Pengaruh umur Listingterhadap Pengungkapan Sukarela padaLaporan Keuangan
Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Sukarela padaLaporan Keuangan
Pengaruh likuiditasterhadap Pengungkapan Sukarela padaLaporan Keuangan
Pengaruh tingkat leverageterhadap Pengungkapan Sukarela padaLaporan Keuangan
Pengaruh Struktur Kepemilikanterhadap Pengungkapan Sukarela padaLaporan Keuangan
Wardani (2012)berpendapat struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Alasan bahwa porsi kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dikarenakan secara historis dan empiris perusahaan-perusahaan publik di Indonesia mayoritas dikuasai oleh kalangan keluarga, sehingga manajer hanya menjadi kepanjangan tangan pemegang saham mayoritas (Benardi et al, dalam Wardani, 2012)Aulya dan sutono, (2012) berpendapat bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Sehingga semakin tinggi kepemilikan saham perusahaan manufaktur maka akan mempengaruhi semakin tingginya pengungkapan sukarela.Menurutnya, kepemilikan saham sebagaimonitoring terhadap kinerja manajemen termasuk dalam menyampaikan pengungkapan sukarela. Semakin tinggi kepemilikan saham olehmaka semakin tinggi pengawasan terhadap kinerja manajemen. Sehingga untuk mengurangi agency costyang terjadi karena monitoring dapat dilakukan pengungkapan yang tinggi yang sejalan dengan tingginya kepemilikan saham. Selain itu, berdasarkan teori stakeholder, semakin banyak pemegang saham menunjukkan semakin banyak pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut, sehingga semakin besar pula tekanan untuk mengungkapakan informasi
Pengaruh Ukuran Perusahaanterhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan
Teori Stakeholder
AgencyTheory
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif
Earning before tax(EBT) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif
Non performing finance (NPF) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif
Total pembiayaan dan penyisihan penghapusan aktiva produktif
Earning Before Tax (EBT)
Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Non Performing Finance (NPF)
Pembiayaan
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bagi Bank Syariah, definisi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari jumlah kredit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. PPAP merupakan cadangan yang dibentuk oleh bank syariah untuk mengurangi resiko bank syariah. Bank syariah menggunakan PPAP dengan cara menyisihkan sebagian aktiva produktifnya untuk digunakan pada saat bank syariah dalam posisi laba kecil. Oleh karena itu PPAP menjadi pos sebagai alat perataan laba
Income Smoothing
Ciri –Ciri Bank Syariah
Fungsi dan Peran Bank Syariah
Sejarah Perbankan Syariah
Teori Keagenan (Agency Theory)
Pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba
Pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba
Pengaruh leverage terhadap manajemen laba
Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba
berpengaruh negatifterhadap manajemenlaba.Proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan berhubungan negatif dengan manajemen laba. Hal ini karena anggota komisaris dari luar dapat meningkatkan tindakan pengawasan. Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagaiberikut:H3 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatifsignifikan terhadap manajemen laba4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen labaSemakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaantersebut semakin banyak. Lee danChoi (2002) menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataaan laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar. Karena itu, diduga bahwa ukuran perusahaan mempengaruhibesaran pengelolaan laba perusahaan.Hasil penelitian Azlina (2010) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.Sedangkan hasil penelitian Anggraeini (2013) yaitu ukuran perusahaan berpengaruhnegatifterhadap manajemen laba. Perusahaan yang berukuran besar lebih diminati oleh para analis dan broker, dimana laporan keuangan yang dipublikasikanlebih bersifat transparan sehingga memperkecil timbulnya asimetri
Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba
Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba
Manajemen Laba
Kualitas audit
Profitabilitas
Leverage
Ukuran perusahaan
Proporsi Dewan Komisaris Independen
Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking (Siregar dan Utama, 2005). Institusi merupakan lembaga yang mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Karena sebuah institusi akan memantau dengan cara profesional terkait perkembangan investasinya,sehingga tingkat pengendalian tindakan manajemen sangat tinggi yang kemudian akan berpengaruh pada potensi kecurangan dapat dikurangi (Murwaningsari, 2009). Bathala et al. (1994) menyimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh sebuah institusi merupakan salah satu cara monitoring agents penting untuk melindungi investasi saham yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Dengan demikian kemakmuran pemegang saham akan meningkat.
Kepemilikan Manajerial
Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham suatu perusahaanoleh pihak manajemen. Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajemen tidak hanya berfungsi sebagai pengelola perusahaan namun juga sebagai pemegang saham. Ross et al (dalam Siallagan dan Machfoedz, 2008) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manjemendalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya sendiri. Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer bertindak sekaligus sebagai seorang pemilik.
Corporate Governance (Tata KelolaPerusahaan)
Teori Agensi
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan
Kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 2004). Begitu pula menurut Wening (2009) Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Menurut Xu and Wang, et al. dan Bjuggren et al., (dalam Tarjo, 2008), bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Shleifer dan Vishny (dikutip oleh Tendi Haruman, 2008) menyatakan bahwa jumlah pemegang saham besar mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional akan dapat memonitor tim manajemen secara efektif dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.
