Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (skripsi dan tesis)

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil 16 pemerintah,atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: 1. kepastian hukum;tertib penyelenggara negara; 2. kepentingan umum; 3. keterbukaan; 4. proporsionalitas; 5. profesionalitas; 6. akuntabilitas; 7. efisiensi; 8. efektivitas; dan 9. keadilan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah 4 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu : 1. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara 2. Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. 3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.  5. Asas proposionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. 6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan. 7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.. 9. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan daerah dibentuk dinas daerah. Isi pasal tersebut adalah: 1. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas.  2. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 3. Kepala Dinas dalam melaksanakantugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah memiliki kewenangan mengurus urusan pemerintahan dalam bidang Kelautan dan Perikanan. Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam Pasal 4 menyatakan, Dinas Perikanan Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Selanjutnya pada Pasal 5 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dinas menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan. 2. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan.  3. Pelaksanaan koordinasi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan. 4. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan. 5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan. 6. Pelaksanaan administrasi dinas 7. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksanaan tekinis dinas ; dan 8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati dengan tugas dan fungsinya. Dalam otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan pada sistem manajemen pemerintahan yang baik melalui basis transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Dengan menerapkan pemerintahan daerah yang baik, otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab akan tercipta dengan baik, maka fungsi pemerintahan daerah adalah: 1. Menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. 2. Melaksanakan pembangunan daerah secara merata.  3. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, murah, mudah dan berkualitas.

Pemerintahan Daerah (skripsi dan tesis)

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut : 1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  2. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Flypaper Effect Pada Daerah Kaya dan Miskin (skripsi dan tesis)

Penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2006) diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan terjadinya flypaper effect baik pada daerah yang PAD-nya tinggi maupun pada daerah yang PAD-nya rendah (yang diukur melalui rasio DOF masing-masing daerah) di Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Ini berarti flypaper effect yang terjadi pada daerah kaya PAD tidak berbeda dengan flypaper effect yang terjadi pada daerah miskin PAD. Atau dengan kata lain, flypaper effect tidak hanya terjadi pada daerah miskin PAD, namun juga daerah kaya PAD.

Flypaper Effect (skripsi dan tesis)

Oates (1999) dalam Sukriy dan Halim (2003) menyatakan bahwa beberapa penelitian mengenai perilaku Pemerintah Daerah dalam merespon transfer Pemerintah Pusat yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa respon Pemda berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dibanding pendapatan daerahnya sendiri maka disebut flypaper effect. Penelitian tentang analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) di Indonesia sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Abdul Halim dan Sukriy Abdullah yaitu pada Pemerintah kabupaten/kota di pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Hasil penelitian pada kabupaten/kota di Jawa dan Bali menunjukkan bahwa secara terpisah, DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, baik dengan lag maupun tanpa lag. Ketika tanpa menggunakan lag, pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan lag, pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah justru lebih kuat daripada PAD. Hal ini berarti terjadi flypaper effect dalam respon pemerintah daerah terhadap DAU dan PAD (Sukriy dan Halim 2003). Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa stimulus untuk melakukan Belanja Daerah pada tahun t dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat yang diterima daerah periode t-1. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Maimunah (2006) dengan mengambil sampel pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Hasil penelitian yang dilakukan Mutiara Maimunah menunjukkan bahwa secara terpisah maupun serempak, DAU 52 dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, baik tanpa lag maupun dengan lag. Ketika diregres secara serempak baik dengan maupun tanpa lag, pengaruh DAU terhadap BD lebih kuat daripada pengaruh PAD. Ini berarti telah terjadi flypaper effect pada Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Sumatera (Maimunah, 2006).

Perilaku Asimetris Pemda Terhadap Transfer Pemerintah Pusat (skripsi dan tesis)

Penelitian tentang perilaku asimetris pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat dilakukan oleh Laras Wulandari dan Priyo Hari Adi (2008) bahwa kebijakan otonomi memberikan respon yang beragam antar satu daerah dengan lainnya. Tidak semua daerah mempunyai kesiapan yang sama, dikarenakan rendahnya kapasitas fiskal. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan/transfer kepada pemerintah daerah. Namun demikian, dalam perjalanannya transfer pemerintah pusat justru menjadi diinsentif bagi peningkatan kemandirian daerah. Daerah menjadi lebih bergantung pada transfer pemerintah pusat daripada mengoptimalisasi pendapatan sendiri (PAD). Terdapat indikasi perilaku asimetris daerah dalam merespon transfer dari pemerintah pusat Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada kecenderungan perilaku asimetris pemerintah daerah kabupaten atau kota terhadap pemerintah pusat yang diwujudkan dalam APBD. Pengujian hipotesis dilakukan melalui pengukuran Manipulasi Belanja (Expenditure Manipulation) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pada saat pemerintah daerah menerima transfer dari pemerintah pusat dana itu digunakan tanpa adanya upaya untuk meningkatkan PAD tiap-tiap daerah.

Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah (skripsi dan tesis)

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah pernah dilakukan antara lain oleh Aziz et al. (2000), Blackley (1986), Joulfaian dan Mokeerjee (1990), Legrenzi dan Milas (2001), Von Furstenberg et al. (dalam Sukriy dan Halim, 2003). Dalam beberapa penelitian, hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah disebut dengan tax-spend hypotesis. Hipotesis ini mengandung makna bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam menganggarkan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima. Namun di sisi lain, transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat juga turut mempengaruhi besarnya anggaran belanja daerah yang akan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah. Legrensi dan Milas (2001) dalam Maimunah (2005) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel municipalities di Italia dan memperoleh hasil bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja Daerah. Kebijakan-kebijkan belanja daerah jangka pendek yang dibuat Pemerintah daerah sangat bergantung pada transfer yang diterima.

Belanja Daerah Belanja (skripsi dan tesis)

daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam satu periode anggaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja dapat diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan ekonomi (jenis belanja). Pengklasifikasian belanja tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penganggaran dan pelaporan. Oleh karena itu, klasifikasi yang dapat memenuhi fungsi anggaran dan pelaporan harus diformulasikan : 1) klasifikasi menurut fungsi, digunakan untuk analisis historis dan formulasi kebijakan; 2) klasifikasi organisasi, untuk keperluan akuntabilitas; 3) klasifikasi menurut ekonomi, untuk tujuan statistik dan obyek (jenis belanja), ketaatan (compliance), pengendalian (control), dan analisis ekonomi. 41 Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) dikelompokkan lagi menjadi (i) Belanja Operasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, (ii) Belanja Modal, yaitu belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal, dan (iii) Belanja Lainlain/Tak Terduga. Belanja pemerintah daerah dalam APBD dikelompokkan sebagai berikut: 1. Belanja Operasi. Belanja operasi merupakan jenis belanja yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik 2. Belanja Modal. Jenis belanja ini merupakan belanja yang manfaatnya dapat diperoleh lebih dari satu tahun dan dilakukan untuk menambah aset atau kekayaan daerah, yang mana dari aset atau kekayaan tersebut akan menimbulkan belanja lainnya. 3. Belanja tak terduga. Yaitu belanja tidak tersangka adalah belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (skripsi dan tesis)

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumbersumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai potensinya masing-masing. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan dari UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000. Berdasarkan undang-undang tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak dan 27 (dua puluh tujuh) jenis retribusi. Hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD, khususnya bagi daerah kabupaten/kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai oleh dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, dalam kenyataannya, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang, hampir tidak ada jenis pungutan pajak dan retribusi baru yang dapat dipungut oleh daerah. Oleh karena itu hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, karena tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta merintangi arus barang dan jasa antar daerah. 39 1. Hasil Pajak Daerah. Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Propinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan jenis pajak daerah yang dipungut kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 2. Hasil Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada tiga golongan retribusi daerah yaitu: a. Retribusi jasa umum. Yaitu retribusi atas jasa yang diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. b. Retribusi Jasa Usaha. Yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. c. Retribusi perizinan tertentu. Yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 40 atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana/fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. d. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan. Yang termasuk dalam jenis pendapatan ini yaitu deviden atau bagian laba yang diperoleh oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibagikan bagi pemegang saham, dalam hal ini merupakan pendapatan bagi Pemerintah daerah (Bastian, 2001). e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Yang tergolong dalam jenis pendapatan ini antara lain pendapatan bunga deposito, jasa giro, hasil penjualan surat berharga investasi, pendapatan dari ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah, denda, penggantian biaya, dan lain-lain.

Dana Bagi Hasil (DBH) (skripsi dan tesis)

Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak daerah, Undang-Undang 33 Tahun 2004 menyediakan dana bagi hasil yang dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Hal ini merupakan karakteristik utama kesepakatan pembiayaan yang mempunyai implikasi penting terhadap distribusi sumber daya fiskal antar pemerintah daerah. Pajak penghasilan pribadi kemudian juga menjadi subjek peraturan pembagian pajak. Penerimaan negara yang dibagi-hasilkan terdiri atas : 1. Penerimaan Pajak yang meliputi : a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan c) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. 2. Penerimaan sumber daya alam (SDA) meliputi: a) kehutanan, (b) pertambangan umum, (c) perikanan, (d) pertambangan minyak bumi, (e) pertambangan gas bumi, (f) pertambangan panas bumi. Persentase DBH Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 adalah sebesar 84 % untuk kabupaten/kota, sisanya untuk pusat dan provinsi. Sementara itu, berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, untuk kabupaten/kota hanya 64,8%, provinsi 16,2%, dan pusat 10%, sedangkan sisanya sebesar 9% dialokasikan pada biaya pemungutan. Bagi hasil untuk PPh Pasal 25/29 dan Pasal 21 berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 adalah 80% pusat, 8% provinsi, dan 12% untuk kabupaten/kota. Bagi hasil PPh ini tidak diterapkan pada UU No. 25 Tahun 1999. Iuran hak pengusahaan hutan berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 diterapkan masing-masing 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi tersebut. Sementara itu berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, iuran hak peusahaan hutan adalah 64% untuk kabupaten/kota penghasil, serta sisanya 16% provinasi dan 20% pusat. Sementara itu, bagi hasil untuk provisi sumber 36 daya hutan pada UU Nomor 25 Tahun 1999 adalah 64% bagi kabupaten/kota penghasil, 16% provinsi, dan 20% pusat. Namun, pada UU Nomor 33 Tahun 2004, persentase bagi hasilnya sebesar 32% untuk setiap kabupaten/kota penghasil dan kota lain dalam provinsi tersebut. Dana reboisasi pada UU Nomor 25 Tahun 1999 merupakan bagian DAK, namun pada UU Nomor 33 Tahun 2004, terdapat persentase bagi hasil dana reboisasi sebesar 60% pusat dan 40% kabupaten/kota penghasil. Bagi hasil untuk pertambangan minyak bumi pada dasarnya tidak terdapat perubahan signifikan, di mana persentasenya adalah 85% pusat, 3% provinsi, dan 6% masing-masing untuk kabupaten/kota penghasil dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi tersebut. Hanya saja, pada UU Nomor 33 Tahun 2004, persentase untuk pusat dikurangi menjadi 84,5% saja, sedangkan sisnya 5% dialokasikan untuk anggaran pendidikan dasar. Hal ini juga berlaku pada pertambangan gas, di mana bagi hasil untuk pusat pada UU Nomor 25 Tahun 1999 sebesar 70%, tetapi pada UU Nomor 33 Tahun 2004 menjadi 69,5%. Untuk pertambangan panas bumi baru ada pada UU Nomor 33 Tahun 2004 dengan persentase bagi hasil 20% pusat, 16% provinsi, dan 32% masing-masing untuk kabupaten/kota penghasil dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi tersebut. Selain itu, berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, persentase bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTH), dan dana reboisasi untuk pusat dibagikan ke seluruh daerah dan kabupaten/kota. Untuk NAD dan Papua, terdapat pengecualian persentase DBH berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus.

Dana Perimbangan (skripsi dan tesis)

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 pasal 6, dana perimbangan terdiri dari ; 1) Bagian Daerah (Dana Bagi Hasil) dari PBB, BPHTB, PPh orang pribadi dan sumber daya alam (SDA), 2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan 3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak tersebut, UU 25 Tahun 1999 menyediakan dana bagi hasil yang dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, muncul berbagai protes ketidak setujuan atas isi undang-undang tersebut. Protes diajukan oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Nangro Aceh Darussalam, Riau, dan Kalimantan Timur. Mereka sangat tidak setuju dengan ketetapan dalam hal alokasi dana perimbangan (DAU, DAK, DBH), dan menghendaki adanya revisi terhadap UU tersebut. (Kuncoro, 2012). 31 1. Dana Alokasi Umum (DAU) Diperkenalkannya DAU dan DAK berarti menghapus subsidi daerah otonom dan dana inpres yang diperkenalkan pada era orde baru (Kuncoro, 2004). DAU merupakan block grant yang diberikan pada semua kabupaten dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dengan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daeripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25 % dari penerimaan dalam negerinya dalam bentuk DAU. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27 menggariskan bahwa jumlah DAU sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Secara definisi, DAU dapat diartikan sebagai berikut (Sidik, 2003) : 1) Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan pada konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (fiscal gap), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal; 2) instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah di mana penggunannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah; 3) equalization grant berfungsi menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang diperoleh daerah. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004, plafon DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari penerimaan negara netto dalam APBN. Formulasi DAU dapat dijelaskan sebagai berikut : a. DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. b. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, di mana kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. c. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. d. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi. Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh daerah provinsi. e. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol, menerima DAU sebesar alokasi daerah. Daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. f. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU. Untuk mengompensasi kekurangan, ditambahkan dana melalui dana penyeimbang. Dengan asumsi bahwa terdapat tambahan dana untuk DAU melalui dana penyeimbang, kebutuhan plafon DAU sebenarnya lebih besar dari 26 % penerimaan dalam negeri netto dalam APBN.

Desentralisasi Fiskal dan Dana Transfer (skripsi dan tesis)

Prinsip pelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada hakikatnya sejalan dengan pengalaman negara-negara lain dalam melakukan desentralisasi. Sebagaimana diungkapkan Terminassian (1997) bahwa banyak negara di dunia melakukan program desentralisasi sebagai refleksi atas terjadinya evolusi politik yang menghendaki adanya perubahan bentuk pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan mengedepankan partisipasi. Lebih lanjut Terminassian menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi merupakan upaya untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas para politikus kepada konstituennya, serta untuk menjamin adanya keterkaitan antara kuantitas, kualitas, dan komposisi penyediaan layanan publik dengan kebutuhan penerima manfaat layanan tersebut. Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain (Mardiasmo, 2009) ;  1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance). 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. 3. Meningkatkan efisiensi peningkatkan sumber daya nasional. 4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran. 5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Sidik et al. (2002) mengemukakan bahwa tujuan pemberian transfer, yaitu: 1. Pemerataan vertikal (vertical equalization). Pemerintah Pusat menguasai sebagian besar sumber-sumber penerimaan (pajak) utama negara. Sedangkan pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber-sumber penerimaan negara, atau hanya berwenang untuk memungut pajak-pajak lokal. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan vertikal (vertical imbalance) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, karena pemerintah pusat begitu mendominasi penerimaan pajak dan sumber daya alam daerah. Akibatnya, daerah dengan sumber daya alam yang melimpah tidak dapat sepenuhnya merasakan hasil kekayaan daerah mereka sendiri. Kondisi inilah yang akan diatasi dengan menggunakan dana perimbangan, khususnya dana bagi hasil. Dengan dana perimbangan, daerah penghasil akan mendapat porsi yang lebih besar dalam bagi hasil penerimaan umum (general revenue sharing).  2. Pemerataan horizontal (Horizontal equlization). Kemampuan Daerah untuk menghasilkan pendapatan sangat bervariasi tergantung kondisi daerah bersangkutan. Hal ini berimplikasi pada kapasitas fiskal (fiscal capacity) di daerah yang bersangkutan. Di samping itu, tiap daerah juga memiliki kebutuhan belanja yang berbeda-beda tergantung pada jumlah penduduk, proporsi penduduk, dan keadaan geografis daerah. Hal ini berimplikasi pada bervariasinya kebutuhan fiskal (fiscal need) di daerah-daerah bersangkutan. Selisih antara kebutuhan fiskal dan kemampuan fiskal daerah disebut dengan celah fiskal (fiscal gap). Celah fiskal inilah yang akan ditutup dengan transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana alokosi umum (DAU). 3. Menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. Setiap daerah memiliki kemampuan yang bervariasi dalam menyediakan pelayanan umum untuk masyarakatnya, hal ini terutama karena perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh tiap daerah. Sementara itu, standar pelayanan minimum untuk tiap pemerintah daerah di Indonesia sama dan harus tetap dijaga. Oleh karena itu pemerintah pusat harus menjamin standar pelayanan umum di tiap daerah dengan memberikan subsidi. 4. Mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik. Setiap jenis pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah tertentu tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan saja. Misalnya, pendidikan tinggi, pemadam kebakaran, jalan raya antar daerah, dan rumah sakit daerah, tidak bisa dibatasi manfaatnya hanya untuk masyarakat daerah tertentu saja. Namun tanpa adanya imbalan (dalam bentuk pendapatan), pemerintah daerah biasanya enggan berinvestasi dalam hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan semacam insentif ataupun meyerahkan sumber-sumber keuangan agar pelayanan-pelayanan publik demikian dapat dipenuhi oleh daerah. 5. Stabilisasi Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan transfer sebagai stabilizer pada saat aktivitas ekonomi daerah lesu ataupun pada saat aktivitas ekonomi meningkat. Pada saat aktivitas perekonomian daerah sedang lesu, pemberian transfer dapat ditingkatkan, dan sebaliknya pada saat perekonomian meningkat pemberian transfer dapat dikurangi. Namun, dalam melakukan hal ini diperlukan kecermatan dalam mengkalkulasi penurunan dan peningkatan transfer dan menentukan saat yang tepat dalam melakukan penurunan dan peningkatan transfer tersebut agar tidak berakibat merusak atau bertentangan dengan tujuan stabilisasi. Transfer pemerintah pusat kepada daerah dapat dibedakan menjadi bagi hasil (revenue sharing) dan bantuan (grants). Grants sendiri dapat dikelompokkan menjadi block grant (besarnya ditentukan berdasarkan formula) dan special grant (ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya insidental dan mempunyai fungsi khusus). Dalam dana perimbangan yang diterapkan di Indonesia, dana bagi hasil berperan sebagai revenue sharing, dana alokasi umum sebagai block grant dan dana alokasi khusus sebagai special grant.  Pada tataran kebijakan yang lebih aplikatif, desentralisasi fiskal tersebut diwujudkan melalui pemberian sejumlah transfer dana langsung dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka memenuhi asas desentralisasi, pemberian dana yang dilakukan oleh kementrian/lembaga melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta memberikan diskresi kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya. Di banyak negara yang menganut desentralisasi, kewenangan memungut pajak daerah dan retribusi daerah ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat lokal dan memberikan jaminan kepada rakyat, bahwa pelayanan publik akan semakin membaik dan rakyat akan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan (Bahl and Linn, 1998). Mekanisme kebijakan transfer ke daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan penyesuaian. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Secara nominal jenis transfer ke daerah dalam bentuk ini tercatat sebagai komponen terbesar dari dana transfer ke daerah (Mardiasmo, 2009). Lebih lanjut Mardiasmo menjelaskan bahwa beranjak dari konsep dasar dan implementasinya dalam desentralisasi fiskal di Indonesia, besarnya transfer dana di daerah seharusnya memiliki korelasi yang positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi Fiskal Terminologi (skripsi dan tesis)

desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna. Ia dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Parson dalam Hidayat (2005) mendefinisikan desentralisasi sebagai berbagi (sharing) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu negara. Sedangkan Mawhood (1987) dengan tegas mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan (devolution) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara itu, Smith juga merumuskan definisi desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dari tingkatan (organisasi) lebih atas ke tingkatan lebih rendah, dalam suatu hierarki teritorial, yang dapat saja berlaku pada organisasi pemerintah dalam suatu negara, maupun pada organisasiorganisasi besar lainnya (organisasi non pemerintah) (Hidayat, 2005). Di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, pengertian desentralisasi dinyatakan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kuncoro, 2009). Ini berarti desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung 22 jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi sesungguhnya merupakan alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif (Tanzi, 2002). Sebagai suatu alat, desentralisasi dapat digunakan pemerintah untuk mendekatkan diri dengan rakyatnya, baik untuk memenuhi tujuan demokratisasi atau demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis (Litvack, 1999): 1). Desentralisasi politik yaitu pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan. 2). Desentralisasi administrasi yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan. 3). Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi. Ketiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya desentralisasi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa desentralisasi politik merupakan ujung tombak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi rakyat dalam tataran pemerintahan. Sementara itu, desentralisasi administrasi merupakan instrumen untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan  pelaksanaan desentralisasi politik dan administratif melalui pemberian kewenangan di bidang keuangan. Secara konseptual, desentralisasi fiskal juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Khusaini, 2006). Dalam pelaksanaannya, konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai money follows function mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (expenditure assignment) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (revenue assignment). Dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada (Rahmawati, 2008). Prosesnya dapat dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsifungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi. Berdasarkan prinsip money follows function Mahi (2002) menjelaskan bahwa kajian dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pada dasarnya dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan expenditure assignment dan revenue assignment. Pendekatan expenditure assignment menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga peran lokal public goods meningkat. Sedangkan dalam pendekatan revenue assignment dijelaskan peningkatan kemampuan keuangan melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan. Dalam membahas desentralisasi fiskal, umumnya terdapat tiga variabel yang sering digunakan sebagai representasi desentralisasi fiskal, yaitu (Khusaini, 2006); 1). Desentralisasi Pengeluaran Variabel ini didefinisikan sebagai rasio pengeluaran total masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pemerintah (APBN) [Zhang dan Zou, 1998]. Selain itu Phillip dan Woller (1997) menggunakan rasio pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran pemerintah (tidak termasuk pertahanan dan tunjangan sosial). Variabel ini menunjukkan ukuran relatif pengeluaran pemerintah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. 2). Desentralisasi Pengeluaran Pembangunan Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pembangunan nasional (APBN) (Zhang dan Zou, 1998). Variabel ini menunjukkan besaran relatif pengeluaran pemerintah dalam pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Disamping itu, variabel ini juga mengekspresikan besarnya alokasi pengeluaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari rasio ini juga diketahui apakah pemerintah daerah dalam posisi yang baik untuk melaksanakan investasi sektor publik atau tidak. Jika terdapat hubungan positif antara variabel ini  terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah lokal dalam posisi yang baik untuk melakukan investasi di sektor publik. 3). Desentralisasi Penerimaan Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total penerimaan pemerintah (Philips dan Woller, 1997). Variabel ini menjelaskan besaran relatif antara penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah pusat

Belanja Modal (skripsi dan tesis)

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang menfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset/kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasional dan pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Dalam hal tersebut masuk ke dalam pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan. Selain itu dalam melakukan belanja modal ada juga aset-aset dari hasil belanja modal yang sifatnya tidak berwujud, akan tetapi masih memiliki ciri yang sama dengan hasil dari belanja modal lainnya. Dalam hal ini tentu saja benlanja modal memiliki kriteria tertentu agar dapat dikatakan sebagai belanja modal. Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar. Namun, tidak selalu belanja modal berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Beberapa proyek fisik menghasilkan output berupa bangunan yang sepenuhnya dinikmati oleh aparatur (birokrasi) atau satuan kerja yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik. Belanja Modal dibagi atas dua yaitu sebagai berikut : 1. Belanja Publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya pembangunan, perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi. 2. Belanja Aparatur yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contohnya pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan pembangunan rumah dinas.

Anggaran Sektor Publik (skripsi dan tesis)

Untuk melaksankan hak dan kewajibanya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tuuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langka pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 1997). Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan moneter, sedangkan penggaran adalah proses atau metode untuk memepersiapkan suatu anggaran. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan hasil perencanaan strategik yang telah dibuat. Anggaran merupakan managerial plan of action untuk memfasilitas tercapainya tujuan organisasi ( Mardiasmo, 2004). Tahap penggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagagalkan perencanaan yang sudah disusun. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntanbilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Menurut Mardiasmo (2004) secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan : 1. berapa biaya-biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) 2. berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Akuntansi Sektor Publik (skripsi dan tesis)

Akuntansi Sektor Publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu infomasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya (Yawa dan Runtu, 2015). Akuntansi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan Negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi Negara. Akuntansi sektor publik pada umumnya berupa lembagalembaga Negara atau pemerintah atau organisasi yang mememiliki keterkaitan dengan keuangan Negara.

