Tag: Judul Akutansi

 

Infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan, dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah stau fungsinya dapat di pengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti : pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan infrastruktur diperlukan koordinasi secara mendalam dan antispatif antara institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna. Infrastruktur yang baik adalah berjalan sesuai fungsinya, mampu mendukung dinamika dan meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya (Pachriansyah, 2014)

Menurut Effendy (2002) pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang ada secara terencana dan berkelanjutan dengan perinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. Menurut Todaro (2006), menyatakan bahwa “pem­bangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melam­paui sisi materi dan keuangan dari kehidupan ma­nusia. Todaro dalam bukunya mendefinisikan pemban­gunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan

Robbins (2000) mendefinisikan komitmen kerja sebagai suatu keadaan dimana seseorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Salancik (1977) dalam Tsai, et al. (2011) menganggap bahwa komitmen organisasi adalah prilaku dari seorang individu dalam ketergantungannnya pada organisasi. Mowday, et al. (1982) dalam Anggi (2008) mendefinisikan komitmen kerja sebagai kekuatan relatif identifikasi individu dengan dan keterlibatan khusunya dalam organisasi, melibatkan kepercayaan dan penerimaan dari sebuah tujuan organisasi dan nilai-nilai, kemauan untuk mengerahkan usaha yang cukup atas nama organisasi, dan keinginan kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.

Porter dan Smith (Temaluru, 2001) mendefinisikan komitmen kerja ksebagai sifat hubungan antara pekerja dan organisasi yang dapat dilihat dari keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tersebut, kesediaan untuk menjadi sebaik mungkin demi kepentingan organisasi tersebut dan kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai–nilai dan tujuan organisasi.

 

Sukidi mengemukakan tentang nilai-nilai dari kecerdasan spiritual berdasarkan aspek-aspek dalam SQ yang banyak dibutuhkan dalam dunia bisnis, diantaranya adalah (Setyawan, 2004)

1. Mutlak Jujur
2. Keterbukaan
3. Pengetahuan diri
4. Fokus pada kontribusi
5. Spiritual non dogmatis

Prinsip- prinsip kecerdasan spiritual menurut Agustian (2001), yaitu:

1. Prinsip Bintang
2. Prinsip Malaikat (Kepercayaan)
3. Prinsip Kepemimpinan
4. Prinsip Pembelajaran
5. Prinsip Masa Depan
6. Prinsip Keteraturan

Menurut Zohar dan Marshall (2007) orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik adalah orang yang memiliki 9 elemen kecerdasan spiritual sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk bersikap fleksibel.

Seseorang menjalani perkembangan dan perubahan sepanjang hidup sehingga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan segala perubahan dan perkembangan yang ia alami serta lingkungan sekitar.

1. Memiliki tingkat kesadaran (self awareness) yang tinggi.

Seseorang mengetahui lebih banyak mengenai diri sendiri serta menyadari akan segala perubahan yang ia alami sehingga ia mengetahui batas wilayah yang nyaman untuk diri sendiri.

 

 

1. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan.

Seseorang melihat bahwa penderitaan merupakan ujian dari Tuhan sehingga ia dapat menanggapi secara jujur situasi yang dihadapi, sabar serta ikhlas menerima keadaan tersebut.

1. Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit.

Seseorang menanggapi rasa sakit, penderitaan atau kesulitan sebagai sesuatu yang mengancam, tetapi juga dianggap sebagai tantangan.

1. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi-visi dan nilai-nilai

Seseorang mengetahui apa yang benar-benar memotivasi diri dan mengetahui apa yang benar-benar dinilai paling tinggi oleh dirinya.

1. Keengganan untuk mengalami kerugian yang tidak perlu

Seseorang mengetahui bahwa ketika seseorang merugikan orang lain, dia merugikan dirinya sendiri.

1. Kemampuan untuk melihat keterkaitan berbagai hal.

Seseorang melihat segala sesuatu merupakan hal yang memiliki keterkaitan.

1. Memiliki kecenderungan untuk mencari jawaban yang benar.

Seseorang mencari makna terhadap apa yang terjadi pada dirinya dan mengambil hikmah dari kejadian-kejadian tersebut.

1. Memiliki kemampuan untuk bekerja mandiri.

Seseorang memiliki peran serta yang sehat baik sebagai individu maupun di dalam lingkungan sosial.

Aspek dalam kecerdasan emosi dibedakan menjadi empat, yaitu: (a) mengenali emosi diri sendiri dan orang lain, (b) memahami emosi diri sendiri dan orang lain, (c) menggunakan emosi secara efektif dan (d) mengatur dan mengendalikan emosi pada diri sendiri serta orang lain (Mattews, 2002)

Goleman (2002) memperluas kecerdasan emosional menjadi lima kemampuan utama, yaitu:

1. Mengenali Emosi Diri

Mengenali emosi diri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Hal ini menyebabkan individu menyadari emosi yang sedang dialami serta mengetahui penyebab emosi tersebut terjadi serta memahami kuantitas, intensitas, dan durasi emosi yang sedang berlangsung. Kesadaran akan intensitas emosi memberi informasi mengenai besarnya pengaruh kejadian tersebut pada individu. Intensitas yang tinggi cenderung memotivasi individu untuk bereaksi sedangkan intensitas emosi yang rendah tidak banyak mempengaruhi individu secara sadar. Kesadaran akan durasi emosi yang berlangsung membuat individu dapat berpikir dan mengambil keputusan yang selaras dalam mengungkapkan emosinya.

Kemampuan mengenali emosi diri merupakan dasar dari kecerdasan emosional, para ahli psikologi menyebutkan kesadaran diri sebagai metamood, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Mayer (Goleman, 2002) mengatakan bahwa kesadaran diri adalah waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati, bila kurang waspada maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Ketidakmampuan untuk mencermati perasaan kita yang sesungguhnya membuat kita berada dalam kekuasaan perasaan., sehingga tidak peka akan perasaan yang sesungguhnya yang berakibat buruk bagi pengambilan keputusan masalah (Mutadin, 2002). Kesadaran diri memang belum menjamin penguasaan emosi, namun merupakan salah satu prasyarat penting untuk mengendalikan emosi nsehingga individu mudah menguasai emosi.

1. Mengelola Emosi

Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Individu dapat mengungkapkan emosinya dengan kadar yang tepat pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat (Aristoteles dalam Goleman 2004). Tujuan pengendalian diri adalah keseimbangan emosi bukan menekan emosi, karena setiap perasaan memiliki nilai dan makna tersendiri. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan, yang meningkat dengan intensitas terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita (Goleman, 2002). Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri ketika ditimpa kesedihan, melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan. Orang-orang yang buruk kemampuannya dalam keterampilan ini akan terus-menerus bertarung melawan perasaan murung, sementara mereka yang pintar dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupan (Goleman, 1996).

1. Memotivasi Diri Sendiri

Prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusiasme, gairah, optimis dan keyakinan diri. Keterampilan memotivasi diri memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang.  orang-orang yang memiliki keterampilan ini cenderung lebih jauh produktif dan efektif dalam hal apa pun yang mereka kerjakan (Goleman, 2005).

 

1. Mengenali Emosi Orang Lain (Empati)

Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati.  Empati adalah dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang (Setrianingsih, 2006). Empati dibangun berdasarkan pada kesadaran diri. Jika seseorang terbuka pada emosi sendiri, maka dapat dipastikan bahwa ia akan terampil membaca perasaan orang lain, sebaliknya orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan emosinya sendiri dapat dipastikan tidak akan mampu menghormati perasaan orang lain. Goleman (2002) mengatakan bahwa kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli, menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain.

Rosenthal dalam penelitiannya menunjukkan bahwa orang-orang yang mampu membaca perasaan dan isyarat non verbal lebih mampu menyesuaikan diri secara emosional, lebih populer, lebih mudah beraul, dan lebih peka (Goleman, 2002). Nowicki, ahli psikologi menjelaskan bahwa anak-anak yang tidak mampu membaca atau mengungkapkan emosi dengan baik akan terus menerus merasa frustasi (Goleman, 2002). Seseorang yang mampu membaca emosi orang lain juga memiliki kesadaran diri yang tinggi. Semakin mampu terbuka pada emosinya sendiri, mampu mengenal dan mengakui emosinya sendiri, maka orang tersebut mempunyai kemampuan untuk membaca perasaan orang lain.

1. Membina Hubungan (Sosial)

Seni dalam membina hubungan dengan orang lain merupakan keterampilan sosial yang mendukung keberhasilan dalam pergaulan dengan orang lain. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi (Goleman, 2005). Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Individu sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan sulit juga memahami keinginan serta kemauan orang lain.

Orang-orang yang hebat dalam keterampilan membina hubungan ini akan sukses dalam bidang apapun. Orang berhasil dalam pergaulan karena mampu berkomunikasi dengan lancar pada orang lain. Orang-orang ini populer dalam lingkungannya dan menjadi teman yang menyenangkan karena kemampuannya berkomunikasi (Goleman, 2005). Ramah tamah, baik hati, hormat dan disukai orang lain dapat dijadikan petunjuk positif bagaimana perawat mampu membina hubungan dengan orang lain. Sejauhmana kepribadian perawat berkembang dilihat dari banyaknya hubungan interpersonal yang dilakukannya. Apabila individu tidak memiliki keterampilan-keterampilan semacam ini dapat menyebabkan seseorang seringkali dianggap angkuh, mengganggu atau tidak berperasaan.

 

Goleman (2005) menyatakan kecerdasan emosi merupakan kemampuan emosi yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu mengendalikan impuls, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, kemampuan berempati dan membina hubungan dengan orang lain. Reuven Bar-On (2006) menyatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan, kompetensi emosional dan sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri dan orang lain serta berhasil dalam mengatasi tuntutan, tantangan dan tekanan sehari-hari. Bar-On juga menyampaikan bahwa orang yang cerdas secara emosi cenderung untuk lebih optimis, fleksibel, lebih realistis, dan mampu mengatasi masalah serta menghadapi tekanan.

Kecerdasan emosional menghadirkan kemampuan untuk merasa, menilai, dan mengekspresikan emosi secara akurat dan adaptif; kemampuan untuk mengenal dan memahami emosi; kemampuan untuk mengakses perasaan ketika melakukan aktivitas kognitif dan melakukan penyesuaian; dan untuk mengatur emosi diri sendiri dan orang lain. Dengan kata lain kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan untuk mengolah/memproses emosi; mencari informasi tentang emosi dan digunakan untuk memandu aktivitas kognitif seperti problem solving dan memusatkan energi untuk bertindak dan menyelesaikan masalah tersebut. Salovey dan Mayer menggunakan kecerdasan emosi untuk menggambarkan sejumlah keterampilan yang berhubungan dengan keakuratan penilaian tentang emosi diri sendiri dan orang lain, serta kemampuan mengolah perasaan untuk memotivasi, merencanakan siswa, dan meraih tujuan kehidupan (Hartini, 2002:39).

Berdasarkan uraian di atas maka pengertian dari kecerdasan emosional adalah kemampuan emosi yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu mengendalikan impuls, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, kemampuan berempati dan membina hubungan dengan orang lain sehingga dapat mengatasi tuntutan, tantangan dan tekanan sehari-hari.

Didalam melaksanakan tugas, kenyataan menunjukkan bahwa kemampuan kerja cukup memiliki andil menentukan tentang hal apa yang dapat dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Kemampuan kerja biasanya menunjukkan potensi untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan kesanggupan, ketrampilan dan pengetahuannya. Kemampuan yang tinggi pada seorang pegawai akan berdampak positif terhadap peningkatan prestasi kerjanya. Artinya semakin mampu seorang pegawai untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan akan semakin banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dan menjaga kualitas kerjanya.

Mengenai batasan pengertian dari kemampuan, penulis mengutip beberapa pendapat ahli, seperti dikemukakan oleh Victor H. Vroom sebagai berikut:

 

“Kemampuan biasanya menunjukkan potensi untuk melaksanakan tugas yang mana mungkin atau tidak mungkin digunakan. Ini menunjukkan pada apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang dan bukan apa ia mengerjakan pekerjaan itu”. (Vroom, 1964:198).

 

Sedangkan Purwadarminta mengemukakan sebagai berikut:

“Kemampuan adalah sebagai kesanggupan, kecakapan dan kekuatan serta kekayaan”. (Purwadarminta, 1995:109).

 

Secara lebih luas Miftah Thoha mendefinisikan kemampuan  sebagai berikut:

“Kemampuan merupakan salah satu unsur dari kematangan, berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengalaman”. (Thoha, 2004:10).

Guna lebih mendorong kinerja yang lebih tinggi, maka dibutuhkan suatu lingkungan kerja yang menunjang dengan maksud agar karyawan dapat bekerja dengan semangat dan bergairah. Menurut Nitisemito (1996), “Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi karyawan dalam menjalankan tugas – tugas yang dibebankan”. Pernyataan di atas di dukung oleh pendapat Ahmadi (2002), “Lingkungan kerja dinyatakan sebagai kehidupan sosial, psikologi dan fisik dalam organisasi yang berpengaruh terhadap karyawan dalam melaksanakan tugasnya”. Irmin (2005) menyatakan pendapatnya bahwa:

Selain lingkungan kerja secara fisik, lingkungan kerja yang tidak menyenangkan juga bisa disebabkan karena suasana kerja yang tidak kondusif, seperti adanya persaingan, teman sekerja saling menjatuhkan, dan adanya kerja sama yang jelek. Suasana kerja yang tidak mendukung seperti itulah yang membuat karyawan tidak kerasan kerja.

Timpe (1993) mempunyai pendapat bahwa, “Lingkungan kerja yang menyenangkan mungkin menjadi kunci pendorong bagi para karyawan anda untuk menghasilkan kinerja puncak”. Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja merupakan segenap keadaan yang ada di sekitar para karyawan termasuk di dalamnya kehidupan sosial, psikologi dan fisik baik dalam suasana positif maupun negatif yang berpengaruh terhadap karyawan serta kinerjanya.

Kesempatan bekerja di luar merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Jika seorang pegawai senantiasa merasa bahwa kesempatannya untuk bekerja di luar senantiasa terbuka maka kinerjanya pada perusahaan yang diikutinya saat itu akan cenderung statis karena tidak berupaya untuk mengejar karir yang ada di situ, namun hanya sebatas menunggu kesempatan untuk beralih ke perusahaan lain atau berpindah tempat kerja.

Fakta menunjukkan, tak sedikit orang yang memang punya kebiasaan berpindah-pindah kerja karena kesempatan bekerja di luar terbuka lebar. Mereka merasa tak lagi kerasan bekerja. Akhirnya, mereka mencoba mencari jalan keluar. Bagi yang suka mengambil risiko, pindah kerja bisa menjadi alternatif yang jauh lebih gampang dibandingkan mencoba mengatasi permasalahan di perusahaan yang sekarang.

Banyak hal yang bisa jadi penyebab seorang karyawan memutuskan berpindah kerja. Setidaknya, ada empat alasan paling populer mengapa seseorang memutuskan berpindah kerja:

1. Pekerjaan tidak lagi menantang

Ketika seorang kutu loncat memutuskan bergabung dengan sebuah perusahaan, mungkin ia membayangkan akan memperoleh tantangan kerja yang selama ini ia idam-idamkan. Misalnya perusahaan itu belum punya sistem kerja yang mapan, produknya potensial tapi tidak laku di pasar, dan sebagainya.

Permasalahan-permasalahan ini tentu sangat mengasyikkan bagi mereka yang kreatif dan suka bekerja keras. Tapi, ketika semua tantangan tadi berangsur-angsur hilang, sistem kerja sudah jalan atau image produk sudah mulai menancap di benak pelanggan, maka kesempatan untuk berkreasi pun dirasakan berkurang. Kerja menjadi sesuatu yang tidak lagi menarik dan membosankan. Akhirnya, mereka pun memutuskan pindah.

1. Tidak cocok dengan atasan

Faktor atasan sangat berperan penting dalam sistem kerja di suatu perusahaan. Banyak karyawan yang lebih tergantung pada perilaku atasan dibanding pada perlakuan perusahaan secara umum terhadap karyawannya. Tentunya ini sangat subyektif, karena atasan yang cocok untuk si A Belum tentu cocok untuk si B, demikian pula sebaliknya. Biasanya, atasan yang emosional menduduki peringkat pertama kategori atasan yang tidak disukai.

1. Mencari penghasilan yang lebih besar

Maksudnya adalah iming-iming memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dibanding penghasilan yang diperoleh saat ini. Meski penghasilan seringkali bukan merupakan faktor utama yang menjadi latar belakang seseorang bekerja, tetapi kenyataannya, uang tetap menjadi alasan menarik untuk memutuskan mencari pekerjaan baru.

1. Lingkungan kerja tidak nyaman

Alasan lingkungan kerja tidak nyaman lebih banyak dikeluhkan oleh wanita, bahkan konon, wanita lebih rentan terganggu oleh masalah hubungan kerja dibandingkan pekerjaannya sendiri. Ini tentu tidak lepas dari sifat wanita yang lebih afektif (kecenderungan menggunakan perasaan) dibandingkan pria.

Selain keempat alasan tadi, tentu masih ada alasan-alasan lain, misalnya memiliki hubungan khusus dengan sesama karyawan beda jenis dan tidak berakhir happy end, atau jarak tempat kerja yang dirasa terlalu jauh dari rumah, dan sebagainya.

Menurut Frederick Herzberg (dalam Masithoh, 1998:20) mengembangkan teori hierarki kebutuhan Maslow menjadi teori dua faktor tentang motivasi. Dua faktor itu dinamakan faktor pemuas (motivation factor) yang disebut dengan satisfier atau intrinsic motivation dan faktor pemelihara (maintenance factor) yang disebut dengan disatisfier atau extrinsic motivation.

Faktor pemuas yang disebut juga motivator yang merupakan faktor pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri seseorang tersebut (kondisi intrinsik) antara lain:

1. Prestasi yang diraih (achievement)
2. Pengakuan orang lain (recognition)
3. Tanggungjawab (responsibility)
4. Peluang untuk maju (advancement)
5. Kepuasan kerja itu sendiri (the work it self)
6. Kemungkinan pengembangan karir (the possibility of growth)

Sedangkan faktor pemelihara (maintenance factor) disebut juga hygiene factor merupakan faktor yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk memelihara keberadaan karyawan sebagai manusia, pemeliharaan ketentraman dan kesehatan. Faktor ini juga disebut dissatisfier (sumber ketidakpuasan) yang merupakan tempat pemenuhan kebutuhan tingkat rendah yang dikualifikasikan ke dalam faktor ekstrinsik, meliputi:

1. Kompensasi
2. Keamanan dan keselamatan kerja
3. Kondisi kerja
4. Status
5. Prosedur perusahaan
6. Mutu dari supevisi teknis dari hubungan interpersonal di antara teman sejawat, dengan atasan, dan dengan bawahan.

Untuk mempermudah pemahaman motivasi kerja, dibawah ini dikemukakan pengertian motif, motivasi dan motivasi kerja. Abraham Sperling (dalam Mangkunegara, 2002:93) mengemukakan bahwa motif di definisikan sebagai suatu kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri (drive) dan diakhiri dengan penyesuaian diri, penyesuaian diri dikatakan untuk memuaskan motif. William J. Stanton (dalam Mangkunegara, 2002:93) mendefinisikan bahwa motif adalah kebutuhan yang di stimulasi yang berorientasi kepada tujuan individu dalam mencapai rasa puas. Motivasi didefinisikan oleh Fillmore H. Stanford (dalam Mangkunegara, 2002:93) bahwa motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, sedangkan motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Motivasi dapat dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri (drive arousal). Dalam hubungannya dengan lingkungan kerja, Ernest L. McCormick (dalam Mangkunegara, 2002:94) mengemukakan bahwa motivasi kerja didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan (manajer) dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkunagan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Aparat-aparatnya dinamakan aparat pengawasan fungsional (Sujamto, 1986:34).

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang  dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksteral pemerintah (Revrisond Baswir,1999:137).

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 1, pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.

Pengawasan fungsional dilakukan melalui berbagai cara yaitu :

1. Pemeriksaan, yaitu salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antar peraturan/rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada.
2. Pengujian, yaitu suatu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan atau barang dan kriteria yang ditetapkan.
3. Pengusutan, yaitu salah satu kegiatan pengawasan fungsional dalam mencari bahan-bahan bukti adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang Bersih, Bebas, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sedangkan secara khusus yaitu:

1. Menilai ketaatan terhadap peratutan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menilai kesesuaian dengan pedoman akuntansi yang berlaku;
3. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif;
4. Mendeteksi adanya kecurangan.

Pengawasan dibedakan menurut jenisnya yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern.

1. Pengawasan intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dimana pejabat yang diawasi dengan aparat pengawas sama-sama bernaung dalam pimpinan seorang menteri atau ketua lembaga Negara. Contohnya adalah Inspektorat Jenderal Departemen (Irjendep), Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

1. Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada diluar organisasi yang diawasi dan tidak mempunyai hubungan kedinasan. Secara operasional tugas pengawasan ekstern dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dimana secara teoritis BPK merupakan suatu badan/lembaga yang terlepas dan pengaruh dan kekuasaan pemerintah yang bertugas memeriksa tanggung jawab pemerintah dalam bidang keuangan Negara dan tidak dibawah pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan definisi empat jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pengawasan fungsional

Pengawasan funsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern Pemerintahan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pengawasan legislatif

Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat yaitu DPR/DPRD terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.

1. Pengawasan masyarakat

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

Jenis pengawasan yang dibedakan menurut sifat pengawasannya yaitu  pengawasan preventif dan pengawasam represif (Baldric Siregar dan Bonni Siregar, 2000:350).

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sebelum  tindakan tersebut dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan pengelolaan keuangan Daerah.

1. Pengawasan represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan terhadap tindakan pengelolaan keuangan Daerah setelah tindakan tersebut dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah terjadi penyimpangan, tindakan koreksi yang dibutuhkan dan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Bauran pemasaran adalah salah satu konsep utama dalam pemasaran.Bauran pemasaran mencakup system atau alat-alat untuk mengaplikasikan konsep pemasaran itu sendiri.Oleh karena itu setiap perusahaan setelah memutuskan strategi pemasaran kompetitifnya, secara keseluruhan perusahaan harus mulai menyiapkan rencana bauran pemasaran yang rinci.Berikut ini pengertian bauran pemasaran menurut beberapa para ahli.