Pengaruh Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan
Nilai Perusahaan
Kepemilikan Institusional
Kepemilikan Manajerial
Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh, 2008). Mekanisme pengawasan terhadap manajemen tersebut menimbulkan suatu biaya yaitu biaya keagenan, oleh karena itu salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen (Tendi Haruman, 2008). Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) (Diyah dan Erman, 2009). Dengan adanya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajerial yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh (2008), ketika kepemilikan saham oleh manajerial rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku opportunistic manajer yang akan meningkat juga. Dengan adanya kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.
Struktur Kepemilikan
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance
Prinsip-prinsip Corporate Governance
Manfaat Good Corporate Governance
Pihak-pihak yang terlibat Corporate Governance
Corporate Governance
Teori Keagenan
Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba
Agency theorymengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer(agent)dengan pemegang saham(principal). Asimetri informasi ini timbul ketikamanajer menegtahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaandimasa depan dibandingkan dengan pemegang saham danstakeholderlainnya.Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki aksesinformasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh luar perusahaan. Halini memberikan kesempatan kesempatan bagi manajer untuk melakukanmanajemen laba (Jensendan Meckling, 1976 dikutip olehPramesti, 2008:3).Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemenlaba.Richardson (1998) dikutip oleh Pramesti (2008:3-4)meneliti hubunganasimetri informasi dengan manajemen laba pada semua perusahaan yang terdaftardi NYSE periode akhir Juni tahun 1988-1992, hasil penelitiannya bahwa terdapathubungan yang sistematis antara asimetri informasi dan tingkat manajemen laba.Ketika asimetri informasi tinggi makastakeholdertidak memiliki sumber dayayang cukup, insentif, atau akses atas informasi yang relevanuntuk memotivatortindakan manajer dimana hal ini memberikan kesempatan atas praktek manajemenlaba, adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikaninformasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitandengan pengukuran kinerja manajer
Pengaruh PengungkapanGood Corporate Governance
Pengaruh PengungkapanGood Corporate Governancedan Asimetri
TeoriBid-askSpread
Asimetri Informasi (Information Asymmetry)
Pengertian PengungkapanGood Corporate Governance (GCG)
PengertianGood Corporate Governance(GCG)
Latar Belakang MunculnyaGood Corporate Governance
Bentuk–Bentuk Manajemen Laba (Earnings Management)
Alasan Melakukan Manajemen Laba (Earnings Management)
Pengertian Manajemen Laba (Earnings Management)
Pengertian Laba
Pengertian Manajemen
Teori Keagenan(Agency Theory)
Pengaruh konflik peran terhadap kinerja auditor
Pengaruh struktur audit terhadap kinerja auditor
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik Peran
Menurut “Sedarmayanti (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi konflik peran adalah sebagai berikut”:1.Masalah Komunikasi, terjadi karena adanya salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang kurang atau sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap serta gaya individu yang tidak konsisten.2.Masalah Struktur Organisasi, terjadi karena adanya kekuasaan antara departemen dengan kebutuhan atau sistem penilaian yang bertentangan dan persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas.3.Masalah Pribadi, terjadi karena tidak sesuai dengan tujuan atau nilai–nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai persepsi.
Bentuk-Bentuk Konflik Peran
Definisi Konflik Peran
Komponen Struktur Audit
Definisi Struktur Audit
Kriteria Penilaian Kinerja Auditor
Definisi Kinerja Auditor
Toeri Peran(Role Theory)
Teori Keagenan (Agency Theory)
Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan
Pengaruh Independensi Terhadap Integritas Laporan Keuangan
Independensiyaitu sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen (Auditya dan Wijayanti, 2013).Penugasan audit yang terlalu lama bisa mendorong akuntan publik kehilangan independensinya, hal ini dikarenakan akuntan publik tersebut sudah merasa puas dan kurang ketatnya dalam menjalankan prosedur audit. Dengan demikian,semakin lama hubungan antara auditor dan Kantor Akuntan dengan perusahaan akan menyebabkan independensi seorang auditor akan rendah, sehingga integritas laporan keuangan tersebut menjadi rendah. Hasil penelitian dari Susiana dan Herawaty (2007)dan Subandono (2017)menunjukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari independensi terhadap integritas laporan keuangan.
Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan
Pengertian Kepemilikan Manajerial
Pengertian Ukuran Perusahaan
Peran Independensi
Aspek Independensi
Pengertian Independensi
Pengertian Komite Audit
Tujuan Laporan Keuangan
Pengertian Integritas Laporan Keuangan
Hubungan Keagenan
Pengertian Teori Agensi (Agency Theory)
Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori agensi pertama kali dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976),
dalam teori ini dinyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu orang
atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu
jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada
agen tersebut. Adanya peralihan dalam lingkungan bisnis mengakibatkan
perusahaan yang dulunya hanya dimiliki satu orang yaitu manajer–pemilik
(owner–manager) sekarang menjadi perusahaan yang kepemilikannya tersebar
dengan pemegang saham yang dimiliki oleh berbagai kalangan. Peralihan ini
mengakibatkan terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan, dimana
kepemilikan berada pada tangan pemegang saham sedangkan pengelolaan berada
pada tangan tim manajemen. Dalam hal ini pemegang saham sebagai principal
mempunyai asumsi bahwa pemegang saham hanya tertarik pada hasil keuangan
yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen
diasumsikan menerima kepuasaan berupa kompensasi keuangan dan syarat–syarat
yang berlaku dalam hubungan tersebut (Wulandari, 2013:15). Hubungan antara
agen dan principal (pemegang saham) harus memiliki kepercayaan yang kuat, dimana agen melaporkan segala informasi perkembangan perusahaan yang
dimiliki oleh principal melalui segala bentuk informasi akuntansi karena hanya
pihak manajemen yang mengetahui dengan pasti keadaan perusahaan.