Desentralisasi (Otonomi Daerah) (skripsi dan tesis)

Pelaksanaan otonomi daerah/desentralisasi didasarkan pada UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 1. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sidik (2000), desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD,dan adanya bantuan dalam bentuk tranfer dari Pemerintah Pusat. Desentralisasi bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik et al, 2002). Pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  a. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal. b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam pembentukan daerah otonom dan penyerahan atau pengakuan atas wewenang pemerintahan di bidang tertentu untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang tertentu pula. c. Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai prakarsa dan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut : Pemerintah Pusat yang mampu melakukan pengawasan dan enforcement, SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran Pemerintah Pusat serta keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pengutan pajak dan retribusi daerah. Untuk dapat menjalankan desentralisasi fiskal secara efektif, maka Pemerintah Daerah mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, yang berakibat mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat

Perangkat Daerah (skripsi dan tesis)

Sumber kekuasasaan dan wewenang bagi Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangundangan terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan kewenangan dengan mandat. Pengertian pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang. Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu peranan pendelegasian wewenang sangat penting di dalam organisasi. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi. Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan mendasar pada tahun 1999 yaitu dengan diberlakukan-nya sistem desentralisasi. Perubahan tata aturan pemerintahan di Indonesia pada hakekatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau Good Governance. Salah satu tujuan Good Governance adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki output dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ditingkat provinsi, gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah tingkat provinsi, dan Badan-Badan Daerah Provinsi. Perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada Pasal 208 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut: “Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.”  Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkat Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan : a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah c. Kemampuan keuangan daerah d. Kesediaan sumber daya aparatur e. Pengembangan pola kerjasama (antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga) Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu: 1. Strategic Apex (Kepala Daerah) 2. Middle Line (Sekretaris Daerah) 3. Operating Core (Dinas Daerah) 4. Technostructure (Badan/Fungsi Penunjang); dan 5. Supporting Staff (Staff Pendukung) Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Dalam rangka implementasi otonomi daerah maka dilakukan penetapan kebijakan penyusunan organisasi perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja perangkat tersebut. Perlu dipahami bahwa segala urusan yang menjadi kewenangan daerah harus dilaksanakan dengan kelembagaan yang jelas serta dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kelembagaan daerah merupakan sarana atau wadah dalam penyelenggaraan kewenangan daerah. Kehadiran kelembagaan daerah memberikan kejelasan dalam pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu penataan terhadap kelembagaan daerah menjadi bagian penting dalam rangka pencapaian tujuan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Pembentukan kelembagaan daerah diatur dalam Pasal 209 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengungkapkan bahwa perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan. Perangkat Daerah provinsi juga diamanatkan untuk melaksanakan tugas pembantuan selain juga melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan membentuk kelembagaan, maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah (skripsi dan tesis)

Desentralisasi dan Otonomi Daerah Secara teoritis, desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Sedangkan, desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompokkelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara. Menurut Jayadi N.K bahwa desentralisasi mengandung pengertian: pertama, desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom; kedua, daerah otonom yang dibentuk diserahi wewenang tertentu oleh pemerintah pusat; ketiga, desentralisasi juga merupakan pemencaran kekuasaan oleh pemerintah pusat; keempat, kekuasaan yang dipancarkan diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, “autonomos/autonomia‖”, yang berarti “peraturan sendiri (self-ruling). Merujuk pada dua perkataan tersebut, maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan sendiri) . Kajian klasik milik Hoggart menyatakan otonomi harus dipahami sebagai sebuah interaksi antara pemerintah yang berada di bawahnya. Dalam konteks tersebut, otonomi harus dipahami sebagai Iindependence of localities yang kedap dari adanya campur tangan pemerintah di aras atas. Senalar dengan uraian Hoggart, Samoff menyatakan pula otonomi sebagai transferred power and authority over decision making to local units are the core of autonomy. Berbagai argumen tersebut tidak disanggah oleh Rosenbloom yang menjelaskan otonomi sebagai wujud penyerahan suatu kuasa kepada pemerintah yang lebih rendah tingkatannya untuk mengatur wilayah secara bebas tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Dalam literatur Belanda otonomi berarti pemerintahan sendiri (zelfregering) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas zelfwetgeving (membuat ndang-undang sendiri), zelfuitvoering (melaksanakan sendiri), zelferchtspraak (mengadili sendiri) dan zelfpolitie (menindaki sendiri) . Atas dasar bahasa dan literatur Belanda, Sarundajang menjelaskan hakikat otonomi daerah adalah38 : 1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah: penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat); 2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya; 3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya; 4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang self government, self sufficiency, self authority, dan self regulation to its law and affairs dari daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal karena daerah otonom memiliki actual independence. Konsep otonomi daerah sejatinya merupakan amanat yang diberikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang secara umum termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pada ayat (5) tertulis “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemeirntahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dan ayat (6) juga menyatakan, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan perturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat dalam dua perspektif. Pertama, otonomi sebagai Administrative Decentralization yaitu konsep yang melihat otonomi sebagai the transfer of authority from central to local government. Otonomi daerah dipahami sebagai pelimpahan wewenang ketimbang penyerahan kekuasaan. Tujuannya adalah sebagai penciptaan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, otonomi sebagai Political Decentralization, melihat otonomi tidak sekedar sebagaimpelimpahan wewenang melainkan penyerahan kekuasaan the devolution of power from central to local government Dari dimensi teori pemerintahan daerah, pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi berupa pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip desentralisasi40, Rondinelli dalam Mugabi mengartikan desentralisasi sebagai penugasan (assignment), pelimpahan (transfer), atau pendelegasian tanggung jawab aspek politik, administratif dan keuangan (fiscal) pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Maddick dalam Hoessein menjelaskan konsep desentralisasi mengandung dua elemen yang saling berhubungan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun dirumuskan secara umum. Oleh karena itu, desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritori tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi, melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi sejalan dengan pemberlakuan daerah otonom. Otonomi, dengan demikian diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah. Sesuai dengan batasan pengertiannya menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah salain terdapat unsur staf yang membantu kepala daerah juga terdapat unsur pelaksana Pemerintah Daerah unsur staf dan unsur pelaksana tersebut adalah sekretariat daerah dan dinas-dinas daerah. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak lepas dari adanya peran desentralisasi yang merupakan bentuk dari penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang – undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah ini bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna  penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Kewenangan Pemerintah Daerah (skripsi dan tesis)

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” ( yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakantindakan hukum tertentu Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidakberbuat.Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara . Lebih lanjut kemudian F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimbahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”. Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut : 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota 2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas daerah Kabupaten/kota 3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota 4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi adminitratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial

Pengertian Pemerintah Daerah (skripsi dan tesis)

Pemerintah atau Government dalam bahasa indonesia berarati pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempattempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh

Tujuan Pengukuran Kinerja (skripsi dan tesis)

Keuangan Pemerintah Menurut Mardiasmo (2002) Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu: 1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah. 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 3) Mewujudkan pertangunggjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan Menurut Halim (2007) Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam: 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam meralisasikan pendapatan daerah. 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalan membelanjakan pendapatan daerahnya. 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Sehingga dapat disimpulkan tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah yaitu pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaca perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan dimasa mendatang.

Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah (skripsi dan tesis)

Menurut Bastian (2006) dalam Julitawati (2012) kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Andirfa dkk (2016) menyatakan bahwa, konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada elemem utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan, dalam pengukuran kinerja menggunakan ukuran efisiensi. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiens suatu organisasi. Manurut Mardiasmo (2009) dalam Andirfa (2016) proksi pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk kabupaten dan kota digunakan dengan rumus efisiensi dan diukur dengan rasio output dengan input. Input adalah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Sedangkan, output adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Penyebut atau input sekunder seringkali diukur dalam bentuk satuan uang. Pembilang atau output dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun fisik. Pradana (2016) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah adalah gambaran tingkat capaian suatu kegiatan yang meliputi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator keuangan, yang ditetapkan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan alokasi penganggaran dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka peniliaian kinerja keuangan dapat ditentukan. Menurut Julitawati (2012) apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% – 100% adalah kurang efisien, 80% – 90% adalah cukup efisien, 60% – 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien. Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulan Kinerja Keuangan Pemerintah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah, guna memenuhi kebutuhan agar tidak tergantuh kepada Pemerintah Pusat.

Manfaat Belanja Modal (skripsi dan tesis)

Menurut Indarti dan Sugiarto (2012), manfaat belanja modal yaitu menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Komponen Belanja Modal (skripsi dan tesis)

Belanja Modal dibedakan menurut 7 jenis belanja yaitu: 1) Belanja Modal Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. 2) Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan. 5) Belanja Modal Jalan, Irigrasi, dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigrasi, dan Jaringan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ pengantian/ peningkatan, pembangunan atau pembuatan serta perawatan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigrasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap digunakan. 6) Belanja Modal Lainnya Belanja Modal Lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/ pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigrasi dan lain-lain). Termasuk belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold). Pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, bukubuku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. 7) Belanja Modal Badan Layanan Umum Belanja Modal Bahan Layanan Umum adalah pengeluaran untuk pengadaan/ perolahan/ pembelian aset yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan operasi Belanja Modal Badan Layanan Umum. Sehingga dapat disimpulkan komponen belanja modal meliputi Belanja Modal; Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Irigrasi, dan Jaringan; Belanja Modal Lainnya; dan Belanja Modal Badan Layanan Umum.

Pengertian Belanja Modal (skripsi dan tesis)

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat 1 tentang Pegeloloaan Keuangan Daerah, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Menurut Uhise (2013), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapatalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Kelompok Dana Perimbangan (skripsi dan tesis)

Dana Perimbangan dibedakan menurut 3 jenis dana yaitu: 1) Dana Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 2) Dana Alokasi Umum Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah daam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3) Dana Alokasi Khusus Menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang anggaran dan belanja negara, Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dala APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sehingga dapat disimpulkan Dana Perimbangan dibedakan menjadi Dana Bagi Hasil bertujuan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah dan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus sebagai urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional

Pengertian Dana Perimbangan (skripsi dan tesis)

Pradana (2016) menyatakan bahwa, Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana PAD = Hasil Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipashkan + Lain-lain PAD yang sah. Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana perimbangan didefinikasikan sebagai dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan deaentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsis money follows function. Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN bagi daerah untuk mendanai kebutuhan daerah pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat  dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masingmasing jenis pernerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah (skripsi dan tesis)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah tersebut berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (skripsi dan tesis)

1) Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daearh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Adisasmita dan Rahardjo (2014) pajak daerah adalah iuran pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang diguanakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh badan atau orang pribadi kepada daerah, digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 2) Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut Adisasmita (2011) retribusi adalah pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat, dengan demikian ciri pokok retribusi adalah sebagai berikut: a) Pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 20 b) Pengenaan pungutan bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemeritah daerah. c) Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan retribusi daerah adalah pemungutan yang dilakukan berhubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata. 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Menurut Bawono dan Novelsyah (2012), merupakan hasil atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pengelolaan APBD. Jika ada laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kemudian dibagihasilkan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari penyertaan modal pemerintah, hal tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Adisasmita (2011), yang termasuk dalam jenis pendapatan ini yaitu deviden atau bagian laba yang diperoleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibagikan bagi pemegang saham, dalam hal ini merupakan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Ssehingga dapat disimpulkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil perusahaan milik daerah. 4) Lain-lain PAD yang sah Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Lain-lain PAD yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll Menurut Novalistia dan Rizka (2016), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran yang lalu, PAD, bagian hasil pajak dan bukan pajak serta bagian sumbangan dan bantuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan yang berasal dari lainlain milik pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (skripsi dan tesis)

Julitawati dkk (2012) menyatakan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2002) PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah tersebut berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah (skripsi dan tesis)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah

Faktor Pendukung Otonomi Daerah (skripsi dan tesis)

Faktor-faktor yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah diantaranya adalah kemampuan sumberdaya manusia yang ada, serta ketersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah tersebut. 1. Kemampuan Sumber Daya Manusia Salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Disamping perlunya aparatur yang kompeten, pembangunan daerak juga tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu tidak hanya kualitas aparatur yang harus ditingkatkan tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat. Dalam mensukseskan pembangunan dibutuhkan masyarakat yang berpengetahuan tinggi, keterampilan tinggi, dan kemauna tinggi. Sehingga benar benar mampu menjadi inovator yang mampu menciptakan tenaga kerja yang burkualitas. 2. Kemampuan Keuangan/Ekonomi Tanpa pertumbuhan ekonomiyang tinggi, pendapatan daerah jelas tidak mungkin dapat ditingkatkan.sementara itu dengan pendapatan yang memedahi, kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi akan menungkat. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, daerah akan mampu untuk membuka peluang-peluang potensi ekonomi yang terdapat pada daerah tersebut. Penmgembangan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, apabila dikelola dengan secaraa optimal dapat menunjang pembangunan daerah dan mewujudkan otonomi. Kemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri akan terus meningkat Sehingga dari pembahasan diatas dapat disimpulkan faktor-faktor yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah adalah kemampuan  sumber daya manusia, dan kemampuan keuangan/ekonomi

Tujuan Otonomi Daerah (skripsi dan tesis)

Menurut Suparmoko (2002) yang menjadi tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah: 1) Memberdayakan masyarakat 2) Menumbuhkan prakarasa dan keratifitas 3) Meningkatkan peran serta masyarakat 4) Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Mardiasmo (2002) ada tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:  1) Menciptakan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. 2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, tujuan otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Asas-asas Otonomi Daerah (skripsi dan tesis)

Menurut Wenny (2012) ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain: 1) Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 4) Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa asas otonomi daerah, antara lain: 1) Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 2) Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 3) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagaian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Sehingga dapat disimpulkan ada beberapa asas otonomi daerah yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, tugas pembantu, dan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Pengertian Otonomi Daerah (skripsi dan tesis)

Di Era Otonomi seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Kesiapan sumber daya pun harus diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintah daerahnya masing-masing. Kemandirian yang dituntut tersebut adalah dimana daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaan tanpa harus tergantung kembali dengan pemerintahan pusat seperti yang terjadi di era sebelum otonomi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi perekonomian daerah. Beberapa indikator ekonomi atas 11 keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah Menurut Bastian (2006): 1) Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah riel, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong. 2) Terjadi kecenderungan peningkatan investasi, baik investasi asing maupun domestik. 3) Kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di daerah. 4) Adanya kecenderungan meningkatnya kreativitas pemda dan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Sedangkan dalam Suparmoko dalam Baihaqi (2011) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengukur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan kewenangan daerah otonom untuk mangatur, mengukur, dam mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Kebijakaan Pariwisata (skripsi dan tesis)

 

Berbagai definisi tentangg kebijakan kepariwisataan dikemukaakan para ahli-ahli pariwisata. Goeldner dan Ritchie (2006) mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi serta strategii yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektiif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi Biederman (2007) menambahkan hal penting dalam definisi kebijakan kepariwisataan dengan mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan kepariwisataan adalah harus menjamin negara maupun daerah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan pariwisata. Biederman juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari kebijakan pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan kehidupan warga negaranya.
Definisi terakhir menjadikan pemasarann, pengembangan produk, dan pelayanan hospitality memegang peranan penting dalam kebijakan kepariwisataan. Lebih penting lagi, definiisi tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakkan kepariwisataan bersifat dinamis dan fleksible dalam melakukan penyesuaian dan penyempurnan terhadap perkmbangan yang terjadi. Kebijakan kepariwistaan terkait erat dengan perencnaan kepariwisataan. Menurut Edgell, dkk. (2008) perencanaan kepaiwisataan memprkuat kedudukan kebijakan kepariwisataan dalam pembangunan. Edgell, dkk (2008) mengemukakan bahwa model perencanaan pariwisata mencakup pernyataan visi dan misi yang diikuti oleh serangkaian tujuan, sasaran, strategi, dan taktik dalam pengembangan pariwisata. Kebijakan dan perencanan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi secara efektif sebagai arah pembangunan kepariwisataan suatu destinasi. Akan tetapi, pda kenyataaannya banyak sekal konflik kepentingan di tiingkat para pngambil keputusan pada saat mengimplementasikan kebijjakan maupun perencanaan kepariwisataan yang sebenarnya sudah disepakati bersama sehingga perkembangan pariwisata tidak laagi mengacu pada kebijakan dan perencanaan ymg sudah dibuat.
Kebijakan merupakan perencanaan jangk panjang yang mencakup tujuan pembangunann pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumendokumen resmi lainya. Kebijakan yang dibuat permerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaaati oleh para stakeholders. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan manca negara. Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan dengan pembangunan pariwisata adalah kebijakan mengenai ketenagakerjaan, penanaman modal dan keuangan, industri-industri penting untuk mendukung kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa. Berdasarkan pemaparan tentang kebijakan pariwisata yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi, tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dibangun hanya untuk kepentingan likal saja, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan pariwisata diluar lokasi. Seperti misalnya penyediaan angkutan wisata hanya  tersedia di area kawasan saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia. Selain didukung oleh sarana-sarana yang menunjang dalam kegiatan pengembangan pariwisata juga didukung ileh beberapa sumber-sumber, yakni sumber daya manusia, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik. Ketiga sumber itu sangat berkaitan satu sama yang lainnya. Oleh karena itu ketiganya harus benar-benar bisa terpenuhi, karena pengembangannya sangat berpengaruh besar bagi kepariwisataan nasional kita

Desentralisasi Pariwisata (skripsi dan tesis)

Otonomi daerah yang termaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi arus besar desentralisasi serta membuka ruang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakannya sebagai upaya pengoptimalan dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Pembangunan daerah kemudian berjalan seiring dengan meluasnya ruang otonom daerah untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Kewenangan yang otonom didaerah, lewat keberadaan pemerintah daerah kemudian menjadi penyelenggara atas keterlibatan warga dalam menyusun berbagai agenda sesuai dengan kebutuhannya masing – masing. Berbasis indikator pembangunan dan kebijakkan yang ada maka agenda untuk menjadikan pengembangan kota kemudian diimplementasikan dalam penyusunan dokumen RPJM – RPJMD yang antara lain menegaskan : pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat melalui upaya optimalisasi potensi wisata dan kebijakkan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengapresiasi nilai – nilai kearifan lokal sebagai jati diri warga kota sekaligus menjadi pijakan bagi pengembangan wisata didaerah.  Berdasarkan pembahasan diatas bahwa dalam Desentralisasi Pariwisata terdapat beragam strategi yang ada, pengembangan pariwisata menjadi lokomotif atas pengembangan kota, spirit untuk mengembalikan kota sebagai kota yang beridentitas budaya dan pariwisata yang menjadi spirit kolektif. Terintegrasinya sektor pariwisata menjadi bukti bahwa pariwisata telah memasuki sebuah fase yang lebih maju yaitu penata kelolaan yang lebih baik dan melibatkan pihak ketiga (dunia usaha) menjadi bagian dari perkembangan pariwisata. Pariwisata diharapkan menjadi penggerak dalam sektor perdagangan seiring dengan kunjungan para wisatawan, termanfaatkannya berbagai sektor jasa, cinderamata, transportasi, penginapan hingga kontribusi pendapatan bagi pemerintah kota lewat retribusi wisata sehingga memberi argumen bagi pemerintah kota untuk menempatkannya menjadi salah satu prioritas pembangunan didaerah-daerah. Skema tersebut secara massif mampu menjadi strategi yang banyak dikembangkan di daerah dengan beragam modal baik sejarah, destinasi, agro hingga spiritualitas yang mampu menjadi daya tarik.

Konsep Desentralisasi (skripsi dan tesis)

Desentralisasi adalah merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun penyerahan wewenang ini tidak diberikan secara penuh. Bentuk dari penggunaan asas Desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan dimana suatu daerah memiliki tanggung jawab terhadap urusannya sendiri.  Konsep desentralisasi menurut Brian C Smith dalam prespektif politik dalam Saiman menjelaskan desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi wilayah atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi berkaitan dengan besaran pelimpahan kekuasaan (power) dan kewenangan (authoriy) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke p emerintah lokal melalui hirarki secara geografis di negara.
Desentralisasi dapat membawa banyak dampak positif terutama bagi daerah yang tertinggal. Mereka dapat mengembangkan daerahnya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Daerah akan secara mandiri mengembangkan keunggulannya dalam berbagai aspek. Pada asas Desentralisasi daerah otonom dapat mengurusi kebijakannya sendiri sehingga berdampak pada besarnya organ pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini kemudian membuat sistem di dalam pemerintahan menjadi sangat kompleks. Banyaknya struktur organisasi yang dibentuk dalam pemerintah daerah dan pusat dapat menimbulkan lemahnya koordinasi.
 Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administrasi (dekonsentrasi). Devolusi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada sub nasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Konsekuensi dari devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintah di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu kepada unit-unit untuk dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan dekonsentrasi adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintah pusat kepada unit-unit di daerah. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Menurut Haris, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Menurut saya dalam penyelenggaraan tata kelola pariwisata yang baik, yang paling dibutuhkan dari sektor publik adalah perubahan cara berpikir maupun bertindak, terutama dengan meninggalkan paradigma lama yang berupa suatu penyelenggaraan pemerintahan yang Sentralisasi untuk menuju kepada paradigma baru yang berupa model penyelenggaraan yang Desentralisasi. Pemberian wewenang dengan menentukan bagian-bagian yang telah ditetapkan dapat membantu mempermudah tugas pemerintah pusat, selain itu pemerintah daerah lebih mengetahui potensi yang bisa dikembangkan didaerahnya.

Pemilihan Jenis Desa Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (skripsi dan tesis)

Tentang Desa Setelah Berlakunya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah terjadi kebingungan dalam menginterpretasikan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apakah maksud dari pembuat undang-undang untuk memilih antara Desa Dinas dan Desa Adat atau mengakui kedua Desa tersebut. seperti diketahui Desa Dinas dan Desa Adat di Bali memiliki fungsi yang berbeda, yaitu Desa Adat menjalankan fungsi adat istiadat dan Desa Dinas menjalankan fungsi administratif. Permasalahan Pemilihan jenis Desa di Provinsi Bali didasari oleh adanya ketentuan penjelasan dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana dalam penjelasan Pasal 6 ini disebutkan Bahwa : ”Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat. Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah harus dipilih sal ah satu jenis Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (wilayah,Kewenangan dan Lembaga Desa) dalam penentuan jenis desa di Daerah. Dalam penjelasan Pasal 6 ini juga diketahui bahwa ada dua jenis desa yang diakui oleh Pemerintah, yaitu Desa dan Desa Adat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah diharuskan untuk memilih diantara dua jenis desa tersebut untuk menghindari terjadinya tumpang tindih. Dalam kasus pemilihan Jenis Desa di Kabupaten Bangli dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli mengalami kesulitan dalam penentuan jenis Desa yang akan digunakan. Dimana seperti juga pelaksanaan kewenangan antara desa dinas dan desa adat selama ini sudah berjalan berkesinambungan dan saling menunjang. 48 Dalam prakteknya selama ini antara Desa Adat dan Desa Dinas di Provinsi Bali menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga terjadi sinkronisasi urusan-urusan Adat dan administrasi pemerintahan di tingkat Desa. Dengan adanya ketentuan ini maka memberikan pilihan yang sulit bagi pemerintah Provinsi Bali. Walaupun sebenarnya alasan pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini adalah untuk memberikan dasar kewenangan bagi pemerintahan terbawah dalam hal ini Desa untuk mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya demi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), dalam Pasal 19 meyebutkan kewenangan desa adalah sebagai berikut : a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. Kewenangan lokal berskala Desa; c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan pada ayat 1 bahwa desa dan desa adat yang ada sebelum Undang-Undang ini diberlakukan tetap diakui sebagai desa. Sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa, pemerintah kabupaten dan wali kota menetapkan desa dan 49 desa adat di wilayahnya. Sebenarnya pemilihan jenis desa tidak mendesak untuk dilakukan karena dalam undang-undang Desa disebutkan kalu jenis desa adat maupun Desa Dinas tetap diakui. Hanya saja dalam pelaksanaan undang Undang Desa ini nantinya akan terkait dengan penerimaan Dana Desa yang jumlahnya sangat besar sehingga mampu untuk mempermudah membiayai proses pembangunan di wilayah Desa. Permasalahan yang timbul dari penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : “ Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara desa dan desa adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat desa atau desa adat. Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara desa dan desa adat dalam 1 (satuwilayah harus dipilih salah satu jenis desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dengan adanya opsi pemilihan desa dan desa adat maka mau tidak mau setiap desa yang ada di Provinsi Bali baik itu desa maupun desa adat harus menentukan sikap, format yang digunakan hanya untuk satu jenis desa saja. Masalah ini tentu bukan masalah yang sederhana karena berdasarkan sejarah desa di Provinsi Bali telah terjadi harmonisasi pemerintahan desa yang selama ini antara desa dan desa adat dalam menjalankan kewenangannnya hidup berdampingan dengan harmonisasi pelaksanaan tugas masing-masing. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 50 pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini ialah penataan Desa, kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan peraturan di Desa, keuangan dan kekayaan Desa, pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik Desa, kerja sama Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa, serta pembinaan dan pengawasan Desa oleh camat atau sebutan lain. Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintahan Desa, Peraturan Pemerintah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainyang sah bagi kepala Desadan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa. Maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kabupaten Bangli secara pembagian administrative wilayah memiliki (4) empat kecamatan dan 73 (tujuh puluh tiga) desa atau kelurahan. Kecamatan Kintamani memiliki Desa Abangsongan, Desa Abuan, Desa Awan, Desa Bantang, Desa Banua, Desa Batudinding, Desa Batukaang, Desa Batur Selatan, Desa Batur Tengah, Desa Batur Utara, Desa Bayungcerik, Desa Bayung Gede, Desa Belancan, Desa Belandingan, Desa Belanga, Desa Belantih, Desa Binyan, Desa Bonyoh, Desa Buahan, Desa Bunutin, Desa Catur, Desa Daup, Desa Dausa, Desa Gunungbau, Desa Katung, Desa Kedisan, Desa Kintamani, Desa Kutuh, Desa 51 Langgahan, Desa Lembean, Desa Mangguh, Desa Manikliyu, Desa Mengani, Desa Pengejaran, Desa Pinggan, Desa Satra, Desa Sekaan, Desa Sekardadi, Desa Selulung, Desa Serai, Desa Siakin, Desa Songan A, Desa Songan B, Desa Subaya, Desa Sukawana, Desa Suter, Desa Terunyan, Desa Ulian. Kecamatan Susut memiliki Desa Abuan, Desa Apuan, Desa Demulih, Desa Pengiangan, Desa Penglumbaran, Desa Selat, Desa Sulahan, Desa Susut, Desa Tiga. Kecamatan Tembuku memiliki Desa Bangbang, Desa Jehem, Desa Peninjoan, Desa Tembuku, Desa Undisan, Desa Yangapi. Dan kecamatan Bangli memiliki Desa Bunutin, Desa Kayubihi, Desa Landih, Desa Pengotan, Desa Taman Bali, Kelurahan Bebalang, Kelurahan Cempaga, Kelurahan Kawan, Kelurahan Kubu. Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan mutu pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu mengatur pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dalam bentuk Peraturan Daerah.. Hal ini tertuang dalam penjelasan umum Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Daerah (skripsi dan tesis)

