Pengertian Pembelajaran (skripsi dan tesis)

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “instruction” yang dalam bahasa Yunani disebut insturctus atau “intruere” yang berarti menyampaikan pikiran, dengan demikian arti instruksional adalah menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran. Pengertian ini lebih mengarah kepada guru sebagai pelaku perubahan. Pembelajaran merupakan pusat kegiatan belajar mengajar, yang terdiri dari guru dan siswa, yang bermuara pada kematangan intelektual, kedewasaan emosional, ketinggian spiritual, kecakapan hidup, dan keagungan moral. Sebagian besar waktu anak dihabiskan untuk menjalani rutinitas pembelajaran setiap hari. Bahkan dalam ekstra kurikuler pun, pembelajaran masih terus berlangsung. Relasi guru dan siswa dalam proses pembelajaran ini sangat menentukan keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Dalam perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dapat mengungkap batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran, pengetahuan tentang teori dan prinsip-prinsip belajar dapat membantu guru dalam memilih tindakan yang tepat. Guru dapat terhindar dari tindakan-tindakan yang kelihatannya baik tetapi nyatanya tidak berhasil meningkatkan proses belajar siswa. Selain itu dengan teori dan prinsip-prinsip belajar ia memiliki dan mengembangkan sikap yang diperlukan untuk menunjang peningkatan belajar siswa. Memahami prinsip yang menjadi landasan mengenai pengertian pembelajaran yang harus diketahui oleh guru atau pendidik. Bambang Warsita menyebutkan ada lima prinsip yang menjadi landasan pengertian pembelajaran yaitu: 1) Pembelajaran sebagai usaha untuk memperoleh perubahan perilaku, prinsip ini mengandung makna ciri utama proses pembelajaran itu adalah adanya perubahan perilaku dalam diri peserta didik (walaupun tidak semua perubahan perilaku peserta didik merupakan hasil pembelajaran). 2) Hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Prinsip ini mengandung makna bahwa perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran meliputi semua aspek perilaku dan bukan hanya satu atau dua aspek saja. Perubahan-perubahan itu meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3) Pembelajaran merupakan suatu proses. Prinsip ketiga ini mengandung makna bahwa pembelajaran itu merupakan suatu aktivitas yang berkesinambungan, di dalam aktivitas itu terjadi adanya tahapantahapan aktivitas yang sistematis dan terarah. Pembelajaran bukan sebagai suatu benda atau keadaan yang statis, melainkan merupakan suatu rangkaian aktivitas-aktivitas yang dinamis dan saling berkaitan. 4) Proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dan adanya suatu tujuan yang akan dicapai. Prinsip ini mengandung makna bahwa aktivitas pembelajaran itu terjadi karena adanya kebutuhan yang harus dipuaskan dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Atas dasar prinsip itulah pembelajaran akan terjadi. Belajar tidak akan efektif tanpa adanya dorongan atau motivasi dan tujuan. 5) Pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah kehidupan melalui situasi yang nyata dengan tujuan tertentu, pembelajaran merupakan bentuk interaksi individu dengan lingkungannya sehingga banyak memberikan pengalaman dari situasi nyata. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses memperoleh perubahan perilaku secara menyeluruh dan harus disertai tujuan tertentu yang sistematis dan terarah. Dalam kegiatan pembelajaran perlu dipilih strategi yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat dicapai.

Pengertian Strategi (skripsi dan tesis)

Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (yang diinginkan). Menurut Joni yang dikutip dalam bukunya Hamdani, berpendapat bahwa yang dimaksud strategi adalah suatu prosedur yang digunakan untuk memberikan suasana yang konduktif kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.1 Strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Apabila dihubungkan dengan proses belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.  Strategi dapat diartikan sebagai suatu susunan, pendekatan, atau kaidah-kaidah untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan tenaga, waktu, serta kemudahan secara optimal. Apabila dihubungkan dengan proses belajar-mengajar, strategi adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Strategi belajar mengajar tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, tetapi juga termasuk di dalamnya materi atau paket pengajarannya. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi belajar adalah suatu cara yang dipilih pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam memilih strategi pembelajaran juga harus disesuaikan dengan keadaan peserta didik, agar peserta didik lebih mudah memahami materi pembelajaran.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pendidikan. (skripsi dan tesis)

Dalam masa pandemi seperti ini banyak bidang yang merasakan dampaknya, termasuk bidang pendidikan juga mengalami dampaknya. Bidang pendidikan mengalami kesulitan dalam pembelajaran yang harus dilakukan dalam setiap harinya, pembelajaran tetap berlangsung dengan pemanfaatan internet yang ada pada saat sekarang ini. Beberapa dampak yang dirasakan dalam pendidikan ialah : a) Keterbatasan teknologi antara guru dan siswa. Kendala ini banyak dialami oleh guru yang kurang pemahaman dengan teknologi internet, guru akan merasa kesulitan dalam pembelajaran daring yang akan terus berlangsung dimasa pandemi ini. b) Sarana dan Prasarana Kurang Memadai. Sarana dan prasarana teknologi yang kurang memadai akan memperlambat adanya  pembelajaran daring tersebut. Perangkat teknologi yang mahal membuat sarana dan prasarana menjadi terhambat dan dengan adanya pandemi ini penghasilan ekonomi pun juga menurun. c) Akses Internet Yang Terbatas. Akses internet yang belum sepenuhnya merata ke daerah-daerah yang terpencil mengakibatkan terhambatnya proses pembelajaran daring yang terlaksana. Tidak semua orang dapat menikmati internet ini terkadang daerah yang terlihat mudah dalam akses internet pun sering merasakan lambatnya akses internet yang ada. d) Kurang siapnya penggadaan anggaran. Biaya juga menjadi penghambat akan terlaksananya pembelajaran atau tidak, karena anggaran juga perlu disiapkan untuk proses pembelajaran daring. Ketika pembelajaran harus terus berlangsung dilaksanakan dan anggaran tidak ada maka juga akan terjadi suatu hambatan pada pembelajaran.

Tujuan Pelaksanaan Pendidikan (skripsi dan tesis)

Pendidikan ialah suatu proses yang dibutuhkan untuk mendapatkan kesempurnaan dalam pengembangan individu maupun masyarakat Penekanan pendidikan dan pengajaran lebih ditekankan dalam pembentukan kepribadian dan kesadaran individu disamping dengan pembentukan keahlian. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran yang dapat membentuk kepribadian saja akan tetapi pendidikan adalah sebuah sarana untuk mentransfer ilmu, transformasi nilai dan pembentukan kepribadian peserta didik dalam segala aspek yang harus dicangkup. Aktifitas yang dilakukan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki seorang peserta didik termasuk suatu pendidikan yang sangat berarti yang dilakukan oleh seorang pendidik. Pendidikan memiliki tujuan yaitu untuk membentuk manusia menjadi manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki rasa bertanggung jawab dalam masyarakat dan bangsa, mampu berkarya, mampu bermasyarakat dan berbudaya dengan baik. Dengan tujuan pendidikan tersebut maka akan terwujudnya pendidikan yang dapat mengembangkanpotensi peserta didik agar menjadi penerus bangsa yang bertanggung jawab dengan segala kewajibannya. Pembentukan karakter yang berakhlak mulia, bertaqwa dan berilmu dapat pembentuk kepribadian yang baik bagi para peserta didik dalam bermasyarakat dan berbangsa.

Defenisi Pandemi Covid-19 (skripsi dan tesis)

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu. Coronavirus Disease (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2).Coronavirus Disease ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pesien Covid-19 yakni dokter dan perawat. Pandemi covid-19 yaitu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menerang pada saluran pernafasan manusia dan dapat menyebebkan kematian, penyakit tersebut dapat menyerang siapa saja dan sekarang sudah terjadi dimana-mana. Penyakit tersebut berasal dari daerah Wuhan China, dan penyakit tersebut sekarang sudah menyebar kebanyak Negara termasuk negara Indonesia.

Keunggulan dan Kekurangan Pembelajaran Daring (skripsi dan tesis)

1. Keunggulan pembelajaran daring a. Adanya fasilitas e-moderating yang dimana seorang guru dan siswa melakukan kegiatan komunikasi tanpa ada batas ruang dan waktu. b. Guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar yang tersusun dan terjadwal dengan baik. c. Siswa dapat melihat bahan ajar setiap saat dan dimana saja kalau mereka perlukan guna untuk meningkatkan pemahaman yang lebih pada siswa, karena materi yang telah disampaikan masih tetap tersimpan diponsel masing-masing siswa. d. Perubahan siswa yang pasif menjadi siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. 2. Kekurangan Pembelajaran Daring a. Kurangnya interaksi antar guru dan siswa, hal ini dapat memperlambat kegiatan pembelajaran. b. Proses pembelajaran lebih cenderung kearah pelatihan dari pada pendidikan. 19 c. Kurangnya tenaga mengetahui dan memiliki keterampilan internet. d. Siswa tidak mempunyai motivasi yang tinggi dalam pembelajaran daring, terkadang siswa malas ataupun bosan dalam proses pembelajaran daring. 17 Model pembelajaran secara daring ini merupakan suatu hal baru yang muncul dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, dengan pembelajaran ini siswa dapat memanfaatkan jaringan internet dengan baik guna untuk meningkatkan kualitas dalam pendidikan.

Tujuan Pembelajaran Daring (skripsi dan tesis)

Tujuan dari adanya program daring menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah : 1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan 2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan 3. Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan 4. Meningkatkan kesamaan dalam mendapatkan mutu layanan pendidikan 5. Meningkatkan keterjamininan mendapatkan mutu layanan pendidikan yang baik.16 Dengan pemanfaatan internet yang ada untuk pembelajaran yang akan tetap terus berjalan dengan semestinya, pembelajaran daring juga tetap dapat meningkatkan mutu pendidikan. Jaringan internet yang luas dan lancar akan tetap mendukung terjadinya pembelajaran yang efektif dan efisien.

Definisi Daring (skripsi dan tesis)

Daring merupakan singkatan dari komunikasi dalam jaringan, yaitu cara berkomunikasi yang cara penyampaian dan penerima pesan dilakukan dengan melalui internet. Komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet yang ada pada saat ini, jaringan yang mudah akan mempercepat penyampaian dan penerimaan pesan.  Pembelajaran secara daring bertujuan untuk memberikan layanan yang baik dan bermutu dalam pembelajaran melalui jaringan yang bersifat terbuka untuk menjangkau pada orang yang lebih banyak dan luas. Pembelajaran secara daring ini dilakukan dengan keterlibatan langsung antara pendidik dan siswa dalam proses pelaksanaan pembelajaran, pembelajaran daring ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat sekarang ini memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Kemudahan yang didapat pada saat menggunakan teknologi membuat semua orang dapat dengan mudah mengakses apa saja yang diinginkan oleh mereka.

Definisi Pembelajaran (skripsi dan tesis)

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh pendidik agar dapat terjadi proses interaksi guna untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik guna untuk memahamkan siswa dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan, seorang pendidik. Pendidik pembelajaran agar siswa mampu menangkap pemahaman yang baik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas baik tergantung pada motivasi dan kreativitas seorang pendidik dalam proses pembelajaran yang berlangsung, pembelajaran yang memiliki motivasi yang tinggi maka itu akan menunjang pembelajaran yang berkualitas dalam pengajarannya. Dengan demikian maka akan mencapai target yang diinginkan oleh pendidik

Definisi Manajemen (skripsi dan tesis)

Manajemen ialah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan tidak akan lepas dari pelaksanaan dan pengawasan termasuk pemantauan, penilaian dan pelaporan. Pengawasan pun dilakukan secara internal maupun eksternal agar tercapainya tujuan dalam suatu organisasi.5 Manajemen merupakan suatu proses yang berkaitan dengan seluruh usaha manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan metode yang efektif dan efisien. Manejemen juga termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dari kegiatan sebelumnya, pemanfaatan sumber daya yang dilakukan dengan kerjasama yang berjalan dengan baik akan terwujudnya tujuan yang telah direncanakan.  Manajemen merupakan proses yang terjadi dari tindakantindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya yang lainnya. Manajemen merupakan suatu wadah ilmu pengetahuan sehingga dapat dibuktikan secara umum kebenarannya.  Manajemen memiliki beberapa fungsi yang harus kita ketahui diantara beberapa fungsi-fungsi manajemen ialah Planning, Organizing, Actuating dan Controling. 8 a. Planning (Perencanaan) Perencanaan ialah penetapan yang harus dilandaskan oleh suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang ditetapkan mencakup banyak hal seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu manajemen yang telah ditetapkan.9 Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam administrasi, perencanaan dilakukan sebagai pedoman yang akandilaksanakan dimasa sekarang maupun yang akan datang. Dengan adanya perencanaan maka kegiatan akan tersusun dengan rapi dan runtut. b. Organizing (Pengorganisasian) Pengorganisasian ialah pengelompokan dan penentuan kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Pengelompokan kegiatan dilakukan agar dengan mudah mencapai tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan.10 c. Actuating (Pergerakan) Pergerakan ialah tindakan yang dilakukan oleh seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang terdapat pada sistem informasi untuk pendataan data pokok pendidikan dalam skala nasional.11 Pelaksanaan dalam sebuah manajemen harus dilakukan guna untuk meningkatkan kualitas yang ada pada organisasi yang kegiatannya telah direncanakan dengan baik untuk mencapai suatu tujuan managemen pendidikan yang baik. d. Controling (Pengawasan) Pengawasan adalah proses yang dilakukan dalam menentukan ukuran kinerja dan pengambilan suatu tindakan yang dapat mendukung pencapaian yang diharapkan. Pengawasan sangat penting dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dalam sebuah manajemen, tanpa adanya pengawasan maka fungsi yang lainnya tidak akan berjalan secara efektif dan efisien dalam pengembangannya. Dalam sebuah pengawasan maka tidak akan lepas dari adanya pengevaluasian yang dilakukan agar kegiatan yang telah direncanakan terlaksana seperti apa yang diinginkan.

Pengertian Motivasi Belajar (skripsi dan tesis)

Pada dasarnya, motivasi merupakan alasan-alasan atau dorongandorongan
dalam diri manusia untuk berbuat sesuatu. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Annurahman, (2009: 114) yang menyatakan
memiliki energi atau kekuatan melakukan sesuatu dengan penuh
Pendapat lain tentang motivasi menurut Sardiman (2004: 75)
dapat juga dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk mengaktifkan
keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang sehingga mau dan
ingin melakukan sesuatu dengan meniadakan atau mengelakkan perasaan
tidak suka. Usaha menggerakkan diri untuk melakukan sesuatu menurut
Handoko (1992) dipengaruhi oleh unsur dorongan atau kebutuhan dan
unsur tujuan (Sobur, 2011: 269). Berdasarkan pendapat di atas dapat
disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu daya penggerak yang
tumbuh dalam diri seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang
dipengaruhi oleh kebutuhan dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau
tujuan tertentu.
Motivasi dalam kegiatan belajar berperan sebagai penumbuh
gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Oleh karena itu, dalam
kegiatan belajar, motivasi sangat berperan terhadap peningkatan hasil
belajar. Sehubungan dengan hal tersebut, motivasi menurut Sardiman
(2004: 85) memiliki tiga fungsi: (1) mendorong manusia untuk berbuat,
(2) menentukan arah perbuatan yang hendak dicapai, (3) menyeleksi
perbuatan untuk menentukan perbuatan yang yang harus dikerjakan untuk
mencapai tujuan. Selain ketiga fungsi tersebut, motivasi dapat berfungsi
sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Dengan demikian,
intensitas motivasi seseorang akan sangat menentukan tingkat pencapaian
prestasi belajar siswa.
Secara umum, upaya dalam memotivasi seseorang dapat
dirangsang oleh faktor dari dalam maupun dari luar individu. Motivasi
yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun dari luar individu
dijelaskan oleh Daryanto & Rahardjo (2012: 10) sebagai motivasi intrinsik
dan motivasi ekstinsik 1) Motivasi intrinsik, merupakan jenis motivasi yang timbul atas
kemauan sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain.
2) Motivasi ekstrinsik, merupakan jenis motivasi yang timbul akibat
pengaruh dari luar individu, diantaranya melalui ajakan, suruhan atau
paksaan dari orang lain sehingga dengan kondisi yang demikian
akhirnya seseorang mau melakukan sesuatu atau belajar.
Berdasarkan uraian di atas, motivasi intrinsik maupun ekstrinsik
sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Adapun
upaya untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar mengajar
menurut Sardiman (2004, 92 95) dapat dirangkum sebagai berikut:
1) Memberi Angka
Angka dalam hal ini diartikan sebagai simbol dari nilai kegiatan
belajar yang dicapai siswa untuk mencapai angka/ nilai yang baik.
2) Hadiah
Hadiah diberikan sebagai wujud motivasi agar siswa aktif dalam
kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan dengan benar.
3) Saingan/ kompetisi
Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi
pendorong belajar siswa agar tidak tertinggal dengan teman yang lain.
4) Ego – involvement
Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya
tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga mau bekerja keras
dan mempertaruhkan harga diri.
5) Memberi ulangan
Siswa akan belajar dengan giat apabila mengetahui aka nada ulangan.
6) Mengetahui hasil
Siswa akan lebih giat belajar dengan mengetahui grafik hasil belajar
yang meningkat.
7) Pujian
Pujian dalam hal ini merupakan bentuk reinforcement yang positif dan
sekaligus merupakan motivasi yang baik.8) Hukuman
Hukuman yang diberikan secara tepat dan bijak dapat menjadi alat
motivasi.
9) Hasrat untuk belajar
Dengan adanya hasrat untuk belajar, berarti dalam diri siswa sudah
terdapat motivasi belajar, sehingga dengan demikian hasil belajar akan
lebih baik.
10) Minat
Proses belajar akan berjalan lancar apabila disertai dengan minat yang
besar.
11) Tujuan yang diakui
Dengan memahami tujuan yang harus dicapai, akan menimbulkan
gairah untuk terus belajar karena dirasa sangat berguna dan
menguntungkan.
Berbagai upaya dalam memotivasi siswa sangat diperlukan untuk
memperoleh hasil belajar yang baik. Dengan adanya bentuk-bentuk
motivasi yang diuraikan di atas, perlu adanya pengembangan dan arahan
agar dapat melahirkan hasil belajar yang bermakna.

Aspek Kognitif Dalam Pembelajaran (skripsi dan tesis)

Aspek kognitif menunjukkan pendidikan yang terarah kepada
kemampuan-kemampuan intelektual, kemampuan berpikir maupun
kecerdasan yang akan dicapai. Menurut Bloom (1966) aspek kemampuan
kognitif secara garis besar dibedakan menjadi enam tingkatan yang
dirangkum dari Sudjana, (1991: 23 29) sebagai berikut:
1) Pengetahuan ( Knowledge )
Pengetahuan atau ingatan merupakan aspek terendah dalam ranah
kognitif. Aspek ini mencakup kemampuan siswa dalam menghafal
atau mengingat berbagai informasi yang telah diterima sebelumnya.
2) Pemahaman ( Comprehension )
Pemahaman merupakan aspek yang mencakup kemampuan siswa
dalam memahami atau menangkap makna tentang hal yang dipelajari.
Pada umumnya aspek pemahaman ini menyangkut kemampuan
menangkap makna suatu konsep, yang ditandai dengan kemampuan
menjelaskan informasi yang diterima dengan susunan kalimat sendiri.
Pemahaman dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: (1) pemahaman
terjemahan, mulai dari arti yang sebenarnya (2) pemahaman
penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan
yang diketahui berikutnya, dan (3) ekstrapolasi, diharapkan seseorang
dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas
persepsi.
3) Penerapan ( Application )
Aplikasi mencakup kemampuan siswa untuk menerapkan atau
menggunakan abstraksi pada situasi konkret atau situasi khusus. Aspek ini mengacu pada kemampuan menggunakan atau menerapkan
pengetahuan yang sudah dimiliki pada situasi yang baru, yang
menyangkut penggunaan aturan dan prinsip dalam memecahkan
persoalan.
4) Analisis ( Analysis )
Aspek analisis merupakan usaha memilah suatu integritas menjadi
unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau
susunannya. Aspek ini merupakan akumulasi atau kumpulan
pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi, sehingga dapat diaplikasikan
pada situasi baru yang lebih kreatif.
5) Sintesis
Sintesis merupakan penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke
dalam bentuk menyeluruh. Aspek ini mencakup kemampuan siswa
untuk membentuk suatu kesatuan atau pola baru meliputi
menggabungkan berbagai informasi menjadi suatu kesimpulan atau
konsep atau penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam
bentuk yang menyeluruh.
6) Evaluasi ( Evaluation )
Aspek ini mencakup kemampuan siswa untuk membentuk pendapat
tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. Pemberian
keputusan tentang nilai sesuatu dapat dilihat dari segi tujuan, gagasan,
cara bekerja, pemecahan, metode, materiil, dan sebagainya.
Aspek kemampuan kognitif tersebut memiliki enam tingkatan,
yang disesuaikan berdasarkan jenjang perkembangan usia dan kedewasaan
anak didik (Sudjana, 1991: 29). Pada penelitian ini, aspek kognitif yang
digunakan pada jenjang SMA mencakup aspek pengetahuan, pemahaman,
aplikasi, analisis, dan sintesis.