Eisenhardt, 1989 (dalam Wulandari, 2013:15) menyatakan bahwa teori
agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya
mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas
mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu
menghindari resiko (risk averse). Hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan
dalam pelaporan kepada principal akibat adanya keinginan untuk memenuhi
tujuan pribadi seperti ingin memaksimalkan utilitasnya, yang memungkinkan
agen tidak selalu berbuat yang terbaik bagi principal, sehingga muncul masalah
keagenan. Oleh karena itu teori keagenan lebih menekankan pada penentuan
kontrol yang efisiensi dalam hubungan pemilik dengan agen. Dengan demikian
dibutuhkan kontrak yang efisien yaitu kontrak yang jelas untuk masing–masing
pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban, dengan demikian dapat
meminimumkan konflik keagenan. Masalah keagenan ini dapat terlihat dalam
aktivitas manajemen laba yang muncul pada laporan keuangan akibat adanya
asymmetric information. Asimetri antara manajemen (agen) dengan pemilik
(principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan
manajemen laba (earnings management) dalam rangaka menyesatkan pemilik
(pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan.
Pada prinsipnya teori keagenan menjelaskan bagaimana menyelesaikan
konflik kepentingan antara para pihak dan stakeholder dalam kegiatan bisnis yang
berdampak merugikan. Untuk menghindari konflik, kerugian, diperlukan prinsip–
prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Wilson Arafat (2008) dalam
Purwandari (2011:22) menjelaskan bahwa agency theory ini dalam tataran
empirik kurang memadai untuk digunakan sebagai alat menyelenggarakan
perusahaan modern akibat adanya ciri yang menonjol yaitu terpisahnya
kepemilikan dengan pengelolaan serta digunakannya dana pinjaman selain dana
dari perusahaan sehingga dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat memberikan
perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur.
Mekanisme ini yang dinamakan good corporate governance sebagai konsep
kelanjutan dari teori keagenan ini yang akan dipaparkan pada subbab lain.
Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah terdiri
dari : SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLBdanSMKberikut menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang PetunjukTeknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
pasal 3. Pendistribusian dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) ke setiap sekolah dalam periode triwulan oleh pemerintah. Namun, tidak pada wilayah terpencil, akses wilayah yangsulit
dan membutuhkan tambahan biaya yang lebih mahal, maka dari
itu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuksekolah di wilayah – wilayah tersebut dilaksanakan setiapsatusemester atau enam bulan.Kepala sekolah memegang kendali dalampengelolaandanaBantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalampendistribusiandana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih mengalami
kendala, seperti tidak tepat waktunya pendistribusian danaBantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disebabkanolehbeberapa faktor. Sekolah harus mampu mengelola dana BantuanOperasional Sekolah (BOS) untuk mendukung kegiatan belajar
mengajar yang berkualitas. (Wirakusuma et al., 2017)
Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang PetunjukTeknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
19pasal 15 bahwa penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Reguler untuk pengadaan barang dan/jasa dilaksanakanmelalui mekanisme pengadaan barang dan/jasa di sekolah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai
pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan. Sekolahmenggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untukmembiayai operasional penyelenggara pendidikan di sekolahmeliputi banyak komponen
Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis PengelolaanDana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pasal 1 bahwa danaBantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yangdigunakan terutama untuk menandai belanja nonpersonalia bagi
satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaprogram wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk menandai
beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang – undangan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikanpemerintah, digunakan untuk penyediaan pendanaan biayaoperasional bagi satuan pendidikan. Selain itu, pemerintahberharap semua lapisan masyarakat dapat mengikuti pendidikantanpa perlu memikirkan biaya pendidikan dan dapat memenuhi
kebutuhan para siswa tanpa adanya pungutan untuk orangtua. (Julantika et al., 2017).
Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance
Perlunya menerapkan prinsip – prinsip Good CorporateGovernance terdapat banyak alasan, salah satu alasan utamayang dikemukakan oleh para pakar ialah bahwa prinsip – prinsipGood Corporate Governance diperlukan untuk mengatasi
masalah yang ada dalam pengelolaan perusahaan. Banyakhal
yang harus diperbaiki dalam Corporate Governance, seperti
pembentukan komite audit, peningkatan transparansi informasi, keberadaan komisaris independen, dan meningkatkan hubungandengan investor. Menurut Gudono (2017:143) teori keagenan (Agency Theory) beban yang muncul karena tindakanmanajemen tersebut menjadi agency costs. Agency costs adalahmerupakan biaya yang terjadi manakala solusi organisasi adalahyang dipilih, dengan kata lain aspek kemungkinan bahwamanajemen bisa sengaja mengeksploitasi keunggulan informasi
yang dimilikinya untuk keuntungan mereka sendiri. Tidak hanya perusahaan atau usaha – usaha korporasi, padabidang pendidikan juga membutuhkan penerapan prinsip- prinsip Good Corporate Governance. Untuk instansi pendidikankhususnya sekolah, implementasi yang dibutuhkan yakni GoodSchool Governance. Good School Governance adalah sebuahperangkat pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengantata kelola yang baik. Salah satu hal yang memerlukan penerapanprinsip Good School Governance yakni dalampengelolaankeuangan sekolah. (Susanti, 2019)
Komponen yang menjadi landasan tata kelola suatuperusahaan atau instansi lain dapat disebut baik yakni prinsip- prinsip Good School Governance atau Good CorporateGovernance. Prinsip – prinsip utama Good School Governanceatau Good Corporate Governance yang harus dijalankan dalammanajemen berbasis sekolah (Dasor, 2018), antara lain :
1. Partsipasi Dalam bidang pendidikan partisipasi berhubunganerat
dengan keterlibatan elemen – elemen penunjang pendidikan. Obyek sasaran dari suatu kebijakan yang diputuskan, nilai
partisipasi tidak hanya memperlakukan stakeholders tetapi
menjadi salah satu pelaku atau subjek utama. Keterlibatan pihaksekolah, masyarakat dan pemerintah dibutuhkan dalampengambilan kebijakan publik tidak hanya menghasilkankebijakan yang tepat sasaran pada kebutuhan masyarakat, namunjuga membuat masyarakat ikut bertanggung jawab terhadappelaksanaan kebijakan itu. Sebagai penunjang pendidikan, setiapelemen memiliki tugas dan tanggungjawab masing – masingyang bertujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu. 2. Keterbukaan (Transparancy)
Adanya keterbukaan dan kemudahan akses bagi seluruhstakeholders dalam proses pengambilan kebijakan publikpendidikan, khususnya dalam penggunaan sumber daya yangberkaitan dengan publik pendidikan merupakan syarat
pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang baik. Keterbukaan merupakan salah satu aspek dalamterwujudnyapelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Tujuan dari
keterbukaan ini membangun rasa saling percaya antarastakeholders pendidikan.Dengan adanya keterbukaan memberikan jaminan kepadamasyarakat memdapatkan informasi kebijakan sehinggamemudahkan masyarakat dan stakeholders melaksanakankontrol. Dalam manajemen berbasis sekolah, keterbukaanatautransparancy dilihat pada tiga aspek, yaitu : 1) adanya kebijakanterbuka terhadap pengawasan, 2) adanya akses informasi
sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakandalam pendidikan, 3) berlakunya prinsip check and balance antar
stakeholders pendidikan. 3. Daya Tanggap (Responsivitas)
Kemampuan pimpinan lembaga pendidik bertujuan untukmengenali kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas, danmengembangkan program – program yang sesuai dengan aspirasi
dan kebutuhan siswa atau anak didik merupakan penjelasandari
daya tanggap atau responsivitas. Daya tanggap menunjukpadakeselarasan atau kesesuaian antara program dan kegiatan dengankebutuhan peserta didik. 4. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas merupakan kemampuan untukmempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijaksanaanyang telah ditempuh. Pengadaan laporan pertanggungjawabanyang jelas, efektif dan terukur merupakan salah satu bentukperwujudan implementasi Good Governance yang bertujuanagar
tata kelola pemerintahan atau instansi berhasil dan dapat
dipertanggungjawabkan. (Iflaha, 2019)
Akuntabilitas adalah tanggung jawab pembuat keputusanyaitu lembaga stakeholders dan pihak penyelenggara pendidikanpublik (masyarakat). Pelaksanaan tugas atau kinerja selamadalam proses penyelenggaraan pendidikan berkaitan erat dengantanggung jawab. Pertanggungjawaban tersebut sebagai bentuk check andbalance yang siap digugat oleh masyarakat. Untuk menciptakansistem mengontrol dan memonitor kinerja agar tercipta efisiensi
dan efektivitas serta kualitas kinerja yang diharapkanakuntabilitas dapat diterapkan dalam manajemen berbasissekolah. Prinsip akuntabilitas sebagai salah satu ciri goodgovernance dapat tercipta dalam lingkungan lembaga pendidikandengan membangun sistem mengontrol dan monitoring. 5. Keadilan (Equity)
Kekuatan kepemimpinan tim sangat dibutuhkan dalampelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Setiap pihak dalampenyelenggaraan pendidikan memiliki kesempatan yang samauntuk mendapatkan pendidikan merupakan keadilan dalampelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Kualitas pelayananpendidikan juga didapatkan, keadilan tidak hanya mengharuskanpemerintah menjamin masyarakat untuk memperoleh akses samapada pelayanan pendidikan.
Pengertian Good Corporate Governance
Istilah Good Corporate Governance secara umummerupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaanyangdapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihakyang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari “nilai – nilai”yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Corporate Governance yakni rangkaian proses yang terstruktur
untuk mengelola serta mengarahkan suatu bisnis atau usaha- usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai – nilai
perusahaan serta kontinuitas usaha.