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa daerah
Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi
pula dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Hal ini secara terimplisit
dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18.
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis.
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintah.
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
dalam undang-undang.
Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud
dengan pemerintah daerah menurut Pasal 1 angka 3 adalah Pemerintah
Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari
penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah
merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam
teritorial negara Indoenesia terdapat lebih kurang 250
zelfbesturendelandchappen dan volksgemeen schappen29, seperti desa di
Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dn
sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai kedudukan dan
masyarakat asli dan dapat dianggap sebagai daerah yang mempunyai
keistimewaan di daerah tersebut. Dengan demikian asas penyelenggaraan
pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.
Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah
provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu
oleh Perangkat Daerah. dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

Desentralisasi (skripsi dan tesis)

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ”de” berarti lepas dan centrum berani pusat. Jadi menurut perkataan berasal dari desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.   Desentralisasi dalam arti self government menurut Smith dalam Khairul Muluk  berkaitan dengan adanya subsidi teritori yang memiliki self government melalui lembaga politik yang akan direkrut secara demokratis sesuai dengan batas yuridiksinya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan atas daerah pemilihan yang mencerminkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan tenentu. Karena dewan perwakilan rakyat daerah merupakan elemen dalam penyelenggraaan pemerintahan di daerah. Menurut Henry Maddick dalam Juanda, desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.   Amrah Muslimin menyebutkan, sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu mengurus rumah tangganya sendiri.   Berdasarkan pendapat Bachrul Elmi menyebutkan, bahwa desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintahan pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab daerah meliputi : urusan umum dan pemerintahan, penyelesaian fasilitas pelayanan dan urusan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan.  Penyerahan urusan pemerintahan lebih lanjut menurut Siswanto Sunarno  menjelaskan bahwa desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, Desentralisasi seringkali disebut pemberian otonomi. Dengan kata lain, bahwa desentralisasi merupakan penotonomian menyangkut proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Pada hakekatnya pemerintahan daerah melaksanakan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah  kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan wajib dan pilihan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah adalah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam fungsi mengatur bersifat menetapkan peraturanperaturan terhadap kepentingan daerah yang bersifat abstrak berisi norma perintah dan larangan, sedangkan tindakan mengurus bersifat peristiwa konkrit serta tindakan mengadili yaitu mengambil tindakan dalam bentuk keputusan untuk menyelesaikan sengketa dalam hukum publik, privat dan hukum adat. Sistem daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi, pemerintahan daerah melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, oleh Jimly Asshiddiqie27, dinyatakan memiliki kewenangan untuk mengurus, sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri, sehingga dikenal tiga ajaran dalam pembagian penyelenggaraan pemerintah negara,yakni: (1) ajaran rumah tangga materiil; (2) ajaran rumah tangga formil; dan (3) ajaran rumah tangga riil. Lebih lanjut ketiga ajaran rumah tangga ini dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut : 1. Ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat. Urusan rumah tangga ini melihat materi yang ditentukan akan diurus oleh pemerintahan pusat atau daerah masing-masing. Dengan demikian pemerintah pusat dinilai tidak akan mampu menyelenggarakan sesuatu urusan dengan baik karena urusan itu termasuk materi yang dianggap hanya dapat dilakukan oleh daerah, atau sebaliknya pemerintah daerah tidak akan mampu menyelenggarakan suatu urusan karena urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh pusat. 2. Ajaran rumah tangga formil, merupakan urusan rumah tangga daerah dengan penyerahannya didasarkan atas peraturan perundangundangan, sehingga hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah dipertegas rinciannya dalam undang-undang. 3. Ajaran rumah tangga riil, yaitu urusan rumah tangga yang didasarkan kepada kebutuhan riil atau keadaan yang nyata, dengan didasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesarbesarnya, sesuatu urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan riil sekarang berdasarkan kebutuhan yang bersifat nasional. Akan tetapi sebaliknya suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan hasil yang akan dicapai jika urusan itu tetap 23 diselenggarakan oleh pusat akan menjadi berkurang dan penambahan atau pengurangan suatu wewenang harus diatur dengan undang-undang atau peraturan peraturan lainnya. Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya, berdasarkan pendapat Sudono Syueb menyebutkan pada intinya, bahwa daerah diberikan kebebasan dan kehadirian untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk menentukan sendiri kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pemilihan langsung kepada masyarakat. Melalui pemilihan langsung, maka dihasilkan kepala daerah otonom adalah pemimpin rakyat di daerah bersangkutan yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraaan rakyat di daerah. Sebagai kepala daerah otonom, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, karena melibatkan sebesar-besarnya peran rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta menciptakan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang demokratis akan dapat menyelenggarakan roda pemerintahan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, partisipatif efektif dan efisien serta bermoral yaitu pemerintahan daerah melaksanakan tindakan pemerintahan dengan baik dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah dan rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas, serta dapat berlangsung secara terbuka dan siap dikoreksi oleh rakyat sesuai esensi prinsip transparansi. 24 Menurut pendapat peneliti desentralisasi dalam asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kebebasan dan kemadirian yang seluasluasnya dilakukan oleh pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah yang memiliki fungsi atau bidang pekerjaan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi sesuai dengan demokrasi.

Pengaruh Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Keputusan pendanaan merupakan keputusan mengenai sumber dana yang akan digunakan oleh perusahaan yaitu apakah menggunakan hutang atau modal sendiri. Untuk menentukan komposisi pendanaan yang optimal, perusahaan harus mampu untuk mempertimbangkan komposisi antara penggunaan hutang dengan modal sendiri. Keputusan pendanaan akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan jika proporsi hutang meningkat maka dana operasional yang tersedia meningkat, jika hutang tersebut dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan tinggi. Jika kinerja perusahaan tinggi maka akan menaikkan harga saham, sehingga nilai perusahaan akan ikut meningkat. Namun keputusan pendanaan akan berpengaruh negatif jika proporsi hutang sangat besar, sehingga menimbulkan biaya bunga yang lebih tinggi dan laba yang diperoleh menurun dan nilai perusahaan juga akan menurun. Teori signalling menjelaskan bahwa penggunaan hutang yang tinggi pada suatu perusahaan dapat memberikan sinyal positif dan negatif. Perusahaan yang menggunakan hutang dapat dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa yang akan datang, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun perusahaan yang menggunakan hutang dapat dipandang sebagai perusahaan yang mempunyai risiko kebangkrutan yang besar, sehingga akan menurunkan nilai perusahaan. Trade-off theory menyatakan bahwa semakin banyak hutang yang digunakan pada mulanya akan meningkatkan nilai perusahaan, namun sampai batas penggunaan hutang tertentu, jika hutang terus ditambah maka nilai perusahaan akan menurun. Trade-off theory sejalan dengan teori Lukas Atmaja (2003) yang menyatakan bahwa penggunaan hutang justru akan menurunkan nilai perusahaan karena kenaikan keuntungan dari penggunaan hutang tidak sebanding dengan biaya modal sendiri yang bertambah. Artinya, semakin tinggi penggunaan hutang (DER) akan mempersulit perusahaan dalam membayar kewajibannya, sehingga akan menyebabkan risiko kebangkrutan yang ditanggung perusahaan semakin meningkat. Penggunaan hutang yang tinggi akan membuat investor tidak tertarik untuk berinvestasi, karena sebagian besar pendapatan perusahaan digunakan untuk membayar hutang. Sehingga keuntungan yang akan diterima investor berupa deviden akan berkurang, dan pada akhirnya investor akan menjual saham perusahaan. Kondisi tersebut akan membuat nilai perusahaan semakin menurun. Dengan demikian keputusan pendanaan bepengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2001), peningkatan hutang diartikan oleh pihak luar sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah, hal tersebut akan direspon secara positif oleh pasar. Artinya, semakin tinggi penggunaan hutang (DER), semakin baik perusahaan dinilai oleh pasar sehingga kreditur akan memberikan pinjaman hutang kepada perusahaan karena menilai perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa depan dalam memenuhi kewajibannya. Penggunaan hutang yang tinggi akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi karena keuntungan yang akan diterima berupa deviden akan meningkat. Dengan demikian keputusan pendanaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Oktaviana Tiara Sari (2013), didapatkan kesimpulan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti tinggi rendahnya Debt to Equity Ratio pada perusahaan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mey Rianaputri dan Yulius Jogi (2016) menunjukkan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Keputusan Investasi (skripsi dan tesis)

Terhadap Nilai Perusahaan Keputusan investasi merupakan keputusan menguasai penanaman modal dimasa sekarang untuk mendapatkan hasil atau keuntungan dimasa sekarang untuk mendapatkan hasil atau keuntungan di masa yang akan datang. Menurut signalling theory, pengeluaran investasi memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai indikator nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Keputusan investasi merupakan keputusan yang menyangkut mengenai menanamkan modal dimasa sekarang untuk mendapatkan hasil atau keuntungan di masa yang akan datang. Penelitian Haruman (2007: 15) menemukan bahwa investasi yang tinggi yang dilakukan perusahaan, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Investasi yang tinggi merupakan sinyal pertumbuhan pendapatan perusahaan di masa yang akan datang. Keputusan investasi dalam penelitian ini diproksikan dengan Total Asset Growth (TAG), dimana pertumbuhan aset diikuti dengan peningkatan hasil operasional sehingga hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan investor. Denga demikian semakin besar pertumbuhan perusahaan maka PBV perusahaan juga akan meningkat. Growth atau tingkat pertumbuhan merupakan salah satu bahan pertimbangan investor dalam menilai suatu saham. Nilai saham yang tinggi mencerminkan nilai perusahaan yang baik. Semakin tinggi tinggi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula penilaian serta tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaantersebut. Berdasarkan hasil penelitian Yulia Efni dkk (2012), Oktavina Tiara Sari (2013), dan Muhammad Nasrum (2013), bahwa keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, karena pengeluaran modal perusahaan sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan karena memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa depan dan perusahaan mampu memaksimumkan kemampuan melalui investasi perusahaan. Hasil yang diperoleh Zulin Nur Faridah (2012) bahwa kebijakan investasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, karena investasi yang tinggi dengan dibiayai oleh hutang akan mengakibatkan risiko yang tinggi sehingga mengurangi kepercayan investor dan dapat menurunkan nilai perusahaan. Rury Setiani (2013) bahwa keputusan investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, karena kurang tepatnyakeputusan investasi yang diambil oleh manajer perusahaan, dan pertumbuhan asetnya menurun meskipun mengalami penurunan tidak berdampak pada nilai perusahaan.

Signalling Theory (skripsi dan tesis)

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Brigham dan Houston (2001:36) menyatakan bahwa sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan modal baru dengan cara-cara lain seperti dengan menggunakan hutang. Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan dalam memberikan sinyal timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana investor mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih sedikit dan lebih lambat dibandingkan pihak manajemen. Nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan mengurangi informasi asimetris, caranya dengan memberikan sinyal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek pertumbuhan perusahaan pada masa yang akan datang. Laporan keuangan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan. Pada signalling theory, manajemen berharap dapat memberikan sinyal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham dalam menyajikan informasi keuangan. Publikasi laporan keuangan tahunan yang disajikan oleh perusahaan akan dapat memberikan sinyal pertumbuhan dividen maupun perkembangan nilai saham perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena mengandung banyak catatan, rincian dan gambaran keadaan masa lalu, saat ini, dan tentu saja masa yang akan datang untuk memperkirakan kemajuan perusahaan dan akibatnya pada perusahaan. Informasi laporan keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan menrupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pihak-pihak berkepentingan lainnya. Teori pensinyalan yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (1958) menyatakan bahwa pengeluaran investasi memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawesri, 2006). Dengan dilakukannya investasi, maka saham perusahaan akan lebih diminati oleh investor dan mengakibatkan harga saham akan meningkat. Peningkatan harga saham inilah yang dijadikan indikator bahwa nilai perusahaan juga meningkat. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Uri Ben-Zion (1984) yang mengemukakan bahwa nilai pasar perusahaan dipengaruhi oleh kegiatan penelitian dan pengembangan serta dipengaruhi kebijakan investasi. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian Praspaka (2012) yang menemukan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Teori diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Wibawa (2010) yang menyatakan bahwa keputusan investasi perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan Tingginya keputusan pendanaan dengan indikator Debt to Equity Ratio merupakan informasi yang baik (good news) bagi investor. Penggunaan hutang yang tinggi akan membuat perusahaan dinilai baik oleh pasar sehingga kreditur akan memberikan pinjaman hutang kepada perusahaan karena menilai perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa depan, dan keuntungan yang akan diterima pemegang saham berupa dividen akan semakin besar. Kondisi tersebut memberikan sinyal positif sehingga akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi dengan cara membeli saham perusahaan, sehingga nilai saham menjadi naik dan nilai Price Book Value akan semakin tinggi yang akhirnya nilai perusahaan akan semakin meningkat. Penggunaan hutang yang tinggi dapat diartikan sebagai informasi yang buruk (bad news) bagi investor. Penggunaan hutang yang tinggi akan mempersulit perusahaan dalam membayar kewajibannya, sehimgga akan menyebabkan risiko kebangkrutan yang ditanggung perusahaan semakin meningkat, dan keuntungan yang akan diterima investor berupa dividen akan berkurang. Kondisi tersebut memberikan sinyal negatif sehingga akan membuat investor tidak tertarik untuk berinvestasi dan khirnya akan menjual saham perusahaan, sehingga nilai saham menjadi turun dan nilai Price Book Value akan semakin rendah yang akhirnya membuat nilai perusahaan semakin menurun.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Dalam penelitian ini, menekankan pada faktor internal perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor internal perusahaan dapat dikelompokkan dalam faktor kebijakan perusahaan dan faktor kinerja perusahaan. Faktor kebijakan perusahaan meliputi profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan growth opportunity (Weston dan Copeland, 1992). 1) Faktor Kebijakan Keuangan Perusahaan, terdiri dari 3 kebijakan atau keputusan yaitu: a. Keputusan Investasi Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai indikator nilai perusahaan. b. Keputusan Pendanaan Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak namun pada titik tertentu akan menurunkan nilai perusahaan. c. Kebijakan Dividen Apabila dividen yang dibayar tinggi, maka harga saham cenderung tinggi sehingga nilai perusahaan juga tinggi. 2) Faktor Kinerja Keuangan a. Profitabilitas Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang bagus sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat b. Likuiditas Semakin tinggi likuiditas perusahaan maka semakin banyak dana tersedia bagi perusahaan untuk membayar dividen, membiayai operasi dan investasinya, sehingga persepsi investor pada kinerja perusahaan akan meningkat c. Ukuran Perusahaan Total aset digunakan dalam mengukur besarnya suatu perusahaan yang berpengaruh pada kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan dengan total aset yang tinggi memberikan asumsi kepada para pelaku pasar modal dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan d. Growth Opportunity Semakin tinggi peluang pertumbuhan maka semakin besar pula nilai perusahaan.

Price Book Value (PBV) (skripsi dan tesis)

Price Book Value adalah rasio harga pasar saham terhadap nilai bukunya (Brigham dan Houston, 2001:92). Adapun yang dimaksud dengan nilai buku adalah perbandingan antara modal dengan jumlah saham yang beredar. PBV menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan mampu menciptakan nilai yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi PBV menunjukkan perusahaan semakin dipercaya, artinya nilai perusahaan menjadi lebih tinggi (Sutrisno,2009:224).  menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang baik yaitu ketika nilai PBV diatas satu dimana nilai pasar yang lebih besar daripada nilai buku perusahaannya. Semakin tinggi nilai PBV menunjukkan nilai perusahaan semakin baik. Sebaliknya, apabila PBV dibawah satu mencerminkan nilai perusahaan tidak baik. Sehingga persepsi investor terhadap perusahaan juga tidak baik, karena dengan nilai PBV dibawah satu menggambarkan harga jual perusahaan lebih rendah dibandingkan nilai buku perusahaan. Menurut Kusumajaya (2011:35), price book value mempunyai beberapa keunggulan, yaitu: 1) Nilai buku sifatnya relatif stabil. Bagi investor yang kurang percaya terhadap estimasi arus kas, maka nilai buku merupakan cara paling sederhana untuk membandingkannya 2) Adanya praktik akuntansi yang relatif standar diantara perusahaanperusahaan menyebabkan PBV dapat dibandingkan antara berbagai perusahaan yang akhirnya dapat memberikan signal apakah nilai perusahaan under atau over valuation. 3) Perusahaan yang memiliki earning negatif maka tidak mungkin untuk mempergunakan PER, sehingga penggunaan PBV dapat menutupi kelemahan yang ada pada PER. Namun ada beberapa kekurangan sehubungan dengan penggunaan rasio PBV yakni: 1) Nilai buku sangat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Apabila standar akuntansi yang ada berbeda diantara perusahaanperusahaan maka ini akan mengakibatkan rasio PBV tidak dapat diperbandingkan. 2) Nilai buku mungkin tidak banyak artinya bagi perusahaan berbasis teknologi dan jasa karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki aset nyata yang signifikan. 3) Nilai buku dari ekuitas akan menjadi negatif bila perusahaan selalu mengalami earning yang negatif sehingga akan mengakibatkan nilai rasio PBV juga negatif.

Indikator Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham yang dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Harga saham di pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan penawaran investor, sehingga harga saham merupakan fair price yang dapat dijadikan proksi nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akibat akibat dari harga saham yang juga tinggi, maka akan membuat kemakmuran pemegang saham meningkat. Menurut Ross (2008), berikut ini beberapa indikator yang digunakan untuk nilai perusahaan diantaranya adalah: 1) Price Earning Ratio (PER) PER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perbandingan anatar harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham 2) Tobin’s Q ratio (Q Tobin) Q Tobin adalah nilai pasar dari aset perusahaan dibagi dengan biaya penggantinya Price Book Value (PBV) Price Book Value (PBV) menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang baik yaitu ketika nilai PBV diatas satu dimana nilai pasar lebih besar daripada nilai buku perusahaannya.

Jenis-Jenis Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Menurut Yulius dan Tarigan (2007) terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan, yaitu: 1) Nilai Nominal Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif. 2) Nilai Pasar Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham. 3) Nilai Intrinsik Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak. Karena mengacu kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Niali perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan dikemudian hari. 4) Nilai Buku Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akutansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antar total aktiva dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. 5) Nilai Likuidasi Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.

Tujuan Memaksimumkan Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Menurut Sudana (2011:7) teori-teori di bidang keuangan memiliki satu fokus, yaitu memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik perusahaan (wealth of the shareholders). Tujuan normatif ini dapat diwujudkan dengan memaksimalkan nilai pasar perusahaan (market value of firm). Bagi perusahaan yang sudah go public, memaksimalkan nilai perusahaan sama dengan memaksimalkan harga pasar saham. Memaksimalkan nilai perusahaan dinilai lebih tepat sebagai tujuan perusahaan karena: 1) Memaksimalkan nilai perusahaan berarti memaksimalkan nilai sekarang dari semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham si masa yang akan datang atau berorientasi jangka panjang. 2) Mempertimbangkan faktor resiko. 3) Memaksimalkan nilai perusahaan lebih menekankan pada arus kas daripada sekedar laba menurut pengertian akuntansi. 4) Memaksimalkan nilai perusahaan tidak mengabaikan tanggungjawab sosial. Bagi perusahaan terbuka, nilai perusahaan tercermin melalui nilai pasar saham karena seluruh keputusan keuangan yang diambil perusahaan akan terefleksi di dalamnya (Brealey, et al, 2007). Jika perusahaan mengambil kebijakan yang buruk baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, maka akan berakibat pada turunnya nilai saham perusahaan di pasar sebagai bentuk reaksi pasar atas buruknya kinerja perusahaan dan tingkat resiko yang diambil, demikian juga sebaliknya. Keputusan yang baik adalah keputusan yang mampu menciptakan kesejahteaan pemegang saham

Pengertian Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Purnamasari, 2010). Nilai perusahaan mencerminkan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan itu dijual dengan pertimbangan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan (Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2006). Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Semakin tinggi harga pasar saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi tidak hanya akan membuat pemegang saham percaya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. Nilai perusahaan dapat juga didefinisikan sebagai tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham yang dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang (present value). Apabila harga saham yang dimiliki meningkat maka semua keuntungan pemegang saham akan mengalami peningkatan (Sartono, 2010). Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris (Kusumadilaga, 2010). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan adalah kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan pasar terhadap perusahaan setelah melalui proses selama beberapa periode. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka harga saham yang dimiliki perusahaan akan meningkat dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para pemilik juga.

Debt to Equity Ratio (DER) (skripsi dan tesis)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio penggelolaan modal yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan dengan pinjaman yang disediakan oleh pemegang saham. Tujuan dari Debt to Equity Ratio adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang yang dimilikinya dengan modal atau ekuitas yang ada (Mardiyati,dkk, 2012) Menurut Rahardjo (2009:140), Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara seluruh hutang (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan jumlah modal perusahaan sendiri. Sedangkan menurut Fahmi (2011:128), Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio likuditas yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. DER digunakan sebagai indikator untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Semakin tinggi DER menunjukkan bahwa perusahaan banyak menggunakan hutang dalam pendanaan perusahaan Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan hutangnya akan diambil dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut. Sehingga hanya sebagian kecil dari pendapatan yang dibayarkan oleh dividen. Para pemberi pinjaman menginginkan rasio ini semakin rendah. Semakin rendah rasio ini, maka semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dan semakin besar batas pengaman pemberi pinjaman jika terjadi kerugian. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah tingkat pendanaan perusahaan dan semakin besar hutangnya sehingga menyebabkan tingkat kerugian semakin tinggi.

