Menurut Pride dan Ferrell (1995) dalam (Sangadji, Sopiah, 2013:335)
membagi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ke dalam tiga kelompok,
yaitu:
1. Faktor pribadi
Faktor pribadi merupakan faktor yang unik bagi seseorang. Berbagai
faktor pribadi dapat memengaruhi keputusan pembelian. Faktor pribadi
digolongkan menjadi tiga, yaitu:
a. Faktor demografi
Faktor demografi berkaitan dengan siapa yang terlibat dalam
pengambilan keputusan pembelian. Faktor ini meliputi cirri – cirri
individual seperti jenis kelamin, usia, ras, suku bangsa, pendapatan,
siklus, kehidupan keluarga, dan pekerjaan.
b. Faktor situasional
Faktor situasional merupakan keadaan atau kondisi eksternal yang ada
ketika konsumen membuat keputusan pembelian.
c. Faktor tingkat keterlibatan
Faktor tingkat keterlibatan konsumen ditunjukkan dengan sejauh mana
konsumen mempertimbangkan terlebih dahulu keputusannya sebelum
membeli suatu produk.
2. Faktor psikologis
Faktor psikologis yang ada pada diri seseorang sebagian menetapkan
perilaku orang tersebut sehingga mempengaruhi perilakunya sebagai
konsumen. Faktor – faktor psikologis meliputi:
a. Motif
Motif adalah kekuatan energi internal yang mengarahkan kegiatan
seseorang ke arah pemenuhan kebutuhan atau pencapaian sasaran.
b. Persepsi
Persepsi adalah proses pemilihan, pengorganisasian, dan
pengeinterpretasian masukan informasi untuk menghasilkan makna.
c. Kemampuan dan pengetahuan
Kemampuan adalah kesanggupan dan efisiensi untuk melakukan tugas
– tugas tertentu. Kemampuan yang diminati oleh para pemasar adalah
kemampuan seorang individu untuk belajar di mana proses
pembelajaran tersebut merupakan perubahan perilaku seseorang yang
disebabkan oleh informasi dan pengalaman
d. Sikap
Sikap merujuk pada pengetahuan dan perasaan positif atau negative
terhadap sebuah objek atau kegiatan tertentu.
e. Kepribadian
Kepribadian adalah semua ciri internal dan perilaku yang membuat
seseorang itu unik. Kepribadian seseorang berasal dari keturunan dan
pengalaman pribadi.
3. Faktor sosial
Manusia hidup di tengah – tengah masyarakat. Sudah tentu manusia akan
dipengaruhi oleh masyarakat di mana dia hidup. Dengan demikian,
perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh masyarakat atau faktor
sosial yang melingkarinya. Faktor social tersebut meliputi:
a. Peran dan pengaruh keluarga
Dalam kaitannya dengan perilaku konsumen, keluarga mempunyai
pengaruh langsung terhadap keputusan pembelian konsumen. Setiap
anggota keluarga mempunyai kebutuhan, keinginan, dan selera yang
berbeda – beda.
b. Kelompok referensi
Kelompok referensi dapat berfungsi sebagai perbandingan dan sumber
informasi bagi seseorang sehingga perilaku para anggota kelompok
referensi ketika membeli suatu produk bermerek tertentu akan dapat
dipengaruhi oleh kelompok referensi.
c. Kelas social
Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang terbuka untuk para individu
yang memiliki tingkat sosial yang serupa. Dalam kelas sosial terjadi
pembedaan masyarakat ke dalam kelas – kelas secara bertingkat, ada
kelas yang tinggi, ada yang rendah.
d. Budaya dan subbudaya
Budaya memengaruhi bagaimana seseorang membeli dan
menggunakan produk, serta kepuasan konsumen terhadap produk
tersebut sebab budaya juga menentukan produk – produk yang dibeli
dan digunakan
Jenis Perilaku Pembelian
Ada 4 Perilaku Pembelian (Kotler,1995:224) yaitu :
• Perilaku pembelian kompleks
Para konsumen mempunyai perilaku pembelian kompleks ketika
mereka sangat terlibat dalam suatu pembelian dan menyadari adanya
perbedaan nyata antara berbagai merek. Biasanya konsumen tidak
mengetahui banyak mengenai kategori produk dan harus banyak
belajar.
Pembeli ini akan melalui suatu proses belajar yang pertama ditandai
dengan mengembangkan kepercayaan mengenai produk tersebut,
kemudian pendirian, dan kemudian membuat pilihan pembelian
dengan bijaksana.
• Perilaku pembelian yang mengurangi ketidak sesuaian ( disonansi)
Kadang – kadang konsumen sangat terlibat dalam suatu pembelian
tetapi tidak melihat banyak perbedaan dalam merek. Keterlibatan
yang tinggi ini sekali lagi berdasarkan kenyataan bahwa pembelian
tersebut bersifat mahal, jarang dan beresiko. Dalam kasus ini,
pembeli akan berkeliling untuk mempelajari apa yang tersedia tetapi
akan membeli dengan cukup cepat karena perbedaan merek tidak
nyata. Pembeli mungkin menanggapi hanya menurut harga yang
baik atau menurut kemudahan dalam membeli.
• Perilaku dalam pembelian
Banyak produk yang dibeli dengan keterlibatan konsumen yang
rendah dan tidak ada perbedaan merek yang signifikan. Contoh
pembelian garam. Para konsumen mempunyai keterlibatan yang
rendah dalam kategori produk ini. Mereka pergi ke toko dan mencari
merek tersebut. Jika mereka terus – menerus mencari merek yang
sama, hal ini dalah di luar kebiasaan, tidak ada kesetiaan merek yang
kuat. Terdapat bukti yang baik bahwa para konsumen mempuntai
keterlibatan yang rendah dengan kebanyakan barang yang murah dan
sering dibel
Proses Keputusan Pembelian
Proses keputusan konsumen bukanlah berakhir dengan pembelian, namun
berlanjut hingga pembelian tersebut menjadi pengalaman bagi konsumen dalam
menggunakan produk yang dibeli tersebut. Pengalaman itu akan menjadi bahan
pertimbangan untuk pengambilan keputusan pembelian di masa depan (Ma’ruf,
2005:14).
Ada 5 proses keputusan pembelian (Kotler & Ketler, 2009:184) :
1. Pengenalan Masalah
Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah
atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsan internal atau eksternal.
Dengan rangsangan internal, salah satu dari kebutuhan normal
seseorang rasa haus, rasa lapar naik ke tingkat maksimum dan
menjadi dorongan atau kebutuhan bisa timbulakibat rangsangan
eksternal.
Pemasar harus mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan
tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen.
Lalu mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran yang
memicu minat konsumen. Terutama untuk pembelian fleksibel
seperti barang – barng mewah, paket liburan dan pilihan liburan,
pemasar mungkin harus meningkatkan motivasi konsumen sehingga
pembelian potensial mendapat pertimbangan serius.
2. Pencarian Informasi
Konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas. Keadaan
pencarian yang lebih rendah disebut perhatian tajam. Pada tingkat
ini sesorang hanya menjadi lebih reseptif terhadap informasi tentang
sebuah produk. Pada tingkat berikutnya, seseorang dapat memasuki
pencarian informasi aktif : mencari bahan bacaan, menelepon teman,
melakukan kegiatan online, dan mengunjungi toko untuk
mempelajari produk tersebut.
Sumber informasi utama di mana konsumen di bagi menjadi 4
kelompok :
1. Pribadi : Keluarga, teman, tetangga, rekan.
2. Komersial : Iklan, situs Web, wiraniaga, penyalur, kemasan,
tampilan.
3. Public : Media massa, organisasi pemeringkat konsumen.
4. Eksperimental : Penanganan, pemeriksaan, penggunaan
produk.
Pengertian Keputusan Pembelian
Keputusan dalam arti umum adalah suatu keputusan seseorang di mana dia
memilih salah satu dari beberapa alternative pilihan yang ada. Menurut Setiadi
(2003) dalam (Sangadji & sopiah, 2013:121) keputusan pembelian adalah proses
pengintegrasian yang mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua
atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya. Berdasarkan
pendapat ahli di atas maka dapat disampaikan bahwa keputusan pembelian adalah
suatu keputusan seseorang di mana dia memilih salah satu dari beberapa
alternative pilihan yang ada dan proses integrasi yang mengkombinasi sikap
pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternative dan memilih
salah satu diantaranya.
Brand Image
Menurut Kotler dan Keller (2012), citra merek adalah
persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti
yang tercerminkan dalam asosiasi yang tertanam dalam ingatan
konsumen. Tjiptono (2015) mengemukakan, citra merek
digunakan untuk mempresentasikan nama perusahaan dan
seluruh produk yang dipasarkan dari produk pesaing.
Menurut Ratri (2007) dalam Amalia & Nst (2017), citra
merek merupakan asosiasi dari semua informasi yang tersedia
mengenai produk, jasa, dan perusahaan dari merek yang
dimaksud. Dalam pengukuran brand image, peneliti
menggunakan indikator-indikator pembentuk brand image
yang dikemukakan oleh Aaker dan Biel (2009) dalam
Supangkat & Supriyatin (2017) yaitu :
a) Citra perusahaan (Corporate image)
Yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan
konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu
barang atau jasa. Citra yang terbentuk dalam perusahaan
atau sekumpulan asosiasi untuk membangun image dan
peranan besar dalam memberikan pengaruh terhadap
keputusan konsumen sebelum membeli produk. Jika
perusahaan memiliki citra baik di mata khalayak, maka
produknya cenderung lebih disukai dan mudah diterima.
Meliputi popularitas, kredibilitas, jaringan perusahaan,
serta pemakai itu sendiri.
b) Citra produk (Product image)
Persepsi konsumen terhadap barang atau jasa
meliputi atribut dari produk, manfaat bagi konsumen, serta
jaminan. Tanpa adanya citra produk yang kuat dan bernilai
positif yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan
konsumen, akan sangat sulit bagi perusahaan untuk bisa
menarik konsumen baru dan mempertahankan pasar yang
sudah ada. Meliputi: atribut dari produk, manfaat bagi
konsumen, serta jaminan.
c) Citra pemakai (User image)
Persepsi yang dihasilkan konsumen terhadap
pemakaian suatu barang atau jasa meliputi pemakai itu
sendiri dan status sosialnya. Jika konsumen memiliki
kepribadian dan gaya hidup yang mewah dan modern,
maka dia cenderung membeli berbagai produk dengan
desain modern dengan elegan. Meliputi: pemakai itu
sendiri, serta status sosialnya.
Brand Awareness
Menurut Kotler dan Keller (2012), brand awareness
adalah kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi merek
dalam berbagai kondisi, seperti yang dicerminkan oleh
pengenalan merek atau ingatan atas kinerja merek. Durianto
dkk (2004) dalam Nggilu dkk (2019) mengemukakan, brand
awareness menunjukkan kesanggupan konsumen dalam
mengingat kembali (recognize) atau mengenali (recall) bahwa
suatu merek merupakan suatu bagian dari kategori produk
tertentu.
Menurut Rangkuti (2004) dalam Ariadi dkk (2019),
brand awareness adalah kemampuan seorang pelanggan untuk
mengingat suatu merek tertentu atau iklan tertentu secara
spontan atau setelah dirangsang dengan kata-kata kunci. Dalam
mengukur pengaruh brand awareness, peneliti menggunakan
indikator yang dikemukakan oleh Durianto (2004) dalam
Nggilu (2019) yaitu :
a) Top of mind (puncak pikiran), merek tersebut merupakan
merek utama dari berbagai merek yang ada di dalam
pikiran konsumen.
b) Brand recall (pengingatan kembali merek), diperoleh
dengan pengingatan kembali sebuah merek dalam suatu
kelas produk tanpa bantuan, tetapi tidak disadarkan pada
permintaan seseorang untuk menyebutkan merek tertentu.
c) Brand recognition (pengenalan merek), merupakan tingkat
minimal dari brand awareness yang diperoleh dari
pengingatan kembali. Hal ini penting bagi konsumen yang
akan melakukan pembelian pada suatu merek.
d) Unware of brand (tidak mengenali merek), merupakan
merek yang belum disadari oleh konsumen
Kualitas Produk
Definisi kualitas produk menurut Kotler dan Keller
(2016), kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu
produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan
kebutuhan yang dinyatakan tersirat. Tjiptono (2015)
mengemukakan, kualitas produk merupakan segala sesuatu
yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta,
dicari, dibeli, digunakan, dan atau dikonsumsi sebagai
pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang
bersangkutan.
Menurut Supangkat dan Supriyatin (2017), kualitas
produk adalah kemampuan produk yang bergantung pada
kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Dalam mengukur pengaruh kualitas produk, peneliti
menggunakan dimensi dan indikator yang dikemukakan oleh
Kotler dan Keller (2016) yaitu :
a) Bentuk (form), meliputi ukuran, bentuk, atau struktur fisik
produk.
b) Fitur (feature), berupa atribut yang melengkapi fungsi
dasar suatu produk yang ditawarkan.
c) Kualitas kinerja (performance quality), merupakan tingkat
di mana karakteristik utama produk beroperasi.
d) Kualitas kesesuaian (conformance quality), tingkat di
mana semua unit yang diproduksi identik dan memenuhi
spesifikasi yang dijanjikan.
e) Ketahanan (durability), merupakan umur operasi harapan
produk dalam kondisi biasa atau penuh tekanan, dan
merupakan atribut berharga untuk produk-produk tertentu.
f) Keandalan (reliability), merupakan kemungkinan bahwa
produk tidak akan mengalami kegagalan dalam periode
waktu tertentu.
g) Kemudahan perbaikan (repairability), seberapa mudah
produk tersebut diperbaiki apabila mengalami kerusakan
atau gagal.
h) Gaya (style), menggambarkan penampilan dan rasa produk
kepada pembeli.
i) Desain (design), totalitas fitur yang mempengaruhi
tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan
pelanggan
Media Iklan Televisi
Menurut Kotler dan Keller (2016), iklan televisi
umumnya diakui sebagai media periklanan yang paling kuat dan
menjangkau spektrum konsumen yang luas dengan biaya rendah
per eksposur. Tjiptono (2015) mengemukakan, iklan adalah
segala bentuk presentasi dan promosi gagasan, barang atau jasa
yang dibayar oleh sponsor yang teridentifikasi.
Menurut Assegaff dan Soekotjo (2018), media iklan
televisi adalah iklan yang menggunakan media televisi sebagai
alat komunikasi penyampaian pesannya. Media Iklan Televisi
memiliki dimensi-dimensi seperti yang dikemukakan oleh Nova
dan Nurdin (2019) yaitu :
a) Memberitahu mengenai produk baru
b) Memberitahu kegunaan baru suatu produk
c) Membuat pembeli tetap mengingat produk itu
Dalam mengukur pengaruh media iklan televisi, peneliti
menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Istijanto (2005)
dalam Riskiana dkk (2017) yaitu :
a) Nilai informasi
Iklan yang ditayangkan memiliki tujuan untuk
menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kepada
konsumen yang melihatnya sehingga dapat menjelaskan
manfaat dan kualitas dari produk yang diiklankan.
b) Keyakinan membeli
Iklan yang diberikan kepada pemirsa harus mudah
diingat, dipahami, dan menunjukan manfaat produk yang
diinginkan oleh konsumen secara mendalam. Apabila iklan
sudah mengandung isi pesan dengan baik, maka konsumen
akan memiliki keyakinan untuk membeli produk tersebut.
c) Citra sosial
Iklan yang baik juga seharusnya dapat meyakinkan
pembeli bahwa mereka membuat keputusan yang tepat dalam
memutuskan untuk melakukan pembelian suatu produk
dengan mempertimbangkan citra dari produk tersebut yang
akan berdampak pada citra pembel
Grand Theory
Peter dan Olson (2014) dalam Tjiptono (2015) mengemukakan
grand theory yang didalamnya terdapat teori analisis konsumen :
a. Cognition theory menggambarkan pengetahuan dan persepsi
terhadap suatu objek sikap. Pengetahuan dan persepsi tersebut
diperoleh melalui pengalaman langsung dari objek sikap tersebut dan
informasi dari berbagai sumber lainnya. Berikut faktor cognition
dalam perilaku konsumen:
1) Keputusan Pembelian
Menurut Kotler dan Keller (2016), keputusan pembelian
adalah proses yang terdiri dari lima tahap, yaitu pengenalan
masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan
pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Tjiptono (2015)
mengemukakan bahwa, keputusan pembelian adalah perilaku
yang bermula dari identifikasi masalah, atau kebutuhan
konsumen yang dapat dipecahkan melalui pembelian produk
tertentu dan mengevaluasi berbagai macam alternatif terbaik
sehingga masalah dapat dipecahkan. Menurut Nggilu dkk (2019),
keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau
membeli atau tidak terhadap produk.
Menurut Suharno (2010) dalam Supangkat & Supriyatin
(2017), keputusan pembelian adalah tahap dimana pembeli telah
menentukan pilihannya dan melakukan pembelian produk serta
mengkonsumsinya. Terdapat indikator keputusan pembelian
yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller (2016) yaitu:
a) Pengenalan masalah, konsumen menyadari suatu masalah atau
kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal.
Konsumen menyadari adanya perbedaan kondisi
sesungguhnya dengan kondisi yang diharapkan.
b) Pencarian informasi, sebelum memutuskan tipe produk yang
akan dipilih, konsumen biasanya mengumpulkan berbagai
informasi mengenai alternatif-alternatif yang ada di pasaran.
c) Evaluasi alternatif, mengevaluasi dan menyeleksi berbagai
alternatif yang diperoleh melalui pencarian informasi untuk
kemudian mendapatkan alternatif pilihan yang akan digunakan
untuk melakukan keputusan pembelian.
d) Keputusan pembelian, yaitu melakukan keputusan untuk
melakukan pembelian suatu produk dari evaluasi terhadap
jenis produk yang akan dipilih.
e) Perilaku pasca pembelian, yaitu keadaan sesudah pembelian
suatu produk atau jasa, dimana konsumen akan mengalami
tingkat kepuasan atau ketidakpuasan
Perilaku Konsumen
Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh
konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan
menghentikan konsumsi produk dan jasa yang mereka harapkan dapat
memuaskan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen merupakan hal-hal
yang mendasarkan konsumen untuk membuat keputusan pembelian.
Menurut Tjiptono (2015), perilaku konsumen merupakan serangkaian
aktivitas yang dilakukan konsumen dalam rangka mencari solusi atas
kebutuhan dan keinginannya. Rangkaian aktivitas tersebut meliputi
berbagai proses psikologis, seperti pikiran, perasaan, dan perilaku.
Perusahaan harus mampu memahami perilaku konsumen pada pasar
sasarannya, karena kelangsungan hidup perusahaan tersebut sebagai
organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para
konsumen sangat tergantung pada perilaku konsumennya.
Di dalam perilaku konsumen, terdapat beberapa ide pokok yang
penting dalam membangun pemasaran supaya lebih efektif dan efisien,
atau yang bisa disebut rerangka analisis konsumen. Rerangka analisis
konsumen bertujuan untuk meneliti, menganalisis, dan memahami
konsumen guna membantu pekerja pemasaran membangun strategi
pemasaran yang efektif. Peter dan Olson (2014) dan Tjiptono (2015)
mengemukakan terdapat tiga elemen dalam analisis konsumen,
diantaranya yaitu affect & cognition, perilaku konsumen dan lingkungan
konsumen.
Ekuitas Merek
Ekuitas merek (brand equity) merupakan seperangkat aset dan
keterpercayaan yang terkait dengan merek tertentu, yang bisa menambah atau
mengurangi nilai yang diberikan oleh produk dan jasa (Kotler dan Keller,
2009). Selanjutnya Aaker (2013:204) menambahkan bahwa, ekuitas merek
meliputi serangkaian asosiasi dan perilaku yang ada pada pelanggan terhadap
merek, anggota saluran distribusi, dan perusahaan yang memungkinkan suatu
merek dapat memberikan kekuatan, daya tahan, dan memiliki keunggulan
yang menjadi pembeda dengan para pesaingnnya.
Kekuatan suatu merek (brand equity) dapat diukur berdasarkan 7
indikator, yaitu:
1. Leadership: Kemampuan untuk mempengaruhi pasar, baik harga maupun
atribut non-harga.
2. Stability: Kemampuan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan.
3. Market: Kekuatan merek untuk meningkatkan kinerja toko atau distributor.
4. Internationality: Kemampuan merek untuk keluar dari area geografisnya
atau masuk ke negara atau daerah lain.
5. Trend: merek menjadi semakin penting dalam industri.
6. Support: Besarnya dana untuk mengkomunikasikan merek.
7. Protection: Merek tersebut mempunyai legalitas.
Ekuitas merek dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan antara
lain sebagai berikut:
1. Ekuitas merek yang kuat dapat membantu perusahaan untuk menarik
minat calon konsumen agar menjalin hubungan yang baik dengan para
pelanggan dan dapat menghilangkan keraguan konsumen terhadap kualitas
produk.
2. keseluruhan elemen ekuitas merek dapat mempengaruhi keputusan
pembelian konsumen karena ekuitas merek yang kuat akan mengurangi
keinginan konsumen untuk berpindah ke merek lain.