Strategi Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
Pada awalnya istilah “strategi” dikenal dalam dunia militer terutama terkait
dengan perang, namun demikian makna itu telah meluas tidak hanya dalam
kondisi perang tetapi juga damai dan dalam berbagai bidang antara lain ekonomi,
sosial, pendidikan, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(1998:203) ada beberapa pengertian dari strategi yakni: (1) ilmu dan seni
menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan
tertentu dalam perang dan damai, (2) rencana yang cermat mengenai kegiatan
untuk mencapai sasaran khusus, sedangkan metode adalah cara yang teratur dan
terpikir baik-baik untuk mencapai maksud.
Soedjadi (1999:101) menyebutkan strategi pembelajaran adalah suatu siasat
melakukan kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengubah suatu keadaan
pembelajaran kini menjadi keadaan pembelajaran yang diharapkan. Untuk
mengubah keadaan itu dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan pembelajaran.
Lebih lanjut Soedjadi menyebutkan bahwa dalam satu pendekatan dapat dilakukan
lebih dari satu metode dan dalam satu metode dapat digunakan lebih dari satu
teknik. Secara sederhana dapat dirunut sebagai rangkaian: teknik, metode,
pendekatan, strategi.
61
Strategi pembelajaran adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran yang dirancang
secara seksama sesuai dengan tuntutan kurikulum sekolah untuk mencapai hasil
belajar siswa yang optimal, dengan memilih pendekatan, metode, media dan
keterampilan-keterampilan tertentu misalnya membelajarkan, bertanya, dan
berkomunikasi. Secara ringkas strategi pembelajaran merupakan cara pandang dan
pola pikir guru agar siswa mampu belajar. Faktor-faktor yang harus menjadi
pertimbangan dalam menyusun strategi pembelajaran adalah: (1) mengaktifkan
siswa, dalam bentuk tugas kelompok, melakukan curah pendapat dalam proses
pembelajaran dan melakukan tanya jawab terbuka; (2) membangun peta konsep
(sistematika materi bahan ajar); (3) menggali informasi dari berbagai media; dan
(4) membandingkan dan mensintesiskan informasi.
Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang optimal, salah satu tugas guru yang
sangat penting adalah membuat persiapan pembelajaran, yang menuntut sejumlah
kemampuan seperti: (1) menguasai materi pelajaran (bahan ajar) dan
karakteristiknya; (2) merumuskan tujuan pembelajaran; (3) memilih materi
pelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan alat evaluasinya; (4)
merancang pengalaman belajar siswa; (5) menguasai berbagai pendekatan dan
teori belajar; (6) menguasai berbagai metode dan media pembelajaran; (7)
memilih dan mengkombinasikan materi pelajaran, metode, media dengan
pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan dan evaluasi; dan (8) penunjang
keberhasilan proses pembelajaran lainnya.
Agar proses pembelajaran berjalan secara optimal guru perlu membuat strategi,
yaitu “Strategi Belajar Mengajar” (SBM). SBM atau strategi pembelajaran
62
(teaching strategy) menurut Arthur L. Costa (1985:319) merupakan pola kegiatan
pembelajaran yang berurutan, yang diterapkan dari waktu ke waktu dan diarahkan
untuk mencapai suatu hasil belajar siswa yang diinginkan. Pada kegiatan
merancang persiapan mengajar, guru perlu menyusun strategi pembelajaran yang
berupa pemilihan dan penetapan bentuk pengalaman belajar siswa. Dalam hal ini
guru harus menetapkan pendekatan, metode, media, situasi kelas, dan segala
sesuatunya.
Teori belajar konstruktivis juga dikembangkan oleh Piaget. Menurut Piaget
(1971:365) pengetahuan itu akan bermakna manakala dicari dan ditemukan
sendiri oleh siswa. Sejak kecil setiap individu berusaha dan mampu
mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui skema yang ada dalam struktur
kognitifnya. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Piaget dan juga Bruner
(1960:278) yang menganggap bahwa belajar adalah proses penemuan sesuai
dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan sendirinya
memberikan hasil yang paling baik, berusaha sendiri untuk mencari pemecahan
masalah serta pengetahuan yang menyertainya menghasilkan pengetahuan yang
benar-benar bermakna dan menerapkan strategi pembelajaran inkuiri. Strategi
pembelajaran inkuiri menurut Sanjaya (2009:196) adalah rangkaian kegiatan
pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis
untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah.
Berdasarkan kajian dan analisis pendidikan terpadu diperoleh hasil:
1. Perlu pembekalan assessment bagi guru tentang kemampuan awal siswa.
2. Kemauan untuk berinteraksi antar pribadi guru.
3. Mengubah kebiasaan guru memberikan penilaian yang sama terhadap siswa
regular dan siswa ABK, sehingga penilaian disesuaikan dengan karakteristik
ABK.
4. Melakukan analisis hasil penilaian dan tindak lanjut kegiatan sesuai dengan
kemampuan ABK.
5. Prinsip pembelajaran secara umum perlu ditambah, yaitu dengan: prinsip
kasih sayang, prinsip kebermaknaan bagi hidup anak (meaningfull), prinsip
perbaikan berkelanjutan, prinsip menghargai perbedaan.