Indikator Keputusan Pendanaan (skripsi dan tesis)

Menurut Sjahrial dan Purba (2013:37), rasio keputusan pendanaan terdiri dari: 1) Debt to Assets Ratio (DAR) Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiaya dengan utang. Semakin tinggal rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahan Debt to Equity Ratio (DER) Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari modal pemilik yang digunakan untuk menjamin hutang. Semakin besar rasio ini semakin tidak menguntungkan bagi investor karena jaminan modal pemilik terhadap hutang semakin kecil

Analisis Sumber Dan Penggunaan Dana (skripsi dan tesis)

Modigliani dan Miller dan Husnan dan Pudjiastuti (2006:283) menunjukkan bahwa penggunaan hutang bisa memberikan manfaat bagi pemilik perusahaan sejauh pembayaran bunga bisa dipergunakan untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan seharusnya menggunakan hutang untuk meminimumkan biaya modal perusahaan. Namun tidak mudah menentukan proporsi yang optimal dalam penggunaan hutang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1) Perusahaan tidak bersedia melakukan financing decisions hanya untuk pergantian sumber dana karena adanya biaya penerbitan yang cukup berarti. 2) Perusahaan tidak bisa menaksir besarnya biaya modal sendiri (berlaku untuk perusahaan yang tidak menerbitkan sahamnya ke pasar modal) 3) Hutang diperoleh dari pasar keuangan yang tidak kompetitif, yang berarti biaya hutang yang ditawarkan oleh pihak yang menyediakan kredit lebih tinggi dari bunga obligasi. Oleh karena itu diperlukan alat-alat analisis lain yang bisa dipergunakan untuk menyimpulkan apakah penggunaan hutang bisa dipertanggung jawabkan atau tidak. Analisis tersebut bisa dengan memuaskan perhatian pada rentabilitas perusahaan, atau pada likuiditas perusahaan. Berikut penjelasan mengenai analisisanalisis tersebut yaitu: 1) Analisis Rentabilitas Ekonomi dan Rentabilitas Modal Sendiri Analisis ini mendasarkan pada pemikiran bahwa penggunaan hutang bisa dibenarkan apabila perusahaan bisa memberikan tambahan Laba Operasi (EBIT) yang lebih besar dari bunga yang dibayar, sehingga analisis ini dapat dipergunakan untuk menaksir biaya modal sendiri dan peningkatan risiko yang ditanggung pemodal karena menggunakan tambahan hutang. Bambang Riyanto dalam Husnan dan Pudjiastuti (2006:285) mengatakan bahwa sejauh penggunaan hutang dapat diharapkan memberikan rentabilitas ekonomi yang lebih besar dari bunga hutang, maka penggunaan hutang dapat dibenarkan. Hali ini disebabkan karena penggunaan hutang diharapkan dapat meningkatkan rentabilitas modal sendiri (return on equity), yang menunjukkan bagian keuntungan yang menjadi hak pemilik perusahaan. 2) Analisis dari Sisi Likuiditas Analisis rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri menekankan dari sisi profitabilitas penggunaan hutang tersebut. Penggunaan hutang akan menimbulkan kewajiban finansial, baik dalam bentuk pembayaran bunga maupun angsuran pokok pinjaman. Karena itu tidak diinginkan penggunaan hutang akan menimbulkan kesulitan likuiditas perusahaan yang berarti tidak mampu membayar bunga dan angsuran pokok pinjaman. Analisis dari sisi likuiditas mendasarkan pada pemikiran bahwa arus kas yang masuk sebagian besar bersifat variabel dan arus kas keluar ada yang bersifat variabel dan tetap. Penggunaan hutang menggunakan proporsi arus kas bersifat tetap. Apabila operasi perusahaan menurun, maka kas masuk akan menurun secara proporsional. Sehingga kas keluar yang sifatnya tetap dalam jumlah besar akan cepat mengalami kesulitan likuiditas pada saat terjadi penurunan penjualan. 3) Analisis Rentabilitas dan Likuiditas serta Kaitannya dengan Biaya Modal perusahaan Analisis dari sisi rentabilitas menyimpulkan bahwa penggunaan hutang bisa dibenarkan. Penggunaan hutang akan menurunkan biaya modal perusahaan atau menaikkan harga saham tergantung dari dua hal, yaitu (1) Apakah hutang diperoleh dari pasar modal yang kompetitif? Dan (2) Apakah biaya dan kemungkinan kebangkrutan relatif sangat kecil?. Jika jawaban dari kedua aspek tersebut adalah “Ya”, maka analisis dari sisi rentabilitas akan konsisten dengan analisis dari aspek biaya modal., karena penggunaan hutang menurunkan biaya modal perusahaan yang berarti meningkatkan nilai perusahaan. Analisis dari sisi likuiditas lebih sulit pengkuantifikasiannya. Perusahaan yang likuiditasnya baik, memungkinkan untuk memperoleh kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah karena perusahaan dinilai lebih aman. Penggunaan hutang dengan tingkat bunga yang lebih rendah akan menurunkan biaya modal perusahaan. Secara klasik, prinsip penarikan dana dihubungkan dengan tujuan memaksimumkan rentabilitas modal sendiri sebagai berikut: 1) Apabila rentabilitas aktiva lebih besar dari tingkat bunga maka sebaiknya pemenuhan kebutuhan dana diambil dari modal pinjaman. Jika perusahaan memaksa diri untuk memenuhi kebutuhan dananya dari modal sendiri, baik emisi saham baru maupun pemanfaatan laba ditahan, padahal rentabilitas aktiva lebih besar dari tingkat bunga maka secara teoritis akan menurunkan rentabilitas modal sendiri. 2) Apabila rentabilitas aktiva lebih kecil dari tingkat bunga, maka kebutuhan akan dana sebaiknya diambil dari modal sendiri, baik melalui emisi saham baru maupun pemanfaatan laba ditahan, sebab akan menaikkan rentabilitas modal sendiri.

Sumber-Sumber Dana Perusahaan (skripsi dan tesis)

Sumber dana perusahaan dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber dana menurut asalnya dan menurut jangka waktunya  Sumber Dana Perusahaan menurut Asalnya a. Sumber Intern (Internal Sources) Dana yang berasal dari sumber dana inten adalah dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan seperti laba ditahan (retained earning) dan penyusutan (depreciation). Besarnya laba ditahan atau cadangan dipengaruhi oleh besarnya laba yang diperoleh selama peride tertentu jumlahnya besar, bagian laba ditahan jumlah akan lebih kecil karena perusahaan mengambil kebijakan untuk membagikan sebagian besar dari laba tersebut dalam bentuk dividen.  Sebaliknya laba ditahan akan cenderung besar jika perusahaan mengambil kebijakan penanaman kembali dan membagikan sedikit deviden.

Sumber intern selain berasal dari laba ditahan juga berasal dari setiap depresiasi. Besarnya depresiasi setiap tahunnya tergantung pada metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan. Sebelum depresiasi digunakan untuk mengganti aktiva tetap, depresiasi dapat digunakan untuk membelanjai perusahaan meskipun waktunya terbatas sampai saat penggantian aktiva. Selama waktu itu depresiasi merupakan sumber dana atau modal didalam perusahaannya sendiri. b. Sumber Ekstern (External Sources) Sumber ekstern adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu dana yang berasal dari para kreditur, pemilik, peserta atau pengambil bagian didalam perusahaan. Sumber dana yang berasal dari para kreditur merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan dan modal yang berasal dari kreditur biasa disebut sebagai modal asing. Metode pembelanjaan dengan menggunakan modal asing disebut pembelanjaan asing atau pembelanjaan dengan hutang (debt financing) Dana atau modal yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambil bagian didalam perusahaan merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan yang bersangkutan, dan dana ini dalam perusahaan tersebut akan menjadi modal sendiri.

Metode pembelanjaan dengan menggunakan dana yang berasal dari pemilik atau calon pemilik tersebut disebut pembelanjaan sendiri (equity financing). Dengan demikian maka dana yang berasal dari sumber ekstern terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Pihak-pihak pemberi dana ekstern yang utama dapat digolongkan menjadi tiga yaitu supplier, bank, dan pasar modal (capital market)  Sumber Dana Perusahaan menurut Jangka Waktunya a. Sumber Dana Jangka Pendek Husnan dan Pudjiastuti (2006:141) mengelompokkan sumber dana jangka pendek menjadi dua tipe yaitu pendanaan spontan dan pendanaan yang memerlukan negosiasi. – Pendanaan Spontan Pendanaan spontan adalah sumber dana yang ikut berubah apabila aktivitas perusahaan berubah. Daya tarik dari pendanaan spontan yaitu perusahaan tidak perlu melakukan negosiasi atau perundingan formal untuk menambah atau mengurangi dana yang diperlukan. Pendanaan spontan yang paling banyak digunakan perusahaan adalah hutang dagang. Secara umum terdapat tiga tipe hutang dagang, yaitu (1) Open Account, penjual mengirimkan barang ke pembeli, setelah pembeli menandatangani tanda penerimaan barang maka pembeli menyatakan berhutang kepada penjual. (2) Notes payable, pembeli membuat surat pernyataan berhutang secara resmi kepada penjual dan disertai tanggal pelunasan hutang tersebut. (3) Trade acceptance, penjual menarik draft kepada pembeli yang menyatakan kapan draft ini akan dibayar. Selain hutang dagan, pendanaan spontan juga bisa berasal dari rekening accruals. Misalnya rekening digunakan untuk pembayaran upah dan pembayaran pajak. – Pendanaan yang Memerlukan Negosiasi Pendanaan yang memerlukan negosiasi mengharuskan perusahaan untuk melakukan perjanjian formal untuk menambah atau mengurangi dana yang dipergunakan oleh perusahaan. Sumber pendanaan dapat berasal dari money market credit atau short-term loans yang berasal dari bank dan perusahaan pembiayaan. Untuk menghimpun dana yang berasal dari money market credit perusahaan menerbitkan instrument keuangan seperti Commercial Paper (CP) dan banker’s acceptance. Kedua jenis sumber dana tersebut bunganya lebih banyak ditentukan oleh pasar. CP umumnya diterbitkan oleh perusahaan yang mempunyai reputasi baik, sehingga surat tanda hutang yang diterbitkan diminati oleh para pemodal meskipun tidak dijamin secara spesifik dengan aktiva tertentu. Sedangkan banker’s acceptance digunakan sebagai pendanaan untuk perusahaan yang berbisnis pada perniagaan internasional. Sumber dana jangka pendek lainnya adalah unsecured loans dan secured loans. Unsecured loans merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan tanpa suatu jaminan fisik tertentu. Diharapkan bahwa aktiva yang dibeli dengan kredit tersebut mampu menghasilakan arus kas yang cukup untuk  membayar kembali pokok pinjaman dan bunga kredit unsecured loans. Sedangkan secured loans menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh kredit dengan memberikan aktiva tertentu sebagai jaminan kredit tersebut. b. Sumber Dana Jangka Panjang Husnan dan Pudjiastuti (2006:256) mengemukakan bahwa permintaan dana jangka panjang umumnya berasal dari perusahaan yang dilakukan dengan menerbitkan instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, seperti saham dan obligasi. Dikatakan berjangka panjang karena dana yang tertanam dalam saham berarti akan tertanam selamanya dalam perusahaan, sedangkan obligasi umumnya paling tidak memerlukan waktu lima tahun baru dilunasi. Saham menunjukkan bukti kepemilikan, sedangkan obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan. – Saham Pemegang saham merupakan pemilik perusahaan. Di Indonesia, saham yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual di pasar modal, mempunyai nilai nominal Rp. 1.000 per lembarnya. Tidak semua informasi tentang harga saham diterbitkan oleh perusahaan termasuk laba yang tersedia bagi pemegang saham bisa saja tidak seleruhnya dibagikan sebagai dividen. Maka akan terdapat rekening laba yang ditahan. Perusahaan dapat membeli sebagian saham yang telah diterbitkan dan beredar di masyarakat, dan disimpan sebagai treasury stock. Jika pembelian kembali (sebagian) saham dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku, maka pembelian tersebut tidak merugikan pemegang saham (yang sahamnya tidak dibeli). – Obligasi Obligasi merupakan surat tanda hutang yang umumnya tidak dijamin dengan aktiva tertentu. Karena itu, jika perusahaan bangkrut maka pemegang obligasi akan

Pengertian Keputusan Pendanaan (skripsi dan tesis)

Keputusan pendanaan menyangkut keputusan tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan (Husnan dan Pudjiastuti, 2006:251). Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antar sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Ketersediaan dana yang akan digunakan untuk mendanai berbagai alternatif investasi ini dapat dilihat dari struktur modal perusahaan dengan mengamati neraca pada sisi pasiva. Irawati (2006:3) mendefinisikan keputusan pendanaan sebagai keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis dan analisis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaannya. Sedangkan Sukardi dan Herdinata (2009:135) menyatakan bahwa keputusan pendanaan adalah keputusan yang berhubungan dengan penentuan sumber dana yang akan digunakan, penentuan perimbangan pendanaan yang optimal, dan perusahaan menggunakan sumber dana dari dalam perusahaan atau akan mengambil dari luar perusahaan Keputusaan pendanaan membahas mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai suatu investasi yang layak dan kegiatan operasional perusahaan. Sumber dana yang digunakan bisa berasal dari hutang atau dari modal sendiri (equity capital). Jika dana yang digunakan berasal dari hutang maka dana tersebut pasti mempunyai biaya minimal sebesar tingkat bunga, tetapi jika dana yang digunakan berasal dari modal sendiri maka masih harus mempertimbangkan opportunity cost bagi modal yang dimaksud. Penentuan sumber dana yang akan digunakan mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan perusahaan, oleh karena itu pemilihan sumber dana yang akan digunakan memerlukan pertimbangan yang cukup matang. Keputusan pendanaan akan menyangkut penentuan secara optimal mengenai struktur modal dan kebijakan deviden. Penentuan keputusan yang optimal mengenai struktur modal dan kebijakan dividen berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan perusahaan. Dalam teori keuangan tradisional dinyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham. Dengan keputusan pendanaan yang optimal secara teoritis akan dapat mengarah pada peningkatan kemakmuran para pemegang saham. Terdapat dua teori mengenai keputusan pendanaan. Teori pertama dikenal dengan teori tradisional yang menyatakan bahwa keputusan pendanaan atau struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Teori tradisional diwakili oleh dua teori yaitu Pecking Order Theory dan Trade off Theory 1) Pecking Order Theory Teori ini dikemukakan oleh Myers dan Majluf (1984). Teori ini menjelaskan mengenai keputusan pendanaan yang diambil oleh perusahaan yang bertentangan dengan teori struktur modal. Secara ringkas, pecking order theory menyatakan bahwa (Myers, 1984): a. Perusahaan menyukai internal financing b. Perusahaan mencoba menyesuaikan rasio pembagian dividen yang ditargetkan, dengan berusaha menghindari perubahan pembayaran dividen secara drastis c. Kebijakan relatif yang agak sulit untuk dirubah, disertai fluktuasi pada profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak bisa diduga, mengakibatkan bahwa dan hasil operasi terkadang melebihi kebutuhan dana untuk investasi, meskipun pada kesempatan lain, mungkin kurang. Apabila dana hasil operasi kurang dari kebutuhan investasi, maka perusahaan akan mengurangi saldo kas atau menjual sekuritas yang dimiliki. d. Apabila pendanaan dari luar (external fiancing) diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling “aman” terlebih dahulu.yaitu dimulai dengan penerbitan obligasi, kemudian diikuti oleh sekuritas yang berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), baru akhirnya apabila masih belum mencukupi, saham baru diterbitkan 2) Trade off Theory Dalam teori ini dijelaskan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan pendanaan menggunakan hutang maka semakin besar pula resiko mereka untuk mengalami kesulitan keuangan karena keharusan untuk membayar bunga tetap yang terlalu besar bagi para debtholders setiap tahunnya dengan kondisi laba bersih yang belum pasti (Mardiyati, 2012). Esensi trade-off theory dalam keputusan pendanaan adalah menyeimbangkan manfaat yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Sejauh manfaat lebih besar, tambahan hutang masih diperkenankan. Apabila penggunaan hutang sudah lebih besar, maka tambahan hutang sudah tidak diperbolehkan. Trade-off theory menjelaskan bahwa penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan tetapi hanya pada sampai titik tertentu. Walaupun teori ini tidak dapat menentukan secara tepat keputusan pendanaan yang optimal, namun teori ini memberikan kontribusi penting dalam menentukan keputusan lain yaitu: a. Perusahaan yang memiliki aktiva yang tinggi, sebaiknya menggunakan sedikit hutang b. Perusahaan yang membayar pajak tinggi sebaiknya lebih banyak menggunakan hutang dibandingkan dengan perusahaan yang membayar pajak rendah. 3) Modigliani dan Miller (MM) Theory Teori kedua dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (1958) yang menyatakan bahwa keputusan pendanaan atau struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Pada tahun 1963, Modigliani-Miller (MM) menerbitkan artikel sebagai lanjutan teori MM tahun 1958. Asumsi sebelumnya adalah semakin besar penggunaan hutang, semakin besar pula risiko sehingga biaya modal sendiri bertambah. Jadi, penggunaan hutang tidak akan meningkatkan nilai perusahaan karena keuntungan dari biaya hutang yang lebih kecil ditutup dengan naiknya biaya modal sendiri. Kemudian MM mengubah asumsinya, yaitu adanya pajak terhadap penghasilan perusahaan (corporate income taxes). Adanya pajak ini, MM menyimpulkan bahwa penggunaan hutang (leverage) akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak. Menurut Modigliani dan Miller (MM) menunjukkan bahwa pendapat pendekatan tradisional adalah tidak benar. MM menunjukkan kemungkinan munculnya proses arbitrage yang akan membuat harga saham yang tidak menggunakan hutang maupun yang menggunakan hutang akhirnya sama. Dengan demikian MM menunjukkan bahwa dalam keadaan pasar modal sempurna dan tidak ada pajak, maka keputusan pendanaan menjadi tidak relevan. Hal ini berarti penggunaan hutang atau modal sendiri akan memberi dampak yang sama bagi kemakmuran pemegang saham.

Indikator Keputusan Investasi (skripsi dan tesis)

Keputusan investasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki pilihan-pilihan atau kesempatan investasi (investment opportunity set-IOS) untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Keputusan investasi sering digambarkan oleh banyak peneliti dalam Investment Opportunity Set (IOS). Menurut Myers (1977) dalam penelitian Hasnawati (2005:117), Investment Opportunity Set (IOS) memberi petunjuk yang lebih luas dimana nilai perusahaan tergantung pada pengeluaran perusahaan di masa yang akan datang. Jadi prospek perusahaan dapat ditaksir dengan Investment Opportunity Set (IOS). IOS didefinisikan sebagai kombinasi antara aktiva yang dimiliki dan pilihan investasi di masa yang akan datang dengan net present value positif. Menurut Gaver dan Gaver (1993) IOS merupakan nilai perusahaan yang besarnya tergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan manajemen dimasa yang akan datang, dimana pada saat ini merupakan pilihan-pilihan investasi yang diharapkan akan menghasilkan return yang lebih besar. Namun secara umum bahwa IOS merupakan hubungan antara pengeluaran saat ini maupun di masa yang akan datang dengan nilai/return/prospek sebagai hasil dari keputusan investasiuntuk menghasilkan nilai perusahaan. Variabel proksi IOS yang digunakan untuk mencerminkan actual dan opportunity investasi yaitu:
 1) Capital Expenditure to Book Value of Asset (CPA/BVA) Rasio ini menunjukan adanya aliran tambahan aktiva produktifnya yang sekaligus menunjukan adanya potensi pertumbuhan perusahaan.

2) Total Asset Growth (TAG) Total Asset Growth adalah rata-rata pertumbuhan kekayaan perusahaan. Bila kekayaan awal suatu perusahaan adalah tetap jumlahnya, maka pada tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi berarti besar kekayaan akhir perusahaan tersebut semakin besar.

Pengertian Keputusan Investasi (skripsi dan tesis)

 

Tugas manajer keuangan yang dilakukan secara rutin adalah bagaimana mengatur aliran dana agar operasi perusahaan berjalan dengan baik. Di samping tugas rutin tersebut, manajer keuangan mempunyai tugas yang cukup berat yaitu membuat keputusan investasi. Keputusan ini sangat penting dengan semakin besarnya dan berkembangnya perusahaan. Semakin perusahaan berkembang, maka manajemen dituntut mengambil keputusan investasi, seperti pembukaan cabang, perluasan usaha, maupun pendirian perusahaan lainnya. Pengertian keputusan investasi menurut Sutrisno (2012:5) keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Riyanto (2011: 256) keputusan investasi mungkin merupakan keputusan yang paling penting diantara ketiga bidang keputusan keuangan yang lainnya (keputusan pendanaan dan kebijakan dividen). Hal ini karena keputusan mengenai investasi ini akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu-waktu berikutnya Menurut Hartono (2015:10) keputusan investasi merupakan langkah awal untuk menentukan jumlah aktiva yang dibutuhkan perusahaan secara keseluruhan sehingga keputusan investasi ini merupakan keputusan terpenting yang dibuat oleh perusahaan. Berdasarkan ketiga pengertian keputusan investasi, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan investasi adalah keputusan mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Manajer keuangan dalam menjalankan fungsi penggunaan dana harus selalu mencari alternatif-alternatif investasi untuk kemudian dianalisa, dan dari hasil analisa itu harus diambil keputusan alternatif investasi mana yang akan dipilih.

Tujuan dan Proses Investasi (skripsi dan tesis)

Menurut Fahmi (2013:6), untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam keputusan,maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Begitu pula halnya dalam bidang investasi, perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu: a. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut. b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham d. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa Setiap melakukan keputusan investasi selalu memerlukan proses yang mana proses tersebut memberikan gambaran setiap tahap yang akan ditempuh oleh perusahaan. Menurut Fahmi (2013:9), secara umum proses manajemen investasi meliputi lima langkah, yaitu: 1. Menetapkan sasaran investasi Penetapan sasaran, artinya melakukan keputusan yang bersifat fokus atau menempatkan target sasaran terhadap yang akan diinvestasikan. Penetapan sasaran investasi sangat disesuaikan dengan apa yang ditunjukkan pada investasi tersebut. 2. Membuat kebijakan investasi Pada tahap proses yang kedua ini menyangkut dengan bagaimana perusahaan mengelola dana yang berasal dari saham, obligasi dan lainnya untuk kemudian didistribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Perhitungan pendistribusian dana ini haruslah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena berbagai hal akan dapat timbul pada saat dana tersebut tidak mampu untuk ditarik kembali. 3. Memilih strategi portofolio Memilih strategi menyangkut keputusan peranan yang akan diambil oleh pihak perusahaan, yaitu apakah bersifat aktif atau pasif saja. Pada saat perusahaan melakukan investasi aktif maka semua kondisi tentang perusahaan akan dengan cepat tergambarkan di pasar saham. Investasi aktif akan selalu mencari informasi yang tersedia dan kemudian selanjutnya mencari kombinasi portofolio yang paling tepat untuk dilaksanakan. Sedangkan secara pasif hanya dapat dilihat pada indeks rata-rata saja atau berdasarkan pada reaksi pasar saja tanpa ada sikap atraktif. 4. Memilih aset Pihak perusahaan berusaha memilih aset investasi yang nantinya akan memberi keuntungan yang tertinggi. 5. Mengukur dan mengevaluasi kinerja Tahap ini menjadi tahap reevaluasi bagi perusahaan untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan selama ini dan apakah tindakan yang telah dilakukan selama ini benar-benar maksimal atau belum maksimal. Jika belum maka sebaiknya segera melakukan perbaikan agar kerugian tidak akan terjadi

Pengertian Investasi (skripsi dan tesis)

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Berikut ini adalah pengertian pengertian investasi menurut beberapa ahli. Menurut Tendelilin (2010:2) investasi dapat di definisikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang datang. Pengertian investasi menurut Sunariyah (2011:4) adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya menurut Hartono (2010:5) investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Berdasarakan ketiga pengertian tersebut di atas dapat disimpulakan bahwa investasi adalah suatu kegiatan penanaman sejumlah dana yang dilakukan oleh pemberi modal pada saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

Kebijakan Dividen (skripsi dan tesis)

Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen (dividend policy) merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dimasa yang akan datang. Apabila perusahaan memilih membagikan laba sebagai dividen maka tingkat pertumbuhan akan berkurang dan berdampak negatif terhadap saham. Disisi lain, apabila perusahaan tidak tidak membagikan dividen maka pasar akan memberikan sinyal negatif kepada prospek perusahaan. Peningkatan dividen memberikan sinyal perubahan yang menguntungkan pada harapan manajer dan penurunan deviden menunjukkan pandangan pesimis prospek perusahaan di masa yang akan datang (Sartono, 2010). Gitman (2003) memberikan definisi kebijakan dividen suatu perencanaan tindakan perusahaan yang wajib ditaati ketika keputusn dividen dibuat. Kebijakan dividen sebagai suatu keputusan perusahaan dalam menentukan apakah akan membagikan earnings yang dihasilkan kepada pemegang saham atau untuk kegiatan berinvestasi perusahaan. Keputusan dividen menyangkut keputusan tentang penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Dividen yang dibagikan dapat berupa dividen tunai (cash dividen) atau dividen dalam bentuk saham (stock dividend).

