan yaitu cara pembayarannya dilakukan
secara tangguh atau secara dicicil atau angsuran sesuai dengan yang
disepakati keduanya.
Syarat Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Syarat yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Menurut mazhab
Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi
tidak lengkap sehingga transaksi jual beli tersebut menjadi fasid (rusak). Adapun
syarat-syarat murabahah menurut M.Ridwan (2007: 79) sebagai berikut:
1. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli.
2. Akad pertama harus saha sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Akad harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah
pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya pembelian dilakukan secara hutang
Rukun Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Rukun adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dalah syariat islam, begitu pula
dengan halnya rukun murabahah. Salah satu rukun murabahah yaitu harus ada
penjual dan pembeli dalam suatu transaksi. Tanpa adanya penjual dan pembeli maka
tidak syah suatu proses transaksi. Adapun yang menjadi rukun murabahah menurut
Muhammad (2009: 58) terdiri dari:
1. Penjual (Ba’i)
Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian barang yang
diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang
ditangguhkan.
2. Pembeli (Musytari)
Adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau
BMT.
3. Obejk jual beli (Mabi’)
Adalah barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan
produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dana sebagainya.
4. Harga (Tsaman)
Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan pricing atau
plafond pembiayaan.
5. Ijab qobul
Dalam perbankan syariah dimana segala operasionalnya mengacu pada
hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga memiliki konsekuensi duniawi
dan ukhrawi. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang
diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang, dan
pihak bank syariah harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah
keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah kemudian penentuan lama
angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.
Dasar Hukum Jual Beli Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Landasan hukum yang diungkapkan oleh Dewan Syari’ah Nasional dalam
Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai
Murabahah No: 04/DSN-MUI/IV/2000 diantaranya yaitu :
1. Landasan Al-Qur’an
“ Dan Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al
Baqarah [2] : 275)
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh
dirimu, sesungguhnya Alloh adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa
[4] : 29)
2. Landasan Sunnah
Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : “Ada tiga hal yang mengandung
keberkahan : menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah
dan tidak untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah).
Dari keterangan diatas bahwasannya dalil-dalil mengenai murabahah adalah
dalil-dalil Nash, biarpun dalam dalil-dalil tersebut tidak disebutkan secara jelas
mengenai keabsahan murabahah, akan tetapi menunjukkan tentang jual beli yang
dibenarkan oleh Al Our’an maupun Sunnah Nabi. Murabahah merupakan jual beli
yang dibenarkan oleh Nash Al Qur’an dan Sunnah Nabi karena murabahah sama juga
dengan jual beli tangguh.
Pengertian Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Menurut Yaya, dkk (2014: 158) akad murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari. Murabahah merupakan akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh pihak nasabah atas nama bank itu sendiri kemudian menjual barang tersebut kepada pihak nasabah sebesar harga jual yaitu harga pokok barang ditambah dengan keuntungan sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Darsono, dkk, 2017: 166).
Fungsi Bank Syariah (skripsi,tesis,disertasi)
Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat. Dalam beberapa literature perbankan syariah, bank
syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba
memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:
1. Fungsi Manajer Investasi
Dalam penghimpunan dana, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi
dari pemilik dana khususnya dana mudharabah, yang dimana dana tersebut dapat
disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat
menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan
pemilik dana.
2. Fungsi Investor
Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik
dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus
dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak
melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank
syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi
yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (murabahah, salam, dan
istishna’), akad investasi (mudharabah dan musyarakah), akad sewa-menyewa
(ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh
syariah.
3. Fungsi Sosial
Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank
syariah. Setidaknya ada dua instrument yang digunakan oleh bank syariah dalam
menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument Zakat, Infak, Sadaqah, dan
Waqaf (ZISWAF) dan instrument qardhul hasan. Instrument ZISWAF berfungsi
untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri
sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrument
ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau
hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrument qardhul hasan berfungsi
menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana
infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang
memberi. Selanjutnya, dana qardhul hasan disalurkan untuk (1) pengadaan atau
perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat (terutama bagi
dana yang berasal dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal); (2)
sumbangan atau hibah kepada yang berhak; dan (3) pinjaman tanpa bunga yang
diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi
dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
4. Fungsi Jasa Keuangan
Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda
dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso,
pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya. Akan
tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut
bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip
syariah.
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional (skripsi,tesis,disertasi)
Dalam beberapa hal, bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan,
terutama dalam menjalankan perannya sebagai intermediator yaitu menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk pinjaman. Persamaan lain yang dimiliki oleh
perbankan adalah mekanisme transfer, teknologi komputer, syarat-syarat umum
memperoleh pembiayaan. Akan tetapi, bank syariah dan bank konvensional memiliki
perbedaan mendasar dimana terletak pada dua konsep, yaitu konsep sistem perbankan
dan konsep imbalan
Karakteristik Bank Syariah (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Sudarsono (2012), bank syariah memiliki beberapa ciri-ciri yang
berbeda dengan bank konvensional yaitu:
1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan
dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan
dengan kebebasan tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya
dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran
selalu dihindari, karena persentasi bersifat melekat pada sisa utang meskipun
batas perjanjian tidak berakhir.
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan
perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena
pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai
bank syariah Alloh semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan
dianggap sebagai titipan (al-wadi’ah), sedangkan bagi bank dianggap sebagai
titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang
dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada
penyimpan tidak dijanjikan imbalan pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank
dari sudut syariahnya. Selain itu, manajer dan pimpinan bank Islam harus
menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
6. Fungsi kelembagaan syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal
dan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus, yaitu fungsi
amanah, artinya kewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana
yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.
Definisi Bank Syariah (skripsi,tesis,disertasi)
Bank Syari’ah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariat
Islam. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa
bank syariah adalah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah
yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS).
Menurut Mardani (2015: 12) bank syariah adalah bank yang berdasarkan prinsip
syariah (hukum Islam), yang dalam operasionalnya berpedoman kepada fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Sedangkan menurut Machmud (2010: 9) bank syariah merupakan salah satu
perangkat dalam ekonomi syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi
dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai
lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan
berlandasan Al-Quran dan hadist Nabi SAW
Risiko Operasional (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009
Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau
adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 59) Risiko Operasional adalah
risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal,
kesalahan manusia, kegagalan system, dan atau adanya kejadian eksternal yang
memengaruhi operasional bank.
Risiko Hukum (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009
Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek
yuridis.
Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 73) Risiko Hukum adalah risiko
yang timbul akibat tuntutan hukun dan atau kelemahan aspek yuridis.
Risiko Strategik (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009
Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau
pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi
perubahan lingkungan bisnis.
Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 76) Risiko strategik adalah risiko
akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan atau pelaksanaan
suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan
lingkungan bisnis
Risiko Kepatuhan (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009
Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 79) Risiko Kepatuhan adalah
risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
Risiko Reputasi (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009 Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Menurut Ikatan banker Indonesia (2016:82) Risiko Reputasi adalah risiko yang terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank
Rentabilitas (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Pandia (2012 : 71) : “Rentabilitas (earnings) adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba dengan aktiva atau atau modal dalam periode tertentu.”
Risiko Pasar (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009
Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk
transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar,
termasuk Risiko perubahan harga option.
Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 38) Risiko Pasar adalah Risiko
pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivative akibat
perubahan harga pasar, antara lain risiko perubahan nilai dari asset yang dapat
diperdagangkan atau disewakan termasuk risiko perubahan harga option.
Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar,
risiko ekuitas, dan risiko komoditas.
Pengukuran Risiko Kredit (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Rivai, Dkk (2007 : 809) Bank harus memiliki prosedur tertulis
untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk :
1. Sentralisasi eksprosur on balance sheet dan off balance sheet yang
mengandung risiko kredit dari setiap debitur atau per kelompok debitur
atau counterparty tertentu mengacu pada konsep obligor.
2. Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko kredit dengan menggunakan
kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria
tertentu.
3. Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan
pemantauan oleh satuan kerja terkait.
Menurut Rivai, Dkk (2007 : 809) Sistem pengukuran risiko kredit
sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
1. Karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan
debitur/counterparty serta persyaratan dalam perjanjian kredit seperti
dalam jangka waktu dan ringkat bunga.
2. Jangka waktu kredit (maturity profile) dikaitkan dengan perubahan
potensial yang terjasdi dipasar.
3. Aspek jaminan, angunan dan atau garansi.
4. Potensi kagagalan membayar (default).
5. Kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan (default).
Menurut Rivai, Dkk (2007 : 809) Parameter yang digunakan dalam
pengukuran risiko kredit antara lain mencakup :
1. Non-perfoarming loan (NPL).
2. Konsentrasi kredit berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi.
3. Kecukupan agunan.
4. Pertumbuhan kredit.
5. Non perfoarming portofolio treasury dan investasi (noncredit).
6. Komposisi treasury dan investasi (antar bank, surat berharga dan
penyertaan).
7. Kecukupan cadangan transaksi treasury dan invsetasi.
8. Transaksi pembayaran yang default.
9. Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan.
Risiko Bank (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tanggal 01
Juli 2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Menyatakan
bahwa terdapat beberapa risiko dalam perbankan, yaitu risiko kredit, risiko pasar,
risiko operasional, risiko likuiditas, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko hukum
dan risiko kepatuhan.
Aktiva sebagai sumber Likuiditas (skripsi,tesis,disertasi)
Pada dasarnya, seluruh komponen aktiva dapat dilihat sebagai sumber
likuiditas. Kapasitas komponen aktiva untuk menjadi sumber likuiditas
bergantung pada waktu yang diperlukan untuk menjual aktiva tersebut menjadi
uang tunai, dan beberapa harga dari aktiva tersebut pada saat bank ingin
melakukan penjualan. (Ikatan Bank Indonesia, 2016 : 50)
Sumber Likuiditas (skripsi,tesis,disertasi)
Bank dapat memperoleh likuiditas dengan menjual asset, mengupayakan
pinjaman jangka pendek dan jangka panjang atau meningkatkan limit pinjaman
dari pihak ketiga. Selain itu, bank dapat meningkatkan permodalan untuk
meningkatkan likuiditas dan menjaga agar tidak terkena dampak risiko likuiditas.
(Ikatan Bankir Indonesia, 2016 : 49).
Likuiditas (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 48) Likuiditas adalah kemampuan
bank untuk menyediakan uang kas untuk memenuhi kewajiban dengan biaya
wajar. Bank perlu menyediakan likuiditas dalam jumlah cukup untuk dapat
melayani nasabah dan beroperasi secara efisien.
Gejala dan Sebab Kredit Bermasalah (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Subagyo (2015 : 47-48) untuk melihat gejala timbunya kredit
bermasalah dan sebabnya, kita dapat mengklasifikasikan sumbernya dalam
beberapa hal :
1. Terjadinya penyimpangan terhadap perjanjian kredit
Salah satu gejala awal yang wajib diamati bank untuk mencegah
timbulnya kredit bermasalah adalah kepatuhan debitur terhadap perjanjian
kredit. Penyimpangan terhadap perjanjian kredit dapat dikategorikan
sebagai gejala serius terjadinya tunggakan kredit.
2. Jadwal Pencairan Kredit Tidak Sesuai Dengan Akad Kredit
Jika dalam klausul perjanjian kredit tertera bahwa kredit akan dicairkan
lebih dan sekali, sementara itu pencairan oleh debitur hanya sekali maka
terjadi pelanggaran terhadap jadwal pencairan kredit dan ini merupakan
indikasi masalah yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet.
3. Penurunan Jumlah Tabungan, Deposito dan Kekayaan Debitur
Penurunan jumlah tabungan, deposito maupun kekayaan lain debitur
merupakan lampu merah bagi bank.
4. Debitur Sering Meminta Penundaan Pembayaran
Umumnya jika tidak terjadi gangguan terhadap kelancaran usaha, maka
pembayaran kepada bank juga lancer. Namun seringkali bank mentolelir
permintaan penundaan pembayaran oleh debitur.
5. Terjadinya Penyimpangan Penggunaan Kredit
Dalam akad perjanjian kredit selalu tertuang tujuan penggunaan kredit.
Penyimpangan terhadap tujuan penggunaan kredit perlu diwaspadai
kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.
6. Debitur mengajukan Perpanjangan Kredit
Pengajuan perpanjangan kredit oleh debitur tidak selalu buruk jika hal
tersebut ditujukan untuk kepentingan bisnis seperti : Peningkatan omzet,
kontrak dengan pihak ketiga dan sebagainya.
7. Debitur Mengajukan Penambahan Kredit
Jika penambahan kredit tersebut diakibatkan karena likuiditas debitur
terganggu karena kesalahan pengelolaan usaha, itu yang perlu bank
waspadai
Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Leon dan Ericson, (2007: 95) Non Performing Loan adalah kredit
yang kategori kolektibilitasnya diluar kolektibilitas kredit lancar dan kredit dalam
perhatian khusus. Berarti kredit bermasalah mencakup kredit kurang lancar,
diragukan dan macet.
Kredit bermasalah pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran
angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari lebih setelah
jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat
diragukan.
Kredit bermasalah atau non performing loan dapat diartikan juga sebagai
pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan
atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dari
kolektibilitasnya.
Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga
pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam
dalam surat-surat berharga.
Penilaian kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI)
adalah sebagai berikut, Kasmir (2016:106) :
1. Lancar (pass)
Adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian
pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Kriteria kredit lancar
adalah:
a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu.
b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Dalam perhatian khusus (special mention) Apabila memenuhi
kriteria :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum
melampaui 90 hari karena adanya cerukan.
b. Mutasi rekening relatif aktif.
c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
d. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit kurang lancar (substandard)
Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran
bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu
yang dijanjikan. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melebihi
90 hari, karena sering terjadi cerukan.
b. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
c. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
e. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit diragukan (doubtful)
Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran
bunganya telah mengalami penundanaan selama 6 (enam) bulan atau
dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan. Dengan kriteria
sebagai berikut :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan yang telah melampaui
180 hari.
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
d. Terjadi kapitalisasi bunga.
e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit
maupun pengikat jaminan.
5. Kredit macet (loss)
Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan
pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu
tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan.
Dengan kriteria sebagai berikut :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah
melampaui 270 hari.
b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
Menurut Hariyani (2010: 52), tentang Rasio NPL :
“Rasio NPL atau rasio kredit bermasalah, rasio ini menunjukan bahwa
kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang
diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin
buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah
semakin besar maka kemungkinan bank bermasalah semakin besar
Prinsip Pemberian Kredit (skripsi,tesis,disertasi)
Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus marasa yakin
bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut
BANK
Menghimpun Dana Menyalurkan Dana Jasa-jasa lainnya
diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian
kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan
keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.
Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap
sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar
penilaian setiap bank.Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank
untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan
analisis 5C.
Menurut Kasmir (2016 : 91) Prinsip pemberian kredit dengan analisis
dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Character
Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan
diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari
latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan
maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup
yang dianutnya, keadaan keluarganya, hobi, dan lain-lain. Ini semua
merupakan ukuran “kemauan” membayar.