Pengertian Kemampuan Kognitif (skripsi dan tesis)

Istilah cognitive berasal dari kata cognition yang memiliki
padanan kata knowing, berarti mengetahui. Neisser (1976) mengartikansecara luas, cognition (kognisi) ialah perolehan, penataan, dan penggunaan
pengetahuan, (Syah, 2009: 22). Chaplin (1972) menyatakan bahwa seiring
berjalannya waktu, istilah kognitif dikenal sebagai salah satu ranah
psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental dalam proses
berpikir (Syah, 2009: 22). Kemampuan kognitif merupakan salah satu
aspek penting dari perkembangan peserta didik yang berkenaan dengan
hasil belajar intelektual. Desmita, (2011, 96) menyatakan aspek ini
memiliki hubungan langsung dengan proses kegiatan belajar mengajar dan
sangat menentukan keberhasilan siswa di sekolah. Secara sederhana,
kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk
berpikir lebih kompleks dalam pemecahan berbagai masalah dengan
menggunakan pengetahuan yang dimilikinya.
Menurut Desmita (2011, 97) sejumlah ahli psikologi sering
menggunakan istilah thinking atau pikiran sebagai bentuk persamaankata
dengan cognition (kognisi), yang terdiri dari berbagai aktivitas mental,
seperti penalaran, pemecahan masalah, pembentukan konsep-konsep, dan
sebagainya. Pendapat lain tentang kognitif juga dipaparkan oleh Mayers
cognition refers to all the mental activities associated eith
thinking, knowing, and remembering
kognisi berkenaan pada semua aktivitas mental yang terkait tiap berpikir,
mengetahui, dan menghafal.
Menurut Desmita (2011, 97 – 98) kemampuan kognitif atau
pemikiran merupakan istilah yang sering digunakan oleh ahli psikologi
untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang memungkinkan seseorang
memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa
depan. Aktivitas mental tersebut antara lain adalah persepsi, pikiran,
ingatan, dan pengolahan informasi. Aktivitas mental atau kognitif seorang
individu terhadap suatu objek selalu berbeda dengan orang lain. Artinya
suatu objek penalaran yang sama memungkinkan untuk mendapat
penalaran yang berbeda dari masing-masing individu, oleh karena itu dapat dikatakan penalaran atau proses berpikir seseorang berbeda-beda, sehingga
terjadilah perbedaan individu.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa
kemampuan kognitif adalah kemampuan yang mengatur cara belajar atau
aktivitas seorang individu yang berbeda-beda untuk berpikir lebih
kompleks dalam memecahkan suatu masalah

Metode Eksperimen-Diskusi (skripsi dan tesis)

Metode eksperimen-diskusi merupakan penggabungan dari metode
eksperimen dan metode diskusi. Menurut Hamid (2012, 212) Metode
eksperimen adalah metode pembelajaran yang memberikan kesempatan
kepada siswa, baik secara individu maupun kelompok, untuk melakukan
suatu proses percobaan. Tujuan penggunaan metode eksperimen ini adalah
untuk sepenuhnya melibatkan siswa dalam merencanakan dan melakukan
percobaan, menemukan fakta, mengumpulkan data, mengendalikan
variabel, serta memecahkan persoalan yang dihadapi secara konkrit.
Sedangkan metode diskusi menurut Hamid (2011, 215-216) diartikan sebagai proses membahas suatu permasalahan dengan melibatkan banyak
orang, yang hasilnya digunakan sebagai alternatif jawaban dari persoalan.
Dalam kegiatan diskusi, setiap orang berhak mengemukakan pendapat
masing-masing terhadap persoalan yang dibahas, untuk selanjutnya
dianalisis dan dicari pendapat yang paling ideal dan mewakili semua
pendapat peserta diskusi. Hasil analisis inilah yang menjadi alternatif
jawaban dari persoalan yang dibahas. Sehingga metode eksperimendiskusi
adalah metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada
siswa untuk melakukan suatu percobaan dan kemudian mendiskusikan
secara bersama-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun
tahapan dalam penggunaan metode eksperimen-diskusi adalah sebagai
berikut:
1) Menyiapkan metode eksperimen-diskusi, diawali dengan memeriksa
ketersediaan alat, bahan, kesiapan ruang/ tempat, serta semua
perangkat pembelajaran yang digunakan dalam menunjang kegiatan
eksperimen.
2) Melaksanakan metode eksperimen-diskusi, dengan langkah-langkah:
a) menata ruang dan alat,
b) mengorganisasi siswa (kelompok) untuk melakukan eksperimen,
c) menginformasikan langkah-langkah eksperimen-diskusi,
d) melakukan eksperimen sesuai prosedur LKS,
e) melakukan diskusi kecil untuk menjawab pertanyaan di LKS,
f) mempresentasikan hasil eksperimen,
g) mendiskusikan hasil eksperimen melalui diskusi sehingga
mendapatkan jawaban yang paling ideal,
h) menyimpulkan hasil eksperimen.
3) Memberikan evaluasi dengan mengerjakan soal-soal

Pengertian Metode Pembelajaran (skripsi dan tesis)

Metode pengajaran merupakan salah satu komponen-komponen
yang saling berinteraksi dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu
tujuan. Adapun pengertian metode menurut Majid (2013, 193) adalah cara
yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi yang telah disusun
agar dapat mencapai tujuan secara optimal. Keberhasilan
mengimplementasikan strategi pembelajaran sangat tergantung pada
penggunaan metode pembelajaran. Hal ini dikarenakan suatu strategi
pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui
penggunaan metode pembelajaran.
Jalan yang dimaksud adalah cara atau
langkah yang digunakan seperti yang diungkapkan oleh Suryani & Agung
(2012: 7) metode pembelajaran dapat diartikan sebagai langkah-langkah
yang digunakan untuk melaksanakan rencana yang disusun dalam kegiatan
konkrit untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan pengertian
metode pembelajaran sebagai cara yang digunakan untuk
mengimplementasikan strategi pembelajaran yang disusun secara konkrit
untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal.

Alur Pendekatan Konstruktivisme (skripsi dan tesis)

Dalam melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan
konstruktivisme di dalam kelas, diperlukan tahapan-tahapan menurut
Surani (2004: 28), yang menyatakan:
1) Invitasi
Dimana guru memanfaatkan struktur kognitif yang telah ada pada
siswa untuk membahas konsep-konsep baru sehingga tergugah
motivasinya untuk belajar 2) Eksplorasi
Yang mana menyangkut interaksi siswa dengan lingkungan alam
atau lingkungan fisik di sekitarnya. dalam tahap ini guru bertindak
sebagai fasilitator agar siswa aktif menggunakan konsep-konsep
baru.
3) Solusi atau eksplanasi
Pada tahapan ini siswa dihadapkan pada situasi masalah yang
menyangkut konsep atau prinsip yang baru diterimanya untuk
menyelesaikan masalah yang diberikan atau dihadapi.
4) Tindak lanjut
Siswa mengembangkan sikap perilaku untuk berkembang lebih jauh.
5) Ekspansi
Siswa diminta untuk belajar sendiri aplikasi dan perluasan berbagai
konsep dan prinsip yang telah dipelajari.
e. Karakteristik Pendekatan Konstruktivisme
Karakteristik Pembelajaran dalam pendekatan konstruktivisme
menurut Pritchard (2010: 45) adalah berpikir kritis, motivasi,
independensi pembelajaran, feedback, dialog, bahasa, penjelasan,
bertanya, belajar melalui mengajar, kontekstualisasi, eksperimen dan atau
pemecahan masalah dalam dunia nyata. (Wardoyo, 2013: 38).
Pada prinsipnya, pendekatan konstruktivisme memiliki beberapa
karakteristik yang dapat dilihat berdasarkan proses pembelajarannya.
Adapun karakteristik pendekatan konstruktivisme menurut para ahli
dalam Wardoyo (2013, 38 41) yang dirangkum dari pendapat Dewey,
Hanafiah dan Suhana, Winataputra dapat disimpulkan bahwa
karakteristik pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran
adalah (1) berpusat pada siswa, (2) adanya masalah (3) proses
menemukan (4) interaksi sosial, dan (5) pengetahuan atau pemahaman
baru.

Pendekatan Konstruktivisme (skripsi dan tesis)

Pada prinsipnya, pandangan konstruktivisme dalam
pembelajaran lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil
pembelajaran (Wardoyo, 2013: 25). Hal ini memiliki arti bahwa di dalam
pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstruktivisme lebih
difokuskan pada proses belajar yang melibatkan secara aktif antara
peserta didik dengan materi pelajaran melalui interaksi sosial di dalam kelas. Belajar dalam pandangan konstruktivisme menurut Warsita (2008,
pembelajaran konstruktivisme menurut Schunk (2012) dapat dilakukan
dengan kegiatan mengamati fenomena-fenomena, mengumpulkan datadata,
merumuskan, dan menguji hipotesis-hipotesis, dan bekerjasama
dengan orang lain (Wardoyo, 2013: 28 29).
Menurut Akbar (2013, 46), pendekatan konstruktivistik
berkembang untuk membangun persepsi berdasarkan kekuatan schemata
(seperangkat nilai, pengetahuan, dan pengalaman masa lalu) yang ada
pada diri seseorang, dan kekuatan lingkungan (pengalaman belajar).
Pandangan konstruktivisme berimplikasi bahwa siswa belajar dengan
menggunakan lingkungan di sekitarnya. Pembelajaran menggunakan
pendekatan konstruktivisme diharuskan siswa membangun
pengetahuannya sendiri berdasarkan schemata dan pengalaman belajar
terhadap alam di sekitarnya secara mandiri.
Sehingga dari beberapa pendapat tentang pengertian pendekatan
konstruktivisme tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan
konstruktivisme adalah proses pembelajaran yang melibatkan siswa
secara aktif untuk membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan
schemata dan pengalaman belajar terhadap lingkungan nyata.

Teori Konstruktivisme Dalam Pembelajaran  (skripsi dan tesis)

Piaget (1929) mengartikan teori konstruktivisme sebagai teori
pembelajaran yang menggambarkan cara memperoleh suatu
pengetahuan. Teori konstruktivisme ini lebih menekankan cara siswa
memperoleh ilmu dan pengetahuan secara aktif melalui pengalamanpengalamannya
(Basleman & Mappa, 2011: 128).
Prinsip-prinsip teori Piaget (1929) ini melalui proses: (1) skema,
(2) asimilasi, (3) akomodasi, dan (4) equilibrium. Adapun definisi dari
proses tersebut, menurut Wardoyo (2013, 35 38) dapat dirangkum
sebagai berikut.
1) Skema: representasi kognitif dari suatu kegiatan
2) Asimilasi: pengumpulan atau pengelompokan informasi baru
3) Akomodasi: modifikasi dari stuktur kognitif untuk menerjemahkan
informasi baru
4) Equilibrium: pengaturan diri untuk mengatur keseimbangan proses
asimilasi dan akomodasi. Berdasarkan teori konstruktivisme, pembelajaran lebih
ditekankan pada peserta didik, dimana peran peserta didik dalam
pembelajaran konstruktivisme menurut Basleman & Mappa (2011, 129)
anatar lain:
1) Peserta didik aktif dalam proses pembelajaran
2) Peserta didik membangun pengetahuan melalui interaksi dengan
lingkungan yang ditemukan mereka sendiri
3) Belajar secara aktif melalui berpikir kritis dan pemecahan masalah
4) Peserta didik menemukan isi pelajaran bermakna pada proses
pembelajaran.
Sedangkan peran fasilitator dalam pembelajaran konstruktivisme
antara lain sebagai berikut:
1) Menciptakan lingkungan yang inovatif.
2) Menyediakan bahan-bahan sebagai sumber belajar.
3) Membantu siswa mendapatkan pengalaman atau
mengeksplorasi pengalaman.
4) Membantu siswa dalm membentuk konsep.
5) Membantu siswa dalam mengemukakan pikirannya.
6) Membantu siswa dalam menyelesaikan masalah.
(Basleman & Mappa, 2011: 129)
Berdasarkan Tatang Sutarno (2008: 10), menyatakan bahwa
peran guru dalam teori konstruktivisme adalah menghubungkan (linking),
memonitor (monitoring), dan mengarahkan (directing) proses
membangun pengetahuan, dan sedangkan peran siswa adalah mengenali
(recognise), memadukan (integrate), memperluas (extend), mengevaluasi
(evaluate) dan merekonstruksi konsepsinya

Pengertian Pendekatan Pembelajaran (skripsi dan tesis)

Menurut Gulö (2004, 4), untuk menyelesaikan persoalan
memilih rencana kegiatan pembelajaran diperlukan adanya suatu
pendekatan. Di mana pendekatan tersebut dianggap sebagai sudut
pandang atau cara berpikir dalam menghadapi seluruh permasalahan
yang ada dalam program belajar mengajar. Pendekatan menurut Wardoyo
(2013, 27) juga diartikan sebagai seperangkat asumsi yang dapat
dipertanggungjawabkan berdasarkan hakikat bahasa, dan hakikat
pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pedagogis Definisi lain tentang pendekatan pembelajaran menurut Majid (2013, 21)
dapat diuraikan sebagai cara umum yang dilakukan oleh guru dalam
proses membelajarkan peserta didik.
Akbar (2013, 45) mengartikan pendekatan pembelajaran sebagai
untuk membelajarkan peserta didik melalui pusat
Adapun pendekatan-pendekatan pembelajaran yang
berkembang berdasarkan filsafat pendidikan menurut Akbar (2013, 45)
terdiri atas: (1) pendekatan behavioristik; (2) pendekatan kognitivistik,
dan (3) pendekatan konstruktivistik.
Jadi dari berbagai pendapat mengenai pendekatan pembelajaran
di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pendekatan pembelajaran adalah
suatu sudut pandang atau asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan
dalam menghadapi permasalahan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pedagogis.

Alur Model Pembelajaran Transformatif (skripsi dan tesis)

Alur pembelajaran transformatif menurut Gonigal (2005)
meliputi:
1) Mengaktifasi kejadian (Activating event)
Dipahami sebagai kondisi di mana cara pandang/perspektif yang
dimiliki seseorang selama ini ternyata mengandung keterbatasan,
kelemahan, dan kekurang-akuratan (Pada tahapan ini seseorang
memiliki disorienting dilemma atau merasa adanya kelemahan pada
perspektif yang dia miliki selama ini)
2) Tahap mengidentifikasi asumsi terkini (fase identifying current
assumption)
pada tahap ini seseorang mulai memahami secara mendalam tentang
perspektif yang dia miliki, mencoba untuk mengetahui dan memahamilebih jauh terhadap perspektif orang lain, serta berusaha mencari tahu
asumsi dasar atau keyakinan yang mendasari perspektif tersebut.
3) Mengharapkan refleksi diri secara kritis (Encouraging critical selfreflection)
Tahapan ini merupakan suatu fase di mana seseorang mulai ragu
terhadap keabsahan dari kebenaran asumsi dasar atau keyakinan yang
mendasari cara pandangnya selama ini.
4) Mengharapkan komunikasi secara kritis (Encouraging critical
discourse)
Pada tahap ini bertujuan untuk memperoleh penguatan atau
pemantapan dalam proses refleksi diri, dan sekaligus memperoleh
pemahaman lebih komprehensif terhadap perspektif lain beserta
asumsi dasar yang mendasarinya. Sebagai contoh seseorang
melakukan dialog secara intensif dengan orang lain, terutama mereka
yang memiliki perspektif lain.
5) Kesempatan untuk menguji paradikma/ prespektif baru
(Opportunity to test new paradigm/perspective)
Fase ini seseorang mulai tertarik untuk mecoba menggunakan cara
untuk memandang, memahami, atau memaknai terhadap kenyataan
atau pengalaman.

Model Pembelajaran Transformatif (skripsi dan tesis)

bentuk atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai contoh maupun
pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Dengan demikian, yang
adalah kerangka konseptual
dalam mengorganisasikan pengalaman belajar yang tersusun secara
sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Adapun fungsi dari model
belajar mengajar tersebut adalah sebagai pedoman bagi perancang
pengajar, serta dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas belajar
mengajar (Majid, 2013: 13). Menurut Aunurrahman (2009, 146), model pembelajaran juga
dapat dimaknai sebagai perangkat pembelajaran yang digunakan untuk
merancang, serta membimbing aktivitas pembelajaran baik di dalam kelas
maupun di tempat lain yang melakukan aktivitas pembelajaran. Dalam
pembelajaran, pemodelan sangat penting untuk diaplikasikan, agar pola
pembelajaran dapat tersusun secara sistematis sehingga dapat
mempermudah pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Pengembangan model-model pembelajaran yang efektif sangat
menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Hal ini didasari oleh
pendapat Aunurrahman (2009, 140) yang menyatakan bahwa pada
menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat
belajar secara aktif dan menyenangkan sehingga dapat meraih hasil belajar
dapat disesuaikan berdasarkan fasilitas, kondisi kelas, karakteristik siswa,
maupun faktor-faktor lain yang terkait dalam pembelajaran, sehingga
dapat menciptakan pembelajaran yang efektif.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran adalah perangkat pembelajaran yang disusun secara
sistematis yang digunakan untuk merancang serta membimbing aktivitas
pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Adapun tujuan
pengembangan model pembelajaran adalah untuk menciptakan proses
pembelajaran efektif sehingga mendapatkan hasil belajar yang optimal.
Pembelajaran transformatif (transformatif learning) merupakan
model pembelajaran yang dikembangkan dari perspektif transformasi yang
pada awalnya digagas dan dikembangkan oleh Mezirow (1978). Patria
Cranton (2002) memahami pembelajaran transformatif sebagai kegiatan
pembelajaran yang ditujukan untuk proses penyadaran peserta didik
terhadap kesalahan atau kelemahan perspektif beserta asumsi dasar yang
dimiliki, untuk kemudian beralih pada perspektif baru yang dinilai tepat.
Melalui pembelajaran transformatif, para peserta didik dikondisikan untuk secara terus-menerus melakukan refleksi, mempertanyakan atau bahkan
menggugat terhadap perspektif yang telah dimiliki selama ini (Rhamadani,
2013).
Adapun strategi implementasi model pembelajaran transformatif
yang dikutip dari Rhamadani (2013) meliputi:
1) Persiapan Pembelajaran
a) Melakukan prakondisi kepada peserta didik
b) Penyiapan perangkat dan media pembelajaran
c) Pengaturan latar belajar
d) Penyiapan strategi monitoring dan evaluasi belajar
e) Peningkatan pemahaman pendidik tentang pembelajaran
f) Transformatif
2) Pelaksanaan Pembelajaran Transformatif
a) Mengubah peran pendidik menjadi fasilitator belajar
b) Memperlakukan peserta didik sebagai subjek belajar
c) Mendayagunakan pengalaman peserta didik dan potensi
lingkungan sebagai penunjang sumber belajar
d) Membangun interaksi pembelajaran berbasis interaksi
konsultatif-dialogik
e) Rambu-rambu pola interaksi edukatif dalam pembelajaran
transformatif
f) Memilih dan menerapkan kata-kata persuasif dalam
pembelajaran
g) Persyaratan pendidik dalam pembelajaran fasilitatif
h) Suasana kreatif dalam proses pembelajaran transformatif
3) Evaluasi Pembelajaran

Pengertian Pembelajaran Transformatif (skripsi dan tesis)

Pembelajaran transformatif pada dasarnya merupakan suatu
pembelajaran yang menghasilkan perubahan mendasar pada diri peserta
didik. Adapun pengertian transformasi yang dikutip dari Webster
Dictionary dapat disimpulkan bahwa transformasi memiliki makna: (a)
merubah bentuk, penampilan atau struktur; (b) mengubah kondisi, hakikat
atau karakteristik; (c) mengganti substansi (Moedzakir, 2010).
Pembelajaran transformatif menurut Mezirow (2000)
didefinisikan sebagai suatu proses yaitu dengan mentransformasikan
kerangka acuan (pola pikir, kebiasaan pikiran, prespektif makna)
kumpulan asumsi dan harapan yang problematis dan membuatnya lebih
inklusif, memilah, terbuka, reflektif dan secara emosional bisa berubah.
Kerangka tersebut menjadi lebih baik karena berpeluang lebih besar untuk
menumbuhkan keyakinan dan opini yang akan terbukti lebih benar atau
bisa dijustifikasikan guna menuntun tindakan (Illeris, 2011: 116)
Adapun proses pembelajaran transformatif menurut Illeris (2011,
117 118) meliputi: (1) Merenungkan secara kritis sumber, karakteristik
dan konsekuen dari asumsi-asumsi yang relevan baik milik kita sendiri
maupun orang lain, (2) Di dalam pembelajaran instrumental, menetapkan
kebenaran bahwa sesuatu adalah benar (sesuai dengan apa yang dikatakan
tentangnya) dengan menggunakan metode riset empiris, (3) Di dalam
pembelajaran komunikatif, tiba pada keyakinan yang lebih bisa
dijustifikasi dengan cara berperan serta secara penuh dan bebas dalam
wacana yang berwawasan dan berkesinambungan. (4) Menjalankan
prespektif yang telah tertransformasikan yaitu dengan mengambil
keputusan dan menempuh apa yang telah kita yakini sampai kemudian
menjumpai fakta, argumen atau prespektif baru yang menyebabkan
orientasi tersebut bermasalah dan menghendaki pertimbangan ulang. (5)
Menghasilkan kecenderungan alamiah sehingga menjadi lebih reflektif dan
kritis terhadap asumsi sendiri dan pihak lain, mengusahakan pengesahan atas wawasan transformatif kita dengan berpartisipasi secara lebih leluasa
dan penuh dalam wacana dan meninjaklanjuti keputusan dengan
menjalankan wawasan yang sudah tertransformasikan.
Teori pembelajaran transformative merupakan epistemologis
metakognitif tentang penalaran evidensial (instrumental) dan dialogikal
(kominikatif). Penalaran evidensial biasanya menggunakan pembelajaran
yang berorientasi tugas. Sedangkan dialogikal biasanya menggunakan
refleksi diri secara kritis. Sehingga pembelajaran instrumental dan dan
pembelajaran komunikatif merupakan ciri khas dari pembelajaran
transformatif.
Tujuan pembelajaran transformatif yang dirangkum menurut
Soenarwan (2008, 167) adalah untuk mentransformasi pembelajar ke
dalam suatu keadaan, sehingga pembelajar dapat mencapai pembelajaran,
mengembangkan seluruh potensi yang diinginkan, dan untuk memperkuat
serta memotivasi pembelajar dalam usaha pengalaman pembelajaran. Hal
ini dapat diartikan bahwa pembelajaran transformatif dapat meningkatkan
potensi akademik atau kemampuan kognitif dengan cara memotivasi siswa
melalui pengalaman belajar. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh
Farias (2012-2013: 67) yaitu pembelajaran transformatif juga dapat
meningkatkan psikomotor dan kognitif siswa

Pengertian Pembelajaran (skripsi dan tesis)

Pada prinsipnya, pembelajaran menurut Jihad & Haris (2009)
merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek, yaitu
belajar dan mengajar (Wardoyo, 2013: 21). Oleh karena itu, kegiatan
pembelajaran bermuara pada apa yang harus dilakukan oleh siswa sebagai
aspek belajar, dan apa yang harus dilakukan oleh guru dalam pemberi
pelajaran sebagai orientasi dari aspek mengajar. Istilah lain tentang pembelajaran menurut Damyati dan Mudjiono (2002: 113 114)
didefinisikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk membelajarkan siswa.
Pendapat yang sama tentang pembelajaran juga dikemukakan oleh Majid
untuk membelajarkan seseorang atau kelompok
orang melalui berbagai upaya (effort) dan berbagai strategi, metode, dan
pendekatan demikian, makna pembelajaran dapat dipandang sebagai kegiatan guru
yang disusun dan didesain secara instruksional yang diaplikasikan kepada
siswa sehingga siswa dapat belajar secara aktif dan terarah. Dengan kata
lain, menurut Wardoyo (2013, 21) pembelajaran dapat diartikan sebagai
suatu proses komunikasi yang memiliki tujuan tercapainya perubahan
perilaku melalui interaksi antara peserta didik dengan guru, maupun antar
peserta didik.