Menurut Basu Swastha (2008) pengertian bauran pemasaran (marketing mix) adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari system pemasaran perusahaan, yakni : produk, struktur harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi.Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2007) bauran pemasaran (marketing mix) adalah perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi dalam organisasi  adalah terjadinya kesalahpahaman terhadap kedudukan aspek pengawasan. Selama ini, pengawasan cenderung dipahami sebagai salah satu tahap tersendiri khususnya dalam proses penganggaran. Padahal aspek pengawasan menjiwai seluruh aspek  dalam aktivitas organisasi. Secara umum pengawasan adalah kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan.

Untuk menjadikan dasar pemahaman kita mengenai pengawasan   dibutuhkan pedoman atau sebuah pemikiran/pendapat dari berbagai kalangan yang telah menekuni dan atau telah meneliti hal-hal yang berhubungan dengan bidang pengawasan. Hal tersebut dimaksudkan agar pemahaman mengenai pengawasan tidak sempit dan bisa diterima secara logika maupun secara ilmiah.

Pengertian pengawasan telah disampaikan oleh para ahli dan berbagai lembaga sebelumnya dari sudut pandang keilmuan.

Menurut Sukirno  (2004:99) pengawasan (controlling) dapat dirumuskan sebagai proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa suatu kegiatan dilaksanakan terarah dan menuju kepada tercapainya tujuan yang telah direncanakan dengan mengadakan penilaian, tindakan kooperatif terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat dengan sasaran yang dituju. Disini lebih menekankan bagaimana kegiatan dilaksanakan terarah  dan kooperatif terhadap kegiatan yang menyimpang.

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan (Baswir:1999). Pengawasan merupakan suatu kegiatan/proses untuk menyakinkan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan rencana. Dengan pengawasan maka dapat mengenali masalah yang ada untuk kemudian melakukan tindakan penyelesaian yang diperlukan dan mengenali hasil yang dicapai secara efisien dan efektif.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sikap kerap terbentuk sebagai hasil dari kontak langsung dengan objek sikap.Karakteristik penting dari sikap yang didasarkan pada pengalaman langsung adalah sikap yang biasanya dianut dengan kepercayaan yang lebih besar.Definisi sikap menurut Schiffman & Kanuk (2004 : 235) adalah “Attitude is a learned predisposition to be have is consistently favorable or unfavorable way with respect to agiven object.”

Dalam definisi diatas, Schiffman & Kanuk mencoba menghubungkan suatu hasil pembelajaran (learning)  dengan kecendrungan untuk berperilaku (predisposition to be have) sebagai suatu konsep pada diri konsumen mengenai tawaran produk dan jasa. Pembelajaran yang dimaksud menurut Schiffman & Kanuk adalah suatu proses dimana konsumen memperoleh pengetahuan (knowledge) dan pengalaman (experience) menyangkut pembelian (purchase) dan konsumsi (consumption) yang kemudian akan terlihat pada perilakunya pada masa yang akan datang.

Pembelajaran sebagai suatu proses terjadi secara terus menerus sesusai dengan pengetahuan yang diperoleh dan pengalaman yang dirasakan oleh konsumen baik secara intentional (informasi dicari secara aktif) maupun incidental (informasi yang dicari secara pasif). Hasil pembelajaran ini juga disebut sebagai suatu evaluasi menyeluruh (general evaluation) atas tawaran produk yang dihadapi oleh konsumen.

            Sikap konsumen terhadap suatu objek sikap (attitude object) pada dasarnya terbentuk dari interaksi komponen-komponen yang berurutan. Schiffman & Kanuk (2004 : 239) berdasarkan tri component attitude model, berpendapat bahwa sikap terdiri atas tiga komponen utama, yaitu : Kognitif (cognitive component), Efektif (effective component), dan Konatif (conative component).

Brand awareness atau kesadaran merek atau produk merupakan langkah awal untuk membangun sebuah merek produk.Aspek paling penting dari brand awareness adalah bentuk informasi dalam ingatan di tempat yang pertama.Sebuah titik ingatan brand awareness adalah penting sebelum brand association dapat dibentuk. Ketika konsumen memiliki waktu yang sedikit untuk melakukan konsumsi, kedekatan dengan nama merek akan cukup untuk menentukan pembelian (Pitta & Katsanis, 1995).

Menurut Rossiter dan Percy (1997) dalam Tjiptono, (2002) konsep kesadaran merek yaitu kemampuan pembeli untuk mengidentifikasi (mengenal atau mengingat) suatu merek yang cukup detail untuk melakukan pembelian.Kesadaran merek merupakan langkah awal bagi setiap konsumen terhadap setiap produk atau merek baru yang ditawarkan melalui periklanan. Hal ini didukung oleh Aaker (2009) bahwa pengiklanan menciptakan kesadaran pada suatu merek baru, dan kesadaran itu sendiri akan menghasilkan keinginan untuk membeli, kemudian setelah itu suatu merek akan mendapatkan jalannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Brand awareness didefinisikan dalam hal kemampuan yang dimiliki konsumen untuk mengasosiasikan suatu merek dengan kategori produknya (Aaker, 2009).Hal ini merujuk pada kekuatan dari keberadaan suatu merek pada pikiran konsumen (Aaker, 2009). Kesadaran mempresentasikan level terendah dari pengetahuan merek. Brand awareness meliputi suatu proses mulai dari perasaan tidak mengenal merek itu hingga yakin bahwa merek itu adalah satu-satunya dalam kelas produk atau jasa tertentu. Dalam hal ini apabila suatu merek sudah dapat merebut suatu tempat yang tetap di benak konsumen maka akan sulit bagi merek tersebut untuk digeser oleh merek lain, sehingga meskipun setiap hari konsumen dipenuhi dengan pesan-pesanpemasaran yang berbeda-beda, konsumen akan selalu mengingat merek yang telah dikenal sebelumnya.

Kesadaran merek (brand awareness) yaitu kesanggupan seorang calonpembeli mengenali atau mengingat kembali suatu merek yang merupakan bagian darikategori produk tertentu (Puspitasari,2009).Peter dan Olson (2000: 190) menyatakan bahwa brand awareness adalahsebuah tujuan umum komunikasi untuk semua strategi promosi. Dengan menciptakanbrand awareness, pemasar berharap bahwa kapanpun kebutuhan kategori muncul,brand tersebut akan dimunculkan kembali dari ingatan yang selanjutnya dijadikanpertimbangan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan.

Peter dan Olson (2000: 190) menyatakan tingkat brand awareness dapatdiukur dengan meminta konsumen menyebutkan nama brand yang mana yangdianggap akrab oleh konsumen. Apakah pengingatan ulang atau brand awarenesssudah mulai memadai tergantung pada di mana dan kapan suatu keputusan pembeliandilakukan. Strategi brand awareness yang tepat tergantung pada seberapa terkenalbrand tersebut. Kadang kala tujuan promosi adalah untuk memelihara tingkat brand awareness yang sudah tinggi.

Brand awareness (kesadaran merek) menggambarkan keberadaan branddalam benak konsumen, yang dapat menjadi penentu dalam beberapa kategori(Durianto dkk., 2004:6). Brand yang kuat dicerminkan oleh brand awareness yangtinggi dan asosiasi merek (brand association) yang kuat dan positif (Simamora, 2003:36).

Abraham Maslow dalam Simamora (2003) mengatakan bahwa setiap tindakan didorong oleh motivasi. Sementara itu, motivasi berkaitan dengan kebutuhan. Motivasi adalah suatu tingkat kebutuhan untuk menstimuli seseorang untuk mencari pemuasnya. Teori sosial mengatakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh latar belakang sosial mereka. Teori motivasi menempatkan motivasi sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Sedangkan menurut teori anthropologi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Dalam pemasaran, teori-teori tersebut kemudian diurutkan mulai dari konteks yang lebih luas sampai yang lebih sempit, maka faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, sosial, personal dan psikologis. Peran faktor-faktor tersebut berbeda untuk produk yang berbeda.

Perilaku konsumen adalah persoalan yang menggairahkan dan menantang! Perilaku konsumen adalah tentang orang-orang, apa yang mereka beli, alasan mereka membeli dan tahapan proses pembelian mereka. Perilaku konsumen adalah tentang pemasaran, bagaimana suatu produk atau jasa didesain dan dijual kepada konsumen di pasar. Dan perilaku konsumen adalah tentang pasar konsumen itu sendiri dimana jutaan orang melakukan pembelian pada jutaan outlet pasar.

1. Konvensional

Tujuan dari lembaga keuangan bank dapat terfokus pada tiga sasaran yaitu memaksimalisasi imbalan bagi pemegang saham, pertumbuhan pangsa pasar dan keunggulan layanan bagi pelanggan. Setiap lembaga keuangan bank dapat menetapkan sasaran utamanya yang berbeda satu sama lainnya. Namun demikian dapat dipastikan bahwa sasaran memaksimalisasi imbalan bagi pemegang saham merupakan tujaun umum sebagaimana tujuan umum pada lembaga bisnis (Rose dan Kolari, 1995).

Untuk mengukur kinerja bank dalam mencapai tujuan maksimalisasi imbalan bagi pemegang saham. Bagi bank atau perusahaan yang berbentuk perseoran  yang saham-sahamnya diperdagangkan secara luas dan aktif maka indikator harga saham merupakan tolok ukur efisiensi dari pencapaian tujuan perusahaan. Artinya semakin tinggi harga saham akan meningkatkan imbalan bagi pemegang saham (Rose, 1995). Namun demikian harga saham di pasar modal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Meliputi faktor fundamental intern perusahaan, faktor fundamental ekonomi, faktor-faktor makro lainnya dan faktor sentimen pasar.

Bagi suatu perusahaan atau bank yang saham-sahamnya tidak diperdagangkan secara luas, maka harga saham tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai kinerja bank dalam mencapai tujuan pokoknya. Untuk kondisi bank seperti ini, maka dapat dipakai tolok ukur yang lebih umum yaitu rasio-rasio keuangan sebagai proksi untuk mengukur tingkat efisiensi dari investasi yang dilakukan perusahaan (Rose,1995).

Adapun data utama yang dipakai adalah Return on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE). Kalau ROE mengukur tingkat efisiensi dan investasi yang dilakukan perusahaan, sementara ROE merupakan indikator tingkat efisiensi bagi pemegang saham. Dikaitkan dengan tujuan perusahaan untuk memakmurkan para pemegang saham, maka ROE merupakan tolok ukur yang tepat (Rose, Cole, 1995)

2. Bank Syariah

Perbankan syariah menawarkan jasa keuangan dengan penuh kepatuhan terhadap larangan riba dalam agama. Riba adalah return (bunga) yang dipungut dari transaksi pinjam-meminjam (qard hasan). Larangan ini memperjelas perbedaan antara current account (pinjaman tanpa bunga) dan investment deposit (dana-dana dalam mudharabah). Pada kasus pertama, pembayaran atas unjuk dari pokok pinjaman diberikan penjaminan tanpa return atau tambahan apapun. Pemilik rekening giro (current account) tidak berbagi risiko dengan pihak bank. Sedangkan dalam rekening investasi (investment deposit), pokok pinjaman dan return-nya tidak mendapat penjaminan. Rekening investasi lebih lanjut diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu terikat (restricted) dan tidak terikat (unrestricted), yang pertama membatasi penggunaan dana pada aset-aset tertentu dan membatasi penarikan dana sebelum waktu jatuh tempo, sedangkan yang kedua tidak berlaku hal yang demikian. Pemilik rekening investasi turut berpartisipasi dalam risiko dan berbagi dalam profit bank dengan tingkat nisbah (porsi) yang disepakati. Oleh karena itu, transaksi qard hasan dan mudharabah merupakan pilar perbankan syariah dan karakteristiknya harus diproteksi secara penuh dalam rangka melindungi keunikan bank syariah.

Menurut Undang-undang Perbankan no 10 Tahun 1998 dinyatakan bank umum dibagi menjadi 2 jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Adapun bidang-bidang yang dijalankan oleh bank umum meliputi usaha perkreditan, perdagangan sekuritas, perdagangan valuta asing, anjak piutang, modal ventura dan sewa guna.

Lembaga keuangan syariah, sebagai lembaga keuangan Islam dan alternatif pengganti bank-bank konvensional memiliki ciri-ciri keistimewaan sebagai berikut :

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya.
2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, sehingga akan berdampak positif dalam menekan cost push inflation dan persaingan antar bank.
3. Tersedianya fasilitas kredit kebaikan (Al-Qardhul Hasan) yang diberikan secara Cuma-Cuma
4. Konsep (build in concept) dengan berorientasi pada kebersamaan :
   1. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi profit and loss sharing.
   2. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas, melalui bantuan hibah yang dilakukan bank secara produktif.
   3. Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang atau peralatan modal dengan pembayaran tangguh dan pembayaran cicilan.
   4. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian, baik yang diberikan kepada bank itu sendiri maupun kepada peminjam.
5. Penerapan sistem bagi hasil yang tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keterbukaan”.
6. Menciptakan alternatif kehidupan ekonomi yang berkeadilan dalam kehidupan modern.

Di Indonesia, keberadaan bank syariah sudah ada sejak pertengahan tahun 1992, tepatnya setelah disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 sebagai dasar hukum, yang kemudian dirubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998. kebijakan perundangan ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 53/BH/KDK 13.32/1.2/XII/1998, pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 165/PAD/KDK 13.32/1.2/V/1999,serta izin usaha dari Menteri Keuangan untuk beroperasi dengan prinsip bagi hasil seperti bank perkreditan rakyat (BPR) Syariah. Berdasarkan beberapa dasar hukum ini, bank syariah memiliki kesamaan fungsi dengan bank umum. Fungsi-fungsi bank umum sebagaimana yang dimaksud antara lain (Siamat:1999):

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Bank wajib menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien kepada nasabahnya, seperti penyediaan fasilitas kartu kredit, ATM, serta mekanisme jasa kliring dan inkaso.
2. Menciptakan uang. Menciptakan uang yang dimaksud bukanlah seperti fungsi pada bank Indonesia. Menciptakan uang dalam hal ini adalah bagaimana bank syariah dalam kegiatan operasionalnya seperti bank konvensional, dapat memberikan perolehan hasil secara maksimal. Perolehan hasil ini merupakan balas jasa (keuntungan) yang diterima dalam bentuk uang, yang dapat digunakan kembali untuk memperlancar kegiatan operasional bank atau disimpan sebagai cadangan modal.
3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Kegiatan menghimpun dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan jasa dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro maupun penerimaan dana sesuai dengan syariah Islam. Penyaluran kembali dana ke masyarakat dapat dalam bentuk pemberian kredit dan bentuk-bentuk pendanaan lainnya. Dalam penyaluran kembali dana masyarakat, bank memperoleh balas jasa dalam bentuk bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan dari perputaran dana ini adalah sebagai perolehan hasil (profit) dan mobilisasi dana dapat terus berjalan.
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya. Jasa-jasa keuangan lainnya yang dapat ditawarkan oleh bank syariah, antara lain : a. Transfer antar bank dalam kota atau luar negeri. b. Kliring (clearing) c. Inkaso d. Safe deposit box e. Bank card f. Bank notes g. Travelers cheque h. Letter of credit (L/C) i. Bank garansi j. Jasa-jasa dipasar modal k. Menerima setoran-setoran lain

Menurut Siamat (1999), kegiatan usaha bank yang dapat dilakukan berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, antara lain :

1. Menghimpun dana dari masyarakat. Penghimpunan atau mobilisasi dana dapat melalui sarana tabungan, deposito berjangka dan giro.
2. Memberikan kredit. Kredit yang diberikan dapat dalam bentuk pendanaan kegiatan ekonomi masyarakat mapun barang kebutuhan konsumen.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
   1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang disekap oleh bank.
   2. Surat pengakuan utang.
   3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
   4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
   6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
   7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana komunikasi mapun dengan wesel.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (custodian).
10. Melakukan penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang (factoring) kartu kredit dan kegiatan wali amanat (trustee).
13. menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
14. Melakukan kegiatan lain, misalnya kegiatan transaksi dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal atau usaha lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, dan asuransi, serta melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.
15. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

 

Secara umum, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2000:110). Dalam mencapai hal tersebut diatas, perlu diambil langkah-langkah/kebijakan  yang dapat dijadikan acuan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah yakni membangun masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Lincoln Arsyad (2005) mengatakan bahwa secara umum strategi pembangunan ekonomi mempunyai tiga tujuan yakni mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang, mencapai stabilitas ekonomi daerah, mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Disamping itu, strategi pembangunan daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yakni pertama, strategi penegembangan fisik yang bertujuan menciptakan identitas daerah/kecmatan memperbaiki basis pesona (amenity base) atau kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota (civic center) dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Kedua, Strategi pembangunan dunia usaha dimana pembangunan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaa pembangunan ekonomi daerah untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Ketiga, strategi pengembangan sumber daya manusia. Keempat, strategi pengembangan ekonomi masyarakat.

 

Teori pertumbuhan regional berbasis ekspor menerangkan bahwa beberapa aktifitas di suatu daerah adalah basis dalam arti bahwa pertumbuhannya menimbulkan dan menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas lain (non basis) merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruh tersebut. Menurut teori ini, semua pembangunan regional ditentukan oleh sektor  basis sedangkan sektor non basis yang mencakup sektor-sektor pendukung melayani sektor basis tersebut (Hoover, 1984 dalam Prasetyo Soepomo, 2001).

Selanjutnya di katakan bahwa perekonomian lokal harus menambah aliran uang masuk agar dapat tumbuh dan satu satunya cara yang efektif adalah menambah ekspor. Konsep kunci dari teori ini adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor dengan demikian ditentukan oleh permintaan eksternal. Untuk menentukan dan mengukur suatu basis, maka satuan ukuran yang dipilih dapat berupa pendapatan daerah, employment (kesempatan kerja), nilai tambah, output, penjualan kotor dan sebagainya. Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk menentukan sektor basis ada dua, yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan dengan cara mengukur aliran komoditi dan uang, serta melakukan survai tentang perekonomian lokal. Sedangkan pendekatan tidak langsung meliputi pendekatan asumsi, LQ dan persyaratan minimum. Pada pendekatan asumsi, maka sektor basis di suatu daerah diasumsikan, sedangkan sektor lainnya diasumsikan non basis. Dalam metode ini memiliki kelemahan karena dalam penentuan asumsi dapat salah. Metode LQ yang sangat populer serta penggunaannya berkelanjutan dari pengganda basis ekonomi. Pendekatan dengan analisis LQ memiliki beberapa kekurangan (Prasetyo Soepomo, 2001), yaitu :

1. Mengasumsikan adanya permintaan yang seragam/sama, padahal penduduk memiliki selera yang berbeda.
2. Asumsi produktivitas adalah sama antar daerah. Masalah product mix (produk dari merk yang satu diekspor, sedang produk yang sama dengan merk lain diimpor).
3. Ketidakmampuan menerangkan keterkaitan antar industri.
4. Metode LQ bergantung pada tingkat agregat data.

 

Glasson (1997) menyatakan bahwa teori pertumbuhan regional jangka panjang harus memperhitungkan faktor-faktor yang dianalisis jangka pendek yang iasumsikan konstan, seperti penduduk, upah, harga teknologi dan distribusi pendapatan. Mobilitas faktor-faktor terutama tenaga kerja dan modal harus menjadi pertimbangan yang sangat penting. Pada umumnya orang sependapat bahwa pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen atau eksogen, yakni faktor-faktor yang terdapat pada daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah atau kombinasi dari keduanya. Faktor-faktor penentu penting dari dalam daerah meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja dan modal. Sedangkan salah satu faktor penentu dari luar daerah yang penting adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Suatu pendekatan yang lebih baru untuk menjelaskan faktor penentu endogen dari pertumbuhan ekonomi regional adalah melalui penggunaan model ekonomi makro. Model ini berorientasi pada segi penawaran dan berusaha menjelaskan output regional menurut faktor-faktor regional tertentu yang masingmasing dapat dianalisa secara sendiri-sendiri (Glasson, 1997)

 

Teori ini pada awalnya dikemukakan oleh Myrdal (1957) yang mengkritik teori neoklasik mengenai konsep pertumbuhan yang stabil. Myrdal menyatakan bahwa perbedaan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi antar daerah selamanya akan menimbulkan adanya “backwash effect” yang mendominasi “spread effect” dan proses pertumbuhan ekonomi regional merupakan proses yang tidak equilibrium. Perbedaan utama dari teori neoklasik dan myrdal adalah yang pertama menggunakan constant return to scale dan yang kedua menggunakan increasing return to sacale. Perbedaan tingkat pertumbuhan antar wilayah mungkin akan menjadi sangat besar jika increasing return to scale effect berlangsung terus.

 

Menurut Schumpeter, factor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para innovator dengan inovasi-inovasinya. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah factor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para innovator.

 

Harrod Domar menganalisis tentang syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap (steady growth). Menurut Harrod Domar investasi memberikan peranan kunci dalam prosers pertumbuhan yang disebabkan karena (1) investasi dapat menciptakan pendapatan yang merupakan dampak dari penawaran; (2) investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal yang merupakan dampak dari penawaran.

 

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (Jhingan, 1999). Definisi ini memiliki tiga komponen yaitu (1) pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang; (2) teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan aneka barang kepada penduduk; (3) penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Menurut Solow dan Swan, bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) serta tingkat kemajuan teknologi. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang bergantung pertambahan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi (Arsyad, 1999).

 

Ahli-ahli ekonomi yang tergabung dalam kelompok ini adalah Thomas Robert Malthus, Adam Smith dan David Ricardo. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah, kekayaan alam dan teknologi yang digunakan (Sadono Sukirno, 2000)

Adam smith menyatakan bahwa mekanisme pasar akan menciptakan suatu suasana yang mengakibatkan perekonomian berfungsi secara efisien. Perkembangan pasar juga akan menaikan pendapatan nasional dan pertumbuhan  lebih banyak (Sadono Sukirno, 2000).

Sedangkan Malthus dan Ricardo berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan kembali ke tingkat subsisten. Pada mulanya ketika jumlah penduduk/tenaga kerja relatif sedikit dibandingkan dengan faktor produksi lain, maka pertambahan penduduk/tenaga kerja akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Akan tetapi apabila jumlah penduduk/tenaga kerja berlebihan dibandingkan dengan factor produksi lain, maka pertambahan penduduk/tenaga kerja akan menurunkan produksi per kapita dan taraf kemakmuran masyarakat (Sadono Sukirno, 2000)

Menurut Ricardo faktor produksi tanah (sumberdaya alam) tidak bisa bertambah sehingga akhirnya menjadi factor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya bisa memperlambat bekerjanya the law of diminishing return yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal (Arsyad, 1999).