2. Capacity
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis
yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan, bisnis juga
diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuanketentuan pemerintah.
3. Capital
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan
keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan
pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan
ukuran lainnya.
4. Collateral
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat
fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melibihi jumlah kredit
yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga
jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan, akan dapat
dipergunakansecepat mungkin.
5. Condition
Dalam menilai kredit hendaknya juga di nilai kondisi ekonomi dan
politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masingmasing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian
prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar
memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut
bermasalah relatif kecil.
Pengertian Kredit (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Kasmir (2016:73) tentang kredit :
“Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil”.
Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, tentang kredit :
“Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Berdasarkan pengertian diatas maka kredit merupakan suatu bentuk usaha
yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh keuntungan atau profit dari selisih
bunga yang diberikan kepada masyarakat.
Kegiatan Usaha Bank (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Kasmir (2016 :4) bank merupakan lembaga keuangan yang
kegiatannya adalah :
1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan,
maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau
berinvestasi bagi masyarakat.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan
pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.
Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang
membutuhkannya.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer),
penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (Clering),
penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (inkaso),
Letter of credit (L/C), Safe deposit Box, bank garansi, bank Notes,
travelers cheque dan jasa lainnya
Fungsi Bank (skripsi,tesis,disertasi)
Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai
tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat
berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, agent of service.
Berdasarkan hal tersebut bahwa bank berfungsi sebagai berikut,
Budisantoso dan Triandaru (2011:9) :
a. Agent of trust
Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik
dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat
akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur
kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak
disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank
tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan
tersebut dapat ditarik kembali dari bank.
b. Agent of development
Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan disektor riil
tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan
saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik
apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank
berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi
lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.
c. Agent of services
Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana
bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada
masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan
kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain
dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga,
pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.
Pengertian Bank (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Kasmir (2016 : 3) menyatakan Bank adalah lembaga keuangan
yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa
Bank lainnya.
Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan Bank
adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan
taraf hidup orang banyak.
Sedangkan pengertian Bank berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 yang
menyempurnakan UU No. 7 tahun 1992, adalah :
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Jadi bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya serta memberikan
jasa bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Definisi pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Pembiayaan adalah Financing atau pembelanjaan yang
berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi
yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan
oleh orang lain.1
Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan ataukesepakatan antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil.2
Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti
finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan
untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan,
dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan
pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun,
dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana
pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang
dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis
merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna
memaksimalkan nilai keuntungan.3
Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan
dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua
faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti
pertanian, industri rumah tangga (home industri), perdagangan dan
jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di
dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga
anggotanya. Dan dalam perbankan syari’ah sebenarnya
penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan
disebabkan dua hal : pertama, pinjaman merupakan salah satu
metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua,pinjam meminjam
adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam
sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan
atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang
menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama’ sepakat
bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari’ah,
pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.4
Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam
Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 275. Menurut sifat kegunaannya, pembiayaan dapat dibagi
menjadi dua hal, yaitu :
a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk
peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun
investasi b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk
memenuhi kebutuhan.6
Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dapat dibagi
menjadi dua :
a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi
kebutuhan :
1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah
hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan
kualitas atau mutu hasil produksi.
2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of
place dari suatu barang
b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan
barang-barang modal/ capital goods serta fasilitas-fasilitas
yang erat kaitannya dengan itu.
Pembiayaan investasi diberi kepada para nasabah untuk
keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna
mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian
proyek baru.
Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan
sebagai berikut9
Jenis-Jenis Risiko (skripsi,tesis,disertasi)
Penerapan manajemen risiko bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat 10 risiko yang dihadapi perbankan syariah, yaitu : a) Risiko Kredit, berkaitan dengan kemungkinan kegagalan debitur untuk melunasi utang baik pokok maupun bunganya pada waktu yang telah ditentukan. b) Risiko Pasar, risiko yang disebabkan oleh pergerakan kondisi pasar secara makro ekonomi baik itu terkait infalasi, nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga. Efek suku bunga harus diperhatikan karena dampaknya yang cenderung menyebar ke segala arah, termasuk sektor riil yang dibiayai oleh BUS/UUS/BPRS c) Risiko Likuiditas, risiko likuiditas aset dan risiko likuiditas pendanaan. d) Risiko Operasional, risiko yang disebabkan oleh internal fraud seperti pencatatan keuangan yang tidak benar atas nilai posisi, ketidaksesuaian pencatatan pajak secara sengaja, kesalahan, manipulasi dan mark up dalam akuntansi maupun pelaporan serta aktivitas penyogokan dan penyuapan. e) Risiko Hukum, risiko timbulnya kerugian akibat tidak terpenuhinya aspek-aspek legalitas baik dari segi identitas nasabah selaku subyek pembiayaan, segi obyek pembiayaan, segi jaminan maupun aspek akad dan pernjanjian pembiayaan. 19 f) Risiko Reputasi, akibat opini negatif publik terhadap operasinal bank yang dapat mengakibatkan menurunnya jumlah nasabah bank. g) Risiko Strategik, akibat penerapan strategi yang tidak tepat, pengambilan keputusan yang keliru atau bank kurang responsive terhadap eksternal. h) Risiko Kepatuhan, bank tidak mau mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. i) Risiko Imbal Hasil, terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana ke debitur. j) Risiko Investasi, bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil
Manajemen Risiko Perbankan Syariah (skripsi,tesis,disertasi)
Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan
sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap,
menentukan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang
berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.
Manajemen risiko pada bank Islam seharusnya merupakan suatu
proses berkelanjutan tentang bagaimana bank mengelola risiko yang
dihadapinya. Meminimalkan potensi keterjadian dan dampak yang
ditimbulkan pada berbagai risiko yang tidak dikehendaki. Jika
memungkinkan bank islam dapat mengonversi risiko menjadi peluang
bisnis yang menguntungkan. Sehingga, manajemen risiko adalah
entang bagaimana bank secara aktif memilih jenis dan tingkat risiko
yang sesuai dengan kegiatan usaha bank tersebut (Anggraeni, 2015:32).
Menurut Rivai (2008) langkah-langkah yang dapat dilakukan
untuk pengambilan kebijakan dalam manajemen risiko dikelompokkan
ke dalam beberapa poin yaitu :
1) Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis
terhadap karakteristik pada aktivitas fungsional, risiko terhadap
produk dan kegiatan usaha yang bertujuan untuk mengidentifikasi
seluruh risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang
berpotensi merugikan. Pada Bank Pembiayaan umumnya
identifikasi risiko dilakukan dengan cara menganalisis kelayakan
nasabah menggunakan konsep 5C yaitu Character, Collateral,
Capacity, Capital, dan Condition.
a) Character, BPRS diwajibkan melakukan analisis terhadap
character/watak yang melekat pada nasabah. Tujuannya
adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa
yang akan diberikan pembiayaan benar-benar nasabah
yang dapat dipercaya. Karakter merupakan ukuran untuk
menilai “kemauan” nasabah membayar pembiayaanya.
b) Collateral, BPRS diwajibkan memberi syarat kepada
calon nasabah untuk menyertakan jaminan dalam
mengajukan permohonan pembiayaan. besarnya nilai
jaminan harus setara atau lebih tinggi dengan nominal
pembiayaan yang diajukan oleh nansabah.
c) Capacity, BPRS diwajibkan melihat kemampuan calon
nasabahnya untuk membayar angsuran tiap bulannya.
Kemampuan nasabah dilihat dari gaji tetap yang dimiliki
nasabah.
d) Capital, BPRS diwajibkan untuk menyertakan modal
bersama terhadap nasabah. BPRS tidak akan bersedia
untuk membiayai suatu usaha dengan menyertakan modal
100% artinya calon nasabah yang mengajukan
pembiayaan harus menyediakan modal sendiri.
e) Condition, BPRS diwajibkan untuk melihat kondisi pasar
yang pada masa akan datang akan mempengaruhi
produktifitas perbankan.
2) Pengukuran risiko dilaksanakan dengan mengevaluasi terhadap
kesesuaian asumsi, sumber data, prosedur dan penyempurnaan
sistem pengukurannya. Metode yang digunakan harus dikaitkan
dengan jenis, skala, kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan
sistem pengumpulan data, kemampuan direksi dan pejabat
eksekutif terkait memahami keterbatas dari hasil akhir dari sistem
pengukuran risiko yang digunakan.
3) Pengendalian risiko dilaksanakan dengan mengevaluasi terhadap
teknik mitigasi risiko untuk mengelola risiko yang dapat
membahayakan kelangsungan usaha.
4) Monitoring risiko dilaksanakan dengan mengevaluasi eksposure
risiko, penyempurnaan proses pelaporan pada perubahan kegiatan
usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan
sistem informasi manajemen yang bersifat material
Pembiayaan Musyarakah (skripsi,tesis,disertasi)
Berdasarkan PSAK No. 106 Musyarakah adalah akad kerja sama
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masingmasing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa
keuntungan dibagi berdasarkan kesepatakan dan kerugian berdasarkan
porsi kontribusi dana. Rukun-Rukun perjanjian akad musyarakah
sebagai berikut:
a) Pihak yang berakad, bank dan nasabah dimana keduanya sebagai
pemilik modal (shahibul maal) sedangkan selain sebagai pemelik
modal juga sebagai pelaksana (musyarik).
b) Modal, masing-masing pihak menyertakan modal dengan tujuan
untuk membeli suatu aset atau melaksanakan usaha/proyek
tertentu.
c) Obyek akad, obyek akad dapat berupa aset, proyek atau usaha
yang akan menghasilkan keuntungan bagi para pihak.
d) Ijab Qabul, pernyataan penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul)
yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjukkan
kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian (akad).
e) Nisbah bagi hasil, pembagian porsi keuntungan yang akan
diperoleh para pihak dalam bentuk persentase bukan jumlah uang
yang tetap.
Pembiayaan Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
No 102 Murabahah adalah akad jual-beli barang dengan harga jual
sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati dan
penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang-barang tersebut
kepada pembeli.
Penyelesaian Kredit Macet (skripsi,tesis,disertasi)
Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan
penyelamatan kredit, yang dimaksud dengan penyelamatan kredit
adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui
perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagi
debitur atau peminjam. Penyelematan kredit tersebut dapat dilakukan
dengan beberapa cara diantaranya, sebagai berikut:
a) Penjadwalan kembali (rescheduling) Yaitu perubahan
persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran
dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas
reschedulling hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan
tertentu antara lain, usaha debitur memiliki prospek untuk
bangkit kembali dan debitur menunjukan itikad baik.
b) Persyaratan kembali (reconditioning) Yaitu perubahan sebagian
atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada
perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan
lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo
kredit.
c) Penataan kembali (restructuring) Perubahan syarat-syarat
kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi
seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit
baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi
pertanyaan dalam perusahaan, yang dapat di sertai dengan
penjadwalan kemabali atau persyaratan kembali.
Kredit Macet (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia PSAK No.31 (2000), kredit
macet (non performing financing) pada umumnya merupakan kredit
yang pembayaran angsuran pokoknya dan atau bunganya telah lewat 90
hari atau lebih dari setelah jatuh tempo, atau kredit yang
pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit
(nonperforming) terdiri atas kredit yang digolongkan kurang lancar,
diragukan, macet
Pengertian Risiko (skripsi,tesis,disertasi)
Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
kehidupan, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada
hidup tanpa risiko, terlebih lagi dalam dunia bisnis dimana
ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak
dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara
cermat. Menurut Darmawi (2006) risiko dihubungkan dengan
kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak dinginkan, atau
tidak terduga
Pengertian Manajemen (skripsi,tesis,disertasi)
Ricky W. Griffin (2003) mendefinisikan manajemen
sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian,
pengooerdinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk
mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan
dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien
berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi,
dan sesuai dengan jadwa
BMT dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah (skripsi,tesis,disertasi)
BMT dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah atau dapat
menempuh cara-cara sebagai berikut: (Syahrini,2007).
1. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada PUPN
Dengan UU No. 49/Prp/tahun1960 tentang panitia urusan piutang
Negara dibentuklah PUPN yang tugasnya mengurus piutang Negara yang
oleh pemerintah atau badan-badan yang langsung atau tidak langsung
dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan.
2. Proses Gugatan Perdata
Sejalan dengan klausula yang biasa tercantum dalam setiap
perjanjian kredit antara BMT dengan nasabahnya, maka dalam hal
nasabah sebagai debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk
melunasi kredit, BMT dapat mengajukan gugatan perdata kepada
pengadilan.
3. Penyelasaian Melalui Badan Arbitrase (Perwasitan)
Dalam penyelesaian kredit kadang dicatumkan pula klausul yang
menyebutkan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian
kredit, maka penyelesaian melalui arbitrase dan keputusan arbitrase
merupakan keputusan final.
4. Penagihan oleh Penagih Utang (Debt Collector)
Pemanfaatan debt collector dalam menagih kredit macet BMT ini
ternyata jauh lebih efektif dibandingkan dengan menyerahkannya kepada
PUPN atau melalui prodes gugatan perdata
Problem Pengembangan BMT (skripsi,tesis,disertasi)
Terdapat beberapa masalah dalam mengembangkan BMT, antara lain:
a. Belum memadainya SDM yang terdidik dan profesional.
b. Masih lemahnya SDM yang berjiwa entreprenuership.
c. Modal relatif kecil dan terbatas.
d. Tingkat kepercayaan ummat islam masih rendah.
e. Belum terumuskan platfrom yang sepurna secara akademic.
f. Perangkap pendukung masih lemah.
g. Accountability (gejala sosial dan ekonomi masyarakat).
h. Limited links.
Dengan berbagai macam kelemahan ini maka dapat diambil kesimpulan
bahwa BMT masih perlu perbaikan, masih perlu ada usaha dan kerja keras pihak
BMT diberikan aprisiasi oleh masyarakat. Kemudian mengenai SDM juga sangat
perlu diperhatikan dengan serius, karena apabila SDM yang bekerja di BMT
berkualitas dan profesional maka akan memberikan dampak positif bagi kemajuan
BMT di masa depan.
Keunggulan BMT (skripsi,tesis,disertasi)
BMT memilik beberapa keunggulan yang dibandingkan dengan lembagalembaga lainnya, yaitu:
a. Adanya jaminan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dan bebas
dari praktek riba.
b. Prinsip bagi hasil.
c. Masing-masing pihak antara BMT dengan nasabah dapat berbagi resiko.
d. Terhindarnya praktik-praktik manipulasi dan monopoli keuangan.
e. Adanya pemerataan dan keseimbangan dalam perolehan keuntungan
Ciri-Ciri BMT (skripsi,tesis,disertasi)
Sebagai lembaga perekonomian ummat, baitul maal wat tamwil mewakili
ciri-ciri sebagai berikut:
a. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimamfaatkan untuk mengelola dana
sosial seperti zakat, infaq, shadaqoh, hibah, dan wakaf.
b. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang
melibatkan peran serta masyarakat.
c. Lembaga ekonomi milik bersama.
d. Berorientasi bisnis.