Pengertian Mengajar (skripsi dan tesis)

Secara umum, mengajar merupakan suatu kegiatan memberi
pengetahuan dan melatih keterampilan yang dilakukan oleh guru. Dengan
satu komponen dari kompetensi- Oleh karena itu, setiap
guru diharuskan untuk menguasai serta terampil dalam mengajar.
Mengajar menurut Gulö (2004, 8) merupakan usaha untuk
menciptakan sistem lingkungan yang dapat mengoptimalkan proses
belajar. Usaha mengoptimalkan proses belajar tersebut terdiri dari
komponen-komponen yang saling berinteraksi dalam proses belajar yang
terarah pada tujuan tertentu. Adapun komponen-komponen tersebut
menurut Gulö (2004, 8 9) antara lain: (1) tujuan pengajaran, (2) guru, (3)
peserta didik, (4) materi pelajaran, (5) metode pengajaran, (6) media
pengajaran, serta (7) faktor administrasi dan finansial.
Berdasarkan definisi mengajar yang telah dikemukakan di atas,
dapat disimpulkan bahwa mengajar adalah upaya menciptakan suasana
belajar secara optimal melalui interaksi dalam proses belajar yang terarah
pada tujuan. Mengajar bukan hanya sekedar suatu kegiatan
mendiseminasikan informasi kepada siswa, tetapi lebih dari itu, mengajar
juga merupakan kegiatan membantu peserta didik dalam membangun
konsep diri

Tujuan Belajar (skripsi dan tesis)

Pada prinsipnya setiap aktivitas termasuk belajar berorientasi
pada tercapainya suatu tujuan. Akan tetapi, tujuan yang diharapkan dalam
kegiatan belajar sangat banyak dan bervariasi, tergantung dari sistem
lingkungan yang dibentuk.
Menurut Sardiman (2004, 26) tujuan belajar dibedakan menjadi
(1) instructional effects yang dicapai dengan tindakan instruksional dalam
bentuk pengetahuan dan keterampilan, (2) nurturant effects yang tercapai
karena siswa menghadapi sistem lingkungan belajar tertentu, seperti
berpikir kritis, kreatif, sikap terbuka, demokratis, serta menerima pendapat
orang lain. Dengan demikian tujuan belajar secara umum menurut
Sardiman (2004, 26 29) dapat dirangkum sebagai berikut.
1) Untuk mendapatkan pengetahuan
Dalam mendapatkan pengetahuan, peran guru sangat dibutuhkan
sebagai pengajar. Melalui informasi dan pemberian tugas, dapat
menambah pengetahuan sekaligus mencari sendiri untuk
mengembangkan cara berpikir dalam memperkaya pengetahuan.
2) Penanaman konsep dan keterampilan
Penanaman konsep memerlukan suatu keterampilan yang dapat dididik
dengan memperbanyak melatih kemampuan. Interaksi yang mengarah
pada pencapaian keterampilan tidak sekedar menghafal atau meniru.
3) Pembentukan sikap
Pembentukan sikap mental dan perilaku peserta didik, tidak terlepas
dari penanaman nilai-nilai. Oleh karena itu, dalam pembelajaran guru tidak hanya sekedar mengajar, melainkan juga mendidik siswa dengan
menanamkan nilai-nilai agar dalam diri siswa tumbuh kesadaran dan
kemauan untuk mempraktikkan segala sesuatu yang telah dipelajari.

Pengertian Belajar (skripsi dan tesis)

Pada umumnya, belajar merupakan suatu kegiatan yang kompleks
sebagai upaya atau proses perubahan perilaku seseorang. Hal ini sesuai
dengan pendapat Pidarta (2000, 197) yang mengartikan belajar sebagai
perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman
yang dapat dilaksanakan pada pengetahuan lain serta mampu
mengkomunikasikan kepada orang lain. Slameto (2010, 2) juga
seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru
secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi
dengan
meliputi perubahan pengetahuan (kognitif), keterampilan
(psikomotor), dan nilai sikap (afektif).
Menurut Aunurrahman (2009, 38) belajar merupakan aktivitas
untuk memperoleh berbagai pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan
proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati
tersebut berasal dari lingkungan, dan proses kognitif yang dilakukan oleh
pembelajar (Damyati & Mudjiono, 2009: 10).
Belajar menurut Daryanto & Rahardjo (2012, 16) juga dapat
dipandang sebagai proses berbuat melalui pengalaman yang diarahkan
pada pencapaian tujuan. Adapun proses yang dialami saat belajar meliputi
proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu yang bertujuan untuk
mengalami perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar
adalah suatu aktivitas atau proses perubahan tingkah laku seseorang yang
diperoleh berdasarkan hasil pengalaman dan interaksi terhadap lingkungan
sekitar. Pada konteks ini, tingkah laku yang dimaksud adalah
keterampilan, kebiasaan, sikap, pengatahuan, dan apresiasi. Sedangkan
pengalaman yang dimaksud adalah interaksi individu dengan
lingkungannya.

Strategi Pengembangan Model Pembelajaran Transformatif (skripsi dan tesis)

Hal paling mendasar untuk dijadikan titik tolak dalam desain dan pengembangan model pembelajaran transformatif adalah mengidentifikasi proses-proses kunci dan determinannya. Berkenaan dengan hal tersebut, Mezirow (1995) sendiri menekankan bahwa proses yang paling signifikan dalam pembelajaran transformatif terjadi pada domain komunikatif, yakni bermula dari identifikasi masalah, nilai-nilai, atau perspektif awal, pengujian asumsi, dialog dengan diskursus kritis, hingga pada pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil diskursus. Pun demikian, masih menurut Mezirow (1997) terdapat empat rangkaian proses yang disyaratkan agar transformasi terwujud, yaitu (1) mengelaborasi atau memperbaiki skema makna/nilai, (2) mempelajari skema makna baru, (3) merubah skema makna, dan (4) merubah perspektif makna. Pada tataran selanjutnya, McGonigal (2005) mengemukakan lima langkah implementatif agar transformasi peserta didik dapat terwujud, yaitu: 1. Activating event, yaitu peristiwa atau kejadian yang membuat peserta didik menyadari keterbatasan pengetahuan/pemahaman yang dimilikinya; 2. Ketersediaan ruang atau kesempatan untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan asumsi-asumsi yang mendasari pengetahuan awalnya tersebut; 3. Refleksi kritis; 4. Diskursus kritis, dengan dialog dan diskusi; 5. Kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan perspektif baru

Ragam pendekatan pembelajaran transformatif (skripsi dan tesis)

Sebagaimana sekilas disinggung pada bagian sebelumnya bahwa pembelajaran transformatif membawa ragam pandangan terkait dimensi pembelajaran yang bertransformasi. Hal ini berkaitan erat dengan latar pendekatan yang digunakan untuk mengkonsepsikan teori pembelajaran transformatif. Ditinjau dari pendekatannya, menurut Dirkx (1998) dan Hoggan (2015), pembelajaran transformatif dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) learning for consciousness-raising, (2) learning for critical reflection, (3) learning for development, dan (4) learning for individuation. Pembelajaran (atau pendidikan) transformatif sebagai peningkatan kesadaran (consciousness-raising) dikemukakan oleh Paulo Freire (1970).5 Kesadaran kritis yang dimaksudkan Freire merujuk pada proses dimana pembelajar meningkatkan kemampuan analisis, menghadapi persoalan, dan melakukan tindakan dalam konteks sosial, politik, kultural, dan ekonomi yang mempengaruhi dan membentuk kehidupannya. Kepekaan ini diperlukan untuk memahami strktur sosial yang berlaku di lingkungannya sehingga bisa terbebas dari resiko dan tindak penindasan dan kesewenang-wenangan. Selanjutnya, pembelajaran transformatif yang diorientasikan pada refleksi kritis (critical reflection) digagas dan dikembangkan oleh Jack Mezirow. Dalam pandangannya peserta didik perlu dikondisikan untuk membangun refleksi kritis atas asumsi awal yang telah dimiliki dengan cara mengkronfrontasikannya dengan asumsi-asumsi lain yang berbeda secara substansial atau dengan kenyataan yang “menggoyahkan” asumsi awalnya tersebut. Melalui proses kritis-reflektif tersebut, perspektif baru dapat terbentuk dan kemudian menjadi dasar tindakan peserta didik. Perubahan pada sisi perspektif dengan pendekatan rasionalkognitif inilah yang menjadi penekanan dalam pembelajaran transformatif Mezirow. Pada sisi lain, perspektif perkembangan peserta didik (developmental perspective) juga digunakan sebagai basis dalam memahami pembelajaran transformatif, seperti yang diartikulasikan pertama kali oleh Larry Daloz (1986). Ia memandang bahwa kebutuhan untuk menemukan dan membangun kebermaknaan hidup (meaning) sebagai faktor kunci yang mendorong orang dewasa untuk terlibat dalam sebuah pembelajaran formal. Dan ini, masih menurut Daloz, berkaitan erat dengan perkembangan kehidupan kita sendiri. Tingkat “kematangan” dan kondisi lingkungan yang berubah akan menuntut seseorang bergerak dari fase perkembangan saat itu ke fase berikutnya – melalui pelibatkan diri dalam proses pembelajaran. Dari sini, sangatlah jelas perspektif ‘perkembangan dan perubahan’ (growth and transformation) yang mendasari pandangan Daloz dalam pembelajaran transformatif – walaupun masih dipengaruhi oleh konteks sosio-kultural yang melatarbelakanginya (Dirkx, 1998). Aliran pendekatan yang keempat tentang pembelajaran transformatif pertama kali direpresentasikan oleh Robert Boyd (1991; Boyd & Myers, 1988). Walaupun pandangannya memiliki irisan dengan Daloz, Mezirow, dan Freire, Boyd meletakkan perkembangan kesadaran, perubahan, dan perkembangan pada makna yang berbeda. Perhatian Boyd lebih pada dimensi ekspresif atau emosional-spiritual dan mengintegrasikannya secara menyeluruh dan holistik dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran transformatif, lanjut Boyd, melibatkan proses identifikasi ‘simbol-simbol’ dan dialog intrapersonal untuk memahaminya. Dialog ini merupakan bagian dari proses lebih luas yang – dalam istilah Carl Jung – disebut individuasi, yaitu proses untuk ‘menyelami’ dan memahami diri sendiri lebih jauh, sehingga dapat terhindar dari obsesi, keserakahan, dan bagian gelap lain yang mungkin muncul dari ‘ketidaksadaran’ (Dirkx, 1998). Selain pandangan-pandangan di atas, terdapat pula pandangan lain yang berusaha mengakomodasi semua dimensi transformasi tersebut, salah satunya adalah Knud Illeris (2014). Ia mengajukan pandangan bahwa target pembelajaran transformatif dapat tercakup dalam terma ‘identitas’. Identitas yang dimaksud yaitu kombinasi dari pengalaman personal yang khas dalam situasi apapun dan bagaimana seseorang ‘menampilkan’ dirinya terhadap lingkungannya. Jadi, identitas merujuk pada kompleksitas jati diri personal dan sosial seseorang.

Perspektif Transformatif Dalam Pembelajaran (skripsi dan tesis)

Perspektif transformatif adalah konsep pembelajaran yang menghasilkan perubahan pada individu tentang bagaimana individu tersebut mengerti dan memaknai kenyataan dan pengalaman hidupnya. Ini mencakup proses seseorang dalam melihat dan memahami proses belajar yang dialaminya saat ini dan menghubungkannya dengan keadaan hidupnya. Seseorang yang berhasil mengubah asumsi dasar yang dimiliki dan sadar atas kelemahan perspektif yang dianutnya untuk kemudian beralih pada perspektif baru adalah orang yang telah mengalami proses pembelajaran transformatif. Pembelajaran transformative (transformative learning) merupakan model pembelajaran yang dikembangkan dari perspektif transformatif. Transformasi dalam diri manusia adalah proses perubahan yang mendasar, baik dari segi bentuk, penampilan, kondisi, karakteristik dan substansi. Teori pembelajaran transformative muncul pada tahun 70-an yang didasari pada hasil penelitian besar yang dilakukan oleh Mezirow

Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah (skripsi dan tesis)

. Ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai faktor lingkungan yang dialami oleh suatu organisasi dan mampu berpotensi mengganggu kinerja, apabila organisasi tersebut tidak bisa beradaptasi secara baik dengan segala laju perubahan. Terjadinya ketidakpastian lingkungan dilihat dari adanya perubahan peraturan yang tidak sinkron dan pergantian jabatan dengan rentang waktu yang cepat. Namun pada saat terjadi ketidakpastian lingkungan tersebut, biasanya para atasan mengarahkan bawahanya untuk mengadopsi konsep transparansi organisasi lain yang dianggap telah berhasil. Sehingga jika ketidakpastian lingkungan tinggi pada suatu orrganisasi, maka dianggap penerapan transparansi transparansi palaporan keuangan daerah akan semakin terdorong karena semakin tinggi ketidakpastian lingkungan maka masing-masing individu akan menyesuaikan dengan lingkungan barunya.   Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fardian (2015) di SKPD Kota Padang menujukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh pada penerapan transparansi pelaporan keuangan (Fardian, 2015), karena diyakini ketika terjadi ketidakpastian lingkungan maka pimpinan akan mengarahkan bawahannya untuk meniru organisasi lain yang telah berhasil menerapkan transparansi seperti dengan mengadakan studi banding dengan organisasi lain

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah (skripsi dan tesis)

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas program dan aktivitas yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait. Akuntabilitas dilaksanakan dengan melakukan penyusunan laporan keuangan secara benar dan akurat, laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sehingga diartikan bahwa setiap penerapan akuntabilitas yang tinggi, maka dianggap akan mempengaruhi proses transparansi pelaporan keuangan yang maksimal. Adanya pengaruh akuntabilitas pada penerapan transparansi, maka diyakini akan memberikan pengaruh yg baik dalam usaha mereduksi praktek korupsi yang sekarang sedang marak terjadi di pemerintahan saat ini. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adha (2014) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Hal ini berarti menununjukkan bahwa akuntabilitas memiliki peranan  yang penting terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah untuk publik

Pengaruh Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah (skripsi dan tesis)

. Komitmen manajemen diartikan sebagai kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, dan prioritas, serta tujuan suatu organisasi (Yesnita, 2016). Komitmen manajemen ditunjukkan dengan adanya individu yang selalu memperbaiki keterampilannya khususnya untuk mendorong peningkatan transparansi pelaporan keuangan daerah, selain itu masing-masing individu berusaha untuk membangun budaya etis, dan mencoba untuk berpendidikan secara berkelanjutan. Sehingga dapat diartikan terjalinnya komitmen manajemen yang tinggi pada suatu organisasi dianggap akan mendorong penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah menjadi maksimal, karena individu sangat memperhatikan kelangsungan organisasinya. Penelitian ini didukung oleh penelitian Solin (2013) yang dilakukan pada SKPD Kota Padang menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah). Adanya pengaruh komitmen manajemen yang terkait membuat anggota organisasi dalam penyusunan laporan keuangan akan lebih transparan sesuai dengan yang diinginkan oleh publik karena didalamnya tertanam kerja sama yang baik

Pengaruh Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah (skripsi dan tesis)

.

 Tekanan eksternal merupakan faktor luar organisasi yang dianggap dapat berpengaruh terhadap organisasi baik berpengaruh terhadap struktur maupun kegiatannya (Adha, 2014). Tekanan eksternal terjadi karena adanya peraturan atau undang-undang yang  berlaku dari pemerintah pusat khususnya mengenai transparansi pelaporan keuangan daerah, munculnya kritikan dari media massa, dan tuntutan dari pihak-pihak yang terkait terkait, serta adanya perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi adanya tekanan eksternal dalam suatu organisasi maka akan mempengaruhi peningkatan penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah tersebut. Didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012) terhadap 149 SKPD di Provinsi D.I.Yogyakarta memaparkan bahwa pada faktor tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tekanan eksternal berupa undang-undang menjadi pendorong untuk diterapkannya transpransi pelaporan keuangan di SKPD Provinsi D.I.Yogyakarta

Indikator-indikator Ketidakpastian Lingkungan (skripsi dan tesis)

Menurut Ridha dan Basuki (2012) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator dalam ketidakpastian lingkungan yaitu: 1. Hubungan dengan lingkungan yang stabil Ketidakpastian sendiri terjadi karena adanya peraturan yang berubah-ubah direntang waktu yang tidak menentu. Suatu organisasi apabila ingin penerapan transparansi tersebut ingin tercapai dengan maksimal diharapkan mampu menjaga kestabilan ketidakpastian lingkungan tersebut demi memenuhi tuntutan public. 2. Perbaikan legitimasi Legitimasi dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan dan pantas ataupun sesuai dengan norma, nilai, dan kepercayaan serta definisi yang dikembangkan secara sosial.   3. Informasi keuangan yg positif maupun negatif Menyediakan informasi keuangan harus akurat sesuai dengan kebenarannya, karena entah informasi positif maupun negatif sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang tekait. 4. Adopsi konsep Menerapkan konsep transparansi belakangan ini menjadi tren didunia keuangan karena menjadi tuntutan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Meniru konsep transparansi organisasi lain yang telah berhasil merupakan salah satu cara atasan yg diberikan kepada bawahannya agar bisa dicontoh

Tipe-tipe Ketidakpastian Lingkungan (skripsi dan tesis)

Solin (2013) menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan terdiri dari tiga tipe yaitu : 1. Effect uncertainity Yaitu diartikan sebagai ketidakmampuan memprediksi pengaruh lingkungan dimasa yang akan datang terhadap suatu organisasi. 2. Responds uncertainty Ketidakmampuan memprediksi konsekuensi dari pilihan-pilihan keputusan untuk merespon kondisi dalam lingkungan. 3. Stated uncertainty Suatu hal yang selalu dihubungkan dengan ketidakpastian lingkungan yang dipersepsi atau bias dikatakan sebagai suatu anggapan.   Dapat diambil kesimpulan, bahwa tipe ketidakpastian lingkungan merupakan suatu ketidakmampuan individu dalam organisasi untuk memprediksi sekitarnya dengan permasalahan yang kompleks

Pengertian Ketidakpastian Lingkungan (skripsi dan tesis)

Isomorfisme mimetik (ketidakpastian lingkungan) yaitu kecenderungan organisasi untuk membentuk dirinya pada perilaku organisasi lain muncul sebagai tanggapan untuk suatu ketidakpastian pada suatu standar tertentu (Hastuti, 2015). Menurut Adha (2014) mendifinisikan ketidakpastian lingkungan sebagai faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh suatu organisasi yang berpotensi dapat mengganggu kinerja organisasi, apabila organisasi tersebut tidak mampu beradaptasi dengan laju perubahan maupun dinamikanya yang terdiri dari tingkat perubahan regulasi, perubahan teknologi informasi, dan juga tingkat perubahan pasar. Berbeda dengan yang dikemukakan oleh (Syarmenda, 2016) ketidakpastian lingkungan yaitu situasi atau keadaan dimana seseorang terkendala untuk memprediksi keadaan disekitar, sehingga seseorang tersebut mencoba untuk melakukan sesuatu untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Isomorfisme mimetik ini termasuk dalam bencmarking dan mengidentifikasi praktik terbaik  dilapangan. Perubahan peraturan yang cepat dalam suatu rentang waktu tertentu, adanya peraturan yang berbeda antara satu dengan yang lain, hal tersebut merupakan salah satu yang menjadi penyebab. Ketidakpastian menyebabkan organisasi merubah proses dan strukturnya (Ridha dan Basuki,2012). Rendahnya pemahaman organisasi dalam bertransformasi ke peraturan yang baru merupakan akibat dari ketidakpastian organisasi terhadap suatu standar berupa peraturan. Didalam suatu keadaan yang tidak pasti, pemimpin organisasi akan memustuskan bahwa respon respon terbaik yang mungkin dapat dilakukan organisasi yaitu meniru organisasi lain yang mereka anggap lebih baik dari organisasinya sendiri. Keterandalan sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian dari item-item yang telah diakui dan diukur dalam laporan keuangan, namun organisasi tetap menyajikan struktur formal yang berasal dari akun-akun yang bisa diterima (acceptable account) atas setiap aktivitas organisasi untuk memenuhi keinginan masyarakat sehingga yang dinamakan transparansi akan mendorong organisasi untuk mengungkapkan informasi secara penuh tentang proses dan juga praktiknya dalam laporan keuangan guna memenuhi prasyarat kualitas keterandalan (reliability) (Sihaloho,2013).   Kesimpulan dari ketidakpastian lingkungan adalah suatu kondisi ataupun situasi yang dialami oleh individu dalam sebuah organisasi yang kesulitan memprediksi situasi disekitarnya karena adanya suatu perubahan-perubahan yang ketika organisasi tersebut tidak dapat mengikuti lajunya.