Keputusan Pendanaan (skripsi dan tesis)

 

Keputusan pendanaan mengindikasikan bagaimana perusahaan membiayai kegiatan operasionalnya atau bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. Keputusan pendanaan bisa bersumber dari utang jangka pendek (current liabilities) maupun utang jangka panjang (long term debt) dan modal saham perusahaan yang terdiri dari saham preferen (preferred stock) dan saham biasa (common stock) Menurut Haruman (2008) menyatakan bahwa pendanaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Apabila pendanaan didanai melalui hutang, peningkatan tersebut terjadi akibat dari efek tax deductible. Artinya, perusahaan yang memiliki hutang akan membayar bunga pinjaman yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, yang dapat memberi manfaat bagi pemegang saham . selain itu, penggunaan dana eksternal akan menambah pendapatan perusahaan yag nantinya akan digunakan untuk kegiatan investasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Menurut Harmono (2011:231) pengertian keputusan pendanaan adalah menganilisis kondisi sumber pendanaan perusahaan baik melalui utang maupun modal yang akan dialokasikan untuk mendukung aktivitas operasi perusahaan, baik dalam investasi modal kerja ataupun aset tetap Menurut Sudana (2011:3) keputusan keuangan tentang asal dana untuk membeli aktiva. Ada dua macam sumber dana: 1. Dana pinjaman, seperti utang bank dan obligasi 2. Modal sendiri, sepertinya laba ditahan dan saham. Dana pinjaman dan saham, merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, sedangkan laba ditahan merupakan sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan. Menurut Brealey, Myers, dan Marcus (2008:6), keputusan pendanaan merupakan tanggung jawab utama kedua manajer keuangan untuk menggalang dana yang dibutuhkan perusahaan untuk investasi dan operasinya. Ketika suatu perusahaan perlu mendapatkan dana, perusahaan itu bisa mengundang para investor untuk menanamkan uang kas sebagai ganti bagian laba di masa depan, atau menjanjikan untuk melunasi kas investor itu plus tingkat bunga tetap. Keputusan pendanaan dan investasi (baik jangka panjang maupun jangka pendek) tentu saja saling terkait. Jumlah investasi menentukan jumlah pendanaan yang harus diperoleh, dan para investor yang berkontribusi mendanai saat ini mengharapkan pengembalian investasi di masa depan. Oleh sebab itu, investasi yang dilakukan perusahaan saat ini harus menghasilkan pengembalian di masa depan untuk dibayarkan kepada para investor (Brealey, Myers, dan Marcus, 2008:7).

Keputusan Investasi (skripsi dan tesis)

Keputusan investasi merupakan keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Keputusan investasi dapat dikelompokkan ke dalam investasi jangka pendek seperti investasi kedalam kas, surat-surat berharga jangka pendek, piutang, dan persediaan maupun investasi jangka panjang dalam bentuk tanah, gedung, kendaraan, mesin, peralatan produksi, dan aktiva tetap lainnya. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana yang atau sumber daya lainnya dimasa yang akan datang (Tandelillin, 2011) Kegiatan investasi yang yang dilakukan perusahaan akan menentukan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dimana yang akan datang. Pengertian keputusan investasi menurut Sutrisno (2012:5) keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang Menurut Riyanto (2011: 256) keputusan investasi mungkin merupakan keputusan yang paling penting diantara ketiga bidang keputusan keuangan yang lainnya (keputusan pendanaan dan kebijakan dividen). Hal ini karena keputusan mengenai investasi ini akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu-waktu berikutnya. Menurut Hartono (2015:10) keputusan investasi merupakan langkah awal untuk menentukan jumlah aktiva yang dibutuhkan perusahaan secara keseluruhan sehingga keputusan investasi ini merupakan keputusan terpenting yang dibuat oleh perusahaan

Sosiodemografi (skripsi dan tesis)

Menurut Aminatuzzahra (2014;71), Sosial demografi merupakan
ilmu yang mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama mengenai
jumlah, struktur (komposisi penduduk) dan perkembangannya
(perubahannya) dari waktu ke waktu. Variabel demografi termasuk status
pekerjaan, status perkawinan, pendapatan, jenis pekerjaan, usia, jenis
kelamin, pengalaman pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Sosiodemografi
merupakan gabungan dari kata sosial dan demografi. Sosial adalah salah
satu komponen variabel non demografi, sedangkan demografi adalah suatu
ilmu yang mempelajari penduduk di suatu wilayah terutama mengenai
jumlah, struktur, dan proses perubahannya.
Sosiodemografi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan
penduduk di suatu wilayah (Harli, Linawati, dan Memarista, 2015;59).
Semakin baik sosial demografi semakin baik perilaku investasi keuangan
individu. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat sosial demografi dapat
mendorong seseorang untuk berinvestasi khususnya status perkawinan dan
tingkat pendidikan yang nilai indeksnya masuk pada kategori interpretasi
tinggi (Setiawan, Wahyudi, dan Mawardi, 2016;11).
Pada penelitian Nuraeni, Syafitri, dan Wijaya (2017;5), faktor
demografi yang digunakan adalah tingkat pendidikan. Sedangkan pada
penelitian Putri dan Rahyuda (2017;3418) menggunakan faktor
sosiodemografi berupa jenis kelamin dan pendapatan. Sedangkan menurut
penelitian dari Tsalitsa dan Rachmansyah (2016;3), menggunakan Usia,
Pendapatan, Pekerjaan dan Pendidikan sebagai faktor sosiodemografi nya.
Berbeda dengan penelitian dari Setiawan, Wahyudi, dan Mawardi,
(2016;7) dimana menggunakan kelompok usia, jenis kelamin, tingkat
pendidikan, status perkawinan, tingkat pendapatan, dan penghasilan dalam
keluarga sebagai faktor sosiodemografi nya. Rachellika dan Malelak
(2015; 56) menyatakan bahwa faktor sosiodemografi terdiri dari tingkat
pendidikan, status pernikahan, jumlah tanggungan dan pendapatan.
Semakin tinggi usia perilakunya semakin baik itu disebabkan semakin
bertambah usianya maka semakin bijak cara pengelolaanya dan semakin
tinggi tingkat pendidikan maka semakin bisa mengelola keuangan
keluarga dikarenakan ketika tingkat pendidikanya tinggi maka banyak
informasi dan perkembangan yang didapatkan (Husni, 2017; 9).
Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan
perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hakhaknya sebagai
manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,
hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan
nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Laki-laki
dan perempuan memiliki kesamaan kesempatan dalam akses mendapatkan
pengetahuan keuangan secara umum, tabungan dan pinjaman, asuransi,
dan investasi sehingga tidak menimbulkan perbedaan tingkat financial
literacy (Rizkiana dan Kartini, 2017; 93).
Menurut Romadoni (2015; 24), seseorang yang memiliki status
sosial lebih tinggi cenderung memiliki wawasan yang lebih luas, lebih
mampu mendapatkan pendapatan yang lebih besar, dan lebih mampu
untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dibandingkan dengan
seseorang yang berstatus sosial ekonomi rendah. Sehingga antar kelompok
status sosial ekonomi memiliki intensitas pendidikan ekonomi dalam
lingkungan keluarga yang berbeda. artinya semakin tinggi tingkat status
sosial ekonomi, semakin tinggi intensitas pendidikan ekonomi dalam
lingkungan keluarga dan berpengaruh meningkatkan tingkat literasi
finansial anak baik secara kognitif maupun sikap.
Teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Simon
(1960) bahwa pengambilan keputusan berlangsung melalui empat tahapan
yaitu intelligence, design, choice, dan implementasi. Intelligence adalah
proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi
permasalahan. Design adalah tahap perancangan solusi terhadap masalah.
Biasanya pada tahap ini dikaji berbagai macam alternatif pemecahan
masalah. Choice adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari
berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik.
Implementation adalah tahap pengambilan keputusan dan
melaksanakannya (Fahmi, 2016; 2).
Analisis

Perilaku Keuangan (skripsi dan tesis)

Keuangan keperilakuan merupakan suatu ilmu yang mempelajari
bagaimana manusia menyingkapi dan bereaksi atas informasi yang ada
kemudian digunakan untuk mengambil keputusan yang dapat
mengoptimalkan tingkat pengembalian keputusan investasi dengan
memperhatikan risiko yang melekat di dalamnya (unsur sikap dan
tindakan manusia merupakan faktor penentu dalam berinvestasi). Untuk
memahami isu-isu yang berkaitan dengan perilaku keuangan setiap
individu, maka seseorang harus mengelola keuangan pribadinya dalam
satu cara atau berbeda cara (Aminatuzzahra, 2014;71). Perilaku keuangan
merupakan perilaku yang ditunjukkan terhadap uang (bagaimana uang itu
digunakan, ditabung, atau diinvestasikan) dan uang memainkan peranan
dalam kehidupan seseorang (Mendari, 2015; 244).
Perilaku keuangan sangat berperan dalam pengambilan keputusan
investasi. Pengambilan keputusan investasi akan sangat dipengaruhi oleh
informasi yang diperoleh serta pengetahuan investor tentang investasi.
Sedangkan tiap-tiap investor memiliki tingkat kemampuan dan
pengetahuan yang berbeda. Pengambilan keputusan investasi dipengaruhi
oleh sejauh mana keputusan investasi dapat memaksimalkan kekayaan dan
behavioral motivation, keputusan investasi berdasarkan aspek psikologis
investor (Lubis dan Zulam, 2016; 120)
Menurut Lubis (2016; 123), bias kognitif adalah sebuah proses
berfikir yang tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional
dan tidak dilengkapi oleh alasan-alasan yang kuat. Bias kognitif dapat
disebabkan oleh banyak variabel perilaku yang menjadi penentu. Variabelvariabel
perilaku keuangan berperan dalam menimbulkan bias kognitif
dikelompok menjadi 3 yaitu:
a. Perilaku penyederhanaan proses pembuatan keputusan (Heuristic)
Heuristic adalah suatu proses pengambilan keputusan yang
menggunakan informasi terbatas, lebih banyak mengandalkan
pengalaman ditambah intuisi secukupnya. Menurut teori keuangan
knvensional seharusnya semua keputusan didasarkan pada
pertimbangan yang matang atas berbagai informasi, baik yang saat itu
sudah tersedia maupun tersembunyi. Dalam membuat keputusan,
seharusnya disertai dengan pertimbangan dan asumsi logis dan
pendekatan yang kuantitatif menggunakan rumus-rumus yang tersedia
serta memerlukan data yang lengkap untuk dianalisis dan dijadikan
dasar keputsan yang dibuat. Namun dalam kenyataannya, orang sering
menggunakan data, upaya, maupun analisis terbatas agar dapat
menghasilkan keputusan secepatnya. Perilaku penyederhanaan
Heuristic dilengkapi dengan kecenderungan menggunakan informasi
yang tersedia saja. Ada keengganan, terutama karena keterbatasan
waktu untuk mencari data atau informasi tambahan demi memperkuat
analisis. Seringkali data yang tersedia dipandang mencukupi dan dapat
dipakai seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.
b. Bias reaksi terhadap informasi
Informasi adalah suatu objek yang dikirimkan oleh satu pihak dan
diterima oleh pihak lain. Kualitas informasi akan menjadi penentu
reaksi yang diberikan oleh penerimanya. Bisa saja penerima tidak
memebrikan reaksi apapun terhadap sebuah informasi kalau kualitas
informasi itu dinilainya rendah. Semakin baik infrastruktur
komunikasi dan teknologi informasi, bukan tidak mungkin menambah
kemudahan orang untuk memberikan reaksi yang berlebihan terhadap
informasi yang sebenarnya tidak terlalu relevan baginya. Perilaku
anchoring and adjustment adalah salah satu cara untuk melakukan
penilaian dalam ketidakpastian dengan berpegang erat pada informasi
tertentu yang dimiliki dan melakukan penyesuaian. Akibatnya perilaku
ini juga berpotensi menimbulkan bias atau kesalahan karena ada
kecenderungan untuk percaya berlebihan terhadap informasi jangkar
dan tidak peduli terhadap informasi lain.
c. Bias pemahaman informasi dan penyesuaian diri
Dalam kondisi tertentu kadang-kadang seseorang mengidap optimisme
dan rasa percaya diri yang berlebihan sehingga keputusan yang
dibuatnya cenderung berlebihan pula dari yang seharusnya. Ketika
mendengar suatu informasi maka akan merasa sangat optimis dan
sangat yakin bahwa dapat memanfaatkan informasi itu untuk
memperoleh keuntungan serta mampu untuk membuat keputusan
terbaik meskipun sebenarnya memerlukan pertimbangan yang lebih
banyak lagi. Dalam konsep mental accounting diasumsikan bahwa
manusia membagi uangnya ke dalam kelompok-kelompok tertentu
berdasarkan tujuan pemanfaatan uang tersebut. Misalnya untuk
cadangan pension, membiayai kuliah anak di perguruan tinggi dan
untuk menikmati kemewahan tertentu di hari tua.
Aminatuzzahra (2014;75) mengungkapkan bahwa penggunaan
konsep manusia ekonomi (homo economicus) rasional terdapat dua alasan
utama:
a. Homo economicus membuat analisis ekonomi yang relatif sederhana.
Dan kebanyakan orang mungkin mempertanyakan bagaimana model
yang sederhana dapat berguna sederhana.
b. Homo economicus memungkinkan ekonom untuk mengukur temuan
mereka, membuat pekerjaan mereka lebih elegan dan lebih mudah
untuk dicerna. Jika manusia yang sangat rasional memiliki informasi
yang sempurna dan keuntungan pribadi yang sempurna, maka perilaku
mereka dapat diukur.
Terdapat tiga aspek yang mempengaruhi financial behavior
seseorang menurut Suryanto (2017; 14) yaitu psikologi, sosiologi, dan
keuangan. Suryanto (2017; 15) juga mengungkapkan bahwa setiap
individu memiliki karakteristik dan kecenderungan perilaku keuangan
yang berbeda-beda sebagai akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhi
individu tersebut baik dari internal maupun eksternal individu tersebut.
Pengaruh psikologis seperti sifat dan karakter merupakan faktor terkuat
yang mempengaruhi perilaku keuangan seseorang. Selain itu terdapat
banyak sekali faktor eksternal yang mungkin saja mempengaruhi perilaku
keuangan seseorang antara lain pengetahuan keuangan (financial
knowledge), sikap keuangan (financial attitude), tingkat pedapatan, dan
lain sebagainya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku
keuangan individu menurut Herdjiono dan Damanik (2016;238) adalah
lingkungan, pergaulan dan cara bersosialiasi, kontrol dari orang tua, faktor
kebiasaan, locus of control, perilaku impulsif,kepuasan hidup, stress,
materialism.
Menurut Prawirasasra dan Dialysa (2016; 31) menjelaskan bahwa
terdapat beberapa teori perilaku keuangan yang mendasari keputusan
investor dalam melakukan investasi di masa pensiun adalah:
a. Lack of Firm Preferences
b. Framing Effects
c. Inertia and Procrastination
d. The Conundrum of Employer Stock
e. Reliance on Past Performance
f. Prospect Theory
g. Overconfidence
h. Loss Aversion and The Disposition Effect
i. Narrow Framing
Ada dua psikolog bernama Daniel Kahneman dan Amos Tversky,
mereka memperkenalkan konsep dari teori prospek (Prospect Theory)
untuk menganalisis pengambilan keputusan yang jauh dari risiko. Teori ini
dianggap melatarbelakangi perilaku keuangan. Teori tersebut menyoroti
bagaimana individu mengevaluasi untung atau rugi. Teori ini memiliki
tiga kunci yaitu (1) Orang-orang sering menunjukkan penolakan mereka
pada resiko dan menunjukan kemauannya mengambil risiko berdasarkan
pada prospeknya. Ini terjadi karena orang-orang tidak menginginkan
sesuatu yang hasilnya belum pasti dibandingkan sesuatu yang pasti. Ini
kemudian menghasilkan dua kubu, mereka yang enggan mengambil risiko
dengan hasil yang pasti dan mereka yang mau ambil resiko meski tingkat
kegagalannya besar. Ini juga bisa disebut sebagai efek kepastian, (2)
Orang lebih suka menetapkan nilai keuntungan atau kerugian
dibandingkan nilai asset akhir. Hal ini terjadi karena adanya proses editing
dan evaluasi. Ketika proses editing, prospeknya diurutkan berdasarkan
urutan aturan heuristik. Di proses evaluasi, poin referensinya dipakai
untuk melihat nilai basis relatif untuk menentukan untung/rugi. Referensi
poin ini juga termasuk dalam status quo, (3) Beban yang didapat dari
ketika mendapat kerugian lebih besar dibandingkan kepuasan ketika
mendapatkan keuntunan. Ini terjadi karena orang lebih sensitif pada
kerugian/kehilangan dibanding keberhasilan. Hal ini disebut dengan
penghindaran kerugian (Prosad, Kapoor, dan Sengupta, 2016; 7).

Literasi Keuangan (skripsi dan tesis)

Literasi keuangan didefinisikan sebagai pemahaman dan
pengetahuan dasar ekonomi dan konsep keuangan, serta kemampuan
untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengelola sumber
keuangan (Thapa dan Nepal, 2015;51). Literasi keuangan memiliki
dimensi aplikasi tambahan yang menyatakan bahwa seorang individu
harus memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk menggunakan
pengetahuan keuangannya dalam membuat keputusan keuangan (Kozina
dan Ponikvar, 2015; 242). Abdullah dan Chong (2014;4) menjelaskan
bahwa literasi keuangan merupakan alat untuk mengukur seberapa baik
seorang individu dapat memahami dan menggunakan informasi keuangan
pribadi. Literasi keuangan memungkinkan seseorang untuk memperbaiki
keseluruhan kesejahteraannya.
Literasi keuangan menolong seseorang untuk memperbaiki level
pemahaman seseorang untuk menghadapi masalah keuangan yang
memungkinkan untuk mengolah informasi keuangan lalu membuat
keputusan yang tepat untuk keuangan pribadi. Literasi keuangan secara
langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang (Margaretha dan
Sari, 2015;134).
Lestari (2015; 17) menjelaskan bahwa berdasarkan strategi nasional
literasi keuangan Indonesia, literasi keuangan masyarkat diklasifikasi
dalam 4 tingkatan, yaitu:
a. Well Literate
Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan
serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko ,
hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki
keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
b. Sufficient Literate
Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan
serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko,
hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
c. Less Literate
Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk
dan jasa keuangan
d. Not Literate
Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa
keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki
keterampilan dalam menggunaan produk dan jasa keuangan.
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi literasi keuangan,
seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, distribusi
pendapatan, tingkat kemiskinan masyarakat, tingkat pendidikan
masyarakat, komposisi penduduk yang berusia produktif, dan
pemanfaatan teknologi informasi (Ulfatun, Udhma dan Dewi, 2016;5).
Menurut Rizkiana dan Kartini (2017;86), terdapat beberapa indikator
untuk mengetahui tingkat Financial Literacy individu yaitu pengetahuan
umum keuangan, tabungan dan pinjaman, asuransi, dan investasi.
Penelitian dari Ulfatun, Udhma, dan Dewi (2016;7) juga memaparkan
bahwa tingkat literasi individu bisa diukur dengan beberapa indikator
seperti pengetahuan umum keuangan pribadi, tabungan dan pinjaman,
asuransi, dan investasi. Menurut Romadoni (2015; 28), ada beberapa
faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan yaitu penganggaran,
investasi, tabungan, dan pinjaman. Berbeda dengan penelitian dari
Amaliyah dan Witiastuti (2015; 252) mengungkapkan bahwa faktor yang
mempengaruhi tingkat literasi terdiri dari gender, tingkat pendidikan, dan
tingkat pendapatan. Penelitian Khumairo dan Susanti (2016; 4)
menunjukan bahwa tingkat literasi keuangan individu dapat diproksikan
dengan jenis kelamin, tempat tinggal, kepemilikan rekening tabungan, dan
pengalaman bekerja.
Berdasarkan penelitian dari Putri dan Rahyuda (2017; 3422)
mengungkapkan bahwa ada beberapa indikator untuk mengukur tingkat
literasi individu yaitu pengetahuan dasar mengenai keuangan pribadi,
pengetahuan manajemen uang, pengetahuan manajemen kredit dan utang,
pengetahuan tabungan dan investasi, pengetahuan manajemen risiko
keuangan kemampuan memperhitungkan keamanan dan risiko,
kemampuan memprediksi komponen faktor risiko, kemampuan
meramalkan pendapatan investasi, pemahaman pertumbuhan investasi,
dan kemampuan menganalisa tingkat likuiditas. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi Financial Literacy yaitu gender, etnis, pendidikan,
kemampuan kognitif, latar belakang keluarga, kekayaan dan preferensi
waktu (Wijayangka, Moeliono dan Sinta, 2016;123).

Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Pengertian Nilai Perusahaan menurut Hasnawati dalam Wijaya dan Wibawa (2010:4) adalah “Nilai Perusahaan adalah sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kepentingan pemegang saham secara maksimum”. Menurut Noerirawan (2012:10) adalah “Nilai Perusahaan adalah kondisi tertentu yang telah dicapai suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui proses kegiatan selama satu tahun”. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan Price Book Value (PBV). PBV mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh.

Penyebab Inflasi dan Cara mengatasi Inflasi (skripsi dan tesis)

Menurut Puspitawati (2007:27) beberapa teori penyebab inflasi yaitu: 1. Teori Kuantitas Menurut teori kuantitas ada dua penyebab terjadinya inflasi : a. Jumlah uang yang beredar melebihi yang dibutuhkan masyarakat. b. Harapan psikologis akan terjadi kenaikan harga dimasa yang akan datang akan memperparah terjadinya inflasi. 2. Teori Keynes Dalam pandangan Keynes, permintaan masyarakat yang paling menentukan kestabilan kehidupan nasional. Produksi tidak bisa dinaikan karena dibatasi kapasitas produksi. 3. Teori Strukturalis Menurut teori ini ada beberapa penyebab terjadinya inflasi yaitu : a. Ketidakelastisan penerimaan Ekspor Nilai ekspor tumbuh secara lamban dibandingkan dengan pertumbahan sektor-sektor lainnya. b. Ketidakelastisan penawaran atau produksi bahan makanan. Dari teori diatas bahwa penyebab terjadinya inflasi yaitu : 1. Inflasi disebabkan oleh sektor ekspor-impor, jika ekspor suatu negara lebih besar dari impor, akan mengakibatkan terjadinya tekanan inflasi, tekanan inflasi terjadi karena semakin besar jumlah uang yang beredar didalam negara akibat penerimaan devisa. 2. Inflasi disebabkan oleh sektor penerimaan dan pengeluaran negara. Sektor penerimaan dan pengeluaran suatu negara yang defisit menjadi penyebab inflasi. 3. Inflasi disebabkan oleh sektor swasta pengeluaran kredit dalam jumlah yang cukup besar untuk memenuhi permintaan kredit swasta dapat juga menyebabkan terjadi inflasi.

Jenis-Jenis Inflasi (skripsi dan tesis)

Menurut Sukirno (2005: 11) membedakan beberapa macam inflasi yaitu: 1.Inflasi Merayap (inflasi yang terjadi sekitar 2-3 persen per tahun). 2.Inflasi Sederhana (inflasi yang terjadi sekitar 5-8 persen per tahun). 3.Hiperinflasi (inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat. Jenis Inflasi menurut Nanga (2005: 247) dilihat dari tingkat keparahannya yaitu: 1. Inflasi sedang (moderate inflation) Yaitu inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat dan tidak terlalu menimbulkan distorsi pada pendapatan dan harga relatif. 2. Inflasi ganas (galloping inflation) Yaitu inflasi yang mencapai antara dua atau tiga digit seperti 20,100 atau 2000 persen per tahun dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan serius dalam perekonomian 3. Hyperinflasi (Hyperinflation) Yaitu tingkat inflasi yang sangat parah, bisa mencapai ribuan bahkan milyar persen per tahun.  Jenis inflasi dilihat dari faktor-faktor penyebab timbulnya menurut Nanga ( 2005: 245) adalah : a. Inflasi tarikan permintaan Inflasi yang terjadi akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat. b. Inflasi dorongan biaya Inflasi yang terjadi akibat adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktifivitas dan efisiensi perusahaan. c. Inflasi struktural Inflasi yang terjadi akibat dari berbagai kendala atau kekakuan struktural yang menyebabkan penawaran menjadi tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat.

Pengertian Inflasi (skripsi dan tesis)

Pengertian Inflasi menurut Sukirno (2004: 27) memberikan definisi bahwa inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.Pengertian Inflasi menurut Nanga (2005: 237) menyatakan bahwa inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Pengertian Inflasi menurut Raharja dan Manurung (2004:155) menyatakan bahwa inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus.Dari pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang yang berlaku dalam suatu perekonomian dengan tingkat kenaikan secara terus menerus.

Pengertian Keputusan Pendanaan (skripsi dan tesis)

Pengertian Keputusan Pendanaan menurut Wijaya dan Wibawa dalam Afzal (2012:4) adalah : “Keputusan pendanaan adalah keputusan yang menyangkut komposisi pendanaan yang dipilih oleh perusahaan”.Keputusan pendanaan menurut Fenandar (2012:15), adalah “Keputusan pendanaan adalah keputusan yang menyangkut struktur keuangan perusahaan”. Keputusan Pendanaan menurut Noerirawan (2012:13) adalah “ suatu keputusan yang sangat penting bagi perusahaan, karena menyangkut perolehan sumber dana untuk kegiatan operasional perusahaan”. Dari pengertian di atas maka penulis menyimpulkan keputusan pendanaan adalah keputusan yang menyangkut komposisi struktur keuangan perusahaan guna untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan.Keputusan pendanaan dalam penelitian ini diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER), Rasio ini menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas.Menurut Hasnawati dalam Wijaya dan Wibawa, (2010)

Pengertian Keputusan Investasi (skripsi dan tesis)

Pengertian Keputusan Investasi menurut Purnamasari, dkk dalam Fenandar, (2009:27) adalah “Keputusan investasi merupakan keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi”.Keputusan Investasi menurut Wijaya dan Wibawa (2010) adalah “Keputusan investasi keputusan sebagai komposisi antara aset yang dimiliki dan pilihan investasi dimasa yang akan datang”.Keputusan Investasi menurut Sutrisno (2003) adalah “Keputusan investasi merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengembalian keputusan berbagai bentuk investasi yang jangka waktu kembalinya modal lebih dari satu tahun” Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa keputusan investasi adalah keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan dengan pilihan investasi dimasa akan datang dengan jangka waktu pengembalian lebih dari satu tahun. Keputusan investasi dalam penelitian ini diproksikan dengan Price Earning Ratio (PER), PER menunjukkan perbandingan antara closing price dengan laba per lembar saham (earning per share).