Tujuan BMT (skripsi,tesis,disertasi)
Tujuan BMT
Sebagai salah satu lembaga perekonomian ummat, baitul maal wat tamwil
memiliki beberapa tujuan, antara lain:
a. Meningkan dan mengembangkan potensi ummat dalam program
pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil dan lemah.
b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan
peningkatan kesejahteraan ummat.
c. Menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi anggota
dengan prinsip syariah.
d. Menumbuhkan usaha-usaha yang produktif.
e. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman
dan membebaskan dari sistim riba.
f. Mendorong sikap hemat dan gemar menabung.
g. Menjadi lembaga kuangan alternatif yang dapat menopang percepatan
pertumbuhan ekonomi nasional.
h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, disamping
meningkatkan kesempatan kerja dan pemnghasilan ummat.
Pengertian BMT (skripsi,tesis,disertasi)
Pengertian BMT secara definitif adalah balai usaha mandiri terpadu yang
isinya berintikan konsep baitul maal wat tamwil. Kegiatan BMT adalah
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan
kualitas kegiatan ekonomi makro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan
menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya.
Sedangkan kegiatan baitul maal menerima titipan Bazis dari dana zakat,
infaq dan shodaqoh dan menjalankan sesuai dengan peraturan amanahnya. Dalam
melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas dan landasan, visi, misi, fungsi
dan prinsip-prinsip seta ciri khas yang dimiliki oleh BMT sebagai sebuah lembaga
keuangan syariah non bank yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum
Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah (skripsi,tesis,disertasi)
BMT dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut
berjalan dengan lancer, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam
perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bias terjadi
dalam jangka waktu pembiayaan nasabah atau anggota mengalami kesulitan
dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi BMT. Dalam hukum perdata
kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur
tidak memenuhi sesuatu yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan
debitur telah melakukan wanprestasi. Ada 4 keadaan dikatakan wanprestasi:
(Setiawan, 1979)
a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
b. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
c. Debitur terlambat memenuhi prestasi
d. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam pejanjian.
Berikut ini akan dijelaskan upaya atau strategi dalam mengatasi pembiayaan
murabahah bermasalah:
1. Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan. Hal ini dilakukan
untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan
serta memberikan alternative solusi dalam mengatasi permasalahan
nasabah dengan mendatanginya dan mendiskusikannya.
2. Collection, yaitu penagihan secara intensif. Dalam hal ini dilakukan
dengan dua cara sebagai berikut: Pertama, penagihan secara persuasive
yaitu dengan mengirim surat peringatan atau teguran kepada nasabah
yang bermasalah. Kedua, penagihan secara langsung yakni dengan
mendatangi langsung nasabah pembiayaan murabahah yang mengalami
penunggatan.
3. Rescheduling (Penjadwalan ulang) yaitu, nasabah diberikan
perpanjangan waktu tempo, dalam pelunasan pembiayaan yang diberikan
oleh BMT.
4. Restructuring, yaitu dengan cara:
a. Menambah jumlah kredit
b. Menambah ekuity, yaitu: Dengan menyetor uang tunai
tambahan dari pemilik
5. Potongan pelunasan, artinya BMT memberikan keringanan kepada
nasabah atau anggota yang bermasalah berupa potongan pelunasan dalam
tempo yang telah ditentukan.
6. Penyitaan jaminan, yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan
jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan. Hal ini dilakukan apabila
nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar
hutangnya.
7. Hapus buku, yaitu langkah terakhir yang dilakukan untuk membebaskan
nasabah dari beban hutangnya, dikarnakan nasabah sudah tidak mampu
lagi mengembalikan pinjamannya dan barang yang dijadikan jaminan
tidak bias menutupi hutangnya
Penyebab Pembiayaan Bermasalah (skripsi,tesis,disertasi)
Faktor penyebab pembiayaan bermasalah, yaitu :
a. Faktor Internal (berasar dari pihak dalam)
1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan
side streaming).
4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan dengan usaha nasabah.
5) Proyeksi penjualan terlalu optimis
6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan
kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable.
8) Lemahnya supervisi dan monitoring.
9) Terjadinya erosi mental, hal ini terjadi antar kayrawan dengan nasabah
sehingga mengakibatkan pemberian pembiayaan tidak didasari dengan
prakktek yang sehat.
b. Faktor Eksternal (dari pihak luar)
1) Karakter nasabah yang tidak amanah
2) Melakukan side streaming penggunaan dana.
3) Kemampuan dalam mengelola usaha tidak bagus, akhirnya kalah
dalam persaingan usaha.
4) Usaha yang dijalankan itu relatif baru.
5) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
6) Tidak mampu menanggulangi masalah atau tidak menguasai bisnis
yang dijalankan nasabah.
7) Meningkatkan key person.
8) Terjadinya bencana alam
9) Kebijakan pemerintah terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah.
Penilaian Kolektibitas Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR
tanggal 19 Nopember 1998 kualitas aktiva produktif (pembiayaan) dinilai
berdasarkan atas tiga kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan
dengan penekanan pada arus kas debitur, dan kemampuan membayar. Dari ketiga
kriteria tersebut kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lancar (L), dalam
perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).
a. Lancar, yaitu kredit atau pembiayaan yang tidak mengalami penundaan
pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya.
b. Dalam Perhatian Khusus, yaitu kredit atau pembiayaan yang mengalami
penundaan pembayaran pokok pinjaman bunga dan atau bunganya
selama 1 sampai 2 bulan dari waktu yang dijanjikan.
c. Kurang lancar, yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok
pinjamandan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama
3 bulan dari waktu yang telah dijanjikan.
d. Diragukan, yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok
pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau
dua kali dari jadwal yang telah dijanjikan
e. Macet, yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman
dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu
tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan
Pengertian Pembiayaan Bermasalah (skripsi,tesis,disertasi)
Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami
kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor
eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektibilitasnya.
Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak
sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada BMT seperti
yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembayaran. Pembiayaan bermasalah
menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan
kedalam kolektibilitas kurang lancar (KL), Diragukan (D), macet (M).
Selanjutnya ada berbagai definisi mengenai pembiayaan bermasalah, antara
lain:
1) Pengertian Umum
Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang tidak lancer atau
pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang
diperjanjikan.
2) Pengertian Khusus
Menurut pengertian khusus atau pengertian pihak perbankan
terutama cabang bank asing di Indonesia) menganggap suatu pembiayaan
bermasalah apabila debitur tidak memasukkan laporan yang
diperjanjikannya.
3) Pengertian Konsep Perbankan
Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam
klasifikasi diragukan dan macet (non performing finance). Istilah
diragukan dan macet mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang
dianut oleh perbankan Indonesia.
4) Pengertian Konsep Akuntansi
Pembiayaan bermasalah adalah pemberian pembiayaan yang
berisiko tinggi, sehingga memaksa bank untuk menyisihkan sebagaian
keuntungan guna menghadapi risiko kegagalan pengembalian
pembiayaan.
Jenis Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Murabahah dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu (1) murabahah
tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak,
bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyiadaan barang dagangan
pada murabahah ini tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya
pesanan atau pembeli. (2) murabahah berdasarkan pesanan, maksunya bank
syariah baru melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah
yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada
pemesanan. Pada murabahah ini, pengandaab barang sangat tergantung atau
terkait langsung dengan pesanan atau pembeli barang tersebut.
Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi (a) murabahah
berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila sudah pesan maka
si pemesan harus membeli, dan (b) murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat
tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi
nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima dan membatalkan barang tersebut.
Rukun dan Syarat Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Murabahah merupakan transaksi jual beli, maka rukunnya sama dengan
rukun jual beli. Rukun jual beli menurur mazhab Hanafi adalah Ijab dan qabul
yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang
menempati kedudukan ijab dan qabul itu.
Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu: orang yang
menjual (bai’), orang yang membeli (Musytari’), ijab dan qabul (sighat), dan
barang atau sesuatu yang diakadkan (Ma’qud alaih). Keempat rukun ini mereka
sepakati menjadi rukun akad. Selain menurut mazhab Hanafiah ada tiga yaitu:
orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang),
dan sighat (ijab dan qabul).
Dalam murabahah dibutuhkan beberapa syarat, antara lain:
a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
Pembelian kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena
itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua
transaksi yang berkaitan dengan murabahah, seperti pelimpahan
wewenang (tauliyah), kerja sama (isyrak) dan kerugian (wadhi’ah),
karena semua transaksi ini berdasarkan pada harga pertama yang
merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut
tidak sah hingga ditempat transaksi.
b. Mengetahui besarnya keuntungan
Mengetahui besarnya keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan
bagian dari harga (tsanan), sedangkan mengetahui harga adalah syarat
sahnya jual beli.
c. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis,
seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Syarat ini
diperlukan dalam murabahah dan tauliyah, baik ketika jual beli
dilakukan dengan penjual pertama atau orang lain.
d. Sistim murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba
tersebut dalam harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar atau
ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak
boleh menjualnya dengan sistim murabahah. Hal semacam dilarang
karena jual beli murabahah menyebutkan harga perolehan dangan
keuntungan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya riba dan
bukan keuntungan.
e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara‟
Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli
secara murabahah, karena murabahah adalah jual beli dengan harga
pertama disertai dengan tambahan keuntungan dan hak jual beli yang
tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang semisal
bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.
Sedangkan menurut buku Jafri Syafi‟i syarat jual beli berdasrkan rukun jual
beli adalah:
a. Syarat yang terkaid dengan ijab dan qabul
Ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab qabul sebagai berikut:
1) Orang yang mengucapkan telah baliq dan berakal
2) Qabul harus sesuai ijab
3) Ijab dan qabul harus dilakukan didalam suatu majlis
b. Syarat orang yang berakad
Para ulama fiqih sepakat dalam menentukan orang yang berakad yaitu:
1) Baliqh dan berakal
2) Pelaku akad harus orang yang berbeda
3) Suka rela (ridho), tidak terpaksa atau ada paksaan
4) Barang merukan milih penuh atau kepemilikan milik sendiri.
c. Syarah harga barang dan barang yang diperjualbelikan
1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jels jumlahnya
2) Boleh diserahkan pada waktu akad dan dibayar kemudian
3) Jika jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang, maka
yang menjadi nilai tukar bukan yang dilarang atau diharamkan syara‟.
Persyaratan yang berlaku dalam kegiatan penyaluran dana yang berupa
pembiayaan atas dasar akad murabahah setidaknya adalah sebagai berikut:
a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka
membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah
dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
b. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas,
kualitas, harga perolehan, dan spesifikasinya.
c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik
produk pembiayaan atas dasar akad murabahah, serta hak dan
kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan BI mengenai
transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi
nasabah.
d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar
akad murabahah dari nasabah yang meliputi aspek personal berupa
analisis atas karakter dan/atau aspek usaha yang meliputi analisis
kapasitas usaha, keuangan dan/atau prospek usaha.
e. Bank dapat membiayai seluruh atau sebagian harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya.
f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan
barang yang dipesan nasabah.
g. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal
pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berubah selama periode
pembiayaan.
h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk
perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah. Jangka
waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan
berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
i. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan
tanpa diperjanjikan di muka.
j. Bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan
oleh nasabah sebesar biaya riil.
Fatwa DSN MUI tentang Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) mengatur segala sesuatu
tentang murabahah ini dalam fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah. fatwa tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah
yang bebas riba.
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari‟ah Islam.
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam
kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang
kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan
setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
Kedua, Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:
a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang
atau aset kepada bank.
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah
disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian
kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan.
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil
bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternative dari
uang muka, maka:
h. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga.
i. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat
pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah
wajib melunasi kekurangannya.
Ketiga, Jaminan dalam Murabahah:
a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan
pesanannya.
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat
dipegang.
Keempat, hutang dalam Murabahah:
Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah
tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan
pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut
dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan
utangnya kepada bank.
a. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
b. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap
harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak oleh
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu
diperhitungkan.
Kelima, Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:
a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian utangnya.
b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Keenam, Bangkrut dalam Murabahah
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya,
bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau
berdasarkan kesepakatan
Pengertian Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Murabahah secara bahasa adalah mengambil keuntungan yang
disepakati..Bai’ murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu harga pokok
yang ia beli dan menyampaikan tingkat keuntungan yang ia tambah.
Murabaha dalam istilah fiqih islam memiliki arti yaitu bentuk jual beli
tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang
dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan
tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga
perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak,
dimana penjual terlebih dahulu kepada pembeli. Penyaluran pembiayaaan
berdasarkan akad murabahah Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan
penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad
pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan
pembelinya membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang
disepakati.
Syafi‟ i mengatakan murabahah adalah seorang penjual mengatakan, saya
menjual pakaian secara murabahah, dimana saya membeli pakaian ini dengan 100
dirham, dan saya menginginkan keuntungan sebesar 1 dirham atas setiap 10
dirham harga beli. Menurut Imam Al-Kasani murabahah merupakan bentuk jual
beli dengan diketahuinya harga awal (harga beli) dengan adanya tambahan
keuntungan tertentu. (Syafi‟i, 2009).
Remmy mengemukakan bahwa murabahah merupakan transaksi yang sah
menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggung
jawab pemodal sampai penguasaan atas barang telah dialihkan kepada nasabah.
Para fuqoha mendifinisikan murabahah sebagai penjual barang seharga biaya atau
harga pokok tersebut ditambah dengan mark up atau margin. (Remmy, 2007).
Dalam pelaksanaannya, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan
atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan
pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat
mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang
dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).
Semua ketentuan ini disepakati oleh kedua pihak, tertuang dalam akad.
Pembiayaan murabahah menutur Rodoni dan Hamid mengatakan suatu
perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank
menyediakan pembiayaan untuk membeli bahan baku atau modal kerja lainnya
yang dibutuhkan oleh nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar
harga jual bank (haga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo).
(Rodoni dan Hamid, 2008).
Berdasarkan beberapa pengertian Murabahah yang diatas dapat kita tarik
kesimpulan bahwa murabahah adalah sebuah akad jual beli barang, dimana bank
sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan menyampaikan jumlah
modal dan biaya-biaya yang berkaitan dengan barang yang diperoleh serta
menetapkan keuntungan yang akan diambil oleh bank tersebut dengan kesepakan
kedua belah pihak
Faktor yang Menentukan Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Adapun faktor yang menetukan pemberian pembiayaan didasari pada rumus
5C + 1 S, yaitu:
a. Character (watak)
Artinya watak dari para calon peminjam merupakan salah satu
pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit/
pembiayaan.
b. Chapacity (kemampuan)
Artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan
mengembangkan pinjaman atau pembiayaan yang diambil.
c. Capital (modal)
Artinya besarnya modal yang diperlukan oleh nasabah perlu juga
diperhatikan.
d. Collateral (jaminan/anggunan)
Artinya jaminan yang dimiliki oleh nasabah atau calon penerima
pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan jika resiko
kegagalan pembiayaan terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai
pengganti dengan kewajiban.
e. Conditionof economi (kondisi ekonomi)
Artinya kondisi dan setuasi ekonomi perlu diperhatikan dengan
pertimbangan pemberian kridit/pembiayaan dengan hubungannya sektor
usaha calon nasabah.
f. Constraint
Batasan dalam pemberian pembiayaan, seperti calon nasabah ingin
mendirikan usaha penjualan BBM dimana disekitar usaha tersebut
terdapat usaha yang akan mengancam usaha calon nasabah tersebut.