Indikator-indikator Akuntabilitas (skripsi dan tesis)

Menurut Sari (2017) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator dalam akuntabilitas, yaitu : 1. Integritas keuangan Integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian laporan keuangan, agar laporan keuangan dapat diandalkan. Informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secar wajar dapat disajikan. 2. Pengungkapan Pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan kenyataan dari fenomena ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan. 3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan   perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan.

Indikator-indikator Akuntabilitas (skripsi dan tesis)

Menurut Sari (2017) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator dalam akuntabilitas, yaitu : 1. Integritas keuangan Integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian laporan keuangan, agar laporan keuangan dapat diandalkan. Informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secar wajar dapat disajikan. 2. Pengungkapan Pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan kenyataan dari fenomena ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan. 3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan.

Prinsip-prinsip Akuntabilitas (skripsi dan tesis)

Akuntabiitas adalah sebagai pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja instansi pemerintah yang tercermin dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas menjadikan laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan prinsip-prinsip yaitu : 1. Jujur Seluruh informasi baik keuangan maupun aktivitas kinerja suatu organisasi harus dinformasikan secara jujur sesuai dengan realitas guna menciptakan kepercayaan yang baik pada masyarakat luas atau pihak-pihak yang terkait. 2. Objektif Objektif yang dimaksud adalah suatu sikap pada individu yang lebih pasti dan dapat diyakini keabsahannya, serta dapat melibatkan perkiraan dan asumsi. 3. Transparan. Transparan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan segala aktivitas baik menyusun keuangan maupun kinerja organisasi. Keseluruhan  informasi yang transparan diharapakan mampu memciptakan kepercayaan yang tinggi terhadap pengguna informasi tersebut. Pramitha dan Khikmah (2015) memaparkan bahwa ada prinsip lain yang harus dicermati dalam penerapan akuntabilitas yaitu : 1. Prinsip pertanggungjawaban Dimana hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masingmasing dan memuat baik kegagalan dan juga keberhasilan. 2. Prinsip prioritas Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk strategi dalam tindak lanjut. 3. Prinsip manfaat Ciri-ciri laporan keuangan yang baik yaitu relevan, tepat waktu, dapat dipercaya, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi, verifiable, lengkap, netral, padat, dan terstandarisasi dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.   Berdasarkan pemaparan tersebut, maka disimpulkan prinsip-prinsip akuntabilitas merupakan suatu strategi yang digunakan oleh individu dalam organisasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang tekait guna meningkatkan kepercayaan para pengguna informasi tersebut.

Macam dan Dimensi Akuntabilitas Publik (skripsi dan tesis)

Mahsun (2006) dalam Asroel (2016) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu : 1. Akuntabiltas vertikal Dimana akuntabilitas vertikal dapat diatikan sebagai petanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti petanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah. 2. Akuntabilitas horizontal Yaitu pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat luas. Menurut Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa ada empat dimensi dalam akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, antara lain : 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran Akuntabilitas terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hokum terkait dengan jaminan adanaya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 2. Akuntabilitas proses Yaitu termanifestasi memlalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.   3. Akuntabilitas program Terkait dengan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal. 4. Akuntabilitas kebijakan Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijkan yang diambil pemerintah terhadap masyarakat luas. Santoso (2013) akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi publik terdiri dari beberapa dimensi, diantaranya adalah : 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran dalam penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. 2. Akuntabilitas manajerial Akuntabilitas manajerial doiartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efesien.   3. Akuntabilitas program Akuntabilitas program yaitu program-program organisasi yang dapat diartikan sebagai program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. 4. Akuntabilitas kebijakan Akuntabilitas kebijakan yang dimaksud adalah lembaga-lembaga publik yang semestinya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertanggungjawabkan dampak di masa yang akan datang. 5. Akuntabilitas finansial Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga publik menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien, tidak ada pemberosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Dimensi-dimensi akuntabilitas dapat diambil kesimpulan yaitu akuntabilitas dibagi menjadi beberapa instrument, dan pada dasarnya akuntabilitas tersebut merupakan pertanggunggjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang  ditetapkan secara periodik dengan menggunakan dimensi yang berbeda.

Pengertian Akuntabilitas (skripsi dan tesis)

Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan
pengungkapan atau sering disebut dengan disclosure atas
kegiatan dan kinerja financial kepada pihak-pihak yang terkait.
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mampu
menjadi subjek penyedia informasi dalam rangka pemenuhan
hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi
informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya (Adha, 2014).
Menurut Sumadya dan Riharjo (2014) dalam Sari
(2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas yaitu suatu kewajiban
untuk menyampaikan pertanggungjawaban, ataupun untuk
menjawab dan menerangkan suatu kinerja dan tindakan
seseorang, badan hukum maupun pimpinan kolektif dalam
keorganisasian kepada pihak yang memiliki hak atau
wewenang meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas juga diartikan sebagai suatu
kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana
kinerja dan tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak
yang mempunyai hak dalam meminta jawaban maupun
keterangan dari orang atau badan yang telah dipercayai untuk
mengelola sumber daya tertentu dan pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepadanya, dalam rangka pencapaian
tujuan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan
kinerja secara periodik (Pramitha dan Khikmah, 2015).
Kesimpulan dari akuntabilitas yaitu suatu
kewajiban pemberian informasi yang harus dilakukan oleh
individu-individu maupun organisasi-organisasi untuk
mempertanggumgjawabkan kinerjanya secara periodik kepada
pihak-pihak terkait dan yang membutuhkan informasi tersebut

Indikator-indikator Komitmen Manajemen (skripsi dan tesis)

Ridha dan Basuki (2012) mengemukakan bahwa
terdapat beberapa indikator dalam komitmen manajemen,
yaitu :
1. Keinginan menjadi pimpinan
Tidak menutup kemungkinan seorang individu
dalam organisasi ingin menjadi seorang pimpinan, hal
tersebut akan mempengaruhi penerapan transparansi
karena komitmennya untuk memimpin suatu organisasi.
2. Perbaikan ketrampilan staf
Penerapan transparansi akan menjadi optimal
ketika pimpinan memotivasi bawahannya dan juga
keinginan yang muncul dari individu sendiri untuk
membenahi kemampuan dan ketrampilannya, karena
kemampuan SDM sangat mempengaruhi keberhasilan.
3. Pendidikan berkelanjutan
Perlunya dilakukan pendidikan yang berkelanjutan
oleh staff dalam suatu organisasi, misalnya dengan adanya
pelatihan-pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan
yang baik.
4. Membangun budaya etis
Budaya etis yang baik akan membentuk komitmen
yang baik juga antar individu untuk bekerjasama.
Kerjasama yang sehat dan baik akan mengoptimalkan
penerapan transparansi.
5. Kebutuhan SKPD
Kebutuhan SKPD akan partisipasi masyarakat
tentunya berpengaruh dalam penerapan transparansi.
Masyarakat menyampaikan aspirasinya guna mendapatkan
hak nya dalam memperoleh informasi

Pengertian Komitmen Manajemen (skripsi dan tesis)

Komitmen manajemen sebagai penerimaan yang kuat pada individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, individu yang berupaya dan berkarya yang memiliki hasrat untuk tetap bertahan diorganisasi tersebut (Yesnita, 2016). Menurut Syarmenda (2016) mendefinisikan bahwa komitmen manajemen yaitu kemampuan dan kemauan guna menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Komitmen manajemen yaitu komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan antara anggota organisasi dengan organisasinya, dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya pada organisasinya tersebut (Solin, 2013). Individu yang komitmen terhadap organisasi akan menujukkan sikap dan perilaku positif terhadap organisasinya. Mereka akan menumbuhkan loyalitas yang tinggi terhadap organisasinya untuk tetap membela organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi, dan mempunyai keyakinan yang pasti, guna mewujudkan tujuan organisasi. Menurut DiMaggio dan Powel (1983) dalam Sihaloho (2013) menjelaskan bahwa isomorfisme normatif yang terkait dengan profesionalisme. Perubahan institusional dapat berdampak pada masalah karakter dan integritas organisasi. Strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih mendalam, dan juga lebih menuntut daripada inisiatif kepatuhan atas hukum. Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud dengan baik ketika diikuti oleh  komitmen manajemen yang kuat. Institusional sebagai proses dalam organisasi untuk menetapkan suatu karakter yang ditentukan oleh komitmen organisasi dengan nilainilai dan prinsip-prinsip (Ridha dan Basuki, 2012). Kesimpulan komitmen manajemen dari ketiga pendapat tersebut adalah suatu kemauan antara individu dengan organisasi yang ditempati untuk saling menyelaraskan pemikiran dan saling bekerja sama, guna mencapai tujuan yang maksimal dalam organisasi

Indikator-indikator Tekanan Eksternal (skripsi dan tesis)

Menurut Ridha dan Basuki (2012) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator dalam tekanan eksternal, yaitu : 1. Undang-undang dan peraturan Undang-undang merupakan peraturan untuk menerapkan transparansi, adanya undang-undang yang telah mencantumkan sanksi mengenai penerapan transparansi, maka memudahkan suatu organisasi untuk membudayakan transparansi tersebut. Adanya sanksi seolah-olah sautu organisasi akan berhati-hati beraktivitas dalam penyusunan laporan keuangan. 2. Tuntutan pihak terkait Tuntutan dari Gubernur/Bupati dan juga dari seorang pengusaha dalam penerapan transparansi tentunya akan memunculkan dampak positif. Tuntutan tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk tercapainya penerapan transparansi pelaporan keuangan.  3. Tekanan media masa Media masa memiliki peran penting dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan, mereka menuntut laporan keuangan yang akurat untuk selalu dipublikasikan agar pihak-pihak yang membutukan informasi tersebut mudah mendapatkannya. 4. Kritikan masyarakat Munculnya kritik dari masyarakat akan semakin memperkuat penerapan transparansi pelaporan keuangan karena kritikan masyarakat yang baik akan membangun transparansi tersebut. 5. Perhatian lembaga kemasyarakatan Lembaga kemasyarakatan akan menyampaikan aspirasinya guna transparansi tercapai sesuai dengan keinginan masyarakat.

Macam-macam Tekanan Eksternal (skripsi dan tesis)

Yesnita (2016) menyatakan bahwa macam-macam tekanan eksternal adalah : 1. Adanya pengaruh politik Politik merupakan salah satu bentuk dari tekanan eksternal, dimana perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh politik akan mengakibatkan praktik-praktik yang akan terjadi dalam organisasi khususnya terkait pada penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal tersebut akan hanya bersifat formalitas yang ditujukan untuk memperoleh legitimasi. 2. Adanya peraturan undang-undang (regulasi) Adanya peraturan adalah untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Namun disisi lain, menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh legitimasi saja, sehingga hanya menekankan aspek-aspek yang positif saja agar suatu organisasi terlihat baik oleh pihak luar. Menurut Solin (2013) menyebutkan macam-macam tekanan eksternal yaitu : 1. Adanya peraturan (regulasi) Adanya peraturan adalah untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Namun disisi 31 lain, menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh legitimasi saja, sehingga hanya menekankan aspek-aspek yang positif saja agar suatu organisasi terlihat baik oleh pihak luar. 2. Desakan masyarakat Masyarakat memiliki peran penting dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan, adanya desakan masyarakat untuk pengungkapan pelaporan keuangan membuat pemerintah merasa bahwa hal tersebut memang penting untuk dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang baik juga. 3. Desakan atau dorongan dari pihak tertentu Pihak tertentu maksudnya seperti lembaga swadaya masyarakat, media masa. Pihak tersebut merupakan tekanan yang berasal dari luar yang bisa jadi mempercepat ataupun memperlambat proses transparansi, tergantung suatu organisasi dalam menyikapinya. Beberapa uraian mengenai macam-macam tekanan eksternal, diambil kesimpulan yaitu tekanan eksternal dapat berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri, desakan masyarakat dan pihak yang terkait, serta dari pengaruh politik, ataupun bisa dari yang lain-lainnya.  Tekanan eksternal bisa mempercepat ataupun memperlambat proses transparansi, bisa dilihat dari bagaimana cara suatu organisasi tersebut menanggapi tekanan tersebut

Pengertian Tekanan Eksternal (skripsi dan tesis)

Menurut Syarmenda (2016) menjelaskan bahwa tekanan eksternal adalah tekanan yang mampu mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintah menjadi lebih rendah, terutama yang terkait dengan penerapan suatu kebijakan maupun prosedur. Tekanan eksternal merupakan suatu hal yang terkait dengan tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan, eksekutif, masyarakat, dan sebagainya (Masruroh, 2015). Berbeda dengan yang disampaikan oleh Solin (2013) tekanan eksternal yaitu dorongan atau penolakan untuk dilaksanakannya sebuah kebijakann yang berasal dari luar organisasi. Dorongan yang dimaksud adalah dukungan atau penolakan dari masyarakat, ataupun dorongan atau larangan dari pemerintah dalam bentuk peraturan atau tatanan hukum dan norma yang berlaku dimasyarakat. Suatu hal yang terkait dengan lingkungan sekitar organisasi pasti terkait dengan isomorfisme koersif. Isomorfisme koersif merupakan hasil tekanan dari tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain, dimana suatu organisasi menjalankan fungsinya. Kekuatan koersif yaitu tekanan eksternal yang  diberikan oleh pemerintah, peraturan lembaga lain untuk mengadopsi struktur ataupun sistem (Asworth,2009) dalam Ridha dan Basuki (2012). Peraturan dibuat untuk mengatur praktik-praktik yang ada agar menjadi lebih baik, disisi lain kekuatan koersif dari suatu peraturan dapat menimbulkan kecenderungan organisasi untuk mendapatkan atau memperbaiki, sehingga hanya memfokuskan pada aspekaspek positif agar organisasi terlihat baik dihadapan pihakpihak luar organisasi. Perubahan pada organisasi yang didasari oleh kekuatan koersif akan menimbulkan organisasi lebih memikirkan pengaruh politik daripada teknisnya. Praktikpraktik yang terjadi dalam organisasi, terutama berhubungan dengan penerapan transparansi pelaporan keuangan akan hanya bersifat formalitas yang ditujukan untuk memperoleh legitimasi, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan organisasi yang lebih cenderung dipengaruhi politik. Perbedaan penjelasan tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu, tekanan ekstenal adalah suatu tekanan ataupun dorongan yang berasal dari luar organisasi yang mampu mempengaruhi kinerja dan kemampuan dalam organisasi

Indikator-indikator Transparansi Pelaporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Ridha dan Basuki (2012) mengemukakan
bahwa terdapat beberapa indikator transparansi pelaporan
keuangan, yaitu:
1. Keberhasilan pencapaian
Keberhasilan SKPD yang dimaksud adalah
kemampuan anggotanya dalam bekerja dalam SKPD akan
menentukan suatu anggapan. Apabila SKPD berhasil
menunjukkan kinerja yang baik pada publik maka publik
akan semakin mempercayai segala aktivitas dan kebijakan
yang dilakukan oleh SKPD.
2. Ketidakberhasilan pencapaian
Tidak menutup kemungkinan apabila SKPD
mengalami ketidakberhasilan dalam suatu hal, salah
satunya adalah laporan keuangan yang mungkin
dikarenakan oleh beberapa faktor yang menyebabkan
ketidakberhasilan tersebut. Ketidakberhasilan tetap harus
dipublikasikan kepada publik, karena publik yang
mengerti akan penyebab ketidakberhasilan akan
menyadari hal tersebut. Informasi untuk saat ini menjadi
suatu hal yang wajib untuk dipublikasikan.
3. Akurat dan tepat waktu
Penerapan transparansi pelaporan keuangan
merupakan tuntutan publik guna mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, maka dari itu dibutuhkan
informasi yang akurat dan tepat waktu pada penyusun
laporan keuangan.
4. Informasi input, output, dan outcome
Informasi keuangan mengenai input, output, dan
outcome merupakan informasi yg penting bagi pihak yg
membutuhkan, karena dianggap mampu mempengaruhi
hal-hal penting yang akan dilakukan oleh pihak terkait.
5. Akses stakeholder
Bagian penyusunan laporan keuangan merupakan
bagian yang sangat penting, karena mereka sangat
mengerti seluk beluk penyusunan tersebut, sehingga
diharuskan untuk menyediakan akses pada pemangku
kepentingan agar pihak tersebut mengerti akan keadaan
keuangan suatu organsisasi

Tujuan Transparansi (skripsi dan tesis)

Menurut Sari (2017) menyebutkan tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh stakeholder dan lembaga yaitu : 1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. 2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi 3. Mendorong masyarakat untuk selalu bertanggungjawab terhadap pilihan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Membangun kepercayaan atas seluruh pihak dari aktivitas yang dilakukan 5. Tercapainya pelaksanaan aktivitas sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai universal. Pendapat lain mengenai tujuan transparansi dijelaskan bahwa penerapan transparansi bertujuan agar dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik, serta tercapainya tujuan  (Yesnita, 2016). Pemaparan beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa tujuan transparansi yaitu untuk mencegah dan menghindari penyimpangan-penyimpangan ataupun kesalahan dalam sebuah organisasi guna tercapainya pelaksanaan kegiatan organisasi secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait.

Bentuk-bentuk Transparansi (skripsi dan tesis)

Menurut Adha (2014) menjelaskan bahwa terdapat bentuk-bentuk transparansi yaitu : 1. Penyediaan informasi yang jelas Penyediaan informasi yang jelas sangat penting karena untuk mempermudah pihak-pihak pengakses informasi laporan keuangan agar tidak kesulitan. 2. Kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan. Suatu organisasi wajib untuk menyediakan akses informasi yang sekiranya suatu informasi tersebut mudah untuk didapatkan oleh pihak yang membutuhkan informasi. 3. Meningkatkan arus informasi Menerapkan transparansi tidaklah mudah beberapa hambatan pasti akan muncul karena berbagai faktor, maka dari itu untuk menjaga kestabilan dalam penerpan transparansi dibutuhkan peningkatan arus informasi. Informasi yang dimaksudkan adalah informasi yang terus menerus memberikan keupdetan data yang sekiranya dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan. Bentuk-bentuk transparansi dapat disimpulkan yaitu transparansi dapat saja berupa penyediaan informasi 24 yang jelas kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan, dan meningkatkan arus informasi

Pengertian Transparansi (skripsi dan tesis)

Syarmenda (2016) menfinisikan transparansi sebagai suatu kejujuran dan ketepatan yang tidak hanya dalam bentuk jumlah yang disampaikan atau dirilis oleh organisasi, tetapi juga bagaimana organisasi menjalankan operaisonalnya. Menurut Fitrianto (2015) menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbukadan jujur kepada masyarajat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Adha (2014) mendefinisikan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang aktivitas pemerintahan. Penerapan transparansi organisasi publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal dan eksternal. Ridha dan   Basuki (2012) mengatakan bahwa para pemangku kepentingan (stakeholders) menuntut organisasi untuk lebih transparan. Organisasi yang mementingkan adanya transparansi publik akan menjadi rentan pada kritikan yang berasal dari stakeholders, karena para stakeholders sendiri dapat melihat gambaran mengenai organisasi secara terbuka. Organisasi publik akan memperoleh legitimasi, stabilitas, dan sumber daya jika sesuai dengan harapan publik. Organisasi publik akan menghadapi risiko transparansi, dimana apabila organisasi tidak bisa memastikan apa yang menjadi harapan publik dan cara pemangku kepentingan akan menggunakan informasi yang disampaikan atau dibuat oleh organisasi publik. Ketiga penjelasan tersebut disimpulkan bahwa transparansi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh individu-individu maupun organisasi-organisasi dalam memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan dalam organisasi secara terbuka, lengkap, dan akurat kepada pihakpihak yang membutuhkan atau pihak-pihak yang terkait sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Tujuan Pelaporan Keuangan Daerah (skripsi dan tesis)

Tujuan pelaporan keuangan sektor publik menurut Governmental Accounting Standart Board (GASB,1998) adalah sebagai berikut : a) Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. b) Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, kemampuan atau sumber daya guna memperoleh informasi dan oleh sebab itu pihak terkait menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi yang penting. Menurut Asroel (2016) tujuan dari pelaporan keuangan merupakan memenuhi tingkat pengungkapan laporan keuangan ditambah dengan informasi operasional organisasi secara keseluruhan dengan data-data yang dianggap cukup. Sehingga dari kedua pemaparan diatas  kesimpulannya adalah tujuan pelaporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu organisasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan

Pengertian Pelaporan Keuangan Daerah (skripsi dan tesis)

 

Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan. Hal yang dimaksud adalah seperti informasi sumber daya organisasi yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup (Syarmenda, 2016). Menurut Adha (2014) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan daerah laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.   Perbedaan penjelasan-penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, pelaporan keuangan daerah adalah infomasi mengenai kondisi keuangan yang disusun sesuai dengan aturan yang berlaku yang nantinya akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk melihat posisi keungan suatu organisasi

Jenis Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

PSAP No.01 Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual (2010) menyebutkan jenis-jenis laporan keuangan yang terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah/pusat, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. c. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. d. Laporan Operasional Laporan operasional menyajikan sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. e. Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. f. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. g. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu laporan keuangan daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, alporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Manfaat Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Adha (2014) menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan sebagai : 1. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan. 2. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi 3. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yangb terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya 4. Membantu dalam evaluasi tingkat efesiensi dan efektivitas. Kesimpulan dari manfaat laporan keuangan adalah memberikan informasi kondisi keuangan suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan.