 

Teori pertumbuhan ekonomi pada intinya terdiri atas dua mazhab, yaitu Mazhab Historimus yang antara lain terdiri dari : teori Friedrich List, Bruno Hildebrand, Karl Bucher, Walt Whitman Rostow dan Mazhab Analistis yang terdiri dari : teori pertumbuhan Klasik, David Ricardo, Neo Klasik dan Keynesian.

Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memperoleh hasil produksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur atau mencari pekerjaan. Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen.

Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah tidak terbatas. Dalam keadaan demikian, peranan tenaga kerja mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang bersamaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya alam dan kapasitas produksi. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga produktif. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja diharapkan akan meningkatkan produksi, yang berarti akan meningkatkan pula PDRB.

Menurut Nicholson W (1998) bahwa suatu fungsi produksi pada suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah q = f (K,L) dimana K merupakan modal dan L adalah tenaga kerja memperlihatkan jumlah maksimum sebuah barang / jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L, maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marginal (marginal physical product). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukan peningkatan output, namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan output serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimum setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi keluaran.

 

Menurut Adam Smith dalam Mangkoesubroto (1998), mengemukakan bahwa dalam perekonomian kapitalis, setiap individu yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri. Karena itu perekonomian dapat berkembang maksimum. Disamping itu Adam Smith mengatakan bahwa peran pemerintah hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak swasta, yaitu melaksanakan peradilan, pertahanan/keamanan, dan pekerjaan umum.

Sedangkan menurut Samuelson (1997) secara garis besar pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yakni meningkatkan efisiensi, menciptakan keadilan dan melaksanakan kebijakan stabilisasi. Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Jones (1996) peran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tak langsung. Pengendalian secara langsung diantaranya adalah masalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sementara pengendalian secara tak langsung diantaranya berhubungan dengan masalah tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran serta nilai tukar.

Menurut Hyman dkk (1996), dalam sistem ekonomi negara campuran (mixed economy) pemerintah hanya menyediakan jumlah barang dan jasa tertentu (publik good) yang tidak dapat disediakan oleh swasta serta mengatur alokasi perorangan.

Sukanto R (2001), pada sistem perekonomian campuran, pemerintah berpartisipasi dalam pasar sebagai pembeli barang dan jasa. Pemerintah membeli input dari rumah tangga dan mendapatkan hak kepemilikan dari sumber produktif (modal dan tanah). Pemerintah menggunakan input untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak dijual kepada sektor rumah tangga dan perusahaan, tetapi disediakan melalui distribusi tanpa melalui pasar. Namun demikian pemerintah juga memiliki dan menjalankan perusahaan, seperti jasa pelayanan pos, kereta api dan lain-lain.

Untuk membayar barang dan jasa yang dipergunakannya, pemerintah mendapatkan pemasukan dari perusahaan dan rumah tangga, seperti hasil pembayaran pajak, retribusi, royalti dan fee. Pemerintah menggunakan sumber daya yang produktif untuk menghasilkan barang dan jasa termasuk pertahanan, jalan, sekolah dan jasa-jasa lainnya. Kebijakan makroekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada pada saat itu.

Menurut Sadono (2000) persoalan pokok dalam perekonomian adalah : 1) pengangguran; 2) Inflasi; 3) keleluasan pertumbuhan ekonomi; 4) ketidakstabilan neraca pembayaran. Bentuk utama dari kebijakan fiskal pemerintah adalah dengan menambah pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak pendapatan. Penambahan pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan : 1) meminjam dari masyarakat melalui pasar modal (loanable fund); dan 2) meminjam dari bank sentral melalui pencetakan uang baru. Penurunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan : 1) menurunkan sejumlah pajak tertentu; dan 2) menurunkan persentase pajak pendapatan.

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (Pusat-Propinsai dan Kabupaten/Kota). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintah ini dapat mempunyai keputusan akhir proses pembuatan yang berbeda, dan hanya beberapa hal pemerintah yang dibawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintahan yang lebih tinggi.

Menurut Mangkoesubroto (1998), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian. Teori makro mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan dalam tiga golongan; yaitu :

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah investasi pemerintah tetap diperlukan untuk menghindari terjadinya kegagalan pasar yang disebabkan oleh investasi swasta yang sudah semakin besar pula. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih pada bentuk pengeluaranpengeluaran untuk aktivitas-aktivitas sosial.
2. Hukum Wagner

Hukum Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Menurut Wagner (Mangkoesubroto, 1998), mengapa peranan pemerintah semakin besar, disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi kebudayaan dan sebagainya. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state), yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Pengertian pembangunan selama tiga dekade yang lalu adalah kemampuan ekonomi nasional dimana keadaan ekonomi mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang lama untuk menaikan dan mempertahankan suatu kenaikan GNP antara 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun (Lincolin Arsyad, 1999:11)

Pengertian pembangunan tersebut diukur secara ekonomis, namun demikian bahwa pembangunan yang berprientasi pada pertumbuhan ekonomi perlu juga dibarengi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Tanpa dibarengi dengan distribusi pendapatan yang merata maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat.

Menurut Michael P. Todaro ada tiga tujuan inti pembangunan yakni  :

1. Peningkatan ketersediaan serta peluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok – seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, nbukan hanya terhadap orang atau negara bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Nurske dalam ML. Jinghan (2000) mengatakan bahwa negara terbelakang umumnya terjerat ke dalam yang disebut “Lingkaran Setan Kemiskinan” yang mengandung arti deretan melingkar kekuatan – kekuatan yang satu sama lain bereaksi dan beraksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat. Lingkaran setan ini terjadi berawal dari fakta bahwa produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna dan keterbelakangan perekonomian. Lingkaran setan dapat dilihat dari tiga sudut sebagai berikut :

1. Dari sudut permintaan

Rendahnya tingkatan pendapatan nyata menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah, sehingga pada gilirannya tingkat investasi pun rendah. Tingkat investasi yang rendah kembali menyebabkan modal kurang dan produktivitas rendah.

 

 

2. Dari sudut penawaran

Produktivitas rendah tercermin di dalam pendapatan nyata yang rendah. Pendapatan nyata yang rendah berarti tingkat tabungan juga rendah. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan tingkat investasi rendah dan modal kurang. Kekurangan modal pada gilirannya bermuara pada produktivitas yang rendah.

3. Dari sudut keterbelakangan manusia dan sumber alam

Pengembangan sumber alam pada suatau negara terganting pada kemampuan produktivitas manusianya. Jika penduduknya terbelakang, maka sumber-sumber alam akan tetap terbengkalai, kurang atau bahkan salah guna.

 

Pemasaran merupakan sebuah factor penting dalam suatu siklus yang bermula dan berakhir dengan kebutuhan. Seorang pemasar harus bisa menafsirkan kebutuhan dan keinginan konsumen, memposisikan produk secara efektif, serta mengkombinasikannya dengan data pasar seperti lokasi konsumen, jumlah dan keseluruhan konsumen. Pemasaran telah didefinisikan dengan berbagai macam cara oleh beberapa ahli dalam pemasaran.

Berikut ini pengertian pemasaran menurut Kotler dan Keller yang dialihkan bahasakan oleh Benjamin Molan (2007) :

“ Pemasaran adalah suatu proses social yang didalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain “.

 

Sedangkan pengertian pemasaran menurut Saladin (2003) yaitu :

“ Pemasaran adalah suatu system total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai sasaran serta tujuan organisasi “.

 

Pemasaran merupakan faktor penting pada sebuah perusahaan untuk mempertahankan kegiatan usahanya secara berkesinambungan. Pemasaran mencakup semua kegiatan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkugannya secara kreatif dan menguntungkan.

Pemasaran adalah hal yang begitu mendasar sehingga tidak dapat dipandang sebagai fungsi yang terpisah. Pemasaran nerupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari hasil akhirnya, yaitu dari sudut pandang pelanggan. Oleh karena itu, keberhasilan perusahaan tidak ditentukan oleh produsen melainkan pelanggan.

Pemasaran tidak sekedar menyampaikan produk dari perusahaan ke konsumen. Proses pemasaran mencakup segmentasi pasar, memilih dan menetapkan posisi pasar pada sasaran yang dapat secara unggul dipuaskan oleh perusahaan. Hal penting dari proses pemasaran tidak dimulai dari suatu produk atau penawaran, tetapi dengan suatu pencarian peluang pasar. Sumber : Basu Swastha (2003)

Faktor – faktor yang Mempengaruhi Besaran Nilai Kesediaan Membayar Berdasarkan penelitian oleh Awunyo-Vitor, dkk (2013), Hagos, dkk (2012), dan Amiga (2002).

1. Jenis Kelamin

Menurut Awunyo-Vitor, dkk (2013), jenis kelamin merupakan faktor yang dapat berpengaruh untuk peningkatan mitigasi bencana banjir. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakter personal yang dimiliki oleh laki – laki dan perempuan. Perempuan dianggap lebih bersedia untuk membayar daripada laki – laki, karena secara tradisional itu adalah peran perempuan untuk membersihkan rumah dan membuang sampah, dianggap lebih memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam kebersihan. Sehingga akan lebih bersedia membayar karena nantinya kebersihan lingkungan akan lebih baik.

1. Usia

Usia berpengaruh terhadap karakter seseorang, mulai dari pola pikir, kedewasaan dalam bertindak, hingga tanggung jawab serta mengambil keputusan. Pola pikir dan kedewasaan dari tiap individu dapat mempengaruhi kemauan dan kedisiplinan dalam melakukan mitigasi banjir. Tanggung jawab bisa mempengaruhi bagaimana keputusan individu untuk memiliki kebersihan lingkungan yang lebih baik. Semakin tinggi usia maka kematangan berpikir dan kebijaksanaan bertindak juga semakin baik. Namun dalam penelitian Rahim, dkk (2012) di Kota Bharu Kelantan, hasil setuju bersedia membayar menunjukkan kecenderungan orang yang lebih muda untuk membayar lebih berpeluang bersedia membayar lebih tinggi. Karena kesadaran akan lingkungan dan kesehatan, mungkin ini dikarenakan orang yang lebih muda masih berkaitan dengan lembaga – lembaga akademik atau masih menempuh pendidikan daripada orang yang lebih tua.

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan menunjukan pendidikan formal yang sudah atau sedang ditempuh seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka pemikiran wawasan serta pandanganya akan semakin luas sehingga dapat berfikir lebih cepat dan tepat. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi pemahaman dan penilaian akan pentingnya lingkungan yang lebih baik. Hal ini karena fakta bahwa sebagai individu yang menerima pendidikan semakin tinggi, mereka cenderung untuk memahami perlunya pengelolaan sampah yang lebih baik. Bisa juga karena kesadaran dan kebutuhan akan kesehatan dan lingkungan yang lebih baik karena pendidikan yang semakin tinggi. Menurut Awunyo-Vitor, dkk (2013) Pendidikan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap mitigasi bencana. Dengan demikian, semakin lama individu menghabiskan waktu untuk menempuh pendidikan, semakin besar peluang untuk bersedia membayar lebih tinggi untuk mitigasi bencana yang lebih baik.

1. Jumlah Anggota Keluarga

Variabel ini diharapkan memiliki efek positif pada kesedian untuk membayar. Karena semakin banyak anggota keluarga, maka tanggung jawab untuk memberikan pengamanan dari bahaya banjir tersebut lebih besar, oleh karena itu peluang untuk bersedia membayar akan lebih tinggi. Namun Jumlah anggota keluarga sangat berkaitan dengan besarnya pengeluaran rumah tangga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin tinggi jumlah pengeluaran yang harus ditanggungnya. Tingginya pengeluran menyebabkan alokasi penghasilan yang digunakan untuk membayar mitigasi banjir berkurang. Penelitian yang dilakukan Adenike.A.A dan O.B Titus (2009) menghasilkan bahwa jumlah anggota keluarga tidak memiliki pengarush signifikan

1. Pekerjaan

Status pekerjaan berpengaruh dalam menentukan kesediaan membayar. Karena jika memiliki pekerjaan maka akan mempengaruhi pendapatan, yang merupakan fundamental utama untuk memutuskan bersedia membayar atau tidak. Responden yang bekerja memiliki peluang lebih tinggi untuk bersedia membayar mitigasi bencana banjir, karena memiliki pendapatan yang stabil (Rahim,dkk 2012). Sehingga orang yang mempunyai pekerjaan cenderung bersedia membayar lebih tinggi.

1. Pendapatan Keluarga / Rumah Tangga

Variabel ini mengacu pada pendapatan uang bulanan rumah tangga. Ini termasuk pendapatan dari semua sumber yang masih tinggal dalam satu rumah tangga. Pendapatan merupakan fundamental dalam mengambil keputusan apalagi yang bersangkutan dengan kesediaan membayar. Pendapatan yang cukup bahkan berlebih menyebabkan orang memiliki kecenderungan untuk membayar karena sumber daya keuangan yang dimiliki cukup. Ada kesepakatan umum dalam literatur ekonomi lingkungan bahwa ada hubungan positif antara pendapatan dan permintaan untuk peningkatan kualitas lingkungan (Rahim, dkk 2012).

 

Valuasi metode WTP dengan cara langsung dikenal sebagai Metode Contingent Valuation (CV). Metode ini termasuk didalam metode penelitian langsung karena dilakukan dengan survey yang dicobakan untuk mengungkapkan respon seseorang secara moneter terhadap perubahan kualitas lingkungan (Tietenber, 2012). Pendekatan ini disebut penelitian contingent (tertentu) karena “metode ini mengupayakan agar seseorang menyatakan tentang bagaimana seseorang tersebut akan bertindak ketika dia dihadapkan pada berbagai kemungkinan tertentu” (Field 2004).

Metode CV didasarkan pada konsep sederhana dimana bila ingin mengetahui nilai atas sumber daya yang tidak memiliki nilai pasar, maka bisa dilakukan dengan bertanya mengenai nilai tersebut secara langsung (Field, 2004). Metode CV biasa diterapkan pada penghitungan nilai lingkungan apabila teknik pasar tidak bias digunakan dalam penghitungan nilai lingkungan (Irawan, 2001). Berbeda dengan penghitungan nilai melalui nilai pasar, metode CV berkaitan dengan sebuah peristiwa hipotesis (hyphothetical event) tentang peningkatan dan penurunan kualitas lingkungan (Irawan, 2001).

Cara paling mudah dalam melakukan metode CV adalah dengan bertanya mengenai nilai yang diberikan seseorang terhadap perubahan tertentu dalam kualitas lingkungan. Cara lain yang lebih kompleks dapat dilakukan dengan apakah seseorang mau membayar sejumlah Rp. X untuk perubahan tertentu dalam kualitas lingkungan. Pada dasarnya metode CV menilai perubahan tertentu dalam kualitas dengan menanyakan dua jenis pertanyaan berikut (Field, 2004):

1. Apakah anda bersedia membayar (WTP) sejumlah Rp. X tiap periode untuk memperoleh peningkatan kualitas lingkungan.
2. Apakah anda bersedia menerima (WTA) sejumlah Rp. X untuk kompensasi atas diterimanya kerusakan lingkungan

Dalam Metode CV dikenal empat macam cara untuk mengajukan pertanyaan kepada responden ( Fauzi, 2004), yaitu:

1. Permainan lelang (bidding game), responden diberi pertanyaan secara berulang-ulang tentang apakah mereka ingin membayar sejumlah tertentu. Nilai ini kemudian bisa dinaikkan atau diturunkan tergantung respon pada pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan dihentikan sampai nilai yang tetapa diperoleh.
2. Pertanyaan terbuka, responden diberikan kebebasan untuk menyatakan nilai moneter untuk suatu proyek perbaikan lingkungan.
3. Payment Card, nilai lelang dengan cara menyatakn responden apakah mau membayar pada kisaran tertentu dari nilai yang ditentukan sebelumnya. Nilai ini ditunjukkan kepada responden dengan kartu.
4. Model referendum tertutup, responden diberi suatu nilai rupiah, kemudian diberi pertanyaan setuju atau tidak.

 

Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda. (Wahyunto et al., 2001). Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Para ahli berpendapat bahwa perubahan penggunaan lahan lebih disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia. Menurut McNeill et al., (1998) faktor-faktor yang mendorong perubahan penggunaan lahan adalah politik, ekonomi, demografi dan budaya. Aspek politik adalah adanya kebijakan yang dilakukan oleh pengambil keputusan yang mempengaruhi terhadap pola perubahan penggunaan lahan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. yang menjelaskan skenario perubahan penggunaan lahan. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi, perubahan pendapatan dan konsumsi juga merupakan faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. Sebagai contoh, meningkatnya kebutuhan akan ruang tempat hidup, transportasi dan tempat rekreasi akan mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan. Teknologi juga berperan dalam menggeser fungsi lahan. Grubler (1998) mengatakan ada tiga hal bagaimana teknologi mempengaruhi pola penggunaan lahan. Pertama, perubahan teknologi telah membawa perubahan dalam bidang pertanian melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian dan produktivitas tenaga kerja. Kedua, perubahan teknologi transportasi meningkatkan efisiensi tenaga kerja, memberikan peluang dalam meningkatkan urbanisasi daerah perkotaan. Ketiga, teknologi transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas pada suatu daerah.

 

Penggunaan lahan (land use) adalah setiap bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual (Vink, 1975). Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu (1) pengunaan lahan pertanian dan (2) penggunaan lahan bukan pertanian.

Penggunaan lahan secara umum tergantung pada kemampuan lahan dan pada lokasi lahan. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan lahan tergantung pada kelas kemampuan lahan yang dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat yang menjadi penghambat bagi penggunaannya seperti tekstur tanah, lereng permukaan tanah, kemampuan menahan air dan tingkat erosi yang telah terjadi. Penggunaan lahan juga tergantung pada lokasi, khususnya untuk daerah-daerah pemukiman, lokasi industri, maupun untuk daerah-daerah rekreasi (Suparmoko, 1995).

Menurut Barlowe (1986) faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah faktor fisik dan biologis, faktor pertimbangan ekonomi dan faktor institusi (kelembagaan). Faktor fisik dan biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kependudukan. Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan pasar dan transportasi. Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan politik, keadaan sosial dan secara administrasi dapat dilaksanakan.

 

Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena diperlukan dalam setiap kegiatan manusia, seperti untuk pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan untuk transportasi, daerah rekreasi atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk tujuan ilmiah. Sitorus (2001) mendefinsikan sumberdaya lahan (land resources) sebagai lingkungan fisik terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Oleh karena itu sumberdaya lahan dapat dikatakan sebagai ekosistem karena adanya hubungan yang dinamis antara organisme yang ada di atas lahan tersebut dengan lingkungannya (Mather, 1986).

Dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia yang terus berkembang dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, pengelolaan sumberdaya lahan seringkali kurang bijaksana dan tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutannya (untuk jangka pendek) sehingga kelestariannya semakin terancam. Akibatnya, sumberdaya lahan yang berkualitas tinggi menjadi berkurang dan manusia semakin bergantung pada sumberdaya lahan yang bersifat marginal (kualitas lahan yang rendah). Hal ini berimplikasi pada semakin berkurangnya ketahanan pangan, tingkat dan intensitas pencemaran yang berat dan kerusakan lingkungan lainnya. Dengan demikian, secara keseluruhan aktifitas kehidupan cenderung menuju sistem pemanfaatan sumberdaya alam dengan kapasitas daya dukung yang menurun. Di lain pihak, permintaan akan sumberdaya lahan terus meningkat akibat tekanan pertambahan penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita (Rustiadi, 2001).

 

Ada lima faktor yang dapat mendorong kepuasan kerja (Robbins,2001:328) yaitu:

1. Kerja yang secara mental menantang

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan ketrampilan itu dan kemampuan mereka.

1. Gaji yang pantas

Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijaksanaan promosi yang mereka persepsikan sebagai adil, tidak meragukan, segaris dengan harapan mereka

1. Kondisi kerja yang mendukung

Karyawan peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas.

1. Rekan sekerja yang mendukung

Orang-orang yang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi yang berwujud dari pekerjaan mereka. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial.

 

1. Kesesuaian antara kepribadian-pekerjaan

Kecocokan yang tinggi antara kepribadian seorang karyawan dan pekerjaan akan menghasilkan individu yang lebih terpuaskan.

 

. Masalah kepuasan kerja yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian tersendiri. Apabila kurang mendapat perhatian yang serius, akan dapat berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan yang akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan.

Kepuasan Kerja merupakan hasil persepsi para karyawan tentang seberapa jauh pekerjaan seseorang tersebut memberikan segala sesuatu yang dipandang penting melalui hasil kerjannya.Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka, kepuasan karyawan mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaanya (Hani Handoko, 2001:129). Setiap individu selalu berusaha untuk bekerja dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri antara individu yang satu dengan yang lain memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik dan jiwa emosional masing-masing individu tidaklah sama.

Kepuasan kerja adalah Kondisi emosional karyawan dengan adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Apabila harapan yang ada pada individu dapat terjadi atau sesuai dengan kenyataan, maka ada kepuasan karyawan dalam bekerja. Sebaliknya bila harapan yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan, berarti karyawan tersebut merasa tidak puas. Kepuasan kerja ini berhubungan juga dengan motivasi kerja. Apabila karyawan merasa puas dalam bekerja, maka akan selalu termotivasi sehingga prestasi kerja dapat lebih optimal.

Apabila kepuasan kerja dari karyawan tercapai, maka pada umumnya akan berpengaruh pada sikap dari karyawan yang diwujudkan dengan tindakan positif terhadap segala pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian personalia diharapkan lebih kontinue atau terus menerus memberikan pengawasan pada karyawan mengenai kepuasan kerja dari pada karyawan

Pemimpin dalam organisasi perlu mempelajari desain organisasi untuk memastikan apakah struktur organisasi perlu mempelajari desain organisasi untuk memastikan apakah struktur organisasi mencerminkan tujuan dan misi organisasi. Karena desain dan struktur organisasi merupakan alat koordinasi dan mengefisienkan aktivitas organisasi(Yukl 1990:238).

Pemimpin dalam organisasi mempunyai kewajiban untuk mengembangkan produk organisasi dan menyusun kebijakan melayani pelanggan. Organisasi merupakan sistem sosial yang didirikan untuk mensejahterakan dengan memproduksi barang dan jasa yang di perlukan anggotanya. Pemimpin dalam organisasi mengorganisasi dan mensinergikan para pengikutnya yang melakukan tugas tertentu dengan memepergunakan pengetahuan dan ketrampilan. Pemimpin juga berusaha menciptakan keharmonisan dalam setiap aktivitas kegiatan perusahaan.