Seperti adanya bengkel las, dan usaha pabrik batu bara.
g. Syariah
Penilaian ini perlu dan penting untuk dilakukan, agar usaha yang
dijalankan oleh calon nasabah tersebut tidak melanggar aturan-aturan
syari‟at islam.
Jenis – Jenis Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut penggunaan dana oleh nasabah (debitur), pembiayaan dapat dibagi
menjadi:
a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan
usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan
produktif ini dibagi lagi menjadi pembiayaan modal kerja dan
pembiayaan investasi.
b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk
memenuhi kebutuhan.
Sedangkan pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:
a. Pembiayaaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk mendapatkan modal
kerja dalam rangka pengembangan usaha.
b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksud yaitu melakukan
investasi atau pengadaaan barang konsumtif.
Menurut Adiwarman Karim, dalam menyalurkan dana pada nasabah secara
garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang
dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:
a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
b. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
d. Pembiayaan dengan akad pelengkap
Unsur Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Berdasarkan pengertian diatas pada pembahasan sebelumnya, maka unsurunsur pembiayaan adalah:
a. Adanya pihak yang memberi pinjaman (kreditur)
b. Adanya pihak yang meminjam (debitur)
c. Adanya obyek yang dipinjamkan
d. Ada unsur perjanjian
e. Adanya batas waktu tertentu
f. Adanya unsur kesepakatan dalam perjanjia
Fungsi Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Fungsi pembiayaan menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Bank
Syariah adalah sebagai berikut :
a. Memperoleh profit yang optimal
b. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai
c. Menyimpan cadangan dana
d. Mengelola kegiatan-kegiatan ekonomi dengan kebijakan yang baik
dan pantas.
e. Memenuhi dan membantu kebutuhan masyarakat akan adanya
pembiayaan.
Dari fungsi pembiayaan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
pembiayaan memiliki bebarapa fungsi selain untuk memperoleh laba yang
oftimal, juga menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai untuk keperluan
bank itu atau keperluan nasabah lainnya. Fungsi lainnya untuk menyimpan
cadangan yang maksudnya adalah bank menyimpan dana yang dapat diberikan
pembiayaan kepada nasabah dan dananya dapat diambil sewaktu nasabah
memerlukan, kemudian nasabah mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan
antara bank dengan nasabah. Apabila dana yang diperoleh dari pihak ke tiga tidak
disalurkan oleh bank kepada masyarakat, maka dana akan dana tersebut tidak
akan berkembang dan mengendap, akhirnya bank akan kesulitan memberikan
imbalan kepada nasabah yang menyimpan dana di bank. Dan yang terakhir untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, baik itu berupa barang
maupun barang
Tujuan Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Tujuan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:
tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat
mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :
a. Peningkatan ekonomi umat
Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya
pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi,. Dengan demikian
dapat meningkatkan tarif ekonominya.
b. Tersedia pendanaan bagi peningkatan usaha
Untuk meningkatkan usaha dibutuhkan tambahan usaha, dana tambahan
dapat diperoleh dengan melakukan pembiayaan. Pihak yang di surplus
dana menyalurkan kepada pihak minus dana sehingga ini akan
dapat digulirkan.
c. Dengan adanya sektor-sektor usaha melalui penambahan pembiayaan
maka dapat meningkatkan tenaga kerja.
d. Terjadi distribusi pendapatan, artinya mereka dapat melakukan aktivitas
kerja dan tentunya akan memperoleh pendapatan.
Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :
a. Upaya untuk mengotimalkan laba, atinya setiap usaha yang dibuka
memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba. Untuk
menghasilkan laba yang oftimal maka perusahaan tersebut
menginginkan dukungan dana yang cukup.
b. Upaya meminimalkan resiko, atrinya usaha yang dijalankan agar
mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu
meminimalkan resiko yang mungkin akan timbul. Resiko kekurangan
modal dapat diatasi dengan melakukan pembiaayaan.
c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber dana ekonomi dapat
dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam
dengan sumber daya manusia serta modal. Pembiayaan pada dasrnya
dapat meningkatkan daya guna sumber sumber daya ekonomi.
d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan ini ada
masyarakat yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Dengan
kaitannya masalah dana, maka pembiayaan dapat sebagai jambatan
sebagai penyalur antara pihak yang kelebihan dangan pihak yang
kekurangan.
Pengertian Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 pengertian pembiayaan
adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka
waktu pembayaran, dalam perbankan murabahah dilakukan dengan cara pembayaran
cicilan.
Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, sedangkan bisnis
adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses
penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Pelaku bisnis
dalam melakukan bisnisnya sangat membutuhkan modal. Jika pelaku tidak
membutuhkan modal secara cukup, maka mereka akan berhubungan dengan pihak
lain, seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan
pembiayaan.
Menurut Siamat (2005), penyaluran dana disebut dengan pembiayaan yang
dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehatihatian. Sehubungan dengan itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama
calon nasabah dan menerima dana dengan azaz pembiayaan yang sehat. Menurut
Antonio (2009) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan suatu tugas pokok
bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang
merupakan dificit unit.
Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada
pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan
sendiri maupun lembaga.
Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12
pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan
uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan
atau bagi hasil.
Praktik murâbahah li al-âmir bi al-Syirâ’ di lembaga Keuangan Syariah
(LKS) ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:
1. Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji
untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas atau
barang tertentu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya
perolehan barang
2. LKS selanjutnya bisa menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli
komoditas yang diperlukan nasabah atas nama LKS, dan perjanjian
keagenan dengan akad wakalah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
3. Nasabah membelikan komoditas atas nama LKS dan mengambil alih
penguasaan barang sebagai agen LKS, pada tahap ini resiko komoditas
masih ada pada LKS;
4. Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa ia telah membeli
komoditas/atau barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama
menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS
5. LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli berlangsung
dengan pembayaran secara cicilan/tangguh sesuai kesepakatan. Jika
proses jual beli telah berlangsung maka kepemilikan dan resiko
komoditas/barang telah beralih ke tangan nasabah.
Langkah-langkah di atas diperlukan apabila LKS menjadikan nasabah
sebagai agennya, tetapi jika LKS membeli komoditas/barang langsung ke
supplier maka perjanjian keagenan seperti di atas tidak diperlukan. Dalam hal ini,
setelah LKS membelikan barang langsung ke pihak supplier maka proses jual beli
antara LKS dan nasabah bisa dilaksanakan (Lathif: 2014).
Pembiayaan murabahah dalam bank Islam harus mengikuti prosedur
sebagai berikut (Al Khadas: 1999)
1. Klien meminta bank melalui form tertulis untuk membeli produk tertentu,
dimana klien akan membeli melalui murabahah. Form tersebut berisi
tentang spesifikasi produk yang diminta, persyaratan dokumen, total nilai
produk, informasi tentang klien, pembagian laba dan sumber penawaran
produk.
2. Bank Islam mempelajari form surat permohonan klien dari segala aspek
yang meliputi :
a. Mempelajari posisi klien, seperti jenis bisnis klien, situasi kredit dan
likuiditasnya.
b. Mempelajari produk dari segi ekonomi, gambaran situasi umum pasar,
yaitu jumlah penawaran dan permintaan produk.
c. Mempelajari metode penawaran pembelian, seperti biaya operasi
pembiayaan murabahah, jangka waktu perjanjian, laba pembiayaan
dan pembayaran angsuran pinjaman
d. Meminta jaminan untuk melindungi hak bank dalam mendapatkan
kembali uangnya sesuai dengan waktu perjanjian.
3. Setelah memeriksa dan mengesahkan pembiayaan murabahah, bank
meminta pembeli untuk menandatangani kontrak perjanjian. Pada tahap
ini, biaya operasi pembiayaan murabahah dan penentuan pembagian laba
didiskusikan dan disepakati. Disamping itu bank Islam meminta pembeli
untuk membayar angsuran pertama harga murabahah. Bentuk paling
umum kontrak pembelian bank Islam disini adalah pernyataan oleh klien
bahwa klien akan menyelesaikan perjanjian pembeliannya ketika
diberitahukan oleh bank bahwa produk telah tersedia.
4. Setelah bank Islam membeli produk, kemudian bank Islam dan pembeli
menandatangani kontrak penjualan murabahah. Pada kontrak tersebut,
biaya operasi yang sesungguhnya pembiayaan murabahah dan
keuntungan yang diperoleh bank harus diketahui.
5. Pembeli menerima produk
Prosedur Pembiayaan Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Dalam organisasi pembiayaan harus tercantum pengertiaan dan
penelaah prosedur, pembiayaan tugas, pembiayaan dan pendelegasian
wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian pembiayaan
di dalam suatu bank. Secara umum prosedur pemberian pembiayaan dapat
diurut sistematikanya sebagai berikut:
1) Permohonan pembiayaan diajukan oleh nasabah kepada bank melalui
bagian customer service, kemudian permohonan diajukan kepada
pihak bank beserta persyaratan-persyaratan yang ada kemudian segera
diteruskan kebagian pembiayaan untuk diolah.
2) Oleh bagian pembiayaan, permohonan itu diserahkan ke seksi analisa
untuk dilakukan penilaian untuk pertimbangan cukup maka analisa
terus dapat dilakukan, tetapi apabila masih ada kekurangan data
kepada nasabah yang bersangkutan secara tertulis.
3) Setelah analisa dilakukan maka periksa oleh kepala bagian pembiyaan
dan disusunkan analisa tertulias yang rapi ke direksi.
4) Direktur memeriksa analisa dan mengambil keputusan diteruskan ke
bagian pembiayaan untuk dilaksanakan persiapan perjanjian
pembiayaan diurus oleh administrasi pembiayaan untuk dilakukan
proses realisasi pembiayaan.
5) Pengawas atau pengamanan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan
bank yang dilakukan sampai pembiayaan itu lunas
Prinsip Pokok Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan murabahah yang
harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
1) Murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain
dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk
mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan marjin
keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut.
Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.
2) Barang yang diperjualbelikan haruslah barang-barang yang nyata dan
buikan berupa dokumen-dokumen kredit.
3) Karena merupakan jual beli, maka komoditas yang menjadi objek jual
beli dan transaksi murabahah haruslah berwujud, dimiliki oleh
penjual, dan dalam penguasaan secara fisik atau konstruktif
(constructive possession). Oleh karena itu, sudah seharusnya bahwa
penjual menanggung resiko kepemilikan (risks of ownership) sebelum
menjual komoditas tersebut kepada pembeli/konsumen.
4) Murabahah, seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya
suatu penawaran dan pernyataan menerima (ijab dan qabul) yang
mencakup kesepakatan kepastian harga, tempat penyerahan, dan
tanggal harga yang disepakati dibayar 5) Dalam transaksi murabahah; penunjukan agen, bila ada, pembelian
barang oleh atau untuk dan atas nama bank, dan penjualan akhir
barang kepada nasabah seluruhnya harus merupakan transaksi yang
independen satu sama lain dan harus didokumentasikan/dicatat secara
terpisah. Namun, suatuperjanjian menjual dapat mencakup seluruh
kejadian dan dilakukan dimuka serta dapat dibuat pada saat akan
memulai hubungan kesepakatan jual beli. Agen dapat membeli barang
terlebih dahuli atas nama prinsipalnya, yaitu bank dan kemudian bank
mengambil alih kepemilikannya. Kemudian, nasabah akan membeli
barang tersebut dari bank melalui suatu penawaran dan pernyataan
menerima (offer and acceptance). Menurut prinsip syari’ah, cukup dan
dapat diterima kondisi “memiliki” tempat suplair darimana bank
membeli barang membelikan pemilikan kepada bank atau agen bank
dengan cara apapun asalkan risiko pemilikan ada pada bank.
6) Invoice yang diterbitkan oleh suplair adalah atas nama bank karena
komoditas yang dibeli oleh suatu agen adalah atas nama bank tersebut.
Pembayaran harga komoditas lebih diutamakan dilakukan langsung
oleh bank kepada suplair.
7) Bila transaksi jual beli telah disepakati, maka harga jual yang
ditetapkan tidak dapat berubah.
8) Dalam perjanjian dapat dimasukkan klausul dalam hal terjadi
keterlambatan pembayaran atau default bahwa nasabah diharuskan
membayar denda yang dihitung dalam suatupersentase per hari atau
per tahun dan penerimaan denda tersebut akan dibukukan dalam dana
kebajikan pada bank.
9) Bank dapat meminta kepada pengadilan yang sesuai untuk mengambil
alih aset agunan yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan
kewenangannya, dan yang boleh diambil bank hanyalah biaya
langsung dan biaya tidak langsung yang benar-benar telah dikeluarkan,
sedangkan opportunity cost tidak diperkenankan diganti. Agunan juga
dapat dijualoleh bank tanpa intervensi dari pengadilan.
10) Nasabah dapat dimintakan untuk memberikan jaminan dalam bentuk
surat sanggup, hipotek, lien, hak tanah, atau bentuk aset lainnya.
Namun, bank selaku pemegang hak dari jaminan yang diagunkan tidak
boleh mengambil manfaat dari barang yang diagunkan.
11) Kontrak murabahah tidak dapat di-roll over karena barang ketika
dijual bank telah menjadi hak nasabah sehingga tidak dapat dijual
kembali oleh bank.
12) Perjanjian buy-back dilarang. Dengan demikian, komoditas yang telah
dimiliki oleh nasabah tidak dapat menjadi objek transaksi murabahah
antara nasabah tersebut dengan bank yang membiayai.
13) Promisory note atau bill of exchange atau bukti utang lainnya tidak
dapat dipindahtangankan atau ditransfer dengan suatu harga yang
berbeda dari face-value-nya
Jenis-jenis Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Dalam konsep di perbankan syari’ah maupun di Lembaga
Keuangan Syari’ah (BMT), jual beli murabahah dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu: 1) Murabahah tanpa pesanan
Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah
yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan
(mengajukan pembiayaan) atau tidak. Dengan kata lain, dalam
murabahah tanpa pesanan, bank syari’ah atau BMT menyediakan
barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan
tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak, sehingga
proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/akad jual beli
murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank
syari’ah atau BMT dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:
a) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah).
b) Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran
dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam).
c) Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran
yang dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau
setelah penyerahan barang (prinsip isthisna).
d) Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau
musyarakah.
2) Murabahah berdasarkan pesanan
Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah berdasarkan
pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada
pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan
murabahah. Jadi dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank
syari’ah atau BMT melakukan pengadaan barang dan melakukan
transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan
barang atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut
Rukun dan Ketentuan Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Pada dasarnya rukun murabahah yaitu:
1) Ijab kabul (shighat)
2) Penjual dan pembeli (al-muta’aqidain)
3) Objek akad.
Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat
jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara
umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul
yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang
menempati kedudukan ijab dan qobul itu. Sedangkan menurut jumhur
ulama ada empat rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, pembeli, sighat,
serta barang atau sesuatu yang diakadkan. Adapun untuk rukun jual beli
murabahah itu sendiri antara lain 1) Penjual (Ba’i)
Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian
barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan
sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis
aplikasinya bank atau BMT membeli barang yang diperlukan nasabah
atas nama bank atau BMT itu sendiri. Walaupun terkadang bank atau
BMT menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, di
mana si nasabah sendiri yang mebeli barang yang diinginkan atas
nama bank.
2) Pembeli (Musytari)
Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang
mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT.
3) Objek jual beli (Mabi’)
Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan
murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barangbarang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi,
seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya. 35
Walaupun demikian, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan
juga, bahwa benda atau barang yeng menjadi obyek akad mempunyai
syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam, antara lain:
a) Suci, maka tidak sah penjualan terhadap benda-benda najis seperti
anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori najis. b) Manfaat menurut syara’, dari ketentuan ini, maka tidak boleh jualbeli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara’.
c) Jangan ditaklikan, dalam hal apabila dikaitkan atau digantungkan
kepada hal-hal lain, seperti: “Jika Bapakku pergi, Ku jual
kendaraan ini kepadamu”.
d) Tidak dibatasi waktu, dalam hal perkataan, ”saya jual kendaraan ini
kepada Tuan selama satu tahun”. Maka penjualan tersebut tidak
sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh
yang tidak dibatasi ketentuan syara’.
e) Dapat dipindahtangankan/diserahkan, karena memang dalam jualbeli, barang akad harus beralih kepemilikannya dari penjual ke
pembeli. Cepat atau pun lambatnya penyerahan, itu tergantung
pada jarak atau tempat diserahkannya barang tersebut.
f) Milik sendiri, tidak dihalalkan menjual barang milik orang lain
dengan tidak seizin dari pemilik barang tersebut. Sama halnya juga
terhadap barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
g) Diketahui (dilihat), barang yang menjadi obyek jual beli harus
diketahui spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), ukurannya,
modelnya, warnanya dan hal-hal lain yang terkait.36
4) Harga (Tsaman)
Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan
pricing atau plafond pembiayaan. 5) Ijab qobul
Dalam perbankan syari’ah ataupun Lembaga Keuangan
Syari’ah (BMT), di mana segala operasionalnya mengacu pada hukum
Islam, maka akad yang dilakukannya juga memilki konsekuensi
duniawi dan ukhrawi. Dalam akad biasanya memuat tentang
spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank
syari’ah atau BMT dalam pengadaan barang, juga pihak bank syari’ah
atau BMT harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah
keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran),
kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan
murabahah.
Murabahah bukan merupakan jasa pada perbankan syari’ah,
namun merupakan transaksi perdagangan. Sesuai dengan standar akuntansi
keuangan, ketentuan-ketentuan pembiayaan dalam transaksi murabahah
harus dilakukan dengan cara:
1) Memberitahukan harga pertama (harga pembelian)
Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena
hal itu syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua
transaksi yang terkait dengan murabahah, seperti pelimpahan
wewenang (tauliyah), kerjasama (isyarak) dan kerugian (wadhi’ah),
karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang
merupakan modal 2) Mengetahui besarnya keuntungan
Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia
merupakan bagian dari harga (tsaman), sedangkan mengetahui harga
adalah syarat sahnya jual beli.
3) Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan
sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang, dan dihitung.
4) Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba
tersebut terhadap harga pertama, seperti membeli barang yang ditakar
atau ditimbang dengan harga sejenis dan takaran yang sama, maka
tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah.
5) Transaksi pertama haruslah sah secara syara’. Jika transaksi pertama
tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara murabahah,
karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai
tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan
dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan
harga, karena tidak benarnya penamaan.
6) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual kepada
nasabah (pembeli).
7) Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang
nasabah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank.
8) Pada saat perolehan aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual
kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar
biaya perolehan.
9) Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat
membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh
penjual, dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan
nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai terebut
menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.
10) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
11) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
12) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya.
13) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
14) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepkati.
15) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad,
pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
16)Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah
barang secara prinsip menjadi milik bank.
Pengertian Pembiayaan Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Secara bahasa, murabahah merupakan bentuk “mutual” (saling)
dari kata ribh yang artinya keuntungan, yakni pertambahan nilai modal
atau saling mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut terminologi
ilmu fiqih, murabahah adalah menjual dengan modal asli bersama
tambahan keuntungan yang jelas. Murabahah atau Ba’i al Murabahah
adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang
disepakati di awal perjanjian.23
Jadi pembiayaaan murabahah adalah akad jual beli barang pada
harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati anatara pihak
bank dengan nasabah di awal perjanjian. Pembiayaan murabahah
merupakan suatu produk lembaga keuangan yang paling banyak diminati
masyarakat terutama bagi mereka yang membutuhkannya.
Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati.24 Dalam penerapannya di
perbankan, murabahah yang naqdan (tunai) tidak ada, yang ada adalah
murabahah yang pembayarannya dicicil.
Menurut M. Umer Chapra seperti yang dikutip oleh Sutan Remy
Sjahdeini mengemukakan bahwa Murabahah merupakan transaksi yang
sah menurut ketentuan syraiat apabila risiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang telah dialihkan
kepada nasabah.26
Dalam konteks undang-undang, dijelaskan dalam Undang-Undang
Perbankan Syari’ah pasal 19 ayat (1) huruf d yang berbunyi: “Akad
mrabahah dalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang
lebih sebagai keuntungan yang disepakati”.
Murabahah dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan.
Satu hal yang membedakanya dengan cara penjualan yang lain adalah
bahwa penjualan dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada
pembeli berapa nilai pokok barang tersebut, dan berapa besar keuntungan
yang dibebankannya pada nilai tersebut, keuntungan tersebut bisa berupa
Lump sum atau berdasarkan presentase. Dengan kata lain bahwa prinsip
murabahah ini adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan
keuntungan yang disepakati. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa yang
membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah
penjualan secara jelas memberi tahu kepada pembeli beberapa harga
pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.
Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual beli antara
bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan
untuk membeli barang. Melalui akad murabahah, nasabah dapat
memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan
kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk
pengadaan barang tersebut
Jenis-jenis Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Berdasarkan tujuan/sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi
menjadi tiga hal berikut: “1) Pembiayaan konsumtif, 2) Pembiayaan modal
kerja, dan 3) Pembiayaan investasi”.19 Berikut ini penjelasan dari kutipan
di atas:
1) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untik
kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti pembiayaan
kepemilikan rumah (KPR) atau mobil yang akan digunakan sendiri
bersama keluarganya. Pembiayaan ini tidak produktif.
2) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang akan dipergunakan
untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini produktif.
3) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untk
investasi produktif, tetapi baru menghasilkan dalam jangka waktu yang
relatif lama.
Adapun menurut prinsipnya pembiayaan pada bank syari’ah
terbagi kepada tiga yaitu: “1) Prinsip bagi hasil, 2) Prinsip jual beli, 3)
Prinsip sewa”.20 Berikut ini penjelasan dari kutipan di atas:
1) Prinsip bagi hasil
Prinsip bagi hasil dalam perbankan syari’ah dapat dilakukan
dengan empat akad utama yaitu:
a) Musyarakah, adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih
untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa
keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.
b) Mudharabah, berasal dari kata dharb, berarti memukul atau
berjalan. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha
antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal)
menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya
menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan,
sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama
kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.
c) Muzara’ah, adalah akad kerja sama pengelola pertanian antara
pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan
lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara
dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.
d) Musaqah, adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah di
mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan
pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah
tertentu dari hasil panen.
2) Prinsip jual beli
Terdapat tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan
sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi
dalam perbankan syraiah, yaitu:
a) Murabahah, adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati. Pada perjanjian
murabahah, bank membiayaai pembelian barang atau asset yang
37
dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari
pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah
tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau keuntungan.
b) Salam, yaitu akad jual beli yang di mana barang diserahkan di
kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.
c) Isthisna, yaitu akad jual beli di mana pembuat barang menerima
pesanan dari pembeli, dan pembuat barang lalu berusaha melalui
orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut
spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli
akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem
pembayaran, apakah pembayaran di muka, melalui cicilan, atau
ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan dating.21
3) Prinsip sewa
Prinsip sewa-menyewa dalam perbankan syari’ah dilakukan
dengan dua akad yaitu:
a) Ijarah. Menurut Hanafiyah, ijarah adalah akad untuk
memperbolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja
dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
b) Ijarah muntahiya bittamlik, adalah sejenis perpaduan antara
kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang
diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa
Kolektibilitas Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi
hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas
pembiayaan. Bank Indonesia menetapkan kriteria terhadap penggolongan
kredit tersebut melelaui SEBI Nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari
1998. Adapun pengertian dari kolektibilitas adalah pengggolongan kredit
menurut kualitas kredit yang bersangkutan.
Terdapat lima golongan kredit sesuai kualitasnya sebagai berikut:
1) Kriteria lancar (pass)
a) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu.
b) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
c) Bagian dari kredit yang dijaminkan dengan tunai (cosh collateral).
2) Kriteria kredit dalam perhatian khusus (special mention)
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum
melampaui 90 hari.
b) Kadang-kadang terjadi cerukan c) Mutasi rekening relatif aktif.
d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
e) Dukungan pinjaman baru
3) Kriteria kredit kurang lancar (sub standard)
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah
melampaui 90 hari.
b) Sering terjadi cerukan.
c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
d) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.
e) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4) Kriteria kredit diragukan (doubtful)
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga melampaui 180 hari.
b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
d) Terjadi kapitalisasi bunga.
e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit
maupun pengikatan jaminan.
5) Kriteria kredit macet (lost)
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga melampaui 270 hari.
b) Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada
Fungsi Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian,
secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian,
perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan yaitu:
1) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (utility) dari modal atau
uang. Penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang
tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh
lembaga keuangan untuk memperluas atau memperbesar usahanya.
2) Pembiayaan meningkatkan daya guna (utility) dari suatu barang, di
mana produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi
barang jadi, sehingga utility dari barang tersebut meningkat. Misalnya
padi menjadi beras, benang enjadi tekstil, dan sebagainya.
3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan
menyalurkan pembiayaan melalui rekening atau koran.
Pengusahamenciptakan pertambahan peredaran uang giral dan
sejenisnya seperti; cheque, giro, bilyet, wesel, promes dan sebagainya.
4) Pembiayaan menimbulkan kegairahan usaha masyarakat. Manusia
adalah mahkluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu
beusaha memenuhi kebutuhannya, akan tetapi menigkatnya usaha
tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan.
5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha
meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha yang berarti keuntungan
secara kumulatif kemuian dikembangkan lagi dalam arti
dikembangkan dalam bentuk permodalan, maka peningkatan akan
berlangsung terus menerus.
6) Pembiyaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat langkahlangkahnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain; pengendalian
inlasi, peningkatan ekspor, rehabilitas sarana dan pemenuhan
kebutuhan pokok rakyat
Tujuan Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syari’ah, di
antara tujuannya pembiayaan yang dilakukan perbankkan syari’ah yaitu:
1) Pemilik
Bagi Para pemilik usaha (lembaga keuangan), mengharapkan
akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada pihak
bank tersebut.
2) Pegawai
Bagi Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh
kesejahteraan dari bank yang dikelola.
3) Masyarakat
a) Pemilik dana
Sebagai pemilik dana, mereka mengharap dari dana yang
diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.
b) Debitur yang bersangkutan
Sebagai debitur dengan mendapatkan pembiayaan bertujuan
mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan usaha dan pendapatan dimasa depan. Mereka membantu untuk menjalankan
usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang
yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
c) Masyarakat umum atau konsumen
Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
d) Pemerintah
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah dapat terbantu
dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan
diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang
diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).
e) Bank
Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran dana
pembiayaan, diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan
usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayani.15
Di sisi lain tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah
untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai
dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh
sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri,
pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan
menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam
rangka memenuhi kebutuhan
Unsur-unsur Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
1) Kepercayaan
Suatu keyakinan pemberi pinjaman (bank) bahwa pembiayaan
yang diberikan berupa uang, barang ataupun jasa, akan benar-benar
diterima kembali di mana akan ditentukan dimasa yang akan datang.
Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana
dikucurkan, sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan yang
mendalam tentang nasabah. Hal itu dilakukan demi keamanan dan
kemampuan dalam membayar biaya yang dilakukan.
2) Kesepakatan
Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, di mana masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing
kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad
pembiayaan.
3) Jangka waktu
Setiap pinjaman yang dilakukan memilii jangka aktu yang
ditentukan. Hal ini mencangkup masa pengembalian pembiayaan yang
telah disepakati.
4) Resiko
Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang
disengaja ataupun tidak sengaja. Resiko yang disengaja yaitu resiko
yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar padahal
mampu membayar. Sedangkan resiko yang tidak disengajaa yaitu
resiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah.
5) Balas jasa
Dalam bank konvensional yang dimaksud balas jasa dalam
bentuk bunga, biaya profisi dan komisi serta biaya administrasi yang
merupakan keuntungan bank.sedangkan dalam prinsip syari’ah, balas
jasanya dalam bentuk bagi hasil.
Prinsip Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Penilaian pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang
dilakukan oleh bank syari’ah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan
yang telah dilakukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis
permohonan pembiayaan, bank syari’ah akan memperoleh keyakinan
bahwa proyek yang akan dibiayai layak (feasible).
Untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang sulit dihindari, maka
pihak lembaga keuangan harus mengadakan suatu analisis untuk
meyakinkan si debitur benar-benar dapat dipercaya dan mampu
mengembalikan uang dalam tempo yang telah disepakati bersama.10
Penilaian kredit/pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai
prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa
prinsip-prinsip penilaian kredit/pembiayaan yang sering dilakukan yaitu
dengan analisis 5C dan 7P, dan 3R.
Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C, dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1) Character (kepribadiaan atau watak)
Menggambarkan watak dan kepribadian calaon nasabah. Bank
perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan
tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan
untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah
diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini willingness to repay dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah
mau memenehi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah
diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah
mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen
terhadap pembayaran kembali pembiayaan.
2) Capacity (kemampuan atau kesanggupan)
Analisis terhadap capacity ini ditujuakan untuk mengetahui
kemampuan keunagan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya
sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti
kemampuan keuangan calon nasabah dalam memnuhi kewajibanya
setelah bank syari’ah memberikan pembiayaan. Kemampuan keungan
calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama
pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah,
maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya
dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syari’ah
dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.
Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui
kemampuan keungan calon nasabah antara lain:
a) Melihat laporan keuangan
b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
c) Survei ke lokasi calon nasabah
3) Capital (modal atau kekayaan)
Capital atau modal yang perlu disetarakan dalam objek
pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal
24
meruapakan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah atau
jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin
besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam
objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan
keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan
pembayaran kembali.