Tujuan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Fitrianto (2015) tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi keuangan yang terdiri atas perusahaan unsur-unsur laporan keuangan kepada pihakberkepentingan dalam memberikan suati nilai kinerja keuangan terhadap perusahaan dan pihak manajemen. Menurut PASP No.01 Lampiran 1.02 (2010) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dari uraian-uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai perubahan unsur-unsur keuangan yang digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu organisasi kepada para pihak-pihak yang terkait.

Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Syarmenda (2016) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transakasi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan 15 transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu hasil berupa laporan mengenai keuangan organisasi dalam satu periode yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku guna menyediakan informasi posisi keuangan organisasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

Isomorfisme Institusional (skripsi dan tesis)

Isomorfisme (isomorphism) yaitu suatu proses yang mendukung atau mendorong satu unit kedalam populasi untuk menyerupai unit yang lainnya guna menghadapi pada kondisi lingkungan yang sama. Penelitian terbaru telah menekankan bagaimana organisasi publik menjadi subjek tekanan institusional yang mendalam sehingga menyebabkan suatu kemiripan (Ridha dan Basuki, 2012) Teori institusional ini memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa dikarenakan oleh tekanan institusional, baik dikarenakan adanya koersif (ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur atau aturan), normatif (ketika organisasi mengadopsi berbagai bentuk karena tuntutan professional organisasi sementara itu sendiri mengklaim bahwa mereka superior), dan mimetik (ketika organisasi mengkopi atau meniru organisasi lainnya, biasanya disebabkan adanya ketidakpastian). Isomorfisme koersif merupakan bentuk tekanan eksternal, dimana suatu organisasi ada dalam tekanan yang mengharuskan untuk patuh pada aturan untuk mencapai tujuan. Isomorfisme normatif adalah bentuk komitmen manajemen, dimana didalam organisasi jika semakin tinggi isomorfisme normatif maka tujuan organisasi akan tercapai maksimal. Sedangkan isomorfisme mimetik merupakan terjadinya ketidakpastian lingkungan terhadap suatu organisasi, dimana ketika terjadi isomorfisme mimetik atasan akan mengarahkan bawahannya untuk meniru organisasi yang telah berhasil. 

Teori Institusional (skripsi dan tesis)

Teori Institusional (Institusional Theory) atau teori kelembagaan yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institutional yang menyebabkan terjadinya institutionalisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (legitimate) serta layak untuk didukung (Ridha dan Basuki, 2012). Teori Institusional yang dikemukakan oleh Scott (2008) menjelaskan bahwa teori ini digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Teori Institusional telah muncul menjadi terkenal sebagai penjelas yang menguatkan, baik untuk tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen, faktor eksternal, faktor sosial, faktor ekspektesi masyarakat, dan faktor lingkungan. Teori Institusional ini mendefinisikan bahwa organisasi yang mengedepankan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuakan diri pada harapan eksternal ataupun harapan sosial dimana organisasi tersebut berada (Fitrianto, 2015).  Penyesuaian terhadap harapan eksternal atau harapan harapan sosial dapat menyebabkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan pribadi mereka dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal. Organisasi publik yang cenderung fokus pada perolehan legitimasi maka bisa jadi akan memiliki kesamaan atau isomorfisme (isomorphism) dengan organisasi publik lainnya. Perspektif yang dikemukakan oleh Ridha dan Basuki (2012) menyebutkan bahwa muncul bentukan-bentukan dari Institusional yang bersifat isomorphism.

Peranan Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah (skripsi dan tesis)

Negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah negara agraris. Sektor pertanian mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan negaranegara berkembang, sebahagian ahli ekonomi memandang sektor pertanian adalah sektor penunjang yang positif dalam pembangunan ekonomi pada negara itu. Beberapa ahli telah mengemukakan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Todaro (2003: 102) yang mengemukakan pembangunan pertanian sebagai syarat mutlak bagi pembangunan nasional bagi khususnya di negara dunia ketiga. Dia melihat sekitar dua per tiga dari bangsa yang miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, sebagian besar kelompok miskin tersebut bertempat tinggal di pedesaan. Johnston dan Mellor (1961) dalam Jhingan (1990: 65) menyebutkan bahwa peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi adalah: 1. Sumber utama penyediaan bahan makanan. 2. Sumber penghasilan dan pajak. 3. Sumber penghasilan devisa yang diperlukan untuk mengimpor modal, bahan baku, dan lain-lain. 4. Pasar dalam negeri untuk menampung hasil produksi industri pengolahan dan sektor bahan pertanian lainnya. Daniel (2002: 41) mengemukakan tiga alasan utama mengapa sektor pertanian perlu dibangun lebih dulu: a. Barang-barang hasil industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat. Umumnya pembeli barang-barang hasil industri sebagian besar berada dalam lingkungan sektor pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga memenuhi kebutuhan peralatan dan bahan untuk usaha di sektor pertanian diperlukan barang hasil industri. Oleh karena itu, masyarakat sektor pertanian harus ditingkatkan lebih dulu pendapatannya. b. Untuk menekan ongkos produksi dari komponen upah dan gaji diperlukan tersedianya bahan-bahan makanan yang murah dan terjangkau, sehingga upah dan gaji yang diterima dapat dapakai untuk memenuhi kebutuhan pokok guru dan pegawai. Keadaan ini bisa tercipta bila produksi hasil pertanian terutama pangan dapat ditingkatkan sehingga harganya lebih rendah dan terjangkau oleh daya beli. c. Industri membutuhkan bahan baku yang berasal dari sektor pertanian, karena itu produksi bahan-bahan industri memberikan basis bagi pertumbuhan itu sendiri. Keadaan ini bisa tercipta sedemikian rupa sehingga merupakan suatu siklus dan kerja sama yang saling menguntungkan Peranan sektor pertanian juga tercermin pada saat Indonesia dilanda krisis. Sektor ini terbukti mampu bertahan selama krisis dan dapat tetapmenghasilkan devisa bagi Indonesia disaat sektor-sektor lain ikut terpuruk terbawa gejolak krisis moneter 1998. Depresiasi rupiah terhadap dollar yang cukup besar pada saat itu menyebabkan harga komoditi ekspor pertanian dalam rupiah pada saat itu melonjak sangat tinggi, sehingga mendorong peningkatan volume ekspor. Peningkatan volume ekspor tersebut juga karena produkproduk Indonesia dapat bersaing baik secara kompetitif maupun secara komparatif di pasar internasional (Daniel, 2002: 42). Menurut Soekartawi (2002: 67), pembangunan pertanian pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi keinginan yang ingin dicapai yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pertanian secara lebih merata. Pembangunan pertanian dilakukan dengan cara meningkatkan produksi, produktivitas tenaga kerja, tanah dan modal. Dengan usaha tersebut maka, partisipasi aktif petani dan masyarakat pedesaan dapat ditingkatkan, sehingga peningkatan tingkat produksi pertanian dapat dicapai secara efisien dan dinamis diikuti pembagian surplus ekonomi antar berbagai pelaku ekonomi secara lebih adil, serta pengembangan sistem agribisnis yang efisien. Sektor pertanian menjadi prioritas utama karena ditinjau dari berbagai segi memang merupakan sektor yang cenderung dominan dalam ekonomi nasional. Pembangunan pertanian didorong dari segi penawaran dan dari segi fungsi produksi melalui penelitianpenelitian, pengembangan teknologi pertanian yang terus-menerus, pembangunan prasarana sosial dan ekonomi di pedesaan dan investasi-investasi oleh negara dalam jumlah besar. Pertanian kini dianggap sebagai sektor pemimpin “leading sector” yang diharapkan mendorong perkembangan sektor- 36 sektor lainnya (Mubyarto, 1999: 13). Secara konseptual maupun empiris sektor pertanian layak untuk menjadi sektor andalan ekonomi termasuk sebagai sektor andalan dalam pemerataan tingkat pendapatan masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Dalam proses transformasi pembangunan juga mempunyai peran yaitu (Tripustika, 2005: 42): 1) Kontribusi produk, yaitu sektor pertanian berperan sebagai penyedia bahan pangan bagi pekerja di sektor industri, selain itu juga sebagai penyedia bahan baku industri. 2) Kontribusi pasar, yaitu rumah tangga di sektor pertanian adalah sasaran utama konsumsi output yang dihasilkan di sektor industri. 3) Kontribusi devisa, yaitu berperan sebagai penyumbang devisa atas ekspor barang-barang yang diproduksinya. Menurut Mosher (1965) dalam Mubyarto (1999: 17) ada lima syarat mutlak pembangunan pertanian yaitu: 1) Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani. 2) Teknologi yang senantiasa berkembang. 3) Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal. 4) Adanya perangsang produksi bagi petani. 5) Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu.

Pengembangan Sektor Unggulan sebagai Strategi Pembangunan Daerah (skripsi dan tesis)

Arsyad (1999:108) menyatakan permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, ketimpangan ekonomi regional di Indonesia disebabkan karena pemerintah pusat menguasai dan mengendalikan hampir sebagian besar pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan/kelautan. Akibatnya daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tidak dapat menikmati hasilnya secara layak. Pemikiran ekonomi klasik menyatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa dibenarkan, dalam artian sumber daya alam harus dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan terus. Dan untuk ini diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah teknologi dan sumber daya manusia (Tambunan, 2001:198). Perbedaan tingkat pembangunan yang didasarkan atas potensi suatu daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara hipotesis dapat dirumuskan bahwa semakin besar peranan potensi sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB di suatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhanPDRB daerah tersebut. Pengertian sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, di mana daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebij akan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah untuk peningkatankemakmuran masyarakat. 32 Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yakni (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah; (4) sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya. PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu (provinsi/kabupaten/kota). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah. Sektor unggulan adalah satu grup sektor/subsektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor  pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (skripsi dan tesis)

Menurut Gilis et al (2004), Produk Nasional Bruto (PNB) adalah penjumlahan nilai produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) tanpa menghitung nilai produk antara. Produk Domestik bruto (PDB) sama dengan PNB tetapi dalam perhitungannya mengeluarkan pendapatan warga negara yang berada di luar negeri tapi memasukkan seluruh produksi dalam negeri termasuk pendapatan yang diterima warga negara asing. Sedangkan PDB untuk tingkat wilayah regional pada sebuah Negara dikenal dengan sebutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi. Besar kecilnya PDRB yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah tergantung oleh besarnya sumberdaya alam yang telah dimanfaatkan, jumlah dan mutu sumberdaya manusia, kebijaksanaan pemerintah, letak geografis serta tersedianya sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Terdapat beberapa ukuran pendapatan nasional , diantaranya: Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB), Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB), Net National Product (NNP) atau Produk Nasional Neto (PNN), dan National Income (NI) atau Pendapatan Nasional (PN) (Dumairy, 2004). Pengertian produk domestik regional bruto dapat didefinisikan menurut sudut pandang yang saling berbeda namun punya satu pengertian (BPS, 2001): 1. Menurut pendekatan produksi, PBRB adalah jumlah nilai produksi neto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi ini didasarkan pada satu wilayah atau regional dalam jangka waktu tertentu. Klasifikasi sektor berdasarkan lapangan usaha, terbagi menjadi : pertanian, penggalian, industri pengolahan, listrik dan air minum, bangunan dan kontruksi, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa-jasa perusahaan dan jasa-jasa. 2. Menurut pendekatan pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh beberapa faktor produksi dalam satu regional atau wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Faktor produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa adalah tanah modal tenaga dan penindak (enterpreneur). Faktor produksi yang digunakan ini diberi balas jasa yang masing-masing berupa sewa, bunga, gaji atau upah, dan keuntungan atau kumpulan orang-orang dalam masyarakat, maka balas jasa yang kembali ke masyarakat disebut pendapatan 3. Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah pengeluaran oleh rumah tangga konsumsi, pemerintah, lembaga swasta tidak mencari keuntungan. Pengeluaran untuk pembentukan modal tetap, domestik bruto, perubahan  stok, dan ekspor neto disuatu daerah atau wilayah dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun.

Perubahan Struktur Ekonomi dan Ketimpangan Ekonomi Indikator (skripsi dan tesis)

Perubahan Struktur Ekonomi dan Ketimpangan Ekonomi Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur adanya perubahan sektor ekonomi adalah sumbangan atau peran (share) yang diberikan oleh masing-masing sektor. Indikator ini dapat juga digunakan untuk menganalisa sektor mana yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB (Widodo 1996:36). Perubahan struktur ekonomi biasanya ditunjukan dengan perkembangan kontribusi antar sektor pertanian dibandingkan sektor industri. Ditegaskan bahwa pembangunan jangka panjang harus mampu membawa perubahan yang fundamental dalam struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi yang maju dicirikan dengan peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri dan sektor jasa-jasa. Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menarik investor untuk berinvestasi di daerahnya, hal ini jelas akan berpengaruh pada kemampuan daerah untuk bertumbuh sekaligus menciptakan perbedaan kemampuan dalam menghasilkan pendapatan. Investasi akan lebih menguntungkan bila dialokasikan pada daerah yang dinilai dapat menghasilkan “return” yang besar dalam jangka waktu yang relatif singkat. Mekanisme pasar yang demikian justru akan menyebabkan ketidakmerataan, daerah yang relatif maju akan bertumbuh dengan cepat meninggalkan daerah yang pertumbuhannya relatif lambat. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan sehingga diperlukan suatu perencanaan kebijakan  yang matang dari pemerintah dalam rangka mengarahkan alokasi investasi menuju kemjuan ekonomi yang berimbang di seluruh wilayah dalam negara. Menurut Wie (1981), pertumbuhan ekonomi yang pesat pada umumnya disertai pembagian pendapatan yang semakin timpang. Negara yang semata-mata hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhitungkan pendistribusian pendapatan negaranya akan memunculkan ketimpangan-ketimpangan diantaranya: 1. Ketimpangan pendapatan antar golongan atau ketimpangan relatif, ketimpangan pendapatan antar golongan ini biasanya diukur dengan menggunakan koefisien gini. Kendati koefisien gini bukan merupakan koefisien yang ideal untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar berbagai golongan, namun sedikitnya angka ini dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola distribusi pendapatan. 2. Ketimpangan antar masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat juga ditinjau dari segi perbedaan perolehan pendapatan antar masyarakat desa dengan masyarakat kota (urban-rural income disparieties). Untuk membedakan hal ini, digunakan dua indikator pertama dibandingkan antara tingkat pendapatan didaerah pedesaan dan perkotaan. Kedua, disparitas pendapatan daerah pedesaan dan perkotaan. 3. Ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah, satu kajian sisi lain dalam melihat ketimpangan-ketimpangan pendapatan nasional adalah ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi antar daerah di berbagai daerah di Indonesia, yang mengakibatkan pola terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah (region income disparieties). Ketimpangan pendapatan ini disebabkan oleh penyebaran sumberdaya alam yang tidak merata serta dalam laju pertumbuhan daerah dan belum berhasilnya usaha-usaha perubahan yang merata antar daerah di Indonesia. Todaro (2003: 99) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang dikenal dengan “U Hypothesis” atau kurva Kuznets “U-terbalik”, karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan. Hipotesa ini dihasilkan oleh kajian empiris yang diambil dari pola pertumbuhan sejumlah negara di dunia, bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi terjadi trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan. Lambat laun sejalan dengan pertumbuhan pembangunan ekonomi setelah mencapai tahap tertentu ketimpangan tersebut akan menghilang digantikan dengan hubungan korelasi positif antara pemerataan dan pertumbuhan. Pola tersebut timbul karena pada tahap awal pembangunan cenderung lebih dipusatkan pada sektor modern yang sedikit menyerap tenaga kerja. Sektor modern bertumbuh dengan cepat meninggalkan sektor tradisional (sektor pertanian). Kesenjangan antar sektor modern dan sektor tradisional ini menyebabkan adanya ketimpangan. Ketimpangan pendapatan cenderung tinggi karena sebahagian besar penduduk masih berpendapatan rendah, dan sektor modern telah berkembang tanpa perubahan struktur produksi dan alokasi tenaga kerja yang sesuai untuk suatu pertumbuhan ekonomi modern secara menyeluruh.

Perencanaan Pembangunan Wilayah (skripsi dan tesis)

Perencanaan pembangunan adalah teknik atau jasa untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh badan perencanaan pusat (Arsyad, 1999: 103). Dalam pembangunan baik di bidang ekonomi maupun segala bidang, sebaiknya ada sebuah perencanaan pembangunan supaya pembangunan lebih lancar dalam pelaksanaannya. Dalam perencanaan terdapat pengarahan kegiatan, yang dapat digunakan untuk perkiraan potensi, prospek hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi di masa mendatang. Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Inilah yang membedakan perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan yang lain. Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut (Arsyad, 1999: 108):  1. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini ditunjukan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif. 2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. 3. Usaha untuk mengadakan perubahan stuktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi. 4. Usaha perluasan kesempatan kerja. 5. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice. 6. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. 7. Usaha secara terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi. Arsyad (1999:23) menyatakan fungsi-fungsi perencanaan pembangunan secara umum adalah: 1. Dengan perencanaan, diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan. 2. Dengan perencanaan, dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek pengembangan, hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. 3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik. 4. Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. 5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan evaluasi. Perencanaan pembangunan regional merupakan suatu entitas ekonomi dengan unsur-unsur interaksi yang beragam. Aktivitas ekonomi wilayah diidentifikasi berdasarkan analisa ekonomi regional, yaitu dievaluasi secara komparatif dan kolektif terhadap kondisi dan kesempatan ekonomi skala wilayah. Nugroho dalam Sirojuzilam (2008:60) menyatakan bahwa pendekatan perencanaan regional dititikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Artinya bahwa dengan adanya perbedaan pertumbuhan dan disparitas antar wilayah, maka pendekatan perencanaan parsial adalah sangat penting untuk diperhatikan. Dalam perencanaan pembangunan daerah perlu diupayakan pilihan-pilihan alternatif pendekatan perencanaan, sehingga potensi sumber daya yang ada akan dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Kebijakan pembangunan wilayah merupakan keputusan atau tindakan oleh pejabat pemerintah berwenang atau pengambil keputusan publik guna mewujudkan suatu kondisi pembangunan. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Regional (Wilayah) (skripsi dan tesis)

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai rill, artinya diukur dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Richardson, 1991: 125). Menurut Sirojuzilam (2008:26) perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang dititikberatkan dalam analisis tersebut belakangan adalah perpindahan faktor (factors movement). Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan. Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayahwilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran  komoditas. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta interrelasi. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Adapun macam-macam teori pertumbuhan wilayah adalah sebagai berikut (Tarigan, 2004:47): 1. Teori Ekonomi Klasik, sistim ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi dalan kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (stationary state). Teori ini membahas tentang kebebasan seluas luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi yang dirasa paling baik dilakukan. 2. Teori Harrod-Domar dalam sistem regional, faktor-faktor produksi atau hasil produksi yang berlebihan dapat diekspor dan yang kurang dapat diimpor. Impor dan tabungan adalah kebocoran–kebocoran dalam menyedot output daerah. Sedangkan ekspor dan investasi dapat membantu dalam menyedot output kapasitas penuh dari faktor-faktor produksi yang ada di daerah tersebut. Kelebihan tabungan yang tidak terinvestasikan secara lokal dapat disalurkan ke daerah-daerah lain yang tercemin dalam surplus ekspor. Apabila pertumbuhan tenaga kerja melebihi dari apa yang yang diserap oleh kesempatan kerja lokal maka migrasi neto dapat menyeimbangkannya. 3. Teori pertumbuhan Neo-klasik, teori ini sering disebut dengan teori SolowSwan yang menyatakan bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Suatu daerah akan mengimpor modal jika tingkat pertumbuhan modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestik terhadap modal. Dalam pasar sempurna marginal productivity of labour (MPL) adalah fungsi langsung tapi bersifat terbalik dari marginal productivity of capital (MPK). Hal ini bisa dilihat dari nilai rasio modal tenaga kerja. 4. Teori Jalur Tepat (Turnpike), setiap wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan secara cepat, baik karena potensi alam maupun sektor potensi itu memiliki competitive advantage untuk dikembangkan. Teori pertumbuhan ekonomi wilayah lebih mengacu pada sektor regional ada dua, yaitu (Tarigan, 2004:53): a. Teori Basis Ekspor Richardson, Teori ini murni dikembangkan dalam kerangka ekonomi regional, teori ini membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat didalam suatu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan servis (pelayanan), untuk menghindari kesalahpahaman disebut saja sektor nonbasis. Kegiatan basis adalah kegiatan untuk yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainya. Sektor non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Jadi pertumbuhan bergantung pada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan dan dapat dilihat dari sisi produksi dan sisi pengeluaran. Teori ini sebenarnya sangat sederhana namun lebih condong pada multiplier regional, jadi teori ini tidak hanya memasukan ekspor murni saja namun juga ekspor dalam arti mencangkup barang dan jasa yang dijual keluar daerah walaupun transaksi itu sendiri terjadi di daerah tersebut. Asumsi pokok teori ini adalah bahwa ekspor adalah satu satunya unsur independen dalam pengeluaran, artinya semua unsur pengeluaran lain terikat terhadap pendapatan. Asumsi lainya ialah bahwa fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan (intercept). b. Model Pertumbuhan Interregional Model ini adalah perluasan dari teori basis ekspor yaitu dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen, dan daerah yang bersangkutan membahas daerahnya sendiri tanpa membahas dampak daerah lain. Dalam analisisnya memasukkan dampak dari daerah tetangga. Itulah sebabnya maka dinamakan model interregional. Diasumsikan bahwa selain ekspor, pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat eksogen dan daerah yang bersangkutan terikat pada suatu sistim yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat.