Kepemimpinan transformasional, merupakan perluasan dari kepemimpinan kharismatik, pemimpin menciptakan visi dan lingkungan yang memotivasi untuk melakukan lebih dari apa yang di harapkan dari mereka. Bahkan tidak jarang melampaui apa yang mereka perkirakaan dapat mereka lakukan. Model kepemimpinan yang berkembang pesat dalam dus dekade terakhir ini didaraskan lebih pada upaya pemimpin untuk mengubah berbagai nilai, keyakinan dan kebutuhan bawahan. Kepemimpinan Transformasional dalam konteks pengaruh atasan terhadap bawahannya, bawahan merasa percaya, kagum, bangga, loyal dan respek kepada atasannya, serta mereka termotivasi untuk mengerjakan sesuatu melebihi yang diharapkan semula (Kreitner Kinicki,2005:322). Atasan dapat mengubah bawahan dengan:

• Membuat bawahan lebih sadar nilai dan pentingnya hasil dari tugas mereka.
• Membujuk bawahan untuk mendahulukan kepentingan kelompok diatas kepentingan pribadi.
• Mengaktifkan kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi.

Kepemimpinan Transformasional memotivasi bawahan untuk menghasilkan unjuk kerja melebihi dari yang di harapkan semula, yaitu dari kepemimpinan transaksional. Pemimpin Transformasional mempunyai sifat sebagai berikut:

• Memandang dirinya sebagai agen perubahan
• Mengambil resiko yang bijaksana
• Dipercaya dan sensitif dengan kebutuhan bawahannya
• Bisa mengungkapkan inti dari nilai yang menjadi pedoman perilakunnya
• Fleksibel dan terbuka untuk belajar pengalaman.
• Mempunyai keahlian kognitif dan menganalisis maslalah dengan kesungguhan
• Sebagai pembawa visi yang percaya pada intuisinya

Kepemimpinan Transformasional ditujukkan dengan perilaku karismatik, simulasi intelektual dan konsiderasi Individual. Kepemimpinan Transformasional telah menghasilkan kesimpulan bahwa perilaku-perilaku pemimpin Transformasional mampu membangkitkan motivasi kerja dan kepuasan kerja bawahannya

Ada tiga cara seorang pemimpin transformasional memotivasi karyawannya, yaitu dengan:

1) mendorong karyawan untuk lebih menyadari arti penting hasil usaha;

2) mendorong karyawan untuk mendahulukan kepentingan kelompok; dan

3) meningkatkan kebutuhan karyawan yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri.

1. Perilaku Karismatik

Perilaku karismatik merupakan reaksi bawahan terhadap atasan dan perilaku atasan. Atasan didefinisikan dan dijadikan panutan oleh bawahannya, dipercaya, dihormati, dan mempunyai misi, visi yang menurut persepsi bawahan dapat tercapai. Atasan enetapkan standar yang tinggi dan sasaran yang menantang pada bawahan.

2. Inspirasi Yang Memotivasi (Inspirational Motivation)

Kepemimpinan ini merupakan subfaktor dari kepemimpinan kharismatik biasanya juga merupakan pimpinan yang inspirasional, tetapi tidak selalu harus berasal dari pimpinan yang inspirasional, tetapi tidak selalu harus berasal dari pemimpin karismatik.

Pemimpin yang inspirasional adalah pemimpin yang berorientasi pada tindakan dan merupakan pimpinan yang lebih suka untuk terjun langsung kepada permasalahan yang dihadapi, dan tidak bersikap seperti seorang birokrat yang mementingkan formalitas dan hak-hak istimewa mereka (Kreitner Kinicki,2005:325). Bawahan terdorong untukk melakukan usaha ekstra untuk mencapai tujuan kelompok.

3. Stimulasi Intelektual (Intellectual Stimulation)

Dalam prakteknya pemimpin merangsang bawahannya untuk selalu mempertanyakan kondisi yang berlaku saat ini dan merangsang timbulnya inovasi dan cara-cara baru untuk menyelesaikan persoalan dan bawahan di dorong untuk berusaha memahami konsep dan kandungan masalah denagn lebih baik.

Stimulasi intelektual digunakan untuk menyadarkan  dan mendorong bawahan untuk mempertanyakan kembali cara, sistem, nilai, kepercayaan , harapan, dan bentuk organisasi yang lama apakah masih relevan.

4. Konsiderasi Individu dan Kelompok (Individual and Group Consideration)

Konsiderasi Individu dan kelompok memiliki maksud bahwa bawahan diperlukan secara individu maupun kelompok, sehingga wawasan kebutuhannya dapat meningkat, sebaik atasan dalam menetapkan sasaran yang menantang dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif. Dengan Konsiderasi Individual dan kelompok, tugas dapat didelegasikan kepada bawahan untuk kesempatan belajar. Perilaku yang berorientasi individu antara lain dengan menumbuhkan keakraban dan saling kontak sesering mungkin dengan bawahan secara pribadi, melakukankomunikasi informal sesering mungkin dan memenuhi keinginan bawahan secara individu dan informasi yang di perlukan (Kreitner Kinicki,2005:325).

Pemimpin hanya mampu melihat perbedaan yang ada di antara masing-masing bawahan, sehingga dapat diterapkan perlakuan yang sesuai untuk masing-masing bawahan. Konsultasi secara individual juga perlu dilakukan untuk menyelesaikan problem yang berbeda-beda.

 

 

Teori kepemimpinan Transaksional mendasarkan diri pada asumsi bahwa kepemimpinan merupakan kontrak sosial antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin dan pengikut merupakan pihak-pihak yang masing-masing mempunyai tujuan, kebutuhan dan kepemimpinan sendiri. Dalam kondisi nyata, tujuan dan kebutuhan kadang kala saling bertentangan sehingga mengarah ke situasi konflik antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin Transaksional berusaha memotivasi bawahanya melalui pemberian imbalan atas apa yang telah mereka lakukan.

Kepemimpinan Transaksional timbul apabila terdapat motivasi bawahan oleh kebutuhan pribadi mereka, sehingga seakan-akan perusahaan melakukan proses transaksi  terhadap karyawan. Dalam hal ini perusahaan malakukan proses transaksi dengan karyawan. Adapun hubungan dengan bawahan dapat di jelaskan sebagai berikut (ST, Marselius dan Andarika Rita,2004:37)

• Mengetahui apa yang di inginkan bawahan dan menjelaskan bahwa mereka akan memperoleh apa yang di inginkannya, apabila performance mereka memenuhi harapan.
• Memmberikan usaha-usaha yang dilakukan bawahan dengan imbalan atau janji untuk memperoleh imbalan.
• Responsif terhadap kepentingan bawahan selama kepentingan pribadi itu sepadan dengan nilai pekerjaan yang telah dilakukan bawahan.
• Responsif terhadap kepentingan pribadi bawahan selama kepentingan pribadi itu sepadan sengan nilai pekerjaan yang dilakukan bawahan.

Hubungan pemimpin transaksional dengan karyawan tercermin dari tiga hal (Yukl 1990:257) yakni:

• pemimpin mengetahui apa yang diinginkan karyawan dan menjelasakan apa yang akan mereka dapatkan apabila kerjanya sesuai dengan harapan;
• pemimpin menukar usaha-usaha yang dilakukan oleh karyawan dengan imbalan; dan

• pemimpin responsif terhadap kepentingan pribadi karyawan selama kepentingan tersebut sebanding dengan nilai pekerjaan yang telah dilakukan karyawan

Kepemimpinan Tansaksional dapat dilakukan dengan manajemen melalui ekspensi dan imbalan kontijen.

 

Seorang yang tergolong sebagai pemirnpin adalah seorang yang pada waktu lahirnya yang berhasil memang telah diberkahi dengan bakat-bakat kepemimpinan dan karirnya mengembangkan bakat genetisnya melalui pendidikan pengalaman kerja. Pengambangan kemampuan itu adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus dengan maksud agar yang bersangkutan semakin memiliki lebih banyak ciri-ciri kepemimpinan. Walaupun belum ada kesatuan pendapat antara para ahli mengenai syarat-syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, akan tetapi beberapa di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :

1. a) Pendidikan umum yang luas.
2. b) Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang genoralist yang baik juga.
3. c) Kemampuan berkembang secara mental
4. d) Ingin tahu
5. e) Kemampuan analistis
6. f) Memiliki daya ingat yang kuat
7. g) Mempunyai kapasitas integratif
8. h) Keterampilan berkomunikasi
9. i) Keterampilan mendidik
10. j) Personalitas dan objektivitas
11. k) Pragmatismo
12. l) Mempunyai naluri untuk prioritas
13. m) Sederhana
14. n) Berani
15. o) Tegas dan sebagainya.

Teori kepemimpinan yang umum misalnya menyatakan asal-usul kepemimpinan dan ada pula yang menyatakan salah satu aspek dari fenomena kepemimpinan misalnya teori mengenai kepemimpinan, mengenai kekuasaan, mengenai proses, mempengaruhi atau mengenai konflik. Kepemimpinan dibagi ke dalam dua kategori gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan Transaksional dan Transformasional (Yukl, 1990:112).

Salah satu teori yang menekankan suatu perubahan dan yang paling komprehensif berkaitan dengan kepemimpinan adalah teori kepemimpinan transformasional dan transaksional (Yukl, 1990:113). Gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional dapat dipilah secara tegas dan keduanya merupakan gaya kepemimpinan yang saling bertentangan. Kepemimpinan transformasional dan transaksional sangat penting dan dibutuhkan setiap organisasi

 

Dari semua tipe kepemimpinan yang ada, tipe kepemimpinan demokratis dianggap adalah tipe kepemimpinan yang terbaik. Hal ini disebabkan karena tipe kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu.

Beberapa ciri dari tipe kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa

manusia itu adalah mahluk yang termulia di dunia.

2. Selalu berusaha menselaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan

kepentingan organisasi.

3. Senang menerima saran, pendapat dan bahkan dari kritik bawahannya.
4. Mentolerir bawahan yang membuat kesalahan dan berikan pendidikan kepada bawahan agar jangan berbuat kesalahan dengan tidak mengurangi   kreativitas,inisyatif dan prakarsa dari bawahan.
5. Lebih menitik beratkan kerjasama dalam mencapai tujuan.
6. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya.
7. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.

Dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin tipe demokratis, jelaslah bahwa tidak mudah untuk menjadi pemimpin demokratis.

 

Sampai saat ini para ahli manajemen belum berhasil menamukan sebab-sebab mengapa seorang pemimin memiliki karisma. Yang diketahui ialah tipepemimpin seperti ini mampunyai daya tarik yang amat besar, dan karenanya mempunyai pengikut yang sangat besar. Kebanyakan para pengikut menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin seperti ini, pengetahuan tentang faktor penyebab Karena kurangnya seorang pemimpin yang karismatis, maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib (supernatural powers), perlu dikemukakan bahwa kekayaan, umur, kesehatan profil pendidikan dan sebagainya. Tidak dapat digunakan sebagai kriteria tipe pemimpin karismatis.

 

Tipe kepemimpinan fathornalistis, mempunyai ciri tertentu yaitu bersifat fathernal seperti ini menggunakan pengaruh yang sifat kebapaan dalam menggerakkan bawahan mencapai tujuan. Kadang-kadang pendekatan yang dilakukan sifat terlalu sentimentil. Sifat-sifat umum dari tipe pemimpin paternalistis dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. a) Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa.
2. b) Bersikap terlalu melindungi bawahan
3. c) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil

keputusan. Karena itu jarang dan pelimpahan wewenang.

1. d) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya tuk mengembangkan

inisyatif daya kreasi.

1. e) Sering menganggap dirinya maha tau.

Harus diakui bahwa dalam keadaan tertentu pemimpin seperti ini sangat diperlukan. Akan tetapi ditinjau dari segi sifar-sifar negatifnya pemimpinfaternalistis kurang menunjukkan elemen kontinuitas terhadap organisasi yang dipimpinnya.

 

Perlu diparhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. Artinya tidak semua pemimpin dalam militer adalah bertipe militeristis. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1. Dalam menggerakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan, perintah mencapai

tujuan digunakan sebagai alat utama.

1. Dalam menggerakkan bawahan sangat suka menggunakan pangkat dan

jabatannya.

1. Sonang kepada formalitas yang berlebihan
2. Menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan
3. Tidak mau menerima kritik dari bawahan
4. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe pemimpin militeristis jelaslah bahwa tipe pemimpin seperti ini bukan merupakan pemimpin yang ideal.

 

Beberapa teori telah dikemukakan para ahli majemen mengenai timbulnya seorang pemimpin. Teori yang satu berbeda dengan teori yang lainnya. Di antara berbagai teori mengenai lahirnya paling pemimpin ada tiga di antaranya yang paling menonjol yaitu sebagai berikut (Veithzal Rivai, 2003:103).  :

1. Teori Genetie

Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan “leaders are born and not made”. bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin akan karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin.Dalam keadaan bagaimana pun seorang ditempatkan pada suatu waktu ia akn menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin.

2. Teori Sosial

Jika teori genetis mengatakan bahwa “leaders are born and not made”, make penganut-penganut sosial mengatakan sebaliknya yaitu : “Leaders are made and not born”. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu.

3. Teori Ekologis

Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut-ponganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pangalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetis dan teori sosial dan dapat dikatakan teori yang paling baik dari teori-teori

kepemimpinan.

Pada umumnya para pemimpin dalam setiap organisasi dapat diklasifikasikan menjadi lima tipe utama yaitu:

1. Tipe pemimpin otokratis

Tipe pemimpin ini menganggap bahwa pemimpin adalah merupakan suatu hak. Ciri-ciri pemimpin tipe ini adalah sebagai berikut :

1. Menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi
2. Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.
3. Menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata-mata
4. Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat dari orang lain karena dia

menganggap dialah yang paling benar.

1. Selalu bergantung pada kekuasaan formal
2. Dalam menggerakkan bawahan sering mempergunakan pendekatan (Approach)

yang mengandung unsur paksaan dan ancaman.

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe mimpinan otokratis tersebut di atas dapat diketahui bahwa tipe ini tidak menghargai hak-hak dari manusia, karena tipe ini tidak dapat dipakai dalam organisasi modern.

 

Dalam setiap organisasi selalu terdapat hubungan formal dan hubungan informal. Hubungan formal melahirkan organisasi formal dan hubungan informal melahirkan organisasi informal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang resmi yang ada pada diangkat dalam jabatan kepemimpinan. Kepemimpinan formal sering juga disebut dengan istilah headship kepemimpinan formal tidak didasarkan pada pengangkatan. Jenis kepemimpinan  ini tidak terlihat pada struktur organisasi.

Efektivitas kepemimpinan informal terlihat pada pengakuan nyata dan penerimaan dalam praktek atas kepemimpinan seseorang. Biasanya kepemimpinan informal didasarkan pada beberapa kriteria diantaranya adalah sebagai berikut (Veithzal Rivai, 2003:95).:

1. Kemampuan “memikat” hati orang lain.
2. Kemampuan dalam membina hubungan yang serasi dengan orang lain.
3. Penguasaan atas makna tujuan organisasi yang hendak dicapai.
4. Penguasaan tentang implikasi-implikasi pencapaian dalam kegiatan-kegiatan

operasional.

5. Pemilihan atas keahlian tertentu yang tidak dimili ki oleh orang lain.

Pemimpin sejati mencapai status mereka karena pengakuan sukarela dari pihak yang dipimpin. Seorang pemimpin harus mencapai serta mampertahankan kepercayaan orang lain. Dengan sebuah surat keputusan, maka seseorang dapat diberikan kekuasaan besar tetapi hal tersebut tidak secara otomatis membuatnya menjadi seorang pemimpin dalam arti yang sebenarnya. Di bawah ini akan dikemukakan perbedaan antara pemimpinan dengan non pemimpin.

Pemimpin:

1. Memberikan inspirasi kepada bawahan
2. Menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan bawahan
3. Memberikan contoh kepada bawahan bagaimana melakukan pekerjaan
4. Menerima kewajiban-kewajiban
5. Memperbaiki segala kesalahan atau kekeliruan.

Non Pemimpinan :

1. Memberikan dorongan kepada bawahan
2. Menyelesaikan pekerjaan dan mongorbankan bawahan
3. Menanamkan perasaan takut pada bawahan dan memberikan ancaman.
4. Melimpahkan kewajiban kepada orang lain.
5. Melimpahkan kesalahan kepada orang lain dengan apabila terdapat

kekeliruan atau penyimpangan-penyimpangan.

 

Kepemimpinan sebagai suatu proses membujuk (inducing) orang-orang lain menuju sasaran bersama. Definisi tersebut mencakup tiga elemen berikut (Luthan 1998:354):

1. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (relational concept). Kepemimpinan hanya ada dalam proses relasi dengan orang lain (para pengikut).Apabila tidak ada pengikut, maka tidak ada pemimpin. Tersirat dalam definisi ini adalah premis bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berrelasi dengan pengikut mereka.
2. Kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin harus melakukan sesuatu. Kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu otoritas. Kendati posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, namun sekedar menduduki posisi itu tidak menandai seseorang untuk menjadi pemimpin.
3. Kepemimpinan harus membujuk orang-orang lain untuk mengambil tindakan. Pemimpin membujuk pengikutnya melalui berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukum, restrukturisasi organisasi, dan mengkomunikasikan visi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengertian pemimpin yang efektif dalam hubungannya dengan bawahan adalah pemimpin yang mampu meyakinkan mereka bahwa kepentingan pribadi dari bawahan adalah visi pemimpin, serta mampu meyakinkan bahwa mereka mempunyai andil dalam mengimplementasikannya.

Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, bawahan dipimpin dari bukan dengan jalan menyuruh atau mondorong dari belakang. Masalah yang selalu terdapat dalam membahas fungsi kepemimpinan adalah hubungan yang melembaga antara pemimpin dengan yang dipimpin menurut rules of the game yang telah disepakati bersama. Seseorang pemimpin selalu melayani bawahannya lebih baik dari bawahannya tersebut melayani dia. Pemimpin memadukan kebutuhan dari bawahannya dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhannya.

Dari batasan kepemimpinan sebagaimana telah disebutkan di atas seorang dikatakan pemimpin apabila dia mernpunyai pengikut atau bawahan. Bawahan ini dapat disuruh untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam organisasi pemimpin dibagi dalam tiga tingkatan yang tergabung dalam kelompok anggota-anggota manajemen (manajement members). Ketiga tingkatan tersebut adalah :

1. Manager puncak (Top Manager)
2. Manajer menengah (Middle manager)
3. Manajer bawahan (Lower managor/suvervisor)

Seorang pemimpin mempunyai baik ketrampilan manajemen (managerial skill) maupun keterampilan tekhnis (technical skill). Semakin rendah kedudukan seorang tekhnis pemimpin dalam organisasi maka keterampilan lebih menonjoldibandingkan dengan keterampilan manajemen. Hal ini disebabkan karena aktivitas yang bersifat operasional (Veithzal Rivai, 2003:153).  .

Bertambah tinggi kedudukan seorang pemimpin dalam organisasi maka semakin menonjol keterampilan manajemen dan aktivitas yang dijalankan adalah aktivitas bersifat konsepsional. Dengan perkataan lain semakin tinggi kedudukan seorang pamimpin dalam

organisasi maka semakin dituntut dari padanya kemampuan berfikir secara konsepsional strategis dan makro.

 

Efektifitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa :“Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”. Adapun pengertian efektifitas menurut Prasetyo Budi Saksono (2004) adalah: “Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input“.

Dari pengertian-pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektifitas dapat digunakan rumus: “Efektifitas = Ouput Aktual/Output Target= 1, jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektifitas. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektifitas tidak tercapai”.

Sedangkan kata tugas menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, adalah kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, pekerjaan yang dibebankan, maupun perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dari sudut pandang organisasi, pelaksanaan tugas-tugas didefinisikan sebagai perwujudan dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap anggota organisasi sebagai upaya dalam pencapaian tujuan.

Setiap anggota organisasi, karyawan ataupun pegawai memiliki tugasnya masing-masing dalam organisasi serta wajib untuk menjalankannya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka tugas-tugas tersebut harus dirancang dengan benar dan juga dapat dijabarkan secara jelas. Pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan tersebut berdasar pada tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) organisasi. Pada organisasi pemerintah, dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkupnya menjadi organisasi pemerintahan daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Daerah secara umum diatur dalam Pasal 151 ayat (1) & (2) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Daerah. Adapun secara khusus, diatur dalam UU No.43 Tahun 1999 tentang manajemen kepegawaian yang merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewajiban.. Adapun informasi-informasi yang termuat dalam deskripsi pekerjaan berdasarkan KEP/29/M.PAN/6/2004 antara lain nama jabatan, ringkasan tugas, hasil kerja, bahan dan peralatan kerja, rincian tugas, serta syarat jabatan.

 

Aspek-aspek semangat kerja perlu untuk dipelajari karena aspek-aspek ini mengukur tinggi-rendahnya semangat kerja. Menurut Maier (2009), seseorang yang memiliki semangat kerja tinggi mempunyai alasan tersendiri untuk bekerja yaitu benar-benar menginginkannya. Hal ini mengakibatkan orang tersebut memiliki kegairahan kualitas bertahan dalam menghadapi kesulitan untuk melawan frustasi, dan untuk memiliki semangat berkelompok. Menurut Maier (2009), ada empat aspek yang menunjukkan seseorang mempunyai semangat kerja yang tinggi, yaitu:

1. Kegairahan

Seseorang yang memiliki kegairahan dalam bekerja berarti juga memiliki motivasi dan dorongan bekerja. Motivasi tersebut akan terbentuk bila seseorang memiliki keinginan atau minat dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang lebih dipentingkan oleh karyawan adalah seharusnya bekerja untuk organisasi bukan lebih mementingkan pada apa yang mereka dapat. Seseorang akan dikatakan memiliki semangat kerja buruk apabila lebih mementingkan gaji daripada bekerja. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa seseorang dengan gaji yang tinggi masih juga berkeinginan untuk pindah bekerja di tempat lain. Seseorang yang benar-benar ingin bekerja, akan bekerja dengan baik meskipun tanpa pengawasan dari atasannya dan juga mereka akan bekerja bukan karena perasaan takut tetapi lebih pada dorongan dari dalam dirinya untuk kerja yang tinggi akan menganggap bekerja sebagai sesuatu hal yang menyenangkan bukan hal yang menyengsarakan.