4) Collateral (jaminan)
Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas
pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran
kedua. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar angsurannya,
maka bank syari’ah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil
penjualan agunan duganakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk
melunasi pembiayaannya.
Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari
nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin
pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor
yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari
agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syari’ah perlu mengetahui
minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila
agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang
(marketable), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon
nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh
agunan yang purnajualnya bagus, risikonya rendah.
25
Secara perinci pertimbangan atas collateral dikenal dengan
MAST:
a) Marketability
Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah
diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari
waktu ke waktu.
b) Ascertainability of value
Agunan yang diterima memilik standar harga yang lebih pasti.
c) Stability of value
Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil,
sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa
mengganti kewjiban debitur.
d) Transferability
Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan
mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.
5) Condition of Economy (keadaan ekonomi)
Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu
mempertimbangkan sector usaha calon nasabah dikaitkan dengan
kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi
ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang,
untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon
nasabah Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis
secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam
analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai
dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Analisis 5C, perlu
dilakukan secara keseluruhan.
Penilaian dengan 7P, adalah sebagai berikut:
1) Personality
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah
lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup
sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi
suatu masalah. Personality hampir sama dengan character dari 5C.
2) Party
Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu
atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta
karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu
dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.
Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk
pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan
persyaratan lainnya.
3) Perpose
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil
kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan
pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan
konsumtif, produktif, atau perdagangan.
27
4) Prospect
Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang
apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai
prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas
kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank
yang rugi, tetapi juga nasabah.
5) Payment
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan
kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk
pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber
pernghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu
usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
6) Profitability
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam
mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan
tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan
kredit yang akan diperolehnya dari bank.
7) Protection
Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan
oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat
berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi Dengan penilaian Prinsip 3R (Return, Repayment, dan Risk
Bearing Ability), adalah sebagai berikut:
1) Return (hasil yang dicapai)
Dalam poin ini, penilaian yang dilakukan adalah penilaian atas
hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan
pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan, apakah hasil tersebut
bisa menutup pembiayaannya atau tidak. Return juga bisa diartikan
sebagai keuntungan yang akan diperoleh lembaga keuangan apabila
memberikan pembiayaan pada pemohon.
2) Repayment (pembayaran kembali)
Dalam hal ini, lembaga keuangan harus menilai berapa lama
perusahaan pemohon pembiayaan dapat membayar kembali
pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayara kembali,
sertaapakah pembiayaan harus diangsur, atau dilunasi diakhir periode
sekaligus.
3) Risk bearing ability (kemampuan menanggung risiko)
Dalam hal ini, lembaga keuangan harus mengetahui dan
menilai sejauh mana perusahaan pemohon pembiayaan mampu
menanggung risiko pembiayaan ketika terjadi suatu yang tidak
diinginkan. Selain itu, kemampuan menanggung risiko juga diterapkan
bagi lembaga keuangan, yaitu dengan cara meminta agunan kepada
calon debitur.
Pengertian Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.
Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefiisikan pendanaan
yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari’ah kepada
nasabah. Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia
mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga
mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga
Rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak akan memberikan rezeki itu
kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.
Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis
merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah baik
dalam melakukan aktivitas produksi seperti pertanian, perkebunan,
peternakan, pengelolaan makanan dan minuman, maupun aktivitas
distribusi seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa seperti transportasi,
kesehatan dan sebagainya. Untuk memulai suatu usaha seperti itu
diperlukan modal, seberapa pun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam
kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan
menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang
ingin berusaha berupa kredit atau pembiayaan.2
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu
pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak yang merupakan defisit unit.
3 Sedangkan menurut Muhammad,
pengertian pembiayaan (financing), yaitu:
Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain
untuk mendukung investasi yang telah direncakan, baik dilakukan
oleh sendiri mapupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan
adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi
yang telah direncanakan.4
Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun
2008 Pasal 1 angka 25:
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam
bentuk mudharabah dan musyarakah, (b) transaksi sewa-menyewa
dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya
bittamlik, (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,
salam, dan isthisna, (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk
piutang Qardh, (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk
ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antar bank syari’ah dan atau UUS dan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana
untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Sebagian besar dana bank disalurkan dalam bentuk pembiayaan,
yang jika dikelola dengan hati-hati akan memberikan hasil yang tidak kecil
baik bagi bank maupun bagi perekonomian nasional.6 Dari beberapa
pengertian pembiayaan di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengna
fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syari’ah bertindak sebagai
penyedia dana dan setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah
mendapatkan pembiayaan dari bank syari’ah apa pun jenisnya, setelah
jangka waktu tertentu wajib mengembalikan pembiayaan tersebut kepada
bank syraiah berikut imbalan atau bagi hasil.7
Prinsip penyaluran kredit/pembiayaan adalah prinsip kepercayaan
dan kehati-hatian. Indikator ini adalah kepercayaan moral, komersial,
financial, dan agunan. Kepercayaan dibedakan atas kepercayaan murni dan
kepercayaan reserve.
Kepercayaan murni adalah jika kreditur memberikan kredit kepada
debiturnya hanya atas kepercayaanya saja, tanpa ada jaminan lainnya.
Sedangkan kepercayaan reserve adalah jika kreditur menyalurkan
kredit/pembiayaan kepada debitur atas kepercayaan, tetapi kurang yakin
sehingga bank selalu meminta agunan berupa materi. Bahkan suatu bank
dalam penyaluran kredit/pembiayaan lebih mengutamakan agunan atas
pinjaman tersebut.
Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah/Macet (skripsi,tesis,disertasi)
1) Upaya-upaya untuk mengantisipasi risiko pembiayaan
bermasalah/macet.
Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah
dapat dilakukan melaui upaya-upaya yang bersifat preventif dan
upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang
bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak
permohonan pembiayaan diajukan nasabah pelaksanaan analisa
yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian
pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin
kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan
terhadap pembiayaan yang diberikan.
Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah
upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau
penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non performing
finance/NPFs).
2) Penyelamatan pembiayaan bermasalah
a) Pengertian penyelamatan pembiayaan bermasalah
Pengertian penyelamatan pembiayaan adalah istilah
tekni yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap
upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha
mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh
debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun
mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajibankewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali
kewajibannya. (Djamil, 2012).
Di Indonesia di kenal dua golongan pembiayaan bank,
yaitu pembiayaan lancar dan pembiayaan bermasalah. Dimana
pembiayaan bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu
pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan
pembiayaan macet. Yang sangat dikhawatirkan oleh setiap
bank adalah pembiayaan macet, karena akan mengakibatkan
terganggunya kondisi keuangan bank, bahkan dapat
mengakibatkan berhenti kegiatan usaha. Penyelamatan
pembiayaan macet antara lain sebagai berikut :
(1) Reschedulling
Suatu kegiatan yang diambil dengan cara memperpanjang
jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran.
Dalam hal ini, debitur memberikan keringanan dalam
masalah jangka waktu pembiayaan pembayaran
pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu
pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga
debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk
mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir
sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini
jangka angsuran pembiayaannya diperpanjang
pembayarannya. Misalkan dari 36 kali menjadi 48 kali dan
hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil
seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
(2) Reconditioning
Bank mengubah berbagai persyaratan yang ada
Restructiring.
(3) Restructiring
Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah
modal nasabah dengan cara menambah modal nasabah
dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan
tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih
layak.
(4) Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang
diatas.
(5) Penyitaan Jaminan
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila
nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun
sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutanghutang. (Rifangga C.T Tengor, 2015)
b) Analisis dan Penyelesaian pembiayaan bermasalah
1) Analisa penyebab terjadinya kemacetan Analisis sebabsebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek
internal dan eksternal:
a) Aspek Internal
Kelemahan dalam analisis pembiayaan
(1) Analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat
atau kualitas data rendah;
(2) Informasi pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas
data rendah;
(3) Pembiayaan terlalu sedikit;
(4) Pembiayaan terlalu banyak;
(5) Analisis tidak cermat;
(6) Jangka waktu pembiayaan terlalu lama;
(7) Jangka waktu pembiayaan terlalu pendek;
(8) Kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan
Prinsip dan Penilaian Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, bank harus
merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan
kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian penilaian
pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian
pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk
mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur
penilaian yang benar. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang
ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Adapun
penjelasan untuk analisis dengan 5C dan 7P pembiayaan, yang
tercantum dalam buku (kasmir, 2014) adalah sebagai berikut :
1) Analisis 5 C
a) Character
Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang
akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini
tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar
belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara
hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby
dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran
“kemauan” membayar.
b) Capacity
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang
bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan
bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami
tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan
kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada
akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan
pembiayaan yang disalurkan.
c) Capital
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari
laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan
melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas,
rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari
sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
d) Collateral
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang
bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi
jumlah keridit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti
keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka
jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat
mungkin.
e) Condition
Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi
ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang
sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor
yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha dari sektor
yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang
dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik
sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah
relative kecil.
Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk
mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan, selain
melakukan analisis 5 C bank juga harus menggunakan anlisis 7 P.
2) Analisis 7 P
a) Personality
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah
lakunya sehari-sehari maupun masa lalunya. Personality juga
mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah
dalam menghadapi suatu masalah.
b) Party
Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu
atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas
serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke
golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda
dari bank.
c) Perpose
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil
pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diingankan
nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacammacam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau
investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.
d) Prospect
Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang
menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai
propek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu
fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek,
bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
e) Payment
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan
pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja
dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak
sumber penghasilan debitur, akan semakian baik. Dengan
demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi
oleh sektor lainnya.
f) Profitability
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam
mencari laba. Profability diukur dari periode ke periode
apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi
dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.
g) Protection
Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan
mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan
barang atau orang atau jaminan asuransi.
3) Penetapan golongan kualitas pembiayaan. (kasmir, 2014)
Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada
masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu
untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Untuk
menentukan berkualitas atau tidaknya suatu pembiayaan perlu
diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan
kualitas pembiayaan menurut ketentuan sebagai berikut:
a) Lancar
Suatu pembiayaan dapat dikatakan lancar apabila pembayaran
angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, pembayaran
angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutase
rekening yang aktif atau bagian dari pembiayaan yang dijamin
dengan agunan tunai (cash collateral).
b) Dalam Perhatian Khusus (special mention)
Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria
terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau
bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi
cerukan, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang
diperjanjikan, mutasi rekening akif atau didukung dengan
pinjaman baru.
c) Kurang Lancar (substandard)
Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria seperti
terdapat tunggakkan pembayaran angsuran pokok atau bunga
yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, terjadi
pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90
hari, frekuensi mutase rekening reklatif rendah, terdapat
indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau
dokumen pinjaman yang lemah.
d) Diragukan (doubtfull)
Dikatakan meragukan apabila memenuhi kriteria seperti
adanya terdapat tunggakkan pembayaran angsuran pokok atau
bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang
bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,
terjadi kapitalisasi bunga dan dokumen hukum yang lemah,
baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan
jaminan.
e) Macet (loss)
Dikatakan macet apabila terdapat tunggakkan pembayaran
angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 120 hari,
kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan dari
segi hukum dan kondisi pasar serta jaminan tidak dapat
dicairkan pada nilai yang wajar.
Pengertian Pembiayaan Bermasalah (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut peraturan OJK NO.42/POJK.03/2017 BAB 1 Pasal 1,
yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewamenyewa dalam bentuk ijarah muntahiya bitamlik
3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam,
istishna
4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan
5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multijasa,
Perbedaan Pembiayaan Bank Syariah dan Bank Konvensional (skripsi,tesis,disertasi)
Sistem pemberian kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah
hampir sama. Namun, masih terdapat beberapa perbedaan antara bank konvensional
dengan bank syariah, antara lain:
a. Keuntungan yang diperoleh bank: bank konvensional memperoleh
keuntungan berupa bunga yang dibayarkan nasabah, sedangkan keuntungan
yang diperoleh bank syariah berasal dari jumlah bagi hasil antara pihak bank
dengan nasabah.
b. Prinsip yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan: bank konvensional
mempunyai prinsip bahwa pemberian kredit yang disalurkan kepada nasabah
ataupun debitur tidak terkait dengan hukum halal dan haram. Sedangkan
prinsip yang diterapkan dalam pembiayaan syariah terdiri dari prinsip bagi
hasil (Mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual
beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), prinsip
pembiayaan barang modal modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan
(ijarah), prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak
bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtinal)
c. Pengikatan kontrak dan perjanjian pihak bank dengan pihak nasabah: tidak
ada pengikatan kontrak dalam pemberian pembiayaan bank konvensional,
namun bank menetapkan bunga kredit kepada debitur dengan jumlah
prensentase pasti dan wajib dibayarkan dalam waktu yang telah ditentukan.
Sedangkan pada bank syariah, terjadi perjanjian antara pihak bank dengan
nasabah dan debitur berupa bagi hasil, terjadinya untung atau rugi dalam bank
akan ditanggung bersama oleh pihak bank maupun nasabah.
d. Jenis pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank: bank konvensional
menerima semua jenis pemberian kredit, tidak membedakan jenis usahanya,
selama debitur dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pihak bank.
Sedangkan bank syariah hanya menerima jenis pemberian kredit yang sudah
jelas hukum halal dan haram
Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Salah satu fungsi bank syariah dalah menyalurkan pembiayaan kepada
masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor
21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu bisnis utama dan
oleh karena menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan atau
financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun
lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang disalurkan untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan.
Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang
dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa:
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk
Ijarah Muntahiya Bittamlik;
c. Transaksi jual beli dalam bentuk puitang Murabahah, Salam, dan Isthisna;
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qard; dan
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan UUS dan
pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang
dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu :
a. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa
keuntungan yang diraih dari bagi hasil diperoleh dari usaha yang dikelola,
bersama nasabah.
b. Safety, yaitu keamanan dari potensi atau fasilitas yang diberikan harus benarbenar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa
hambatan yang berarti.
Jenis Usaha BMT (skripsi,tesis,disertasi)
BMT dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari
penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dua fungsi tersebut
merupakan bagian dari fungsi manajemen BMT (Nurul Huda, 2016).
Menurut Ahmad (2013) Jenis-jenis usaha BMT dimodifikasikan dari
produk perbankan Islam. Oleh karena itu, usaha BMT dapat dibagi
ke dalam dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari
anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk usaha memobilisasi
simpanan dari anggota dan jamaah itu diantaranya berupa:
1) Simpanan Mudharabah biasa;
2) Simpanan Mudharabah pendidikan;
3) Simpanan Mudharabah Haji;
4) Simpanan Mudharabah Umrah;
5) Simpanan Mudharabah Qurban;
6) Simpanan Mudharabah Idul Fitri;
7) Simpanan Mudharabah Walimah;
8) Simpanan Mudharabah Akikah;
9) Simpanan Mudharabah Perumahan;
10) Simpanan Mudharabah Kunjungan Wisata;
11) Titipan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS);
12) Produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan
lingkungan tempat BMT itu berada.