3. Konsumen yang memiliki loyalitas tinggi terhadap merek tentunya tidak
akan mudah berpindah ke merek pesaing, walaupun pesaing melakukan
inovasi pada produknya, hal ini dapat diartikan bahwa konsumen tidak
mudah terpengaruh terhadap produk pesaing meskipun pesaing telah
melakukan perubahan.
4. Asosiasi merek akan berguna bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi
atas keputusan strategi perluasan merek.
5. Perusahaan yang memiliki ekuitas merek yang kuat dapat menentukan
harga premium atau menentukan harga pada prodaknya sendiri tanpa
berpatokan pada produk lain serta mengurangi ketergantungan terhadap
promosi perusahaan.
6. Ekuitas merek yang kuat dapat menghemat pengeluaran biaya pada saat
perusahaan memutuskan untuk melakukan perluasan merek.
7. Ekuitas merek yang kuat dapat menciptakan loyalitas saluran distribusi
yang akan meningkatkan penjualan perusahaan.
8. Empat elemen inti ekuitas merek (brand awareness, perceived quality,
brand associations, brand loyalty) yang kuat dapat meningkatkan kekuatan
elemen ekuitas merek lainnya seperti kepercayaan konsumen, dan lain –
lain.
Citra Merek
Citra merek (brand image) dapat dikatakan sebagai sesuatu yang
mewakili dari keseluruhan persepsi terhadap merek yang dibentuk dari
informasi dan pengalaman terhadap merek itu sendiri di masa lalu. Kotler dan
Armstrong (2008:346) berpendapat bahwa, citra merek adalah persepsi dan
keyakinan yang ada pada pikiran konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi
yang terjadi dalam ingatan konsumen.
Selanjutnya Kotler dan Armstrong (2008), menyatakan bahwa citra
merek dapat diukur berdasarkan pada aspek yang ada sebuah merek yang
meliputi:
1. Kekuatan (strengthness)
Keunggulan yang ada pada merek yang bersifat fisik dan tidak ditemukan
pada merek lainnya, yang mengacu pada atribut-atribut fisik yang ada pada
merek tersebut sehingga bisa dianggap sebagai sebuah kelebihan jika
dibandingkan dengan merek lainnya. Yang termasuk dalam sekelompok
kekuatan (strength) adalah semua fasiltas produk, penampilan fisik, harga
produk, maupun penampilan fasilitas pendukung dari produk tersebut dan
memiliki cakupan pasar yang luas.
2. Keunikan (uniqueness)
Kemampuan untuk membedakan sebuah merek dengan merek yang
lainnya. Hal ini muncul dari atribut suatu produk tersebut yang menjadi
pembeda dengan produk-produk lainnya. Yang termasuk dalam kategori
unik ini adalah variasi penampilan atau nama dari sebuah merek yang
mudah diingat dan diucapkan, dan fisik produk itu sendiri.
3. Keunggulan (favorable)
Termasuk dalam kelompok keunggulan ini antara lain, kemudahan merek
produk untuk diucapkan serta kemampuan merek untuk tetap diingat oleh
pelanggan yang membuat produk terkenal dan menjadi favorit di
masyarakat maupun kesesuaian antara kesan merek dibenak pelanggan
dengan citra yang diinginkan perusahaan atas merek yang bersangkutan.
Pada dasarnya merek digunakan untuk beberapa tujuan yaitu:
a. Sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau
membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya.
b. Sebagai alat promosi sebagai daya tarik produk.
c. Untuk membina citra dengan memberikan keyakinan, jaminan
kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen.
d. Untuk mengendalikan pasa
Keputusan Pembelian
Keputusan pembelian merupakan serangkaian proses yang berawal
dari konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi tentang produk atau
merek tertentu dan mengevaluasi produk atau merek tersebut seberapa baik
masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang
kemudian serangkaian proses tersebut mengarah kepada keputusan pembelian
(Tjiptono, 2014:21).
Selanjutnya Kotler dan Keller (2012:227) menambahkan bahwa,
proses keputusan pembelian adalah proses lima tahap yang dilewati
konsumen, dimulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi
alternative yang dapat memecahkan masalahnya, keputusan pembelian, dan
perilaku pasca pembelian, yang dimulai jauh sebelum pembelian yang
sesungguhnya dilakukan oleh konsumen dan memiliki dampak yang lama
setelah itu.
1. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian menurut
Philip Kotler (2013:214) dipengaruhi oleh empat faktor sebagai berikut :
a. Faktor Budaya
Budaya, sub budaya, dan kelas sosial merupakan hal yang sangat
penting dalam terbentuknya perilaku pembelian. Budaya merupakan
salah satu factor penentu keinginan dan perilaku konsumen yang
paling dasar.
b. Faktor Sosial
1) Kelompok acuan
Kelompok acuan dalam perilaku pembelian konsumen dapat
diartikan sebagai kelompok yang berpengaruh secara langsung
atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang.
2) Keluarga
Keluarga dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu keluarga orientas
yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang yang
dapat memberikan orientasi agama, politik, dan ekonomi serta
ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Selanjutnya itu ada keluarga
prokreasi yang terdiri dari pasangan dan jumlah anak.
c. Pribadi
1) Usia dan siklus hidup keluarga
Orang membeli barang dan jasa tentunya mempunyai kebutuhan
yang berbeda-beda sepanjang hidupnya dimana kegiatan
konsumsi ini dipengaruhi oleh faktor usia dan siklus hidup
keluarga.
2) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi
Pekerjaan dan lingkungan ekonomi seseorang dapat
mempengaruhi kebutuhannya. Biasanya pemilihan produk juga
dipertimbangkan berdasarkan keadaan ekonomi seseorang seperti
besarnya penghasilan yang dimiliki, jumlah tabungan, utang dan
sikap terhadap belanja atau menabung.
3) Gaya hidup
Gaya hidup dapat diartikan sebagai sebuah pola hidup seseorang
yang terungkap dalam aktivitas, minat dan opininya yang
terbentuk melalui kelas sosial dan pekerjaan. Melihat hal ini
sebagai peluang dalam kegiatan pemasaran, banyak pemasar atau
produsen yang mengarahkan merek mereka pada gaya hidup
seseorang.
4) Kepribadian
Kepribadian merupakan ciri bawaan psikologis manusia yang
berbeda yang menghasilkan tanggapan relatif konsisten dan tahan
lama terhadap rangsangan lingkungannya. Kepribadian dapat
menjadi variabel yang sangat berguna dalam menganalisis
pilihan merek konsumen. Hal ini disebabkan karena beberapa
kalangan konsumen akan memilih merek yang cocok dengan
kepribadiaannya.
5) Psikologis
Faktor psikologis ini dipengaruhi oleh empat faktor utama
diantaranya motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan
dan sikap.
d. Peran dan Status
Semakin tinggi peran seseorang dalam organisasi maka semakin
tinggi pula status seseorang dalam organisasi tersebut dan secara
langsung dapat berdampak pada perilaku pembeliannya
Promosi
Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting
bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup
perusahaan serta meningkatkaan kualitas penjualan untuk meningkatkan
kegiatan pemasaran dalam hal memasarkan barang atau jasa dari suatu
perusahaan. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan
untuk menginformasikan (to inform), membujuk (to persuade), atau
mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi,
individu, ataupun rumah tangga (Simamora, 2003).
Menurut Henry Simamora (2003) ada beberapa alasan para
pemasar melakukan promosi antara lain:
a. Menyediakan informasi : Pembeli dan penjual mendapat manfaat
dari fungsi informasional yang sanggup dilakukan oleh promosi.
Para pembeli menemukan program baru yang dapat membantunya
dan para penjual dapat menginformasikan kepada calon pelanggan
tentang barang dan jasa.
b. Merangsang permintaan : Para pemasar menginginkan konsumen
membeli produknya dan mereka menggunakan promosi untuk
membuat konsumen melakukan permintaan.
c. Membedakan produk : Organisasi-organisasi mencoba membedakan
mereka dan produknya melalui penggunaan promosi, khususnya
produk yang tidak banyak berbeda dari para pesaingnya.
d. Mengingatkan para pelanggan saat ini : Mengingatkan para
pelanggan akan manfaat dari produk perusahaan bisa mencegah
mereka berpaling kepada pesaing pada saat mereka memutuskan
untuk mengganti atau memutakhirkan produknya.
e. Menghadang pesaing : Promosi dapat digunakan untuk menghadapi
upaya pemasaran dari pesaing untuk melawan kampanye
periklanannya.
f. Menjawab berita negatif : Kompetisi bukan hanya penjualan produk
serupa dan perusahaan lainnya, perusahaan menjadi korban
publisitas dan pemalsuan.
g. Memuluskan fluktuasi-fluktuasi permintaan : Perusahaan bnayak
mengalami tantangan-tantangan permintaan musiman, dimana para
pelanggan membeli lebih banyak selama beberapa bulan tertentu dan
berkurang pada bulan-bulan lainnya. Promosi membantu mengisi
kesenjangan yang ada diantara kepincangan-kepincangan permintaan
musiman tersebut
Kualitas Produk
Pengertian produk (product) menurut Kotler (2009) adalah segala
sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian,
dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau
kebutuhan. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi
konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya
(Tjiptono, 2008).Menurut Kotler dan Armstrong (2008) beberapa atribut
yang menyertai dan melengkapi produk (karakteristik atribut produk)
adalah:
a. Merek (branding)
Merek (brand) adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau
rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk
mengidentifikasi produk atau jasa dari satu atau kelompok penjual dan
membedakannya dari produk pesaing. Pemberian merek merupakan
masalah pokok dalam strategi produk. Pemberian merek itu mahal dan
memakan waktu, serta dapat membuat produk itu berhasil atau gagal.
Nama merek yang baik dapat menambah keberhasilan yang besar
pada produk (Kotler dan Armstrong, 2008).
b. Pengemasan (Packing)
Pengemasan (packing) adalah kegiatan merancang dan membuat
wadah atau pembungkus suatu produk. Pengemasan melibatkan
merancang dan membuat wadah atau pembungkus suatu produk.
c. Kualitas Produk (Product Quality)
Kualitas Produk (Product Quality) adalah kemampuan suatu
produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi, daya tahan
keandalan, ketepatan kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut
bernilai lainnya. Untuk meningkatkan kualitas produk perusahaan
dapat menerapkan program ”Total Quality Manajemen (TQM)”.
Selain mengurangi kerusakan produk, tujuan pokok kualitas total
adalah untuk meningkatkan nilai konsumen.
Menurut Kotler dan Amstrong (2008) kualitas adalah karakteristik
dari produk dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
yang telah ditentukan dan bersifat laten. Sedangkan menurut Tjiptono
(2008), kualitas merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang
menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi prasyarat kebutuhan
pelanggan atau menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu
memenuhi kebutuhannya.
Untuk mencapai kualitas produk yang diinginkan maka diperlukan
suatu standarisasi kualitas. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga agar
produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga
konsumen tidak akan kehilangan kepercayaan terhadap produk yang
bersangkutan. Pemasar yang tidak memperhatikan kualitas produk yang
ditawarkan akan menanggung tidak loyalnya konsumen sehingga
penjualan produknya pun akan cenderung menurun. Jika pemasar
memperhatikan kualitas, bahkan diperkuat dengan periklanan dan harga
yang wajar maka konsumen tidak akan berpikir panjang untuk melakukan
pembelian terhadap produk (Kotler dan Amstrong, 2008).
Menurut Kotler and Amstrong (2008) arti dari kualitas produk
adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal
itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan
pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk
lainnya.Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
kualitas produk adalah keseluruhan barang dan jasa yang berkaitan
dengan keinginan konsumer yang secara keunggulan produk sudah layak
diperjualkan sesuai harapan dari pelanggan.
Menurut Tjiptono (2008), kualitas mencerminkan semua dimensi
penawaran produk yang menghasilkan manfaat bagi pelanggan. Kualitas
suatu produk baik berupa barang atau jasa ditentukan melalui dimensi-
dimensinya. Dimensi kualitas produk menurut Tjiptono (2008) adalah:
a. Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik operasi
dasar dari sebuah produk.
b. Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur produk
yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti.
Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk maka
semakin besar pula daya produk.
c. Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu
sejauh mana karakteristik sebuah produk memenuhi spesifikasi
tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk.
d. Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang untuk
menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan
konsumen terhadap produk.
e. Reliability (reliabilitas), adalah probabilitas bahwa produk akan
bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu.
Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan maka produk
tersebut dapat diandalkan.
f. Aesthetics (estetika), merupakan bentuk dari tampilansuatu produk.
g. Perceived quality (kesan kualitas), sering dibilang merupakan hasil
dari penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung
karena terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau
kekurangan informasi atas produk yang bersangkutan.
h. Serviceability, meliputi kecepatan dan kemudahan untuk direparasi,
serta kompetensi dan keramahtamahan staf layanan
Harga
Definisi harga menurut (Kotler, 2003) adalah sejumlah uang yang
dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Secara lebih luas, harga
adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan
keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau
jasa.Sedangkan Stanton mendefinisikan harga adalah sejumlah uang dan
atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dari barang
yang lain yang disertai dengan pemberian jasa. Harga merupakan elemen
dari bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, dimana suatu saat harga
akan stabil dalam waktu tertentu tetapi dalam seketika harga dapat juga
meningkat atau menurun dan juga merupakan satu-satunya elemen yang
menghasilkan pendapatan dari penjualan.
Perusahaan menetapkan suatu harga dengan melakukan pendekatan
penetapan harga secara umum yang meliputi satu atau lebih diantara tiga
perangkat perimbangan berikut ini yakni:
a. Cost-Based Pricing (Penetapan harga berdasarkan biaya)
1) Cost-Plus-Pricing (Penetapan harga biaya plus): Suatu metode
penelitian harga yang paling sederhana, dimana metode ini
menambah standar mark-up terhadap biaya produk.
2) Break Even Analysis and Target Profit Pricing (Analisis peluang
pokok dan penetapan harga laba sasaran): Suatu metode yang
digunakan perusahaan untuk menetapkan harga apakah akan break
even atau membuat target laba yang akan dicari.
b. Value-Based Pricing (Penetapan harga berdasarkan nilai)
Metode ini menggunakan satu persepsi nilai dari pembeli (bukan dari
biaya penjualan) untuk menetapkan suatu harga.
c. Competition-Based Pricing (Penetapan harga berdasarkan persaingan)
1) Going-rate Pricing (Penetapan harga berdasarkan harga yang
berlaku): Perusahaan mendasarkan harganya pada harga pesaing
dan kurang memperhatikan biaya dan permintaannya. Perusahaan
dapat mengenakan harga yang sama, lebih tinggi atau lebih rendah
dan pesaing utamanya.
2) Scaled-Bid Pricing (Penetapan harga penawaran tertutup):
Perusahaan menetapkan pesaing dan bukan berdasarkan hubungan
yang kaku atas biaya atau permintaan perusahaan.
Keputusan Pembelian
Menurut Kotler (2003), keputusan pembelian adalah tindakan dari
konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai
faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu
produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas,
harga dan produk sudah yang sudah dikenal oleh masyarakat. Sebelum
konsumen memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen melalui
beberapa tahap terlebih dahulu yaitu pengenalan masalah, pencarian
informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli atau tidak, perilaku
pascapembelian.
Pengertian lain tentang Keputusan pembelian menurut Schiffman
dan Kanuk (2000) adalah keputusan pembelian adalah suatu keputusan
seseorang dimana dia memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan
yang ada.Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa keputusan
pembelian adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan
pembelian sebuah produk. Oleh karena itu, pengambilan keputusan
pembelian konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari
beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang
nyata.Setelah itu konsumen dapat melakukan evaluasi pilihan dan
kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya.
Menurut Swastha dan Handoko (2011) berpendapat bahwa lima
peran individu dalam sebuah keputusan membeli, yaitu:
a) Pengambilan inisiatif (initiator): individu yang mempunyai inisiatif
pembelian barang tertentu atau mempunyai kebutuhan atau keinginan
tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sendiri.
b) Orang yang mempengaruhi (influencer): individu yang mempengaruhi
keputusan untuk membeli baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
c) Pembuat keputusan (decider): individu yang memutuskan apakah
akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana
membelinya, kapan dan dimana membelinya.
d) Pembeli (buyer): individu yang telah melakukan pembelian yang
sebenarnya.
e) Pemakai (user): individu yang menikmati atau memakai produk atau
jasa yang dibeli
Perilaku Konsumen
Pembelian merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan barang
atau jasa yang kemudian akan dipergunakan sendiri atau di jual kembali,
pembelian biasanya dilakukan minimal dua pihak atau lebih atau yang
sering disebut sebagai penjual dan pembeli. Menurut Kotler (2003)
perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh empat faktor antara lain :
a. Faktor budaya
Budaya, sub budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi
perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan
perilaku paling dasar. Anak-anak yang sedang tumbuh akan
mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi, perilaku dari
keluarga dan lembaga-lembaga penting lainnya.Masing-masing
subbudaya terdiri dari sejumlah sub-budaya para anggotanya seperti
kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis. Pada
dasaranya dalam sebuah tatanan kehidupan dalam bermasyarakat
terdapat sebuah tingkatan (strata) sosial. Kelas sosial tidak hanya
mencerminkan penghasilan, tetapi juga indikator lain seperti
pekerjaan, pendidikan, perilaku dalam berbusana, cara bicara,
rekreasi dan lain-lainya.
b. Faktor Sosial
Selain faktor budaya, perilaku pembelian konsumen juga
dipengaruhi oleh faktor sosial diantarannya sebagai berikut:
1) Kelompok acuan
Kelompok acuan dapat diartikan sebagai kelompok yang yang
dapat memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung
terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut. Kelompok ini
disebut kelompok keanggotaan, yaitu sebuah kelompok yang
dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap seseorang.
Anggota kelompok merupakan anggota dari kelompok primer
seperti keluarga, teman, tetangga dan rekan yang berinteraksi
secara langsung dan terus menerus dalam keadaan yang informal.
Kemudian kelompok sekunder yang terdiri dari kelompok
keagamaan, profesi dan asosiasi perdagangan.
2) Keluarga
Dalam suatu organisasi pembelian konsumen, keluarga dibedakan
menjadi dua bagian. Pertama jenis keluarga orientasyaitu keluarga
yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung, seseorang yang
dapat memberikan orientasi agam, politik dan ekonomi serta
ambisi pribadi, harga diri dan cinta. Kedua, jenis keluarga yang
terdiri dari pasangan dan jumlah anak yang dimiliki seseorang
dalam keluarga, keluarga jenis ini biasa dikenal dengan keluarga
prokreasi.
3) Peran dan status
Faktor sosial yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian
seseorang adalah peran dan status mereka di dalam masyarakat.
Semakin tinggi peran seseorang didalam sebuah organisasi maka
akan semakin tinggi pula status mereka dalam organisasi tersebut
dan secara langsung berdampak pada perilaku pembeliannya.
c. Pribadi
Keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh karakterisitik
pribadi diantaranya usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan
ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep-diri pembeli.
d. Psikologis
Keputusan pembelian konsumen dapatdipengaruhi oleh
faktor psikologis yang terdiri dari empat faktor diantaranya adalah:
1) Motivasi
Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu-waktu
tertentu. Beberapa dari kebutuhan tersebut ada yang muncul dari
tekanan biologis seperti lapar, haus, dan rasa ketidaknyamanan.
Beberapa kebutuhan lainnya bersifat psikogenesis yaitu
kebutuhan yang berasal dari tekanan psikologis seperti kebutuhan
akan pengakuan, penghargaan atau rasa keanggotaan kelompok..
2) Persepsi
Persepsi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang digunakan
individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi
masukan informasi guna menciptakan sebuah gambaran (Kotler,
2003). Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik
tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan
lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan.
Terdapat tiga proses persepsi yaitu antara lain:
a) Perhatian selektif : Perhatian selektif merupakan proses
penyaringan atas informasi yang didapat oleh konsumen.
b) Distorsi Selektif : Distorsi selektif yaitu merupakan proses
pembentukan persepsi yang dimana pemasar tidak dapat
berbuat banyak terhadap distorsi tersebut.
c) Ingatan Selektif : Orang akan melupakan banyak hal yang
mereka pelajari namun cenderung akan mengingat informasi
yang mendukung pandangan dan keyakinan mereka.
3) Pembelajaran
Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul
dari pengalaman. Banyak ahli pemasaran yang yakin bahwa
pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara
pendorong, rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan dan
penguatan.
4) Keyakinan dan Sikap
Keyakinan dapat diartikan sebagai gambaran pemikiran seseorang
tentang gambaran sesuatu. Keyakinan orang tentang produk atau
merek akan mempengaruhi keputusan pembelian
mereka.Kemudian sikap merupakan evaluasi, perasaan emosi, dan
kecenderungan tindakan yang dapat menguntungkan atau tidak
menguntungkan dan bertahan lama pada seseorang terhadap suatu
objek atau gagasan tertentu (Kotler, 2003)
Persepsi Kualitas
Menurut Kotler & Keller (2009), persepsi adalah proses yang digunakan
oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan
informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Nilai pelanggan
merupakan kombinasi kualitas, pelayanan, harga dari suatu penawaran produk.