1. Kekuatan untuk melawan frustasi

Aspek ini menunjukkan adanya kekuatan seseorang untuk selalu konstruktif walaupun sedang mengalami kegagalan yang ditemuinya dalam bekerja. Seseorang yang memiliki semangat kerja yang tinggi tentunya tidak akan memilih sikap yang pesimis apabila menemui kesulitan dalam pekerjaannya. Adanya semangat kerja yang tinggi ditimbulkan karena adanya kesempatan yang diberikan oleh perusahaan untuk mendapatkan ijin ketika menderita sakit.

1. Kualitas untuk bertahan

Aspek ini tidak langsung menyatakan seseorang yang mempunyai semangat kerja yang tinggi maka tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesukaran-kesukaran di dalam pekerjaannya. Ini berarti adanya ketekunan dan keyakinan penuh dalam dirinya. Gaji ataupun insentif yang tinggi yang diberikan oleh perusahaan mampu meningkatkan semangat kerja karyawan, dan berpikir panjang jika ingin keluar dari perusahaan. Tunjangan serta fasilitas yang diberikan oleh perusahaan mampu merangsang semangat kerja karyawan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Keyakinan ini menunjukkan bahwa seseorang yang mempunyai energi dan kepercayaan untuk memandang masa yang akan datang dengan baik, hal inilah yang meningkatkan kualitas untuk bertahan. Ketekunan mencerminkan seseorang memiliki kesungguhan dalam bekerja. Sehingga tidak menganggap bahwa bekerja bukan hanya menghabiskan waktu saja, melainkan sesuatu yang penting.

1. Semangat kelompok

Semangat kelompok menggambarkan hubungan antar karyawan. Dengan adanya semangat kerja maka karyawan akan saling bekerja sama, tolong-menolong, dan tidak saling bersaing untuk menjatuhkan. Semangat kerja menunjukkan adanya kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain agar orang lain dapat mencapai tujuan bersama. Lingkungan kerja yang baik, menciptakan suasana kerja yang baik pula, kebersamaan diantara karyawan dengan membagi pekerjaan secara adil mampu meningkatkan semangat kerja bagi karyawan itu sendiri.

Menurut Sugiyono ( dalam Utomo, 2002 ), aspek-aspek semangat kerja karyawan dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

1. Disiplin yang tinggi. Seseorang yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan bekerja giat dan dengan kesadaran mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam perusahaan
2. Kualitas untuk bertahan. Menurut Alport orang yang mempunyai semangat kerja tinggi, tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesukaran-kesukaran yang timbul dalam pekerjaannya. Hal ini berarti bahwa orang tersebut mempunyai energi dan kepercayaan untuk memandang masa yang akan datang dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas seseorang untuk bertahan.
3. Kekuatan untuk melawan frustasi. Seseorang yang mempunyai semangat kerja tinggi tidak memiliki sikap yang pesimistis apabila menemui kesulitan dalam pekerjaannya.
4. Semangat berkelompok. Adanya semangat kerja membuat karyawan lebih berfikir sebagai “ kami “ daripada sebagai “ saya “. Mereka akan saling tolong menolong dan tidak saling bersaing untuk saling menjatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas maka pengukuran semangat kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah semangat kerja berdasarkan Maier (2009) yang membagi semangat kerja menjadi empat aspek yaitu (a) Kegairahan (b) Kekuatan untuk melawan frustasi (c) Kualitas untuk bertahan dan (d) Semangat kelompok.

 

Hasley (2011) menyatakan bahwa semangat kerja atau moral kerja itu adalah sikap kesediaan perasaan yang memungkinkan seorang karyawan untuk menghasilkan kerja yang lebih banyak dan lebih tanpa menambah keletihan, yang menyebabkan karyawan dengan antusias ikut serta dalam kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha kelompok sekerjanya, dan membuat karyawan tidak mudah kena pengaruh dari luar, terutama dari orang-orang yang mendasarkan sasaran mereka itu atas tanggapan bahwa satu-satunya kepentingan pemimpin perusahaan itu terhadap dirinya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya darinya dan memberi sedikit mungkin.

Sedangkan Sastrowardoyo (2005), mendefinisikan semangat kerja sebagai keadaan psikologis seseorang. Semangat kerja dianggap sebagai keadaan psikologis yang baik bila semangat kerja tersebut menimbulkan kesenangan yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan giat dan konsekuen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Menurut Nitisemito (2006), definisi dari semangat kerja adalah kondisi seseorang yang menunjang dirinya untuk melakukan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik di dalam sebuah perusahaan. Menurut  Alexander Leighten (2006) bahwa Semangat kerja adalah sekelompok orang untuk bekerja sama dengan giat dan konsekuen dalam mengejar tujuan bersama.

Berdasarkan uraian di atas maka semangat kerja adalah kegairahan dalam usaha untuk mencapai hasil yang diharapkan. Semangat kerja bisa timbul dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Setiap orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan suatu pekerjaan perlu adanya semangat kerja. Tanpa adanya semangat kerja, hasil yang didapat tidak akan baik.

 

 

Menurut T. Hani Handoko (2010), faktor yang mempengaruhi stres dapat digolongkan menjadi dua penyebab, yaitu:

1. On The Job

Adalah segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan, yang dapat menimbulkan stres pada karyawan. Hal-hal yang bisa menimbulkan stres yang berasal dari beban pekerjaan antara lain:

1. Beban kerja yang berlebihan.
2. Tekanan atau desakan waktu.

• Kualitas supervisi yang jelek.

1. Iklim politis yang tidak aman.
2. Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai.
3. Wewenang yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tanggung jawab.

• Ambiguitas peran (role ambiguity).
• Frustasi.

1. Konflik antar pribadi dan antar kelompok.
2. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan.
3. Berbagai bentuk perubahan.

1. Off The Job

Adalah permasalahan yang berasal dari luar organisasi yang menimbulkan stres pada karyawan. Permasalahan yang sering terjadi antara lain:

1. Kekuatan finansial.
2. Masalah yang bersangkutan dengan anak.

• Masalah fisik.

1. Masalah perkawinan.
2. Perubahan-perubahan yang terjadi di tempat tinggal.
3. Masalah pribadi lain, misalnya kematian sanak saudara.

Hal lainnya lagi dikemukakan oleh Nadeem Malik (2011:3066) yang berpendapat bahwa stres kerja dipengaruhi oleh:

1)  Job content (uraian pekerjaan)

1. Bekerja secara berlebihan.
2. Pekerjaan yang rumit.
3. Pekerjaan yang monoton.
4. Terlalu banyak tanggung jawab.
5. Ketidakjelasan peran.

2)  Working conditions (kondisi kerja)

1. kondisi kerja yang buruk.
2. Tingkat kebisingan.
3. Menuntut kerja secara fisik.

3)  Employment conditions (kondisi karyawan)

1. Gaji rendah.
2. Prospek karir yang rendah.
3. Kontrak kerja yang fleksibel.
4. Ketidakamanan pekerjaan.

4)  Social relations at work (hubungan sosial ditempat kerja)

1. Gaya kepemimpinan yang buruk.
2. Kurangnya dukungan sosial.
3. Kurangnya partisipasi dalam mengambil keputusan.

 

Menurut Fred Luthas (2006) stres kerja didefinisikan sebagai respons adaptif terhadap situasi eksternal yang menghasilkan penyimpangan fisik, psikologis, dan atau perilaku pada anggota organisasi. Adapun menurut Beehr dan Franz dalam Bambang Tarupolo (2002), stres kerja sebagai suatu proses yang menyebabkan orang merasa sakit, tidak nyaman atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja atau situasi kerja yang tertentu. Sedangkan menurut Marihot Tua Efendi (2002) mengemukakan bahwa Stres kerja adalah ketegangan atau tekanan emosional yang dialami seseorang yang sedang menghadapi tuntutan yang sangat besar, hambatan-hambatan, dan adanya kesempatan yang sangat penting yang dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan kondisi fisik seseorang.

Israel Posner dan De. Lewis Leitnor dalam John B. Arden (2006) berpendapat bahwa ada dua faktor penting dalam hal stres yang dialami, kemungkinannya adalah anda akan menyesuaikan diri secara menyenangkan terhadap stres. Atau sebaliknya, anda akan merasa tidak berdaya. Meskipun pekerjaan anda pada hakikatnya penuh dengan stres, itu tidak perlu membuat anda kewalahan. Tetapi bila seorang pekerja kehilangan rasa kendali dan kondisinya menjadi tidak dapat diramalkan, stresnya menjadi terlalu sulit untuk ditanggulangi.

Studi dalam bidang stres menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki kemampuan untuk mengelola stres mempunyai pengaruh yang signifikan pada kinerja karyawan (Hsieh dkk., Leka dkk., Wetzel dkk., dalam Ismail dkk, 2009). Dalam model stres, beberapa peneliti percaya bahwa karyawan yang bisa mengontrol dan mengelola stres dengan baik ketika bekerja, kinerja karyawan tersebut di perusahaan akan lebih tinggi (Adler dkk., Hourani dkk., Wetzel dkk., Zhong dkk., dalam Ismail dkk, 2009 ).

 

Menurut Nimran (2007), seseorang dapat dikatakan berada dalam kekaburan peran apabila ia menunjukkan ciri-ciri antara lain sebagai berikut

1. Tidak jelas benar apa tujuan peran yang dia mainkan.
2. Tidak jelas kepada siapa ia bertanggung jawab dan siapa yang melapor kepadanya.
3. Tidak cukup wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
4. Tidak sepenuhnya mengerti apa yang diharapkan dari padanya.
5. Tidak memahami benar peranan dari pada pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan secara keseluruhan.

Mondy, Sharplin, dan Premeaux (2008) menyarankan supaya pemegang peran mengetahui 6 (enam) tipe dasar informasi  sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya ambiguitas peran yaitu:

1. Pemegang peran harus tahu apa yang diharapkan oleh orang lain.
2. Pemegang peran harus tahu aktivitas yang seharusnya mereka lakukan dan hubungan interpersonal yang harus mereka tunjukkan untuk memenuhi harapan orang lain.
3. Pemegang peran harus mengetahui konsekuensi dari pelaksanaan aktivitas atau interaksi dengan orang lain dalam hal teretentu.
4. Pemegang peran harus mengetahui macam-macam tingkah laku atau sikap yang akan diterima baik sebagai imbalan maupun hukuman.
5. Pemegang peran harus menemukan tipe-tipe dari imbalan dan hukuman yang akan diberikan dan mengukur kemungkinan mereka (karyawan) menerimanya.
6. Pemegang peran harus mengetahui tingkah laku atau sikap yang akan memuaskan atau mengecewakan kebutuhan individu.

Menurut Everly dan Girdano dalam Tobing (2007) faktor-faktor yang dapat menimbulkan ambiguitas peran adalah:

1. Ketidakjelasan dari sasaran-sasaran atau tujuan kerja
2. Kesamaran tentang tanggung jawab
3. Ketidakjelasan tentang prosedur kerja
4. Kesamaran tentang apa yang diharapkan oleh orang lain / perusahaan

1. Kurang adanya informasi tentang balikan atau ketidakpastian tentang penilaian pekerjaan

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menggunakan ruang lingkup pengukuran ambiguitas peran berdasarkan (Nimran, 2007) yaitu (a) Tidak jelas benar apa tujuan peran yang dia mainkan. (b)      Tidak jelas kepada siapa ia bertanggung jawab dan siapa yang melapor kepadanya. (c) Tidak cukup wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya. (d) Tidak sepenuhnya mengerti apa yang diharapkan dari padanya. (e) Tidak memahami benar peranan dari pada pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan secara keseluruhan.

 

Ambiguitas peran (role ambiguity), adalah tidak adanya pengertian dari seseorang tentang hak-hak khusus dan kewajiban-kewajiban mereka dalam mengerjakan suatu pekerjaan (Gibson, 2002). Ambiguitas peran merupakan kondisi ketidakpastian akibat dari seorang individu karena kurang mengerti dan memahami mengenai prioritas harapan dan kriteria evaluasi yang diterapkan organisasi kerjanya (Fakhrudin dan Asri, 2003).

Robbins (2010) menjelaskan bahwa peran ganda (ambiguitas peran) muncul ketika seseorang berharap memegang peran tertentu tetapi tidak secara jelas dimengerti dan tidak yakin pada apa yang diakukannya. Sementara, Lapopolo (2008) menerangkan ambiguitas peran muncul ketika seseorang karyawan merasa bahwa terdapat banyak sekali ketidakpastian dalam aspek-aspek peran atau keanggotaan karyawan tersebut dalam kelompok. Sedangkan Barron dan Greenberg (2008) mengatakan bahwa ambiguitas peran dapat terjadi ketika individu mengalami ketidakpastian mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan pekerjaannya seperti: mengenai lingkup tanggung jawabnya, apa yang diharapkan darinya, dan bagaimana mengerjakan pekerjaan yang beragam. Ambiguitas sering tidak disukai dan cukup mengakibatkan tekanan bagi banyak orang akan tetapi hal ini seringkali pula tidak dapat dihindarkan.

Menurut Marini (2001), ambiguitas peran adalah ketidakberadaan informasi yang memadai yang diperlukan seseorang agar dapat menyelesaikan perannya secara optimal. Gordon (2006) dalam Novika (2010) menyatakan bahwa ambiguitas peran sering dialami para pegawai baru (pemula) yang tidak menerima orientasi pekerjaan karena kekurangan informasi yang lengkap tentang aktivitas dan tanggung jawab pekerjaan dan organisasi mereka

Berdasarkan uraian di atas maka role ambiguity atau ambiguitas peran meliputi pekerjaan karyawan yang tidak sesuai dengan bidang yang dikuasai dan gaji yang didapatkan oleh karyawan tidak sesuai dengan yang dikerjakan. Ambiguitas peran tercipta manakala deskripsi pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki karyawan. Ambiguitas peran juga tercipta manakala peran yang dimiliki seorang karyawan tidak sesuai dengan gaji yang didapatkan.

 

Berdasarkan penelitian Umy Yoesana (2013) terdapat beberapa kriteria disiplin kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga indikator disiplin kerja yaitu diantaranya : (1) disiplin waktu, disiplin waktu disini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunujukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi : Kehadiran dan kepatuhan pegawai pada jam kerja, pegawai melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar. (2) disiplin peraturan, Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu organisasi dicapai dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sikap setia dari pegawai terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Kesetiaan disini berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan dan peraturan, tata tertib yang telah ditetapkan. Serta ketaatan pegawai dalam menggunakkan kelengkapan pakaian seragam yang telah ditentukan organisasi atau lembaga, dan yang terakhir (3) disiplin tanggung jawab, Salah satu wujud tanggung jawab pegawai adalah penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang sebaik–baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar. Serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang pegawai.

Adapun indikator dari disiplin kerja (Waridin, 2006 dalam Mohammad, 2005):

1. Kualitas kedisiplinan kerja: meliputi dating dan pulang yang tepat waktu, pemanfaatan waktu untuk pelaksanaan tugas dan kemampuan mengembangkan potensi diri berdasarkan motivasi yang positif.
2. Kuantitas pekerjaan: meliputi volume keluaran dan kontribusi.
3. Kompensasi yang diperlukan: meliputi saran, arahan atau perbaikan.
4. Lokasi tempat kerja atau tempat tinggal.
5. Konservasi: meliputi penghormatan terhadap aturan dengan keberanian untuk selalu melakukan pencegahan terjadinya tindakan yang bertentangan dengan aturan.

Sedangkan mengacu pada Soejono (1997), terdapat empat dimensi yang digunakan untuk mengukur disiplin kerja, yaitu: (i) sikap tepat waktu atau kesanggupan para karyawan untuk datang dan pulang sesuai dengan waktu yang ditetapkan seara tertib dan teratur; (ii) sikap kehatian-hatian dalam menggunakan dan merawat peralatan yang kantor; (iii) sikap tanggung jawab atau kesanggupan karyawan untuk senantiasa menyelesaikan tugas yang di bebankan kepadanya sesuai dengan prosedur dan bertanggungjawab atas hasil kerja; serta (iv) sikap ketaatan terhadap aturan kantor seperti ketaatan karyawan untuk memakai seragam kantor, menggunakan kartu tanda pengenal atau identitas, membuat ijin bila tidak masuk kantor, dan lain-lain sesuai aturan yang berlaku.

 

Pengertian disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya). Kata disiplin berasal dari bahasa Latin “disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan  kerokhanian serta pengembangan tabiat.  As. Munandar (Bahrodin, 2007), disiplin adalah bentuk ketaatan terhadap aturan, telah ditetapkan. Sedangkan menurut Simamora (2007) disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Rivai, 2004).

Hasibuan (2004) berpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran disini merupakan sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Sedangkan kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis

Menurut Sastrohadiwiryo (2005) disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan–peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi–sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

 

Pertambahan penduduk dalam suatu wilayah perkotaan selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan ruang. Kota sebagai perwujudan geografis selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dua faktor utama yang sangat berperan adalah faktor penduduk (demografis) dan aspek-aspek kependudukan (Yunus, 1987). Dari segi demografi yang paling penting adalah segi kuantitas. Aspek kependudukan seperti aspek politik, sosial, ekonomi, dan teknologi juga selalu mengalami perubahan. Kuantitas dan kualitas kegiatannya selalu meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk perkotaan, sehingga ruang sebagai wadah kegiatan tersebut selalu meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk perkotaan, sehingga ruang sebagai wadah kegiatan tersebut selalu mengalami peningkatan.

Untuk kota yang sudah padat bangunannya, semakin berkembangnya penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan segala aspek kehidupannya, yang berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan kota tidak lagi dapat menampung kegiatan penduduk. Oleh karena wilayah kota secara administratif terbatas, maka harus mengalihkan perhatiannya ke daerah pinggiran kota. Selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya proses densifikasi permukiman di dearah pinggiran kota dengan berbagai dampaknya.

Menurut Howard pada akhir abad ke 19, diantara daerah perkotaan, daerah perdesaan, dan daerah pinggiran kota, ternyata daerah pinggiran kota memberikan peluang paling besar untuk usaha-usaha produktif maupun peluang paling menyenangkan untuk bertempat tinggal. Manusia sebagai penghuni daerah pinggiran kota selalu mengadakan adaptasi terhadap lingkungannya. Adaptasi dan aktivitas ini mencerminkan dan juga mengakibatkan adanya perubahan sosial, ekonomi, kultural, dan lain-lain (Daldjoeni, 1987).

Perluasan kota dan masuknya penduduk kota ke daerah pinggiran telah banyak mengubah tata guna lahan di daerah pinggiran terutama yang langsung berbatasan dengan kota. Banyak daerah hijau yang telah berubah menjadi permukiman dan bangunan lainnya (Bintatro, 1983). Hal ini menyebabkan terjadinya proses densifikasi permukiman di daerah pinggiran kota.

Pakar lain yaitu Hammond (dalam Daldjoeni, 1987) mengemukakan beberapa alasan tumbuhnya daerah pinggiran kota diantaranya :

1. Adanya peningkatan pelayanan transportasi kota, memudahkan orang bertempat tinggal pada jarak yang jauh dari tempat tinggalnya.
2. Berpindahnya sebagian penduduk dari bagian pusat kota ke bagian tepi-tepinya, dan masuknya penduduk baru yang berasal dari perdesaan.
3. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat.

 

Turner dalam teori mobilitas tempat tinggal mengemukakan adanya tiga stratum sosial yang berkaitan dengan lama bertempat tinggal di perkotaan yang menentukan pilihan bertempat tinggal yakni : (1)golongan yang baru datang di kota (bridgeheaders), (2)golongan yang sudah agak lama tinggal di daerah perkotaan (consolidators), dan (3)golongan yang sudah lama tinggal di daerah perkotaan (status seekers). Kecenderungan penduduk di daerah pinggiran kota adalah consolodators. Dengan status consolidators ini mereka memiliki tingkat kehidupan yang sudah agak mapan status sosial ekonominya, sehingga kondisi tingkat pendidikan dan pendapatannya juga sudah cukup baik (Turner dalam Yunus, 2000).

Salah satu tanda terjadinya pemekaran kota di daerah pinggiran kota adalah adanya gejala filtering up yaitu pergantian pemukim-pemukim lama dengan pemukim-pemukim baru yang kondisi ekonominya lebih baik (Yunus, 1987). Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik ini para pemukim di daerah pinggiran kota cenderung mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik pula.

Salah suatu teori yang menjelaskan gejala perkembangan kota yaitu teori kekuatan dinamis yang dikemukakan oleh Colby pada tahun 1959. Salah satu hal yang mendasari teori ini adalah karena adanya persepsi terhadap lingkungan dari penduduk yang berbeda-beda maka timbullah kekuatan-kekuatan yang menyebabkan pergerakan penduduk yang mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan di luar kota atau daerah pinggiran kota.

Secara garis besar kekuatan tersebut terdiri dari empat macam yaitu kekuatan sentripetal, kekuatan sentrifugal, kekuatan lateral, dan kekuatan in-situ. Kekuatan-kekuatan inilah yang mengakibatkan terjadinya densifikasi permukiman di daerah pinggiran kota. Kekuatan sentrifugal yaitu kekuatan-kekuatan yang menyebabkan berpindahnya penduduk dan fungsi-fungsi kekotaan dari bagian dalam ke arah luar dari pada suatu kota. Kekuatan sentripetal yakni kekuatan-kekuatan yang menyebabkan berpindahnya penduduk dan fungsi-fungsi kekotaan dari bagian luar ke arah bagian dalam daripada suatu kota. Kekuatan lateral yakni kekuatan-kekuatan yang menyebabkan berpindahnya penduduk dan fungsi-fungsi kekotaan dari satu tempat ke tempat lain pada suatu zone yang berjarak sama terhadap pusat kota. Kekuatan in-situ dapat terjadi karena adanya perubahan struktur keluarga misal dari keluarga batih menjadi keluarga inti (Colby, 1959).

 

Produk Domestik Regional Bruto yang disajikan dengan harga konstan akan bisa menggambarkan tingkat perubahan ekonomi di daerah itu, dan apabila ini dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat perkembangan produk perkapita. Jika PDRB dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat perkembangan pendapatan perkapita yang dapat digunakan sebagai indicator untuk membandingkan tingkat kemakmuran materiil suatu daerah terhadap daerah lain.

Penyajian atas dasar harga konstan bersama-sama dengan harga yang berlaku antara lain dapat dipakai sebagai indicator umtuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi. Penyajian PDRB secara sektoral dapat memperlihatkan struktur ekonomi di wilayah itu. Bila angka PDRB dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja, atau jumlah input yang digunakan, akan dapat menggambarkan tingkat produktifitas secara sektoral maupun menyeluruh.