Pembangunan Ekonomi Daerah (skripsi dan tesis)

Sirojuzilam (2008:16) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Adisasmita (2008:13), pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menc iptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan (Arsyad, 1999:107). Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan segenap potensi yang dimilikinya baru. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bagi corak pembangunan yang akan diterapkan. Penirunan terhadap pola kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Dengan demikian pola kebijakan pembangunan yang diambil oleh suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu penelitian yang mendalam tentang keadaan dan potensi tiap daerah harus dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan arah perencanaan pembanguan daerah yang bersangkutan. Masalah pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 1999:109). Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang ada. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu dengan yang lain. Beberapa teori pembangunan daerah antara lain (Aryad, 1999:116) : 1. Teori Ekonomi Neo Klasik, teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor-faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modalnya bisa mengalir tanpa restriksi atau pembatasan. Biasanya modal akan mengalir dari daerah yang mempunyai upah yang tinggi ke daerah dengan upah yang rendah. 2. Teori Basis Ekonomi, teori ini menyatakan bahwa faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal dengan orientasi ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perekonomian daerah dibagi menjadi dua yaitu (a) Sektor basis : sektor perekonomian yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan kebutuhan daerah lain maupun ekspor (b) Sektor non basis : sektor perekonomian yang hanya dapat digunakan untuk memenuhi daerah sendiri. Kelemahan teori ini adalah perekonomian didasarkan pada permintaan eksternal, yang dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. 3. Teori Lokal, lokasi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini sesuai jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung meminimumkan biaya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar dan bahan baku. 4. Teori Tempat Sentral, teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya. Tempat sentral merupkan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. 5. Teori Kausasi Kumulatif, kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk merupakan konsep dasar dari teori kausatif kumulatif. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju akan megalami akumulasi kenggulan kompetitif dibanding daerah-daerah yang terbelakang. Hal ini oleh Myrdal disebut sebagai backwash effects. 6. Teori Daya Tarik Industri, dalam teori ini dinyatakan bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialisasi melalui pemberian subsidi dan insentif.

Pengertian Masyarakat (skripsi dan tesis)

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat menurut Koentjaraningrat (2009: 115- 118) adalah : Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan 20 hubungan, Mac lver dan Page dalam Soekanto (2006: 22) memaparkan bahwa” masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia”. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Linton dalam Soekanto (2006: 22) Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas Soemardjan dalam Soekanto (2006: 22) mendefinisikan masyarakat sebagai berikut : Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Durkheim dalam Taneko ( 1984: 11) berpendapat tentang masyarakat sebagai berikut “ Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya”. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah: 1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama; 2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama; 3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan; 4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Durkheim dalam Muhni (1994: 29-31) “keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial”. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Soekanto ( 2006: 22) “Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya”. Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Pengelolaan (skripsi dan tesis)

Arikunto (1993: 31) kalo ini mempunyai pendapat tentang pengelolaan yang akan di jelaskan sebagai berikut: Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu. Nanang Fattah, (2004: 1) berpendapat bahwa: Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Stoner yang dikutip oleh Handoko (2009:8) menyatakan bahwa : Manajemen merupakan proses perencanan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner yang di kutip oleh Qalyubi (2007: 271) menekanan bahwa : Manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan. Bedasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahaptahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperolah dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Kinerja Kelembagaan (skripsi dan tesis)

Peterson (2003) mengemukakan definisi kinerja kelembagaan yang akan di jelaskan sebagai berikut: Kinerja kelembagaan didefinisikan sebagai kemampuan suatu kelembagaan untuk menggunakan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dan menghasil-kan output yang sesuai dengan tujuannya dan relevan dengan kebutuhan peng-gunanaya. Menurut Mackay (1998) terdapat empat dimensi untuk mempelajari suatu kelembagaan yaitu: 1. kondisi lingkunagn eksternal. Lingkungan sosial dimana suatu kelembagaan hidup merupakan faktor pengaruh yang dapat menjadi pendorong dan sekaligus pembatas seberapa jauh suatu kelembagaan dapat beroperasi. Lingkungan yang dimaksud berupa kondisi politik dan pemerintahan, sosiokultural, teknologi, kondisi perekonomian, berbagai kelompok kepentingan, infrastruktur, serta kebijakan terhadap pengelolaan sumberdaya alam. Seluruh komponen lingkungan tersebut dipelajari dan dianalisis bentuk pengaruhnya terhadap kelembagaan. 2. motivasi kelembagaan. Kelembagaan dipandang sebagai suatu unit kajian yang memiliki jiwanya sendiri. Terdapat empat aspek yang dipelajari untuk mengetahui motivasi kelembagaan, yaitu sejarah kelembagaan, misi yang diembannya, kultur yang menjadi pegangan dalam bersikap dan perilaku anggotanya, serta pola penghargaan yang dianut. 3. kapasitas kelembagaan. Pada bagian ini dipelajari bagaimana kemampuan kelembagaan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kemampuan tersebut diukur dalam lima aspek, yaitu: strategi kepemimpinan yang dipakai, perencanaan program, manajemen dan pelaksanaannya, alokasi sumberdaya yang dimiliki, dan hubungan dengan pihak luar yaitu terhadap clients, partners, government policymakers, danexternal donors. Terdapat tiga hal pokok yang harus diperhatikan yaitu keefektifan kelembagaan dalam mencapai tujuannya, efisiensi penggunaan sumberdaya, dan keberlanjutan kelembagaan berinteraksi dengan para kelompok kepentingan luarnya.

Kelembagaan sebagai Aturan Main (skripsi dan tesis)

Bogason (2000) mengemukakan “beberapa ciri umum kelembagaan, antara lain adanya sebuah struktur yang didasarkan pada interaksi diantara para aktor, adanya pemahaman bersama tentang nilai-nilai dan adanya tekanan untuk berperilaku sesuai dengan yang telah disepakati”. Lebih lanjut, Bogason (2000) menyatakan : ada tiga level aturan, yaitu level aksi, level aksi kolektif, dan level konstitusi. Pada level aksi, aturan secara langsung mempengaruhi aksi nyata, pada level ini biasanya ada standar atau rules of conduct. Level aksi kolektif, mendefinisikan aturan untuk aksiaksi pada masa yang akan datang. Aktivitas penetapan aturan seperti ini sering juga disebut kebijakan. Adapun pada level konstitusi mendefinisikan prinsip-prinsip bagi pengambilan keputusan kolektif masa yang akan datang, seperti prinsipprinsip demokrasi. Aturan-aturan pada level konstitusi ini biasanya ditulis secara formal dan dikodifikasi.

Kelembagaan sebagai Norma-norma dan Konvensi (skripsi dan tesis)

Deliarnov (2006) menyebutkan bahwa “Kelembagaan sebagi norma-norma dan konvensi ini lebih diartikan sebagai aransemen berdasarkan konsesus atau pola tingkah laku dan norma yang disepakati bersama”. Norma dan konvensi umumnya bersifat informal, ditegakkan oleh keluarga, masyarakat, adat, dan sebagainya. Hampir semua aktivitas manusia memerlukan konvensi-konvensi pengaturan yang memfasilitasi proses-proses sosial, dan begitu juga dalam setiap setting masyarakat diperlukan seperangkat norma-norma tingkah laku untuk membatasi tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Jika aturan diikuti, proses-proses sosial bisa berjalan baik. Namun, jika dilanggar maka yang akan timbul hanya kekacauan dalam masyarakat.

Komponen Kelembagaan (skripsi dan tesis)

Koentjaraningrat (1997) mencoba mendefinisikan Kelembagaan sebagai berikut : Kelembagaan merupakan suatu sistem aktivitas dari kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya beserta komponenkomponen yang terdiri dari sistem norma dan tata kelakuan untuk wujud ideal kebudayaan, kelakuan berpola untuk wujud kelakuan kebudayaan dan peralatan untuk wujud fisik kebudayaan yang ditambah dengan manusia atau personil yang melaksanakan kelakuan berpola. Kelembagaan sebagai seperangkat norma-norma dan peraturan yang tumbuh dalam masyarakat yang bersumber pada pemenuhan kebutuhan pokok dan memiliki bentuk konkritnya adalah asosiasi. Kelembagaan yang ada di dalam masyarakat merupakan esensi atau bagian pokok dari masyarakat dan kebudayaannya. Pejovich (1999) menyatakan bahwa kelembagaan memiliki tiga komponen, yakni: 1. Aturan formal, meliputi konstitusi, statuta, hukum dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Aturan formal membentuk sistem politik (struktur pemerintahan, hak-hak individu), sistem ekonomi (hak kepemilikan dalam kondisi kelangkaan sumberdaya, kontrak), dan sistem keamanan (peradilan, polisi) 2. Aturan informasi, meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi subjektif individu tentang dunia tempat hidup masyarakat; dan    3. Mekanisme penegakan, semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakan Berbagai definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli terlihat bahwa sebenarnya definisi kelembagaan tergantung dari mana orang melihatnya, makro atau mikro.Menurut Deliarnov (2006) “Sekian banyak pembatasan kelembagaan, minimal ada tiga lapisan kelembagaan sebagai norma-norma dan konversi, kelembagaan sebagai aturan main, dan kelembagaan sebagai hubungan kepemilikan” .

Lembaga Kelembagaan (institution) (skripsi dan tesis)

sebagai aturan main (rule of game) dan organisasi, berperan penting dalam mengatur penggunaan/alokasi sumberdaya secara efisien, merata dan berkelanjutan. Menurut sahyuti (2006). Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku yang hidup pada suatu kelompok orang yang merupakan sesuatu yang stabil, mantap dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern atau bisa berbentuk tradisional dan modern dan berfungsi mengefisienkan kehidupan sosial Secara khusus. pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) merupakan paradigma baru model pengelolaan hutan yang bersama masyarakat lokal serta berorientasi pada pengelolaan seluruh sumberdaya dan ekosistem dalam skala kecil. North (1990) mendefinisikan “kelembagaan sebagai batasanbatasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial dan ekonomi” . North (1990). mengartikan “kelembagaan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok”. Sedangkan menurut Schotter (1981), “kelembagaan merupakan regulasi atas tingkah laku manusia yang disepakati oleh semua anggota  masyarakat dan merupakan penata interaksi dalam situasi tertentu yang berulang”. Veblen (1899) mengartikan “kelembagaan sebagai cara berfikir, bertindak dan mendistribukan hasil kerja dalam sebuah komunitas”. Mirip dengan definisi ini diuangkapkan oleh Hamilton (1932) yang menganggap kelembagaan merupakan cara berfikir dan bertindak yang umum dan berlaku, serta telah menyatu dengan kebiasaan dan budaya masyarakat tertentu”. Menurut Knight (1992), kelembagaan adalah serangkaian peraturan yang membangun struktur interkasi dalam sebuah komunitas. Djogo (2003) mencoba memberikan definisi mengenai kelembagaan antara lain sebagai berikut: Kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat dalam suatu organisasi yang memiliki faktor pembatas dan pengikat berupa norma, aturan formal, maupun non formal untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kelembagaan mempunyai 10 unsur penting, yaitu: institusi, norma tingkah laku, peraturan, aturan dalam masyarakat, kode etik, kontrak, pasar, hak milik, organisasi, dan insentif. Sedangkan Ostrom (1990) mengartikan kelembagaan sebagai berikut: Kelembagaan sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat (arena) yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan dan keuntungan apa yang individu akan terima sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya. Singkatnya, kelembagan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Interaksi yang dimaksud terkait dengan kegiatan ekonomi, politik maupun sosial.

Fungsi (skripsi dan tesis)

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu dan Sutan, 1996:412), mengemukakan “fungsi adalah jabatan atau kedudukan”. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya. Sejalan pendapat tersebut di atas, menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (Sule, 2006:8) mendefinisikan “fungsi-fungsi manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya”. Pendapat tersebut mengemukakan, bahwa fungsi-fungsi manajemen merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingakatantingkatan yang telah diberikan kepada yang menjalankan kegiatan fungsi manajemen tersebut. Definisi fungsi tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai baik itu fungsi manajerial maupun fungsi operatif (teknis), yang pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan pekerjaan yang dijabat seseorang.

Profit sharing (pembagian keuntungan) (skripsi dan tesis)

Pada bank bank Syariah di Indonesia, pembagian keuntungan didasarkan pada prinsip syariah dengan berbagai model yang disepakati bersama. Profit sharing ini berlaku pada saat perjanjian kontral awal yaitu pada saat akta ditanda tangani. Pembagian hasil keuntungan salah satunya di dasarkan pada prinsip mudharabah. Jadi berbeda dengan bank konvensional yang sudah menetapkan pembagian hasil dengan landasan suku bunga. Oleh karena itu, dalam pembagian keuntungan untuk bank syariah tidak dikenakan pembebanan bunga. Pembagian hasil keuntungan dari investasi yang dilaksanakan didasarkan pada persentase yang sudah disepakati bersama

Coorporate Governance (skripsi dan tesis)

Good Coorporate Governance pada semua perusahaan pada saat ini adalah menjadi satu kebutuhan mendasar. Tata kelola perusahaan yang baik bertujuan agar perusahaan eksis dalam jangka panjang karena keberhasilan dalam menjalankan program ini akan menimbulkan kepercayaan masyarakat maupun pemilik modal lainnya. Sama seperti BUMN lainnya, Perum Perumnas juga telah menerapkan prinsip GCG dengan memberlakukan berbagai standar operasional procedure yang dapat dilihat oleh pengguna. Sehingga setiap stakeholders dapat dengan mudah mengikuti berbagai petunjuk yang harus diikuti jika ingin menggunakan output perusahaan.

Modal sosial Kepariwisataan pulau Sumatera Modal (skripsi dan tesis)

sosial yang dimiliki oleh Propinsi Sumatera Utara dalam bidang Pariwisata yang dimilikinya adalah keberagaman etnis yang terdapat di Sumatera Utara. Pengembangan kepariwisataan di daerah ini harus mengeksplorasi keberagaman etnik dengan segala keunikannya. Keberhasilan kepariwisataan ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke satu daerah baik wisatawan domestik maupun manca Negara. Secara sosiologis, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera adalah dengan memanfaatkan modal sosial yang dimiliki. Modal sosial kepariwisataan adalah sinergitas kebijakan dan program peningkatan kepariwisataan di antara pemangku kepentingan. Modal sosial yang dimiliki yang memiliki sinergitas kebijakan dan program terpadu pada akhirnya dapat meningkatkan rasa saling percaya (mutual trust) baik secara internal sesama pemangku kepentingan (pemerintah; masyarakat; dunia usaha) maupun secara eksternal terhadap turis yang datang. Rasa saling percaya yang meningkat terhadap pemangku kepentingan dengan turis akan melahirkan rasa nyaman bagi pihak turis sehingga tingkat kunjungan diharapkan akan meningkat dari waktu ke waktu. Pentingnya mengeksploitasi modal sosial dalam kegiatan kepariwisataan pada akhirnya memunculkan paradigma baru pengelolaan kegiatan kepariwisataan yaitu berkualitas; berkelanjutan; berkerakyatan. Wujud dari paradigma ini adalah tujuan wisata Sumatera tidak hanya semata menawarkan keindahan alam tetapi juga daya tarik masyarakatnya yang memiliki tradisi, budaya dan adat istiadat yang berbeda diantara etnik yang ada) seperti Melayu; Batak; Karo; Mandailing; Simalungun; Pakpak; Nias; Jawa di Sumatera Utara, Suku Minang dan Melayu di Propinsi Riau Propinsi Jambi, Sumatera Selatan; Bengkulu yang memiliki keunikan sendiri dan merupakan modal sosial yang besar untuk mendorong pariwisata di Sumatera. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, trust, kepedulian, kekuatan anggota, jaringan dan koneksi untuk kepariwisataan harus ditingkatkan. Trust atau kepercayaan menghasilkan ongkos transaksi yang rendah melalui turunnya biaya: informasi pasar, informasi asimetris dapat dihindarkan.

Perubahan kelembagaan; Pasar on line (skripsi dan tesis)

Pada dekade tahun 2000 an sampai dengan saat ini penggunaan media IT semakin luas di kalangan masyarakat. Media internet menjadi satu kebutuhan yang penting dalam berbagai interaksi sosial dan ekonomi. Media sosial yang berkembang demikian cepat membawa berbagai perubahan bagi masyarakat khususnya dalam transaksi ekonomi. Secara tradisional konsep pasar yang menyatakan setiap pembeli dan penjual bertemu di satu tempat untuk melaksanakan transaksi telah berubah. Berbagai informasi produk yang diperjual belikan hari ini telah menggunakan media internet yang dapat diakses oleh semua calon pembeli. Setiap orang dapat dengan mudah mencari berbagai informasi ragam produk yang diingininya melalui perangkat IT seperti Handphone atau media komunikasi lainnya. Perubahan fundamental ini menyebabkan pola promosi dan pembelian berubah dari tradisional ke dunia maya. Selanjutnya transaksi pembelian dapat dilakukan dengan memanfaatkan jasa perbankan. Perubahan pola transaksi yang terjadi pada lembaga pasar dari tradisional ke dunia maya dengan penggunaan IT menyebabkan pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung secara fisik. Oleh karena itu, perubahan kelembagaan pasar ini menciptakan efisiensi bagi kedua belah pihak. Bagi pembeli tidak harus mengeluarkan ongkos tranportasi untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Demikian pula bagi pihak penjual. Transaksi jual beli juga tidak menggunakan uang dalam arti fisik, tetapi telah menggunakan jasa perbankan dengan menggunakan media rekening sehingga efisiensi waktu, biaya dan kenyamanan semakin baik. Barang juga langsung diterima dengan menggunakan jasa pengiriman. Dengan kata lain, perubahan lembaga pasar tradisional ke pasar internet mendorong peningkatan efisiensi ekonomi dan mendorong kegiatan ekonomi

Teori Prinsipal –Agen pada yayasan Universitas Trisakti Jakarta (skripsi dan tesis)

Dalam kasus ini, pihak prinsipal adalah yayasan Universitas Trisakti dan Rektor sebagai pimpinan tertinggi lembaga universitas adalah pihak agen. Masing masing pihak bekerja berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bagi pihak yayasan, kegiatannya didasarkan pada undang-undang yayasan. Rektor bekerja dan bertindak berdasarkan undang-undang pendidikan tinggi. Hubungan kedua pihak dalam menjalankan organisasinya di dasarkan kontrak yang ditanda tangani bersama (statuta ) yang berlaku dan disusun berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara ke dua belah pihak. Conflict of interest terjadi pada saat kedua belah pihak sudah tidak dapat menjalankan kontrak kerja yang disepakati yang berujung pada tindakan pemberhentian Rektor. Rektor akhirnya membawa masalah ini ke ranah hukum dan melakukan penguasaan terhadap aset yang terdapat di universitas. Demikian terjadi dalam beberapa waktu sehingga pada akhinya pemerintah sebagai pihak penguasa melalui Kemenristek Dikti berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki menyelesaikan persoalan ini dengan melakukan mediasi dan sekarang universitas Trisakti telah memiliki Rektor baru sebagai agen yang diharapkan dapat mengatasi dan menyelesaikan persoalan yang ada selama ini

Asymetric information pada harga di bursa saham Jakarta Indonesia (skripsi dan tesis)

Penyebab terjadinya informasi asimetrik di dalam ekonomi adalah karena pasar belum efisien dalam memberikan sinyal berbagai pergerakan harga untuk komoditi yang diperdagangkan. Informasi yang tidak simetris dapat terjadi di pasar barang dan jasa demikian juga untuk pasar bursa yaitu transaksi efek (emiten). Pergerakan harga terjadi karena adanya proses kenaikan permintaan atau penawaran pada satu produk yang akan berpengaruh pada harga di pasar tetapi berapa sebenarnya tingkat kenaikan tidak dapat diprediksi sedemikian rupa sehingga memunculkan berbagai informasi yang berbeda. Fakta yang sering terjadi di lapangan adalah terdapat sejumlah pihak yang mengetahui informasi dengan baik sementara ada pihak lain yang tidak menerimanya. Di pasar bursa, berbagai informasi efek adalah faktor yang sangat strategis, karena sangat mempengaruhi investor dalam rangka membuat keputusan investasi, apakah membeli, menjual atau menahan portofolionya. Kenyataan distribusi informasi seringkali tidak merata. Informasi tentang hal tersebut selalu berada pada manajemen yang mengurusi masalah pasar emiten itu sendiri. Informasi yang dimiliki oleh manajemen sangat penting. Oleh karena itu, pihak manajemen harus mampu mengelola dengan baik informasi tersebut dengan baik, kapan harus disampaikan dan kapan harus di tunda. Kesalahan dalam menangani masalah tersebut akan menyebabkan masalah yang serius, dimana para investor akan mengambil sikap yang dapat merugikan pihak manajemen pengelola emiten itu sendiri. Sering terjadi di pasar, terdapat informasi yang masih belum pasti tapi sudah beredar di masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang tahu mengenai informasi tadi dan ada yang tidak tahu. Karena tingkat kepastian atau kebenaran informasi itu belum jelas, maka keadaan ini akan memunculkan issu atau rumor. Rumor yang berkembang akan menyebabkan gangguan bagi pasar emiten dimana investor akan menarik modalnya dari pasar bursa. Dari sisi peraturan, sebenarnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sudah mengatur tentang proses mekanisme pemberian informasi itu harus dilakukan. Peraturan tersebut bertujuan mengantisipasi kekosongan informasi pasar sehingga emiten tersebut bersifat terbuka dan transparan ke publik. Setiap informasi material tidak boleh disembunyikan. Bahkan, Bapepam-LK memberikan dead line selama 1×24 jam untuk penyampaian setiap informasi atau kejadian penting dalam perusahaan. Bapepam-LK juga mengatur mekanisme sanksi bagi yang melanggarnya. Dapat dipahami bahwa informasi asimetris tidak dapat dihilangkan. Gejala ini terjadi tidak hanya di pasar bursa Indonesia, tetapi juga pada Negara-negara maju.