Jenis-Jenis Investasi (skripsi dan tesis)

Menurut Sadono(2004:108), jenis-jenis investasi terbagi atas dua yaitu : 1. Investasi yang terdorong yaitu investasi yang tidak diadakan akibat penambahan permintaan, pertambahan permintaan yang diakibatkan pertambahan pendaptan. 2. Investasi otonomi yaitu investasi yang dilaksanakan atau diadakan secara bebas, artinya investasi yang diadakan bukan karena pertambahan permintaan efektif. Jenis-jenis investasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Akuntansi Keuangan” (2009:13.02) yaitu : 1. Investasi Lancar Investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. 2. Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi lancar. 3. Mempertahankan Investasi Properti Properti adalah investasi pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan oleh perusahaan yang berinvestasi. 4. Investasi Dagang Investasi dagang adalah investasi yang ditunjuk untuk mempermudah atau mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan.

Pengertian Investasi (skripsi dan tesis)

Dalam menjalankan operasi perusahaan, manajemen menghendaki kas atau aset lain yang tidak dibutuhkan dalam jangka waktu dekat, diinvestasikan dengan cara yang menguntungkan dalam berbagai surat berharga atau aset penghasil laba lainnya.Menurut Tandelilin (2010:2), “investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang”. Pengertian investasi menurut Kamarudin (2004:3), yaitu “menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”. Pengertian Investasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Akuntansi Keuangan “(2009:13:02), yaitu suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (accretion of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Dari pengertian di dapat dinyatakan bahwa investasi adalah sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi berupa bunga, royalti dan dividen dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan atas dana tersebut di masa yang akan datang.

Akuntansi dalam Ekonomi (skripsi dan tesis)

Menurut (Belkoui:2000 dalam Wicaksono:2006) akuntansi merupakan gabungan dari tiga macam aktivitas yaitu : 1. Sebagai aktivitas jasa akuntansi menyediakan informasi keuangan kuantitatif kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan penggunaan sumber-sumber dalam bidang bisnis maupun non bisnis. 2. Sebagai analytical disipline, mengidentifikasikan peristiwa dan transaksi yang membentuk aktivitas ekonomi melalui pengukuran, pengklasifikasian dan peringkasan. Peringkasan yaitu mengurangi data-data tersebut menjadi relatif sedikit, mempunyai nilai keputusan yang tinggi dan data-data yang saling berkaitan satu sama lain. 3. Sebagai salah satu sistem informasi, mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi ekonomi tentang sebuah perusahaan bisnis kepada kelompok orang tertentu yang akan membuat keputusan dan tindakan yang terhubung dengan aktivitas perusahaan.

Manfaat Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk mendapatkan informasi sehubungan posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan. Manfaat laporan keuangan adalah : a). Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu investor, kreditor dan pengguna lainnya yang potensial dalam membuat keputusan lain yang sejenis secara rasional. b). Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu investor, kreditor dan pengguna lain yang potensial dalam memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian penerimaan kas di masa yang akan datang yang berasal dari pembagian deviden ataupun pembayaran bunga dan pendapatan dari penjualan. c). Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi tentang sumber daya ekonomi perusahaan. Klaim atas sumber daya tersebut (kewajiban) perusahaan untuk mentransfer sumber daya kepada perusahaan atau pemilik modal. d). Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi tentang prestasi selama satu periode. Investor dan kreditor sering menggunakan informasi masa lalu untuk membantu menaksir prospek perusahaan.

Jenis laporan keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut PSAK NO I (1999) laporan keuangan terdiri dari tiga jenis : a). Laporan laba rugi Laporan yang menunjukkan pendapatan, biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu, selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita perusahaan. b). Neraca Neraca menyediakan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, dengan menggambarkan suatu aktiva yang dimiliki, kewajiban dan jumlah modal. Aktiva merupakan sumber- sumber yang dimiliki perusahaan, sedangkan kewajiban dan ekuitas pemilik menjelaskan bagaiman sumber- sumber tersebut dibiayai. c). Laporan arus kas Laporan arus kas dipakai untuk menganalisis arus kas masuk dan keluar perusahaan. Laporan arus kas bertujuan untuk melihat efektifitas dari kegiatan operasional, investasi dan pendanaan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu.

Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Informasi akuntansi keuangan merupakan bagian yang terpenting dari sejumlah informasi terutama yang diperlukan oleh manejemen. Informasi akuntansi terutama berhubungan dengan data keuangan dari suatu perusahaan agar data keuanganya dapat dimanfaatkan , baik oleh manejemen maupun dari pihak luar perusahaan, maka data tersebut harus disesuaikan dalam bentuk-bentuk yang sesuai . Pengertian laporan keuangan menurut PSAK NO I (1999), merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, catatan dan laporan lain serta penjelasan yang merupakan intern laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan sebagai alat untuk pengambilan keputusan serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Informasi akuntansi digunakan untuk berbagai kepentingan dan tujuan yang berbeda. Harapan dan tujuan dari pemakai informasi keuangan menentukan tipe informasi akuntansi yang diperlukan. Laporan keuangan merupakan informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi, walaupun sebenarnya informasi akuntansi tidak hanya melibatkan sistem akuntansi keuangan tetapi juga sistem akuntasi manajemen. Suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan meliputi : a). Aktiva b). Kewajiban c). Ekuitas d). Pendapatan dan beban termasuk keuntungan e). Arus kas Informasi diatas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna dalam memprediksi arus kas pada masa depan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Beta (skripsi dan tesis)

Beta dapat dijelaskan oleh beberapa variabel keuangan perusahaan (Hartono:2000), yaitu sebagai berikut : a). Dividend payout Hartono (2000) memberikan alasan rasional bahwa perusahaanperusahaan enggan untuk menurunkan deviden. Jika perusahaan memotong deviden, maka akan dianggap sebagai sinyal buruk karena dianggap perusahaan membutuhkan dana. Oleh karena itu perusahaan yang mempunyai risiko tinggi cendrung untuk membayar devidend payout lebih kecil supaya nanti tidak memotong deviden jika laba yang diperoleh turun. Untuk perusahaan berisiko tinggi, probabilitas untuk mengalami laba yang menurun adalah tinggi. Dari hasil pemikiran ini, maka dapat disimpulkan adanya hubungan yang negatif antara risiko dengan dividend payout yaitu risiko tinggi maka devidend payout rendah. Karena beta merupakan pengukuran risiko, maka dapat juga dinyatakan bahwa beta dan dividend payout mempunyai hubungan yang negatif. b). Asset growth Variabel asset growth didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari aktiva total (Hartono:2000). Suatu perusahaan yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan akan membutuhkan dana yang besar. Karena kebutuhan dana makin besar, maka perusahaan akan lebih cederung menahan sebagian besar pendapatannya. Semakin besar pendapatan yang ditahan dalam perusahaan, berarti semakin rendah deviden yang dibayarkan kepada pemegang saham. Rendahnya pembayaran deviden akan menjadikan perusahaan makin kurang menarik bagi investor. Tingkat pertumbuhan yang cepat mengidentifikasikan bahwa perusahaan sedang mengadakan ekspansi. Kegagalan ekspansi akan meningkatkan beban perusahaan, karena harus menutup pengembalian biaya ekpansi. Makin besar risiko kegagalan perusahaan, makin kurang prospektif perusahaaan yang bersangkutan. Prospek perusahaan ini nantinya akan mempengaruhi 9 harapan atau minat investor. Investor akan cenderumg menjual sahamnya. Semakin banyak saham yang dijual maka harganya akan cenderung melemah. Perubahan harga saham berarti perubahan keuntungan saham. Makin besar perubahan keuntungan saham, maka makin besar beta saham perusahaan yang bersangkutan. c). Asset size Asset size diukur sebagai logaritma daari aktiva total (Hartono:2000). Variabel ini diprediksikan mempunyai hubungan yang negatif dari risiko. Watts dan Zimmerman (Hartono:2000) mencoba membuktikan hipotesa tentang hubungan ini dengan membentuk teori yang disebut positive accounting theory. Perusahaan yang besar merupakan subyek dari tekanan politik. Perusahaan besar yang melaporkan laba berlebihan akan menarik perhatian politikus dan akan diinvestigasi karena dicurigai melakukan monopili. Watts dan Zimmerman selanjutnya menghipotesiskan bahwa perusahaan besar cenderung menginvestasikan dananya pada proyek yang mempunyai varian rendah dengan beta yang rendah akan menurunkan risiko perusahaan. Dengan demikian akan dihipotesiskan hubungan antara ukuran perusahaan dengan beta adalah negatif. Total asset yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan telah mencapai tahap maturity atau well estabilished. Pada tahap ini cash flow sudah positif, tidak banyak lagi kebutuhan untuk investasi. Semakin kecil kebutuhan dana untuk investasi, semakin besar 9 keuntungan (deviden) yang dapat dibagikan kepada pemegang saham. Kondisi ini akan mempengaruhi prospek dari perusahaan. Perusahaan yang mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama akan menyebabakan saham perusahaaan tetap menarik bagi investor, sehingga saham mampu bertahan pada harga yang tinggi secara relatif stabil. Apabila fluktuasi harganya kecil, berarti perubahan return saham yang bersangkutan juga kecil. Makin kecil perubahan return saham, maka makin kecil risiko sismatis perusahaan. Terkait dengan pengertian bahwa risiko sistematis merupakan pengukur risiko, maka semakin kecil risiko yang ditanggung investor. d). Liquidity Liquidity diukur sebagai current ratio yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar (Hartono:2000). Liquidity diprediksikan mempunyai hubungan yang negatif dengan beta, yaitu secara rasional diketahui bahwa semakin likuid perusahaan, semakin kecil risikonya. Likuiditas yang tinggi akan memperkecil risiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek kepada kreditur. Sebaliknya, tingkat likuiditas yang rendah berarti makin kecil total aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Hal ini akan meningkatkan risiko kegagalan perusahaan untuk dapat memenuhi semua kewajiban finansial yang segara harus dipenuhi. 9 e). Financial leverage Financial Laverage merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (Husnan:1993 dalam Hartono:2000). Jika perusahaan menggunakan hutang semakin banyak, maka semakin besar beban tetap yang berupa bunga dan anggsuran pokok pinjaman yang harus dibayar. Ini akan memperbesar kemungkinan perusahaan menghadapi default akibat kewajiban yang semakin besar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin besar financial leverage, makin tinggi risiko keuangannya. f). Earning variability Earning Variability merupakan deviasi standart dari earning price ratio (Hartono:2000). EPR diperoleh dengan membagi keuntungan per lembar saham dengan harga per lembar saham. Semakin tinggi EPR suatu perusahaan, bila harga saham tetap, berarti keuntungan per lembar sahamnya semakin tinggi. Dengan sebaliknya pada EPR yang tinggi, bila keuntungan per lembar sahamnya tetap berarti harga saham semakin kecil. Dengan demikian, semakin tinggi variabilitas keuntungan, risiko yang akan ditanggung oleh pemegang saham juga semakin besar. g). Accounting beta Accounting beta merupakan beta yang timbul dari regresi time series laba perusahaan terhadap rata-rata keuntungan semua (sampel) perusahaan (Hartono:2000). Dengan kata lain beta menunjukkan koefisien garis regresi antara keuntungan suatu perusahaan (diukur dengan ROE) dengan keuntungan semua perusahaan. Dalam hal ini, apabila rata-rata tingkat keuntungan semua perusahaan meningkat, mak keuntungan atas perusahaan juga akan meningkat, sebesar koefisien regresinya. Sebaliknya, apabila rata-rata tingkat keuntungan semua perusahaan menurun, maka keuntungan suatu perusahaan juga akan mengikutinya. Sehingga semakin besar koefisien regresinya, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap laba suatu perusahaan.

Pengertian Beta (skripsi dan tesis)

Menurut Hartono (2000) beta adalah pengukuran risiko sistematis dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap pasar. Beta merupakan suatu pengukuran volalitas suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar (Jones:1999 dalam Hartono:2000). Volalitas dapat diartikan sebagai fluktuasi dari return-return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode tertentu. Atau dapat diartikan beta berubah kerena adanya perubahan pasar. Beta sekuritas ke-i mengukur volalitas sekuritas ke-i return pasar. Beta portofolio mengukur volalitas return portofolio dengan return pasar. Dengan demikian beta merupakan pengukur risiko sistematik (systemetic risk) dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar (Hartono:2000). Volalitas dapat diartikan sebagai fluktuasi dari return-return suatu sekuritas atau portofolio akuntansi, maupun data fundamental. Beta historis ini dapat digunakan untuk mengestimasi beta di masa mendatang. Beta hishoris ini dapat dihitung dengan menggunakan data historis berupa data pasar, data akuntansi, maupun data fundamental. Beta pasar dapat dihitung menggunakan data pasar dengan cara mengumpulkan nilai-nilai historis return suatu sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Beta akuntansi dapat dihitung dengan menggunakan data akuntansi, seperti laba akuntansi. Beta akuntansi dihitung bersama beta pasar dengan cara mengganti data return dengan laba akuntansi. Beta fundamental dapat dihitung menggunakan variabelvariabel fundamental perusahaan. Suatu sekuritas yang mempunyai beta saham yang sama dengan 1 (slope = 1), berarti bahwa sekuritas tersebut mempunyai risiko sistematis yang sama dengan portofolio pasar sebagi keseluruhan. Suatu sekuritas yang mempunyai beta lebih besar dari 1 (slope > 1), berarti bahwa sekuritas tersebut mempunyai risiko sistematis yang lebih besar daripada portofolio pasar sebagai keseluruhan.

Hubungan Expected Return dengan Risiko (skripsi dan tesis)

Dalam kaitannya dengan penanaman dana pada asset financial (surat berharga) investor akan dihadapkan pada risiko sehubungan dengan tingkat keuntungan yang diharapakan. Dua kemungkinan yang dihadapi investor adalah tingkat keuntungan terbesar yang diperoleh dengan risiko kecil. Apabila investor dihadapkan pada dua alternative investasi yang akan memberikan tingkat keuntungan yang sama, maka investor akan memilih investasi  dengan risiko yang terkecil secara intuitif, semestinya ada hubungan positif antara risiko dengan tingkat keuntungan. Hubungan ini berlaku hanya untuk return ekpektasi (return yang belum terjadi), semakin besar risiko suatu sekuritas, semakin besar pula return yang diharapkan. Sebaliknya, semakin kecil return yang diharapkan maka semakin kecil pula risiko yang harus ditanggung oleh investor (Retnaningdyah:2003)

Proses Investasi (skripsi dan tesis)

Proses investasi terdiri dari lima tahap yaitu : a). Penentuan tujuan investasi. Tujuan investor antara yang satu dengan yang lain tidak sama, tergantung dari keputusan yang dibuat. b). Penentuan kebijakan investasi. Tahap ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan. c). Pemilihan strategi portofolio. Ada dua strategi yang dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif meliputi penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indek pasar. d). Pemilihan asset. Tahap ini merupakan proses pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukan dalam portofolio. e). Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini meliputi kinerja portofolio dan pembandingan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses benchmarking (Tendelilin:2000). Portofolio yang efisien adalah portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan risiko yang sudah pasti atau portofolio yang mengandung risiko terkecil dengan tingkat return ekspektasi yang sudah pasti. Portofolio yang efisien ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan risikonya atau menentukan tingkat risiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekpektasinya (Hartono:2000). B. Return dan Risiko 1. Pengertian Return Return adalah hasil yang diperoleh dari investasi (Hartono:2000). Pengujian prediktabilitas return dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan (Tandelilin:2000) : a). Mempelajari pola return seasonal. b). Menggunakan data return di masa lalu, baik untuk prediktabilitas jangka pendek dan jangka panjang. c). Mempelajari hubungan return dengan karakteristik perusahaan. Return saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktorfaktor fundamental, seperti return on equity, quick ratio, leverage ratio, asset growth, accounting beta, earning variability dan dividen payout. Faktor fundamental merupakan faktor yang mempengaruhi beta saham. Investor akan menghadapi dua kemungkinan dalam melakukan investasi,  yaitu tingkat keuntungan yang diharapakan (expected rate of return) dan tingkat risiko (risk). 2. Pengertian Risiko Menurut Hartono (2000) risiko adalah kemungkinan menyimpangnya keuntungan yang sesungguhnya (actual return) dari tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return). Risiko merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam analisis investasi, karena setiap pilihan investasi selalu mengandung risiko dan risiko inilah yang mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh pemodal dari investasinya. Risiko merupakan variabilitas return realisasi terhadap return yang diharapkan. Risiko berhubungan dengan ketidak pastian. Pemodal dalam berinvestasi akan mendapatkan return di masa datang dengan nilai yang belum diketahui. Pemodal dalam berinvestasi cenderung untuk menghindar dari kemungkinan menanggung risiko, tetapi pemodal tidak dapat terbebas dari risiko. Menurut Aryani, Setiawan dan Warsito (2003) Risiko investasi dibagi menjadi dua : a). Risiko sistematik Risiko sistematik merupakan variabilitas dalam total return suatu sekuritas yang secara langsung berhubungan dengan pasar secara keseluruhan, sehingga setiap pemodal tidak dapat menghilangkannya dengan diversifikasi sekuritas atau portofolio. Risiko ini disebut juga Risiko yang tidak dapat didiversifikasi (nondiversifiable risk). Penyebabnya antara lain tingkat inflansi, tingkat bunga, risiko pasar maupun kondisi politik negara. b). Risiko tidak sistematik Risiko tidak sisitematik merupakan variabilitas dalam total return suatu sekuritas yang tidak berhubungan dengan pasar secara keseluruhan atau dapat dikatakan hanya terjadi pada suatu perusahaan tertentu. Risiko ini disebut tidak sistematik karena pengaruhnya tidak sama terhadap perusahaan yang satu dengan yang lain. Penyebabnya adalah berasal dari dalam perusahaan seperti risiko finansial, risiko manajemen dan risiko likuiditas. Risiko sistematik ini dapat dihilangkan dengan cara melakukan diversifikasi sekuritas karena sifat dari risiko ini yang unik untuk suatu perusahaan sehingga hal buruk yang terjadi pada suatu perusahaan dapat dihilangkan dengan memilih perusahaan yang memiliki hal yang baik. Risiko ini disebut juga risiko yang dapat didiversifikasikan atau diversifiable risk. Ada beberapa sumber risiko yang bisa mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi (Tandelilin:2000) : 1. Risiko suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik, ceteris paribus, yaitu jika tingkat suku bunga naik, maka harga saham akan turun begitu pun sebaliknya. 2. Risiko pasar. Risiko ini merupakan fluktuasi pasar secara keseluruhan yang mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. 3. Risiko inflansi. Bila tingkat inflansi naik, investor akan menuntut tambahan premium inflansi untuk mengkompensasi penurunan daya beli yang dialaminya. 4. Risiko bisnis. Merupakan suatu risiko dalam menjalankan bisnis yang bergerak dalam suatu industri tertentu. 5. Risiko finansial. Risiko ini berkaitan dengan keputusan suatu perusahaan untuk menggunakan utang dalam pembiayaan modalnya. 6. Risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan untuk bisa diperdagangkan di pasar sekunder. 7. Risiko nilai tukar mata uang. Risiko ini berkaitan dengan nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negara lain. 8. Risiko negara. Risiko ini sangat berkaitan erat dengan kondisi perpolitikan disuatu negara, terutama untuk perusahaan yang beroperasi di luar negeri.

Jenis-jenis Investor (skripsi dan tesis)

a). Berdasarkan kemampuan dalam menerima informasi : (1). Sophisticated investor adalah investor yang canggih dalam menerima, menganalisis dan menginterprestasikan informasi yang ia terima. (2). Naïve investor adalah investor yang kurang mampu dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang ia terima (Hartono:2000). b). Berdasarkan risiko yang akan diterima : (1). Risk seeker merupakan investor yang menyukai risiko. Jika investor dihadapkan kepada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang sama dengan risiko yang berbeda, maka investor akan senang mengambil investasi dengan risiko yang lebih besar. (2). Risk averter merupakan investor yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko. Investor model ini akan mengambil investasi dengan risiko yang lebih kecil dengan tingkat keuntungan yang sama. (3). Risk netrality merupakan investor yang bersikap netral terhadap risiko. Artinya investor akan meminta kenaikan tingkat keuntungan yang sama setiap kenaikan risiko (Sartono:1998).

Pengertian Investasi (skripsi dan tesis)

Investasi merupakan atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang (Tandelilin:2000). Atau dapat juga didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu dengan harapan dapat memberikan pendapatan atau keuntungan (Hartono:2000). 2. Jenis-jenis Investasi Menurut Hartono (2000) terdapat dua tipe investasi yaitu : a). Investasi Langsung Investasi ini berupa pembelian langsung aktiva keuangan suatu perusahaan. Investasi langsung dapat dilakukan pada : (1).Pasar uang (money market), berupa aktiva yang mempunyai risiko gagal kecil, jatuh tempo pendek dengan tingkat cair yang tinggi seperti Treasury bill (T-bill). (2).Pasar modal (capital market), berupa surat-surat berharga pendapatan tetap (fixed-income securities) dan saham-saham (equity income).  (3).Pasar turunan (deverative market), berupa opsi (option) dan futures contract. b). Investasi Tidak Langsung Investasi tidak langsung merupakan pembelian saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan lain. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya kepada publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolionya.

Keputusan Investasi (skripsi dan tesis)

Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan
ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu (Hartono, 2017;
5). Pihak-pihak yang melakukan investasi disebut investor. Investor dapat
digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual (individual/retail
investors) dan investor institusional (institutional investors). Investor
individual terdiri dari perseorangan yang melakukan aktivitas investasi,
sedangkan investor institusional terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga
penyimpanan dana, lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi.
Investor juga mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor
(investor’s wealth) yang bersifat moneter. Kesejahteraan moneter ini dapat
dinilai dari penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat
ini (present value) pendapatan di masa datang (Welly, Kardinal dan
Juwita, 2015;6).
Menurut Putra, dkk (2016; 271), ada dua sikap investor dalam
pengambilan keputusan investasi yaitu sikap rasional dan irasional. Sikap
rasional adalah sikap seseorang yang berfikir yang berdasarkan akal sehat,
sedangkan sikap irasional adalah sikap berfikir seseorang yang tidak
Analisis didasari akal sehat. Seorang investor dengan sikap rasional akan
mengambil sebuah keputusan dengan didasari literasi keuangan.
Contohnya saat seseorang akan menginvestasikan dananya pada jenis
investasi tertentu, dia akan menggunakan informasi yang ada, seperti
keuntungan dan resiko yang ada pada jenis investasi tersebut. Adapun
seorang investor dengan sikap irasional keputusannya akan didasari
dengan beberapa faktor, seperti psikologis dan demografi.
Keputusan investasi didasarkan pada dua hal yaitu portofolio dan
profitabilitas (keuntungan). Portofolio itu sendiri merupakan pembelian
saham dengan momentum harga pada saat yang sama mengabaikan
prinsip supply and demand yang sebenarnya sudah diketahui dalam
financial behavior sebagai herd behavior (perilaku serentak)
(Aminnatuzzahra, 2014;74). Dalam mengambil keputusan investasi,
investor banyak dipengaruhi oleh perilaku. Disebut sebagai perilaku
karena adanya faktor psikologi yang terlibat di dalamnya (Setiawan,
Wahyudi, dan Mawardi, 2016;2). Perilaku keuangan sangat berperan
dalam pengambilan keputusan investasi. Pengambilan keputusan investasi
dipengaruhi oleh sejauh mana keputusan investasi dapat memaksimalkan
kekayaan dan behavioral motivation, keputusan investasi berdasarkan
aspek psikologis investor (Prawirasasra dan Dialysa, 2016; 22).