Penyajian dalam bentuk input-output dapat menggambarkan hubungan fungsional antara sector satu dengan sector lain, dan bagaimana kenaikan output suatu sector mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada sector-sektor lain.

Penyajian dalam bentuk neraca Regional akan dapat digambarkan bagaimana barang dan jasa itu diproduksi, dikonsumsi, diinvestasikan maupun diekspor, dan bagaimana sumber-sumber pembiayaan terhadap konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari sekedar uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa angka-angka yang disajikan oleh PDRB dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi, baik mengenai struktur ekonomi di masa lalu, keadaan yang sedang berjalan maupun kemungkinan-kemungkinan dimasa yang akan datang. Dengan demikian PDRB berfungsi sebagai :

• Indikator tingkat pertumbuhan ekonomi
• Indikator tingkat pertumbuhan income per kapita
• Indikator tingkat kemakmuran
• Indikator tingkat inflasi dan deflasi
• Indikator struktur perekonomian
• Indikator hubungan antar sector

 

Oleh karena itu angka PDRB akan sangat berguna bagi para ahli yang bergerak dibidang perencanaan ekonomi, jangka pendek maupun jangka panjang, dan lain-lain kebijaksanaan ekonomi, baik pemerintah maupun swasta.

 

Kegiatan  ekonomi secara garis besarnya dapat dikelompokkan kedalam kegiatan memproduksi dan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa. Unit-unit produksi memproduksi barang dan jasa, dan dari kegiatan memproduksi ii timbul pendapatan yang diterima oleh factor-faktor produksi yang telah dimiliki oleh berbagai golongan dalam masyarakat, sehingga dari pendapatan ini masyarakat akan membeli barang dan jasa baik untuk keperluan konsumsi maupun investasi.

Dengan demikian, maka nilai produk akhir dari barang dan jasa yang diproduksi (product) akan sama dengan pendapatan yang diterima oleh golongan-golongan dalam masyarakat (income) dan akan sama pula dengan jumlah pengeluaran oleh berbagai golongan dalam masyarakat (expenditure).

Karena itu maka Regional Product (Produk Regional), Regional Income ( Pendapatan Regional), dan Regional Expenditure (Pengeluaran Regional), sebenarnya sama. Hanya cara melihatnya saja yang berbeda :

• Kalau ditinjau dari segi produksi, Produk Regional adalah merupakan jumlah nilai produk akhir atau nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah itu dalam jangka waktu tertentu.
• Atau kalau ditinjau dari segi pendapatan, pendapatan Regional adalah merupakan jumlah pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh factor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah itu yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu.
• Atau apabila ditinjau dari segi pengeluaran, pengeluaran Regional adalah merupakan jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap perubahan stok dan ekspor neto suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

 

 

Personal income (Pendapatan orang seorang) adalah merupakan pendapatan yang diterima oleh rumahtangga. Kalu kita memperhatikan konsep Pendapatan Regional maupun pendapatan perkapita penduduk seperti tersebut diatas, maka sebenarnya tidak semua pendapatan Regional tersebut diterima oleh rumahtangga, karena harus dipotong pajak pendapatan (corporate income taxes), keuntungan yang tidak diagikan( Undistributed profits), dan iuran kesejahteraan social (social security contributions).

 

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkesinambungan. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan dengan struktur ekonomi yang diharapkan, maka pembangunan perlu direncanakan dengan baik dan hasil pembangunan harus teus diamati. Perencanaan pembangunan dan pengamatan terhadap hasil-hasilnya akan dapat dilakukan dengan lebih baik dan terarah apabila dilandaskan pada data statistic yang baik dan cermat. Dalam kaitan ini statistic Produk domestic Regional Bruto (PDRB) daerah perlu disusun karena merupakan salah satu alat yang cukup handal untuk perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan secara makro.

 

Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda. (Wahyunto et al., 2001). Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Para ahli berpendapat bahwa perubahan penggunaan lahan lebih disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia. Menurut McNeill et al., (1998) faktor-faktor yang mendorong perubahan penggunaan lahan adalah politik, ekonomi, demografi dan budaya. Aspek politik adalah adanya kebijakan yang dilakukan oleh pengambil keputusan yang mempengaruhi terhadap pola perubahan penggunaan lahan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. yang menjelaskan skenario perubahan penggunaan lahan. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi, perubahan pendapatan dan konsumsi juga merupakan faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. Sebagai contoh, meningkatnya kebutuhan akan ruang tempat hidup, transportasi dan tempat rekreasi akan mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan. Teknologi juga berperan dalam menggeser fungsi lahan. Grubler (1998) mengatakan ada tiga hal bagaimana teknologi mempengaruhi pola penggunaan lahan. Pertama, perubahan teknologi telah membawa perubahan dalam bidang pertanian melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian dan produktivitas tenaga kerja. Kedua, perubahan teknologi transportasi meningkatkan efisiensi tenaga kerja, memberikan peluang dalam meningkatkan urbanisasi daerah perkotaan. Ketiga, teknologi transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas pada suatu daerah.

 

Penggunaan lahan (land use) adalah setiap bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual (Vink, 1975). Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu (1) pengunaan lahan pertanian dan (2) penggunaan lahan bukan pertanian.

Penggunaan lahan secara umum tergantung pada kemampuan lahan dan pada lokasi lahan. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan lahan tergantung pada kelas kemampuan lahan yang dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat yang menjadi penghambat bagi penggunaannya seperti tekstur tanah, lereng permukaan tanah, kemampuan menahan air dan tingkat erosi yang telah terjadi. Penggunaan lahan juga tergantung pada lokasi, khususnya untuk daerah-daerah pemukiman, lokasi industri, maupun untuk daerah-daerah rekreasi (Suparmoko, 1995).

Menurut Barlowe (1986) faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah faktor fisik dan biologis, faktor pertimbangan ekonomi dan faktor institusi (kelembagaan). Faktor fisik dan biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kependudukan. Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan pasar dan transportasi. Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan politik, keadaan sosial dan secara administrasi dapat dilaksanakan.

 

Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena diperlukan dalam setiap kegiatan manusia, seperti untuk pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan untuk transportasi, daerah rekreasi atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk tujuan ilmiah. Sitorus (2001) mendefinsikan sumberdaya lahan (land resources) sebagai lingkungan fisik terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Oleh karena itu sumberdaya lahan dapat dikatakan sebagai ekosistem karena adanya hubungan yang dinamis antara organisme yang ada di atas lahan tersebut dengan lingkungannya (Mather, 1986).

Dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia yang terus berkembang dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, pengelolaan sumberdaya lahan seringkali kurang bijaksana dan tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutannya (untuk jangka pendek) sehingga kelestariannya semakin terancam. Akibatnya, sumberdaya lahan yang berkualitas tinggi menjadi berkurang dan manusia semakin bergantung pada sumberdaya lahan yang bersifat marginal (kualitas lahan yang rendah). Hal ini berimplikasi pada semakin berkurangnya ketahanan pangan, tingkat dan intensitas pencemaran yang berat dan kerusakan lingkungan lainnya. Dengan demikian, secara keseluruhan aktifitas kehidupan cenderung menuju sistem pemanfaatan sumberdaya alam dengan kapasitas daya dukung yang menurun. Di lain pihak, permintaan akan sumberdaya lahan terus meningkat akibat tekanan pertambahan penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita (Rustiadi, 2001).

 

Limbah ternak berupa feses dan urine dapat dimanfaatkan sebagai pupuk oleh sebagian besar petani ternak. Pemanfaatan sebagai pupuk biasanya dilakukan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu (pengomposan). Pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk secara langsung akan menimbulkan panas yang mengganggu pertumbuhan tanaman sehingga hasil yang diperoleh kurang optimal (Parnata, 2004).

Peningkatan pemanfaatan limbah ternak dapat dilakukan dengan pengolahan limbah ternak sebagai kompos dan instalasi biogas. Pengomposan merupakan proses terkendali penguraian hayati limbah secara biologi dengan bentuk akhir dari bahan hayati yang telah mengalami pembusukan (Anon., 2003). Kompos digunakan sebagai bahan tambahan dalam membantu memperbaiki struktur tanah dan kinerja tanah karena dapat meningkatkan kegemburan tanah dan memperbesar kemampuan tanah menyimpan air dan unsur hara tanah (Anon., 2007).

Instalasi biogas adalah pengolahan limbah ternak dengan fermentasi sehingga diperoleh gas sebagai bahan bakar, pupuk organik padat dan pupuk organik cair dari sisa fermentasi dalam digester biogas (Harapan et al., 1978). Pengolahan limbah ternak sebagai biogas dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan feses. Diversifikasi hasil yang diperoleh dari pengolahan limbah organik ternak dapat berupa bahan bakar biogas dan pupuk organik (padat dan cair). Pada saat ini ketika harga bahan bakar minyak naik akibat meningkatkan harga minyak dunia dan kelangkaan ketersediaannya, maka pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku penghasil biogas bisa menjadi salah satu alternatif (Harahap et al., 1978)

Usaha peternakan dapat memberikan manfaat yang besar dilihat dari peranannya sebagai penyedia protein hewani. Hal ini yang menjadi alasan digalakkan program pengembangan peternakan. Program pembangunan peternakan Kabupaten Pacitan pada dasarnya merupakan program kebijakan yang kegiatan utamanya diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani diwilayah pedesaan di Kabupaten Pacitan melalui kegiatan-kegiatan yang diarahkan langsung dapat menyentuh masyarakat peternakan di pedesaan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru untuk mengatasi pengangguran (Anon., 2006).

Untuk mewujudkan program pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut diatas maka pembangunan peternakan Kabupaten Pacitan dengan visi terwujudnya masyarakat peternakan yang produktif melalui optimalisasi sumber daya yang berwawasan lingkungan, lebih difokuskan pada 5 program utama yang saling mendukung yaitu:

1. Program ketahanan pangan dengan sasaran untuk meningkatkan ketersediaan komoditas pangan asal ternak dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai dan untuk meningkatkan produktivitas unggulan peternakan;
2. Program pengembangan peternakan rakyat terpadu dengan sasaran mengembangkan usaha peternakan rakyat secara terpadu untuk menunjang program agribisnis bidang peternakan;
3. Program peningkatan kapasitas kelembagaan;
4. Program pengembangan agribisnis peternakan dengan sasaran untuk meningkatkan kelancaran mekanisme pasar;
5. Program peningkatan sarana dan prasarana peternakan.

Sedangkan misi pembangunan peternakan Kabupaten Pacitan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas SDM Peternakan;
2. Meningkatkan penguasaan teknologi dan informasi peternakan;
3. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan peternakan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelaraskan berbagai aspek kegiatan pembangunan peternakan Kabupaten Pacitan, secara fungsional telah diterjemahkan melalui 12 program prioritas, yaitu:

1. Progrem Inseminasi Buatan Sejuta Akseptor Sapi (Intan Sejati);
2. Program Pengendalian Pemotongan Hewan Betina Produktif;
3. Program Pengamanan Ternak;
4. Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
5. Program Penyebaran Dan Pengembangan Ternak Potong;
6. Program Promosi Dan Peluang Investasi;
7. Program Pemberdayaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) yang ramah lingkungan;
8. Program Pendukung Gerakan Perbaikan Gizi;
9. Program Gardu Taskin;
10. Program Agribis Bidang Peternakan;
11. Program Pengembangan Pakan Ternak;
12. Program Pengolahan Limbah Pertanian.

Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang dituangkan melalui program-program sebagaimana diatas, akan lebih berhasil dan berdaya-guna dalam upaya keberpihakan kepada ekonomi masyarakat pedesaan (menciptakan lapangan kerja baru) melalui pembangunan peternakan di Kabupaten Pacitan (Anon., 2006)

Kebijaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan bidang peternakan adalah “Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Melalui Optimalisasi Sumber Daya Alam”. Untuk menyelaraskan dan mendukung kebijaksanaan pemerintah pusat dan kebijaksanaan pemerintah daerah dalam bidang peternakan, maka ditetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Kebijaksanaan strategis
   1. Memanfaatkan semua ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai “alat” untuk mempermudah mencapai tujuan;
   2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia baik petani maupun aparatur pendukungnya sebagai “subyek” dan ternak sebagai “obyek”
2. Kebijaksanaan teknis
   1. Peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat untuk meningkatkan produksi ternak dalam rangka mendukung swasembada daging tahun 2010;
   2. Peningkatan program “Intan Sejati”
   3. Peningkatan pengamanan ternak dari penyakit hewan menular yang mewabah;
   4. Peningkatan pengendalian pemotongan hewan betina produktif;
   5. Peningkatan pemberdayaan Iptek bidang peternakan;
   6. Peningkatan investasi dan promosi produk unggulan bidang peternakan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peternakan di Kabupaten Pacitan diarahkan pada nilai ekonomi ternak dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal yang berwawasan lingkungan (Anon., 2006). Namun di sisi lain, peternakan menjadi penyebab timbulnya pencemaran. Hasil sampingan ternak berupa limbah dari usaha ternak menimbulkan bau yang tidak sedap, keberadaannya mencemari lingkungan, mengganggu pemandangan, dan bisa menjadi vektor penyakit. Jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik akan menyebabkan gangguan pada masyarakat di sekitar usaha ternak (Soeharsono, 2002).

Dalam setiap organisasi selalu terdapat hubungan formal dan hubungan informal. Hubungan formal melahirkan organisasi formal dan hubungan informal melahirkan organisasi informal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang resmi yang ada pada diangkat dalam jabatan kepemimpinan. Kepemimpinan formal sering juga disebut dengan istilah headship kepemimpinan formal tidak didasarkan pada pengangkatan. Jenis kepemimpinan  ini tidak terlihat pada struktur organisasi.

Efektivitas kepemimpinan informal terlihat pada pengakuan nyata dan penerimaan dalam praktek atas kepemimpinan seseorang. Biasanya kepemimpinan informal didasarkan pada beberapa kriteria diantaranya adalah sebagai berikut (Veithzal Rivai, 2003:95).:

1. Kemampuan “memikat” hati orang lain.
2. Kemampuan dalam membina hubungan yang serasi dengan orang lain.
3. Penguasaan atas makna tujuan organisasi yang hendak dicapai.
4. Penguasaan tentang implikasi-implikasi pencapaian dalam kegiatan-kegiatan

operasional.

5. Pemilihan atas keahlian tertentu yang tidak dimili ki oleh orang lain.

Pemimpin sejati mencapai status mereka karena pengakuan sukarela dari pihak yang dipimpin. Seorang pemimpin harus mencapai serta mampertahankan kepercayaan orang lain. Dengan sebuah surat keputusan, maka seseorang dapat diberikan kekuasaan besar tetapi hal tersebut tidak secara otomatis membuatnya menjadi seorang pemimpin dalam arti yang sebenarnya. Di bawah ini akan dikemukakan perbedaan antara pemimpinan dengan non pemimpin.

Pemimpin:

1. Memberikan inspirasi kepada bawahan
2. Menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan bawahan
3. Memberikan contoh kepada bawahan bagaimana melakukan pekerjaan
4. Menerima kewajiban-kewajiban
5. Memperbaiki segala kesalahan atau kekeliruan.

Non Pemimpinan :

1. Memberikan dorongan kepada bawahan
2. Menyelesaikan pekerjaan dan mongorbankan bawahan
3. Menanamkan perasaan takut pada bawahan dan memberikan ancaman.
4. Melimpahkan kewajiban kepada orang lain.
5. Melimpahkan kesalahan kepada orang lain dengan apabila terdapat

kekeliruan atau penyimpangan-penyimpangan.

Jumlah penduduk yang terus meningkat berpengaruh pada peningkatan kebutuhan bahan bakar. Berbagai bentuk sumber energi sebenarnya telah dimanfaatkan manusia seperti minyak bumi, batu bara, gas alam yang merupakan bahan bakar fosil, serta sumber energi fosil bersifat tifak dapat diperbaharui sehingga pemakaiannya harus hemat. Demikian halnya dengan kayu bakar. Luas hutan di Indonesia semakin menyempit, meluasnya kawasan gundul, tingginya erosi, meningkatnya pemanasan global mengharuskan penggunaan kayu sebagai bahan bakar harus dikurangi (Kadir, 1987).

Selain itu, efisiensi permanen energi dari kayu bakar dan bahan bakar fosil relatif rendah (20-30%). Sebagai gambaran, dalam penggunaan kayu bakar, api yang dihasilkan tidak terfokus (menyebar) dan akan menghasilkan kotoran berupa jelaga. Demikian pula pada penggunaan minyak tanah atau menyalakan kompor, api yang dihasilkan tidak langsung besat, tetapi membesar secara bertahap, karena itu efisiensi permanen energinya rendah (Simamora, 1989).

Selama ini penggunaan kayu sebagai bahan bakar adalah masyarakat yang ada di pedesaan atau di sekitar pinggir hutan. Kecukupan energi pada masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan dapat diatasi dengan menggunakan energi alternatif yang murah, ramah lingkungan, mudah diperoleh, dan dapat diperbaharui. Salah satu energi alternatif tersebut adalah biogas. Biogas dihasilkan dari limbah peternakan dan pertanian yang relatif mudah diperoleh di lingkungan masyarakat pedesaan. Dengan menggunakan biogas diharapkan masalah kekurangan bahan bakar bisa diatasi, penggunaan kayu bakar bisa dikurangi, dan masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bahan bakar fosil yang setiap kali mengalami kelangkaan (Harahap et al., 1978).

Kepemimpinan sebagai suatu proses membujuk (inducing) orang-orang lain menuju sasaran bersama. Definisi tersebut mencakup tiga elemen berikut (Luthan 1998:354):

1. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (relational concept). Kepemimpinan hanya ada dalam proses relasi dengan orang lain (para pengikut).Apabila tidak ada pengikut, maka tidak ada pemimpin. Tersirat dalam definisi ini adalah premis bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berrelasi dengan pengikut mereka.
2. Kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin harus melakukan sesuatu. Kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu otoritas. Kendati posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, namun sekedar menduduki posisi itu tidak menandai seseorang untuk menjadi pemimpin.
3. Kepemimpinan harus membujuk orang-orang lain untuk mengambil tindakan. Pemimpin membujuk pengikutnya melalui berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukum, restrukturisasi organisasi, dan mengkomunikasikan visi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengertian pemimpin yang efektif dalam hubungannya dengan bawahan adalah pemimpin yang mampu meyakinkan mereka bahwa kepentingan pribadi dari bawahan adalah visi pemimpin, serta mampu meyakinkan bahwa mereka mempunyai andil dalam mengimplementasikannya.

Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, bawahan dipimpin dari bukan dengan jalan menyuruh atau mondorong dari belakang. Masalah yang selalu terdapat dalam membahas fungsi kepemimpinan adalah hubungan yang melembaga antara pemimpin dengan yang dipimpin menurut rules of the game yang telah disepakati bersama. Seseorang pemimpin selalu melayani bawahannya lebih baik dari bawahannya tersebut melayani dia. Pemimpin memadukan kebutuhan dari bawahannya dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhannya.

Dari batasan kepemimpinan sebagaimana telah disebutkan di atas seorang dikatakan pemimpin apabila dia mernpunyai pengikut atau bawahan. Bawahan ini dapat disuruh untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam organisasi pemimpin dibagi dalam tiga tingkatan yang tergabung dalam kelompok anggota-anggota manajemen (manajement members). Ketiga tingkatan tersebut adalah :

1. Manager puncak (Top Manager)
2. Manajer menengah (Middle manager)
3. Manajer bawahan (Lower managor/suvervisor)

Seorang pemimpin mempunyai baik ketrampilan manajemen (managerial skill) maupun keterampilan tekhnis (technical skill). Semakin rendah kedudukan seorang tekhnis pemimpin dalam organisasi maka keterampilan lebih menonjoldibandingkan dengan keterampilan manajemen. Hal ini disebabkan karena aktivitas yang bersifat operasional (Veithzal Rivai, 2003:153).  .

Bertambah tinggi kedudukan seorang pemimpin dalam organisasi maka semakin menonjol keterampilan manajemen dan aktivitas yang dijalankan adalah aktivitas bersifat konsepsional. Dengan perkataan lain semakin tinggi kedudukan seorang pamimpin dalam

organisasi maka semakin dituntut dari padanya kemampuan berfikir secara konsepsional strategis dan makro.

 

Pasal 5 ayat 1 dan 2 VR menetapkan :

“Seorang yang menghendaki mengadakan penjualan di muka umum, memberitahukan hal itu pada Juru Lelang atau di tempat-tempat yang dalam kantor ada pemegang buku, pada pemegang buku, dengan menyampaikan pada ban atau hari-hari kapan penjualan ingin di adakan. Permintaan ditulis dalam daftar, dari mana yang berkepentingan ats permintaannya dapat melihatnya”

 

 

Pasal 5 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Juklak Lelang, lelang dibedakan menjadi :

1. Lelang Eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
3. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Berdasarkan Pasal 6 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Juklak Lelang, lelang eksekusi terdiri atas : Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi pengadilan, Lelang Eksekusi pajak, Lelang Eksekusi harta pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi barang rampasan, Lelang Eksekusi jaminan fidusia, Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks. kepabeanan dan cukai, Lelang Eksekusi barang temuan, Lelang Eksekusi gadai, Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, dan Lelang Eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lelang noneksekusi wajib diuraikan dalam Pasal 7 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Juklak Lelang, terdiri dari : Lelang Barang Milik Negara/Daerah, Lelang Barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Lelang Barang milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lelang Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks. kepabeanan dan cukai, Lelang Barang gratifikasi, Lelang aset properti bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan, Lelang aset tetap dan barang jaminan diambil alih eks. bank dalam likuidasi, Lelang aset eks. kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset, Lelang aset properti eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Lelang Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir, Lelang aset Bank Indonesia, Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama, dan Lelang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada Pasal 8 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Juklak Lelang, menjelaskan lelang noneksekusi sukarela, terdiri atas : Lelang Barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk persero, Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Lelang Barang milik perwakilan negara asing, dan Lelang Barang milik perorangan atau badan usaha swasta.

Pelaksanaan lelang baik eksekusi maupun non eksekusi harus melalui beberapa tahap. Tahapan tersebut terbagi menjadi tahap persiapan lelang, tahap pelaksanaan lelang dan tahap pasca lelang. Dalam tahap-tahap tersebut, perbedaan antara lelang eksekusi dan non eksekusi hanya pada tahap persiapan lelang yaitu terhadap dokumen persyaratan lelang dan tata cara pengumuman lelang. Selebihnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Dalam hal ini penulis akan membahas pada pelaksanaan lelang eksekusi terutama lelang eksekusi Hak Tanggungan.