6. Perlu pemahaman bagi guru tentang: pengelolaan kelas dengan ABK di kelas
reguler, aturan penilaian untuk ABK dan kegiatan tindak lanjut atau
ketuntasan belajar ABK.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sagala (2005:88) bahwa pengetahuan
bukanlah seperangkat fakta-fakta konsep atau kaidah yang siap untuk diambil
kemudian diingat lebih dari itu siswa harus mengkonstruksi pengetahuan dan
memberi makna melalui pengalaman nyata. Hal ini sesuai dengan paham
konstruktivisme yaitu suatu paham dalam pembelajaran yang mengharuskan siswa
belajar dengan cara membangun pengetahuannya.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sagala (2005:88) bahwa pengetahuan
bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil
kemudian diingat. Lebih dari itu, siswa harus mengkonstruksi pengetahuan dan
memberi makna melalui pengalaman nyata. Hal ini sesuai dengan paham
konstruksivisme yaitu suatu paham dalam pembelajaran yang mengharuskan
siswa belajar dengan cara membangun pengetahuannya.
Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai belajar. Robert M
Gagne (Sagala, 2005:17) menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan yang
terjadi setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses
pertumbuhan saja. Belajar terjadi apabila situasi stimulus bersama dengan isi
ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah
dari waktu sebelum ke waktu setelah ia mengalami situasi tadi. Teori James L.
Mursell (Sagala, 2005:13) mengemukakan belajar adalah upaya yang dilakukan
dengan mengalami sendiri, menjelajahi, menelusuri dan memperoleh sendiri.
Sedangkan menurut Gage (Sagala, 2005:13) belajar adalah sebagai suatu proses
dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman.
Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar
merupakan suatu proses psikologis yang terjadi pada diri seseorang yang
menyebabkan terjadinya perubahan yang relatif tetap. Perubahan itu tidak hanya
berupa penambahan ilmu pengetahuan tetapi juga keterampilan dan tingkah laku.
Hasil belajar adalah kemampuan–kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia
menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2001:22).
Model mengajar dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan
pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan
berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran bagi para guru dalam
melaksanakan aktivitas pembelajaran (Sagala, 2005:176). Model pembelajaran
menurut teori Soekamto (Trianto, 2007:5) adalah suatu kerangka konseptual yang
melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman
belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para
pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.
Manajemen Sumber Daya Masyarakat
Peran masyarakat dalam dunia pendidikan sangat diperlukan untuk
membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Semakin
tinggi partisipasi masyarakat terhadap pendidikan maka akan semakin
maju pendidikan di suatu tempat. Partisipasi masyarakat telah diatur oleh
pemerintah agar dapat dikelola dan dikoordinasikan dengan baik dan lebih
bermakna bagi sekolah, wadah partisipasi masyarakat itu dibuat dalam
bentuk komite sekolah.
Komite sekolah diatur oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2012 tanggal 2 April 2012 dinyatakan
bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi
pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan
prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar
sekolah.
Peran komite sekolah inklusi sama seperti komite sekolah reguler seperti
yang tercantum dalam lampiran II Keputusan Mendiknas tahun 2002 yaitu
sebagai:
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial,
pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan
disatuan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan
pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksklusif) dengan masyarakat di satuan
pendidikan.
Fungsi komite sekolah dalam pendidikan inklusi juga sama dengan
sekolah reguler, fungsi komite sekolah adalah:
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat
(perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah
berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai
kebutuhan. pendidikan yang di ajukan oeh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan
pendidikan mengenai:
a. Kebijakan dan program pendidikan.
b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
c. Kriteria kinerja satuan pendidikan.
d. Kriteria tenaga pendidikan.
e. Kriteria fasilitas pendidikan.
f. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpatisipasi dalam pendidikan
guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaaan
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijkan, program,
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Peran orang tua anak berkebutuhan khusus, orang tua anak normal dan
siswa normal sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pendidikan
inklusi. Hal ini berkaitan dengan sikap penerimaan dan penolakan terhadap
konsep pendidikan tersebut. Apabila orang tua anak berkebutuhan khusus,
orang tua anak normal dan siswa normal menerima konsep pendidikan
inklusi, maka hal tersebut sangat baik. Namun, orang tua anak
berkebutuhan khusus, orang tua anak normal dan siswa normal menolak
konsep pendidikan inklusi, maka hal tersebut akan menghambat proses
pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya
pemberian wacana kepada Orang tua anak berkebutuhan khusus, orang tua
anak normal dan siswa normal tentang pendidikan inklusi, bahwa dengan
pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus mampu bersosialisasi lebih
baik di lingkungannya.
Secara umum hubungan sekolah dan masyarakat memiliki tujuan yang
hendak dicapai yakni berupa peningkatan mutu pendidikan, sehingga pada
gilirannya masyarakat akan merasakan dampak langsung dari kemajuan
tersebut. Menurut Aedi dan Rosalin dalam Tim Dosen Administrasi
Pendidikan UPI (2009: 280) tujuan yang lebih konkrit hubungan antara
sekolah dan masyarakat antara lain: 1) guna meningkatkan kualitas
pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik, 2) berperan dalam
memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi
desakan yang dirasakan saat ini, 3) berguna dalam mengembangkan
program-program sekolah kearah yang lebih maju dan lebih membumi
agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa
pendidikan
Manajemen Pembiayaan
Ketersediaan sejumlah dana yang dimiliki sekolah merupakan salah satu
faktor pendukung terselenggaranya program pendidikan. Ketersediaan
dana yang dimiliki sekolah berkaitan dengan sumber dana sekolah
mencakup pemerintah, orangtua peserta didik, bantuan pihak asing yang
tidak mengikat, dan masyarakat.