Bagian lain dari usaha BMT adalah penyeluran dana.
Penyaluran dana BMT adalah suatu transaksi penyediaan dana
kepada anggota atau calon anggota yang tidak bertentangan dengan
syariah, juga tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang
secara hukum postif. Penyaluran dana memiliki fungsi sebagai
berikut (Nurul Huda, 2016):
1) Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang
anggota atau calon anggota BMT;
2) Meningkatkan aktivitas investasi BMT; dan
3) Sebagai sumber pendapatan terbesar BMT
Menurut Wangsawidjaja (2012) yang dimaksud dengan
pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu berupa :
1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudarabah dan Musyarakah.
2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli
dalam bentuk Ijarah muntahiya bittamlik;
3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, salam,
dan Istishna;
4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard; dan
5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk
transaksi multijasa,
Menurut Nurul Huda (2016) penyaluran dana BMT dapat
dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dan jenis pembiayaannya.
1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi
kebutuhan dana usaha bagi pembelian, pengadaan, atau
penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha.
2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk
memenuhi kebutuhan pengadaan sarana atau prasarana usaha.
3) Pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan
untuk sewa barang, talangan dana, atau biaya jasa keperluan
anggota.
Sementara itu, menurut Nurul Huda (2016) jenis
pembiayaan berdasarkan segmen pasar BMT dibagi menjadi
dua, yaitu:
1) Pembiayaan usaha kecil, yaitu pembiayaan yang diberikan
kepada para anggota yang berprofesi sebagai pedagang atau
pengusaha kecil, baik untuk mengembangkan perputaran usaha
maupun penyediaan sarana dan prasarana usaha.
2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan
kepada anggota atau calon anggota untuk kebutuhan konsumtif,
seperti pembelian barang elektronik, kendaraan, dan rumah
Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (skripsi,tesis,disertasi)
Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri
terpadu yang isinya merupakan Bait al – Mal wa Tamwil dengan
kegiatan mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi
dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil – bawah dan
kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang
pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa
menerima titipan zakat, infak, dan sedekah lalu kemudian titipan
tersebut disalurkan/ditasyarufkan kepada yang berhak menerima
sesuai dengan peraturan dan amanat (Huda, 2016 : 35).
Menurut Ahmad (2013) Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)
adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt almal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha
produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan
ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong
kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan
ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat,
infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan
dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga
keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena
lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT
memilik dua konsep, yaitu:
1) Bait at-tamwil (bait artinya rumah, at-tamwil artinya
pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan
usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan
kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan
mendorong kegiatan manbung dan menunjang pembiayaan
kegiatan ekonominya.
2) Bait al-mal (bait artinya rumah, maal artinya harta) menerima
titipan zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan
distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
Jenis agunan (skripsi,tesis,disertasi)
Secara yuridis benda dibedakan atas benda bergerak dan
benda tidak bergerak. Benda bergerak juga dapat dibagi menjadi
berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud adalah segala barang
yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, misalnya
barang-barang inventaris kantor, kendaraan bermotor dan
sebagainya. Sedangkan tidak berwujud misalnya cek, wesel, saham,
obligasi dan tagihan (Susilo, 2017).
1) Jaminan Benda Tetap/Tidak Bergerak
Yang dimaksud dengan benda tetap atau barang tidak
bergerak adalah suatu benda atau barang yang tidak dapat
bergerak atau tidak dapat dipindahkan secara fisik, yaitu
misalnya tanah dan bangunan, pekarangan dan apa yang
didirikan diatasnya, pohon dan tanaman ladang, mesin yang
melekat pada tanah di mana mesin tersebut berada, kapal laut
serta kapal terbang.
2) Jaminan Benda Bergerak
Yang dimaksud dengan benda bergerak atau barang
bergerak adalah barang yang karena sifatnya dapat dipindahkan,
yaitu misalnya kendaraan bermotor, deposito, barang persediaan
(inventory), barang-barang inventaris kantor, mesin, hewan
ternak, tagihan, hak tagih atas klaim asuransi, dan sebagainya.
Dasar Hukum Agunan dan Jaminan (skripsi,tesis,disertasi)
Jaminan dan Agunan pada dasarnya merupakan dua istilah
yang bisa saling dipertukarkan. Jaminan secara sederhana dimaknai
sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima (Wangsawidjaja,
2012). Jaminan dalam nomenklatur hukum perdata di Indonesia
ditemukan dalam Pasal 1131 KHUP dan Penjelasan Pasal 8 UU No.
10 Tahun 1998 tentang Perbankan, hanya saja kedua peraturan
tersebut tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud
dengan jaminan, kedua aturan ini menyatakan jaminan berkaitan erat
dengam masalah utang piutang. Sehingga, Jaminan dapat
didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur,
di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk
kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan yang
berlaku, apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi
kemacetan pembayaran utang debitur (Supramono, 2009).
Dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tidak disebutkan
secara tegas, tetapi dinyatakan tersirat dalam penjelasan pasal.
Penjelasan pasal tersebut jelas menunjukan kedudukan jaminan
sebagai faktor terpenting dan harus ada sebagaimana dipahami
dalam Pasal 1135 KUHP, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut
dengan agunan pokok ataupun agunan tambahan (Fitriani, 2017).
Menurut Fitriani (2017), berbeda dengan ketentuan Pasal 23
UU No. 21 Tahun 2008 yang tegas menyebutkan adanya norma
agunan tersebut. Hanya saja prinsip dari alasan keberadaan
kewajiban agunan dalam perbankan syariah ini tidak mengadopsi
konsep dalam konvensional. Hal ini muncul lebih dikarenakan
melihat adanya prinsip rahn dan kafalah dalam Islam, kaidah
usuliyah-fiqhiyah dan kaidah al-urf. Disamping itu, Bank Syariah
lebih melihat pada keberadaan dana yang disalurkan merupakan
dana masyarakat yang harus dikeluarkan secara hati-hati dengam
pertimbangan resiko dan moral hazard, sehingga kebutuhan akan
agunan ini menjadi salah satu dasar pemberian pembiayaan.
Pengertian dan Fungsi Agunan/Jaminan (skripsi,tesis,disertasi)
Agunan dalam terminologi hukum perbankan disebutkan di
dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
sebagai suatu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur
kepada Bank (Kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan Pasal 1 Angka
26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan
Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak
maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan
1. Negosiasi dan Persyaratan
BMT Anggota
Penyuplai
atau Penjual
2. Akad Jual
3. Beli Barang
6. Bayar
4. Kirim
5. Terima Barang
dan Dokumen
kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan
kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas (Ifa, 2017).
Pada dasarnya, pemakaian istilah agunan dan jaminan adalah
sama, namun dalam praktik perbankan dibedakan yaitu istilah
jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank
atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan
kewajibannya, sedangkan istilah agunan diartikan sebagai
barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah
debitur (kuperbankan, 2008). Agunan adalah jaminan yang diberikan
pihak peminjam (debitur) kepada pemberi pinjaman (kreditur)
sebagai jaminan. Sedangkan jaminan adalah sesuatu yang diberikan
kepada debitur untuk menimbulkan keyakinan pemberian pinjaman
oleh kreditur. Jadi, agunan adalah sesuatu bentuk jaminan.
sedangkan setiap jaminan belum tentu termasuk ke dalam jenis
agunan (Amar Bank, 2018).
Menurut Edi Susilo (2017) agunan merupakan salah satu
unsur jaminan agar Bank yakin atas kemampuan nasabah/mitra
mengembalikan pembiayaannya. Jaminan pembiayaan yang bersifat
materiel maupun yang bersifat non materiel/imateriel. Jaminan
bersifat materiel contohnya adalah bangunan, tanah, kendaraan,
perhiasan, surat berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat
immateriel misalnya personal guarantee (borgtocht), yaitu jaminan
dari seseorang atau beberapa orang untuk mengembalikan
pembiayaan bila terjadi kemacetan dan risiko lainnya.
Menurut Oryzanti (2013) adanya aspek jaminan ini sangat
penting dalam setiap perjanjian kredit atau pembiayaan, karena
jaminan berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada kreditur
bahwa kredit atau pembiayaan yang disalurkan akan di kembalikan
oleh debitur sesuai yang diperjanjikan.
Menurut Rustam (2018) agunan adalah hak dan kekuasaan
atas benda berwujud dan atau benda tidak berwujud yang diserahkan
debitur atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada lembaga
keuangan sebagai second way out guna menjamin pelunasan kredit
apabila kreditnya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang disepakati
dalam akad. Kriteria agunan yang dapat diserahkan adalah memiliki
kriteria marketable, mempunyai nilai ekonomis, dan aman secara
yuridis.
Di dalam lembaga keuangan konvensional aspek jaminan
yang digunakan yaitu menggunakan dengan sistem gadai, fidusia,
dan hak tanggungan. Adanya aspek jaminan ini sangat penting dalam
setiap perjanjian kredit atau pembiayaan, karena jaminan berfungsi
untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa kredit atau
pembiayaan yang disalurkan akan di kembalikan oleh debitur sesuai
yang diperjanjikan. Sehubungan dengan jaminan utang, pemahaman
tentang hokum jaminan sebagaimana yang terdapat dalam berbagai
peraturan perundangan-undangan yang berlaku sangat diperlukan
agar pihak-pihak yang berkaitan dengan penyerahan jaminan kredit
dapat mengamankan kepentingannya, antara lain bagi bank sebagai
pihak pemberi kredit (Oryzanti, 2003)
Teknis Pelaksanaan Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Adapun teknis pelaksanaannya menurut Nurul Huda (2016)
sebagai berikut:
1) Anggota harus baligh atau cakap hukum dan mempunyai
kemampuan membayar.
2) Harga jual ditetapkan di awal perjanjian dan tidak boleh berubah
selama jangka waktu pembayaran angsuran, termasuk jika
dilakukan perpanjangan waktu.
3) BMT dapat meminta uang muka jika diperlukan. Uang muka
merupakan pengurang dari kewajiban anggota kepada BMT.
Besarnya relarif karena berdasarkan kesepakatan.
4) Jangka waktu diupayakan tidak melebihi satu tahun. Jika lebih,
harus dikeluarkan SK dari pengurus.
5) Jika anggota ingkar janji dalam pembayaran angsurannya, BMT
berhak mengenakan denda, kecuali disebabkan adanya musibah.
6) Jika anggota melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, ia
dapat diberikan muqassah, yaitu potongan margin berdasarkan
kebijakan manajemen koperasi syariah.
7) BMT diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada anggota
atas piutang murabahah.
8) Dokumen yang dibutuhkan adalah:
a) Formulir pengajuan pembiayaan
b) Kelengkapan dokumen pendukung
c) Surat persetujuan prinsip
d) Akad jual beli
e) Surat permohonan realisasi murabahah
f) Tanda terima uang untuk akad wakalah
g) Tanda terima barang yang ditandatangani anggota
Rukun dan Syarat Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Murabahah dapat dilaksanakan jika memenuhi persyaratan
berikut (Huda, 2017):
1) Pihak yang berakad harus:
a) Cakap hukum, dan
b) Sukarela (ridha) atau tidak dalam keadaan terpaksa.
2) Objek yang diperjualbelikan:
a) Tidak termasuk barang yang diharamkan
b) Bermanfaat
c) Dapat diserahkan dari penjual ke pembeli
d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
e) Diserahkan oleh penjual kepada pembeli dengan spesifikasi
yang sesuai
3) Akad (sighah)
a) Pihak yang berakad harus disebutkan secara jelas dan
spesifik
b) Ijab qabul (serah terima) harus selaras, baik dalam
spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
c) tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan
keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan
datang
d) tidak membatasi waktu, misalnya “Saya jual ini kepada
anda untuk jangka waktu sepuluh bulan, setelah itu jadi
milik Saya kembali”.
Menurut Widodo (2010) rukun dalam transaksi murabahah
adalah sebagai berikut:
1) Penjual
Penjual dalam hal ini adalah lembaga keuangan Islam, bisa
merupakan Bank Umum Syariah (BUS), BMT, atau Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
2) Pembeli
Pembeli disini adalah nasabah
3) Barang yang menjadi obyek jual beli yang mana mempunyai
syarat yang jelas dari segi jenis, jumlah, termasuk barang halal
dan tidak tergolong barang yang diharamkan atau yang
mendatangkan mudarat.
4) Harga barang yang harus disebutkan secara jelas jumlahnya.
Jika pembayarannya dilakukan secara kredit, maka harus jelas
jangka waktu angsuran dan kapan akan dibayar.
5) Kontrak atau akad yang dibuat secara tertulis namun bisa pula
dibuat oleh dan di hadapan notaris
Sedangkan syarat-syarat yang harus ada dalam setiap
transaksi pembiayaan murabahah menurut Prabowo (2012) adalah
sebagai berikut:
1) Mengetahui harga pembelian pertama
2) Mengetahui besarnya keuntungan
3) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli kondisi barang yang
akan dibeli bila terdapat cacat atau sebagainya
4) Kontrak harus bebas dari riba
5) Transaksi pertama haruslah sah secara syara’
6) Penjual harus menyampaikan semua hal terkait dengan
pembelian
Dasar Hukum Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Dasar hukum pembiayaan murabahah menurut Prabowo
(2012) adalah sebagai berikut:
1) QS. An-Nisa (4): 9 yang artinya “hai orang-orang yang
beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…”.
2) QS. Al-Baqarah (2): 275 yang artinya “…dan Allah telah
menghalalkan jual-beli serta mengharamkan riba…”.
Menurut Prabowo (2012) dasar hukum praktik pembiayaan
murabahah di Indonesia tidak hanya berasal dari Al-Qur’an dan AsSunnah tetapi juga berdasarkan fatwa dan perundang-undangan yang
telah diatur oleh pemerintah yaitu:
1) Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan.
2) PBI No.9/19/PBI/2007 jo. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan
Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Syariah.
3) PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah.
4) Ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan
syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
5) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Pasal 19 yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum
Syariah yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah
Pengertian Murabahah (skripsi,tesis,disertasi)
Definisi murabahah menurut konteks ekonomi syariah ialah
akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan
keuntungan yang disepakati (Huda, 2016).
Dalam jual beli secara umum konsep atau mekanisme
pembayaran dilakukan secara tunai, akan tetapi mekanisme
murabahah konsep jual beli menjadi bersifat tangguh dalam hal
pembayarannya dan penjual dapat mengambil keuntungan dari bahan
yang dibeli sesuai dengan prinsip tijarah (bisnis). Transaksi
murabahah memberi manfaat bagi lembaga keuangan yaitu salah
satunya dengan adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga
beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sistem
murabahah juga sangat sederhana dalam pengurusan
administrasinya. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan
yang memiliki ciri adanya penyerahan barang di awal akad dan
pembayaran dilakukan kemudian baik dalam bentuk angsuran
maupun pembayaran sekaligus (Zulfa, 2014).