Nilai terhantar pada pelanggan adalah selisih antara jumlah nilai bagi pelanggan
dan jumlah biaya dari pelanggan, dan jumlah nilai bagi pelanggan adalah
sekelompok keuntungan yang diharapkan pelanggan dari barang atau jasa tertentu.
Menurut Schiffman & Kanuk (2008) :“Consumer often judge the quality
of a product or service on basis of variety of informational cues that they
associate with the product” dari definisi tersebut dijelaskan bahwa kesan kualitas
adalah penilaian konsumen terhadap kualitas barang atau jasa yang berdasarkan
informasi yang diterima berdasarkan asosiasi terhadap produk tersebut.
Perceived quality menurut Aaker (2008)dapat didefinisikan sebagai
persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk
atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan dengan
tujuan yang diinginkan, dibandingkan dengan alternatif-alternatif lain. Sedangkan
Menurut Keller (2008) persepsi kualitas telah didefinisikan sebagai persepsi
pelanggan terhadap kualitas keseluruhan atau keunggulan produk atau jasa relatif
terhadap alternatif yang relevan dan berkaitan dengan tujuan yang dimaksudkan.
Perceived quality mempunyai peran penting dalam membangun suatu merek,
Perceived quality sebuah merek dapat menjadi sebuah alasan yang penting bagi
konsumen untuk memutuskan merek yang akan dibeli.
Dalam penelitian sebelumnya (Krisno dan Prof. Hatane Samuel S.E, 2013)
menurut Aaker (1997) kesan kualitas produk dipengaruhi oleh beberapa faktor
yaitu, Konteks kualitas produk yang terbagi menjadi:
1. Kinerja yang melibatkan berbagai operasional produk yang utama.
2. Karakteristik produk, yaitu elemen sekunder dari produk atau bagian-
bagian tambahan dari produk sehingga pembeda penting ketika dua produk
tanpa identik, karakteristik produk akan menunjukan bahwa perusahaan
memahami kebutuhan para pengguna produk tersebut
3. Kesesuaian dengan spesifikasi, artinya tidak ada produk yang cacat
sehingga merupakan penilaian mengenai kegiatan proses manufaktur
4. Keandalan, adalah konsistensi kinerja suatu produk dari satu pembelian
hingga pembelian berikutnya dan presentasi waktu yang dimiliki produk
untuk befungsi sebagaimana mestinya.
5. Ketahanan yang mencerminkan kehidupan ekonomis dari produk tersebut
6. Pelayanan yang mencerminkan kemampuan perusahaan memberikan
pelayanan sehubungan dengan produk tersebut
7. Hasil akhir (Fit & Finish), yang menunjukkan saat munculnya atau
dirasakan kualitas produk. Asumsinya adalah jika perusahaan tidak bisa
menghasilkan produk dengan hasil akhir yang baik maka produk-produk
tersebut mungkin tidak akan mempunyai atribut kualitas lain yang lebih
penting.
Kepercayaan Merek
Kepercayaan dapat digunakan sebagai skala pengukuran rasa suka
terhadap merek, dimana rasa suka seorang pembeli terhadap merek termasuk ke
dalam tingkatan keempat loyalitas pada piramida loyalitas merek (Aaker D. A.,
2008). Menurut Aaker dan Lasser menyatakan pengertian brand trust yaitu:
“Brand trust as feeling of security held by the consumer in his/her interaction
with the brand, that it is based on the perceptions that the brand is reliable and
responsible for the interests and welfare of the consumer”. Artinya, brand trust
(kepercayaan merek) adalah rasa aman yang dimiliki oleh seorang konsumen
melalui interaksinya dengan merek, yang didasarkan pada persepsi konsumen
bahwa merek tersebut dapat dipercaya dan bertanggung jawab untuk kepentingan
dan kesejahteraan konsumen.
Kepercayaan pelanggan pada merek (brand trust) didefinisikan sebagai
keinginan pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek dengan risiko-risiko
yang dihadapi karena ekspetasi terhadap merek itu akan menyebabkan hasil yang
positif (Lau & Lee, 1999). Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa
kepercayaan merek adalah kemauan konsumen mempercayai dan merasa aman
pada suatu merek dengan segala resikonya, karena adanya harapan merek tersebut
dapat memberikan hasil yang positif dan dapat diandalkan bagi mereka
Pengertian keputusanpembelian ulang
Menurut (Schiffman & Kanuk, 2008) perilaku pembelian ulang itu
berhubungan erat dengan konsep dari brand loyalty, yang diusahakan oleh
kebanyakan perusahaan karena menyumbang kepada stabilitas yang lebih besar di
pasar. Keputusan pembelian ulang sendiri adalah ketika konsumen memutuskan
untuk membeli kembali sebuah produk yang bisa saja didasarkan pada persetujuan
konsumen bahwa produk tersebut memenuhi apa yang diinginkan mereka
(Schiffman dan kanuk dalam Long-Yi Lin and Yeun-Wen Chen(2009)).
Pengukuran keputusan pembelian ulang terdiri dari 2 indikator pengukuran yaitu
pembelian kembali produk yang sama di masa datang, dan jumlah pembelian.
Keputusan pembelian ulang (repurchase) mempunyai definisi menurut
Peter dan Olson(2002), yaitu kegiatan pembelian yang dilakukan lebih dari satu
kali atau beberapa kali. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa adanya niat
dari pelanggan untuk kembali membeli produk atau jasa yang sama. Hal tersebut
diperoleh dari pelanggan yang puas akan pelayanan yang diberikan sehingga
dapat mendorong untuk melakukan pembelian ulang (repurchase), menjadi loyal
terhadap produk tersebut ataupun loyal terhadap toko tempat pelanggan tersebut
membeli barang, serta dapat menceritakan hal – hal baik kepada orang lain
(Noviantiano dan Kosahasi, 2007).
Menurut Hawkins et al. (2007) keputusan pembelian ulang sebagai suatu
kegiatan membeli kembali yang dilakukan oleh konsumen terhadap suatu produk
dengan merek yang sama tanpa diikuti oleh perasaan yang berarti terhadap produk
tersebut. Terdapat dua kemungkinan yang dapat menyebabkan seseorang
melakukan pembelian ulang suatu produk. Pertama, konsumen merasa puas
dengan pembelian yang mereka lakukan. Kedua, pelanggan merasa tidak puas,
tetapi mereka tetap melakukan pembelian ulang. Untuk kemungkinan kedua ini
biasanya disebabkan mereka menganggap biaya yang harus mereka keluarkan
untuk mencari, mengevaluasi, dan mengadopsi produk dengan merek lain
(switching cost) terlalu tingg
Pengertian Perilaku konsumen
pada hakikatnya untuk memahami “Mengapa
konsumen melakukan dan apa yang mereka lakukan”. Schiffman dan Kanuk
(2008) mengemukakan bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu studi
mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan
sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan energi). Konsumen memiliki
keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi seluruh individu dari
berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi
lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempelajari bagaimana
konsumen berperilaku dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku
tersebut.
Definisi perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller (2008):
Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok dan
organisasi memilih, membeli, menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide
atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.
Definisi perilaku konsumen menurut (Schiffman & Kanuk, 2008):
Perilaku konsumen menggambarkan cara individu mengambil keputusan
untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, usaha)
guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi
Pengertian Kualitas Produk
Kualitas merupakan pemuas kebutuhan yang tidak lepas dari produk
atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kualitas produk merupakan
pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai
jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing.
Menurut Kotler dalam (Roisah & Riana, 2016), menyatakan bahwa
Kualitas Produk merupakan kemampuan sebuah produk dalam
memperagakan fungsinya, hal tersebut termasuk keseluruhan durabilitas,
reliabilitas, ketepatan, kemudahan, pengoperasian, dan reparasi produk juga
atribut produk lainnya.
Menurut Kotler dalam (Melyani, 2019), mengatakan bahwa kualitas
produk merupakan keseluruhan ciri atas sifat barang dan jasa yang
berpengaruh pada kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dan
keinginan konsumen, maka akan berusaha membuat produk yang
berkualitas yang ditampilkan baik dari ciri-ciri luar (design) produk maupun
inti (core) produk itu sendiri.
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas
produk merupakan kadar atau tingkat baik buruknya sesuatu yang terdiri
dari semua faktor yang melekat pada barang atau jasa, sehingga produk
tersebut memiliki kemampuan untuk dipergunakan sebagaimana yang
diinginkan oleh konsumen
Penggolongan Produk
Kotler dan Keller (2016 : 264) menggolongkan produk dengan
berbagai macam sudut pandang yaitu:
1. Penggolongan Produk Berdasarkan Daya Tahannya
a. Nondurable Goods (barang tidak tahan lama)
Barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau
beberapa kali penggunaan, seperti bir dan shampoo
b. Durable Goods (barang tahan lama)
Barang berwujud yang dapat bertahan untuk pemakaian yang
berulang – ulang, contohnya seperti kulkas, peralatan mesin, dan
pakaian.
2. Penggolongan Produk Berdasarkan Kegunaannya
a. Consumers Goods (barang konsumsi)
Barang konsumsi merupakan suatu produk yang langsung dapat
dikonsumsi tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut untuk
memperoleh manfaat dari produk tersebut. Barang konsumen adalah
barang yang dikonsumsi untuk kebutuhan konsumen akhir (individu
dan rumah tangga), bukan untuk tujuan bisnis.
b. Industial Goods (barang industri)
Barang industri merupakan jenis produk yang masih memerlukan
pemrosesan lebih lanjut untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu.
Pemrosesan tersebut memberikan nilai tambah bagi suatu produk
Biasanya hasil pemrosesan dari barang industri diperjual belikan
kembali. Semakin banyak manfaat yang ditambahkan, barang
tesebut akan semakin memiliki harga yang tinggi, begitu pula
sebaliknya
Pengertian Produk
Sebuah perusahaan tentunya memiliki sebuah produk baik itu
berbentuk barang ataupun jasa yang akan ditawarkan kepada calon
konsumen guna memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya.
“A Product is anything that can be offered to a market for attention,
acquisition, use, or consumption that might satisfy a want or need.” /
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk
mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau memuaskan keinginan atau
kebutuhan (Kotler dan Armstrong, 2018 : 272). Sedangkan menurut
Harman Malau (2017 : 31) Produk dapat didefinisikan sebagai hasil
produksi yang meliputi konsep total. Secara terpadu konsep itu meliputi
barang, kemasan, merek, label, pelayanan, dan jaminannya.
Menurut Bennion dan Scheulle Karakteristik dari produk adalah
faktor penentu yang paling penting saat mencoba menikmati suatu
minuman, diantaranya adalah:
1. Penampilan
Penampilan menciptakan kesan terhadap suatu minuman, contohnya
warna, ukuran, desain. Kesegaran suatu minuman paling sering tampak
dari penampilan minuman itu sendiri.
2. Selera/Flavor
Flavor adalah atribut penting dari suatu minuman yang merupakan
campuran dari rasa, bau, sensasi yang ditimbulkan oleh bahan minuman.
a. Rasa
Rasa adalah sensasi yang diterima saat minuman berada di mulut.
b. Tekstur
Tekstur adalah bagian-bagian dari minuman itu sendiri yang
menunjukan sebuah struktur, misalnya tekstur dari sebuah minuman
jus atau tekstur dari saus krim (whip cream) yang lembut.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala
sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dapat ditawarkan ke
pasar untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi
yang bertujuan untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan
Manajemen
Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakantindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang
dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan
melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (G. R.
Terry, 2018:2 yang dialih bahasakan oleh R. Supomo dan Eti Nurhayati).
Secara etimologi kata manajemen diambil dari bahasa Perancis kuno,
yaitu “Management”, yang artinya adalah seni dalam mengatur dan
melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya
perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengontrolan sumber
daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Menurut Firmansyah
(2018:4) manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian,
penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk
mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.
Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa
manajemen adalah suatu proses yang diawali dari suatu perencanaan kemudian
ada yang memimpin dalam suatu organisasi dan juga mengendalikan orangorang guna mencapai tujuan yang diinginkan.
Indikator Lingkungan Kerja
Menurut Nuraida (2014:174), faktor-faktor yang termasuk dalam
lingkungan kerja diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Cahaya/Penerangan
Cahaya merupakan faktor penting untuk meningkatkan efisiensi kerja
pegawai karena memengaruhi kesehatan pegawai dan keselamtan serta
kelancaran kerja. Penerangan yang baik merupakan hal vital yang
dibutuhkan indra penglihat agar dapat melaksanakan tugas kantor.
Tugas-tugas melihat ini untuk pekerjaan di dalam kantor lebih banyak
tuntutannya karena yang dilihat adalah catatan-catatan kantor sehinggaa
harus didukung oleh penerangan dalam jumlah dan mutu yang tepat dan
diletakkan di tempat-tempat yang tepat pula. Penerangan kantor yang
optimal berguna untuk:
1. Meningkatkan produktivitas kerja,
2. Meningkatkan mutu kerja,
3. Mengurangi terjadinya kesalahan,
4. Mengurangi ketegangan/kerusakan mata,
5. Mengurangi rasa lelah,
6. Meningkatkan semangat kerja pegawai, dan
7. Memberikan citra yang lebih baik bagi perusahaan.
b. Warna
Warna juga merupakan faktor penting untuk meningkatkan efisiensi
kerja pegawai. Warna mempunyai pengaruh penting terhadap
penerangan kantor. Perusahaan dapat menggunakan warna-warna muda
apabila ingin menghemat biaya penerangan. Penggunaan tata warna
dalam kantor berpengaruh besar terhadap keadaan psikologis atau
perasaan seseorang. Setiap warna mempunyai pengaruh yang berlainan
terhadap orang, atau setiap orang akan menunjukkan reaksi yang
berbeda terhadap warna-warna tertentu. Efek warna- warna ini dapat
diberlakukan dalam penggunaannya pada dinding kantor, langit-langit,
lantai karpet, tirai, perabotan kantor, dan lain-lain.
c. Udara
Udara dalam hal ini lebih dilihat dari sis suhu/termperatur, kelembapan,
sirkulasi/ventilasi, dan kebersihan. Menurut Moekijat (dalm
Nuraida,2014:178), Air Conditioner (AC) mengatur keadaan udara
dengan mengawasi suhu, peredaran, kelembapan, dan kebersihan.
Efisiensi pegawai kantor menunjukkan kenaikan rata-rata 20% setelah
diberi AC. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas uadara yang baik akan
memberikan banyak keuntungan bagi kantor, antara lain:
1. Meningkatkan produktivitas kerja;
2. Meningkatkan mutu kerja kantor;
3. Menjaga kesehatan pegawai;
4. Meningkatkan semangat kerja; dan
5. Menimbulkan kesan yang menyenangkan bagi para tamu.
d. Bunyi/Suara
Terutama untuk pekrjaan yang membutuhkan konsentrasi, faktor suara
dapat memengaruhi efisiensi pekerja karena suara yang bising dapat
mengganggu dan dapat berpengaruh pada kesehatan pekerja. Menurut
Moekijat (dalam Nuraida, 2014:178), pengaruh suara yang gaduh
adalah sebagai berikut:
1. Menimbulkan gangguan mental dan saraf pegawai.
2. Menimbulkan kesulitan berkonsentrasi, mengurangi hasil,
meningkatkan kesalahan, minimbulkan kesulitan menggunakan
telepon, dan menciptakan lebih banyak ketidakhdiran.
3. Menambah kelelahan dan mengurangi semangat kerja pegawai.
Sumber kebisingan suara bisa berasal dari dalam kantor maupun dari
luar kantor. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi
kebisingan antara lain sebagai berikut.
1. Membuat teknik konstruksi bangunan yang efektif
2. Menggunakan peralatan kantor yang tidak menimbulkan suara bising,
seperti mesin dengan suara yang halus, mesin tik yang tidak bising,
dan sebagainya.
3. Menggunakan material penyerap suara di dinding, jendela, atau lantai
yang bisa menyerap dan mengisolasi suara. Materi yang paling efisien
digunakan adalah karpet.
4. Menjauhkan peralatan yang menimbulkan suara bising. Misalnya
menempatkan generator di ruangan yang jauh/tersendiri.
e. Musik
Musik dapat memengaruhi keadaan fisik dan mental pegawai. Musik
berguna untuk hal-hal berikut.
2. Meningkatkan efisiensi, kepuasan kerja, dan produktivitas.
3. Mengurangi ketegangan mental, menimbulkan rasa relaks,
mengurangi rasa gugup dan kejenuhan, serta menambah kegembiraan
kerja.
Menurut Sedarmayanti (2011:28) indikator-indikator lingkungan
kerja yaitu sebagai berikut:
a. Penerangan/cahaya di tempat kerja sangat besar manfaatnya bagi
pegawai guna mendapat keselamatan dan kelancaran kerja, oleh sebab itu
perlu diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak
menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas (kurang cukup) mengakibatkan
penglihatan menjadi kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat,
banyak mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang
efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit
tercapai.
b. Sirkulasi udara ditempat kerja yang baik yang ternilai dari kadar oksigen
yang tinggi. Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk
hidup untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses
metabolisme. Udara di sekitar dikatakan kotor apabila kadar oksigen
dalam udara tersebut telah berkurang dan telah bercampur dengan gas
atau bau-bauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sumber utama
adanya udara segar adalah adanya tanaman disekitar tempat kerja.
Tanaman merupakan penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh manusia.
c. Kebisingan di tempat kerja yang merupakan salah satu polusi sulit
diatasi, Kebisingan atau bunyi-bunyian yang tidak dikehendaki oleh
telinga. Tidak dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang bunyi
tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran,
dan menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian,
kebisingan yang serius dapat menyebabkan kematian.
d. Bau tidak sedap di tempat kerja yang dapat dianggap sebagai
pencemaran, karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja, dan baubauan yang terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi kepekaan
penciuman. Pemakaian “Air Condition” yang tepat merupakan salah satu
cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang
mengganggu disekitar tempat kerja.
e. Keamanan di tempat kerja penting untuk dijaga dan diperhatikan. Oleh
karena itu faktor keamanan perlu diwujudkan keberadaannya. Salah satu
upaya untuk menjaga keamanan ditempat kerja, dapat memanfaatkan
tenaga Satuan Petugas Pengaman (SATPAM).
Berdasarkan teori-teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa
lingkungan kerja merupakan lingkungan dimana para pekerja tersebut
bekerja baik dalam bentuk fisik maupun non fisik yang dapat
mempengaruhi diri seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
Perusahaan atau instansi harus berusaha untuk menciptakan lingkungan
kerja yang baru, sehingga para pegawai dapat menunjukan potensimereka
dalam pekerjaannya
Pengertian Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting
dalam upaya peningkatan semangat kerja dan produktivitas pegawai.
Seorang pegawai dalam bekerja tentunya membutuhkan kenyamanan dan
ketenangan sehingga pegawai tersebut dapat berkonsentrasi dan melakukan
pekerjaannya. Ganggguan ganguan yang ada seperti suara bising, ruangan
tidak nyaman, keadaan udara kurang baik, bau bau tidak sedap, serta
lingkungan sosial yang kurang mendukung harus dihindari karena dapat
menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketenangan dalam bekerja.
Lingkungan kerja harus didesain senyaman mungkin dan sekondusif
mungkin.
Ahsyari (2012:109) mengemukakan bahwa “lingkungan kerja adalah
segala sesuatu yang ada disekitar karyawan yang dapat berpengaruh dalam
melaksanakan tugas tugas yang dibebankan oleh perusahaan”. Sedarmayanti
(2012:21) mengemukakan bahwa “lingkungan kerja adalah perkakas dan
bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja,
metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perorangan
maupun sebagai kelompok.”. Tohardi (2012:126) mengemukakan bahwa
“lingkungan kerja adalah lingkungan dimana para karyawan melaksanakan
tugas dan pekerjaannya sehari hari.”
Penilaian Kinerja
Hasibuan (2010:87) mengemukakan bahawa penilaian kinerja
merupakan “kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja
karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya”. Penilaian prestasi
kerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan standard kualitas maupun
kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan.
Sedarmayanti (2013:265) mengemukakan bahwa penilaian kinerja
adalah “mengevaluasi perilaku secara kritis yang merupakan keberhasilan
pekerjaan”. Sementara Marwansyah (2016:232) penilaian kinerja adalah
uraian sistematis tentang kekuatan atau kelebihan dan kelemahan yang
berkaitan dengan pekerjaan seseorang atau suatu kelompok..