UU Nomor 20 Tahun 2003 mengatur pendanaan pendidikan secara khusus
dalam Bab XIII yang secara substansi menyatakan bahwa 1) pendanaan
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat, 2) sumber pendanaan pendidikan
ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberanjuran, 3)
pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas publik, dan 4) pengalokasian dana
pendidikan.
Peraturan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan terdapat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Dalam pasal 2 ayat 1
dijelaskan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama
antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sedangkan Pasal 3
menjelaskan:
(1) Biaya pendidikan meliputi:
a. biaya satuan pendidikan;
b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
c. biaya pribadi peserta didik.
(2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
2. biaya nonpersonalia.
c. bantuan biaya pendidikan; dan
d. beasiswa.
(3) Biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
2. biaya nonpersonalia.
Biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya
lebih permanen dan dapat dimanfaatkan jangka waktu relatif lama. Biaya
investasi terdiri dari biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan.
Biaya investasi selain lahan dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan
prasarana sekolah seperti gedung dan alat penunjang pendidikan seperti
media pembelajaran. Biaya investasi menghasilkan aset dalam bentuk fisik
dan non fisik, berupa kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia.
Dengan demikian, kegiatan pengembangan profesi guru seperti pendidikan
pelatihan tentang penanganan siswa berkebutuhan khusus termasuk ke
dalam investasi yang perlu mendapat dukungan dana yang memadai.
Biaya operasi adalah biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang
proses pendidikan. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan
biaya nonpersonalia. Biaya personalia mencakup: gaji dan tunjangan yang
melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan
profesi, dan tunjangan-tunjangan lain yang melekat dalam jabatannya.
Biaya non personalia, antara lain biaya untuk: Alat Tulis Sekolah, bahan
dan alat habis pakai, pemeliharaan dan perbaikan ringan, pembinaan
siswa/ekstrakurikuler.
Pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi misalnya
digunakan untuk media pembelajaran, sarana-prasarana penunjang
(aksesibilitas) bagi ABK, dan pelatihan bagi guru pendamping khusus agar
dapat mengembangkan keilmuan dalam meningkatkan kemampuan dalam
mendidik ABK di sekolah tersebut.
Manajemen Sarana dan Prasarana
Menurut Sutikno (2012: 86) manajemen sarana prasarana dapat diartikan
kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan,
penyimpanan dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan,
penginventarisan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan,
perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran.
Manajemen sarana dan prasarana hendaknya disesuaikan dengan tuntutan
kurikulum yang telah dikembangkan dan dibutuhkan adanya sarana yang
memungkinkan anak untuk mengembangkan kreatifitasnya. Dalam
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Direktorat PSLB (2004:4)
menjelaskan bahwa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh
anak berkebutuhan khusus, maka sarana-prasarana yang diperlukan
sekolah inklusi selain sarana-prasarana umum juga sarana prasarana
khusus yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus.
Sarana-prasarana tersebut antara lain seperti Sarana-prasarana Umum
meliputi: ruang kelas beserta perlengkapannya (perabotnya); ruang
praktikum (laboratorium) beserta perangkatnya; ruang perpustakaan,
beserta perangkatnya; ruang serbaguna, beserta perlengkapannya;. ruang
BP/BK, beserta perlengkapannya; ruang UKS; ruang Kepala Sekolah,
Guru, dan Tata Usaha, lapangan olahraga; Toilet; ruang ibadah; ruang
kantin.
Sarana Khusus yang meliputi: (1) Tunarungu/Gangguan Komunikasi: Alat
Asesmen, bervariasinya tingkat kehilangan pendengaran pada anak
tunarungu/gangguan komunikasi, menuntut adanya pengelolaan yang
cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang
dimilikinya. Hal ini penting dalam upaya menentukan apa yang
dibutuhkan dapat mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan
kemampuan dan keadaannya. Asesmen kelainan pendengaran dilakukan
untuk mengukur kemampuan pendengaran, atau untuk menentukan tingkat
kekuatan suara/sumber bunyi. Alat yang digunakan untuk asesmen
pendengaran anak tunarungu seperti: Scan Test, Bunyi-bunyian, Garpu
Tala, Audiometer & Blanko Audiogram, Mobile Sound Proof, Sound level
meter; Alat Bantu Dengar, Anak tunarungu mengalami gangguan
pendengaran baik dari ringan sampai berat/total. Untuk membantu
pendengarannya, dapat dilakukan mengunakan alat bantu dengar (hearing
aid).