Keputusan Manajemen (skripsi dan tesis)

Keuangan Adapun untuk mencapai nilai perusahaan yang maksimal maka manajer keuangan harus mengambil keputusan manajemen keuangan yang terdiri dari 3 hal: Pertama, menyangkut keputusan investasi atau alokasi dana baik dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Kedua, sebagai pengambilan keputusan pembelanjaan atau pembiayaan investasi dari mana dana tersebut diperoleh atau juga disebut sebagai keputusan pendanaan. Ketiga, sebagai kebijakan dividen, yaitu apakah dana yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan akan diberikan kembali kepada pemegang saham ataukah ditahan dan diinvestasikan kembali pada perusahaan (Sartono, 2010:6). Maksimalisasi kekayaan pemegang saham dapat tercapai apabila berbagai keputusan keuangan (financial decision) yang relevan mempunyai pengaruh bagi peningkatan nilai perusahaan (Mulyadi, 2006). Optimalisasi ketiga keputusan dapat meningkatkan nilai perusahaan (value of the firm) yang tercermin melalui harga pasar saham yang beredar (Pujiati dan Widanar, 2006). a. Keputusan Investasi Keputusan investasi menyangkut tentang keputusan alokasi dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Manajemen keuangan memutuskan penggunaan dana yang diperoleh perusahaan baik dari bank maupun dari pasar modal atau dari pihak lain untuk ditanamkan pada aktiva tetap maupun aktiva lancar. Investasi adalah pengelolaan sumber-sumber yang dimiliki dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba dimasa yang akan datang atau dengan kata lain investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset (aktiva) dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang (Tandelilin, 2010:3). Setiap penggunaan dana (investasi) dimaksudkan untuk meningkatkan kemakmuran pemodal. Apabila investasi dilakukan untuk jangka panjang, maka konsep nilai waktu uang menjadi penting untuk diperhatikan. Memperhatikan konsep nilai waktu uang, maka seharusnya pemodal memperhatikan net present value (NPV) investasi tersebut. Semakin besar NPV investasi, semakin besar peningkatan kemakmuran modal (Suad Husnan, 2006:183). Secara umum, tujuan orang atau investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Namun tujuan yang lebih luas yang dilakukan investor melakukan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya, kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter. Secara khusus lagi, menurut Tandelilin (2010:4) ada beberapa alasan mengapa investor melakukan investasi, antara lain adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak. Tandelilin (2010:47) investasi adalah memaksimalkan return, tanpa melupakan faktor resiko investasi yang dihadapinya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa investasi adalah penempatan sejumlah dana atau uang dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut di masa yang akan datang. Pada umumnya investasi diketegorikan dua jenis yaitu, (Real Asset) dan (Financial Asset). Aset riil adalah yang bersifat berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan asset keuangan merupakan dokumen (surat-surat) seperti deposito, saham atau pun obligasi merupakan aktiva yang umumnya dilakukan. Pada prinsipnya semua keputusan yang diambil oleh manajer keuangan baik yang menyangkut keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen memiliki tujuan yang sama. Semua itu mensyaratkan suatu estimasi hasil yang diharapkan dan risiko atau kemungkinan tidak diperolehnya hasil seperti yang diharapkan (Sartono, 2010:139). Keputusan investasi mempunyai dimensi waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik, karena mempunyai konsekuensi berjangka panjang pula. Perencanaan terhadap keputusan investasi sangat penting karena beberapa hal sebagai berikut: a) Dana yang dikeluarkan untuk investasi jumlahnya besar, dan dana tersebut tidak bisa diperoleh kembali dalam jangka pendek atau diperoleh sekaligus. b) Dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka panjang, sehingga perusahaan harus menunggu untuk memperoleh kembalinya dana yang sudah diinvestasikan, sehingga akan mempengaruhi penyediaan dana untuk keperluan lain. c) Keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di masa yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan peramalan akan dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. d) Keputusan investasi berjangka panjang, sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mempunyai akibat yang panjang dan berat, serta kesalahan dalam keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian yang besar. b. Keputusan Pendanaan Keputusan pendanaan perusahaan menyangkut keputusan tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan. Secara umum, dana dapat diperoleh dari luar perusahaan (external financing) maupun dari dalam perusahaan (internal financing). Keputusan tentang dana dari luar perusahaan (external financing) sering disebut dengan keputusan pendanaan, sedangkan internal financing menyangkut kebijakan dividen (Husnan, 2006:251). Secara rinci pertanyan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam keputusan pendanaan adalah: a) Berapa banyak hutang dan modal sendiri yang akan dipergunakan. Keputusan ini akan menentukan rasio hutang dengan modal sendiri. Beberapa jenis perusahaan berani menggunakan rasio hutang yang cukup tinggi, sedangkan yang lainnya cenderung konservatif. b) Bagaimana tipe hutang dan modal sendiri yang akan dipergunakan. Apakah hutang akan ditarik dalam bentuk hutang jangka panjang? Jangka pendek? Hutang yang dapat dikonversikan menjadi modal  sendiri? Apakah modal sendiri akan diperoleh dari menahan laba? Ataukah lebih baik menerbitkan saham baru. c) Kapan akan menghimpun dana dalam bentuk hutang atau modal sendiri. Pada saat pasar modal sedang membaik (istilahnya bullish), apakah sebaiknya menerbitkan obligasi ataukah saham? Bagaimana kalau keadaan pasar modal sedang lesu (bearish)? Dua pertanyaan pertama menyangkut keputusan pendanaan, sedangkan pertanyaan ketiga menyangkut penentuan waktu (timing) kapan memperoleh hutang atau modal sendiri. c. Kebijakan Dividen Kebijakan dividen menyangkut tentang keputusan pembagian laba yang diperoleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau laba ditahan pembelanjaan investasi di masa depan (Sartono, 2010:281). Besarnya dana yang akan ke pemilik usaha atau ke pemegang saham ditentukan melalui rapat umum pemegang saham, dalam rapat umum tersebut akan dipertimbangkan peluang-peluang investasi yang mungkin diambil perusahaan di masa yang akan datang. Besarnya peluang investasi yang ada akan mempengaruhi besarnya dividen yang akan dibagi. Semakin besar peluang investasi maka kebutuhan tambahan dana bagi perusahaan semakin membesar. Tambahan dana tersebut bila diambilkan dari hutang masih kurang maka dapat ditambahkan dari laba perusahaan, dengan demikian, bila laba perusahaan sebagian akan  digunakan untuk mendanai peluang usaha tersebut, maka jumlah laba yang dibagikan ke pemegang saham akan semakin sedikit. Rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) menentukan jumlah laba yang akan dibagi dalam bentuk dividen kas dan laba yang ditahan sebagai sumber pendanaan. Dividend payout ratio menunjukkan presentase laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham perusahaan berupa dividen kas, apabila laba perusahaan yang ditahan dalam jumlah besar, berarti laba yang akan dibayarkan sebagai dividen menjadi lebih kecil. Aspek penting dari kebijakan dividen adalah menentukan alokasi laba yang sesuai antara pembayaran laba sebagai dividen dengan laba yang ditahan diperusahaan (Harjito dan Martono, 2005). Sunariyah (2003:118) menyatakan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham bisa berupa : a) Dividen Tunai (cash dividend) Dividen Tunai adalah dividen yang dibayar oleh emiten kepada para pemegang saham secara tunai setiap lembarnya. b) Dividen Saham (stock dividend) Dividen saham merupakan pembayaran dividen dalam bentuk saham yaitu berupa pemberian tambahan saham kepada pemegang saham dalam jumlah yang sebanding dengan saham-saham yang dimiliki.  Selain itu, Sartono (2010:281) menyatakan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dapat berbentuk aktiva (selain kas dan saham sendiri). Dividen yang dibagikan kadang-kadang tidak berbentuk uang tunai, tetapi berupa pemecahan nilai saham (stock split) dan pembelian kembali saham (stock repurchase).

Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Nilai perusahaan menunjukkan nilai dari berbagai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk surat berharga yang dikeluarkannya. Tujuan manajemen keuangan perusahaan adalah memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui  perkembangan harga saham (common stock) perusahaan di pasar. Dalam hal ini, nilai saham dapat merefleksikan investasi keuangan perusahaan dan kebijakan dividen dalam suatu perusahaan. Disebutkan dalam teori-teori keuangan, variabel yang sering digunakan dalam penelitian pasar modal untuk mewakili nilai perusahaan adalah harga saham dengan berbagai jenis indikator, antara lain return saham, harga saham biasa, abnormal return, PER (Price Earning Ratio), dan indikator lain yang mempresentasikan harga saham biasa di pasar modal (Harmono, 2009:1). Kusumadilaga (2010) menjelaskan bahwa enterprise value (EV) atau dikenal juga sebagai firm value (nilai perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Husnan (2010) nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan sering diproksikan dengan price to book value. Price to book value dapat diartikaan sebagai hasil perbandingan antara harga saham dengan nilai buku per lembar saham, secara sederhana menyatakan bahwa PBV merupakan rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya (Tandelilin, 2006:194). Keberadaan PBV sangat penting bagi investor untuk menentukan strategi investasi di pasar modal karena melalui price to book value, investor dapat memprediksi saham-saham yang overvalued atau undervalued. Price to book value menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya memiliki rasio price to book value di atas satu, yang mencerminkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Price to book value yang tinggi mencerminkan tingkat kemakmuran para pemegang saham, dimana kemakmuran bagi pemegang saham merupakan tujuan utama dari perusahaan.

Faktor-Faktor Sosiodemografi (skripsi dan tesis)

Rita dan Kusumawati (2010) menyatakan faktor sosiodemografi terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, jabatan, dan pendapatan. Loix et al (2005) menemukan beberapa faktor demografi yaitu umur, jenis kelamin, besar keluarga, dan pekerjaan. Dalam penelitian ini faktor sosiodemografi yang akan digunakan adalah jenis kelamin dan pendapatan. 1) Jenis Kelamin Laki-laki dan perempuan memang beda secara fisik, akan tetapi individu bisa saja sama atau juga berbeda dalam hal kebiasaan, perilaku dan aktivitas sehari-hari. Menurut Hayhoe et al., (2000) perbedaan gender berpengaruhsignifikan dalam perilaku keuangan. Perempuan lebih mungkin untuk melaporkan penggunaan praktik keuangan yang baik tetapi cenderung memiliki skor lebih rendah terhadap pengukuran pengetahuan keuangan darpada laki-laki. Chen dan Volpe (2002) juga meneliti bahwa wanita kurang percaya diri dan kurang tertarik untuk belajar tentang pengetahuan keuangan dibandingkan dengan laki-laki. 2) Pendapatan Seseorang memiliki pendapatan yang berbeda dengan seseorang lainnya tentu akan berbeda pula dalam keputusan pengambilan tindakan yang akan dilakukan untuk menentukan pilihan yang diambil. Seseorang yang memperoleh pendapatan tinggi cenderung memiliki gaya hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang pendapatannya lebih rendah (Rita dan Kusumawati, 2010). Menurut John et al, (2009) terdapat hubungan yang positif antara pendapatan (income) dengan perilaku manajemen keuangan, yang bertanggung jawab. Artinya semakin baik pendapatan maka semakin baik dan bertanggung jawab perilaku keuangannya. Hasil penelitian ini didukung oleh teori prespektif perilaku keuangan dalam pengambil keputusan keuangan yang adaptif berarti bahwa sifat keputusan dan lingkungan di mana itu membuat pengaruh jenis proses yang digunakan. Semakin baik keadaan sosial demografi seseorang akan berpengaruh terhadap jenis proses pengambilan keputusan investasi yang digunakan kearah yang baik.

Sosiodemografi (skripsi dan tesis)

Menurut Desa (2008) sosiodemografi merupakan gabungan dari kata sosial dan demografi. Sosial adalah salah satu komponen variabel non demografi, sedangkan demografi adalah suatu ilmu yang mempelajari penduduk di suatu wilayah terutama mengenai jumlah, struktur, dan proses perubahannya. Maka, dapat disimpulkan bahwa sosiodemografi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan penduduk di suatu wilayah.

Aspek-Aspek Financial Literacy (skripsi dan tesis)

Menurut Lusardi et al., (2008) financial literacy mencakup beberapa aspek dalam keuangan, yaitu pengetahuan dasar mengenai keuangan pribadi (basic personal finance), manajemen uang (money management), manajemen kredit dan utang (credit and debt management), tabungan dan investasi (saving and investment), serta manajemen risiko (risk management). 1) Pengetahuan Dasar mengenai Keuangan Pribadi (Basic Personal Finance) Pengetahuan dasar mengenai keuangan pribadi mencakup pemahaman terhadap beberapa hal-hal yang paling dasar dalam sistem keuangan seperti perhitungan tingkat bunga sederhana, bunga majemuk, pengaruh inflasi, oportunity cost, nilai waktu dari uang, likuiditas suatu aset dan lain-lain. 2) Manajemen Uang Aspek ini mencakup bagaimana seseorang mengelola uang yang dimilikinya serta kemampuan menganalisis sumber pendapatan pribadinya. Manajemen uang juga terkait dengan bagaimana seseorang membuat prioritas penggunaan dana serta membuat anggaran. 3) Manajemen Kredit dan Utang Ada kalanya seseorang mengalami kekurangan dana sehingga harus memanfaatkan kredit maupun utang. Semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan hidup mengakibatkan tidak semua pengeluaran dapat lagi dibiayai dengan pendapatan, seperti rumah dan kendaraan dan biaya pendidikan. Menggunakan kredit maupun utang dapat menjadi pertimbangan untuk mengatasi hal tersebut. Dengan sumber pendanaan berupa kredit maupun utang, individu dapat mengkonsumsi barang dan jasa pada saat ini dan membayarnya di masa yang akan datang pada kondisi tertentu kredit dan utang bisa menguntungkan, misalnya kredit atau utang ke bank yang digunakan untuk membangun rumah/properti, sebab harga properti dapat mengimbangi inflasi, atau pun pinjaman untuk membeli alat-alat produksi dan modal kerja lain yang produktif. Pengetahuan yang cukup yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan kredit, pertimbangan dalam melakukan pinjaman, karakteristik kredit konsumen, tingkat bungan pinjaman, jangka waktu pinjaman, sumber utang atau pun kredit dan lain-lain sangat dibutuhkan agar dapat menggunakan kredit dan utang secara bijaksana. 4) Tabungan dan Investasi Tabungan (saving) adalah bagian pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih besar dari kebutuhan konsumsi akan mempunyai kesempatan untuk menabung. Investasi (investment) adalah bagian dari tabungan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi menghasilkan barang dan jasa (produksi) yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Jika tabungan besar, maka akan digunakan untuk kegiatan menghasilkan kembali barang dan jasa (produksi). Dalam pemilihan tabungan, ada enam faktor yang perlu dipertimbankan (Kapoor, et.al., 2001) yaitu : 1). Tingkat pengembalian (persentase kenaikan tabungan), 2). Inflasi (perlu diperimbangkan dengan tingkat pengembalian karena dapat mengurangi daya beli), 3). Pertimbangan-pertimbangan pajak, 4). Likuiditas (kemudahan dalam menarik dana jangka pendek tanpa kerugian atau dibebani fee), 5). Keamanan (ada tidaknya proteksi terhadap kehilangan uang jika bank mengalami kesulitan keuangan, dan 6). Pembatasan-pembatasan dan fee (penundaan atas pembayaran bunga yang dimasukkan dalam rekening dan pembebanan fee suatu transaksi tertentu untuk penarikan deposito). Dalam berinvestasi, terdapat banyak instrumen insvestasi yang dapat dipilih individu, baik pada aset riil seperti tanah, properti, emas, maupun aset keuangan seperti saham, obligasi, sertifikat deposito, dan reksadana. Dalam berinvestasi, ada lima faktor yang mempengaruhi pilihan investasi (Kapoor, et al., 2001), yaitu: 1). Keamanan dan risiko, 2). Komponen faktor risiko, 3). Pendapatan Investasi, 4). Pertumbuhan investasi, 5). Likuiditas. Individu harus memahami hal-hal tersebut agar dapat menabung secara efektif atau pun agar mampu berinvestasi baik di aset riil maupun di aset keuangan. 5) Manajemen Risiko Menurut Nababan (2012) risiko bisa didefenisikan sebagai ketidakpastian atau kemungkinan adanya kerugian finansial. Respon tiap individu berbeda-beda terhadap risiko, tergantung pengalaman masa lalu serta motivasi psikologis. Kebanyakan individu cenderung menghindari situasi yang menimbulkan rasa tidak aman ataupun tidak berkecukupan, oleh karena itu penting untuk dapat menghadapi risiko dengan cara yang logis dan terkendali. Proses manajemen risiko meliputi tiga langkah berikut: 1) Mengindetifikasi eksposur dari risiko yang kita hadapi 2) Mengidentifikasi dampak keuangan yang dari risiko yang dihadapi 3) Memilih cara yang paling tepat untuk menghadapi risiko yang ada. Cakupan risiko yang dihadapi individu meliputi: 1) Risiko personal , yang meliputi risiko akibat kematian, kecelakaan, ataupun penyakit. 2) Risiko kewajiban, yaitu tanggung jawab terhadap kerugian ekonomi orang lain akibat kelalaian kita. 3) Risiko aset, yaitu risiko atas rusak atau hilangnya aset yang kita miliki. Cara menangani risiko akan berpengaruh terhadap keamanan finansial di masa yang akan datang. Salah satu cara menaggulangi risiko tersebut adalah dengan cara mengasuransikan aset ataupun hal-hal berisiko. Dibutuhkan pengetahuan atau literasi yang memadai untuk dapat mengelola risiko-risiko tersebut dan terhidar dari risiko tambahan akibat kurangnya pengetahuan, contohnya risiko penipuan berkedok asuransi.

Financial Literacy (skripsi dan tesis)

Remund (2010) menjelaskan bahwa konsep dari financial literacy telah difokuskan pada lima domain. Domain-domian tersebut meliputi 1). pengetahuan dan konsep keuangan; 2). kemampuan untuk berkomunikasi tentang konsep-konsep keuangan; 3). bakat dalam mengelola keuangan pribadi; 4). keterampilan dalam membuat keputusan keuangan yang tepat; dan 5). keyakinan dalam perencanaan keuangan yang efektif untuk kebutuhan di masa depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan bahwa literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan keyakinan (confidence) konsumen dan masyarakat luas sehingga individu mampu mengelola keuangan pribadi lebih baik. OJK menyatakan bahwa visi literasi keuangan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan akses informasi. Misi dari literasi keuangan yaitu melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, dan meningkatkan akses informasi serta penggunaan produk dan jasa keuangan melalui pengembangan infrastruktur pendukung literasi keuangan selain itu agar masyarakat Indonesia tidak mudah tertipu pada produk-produk invetasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangja pendek tanpa mempertimbangkan risikonya. Perlunya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan. Menurut Chen dan Volpe (1998) mengatakan bahwa financial literacy adalah pengetahuan untuk mengelola keunangan dalam pengambilan keputusan keuangan. Hal ini mencakup bagaimana seseorang mengelola atau mengalokasikan keuangannya bukan hanya untuk kebutuhan saat ini tetapi jua untuk kebutuhan masa depan. Harli (2015) menyatakan bahwa financial literacy yang baik merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Manfaat dari memiliki pengetahuan agar individu memiliki perencanaan keuangan yang baik dan terhindar dari masalah keuangan. Literasi keuangan setiap individu harus ditingkatkan agar dapat membuat keputusan keuangan yang baik dan mampu mengelola keuangan pribadi secara optimal. Menurut Lusardi dan Tufano (2009) financial litercy sebagai kemampuan untuk membuat keputusan sederhana yang diukur dengan pilihan keuangan sehari-hari dan kemampuan untuk mengaplikasikannya. Financial literacy berkembang pesat di berbagai belahan dunia, seperti di Amerika, Jerman, Italia, Swedia, Belanda, Jepang dan New Zealand (Lusardi dan Mitchell, 2011). Dipahami bersama bahwa perkembangan financial literacy memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi secara mikro maupun makro, maka di Amerika dibentuk organisasi tersendiri untuk bidang ini, misalnya International Network Financial Education dan National Council on Economic Education. Financial literacy yang baik akan menjadikan konsumen yang cerdas, dapat memilah barang, dapat mengatur keuangan dengan baik danmerencanakan masa depan. Dengandemikian maka pemerintah pun akan mudahmelakukan kebijakan ekonomi, berkaitandengan pasar modal, inflasi dan sebagainya. Ketika pemerintah menaikkan tingkat suku bunga maka masyarakat yang paham financial literacy akan memilih menabung daripada berinvestasi (Imawati, et al 2013).

Perilaku Keputusan Investasi Individu (skripsi dan tesis)

Menurut Aminatuzzahra (2014) keputusan investasi ini didasarkan pada dua hal yaitu portofolio dan profitabilitas (keuntungan). Portofolio itu sendiri merupakan pembelian saham dengan momentum harga pada saat yang sama mengabaikan prinsip supply and demand yang sebenarnya sudah diketahui dalam financial behavior sebagai herd behavior (perilaku serentak). Perilaku keuangan menurut Pompian (2006) dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Perilaku Keuangan Mikro (BFMI) meneliti perilaku atau bias dari investor individu yang membedakan individu dari para segi rasional digambarkan dalam teori ekonomi klasik. Teori ini mengatur bahwa manusia membuat keputusan ekonomi sangat rasional di setiap saat. 2) Perilaku Makro Keuangan (BFMA) mendeteksi menjelaskan anomali dalam pasar efisien bahwa model perilaku dapat menjelaskan hipotesis. Pasar yang efisien pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai pasar dimana sejumlah investor besar bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan ke arah sekuritas individual. Dua hal tersebut BFMI dan BFMA didasarkan pada gagasan bahwa individu bertindak secara rasional dan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia dalam proses pengambilan keputusan investasi. Perilaku ekonomi dan psikologi keuangan telah mengeksplorasi berbagai tingkat rasionalitas dan perilaku irasional di mana individu dan kelompok dapat bertindak atau berperilaku berbeda di dunia nyata , berangkat dari asumsi yang dibatasi rasionalitas dan didukung oleh literatur standar keuangan. Disiplin alternatif perilaku keuangan, ekonomi, dan akuntansi berangkat dari model murni tradisional statistik dan matematika di mana rasionalitas (yaitu, teori keputusan klasik) telah menjadi pusat dari teori yang diterima di seluruh spektrum disiplin ilmu yang berbeda (misalnya, standar nilai keuangan, ekonomi konvensional, akuntansi tradisional). Perspektif alternatif dikenal sebagai teori perilaku keputusan (BDT), yang memiliki sejarah akademis yang luas dalam ilmu-ilmu sosial seperti psikologi kognitif dan eksperimental yang telah memberikan model yang lebih deskriptif dan realistis perilaku manusia bahwa individu secara sistematis melanggar prinsip-prinsip normatif dari ekonomi keuangan rasionalitas oleh: (1) miscalculating (salah perhitungan) probabilitas, dan (2) membuat pilihan antara pilihan yang berbeda berdasarkan faktor non ekonomi (non finansial). Olson, (2001) memberikan perspektif perilaku keuangan dari proses pengambilan keputusan sebagai berikut: 1) preferensi pengambil keputusan keuangan cenderung terbuka untuk perubahan dan sering terbentuk selama proses pengambilan keputusan itu sendiri. 2) pengambil keputusan keuangaan tidak ada pengoptimalan. 3) pengambil keputusan keuangan yang adaptif berarti sifat keputusan dan lingkungan berpengaruh terhadap jenis proses yang digunakan 4) pengambil keputusan keuangan secara neurologis cenderung untuk menggabungkan mempengaruhi emosi terhadap proses pengambilan keputusan. Perilaku keuangan itu sendiri juga berasal dari ekonomi neoklasik, Homo economicus adalah model perilaku ekonomi manusia yang sederhana mengasumsikan bahwa prinsipprinsip kepentingan pribadi sempurna, rasionalitas yang sempurna, dan informasi yang sempurna mengatur keputusan ekonomi individu (Pompian, 2006). Penggunaan konsep manusia ekonomi (homo economicus) rasional terdapat dua alasan utama: (1) Homo economicus membuat analisis ekonomi yang relatif sederhana. Dan kebanyakan orang mungkin mempertanyakan bagaimana model yang sederhana dapat berguna sederhana. (2) Homo economicus memungkinkan ekonom untuk mengukur temuan individu, membuat pekerjaan individu lebih elegan dan lebih mudah untuk dicerna. Jika manusia yang sangat rasional memiliki informasi yang sempurna dan keuntungan pribadi yang sempurna, maka perilaku individuere dapat diukur. Menurut Pompian (2006) terdapat tiga asumsi yang mendasari sempurna rasionalitas, keuntungan pribadi yang sempurna, dan informasi yang sempurna antara lain: 1) Rasionalitas sempurna (Perfect Rationality). Ketika rasional manusia memiliki kemampuan memberikan alasan dan membuat penilaian yang menguntungkan. Namun, rasionalitas bukan pendorong tunggal dalam perilaku manusia. Pada kenyataannya mungkin bukan pendorong utama, karena banyak psikolog percaya bahwa intelektualitas manusia sebenarnya tunduk kepada emosi manusia. Individu berpendapat bahwa perilaku manusia kurang menggunakan logika ketika dorongan bersifat subyektif, seperti rasa takut, cinta, benci, kesenangan, dan rasa sakit. Manusia menggunakan kecerdasannya hanya untuk mencapai atau untuk menghindari hasil dari emosional. 2) Keuntungan pribadi yang sempurna (Perfect Self-Interest). Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa orang tidak sempurna mementingkan diri sendiri. Jika individu Philanthropy tidak akan ada penilaian agama yang tidak mementingkan diri sendiri, pengorbanan, dan kebaikan kepada orang asing. Keuntungan diri yang sempurna akan menghalangi orang-orang dari perilaku yang tidak egois seperti perbuatan sebagai relawan, membantu orang miskin, tetapi akan mengabaikan perilaku merusak diri sendiri, seperti bunuh diri, alkoholisme, dan penyalahgunaan zat. 3) Informasi yang sempurna mungkin memiliki kesempurnaan atau mendekati informasi yang sempurna tentang subyek tertentu. Hal itu tidak mungkin, namun setiap orang dapat menikmati pengetahuan yang sempurna dari setiap mata pelajaran. Seperti halnya didunia investasi, ada hampir tak terbatas untuk mengetahui dan belajar; dan bahkan investor yang paling sukses tidak menguasai semua disiplin ilmu. Pada awalanya investor dalam melakukan investasi tidak saja hanya menggunakan estimasi atas prospek instrumen investasi, tetapi faktor psikologi sudah ikut menentukan investasi tersebut bahkan berbagai pihak menyatakan bahwa faktor psikologi investor ini mempunyai peran yang besar dalam berinvestasi. Adanya faktor psikologi tersebut mempengaruhi berinvestasi dan hasil yang akan dicapai (Manurung, 2012). Oleh karenanya, analisis berinvestasi yang menggunakan ilmu psikologi dan ilmu keuangan dikenal dengan tingkah laku atau perilaku keuangan (Behaviour Finance). Shefrin (2000) mendefinisikan behaviour finance adalah studi yang mempelajari bagaimana fenomena psikologimempengaruhi tingkah laku keuangannya. Tingkah laku dari para para pemain saham tersebut dimana Shefrin (2000) menyatakan tingkat laku para praktisi. Nofsinger (2001) mendefinisikan perilaku keuangan yaitu mempelajari bagaimana manusia secara actual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan (a financial setting). Khususnya, mempelajari bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan keuangan, perusahaan dan pasar keuangan. Kedua konsep yang diuraikan secara jelas menyatakan bahwa perilaku keuangan merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan bagaimana manusia melakukan investasi atau berhubungan dengan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi.