Bounded Rationality pada kasus Pasar Bebas Asean. (skripsi dan tesis)

Pasar bebas Asean adalah suatu keadaan dimana diantara Negara – Negara Asean sepakat bahwa tidak ada lagi batasan atau restriksi wilayah dalam mobilitas barang dan sumber daya. Masyarakat ekonomi Asean (MEA) adalah perwujudan dari pasar bebas Asean yang menggambarkan bagaimana interaksi yang terjadi diantara masyarakat di kawasan Asean baik aspek ekonomi, sosial dan budaya. Target ideal yang ingin dicapai oleh kesepakatan ini adalah bahwa setiap Negara mendapatkan keuntungan dalam arti kesejahteraan masyarakat akan meningkat terlepas dari siap atau tidaknya kita dalam menghadapinya. Realisasi kesepakatan pasar bebas Asean ini memiliki keterbatasan terutama bagi pengambil keputusan di dalam negeri: keputusan apa yang harus dibuat untuk mengantisipasi pasar bebas Asean? Satu contoh adalah fakta bahwa kenaikan jumlah investor asing yang menanamkan modalnya di dalam negeri yang diikuti dengan masuknya tenaga kerja asing baik untuk tingkat professional maupun kelompok pekerja, menyebabkan persaingan meningkat untuk mendapatkan peluang pekerjaan di Indonesia. Dari sisi kompetensi sumber daya yang dimiliki, kemampuan dan sdm di Indonesia nampaknya belum siap untuk bersaing di pasar bebas Asean. Belum ada informasi yang akurat tentang manfaat yang diterima oleh bangsa ini terhadap pasar bebas Asean selain berbagai program yang disiapkan untuk menghadapinya. Banyak keputusan yang dibuat oleh pelaku ekonomi di Indonesia terutama terbatas hanya untuk kegiatan mengantisipasi berlakunya pasar bebas Asean. Baik dari sisi sumber daya manusia, pendidikan maupun berbagai program pembangunan lainnya. Dengan kata lain, secara makro, keputusan untuk masuk dan ikut pasar bebas Asean karena secara nasional (kelembagaan) Negara kita telah sepakat untuk mengikutinya

Coorporate Governance (skripsi dan tesis)

yaitu tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini berkaitan dengan adanya Control rights yaitu tentang kekuasaan untuk menunjuk manajer senior pada suatu perusahaan. Decisions rights yaitu pekerja dan manajer diberi hak untuk mengambil berbagai keputusan. Residual rights yaitu hak yang dipegang oleh pemegang saham yang dapat digunakan secara bersama – sama untuk mengambil satu keputusan. Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain

Hierarchy atau jenjang. (skripsi dan tesis)

Hirarki kelembagaan dibuat sedemikian rupa untuk dapat mengalokasikan sumber daya yang digunakan dengan otoritas yang tegas dalam melakukan transaksi. Hirarki pada dasarnya bertujuan untuk meminimalkan pemborosan yaitu pencapaian efisiensi. Tujuan utama hirarki adalah untuk memaksimumkan kepuasan atau utility masyarakat. h. Integration atau integrasi yaitu transaksi yang menghasilkan pemindah tanganan kepemilikan dan kontrol atas sebuah korporasi. Integrasi dapat berwujud secara horizontal, vertikal dan konglomerasi. Integrasi horizontal merupakan ekspansi operasional dalam sebuah bisnis yang terintegrasi secara operasional. Integrasi vertikal adalah kesatuan utuh yang memiliki hubungan pembeli dan penjual bagi perusahaan. Integrasi konglomerasi adalah tindakan konsolidasi berbagai perusahaan yang menjual barang yang terkait satu sama lain dalam bidang pemasaran dan saluran distribusi. Manfaat integrasi bagi perusahaan adalah dapat menciptakan scale economic; economies of scope dan pecuniary dan mengurangi informasi asimetris.

Property right atau Hak Kepemilikan. (skripsi dan tesis)

Hak ini timbul karena secara hukum dan perundangan yang berlaku diakui. Hak kepemilikan terdiri dari hak untuk menggunakan; hak untuk mengubah; hak untuk menghasilkan laba atau rugi dan hak untuk memindahkan. Jenis-jenis hak kepemilikian terdiri dari: Hak pribadi; hak komunal dan hak kolektif

Social Capital atau Modal sosial (skripsi dan tesis)

adalah aset yang tidak dapat dilihat yang berasal dari kepribadian setiap orang. Aset modal sosial muncul karena adanya goodwill, persahabatan, rasa simpati dan hubungan antar individu yang terhimpun dalam satu jaringan bersama dengan norma – norma dan nilai yang memberikan fasilitasi kerjasama diantara mereka. Oleh karena itu, modal sosial adalah meliputi kewajiban dan harapan, saluran informasi dan norma dan sanksi. Kategori modal sosial terdiri dari: Keterlibatan masyarakat (civic engagement), trust, kepedulian, kekuatan anggota, jaringan dan koneksi. Trust atau kepercayaan menghasilkan ongkos transaksi yang rendah melalui turunnya biaya: informasi pasar, informasi asimetris.

Institutional Change atau Perubahan kelembagaan (skripsi dan tesis)

terjadi karena krisis yang terjadi pada kelembagaan sebelumnya. Pada awalnya Veblen mengkritik pemikiran karl Marx tentang krisis kapitalisme sebagai akibat dari adanya keuntungan yang tinggi bagi survivor, pengangguran tinggi dan wujudnya korban persaingan. Krisis kemudian diadaptasi yang akibatnya memerlukan perubahan kelembagaan. Perubahan kelembagaan juga karena adanya property right dari struktur kelembagaan dan organisasi yang mempengaruhi kinerja ekonomi. Apabila kinerja kurang memuaskan maka diperlukan perubahan kelembagaan. Selanjutnya perubahan kelembagaan menurut Williamson dipengaruhi oleh ongkos transaksi dan transformasi yang menentukan pula jenis organisasi. Apabila ongkos transaksi dan transformasi terlalu tinggi, maka diperlukan perubahan pada kelembagaan. Perubahan kelembagaan dapat disebabkan oleh faktor eksogen sebagaimana uraian diatas namun juga dapat disebabkan oleh faktor endogen seperti adanya entrepreneurship yang membuat keputusan dan adanya persepsi subyektif dari entrepreneur dalam menentukan pilihan. Perubahan kelembagaan timbul karena adanya peluang yang berasal dari lingkungan eksternal, kepemilikan dan perluasan ilmu pengetahuan karena proses belajar dan meningkatnya skill. Faktor eksternal muncul karena perubahan harga relatif dan selera.

Principal Agent Theory atau teori Prinsipal – Agen. (skripsi dan tesis)

Teori ini membicarakan tentang dua pihak yang bekerja berdasarkan kepentingannya. Prinsipal adalah pemilik sumber daya. Agen adalah seseorang yang bekerja untuk pemilik sumber daya atau yang dipercaya untuk mengelola sumber daya yang dimiliki Prinsipal. Hubungan pemilik sumber daya dengan agen dimulai pada saat kontrak kerja ditanda tangani yang didalam kontrak tersebut dijelaskan pendapatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, teori prinsipal agen sering juga disebut dengan teori agensi atau teori kontrak. Terdapat 4 elemen dalam kotrak yaitu hasil yang diharapkan oleh prinsipal (W), Pembayaran kepada agen (Y), usaha agen dalam mengerjakan tugas (e) dan situasi alam atau lingkungan (a). Dalam pelaksanaannya teori prinsipal agen ini, diperlukan biaya monitoring (monitoring cost) yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja manajemen apakah sesuai dengan keinginan pemilik modal.

Asymmetric Information. (skripsi dan tesis)

Adalah keadaan dimana setiap orang tidak mempunyai informasi yang sama dan cukup tentang suatu peristiwa. Dalam kegiatan ekonomi khususnya keberadaan informasi sangat berperan dalam upaya mendapatkan keuntungan. Informasi selalu tidak simetris antara berbagai pihak yang berinteraksi sehingga menimbulkan biaya dalam mendapat informasi yang diperlukan. informasi yang tidak simetris memiliki dua jenis yaitu: adverse selection, yaitu keputusan diambil tergantung pada karakteristik yang tidak terobservasi dan menghasilkan efek yang terballik pada agen yang lain. Moral hazard yaitu Suatu kontrak disepakati diantara para agen dimana seorang agen tergantung pada tindakan yang lain yang tidak dapat diobservasi oleh agen yang lain. Informasi asimetris adalah realitas dimana terdapat satu pihak yang mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak yang lain. Jika dihubungkan dengan perusahaan, seorang manajer yang bekerja diperusahaan tersebut memiliki informasi akurat tentang perusahaan tempat dia bekerja. Berbeda halnya dengan calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Resiko yang akan muncul adalah investor salah dalam memilih perusahaan (adverse selection). Sementara itu, moral hazard sebagai bagian lain dari wujud informasi asimetrik muncul karena terjadinya pemisahan antara pemilik perusahaan dengan pengendali (agen atau manajer).

Bounded Rationality. (skripsi dan tesis)

Konsep ini dikemukakan pertama oleh Herbert Simon (1916-2001), yang menyatakan adanya keterbatasan rasionalitas seorang pengambil keputusan. Rasionalitas adalah satu pendekatan logis melalui langkah demi langkah dan analisis yang mendalam untuk mencari alternatif dan konsekuensinya. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang yang rasional diasumsikan harus pintar, canggih dan cepat melakukan hitungan. Namun faktanya adalah bahwa setiap orang memiliki keterbatasan dalam menangani berbagai persoalan yang kompleks. Oleh karena itu, keputusan ekonomi pada umumnya tidak dibuat atas dasar rasionalitas semata tetapi banyak dipengaruhi oleh adanya pengaruh kelembagaan. Konsep dasar dalam bounded rationality adalah satisfying atau kepuasan. Dalam pengambilan keputusan, informasi yang sifatnya terbatas dicari dan berdasarkan informasi tersebut kemudian alternatif solusi dibuat dan keputusan didasarkan pada apa yang diinginkan oleh lembaga.

Ekonomi Kelembagaan Baru (skripsi dan tesis)

Dimulai dari ide Coase (1934) tentang kenapa
perusahaan diperlukan. Alasan yang
dikemukakan adalah karena kordinasi sumber
daya yang mampu dikelola oleh perusahaan,
maka dalam kegiatan menghasilkan barang dan
jasa perusahaan berada pada ongkos yang
terendah. Hal ini disebut juga dengan scale of
production. Keadaan ini dicapai pada saat
produksi maksimum biaya rata rata perunit
berada pada titik terendah. Pandangan
ekonomi kelembagaa baru meyakini bahwa
adanya kelembagaan perusahaan agar ongkos
transaksi menjadi rendah terutama untuk
mencapai laba. Kesejahteraan masyarakat
dicapai melalui interaksi antara demand dan
supply dan dukungan kelembagaan. Selanjutnya
perbandingan paradigma antara kelembagaan
lama dan baru dapat dilihat dari hubungan
antara atasan dan bawahan di perusahaan.
Dalam ekonomi kelembagaan baru,
pertanyaannya adalah untuk menguji hubungan
antara atasan dan bawahan manakala ekonomi
kelembagaan lama mempertanyakan kenapa
seseorang menjadi tuan dan yang lain bawahan
pada tempat pertama.
Dalam perkembangan teori ekonomi
kelembagaan baru, tiga tokoh penting yang
berperan adalah: Oliver Williamson; douglas
North: Alchian dan Demsetz. Williamson
menekankan pentingnya hirarki dan transaction
cost dalam menganalisis bekerjanya suatu
perusahaan. Kegagalan perusahaan dalam
melakukan transaksi disebabkan oleh: adanya
ketidak lengkapan pasar; hubungan spesifik.
Bagi North, perubahan kelembagaan adalah
penting yang bertujuan untuk melakukan
penyesuaian jika menghadapi perubahan situasi.
Perubahan ini akan memperkuat kinerja
ekonomi. Kemudian, bagi Alchian-Demsetz
mengemukakan konsep Principal-Agent Theory
di dalam perusahaan. Konsep ini muncul karena
adanya dominasi produk yang dihasilkan oleh
tim. Diperlukan kegiatan monitoring bagi
pelaksanaan kegiatan. Persoalannya adalah
pihak mana yang memonitor? Semuanya
tergantung siapa yang memiliki property right
dari perusahaan yang bersangkutan. B

Ekonomi Kelembagaan (skripsi dan tesis)

Ekonomi kelembagaan adalah satu cabang ekonomi yang membicarakan bagaimana peran satu lembaga baik formal dan informal yang terdapat di dalam masyarakat dengan sistim nilai, norma sosial budaya, perundang- undangan yang berlaku dan ditetapkan untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Terdapat dua aliran utama ekonomi kelembagaan yaitu Ekonomi Kelembagaan Lama atau Old Institutional Economic yang dimotori oleh Veblen dan Ekonomi Kelembagaan baru atau New Institutionnal Economic yang dimotori oleh Coase dan setelahnya North

Fungsi (skripsi dan tesis)

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu dan Sutan, 1996:412), mengemukakan “fungsi adalah jabatan atau kedudukan”. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya. Sejalan pendapat tersebut di atas, menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (Sule, 2006:8) mendefinisikan “fungsi-fungsi manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya”. Pendapat tersebut mengemukakan, bahwa fungsi-fungsi manajemen merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingakatantingkatan yang telah diberikan kepada yang menjalankan kegiatan fungsi manajemen tersebut. Definisi fungsi tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai baik itu fungsi manajerial maupun fungsi operatif   (teknis), yang pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan pekerjaan yang dijabat seseorang.

Badan Usaha Milik Desa (skripsi dan tesis)

 

Badan Usaha Milik Desa lahir dari kebijakan disatu sisi dan gerakan lokal disisi lain. Dimulai dari lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 32 beserta PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 merupakan kebijakan yang telah memberikan kesempatan/ruang (enabling), petunjuk hukum maupun “payung hukum” terhadap kehadiran BUMDesa. (Dalam penelitian Suriadi:2015) menyebutkan bahwa Pembentukan Badan Usaha Milik Desa harus diiringi upaya penguatan kapasitas dan dukungan area kebijakan (kabupaten) yang memudahkan dan melindungi usaha ini dari ancaman yang besar, dan akan membuat desa tidak hanya menunggu perkembangan pemerintah daerah atau pusat pemerintah. Selanjutnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga melembagakan dan memperkuat BUMDesa, dimana dijelaskan bahwa BUMDesa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melaui penyertaan secara langsung yang barasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. BUMDesa secara rinci juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik. Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif. Pertama, pembentukan BUMDesa bersifat kondisional, yakni membutuhkan sejumlah prasayarat, yang menjadi dasar dalam pembentukan BUMDesa. Dalam pasal 5 ditegaskan tentang syarat-syarat pembentukan BUMDesa sebagai berikut: 33 a. Atas insiatif pemerintah Desa dan atau masyarakat Desa berdarsarkan musyawarah warga Desa; b. Adanya potensi usaha ekonomi mayarakat; c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; d. Tersedianya sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan Desa; e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengolah Badan Usaha Milik Desa sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat Desa; f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa. Kedua, BUMDesa merupakan usaha Desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh pemerintah Desa dan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, mekanisme pembentukan BUMDesa bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatif. Artinya BUMDesa tidak hanya dibentuk oleh pemerintah Desa tapi juga dibentuk melalui musyawarah Desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Keempat, pengelolaan BUMDesa bersifat demokratis dan teknokratis. Dimensi teknokratis terlihat dalam bentuk pembagian kerja yang jelas, dimensi demokrasi ditunjukkan dengan musyawarah Desa dan bentuk akuntabilitas. 34 BUMDesa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDesa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDesa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDesa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDesa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Alkadafi (2015: 36) mengatakan bahwa jika dilihat dari fungsinya, kelembagaan BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial 35 (commercialinstitution). BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Pada keberjalanan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDesa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat Desa. Dalam hal untuk menguatkan dan mendorong perkembangan dari BUMDesa, maka dapat dilakukan berbagai bentuk usaha, aktivitas dan kegiatan seperti yang telah diatur dengan jelas pada pasal 90 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Pronvisi, Pemerintah Derah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDesa dengan: a. Memberikan hibah dan/atau akses permdalan; b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. Memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa”. Adapun jenis usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDesa yaitu: a. BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha ini dapat 36 memanfaatkan sumber daya loka dan lokal dan teknologi tepat guna yang meliputi: 1. Air minum Desa 2. Usaha listrik Desa 3. Lumbung pangan, dan 4. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya. b. BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Unit usaha penyewaan yang dimaksud meliputi: 1. Alat transportasi 2. Perkakas pesta 3. Gedung pertemuan 4. Rumah toko 5. Tanah milik BUMDesa, dan 6. Barang sewaan lainnya. c. BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Jasa perantara dimaksud seperti: 1. jasa pembayaran listrik; 2. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan 3. jasa pelayanan lainnya. 37 d. BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Diantaranya usaha perdagangan seperti: 1. Pabrik es; 2. Pabrik asap cair; 3. Hasil pertanian; 4. Sarana produksi pertanian; 5. sumur bekas tambang; dan 6. kegiatan bisnis produktif lainnya. e. BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Unit usaha bisnis keuangan ini dapat berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa f. BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan. Usaha ini dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.Usaha bersama (holding) yang dimaksud diantaranya: 1. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif; 38 2. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;dan 3. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya

Potensi Desa (skripsi dan tesis)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) potensi adalah
kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi
merupakan adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang
mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi desa
adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh
suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi Desa dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai daya, kekuatan, kesanggupan dan
kemampuan yang mempunya kemungkinan untuk dapat dikembangkan
(Depdikbud. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdikbud).
Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan
yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat
dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara
garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu potensi Fisik
dan potensi non-fisik. Dalam (penelitian Abdurokhman) Secara rinci
dijelaskan sebagai berikut:
1. Potensi Fisik
a. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat
di dalamnya. Misalnya kesuburan tanah, bahan tambang dan mineral.
b. Air meliputi sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan
manusia.
c. Iklim sangat erat keitannya dengan temperatur dan curah hujan yang
sangat mempengaruhi setiap daerah, sehingga corak iklim sangat
mempengaruhi kehidupan masyarakat desa agraris.
d. Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas
wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan
penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa.
e. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi
masyarakat pedesaan. Pada desa agraris ternak juga dapat menjadi
investasi dan sumber pupuk.
f. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan
pertanian, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga
bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada.
Tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup masyarakat
menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.
2. Potensi Nonfisik
a. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang
tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (gemeninschaft)
merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program
pembangunan.
b. Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK,
Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lainlain.
c. Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, penyuluhan,
simulasi, dan lain-lain.
d. Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas dan posyandu.
e. Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan Lumbung Desa.
f. Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran
dan ketertiban pemerintah desa. peranannya sangat penting bagi
perubahan dan tingkat perkembangan desa.

Otonomi Desa (skripsi dan tesis)

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desatersebut (Widjaja: 2003: 165). Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum, hukum publik maupun perdata, memililki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan kuat bagi Desa   dalam mewejudkan “Development Community” dimana Desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “independent Community” yaitu Desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Otonomi Desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa tersebut. Namun harus diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan otonomi Desa harus tetap menjunjung nilai tanggungjawab dan menekankan bahwa Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa (skripsi dan tesis)

Desa merupakan unit terkecil dari sebuah negara yang secara
langsung berhubungan dengan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut
Bintoro (dalam penelitian Abdurokhman) Desa merupakan perwujudan
geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis
politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan
daerah lain.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
pemerintahan Desa, yang dimaksud dengan Desa atau yang disebut nama
lain sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak
asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan
Pasal 18 UUD 1945. Landasan pemikiran dan pengaturan mengenai
Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 menjelaskan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
kesatuan masayarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dikaui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan Desa
adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan
bahwa Pengaturan Desa bertujuan untuk:
a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada
dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Desa;
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efesiensi dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab;
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial
sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional; dan
i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Otonomi Daerah (skripsi dan tesis)

Otonomi Daerah yang dilaksanakan dalam negara Republik
Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam UUD 1945, yaitu:
a. Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi:
“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”
b. Pasal 18 yang berbunyi:
“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan
memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang
bersifat istimewa.
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 dinyatakan bahwa “Daerah
Indonesia akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang
bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, karena didaerah pun
pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan (Widjaja: 1998: 23).
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan yang
dimaksud dengan daerah otonom ialah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 mendefenisikan bahwa otonomi daerah adalah
hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Soepomo menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai suatu prinsip
berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat
sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan (Abdullah: 2003: 11). Tiap
daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan
sifat daerah lain. Karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan
yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model
(The Liang Gie: 1977 dalam Abdullah: 2003:11).
Kaho (2010: 66) mengemukakan faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan Otonomi Daerah:
a. Manusia pelaksananya harus baik;
b. Keuangan harus cukup dan baik;
c. Peralatannya harus cukup dan baik;
d. Organisasi dan manajemennya harus baik.
Manusia pelaksana harus baik merupakan faktor esensial dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena manusia merupakan subyek
dalam setiap aktivitas pemerintahan, yang menjadi pelaku dan penggerak
proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya keuangan yang
baik berarti segala yang berhubungan dengan uang atau pendanaan yang
berarti sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan
keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan berlaku. Dalam
menciptakan Pemerintah Daerah yang baik dan dapat dapat melaksanakan
otonominnya dengan baik, maka faktor keuangan ini mutlak diperlukan.
Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup baik. Peralatan diartikan setiap alat
yang dapat digunakan untuk memperlancar pemerintah darah. Peralatan yang
baik (praktis, efesien dan efektif) dalam hal ini jelas diperlukan bagi
terciptanya suatu pemerintah daerah yang baik. Faktor yang keempat adalah
organisasi dan manajemennya yang harus baik. Organisasi yang dimaksud
adalah organisasi dalam arti struktur (susuan) sedangkan manajemen adalah
proses manusia yang menyelenggarakan tindakan dalam usaha kerjasama
sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (dalam Skripsi
Keberadaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa( dalam
penelitian Riswanda:2015) disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan
yang berskala kabupaten/kota meliputi:
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
d. Penyediaan sarana dan prasana umum.
e. Penanganan bidang kesehatan.
f. Penyelenggaraan pendidikan.
g. Penanggulangan masalah sosial.
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
j. Pengendalian lingkungan hidup.
k. Pelayanan pertanahan.
l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
n. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
o. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.
Dari kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah tersebut tentunya harus sudah sampai kepada pemerintah
Desa karna Desa merupakan ujung tombak pembangunan sehingga
pembangunan harus dimulai dari Desa agar dapat dirasakan oleh semua
pihak.