Latihan Bina Persepsi Bunyi dan Irama, Pada umumnya anak tunarungu
mengalami gangguan pendengaran baik ringan maupun secara
keseluruhan/total, sehingga mengakibatkan gangguan atau hambatan
komunikasi dan bahasa. Untuk pengembangan komunikasi dan bahasa
dapat dilakukan mengunakan alat-alat seperti; Speech and Sound
Simulation, Spatel, Cermin, Alat latihan meniup (seruling, kapas,
terompet, peluit), Alat Musik Perkusi (gong, gendang, tamborin, triangle,
drum, kentongan), Meja latihan wicara, Sikat getar, Lampu aksen (kontrol
suara), dan TV/VCD; Alat Bantu Belajar/Akademik, untuk membantu
penguasaan kemampuan di bidang akademik, maka dibutuhkan layanan
dan peralatan khusus. Alat-alat yang dapat membantu mengembangkan
kemampuan akademik pada anak tunarungu dapat berupa: Anatomi
Telinga, Miniatur Benda, Finger Alphabet, Model Telinga, Torso
Setengah Badan, Puzzle Buah-buahan, Puzzle Binatang, Puzzle
Konstruksi, Silinder, Model Geometri, Kartu Kata, Kartu Kalimat,
Menara Segi tiga, Menara Gelang, Menara Segi empat, Atlas, Globe, Peta
Dinding, dan Miniatur Rumah Adat; (2) Tunagrahita/Anak Lamban
Belajar: Alat asesmen, Asesmen pada anak tunagrahita dilakukan untuk
mengukur tingkat intelegensi dan kognitif, baik secara individual maupun
kelompok. Alat untuk asesmen anak tunagrahita dapat digunakan seperti
berikut ini: Tes Intelegensi WISC-R, Tes Inteligensi Stanford Binet,
Cognitive Ability test; Latihan Sensori Visual, untuk membantu sensori
visual anak tunagrahita dapat digunakan alat sebagai berikut: Gradasi
Kubus, Gradasi Balok, Silinder, Menara Gelang, Kotak Silinder, Multi
Indera, Puzle, Boks Sortor Warna, Geometri Tiga Dimensi, Papan
Geometri (Roden Set)], Kotak Geometri (Box Shape), Konsentrasi
Mekanis.
Latihan Bina Diri. Alat yang digunakan latihan bina diri dapat berupa:
Berpakaian, Dressing Frame Set, Sikat Gigi, Pasta Gigi dan lain
sebagainya; Konsep dan Simbul Bilangan, Alat yang digunakan melatih
konsep dan simbul bilangan dapat berupa: Keping Pecahan, Balok
Bilangan, Geometri Tiga Dimensi, Abacus, Papan Bilangan (Cukes),
Tiang Bilangan (Seguin Bretter), Kotak Bilangan, Alphabet Loweincase,
Pias Huruf, Alphabet Fibre Box, Pias Kalimat; latihan Perseptual Motor,
alat yang digunakan melatih perseptual motor dapat berupa: Bak Pasir,
Papan Keseimbangan, Gradasi Papan Titian, Keping Keseimbangan,
Power Raider, Formensortierspiel, Balancier Zehner, Balamcierbrett,
Handbalancier Spidel, Balanceierwippe, Balancier Steg. (3). Tunadaksa,
alat Asesmen seperti berikut ini: Finger Goniometer, Flexometer, Plastic
Goniometer, Reflex Hammer, Posture Evaluation Set, TPD
Arsthesiometer, Gound Rhytem Tibre Instrumen, Cabinet Geometric
Insert, Color Sorting Box, Tactile Board Set, alat latihan fisik, alat-alat
yang dapat digunakan dapat berupa: Safety Walking Strap, Straight
(tangga), Sand-Bag, Floor Sitter, Kursi CP, Individual Stand-in Table,
Walking Parallel, Walker Khusus CP, Balance Beam Set, Dynamic Body
and Balance, Kolam Bola-bola, Bola karet, Balok berganda, Balok titian,
Dressing Frame Set, Lacing Shoes.
Alat bantu belajar/akademik, alat-alat yang dapat membantu
mengembangkan kemampuan akademik pada anak tunadaksa dapat
berupa: Kartu Abjad, Kartu Kata, Kartu Kalimat, Torso Seluruh Badan,
Geometri Shape, Menara Gelang, Menara Segitiga, Menara Segiempat,
Gelas Rasa, Botol Aroma, Abacus dan Washer, Papan Pasak, Kotak
Bilangan. (4). anak yang mengalami kesulitan belajar, alat asesmen,
Asesmen pada anak yang mengalami kesulitan belajar dilakukan untuk
mengetahui bentuk kesulitan belajar dan untuk memperoleh informasi
yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan
program pembelajarannya. Alat yang digunakan untuk asesmen anak yang
mengalami kesulitan belajar seperti berikut ini: Instrumen ungkap riwayat
kelainan, dan Tes Inteligensi WISC; alat bantu ajar/akademik; Kartu
Abjad, Kartu Kata, Kartu Kalimat, Balok Bilangan, Pias angka, Kotak
Bilangan, Papan bilangan.
Sarana khusus yang perlu disediakan di sekolah inklusi, apabila peserta
didiknya ada yang tunarungu meliputi: ruang asesmen, ruang konsultasi,
ruang latihan bina wicara, ruang bina persepsi bunyi dan irama, ruang
remedial, ruang latihan fisik, lapangan olahraga, ruang penyimpanan alat,
ruang latihan bina diri, dan ruang keterampilan.