Pengendalian Intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya (Putra, 2007). Dalam pasal 1, butir 1 PP No. 60 Tahun 2008, dijelaskan pengertian sistem pengendalian intern bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam pasal 1 ayat 1 butir 2 dijelaskan bahwa SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI)yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat danpemerintah daerah.

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karenanya para pimpinan wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini sejalan dengan lima tujuan pengendalian sesuai dengan General Standar 300. Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, the Institute of Internal Auditor (IIA) seperti yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2008) dalam Audit Internal Pemerintah yaitu:

1. Dapat dipercayanya dan integritas informasi

Di era globalisasi ini, sistem informasi menjadi begitu penting bagiorganisasi dalam rangka mensikapi perubahan yang serba cepat dalam perubahan kondisi dan lingkungan yang ada dan meningkatnyakecanggihan sarana teknologi informasi. Umumnya, sistem informasidibagi ke dalam 2 (dua) aspek, yakni:

• informasi akuntansi finansialyang menghasilkan laporan keuangan organisasi dan berbagai laporanlainnya seperti penggunaan anggaran atas budget; dan
• sistem informasikegiatan yang menghimpun informasi terkait dengan berbagai aspekkegiatan yang menghasilkan laporan tingkat keberhasilan kinerja. Tujuanpengendalian intern untuk menjaga agar dapat dipercayanya dan integritassistem informasi sangat penting untuk proses pengeambilan keputusanoleh manajemen.

1. Ketaatan pada kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang dan peraturan

Salah satu cara yang dipakai manajemen untuk menjaga pengendalianintern adalah dengan menetapkan bergagai kebijakan, rencana, danprosedur. Undang-undang biasanya ditetapkan diluar organisasi. Tujuandari pengendalia-pengendalian ini adalah untuk memastikan bahwa suatuoperasi berjalan dengan baik, sistematis, dan berurutan. Kegagalan untukmematuhi pada pengendalian-pengendalian ini akan memgganggu usahayang terkoordinasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh yangbarsangkutan.

1. Pengamanan aktiva

Pengendalian yang nyata adalah desain dan implementasi untukmelindungi aktiva/aset pemerintah.

1. Ekonomis dan efisiensi pemenfaatan sumber daya

Konsep dasar dalam dunia ekonomi menyatakan bahwa sumber dayaadalah langka. Artinya, ketersediaan atas sumber-sumber ini terbatas,padahal sumber sumber ini dipakai untuk kebutuhan yang tidak terbatasyaitu untuk memenuhi kebutuhan. Prinsip dasar yang harus ditetapkanadalah menggunakan sumber daya yang terbatas seekonomis dan seefisienmungkin untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

1. Efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atas program dankegiatan.

Fokus seluruh pengendalian harus pada pencapaian tujuan dan sasaranorganisasi. Tujuan organisasi tersebut akan diterjemahkan kedalamkegiatan dan program yang dilaksanakan oleh organisasi. Dengandemikian efektivitas atas kegiatan dan program akan mengarah kepadatujuan organisasi

InternalEfektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau programyang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu pengendalian internaldikatakan efektif apabila memahami tingkat sejauh mana tujuan operasientitas tercapai, laporan keuangan yang diterbitkan dipersiapkan secarahandal, hukum dan regulasi yang berlaku dipatuhi

 

Pengendalian internal terdiri atas beberapa unsur-unsur, namunhendaknya tetap diingat bahwa unsur-unsur tersebut saling berhubungandalam suatu sistem. Menurut Committee of Sponsoring Organizations of theTradeway/COSO (Baidaie, 2005 : 45-47) yang meliputi unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment), suasana organisasiyang mempengaruhi kesadaran penguasaan (control consciousness) dariseluruh pegawainya. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar darikomponen lain karena menyangkut kedisiplinan dan struktur.
2. Penilaian Resiko (Risk Assestment), adalah proses mengidentifikasi danmenilai/mengukur resiko-resiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan.Setelah teridentifikasi, manajemen harus menentukan bagaimana mengelola/mengendalikannya.
3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities), adalah kebijakan danprosedur yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwasemua arahan telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini diterapkanpada semua tingkat organisasi dan pengolahan data.
4. Informasi dan komunikasi (Information and Communication), duaelemen yang dapat membantu manajemen melaksanakan tanggungjawabnya. Manajemen harus membangun sistem informasi yang efektifdan tepat waktu. Hal tersebut antara lain menyangkut sistem akuntansiyang terdiri dari cara-cara dan perekaman (records) gunamengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengelompokkan,mencatat dan melaporkan transaksi yang timbul serta dalam rangkamembuat pertanggung jawaban (akuntabilitas) asset dan utang-utangperusahaan.

1. Pemantauan (Monitoring), suatu proses penilaian sepanjang waktu ataskualitas pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jikadianggap perlu

1. Karakteristik Pengendalian Internal

Pengendalian Internal yang baik memiliki karakteristik yangmeliputi hal-hal sebagai berikut:

1) suatu rencana organisasi yang memungkinkan adanya pemisahanpertanggungjawaban fungsi secara tepat,

2) suatu sistem otoritas dan prosedur pencatatan yang tepat untukmemungkinkan Accounting Control, yang memadai terhadapaktiva, hutang, pendapatan dan biaya,

3) praktek yang sehat diikuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsidari setiap bagian organisasi, dan

4) kualitas pengamat yang cocok dengan tanggungjawabnya.Karakteristik yang baik akan mendukung terciptanyapengendalian internal yang efektif. Rencana organisasi, sistem otoritasdan prosedur pencatatan yang tepat, praktek yang sehat serta kualitas pengamat yang cocok harus terintegrasi dengan baik dalampelaksanaan tugasnya. Kelancaran pekerjaan akan memudahkanpengendalian internal terlaksana dalam mencapai tujuan.

1. Keterbatasan Pengendalian Internal

Keterbatasan yang terdapat dalam pengendalian internal dapat mengakibatkan tujuan dari pengendalian internal tidak akan tercapai. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menurut Mulyadi (2002 : 181)adalah:

• Kesalahan dalam pertimbangan

Kesalahan dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin yang biasanya dilakukan oleh manajemen atau personel lain. Kesalahan ini dapatdisebabkan oleh tidak memadainya informasi yang diterima,keterbatasan waktu, dan tekanan lain.

• Gangguan

Adanya kekeliruan dalam memahami perintah, terjadinyakesalahan karena kelalaian dan perubahan yang bersifat sementaraatau permanent dalam personil atau dalam sistem dan proseduryang diterapkan.

• Kolusi

Kerja sama antara pihak-pihak yang terkait, yang manaseharusnya antara pihak-pihak tersebut saling mengawasi, tetapimalah saling bekerja sama untuk menutupi kesalahan-kesalahanyang dibuat baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

• Pengabaian oleh manajemen

Manajemen mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telahditerapkan semata-mata untuk kepentingan pribadinya sehinggapengendalian internal tidak berfungsi secara baik.

• Biaya lawan manfaat

Biaya yang telah dikeluarkan untuk penerapan pengendalianinternal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari adanyapenerapan pengendalian internal tersebut.

Menurut Niswonger Warren Reeve Fees (2000 : 184), Adapun tujuan dari pengendalian internal yaitu memberikan jaminan yang wajarbahwa setiap bank melakukan suatu control yang dapat meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi. Sedangkan menurut Mulyadi (2002 : 178) terbagi atas dua yaitu:

1) Menjaga kekayaan perusahaan

1. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan,
2. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatatdibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya.

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

1. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telahditetapkan,
2. Pencatatan transaksi yang terjadi tercatat dengan benar di dalamcatatan akuntansi perusahaan.

Sistem pengendalian inter adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagianyang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan untuk memisahkan fungsi antara pencatatan dan pengurusan kas yangjelas, dan bertujuan untuk menghindari kecurangan-kecurangan ataupenyelewengan-penyelewengan yang kemungkinan terjadi dalam perusahaan. Dengan adanya sistem pengendalian inter ini maka penerimaan kas dalam perusahaan tidak dapat digelapkan.

Sistem menurut Mulyadi (2001:32) sebagai berikut :“Sistem adalah gabungan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi,metode dan ukuran–ukuran yang dikoordinasikan untuk menjagakekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2008 : 182) Sistem adalah :“Sistem adalah suatu kerangka dan prosedur–prosedur yang salingberhubungan yang disusun dengan suatu skema yang menyeluruh, untukmelaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan”.

Pengertian Penendalian Intern menurut Siti Kurnia Rahayu dan Elysuhayati (2009 : 221) adalah :“Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewankomisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinkan memadai guna mencapai tujuan-tujuan berikut ini:

1. Keandalan pelaporan keuangan.
2. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
4. Efektivitas dan efisiensi operasi”.Sedangkan

Menurut Mulyadi (2001:163) tujuan sistem pengendalianintern dilihat dari definisi sistem pengendalian intern adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong Efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Pelayanan public adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Penyelenggara pelayanan public adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan public (masyarakat).

Hakekat pelayanan public adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah “Excellent Service” yang berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik. Disebut terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Pelayanan disebut sangat baik atau terbaik atau akan menjadi prima, manakala mampu memuaskan pihak yang dilayani. Jadi pelayanan prima dalam hal ini sesuai dengan harapan pelanggan (Sutopo , 2003:10).

Sugiarto (2002) menyatakan bahwa pelayanan prima adalah kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hal pelayanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehingga tercapai kepuasan. Pelayanan prima dilakukan untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan agar konsumen loyal terhadap organisasi/perusahaan (Barata, 2006).

 

Konsep ini sebenarnya berasal dari konsep SERVQUAL. Intinya, sebagaimana disarankan oleh Parasuraman bahwa tingkat kepentingan pelanggan (customer expectation) merupakan ukuran apa yang seharusnya dikerjakan oleh perusahaan agar menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi. Dari berbagai persepsi tingkat kepentingan pelanggan, dapat dirumuskan tingkat kepentingan yang dominan. Diharapkan dengan memakai konsep tingkat kepentingan dapat menangkap persepsi yang lebih jelas mengenai pentingnya variable tersebut dimata pelanggan kemudian diakitkan dengan pentingnya variable tersebut dengan kenyataan yang dirasakan pelanggan importance = kepentingan; performance = kinerja

Matrik ini terdiri dari 4 kuadran: Kuadran pertama terletak disebelah kiri atas, kuadran kedua disebelah kanan atas, kuadran ketiga disebelah kiri bawah, dan kuadran keempat di sebelah kanan bawah.

Strategi yang dapat dilakukan berkenaan dengan posisi masing-masing variable pada keempat kuadran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kuadran 1 (attributes to improve)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai seperti apa yang ia harapkan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih rendah). Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan. Caranya adalah perusahaan melakukan perbaikan secara terus menerus sehingga performance variabel yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.

2. Kuadran 2 (maintain performance)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan dan faktor-faktor yang dianggap oleh pelanggan sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasannya relatif tinggi. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua variabel ini menjadikan produk/jasa tersebut unggul di mata pelanggan.

3. Kuadran 3 (low priority)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan pada kenyataannya kinerja kurang istimewa. Peningkatan yang masuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil.

4. Kuadran 4 (main priority)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar perusahaan dapat menghemat biaya.

 

 

 

Tingkat kepentingan pelanggan didefinisikan sebagai keyakinan pelanggan, sebelum mencoba atau membeli suatu produk atau jasa, yang akan dijadikan standar acuan dalam menilai kinerja produk jasa.

Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2002) terdapat dua tingkatan kepentingan konsumen yaiut : adequate service  dan desired service. Adequate service adalah tingkat kinerja minimal yang masih dapat diterima berdasarkan perkiraan jasa yang mungkin akan diterima dan tergantung pada alternatif yang tersedia. Sedangkan desired service adalah tingkat kinerja yang diharapkan pelanggan akan diterimanya, yang merupakan gabungan dari kepercayaan pelanggan mengenai apa yang dapat dan harus diterimanya.

Desired service dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Keinginan dilayani dengan baik dan benar

Pelanggan berharap dilayani dengan baik karena ia melihat pelanggan lain dengan baik serta dilayani dengan benar, dimana pelayanan yang benar tergantung pada falsafah individu yang bersangkutan.

2. Kebutuhan perorangan

Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena kebutuhan pelayan tersebut bersifat mendasar dan terkait dengan kesejahteraan pelanggan.

3. Janji secara langsung

Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan dijanjikan mendapatkan pelayanan seperti itu oleh pemberi jasa.

4. Janji secara tidak langsung

Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan memperoleh petunjuk yang berkaitan dengan pelayanan tersebut sehingga ia menarik kesimpulan tentang pelayanan seperti apa yang seharusnya diberikan, petunjuk tersebut meliputi harga serta peralatan pendukung pelayanan.

5. Konsumsi mulut ke mulut

Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan menerima informasi atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak lain pemberi jasa.

6. Pengalaman masa lalu

Pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan karena ia telah memiliki pengalaman yang meliputi hak-hak yang telah diketahui.

Adequate service dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Keadaan darurat

Pelayanan minimal yang harus diterima oleh pelanggan karena pelanggan membutuhkan pelayan tersebut untuk sementara waktu.

2. Ketersediaan alternatif

Pelayanan minimal yang diharapkan oleh pelanggan yang muncul dari persepsi pelanggan atas tingkat pelayanan perusahaan lain yang sejenis.

3. Derajat keterlibatan pelanggan

Pelayanan yang minimal diterima pelanggan karena pelanggan terlibat di dalam penyediaan jasa tersebut.

4. Faktor-faktor yang bergantung situasi

Pelayanan minimal yang masih dapat diterima oleh pelanggan karena adanya peristiwa yang dapat mempengaruhi kinerja jasa yang berada di luar kendali penyedia jasa.

5. Pelayanan yang diperkirakan

Pelayanan minimal yang masih dapat diterima pelanggan karena pelanggan telah memperkirakan akan mendapat pelayanan seminimal itu

Sebenarnya konsep kepuasan pelanggan masih bersifat abstrak. Pencapaian kepuasan pelanggan dapat merupakan proses yang sederhana, maupun komplek dan rumit. Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai kepuasan pelanggan antara lain:

1. Day [1988] menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidak sesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian.
2. Enggel dkk [1990] mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil sama atau melampaui harapan pelanggan. Sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan.

Kotler dan Keller (2006) menandaskan bahwa kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya.

Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan sesuatu. Produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. (Tjiptono, 1996 : 6)

Kualitas layanan dinilai dari pelaksanannya dan bukan dari karakteristik layanan secara fisik. Karakteristik layanan adalah :

1. Tidak berwujud (Intangibility), jasa tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli.
2. Tidak terpisahkan (Inseparability), jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan, seringkali tidak dapat dipisahkan dari pribadi penjualannya.
3. Bervariasi (Variability), jasa tergantung pada siapa menyediakan serta kapan dan dimana jasa itu dilakukan, jasa sangat bervariasi.
4. Mudah lenyap (Perishability), jasa tidak biasa disimpan dan memiliki sifat mudah lenyap.

Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelangan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka.

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. (Fandy Tjiptono, 2000 : 59).

Definisi kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.

 

 

 

 

 

 

 

Adapun konsep kualitas berdasarkan produk jasa atau service menurut Zeithmal dan Bitner dalam (Fandy Tjiptono, 2000 : 70) adalah :

1. Realibility (keandalan), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.
2. Responsiveness (Daya tanggap), berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespons permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jas secara cepat.
3. Assurance (jaminan), yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan dapat menciptakan rasa aman bagi para pelangganya. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu besikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan.
4. Empaty (perhatian), berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman.
5. Tangibels (bukti langsung), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan.

Seperti yang kita ketahui, para eksekutif masa kini emmandang tugas dengan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan sebagai prioritas utama. Keberhasilan banyak perusahaan disebabkan oleh kualitas produk yang luar biasa. Kebanyakan pelanggan tidak lagi bersedia menerima atau mentoleransi kinerja kualitas yang biasa saja. Jika para perusahaan ingin bertahan dalam persaingan, apalagi memperoleh laba, mereka tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan manajemen kualitas total.

Kualitas membutuhkan komitmen yang menyeluruh. Kualitas hanya dapat diberikan oleh perusahaan-perusahan yang semua karyawannya mempunyai komitmen terhadap kualitas  dan mempunyai motivasi serta terlatih untuk memberikan kualitas.

Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. (Kotler, 1997 : 49).

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mengenalkan secara positif suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditetapkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Sugianto, 2008)

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, antara lain, reklame papan, billboard, vidieotron, megatron, kain rentang, reklame melekat/stiker, reklame selembaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slider, dan reklame peragaan. Adapun reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian/mingguan/bulanan, dan sejenis tidak termasuk objek reklame. Demikian juga reklame lainnya yang ditetapkan oleh peraturan daerah dapat dikecualikan dari pajak reklame.

Subjek pajak reklame adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Reklame yang diselenggarakan langsung orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri maka wajib pajak reklame adalah pribadi atau badan tersebut. Apabila dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan maka pihak ketiga tersebut wajib pajak reklame.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dan hasil perhitungan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketetapan maksimum sebesar 25%. Besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak reklame adalah dengan mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran warga yang wajib dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.(Sugianto, 2008)

Restribusi daerah yang selanjutnya disebut restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah ialah

1. digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
2. penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota;
3. asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan-urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya (kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan segi-segi pembiayaan).

Desentralisasi adalah penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah pusat di daerah yang dilaksanakan oleh perangkat pusat di daerah (merupakan tanggung jawab pemerintah pusat). Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah atas dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Jenis tarif dan sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus lebih bersahabat dengan pelaku dunia usaha sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih efisien, murah, dan transparan menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dapat diandalkan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Sugianto, 2008):

1. Pajak daerah dipungut daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, sifat pemungutannya dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar, dan terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasai.
2. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

Menurut Nick Devas dari Ohio University dalam bukunya Financing Local Goverment in Indonesia menyebutkan bahwa kriteria suatu pajak daerah yang baik adalah apabila memenuhi kriteria pajak penghasilan, keadilan, efisien, implementasi, dan sesuai sebagai sumber pendapatan daerah.

1. Penghasilan

Penghasilan adalah mencukupi apa tujuan pajak tersebut dipungut, stabil, dan dapat diprediksi, dapat mengantisipasi gejolak inflasi, dan pertumbuhan penduduk.

2. Keadilan

Keadilan adalah mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena.

 

 

3. Efisiensi

Efisiensi adalah mampu  menimbulkan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi daerah, mencegah distorsi ekonomi, dan mencegah akses dari beban pajak terhadap perekonomian di daerah.

4. Implementasi

Implementasi adalah secara efektif, baik dalam bidang politik, maupun kapasitas administrasi.

5. Sesuai sebagai sumber pendapatan daerah.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis dan tarif untuk tiap-tiap jenis pajak daerah ditetapkan paling tinggi, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. (Sugianto, 2008):

1. Pajak Provinsi
   1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 5%.
   2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 10%.
   3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%.
   4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%.
2. Pajak Kabupaten
   1. Pajak hotel 10%.
   2. Pajak restoran 10%.
   3. Pajak hiburan 35%.
   4. Pajak reklame 25%.
   5. Pajak penerangan jalan 10%.
   6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C 20%.
   7. Pajak parkir 20%.

Peraturan daerah tentang pajak berisi peraturan atas perpajakan

1. pajak di tetapkan dengan peraturan daerah;
2. pajak tidak dapat berlaku surut;
3. pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai
   1. nama, objek, dan subjek pajak;
   2. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
   3. wilayah pemungutan;
   4. masa pajak;
   5. penetapan;
   6. tata cara pembayaran dan penagihan;
   7. kadaluwarsa;
   8. sanksi administrasi;
   9. tanggal mulai berlakunya.

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan pemungutan dengan sistem surat ketetapan (SKP); pemungutan dilakukan dengan sistem setor tunai; pemungutan dengan pembayaran di muka, pemungutan dilakukan dengan sistem benda barharga; pemungutan dilakukan dengan sistem kartu(Sugianto, 2008):

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dalam sistem ini, wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang/badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak terutang untuk masa pajak tertentu. Aparat yang aktif dalam pelaksanaan pemungutan, sedangkan wajib pajak lebih bersifat pasif. Jadi, secara formal wajib pajak terutang pajak apabila wajib pajak yang bersangkutan sudah menerima surat ketetapan pajak.

 

 

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Setor Tunai

Pada sistem ini, yang lebih aktif adalah wajib pajak, sedangkan aparat perpajakan lebih bersifat pasif. Apabila terjadi ketidakbenaran, aparat perpajakan harus dapat membuktikan, kemudian diambil tindakan.

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Pembayaran di Muka

Pembayaran di muka, sebagai ketetapan definitif mempunyai arti bahwa dalam sistem pada akhir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitif dan pembayaran di muka sebagai pemungutan pendahuluan.

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Pengkaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak, bisa dilihat pada pelaksanaan pajak penerangan jalan, yang penetapan dan penagihan menyatu dengan pungutan tagihan rekening listrik.

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Benda Berharga

Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran, bisa berupa karcis, kupon, meterai, formulir berharga, dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui dinas pendapatan daerah.

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Kartu

Sistem kartu memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran dalam pelaksanaannya kartu sebagai tanda terima dan kartu sebagai tempat membayar.

Manajemen aset pemerintah daerah di Indonesia saat ini dapat dibagi menjadi lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengembangan SIMA (system informasi manajemen aset). Kelima tahapan kerja ini saling berhubungan dan terintegrasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut (Siregar 2004):

1. Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, yaitu aspek inventarisasi fisik dan yudiris. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labelling, pengelompokkan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

1. Legal Audit

Legal audit merupakan suatu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan maupun pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain

1. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

1. Optimalisasi Aset

Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi berupa sasarn, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.

1. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada Pemda saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.

 

Menurut Siregar (2004), aset negara adalah bagian dari kekayaan negara atau harta kekayaan negara (HKN) yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dikuasai, dimiliki oleh instansi pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari perolehan yang sah, tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola BUMN) dan kekayaan Pemerintah Daerah.