Beberapa unsur-unsur yang dapat di nilai dalam penilaian kinerja
karyawan menurut Hasibuan, (2012:93) yaitu:
a. Kesetiaan, penilaian mengukur kesetiaan karyawan terhadap
pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi.
b. Prestasi kerja, penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas
yang dapat dihasilkan karyawan tersebut dari uraian pekerjaannya.
c. Kejujuran, penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya
memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang
lain seperti kepada para bawahannya.
d. Kedisiplinan, penilai menilai karyawan dalam mematuhi peraturanperaturan yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuia dengan instruksi
yang diberikan kepadanya.
e. Krestivitas, penilai menilai kemampuan karyawan dalam
mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya.
f. Kerja sama, penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan
bekerja sama dengan karyawan lainnya secara vertical atau horizontal di
dalam maupun di luar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin
baik.
g. Kepemimpinan, penilai menilai kemampuan untuk memimpin,
berpengaruh, mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan
dapat memotivasi orang lain atau bawahannya untuk bekerja secara
efektif.
h. Kepribadian, penilai menilai dari sikap perilaku, kesopanan, periang,
disukai memberi kesan menyenangkan, memperhatikan sikap yang baik,
serta berpenampilan simpatik dan wajar.
i. Prakarsa, penilai menilai kemampuan berpikir yang orisinil dan
berdasarkan inisiatif sendiri untuk menganalisis, menilai, menciptakan,
memberikan alasan, mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan
penyelesaian masalah yang dihadapinya.
j. Kecakapan, penilai menilai kecakapan karyawan dalam menyatukan dan
menyelaraskan bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat di
dalam penyusunan kebijaksanaan dan di dalam siatuasi manajemen.
k. Tanggung Jawab, penilai menilai kesediaan karyawan dalam
mempertanggung jawabkan kebijaksananya, pekerjaan, dan hasil
kerjanya, sarana dan prasarana yang dipergunakannya, serta perilaku
kerjanya.
Sedarmayanti (2013:77) mengemukakan bahwa ada dua metode
yang dapat dinilai dalam penilaian kinerja yaitu:
a. Metode penilaian berorentasi masa lalu
Teknik yang sering di pakai dan mempunyai orientasi masa lalu
mencakup:
1) Rating scale (Skala peringkat).
2) Checklist (Daftar cek).
3) Critical incident method (Metode kejadian kritis).
4) Fied review method (Metode peninjauan kembali ke lapangan).
5) Performance test and observations (Tes kinerja dan observasi).
6) Group evaluation method (Metode evaluasi kelompok).
b. Metode penilaian beroretasi masa depan
Pusat orientasi pendekatan pada perbuatan yang akandatang dengan
menilai karyawan potensial atau tujuan penilaian akan datang yaitu:
1) Penilaian diri
Teknik ini berguna bila tujuan evaluasi adalah untuk melanjutkan
pengembangan diri.
2) Penilaian psikologis
Berguna untuk menilai potensi karyawan untuk waktu yang akan
datang.3) Pendekatan Management by Objectives (MBO) manajemen
berdasarkan sasaran.
Berdasarkan teori-teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja
merupakan serangkaian proses untuk mengevaluasi proses atau hasil kerja
seorang pegawai untuk memudahkan pimpinan dalam menentukan
kebijakan bagi pegawai tersebut yang berkaitan dengan pekerjaan atau
jabatannya.
Pengukuran Kinerja
Sedarmayanti (2011:195) mengemukakan pengukuran kinerja
merupakan “suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas”. Pengukuran kinerja
digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kegiatan atau program atau kebijakan sesuia dengan saran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi organisasi.
Ada beberapa hal dalam pengkuran kinerja yang dapat di ukur yaitu
sebagai berikut:
a. Aspek finansial yaitu meliputi anggaran suatu organisasi yang
merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran
kinerja.
b. Kepuasan pelanggan, organisasi di tuntut untuk terus menerus
memberikan pelayanan berkualitas prima. Untuk itu, pengukuran kinerja
perlu di desain sehingga pimpinan dapat memperoleh informasi relevan
atas tingkat kepuasan pelanggan.
c. Operasi bisnis internal, informasi operasi bisnis diperlukan untuk
memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi sudah seirama untuk
mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam
rencana strategis.
d. Kepuasan karyawan, merupakan asset yang harus dikelola dengan baik,
apalagi dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis
karyawan sangat nyata.
e. Kepuasan komunitas dan shareholders atau stakeholders merupakan
kegiatan instansi pemerintah berinteraksi dengan berbagai pihak yang
menaruh kepentingan terhadap keberadaannya. Untuk itu informasi dari
pengukuran kerja perlu di desain untuk mengakomodasi kepuasan dari
stakeholders.
f. Waktu, ukuran waktu merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam
desain pengukuran kerja.
Pengertian Kinerja
Istilah kinerja berasal dari kata job Performance atau Actual
Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh
seseorang). Kinerja merupakan bagian dari produktivitas kerja, yang berasal
dari kata “produktif” yang artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk
digali, sehingga produktivitas dapat dikatakan sesuatu proses kegiatan yang
terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi atau
objek. Filosofi produktivitas sebenarnya dapat mengandung arti keinginan
dan usaha dari setiap manusia (individu maupun kelompok) untuk selalu
meningkatkan mutu kehidupan atau standar kehidupannya. Kinerja dapat
pula dipandang sebagai perpaduan hasil kerja (apa yang harus dicapai oleh
seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya),
(Marwansyah, 2012:229).
Mangkunegara (2013:67) mengemukakan pendapat bahwa kinerja
adalah “hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya”. Menurut Marwasyah (2012:124), kinerja adalah
“pencapaian atau prestasi seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya”. Hasibuan (2010:94) sendiri mengemukakan
pendapat lain bahwa kinerja adalah “pengorbanan jasa, jasmani, dan pikiran
untuk menghasilkan barang-barang atau jasa dengan memperoleh imbalan
prestasi tertentu”.
Berdasarkan penjelasan teori-teori tersebut di atas maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang dapat dicapai oleh seseorang
atau sekelompok orang atau organisasi, sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
Indikator-indikator kinerja pegawai menurut Mangkunegara,
(2013:62) sebagai berikut:
a. Kuantitas pekerjaan
Kuantitas pekerjaan, adalah jumlah atau banyaknya pekerjaan yang
dihasilkan pegawai. Dengan jenis pekerjaan yang sesuai dengan bidangbidangnya masing-masing.
b. Kualitas pekerjaan
Kualitas pekerjaan, merupakan salah satu cara untuk mengetahui
tinggi rendahnya kinerja pegawai dan sejauh mana pegawai dapat
menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang baik. Kualitas yang terdiri
dari kahalusan, kebersihan dan ketelitian pekerjaan.
c. Ketepatan waktu
Ketepatan waktu juga salah satu cara untuk mengetahui tinggi
rendahya kinerja pegawai. Apabila menyelesaikan tugas dengan cepat
dan tepat. Ketepatan waktu dapat dilihat dari sesuai tidaknya
menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang direncanakan.
Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Sutrisno (2011:9) menjabarkan beberapa fungsi manajemen
sumber daya manusia, diantaranya sebagai berikut:
a. Perencanaan (Planning) adalah kegiatan memperkirakan tentang
keadaan tenaga kerja, agar sesuai denga kebutuhan organisasi secara
efektif dan efisien, dalam membantu terwujudnya tujuan.
b. Pengorganisasian (Organization) adalah kegiatan untuk mengatur
pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja,
delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bentuk bagan
organisasi.
c. Pengarahan dan Pengadaan (Directing) adalah kegiatan memberi
petunjuk kepada pegawai, agar mau bekerjasama dan bekerja efektif
dan efisien dalam membantu terciptanya tujuan organisasi. Adapun
pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi,
dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan
kebutuhan organisasi.
d. Pengendalian (Controling) merupakan kegiatan mengendalikan
pegawai agar menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan
rencana.
e. Pengembangan (Development) merupakan proses peningkatan
keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai melalui
pendidikan dan pelatihan.
f. Kompensasi (Compensation) merupakan pemberian balas jasa
langsung berupa uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan
balas jasa yang diberikan kepada organisasinya.
g. Pengintegrasian (Integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan
kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai, agar terciptanya kerja
sama yang serasi dan saling menguntungkan.
h. Pemeliharaan (Maintenance) merupakan kegiatan untuk
meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas, agar meraka tetap
mau bekerja sama sampai pensiun.
i. Kedisiplinan (Discipline) merupakan salah satu fungsi manajemen
sumber daya manusia yang penting dan merupakan kunci terwujudnya
tujuan organisasi, karena tanpa adanya kedisiplinan, maka sulit
memwujudkan tujuan yang maksimal.
j. Pemberhentian (Separation) merupakan putusnya hubungan kerja
seorang pegawai dari suatu organisasi. Pemberhentian ini disebabkan
oleh keinginan pegawai, keinginan organisasi, berakhirnya kontrak
kerja, pensiun dan lain-lain.
Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia
Sadili (2010:30) menyatakan ada empat tujuan manajemen sumber
daya manusia, yaitu:
a. Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi
atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap
kebutuhan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatif.
b. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk
membantu organisasi mencapai tujuannya.
c. Tujuan fungsional adalah untuk mempertahankan konstribusi
departemen sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan
kebutuhan organisasinya.
d. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi
atau perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitasnya melalui
organisasi.
Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu kunci
keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan yang ingin
diraihnya, istilah manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti
mengurus, mengatur, melakukan, dan mengelola. Pada umumnya,
pengertian manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan yang ingin
dicapai melalui orang lain, yaitu sumber daya manusia. Dimana sumber
daya manusia memiliki kontribusi yang sangat besar bagi eksistensi
perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia, mustahil sebuah
perusahaan dapat mencapai tujuannya. Sumber daya manusia merupakan
salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan
dibandingkan faktor lainnya seperti modal. Oleh karena itu sumber daya
manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi perusahaan. Berikut beberapa definisi dari para ahli tentang
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM).
Mangkunegara (2011:27) mendefinisikan Manajemen Sumber
Daya Manusia (MSDM) berupa perencanaan, pengorganisasian,
pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap aktivitas yang
dilakukan yang diharapkan dapat merangsang, mengembangkan,
memotivasi dan memelihara kinerja yang tinggi di dalam perusahaan.
Hasibuan (2013, p10) mengemukakan bahwa Manajemen Sumber Daya
Manusia adalah “Ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga
kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan,
karyawan, dan masyarakat”.
Sementara Rivai (2011:13), mengemukakan bahwa MSDM
“Merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segisegi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang
diterapkan didalalm suatu perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan
kinerja pegawai yang ada didalamnya. Dari beberapa definisi tentang
manajemen sumber daya manusia yang telah dikemukakan, maka dapat
disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu
untuk mengelola sumber daya manusia yang terdapat di perusahaan dalam
rangka mencapai tujuan perusahaan serta memelihara kinerja pegawai agar
tetap menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien
Pengertian Implementasi Crowdsourcing
Definisi crowdsourcing pertama kali dikenal oleh Howe dan Robinson
(2005), setelah keduanya melakukan wawancara tentang bagaimana bisnis
memanfaatkan internet untuk meng-outsource pekerjaan-pekerjaan kepada
seorang individu? Jawabannya adalah melakukan outsourcing kepada crowd
(kerumunan). Menurut Sawidji (2016: 204) Outsourcing adalah menugaskan
pihak-pihak diluar organisasi, untuk mengerjakan pekerjaan organisasi.
Contohnya, pekerjaan konsultan. Jadi, secara implisit boleh dikatakan
crowdsourcing adalah melakukan outsourcing pekerjaan kepada banyak individu
secara bersamaan. Dan secara praktis, crowdsourcing di definisikan sebagai
tindakan satu perusahaan atau lembaga sebagai pemberi kerja, meng-outsourcingkan pekerjaan itu kepada jejaring (biasanya cukup besar) individu dalam bentuk
open call (lelang umum).
Menurut Sawidji (2016: 217) bahwasannya, definisi yang dimaksud
crowdsourcing adalah aktivitas partisipatif secara online, dimana individu,
intitusi, lembaga nirlaba atau perusahaan menawarkan pekerjaan kepada
kumpulan individu yang memiliki variasi dalam pengetahuan, heterogenitas dan
jumlah, melalui open call yang secara sukarela mengikuti lelang terbuka tersebut.
Menurut Ross et al (2010) dalam Sawidji (2016: 212), untuk satu situs
crowdsourcing saja, yaitu Mechanical Turk, terdaftar 400.000 crowdworker (para
pekerja yang melakukan pekerjaan dengan model bisnis crowdsourcing). Yang
menarik sebagian besar Crowd Worker adalah warga AS (57%) dan India (32%) ,
dimana 27% dari mereka semua menikmati pendapatan US$10.000 per tahun. Ini
menunjukkan bahwa warga AS dan India paling leading dalam model
crowdsourcing. Jika di Mechanical Turk, crowdsourcing-nya didominasi oleh
India, tidak demikian dengan yang terjadi di Microworkers.Com, situs
crowdsourcing yang tidak kalah dengan Amazon Mechanical Turk. Warga AS dan
India berbagi porsi terbesar untuk mendapatkan pekerjaan dari Microworker.Com
yaitu, 25%, selebihnya datang dari 197 warga negara lain didunia, di antaranya
adalah Indonesia (18%) dan Bangladesh (17%). Jadi Indonesia masih mampu
bersaing di pentas model bisnis crowdsourcing di Internasional.
Jadi, model bisnis dengan implementasi crowdsourcing ini sepertinya
semakin mendapatkan tempat di masa yang akan datang. Di Indonesia
implementasi model ini sudah mulai diterapkan, namun masih banyak perusahaan
yang belum menyadari secara tidak langsung telah menerapkan crowdsourcing,
apalagi dijalankan secara serius dan mendalam. Dapat diambil kesimpulan bahwa,
keahlian dan ide dari sekelompok orang itulah yang digunakan sebagai bantuan
dalam menghasilkan konten sekaligus memfasilitasi pembuatan produk. Jika
melihat dari konsep dasarnya, akan bisa diambil kesimpulan jika crowdsourcing
adalah sebuah distribusi untuk menyelesaikan masalah. Apabila suatu perusahaan
sedang menjalankan proyek, proses marketing untuk pemasaran produk, sekaligus
melakukan riset untuk produk baru yang ingin diluncurkan, maka crowdsourcing
bisa menjadi ide dan pilihan yang tepat sebagai bentuk solusi yang paling efektif.
Kapabilitas Teknologi
Menurut Syarif (2006) yang dikutip dalam Lina dan Lena (2009: 94),
secara umum bisnis memerlukan dua kapabilitas, Technological Capability (TC)
dan Managerial Capability (MC). TC terimprovisasi melalui proses learning by
doing (pembelajaran sekaligus bekerja), dan learning by changing (belajar dari
perubahan). Sedangkan MC merupakan kesuksesan integrasi (melalui
pendelegasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan) dari TC dengan peluang
pasar. Hal ini juga menunjukan kemampuan leadership dari manajer didalam
memberdayakan sumber daya dan secara rutin mengamati keterkaitannya serta
proses perubahan.
Menurut Syarif dalam Lina dan Lena (2009: 94) Kapabilitas teknologi
dibagi menjadi enam kapabilitas yang masing-masing memiliki karakteristik yang
berbeda dan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Transforming Capability
2. Vending Capability
3. Acquiring Capability
4. Modifying Capability
5. Designing Capability
6. Generating Capability
a. Transforming Capability
Merupakan pemberdayaan teknologi terpasang untuk proses
pengendalian semua aktivitas transformasi. Hal ini dimaksudkan untuk
mengimprovisasi operasi, monitoring dan perawatan dari seluruh komponen
teknologi untuk merespon “market niches” yang berbeda.
b. Vending Capability
Yaitu proses distribusi dan penjualan serta pelayanan dari output
dengan menggunakan teknologi. Kemajuan dalam VC (Vending Capability)
mengidentifikasikan peningkatan segmen pasar dan peningkatan pangsa pasar
dalam segmen tersebut. Atau dengan kata lain, memonitor situasi eksternal
dan mengevaluasi performance. Namun kemampuan VC tidak termasuk
marketing gimmicks (tanpa hadiah, lotere, dan sebagainya).
c. Acquiring Capability
Merupakan penggabungan dari komponen teknologi dan sumbersumber lainnya. Kemajuan AC menghasilkan kekuatan yang lebih besar
dalam perusahaan untuk me-manage perubahan teknologi. Seperti sistem
perekrutan karyawan dan mesin, kemampuan spesifikasi teknologi terpasang,
dan pencarian sumber daya dan upaya dalam mendapatkan sumber daya
tersebut.
d. Modifying Capability
Merupakan perbaikan seluruh aktivitas yang berkelanjutan dan
komponen teknologi yang meliputi kemampuan untuk penugasan dan
penempatan personil serta fasilitas permesinan. kemampuan untuk
menggandakan komponen peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk
penggantian onderdil lama, dan lain sebagainya. Kemajuan dalam MC
menunjukan peningkatan harapan dalam mobilisasi sumber daya untuk
mendapatkan keuntungan yang optimal melalui biaya minimal dan kepuasan
pelanggan
e. Designing Capability
Merupakan pemanfaatan teknologi-teknologi untuk pengembangan
produk atau kemampuan membuat desain terbaru. Dalam hal ini keterkaitan
produk dan kompleksitas proses mendorong pentingnya untuk
memberitahukan kepada konsumen bahwa nilai dan utilitas pelanggan
mencerminkan performansi dan nilai produk itu sendiri.
f. Generating Capability
Merupakan kemampuan inovasi dan komersialisasi dengan cara
memanfaatkan proses perkembangan teknologi. Kemajuan dalam GC
mengindikasikan perwujudan dari self reliance dan pengawasan dari
komponen-komponen teknologi kritis untuk efektifitas persaingan pasar
internasional menghadapi cepatnya perubahan teknologi.
Komponen-komponen teknologi dengan kapabilitas teknologi yang telah
diuraikan diatas secara sistematis saling berkaitan secara keseluruhan.
Pemahaman teknologi bukan hanya sekedar memahami dan menggunakan
teknologi tersebut, perlu adanya penyesuaian dan kemampuan dari pengguna
teknologi dalam menggunakan teknologi yang tersedia. Yang bertujuan
memudahkan pekerjaan pengguna dan membantu operasional perusahaan.
Tipe – Tipe Teknologi
Mengutip dalam Lina dan Lena (2018: 26) “Teknologi dapat didefinisikan
sebagai kemampuan untuk mengenali masalah-masalah teknis dan
mengeksploitasi konsep-konsep yang dapat menyelesaikan masalah teknis yang
ada”, serta di sisi lain teknologi merupakan peralatan atau perangkat, seperti
equipment, software, dan hardware yang digunakan untuk menyelesaikan masalah
operasional secara efektif dalam suatu organisasi (Autioe dan Lemanen, 1995).
Kemudian, menurut Scroeder and Sohal dalam Lina dan Lena (2018: 26),
menyatakan bahwa teknologi pada industri manufaktur mencakup Hard
Technology dan Soft Technology. Hard Technology seperti mencakup Advanced
Manufacturing Technology dan Computer Based Technology telah semakin
banyak diadopsi oleh industri manufaktur saat ini.
Disamping Hard Technology, Soft Technology juga memegang peranan
penting dalam proses operasional organisasi dan memperbaiki kinerja. Soft
technology lebih digunakan daripada hard technology dalam kultur industri
Jepang, ataupun di negara-negara berkembang. Menurut Harison dan Samson
dalam Lina dan Lena (2018: 27) soft technology merupakan sistem yang
mengendalikan proses-proses teknis dan proses sumber daya manusia dalam
organisasi, seperti TQM, JIT, TPM, MRP2, dan Benchmarking.
TQM dalam Lina dan Lena (2018: 27) merupakan optimasi kerja pada
semua bagian dan fungsi operasi, prosedur, sistem, pengendalian, struktur, dan
kultur organisasi (Warnock, 1996). Beberapa hasil studi empiris menunjukkan,
bahwa penerapan TQM memberikan hasil positif dalam meningkatkan
produktivitas, profitabilitas, ataupun kinerja keseluruhan (Sohal dan Terziovky,
2000).
JIT dalam Lina dan Lena (2018: 27) merupakan seperangkat metode atau
teknik yang diaplikasikan pada sistem pembelian, fungsi fabrikasi, dan fungsi
penghantaran. Filosofi JIT, yaitu mengeleminasi semua aktivitas yang tidak
penting dan tidak memberikan nilai tambah dimana pun aktivitas itu berada
(Yasin dan Wafa, 1997). Hasil penelitian yang ada menunjukkan, bahwa JIT
mampu mengurangi leadtime, menurunkan waktu proses, memperbaiki kualitas
produk, meningkatkan produktivitas, meningkatkan komunikasi internal dan
eksternal, dan menumbuhkan keterlibatan manajerial (Arogyaswami dan Simmon,
1991).
TPM dalam Lina dan Lena (2018: 27) merupakan pendekatan inovatif
untuk perawatan peralatan (hardware atau software) dan mesin pabrik.
Implemetasi TPM memberikan kontribusi dalam mengurangi work in progress,
meningkatkan kualitas produk, mengurangi waktu siklus produksi (Paterson et al.,
1996).
MRP2 dalam Lina dan Lena (2018: 27) merupakan sistem berbasis
komputer yang terintegrasi untuk mengendalikan dan menjalankan fungsi seperti
pemrosesan pesanan penjualan, perencanaan kapasitas produksi, pemrosesan
pesanan pembelian bahan, dan peramalan penjualan (Warnock, 1996). Organisasi
yang berhasil menerapkan MRP2 dapat meningkatkan posisi kompetitifnya
dengan peningkatan kinerja finansial, perbaikan tingkat pelayanan kepada
pelanggan, meningkatkan efisiensi mesin, mengurangi biaya manufaktur, dan
meningkatkan kordinasi semua bidang fungsional (Humpreys, et al., 2001).