Menurut Nurul Huda (2016) akad murabahah digunakan
untuk memfasilitasi anggota BMT dalam memenuhi kebutuhan
hidup, seperti membeli rumah, kendaraan, barang-barang elektronik,
furnitur, barang dagangan, bahan baku, atau bahan pembantu untuk
produksi. BMT boleh menunjuk unit sektor riil sebagai penyuplai
barang-barang yang akan dibeli anggota lalu menyetorkan dana
pembelian barang ke unit sektor riil tersebut. BMT dapat
mewakilkan pembelian barang tersebut dengan menggunakan akad
wakalah jika unit sektor riil tidak memiliki stok barang. Setelah
barang tersebut menjadi milik BMT, baru dilaksanakan akad jual
beli murabahah
Penjelasan terkait pembiayaan murabahah lebih lanjut
menurut Edi Susilo (2017) adalah sebagai berikut:
1) Definisi
Jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan
margin keuntungan yang disepakati.
2) Rukun Murabahah
a) Penjual
b) Pembeli
c) Barang yang diperjualbelikan
d) Akad jual beli
3) Syarat-syarat Murabahah
a) Penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli
b) Kontrak harus sah sesuai rukunnya
c) Kontrak bebas riba
d) Penjual menjelaskan kondisi barang kepada pembeli
e) Penjual menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian
4) Dasar fatwa Murabahah
Dasar fatwa Murabahah adalah Fatwa DSN 04/DSNMUI/IV/2000:Murabahah.
Tujuan Manajemen Risiko Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Rustam (2018) tujuan utama manajemen risiko
pembiayaan adalah memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana
lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko pembiayaan yang
dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan.
Secara umum, eksposur risiko pembiayaan merupakan salah
satu eksposur risiko utama lembaga keuangan di Indonesia sehingga
kemampuan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur,
memantau, dan mengendalikan risiko pembiayaan serta
menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut akan menjadi
sangat penting (Rustam, 2018).
Dan menurut Dwiyanto (2017) risiko pembiyaan yang
dihadapi oleh lembaga keuangan syariah merupakan salah satu risiko
yang perlu dikelola secara tepat karena jika penanganan risiko
pembiayaan tidak dikelola dengan baik maka akan berakibat
terhadap peningkatan NPF (Non Performing Finance) lembaga
keuangan tesebut.
Mitigasi Risiko Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Rustam (2018) mitigasi risiko adalah sejumlah
teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk
meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian
kredit. Teknik yang digunakan adalah:
1) Model Pemeringkatan
Untuk melaksanakan model pemeringkatan, pertamatama perlu dikreasikan model pemeringkatan kredit sebagai
sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya default.
Model pemeringkatan kredit diharapkan akan memberikan
gambaran terjadinya peluang suatu kredit menjadi kredit.hal ini
akan memberikan keyakinan kepada lembaga keuangan untuk
tidak mengonsentrasikan portofolionya pada kredit yang
berkualitas rendah. Pemeringkatan kredit ini dapat digunakan
untuk penetapan harga, kecukupan agunan, covenant, tingkat
kewenangan memutus kredit, regulatory capital, ataupun
economic capital.
2) Manajemen Portofolio Kredit
Manajemen portofolio kredit adalah mekanisme atau
teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk
mencapai diversifikasi yang optimal. Manajemen portofolio ini
dilakukan dengan melakukan suatu proses yang melibatkan
penetapan targeted market, targeted customer, pembatasan
limit, dan pemantauan. Tujuan utama manajemen portofolio ini
adalah untuk mengkreasikan portofolio kredit yang berkualitas
melalui disversifikasi optimal dengan debitur terbaik dalam
industrinya.
3) Agunan
Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud
dan atau benda tidak berwujud yang diserahkan debitur atau
pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada lembaga keuangan
sebagai second way out guna menjamin pelunasan kredit apabila
kreditnya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang disepakati
dalam akad. Kriteria agunan yang dapat diserahkan adalah
memiliki kriteria marketable, mempunyai nilai ekonomis, dan
aman secara yuridis.
4) Pengawasan Arus Kas
Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau
kondisi keuangan nasabah adalah dengan melihat arus kas
perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui mutasi
aktivitas rekeningnya di lembaga keuangan sehingga kredit yang
memburuk dapat dideteksi lembaga keuangan.
5) Manajemen Pemulihan
Untuk menjaga risiko kerugian yang lebih besar, kualitas
kredit haruslah dijaga dengan baik. Saking pentingnya kualitas
kredit, supervisor telah menerbitkan restrukturisasi sebagai salah
satu strategi efektif dalam manajemen pemulihan. Opsi
restrukturisasi kredit dapat dilakukan sebagai upaya bank
membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban melalui
rescheduling, reconditioning, dan restructuring
Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Rustam (2018) penerapan manajemen risiko
kredit/pembiayaan di sebuah perusahaan setidaknya mencakup:
1) Pengawasan Aktif Dewan Direksi dan Komisaris
Dewan direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas
penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan
risiko kredit yang disetujui oleh dewan komisaris. Kemudian
direksi harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko
dilakukan dengan memantau perkembangan dan permasalahan
dalam aktivitas bisnis lembaga keuangan terkait risiko kredit,
termasuk penyelesaian kredit bermasalah, dan dewan komisaris
memantau penyediaan dana termasuk meninjau penyediaan dana
dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait.
Menurut Susilo (2017) ada beberapa dalam
melaksanakan pengawasan pembiayaan yang efektif dan efisien
membutuhkan teknik pengawasan yang baik dan handal. Teknik
tersebut dapat berupa: Monitoring pembiayaan untuk mereduksi
risiko kemacetan dengan deteksi dini, Control By Exception
yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang masih menyimpang,
verband Control yaitu pemeriksaan atas hal-hal yang saling
berhubungan, Budgetary Control yaitu dengan membandingkan
rencana kerja yang telah ditetapkan dalam anggaran dan
realisasinya, dan Inspeksi On The Spot yaitu dengan
pengawasan di lapangan langsung untuk mengecek kebenaran
seluruh keterangan ataupun data serta laporan yang disampaikan
oleh nasabah dengan membandingkan jumlah dan kondisinya
secara fisik.
2) Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
Strategi manajemen risiko kredit harus mencakup
strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko
kredit yang signifikan. Strategi tersebut harus memuat secara
jelas arah penyediaan dana yang akan dilakukan, antara lain
berdasarkan jenis kredit, sektor ekonomi, wilayah geografis,
mata uang, jangka waktu, dan sasaran pasar. Strategi manajemen
risiko kredit harus sejalan dengan tujuan perusahaan untuk
menjaga kualitas kredit, laba, dan pertumbuhan usaha. Dalam
prosedur manajemen risiko, lembaga keuangan harus memilki
prosedur yang ditetapkan secara jelas untuk persetujuan kredit
termasuk perubahan, pembaruan, dan kredit kembali.
3) Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian
Risiko.
4) Sistem Pengendalian Intern.
Dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui
sistem pengendalian intern untuk risiko kredit, perlu diterapkan
sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap
efektifitas penerapan proses manajemen risiko untuk risiko
kredit yang memuat evaluasi proses administrasi kredit,
penilaian akurasi penerapan pemeringkatan internal atau
penggunaan alat pemantauan lainnya, dan afektivitas
pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan
pemantauan kredit.
Analisa Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Hestanto (2017) analisa pembiayaan atau penilaian
dilakukan oleh account officer dari lembaga keuangan yang level
jabatannya adalah level seksi atau bagian atau dapat pula berupa tim
yang ditugaskan untuk menganalisa permohonan pembiayaan.
Pemberian pembiayaan kepada nasabah sebelumnya harus
memenuhi prinsip yang dikenal dengan prinsip 6C sebagai berikut:
1) Character, adalah keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam
kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari
penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sejauh mana
kemampuan atau itikad nasabah untuk memenuhi kewajibannya
sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan/disepakati
dengan lembaga keuangan.
2) Capital, adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki
oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam
perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam
menjalankan usahanya dan Bank merasa lebih yakin dalam
memberikan pembiayaan.
3) Capacity, adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah
dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh laba yang
diharapkan. Kegunaan penelitian terhadap kapasitas calon
nasabah ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sejauh
mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi
hutang-hutangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang
diperolehnya.
4) Collateral, adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai
agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan/agunan
harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban
finansial nasabah kepada Bank. Penelitian terhadap agunan ini
meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.
5) Condition of Ekonomy, adalah situasi dan kondisi politik, sosial,
ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan
perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi
kelancaran usaha calon nasabah.
6) Constraints, adalah batasan dan hambatan yang tidak
memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat
tertentu
Fungsi Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
(Hestanto, 2017)
1) Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) dari
modal/uang;
2) Pembiayaan meningkatkan utility (daya guna) suatu barang;
3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang’
4) Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat;
5) Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi
Jenis Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Rustam (2018) pembiayaan/kredit dibagi atas tiga
golongan sebagai berikut:
1) Menurut tujuan penggunaanya:
a) kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk
membiayai pembelian barang dan jasa yang dapat memberi
kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
b) Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan
produktif yang dapat memberikan faedah karena bentuk,
tempat, waktu, maupun kepemilikan.
2) Menurut jangka waktunya:
a) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu
maksimal satu tahun. Biasanya kredit ini cocok untuk
membiayai kebutuhan modal kerja.
b) Kredit jangka menengah, yaitu kredit dengan jangka waktu
antara satu sampai tiga tahun, misalnya pembelian mesin
ringan.
c) Kredit jangka panjang, yaitu kredit dengan jangka waktu
lebih dari 3 tahun, misalnya kredit pemilikan rumah.
3) Berdasarkan jaminannya:
a) Kredit tidak memakai jaminan (unsecured loan), yaitu
kredit yang diberikan atas dasar kepercayaan saja.
b) Kredit dengan jaminan (secured loan), baik dengan jaminan
kebendaan yang berwujud maupun jaminan tidak berwujud
Pengertian Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari
lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang
mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai
pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil (Hestanto, 2017).
Menurut Wangsawidjaja (2012) yang dimaksud dengan pembiayaan
adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berupa :
1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudarabah dan Musyarakah;
Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli
dalam bentuk Ijarah muntahiya bittamlik;
2) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, salam,
dan Istishna;
3) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard; dan
4) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk
transaksi multijasa,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah
dan atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang
mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana
untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Menurut Susilo (2017), pembiayaan merupakan aktivitas
yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh
sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan
usaha bank. Begitupun lembaga keuangan BMT yang sama
menyalurkan dana sebagai pembiayaan kepada anggota.
Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas
utama BMT karena berhubungan dengan rencana memperoleh
pendapatan. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 yang dimaksud
pembiayaan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian
hasil” (Hestanto, 2017).
Pengertian Risiko Pembiayaan (skripsi,tesis,disertasi)
Risiko pembiayaan/kredit adalah risiko akibat kegagalan
pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan
yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati
(Rustam, 2018).
Proses Manajemen Risiko (skripsi,tesis,disertasi)
Setiap usaha pasti mengandung risiko. Tidak ada usaha di
dunia ini tanpa risiko. Pada perkembangan terkini, bisa dilihat risiko
kegiatan usaha yang dihadapi perusahaan semakin kompleks, hal
tersebut tentu saja akan menigkatkan kebutuhan praktik tata kelola
yang baik serta fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian risiko. Peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran,
pemantauam, dan pengendalian risiko perusahaan dimaksudkan agar
aktivitas usaha yang dilakukan perusahaan tidak menimbulkan
kerugian yang melebihi kemampuan perusahaan yang pada akhirnya
dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan (Rustam, 2018).
Menurut Rustam (2018) ada empat langkah dalam
manajemen risiko, yaitu:
1) Identifikasi Risiko
Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa
seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap
risiko dari produk dan aktivitas perusahaan serta memastikan
bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui
manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau
dijalankan.
2) Pengukuran Risiko
Sistem pengukuran risiko perusahaan digunakan untuk
mengukur eksposur risiko perusahaan sebagai acuan untuk
melakukan pengendalian. Sistem pengukuran tersebut paling
tidak harus dapat mengukur:
a) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktorfaktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal
maupun tidak normal.
b) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud
berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan
korelasinya.
c) Faktor risko secara individual.
d) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko,
dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko
e) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta
produk perusahaan, termasuk produk dan aktivitas baru, dan
dapat diitegrasikan ke dalam sistem informasi manajemen
perusahaan.
3) Pemantauan Risiko
Prosedur pemantauan risiko mencakup pemantauan
terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan
limit internal, dan hasil stress testing ataupun konsistensi
pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang
disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko
dan tindakan yang diperlukan. Evaluasi terhadap eksposur risiko
dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko yang
bersifat material atau berdampak kepada kondisi permodalan
perusahaan, antara lain didasarkan atas penilaian potensi risiko
dengan menggunakan historical trend.
4) Pengendalian Risiko
Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko
yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur
yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang
diterapkan perusahaan harus disesuaikan dengan eksposur risiko
maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.
Langkah-langkah pengendalian dapat dilakukan dengan metode
mitigasi risiko, antara lain lindung nilai dan penambahan modal
untuk menyerap potensi kerugian.
Jenis Risiko (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Rustam (2018) risiko yang harus dikelola untuk
setiap bisnis di Indonesia adalah sembilan risiko, yaitu risiko bisnis,
risiko strategis, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan,
dan risiko reputasi. Sedangkan khusus untuk perusahaan yang
bergerak di bidang keuangan seperti perbankan, harus mengelola
pula tiga risiko lain, yaitu risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko
kredit.
Sesuai PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011
ada sepuluh jenis risiko yaitu:
1) Risiko Kredit yang timbul akibat gagal bayar kredit/pembiayaan
dari (nasabah/debitur) dalam memenuhi kewajibannya;
2) Risiko Pasar yang timbul akibat adanya perubahan variabel
pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga equitas dan harga
komoditas sehingga nilai portofolio/aset yang dimiliki Bank
menurun;
3) Risiko Likuiditas yang timbul karena ketidakmampuan Bank
untuk mencairkan asetnya untuk memperoleh pendanaan dari
sumber dana lain;
4) Risiko Operasional yang timbul akibat lemah sistem informasi
atau sistem pengawasan internal yang berakibat kerugian yang
tidak diharapkan;
5) Risiko Kepatuhan yang timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya
atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuanketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik
ketentuan internal maupun eksternal;
6) Risiko Hukum adalah terkait dengan risiko Bank yang
menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum,
kelemahan dalam aspek legal atau yuridis;
7) Risiko Reputasi yang timbul akibat publikasi negatif yang
terkait dengan kegiatan usaha Bank atau karena adanya persepsi
negatif terhadap Bank;
8) Risiko Strategik yang timbul karena adanya penetapan dan
pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan
keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank
terhadap perubahan-perubahan eksternal;
9) Risiko Imbal Hasil yang terjadi akibat perubahan hasil yang
diterima oleh nasabah;
10) Risiko Investasi yang timbul akibat dari keikutsertaan Bank
dalam menanggung kerugian usaha nasabah