Secara singkat dapat disebut barang milik negara/kekayaan negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP.225/MK/V/4/1971 pasal 1 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No 350/KMK.03/1994 serta No 470/KMK.01/1994, bahwa yang dimaksud aset negara adalah barang milik/kekayaan negara yang meliputi barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak (inventaris):

• yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBN serta dari perolehan lain yang sah;
• yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah, lembaga pemerintah non departemen, badan-badan yang didirikan pemerintah seperti badan otorita, Badan Pengelola Komplek Kemayoran (BPKK) atau Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK); dan
• tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola BUMN serta bukan kekayaan pemerintah daerah

Apabila ditinjau dari aspek Keuangan Negara menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tantang Keuangan Negara, pengertian aset negara adalah sangat luas meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (pasal 1 angka 1 UU No 17 2003). Ini berarti yang dimaksud Aset Negara tercakup pula dalam pengertian Keuangan Negara yang dirinci lebih lanjut dalam pasal 2, yaitu meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negera;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daearah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menurut Siregar (2004), pengertian ases secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan), sebagaimana dirumuskan dalam kamus di bawah ini:

Asset is thing which belongs to company or person, and which has a value. Anything having commercial or exchange value that is owned by business, institution, or individual. (Dictionary of Finance and investment Terms, by John Downess and Jordan Elliot Goodman).

 

(Aset adalah barang yang menjadi milik perusahaan atau perorangan, dan memiliki nilai. Apapun yang memiliki nilai komersial atau transaksi yang dimiliki oleh institusi bisnis atau individual.)

 

Pengertian asset yang disebutkan di atas pada dasarnya berlaku pula untuk asset yang dikuasai atau dimiliki negara berdasarkan syarat-syarat tertentu. Aset adalah barang yang dalam pengertian hokum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak, baik yang berwujud (tangible) atau tidak berwujud (intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan. Dan dalam pengertian aset negara atau HKN juga terdiri dari barang-barang atau benda yang disebutkan di atas. Termasuk pula bantuan-bantuan dari luar negeri yang diperoleh secara syah (Siregar, 2004).

Dengan demikian aset dapat berarti kekayaan (harta kekayaan) atau aktiva atau property, yang meliputi semua pos pada jalur debet suatu neraca yang terdiri dari harta, piutang, biaya yang dibayar lebih dahulu, dan pendapatan yang masih harus diterima (Kamus Hukum Ekonomi, Elips, 1996).

 

Peran reklame dalam kegiatan usaha memiliki arti yang sangat penting terlebih ketika dalam suatu persaingan usaha skala ekonomi menjadi salah satu cara dalam meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Terdapat beberapa hal yang dinilai dapat dijadikan cara dalam pencapaian tingkat skala ekonomis yang diharapkan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan bagi perusahaan, yaitu (Schusster et al., 2007)

1. Perusahaan dapat melakukan stimulasi penjualan dari produk-produk yang telah ada sebelumnya melalui penerapan strategi harga, promosi dan periklanan.
2. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan secara keseluruhan melalui pengenalan produk baru.
3. Pertumbuhan perusahaan dapat dicapai melalui kegiatan akuisisi bisnis sejenis atau keseluruhan perusahaan.

Dalam setiap pembuatan keputusan yang menyangkut pelaksanaan periklanan guna mencapai sasaran atas suatu kebijakan, maka pihak pembuat kebijakan periklanan perlu memperhatikan beberapa pandangan yang menyangkut periklanan dalam mempengaruhi mereka dalam menetapkan keputusan untuk mengkonsumsi produk atau jasa yang terkait. Selain itu efek yang diharapkan atau ditimbulkan dari setiap kebijakan pelaksanaan periklanan dapat diperhitungkan sebagai proses pencapaian tujuan dan juga dapat dianggap sebagai penghambat dalam proses pencapaian tujuan.

1. Pandangan Konsumen dan Perusahaan akan Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Kegiatan Periklanan

Menurut Bagwell (2005), setiap konsumen memiliki pandangan yang saling berbeda antara satu konsumen dengan konsumen lain, hal itulah yang memberikan motifasi untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan keputusan konsumsi mereka yang terdapat tiga pandangan yang secara garis besar dapat menjelaskan setiap motif terjadinya suatu transaksi konsumsi yang dilakukan oleh setiap konsumen.

• Pandangan Persuasive

Pada metode pendekatan ini, konsumen melihat suatu reklame atau iklan sebagai alat yang dapat mempengaruhi selera konsumen dan menciptakan suatu perbedaan antara satu produk dengan produk lain dan dalam pandangan ini iklan dapat dianggap sebagai alat dalam menciptakan brand loyalty. Sebagai konsekuensi atas hal tersebut permintaan akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan menjadi lebih bersifat inelastic dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan periklanan tersebut akan semakin tinggi. Seiring dengan manfaat akan pembentukan skala ekonomis perusahaan yang dirasakan dari pandangan tersebut dari kegiatan periklanan, periklanan dianggap pula sebagai alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan hambatan bagi para pengusaha atau perusahaan lain untuk masuk ke industri atau produk yang sejenis.

• Pandangan Informative

Pada metode pendekatan ini kegiatan periklanan dianggap sebagai salah satu solusi yang disediakan pasar dalam mengatasi permasalahan kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai karakteristik dan kualitas dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan, selain itu kesulitan dalam memperoleh informasi tersebut akan cenderung meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan konsumen untuk mencoba setiap kualitas produk untuk mengetahui kualitas yang mereka harapkan atas suatu produk, sehingga hal tersebut dirasakan sebagai salah satu sebab timbulnya atau terjadinya market inefficiency.

• Pandangan Complementary

Pandangan ketiga atas metode pendekatan ini beranggapan bahwa selera dan preferensi masyarakat atas konsumsi suatu produk tidak dipengaruhi oleh kegiatan periklanan yang dilakukan perusahaan, melainkan hanya sebagai pelengkap bagi konsumen untuk melakukan suatu keputusan konsumsi akan produk yang terlibat atau terkait dengan periklanan tersebut.

1. Dampak dari Periklanan

Kegiatan periklanan memberikan dampak baik bagi perusahaan juga bagi para konsumen yang bersifat langsung, maupun tidak langsung. Dampak positif dari periklanan merupakan hasil yang berusaha dicapai oleh perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan periklanannya, sedangkan dampak negative dari kegiatan tersebut merupakan hal yang merasa harus dihindari dalam kegiatan periklanan yang dilakukan karena hal tersebut akan menyebabkan terciptanya penyimpangan hasil menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan.

• Dampak Langsung

Dampak langsung dari peran periklanan terhadap perusahaan atau pelaksana kegiatan periklanan dapat dilihat dengan cara mengevaluasi perubahan yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan periklanan dalam penjualan, market share dan advertising scale economics.

1. Sales

Dampak langsung dari kegiatan periklanan terhadap penjualan terlihat melalui hasil empiris dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang beranggapan atau menyatakan bahwa kegiatan periklanan dapat meningkatkan permintaan yang berdampak pada peningkatan penerimaan melalui penjualan pada beberapa industri sedangkan pada beberapa industri yang lain tidak.

1. Stabilitas Market Share dan Loyalitas Merek

Sesuai dengan pandangan persuasive terhadap efek dari kegiatan periklanan brand loyalty dapat terbentuk dan permintaan akan produk yang diiklankan menjadi kurang bersifat elastis. Atau idealnya hasil penilaian atau perhitungan atas efek ini dapat tergambar melalui longitudinal data set yang terdiri dari tingkatan penyampaian iklan kepada kelompok rumah tangga dan data atas pembelian produk yang didasrkan pada merk dapat diperoleh sebagaimana baiknya dengan perilaku kegiatan periklanan dan penerapan harga dari perusahaan pesaing.

1. Skala ekonomi periklanan

Secara luas penelitian empiris yang mencakup skala ekonomis dari kegiatan periklanan dapat meningkat dikarenakan oleh dua alasan, yaitu:

1. Efektifitas marginal dari kegiatan periklanan dalam meningkatkan penjualan dapat menjadi lebih besar ketika jumlah dari pesan yang telah disampaikan berjumlah besar.
2. Biaya yang dikeluarkan dalam menyampaikan pesan akan semakin berkurang ketika pesan-pesan yang akan disampaikan tersebut telah tersampaikan
   • Dampak Tidak Langsung

Dampak tidak langsung dari periklanan dapat terlihat dari bagaimana kegiatan periklanan mempengaruhi perusahaan secara tidak langsung dapat dilihat dari beberapa hal yang dapat dijadikan acuan, yaitu: konsentrasi, harga, profit, masukan dan kualitas.

1. Konsentrasi

Hasil penelitian yang menerangkan mengenai hubungan antara kegiatan periklanan dengan market concentration yang dilakukan perusahaan ditawarkan oleh Kaldor dan Silverman (1948). Dari 118 industri di Inggris pada tahun 1938, mereka mengukur konsentrasi (kegiatan periklanan) oleh beberapa perusahaan dicatat dan dilakukan analisis mengenai setiap pelaksanaan konsentrasi atas beberapa kategori kegiatan, ditemukan hasil bahwa intensitas akan kegiatan periklanan adalah kategori konsentrasi tertinggi dari delapan kategori yang di jadikan sebagai kelompok kategori dari kegiatan perusahaan.

1. Laba

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Porter (1974,p.425) meletakkan pengaruh dari kegiatan periklanan dalam hubungannya dengan profit ke titik yang lebih luas “ Kegiatan periklanan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap tingkat keuntungan dari produk-produk yang terjual melalui outlet-outlet yang nyaman dibandingkan dengan yang terjual melalui outlet-outlet yang tidak nyaman tergantung pada tingkat kepentingan yang berbeda atas peranan kegiatan periklanan dalam pilihan konsumen dan tingkat keuntungan yang ditawarkan antara perusahaan manufacture dan perusahaan retail.

1. Masukan

Penggunaan kuisioner dalam penelitian menawarkan pandangan yang lebih luas dalam melihat seberapa besar hubungan dari masukkan data kedalam perencanaan strategi perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Smiley (1988) dan Smiley dan Bunch (1992) terhadap 300 orang manajer produk dalam menetapkan strategi yang sering digunakan oleh perusahaan, ditemukan bahwa penggunaan loyalty produk dari produk yang terkait dengan kegiatan periklanan merupakan masukkan data yang paling sering digunakan.

1. Harga

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Chamberlin (1933), kegiatan periklanan memiliki efek yang saling bertentangan dalam harga, dan hubungan secara keseluruhan mengenai harga tersebut tidak hanya dapat dijelaskan oleh teori-teori dasar saja. Dan atas dasar tersebut pelaksanaan tinjauan atas hasil-hasil penelitian yang terkait dengan hal tersebut. Bukti yang diperoleh dari penelitian-penelitian yang dilakukan terlihat hasil yang sangat beragam dan beranggapan bahwa merek-merek yang sering dilakukan pengiklanan memiliki tingkat harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk sejenis dan memiliki tingkatan atau kelas yang sama namun memiliki intensitas pengiklanan yang lebih rendah.

Hasil yang diperoleh ini sesuai dengan pandangan persuasive akan kegiatan periklanan, sedangkan untuk pola pandang yang lain dalam kegiatan periklanan (Informative, Complementary) hal tersebut masih perlu dipertanyakan dan perlu penelitian lebih lanjut.

1. Kualitas

Sesuai dengan pendapat Nelson (1974b), ketika suatu produk diiklankan dengan cara yang lebih sering juga menggambarkan tingkat kualitas dari produk tersebut juga tinggi. Pada kebanyakan hasil empiris yang diperoleh dari beberapa penelitian, hubungan positif antara kegiatan periklanan dan kualitas dari produk dapat terlihat dalam beberapa kejadian peristiwa, namun hubungan tersebut menjadi semakin melemah pada peristiwa kejadian yang lain. Sebagai contoh dari penelitian yang memberikan hasil empiris seperti pernyataan tersebut dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Archibald et al (1983).

 

Lelang pada dasarnya merupakan jual beli, hanya cara penjualannya dilakukan dengan cara yang khas/khusus seperti yang disebutkan dalam pengertian lelang, tidak seperti jual beli di pasar bebas. Pihak dalam jual beli tersebut adalah Penjual dan Pembeli, serta harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang.

Berdasarkan Pasal 1a VR yang menyatakan:

“Menurut ketentuan dalam ayat berikut dan pasal ini penjualan di muka umum tidak boleh diadakan kecuali di depan juru lelang. Dengan peraturan pemerintah dapat dilakukan penjualan di muka umum dibebaskan dari campur tangan juru lelang”.

 

Dalam jual beli secara lelang para pihak adalah:

1. Penjual

Pasal 1 ayat 19 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Juklak Lelang menyatakan Penjual adalah orang, badan hukum atau badan usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang.

2. Pembeli

Pasal 1 ayat 22 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Juklak Lelang menyatakan Pembeli adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

Berdasarkan Pasal 77 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Juklak Lelang dikatakan bahwa Pejabat Lelang dan keluarga sedarah dalam gans lurus ke atas dan ke bawah derajat pertama, Suami atau istri serta saudara sekandung Pejabat Lelang, Pejabat Penjual, Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, Pengacara atau Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Penilai, Pegawai DJKN, Pegawai Balai Lelang, Pegawai Kantor Pejabat Lelang Kelas II dilarang menjadi Peserta Lelang/Pembeli.

3. Pejabat Lelang.

Pasal 1 ayat 14 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Juklak Lelang menyatakan Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.

 

Gambar 1 : Hubungan pra pihak dalam lelang

Penjual                               Pejabat Lelang                              Pembeli

Penjual dan Pembeli merupakan para pihak yang terkait langsung dengan jual beli lelang tetapi tidak pernah berhubungan langsung, segala urusan harus melalui Pejabat Lelang, sedayatn Pejabat Lelang adalah pihak yang mensahkan terjadinya jual beli tersebut, serta membuat Risalah Lelang sebagai akta otentik yang merupakan bukti telah terjadinya jual beli secara lelang.

Pejabat Lelang merupakan salah satu pihak yang harus hadir dalam pelaksanaan lelang, karena jika lelang dilaksanakan tanpa kehadiran Pejabat Lelang, kecuali untuk lelang tertentu seperti lelang ikan dan lelang Perum Pegadaian, pelaksanaan lelang tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan penjualan/lelang batal demi hukum.

Pelaksanaan penjualan secara lelang diawasi seorang Pengawas Lelang. Berdasarkan Pasal 1 ayat 18 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Juklak Lelang mengatakan bahwa Pengawas Lelang (Superintenden) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat Lelang. Pengawas Lelang ini merupakan atasan langsung dan Pejabat Lelang, yaitu kepala Kantor, yang bertanggung jawab atas dipatuhinya peraturan-peraturan lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana pelaksana lelang dalam acara lelang. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan administratif, keuangan dan bertindak sebagai pemutus bila terlibat perselisihan Rochmat Soemitro (1987:197).

Pada kondisi tertentu, pihak Penilai dan Bank ikut terlibat. Kondisi tertentu yang dimaksud antara lain:

1. Apabila yang dilelang berupa benda antik, lukisan, hotel atau gedung mewah sehingga diperlukan kehadiran Penilai profesional untuk melakukan Penilaian harga barang-barang tersebut yang akan dijadikan sebagai pedoman harga limit.

Pada dasarnya semua kondisi lelang ada pihak Penilai, tetapi Penilai ini ada yang merupakan:

• Penilai internal yaitu:

1. Penilai yang ditunjuk oleh pemohon, dan
2. Untuk lelang PUPN maka Penilai dari KPKNL (dilakukan oleh Seksi Pelayanan Penilaian) yang hanya menilai barang sitaan yang akan dilelang.

• Penilai independent yaitu Penilai yang profesional yang ditunjuk untuk kondisi tertentu yang telah disebutkan di atas.

1. Kondisi yang lain adalah apabila Bank sebagai kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang dengan ketentuan menyampaikan surat pernyataan dalam bentuk Akte Notaris, bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jayat waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang.

 

Pengertian Lelang menurut  Pasal 1 Vendu Reglement Staatsblad 1908-189 (untuk selanjutnya disebut VR) atau Undang – Undang Lelang mengatakan :

“penjualan dimuka umum”, ialah pelelangan dan penjulan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat (bij opbod), dengan persetujuan harga yang makin menurun (bij afslag) atau dengan pendaftaran harga (bij inschrijving), atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberikan tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan”.

 

Menurut Rochmat Soemitro (1987:106), Polderman memberikan pengertian penjualan di muka umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun peminat. Syarat utamanya adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual.

Syarat penjualan umum ada 3 (tiga), yaitu :

1. Penjual umum harus selengkap mungkin (voltedigheid).
2. Ada kehendak untuk mengikat diri.
3. Bahwa pihak lainnya yang akan mengadakan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya dengan perkataan lain belum ada pelanggaran aturan lelang jika hanya memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk melakukan penawaran.

Rochmat Soemitro (1987:107), menyatakan penjualan umum adalah suatu rayatian kejadian yang terjadi antara saat di mana seseorang hendak menjual sesuatu atau lebih dari satu barang, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat di mana kesempatan lenyap, ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela, kecuali jika dilakukan atas permintaan hakim (misalnya barang bukti sitaan).

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan (untuk selanjutnya disebut  PMK) nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (untuk selanjutnya disebut Juklak Lelang) dikatakan :

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa lelang mempunyai unsur-unsur :

1. Penjualan barang di muka umum.
2. Dilakukan pada suatu tempat dan di saat yang telah ditentukan.
3. Dilakukan di depan umum dengan mengumpulkan peserta/peminat lelang melalui pengumuman lelang
4. Dilaksanakan dengan cara penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun (penawaran yang khas)
5. Penawaran tertinggi dinyatakan sebagai pemenang.
6. Dilakukan dihadapan pejabat umum/pejabat lelang

Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (untuk selanjutnya disebut KPKNL), yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (untuk selanjutnya disebut DJKN) Kementerian Keuangan.

Lelang sebagai salah satu bentuk penjualan, mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Privat

Lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini memberikan kontribusi dalam memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Hal ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada stake holder yang menginginkan barangnya dilelang dan juga kepada peserta lelang.

2. Fungsi Publik

Fungsi publik berhubungan dengan tugas pengamanan aset yang dimiliki oleh negara dalam rayat efisiensi dan tertib pengelolaannya, pemberian pelayanan yang bersifat cepat, aman, tertib dan mewujudkan harga yang wajar, serta mengumpulkan penerimaan negara dari bea lelang.

Kotler dan Armstrong (2009:112) mengatakan bahwa personal selling adalah presentasi pribadi oleh para wiraniaga perusahaan dalam rayat mensukseskan  penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Dalam hal promosi tersebut personal selling merupakan metode atau strategi promosi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam menghadapi persaingan di  era globalisasi ini. Berdasarkan definisi tersebut personal selling berbeda dengan kegiatan promosi lainnya.

Adanya personal selling konsumen akan merasa diperhatikan dan lebih mudah untuk memahami produk yang ditawarkan. Penerapan  personal selling  yang tepat dalam  suatu perusahaan akan memberikan manfaat yang besar dalam  memasarkan suatu  produknya sehingga peran personal selling sangat penting untuk perusahaan karena pesan yang disampaikan bersifat individual dan dua arah sehingga, penjual dapat memberikan informasi mengenai produk yang ditawarkan dan juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan meningkatkan penjualan. Tanpa personal selling perusahaan akan sulit memperoleh informasi yang terjadi di pasar.

Adanya personal selling diharapkan calon pembeli dapat mengenal lebih produk yang dihasilkan perusahaan dan pada akhirnya dapat menimbulkan ketertarikan akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi kunjungan yang dilakukan penjual pada konsumen, maka semakin tinggi kemungkinan produk yang terjual. Dalam hal ini kemampuan tenaga penjual juga sangat menentukan terjadinya transaksi penjualan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa personal selling mempunyai peranan yang besar untuk mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Amstrong (2009), dalam personal selling, tenaga penjual harus dapat  melakukan teknik penjualan sebagai berikut:

• Memilih calon pelanggan (prospecting)
• Mempelajari calon pelanggan (preapproach)
• Pendekatan (approach)
• Menceritakan produk (presentation)
• Penanganan keberataan (handling objection)
• Menutup penjualan (closing)
• Tindak lanjut setelah penjualan (follow up)

 

 

Menurut Assauri (2011:124) bahwa “proses penjualan dapat dikaji melalui pengidentifikasian tingkat yang harus dilalui tenaga penjual dalam presentasi penjualannya. Adapun empat teknik yang harus dilalui tenaga penjual tersebut, yaitu:

• Pendekatan (approach) terhadap si pembeli
• Penyajian atau presentasi tentang produk yang dijual kepada calon si pembeli
• Penanganan pertanyaan atau keberatan (handling objection) dari calon pembeli
• Penutupan transaksi penjualan (closing the sale)

 

 

Kotler dan Amstrong (2009) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Keempat faktor tersebut faktor psikologis berkaitan erat dengan personal selling. Adanya personal selling terdapat pengaruh secara langsung yang timbul dalam pertemuan tatap muka antara penjual dan pembeli, dimana terdapat pengkomunikasian faktor yang diperlukan untuk mempengaruhi keputusan pembelian atau menggunakan faktor psikologis dalam rayat membujuk dan memberikan keberanian pada waktu pembutan keputusan pembelian dengan tujuan agar terjadi transaksi penjualan, (Assauri, 2004).

Kotler dan Amstrong (2009) mengatakan bahwa Personal selling terdiri dari empat layath yaitu :

• Pendekatan (approach)

Dalam layath pendekatan (approach), wiraniaga harus mengetahui bagaimana cara menemui dan menyapa pembeli serta menjalin hubungan untuk merintis awalan yang baik. Layath ini melibatkan penampilan wiraniaga, kata-kata pembukaan, dan penjelasan lanjut.

• Presentasi (presentation)

Dalam layath, seorang wiraniaga menceritakan riwayat produk kepada pembeli, menunjukkan bagaimana produk akan menghasilkan atau menghemat uang bagi pembeli. Wiraniaga menguraikan fitur-fitur produk  namun, tetap berkonsentrasi pada pengungkapan manfaat produk bagi pelanggan. Untuk itu wiraniaga harus mempunyai kemampuan mendengarkan dan memecahkan masalah dengan baik.

• Penanganan keberatan (handling objection)

Dalam penanganan keberatan, wiraniaga harus menyelididki keberatan calon konsumen dengan menggunakan pendekatan positif, mengklarifikasi dan menggali keberatan yang tersembunyi, meminta pembeli untuk menjelaskan keberatannya, menggunakan keberatan sebagai peluang untuk memberikan informasi lebih banyak dan mengubah keberatan menjadi alasan untuk membeli.

• Menutup penjualan (closing the sale)

Setelah mengatasi keberatan prospek, sekarang wiraniaga dapat mencoba menutup penjualan. Menutup penjualan yang dimaksud dalam proses personal selling dimana wiraniaga menanyakan apa yang hendak dipesan oleh konsumen.

 

Personal selling salah satu alat promosi tentunya merupakan ujung tombak bagi perusahaan yang menetapkannya dalam menghadapi dunia persaingan pada pasar yang dituju.