Benchmarking dalam Lina dan Lena (2018: 27) merupakan suatu metode
praktis yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dengan memahami dan
mempelajari metode dan praktik yang diterapkan oleh bidang lain atau oleh
perusahaan lain yang diacu sebagai patok duga, yaitu best performer ( Hinton et
al., 2000). Dan digunakan sebagai suatu strategi untuk melakukan perubahan
terhadap proses manajemen (Freytag dan Hollensen, 2001).
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, teknologi mencakup soft
technology dan hard technology. Yang termasuk soft technology yaitu meliputi
desain produk, hubungan interaktif antara desain dan rekayasa produksi,
manajemen dan pemasaran, yang lebih penting dibanding komponen teknis
produksi. Sedangkan hard technology meliputi garis utama produksi barang, dan
sumber daya beserta teknologi yang dihubungkan dengan rekayasa. Dalam (Lina
dan Lena, 2009: 92), Wallender mendefinisikan teknologi industri atau aktivitas
bisnis sebagai suatu proses (rekayasa), manajemen, pemasaran, dan pengetahuan
produksi.
Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tipe teknologi operasional,
dalam Lina dan Lena (2018: 226) untuk menghadapi kompetisi, perusahaan
manufaktur dituntut untuk mengambil dua tindakan penting, yaitu: pertama,
mengadopsi satu atau lebih hard technology seperti CAD (Computer Aided
Design) yang merupakan sistem elektronik untuk mendesain produk baru atau
mengubah produk yang telah ada, CAM (Computer Aided Manufacturing), yaitu
sistem komputerisasi untuk mengontrol langsung mesin dan peralatan dalam
proses pemanufakturan. CIM (Computer Integrated Manufacturing), yaitu
merupakan filosofi organisasi dan manajemen yang terintegrasi dengan bantuan
sistem komputer. Mencakup integrasi desain produk, perencanaan proses, dan
pemanufakturan dalam sistem komputer. Robotics, yaitu penggunaan flexible
machine dengan kemampuan menangani dan memindahkan untuk menggantikan
kerja manusia. Dan yang kedua, memilih satu atau lebih soft technology
diantaranya JIT (Just In Time), TQM (Total Quality Management), MRP
(Material Requiremment Planning), dan TPM (Total Productive Maintenance).
Pengertian Integrasi Teknologi
Definisi integrasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Terdapat
definisi lain menurut ICCE (Intracapsular Cataract Extraction). Integrasi adalah
penyatu bagian-bagian berbeda dari satu masyarakat menuju ke arah satu kesatuan
utuh, ataupun juga sebagai kumpulan masyarakat kecil banyak yang menjadi satu
bangsa. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa, integrasi merupakan upaya
meyatukan unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan terhadap
suatu masalah yang terjadi pada masing-masing unsur tersebut. Sedangkan
menurut Wedawaty dalam Ahmad (2018) mengemukakan bahwa, integrasi adalah
perpaduan, penyatuan, atau penggabungan dari dua objek atau lebih.
Definisi teknologi. Menurut Indrajit (2007), menyatakan dalam aset
sumber daya manusia perlu untuk memperhatikan keahlian teknis, pengetahuan
bisnis dan orientasi pada pemecahan masalah karena kebutuhan akan sumber daya
manusia yang memiliki kemampuan teknis berupa critical factor dalam
perusahaan atas pesatnya kemajuan teknologi informasi.
Menurut Susilahudin dkk (2018: 43), menyatakan bahwa era industri 4.0
adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada era dimana terjadi perpaduan
teknologi yang mengakibatkan dimensi fisik, biologis, dan digital membentuk
suatu perpaduan yang sulit dibedakan.
Menurut Oliver (2011: 25), salah satu teori integrasi teknologi yang cukup
populer adalah Technology Acceptance Model (TAM). Teori integrasi teknologi
merupakan teori yang menganalisis dan memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. Terdapat dua faktor
dalam TAM yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor
pertama adalah persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi. Sedangkan faktor
kedua adalah persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan teknologi (ease
of use).
Kedua faktor tersebut mempengaruhi kemauan untuk memanfaatkan
teknologi (usefulness). Selanjutnya kemauan untuk memanfaatkan teknologi akan
mempengaruhi penggunanan teknologi yang sesungguhnya. Persepsi pengguna
terhadap manfaat teknologi dapat diukur dari beberapa faktor sebagai berikut:
1. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan produktivitas pengguna.
2. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna.
3. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses pengguna.
Persepsi tersebut yang dimaksud sebagai pengguna adalah konsumen
yang menggunakan jasa perusahaan. Konsumen yang memanfaatkan teknologi
yang akan memudahkan dalam penyelesaian tugas dengan baik. Senada dengan
hal itu, terdapat strategi dalam teknologi yang dapat meningkatkan daya saing
perusahaan. Strategi teknologi harus diintegrasikan dengan strategi fungsional
perusahaan dan strategi bisnis perusahaan.
Definisi integrasi teknologi juga dikemukakan oleh Christensen dalam
Lina dan Lena (2009: 90), mendefinisikan Technology as a process, technique or
methodology that integrates in a product design, manufacturing process or
service, which transforms labor, capital, information, material and energy inputs
into outputs that have high value. Pernyataan tersebut berarti bahwa integrasi
teknologi merupakan sebuah teknik atau metodologi yang menyatu dalam suatu
desainproduk, proses manufaktur dan jasa, yang mentransformasikan input seperti
tenaga kerja, kapital informasi, dan energi untuk dijadikan output yang memiliki
nilai tinggi.
Autioe dan Leimanen dalam Lina dan Lena (2018: 26) menyatakan
bahwa “Technology can be defined as the ability to recognize existing technical
problems, and on the other hand, technology is equipment or devices, such as
equipment, software, and hardware that are used to solve operational problems
effectively within an organization”. Dari pernyataan tersebut, maka teknologi
dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengenali masalah-masalah teknis
yang ada, dan teknologi merupakan peralatan atau perangkat seperti equipment,
software, dan hardware yang digunakan untuk menyelesaikan masalah
operasional dalam perusahaan.
Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
teknologi yang terintegrasi dikarenakan adanya penyatuan suatu fungsi yang
berbeda menjadi suatu kesatuan yang utuh dan saling bergantung, serta
berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Terlebih, teknologi memberikan
manfaat dan peluang besar bagi perusahaan. Teknologi yang diintegrasikan
dengan strategi bisnis dan strategi fungsional organisasi, merupakan sebuah
keberhasilan dalam menerapkan manajemen teknologi dan implementasinya.
Integrasi Teknologi
Sangat penting bagi seorang pimpinan atau pengusaha dalam menentukan
teknologi yang digunakan untuk perusahaannya. Kapabilitas teknologi menjadi
salah satu faktor penting dan sangat menentukan dalam keberhasilan suatu usaha.
Teknologi dijadikan sebuah aset perusahaan yang meliputi hardware, dan
software.
Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan manusia dalam
mencapai tujuan organisasi. Mulyadi (2005:357) mendefinisikan penilaian
kinerja sebagai penentu secara periodik efektivitas operasional suatu
organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi pada dasarnya
dioperasikan oleh sumber daya manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya
merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang
mereka mainkan dalam organisasi.
Setiap organisasi mengharapkan kinerja yang memberikan kontribusi
untuk menjadikan organisasi sebagai suatu institusi yang unggul di kelasnya.
Jika keberhasilan organisasi untuk mengadakan institusi yang unggul
ditentukan oleh berbagai faktor maka berbagai faktor yang menentukan
keberhasilan perusahaan (Critical Succes factor) untuk menjadikan organisasi
suatu institusi yang unggul tersebut digunakan sebagai pengukur keberhasilan
personal. Dengan demikian, dibutuhkan suatu penilaian kinerja yang dapat
digunakan menjadi landasan untuk mendesain sistem penghargaan agar
personel menghasilkan kinerjanya yang sejalan dengan kinerja yang
diharapkan oleh organisasi.
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) merupakan
sebuah panduan penerapan tata kelola teknologi informasi yang dapat didefinisikan
sebagai kebijakan, prosedur, praktik dan struktur organisasi yang dirancang untuk
memberikan solusi yang dapat diterima, agar tujuan bisnis dapat dicapai dan
mencegah kejadian yang tidak diharapkan, serta mengetahui dan memperbaiki
kesalahan yang terjadi. COBIT mengintegrasikan praktik – praktik yang baik untuk
mengelola teknologi informasi dan menyediakan kerangka kerja untuk tata kelola
teknologi informasi yang dapat membantu pemahan dan pengelolaan risiko serta
memperoleh keuntungan terkait dengan teknologi informasi. Dengan demikian
implementasi COBIT sebagai kerangka kerja tata kelola TI dapat memberikan
keuntungan diantara nya [4]:
1. Penyelarasan yang lebih baik, berdasarkan pada fokus bisnis.
2. Sebuah pandangan, dapat dipahami oleh manajemen tentang hal yang dilakukan
teknologi informasi.
3. Tanggung jawab dan kepemilikan yang jelas didasarkan pada orientasi proses.
4. Dapat diterima secara umum dengan pihak ketiga dan pemuat aturan.
5. Berbagi pemahaman diantara pihak yang berkepentingan, didasarkan pada
penggunaan bahasa yang sama.
6. Pemenuhan kebutuhan atau sebagai pelengkap bagi Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission (COSO) untuk lingkungan kendali
teknologi informasi.
Tata Kelola TI ( IT Governance)
Tata kelola teknologi informasi merupakan sistem dimana portofolio teknologi
informasi organisasi diarahkan dan dikontrol. Tata kelola teknologi informasi
menggambarkan distribusi hak – hak pengambilan keputusan seputar teknologi dan
tanggung jawab diantara para stakeholder yang berbeda didalam organisasi, aturan
serta prosedur untuk membuat dan memonitor keputusan yang terkait dengan
strategi teknologi informasi [4].
Adapun definisi tata kelola TI menurut para ahli yaitu [4] ;
1. Tata kelola teknologi informasi adalah pertanggung jawaban dewan direksi dan
manajemen eksekutif. Hal ini, merupakan bagian yang terintegrasi dengan tata
kelola perusahaan dan berisi kepemimpinan dan struktur serta proses organisasi
yang menjamin bahwa organisasi teknologi informasi mengandung dan
mendukung strategi serta tujuan bisnis (IT Govermance institute:2001).
2. Tata kelola teknologi informasi adalah kapasitas organisasi yang dilakukan oleh
dewan, manajemen eksekutif dan manajemen TI untuk mengontrol perumusan
dan mengimplementasikan strategi TI dengan cara memastikan fungsi bisnis
dan TI (Van Grembergen,2002).
3. Tata kelola teknologi informasi adalah pengukuran sejauh mana kewenangan
untuk membuat keputusan TI yang didefinisikan dan dibagi diantara
manajemen dan proses direksi dikedua TI serta organisasi bisnis yang berlaku
dalam menetapkan prioritas TI dan pengalokasian sumber daya TI
(luftman,1996).
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola teknologi informasi adalah
pengukuran sejauh mana wewenang dewan direksi serta manajemen TI untuk
mengontrol proses yang berjalan dalam organisasi, dan memberi keputusan yang
dilandasi dari sumber daya TI serta fungsi bisnis untuk mendukung strategi serta
tujuan bisnis.
Kerangka kerja untuk tata kelola teknologi informasi terdiri dari tiga komponen
utama yang mendukung suatu siklus hidup berupa rencana – bangun – kelola. Ketiga
komponen tersebut adalah [4]:
1. Perencanaan Architecture Enterprise, yang berfokus terhadap:
a. Pemodelan Architecture Enterprise dan manajemen
b. Perencanaan teknologi informasi strategis dan arah pengembangannya
c. Manajemen standar
2. Rasionalisasi Portofolio, yangberfokus pada:
a. Rasionalisasi aplikasi dan infrastruktur
b. Analisis proyek dan portofolio
c. Meger dan integrasi
3. Penyelarasan layanan, yang berfokus pada:
a. Manajemen penyampaian layanan
b. Manajemen hubungan bisnis
c. Manajemen keuangan teknologi informasi
d. Kepatuhan terhadap aturan seperti Sarbanes-Oxley dan lainnya
e. Perencanaan bisnis berkelanjutan
Kegunaan tata kelola TI adalah untuk mengatur penggunaan TI, serta untuk
memastikan kinerja TI sesuai dengan tujuan berikut ini [4]:
1. Keselarasan TI dengan perusahaan dan realisasi keuntungan-keuntungan yang
dijanjikan dari penerapan TI
2. Penggunaan TI agar memungkinkan organisasi/perusahaan mengeksploitasi
kesempatan yang ada dan memaksimalkan keuntungan
3. Penggunaan sumber daya TI yang bertanggung jawab
4. Penanganan manajemen resiko yang terkait TI secara tepat
Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Pengungkapan CSR merupakan cara pemberian informasi dan
pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap stakeholder. Hal ini juga
merupakan salah satu cara untuk mendapatkan, mempertahankan seta
meningkatkan legitimasi stakeholder. Nuswandari (2009) menyatakan bahwa
informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan menjadi dua yaitu
pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela
(voluntary dislclosure).
Nuswandari (2009) menyatakan bahwa pengungkapan wajib (mandatory
disclosure) adalah :
“Informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh
peraturan pasar modal suatu negara. Setiap emiten atau perusahaan publik
yang tedaftar di bursa efek wajib menyampaikan laporan tahunan secara
berkala dan informasi lainnya kepada Bapepam dan publik”
Selain itu Nuswandari (2009) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela
(voluntary disclosure) adalah :
“Penyampaian informasi yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan
di luar pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela merupakan
pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan
pasar modal yang berlaku. Perusahaan memiliki keleluasaan dalam
melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan sehingga
menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas pengungkapan sukarela
antar perusahaan.”
Tanggung jawab sosial perusahaan bersifat wajib (mandatory) bagi kriteria
perusahaan tertentu seperti yang diungkapakan dalam UU No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang menyatakan bahwa :
1. Perseroan yang menjalankan usahanya dibindang dan atau berkaitan dengan
sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan
memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
diatur dengan peraturan pemerintah.”
Selain perusahaan wajib melakukan kegiatan CSR, perusahaan juga wajib
mengungkapakannya dalam annual report seperti yang disebutkan dalam UU No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 66 ayat (2) bahwa :
laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus memuat
sekurangkurangnya :
a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun
buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya,
laporan laba rugi dai tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan
laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas keuangan tersebut;
b. Laporan mengenai perseroan;
c. Laporan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan;
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
kegiatan usaha perseroan;
e. Laporan menganai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f. Nama anggota Direksi dan anggora Dewan Komisaris;
g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan
tunjangan bai anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun baru yang
lampau.”
Dapat dilihat pada point c, yang menyatakan bahwa adanya kewajiban
bagi para emiten di bursa efek untuk melakukan pengungkapan CSR. Namun
demikian item-item apa saja yang harus diungkapkan hingga saat ini belum ada
peraturan baku yang mengaturnya. Oleh karena itu item-item CSR yang
diungkapkan persusahaan masih merupakan informasi yang bersifat sukarela
(voluntary).
Lako (2011:65) menganjurkan perusahaan untuk bisa mulai mengadopsi
Sustainability Reporting Guideliness (SRG) dari Global Reporting Initiative
(GRI) karena belum adanya pedoman dari pemerintah dan Ikatan Akuntan
Indonesia. GRI memberikan pedoman yang cukup komprehensif bagi perusahaan
dalam pelaporan informasi terkait dengan biaya (cost), dan kinerja ekonomi,
lingkungan, dan sosial.
Definisi Sustainability Reporting menurut Lako (2011:64) adalah:
“Pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial,
pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks
pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sustainability
report membahas pelaporan perusahaan tentang tanggung jawabnya
terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial yang akan mempengaruhi
perusahaan secara keseluruhan”.
Sampai saat ini belum ada standar baku yang mengatur tentang
pengungkapan CSR. Sehingga sejumlah institusi menciptakan item laporan yang
bisa berlaku universal untuk semua perusahaan. Salah satu yang terkenal adalah
Global Reporting Initiative (GRI) yang diluncurkan pada tahun 1997. Pada
umumnya perusahaan menggunakan konsep GRI sebagai acuan dalam
penyusunan pelaporan CSR. Konsep pelaporan CSR yang digagas oleh GRI
adalah konsep sustainability report yang muncul sebagai akibat dari konsep
sustainability development.
Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Corporate Social Responsibility
Menurut Princes of Wales Foundation dalam Hendrik Budi Untung
(2008:11) ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi
Corporate Social Responsibility, yaitu :
1. Menyangkut human capital atau pemberdayaan manusia.
2. Environments yang berbicara tentang lingkungan.
3. Good Corporate Governance yaitu mekanisme bagaimana sumber daya
perusahaan dialokasikan menurut aturan hak dan kuasa.
4. Social cohesion, artinya dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility
jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.
5. Economic strength atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di
bidang ekonomi.
Aktivitas Corporate Social Responsibility bagi perusahaan publik,
apabila dilihat dari investor global yang memiliki idealisme tertentu, dengan
aktivitas Corporate Social Responsibility, saham perusahaan dapat lebih bernilai.
Investor akan rela membayar mahal karena kita membicarakan tentang
sustainability dan acceptability. Sebab itu terkait dengan risiko bagi investor.
Investor menyumbangkan social responsibility dalam bentuk premium nilai
saham. Itu sebabnya ada pembahasan tentang corporate social responsibility pada
annual report, karena investor ingin bersosial dengan membayar saham
perusahaan secara premium. Kalau perusahaan anda tergolong high-risk investor
akan menghindar. Jadi, dari uraian tersebut tampak bahwa faktor yang
mempengaruhi implementasi corporate social responsibility adalah komitmen
pemimpin perusahaan, ukuran dan kematangan perusahaan serta regulasi dan
sistem perpajakan yang diatur pemerintah.
Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility
Crowther David (2008) dalam Nor Hadi (2014:59) menguraikan prinsipprinsip tanggung jawab sosial (social responsibility) sebagai berikut :
1. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan
aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya dimasa
depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan
sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan
kemampuan generasi masa depan.
2. Accountability, upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas
aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas
perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini
menjelaskan pengaruh kuantitatif aktifitas perusahaan terhadap pihak internal
dan eksternal. Akuntabilitas perusahaan dapat dijadikan sebagai media bagi
perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku
kepentingan. menunjukan bahwa tingkat keluasan dan keinformasian laporan
perusahaan memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi. Tingkat
akuntabilitas dan tanggungjawab perusahaan menentukan legitimasi
stakeholders eksternal, serta meningkatkan transaksi dalam perusahaan.
3. Transparancy, merupakan prinsip penting bagi pihak ekstenal. Transaksi
bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak
terhadap pihak eksternal.”
Manfaat Corporate Social Responsibility
Manfaat corporate social responsibility bagi perusahaan menurut
Hendrik Budi Untung (2008:6) sebagai berikut:
1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk perusahaan.
2. Mendapat lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.
Menurut Lako (2011:103), manfaat yang diperoleh perusahaan dalam
melakukan pengungkapan CSR adalah
1. Profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan akan semakin kokoh
2. Meningkatnya akuntanbilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor,
kreditor, pemasok, dan konsumen;
3. Meningkatnya komitmen etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan;
4. Menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi komunitas sektiar
karena merasa diperhatikan dan dihargai perusahaan
5. Meningkatnya reputasi, corporate branding, goodwill (intangible asset) dan
nilai perusahaan dalam jangka panjang
Pengertian Corporate Social Responsibility
Pengertian Sukrisno Agoes (2011:32) mendefinisikan corporate social
responsibility sebagai berikut :
“Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab
perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri ( internal)
dan diluar perusahaan (eksternal) karena perusahaan merupakan bagian
dari lingkunganya.”
Menurut Nor Hadi (2014:48) Corporate Social Responsibility adalah:
“Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan satu bentuk tindakan yang
berangkat dari pertimbanga etis perusahaan yang di arahkan untuk
meningkatkan ekonomi, yang di barengi dengan peningkatan kualtas hidup
bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas
hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.”
Menurut Johnson dan Johnson dalam Noor Hadi (2014: 46) pengertian
CSR adalah sebagai berikut:
“Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu tentang bagaimana suatu
perusahaan mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilakn produk
yang berorientasi positif bagi lingkungnnya.”
Menurut Hendrik Budi Untung (2008:1) adalah sebagai berikut:
“Corporate Social Responsibility sebagai komitmen perusahaan atau dunia
bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang
berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan
dan menitikberatkan pada keseimbangan pada keseimbangan antara
perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan”.
Dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa Corporate
Social Responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan yang terkait dengan
aspek ekonomi,sosial, dan lingkungan
Investasi
Pengertian investasi menurut Tandelilin (2010:3) adalah sebagai berikut:
“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya
yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah
keuntungan di masa yang akan datang.”
Pengertian investasi menurut Sunariyah (2011:4) adalah sebagai berikut :
“Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang
dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan
keuntungan di masa-masa yang akan datang.”