Pengelolaan Kelembagaan (skripsi dan tesis)

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management” yang
kemudian diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen.
Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan
dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan fungsi-fungsi
manajemen.
James Stoner dan Charles Wankel memberikan batasan
pengelolaan (manajemen) merupakan proses perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan dan pengendalian upayah anggota organisasi dan penggunaan
seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi
(Siswanto:2013:2). Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard juga memberikan
batasan pengelolaan (manajemen) yaitu sebagai sutau usaha yang dilakukan
dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan
organisasi. Mamajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui
orang lain (Mary Parker Pollet). Dari beberapa pendapat tersebut dapat
dipahami bahwa manajemen merupakan alat atau cara untuk mencapai tujuan,
dimana tujuan merupakan hal yang ingin direalisasikan, memiliki cakupan
tertentu dan dilakukan dengan pengarahan.
Manejemen mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba. Ia
berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang biasanya diungkapkan
istilah “objectives” atau hal-hai yang nyata. Usaha-usaha kelompok itu
memberikan sumbangannya kepada pencapaian-pencapaian tujuan.
Manajemen merupakan proses dimana aktivitas dalam proses ini
telah langsung menjalankan fungsi manajemen yaitu planing (perencanaan),
organizing (pengoranisasian), actuating (pelaksanaan) dan controlling
(penyuluhan dan pengendalian). Dampak proses manajemen ini dapat
mempengeruhi badan usaha dalam input kuantitas dan kualitas, pengetahuan
melalui pengalaman dan kewenangan dan power para manajer, peningkatan
pengembangan dan faktor-faktor lingkungan, seperti peraturan peraturan
pemerintah, kondisi ekonomi, aktivitas para pesaing dan keinginan para
konsumen dimana para manajer akan lebih peka dan tajam.
Aspek manajemen dalam membangun usaha hendaklah didasarkan
pada pendekatan fungsi manajemen, meliputi: perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Menurut Hastowiyono dan
Suharyanto (2014: 55-61 dalam Kamaroesid: 2016: 35-37) dalam menajemen
perlu memperhatikan aspek manajemen perlu memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Perencanaan
Perencanaan adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen.
Perencanaan ditujukan kepada masa depan yang penuh dengan
ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil dari
perencanaan baru akan diketahui pada masa depan, agar resiko yang
ditanggung itu relatif kecil, hendaklah semua kegiatan, tindakan dan
kebijakan direncakan terlebih dahulu.
Perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan
organisasi, penentuan strategis, kebijaksanaan proyek, program, prosedur,
sistem, metode, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai
tujuan (Wijayanti:2008:9). Menunurt George R. Terry perencanaan
merupakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta
menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan
menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
hasil yang diinginkan (Syafiie:2006:75). Sedangkan menurut F.X. Soedjadi,
MPA, perencanaan merupakan proses kegiatan pemikiran, dugaan, dan
penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum
melaksanakan tindakan dan sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang
sudah ditetapkan.
Suatu perencanaan diperlukan mencapai tujuan secara menyeluruh
beserta kebijakan yang diperlukan. Untuk perlu disusun suatu program kerja
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menyusun kegiatankegiatan yang diperlukan. Perencanaan dalam anggaran unit BUMDesa juga
harus dilaksanakan sebaik mungkin, misalnya membuat anggaran pembelian,
anggaran produksi, anggaran penjualan dan anggaran lainnya disesuaikan
dengan keperluan usaha yang akan dijalankan.
Perencanaan dalam pengadaan karyawan disesuaikan dengan
rencana proses produksi, kegiatan yang akan dilakukan, persyaratan yang
diperlukan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan.
b. Pengorganisasian
Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan
struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasikan sedemikian rupa,
sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap
keseluruhannya (Hasibuan:2014:118).
Pengorganisasian adalah fungsi-fungsi manajemen dan merupakan
suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi adalah alat atau wadah yang
statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang
harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan
pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen
(subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan (Hasibuan:2014:119).
Menurut Melayu S.P Hasibuan pengorganiasian merupakan
penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang
diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap
aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang
yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan
aktivitas-aktivitas tersebut.
Goorge R. Terry mendifinisakan pengeorganisasian merupakan
tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara
orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisisen dan dengan
demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas
tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guana mencapai tujuan atau
sasaran tertentu.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau
Penyempurnaan Kelembagaan di lingkungan instansi Pemerintah Pusat,
Perwakilan RI di luar negeri dan Pemerintah di Daerah, disebutkan prinsipprinsip pengorganisasian sebagai berikut:
Pertama, pembagian habis tugas. Maksudnya, tugas pokok dan
fungsi pemerintah terbagi habis dalam departemen-departemen dan lembagalembaga bukan departemen, sehingga bagaimanapun cara yang dipergunakan
untuk menyusun organisasi aparatur pemerintah secara fungsional, ada yang
mengurus dan bertanggung jawab atas setiap fungsi. Kedua, perumusan tugas
pokok dan fungsi yang jelas. Ketiga, pengorganisasian dapat membentuk
fungsionalisasi. Maksudnya, ada organisasi yang secara khusus bertanggung
jawab atas sesuatu di bidang atau tugas, atau ada batas-batas kewenangan
masing-masing sehingga kerjasama antara satu instansi dengan instansi bisa
berlangsung secara baik dan saling melengkapi. Keempat, pengorganisasian
juga menetapkan sistem koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Kelima,
organisasi pemerintah memiliki prinsip kontinuitas. Maksudnya, bila satu
tujuan belum tercapai pasa satu tertentu maka ada upayah mengejarnya secara
terus-menerus, tidak berhenti pada satu titik. Keenam, prinsip ini dan staf.
Pemerintah RI mengadopsi prinsip lini dan staf karena dipandang cocok
untuk digunakan di Indonesia terutama karena dapat di delinisasi tugas dan
fungsi antara unit-unit organisasi yang bertanggung jawab sebagai pelaksana
kegiatan penunjang lainnya. ketujuh, prinsip kesederhanaan. Kedelapan,
prinsip fleksibilitas. Kesembilan, pendegelasian tugas dan wewenang dengan
jelas. Kesepuluh, prinsip pengelompokan yang homogen. Karena demikian
luasnya tugas-tugas yang harus dikerjakan, maka pengelompokan tugastugas yang diusahakan sehomogen mungkin. Kesebelas, prinsip rentang atau
jenjang pengendalian. Keduabelas, prinsip akordian, yaitu pada saat tertentu
dengan melihat situasi san kondisi kegiatan pemerintah baik berupa tugas
umum pemerintahan maupun pembangunan dapat diperluas atau di
persempit.
Menilai kelayakan usaha, BUMDesa dapat mengkaji beberapa hal
seperti:
a) Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan proses
pengorganisasian meliputi:
1. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk
mencapai tujuan dari unit-unit usaha yang akan dijalankan.
2. Membagi beban kerja secara jelas dan proporsional sehingga
dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
3. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan
anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis,
memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkahlangkah penyesuaian untuk mempertahankan.
b) Bagaimana asas organisasi yang hendaknya dipillih?
Asas organisasi merupakan pedoman yang perlu dilaksanakan
agar diperoleh suatu struktur organisasi yang baik dan aktivitas
organisasi dapat berjalan dengan lancar. Asas organisasi terdiri dari:
peumusan tujuan organisasi, penyusunan bagian-bagian organisasi
yang diperlukan, pembagian kerja yang jelas, koordinasi pelimpahan
wewenang, rentang kendali, jenjang organisasi, kesatuan perintah dan
asas keluwesan. Apabila asas organisasi tersebut dapat diterapakn
dengan baik, maka akan sangat mendukung kelancaran kegiatan usaha
BUMDesa.
c) Bagaimana struktur organisasi yang dirancang?
Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara
bagian-bagian dan posisi dalam organisasi. Struktur organisasi
menjelaskan pembagian kerja serta memperhatikan hubungan fungsi
dan aktivitas tersebut. BUMDesa juga harus dapat menggambarkan
tugas pokok dan fungsi setiap bagian organisasi, hubungan ketugasan
antara bagian-bagian harus jelas dan susunan organisasi disesuaikan
dengan keperluan.
c. Pelaksanaan
Terry berpendapat bahwa:
“actuating setting all members of the want to achive and to strike to
achive the objective willingly and keeping with the managerial planning and
organizing efforts”.
Maksudnya pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk
mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk
mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usahausaha organisasi (Syafii:2006: 81).
Suatu kegiatan usaha dapat dilaksanakan, sangat dipengaruhi oleh
kualitas perencanaan, pengorganisasian dan kualitas sumber daya manusia.
Oleh karena itu seluruh kegiatan harus direncanakan dengan matang dan
rinci, serta sistem pengorganisasian harus baik. Selain itu, diperlukan sumber
daya manusia yang cukup jumlahnya, terampil dan menguasai bidang
tugasnya. Ini semua dimakud agar aktifitas-aktifitas untuk menjalankan unit
usaha BUMDesa dapat dilaksanakan dengan baik.
d. Pengendalian
Fungsi pengendalian merupakan fungsi terakhir dari proses
manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan
proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan den kedua fungsi
ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:
1. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan
2. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.
3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik.
4. Tujuan baru akan dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah
pengendalian atau penilaian dilakukan.
Erarl P. Strong mendefinisikan pengendalian merupakan proses
pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai
dengan ketetepan-ketetapan dalam rencana. Sedangkan menurut G.R Terry
pengedalian adalah proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar,
apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan
apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai
dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
Pengendalian bukan hanya mencari kesalahan-kesalahan, tetapi
berusaha untuk menghidari terjadinya kesalahan-kesalahan serta
memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi pengendalian
dilakukan sebelum proseos, saat proses dan setelah proses yakni hingga akhir
diketahui. Dengan pengendalian diharapkan juga pemanfaatan semua unusr
manajemen efektif dan efesien.
Menurut Emerson (Hasibuan: 2009: 242) efektif adalah
pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya. Sedangkan efisien adalah perbandingan yang terbesar antara
masukan dengan hasil, antara produksi dengan biaya (antara hasil dengan
sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang
dicapai dengan penggunaan sumber-sumber daya tertentu . dengan kata lain
hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus
diselesaikan.
Pengendalian merupakan mengecek hasil kinerja dengan standar
yang ditentukan dan disepakati sebelumnya. Pengendalian atau pengawasan
didalam manajemen memiliki berbagai fungsi pokok, diantaranya:
1. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan. Ini
dapat dilakukan dengan pengawasan secara rutin disertai dengan adanya
ketegasan-ketegasan dalam pemberian sangsi terhadap penyimpangan
yang terjadi.
2. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Jika penyimpangan
telah terjadi, hendaknya pengawasan/pengendalian dapat menghasilkan
perbaikan.
3. Mendinamisasikan organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan
sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan,
sehingga setiap organisasi selalu dalam keadaaan bekerja secara efektif
dan efisien.
4. Mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya
pengendalian/pengawasan yang rutin, setiap unti organisasi berikut
karyawan dapat selalu mengerjakan semua tugas yang diberikan dengan
benar

Kelembagaan (skripsi dan tesis)

Menurut Veblen, kelembagaan adalah sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya (Yustika: 2013: 43). Dengan demikian kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Dalam hal ini, keinginan individu (individual preferences) bukanlah faktor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan, sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu teori. Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ruttan dan Hayami: 1984 dalam repository UMY). Menurut pandangan ahli kelembagaan rentang alternatif manusia ditentukan melalui struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap 13 pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat

Hubungan Kelembagaan dengan Modal Sosial (skripsi dan tesis)

Modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya (resources) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan dan diinvestasikan. Sumber daya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal sosial berbeda dengan istilah populer lainnya yaitu Modal Manusia (human capital). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada modal sosial, lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola hubungan antar individu dalam suuatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Modal sosial juga sangat dekat dengan terminologi sosial lainnya seperti yang dikenal sebagai kebajikan sosial (sosial virtue). Perbedaan keduanya terletak pada dimensi jaringan. Kebajikan sosial akan sangat kuat dan berpengaruh jika di dalamnya melekat perasaan keterikatan untuk saling berhubungan yang bersifat imbal balik dalam suatu bentuk hubungan sosial. Inti telaah Modal Sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola 30 interrelasi yang imbal balik dan saling menguntungkan dan dibangun di atas kepercayaan yang ditopang oleh norma – norma dan nilai – nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan di atas prinsip – prinsip yang telah disebutkan. Modal sosial juga akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap organisasi modern bahkan terhadap kelembagaan formal dan informal. Dengan adanya modal sosial yang kuat akan mempermurah berbagai bentuk biaya transaksi. Modal sosial erat kaitannya dengan rasa saling percaya yang tinggi dan kuatnya spirit kebersamaan, apakah kebersamaan dalam organisasi maupun kebersamaan antar organisasi dengan relasi diluarnya. Modal sosial akan memperbesar tingkat koherensi tindakan berkaitan dengan stabilnya organisasi dan adanya saling pengertian bersama. Masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat dan memiliki asosiasi – asosiasi informal yang kuat akan mampu pula mendorong kemunculan organisasi – organisasi modern yang juga kuat. Para anggota organisasi yang dibentuk akan terbiasa dengan nilai dan norma serta berhubungan dengan sesama atas prinsip – prinsip keterbukaan, etika yang tinggi dan mampu memperlebar jaringan – jaringan interaksi guna memperkuat jaringan organisasi yang dibentuk. Apapun bentuk organisasinya jika didirikan diatas pondasi masyarakat yang memiliki rasa saling percaya yang tinggi akan mendorong perkembangan organisasi tersebut dengan cepat dan positif. Sebuah institusi formal maupun informal akan kuat apabila manusia di dalamnya memiliki modal sosial yang juga kuat.

Hubungan Kelembagaan dengan Biaya Transaksi dan Informasi (skripsi dan tesis)

Sebuah institusi muncul dan berkembang untuk meminimumkan biaya transaksi sehingga dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Biaya transaksi tersebut antara lain berwujud biaya atas informasi, negosiasi, pengawasan, koordinasi dan pelaksanaan kontrak. Jika biaya transaksi berada pada tingkat minimal, hak kepemilikan (property rights) tidak menjadi bagian penting dalam konsep umum efisiensi, karena hak kepemilikan dapat disesuaikan dan diubah secara sukarela guna mendorong kenaikkan proses produksi. Menurut North dan Wallis (1994) dalam Yustika (2008), dalam kerangka relasi antara perubahan teknis dan kelembagaan, maka biaya transaksi adalah ongkos untuk lahan, tenaga kerja, kapital dan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk mentransfer hak – hak kepemilikan (property rights) dari satu atau kelompok orang ke pihak yang lain. Biaya transaksi muncul karena adanya transfer kepemilikan atau hak – hak kepemilikan. Jika diperluas dengan memasukkan biaya perlindungan terhadap hak – hak kepemilikan, maka Mburu dan Birner menganggap biaya transaksi sebagai ongkos yang muncul dari penciptaan dan implementasi kesepakatan kelembagaan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan biaya transaksi adalah biaya atas lahan, tenaga kerja, kapital dan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk memindahkan (transfer) fisik menjadi output (Mburu, 2002 dalam Yustika, 2008). Menurut North (1990) dalam Yustika (2008), asumsi adanya informasi sempurna dan pertukaran tanpa biaya yang dibuat oleh model pasar persaingan sempurna tidaklah tepat. North melihat adanya biaya transaksi dalam pertukaran akibat adanya informasi yang tidak sempurna. North menyatakan bahwa biaya mencari informasi merupakan kunci dari biaya transaksi yang terdiri dari biaya untuk mengerjakan pengukuran kelengkapan – kelengkapan yang dipertukarkan dan ongkos – ongkos untuk melindungi hak kepemilikan dan mengakkan kesepakatan. Besaran biaya transaksi juga bisa terjadi karena adanya penyimpangan dalam wujud:
1. Penyimpangan atas lemahnya jaminan hak kepemilikan.
 2. Penyimpangan pengukuran atas tugas yang kompleks dan prinsip yang beragam.
3. Penyimpangan intertemporal, yang dapat berbentu kontrak yang timpang, responsivitas waktu yang nyata, ketersembunyian informasi yang panjang dan penyalahgunaan strategis.
4. Penyimpangan yang muncul karena kelemahan dalam kebijakan kelembagaan yang berhubungan dengan pembangunan dan reformasi ekonomi.
 5. Kelemahan integritas yang dirujuk oleh James Wilson (1989) sebagai sovereign transactions. Jadi akar dari permasalahan ini adalah informasi yang kurang sempurna. Williamson (1981) dalam Yustika (2008) mengompilasi tiga sifat utama dari transaksi, yaitu:
1. Derajat ketidakpastian inklusif dalam setiap transaksi. Misalnya, produksi pertanian berisiko karena variabilitas iklim, masalah – masalah penyakit dan hama. Pemasaran hasil tanaman menghadapi ketidakpastian karen fluktuasi harga yang disebabkan oleh perubahan penawaran (supply) dan permintaan (demand), baik untuk tanaman pengganti dan tanaman pelengkap.
 2. Frekuensi transaksi. Transaksi pertanian cenderung bersifat musiman. Jumlah penjualan produksi yang dilakukan oleh pemilik lahan kecil dalam suatu musim akan tergantung pada kapasitas penyimpanan dalam pertanian. Pedagang yang bersepakat dengan hasil tanaman yang sejenis di daerah yang sama, akan banyak melakukan pembelian pada musim yang sama. Tentu saja hal ini berpotensi memudahkan untuk menanggung biaya arbitrase apabila terdapat kasus perselisihan ketika terjadi transaksi dalam jumlah besar dan tidak sering (infrequent), sehingga diantara pihak – pihak yang bertransaksi juga akan berupaya membangun informasi untuk kepentingan semua pihak.
 3. Sejauh mana aspek ini melibatkan satu atau kedua pihak yang melakukan kontrak dalam investasi aset – aset spesifik. Aset spesifik adalah aset  manusia dan fisik dimana investasi tidak dapat digunakan selain seperti yang direncanakan sejak awal. Terdapat empat determinan penting dari biaya transaksi sebagai unit analisis:
1. Apa yang disebut sebagai atribut perilaku yang melekat pada setiap pelaku ekonomi (behavioral attributes of actors) yaitu rasionalitas terbatas/terikat (bounded rationality) dan oportunisme (opportunism).
2. Sifat yang berkenaan dengan atribut dari transaksi (attributes of the transaction) yaitu spesifisitas aset (asset specificity), ketidakpastian (uncertainty) dan frekuensi (frequency).
 3. Hal – hal yang berkaitan dengan struktur tata kelola kegiatan ekonomi (governance structures) yaitu pasar (market), hybrid, birokrasi publik (public bureaucracy).
4. Faktor yang berdekatan dengan aspek lingkungan kelembagaan (institutional environment) yaitu hukum kepemilikan, kontrak dan budaya.
Dalam praktiknya, keempat determinan tersebut bisa diturunkan menjadi variabel – variabel yang dapat menuntun setiap peneliti untuk melakukan pengukuran (measurement). Menurut Collins dan Fabozzi (1991) dalam Yustika (2008), formulasi biaya transaksi adalah: Biaya transaksi = biaya tetap + biaya variabel Pada level mikro, Strassmann (2002) mengklasifikasikan biaya transaksi dalam variabel – variabel berikut: – Organisasi tenaga kerja dan pengguna (organization of employees and users).  – Mengolah informasi (information processing). – Koordinasi pemasok, biaya – biaya akuisisi (coordination of suppliers, costs of acquisition). – Memotivasi pelanggan (motivating customers). – Mengelola distributor (managing distributors). – Memuaskan pemegang saham dan peminjam (satisfying shareholders and lenders). – Fee, komisi, cukai dan pajak (fees, comissions, tolls and taxes). – Penelitian dan pengembangan (research and development). – Biaya – biaya penjualan, umum dan administratif (sales, general and administrative costs) terdiri dari biaya pemasaran (marketing), penjual (sales people), manajemen (management), iklan (advertising), pelatihan (training) dan biaya – biaya teknologi informasi (information technology costs). Secara konseptual, antara teori informasi tidak sempurna dan teori biaya transaksi sebenarnya dapat dikaitkan antara yang satu dengan yang lain, karena biaya atas informasi (information costs) merupakan bagian yang penting dari biaya transaksi itu sendiri. Konsep teori informasi tidak sempurna ini seringkali diterapkan dalam berbagai model utama institusi di negara – negara agraris seperti Indonesia, yang dapat dicermati dari adanya masalah – masalah seperti penyalahgunaan kredit pertanian, perilaku moral hazard dan adanya informasi yang asimetris. Adanya keterbatasan kapasitas dalam proses penyebaran informasi  ternyata sangat menentukan besarnya biaya transaksi di dalam pembentukan sebuah institusi.