Keputusan Investasi Individu (skripsi dan tesis)

Investor individu terdiri dari perseorangan yang melakukan aktivitas investasi. Investor mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan dirinya (investor’s wealth) yang bersifat moneter. Kesejahteraan moneter ini dapat dinilai dari penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini (present value) dengan pendapatan di masa depan. Menurut Tandelilin (2010) beberapa alasan seseorang melakukan investasi antara lain: 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir untuk meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. 2) Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat pengaruh inflasi. 3) Dorongan untuk menghemat pajak Adanya kebijakan di beberapa negara yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang tertentu. Sedangkan dasar-dasar yang mendukung keputusan investasi adalah sebagai berikut: 1) Return, merupakan tingkat keuntungan investasi sebagai pengembalian atas dana yang telah diinvestasikan investor. Sedangkan return harapan investaso dari investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan (opportunity cost) dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Dalam koteks manajemen investasi perlu dibedakan antara return harapan (expected return) dengan return aktual (realized return). Return harapan merupakan tingkat return yang diharapkan akan diperoleh investor pada masa mendatang, sedangkan return aktual adalah return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. 2) Risiko, merupakan kemungkinan realisasi return aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan. Dalam berinvestasi, investor mengharapkan return yang tinggi, namun besarnya risiko yang ditanggung juga harus diperhitungkan. Umumnya semakin besar risiko maka semakin besar return harapan. Dalam keputusan investasi, terdapat lima tahapan dalam keputusan yang berjalan terus-menerushingga tercapai keputusan investasi yang terbaik. Lima tahapan keputusan tersebut meliputi: 1) Penentuan tujuan berinvestasi Tujuan berinvestasi setiap investor berbeda, misalnya lebaga dana pensiun yang bertujuan untuk memperoleh dana untuk membayar dana pensiun nasabahnya dimasa depan berkemungkinan memilih investasi pada portofolio reksadana. Sedangkan bagi lembaga penyimpanan dana seperti bank, bertujuan untuk memperoleh return yang lebih tinggi dan akan berinvestasi pada sekuritas yang lebih mudah diperdagangkan ataupun pada penyalur kredit yang lebih berisiko namun memberikan harapan return tinggi. 2) Penentuan kebijakan investasi Tahap ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan. Dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset (asset allocation decision). Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia (saham, obligasi, properti, dll). Investor juga harus memperhatikan batasan yang mempengaruhi kebijakan investasi seperti jumlah dana yang dimiliki, porsi pendistribusian dana tersebut, serta beban pajak dan pelaporan yang harus ditanggung. 3) Pemilihan strategi portofolio Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan dua tahap sebelumnya. Strategi portofolio yang dapat dipilih yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar. Asumsi strategi pasif ini adalah bahwa semua informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham. Dengan strategi aktif, investor berusaha mengidentifikasi saham yang berkemungkinan bagus di masa datang hal tersebut berarti investor mencoba mencari winners. Sebaliknya dengan strategi pasif, investor dapat membeli reksadana (mutual fund). Dengan serentak mempertimbangkan alokasi set dan pemilihan sekuritas. 4) Pemilihan aset Tahap ini bertujuan mencari kombinasi portofolio efisien, yaitu portofolio yang menawarkan return harapan tertinggi dengan tingkat risiko tertentu atau sebaliknya menawarkan return harapan tertentu dengan tingkat risiko terendah. 5) Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio Merupakan tahap paling akhir dari proses keputusan investasi, namun bukanlah tahap terakhir karena keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan dan terus menerus, artinya jika tahap pengukuran dan evaluasi kerja telah dilewati namun hasilnya kurang baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari tahap pertama dan seterusnya hingga dicapai keputusan investasi yang paling optimal. Tahap pengukuran dan evaluasi kerja ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan pembandingan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses benchmarking. Proses benchmarking dilakukan terhadap indeks portofolio pasar untuk mengetahui seberapa baik kinerja portofolio lainnya (portofolio pasar). Teori faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, menurut Tandelilin (2010) investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini. Tujuannya adalah memperokeh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang . dalam artinya, investor menginvestasikan dana dalam bentuk-bentuk seperti saham, tanah, bangunan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang.

Pengaruh Pendapatan Terhadap Keputusan Investasi (skripsi dan tesis)

Pendapatan menjadi faktor yang dipertimbangkan seseorang dalam mengalokasikan pengeluarannya saat melakukan pengambilan keputusan berinvestasi. Seseorang dengan pendapatan yang kecil, cenderung akan lebih hemat dalam melakukan pengeluaran dan semakin banyak pendapatan, maka kecenderungan seseorang dalam mengeluarkan uang juga akan semakin banyak. Kegiatan investasi, memerlukan sejumlah dana untuk dikorbankan dengan tidak mengkonsumsinya saat ini untuk mendapatkan manfaat dimasa yang akan datang sehingga ketika pendapatan seseorang semakin banyak maka orang tersebut akan semakin mudah mengeluarkan dana untuk berinvestasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rahyuda (2017) faktor sosiodemografi pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap prilaku keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan  oleh Jain dan Mandot (2012) menyimpulkan bahwa berbagai faktor demografis tingkat pendapatan memiliki dampak besar pada keputusan investasi investor di Rajasthan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ton dan Nguyen (2014) menunjukkan bahwa investor dengan tingkat pendapatan yang berbeda memiliki keputusan yang sama dalam mengambil risiko dalam perdagangan saham yang artinya tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap investor pasar modal di Vietnam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hamidi (2019) pendapatan tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Tanusdjaja (2018) menunjukkan bahwa faktor pendapatan tidak signifikan mempengaruhi keputusan investasi. Dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, terdapat pengaruh faktor demografi pendapatan dalam pengambilan keputusan investasi.

Pengaruh Pekerjaan Terhadap Keputusan Investasi (skripsi dan tesis)

Pekerjaan dapat diartikan profesi yang disandang seseorang dalam melakukan aktifitas yang memberikan hasil baik berupa pengalaman atau materi yang dapat menunjang kehidupannya. Pengalaman seseorang dalam pekerjaannya dapat menjadi faktor dalam mengambil keputusan investasi. Ketika seseorang memiliki pekerjaan dibidang keuangan dan pasar modal, tentu akan lebih tepat dalam mengambil keputusan investasi dibandingkan dengan seseorang memiliki pekerjaan dibidang non keuangan. Temuan signifikan dari penelitian yang dilakukan oleh Chavali dan Mohanraj (2016) pekerjaan seseorang adalah variabel demografis yang tidak berdampak pada pola investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Jain dan Mandot (2012) menyimpulkan bahwa faktor demografis pekerjaan memiliki dampak besar pada keputusan investasi investor di Rajasthan. Penelitian yang dilakukan oleh Das dan Jain (2014) menunjukkan bahwa variabel demografis seperti pekerjaan memainkan peran yang sangat penting dalam keputusan investasi. Dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, terdapat pengaruh faktor demografi pekerjaan dalam pengambilan keputusan investasi.

Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Keputusan Investasi (skripsi dan tesis)

Jenis kelamin memiliki faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam pengambilan keputusan, laki-laki dan perempuan akan memiliki hasil yang berbeda dalam pengambilan keputusan karena karakteristik perempuan sering memainkan peran penting dalam pengeluaran keluarga, sehingga mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati dalam berinvestasi untuk meminimalkan biaya dan untuk menghindari risiko dan tidak mau mengambil risiko. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rahyuda (2017) faktor sosiodemografi jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap prilaku investasi. Temuan signifikan dari penelitian yang dilakukan oleh Chavali dan Mohanraj (2016) adalah jenis kelamin merupakan variabel demografis yang berdampak pada pola investasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pak dan Mahmood (2015) menunjukkan bahwa perempuan lebih bersedia untuk investasi saham dibandingkan dengan laki-laki yang artinya jenis kelamin mempengaruhi keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Jain dan Mandot (2012) menyimpulkan bahwa berbagai faktor demografis jenis kelamin memiliki dampak besar pada keputusan investasi investor di Rajasthan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ton dan Nguyen (2014) menunjukkan bahwa laki-laki cenderung lebih bersedia mengambil risiko daripada perempuan dalam perdagangan. Das dan Jain (2014) menunjukkan bahwa variabel demografis seperti jenis kelamin memainkan peran yang sangat penting dalam keputusan investasi. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hamidi (2019) jenis kelamin tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Tanusdjaja (2018) menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin tidak signifikan mempengaruhi keputusan investasi. Dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, terdapat pengaruh faktor demografi jenis kelamin dalam pengambilan keputusan investasi. 

Pengaruh Usia Terhadap Keputusan Investasi (skripsi dan tesis)

Usia adalah batasan atau tingkat ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Faktor usia memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan salah satunya keputusan dalam menentukan investasi secara tepat. Semakin matang usia seseorang maka perilaku dalam mengambil keputusan akan semakin bijak dikarenakan bahwa masa tua lebih berhati-hati dan tidak menginginkan untuk pengeluaran berlebih karena akan menjadikan beban bagi mereka. Temuan signifikan dari penelitian yang dilakukan oleh Chavali dan Mohanraj (2016) usia seseorang adalah variabel demografis yang tidak berdampak pada pola investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Jain dan Mandot (2012) menyimpulkan bahwa berbagai faktor demografis usia memiliki dampak besar pada keputusan investasi investor di Rajasthan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ton dan Nguyen (2014) menunjukkan bahwa investor dengan usia 27 hingga 50 tahun cenderung lebih berani mengambil risiko daripada investor dengan usia lebih dari 50 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Das dan Jain (2014) menunjukkan bahwa variabel demografis seperti usia memainkan peran yang sangat penting dalam keputusan investasi. Jelas bahwa investor muda sering lebih bersedia mengambil risiko sementara investor yang lebih tua ingin aman dalam perdagangan saham. Namun penelitian yang dilakukan oleh Tanusdjaja (2018) menunjukkan bahwa faktor usia tidak signifikan mempengaruhi keputusan investasi. Dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, terdapat pengaruh faktor demografi usia dalam pengambilan keputusan investasi.

Pengaruh Risk Tolerance Terhadap Keputusan Investasi (skripsi dan tesis)

Bailey dan Kinerson (2005) menemukan bahwa Risk tolerance sendiri merupakan salah satu faktor yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan investasi. Risk tolerance adalah tingkat kemampuan yang dapat investor terima dalam mengambil suatu risiko investasi. Menurut Grable (2000), Risk tolerance adalah jumlah maksimum seseorang dapat menerima risiko atau ketidakpastian ketika membuat suatu keputusan investasi. Setiap investor mempunyai tingkat perbedaan dalam risk tolerance. Menurut Halim (2005), terdapat 3 tingkatan toleransi risiko, yaitu; Risk seeker adalah investor yang menyukai risiko. Risk neutral adalah investor yang netral terhadap risiko. dan Risk averter adalah investor yang tidak menyukai  risiko. Investor yang rasional akan mempertimbangkan dalam memilih investasi dan mempertimbangkan besarnya dana yang diinvestasikan. Pilihan jenis investasi dan besarnya dana juga sangat dipengaruhi oleh toleransi investor terhadap risiko yang akan dihadapi (risk tolerance). Terdapat beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh risk tolerance terhadap keputusan investasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pak dan Mahmood (2015) menunjukkan bahwa risk tolerance berpengaruh positif dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Iramani (2014) menunjukkan bahwa risk tolerance berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan Yohnson (2008) membuktikan bahwa risk tolerance adalah variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Semakin tinggi tingkat risk tolerance seseorang, maka akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan investasi

Pengaruh Overconfidence Terhadap Keputusan Investasi (skripsi dan tesis)

Overconfidence adalah perasaan percaya diri secara berlebihan. Overconfidence akan membuat investor menjadi overestimate terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh investor itu sendiri, dan underestimate terhadap prediksi yang dilakukan karena investor melebih-lebihkan kemampuan yang dimiliki (Nofsinger, 2005). Overconfidence juga akan mempengaruhi investor dalam berperilaku mengambil risiko, dimana investor yang rasional berusaha untuk memaksimalkan keuntungan sementara memperkecil jumlah dari risiko yang diambil (Nofsinger, 2005). Overconfidence juga dapat menyebabkan investor menanggung risiko yang lebih besar dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Dengan kata lain orang yang overconfidence lebih memandang suatu risiko itu rendah dan sebaliknya, orang yang tidak overconfidence lebih memandang suatu risiko itu tinggi. Dalam investasi keuangan, pasar modal adalah investasi yang cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi daripada obligasi atau deposito. Investor yang overconfidence akan lebih cenderung menyukai investasi di pasar modal dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih tinggi juga. Terdapat beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh overconfidence terhadap keputusan investasi. Hasil penelitian Wibisono (2013) membuktikan bahwa overconfidence secara signifikan berpengaruh positif terhadap perilaku perdagangan saham, dimana perdagangan saham juga termasuk dalam pengambilan keputusan investasi. Terdapat hasil penelitian yang sama yang dilakukan oleh Kartini dan Nugraha (2015) membuktikan bahwa overconfidence berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Tanusdjaja (2018) menunjukkan bahwa overconfidence signifikan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Semakin tinggi tingkat overconfidence seseorang, akan mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan investasi.

Faktor Demografi (skripsi dan tesis)

Dalam menentukan keputusan investasi, selain faktor psikologi terdapat juga faktor demografi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Faktor demografi yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan tingkat pendapatan. a. Usia Temuan signifikan dari penelitian yang dilakukan oleh Chavali dan Mohanraj (2016) usia seseorang adalah variabel demografis yang tidak berdampak pada pola investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Jain dan Mandot (2012) menyimpulkan bahwa berbagai faktor demografis usia memiliki dampak besar pada keputusan investasi investor di Rajasthan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ton dan Nguyen (2014) menunjukkan bahwa investor dengan usia 27 hingga 50 tahun cenderung lebih berani mengambil risiko daripada investor dengan usia lebih dari 50 tahun. Jelas bahwa investor muda sering lebih bersedia mengambil risiko sementara investor yang lebih tua ingin aman dalam perdagangan saham. Penelitian yang dilakukan oleh Das dan Jain (2014) menunjukkan bahwa variabel demografis seperti usia memainkan peran yang sangat penting dalam keputusan investasi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Tanusdjaja (2018) menunjukkan bahwa faktor usia tidak signifikan mempengaruhi keputusan investasi. b. Jenis Kelamin Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rahyuda (2017) faktor sosiodemografi jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap prilaku investasi. Temuan signifikan dari penelitian yang dilakukan oleh Chavali dan Mohanraj (2016) adalah jenis kelamin merupakan variabel demografis yang berdampak pada pola investasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pak dan Mahmood (2015) menunjukkan bahwa perempuan lebih bersedia 23 untuk investasi saham dibandingkan dengan laki-laki yang artinya jenis kelamin mempengaruhi keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Jain dan Mandot (2012) menyimpulkan bahwa berbagai faktor demografis jenis kelamin memiliki dampak besar pada keputusan investasi investor di Rajasthan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ton dan Nguyen (2014) menunjukkan bahwa laki-laki cenderung lebih bersedia mengambil risiko daripada perempuan dalam perdagangan. Selain itu, karena karakteristik perempuan sering memainkan peran penting dalam pengeluaran keluarga, sehingga mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati dalam memperdagangkan stok untuk meminimalkan biaya dan untuk menghindari risiko dan tidak mau mengambil risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Das dan Jain (2014) menunjukkan bahwa variabel demografis seperti jenis kelamin memainkan peran yang sangat penting dalam keputusan investasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hamidi (2019) variabel faktor demografi jenis kelamin tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Tanusdjaja (2018) menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin tidak signifikan mempengaruhi keputusan investasi. c. Pekerjaan Temuan signifikan dari penelitian yang dilakukan oleh Chavali dan Mohanraj (2016) pekerjaan seseorang adalah variabel demografis yang tidak berdampak pada pola investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Jain dan Mandot (2012) menyimpulkan bahwa berbagai faktor demografisn pekerjaan memiliki dampak besar pada keputusan investasi investor di Rajasthan. Penelitian yang dilakukan oleh Das dan Jain (2014) menunjukkan bahwa variabel demografis seperti pekerjaan memainkan peran yang sangat penting dalam keputusan investasi. d. Tingkat Pendapatan Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rahyuda (2017) faktor sosiodemografi pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap prilaku keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Jain dan Mandot (2012) menyimpulkan bahwa faktor demografis tingkat pendapatan memiliki dampak besar pada keputusan investasi investor di Rajasthan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ton dan Nguyen (2014) menunjukkan bahwa investor dengan tingkat pendapatan yang berbeda memiliki keputusan yang sama dalam mengambil risiko dalam perdagangan saham yang artinya tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap investor pasar modal di Vietnam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hamidi (2019) faktor demografi pendapatan tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Tanusdjaja (2018) menunjukkan bahwa faktor pendapatan tidak signifikan mempengaruhi keputusan investasi.Dalam menentukan keputusan investasi, selain faktor psikologi terdapat juga faktor demografi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Faktor demografi yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan tingkat pendapatan. a. Usia Temuan signifikan dari penelitian yang dilakukan oleh Chavali dan Mohanraj (2016) usia seseorang adalah variabel demografis yang tidak berdampak pada pola investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Jain dan Mandot (2012) menyimpulkan bahwa berbagai faktor demografis usia memiliki dampak besar pada keputusan investasi investor di Rajasthan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ton dan Nguyen (2014) menunjukkan bahwa investor dengan usia 27 hingga 50 tahun cenderung lebih berani mengambil risiko daripada investor dengan usia lebih dari 50 tahun. Jelas bahwa investor muda sering lebih bersedia mengambil risiko sementara investor yang lebih tua ingin aman dalam perdagangan saham. Penelitian yang dilakukan oleh Das dan Jain (2014) menunjukkan bahwa variabel demografis seperti usia memainkan peran yang sangat penting dalam keputusan investasi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Tanusdjaja (2018) menunjukkan bahwa faktor usia tidak signifikan mempengaruhi keputusan investasi. b. Jenis Kelamin Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rahyuda (2017) faktor sosiodemografi jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap prilaku investasi. Temuan signifikan dari penelitian yang dilakukan oleh Chavali dan Mohanraj (2016) adalah jenis kelamin merupakan variabel demografis yang berdampak pada pola investasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pak dan Mahmood (2015) menunjukkan bahwa perempuan lebih bersedia 23 untuk investasi saham dibandingkan dengan laki-laki yang artinya jenis kelamin mempengaruhi keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Jain dan Mandot (2012) menyimpulkan bahwa berbagai faktor demografis jenis kelamin memiliki dampak besar pada keputusan investasi investor di Rajasthan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ton dan Nguyen (2014) menunjukkan bahwa laki-laki cenderung lebih bersedia mengambil risiko daripada perempuan dalam perdagangan. Selain itu, karena karakteristik perempuan sering memainkan peran penting dalam pengeluaran keluarga, sehingga mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati dalam memperdagangkan stok untuk meminimalkan biaya dan untuk menghindari risiko dan tidak mau mengambil risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Das dan Jain (2014) menunjukkan bahwa variabel demografis seperti jenis kelamin memainkan peran yang sangat penting dalam keputusan investasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hamidi (2019) variabel faktor demografi jenis kelamin tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Tanusdjaja (2018) menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin tidak signifikan mempengaruhi keputusan investasi. c. Pekerjaan Temuan signifikan dari penelitian yang dilakukan oleh Chavali dan Mohanraj (2016) pekerjaan seseorang adalah variabel demografis yang tidak berdampak pada pola investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Jain dan Mandot (2012) menyimpulkan bahwa berbagai faktor demografisn pekerjaan memiliki dampak besar pada keputusan investasi investor di Rajasthan. Penelitian yang dilakukan oleh Das dan Jain (2014) menunjukkan bahwa variabel demografis seperti pekerjaan memainkan peran yang sangat penting dalam keputusan investasi. d. Tingkat Pendapatan Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rahyuda (2017) faktor sosiodemografi pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap prilaku keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Jain dan Mandot (2012) menyimpulkan bahwa faktor demografis tingkat pendapatan memiliki dampak besar pada keputusan investasi investor di Rajasthan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ton dan Nguyen (2014) menunjukkan bahwa investor dengan tingkat pendapatan yang berbeda memiliki keputusan yang sama dalam mengambil risiko dalam perdagangan saham yang artinya tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap investor pasar modal di Vietnam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hamidi (2019) faktor demografi pendapatan tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Tanusdjaja (2018) menunjukkan bahwa faktor pendapatan tidak signifikan mempengaruhi keputusan investasi.

Faktor Prilaku Individu (skripsi dan tesis)

1. Overconfidence Seorang investor akan memiliki keyakinan dan lebih berani dalam mengambil keputusan dalam mengambil risiko saat melakukan investasi disebut overconfidence. Seorang investor yang overconfidence biasanya memiliki kepercayaan diri karena menurut dirinya memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih daripada orang lain. Overconfidence adalah perasaan percaya diri yang berlebihan. Overconfidence akan membuat investor lebih percaya diri terhadap pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh investor itu sendiri (Nofsinger, 2005). Overconfidence dapat mempengaruhi investor dalam berinvestasi, dimana investor yang rasional berusaha untuk memaksimalkan keuntungan sementara memperkecil jumlah dari risiko yang diambil (Nofsinger, 2005). Jika investor tidak berhati-hati dalam mengambil keputusan, overconfidence dapat membuat investor menanggung risiko yang lebih besar dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Dengan kata lain orang yang overconfidence lebih memandang suatu risiko itu rendah dan sebaliknya, orang yang tidak overconfidence lebih memandang suatu risiko itu tinggi. 2. Risk Tolerance Risk tolerance adalah tingkat kemampuan yang dapat investor terima dalam mengambil suatu risiko investasi. Risk tolerance adalah jumlah maksimum seseorang dapat menerima risiko atau ketidakpastian ketika membuat suatu keputusan investasi (Grable, 2000). Setiap investor mempunyai tingkat perbedaan dalam risk tolerance. Menurut Halim (2005), Setiap investor memiliki tingkat toleransi risiko yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:  a. Risk seeker adalah investor yang menyukai risiko. Investor jenis ini akan lebih mengambil risiko yang lebih tinggi jika dihadapkan pada pilihan jenis investasi yang memberikan keuntungan yang sama dengan risiko yang berbeda. Investor dengan tipikal ini selalu berani dalam mengambil keputusan investasi karena mereka tahu bahwa hubungan keuntungan dan risiko adalah linier. b. Risk neutral adalah investor yang netral terhadap risiko. Investor jenis ini adalah investor yang akan meminta kenaikan keuntungan yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Jenis investor ini umumnya cukup fleksibel dan bersikap hati-hati (pruden) dalam mengambil keputusan. c. Risk averter adalah investor yang tidak menyukai risiko. Investor jenis ini akan lebih mengambil risiko yang lebih rendah jika dihadapkan pada pilihan jenis investasi yang memberikan keuntungan yang sama dengan risiko yang berbeda.