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa investasi adalah sejumlah
komitmen atas sejumlah dana selama waktu tertentu untuk mendapatkan
keuntungan dimasa yang akan datang.
Menurut Sunariyah (2011:4) macam-macam investasi dibagi menjadi dua
bagian yaitu:
1. Investasi dalam bentuk aktiva rill (real asset) berupa aktiva berwujud seperti
emas, perak, intan, barang-barang seni, dan real estate.
2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga (financial asset) berupa suratsurat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva rill yang
dikuasai oleh entitas. Pemilihan aktiva financial dalam rangka investasi pada
sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara:
a. Investasi langsung (direct investment)
Investasi langsung dapat diartikan sebagai suatu kepemilikan surat-surat
berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah go
public dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa
penghasilan dividend dan capital gain.
b. Investasi tidak langsung (indirect investment)
Investasi tidak langsung terjadi bilamana surat-surat berharga yang
dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi (investment
company) yang berfungsi sebagai perantara.
Saham
Pengertian saham menurut Sunariyah (2011:126) yang dimaksud dengan
saham adalah sebagai berikut:
“Surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk
perseroan terbatas (PT) atau yang biasa disebut emitmen. Saham
menyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari
perusahaan tersebut.”
pengertian saham menurut Darmadji dan Fakhruddin (2011:5) adalah
sebagai berikut:
“Sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam
suatu perusahaan atau perseroan. Saham berwujud selembar kertas yang
menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan
yang menerbitkan surat berharga tersebut”.
Price Book Value (PBV) = Harga pasar per saham
Nilai Buku per lembar saham
Selembar saham mempunyai nilai atau harga dan dapat dibedakan menjadi
3 (tiga), yaitu:
a. Harga Nominal
Harga yang tercermin dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten
untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan, besarnya harga nominal
memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan
berdasarkan nilai nominal.
b. Harga Perdana
Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek.
Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi
(under writer) dan emiten, dengan demikian akan diketahui berapa harga
saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan
harga perdana.
c. Harga Pasar
Jika harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada investor,
maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor
yang lain, harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa, transaksi
di sini tidak lagi melibatkan emiten daripenjamin emisi harga ini yang disebut
sebagai harga di pasar sekunder.
Berdasarkan penejelasan diatas mengenai saham maka dapat di artikan
saham yaitu suatu tanda seseorang dalam kepemilikan suatu perusahaan dimana
dengan berwujud kertas yang mempunyai nilai atau harga.
Konsep Nilai Perusahaan
Menurut Christawan dan Tarigan (2007) beberapa konsep nilai yang
menjelaskan nilai perusahaan di antaranya sebagai berikut :
1. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam nggaran dasar
perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga di
tulis jelas dalam surat saham kolektif
2. Nilai pasar atau sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses
tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham
perusahaan di jual di pasar saham
3. Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai rill suatu
perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intinsik ini bukan sekadar
harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis
yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
4. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep
akuntansi.
5. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan yang harus dipenuhi.
Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi bisa
dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan
akan di likuidasi.
Tujuan Memaksimalkan Nilai Perusahaan
Menurut I Made Sudana (2011:7) toeri-teori di bidang keuangan memiliki
satu fokus, yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik
perusahaan (wealth of the shareholders). Tujuan normatif ini dapat diwujudkan
dengan memaksimalkan nilai pasar perusahaan (market value of firm). Bagi
perusahaan yang sudah go public, memaksimalkan nilai perusahaan sama dengan
memaksimalkan harga pasar saham. Memaksimalkan nilai perusahaan dinilai
lebih tepat sebagai tujuan perusahaan karena:
a. Memaksimalkan nilai perusahaan berarti memaksimalkan nilai sekarang dari
semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham dimasa yang
akan datang atau berorientasi jangka panjang.
b. Mempertimbangkan faktor resiko.
c. Memaksimalkan nilai perusahaan lebih menekankan pada arus kas dari pada
sekedar laba menurut pengertian akuntansi.
d. Memaksimalkan nilai perusahaan tidak mengabaikan tanggung jawab sosial.
Pengertian Nilai Perusahaan
Salah satu tujuan utama suatu perusahaan adalah memaksimumkan nilai
perusahaan, nilai perusahaan digunakan sebagai pengukur keberhasilan
perusahaan karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti meningktnya
kamakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham. Nilai perusahaan dapat
dilihat dari nilai saham perusahaan yang bersangkutan (Martono dan Harjito
2010:34)
Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2012:6) nilai perusahaan
adalah sebagai berikut :
“Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon
pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Semakin tinggi nilai
perusahaan semakin besar kemakmuran yang diterima oleh pemilik
perusahaan”.
Menurut Agus Sartono (2012:9) nilai perusahaan dapat didefinisikan
sebagai berikut:
“Tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh
dengan memaksimumkan nilai sekarang atau present value semua
keuntungan pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang
dimiliki meningkat”.
Farah Margareta (2011:7) mengemukakan bahwa:
“Nilai perusahaan yang sudah go public tercermin dalam harga pasar
saham perusahaan sedangkan pengertian nilai perusahaan yang belum go
public nilainya terealisasi apabila perusahaan akan dijual (total aktiva dan
prospek perusahaan, risiko usaha,lingkngan usaha, dan lain lain).”
Berdasarkan definisi diatas, dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan
adalah prsepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga
saham, seperti yang dikemukakan oleh Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti
(2012:6) bahwa:
“Secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah memaksimumkan
nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar
kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Bagi
perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang
diperjual-belikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan”.
Manfaat Dan Tujuan Return On Equity
Menurut Kasmir (2015:198) Manfaat yang diperoleh dari penggunaan
rasio ROE adalah untuk:
1. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
2. Mengetahui produktivitas dari sesuluh dan perusahaan yang digunakan baik
modal pinjaman maupun modal sendiri
3. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal sendiri maupun pinjaman.
Sementara itu, menurut Kasmir (2015:197) Tujuan penggunaan rasio
Return On Equity bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan, yaitu:
1. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
2. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik
pinjaman maupun modal sendiri.
3. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan
baik modal sendiri maupun pinjaman.
Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas
Rasio pofitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha
atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihakpihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahan. Sementara itu
manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2015:198)
adalah sebagai berikut:
1. “Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang
2. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik
modal pinjaman maupun modal sendiri.
5. Manfaat lainnya.”
Tujuan Penggunaan Rasio Profitabilitas
Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi
pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2015:197):
1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam
satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 4. Untuk menilai
besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
4. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik
modal pinjaman maupun modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan
baik modal sendiri.
6. Dan tujuan lainnya.”
Pengertian Profitabilitas
Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan (pemegang saham) dalam suatu
perseroan adalah profitabilitas. Dalam konteks ini profitabilitas berarti hasil yang
diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan pemilik
perusahaan.
Pengertian profitabilitas menurut Mamduh M. Hanafi (2012:81):
“Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan
(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang
tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu profit margin, return
on asset (ROA), dan return on equity (ROE).”
Kasmir (2015:114) mengatakan bahwa:
“Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode
tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen
suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari
penjualan atau dari pendapatan investasi.”
Menurut Sudana (2011:22) bahwa:
“Porfitability ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki
perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.”
Menurut Sartono (2012:122) bahwa:
“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahan
untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan,
assets maupun laba bagi modal sendiri. Dengan demikian bagi investor
jangka panjang akan sangat bekepentingan dengan analisis profitabilitas
ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benarbenar akan diterima dalam bentuk dividen.”
Fungsi Operasi
Untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa, semua jenis
organisasi menjalankan tiga fungsi demi kelangsungan hidup organisasi. Fungsifungsi ini adalah:
1. Pemasaran, yang menghasilkan permintaan, menerima pesanan produk
sehingga menghasilkan penjualan.
2. Produk/ Operasi, yaitu proses menghasilkan produk.
3. Keuangan/ Akuntansi, yaitu kegiatan mengawasi sehat atau tidaknya
sebuah organisasi dilihat dari sisi keuangannya.
Untuk melaksanakan fungsi operasi, diperlukan serangkaian kegiatan yang
merupakan suatu sistem. Ada empat macam fungsi produksi/ operasi utama,
yaitu:
1. Sebagai proses, berupa teknik, yaitu metode yang digunakan untuk
mengolah bahan.
2. Sebagai pengorganisasi teknik dan metode, sehingga proses dapat
dilaksanakan secara efektif.
3. Sebagai dasar penetapan perencanaan bahan.
4. Sebagai pengawasan atas tujuan penggunaan bahan.
Pengertian Operasi
Operasi adalah kesatuan kegiatan dari keseluruhan fungsi yang ada di
perusahaan untuk melaksanakan rencana strategis untuk dapat terus bertahan dan
beroperasi. Kegiatan produksi dan manufaktur adalah bagian dari fungsi operasi.
Pada umumnya terdiri atas berbagai fungsi seperti pembelian, pengelolaan
material, produksi, kontrol persediaan, kontrol kualitas output dan pemeliharaan.
Definisi kegiatan operasi terdiri dari pengelolaan fungsi organisasi dalam
menghasilkan barang dan jasa, adanya sistem transformasi yang menghasilkan
barang dan jasa, serta adanya pengambilan keputusan sebagai elemen penting dari
manajemen operasi.
Dalam arti sempit, manajemen operasi berkaitan dengan produksi barang
dan jasa. Setiap hari kita menjumpai barang atau jasa yang melimpah, dimana
semuanya itu dihasilkan dibawah pengawasan manajer operasi. Orientasi manajer
operasi ialah mengarahkan keluaran/output dalam jumlah, kualitas, harga, waktu
dan tempat tertentu sesuai dengan permintaan konsumen.
Dalam sebuah perusahaan operasi merupakan salah satu fungsi dari bisnis
disamping financial, marketing, maupun personalia. Operasi tidak dapat berdiri sendiri,
melaikan harus selalu berhubungan dengan fungsi-fungsi lainnya. Setiap perusahaan
memiliki fungsi operasi, maka manajemen operasi berfungsi untuk me-manage fungsi
operasi dalam suatu organisasi.
Pengendalian Internal atas Persediaan
Beberapa aspek pengendalian yang baik atas persediaan adalah sebagai
berikut :
a. Adanya prosedur yang efisien yang tercermin dalam arus dokumen sejak
barang diminta dan diterima sampai dengan pencatatan persediaan dan
hutang dagang.
b. Persediaan secara fisik harus dilindungi dengan baik.
c. Penggunaan sistem perpetual (perpetual system) dalam mencatat
persediaan, dimana dapat ditunjukkan bertambah dan berkurangnya
persediaan dan saldo persediaan pada setiap saat.
d. Secara periodik perusahaan harus menghitung persediaan yang ada dan
mencocokkannya dengan persediaan menurut buku tambahan atau kartukartu persediaan (subsidiary ledger). Hal ini dilakukan untuk menjamin
ketepatan jumlah persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan.
e. Persediaan sebaiknya diasuransikan terhadap risiko rusaknya barang
akibat kebakaran, kebanjiran, dan bencana lainnya.
Tujuan Persediaan
Tujuan utama yang ingin dicapai persediaan adalah memenuhi permintaan
konsumen tepat waktu dengan berpegang pada prinsip meminimumkan total biaya
operasional perusahaan khususnya biaya persediaan, mengoptimalkan kuantitas
pesanan yaitu jumlah yang harus dipesan tiap kali pemesanan dan penjadwalan
proses produksi. Selain itu, persediaan juga bertujuan untuk:
1. Menghindari inflasi dan perubahan harga.
2. Menghindari kekurangan stok karena cuaca, kekurangan pasokan, dan
keterlambatan pengiriman sehingga kebutuhan dan permintaan konsumen
dapat dipenuhi dalam waktu secepat mungkin.
3. Menjaga agar proses produksi tetap berjalan dengan lancar dan
berkesinambungan.
4. Mempertahankan dan apabila mungkin meningkatkan laba perusahaan.
Jenis Persediaan
Untuk aset yang diperoleh dan dalam bentuk semula dijual kembali disebut
dengan persediaan barang dagang (merchandise inventory). Sedangkan persediaan
yang diperoleh dan diproses lebih lanjut sebelum dijual adalah persediaan bahan
baku, barang dalam proses dan barang jadi yang terdapat pada perusahaan
manufaktur (Manufacturing enterprise).
Penjelasan lebih lanjut mengenai persediaan yang terdapat pada
perusahaan manufaktur dikemukakan oleh Stice, Stice dan Skousen (2009 : 572)
adalah sebagai berikut :
1. Bahan Baku
Bahan baku adalah barang-barang yang dibeli untuk digunakan dalam
proses produksi. Bahan baku terdiri dari bahan baku langsung dan bahan
baku tidak langsung. Bahan baku langsung (direct materials) adalah bahan
yang secara fisik akan dimasukkan dalam barang yang sedang diproduksi.
Sedangkan bahan baku tidak langsung (indirect materials) ditujukan untuk
bahan pendukung, yaitu bahan baku penting digunakan dalam proses
produksi, tetapi tidak secara langsung dimasukkan dalam produk ; minyak
dan bahan bakar.
2. Barang Dalam Proses
Barang dalam proses terdiri atas bahan-bahan yang telah diproses, namun
masih membutuhkan pengerjaan lebih lanjut sebelum dapat terjual.
Persediaan ini terdiri atas tiga komponen biaya ; bahan baku langsung,
tenaga kerja langsung dan overhead pabrik.
3. Barang jadi
Barang jadi adalah barang yang sudah selesai diproduksi dan menunggu
untuk dijual.
Persediaan berdasarkan Edaran Direksi No.004. E/012/PJB-I/1999 tentang
Akuntansi Material dikelompokkan sebagai berikut:
1. Material Operasi dan Pemeliharaan
Material Operasi dan Pemeliharaan yaitu semua material untuk kebutuhan
operasi dan pemeliharaan.
2. Material PDP
Material Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP) adalah material yang dibeli
untuk membangun aktiva tetap baru.
3. Material Tidak Beroperasi
Material Tidak Beroperasi adalah semua material, berdasarkan Keputusan
Direksi, ditarik dari operasi perusahaan dan akan dihapus dari kekayaan
perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Material PDP, Material Pemeliharaan dan Material Cadang sebagaimana
diatur dalam Edaran Direksi Nomor: 018/PST/87 tentang Akuntansi Material,
dikelompokkan menjadi satu yaitu Persediaan Material Operasi dan
Pemeliharaan. Dengan demikian sejak berlakunya edaran ini semua persediaan
yang ada di gudang atau proses penerimaannya melalui prosedur tata usaha
gudang diperlakukan sama sebagai persediaan material
Pengertian Persediaan
Pengertian persediaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (2012 :
14-1 paragraf 3)adalah aktiva :
a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau
c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam
proses produksi atau pemberian jasa
Menurut Stice, Stice dan Skousen (2009 : DI-22), persediaan adalah aset
yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; juga aset yang dimiliki
untuk digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi. Sedangkan menurut
Firdaus (2008 : 161), persediaan didefinisikan sebagai aset berwujud yang
diperoleh perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan dan
yang diperoleh untuk diproses lebih dulu dan dijual.
Berbeda halnya dengan pengertian persediaan berdasarkan Surat Edaran
Direksi Nomor :004.E/012/PJB-1/1999:
“Persediaan material yang proses penerimaannya melalui prosedur tata
usaha gudang untuk mengganti peralatan yang rusak, merakit atau
membuat peralatan produksi”.
Persediaan
Persediaan merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi
perusahaan yang secara berlanjut diperoleh atau diproduksi maupun dijual. Sifat
dan batasan barang yang dapat diklasifikasikan sebagai persediaan adalah
bervariasi sesuai dengan aktivitas perusahaan.
Tujuan Sistem Informasi Akuntansi
Sistem yang dirancang dan ditetapkan dalam suatu usaha perusahaan
secara umum bertujuan untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau secara
rutin terjadi.
Beberapa tujuan dari sistem informasi akuntansi juga dikemukakan oleh
La Midjan dan Azhar (2005 : 37), diantaranya :
1. Untuk meningkatkan kualitas informasi.
2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian
internal.
3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha.
Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa suatu sistem informasi akuntansi
mempunyai tujuan :
1. Untuk meningkatkan kualitas informasi
Yaitu informasi yang tepat guna (relevance), lengkap dan terpercaya
(akurat). Dengan kata lain sistem akuntansi harus dengan cepat dan tepat
memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap.
2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian
internal yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan
kekayaan perusahaan. Ini berarti bahwa sistem pengendalian yang disusun
harus juga mengandung kegiatan sistem pengendalian internal (intern
check).
3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha
Ini berarti bahwa biaya tata usaha untuk sistem akuntansi harus seefisien
mungkin dan harus jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh
dari penyusunan sistem akuntansi.
Tujuan umum penyusunan sistem informasi akuntansi dikemukakan oleh
Mulyadi (2008 : 19) sebagai berikut :
1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan usaha baru. Kebutuhan
sistem akuntansi terjadi jika perusahaan baru didirikan atau suatu
perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha yang telah
dijalankan selama ini.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah
ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur
informasinya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perkembangan usaha
perusahaan, sehingga menurut sistem akuntansi untuk dapat menghasilkan
laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat penyajiannya,
dengan struktur informasi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekkan inetern,
yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi
akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai
pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem
informasi akuntansi harus saling terkait dengan sistem informasi akuntansi yang
dilakukan. Sistem informasi akuntansi dibentuk untuk pencapaian tujuan
diantaranya peningkatan baik kualitas maupun kuantitas informasi yang
diperlukan
Fungsi Sistem Informasi Akuntansi
Dalam menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat
keputusan, sistem informasi akuntansi harus melaksanakan tugas-tugas atau
fungsi seperti yang dijelaskan oleh Krismiaji (2005 : 112), sebagai berikut :
a. Mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkannya ke dalam
sistem.
b. Memproses data transaksi
c. Menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang.
d. Menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan,
atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang
tersimpan di komputer.
e. Menyimpan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang
dihasilkan akurat dan dapat dipercaya.
Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi
Unsur-unsur dalam sistem informasi akuntansi terdiri dari :
1. Manusia
2. Peralatan
3. Buku dan Catatan
4. Formulir
5. Kegiatan dan Prosedur
6. Laporan atau Pernyataan
Dari unsur-unsur di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah sistem
informasi akuntansi akan dapat berjalan dengan baik jika unsur-unsur di atas
dapat terpenuhi karena setiap unsur saling berhubungan.
Adapun penjelasan tentang unsur-unsur dalam sistem informasi akuntansi
adalah sebagai berikut :
1. Manusia
Manusia adalah pihak/ orang yang merupakan salah satu unsur
yang berperan dalam melaksanakan tugasnya atau dikenal juga sebagai
karyawan.
2. Peralatan
Yaitu semua alat yang membantu dalam pelaksanaan sistem
informasi akuntansi. Beberapa alat yang digunakan, contohnya: komputer,
mesin ketik dan alat lain yang berguna untuk mentransfer data.
3. Buku dan Catatan
Yaitu buku yang digunakan untuk pencatatan atau hasil yang
bersumber dari formulir. Buku dan catatan transaksi dari dokumen dasar,
buku tersebut dapat berupa kartu-kartu atau dalam bentuk buku yang
sebenarnya. Buku-buku tersebut meliputi jurnal maupun buku besar.
Ada beberapa jenis catatan, diantaranya :
a. Buku Jurnal
Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang diselenggarakan
dalam proses akuntansi.
b. Buku Besar
Buku Besar merupakan kumpulan rekening-rekening yang
digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah
dicatat dalam jurnal.
4. Formulir
Formulir merupakan unsur penting dalam sistem informasi
akuntansi karena digunakan sebagai suatu dokumen dasar. Formulir juga
merupakan secarik kertas yang memiliki ruang untuk diisi yang terdiri dari
kolom-kolom. Formulir merupakan salah satu unsur dari sistem informasi
akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi dan juga
merupakan bukti tertulis dengan transaksi. Formulir sering juga disebut
dokumen. Formulir yang didisain dengan baik akan berfungsi menciptakan
informasi. Oleh karena itu, agar dapat memenuhi fungsi tersebut, setiap
perusahaan akan menggunakan berbagai jenis formulir untuk mencatat
berbagai transaksi yang berasal dari peristiwa intern maupun ekstern
perusahaan.
Dalam suatu perusahaan, formulir bermanfaat untuk :
a. Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis
perusahaan.
b. Merekam data transaksi bisnis perusahaan.
c. Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan
semua kejadian dalam bentuk tulisan.
d. Menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain di
dalam organisasi yang sama atau ke organisasi lain.
Adapun prinsip dasar yang melandasi perancangan formulir adalah
sebagai berikut :
a. Sedapat mungkin memanfaatkan tembusan atau copy formulir.
b. Penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data.
c. Sering kali data terkumpulkan di sumbernya, data harus direkam
sedemikian rupa dalam formulir, sehingga dapat memenuhi
kebutuhan informasi bagi semua departemen.
d. Rancangan formulir yang sederhana dan ringkas.
e. Unsur internal check dalam merancang formulir.
Unsur internal check harus ada dalam perancangan formulir sehingga
dapat mendukung terciptanya praktik yang sehat. Adanya penggunaan
formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus
dipertanggungjawabkan oleh bagian yang berwenang.
f. Nama formulir
g. Nama dan alamat pada formulir.
h. Nomor identifikasi pada setiap formulir.
i. Pencantuman nomor urut tercetak.
j. Formulir ganda
Formulir ganda adalah yang terdiri dari formulir asli dan tembusannya.
5. Kegiatan dan Prosedur
Serangkaian kegiatan klerikal, termasuk pengolahan data
elektronik yang harus dilaksanakan dalam melakukan pencatatan berbagai
informasi pada formulir, buku, jurnal, buku besar dan dalam penyusunan
laporan atau pernyataan. Prosedur merupakan pedoman yang dijadikan
landasan dalam melakukan kegiatan transaksi. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa informasi akuntansi disusun berdasarkan input yang
berupa data akuntansi. Sedangkan proses yang mengubah data akuntansi
menjadi informasi akuntansi adalah proses akuntansi.
6. Laporan dan Pernyataan
Laporan merupakan hasil akhir dari suatu sistem dan merupakan
alat yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan hasil akhir dari
suatu tugas, dapat disajikan dalam bentuk; neraca, laporan laba rugi,
laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan.
Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Krismiaji (2005 : 4) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai
sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi
yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan
bisnis. Sedangkan George dan William (2006 : 3) mendeskripsikan bahwa sistem
informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan
peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya
kedalam informasi.
Pengertian lain mengenai sistem informasi akuntansi dikemukakan sebagai
berikut (La Midjan dan Azhar : 2005 : 31) :
“Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem pengolahan data
akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat, dan metode yang
berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang
terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan
informasi akuntansi manajemen yang terstruktur pula”.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulakan bahwa data
yang diolah oleh sistem informasi akuntansi adalah yang sifatnya berupa data
keuangan. Sistem informasi akuntansi juga berperan sebagai pengaman harta
kekayaan perusahaan. Dengan adanya unsur pengendalian atau pengecekan dalam
sistem akuntansi, berbagai kecurangan, penyimpangan dan kesalahan dapat
dihindarkan atau dilacak sehingga dapat diperbaik
Pengertian Akuntansi
Wing Wahyu (2007 : 1 : 8) memberikan pengertian bahwa akuntansi
adalah proses mencatat dan mengelola data transaksi dan menyajikan informasi
kepada pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. Sedangkan menurut
Revrisond (2005 : 4), pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui dua
pendekatan yaitu dari segi prosesnya dan dari segi fungsinya. Pengertian
akuntansi dilihat dari prosesnya adalah suatu keterampilan dalam dan meringkas
transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan,
serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan keuangan.
Sedangkan pengertian akuntansi dilihat dari segi fungsinya adalah sebagai
berikut :
“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan
informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga
atau perusahaan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam
mengambil keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif
tindakan.”
Berbeda halnya dengan La Midzan dan Azhar Susanto (2005 : 10)
menjelaskan akuntansi adalah proses pencatatan, pengolalahan, peringkasan dan
penyajian dengan cara-cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi di
dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran atas hasilnya.
Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi
adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan
dan penginterpretasian hasil proses tersebut.
Pengertian Informasi
Suatu informasi mempunyai peranan yang penting di dalam suatu
organisasi, informasi bisa sangat berguna bagi pihak manajemen selaku pihak
intern untuk mengambil suatu kesimpulan. Wing Wahyu (2007 : 1.6) menyatakan
bahwa informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk
pembuatan keputusan.
Semakin tinggi kualitas informasi yang tersedia bagi para pembuat
keputusan, maka akan semakin baik keputusan yang akan dihasilkan. Informasi
harus memiliki kualitas atau karakteristik dijelaskan oleh Krismiaji (2005 : 15)
adalah sebagai berikut :
1. Relevan ; menambah pengetahuan nilai bagi para pembuat keputusan.
Input Proses Output
Kontrol
2. Dapat Dipercaya ; bebas dari kesalahan dan secara akurat menggambarkan
kejadian atau aktivitas organisasi.
3. Lengkap ; tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para
pemakai.
4. Tepat Waktu ; disajikan pada saat yang tepat untuk mempengaruhi proses
pembuatan keputusan.
5. Mudah Dipahami ; disajikan dalam format yang mudah dimengerti.
6. Dapat Diuji Kebenarannya ; memungkinkan dua orang yang kompeten
untuk menghasilkan informasi yang kebenarannya sama secara
independen.
Dilihat dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa informasi
adalah suatu data yang diolah dengan menggunakan alat penunjang yang
dilakukan oleh perusahaan. Sebuah informasi yang memenuhi karakteristik
tersebut akan menghasilkan informasi yang akurat bagi para pengambil
keputusan.
Informasi dapat diberikan kepada pemakai internal dan pemakai eksernal.
Sebagian besar informasi internal adalah discretionary information, karena
menyangkut pemilihan jenis informasi apa akan dihasilkan, untuk siapa, dan
seberapa sering informasi tersebut dihasilkan. Sedangkan informasi yang
diberikan kepada pihak eksternal dapat berupa informasi wajib (mandatory
information) yaitu informasi yang disyaratkan oleh pemerintah.
Pada penjelasan diatas, sistem dan informasi masing-masing memiliki
pengertian yang berbeda. Adapun pengertian tentang sistem informasi itu sendiri
adalah :
“Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk
mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data dan caracara yang diorganisasi untuk menyimpan, mngelola, mengendalikan dan
melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan” (Krismiaji : 2005 : 16).
Pengertian sistem informasi lainnya diungkapkan sebagai berikut (La
Midjan dan Azhar Susanto: 2005 : 8) :
“Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas, atau alat
teknologi, media, prosedur dan pengendalian uang dimaksud menata
jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi-transaksi tertentu
dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan
menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat”.
Alat pengolahan data yang digunakan untuk menunjang sistem informasi
di dalam suatu perusahaan menurut La Midjan dan Adzar Susanto (2005 : 9),
adalah sebagai berikut :
1. Manual Information System atau Traditional Information System adalah
sistem informasi yang menggunakan proses manual, dimana manusia lebih
berperan.
2. Mechanical Information System adalah sistem informasi yang
menggunakan peralatan, atau mesin-mesin pembukuan dimana manusia
masih berperan.
3. Computer Based Information System adalah sistem informasi yang
menggunakan proses secara elektronik dan dikenal sebagai Electric Data
4. Processing (EDP), disini manusia sudah kurang berperan dan diambil oleh
komputer.
Sistem informasi lebih mengarah pada penggunaan teknologi komputer di
dalam sebuah perusahaan. Sistem informasi yang berbasis komputer ini terdiri
dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengolah data
menjadi informasi yang berguna.
Sistem Informasi Akuntansi
Bagian terpenting yang dibutuhkan oleh manajemen suatu perusahaan
diantaranya adalah informasi akuntansi. Salah satu informasi akuntansi adalah
berupa data-data keuangan. Data keuangan yang dimanfaatkan oleh pihak
manajemen perusahaan maupun pihak luar perusahaan harus disajikan dalam
bentuk yang baik. Untuk melakukan semua itu diperlukan sistem yang mengatur
arus dan pengolahan data akuntansi yang biasa disebut sistem informasi
akuntansi.
Audit Tata Kelola Teknologi Informasi
Audit adalah proses sistematis mengenai mendapatkan dan mengevaluasi
secara objektif yang berkaitan dengan penilaian mengenai berbagai kegiatan dan
peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaianpenilaian tersebut dan membentuk kriteria serta menyampaikan hasilnya ke para
pengguna yang berkepentingan. Lembaga auditor internal (Institute of Internal
Auditors IIA) mendefinisikan audit internal (internal auditing) sebagai fungsi
penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk mempelajari dan
mengevaluasi berbagai aktivitasnya sebagai layanan bagi perusahaan.
Audit teknologi informasi (TI) diasosiasikan dengan para auditor yang
menggunakan berbagai keahlian dan pengetahuan teknis untuk melakukan audit
melalui sistem komputer, atau menyediakan layanan dimana proses atau data, atau
keduanya, melekat dalam berbagai bentuk teknologi ( Hall & Singleton, 2007).
Audit sistem informasi secara umum mencakup hal-hal sebagai berikut: meninjau
lingkungan dan fisik, administrasi sistem, aplikasi (software), keamanan jaringan,
kontinuitas bisnis, dan integritas data (Gondodiyoti & Hendarti, 2006).
Tata kelola TI (IT Governance) adalah tanggung jawab dari eksekutif dan
boar of direction, yang terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi dan prosesproses yang memastikan bahwa TI di perusahaan menopang dan memperluas
strategi dan tujuan organisasi. Tata kelola TI mengintegrasikan best practices
untuk memastikan bahwa TI disebuah perusahaan mendukung tujuan bisnis. Tata
kelola TI memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan penuh dari
informasi yang dimilikinya, sehingga memaksimalkan keuntungan, memanfaatkan
peluang dan mendapat keuntungan kompetitif (Information Technology
Governance Institute, 2007).
Keunggulan Dan Kelemahan Return On Asset
Adapun keunggulan ROA sebagai proksi pengukuran kinerja
keuangan antara lain:
1) ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruh
pengukurannya mempengaruhi laporan keuangan.
2) ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam menilai kinerja
keuangan, dan
3) ROA dapat diterapkan pada setiap unit organsasi yang bertanggung jawab
terhadap profitabilitas dan unit usaha.
Indikator profitabilitas yang berdasarkan ROI ataupun ROA memiliki
keunggulan yaitu menurut (Antony dan Govindarajan, 2002:349) :
1. Merupakan indicator pengukuran yang komprehensif untuk melihat
keadaan suatu perusahaan berdasarkan laoran keuangan yang ada
2. Mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam tingkat absolute
3. Merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi
yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha
Disamping beberpa keunggulan diatas ROA juga memiliki kelemahan
menurut (Utomo, 1999:34) :
1. Pengukuran kunerja dengan menggunakan ROA membuat manajer divisi
memiliki kecenderungan unuk melewatkan Project-project yang
repository.unisba.ac.id
menurunkan divisional ROA, meskipun sebenarnya project-project
tersebut dapat meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan secara
keseluruhan.
2. Manajemen juga cenderung untuk berfokus pada tujuan jangka pendeng
dan bukan tujuan jangka panjang.
3. Sebuah project dalam ROA dapat meningkatkan tujuan jangka pendek,
tetapi project tersebut mempunyai konsekuensi negatif dalam jangka
panjang. Yang berupa pemutusan beberapa tenaga penjualan, pengurangan
budget pemasaran, dan pnggunaan bahan baku yang relative murah
sehingga menurunkan kualitas produk dalam jangka panjang.
ROA dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur besarnya laba
bersih yang dapat diperoleh dari operasional perusahaan dengan
menggunakan seluruh kekayaannya.
Kinerja Keuangan
Dalam kinerja perusahaan yang harus juga diperhatikan yaitu bagaimana
kinerja keuangannya .Menurut Sucipto (203) menyatakan bahwa, kinerja
keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur
keberhasilan suatu perusahan dalam menghasilkan laba.Kinerja keuangan adalah
prestasi kerja di bidang keuangan yang telah dicapai oleh perusahan dan tertuang
pada laporan keuangan dari perusahan yang bersangkutan.Salah satu aspek yang
dinilai dalam pengukuran kinerja adalah aspek keuangan.Menurut Sucipto (203),
kinerja keuangan adalah penentuan ukuran- ukuran tertentu yang dapat mengukur
keberhasilan suatu organisasi atauperusahan dalam menghasilkan laba.Dari
kinerja keuangan ada banyak rasio keuangan yang dibuat sesuai kebutuhan para
analis yang biasa digunakan dalam melakukan analisis keuangan. Menurut Hanafi
dan Halimn (2003), rasio keuangan dibagi menjadi lima kelompok bagian, yaitu :
a. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas menurut Horne dan Wachowicz (2005 : 206) adalah
“rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
jangka pendeknya”. Karena likuiditas menyangkut tentang kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka pengujian
likuiditas difokuskan pada hubungan antara aktiva lancar dan hutang lancar
yang dimiliki perusahaan
b. Rasio Leverage
Rasio leverage (rasio utang) menurut Horne dan Wachowicz (2005 :
209) adalah “rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh
utang”. Rasio leverage disebut juga rasio solvabilitas. Pihak yang paling
berkepentingan terhadap rasio solvabilitas perusahaan adalah kreditur dan
pemegang saham.
c. Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas (activity ratio) menurut Horne dan Wachowicz (2005 :
212) adalah “rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan
berbagai aktivanya”. Rasio-rasio ini dirancang untuk mengetahui apakah
jumlah total dari tiap-tiap jenis aktiva seperti yang dilaporkan dalam neraca
terlihat wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan
tingkat penjualan saat ini dan proyeksinya.
d. Rasio Profabilitas
Rasio profitabilitas menurut Horne dan Wachowicz (2005 : 222)
adalah “rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan investasi”. Setiap
perusahaan menginginkan tingkat profitabilitas yang tinggi.Untuk dapat
melangsungkan hidupnya, perusahaan harus berada dalam keadaan yang
menguntungkan (profitable). Apabila perusahaan berada dalam kondisi yang
tidak menguntungkan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh
pinjaman dari kreditor maupun investasi dari pihak luar.
e. Rasio Pasar
Rasio pasar adalah rasio yang menunjukkan bagian dari laba
perusahaan, dividen, dan modal yang dibagikan pada setiap saham
(Fakhruddin dan Hadianto, 2001:59).Rasio ini menunjukkan informasi yang
cenderung dilihat dari sudut pandang investor dan biasanya diungkapkan
dalam basis per saham.
Dari lima rasio tersebut peneliti mengambil rasio profitabilitas untuk melihat
kinerja keuangan yang ada di perusahaan BPR dengan mengambil metode Return
On Asset (ROA) yang salah satu alat ukur financial yang umum digunakan oleh
perusahaan
Wajib Pajak
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak
yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk
usaha tetap; dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa
sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak
melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)
dalam 1 satu Tahun Pajak
Aspek sustainability
Sustainability terletak pada pertemuan antara tiga aspek, people sosial,
planet environment, dan profit economic. Maka menurut Elkington (1997),
perusahan harus bertanggung-jawab atas dampak positif maupun negatif yang
ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
1. Sustainability ekonomi
Setiap perusahaan yang didirikan pasti memiliki tujuan dasar yaitu
mencari keuntungan.Sustainability ekonomi perusahaan adalag dasar bagi
perusahaan dalam menjaga sustainability sosial dan lingkungan.
Perusahaan akan dapat menjaga sustainability sosial dan lingkungan jika
perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Sustainability ekonomi
dicapai diantaranya dengan cara mendapatkan keuntungan,
meminimalisasi biaya dan memaxsimalkan penjualan, membuat
kebijakan-kebijakan bisnis yang stategis serta menjanjilam pengembalian
yang menarik bagi para investor
2. Sustainability sosial
Berdirinya sebuah perusahaan ditengah-tengah masyarakat pasti akan
menimbulkan dampak bagi masyarakat tersebut. Kehadiran perusahaan
diharapkan sedikit banyak akan mengangkat derajat kesejahteraan
masyarakat sekitarnya baik melalui perekrutan tenaga kerja maupun
sumbangsih perusahaan secara langsung terhadap masyarakat tersebut.
Sustainability sosial terkait dengan upaya perusahaan dalam
repository.unisba.ac.id
mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.Sustainability
sosial ini dijaga oleh perusahaan antara lain dengan cara mendukung
upaya-upaya kesehatan masyarakat, penegak Hak Asasi Manusia,
pengguna regional suatu Negara dan Melakukan persaingan usaha yag
sehat
3. Sustainability lingkungan
Lingkungan yang baik dan terpelihara adalah harapan dari semua pihak.
Sustainability lingkungan ini dijaga oleh perusahaan antara lain dengan
cara menggunakan teknologi yang ramah lingkungan demi mengurangi
emisi gas buang, mengimplementasikan sistem manajemen risiko
lingkungan yang efektif, menerapkan prinsip-prinsip eco-labelling dan
lain-lain
Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pembangunan suatu negara bukan
hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan
mewujudkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dunia usaha berperan untuk mendorng pertumbuhan ekonomi yang sehat
dengan pertimbangan pula faktor lingkungan hidup.
Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Menurut Pokok-Pokok Ketentuan Aturan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: 107/PMK.011/2013, dijelaskan bahwa tata cara penghitungan,
penyetoran, dan pelaporan:
1. Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir.
2. SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP
telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT Masa PPh Pasal 4
ayat (2).
3. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan dimaksud
dalam Pasal 10 ayat 1 wajib menyampaian Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak
berakhir.
4. Wajib Pajak yang telah menyetorkan Pajak Penghasilan dimaksud pasal
10 ayat 1 dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan.
5. SPT Tahunan:
a. Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final
dan/atau bersifat final.
b. Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib Pajak
orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih
mengakomodasi.
Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
Pasal 4 Ayat (2) tentang Pajak Penghasilan, yang dapat dikenai pajak bersifat final
adalah sebagai berikut:
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b. Penghasilan berupa hadiah undian;
c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham
atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang
diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan
tanah dan/atau bangunan; dan
e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.
Objek Pajak Penghasilan
Objek Pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat
(1) adalah:
“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”
Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan
Berikut ini bunyi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1:
“Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta
pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya,
dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya.
Pengecualian sebagai subjek pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku
apabila
mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah
Warga
Negara Indonesia. Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara
asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya
tersebut, maka ia termasuk subjek pajak yang dapat dikenai pajak atas penghasilan
lain tersebut.”
Dapat dijabarkan bahwa yang tidak termasuk Subjek Pajak menurut
Undang-undang di atas adalah sebagai berikut:
a. Kantor perwakilan negara asing;
b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain
dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja
pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga
negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh
penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara
bersangkutan memberikan timbal balik;
c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat;
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan
dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang
dananya berasal dari iuran para anggota;
d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana yang
dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak
menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia
Subjek Pajak Penghasilan
Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan pasal 2 ayat 1, yang menjadi Subjek Pajak adalah:
a. 1. Orang Pribadi
Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut)
dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat
tinggal di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak.
b. Badan, yaitu:
Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa,
organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya, termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.
c. Bentuk Usaha Tetap
Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan, atau badan yang tidak dirikan dan tidak bertempat kedudukan
di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di
Indonesia
Dasar Hukum Pajak Penghasilan
Dasar hukum pertama Pajak Penghasilan adalah Undang-undang tahun
1983 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa
kali mengalami perubahan dan telah dibah terakhir kali dengan Undang-undang
nomor 36 tahun 2008
Pengertian Pajak Penghasilan
Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun
2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan
dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
dalam tahun pajak.
Menurut Siti Resmi (2009 : 88) Pajak penghasilan adalah pajak yang
dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh
dalam satu tahun pajak
Tarif Pajak
Masyarakat tidak ingin merasa dirugikan oleh pemerintah dalam
pelaksanaan pemungutan pajak. Oleh karenanya diperlukan tarif pajak agar
pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak
ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan.
Menurut Mardiasmo (2011 : 5) ada 4 macam tarif pajak, yaitu:
a. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap,
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya
pajak
yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
b. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap sama terhadap
berapapun
jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang
tetap.
c. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar
bila
jumlah yang dikenai pajak semakin besar
d. Tarif degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila
jumlah yang dikenai pajak semakin besar
Asas Pemungutan Pajak
Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2009:18) adalah
sebagai berikut:
1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas
seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di
wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar
negeri.Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di
wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas
seluruh penghasilan yang diperolehnya.
2. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan
tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh
penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang
diperolehnya.
3. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu Negara.Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia
dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan
Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia
Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem, Mardiasmo, (2011:
7), yaitu sebagai berikut :
1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
Fungsi Pajak
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi
Mardiasmo (2011 : 1), yaitu :
1. Fungsi anggaran budgetair sebagai sumber dana bagi pemerintah,
untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur regulerend sebagai alat pengatur atau melaksanakan
pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
Dasar Hukum Pajak
Menurut Undang-undang Dasar 1945, dasar hukum pajak tercantum dalam
pasal 23A ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan
Undang-Undang”, yang berarti bahwa pengertian tersebut telah disetujui rakyat
bersama pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang
Pengertian Pajak
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya
kemakmuran rakyat.
Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya
Mardiasmo (2011 : 1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan
Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal
kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.
Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009 : 2):
“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-
undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
Menurut Ilyas Wirawan B. & Richard Burton (2010 : 6) dapat disimpulkan
bahwa ada lima unsur dalam pengertian pajak, yaitu:
1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan
oleh pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat
maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat
umum.
Pengertian Pajak
Hukum pajak memuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum
pidana. Dalam lapangan lain dari hukum administratif, unsur-unsur tadi
tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini, ditambah dengan
luasnya ruang lingkup karena eratnya hubungan dengan hukum ekonomi
yang mana pajak sebagai salah satu sumber keuangan utama dari tiap-tiap
negara, kini dalam beberapa negara hukum pajak telah menjelma menjadi
cabang ilmu pengetahuan yang berdiri tersendiri. Pengertian hukum pajak
dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak dalam menggunakan
wewenang dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pajak. Sebaliknya,
dapat dijadikan pedoman bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum
sebagai konsekuensi dari penegakan hukum pajak.
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Pasal 1
angka (1):
“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pengertian Sustainability
Konsep sustainability pada mulanya tercipta dari pendekatan ilmu
kehutanan. Istilah ini berarti suatu upaya untuk tidak akan pernah memanen
lebihbanyak daripada kemampuaan panen hutan pada kondisi normal. Kata
nachhaltigkeit (bahasa Jerman untuk keberlanjutan) berarti upaya
melestarikan sumber daya alam untuk masa depan (Agricultural Economic
Research Institut,2004) dalam (Kuhlman, 2010).
Makna lain dari keberlanjutan seperti yang dikemukakan oleh ekonom
Solow (1991) dalam (Whitehead, 2006) mengemukakan keberlanjutan sebagai
hasil masyarakat yang memungkinkan generasi mendatang setidaknya tetap
memiliki kekayaan alam yang sama dengan generasi yang ada pada saat ini.
Dalam pidatonya menjelaskan bahwa keberlanjutan tidak berarti kemudian
memerlukan penghematan sumber daya yang sedemikian khusus, melainkan
hanya memastikan kecukupan sumber daya (kombinasi dari sumber daya
manusia, fisik, dan alam) untuk generasi mendatang, sehingga membuat
standar hidup mereka setidaknya sama baiknya dengan generasi saat ini. Ide
utama yang dimiliki oleh Solow adalah bentuk peningkatan usaha untuk terus
berupaya meninggalkan sumber daya yang cukup bagi generasi mendatang
secara berkelanjutan. Sehingga masalah utamanya yakni keputusan mengenai
seberapa banyak yang akan dikonsumsi saat ini, bila ditandingkan dengan
seberapa banyak yang mampu dilakukan, sebagai faktor penggerak utama
bagi sustainability (Whitehead,2006)
Manfaat Corporate SocialResponsibility
Kotler et al., (2005) menjelaskan bahwa terdapat banyak manfaat
yang dapa diperoleh atas aktivitas CSR. Adapun manfaat dari CSR tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar
2. Memperkuat Posisi Merk
3. Meningkatkan Citra Perusahaan
4. Penurunan biaya operasi
5. Meningkatkan daya tarik dari perusahaan untuk investor dan analisis
keuangan.
CSR tidak harus selalu dipandang sebagai tuntutan masyarakat kepada
perusahaan, melainkan sebagai kebutuhan dunia usaha. Menurut Aprilia
(2011) dalam Mulyadi dan Anwar (2011), terdapat dua aspek yang
mempengaruhi implementasi CSR oleh perusahaan, yaitu :
1. Komitmen dari CEO
CSR merupakan suatu bentuk investasi yang berdampak pada
pertumbuhan perusahaan dan keberlanjutan bisnis.Oleh karena itu, CSR
bukanlah kegiatan tambahan atau sesuatu yang bisa dikorbankan untuk
mencapai tingkat efisiensi karena CSR merupakan bagian penting dari
perusahaan yang dapat dijadikan strategi kompetitif perusahaan (Mulyadi
dan Anwar, 2011).
2. Ukuran dan Kematangan Perusahaan
Perusahaan yang besar yang sudah mapan akan memberikan
kontribusi lebih besar dari perusahaan kecil yang masih berkembang. CSR
menunjukkan kesadaran korporasi sebagai perusahaan juga merupakan
bagian dari masyarakat (Mulyadi dan Anwar, 2011)
Uraian diatas menunjukkan bahwa keuntungan ekonomis tidak pernah
dapat dipisahkan dalam kerangka pelaksanaan CSR itu sendiri adalah
sustainability bagi perusahaan.Melaksanakan CSR bukan berarti mengurangi
kesejahteraan seluruh kesejahteraan stakeholders, oleh karena itu aspek
ekonomis juga harus menjadi pertimbangan bagi perusahaan yang
melaksanakan CSR.
Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan
Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang
bukan menjadi objek pajak adalah sebagai berikut :
1. Bantuan sumbangan dan harta hibah, termasuk zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti
saham atau penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak
atau pemerintah;
5. Pembayaran dari pensiunan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan, kecelakaan, dan lain-lain;
6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau di peroleh perseroan terbatas
sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau
badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
a. deviden berasal dari cadangan laba ditahan; dan
b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan dan badan usaha
milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan
yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang
disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham
tersebut;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja
maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang
sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam bidang-bidang tertentu yang
ditetapkan oleh menteri keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang
modalnya tidak berbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma
dan kongsi;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa
bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha
atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan
dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri
keuangan; dan
b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang
bergerak di bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan
yang telah terdaftar pada intansi yang membandingkannya yang ditanamkan
kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau
penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak
diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan pengaturan menteri keuangan, dan
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan
sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
( Sumber : http://pajak.go.id, 19 Januari 2017
Tidak Termasuk Subjek Pajak
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 menjelaskan tentang apa yang
tidak termasuk subjek pajak sebagai berikut :
1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari
negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang
bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan
warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan
timbal balik.
3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan
dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut
tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh : WTO, FAO, UNICEF.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan
menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak
memperoleh penghasilan dari Indonesia.
(Sumber : http://pajak.go.id, 19 Januari 2017)
4. Objek Pajak Penghasilan
Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apa pun. Yang termasuk objek pajak penghasilan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 diantara lain :
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan kareena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, dan badan lainnya
sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,
atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan bada lainnya.
c. Karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,
pengambilalihan usaha, reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk
apapun.
d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan
dalam perusahaan pertambangan.
e. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-
pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premiun diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;
7. Divenden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan
atau perolehan pembayaran barkala;
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
11. Keuangan selisih kurs mata uang asing;
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
13. Premi asuransi;
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak;
16. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan; dan
18. Surplus bank Indonesia.
(Sumber : http://pajak.go.id, 19 januari 2017
Prinsip – prinsip Corporate SocialResponsibility
Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dirangkum bahwa CSR
merupakan aktivitas perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi
antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial tanpa mengesampingkan
ekspektasi para pemegang saham dalam menghasilkan profit.Hal ini sesuai
dengan konsep Triple Bottom Line yang merupakan konsep dasar
terbentuknya konsep CSR. TBL menjelaskan bahwa perusahaan akan dapat
melakukan usaha bisnis dalam jangka panjang apabila memperhatikan tiga
aspek utama, yaitu Keuntungan, Sosial, dan Lingkungan (Mulyadi dan
Anwar, 2011).
Menurut Global Compact Initiative (2002) menyebutkan pemahaman
CSR dengan 3P yaitu profit, people, planet. Konsep ini memuat pengertian
bahwa bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan (profit) melainkan
jugamemberikan kesejahteraan kepada orang lain (people) dan menjamin
keberlangsungan hidup bumi (planet) (Nugroho, 2007)
Menurut ISO 26000 dalam Mulyadi dan Anwar (2008), Prinsip-prinsip
Corporate Social Responsibility terbagi atas tujuh aspek dasar yaitu meliputi:
1. Kepatuhan terhadap hukum
2. Menghormati instrumen/badan-badan Internasional
3. Menghormati stakeholders dan kepentingannya
4. Akuntabilitas
5. Transparansi
6. Perilaku yang beretika
7. Melakukan tindakan pencegahan
Menurut Gray et al (1987) perusahaan bertanggung jawab secara sosial
ketika manajemennya memiliki visi atas kinerja operasionalnya, tidak hanya
mengutamakan atas laba perusahaan tetapi juga dalam menjalankan
aktivitasnya, memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya. Ruang
lingkup tanggung jawab sosial (CSR) antara lain:
a. Basic Responsibility, tanggung jawab yang muncul karena keberadaan
perusahaan. Contohnya kewajiban membayar pajak, mentaati hukum,
memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham.
b. Organizational Responsibility, tanggung jawab perusahaan untuk
memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu karyawan, konsumen,
pemegang saham dan masyarakat.
c. Societal Responsibility, tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika
interaksi antara bisnis dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh
dan berkembang secara berkesinambunga
Subjek Pajak Penghasilan
Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 yang
menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :
1. Subjek pajak orang pribadi
Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi
Yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi
tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek pajak badan
Yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria
sebagai berikut :
a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. Penerimaannya dimassukan dalam anggaran pemerintah pusat atau
pemerintah daerah; dan
d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
4. Bentuk usaha tetap
Yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari
183 hari dalam jangka waktu 12 bulan , atau badan yang tidak didirikan
dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.
( Sumber : http://pajak.go.id, 19 Januari 2017)
Pengertian Corporate Sosial Responsibility
Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup
perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan
lingkungannya tempat perusahaan beroperasi.Hal ini sejalan dengan
legitimacy theory yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak
dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai
justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok
kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, CA. 1994). Jika
terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai
masyarakat, maka perusahaan dalam kehilanganl egitimasinya, yang
selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Lindblom,
1994) seperti yang dikutip oleh (Haniffa dan Cooke, 2005). Pengungkapan
informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan
repository.unisba.ac.id
untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan
dari sisi ekonomi dan politis (Guthrie dan Parker, 1990)
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang sesuai dengan
isi Pasal 74 Undang – Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
Undang – Undang tersebut mewajibkan perusahaan yang melakukan kegiatan
usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam melakukan tanggung
jawab dan lingkungan. Dalam Pasal 66 ayat 2c Undang – Undang Perseroan
Terbatas No. 40 Tahun 2007.Juga dinyatakan bahwa semua perusahaan wajib
untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam
laporan tahunan.
Menurut Hackston dan Milnedalam Cahya (2010), tanggun jawab sosial
perusahaan sering disebut juga sebagai corporate sosial responsibility atau
social disclosure, corporate social reporting, social reporting merupakan
proses pengomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi
organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap
masyarkat secara keseluruhan (sembiring, 2005) perusahaan memiliki
kewajiban sosial atas apa yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat.
Corporate social reasponsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia
untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan
dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan
menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek
ekonomis, sosial, dan lingkungan (Suhandari, 2007 dalam untung,2008:1)
Menurut Hopkins (2004) dalam Lindrawati et al. (2008) memberi definisi
CSR sebagai :
“CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or
in a responsible manner. ‘Ethically or responsuble’ means treating
stakeholders in a manner deemed acceptable in civilized societies. Social
includes. The natural environment is a stakeholders. The wider aim of social
responsibility is to create higher and higher standards ofliving, while
preseving the profitability of the corporation, for peoples both within and
outside the corporation”.
Menurut definisi tersebut Hopkins (2004) memasukkan aspek ekonomi
dalam definisi CSR karena menurutnya studi ekonomi merupakan ilmu sosial
yang berpegang pada aspek keuanga.istilah corporate social responsibility di
dalam CSR dimaksudkan agar perusahaan melihat CSR sebagai tanggung
jawab yang pentingnya dengan tanggung jawab yang selama ini dijalankan
perusahaan.
Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau corporate social
responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara
sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam
operasi utamanya dan kaitannya dengan stakeholders, yang melebihi
tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004).Corporate social
responsibility dapat didefinisikan sebagai suatu konsep perusahaan untuk
memenuhi dan memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam kegiatan
operasinya mencari keuntungan.Stakeholder yang dimaksud dintaranya adalah
para shareholder, karyawan, pelanggan, komunitas lokal, pemerintah,
lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lain sebagainya (Agoes, 2009:100).
CSR didefinisikan sebagai kontribusi bisnis untuk pembangunan
berkelanjutan dan bahwa perilaku perusahaan tidak hanya harus memastikan
kembali ke pemegang saham, upah kepada karyawan dan produk dan layanan
kepada konsumen, tetapi mereka harus menanggapi masalah sosial,
lingkungan dan nilai yang ada di masyarakat (Solihin, 2009).Tanggung jawab
sosial secara sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan
kepada masyarakat dan lingkungan sekitar atas keuntungan yang diambil oleh
perusahaan yang berasal dari aktivitas bisnis yang dilakukan
perusahaan.Aktivitas bisnis perusahaan tersebut seringkali menimbulkan
kerusakan lingkungan dan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, terdapat penjelasan tentang definisi CSR yang dikutip dari
beberapa Organisasi-organisasi Internasional, yaitu WBCSD (World Business
Council for Sustainable Development) dan Organisasi Bank Dunia (World
Bank).WBCSD mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnisyang
berkelanjutan dalam berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan
ekonomi dengan meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan dan kerja
mereka dan komunitas lokal dan masyarakat yang luas. Sedangkan World
repository.unisba.ac.id
Bank mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk memberikan
kontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan kepada
karyawan dan perwakilannya, komunitas lokal, dan masyarakat yang luas
untuk meningkatkan kualitas hidup, melalui jalan bisnis dan perkembangan
yang baik.
The World Business Council for Suitainable Development (WBCSD)
mendefinisikan corporate social responsibility:
“Continuing commitment by business to behave ethically and
contributed to economic development while improving the quality of life of
the workforce and their families as well as of tje local community and
society at large” (Nor Hadi, 2011: 47)
Definisi tersebut menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan
(corporate social responsibility) merupakan satu bentuk tindakan yang
berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk
meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas
hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan
kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.
Corporate social responsibility merupakan komitmen perusahaan atau
dunia bisnis untuk kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian
terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya praktik
corporate social responsibility maka diharapkan nilai perusahaan akan baik
dimata masyarakat. Perusahaan besar dan memiliki biaya keagenan yang lebih
besar tentu akan mengungkapkan informasi yang lebih luas hal ini dilakukan
untuk mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan (Martina, 2012 dalam
Wahyu Ardimas, 2012 )
CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar
kegiatan ekonomi, yang menciptakan profit demi kelangsungan usaha, tapi
juga tanggung jawab sosial dan lingkungan (SWA:2005) dalam Saputra
(2009). Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada kinerja
keuangan perusahaan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap masalah
sosial yang ditumbulkan oleh aktifitas operasional yang dilakukan
perusahaan
Pilar Pendukung Good Corporate Governance (GCG)
Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling
berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha
sebagai pelaku pasar, danmasyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia
usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah
:
1. Negara dan perangkatnya
Menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim
usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan
perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent
law enforcement).
2. Dunia Usaha
Sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar
pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat
Sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang
terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian
dan melakukan kontrol sosial (sosial control) secara obyektif dan
bertanggung jawab.
Pelaksanaan aspek – aspek GoodCorporate Governance minimal harus
diwujudkan dalam:
a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direks
b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang
menjalankan fungsi pengendalian intern bank
c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal
d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
e. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
f. rencana strategis Bank
repository.unisba.ac.id
g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
Konsep di atas tidak jauh berbeda dengan tujuan penerapan good
corporate governance dalam perbankan, yaitu menciptakan nilai tambah bagi
semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) sebagai bentuk pelaksanaan
dalam mewujudkan perbankan yang sehat (Priambodo dan Supriayatno,
2007).
Pengertian Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya
adalah penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila syarat
subjektif dan syarat objektif sudah dimiliki oleh WP.
Menurut UU No. 36 Tahun 2008,Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap
subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau
memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh
penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak
dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu
tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian
tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam
tahun pajak.Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini
adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut
meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan
Asas – asas Good Corporate governance
GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah(value
added) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat
mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan, dan
Profesional (BTP). Asas-asas GCG terdiri atas Transparency,Accountability,
Responsibility, Independency, Fairness. seperti halnya sebagai berikut:
1. Transparency (Transparansi)
Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan
serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
Pokok Pelaksanaan Transparency (Transparansi)Menurut Komite
Nasional Kebijakan Governance, 2006 sebagai berikut :
a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai,
jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh
pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada,
visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan,
susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali,
kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya,
sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal,
sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian
penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi
kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak
pribadi.
d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional
dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
2. Accountablity (Akuntabilitas)
Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban
organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
Pokok Pelaksanaan Accountablity (Akuntabilitas)Menurut Komite
Nasional Kebijakan Governance, 2006 sebagai berikut :
a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masingmasing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras
dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values),dan strategi
perusahaan.
b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua
karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab,
dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang
efektif dalam pengelolaan perusahaan.
d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan
yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem
penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ
perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan
pedoman perilaku (code of conduct)yang telah disepakati.
3. Responsibility (Pertanggungjawaban)
Adanya kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan bank terhadap
prinsip korporasi yang sehat seta peraturan perundangan yang berlaku.
Pokok Pelaksanaan Responsibility (Pertanggungjawaban)Menurut Komite
Nasional Kebijakan Governance, 2006 sebagai berikut :
a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan
memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran
dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain
peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar
perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang
memadai.
4. Independency (Independensi)
Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak
manapun.
Pokok Pelaksanaan Independency (Independensi) Menurut Komite
Nasional Kebijakan Governance, 2006 sebagai berikut :
a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi
oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas
dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh
atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara
obyektif.
b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan
tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab
antara satu dengan yang lain.
5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang
timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas
maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.
Pokok Pelaksanaan Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran) Menurut
Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006 sebagai berikut :
a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku
kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan
pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses
terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam
lingkup kedudukan masing-masing.
b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar
kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi
yang diberikan kepada perusahaan.
c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam
penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara
profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender,
dan kondisi fisik.
Berdasarkan Bassle Committee on Banking Supervision, 1999 (dalam
Oktapiyani, 2009) menerangkan bahwa setidaknya terdapat tujuh standar yang
harus digunakan dalam menerapkan GCG secara efektif pada industry
perbankan, antara lain:
a. Bank harus menerapkan sasaran strategis dan serangkaian nilai
perusahaan yang dikomunikasikan ke setiap jenjang jabatan pada
organisasi
b. Bank harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
pada setiap jenjang jabatan pada organisasi
repository.unisba.ac.id
c. Bank harus memastikan bahwa pengurus bank memiliki kompetensi
yang memadai dan integritas yang tinggi. Serta memahami peranannya
dalam mengelola bank yang sehat, dan independen terhadap pengaruh
pihak eksternal
d. Bank harus memastikan keberadaan pengawasan yang tepat oleh
direksi
e. Bank harus mengoptimalkan efektifitas peranan fungsi auditor
eksternal dan satuan kerja audit intern
f. Bank harus memastikan bahwa kebijakan ramunerasi telah konsisten
dengan nilai etik, sasaran, strategi, dan lingkungan pengendalian bank
g. Bank harus menerapkan praktek-praktek transparansi kondisi
keuangan dan non keuangan kepada publik.
Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang dapat
menjelaskan hubungan antara berbagai pihak di dalam perusahaan yang
kemudian dapat menentukan arah kinerja perusahaan. Secara umum dapat
digambarkan bahwa mekanisme corporate governance merupakan salah
satu elemen kunci dalam peningkatan efisiensi ekonomi yang meliputi
serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris,
para pemegang saham, komite audit dan stakeholders lainnya. Perusahaan
yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik akan dapat menghasilkan
kinerja perusahaan yang baik. Hal ini dikarenakan Penerapan Corporate
Governance diharapkan memaksimumkan nilai perseroan bagi
perseroantersebut dan bagi pemegang saham (Rini, 2012 dalam Rima
Haryati, 2013 ).Tata kelolaperusahaan yang baik akan memberikan citra yang
baik dan meningkatkan tingkat kepercayaan para investor terhadap
perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi Corporate
Governance merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika
kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi
Good Corporate Governance berhubungan dengan peningkatan citra
perusahaan (Rini, 2012 dalam Rima Haryati, 2013).
Didalam GCG ini perusahaan melihat bagaimana suatu perusahaan dalam
tata kelola perusahaan nya, apakah berjalan evektif atau tidak, dimana
direktur apakah memiliki tinggat derajat yang diinginkan perusahaan seperti
Sarjana (S1), Megister (S2) ataukah Doktor (S3). Didalam suatu perusahaan
direktur tidaklah laki – laki saja melainkan sekarang wanita pun juga bias
menjadi direktur seperti standar apa yang diinginkan oleh perusahaan itu
bagaimana suatu dewan direksi dalam menyampaikan laporanya
Sanksi-sanksi Pajak
Sanksi Pajak teridiri dari 2:
1. Sanksi Administrasi
a. Sanksi Administrasi Berupa Denda
Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam
UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah
tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari
jumlah tertentu.
Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi
pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah
pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.
b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga
Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang
menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung
berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga
itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa
dengan bunga utang paiak. Penghitungan bunga utang pada umumnya
menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga
dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.
Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak
atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Paiak hanya membayar
sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat
ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat
ditagih kembali dengan disertai bunga.
Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi
bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan
penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh
atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai
hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya
bunga dalam pajak.
c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan
Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan
adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila
dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi
berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan
angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.Jika
dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena
Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan
dalam menghitung jumlah pajak terutang.
2. Sanksi Pidana
UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana
merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan
sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali
melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi
dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak
menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau
tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan
tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak
pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-
hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan
adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak
pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10
(sepuluh) tahun terlampaui.Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya
pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau
berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10
(sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-
dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang
terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia,
ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU
KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya,
dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi
administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada
