Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (skripsi,tesis,disertasi)

Menurut Halim (2007: 51-52) akuntansi adalah suatu sistem yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dengan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengelola input (masukan) mejadi output (keluar). Input sistem akuntasi adalah bukti-bukti trasnsaksi dalam bentuk dokumen, formulir. Output adalah laporan keuangan. Dalam proses akuntansi terdapat beberapa catatan yang dibuat yaitu jurnal buku besar dan buku pembantu.

Sistem akuntasi keuangan daerah memiliki contoh: input berupa bukti memorial surat tanda setoran, dan surat perintah pencairan dana. Proses sistem akuntansi keuangan daerah dilakukan dengan digunakan catatan seperti buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar dan buku pembantu.Output sistem akuntansi keungan daerah berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangn.

Akuntansi Keungan Daerah (skripsi,tesis,disertasi)

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencacatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerinath daerah (provinsi kabupaten, kota) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah. Pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerluka informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), Badan Pengawasan keuangan, investor, kreditur, donator; analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, rakyat, pemda lain serta pemerintah pusat yang seluruh berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Proses pengidentifikasian adalah mengidentifikasi ekonomi agar dapat membedakan transaksi yang bersifat ekonomi.Transaksi ekonomi yaitu dengan mengukur satuan keuangan jadi seluruh transaksi dalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Proses pencatatan transaksi ekonomi yaitu pengelolaan  data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengukuran sumber daya selanjutnya pelaporan trasaksi ekonomi akan menghasilakan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akutansi (Halim, 2007: 42).

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Pada hal menurut akuntansi pengertian tersebut tidak tepat hal ini disebabkan karena menggunakan sistem pencatatan yang digunakan yaitu sistim pencatatn single entry, double entry dan triple entry.

Sistem pencatatan single entry sering disebut juga tata buku tunggal atau tata buku, dalam sistem pencatatn dilakukan dalam satu kali, transksi yang berakibat tambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

Sistem pencatatan double entry sering disebut juga sistem tata buku berpasangan.dalam pencatatan dilakukan dua kali, pencatatan dengan sistem ini sebut dengan istilah menjurnal, dimana sisi debet berada di sebelah kiri sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Adapun persamaan dasar akuntansi sebagai berikut:

   AKTIVA + BELANJA = HUTANG + EKUITAS + PENDAPATAN

 

 

 

Sistem pencatatan Triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan mengunakan sistem pencatatan double entry, ditambah pada pencatatan buku anggran. Sistem pembukuan yang dilaksanakan sebelum aturan Kepmendagri No 29 Tahun 2002 adalah sistem pembukuan tunggal. Sistem pembukuan yang disarankan oleh Kepmendagri adalah sistem pembukuan pasangan (double entry) dimana setiap transaksi keuangan atau ekonomi dicatat pada posisi debet dan rekening lainnya dicatat disisi kredit

Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (skripsi,tesis,disertasi)

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah menurut pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi rangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengelolaan dan ringkasan atas transaksi dan kejadian keungan serta laporan keuangan dalam rangka pertanggunjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau mengamplikasi komponen proses akuntansi didukumen dalam bentuk buku jurnal dan buku besar dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas laporan

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transaksional dan Gaya kepemimpinan Transformasional terhadap kepuasan kerja (skripsi,tesis,disertasi)

Berkaitan dengan pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap perilaku karyawan, dalam Jurnal PSYCHE Marselius ST – Rita Andarika mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional merupakan faktor penentu yang mempengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku karyawan di mana terjadi peningkatan kepercayaan kepada pemimpin, motivasi, kepuasan kerja dan mampu mengurangi sejumlah konflik yang sering terjadi dalam suatu organisasi. kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin menfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai klasifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan penghargaan.

Dalam Jurnal PSYCHE Marselius ST – Rita Andarika menegaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor penentu kepuasan kerja., mengungkapkan bahwa keluarnya karyawan lebih banyak disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kondisi kerja karena karyawan merasa pimpinan tidak memberi kepercayaan kepada karyawan, tidak ada keterlibatan karyawan dalam pembuatan keputusan, pemimpin berlaku tidak objektif dan tidak jujur pada karyawan, bahwa alasan utama karyawan meninggalkan organisasi disebabkan karena pemimpin gagal memahami karyawan dan pemimpin tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan karyawan.

Faktor-faktor Kepuasan Kerja (skripsi,tesis,disertasi)

Ada lima faktor yang dapat mendorong kepuasan kerja (Robbins,2001:328) yaitu:

  1. Kerja yang secara mental menantang

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan ketrampilan itu dan kemampuan mereka.

  1. Gaji yang pantas

Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijaksanaan promosi yang mereka persepsikan sebagai adil, tidak meragukan, segaris dengan harapan mereka

  1. Kondisi kerja yang mendukung

Karyawan peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas.

  1. Rekan sekerja yang mendukung

Orang-orang yang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi yang berwujud dari pekerjaan mereka. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial.

 

  1. Kesesuaian antara kepribadian-pekerjaan

Kecocokan yang tinggi antara kepribadian seorang karyawan dan pekerjaan akan menghasilkan individu yang lebih terpuaskan.

Kepuasan Kerja (skripsi,tesis,disertasi)

. Masalah kepuasan kerja yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian tersendiri. Apabila kurang mendapat perhatian yang serius, akan dapat berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan yang akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan.

Kepuasan Kerja merupakan hasil persepsi para karyawan tentang seberapa jauh pekerjaan seseorang tersebut memberikan segala sesuatu yang dipandang penting melalui hasil kerjannya.Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka, kepuasan karyawan mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaanya (Hani Handoko, 2001:129). Setiap individu selalu berusaha untuk bekerja dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri antara individu yang satu dengan yang lain memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik dan jiwa emosional masing-masing individu tidaklah sama.

Kepuasan kerja adalah Kondisi emosional karyawan dengan adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Apabila harapan yang ada pada individu dapat terjadi atau sesuai dengan kenyataan, maka ada kepuasan karyawan dalam bekerja. Sebaliknya bila harapan yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan, berarti karyawan tersebut merasa tidak puas. Kepuasan kerja ini berhubungan juga dengan motivasi kerja. Apabila karyawan merasa puas dalam bekerja, maka akan selalu termotivasi sehingga prestasi kerja dapat lebih optimal.

Apabila kepuasan kerja dari karyawan tercapai, maka pada umumnya akan berpengaruh pada sikap dari karyawan yang diwujudkan dengan tindakan positif terhadap segala pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian personalia diharapkan lebih kontinue atau terus menerus memberikan pengawasan pada karyawan mengenai kepuasan kerja dari pada karyawan

Fungsi Kepemimpinan Dalam Organisasi (skripsi,tesis,disertasi)

Pemimpin dalam organisasi perlu mempelajari desain organisasi untuk memastikan apakah struktur organisasi perlu mempelajari desain organisasi untuk memastikan apakah struktur organisasi mencerminkan tujuan dan misi organisasi. Karena desain dan struktur organisasi merupakan alat koordinasi dan mengefisienkan aktivitas organisasi(Yukl 1990:238).

Pemimpin dalam organisasi mempunyai kewajiban untuk mengembangkan produk organisasi dan menyusun kebijakan melayani pelanggan. Organisasi merupakan sistem sosial yang didirikan untuk mensejahterakan dengan memproduksi barang dan jasa yang di perlukan anggotanya. Pemimpin dalam organisasi mengorganisasi dan mensinergikan para pengikutnya yang melakukan tugas tertentu dengan memepergunakan pengetahuan dan ketrampilan. Pemimpin juga berusaha menciptakan keharmonisan dalam setiap aktivitas kegiatan perusahaan

Teori Kepemimpinan Transformasional (skripsi,tesis,disertasi)

Kepemimpinan transformasional, merupakan perluasan dari kepemimpinan kharismatik, pemimpin menciptakan visi dan lingkungan yang memotivasi untuk melakukan lebih dari apa yang di harapkan dari mereka. Bahkan tidak jarang melampaui apa yang mereka perkirakaan dapat mereka lakukan. Model kepemimpinan yang berkembang pesat dalam dus dekade terakhir ini didaraskan lebih pada upaya pemimpin untuk mengubah berbagai nilai, keyakinan dan kebutuhan bawahan. Kepemimpinan Transformasional dalam konteks pengaruh atasan terhadap bawahannya, bawahan merasa percaya, kagum, bangga, loyal dan respek kepada atasannya, serta mereka termotivasi untuk mengerjakan sesuatu melebihi yang diharapkan semula (Kreitner Kinicki,2005:322). Atasan dapat mengubah bawahan dengan:

  • Membuat bawahan lebih sadar nilai dan pentingnya hasil dari tugas mereka.
  • Membujuk bawahan untuk mendahulukan kepentingan kelompok diatas kepentingan pribadi.
  • Mengaktifkan kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi.

Kepemimpinan Transformasional memotivasi bawahan untuk menghasilkan unjuk kerja melebihi dari yang di harapkan semula, yaitu dari kepemimpinan transaksional. Pemimpin Transformasional mempunyai sifat sebagai berikut:

  • Memandang dirinya sebagai agen perubahan
  • Mengambil resiko yang bijaksana
  • Dipercaya dan sensitif dengan kebutuhan bawahannya
  • Bisa mengungkapkan inti dari nilai yang menjadi pedoman perilakunnya
  • Fleksibel dan terbuka untuk belajar pengalaman.
  • Mempunyai keahlian kognitif dan menganalisis maslalah dengan kesungguhan
  • Sebagai pembawa visi yang percaya pada intuisinya

Kepemimpinan Transformasional ditujukkan dengan perilaku karismatik, simulasi intelektual dan konsiderasi Individual. Kepemimpinan Transformasional telah menghasilkan kesimpulan bahwa perilaku-perilaku pemimpin Transformasional mampu membangkitkan motivasi kerja dan kepuasan kerja bawahannya

Ada tiga cara seorang pemimpin transformasional memotivasi karyawannya, yaitu dengan:

1) mendorong karyawan untuk lebih menyadari arti penting hasil usaha;

2) mendorong karyawan untuk mendahulukan kepentingan kelompok; dan

3) meningkatkan kebutuhan karyawan yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri.

  1. Perilaku Karismatik

Perilaku karismatik merupakan reaksi bawahan terhadap atasan dan perilaku atasan. Atasan didefinisikan dan dijadikan panutan oleh bawahannya, dipercaya, dihormati, dan mempunyai misi, visi yang menurut persepsi bawahan dapat tercapai. Atasan enetapkan standar yang tinggi dan sasaran yang menantang pada bawahan.

  1. Inspirasi Yang Memotivasi (Inspirational Motivation)

Kepemimpinan ini merupakan subfaktor dari kepemimpinan kharismatik biasanya juga merupakan pimpinan yang inspirasional, tetapi tidak selalu harus berasal dari pimpinan yang inspirasional, tetapi tidak selalu harus berasal dari pemimpin karismatik.

Pemimpin yang inspirasional adalah pemimpin yang berorientasi pada tindakan dan merupakan pimpinan yang lebih suka untuk terjun langsung kepada permasalahan yang dihadapi, dan tidak bersikap seperti seorang birokrat yang mementingkan formalitas dan hak-hak istimewa mereka (Kreitner Kinicki,2005:325). Bawahan terdorong untukk melakukan usaha ekstra untuk mencapai tujuan kelompok.

  1. Stimulasi Intelektual (Intellectual Stimulation)

Dalam prakteknya pemimpin merangsang bawahannya untuk selalu mempertanyakan kondisi yang berlaku saat ini dan merangsang timbulnya inovasi dan cara-cara baru untuk menyelesaikan persoalan dan bawahan di dorong untuk berusaha memahami konsep dan kandungan masalah denagn lebih baik.

Stimulasi intelektual digunakan untuk menyadarkan  dan mendorong bawahan untuk mempertanyakan kembali cara, sistem, nilai, kepercayaan , harapan, dan bentuk organisasi yang lama apakah masih relevan.

  1. Konsiderasi Individu dan Kelompok (Individual and Group Consideration)

Konsiderasi Individu dan kelompok memiliki maksud bahwa bawahan diperlukan secara individu maupun kelompok, sehingga wawasan kebutuhannya dapat meningkat, sebaik atasan dalam menetapkan sasaran yang menantang dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif. Dengan Konsiderasi Individual dan kelompok, tugas dapat didelegasikan kepada bawahan untuk kesempatan belajar. Perilaku yang berorientasi individu antara lain dengan menumbuhkan keakraban dan saling kontak sesering mungkin dengan bawahan secara pribadi, melakukankomunikasi informal sesering mungkin dan memenuhi keinginan bawahan secara individu dan informasi yang di perlukan (Kreitner Kinicki,2005:325).

Pemimpin hanya mampu melihat perbedaan yang ada di antara masing-masing bawahan, sehingga dapat diterapkan perlakuan yang sesuai untuk masing-masing bawahan. Konsultasi secara individual juga perlu dilakukan untuk menyelesaikan problem yang berbeda-beda.

Teori Kepemimpinan Transaksional (skripsi,tesis,disertasi)

Teori kepemimpinan Transaksional mendasarkan diri pada asumsi bahwa kepemimpinan merupakan kontrak sosial antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin dan pengikut merupakan pihak-pihak yang masing-masing mempunyai tujuan, kebutuhan dan kepemimpinan sendiri. Dalam kondisi nyata, tujuan dan kebutuhan kadang kala saling bertentangan sehingga mengarah ke situasi konflik antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin Transaksional berusaha memotivasi bawahanya melalui pemberian imbalan atas apa yang telah mereka lakukan.

Kepemimpinan Transaksional timbul apabila terdapat motivasi bawahan oleh kebutuhan pribadi mereka, sehingga seakan-akan perusahaan melakukan proses transaksi  terhadap karyawan. Dalam hal ini perusahaan malakukan proses transaksi dengan karyawan. Adapun hubungan dengan bawahan dapat di jelaskan sebagai berikut (ST, Marselius dan Andarika Rita,2004:37)

  • Mengetahui apa yang di inginkan bawahan dan menjelaskan bahwa mereka akan memperoleh apa yang di inginkannya, apabila performance mereka memenuhi harapan.
  • Memmberikan usaha-usaha yang dilakukan bawahan dengan imbalan atau janji untuk memperoleh imbalan.
  • Responsif terhadap kepentingan bawahan selama kepentingan pribadi itu sepadan dengan nilai pekerjaan yang telah dilakukan bawahan.
  • Responsif terhadap kepentingan pribadi bawahan selama kepentingan pribadi itu sepadan sengan nilai pekerjaan yang dilakukan bawahan.

Hubungan pemimpin transaksional dengan karyawan tercermin dari tiga hal (Yukl 1990:257) yakni:

  • pemimpin mengetahui apa yang diinginkan karyawan dan menjelasakan apa yang akan mereka dapatkan apabila kerjanya sesuai dengan harapan;
  • pemimpin menukar usaha-usaha yang dilakukan oleh karyawan dengan imbalan; dan
  • pemimpin responsif terhadap kepentingan pribadi karyawan selama kepentingan tersebut sebanding dengan nilai pekerjaan yang telah dilakukan karyawan

Kepemimpinan Tansaksional dapat dilakukan dengan manajemen melalui ekspensi dan imbalan kontijen.

  1. Manajemen Melalui Eksepsi (Management by Exception)

Manajemen melalui eksepsi, merupakan praktek manajemen dimana pimpinan hanya memberikan campur tangan dan perhatian kepada bawahannya ketika terjadi kesalahan. Pimpinan semacam ini jarang sekali memberikan pujian atau penghargaan terhadap bawahannya. Pemimpin biasanya membiarkannya bawahannya untuk melakukan pekerjaaanya dengan cara yang sama setiap waktu. Type pemimpin seperti ini juga tidak berusaha untuk mengubah sesuatu selama masih berjalan baik. Komunikasi dengan bawahan biasannya hanya berupa hal-hal yang harus dilakukan oleh bawahan.

  1. Perilaku Imbalan Kontinjen (Dorongan Kontijen Positif)

Imbalan Kontijen meliputi interaksi antara atasan dan bawahan yang di dasarkan pada asas pertukaran atau kesepakatan, dimana bawahan akan mendapatkan penghargaan atas asas pertukaran atau kesepakatan, dimana bawahan akan mendapatkan penghargaan, pengakuan dan imbalan untuk setiap hasil pekerjaanya yang memenuhi informasi yang telah ditetapkan sebelumya. Pemimpin sebagai atasan juga harus berusaha untuk mengetahui kebutuhan pada bawahannya dan memberikan kejelasan mengenai imbalan apa yang akan di terima oleh bawahannya apabila performasi bawahan memuasakan.

Syarat-syarat pemimpin yang baik (skripsi,tesis,disertasi)

 

Seorang yang tergolong sebagai pemirnpin adalah seorang yang pada waktu lahirnya yang berhasil memang telah diberkahi dengan bakat-bakat kepemimpinan dan karirnya mengembangkan bakat genetisnya melalui pendidikan pengalaman kerja. Pengambangan kemampuan itu adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus dengan maksud agar yang bersangkutan semakin memiliki lebih banyak ciri-ciri kepemimpinan. Walaupun belum ada kesatuan pendapat antara para ahli mengenai syarat-syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, akan tetapi beberapa di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :

  1. a) Pendidikan umum yang luas.
  2. b) Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang genoralist yang baik juga.
  3. c) Kemampuan berkembang secara mental
  4. d) Ingin tahu
  5. e) Kemampuan analistis
  6. f) Memiliki daya ingat yang kuat
  7. g) Mempunyai kapasitas integratif
  8. h) Keterampilan berkomunikasi
  9. i) Keterampilan mendidik
  10. j) Personalitas dan objektivitas
  11. k) Pragmatismo
  12. l) Mempunyai naluri untuk prioritas
  13. m) Sederhana
  14. n) Berani
  15. o) Tegas dan sebagainya.

Teori kepemimpinan yang umum misalnya menyatakan asal-usul kepemimpinan dan ada pula yang menyatakan salah satu aspek dari fenomena kepemimpinan misalnya teori mengenai kepemimpinan, mengenai kekuasaan, mengenai proses, mempengaruhi atau mengenai konflik. Kepemimpinan dibagi ke dalam dua kategori gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan Transaksional dan Transformasional (Yukl, 1990:112).

Salah satu teori yang menekankan suatu perubahan dan yang paling komprehensif berkaitan dengan kepemimpinan adalah teori kepemimpinan transformasional dan transaksional (Yukl, 1990:113). Gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional dapat dipilah secara tegas dan keduanya merupakan gaya kepemimpinan yang saling bertentangan. Kepemimpinan transformasional dan transaksional sangat penting dan dibutuhkan setiap organisasi

 

Tipe Kepemimpinan Demokratis (skripsi,tesis,disertasi)

 

Dari semua tipe kepemimpinan yang ada, tipe kepemimpinan demokratis dianggap adalah tipe kepemimpinan yang terbaik. Hal ini disebabkan karena tipe kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu.

Beberapa ciri dari tipe kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut:

  1. Dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa

manusia itu adalah mahluk yang termulia di dunia.

  1. Selalu berusaha menselaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan

kepentingan organisasi.

  1. Senang menerima saran, pendapat dan bahkan dari kritik bawahannya.
  2. Mentolerir bawahan yang membuat kesalahan dan berikan pendidikan kepada bawahan agar jangan berbuat kesalahan dengan tidak mengurangi   kreativitas,inisyatif dan prakarsa dari bawahan.
  3. Lebih menitik beratkan kerjasama dalam mencapai tujuan.
  4. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya.
  5. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.

Dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin tipe demokratis, jelaslah bahwa tidak mudah untuk menjadi pemimpin demokratis.

Tipe kepemimpinan karismatis (skripsi,tesis,disertasi)

 

Sampai saat ini para ahli manajemen belum berhasil menamukan sebab-sebab mengapa seorang pemimin memiliki karisma. Yang diketahui ialah tipepemimpin seperti ini mampunyai daya tarik yang amat besar, dan karenanya mempunyai pengikut yang sangat besar. Kebanyakan para pengikut menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin seperti ini, pengetahuan tentang faktor penyebab Karena kurangnya seorang pemimpin yang karismatis, maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib (supernatural powers), perlu dikemukakan bahwa kekayaan, umur, kesehatan profil pendidikan dan sebagainya. Tidak dapat digunakan sebagai kriteria tipe pemimpin karismatis.

Tipe kepemimpinan militeristis (skripsi,tesis,disertasi)

 

Perlu diparhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. Artinya tidak semua pemimpin dalam militer adalah bertipe militeristis. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

  1. Dalam menggerakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan, perintah mencapai

tujuan digunakan sebagai alat utama.

  1. Dalam menggerakkan bawahan sangat suka menggunakan pangkat dan

jabatannya.

  1. Sonang kepada formalitas yang berlebihan
  2. Menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan
  3. Tidak mau menerima kritik dari bawahan
  4. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe pemimpin militeristis jelaslah bahwa tipe pemimpin seperti ini bukan merupakan pemimpin yang ideal.

Tipe pemimpin otokratis (skripsi,tesis,disertasi)

 

Tipe pemimpin ini menganggap bahwa pemimpin adalah merupakan suatu hak. Ciri-ciri pemimpin tipe ini adalah sebagai berikut :

  1. Menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi
  2. Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.
  3. Menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata-mata
  4. Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat dari orang lain karena dia

menganggap dialah yang paling benar.

  1. Selalu bergantung pada kekuasaan formal
  2. Dalam menggerakkan bawahan sering mempergunakan pendekatan (Approach)

yang mengandung unsur paksaan dan ancaman.

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe mimpinan otokratis tersebut di atas dapat diketahui bahwa tipe ini tidak menghargai hak-hak dari manusia, karena tipe ini tidak dapat dipakai dalam organisasi modern.

 

Teori Kepemimpinan dan Tipe-tipe Kepemimpinan (skripsi,tesis,disertasi)

Beberapa teori telah dikemukakan para ahli majemen mengenai timbulnya seorang pemimpin. Teori yang satu berbeda dengan teori yang lainnya. Di antara berbagai teori mengenai lahirnya paling pemimpin ada tiga di antaranya yang paling menonjol yaitu sebagai berikut (Veithzal Rivai, 2003:103).  :

  1. Teori Genetie

Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan “leaders are born and not made”. bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin akan karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin.Dalam keadaan bagaimana pun seorang ditempatkan pada suatu waktu ia akn menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin.

  1. Teori Sosial

Jika teori genetis mengatakan bahwa “leaders are born and not made”, make penganut-penganut sosial mengatakan sebaliknya yaitu : “Leaders are made and not born”. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu.

  1. Teori Ekologis

Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut-ponganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pangalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetis dan teori sosial dan dapat dikatakan teori yang paling baik dari teori-teori

kepemimpinan.

Kepemimpinan Formal dan Kepemimpinan Informal (skripsi,tesis,disertasi)

Dalam setiap organisasi selalu terdapat hubungan formal dan hubungan informal. Hubungan formal melahirkan organisasi formal dan hubungan informal melahirkan organisasi informal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang resmi yang ada pada diangkat dalam jabatan kepemimpinan. Kepemimpinan formal sering juga disebut dengan istilah headship kepemimpinan formal tidak didasarkan pada pengangkatan. Jenis kepemimpinan  ini tidak terlihat pada struktur organisasi.

Efektivitas kepemimpinan informal terlihat pada pengakuan nyata dan penerimaan dalam praktek atas kepemimpinan seseorang. Biasanya kepemimpinan informal didasarkan pada beberapa kriteria diantaranya adalah sebagai berikut (Veithzal Rivai, 2003:95).:

  1. Kemampuan “memikat” hati orang lain.
  2. Kemampuan dalam membina hubungan yang serasi dengan orang lain.
  3. Penguasaan atas makna tujuan organisasi yang hendak dicapai.
  4. Penguasaan tentang implikasi-implikasi pencapaian dalam kegiatan-kegiatan

operasional.

  1. Pemilihan atas keahlian tertentu yang tidak dimili ki oleh orang lain.

Pemimpin sejati mencapai status mereka karena pengakuan sukarela dari pihak yang dipimpin. Seorang pemimpin harus mencapai serta mampertahankan kepercayaan orang lain. Dengan sebuah surat keputusan, maka seseorang dapat diberikan kekuasaan besar tetapi hal tersebut tidak secara otomatis membuatnya menjadi seorang pemimpin dalam arti yang sebenarnya. Di bawah ini akan dikemukakan perbedaan antara pemimpinan dengan non pemimpin.

Pemimpin:

  1. Memberikan inspirasi kepada bawahan
  2. Menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan bawahan
  3. Memberikan contoh kepada bawahan bagaimana melakukan pekerjaan
  4. Menerima kewajiban-kewajiban
  5. Memperbaiki segala kesalahan atau kekeliruan.

Non Pemimpinan :

  1. Memberikan dorongan kepada bawahan
  2. Menyelesaikan pekerjaan dan mongorbankan bawahan
  3. Menanamkan perasaan takut pada bawahan dan memberikan ancaman.
  4. Melimpahkan kewajiban kepada orang lain.
  5. Melimpahkan kesalahan kepada orang lain dengan apabila terdapat

kekeliruan atau penyimpangan-penyimpangan.

Pengertian Kepemimpinan (skripsi,tesis,disertasi)

Kepemimpinan sebagai suatu proses membujuk (inducing) orang-orang lain menuju sasaran bersama. Definisi tersebut mencakup tiga elemen berikut (Luthan 1998:354):

  1. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (relational concept). Kepemimpinan hanya ada dalam proses relasi dengan orang lain (para pengikut).Apabila tidak ada pengikut, maka tidak ada pemimpin. Tersirat dalam definisi ini adalah premis bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berrelasi dengan pengikut mereka.
  2. Kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin harus melakukan sesuatu. Kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu otoritas. Kendati posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, namun sekedar menduduki posisi itu tidak menandai seseorang untuk menjadi pemimpin.
  3. Kepemimpinan harus membujuk orang-orang lain untuk mengambil tindakan. Pemimpin membujuk pengikutnya melalui berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukum, restrukturisasi organisasi, dan mengkomunikasikan visi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengertian pemimpin yang efektif dalam hubungannya dengan bawahan adalah pemimpin yang mampu meyakinkan mereka bahwa kepentingan pribadi dari bawahan adalah visi pemimpin, serta mampu meyakinkan bahwa mereka mempunyai andil dalam mengimplementasikannya.

Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, bawahan dipimpin dari bukan dengan jalan menyuruh atau mondorong dari belakang. Masalah yang selalu terdapat dalam membahas fungsi kepemimpinan adalah hubungan yang melembaga antara pemimpin dengan yang dipimpin menurut rules of the game yang telah disepakati bersama. Seseorang pemimpin selalu melayani bawahannya lebih baik dari bawahannya tersebut melayani dia. Pemimpin memadukan kebutuhan dari bawahannya dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhannya.

Dari batasan kepemimpinan sebagaimana telah disebutkan di atas seorang dikatakan pemimpin apabila dia mernpunyai pengikut atau bawahan. Bawahan ini dapat disuruh untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam organisasi pemimpin dibagi dalam tiga tingkatan yang tergabung dalam kelompok anggota-anggota manajemen (manajement members). Ketiga tingkatan tersebut adalah :

  1. Manager puncak (Top Manager)
  2. Manajer menengah (Middle manager)
  3. Manajer bawahan (Lower managor/suvervisor)

Seorang pemimpin mempunyai baik ketrampilan manajemen (managerial skill) maupun keterampilan tekhnis (technical skill). Semakin rendah kedudukan seorang tekhnis pemimpin dalam organisasi maka keterampilan lebih menonjoldibandingkan dengan keterampilan manajemen. Hal ini disebabkan karena aktivitas yang bersifat operasional (Veithzal Rivai, 2003:153).  .

Bertambah tinggi kedudukan seorang pemimpin dalam organisasi maka semakin menonjol keterampilan manajemen dan aktivitas yang dijalankan adalah aktivitas bersifat konsepsional. Dengan perkataan lain semakin tinggi kedudukan seorang pamimpin dalam

organisasi maka semakin dituntut dari padanya kemampuan berfikir secara konsepsional strategis dan makro.

 

Hubungan Variabel Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening (skripsi,tesis,disertasi)

 Motivasi menurut Marihot Tua Efendi Hariandja (2002) diartikan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah. Pemahaman terhadap motivasi karyawan akan sangat penting kaitannya dengan pencapaian tujuan, yaitu produktivitas dan efesiensi. Terpenuhinya kompensasi dan pemberian motivasi yang baik tentu saja akan meningkatkan produktivitas serta kinerja para pegawai.

Penelitian yang dilakukan oleh Khan  K.U., Farooq S.U., dan Ullah M.I. (2010) yang berjudul “ The Relationship between Rewards and Employee Motivation in Commercial Bank of Pakistan” dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh aturan kompensasi dalam proses motivasi pegawai, diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan yang signifikan antara semua variabel kompensasi mempunyai pengaruh positif pada motivasi pegawai.

Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Dito A.H. (2010) yang berjudul “ Pengaruh kompensai terhadap kinerja karyawan PT. Slamet Langgeng Purbalingga dengan motivasi sebagai variabel intervening” dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening. Diperoleh kesimpulan bahwa  Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi dan pada hasil analisis regresi linier 2 diketahui bahwa Kompensasi dan Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja..

Hubungan Variabel Kompensai Terhadap Kinerja (skripsi,tesis,disertasi)

Kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang diberikannya, baik upah per jam ataupun gaji periodik. Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah melalui kompensasi (Mathis dan Jackson, 2000). Handoko (1993) menyatakan bahwa kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran karya mereka diantara para karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah L. (2009) yang berjudul “Pengaruh upah dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Aji Bali Jaya Wijaya Surakarta” diperoleh kesimpulan bahwa upah dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan CV. Aji Bali Jayawijaya.

Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Dito A.H. (2010) yang berjudul “ Pengaruh kompensai terhadap kinerja karyawan PT. Slamet Langgeng Purbalingga dengan motivasi sebagai variabel intervening” dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening. Diperoleh kesimpulan bahwa  Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi dan pada hasil analisis regresi linier 2 diketahui bahwa Kompensasi dan Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja.

Indikator Untuk Penilaian Kinerja (skripsi,tesis,disertasi)

Menurut (Hasibuan, 2002:59) unsur-unsur untuk penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

(1)   Prestasi

Penilaian hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat di hasilkan karyawan.

(2)   Kedisiplinan

Penilaian disiplin dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan melakukan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang diberikan kepadanya.

(3)   Kreatifitas

Penilaian kemampuan karywan dalam mengembangkan kreatifitas untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna.

(4)   Bekerja sama

Penilaian kesediaan karyawan berpartipasi dan bekerja sama dengan karyawan lain secara vertikal atau horizontal didalam maupun diluar sehingga hasil pekerjaannya lebih baik.

(5)   Kecakapan

Penilaian dalam menyatukan dan melaraskan bermacam-macam elemen yang terlibat dalam menyusun kebijaksanaan dan dalam situasi manajemen.

(6)   Tanggung jawab

Penilaian kesediaan karyawan dalam mempertanggung jawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku pekerjaannya.

Kinerja (skripsi,tesis,disertasi)

Cash dan Fischer (1987) dalam Thoyib (2005:10) mengemukakan bahwa kinerja sering disebut dengan performance atau result yang diartikan dengan apa yang telah dihasilkan oleh individu karyawan. Kinerja dipengaruhi oleh kinerja organisasi (organizational performance) itu sendiri yang meliputi pengembangan organisasi (organizational development), rencana kompensasi (compensation plan), system komunikasi (communication system), gaya manajerial (managerial style), struktur organisasi (organization structure), kebijakan dan prosedur (policies and procedures).

Brahmasari (2004:64) mengemukakan bahwa kinerja adalah pencapaian atas tujuan organisasi yang dapat berbentuk output kuantitatif maupun kualitatif, kreatifitas, fleksibilitas, dapat diandalkan, atau hal-hal lain yang diinginkan oleh organisasi. Penekanan kinerja dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, juga dapat pada tingkatan individu, kelompok ataupun organisasi. Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu, sehingga kedua tujuan tersebut bertemu.

Motivasi (skripsi,tesis,disertasi)

Motivasi berasal dari kata Latin “movere” yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi (motivation) dalam manajemen hanya ditujukan untuk sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Gibson, Ivancevich dan Donelly (1990) menjelaskan bahwa motivasi kerja merupakan konsep yang menguraikan kekuatan yang ada di dalam diri karyawan yang memulai dan mengarahkan perilaku untuk bekerja. Motivasi mengarahkan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Motivasi bisa meningkatkan semangat individu dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam bekerja.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi motivasi kerja karyawan, yaitu faktor-faktor yang mendorong, mempengaruhi, membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku seorang karyawan untuk melakukan tugasnya sebagai karyawan sesuai dengan potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Untuk memahami motivasi pegawai/karyawan dalam penelitian ini digunakan teori motivasi dua arah yang dikemukakan oleh Herzberg. Adapun pertimbangan peneliti adalah : Pertama, teori yang dikembangkan oleh Herzberg berlaku mikro yaitu untuk karyawan atau pegawai di tempat ia bekerja saja. Sementara teori motivasi Maslow misalnya berlaku makro yaitu untuk manusia pada umumnya. Kedua, teori Herzberg lebih eksplisit dari teori hirarki kebutuhan Maslow, khususnya mengenai hubungan antara kebutuhan dengan performa pekerjaan.

Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg tahun 1966 yang merupakan pengembangan dari teori hirarki kebutuhan menurut Maslow. Teori Herzberg memberikan dua kontribusi penting bagi pimpinan organisasi dalam memotivasi karyawan. Pertama, teori ini lebih eksplisit dari teori hirarki kebutuhan Maslow, khususnya mengenai hubungan antara kebutuhan dalam performa pekerjaan. Kedua, kerangka ini membangkitkan model aplikasi, pemerkayaan pekerjaan (Leidecker andHall dalam Timpe, 1999 : 13).

Teori Herzberg ini melihat ada dua faktor yang mendorong karyawan termotivasi yaitu faktor intrinsik yaitu daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing orang, dan faktor ekstrinsik yaitu daya dorong yang datang dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempatnya bekerja. Jadi karyawan yang terdorong secara intrinsik akan menyenangi pekerjaan yang memungkinnya menggunakan kreaktivitas dan inovasinya, bekerja dengan tingkat otonomi yang tinggi dan tidak perlu diawasi dengan ketat. Kepuasan disini tidak terutama dikaitkan dengan perolehan hal-hal yang bersifat materi. Sebaliknya, mereka yang lebih terdorong oleh faktor-faktor ekstrinsik cenderung melihat kepada apa yang diberikan oleh organisasi kepada mereka dan kinerjanya diarahkan kepada perolehan hal-hal yang diinginkannya dari organisasi (dalam Sondang, 2002 : 107).

Variabel indikator yang merupakan faktor motivasi menurut Herzberg dalam Siswanto (1990:137), meliputi: prestasi (achievement), penghargaan (recognition), tantangan (challenge), tanggungjawab (responsibility), pengembangan (development), keterlibatan (involvement), dan kesempatan (opportunity). Sedangkan faktor-faktor hygiene mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, kebijaksanaan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja dan sistem imbalan yang berlaku. Frederick Herzberg memilah hirarki kebutuhan Maslow menjadi dua bagian, yaitu kebutuhan tingkat rendah (fisiologis, rasa aman, dan sosial) dan kebutuhan tingkat tinggi (penghargaan dan aktualisasi diri). Herzberg juga mengemukakan bahwa cara terbaik untuk memotivasi seseorang adalah dengan memenuhi kebutuhan tingkat tingginya.

Indikator untuk mengukur kompensasi (skripsi,tesis,disertasi)

Indikator yang digunakan untuk mengukur kompensasi menurut Simamora (2006) adalah sebagai berikut :

  • Upah dan gaji

Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Upah merupakan basis bayaran yang kerapkali digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, atau tahunan.

  • Insentif

Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi.

  • Tunjangan

Contoh-contoh tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian.

  • Fasilitas

Contoh-contoh fasilitas adalah kenikmatan/fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, atau akses ke pesawat perusahaan yang diperoleh karyawan. Fasilitas dapat mewakili jumlah substansial dari kompensasi, terutama bagi eksekutuf yang dibayar mahal.

Jenis-Jenis Kompensasi (skripsi,tesis,disertasi)

Menurut Dessler (dikutip oleh Lies Indriyatni, 2009) kompensasi mempunyai tiga komponen sebagai berikut :

  • Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) dalam bentuk gaji, dan intensif atau bonus/komisi.
  • Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan dan asuransi.
  • Ganjaran non finansial (non financial rewards) seperti jam kerja yang luwes dan kantor yang bergengsi.

Kompensasi (skripsi,tesis,disertasi)

 

Pada dasarnya manusia bekerja ingin memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itulah seorang pegawai mulai menghargai kerja keras dan semakin menunjukkan loyalitas terhadap perusahaan dan karena itulah perusahaan memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan yaitu dengan jalan memberikan kompensasi. Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah melalui kompensasi (Mathis dan Jackson, 2000).

Handoko (1993) menyatakan bahwa kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran karya mereka diantara para karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat.

 

Pengukuran Efektivitas Audit Internal (skripsi,tesis,disertasi)

Menurut Bota dan Palvi (2009), efektivitas audit internal dapat diukur dengan indikator :

  1. Penentuan memenuhi tingkat rencana audit internal yang terdiri dari proporsi kegiatan realisasi kegiatan audit internal dibandingkan rencana audit internal dalam jangka waktu tertentu. Ini dapat diukur dengan menentukan jumlah reaisasi kegiatan yang dilaporkan pada periode waktu perencanaan tertentu untuk setiap jenis aktivitas.
  2. Identifikasi waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan laporan akhir audit internal yang merupakan penentuan waktu yang dibutuhkan dari berakhirnya pekerjaan audit internal sampai dengan keluarnya laporan akhir audit internal, termasuk rencana tindakan manajemen;
  3. Pemantauan waktu yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan temuan audit internal. Hal ini berkaitan dengan data statistik dasar realisasi jumlah kekurangan-kekurangan yang diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan, jumlah kekurangan diselesaikan dengan penundaan dan jumlah kekurangan yang belum terpecahkan;
  4. Penilaian sertifikasi pribadi: dari sudut pandang kuantitatif, yang dapat ditentukan melalui jumlah staf karyawan dari Departemen audit internal dengan sertifikasi profesional Diploma atau pengalaman profesional yang diukur dalam tahun kerja audit internal;
  5. Penetapan laporan antara waktu yang didedikasikan untuk beberapa kegiatan audit internal dan waktu yang didedikasikan untuk kegiatan administrasi yang dapat ditentukan melalui pemantauan waktu harian setiap auditor internal dengan jelas menentukan jenis kegiatan selama hari kerja.

Fungsi Audit Internal (skripsi,tesis,disertasi)

Menurut Sawyer (2006) fungsi audit internal meliputi :

  1. Pernyataan tanggung jawab.

Adalah Pembahasan mengenai wewenang dari aktivitas audit internal, aktivitas-aktivitas yang akan terpengaruh, lingkup audit, hubungan dengan akuntan publik independen dan standar profesional yang menjadi dasar dari fungsi aktivitas audit internal.

  1. Tanggung jawab khusus

Adalah aktivitas yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem kontrol internal keuangan maupun operasional, termasuk seluruh aktiva.

 

  1. Organisasi

Adalah aktivitas yang bersifat global. Hubungan pelaporan dinyatakan dalam garis penuh dengan manajemen eksekutif dan dalam garis putus-putus dengan komite audit dari dewan direksi.

  1. Komite Audit

Adalah Direktur audit dari sebuah aktivitas audit internal yang memiliki akses bebas kepada komite audit. Aktivitas komite audit meliputi penelaahan atas rencana-rencana audit internal dan sasaran serta hasil audit yang telah dilaksanakan.

  1. Objektivitas

Objektivitas dipastikan melalui struktur organisasi, pelatihan, dan penugasan personel dengan pertimbangan yang seksama.

  1. Penjadwalan atau ruang lingkup.

Adalah penentuan resiko, cakupan audit sebelumnya, signifikansi dari pengecualian, dan kebutuhan akan komunikasi rutin adalah pertimbangan utama dalam penjadwalan audit. Ruang lingkup audit disesuaikan untuk memberikan penelaahan yang mendalam untuk beberapa aktivitas tertentu dan pandangan umum untuk yang lainnya.

  1. Perencanaan atau pelaksanaan.

Adalah bagian dari brosur ini memuat unsur-unsur umum yang terdapat di dalam audit, dari mulai pengumuman pra-audit hingga rapat akhir.

  1. Penelaahan Audit.

Adalah komunikasi yang memadai antara auditor dengan karyawan bagian operasional adalah penting. Untuk mencapai tujuan ini, hasil audit akan ditelaah pada saat audit ini diselesaikan untuk memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang diberikan telah didasarkan pada informasi-informasi yang faktual dan dapat dipahami.

  1. Laporan audit.

Adalah laporan audit, termasuk ringkasan eksekutif, dirancang untuk mengomunikasikan perbaikan-perbaikan yang disarankan dan rencana-rencana manajemen operasional untuk melaksanakan perbaikan tersebut; oleh sebab itu, laporan audit diterbitkan secara bersama-sama oleh auditor dan manajemen dari fungsi yang diaudit.

Tujuan Audit Internal (skripsi,tesis,disertasi)

            Sebagaimana didefinisikan dalam Statements of Responsibilities of internal Auditor  yang diterbitkan oleh IIA (Institute of Internal Auditor), “tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif”. Untuk mencapai tujuan ini staf audit internal diharapkan dapat melengkapi organisasi dengan “analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan informasi tentang kejadian yang ditelaah:. IIA (Institute of Internal Auditor) mengakui bahwa tujuan audit internal juga meliputi peningkatan pengendalian yang efektif pada biaya yang wajar.

Pengertian efektifitas audit internal (skripsi,tesis,disertasi)

Auditing internal adalah aktivitas pemberian keyakinan serta konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Auditing internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses manajemen resiko, pengendalian, dan pengelolaan (Boynton dan Kell, 2007).

Audit Internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan. Audit tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko, kecukupan kontrol, dan pengelolaan organisasi (Sawyer, 2006).

Unsur-unsur Pengendalian Internal (skripsi,tesis,disertasi)

Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan system pengendalian intern. Pengembangan unsur system pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan criteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif.

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, bahwa unsur system pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi:

  1. Lingkungan Pengendalian

Tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas, yang mencakup:

  • Nilai intregritas dan etika

Memelihara suasana etika organisasi, menjadi teladan untuk tindakan tindakan yang benar. Menghilangkan godaan-godaan untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan menegakkan disiplin sebagaimana mestinya.

  • Komitmen terhadap kompetensi

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelasaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah.

  • Kepemimpinan yang Kondusif

Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam mengabil keputusan.

  • Memiliki stuktur organisasi

Kerangka kerja bagi manajement dalam perencanaan,pengarahan,dan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

  • Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Satuan usaha membatasi garis tanggung jawab dan wewang yang ada.

  • Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

Penetapan praktik-praktik yang layak dalam hal perolehan, orientasi,pelatihan,evaluasi, pembinan, promosi, kompensasi dan tindakan disiplin bagi sumber daya manusia.

  • Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif
  • Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
    1. Penilaian Risiko

Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Penaksiran risiko mencakup:

  • Identifikasi Resiko

Mengindentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

  • Analisis Resiko

Menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

  1. Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen ubtuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup:

  • Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan Memantau pencapaian kinerja instansi pemerintah tersebut dibandingkan dengan rencana sebagi tolak ukur kinerja.
  • Pembinan SDM
  • Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
  • Pengendalian fisik atas aset

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai.

  • Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat instansi pemerintah, kegiatan dan pegawai instansi pemerintah mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.

  • Pemisahan fungsi

pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1(satu) orang.

  • Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan menkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai.

  • Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat

dan ketentuan otoisasi kepada pegawai.

  • Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatanya, pemerintah wajib memberikan aksen hanya kepada yang berwenang dan mealakukan reviu atas pemabtasan tersebut secara berkala.

  • Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang

bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatanya

serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

  • Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

Instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhiran dokumentasi yang mencangkup seluruh system mengendalian intern serta tranksaksi dan kejadian penting

  1. Informasi dan komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terusmenerus.

  1. Pemantauan

Kegiatan pengelolaan rutin supervise, pembandingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas, dimana evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern.

Pengertian Pengendalian Internal (skripsi,tesis,disertasi)

 

Pengertian pengendalian internal menurut Reeve (2009) adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan menyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Menurut Mulyadi (2008), pengendalian meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Menurut Agung Rai (2008) sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Permendagri  No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1(10), sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajeman yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien. Dengan adanya pengendalian ini semua kegiatan yang dilakukan dapat terkendali dan tidak akan adanya kecurangan dan kesalahan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab

Pengertian efektivitas (skripsi,tesis,disertasi)

Menurut Malayu (2007) efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Maksud dari pengertian di atas adalah bahwa keefektifan ditentukan oleh tercapainya sasaran atau tujuan.  Pengertian efektivitas menurut Arens et al.(2010), efektivitas merujuk ke pencapaian tujuan, sedangkan efesiensi mengacu pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu.Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merujuk pada pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi merujuk pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Mahmudi (2007), Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Suatu unit dapat dikatakan efektif bila kontribusi keluaran yang dihasilkan semakin besar terhadap  nilai pencapaian sasaran tersebut. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut yang berhubungan dengan hasil operasi perusahaan.

 

Definisi Inklusi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Bank Indonesia dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif
mendefinisikan keuangan inklusif sebagai hak bagi setiap orang untuk mempunyai
akses terhadap layanan lembaga jasa keuangan secara nyaman, tepat waktu,
informatif serta biayanya yang terjangkau dengan penuh penghormatan terhadap
harkat dan martabat manusia. Sedangkan Bank Dunia (2015) mendefinisikan
inklusi keuangan sebagai kondisi dimana akses terhadap layanan jasa keuangan
formal dimiliki oleh masyarakat secara tepat waktu, aman dan lancar dengan
biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk
meningkatkan kesejahteraan.
Sarma (2012) menyatakan bahwa sinklusi skeuangan adalah proses dari
sistem keuangan formal yang dijamin ketersediaannya, manfaat serta kemudahan
aksesnya untuk semua anggota ekonomi. Sedangkan sinklusi skeuangan menurut
Sanjaya (2016) adalah tersedianya sakses bagi masyarakat miskin yang bertujuan
untuk memiliki dan menggunakan layanan jasa sistem keuangan. Berdasarkan
definisi mengenai inklusi keuangan diatas, sdapat sdisimpulkan bahwa inklusis
keuangans adalah kemudahan tersedianya akses terhadap layanan lembaga jasa
keuangan bagi seluruh smasyarakat untuk smeningkatkan kesejahteraan dan
perekonomian

Awal Mula Inklusi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Paskas krisiss ekonomis tahuns 2008, inklusi keuangan menjadi hal yang
sangat penting untuk dibahas. Hal tersebut terutama karena didasari oleh adanya
dampak krisis terhadap masyarakat miskin yang sebagian besar tidak memiliki
akses terhadap layanan jasa keuangan.
Setahun setelah krisis ekonomi pada acara sG20 sPittsbugh Summit, seluruh
anggota sG20 sepakat bahwa peningkatan akses keuangan bagi masyarakat miskin
perlu diadakan. Hal tersebut juga dipertegas dalam acara sToronto sSummit 2010
dengan dikeluarkannya sembilan prinsip sebagai pedoman pembangunan inklusi
keuangan. Prinsip tersebut berisi tentang kepemimpian, keberagaman, inovasi,
proteksi, pemberdayaan, kerjasama, pengetahuan, proposionalitas dan kerangka
kerja.
Sejak saat itu kegiatan forum internasional seperti sCGAP, Worlds sBank,
APECs, Asians sDevelopment Bank s (ADB), sAlliance for Financials Inclusion (AFI),
dan forum internasional lainnya termasuk negara Indonesia sendiri fokus terhadap
kegiatan keuangan inklusif

Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kesejahteraan Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Keterkaitan antara inklusi keuangan terhadap kesejahteraan keuangan
ditunjukkan dalam hasil penelitian Selvia et al., (2021) bahwa adanya pengaruh
inklusi keuangan terhadap kesejahteraan keuangan. Inklusi keuangan dapat
diartikan sebagai sebuah kondisi dimana setiap individu dapat mengakses layanan
keuangan dan produk keuangan yang terjangkau, nyaman, berkualitas, dan
memuaskan. Pemahaman tentang layanan keuangan dan produk keuangan akan
mendorong sesuai dengan kebutuhan individu dan memudahkan dalam
melakukan aktivitas sehari-hari.
Dalam penelitian Mukong & Amadhila, (2021) menunjukkan adanya
keterkaitan antara inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan
keuangan. Inklusi keuangan menunjukkan bahwa kesejahteraan keuangan rumah
tangga dapat sejahtera ketika disertakan dengan finansial.

Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kesehjateraan Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Keterkaitan antara literasi keuangan terhadap kesejahteraan keuangan
ditunjukkan dalam hasil penelitian Luis & Nuryasman, (2020) bahwa adanya
pengaruh dari literasi keuangan terhadap kesejahteraan keuangan secara positif
dan signifikan. Terdapat indikator yang sangat mempengaruhi yaitu perilaku
keuangan dimana individu memiliki pengetahuan yang baik dalam kartu kredit
dan manfaat menabung. Seseorang yang dapat mengatur dalam hal keuangan
seperti pengendalian, pemeriksaan, serta pengelolaan keuangan di setiap harinya
dapat dikatakan bertanggung jawab terhadap perilaku keuangan, jika seseorang
dapat menyisihkan uangnya untuk menabung agar meminimalisir hasrat
seseorang dalam melakukan peminjaman yang tinggi biayanya untuk mencapai
kesejahteraan dalam hidupnya.
Dalam penelitian Parulian & Tan, (2021) menunjukkan adanya keterkaitan
antara literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kesejahteraan keuangan. Literasi keungan menjadi faktor dalam pengambilan
keputusan keuangan dan membawa seseorang dalam mencapainya kesejahteraan
keuangan. Penerapan literasi keuangan oleh seseorang dengan baik maka akan
semakin meningkat kesejateraan keuangan tersebut

Inklusi Keuangan Syariah (skripsi,tesis,disertasi)

Menurut Selvia et al., (2021) keuangan inklusif merupakan dimana
seseorang yang dapat memiliki layanan dan akses penuh dari lembaga keuangan
secara nyaman, tepat waktu, terjangkau, dan informatif dengan penuh
menghormati martabatnya. Lembaga keuangan dapat menyediakan layanan
keuangan dan produk keuangan memilki tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan keuangan seseorang yang menggunakan layanan lembaga
keuangan. Seseorang perlu memiliki kemampuan dalam hal manajemen keuangan
dan mampu dalam melakukan investasi serta memiliki daya tahan yang kuat
dalam keuangan.
Menurut Mukong & Amadhila, (2021) inklusi keuangan, suatu proses untuk
meyakinkan akses yang mudah, ketersediaan, dan penggunaan layanan keuangan
formal untuk semua pelaku ekonomi. Demikian juga system keuangan yang
mencakup semua untuk penyediaan praktik tabungan yang nyaman dan aman serta
memfasilitasi berbagai layanan keuangan yang efisien, sehingga meningkatkan
efisiensi dan kesejahteraan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Mukong & Amadhila, (2021) indikator yang digunakan dalam hal inklusi
keuangan yaitu :
1. Memiliki produk dana atau simpanan perbankan syariah
2. Memiliki produk pembiayaan perbankan syariah
3. Memiliki produk pasar modal syariah
4. Memiliki produk asuransi syariah dan takaful
5. Memiliki produk atau jasa pembiayaan syariah
6. Memiliki jasa pegadaian syariah
7. Memiliki produk dana pensiun syariah
8. Memiliki produk simpanan di Baitul maal
9. Memiliki produk pembiayaan atau penyaluran dana di Baitul maal

Literasi Keuangan Syariah (skripsi,tesis,disertasi)

Menurut Luis and Nuryasman (2020) literasi keuangan adalah kemampuan
individu dalam menganalisa, membaca, dan mengambil keputusan secara efektif
dalam hal keuangan dengan mengelola uang secara tepat dan efisien dalam
mencapai kesejahteraan keuangan. Seseorang dapat melaksanakan literasi
keuangan dapat membantu dalam hal menjaga kondisi financial tetap stabil dan
tidak akan goyah, karena perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka
panjang telah direncakan. Risiko-risiko yang akan terjadi juga sudah
dipertimbangkan dengan baik sehingga seseorang tidak mengalami kekurangan
dalam hal keuangan.
Menurut Parulian & Tan, (2021) literasi keuangan merupakan keterampilan
individu dalam manajemen keuangan praktis untuk menggunakan kemampuannya
secara tepat dan efisien guna merancang jangka pendek dan jangka panjang.
Masalah keuangan dapat diselesaikan dengan pengetahuan tentang keuangan yang
dimiliki sehingga seseorang tersebut dapat menyelesaikannya dengan baik,
diutamakan dalam keputusan pengeluaran keuangan untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari.
Terdapat perbedaan antara literasi keuangan konvensional dengan literasi
keuangan syariah. Pengertian dari literasi keuangan syariah menurut Sumarwan
(2019) dimana pengetahuan, tingkah laku, sikap, kesadaran dalam mengambil
keputusan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan seseorang yang memiliki
pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah. Literasi keuangan Syariah
memiliki tujuan untuk meningkatkan dan memperluas pemahaman, pengetahuan,
dan peran keikut sertaan masyarakat dalam penggunaan jasa dan produk Lembaga
keuangan Syariah. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang literasi
keuangan Syariah dapat mengubah kepribadian masyarakat untuk mengelola
keuangannya secara bijak dan lebih baik. Serta masyarakat dapat melakukan
pemilihan investasi yang halal, menguntungkan, dan terhidar dari investasi
bodong.
Menurut penilitan yang dilakukan oleh (Sumarwan 2019) indikator yang
digunakan dalam hal literasi keuangan meliputi aspek yaitu:
1. Pengetahuan tentang fiqih keuangan syariah
2. Pengetahuan tentang akad keuangan syariah
3. Pengetahuan tentang produk keuangaan syariah
4. Pengetahuan tentang produk pasar modal syariah
5. Pengetahuan tentang takaful atau asuransi syariah

Kesejahteraan Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Menurut Younas, et al., (2019) kesejahteraan keuangan atau financial wellbeing adalah suatu kemampuan seseorang yang telah mampu memenuhi dalam
hal kewajiban keuangan berjangka panjang yang direncanakan mulai saat ini
maupun masa yang akan datang, dan dapat melakukan persiapan untuk memenuhi
kebutuhan dalam hal keuangan di masa depan. Sehingga pada masa yang akan
datang segala keinginan dan kebutuhan akan dapat dengan mudah untuk dicapai
melalui segala persiapan dan pengelolaan yang bijaksana.
Menurut Luis & Nuryasman, (2020) kesejahteraan keuangan adalah
keadaan seseorang dimana dapat melakukan secara penuh dalam kewajiban saat
ini dan berkesinambungan, serta seseorang merasakan keamanan dalam hal
keuangan mereka pada masa depan, dan mampu dalam menentukan pilihan untuk
menikmati hidup. Penting bagi seseorang untuk menempuh dalam hal
kesejahteraan keuangan, karena dengan adanya hal kesejahteraan keuangan dapat
memberikan rasa nyaman dan aman bagi pemiliknya.
Terdapat 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan
keuangan menurut Luis & Nuryasman, (2020) yaitu
1. Hasil untuk memenuhi kewajiban keuangan
2. Kebebasan dalam mengambil keputusan
3. Kontrol keuangan
4. Keamanan keuangan

Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

“Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang
mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.”
(OJK, 2016). Berdasarkan SNLKI tahun 2013 yang di kutip dari (SNLKI, 2017:
16) menjelaskan “seseorang dapat dikatakan sebagai well literate bila mana
memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga, produk dan layanan jasa
keuangan, serta keterampilan dalam mengetahui dan mengelola fitur, manfaat,
risiko, hak dan kewajiban dari produk dan layanan jasa keuangan tersebut”.
Dalam (SNLKI, 2017: 24) “terdapat perubahan paradigma konsep literasi
keuangan dalam berbagai strategi literasi keuangan dunia. Perubahan tersebut
dilakukan sebagai bentuk penyelarasan dengan konsep financial well being”

Inklusi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Dalam (Peraturan Presiden Nomor 82, 2016) tentang Strategi Nasional
Keuangan Inklusif (SNKI), keuangan inklusif didefinisikan sebagai “kondisi ketika
setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan
formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya
terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat”. Dalam mewujudkan tujuan nasional keuangan inklusif
diperlukan strategi-strategi yang tercantum dalam enam pilar inlusi keuangan. Kerangka kerja umum keuangan inklusif dibangun di atas enam pilar, dalam (Bank
Indonesia, 2014) pada Booklet Keuangan Inklusif dijelaskan sebagai berikut :
Pilar 1 Edukasi Keuangan. Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat luas tentang produk;produk dan jasa-jasa keuangan yang ada dalam
pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman manajemen
resiko. Ruang lingkup edukasi keuangan meliputi : a) pengetahuan dan kesadaran
tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang
ragam resiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, d)
ketrampilan mengelola keuangan.
Pilar 2 Fasilitas Keuangan Publik. Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan
dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara
langsung maupun bersyarat guna mendorong pembiayan ekonomi masyarakat.
Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi : a) subsidi dan bantuan sosial, b)
pemberdayaan masyarakat, c) pemberdayaan UMKM.
Pilar 3 Pemetan Informasi Keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorkan tidak layak untuk menjadi
layak atau dari unbankable menjadi bankable oleh institusi keuangan normal,
terutama kaum miskin produktif serta usahamikro kecil. Inisiatif pada pilar ini
meliputi : a) peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan
teknis), b) sistem jaminan alternatif (lebih sederhanan namun tetap memperhatikan
resikoterkait), c) penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, d) identifikasi
nasabah potensial.
Pilar 4 Kebijakan/Peraturan yang mendukung. Pelaksanaan program keuangan
inklusif membutuhkan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia
guna meningktkan akses akan layanan jasa keuangan. Inisiatif untuk mendukung
pilar ini antara lain meliputi : a) kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa
keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) menyusun skema produk
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, c) mendorong perubahan ketentuan
dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proposional, d) menyusun
peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, e) memperkuat
landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, f)
menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah
kebijakan secara berkelanjutan.
Pilar 5 Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi. Strategi pilar ini bertujuan
meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberdaan segmen yang potensial
di masyarakat juga untuk memperluas jangkauan layanan jasa keuangan melalui
pemanfaatan metode distribusi alternatif. Aspek-sapek pada pilar ini diantaranya :
a) fasilitas forum intermediasi yang mempertemukan lembaga keuangan dengan
kelompok masyarakat produktif (layak dan unbanked) untuk mengatasi masalah
informasi yang asimetris, b) peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk
meningkatkan skala usaha, c) eksplorasi pada berbagai kemungkinan produk,
layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian
pada prinsip kehati-hatian.
Pilar 6 Perlindungan Konsumen. Strategi pilar ini bertujuan agar masyarakat
memliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam
memanfaatkan produk jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen-komponennya
meliputi : a) transparansi produk, b) penanganan keluhan nasabah, c) mediasi, d)
edukasi konsumen.
Inklusi keuangan ini merupakan salah satau strategi pembangunan nasional
dimana perlu adanya indikator untuk mengukur perkembangan atau pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. (Bank Indonesia, 2014) dalam Booklet Keuangan Inklusif
memaparkan bahwa, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan
keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Dari beberapa referensi,
Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan
keuangan inklusif adalah :
1. Ketersediaan / akses : mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan
formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
2. Penggunaan : mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa
keuangan ( keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
3. Kualitas : mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi
kebutan pelanggan.
4. Kesejahteraan : mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat
kehidupan pengguna jasa

Literasi dan Inklusi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada  UMKM   (skripsi,tesis,disertasi)

Hubungan antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan menurut
Soetiono dan Setiawan (2018) yaitu “Rendahnya tingkat literasi keuangan
menciptakan hambatan masyarakat untuk mengakses produk keuangan.
Rendahnya pengetahuan tentang mekanisme produk keuangan dan biayanya
juga mengurangi kemungkinan penggunaan produk dan layanan keuangan.
Masalah yang sama juga akan mencegah individu memanfaatkan produk dan
layanan keuangan mereka secara optimal”.
Berdasarkan analisis dalam penelitian dan pembahasan hasil penelitian
yang telah dilakukan oleh Yanti (2019), maka dapat ditarik kesimpulan yakni
Inklusi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
UMKM. Hal ini menunjukan bahwa kinerja UMKM akan meningkat secara
signifikan apabila pelaku UMKM terus meningkatkan inklusi keuangan.
Literasi keuangan juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja UMKM. Hal ini menunjukan bahwa kinerja UMKM akan meningkat
secara signifikan apabila pelaku UMKM terus meningkatkan literasi keuangan.

Inklusi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada   UMKM  (skripsi,tesis,disertasi)

Hubungan inklusi keuangan dengan pengelolaan keuangan yaitu menurut
Soetiono dan Setiawan (2018) “Bagi pengusaha kecil, terbukanyan akses
permodalan ke sektor keuangan formal secara otomatis akan membuka peluang
usaha ataupun meningkatkan kapasitas usahanya”. Hal ini juga didukung dengan
hasil dari penelitian Yanti (2019) yaitu “Inklusi keuangan memberikan pengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa
kinerja UMKM akan meningkat secara signifikan apabila pelaku UMKM terus
meningkatkan inklusi keuangan”.

Literasi Keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM (skripsi,tesis,disertasi)

Hubungan antara literasi keuangan dengan pengelolaan keuangan tertera
pada pengertian literasi keuangan oleh POJK (2016) yaitu “pengetahuan,
ketrampilan, dam keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam
rangka mencapai kesejahteraan”.
Penelitian dari Klapper, Lusardi dan Panor (2012) menunjukkan bahwa
kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan keuangan akan
meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pribadi mereka. Hasil dari
penelitian (Anggraeni, 2015) juga mendukung pernyataan tersebut yaitu
“Tingkat literasi yang rendah mempengaruhi pemilik usaha dalam mengelola
keuangan usaha dengan kemampuan yang hanya sebatas pada pencatat tetapi
belum dilakukan dokumentasi yang baik untuk penerimaan dan pengeluaran”.

Kriteria UMKM (skripsi,tesis,disertasi)

Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah asset
dan omzet yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana
rumusan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
(Tanjung, 2017) Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil pengurangan
total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban, tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan kekayaan dan
hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal
6, kriteria usaha mikro yaitu:
1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Menurut Suhartini (2015), kriteria usaha kecil adalah sebagai
berikut:
1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Menurut Suhartini (2015) sedangkan kriteria usaha menengah
adalah sebagai berikut:
1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha.
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

UMKM (skripsi,tesis,disertasi)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor
ekonomi (Tambunan, 2012). Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha
Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar
(UB) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan
bangunan), omset rata-rata pertahun atau njumlah pekerja tetap. Namun
definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur ini berbeda disetiap Negara.
Berdasarkan Undang-Undang
Rumusan terhadap definisi UMKM berbeda antara satu Negara dengan
Negara lainnya dan berbeda pula definisi yang dibuat oleh berbagai lembaga
dunia. Tidak ada suatu kesepakatan terhadap definisi UMKM. Umumnya,
UMKM didefinisikan berdasaekan kriteria dan ciri yang dapat berupa
jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah capital dan omzet dari
kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan
karakteristik UMKM, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan,
organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya.
Di Indonesia sendiri, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008, terdapat berbagai rumusan definisi yang dibuat oleh berbagai
instansi dan menjadi acuan, diantaranya adalah definisi yang dirumuskan
Bank Indonesia, biro Pusat Statistik, Kementrian Koperasi dan UMKM, dan
berbagai definisi lainnya yang masing-masing merumuskan definisi
berdasarkan kepentingan instansi masing-masing. Umumnya definisi yang
dibuat oleh instansi-instansi tersebut lebih kepada kriteria kuantitatif yang
diukur berdasarkan jumlah omzet dan kepemilikan asset.
Menurut UU Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil didefinisikan sebagai:
a) Usaha produktif milik warga Negara Indonesia yang berbentuk badan
usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hokum, atau badan
usaha berbadan hokum, termasuk koperasi.
b) Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau
berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha
menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.
c) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling
banyak Rp. 100 juta per tahun.
Biro Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah secara bersama-sama mendefinisikan UMKM dan
mengelompokannya menjadi dua kelompok usaha, yaitu usaha kecil, yaitu
usaha yang memiliki omzet kurang dari Rp. 1 miliar pertahun; usaha
menengah adalah usaha yang memiliki batas maksimal omzet antara Rp. 1-
50 miliar pertahun.
Bank Indonesia mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha yang
memiliki nilai asset tetap (di luar tanah dan bangunan) paling besar Rp. 200
juta dengan omzet pertahun maksimal Rp. 1 miliar. Usaha menengah
memiliki kriteria asset tetap dengan besaran yang dibedakan antara industri
manufaktur (Rp. 200 juta sampai Rp. 5 miliar) dan non-manufaktur (Rp. 200
juta sampai Rp. 600 juta).

Tujuan Utama Inklusi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi keuangan inklusif DI
Indonesia disusunlah stratgi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)
sebagai pedoman langkah-langkah strategis para pemangku
kepentingan dalam membantu masyarakat agar dapat terhubung dengan
layanan keuangan formal. SNKI 2012 mempunyai visi untuk
mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan
kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas system
keuangan di Indonesia (Soetiono & Setiawan, 2018).
SNKI tersebut kemudian direvisi pada tanggal 1 September 2016
melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang
Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Visi SNKI 2016 adalah untuk
meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal
melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk dan jasa
keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas
secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan dalam eangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Peraturan Presiden, 2016). Visi tersebut
kemudian dijabarkan dalam misi, yaitu:
1) Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam
mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan
2) Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat
3) Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam
penggunaan layanan keuangan
4) Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan
5) Mendorong pengembangan keuangan inklusif dan mendukung
pencapaian Suistainable Development Goals (SDGs) di Indonesia

Inklusi Keuangan / Keuangan Inklusi (skripsi,tesis,disertasi)

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai ketersediaan akses pada
berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Soetiono & Setiawan, 2018). World Bank
(2014b) mendefinisikan keuangan inklusi sebagai proporsi individu dan
perusahaan yang menggunakan produk dan jasa keuangan.
Financial inclusion (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya
mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga,
terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.
Financial inclusion merupakan sebagai bentuk strategi nasional keuangan
inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari
lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau
biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat

Klasifikasi Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan membagi literasi keuangan
masyarakat dalam 4 tingkatan (Soetiono & Setiawan, 2018), yaitu:
1) Well Literate
Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa
keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat
dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan,
serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk jasa
keuangan.
2) Sulficient Literate
Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa
keuangan serta produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat
dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3) Less Literate
Hanya memiliki penegtahuan tentang lembaga jasa keunagan,
produk dan jasa keuangan.
4) Not Literate
Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga
jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam
menggunakan produk dan jasa keuangan

Indikator Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Ada 4 (empat) indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat
literasi keuangan (Hidajat, 2015) yakni:
1) Pengetahuan umum tentang keuangan
Pengetahuan tentang keuangan mencakup pengetahuan
keuangan pribadi, yakni bagaimana mengatur pendapatan dan
pengeluaran, serta memahami konsep dasar keuangan. Konsep
dasar keuangan tersebut mencakup perhitungan tingkat bunga
sederhana, bunga majemuk, pengaruh inflasi, opportunity cost,
nilai waktu uang, likuiditas suatu aset, dan lain-lain.
2) Investasi
Investasi adalah menyimpan atau menempatkan uang agar bisa
bekerja sehingga dapat menghasilkan uang yang lebih banyak.
Cara yang sering digunakan seseorang dalam berinvestasi yakni
dengan meletakkan uang ke dalam surat berharga termasuk saham,
obligasi dan reksa dana atau dengan memiliki real estate.
3) Tabungan dan pinjaman
Tabungan dan pinjaman (saving and borrowing) merupakan
produk perbankan yang lebih dikenal sebagai tabungan dan kredit.
Tabungan (saving) merupakan sejumlah uang yang disimpan untuk
kebutuhan di masa depan. Seseorang yang memiliki pendapatan
yang lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya akan cenderung
menyimpan sisa uangnya tersebut. Bentuk simpanan bisa berupa
tabungan dalam bank atau tabungan dalam bentuk deposito.
Sedangkan pinjaman (borrowing) merupakan suatu fasilitas untuk
melakukan peminjaman uang dan membayarnya kembali dalam
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
4) Asuransi
Asuransi merupakan suatu bentuk perlindungan secara
finansial yang bisa dilakukan dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi
properti, asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan. Tujuan dari
asuransi adalah untuk mendapatakan ganti rugi apabila terjadi hal
yang tidak terduga seperti kematian, kehilangan, kecelakaan, atau
kerusakan. Asuransi melibatakan pihak tertanggung untuk
melakukan pembayaran premi secara berkala dalam suatu waktu
tertentu yang berguna sebagai ganti polis yang menjamin
perlindungan yang diperoleh dari pihak tertanggung.

Tujuan Utama Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Visi Strategi Nasional Literasi Keuangan (Revisit, 2017) adalah
mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi
keuangan yang tinggi (well literate) sehingga dapat memanfaatkan
produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai
kesejahteraan keuanganyang berkelanjutan (Soetiono & Setiawan,
2018)

Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2013,
Otoritas Jasa Keuangan menggunakan istilah literasi keuangan sebagai
rangkaian proses atau anktivitas untuk meningkatkan pengetahuan
(knowledge), keyakinan (confidence), dan ketrampilan (skill) konsumen dan
masyarakat luas. Definisi ini mengalami penyempurnaan dalam Peraturan
OJK no. 76 Tahun 2016 dan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan
Indonesia (Revisit 2017).
Penyempurnaan pengertian literasi keuangan dilakukan dengan
menambah aspek sikap dan perilaku disamping pengetahuan, ketrampilan,
dan keyakinan terhadap lembaga, produk dan layanan keuangan. Pengertian
literasi keuangan tersebut menjadi pengetahuan, ketrampilan dan
keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan
kualitas pengambian keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka
mencapai kesejahteraan (Soetiono & Setiawan, 2018).

Faktor – Faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan (Marsh, 2006) (skripsi,tesis,disertasi)

1) Sikap Keuangan/ Financial Attitude
Sikap mengacu pada bagaimana seseorang merasa tentang
masalah keuangan pribadi, yang diukur dengan tanggapan atas
sebuah pernyataan atau opini.
2) Pengetahuan Keuangan/ Financial Knowledge
Pengetahuan mengacu pada apa yang diketahui individu
tentang masalah keuangan pribadi, yang diukur dengan tingkat
pengetahuan mereka tentang berbagai konsep keuangan pribadi.
Pengetahuan keuangan mempunyai hubungan yang erat dengan
financial literacy atau edukasi keuangan.
3) Inklusi Keuangan/ Financial Inclusion
Bagi pengusaha kecil, terbukanyan akses permodalan ke sector
keuangan formal secara otomatis akan membuka peluang usaha
ataupun meningkatkan kapasitas usahanya

Indikator Pengelolaan Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Terdapat empat kerangka dasar pengelolaan keuangan (Kuswadi,
2005) :
1) Perencanaan
Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan
organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan
tersebut. Menurut Kuswadi (2005) kegiatan perencanaan pada
keuangan, salah satunya adalah merumuskan sasaran keuangan
tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan. Penyusunan
anggaran merupakan proses untuk membantu melaksanakan fungsi
perencanaan dan pengendalian yang efektif. Anggaran merupakan
suatu rencana yang dibuat oleh perusahaan dan dinyatakan dalam
bentuk moneter.
2) Pencatatan
Pencatatan merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan
yang telah terjadi, penulisannya secara kronologis dan sistematis.
Pencatatan sendiri digunakan sebagai penanda bahwa telah terjadi
transaksi yang terjadi pada periode yang ditentukan dalam
organisasi. Penyusunan pencatatan diawali dari pengumpulan
dokumen yang mendukung terjadinya transaksi. Contohnya nota,
kuitansi, faktur, dll. Langkah selanjutnya menulis transaksi dalam
jurnal, lalu di posting ke dalam buku besar. Jenis-jenis catatan
adalah jurnal, buku besar, worksheet.
3) Pelaporan
Pelaporan merupakan langkah selanjutnya setelah selesai
memosting ke buku besar, dan buku besar pembantu. Postingan
dalam buku besar dan buku besar pembantu akan ditutup pada
akhir bulan, setelah itu akan dipindahkan ke ikhtisar laporan
keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Jenis-jenis
laporan keuangan ada Laporan Arus Kas, Laporan Laba Rugi,
Laporan Posisi Keuangan.
4) Pengendalian
Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi
kinerja aktual dari setiap bagian organisasi, apabila diperlukan
akan dilakukan perbaikan. Pengendalian dilakukan untuk
menjamin bahwa perusahaan atau organisasi mempu mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pengendalian adalah
pengendalian awal, pengendalian berjalan, dan pengendalian
umpan balik

Pengelolaan Keuangan Pribadi (Manajemen Keuangan) (skripsi,tesis,disertasi)

Pengelolaan keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan
keuangan di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi
pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga, dan
pengelolaan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan merupakan
bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi
individu, keluarga maupun perusahaan (Bank Indonesia, 2014). Pengelolaan
keuangan ialah suatu tindakan untuk mencapai tujuan keuangan periode
selanjutnya menjadi bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi
yang timbul (Wibowo, 2007).

Faktor yang Mempengaruhi Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)

Penelitian ini menggunakan Indeks Keuangan Inklusif (IIK)
sebagai variabel dependen. Indeks keuangan inklusif merupakan ukuran
untuk tingkat keuangan inklusif. Indeks keuangan inklusif akan
dipergunakan untuk mengukur tingkat keuangan inklusif di lima
Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2013 sampai
dengan tahun 2018. Perhitungan indeks keuangan inklusif dalam
penelitian ini mengikuti konsep perhitungan yang telah dilakukan oleh
Ummah dkk., (2015) dan Atikah dan Ma’ruf (2016).
Variabel independen dari penelitian ini diadopsi dari penelitianpenelitian yang telah ada sebelumnya. Variabel yang digunakan dalam
penelitian ini diantaranya:
a. PDRB Per Kapita
Salah satu indikator penting dalam mengetahui kondisi
perekonomian di suatu negara dalam periode tertentu melalui data
Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga kostan maupun
harga berlaku. Produk domestik bruto (PDB) digunakan untuk
mengukur pertumbuhan ekonomi lingkup yang lebih luas atau skala
nasional sedangkan produk domestik regional bruto (PDRB)
digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi lingkup yang lebih
kecil atau skala regional.
PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam
mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Besaran PDRB antar
daerah berbeda-beda, ini dikarenakan potensi faktor-faktor produksi
yang dimiliki antar daerah bervariasi. Di dalam suatu perekonomian
negara, antara sektor satu dengan sector lainnya saling membutuhkan,
baik dari bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri
memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan,
hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa
Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata
penduduk dalam suatu negara dalam periode satu tahun. Terdapat dua
cara yang digunakan dalam menghitung pendapatan per kapita, yaitu
berdasarkan harga tetap dan berdasarkan harga yang sedang berlaku.
Jika kita menghitung berdasarkan harga tetap maka hasilnya disebut
dengan pendapatan per kapita riil. Sebaliknya apabila kita menghitung
pendapatan per kapita berdasarkan harga yang sedang berlaku maka
hasilnya disebut dengan pendapatan perkapita nominal.
Pendapatan per kapita nominal adalah pendapatan per kapita
yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi.
Sedangkan pendapatan per kapita riil adalah pendapatan per kapita
yang sudah memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi.
GDP Per kapita dianggap penting karena semakin besar pendapatan
seseorang, semakin besar pula kesempatan mengakses jasa keuangan.
b. Angka Melek Huruf
Melek huruf adalah kemampuan menulis dan membaca.Lawan kata
dari melek huruf adalah buta huruf atau tuna aksara. Angka Melek Huruf
merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai
kemampuan membaca dan menulis huruf latin, huruf arab dan huruf
lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya. Melek huruf
memungkinkan manusia melalukan lompatan kuantum dalam peradaban
karena dengan melek huruf masyarakat luas tercerahkan atau paling tidak
memiliki akses yang luas terhadap sumber informasi bahkan sumber ilmu
pengetahuan yang sebelumnya dimiliki oleh segelintir orang.
Angka melek huruf berkisar antara 0-100, dimana tingkat melek
huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar
yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan
penduduk untuk memperoleh informasi melalui kemampuan
menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
demikian, dapat diteliti lagi seberapa besar penduduk di suatu wilayah
yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi,
pengetahuan dan ketrampilan, memudahkan komunikasi, serta
mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga penduduk
tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun
negaranya diberbagai bidang kehidupan. Selain itu, angka melek huruf
dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam perencanaan dan evaluasi
program pemberantasan buta huruf, pemberantasan kemiskinan,
program pembangunan di bidang kesehatan dan program pembangunan
lainnya.
Melek huruf juga penting karena melibatkan pembelajaran
berkelanjutan dalam mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan
langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali
potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.
Kondisi ini juga mempermudah penerimaan informasi dari berbagai
sumber salah satunya adalah lembaga keuangan. Informasi yang
diterima akan mudah diolah dan diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan diri. Dengan demikian melek huruf akan mendukung
program keuangan inklusif yang tepat sasaran sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
c. Infrastuktur Jalan
Infrastruktur merupakan hal mendasar yang dibutuhkan
dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Infrastruktur fisik dan sosial dapat
didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem
struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor
privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian
dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada
infrstruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur antara lain
dapat berupa fasilitas jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal waduk,
tanggul, pengelolahan limbah, pelistrikan, telekomunikasi, pelabuhan
secara fungsional.
Infrastruktur dikelompokkan menjadi enam kelompok, yaitu
kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan), kelompok pelayanan
transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara), kelompok air (air
bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air), kelompok
manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat), kelompok bangunan
dan fasilitas olahraga luar, dan kelompok produksi dan distribusi energi
(listrik dan gas).
Dalam pasal 1 ayat 4 UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan,
memberikan definisi bahwa jalan yaitu prasarana transportasi darat yang
meliputi segala bagian jalan, termasuk pembangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada
permukaan tanah, diatas permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta
api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan merupakan infrastruktur fisik yang
sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Jalan merupakan salah satu
prasarana transportasi darat yang memegang peranan penting dalam sektor
perhubungan terutama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan
mengembangkan potensi daerah. Kondisi jalan yang baik akan menjadi
tolak ukur dari perekonomian dan akan memudahkan distribusi barang dan
jasa serta kelancaran investasi. Pada umumnya jalan aspal merupakan
salah satu infrastruktur yang mengindikasikan kondisi pembangunan yang
baik dalam suatu negara. Selain itu, semakin baik kondisi jalan yang ada
pada suatu negara akan memudahkan akses pada lembaga keuangan.
Untuk itu dalam penelitian ini infrastruktur yang digunakan adalah jumlah
keseluruhan jaringan aspal yang ada di masing-masing Kabupaten/kota di
Daerah Istimewa Yoogyakarta.
d . Pengangguran
Faktor lain yang dapat dikaitkan dengan keuangan inklusi adalah
pekerja (Sarma dan Pias, 2011). Pekerja adalah faktor penting yang
mempengaruhi keuangan inklusif. Pertama, peningkatan lapangan kerja
baik formal maupun informal umumnya disertai dengan pertumbuhan
pendapatan yang akan mengarah pada partisipasi sistem keuangan formal
sehingga meningkatkan keuangan inklusi. Kedua, pekerjaan formal secara
otomatis menghubungkan karyawan dengan sistem keuangan formal
melalui pembayaran upah dengan Automated Cash Transfer (ACT).
Sebaliknya, pengangguran atau mereka yang tidak memiliki pekerjaan,
akan sedikit kemungkinan untuk berpatisipasi dalam sistem keuangan
(Lenka dan Barik, 2018)

Perhitungan Indeks Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)

Dalam mengukur tingkat inklusi suatu wilayah maka diperlukan
indeks inklusi keuangan. Beberapa peneliti mengukur inklusi keuangan
dengan menghitung proporsi dari populasi rumah tangga yang memiliki
akses terhadap jasa keuangan formal. Studi lain juga membedakan konsep
akses jasa keuangan dengan penggunaan jasa keuangan. Dimana akses jasa
keuangan dapat diukur dari jumlah kantor perbankan dan jumlah ATM
yang tersebar di suatu wilayah. Sedangkan penggunaan jasa keuangan
dapat diukur dengan jumlah deposit serta kredit yang disalurkan. Sarma
et.al (2011) mengungkapkan Indeks ini sendiri digunakan untuk megukur
keinklusian system keungan disuatu Negara. Perhitungan ini
dikembangkan menjadi 3 dimensi yaitu :
a. Penetrasi perbankan .
Penetrasi perbankan indicator utama dalam inklusi keuangan. Dimana
semakin banyak penggunanya maka semakin baik , maka dari itu system
keuanga diharapkan dapat menjangkau dengan luas diantara penggunanya.
Salah satu indikatornya adalah proporsi populasi yang dimiliki rekening
perbankan.
b. Ketersediaan jasa keuangan
Jasa keuangan harus tersedia bagi semua pengguna dalam suatu system
keuangan yang inklusif. Ukuran ini dapat dilihat dari jumlah kantor
cabang, ATM, dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri ATM memiliki
peranan penting bagi jasa perbankan dalam melayani kebutuhan
masyarakat di jasa keuangan sehingga dengan adanya kantor cabang dan
ATM, akan mempermudah masyarakat dalam menjangkau jasa keuangan.
c. Penggunaan jasa perbankan
Memiliki rekening tidak cukup untuk menunjukkan system keuangan yang
inklusif. Diperlukan kemampuan masyarakat dalam menggunakannya
seperti kredit, deposit, pembayaran , remintasi dan transfer.
Bank Indonesia (2014) memandang bahwa untuk mengetahui sejauh
mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran
kinerja. Alliance for Financial Inclusion (2010) secara umum
mendefinisikan kompleksitas keuangan inklusif ke dalam 4 (empat)
indikator, sebagai berikut:
1) Ketersediaan (Access): kemampuan untuk menggunakan
layanan jasa keuangan dan produk-produk yang disediakan
oleh lembaga keuangan formal.
2) Kualitas (Quality): sebagai ukuran atas kesesuaian jasa atau
produk keuangan terhadap kebutuhan konsumen, komponen
kualitas mencakup pengalaman konsumen yang ditunjukkan
dalam opini dan sikap tentang produk-produk jasa keuangan
yang tersedia bagi mereka.
3) Penggunaan (Usage): tidak hanya menekankan pada
penggunaan layanan jasa keuangan, lebih memfokuskan pada
aspek permanence and depth dari layanan dan produk sector
keuangan di suatu negara.
4) Kesejahteraan (Welfare): mengukur dampak dari suatu produk
atau layanan jasa keuangan terhadap konsumen, seperti
perubahan pada pola konsumsi, aktivitas usaha dan investasi,
serta kesejahteraan Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan oleh suatu dimensi maka
semakin tinggi pula pencapaian di dalam dimensi tersebut.untuk
menghitung indeks setiap dimensi diperlukan bobot. Bobot ditentukan
berdasarkan seberapa besar dimensi tersebut dapat mempengaruhi
keuangan inklusif. Selain memerlukan bobot, perhitungan indeks
keuangan inklusif memerlukan batas atas dan bawah dari masing-masing
indikator. Batas atas maupun batas bawah harus dijadikan nilai tetap

  Indikator Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)

World Bank (2009) menjelaskan bahwa akses jasa keuangan dapat
diukur dengan jumlah individu, rumah tangga, maupun perusahaan yang
menggunakan layanan keuangan seperti menyimpan, menerima kredit,
melakukan pembayaran, dan menggunakan produk keuangan lainnya dari
berbagai lembaga keuangan baik yang formal maupun yang informal.
Indikator yang paling baik untuk mengukur akses jasa keuangan adalah
jumlah orang yang menggunakan jasa simpanan dan jumlah orang yang
menggunakan jasa pinjaman di lembaga keuangan. Namun, tidak semua
negara yang memiliki data tersebut, terutama dari lembaga keuangan
mikro dan lembaga keuangan informal. Indikator yang paling tepat
digunakan untuk mengukur akses terhadap penggunaan jasa simpanan
adalah jumlah rekening deposit per 1000 orang dewasa.
Beberapa penelitian telah membedakan antara konsep akses jasa
keuangan dengan penggunaan jasa keuangan. Akses jasa keuangan diukur
dengan jumlah kantor perbankan dan jumlah ATM yang tersebar di suatu
wilayah, sedangkan penggunaan diukur dengan jumlah deposit dan kredit
yang disalurkan (World Bank, 2009).

Inklusi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Menurut Bank Indonesia (2013), inklusi keuangan merupakan
upaya dalam meniadakan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk
harga maupun non harga terhadap akses pelayanan keuangan masyarakat.
Menurut Sanjaya (2014) , inklusi keuangan bertujuan sebagai penyedia
akses bagi masyarakat agar dapat memiliki dan menggunakan layanan
system keuangan. Inklusi keuangan adalah suatu keadaan dimana
masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat
penggunaan layanan keuangan penduduk disuatu Negara dapat dilihat dari
menabungnya masyarakat, meminjam uang, melakukan pembayaran dan
mengatur resiko.
Inklusi keuangan dan akses terhadap pelayanan jasa keuangan
merupakan dua hal yang berbeda. Pelaku ekonomi mungkin memiliki
akses terhadap jasa keuangan tetapi tidak ingin menggunakannya. Hal ini
disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi dalam menggunakan
jasa keuangan. Dermiguc-kunt A et al. (2008) mengungkap lebih rinci
mengenai perbedaan aksess terhadap jasa keuangan dengan penggunaan
jasa keuangan. Akses ditujukan sebagai penawaran sedangkan
penggunaan jasa keuangan ditentukan oleh penawaran ataupun
permintaan.
Inklusi keuangan diartikan sebagai suatu kelompok individu yang
menggunakan layana jasa keuangan memiliki multidimensi, merefleksikan
beragam macam layanan keuangan seperti fasilitas pembayaran, rekening,
tabungan, asuransi, dan pasar modal. Rendahnya pengunaan layana jasa
keuangan bukan berarti kurangnya akses terhadap layanan keuangan
melainkan masyarakat mungkin saja memiliki akses layanan tersebut akan
tetapi memilih untuk tidak menggunakannya. Inklusi keuangan merupakan
salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Tingginya inklusi keuangan menunjukkan tingginya
partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal begitupun sebaliknya.
Rendahnya inklusi keuangan menunjukkan rendahnya partisipasi
masyaraka dalam jasa keuangan formal. Peningkatan ini duharapkan dapat
meningkatkan efisiensi keuangan melalui peningkatan jasa keuangan
formal yang dapat meningkat pertumbuhan ekonomi

Peran Pemerintah Dalam Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)

Peranan pemerintah terhadap peningkatan keuangan inklusif tidak hanya
melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif melainkan di terapkan dalam bentuk
Bantuan Sosial Nontunai. Peranan pemerintah tersebut melalui program-program
sebagai berikut:
a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), ditujukan kepada Rumah
Tangga Sasaran (RTS) pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang
merupakan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS): 25% rumah tangga
dengan status sosial ekonomi terendah (dalam rangka kompensasi atas
kenaikan harga BBM).
1) Jumlah Bantuan/Subsidi:
a) 2013: Rp 150.000 per keluarga per bulan untuk 4 bulan.
b) 2014: Rp 200.000 per keluarga per bulan untuk 2 bulan (November
dan Desember 2014).
c) 2015: Rp 200.00 per keluarga per bulan untuk 3 bulan (Januari,
Februari, dan Maret 2015).
2) Jumlah Penyaluran:
a) 2014: 15,5 juta keluarga (14,5 juta dengan giro pos).
3) Jumlah Penyaluran Nontunai
a) 2014: 1 juta keluarga dengan LKD (Bank Mandiri) berupa sim card.
b) 2015: 1 juta keluarga dengan LKD (Bank Mandiri) berupa sim card.
4) Pihak Terkait meliputi: Kemensos, Bank Mandiri, Telkomsel, Indosat,
XL.
b. Program Indonesia Pintar (PIP), yang ditujukan kepada Pemegang Kartu
Indonesia Pintar (KIP): anak usia sekolah (^-21 tahun) dari keluarga
pemegang KPS, peserta PKH, dari panti asuhan, pesantren KPS, terancam
putus sekolah karena kesulitan ekonomi/korban musibah dan belum/tidak lagi
bersekolah.
1) Jumlah Bantuan/Subsidi:
a) 2013/2014:
(1) SD: Rp 225.000 per semester.
(2) SMP: Rp 375.000 per semester.
(3) SMA: Rp 500.000 per semester.
2) Jumlah Penyaluran:
a) 2013/2014: 15,43 juta siswa
3) Jumlah Penyaluran Nontunai:
a) 2014: 160 ribu siswa (melalui BRI dan BNI).
4) Pihak Terkait meliputi: Kemensos, Kemenag, BRI, dan BNI.
c. Program Keluarga Harapan (PKH), yang ditujukan kepada Keluarga Sangat
Miskin (KSM) pemegang kartu peserta PKH yang memiliki komponen
kesehatan (ibu hamil, balita, anak pra-sekolah) dan komponen pendidikan
(SD, SMP, SMA) atau anak usia 7-21 tahun yang belum pendidikan 12 tahun
(kepesertaan maksimal 6 tahun).
1) Jumlah Bantuan/Subsidi:
a) 2015: (per KSM per tahun).
(1) Bantuan tetap: Rp 500.000.
(2) Ibu hamil/menyusui/anak < 6 tahun: Rp 1.000.000.
(3) Anak SD: Rp 450.000.
(4) Anak SMP: Rp 750.000.
(5) Anak SMA: Rp 1.000.000.
(6) Bantuan minimum per KSM: Rp 950.000.
(7) Bantuan maksimum per KSM: Rp 3.700.000.
2) Jumlah Penyaluran:
a) 2013: 2.365.523 KSM.
b) 2014: 3.200.000 KSM.
3) Jumlah Penyaluran Nontunai:
a) 2014: 1.804 KSM dengan 2 bank (BRI dan Mandiri).
4) Pihak Terkait meliputi: Kemensos, Bank Mandiri, BRI, Telkomsel,
Indosat, XL.

Peranan Bank Indonesia dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)

Bank Indonesia mendukung pelaksanaan implementasi Strategi Nasional
Keuangan Inklusif melalui peranan sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan kegiatan keuangan inklusif dengan kementerian/lembaga
terkait. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam
perencanaan dan pelaksanaan program keuangan inklusif.
b. Melakukan pemetaan potensi daerah sebagai dasar penetapan program dan
prioritas kegiatan keuangan inklusif. Pemetaan potensi daerah antara lain
dilakukan terhadap sektor ekonomi, pihak penerima program dan stakeholder
terkait.
c. Menetapkan program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif. Menetapkan
program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif yang akan dilakukan setelah
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Penetapan program dan
prioritas kegiatan dilakukan sesuai dengan hasil pemetaan potensi daerah yang
dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya untuk mempermudah
pelaksanaannya, dibuat pedoman pelaksanaan program keuangan inklusif.
d. Sebagai focal point untuk kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan Bank
Indonesia dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Bank Indonesia menjadi focal point dengan fokus pada edukasi, perlindungan
konsumen, pengaturan dan pengawasan di bidang sistem pembayaran; edukasi
perencanaan keuangan; pengaturan dan pemetaan sistem informasi untuk
keuangan inklusif; serta pengembangan akses keuangan UMKM.
e. Mensosialisasikan program keuangan inklusif. Mensosialisasikan program
kegiatan keuangan inklusif, khususnya kepada Kantor Perwakilan Wilayah
Bank Indonesia serta pemangku kepentingan terkait.
f. Membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di luar Bank
Indonesia. Dalam rangka memperluas pengembangan keuangan inklusif
diperlukan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di tingkat nasional,
regional maupun internasional.
g. Melaksanakan kegiatan keuangan Inklusif. Melaksanakan kegiatan keuangan
inklusif yang relevan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
h. Mengevaluasi program kegiatan keuangan inklusif. Bersama dengan
kementerian/lembaga terkait melakukan evaluasi perkembangan keuangan
inklusif untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan di masa datang.

Kerangka Nasional Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)

Untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, dibutuhkan suatu
strategi nasional yang disebut dengan Strategi Nasional keuangan Inklusif.
Kerangka kerja umum keuangan inklusif dibangun di atas enam pilar sebagai
berikut:
a. Edukasi Keuangan. Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada
dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman
manajemen risiko. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: 1)
pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, 2)
pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, 3)
perlindungan nasabah, 4) ketrampilan mengelola keuangan.
b. Fasilitas Keuangan Publik. Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan
dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik
secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi
masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: 1) subsidi dan bantuan
sosial, 2) pemberdayaan masyarakat, 3) pemberdayaan UMKM.
c. Pemetaan Informasi Keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk
menjadi layak atau dari unbankable menjadi bankable oleh institusi keuangan
normal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil. Inisiatif
yang dilakukan di pilar ini meliputi: 1) peningkatan kapasitas (melalui
penyediaan pelatihan dan bantuan teknis), 2) sistem jaminan alternatif (lebih
sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait), 3) penyediaan layanan
kredit yang lebih sederhana, 4) identifikasi nasabah potensial.
d. Kebijakan/Peraturan yang mendukung. Pelaksanaan program keuangan
inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun
Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan.
Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi: 1) Kebijakan
mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, 2) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, 3) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan
prinsip kehati-hatian secara proporsional, 4) menyusun peraturan mekanisme
penyaluran dana bantuan melalui perbankan, 5) memperkuat landasan hukum
untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, 6) menyusun
kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah
kebijakan secara berkelanjutan.
e. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi. Bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensional di
masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan
memanfaatkan metode distribusi alternatif. Beberapa aspek pada pilar ini
meliputi: 1) fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga
keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan unbanked) untuk
mengatasi masalah informasi yang asimetris, 2) peningkatan kerjasama antar
lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, 3) eksplorasi berbagai
kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan
tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.
f. Perlindungan Konsumen. Bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa
aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan
produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang berada
pada pilar ini meliputi: 1) transparansi produk, 2) penanganan keluhan
nasabah, 3) mediasi, 4) edukasi konsumen. Keeenam pilar tersebut
selanjutnya dijabarkan kedalam program-program yang telah disesuaikan
dengan kategori penduduk yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan
Kementerian terkait.

Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)

.
Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan
kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada
masyarakat ini perlu menyasar kelompok yang mengalami hambatan untuk
mengakses layanan keuangan. Pengelompokan ini meliputi:
a. Miskin Berpendapatan Terendah.
Kategori ini mencakup mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau
tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Kategori ini
mengacu pada golongan sangat miskin yang mungkin menerima bantuan
sosial, serta segmen bawah kategori miskin yang menjadi bagian dari program
pemberdayaan masyarakat.
b. Miskin Bekerja.
Kategori ini mencakup orang miskin yang berusaha sendiri, termasuk di
dalamnya petani kecil dan marjinal, nelayan, seniman dan perajin, pedagang
kecil, dan pengusaha mikro di sektor informal baik di perkotaan dan
perdesaan. Kurangnya sumber daya membatasi kemampuan mereka untuk
memperluas produksi atau melakukan perbaikan dalam hal produktivitas dan
pendapatan.
c. Bukan Miskin.
Kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria
untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan
miskin bekerja.
d. Pekerja Migran Domestik dan Internasional.
TKI biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses
yang terbatas ke layanan keuangan. Mereka terutama membutuhkan sarana
untuk mengirim uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke
rumah, yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal.TKI
umumnya berasal dari rumah tangga pertanian yang miskin, yang terletak di
daerah perdesaan dengan tingkat pendapatan rendah. Mereka memiliki akses
yang terbatas ke produk atau jasa keuangan formal untuk mendukung mereka
selama proses tahapan migrasi (yaitu, pra, selama, dan pasca migrasi).
e. Perempuan.
Di banyak negara berkembang, kerap terdapat perbedaan besar antara lakilaki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap
jasa keuangan; sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan
keuangan, adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di
Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk
mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat
membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh
kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam
hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi
pendidikan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf
tertentu juga memiliki asuransi harta benda.
f. Penduduk daerah terpencil.
Sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan
sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari
sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar
64 persen tinggal di daerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan
kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya
bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus
kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa
keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, mobile money untuk
memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau, serta antar
perdesaan dan perkotaan).

Visi dan Tujuan Keuangan Inklusif.(skripsi,tesis,disertasi)

Visi dan Tujuan Keuangan Inklusif.
Visi nasional keuangan inklusif dirumuskan untuk mewujudkan sistem
keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan
terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.
Tujuan keuangan inklusif tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai
berikut:
a. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar
pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan
dan stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan
kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Tujuan
keuangan inklusif adalah memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas
bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus
lebih besar kepada penduduk miskin.
b. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua
kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui
serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan.
Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan
keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih
aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.
d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang
miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah
geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut
akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa
keuangan.
e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga
keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan
kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan
keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan
Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting
khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.
f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk
memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat mengurangi biaya
transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar
layanan tabungan dan kredit. Namun pedoman dan peraturan yang jelas perlu
ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan resikonya.

Konsep Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)

Konsep keuangan inklusif muncul setelah adanya konsep keuangan eksklusif.
Keuangan inklusi diawali dengan keuangan eksklusif dengan hampir 3 miliar
orang dari jasa keuangan formal di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap
lembaga jasa keuangan. Pengecualian keuangan adalah adalah konsep yang rumit
dan masalah terhadap perbedaan antara akses dan penggunaan. (Kempson dan
Whyley, 1999). Menurut Leyshon dan Thrift (1995), keuangan eksklusif adalah
sebuah proses untuk mencegah kelompok sosial dan individu untuk memperoleh
akses terhadap system keuangan formal. Keuangan eksklusif merupakan sebuah
proses dimana orang menghadapi kesulitan untuk mengakses dan menggunakan
jasa keuangan dan produk di pasar pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan
mereka, sehingga mereka tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sosial dalam
masyarakat di tempat mereka berada ( European Commision, 2008). Carbo dkk
(2005) juga mendefinisikan keuangan eksklusif sebagai ketidakmampuan
beberapa kelompok masyarakat dalam mengakses system keuangan. Berbagai
penelitian mendefinisikan keuangan inklusif sebagai kebalikan dari keuangan
ekslusif.
Menurut Sanjaya (2014), keuangan inklusif merupakan penyediaan akses bagi
masyarakat termarginalkan (lebih kepada masyarakat miskin) dengan tujuan agar
dapat memiliki dan menggunakan layanan system keuangan. Tidak jauh berbeda
dengan Sanjaya, (Radyati, 2012), keuangan inklusif adalah suatu keadaan dimana
semua orang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang berkualitas
dengan biaya terjangkau dan cara yang menyenangkan, tidak rumit serta
menjunjung harga diri dan kehormatan.
Global Financial Development Report (2014) mendefinsikan Financial
Inclusion sebagai “The proportion of individuals and firms that use financial
service has become a subject of considerable interest among policy makers,
researchers and other stakeholders.’’ Keuangan inklusif ialah suatu keadaan
dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta
meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses
keuangan melalui akses yang telah tersedia dengan biaya terjangkau. Sedangkan
Bank Dunia (2015) mengartikan keuangan inklusif sebagai kondisi ketika setiap
anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan
formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya
terjangkau yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat penggunaan layanan
keuangan penduduk di suatu negara dapat dilihat dari bagaimana penduduk
menabung, meminjam uang, melakukan pembayaran, dan mengatur risiko.
Menurut Bank Dunia (2014) menjelaskan bahwa keuangan inklusif dan akses
terhadap layanan jasa keuangan adalah dua permasalahan yang berbeda.
Keuangan inklusif didefinisikan sebagai proporsi individu atau perusahaan yang
menggunakan layanan jasa keuangan memiliki multidimensi, merefleksikan
beragam macam layanan keuangan, mulai dari fasilitas pembayaran, rekening
tabungan, kredit, asuransi, dana pension, dan pasar modal. Keuangan inklusif juga
berbeda antara individu dan perusahaan. Sedangkan rendahnya penggunaan
layanan jasa keuangan bukan berarti tidak terdapat akses terhadap layanan
keuangan. Sebagian masyarakat mungkin saja memiliki akses terhadap layanan
jasa keuangan pada tingkatan harga terjangkau, namun memilih untuk tidak
menggunakan layanan jasa tertentu. Sementara itu juga masih banyak masyarakat
lainnya yang tidak memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang
disebabkan oleh beberapa faktor, seperti : biaya yang tinggi dan tidak terjangkau,
tidak tersedia layanan jasa keuangan yang dibutuhkan, adanya keterbatasan
regulasi dan hukum, serta ketidakpastian pasar dan hambatan budaya.
Keuangan inklusif merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingginya keuangan inklusif
menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal dan
sebaliknya. Rendahnya keuangan inklusif menunjukkan rendahnya partisipasi
masyarakat dalam jasa keuangan formal. Peningkatan tingkat keuangan inklusif
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi keuangan melalui peningkatan jasa
keuangan formal yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Manfaat dari keuangan yang semakin inklusif antara lain:
a. Bagi Masyarakat, seperti: 1) mempunyai sarana “keeping” dan “saving” uang
yang aman dan terjamin, 2) memperoleh peluang untuk masuk ke system
ekonomi yang lebih luas dimulai dengan memanfaatkan produk dan jasa
keuangan yang formal, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf
kehidupan, 3) membuka peluang akses kepada pembiayaan, asuransi, dan
layanan pembayaran (remitansi), 4) membantu perubahan perilaku
pengelolaan keuangan, 5) membantu pemupukan asset.
b. Bagi Pemerintah, seperti: 1) membantu penurunan tingkat kemiskinan dan
pemupukan asset, 2) membantu peningkatan aktivitas ekonomi lokal, 3)
efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah.
c. Bagi regulator makroprudensial dan mikroprudensial, seperti: 1) membantu
menurunkan resiko likuiditas dan risiko kredit, 2) membantu penurunan resiko
sistematik.

Indikator Financial Technology (skripsi,tesis,disertasi)

Indikator FinTech ini menggunakan teori Technology Acceptance Model
(TAM) adalah salah satu model yang dapat digunakan untuk menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi diterimanya suatu sistem atau sistem informasi yang
pertama kali dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989 yang merupakan model
popular untuk memprediksi kegunaan dan penerimaan sistem informasi dan
teknologi by individual users. Dalam TAM terdapat dua faktor yang relevan dalam
perilaku penggunaan terhadap teknologi yang dikembangkan oleh Chuang, et.al
(2016:1-15):
a. Persepsi Kegunaan (Perceived usefulness)
Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) untuk mengukur niat berperilaku
dalam menggunakan suatu sistem informasi meliputi dimensi yang
berkaitan dengan efisiensi, efektivitas kegunaan dalam meningkatkan
kinerja dan kegunaan dalam menjawab kebutuhan informasi
b. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use)
Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) didefinisikan
sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu
teknologi akan bebas dari usaha. Dimensi yang berkaitan dengan indikator
ini yaitu fleksibilibitas, kemudahan untuk berinteraksi, kemudahan untuk
digunakan dan kemudahan untuk dipelajari
\
Teori TAM yang dikembangkan oleh Chuang, et.al tersebut berfokus pada
persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan FinTech yang akan dijadikan
indikator dalam mengukur perilaku penggunaan FinTech mahasiswa.

Klasifikasi Financial Technology (skripsi,tesis,disertasi)

Klasifikasi FinTech berdasarkan laporan Annual Member Survey 2019/2020
oleh Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH, 2019:8-9) mencakup empat model
bisnis utama:
a. Pembayaran Digital
Menurut PBI No. 18/40/ PBI/2016 melingkupi e-Money, dompet digital (eWallet), pengiriman uang dalam bentuk valuta asing (remittance), payment
gateway, solusi melalui point of sales (POS), jaringan agen pembayaran
(payment agent network), pembayaran tagihan (bill payment), dan payment
issuer support
b. Pinjaman Online
Menurut POJK No. 77/POJK.91/2016 mencakup pinjaman off-balance
sheet kepada konsumen dan pelaku bisnis serta pinjaman on-balance sheet
kepada konsumen
c. Tekfin dalam kategori Inovasi Keuangan Digital (IKD).
Menurut POJK No. 13/POJK.02/2018, IKD diartikan sebagai aktivitas
pemutakhiran proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang
memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan
ekosistem digital. Ruang lingkup IKD meliputi:
1) Penyelesaian transaksi (transaction settlement);
2) Pengumpulan modal, termasuk Layanan Urun Dana, pertukaran virtual
(virtual exchange), kontrak pintar (smart contract), dan alternative due
diligence;
3) Manajemen investasi, termasuk advanced algorithm, cloud computing,
capabilities sharing, open source information technology, automated
advice and management, social trading, dan retail algorithmic trading;
4) Pengumpulan dan distribusi dana, termasuk pinjaman P2P, alternative
adjudication, teknologi virtual, mobile 3.0, dan third-party application
programming interface;
5) Asuransi, termasuk sharing economy, autonomous vehicle, distribusi
digital serta sekuritisasi dan hedge fund;
6) Market support, termasuk artificial intelligence/machine learning,
machine readable news, sentimen sosial, big data, platform informasi
pasar, dan pengumpulan dan analisis data otomatis;
7) Dukungan keuangan digital lainnya, termasuk urun dana sosial/ekonomi,
pembiayaan digital syariah, e-Wakaf, e-Zakat, robo-advice, dan penilaian
kredit; dan/atau
8) Aktivitas layanan keuangan lainnya, termasuk perdagangan invoice,
voucher, token, dan blockchain.
d. Layanan Urun Dana
Menurut POJK No. 37/POJK.04/2018 diartikan sebagai penyelenggaraan
layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual
saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik
yang bersifat terbuka.

Tantangan dan Risiko Financial Technology (skripsi,tesis,disertasi)

Financial technology merupakan layanan keuangan yang terus mengalami
perkembangan berdasarkan kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan
FinTech juga menghasilkan berbagai inovasi keuangan, maka dari itu sangat
penting untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap FinTech
sehingga dapat mengtasi tantangan dan risikonya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan
(2016:viii), tantangan yang dihadapi industri FinTech adalah sebagai berikut:
a. Peraturan dalam mendukung pengembangan FinTech. Hal ini terkait dengan
bagaimana mengadopsi peraturan terkait tanda tangan (digital signature)
dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan
potensi yang dimiliki oleh industri FinTech.
b. Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian Terkait untuk mengoptimalkan
potensi FinTech dengan lingkungan bisnis (business environment) yang
kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan
lembaga terkait.

Perkembangan Financial Technology (skripsi,tesis,disertasi)

Dalam perkembangannya financial technology terbagi ke dalam beberapa
era. Amer, et al. dalam (Nicoletti, 2017:17) menyatakan bahwa penting untuk kita
membedakan tiga era utama dari evolusi FinTech.
a. FinTech 1.0 berlangsung antara tahun 1866-1967, era pengembangan
infrastruktur dan komputerisasi sehingga terbentuk jaringan keuangan
global. Pada era ini sebenarnya industri layanan finansial masih cenderung
tradisional tanpa banyak terkait dengan teknologi yang disebut dengan era
FinTech 1.0. Namun sudah mulai berkembang seiring berjalan waktu.
b. FinTech 2.0 berlangsung antara tahun 1967-2008, era penggunaan internet
dan digitalisasi di sektor keuangan. Sektor keungan mulai banyak yang telah
terdigitalisasi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi
dan transaksi yang cukup pesat pada periode ini.
c. FinTech 3.0 dan FinTech 3.5 berlangsung dari tahun 2008 sampai sekarang.
FinTech 3.0 merupakan era pengunaan telepon maupun smartphone di
sektor keuangan. Periode ini juga ditandai dengan banyaknya berkembang
strat-up dan perusahaan teknologi yang mulai menawarkan produk dan
layanan finansial langsung kepada bisnis dan publik, termasuk juga bank.
FinTech 3.5 merupakan era kemunculan wujud bisnis teknologi keuangan
sebagai pendatang baru yang memanfaatkan peluang dari inovasi proses
teknologi, produk, dan model bisnis serta perubahan perilaku masyarakat.
Perusahaan startup dan perusahaan teknologi yang mapan telah mampu
memberikan produk dan layanan keuangan langsung kepada bisnis dan
konsumen. Pada era ini, sektor keuangan dapat diakses melalui mobile
devices.

Keunggulan dan Kelemahan Financial Technology (skripsi,tesis,disertasi)

Financial technology dalam implementasinya memiliki keunggulan dan
kelemahan dan hal tersebut menjadi perhatian untuk perbaikan yang lebih baik.
Otoritas Jasa Keuangan (2016:1-30) menyebutkan kelebihan dan kelemahan dari
FinTech. Kelebihan FinTech sebagai berikut:
a. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri
keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya
keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di
daerah tertentu.
b. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional
dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih
demokratis dan transparan.
Selain memeilki kelebihan FinTech juga memiliki kelemahan adalah
sebagai berikut:
a. FinTech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan
dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang
besar, jika dibandingkan dengan bank.
b. Sebagaian perusahaan FinTech belum memiliki kantor fisik dan kurangnya
pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan
itegritas produknya.

Pengertian Financial Technology (skripsi,tesis,disertasi)

Di Indonesia telah banyak industri startup yang memakai jasa Financial
technology yang semakin berkembang dan terus berinovasi. Sedangkan itu FinTech
dinilai lebih efisien serta efektif dengan memakai teknologi, aplikasi serta juga
informasi. Menurut National Digital Research Centre (NDRC), istilah teknologi
finansial merupakan sebutan untuk inovasi di bidang jasa finansial yang berasal dari
dua kata yakni financial dan technology. Istilah financial technology mengacu pada
perkembangan teknologi modern dalam bidang perbankan selain itu NDRC
menyebutkan bahwa FinTech adalah sebuah istilah untuk inovasi dalam jasa
keuangan dan teknologi sebagai kuncinya. Sedangkan menurut Chrismastianto
(2017:134) “FinTech merupakan salah satu dari perkembangan teknologi yang
menjadi bahan kajian terkini di Indonesia dalam lembaga perbankan”. Ion &
Alexandra (2016:380) mengemukakan “Financial technology merupakan sektor
layanan dalam industri keuangan yang memberikan inovasi layanan dan aktivitas
keuangan masyarakat”.
Menurut Bank Indonesai sendiri financial technology merupakan hasil dari
penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah
model bisnis dan konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam melakukan
transaksi pembayaran harus melakukan pertemuan atau tatap muka dan membawa
sejumlah uang kas, namun kini dengan adanya FinTech dapat melakukan kegiatan
transaksi atau pembayaran jarak jauh dengan mudah tanpa harus bertatap muka dan
dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.
Berdasarkan International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) Research Report on Financial Technologies (2017:2) “Financial
Technology digunakan untuk menggambarkan berbagai model bisnis inovatif dan
teknologi baru yang berpotensi mengubah atau mengganggu industri jasa
keuangan”. Sedangkan menurut Asosiasi Financial Technology Indonesia
(AFTECH, 2020:8) diartikan sebagai “inovasi layanan keuangan berbasis teknologi
yang memberikan nilai tambah dalam jasa keuangan.”
20
FinTech memberikan kemudahan bagi konsumen dalam
menggunakan/memanfaatkan berbagai layanan jasa keuangan secara digital,
seperti: pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi. Dengan menggunakan
FinTech, konsumen dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa harus bertatap
muka, memperoleh pinjaman tanpa harus mengunjungi kantor cabang bank,
memilih, dan mengetahui produk keuangan yang palling sesuai dengan kebutuhan
kita, berinvestasi secara mudah serta memperoleh nasihat perencanaan keuangan.

Indikator Financial Self Efficacy (skripsi,tesis,disertasi)

Dimensi financial self efficacy yang berpengaruh terhadap perilaku
keuangan menurut Bandura (1997:3) dapat dikaitkan dengan dimensi “self efficacy
pada umumnya yaitu: level (magnitude), generalisasi generality dan strength”.
Sedangkan menurut Lown (2011:63) dalam penelitiannya mengembangkan
skala dalam mengukur financial self-efficacy yang akan digunakan sebagai
indikator dalam mengukur kemampuan financial self-efficacy sebagai berikut:
a. Kemampuan dalam melakukan perencanan pengeluaran keuangan.
Kemampuan membuat perencanaan keuangan yang baik, membuat
keputusan dengan adanya pertimbangan dan menggunakan keuangan
dengan balance atau bijak antara pemasukan dan pengeluaran.
b. Kemampuan dalam mencapai tujuan keuangan.
Dalam membuat tujuan keuangan dapat dicapai dengan membuat skala
perioritas, mengelola keuangan sesuai dengan rencana keuangan yang telah
dibuat dan mampu mengelola keuangan secara individu tanpa
membandingkannya dengan orang lain.
c. Kemampuan pengambilan keputusan saat dihadapkan kejadian tak terduga.
Kemampuan ini diantaranya memiliki simpanan uang darurat, mampu
menolak ajakan dan dapat mengorganisasi kegiatan berbelanja sesuai
kebutuhan.
d. Kemampuan dalam menghadapi tantangan keuangan.
Mampu menghadapi keadaan sulit dalam kondisi keuangan seperti memiliki
perencanaan membuat solusi dan tidak mudah putus asa.
e. Keyakinan dalam kemampuan mengelola keuangan.
Memiliki kepercayaan diri yang baik dalam mengelola keuangan maupun
dalam mengambil keputusan.
f. Keyakinan terhadap kondisi keuangan di masa depan.
Memiliki keyakinan kuat dalam mengelola keuangan untuk merubah
kondisi keuangan di masa depan dan memiliki kepercayaan dalam
mengelola keuangan guna menghindari masalah keuangan dimasa yang
akan datang.

  Faktor-faktor yang Memepengaruhi Financial Self Efficacy (skripsi,tesis,disertasi)

Financial self efficacy yang berkaitan dengan teori self efficacy terdapat
faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Menurut Ormrod (2008 23-27)
faktor yang mempengaruhi perkembangan self-efficacy sebagai berikut:
a. Keberhasilan serta kegagalan pendidikan sebelumnya
Ketika seorang individu menjumpai kegagalan ataupun kemunduran kecil
dalam proses menggapai kesuksesan, mereka belajar kalau mereka bisa
mencapai kesuksesan bila mereka berupaya lebih keras lagi. Mereka pula
menguasai bahwa kegagalan bisa dijadikan pengalaman untuk
meningkatkan efikasi diri yang kokoh.
b. Pesan dari orang lain
Efikasi diri seseorang dapat bertambah lewat stimulus berbentuk alasanalasan yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang kalau mereka dapat
sukses di masa depan. Apalagi umpan balik negatif bisa meningkatkan
performa apabila umpan balik itu mengkomunikasikan kepercayaan bahwa
perbaikan itu sangat bisa jadi
c. Keberhasilan serta kegagalan orang lain
Seseorang kerap memikirkan kesuksesan serta kegagalan orang lain ketika
memperhitungkan kesempatan sukses mereka sendiri. Optimisme mengenai
keahlian seseorang bisa dibangun lewat pengamatan kesuksesan dan
kegagalan orang lain sehingga efikasi diri mereka dapat bertambah.
d. Keberhasilan serta kegagalan dalam kelompok yang lebih besar
Efikasi diri yang lebih besar secara kolektif bergantung tidak hanya pada
anggapan seorang serta orang lain, melainkan pula pada anggapan mereka
tentang bagaimana mereka bisa berkolaborasi secara efisien serta
mengkoordinasikan kedudukan serta tanggungjawab mereka.

Pengertian Financial Self Efficacy (skripsi,tesis,disertasi)

Financial Self-efficacy berasal dari Self-efficacy atau efikasi diri yang
merupakan faktor internal individu atau kondisi psikologis. Self-efficacy pertama
kali dikemukakan oleh Albert Bandura (1977:31) menunjukkan bahwa “Selfefficacy konstruksi psikologis yang didasarkan pada evaluasi kemampuan
seseorang adalah sebuah keyakinan terkait kemampuan pribadi untuk mengatur dan
melaksanakan suatu tindakan menunjukkan keahlian tertentu”. Sedangkan menurut
Woolfolk (2007:332) “Self efficacy juga merupakan penilaian seseorang terhadap
diri sendiri atau tingkat keyakinan pada kemampuan seseorang untuk
menyelesaikan tugas dalam mencapai tujuan atau hasil tertentu”. Dari pengertian
tersebut dapat disimpulkan bahwa self-efficacy adalah kemampuan dan keyakinan
individu dalam mengatur dan melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan tujuan
tertentu.
Self Efficacy dapat dikaitkan dengan konteks keuangan dan bisa disebut
financial self efficacy atau efikasi diri keuangan. financial self efficacy merupakan
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan.
Efikasi diri merupakan suatu sikap yang melekat pada diri seseorang, tentunya
setiap individu memiliki perbedaan. Peter Garlans Sina (2013:183) menjadi salah
satu pemicunya “individu mengelola keuangan dengan benar dan berusaha untuk
meningkatkan metode pengelolaan keuangan yang lebih baik sehingga
meningkatkan efektivitas keuangan dan dapat mengalami kepuasan finansial”.
Danes dan Haberman (2007:55) menyatakan bahwa “Efikasi keuangan memiliki
pengaruh pada keputusan yang diambil dalam pengelolaan keuangan para remaja,
efikasi keuangan juga merupakan salah satu kunci keberhasilan keuangan karena
akan meningkatkan pengelolaan uang yang benar”.
Brandon dan Smith (2009:16) financial self efficacy merupakan “keyakinan
positif pada kemampuan individu untuk mengelola keuangan dengan sukses dan
memiliki keyakinan pada kemampuan individunya”. Sedangkan menurut Forbes
dan Kara (2010:435-436) financial self efficacy adalah “kepercayaan atau
keyakinan seseorang atas kemampuanya dalam mencapai tujuan keuangan dan
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya keterampilan keuangan, kepribadian,
sosial maupun faktor lainnya”

Indikator Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Indikator yang digunakan sebagai instrumen ini berdasarkan survei literasi
keuangan yang dapat digunakan dengan latar belakang yang sangat berbeda di
berbagai negara dengan melibatkan 30 negara dan indikator tersebut dikembangkan
OECD pada survei kedua tahun 2016. OECD International Network on Financial
Education (dalam Kusumaningtuti & Cecep, 2018:74)
a. Pengetahuan keuangan (financial knowledge)
Merupakan komponen penting dari literasi keuangan seorang individu
dalam rangka membantu mereka dalam hal membandingkan produk dan
jasa lembaga keuangan agar mereka bisa membuat keputusan keuangan
yang tepat dan terinformasi dengan baik.
b. Perilaku keuangan (financial behaviour)
Selain pengetahuan keuangan yang penting dalam hal literasi keuangan,
akan tetapi perilaku konsumenlah yang akhirnya membentuk keuangan,
baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena sebagian besar
masyarakat belum menunjukkan perilaku yang dibutuhkan untuk lebih
tahan terhadap goncangan (financial resilient), dalam bentuk perilaku
menabung secara aktif, berikir ulang sebelum membeli sesuatu, membayar
tagihan tepat waktu, memperhatikan secara seksama permasalahan
keuangan dan mempuyai tujuan keuangan jangka panjang.
c. Sikap keuangan (financial attitude)
Indikator ini berfokus pada pertanyaan terkait dengan bagaimana responden
dalam sikap memprioritaskan keinginan jangka pendek daripada keamanan
jangka panjang atau membuat rencana keuangan jangka panjang.

Fungsi Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Literasi keuangan mempunyai fungsi sesuai dengan POJK (2016:12-13),
fungsi dari ditingkatkannya literasi keuangan yaitu memiliki tugas sebagai berikut:
a. Merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka
meningkatkan literasi keuangan.
b. Melakukan pemantauan serta evaluasi atas dilaksanakannya kegiatan
peningkatan literasi keuangan yang sudah dilakukan para pelaku usaha jasa
keuangan.
c. Memberikan masukan kepada unit bisnis yang bertugas melakukan riset dan
pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan apa
yang dibutuhkan konsumen dan sesuai kemampuan yang dimiliki
konsumen.

Tujuan Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2016:4) literasi keuangan
memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat:
a. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not
literate menjadi well literate.
b. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan
c. Masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang
sesuai dengan kebutuhan.
d. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan
yang sesuai kebutuhan; memiliki kemampuan dalam melakukan
perencanaan keuangan dengan lebih baik.
e. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.
f. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan
jasa keuangan.
Literasi keuangan masyarakat meningkat maka akan memberikan manfaat
yang besar bagi sektor jasa keuangan dengan demikian semakin banyak masyarakat
yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

Kategori Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Dalam survei yang pertama pada tahun 2013 OJK melaksanaan Edukasi
dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat dan mengelompokan tingkat
literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:
a. Well literate (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang
lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat
dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta
memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
b. Sufficient literate (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang
lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur,
manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
c. Less literate (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa
keuangan, produk dan jasa keuangan.
d. Not literate (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap
lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki
keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Pengertian Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Literasi keuangan berperan penting dalam sektor keuangan terutama dalam
mewujudkan keuangan yang inklusif dan memiliki dampak yang sangat besar pada
perekonomian karena pada kehidupan sehari hari tidak terlepas dari kegiatan
keuangan. Menurut Kusumaningtuti & Cecep (2018:8) “Literasi keuangan
diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi
sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan
manajemen”. Sedangkan Organisation for Economic Co-operation and
Development atau OECD (2016:3) literasi keuangan diartikan sebagai “Kombinasi
kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk
membuat keputusan keuangan dan mencapai kesejahteraan keuangan individu”.
Lusardi dan Mitchell (2013:2) mengemukakan “Literasi keuangan adalah
kemampuan masyarakat untuk memproses informasi ekonomi dalam menentukan
keputusan tentang perencanaan keuangan, akumulasi kekayaan, pensiun, dan
hutang”. Apabila seseorang memahami tentang pengetahuan keuangan, maka akan
tertarik untuk memanfaatkan berbagai macam produk serta layanan keuangan yang
tersedia secara lebih efektif. OJK (2015:1) juga menyimpulkan “Literasi keuangan
mencakup suatu aktivitas atau proses meningkatkan pengetahuan (knowledge),
keyakinan (confidence), keterampilan (skill) masyarakat luas sehingga mereka
dapat mengelola manajemen keuangan dengan baik

Indikator Tingkat Inklusi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 (Perpres SNKI, 2020:12)
indikator keuangan inklusif dikelompokan menjadi tiga jenis dimensi berikut:
a. Jangkauan, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal
dari aspek keterjangkauan fisik dan biaya.
b. Penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan.
c. Kualitas, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan
yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sedangkan menurut Organization for Economic Coperation and
Development atau OECD (2016:90) terdapat lima indikator. Indikator tersebut yang
akan penulis gunakan dalam mengukur tingkat inklusi keuangan karena indikator
yang dijadikan kuesioner tersebut sudah digunakan dibeberapa negara dengan
keadaan dan karakteristik responden yang berbeda. Pertanyaan dirancang dengan
fokus pada:
a. Tabungan/Investasi
Tabungan/Investasi merupakan bagian dari product holding yang mana
gunanya untu mengidentifikasi produk keuangan yang saat ini dimiliki oleh
responden. Indikator ini dapat mengeksplorasi apakah konsumen setidaknya
sadar akan produk keuangan yang tersedia secara nasional, apakah mereka
membuat pilihan produk keuangan.
b. Produk Pembayaran
Produk pembayaran merupakan bagian dari product holding yang tujuannya
merupakan alat dalam membayar suatu barang atau jasa. Indikator ini juga
dapat mengeksplorasi apakah konsumen sadar akan produk keuangan yang
tersedia secara nasional. Produk keuangan juga semakin berkembang
dengan adanya digitalisasi ekonomi seperti dalam meningkatkan inklusi
keuangan yaitu dengan financial technology.
c. Produk Asuransi
Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi produk keuangan berupa
asuransi yang dimiliki oleh responden. Kesadaran konsumen terhadap
produk keuangan nasional yang tersedia. Seberapa banyak masyarakat yang
sudah memeiliki produk asuransi.
d. Pinjaman Kredit
Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa banyak masyarakat yang
telah menggunakan penyediaan uang atau tagihan. Pinjaman kredit
merupakan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak
yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran
dengan jumlah bunga sebagai ketidakseimbangan.
e. Pemahaman Produk Keuangan
Selain memiliki produk keuangan, kesadaran akan penggunaan produk
sesuai kebutuhan juga penting. Kesadaran ini akan mencegah kesalahan
pemilihan dan membantu penyedia produk keuangan untuk mengetahui
permintaan dari masyarakat.
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut OECD karena
sesuai dengan keadaan objek yang akan diteliti yang berfokus terhadap lima
indikator yaitu tabungan/investasi, produk pembayaran, produk asuransi, pinjaman
kredit dan pemahaman keuangan

Pilar dan Fondasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)

Untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang inklusif dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan sistem keuangan yang inklusif,
stabil dan dalam. Berikut lima pilar dan fondasi dari Startegi Nasional Keuangan
Inklusif (Perpres SNKI, 2020:10-12):
a. Pilar Edukasi Keuangan
Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
mengenai lembaga keuangan formal. Pilar edukasi keuangan meliputi aspek
fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban serta untuk
meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan
keterampilan dalam pengelolaan keuangan.
b. Pilar Hak Properti Masyarakat
Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses
kredit/pembiayaan masyarakat kepada lembaga keuangan formal yang
dapat dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat.
c. Pilar Produk, Intermediasi dan Saluran Distribusi
Pilar ini bertujuan untuk memperluas akses dan jangkauan masyarkat
berbagai kelompok dalam mendapatkan layanan keuangan untuk memenuhi
kebutuhan.
d. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah
Layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan
tata kelola dan tranparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana
pemerintah secara non tunai.
e. Pilar Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen bertujuan untuk menyediakan rasa aman kepada
masyarakat dalam melakukan layanan keuangan serta memiliki prinsip
tranparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan
informasi konsumen secara sederhana, cepat dan dengan biaya terjangkau.
Kelima pilar di atas dalam mewujudkan keuangan yang inklusif didukung
dengan tiga fondasi berikut:
a. Kebijakan dan regulasi yang kondusif
Kebijakan dan regulasi pemerintah serta otoritas atau regulator yang
konduif berperan dalam pemberian dukungan kebijakan dan regulasi untuk
keuangan inklusif.
b. Teknologi informasi dan komunikasi, teknologi digital serta infrastruktur
keuangan yang mendukung
Peran teknologi sangat penting untuk memberikan dukungan dan
meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dan dukungan
infratruktur dalam mengakses layanan keuangan.
c. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif
Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan koordinasi dan
mekanisme pelaksanaan SNKI secara bersama dan terpadu untuk
mendukung pencapaian keuangan inklusif di Indonesia.
Dalam mewujudkan keuangan inklunsif maka pilar dan strategi harus dapat
dioptimalkan sehingga keuangan inklusif memiliki fondasi yang kuat dan dapat
mencapai inklusi keuangan yang stabil dan terus meningkat seiring dengan
perkembangan perekonomian

Tujuan Inklusi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen atau
masyarakat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
76/POJK.07/2016 pasal 12 tujuan inklusi keuangan meliputi:
a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa
keuangan pelaku usaha jasa keuangan.
b. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh
pelaku usaha jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
masyarakat.
c. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
d. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan
sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Tujuan inklusi keuangan tersebut dapat tercapai dengan Strategi Nasional
Keuangan Inklusif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020
tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif “keuangan inklusif merupakan
komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi yang berperan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan,
mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan
antar individu dan antar daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan
masyarakat”. Untuk mencapai Strategi Nasional Keuangan Inklusif terdapat
kebijakan yang mencakup pilar dan fondasi SNKI yang didukung koordinasi atar
kementerian/lembaga atau terkait serta dilengkapi dengan aksi keuangan inklusif

Pengertian Inklusi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)

Istilah inklusi keuangan merupakan istilah yang populer dikalangan
masyarakat sebagai kontribusi keuangan untuk pembangunan berkelanjutan, akan
tetapi tidak banyak yang paham akan istilah ini. Padahal dalam kehidupan sehari
hari tanpa kita sadari sudah melakukan banyak kegiatan yang merupakan bagian
dari inklusi keuangan. Menurut Durai & Stella (2019:122) inklusi keuangan dapat
didefinisikan sebagai “Proses memastikan akses layanan keuangan dan kredit yang
dapat diakses oleh golongan lemah dan berpenghasilan rendah dengan biaya yang
terjangkau”. Menurut World Bank (2014:1) “Inklusi keuangan merupakan
kemampuan individu atau kelompok yang dapat memiliki akses terhadap produk
dan layanan keuangan”. Layanan yang dimaksud tersebut formal yang bermanfaat
dan terjangkau, serta mampu memenuhi kebutuhan mereka, seperti transaksi,
pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi secara bertanggung jawab dan
berkelanjutan. Gerdeva & Rhyne (2011:6) mendefinisikan “Inklusi keuangan
merupakan kondisi pada saat seluruh masyarakat memiliki akses produk dan
layanan jasa keuangan” Sementara itu, menurut Wahid (2014:54) financial
inclusion merupakan “rencana pembiayaan inklusif yang tujuan utamanya
memberikan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan
berpenghasilan rendah”.
Berdasarkan situs resmi Bank Indonesia definisi inklusi keuangan mengacu
pada tiga teori lembaga yaitu The Consultative Group to Assist the Poor-Global
Partnership for Financial Inclusion (CGAP-GPFI), Financial Action Task
Force (FATF) dan Reserve Bank of India. CGAP-GPFI mendefinisikan inklusi
keuangan yaitu suatu kondisi di mana semua orang dewasa usia kerja memiliki
akses efektif terhadap layanan kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari
penyedia layanan formal. Akses yang efektif melibatkan pemberian layanan yang
nyaman dan bertanggung jawab dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat dan
berkelanjutan bagi penyedia dengan hasil bahwa masyarakat yang dikecualikan
secara finansial menggunakan layanan keuangan formal daripada opsi informal.
Lembaga CGAP-GPFI (2011:1) mendefifisikan bahwa:
“State in which all working age adults have effective access to
credit, savings, payments, and insurance from formal service providers.
Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a
cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the
result that financially excluded customers use formal financial services
rather than existing informal options”.
Kemudian inklusi keuangan menurut FATF (The Finanncial Action Task
Force, 2011:12) “Financial inclusion involves providing access to an adequate
range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and
other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons,
who have been underserved or excluded from the formal financial sector” yaitu
tersedianya akses ke berbagai layanan keuangan dengan aman, nyaman dan
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sedangkan menurut Reserve Bank of India (RBI, 2016:1) didefinisikan:
“Process of ensuring access to appropriate financial products and services needed
by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker
sections and low-income groups in particular, at an affordable cost in a fair and
transparent manner by regulated, mainstream institutional players” yaitu proses
memastikan akses ke produk dan layanan keuangan sesuai dengan yang dibutuhkan
oleh semua lapisan masyarakat khususnya kelompok berpenghasilan rendah dengan
biaya yang terjangkau secara adil dan transparan oleh pelaku kelembagaan.
Dari rujukan tiga teori tersebut Bank Indonesia (2014:4) mendefinisikan
“Keuangan inklusif (financial inclusion) sebagai seluruh upaya yang bertujuan
meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga,
terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan”. Indikator
yang dapat dijadikan ukuran dari keuangan yang inklusif sebuah negara adalah
ketersediaan atau akses untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan
formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga, penggunaan untuk mengukur
kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan,
frekuensi, dan lama penggunaan), kualitas untuk mengukur apakah atribut produk
dan jasa keuangan telah memenuhi kebutan pelanggan, dan kesejahteraan untuk
mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.
Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (2016:3) mendefinisikan “Inklusi keuangan
adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa
keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Kesejahteran masyarakat tersebut
meliputi berbagai kelompok termasuk masyarakat menengah ke bawah

Pembukaan Rekening Saham (skripsi,tesis,disertasi)

Segala transaksi saham tidak bisa dilakukan sendiri, meskipun datang
langsung ke BEI. Semua transaksi di Bursa Efek Indonesia hanya bisa dilakukan
melalui anggota bursa, yaitu dengan perantara perusahaan sekuritas. Jadi
langkah pertama untuk investasi saham adalah dengan membuka rekening di
perusahaan perantara perdagangan efek atau dikenal juga sebagai perusahaan
sekuritas atau broker.
Perusahaan sekuritas atau broker adalah perpanjangan tangan dari Bursa
Efek Indonesia. Mereka adalah anggota bursa yang menghubungkan antara
investor dengan dengan perusahaan publik, atau menghubungkan antara satu
investor dengan investor lainnya.Adapun langkah-langkah membuka rekening saham secara offline,
adalah sebagai berikut:
1. Membuka rekening saham secara offline dengan mendatangi kantor
sekuritas dengan membawa persyaratan dokumen pribadi yaitu KTP,
NPWP (jika ada) dan buku tabungan.
2. Mengisi formulir pembukaan rekening saham di perusahaan sekuritas.
Formulir pembukaan rekening saham terdiri dari dua jenis, yaitu
rekening efek untuk transaksi jual dan transaksi beli yang dibayar atau
diterima secara tunai pada waktu jatuh tempo. Kemudian adapula
Rekening Dana Nasabah (RDN), yakni rekening di bank atas nama
investor yang terpisah dari rekening sekuritas (atas nama sekuritas) yang
digunakan untuk keperluan transaksi jual beli saham oleh investor.
Rekening ini bertujuan untuk memverifikasi dana nasabah dengan dana
perusahaan efek.
3. Kemudian menyetor deposit awal. Masing-masing perusahaan sekuritas
menetapkan besaran setoran awal minimum yang berbeda-beda. Setoran
awal ini akan masuk ke RDN milik nasabah/investor.
Setoran awal yang disyaratkan bermacam-macam, mulai dari Rp.
1.000.000,00 Rp. 3.000.000,00 hingga Rp. 10.000.000,00 . Bahkan
adapula yang mematok setoran awal paling murah sebesar Rp.
100.000,00.
4. Setelah proses pembukaan rekening saham selesai dan menunggu waktu
hingga rekening saham disetujui, maka investor baru bisa memulai
investasi transaksi jual beli saham.
Beberapa perusahaan sekuritas atau broker saham menyediakan
fasilitas untuk pembukaan rekening saham onine. Langkah-langkah yang
harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mengunjungi situs perusahaan sekuritas terlebih dahulu.
2. Mendaftar melalui pembukaan rekening online.
3. Mengisi formulir dan mengupload dokumen pribadi yang dibutuhkan
(halaman awal buku tabungan, NPWP dan KTP).
4. Mendownload berkas untuk berkas untuk diprint (berkas data diri,
berkas yang ditandatangani dengan materai, dan berkas syarat dan
ketentuan untuk di paraf pada setiap lembarnya).
5. Berkas-berkas tersebut di print out dan dikirimkan kembali ke
perusahaan sekuritas yang bersangkutan melalui jasa kiriman.
6. Menunggu hingga mendapat notifikasi melalui email bahwa rekening
saham telah disetujui dan mendapatkan username serta password untuk
aplikasi trading saham.

Pengertian Rekening Saham (skripsi,tesis,disertasi)

Untuk dapat melakukan transaksi di bursa saham, maka investor haruslah
memiliki rekening saham di perusahaan sekuritas terlebih dahulu. Seperti halnya
untuk menabung di bank harus mempunyai rekening tabungan.
Menurut Tunggal (2016:117) Rekening saham merupakan rekening yang
dipakai untuk jual beli saham di bursa efek adalah rekening saham. Rekening ini
diberikan oleh perusahaan sekuritas kepada investor yang telah membuka
rekening saham, digunakan untuk penyimpanan saham/ efek dan dana investor
di pasar modal yang dikelola oleh perusahaan efek atau bank kustodian selaku
pemegang rekening, yang dicatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Menurut Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No.I-D
Tentang Rekening Dana tahun 2015: “Rekening efek/ saham adalah rekening
yang memuat catatan mengenai posisi efek atau dana yang dicatat di KSEI”.
Rekening saham adalah rekening yang dibuka oleh nasabah untuk
mencatatkan saham dan dana yang dipergunakan untuk melakukan transaksi
saham. Rekening saham merupakan sebuah rekening catatan yang diberikan oleh
perusahaan sekuritas. Dengan memiliki rekening saham, maka akan bisa
melakukan transaksi jual dan beli saham sesuai dengan jam bursa yang berlaku.

Pengertian Prosedur (skripsi,tesis,disertasi)

Prosedur pada umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkahlangkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukan urutan langkah yang
harus dilakukan, namun ada pula prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak
menggunakan angka sebagai urutan. Biasanya prosedur dilakukan untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.
Menurut Rudi (2013:84) Prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur
operasional yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan
bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses
yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota
organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Prosedur adalah tahap
kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Biasanya teks prosedur terdapat
pada tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial untuk melakukan langkahlangkah tertentu.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah
suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan
yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai satu
tujuan.

Keuntungan Saham (skripsi,tesis,disertasi)

Salah satu tujuan utama investor melakukan investasi adalah untuk
mendapatkan keuntungan di masa depan. Berinvestasi dengan saham juga memberi
keuntungan bagi para investor, keuntungan yang diperoleh dari investasi saham
dinamakan dividen dan capital gain. Kedua keuntungan ini memiliki definisi yang
berbeda. Dividen merupakan keuntungan yang diperoleh investor dari hasil
pembagian keuntungan perusahaan sedangkan capital gain merupakan keuntungan
yang diperoleh dari kenaikan harga saham.
1. Dividen, kata dividen identik dengan perusahaan yang sudah tercatat di Bursa
Efek Indonesia (BEI). Setiap tahun perusahaan tersebut rutin membagikan
dividen kepada para pemegang saham, yang berperan sebagai investor. Dividen
adalah bagian dari laba bersih perusahaan dan dibagikan kepada para
pemegang saham dalam periode waktu tertentu. Namun, perusahaan harus
sudah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
sebelum membagikan dividen tersebut.
Periode waktu pembagian dividen umumnya per satu tahun. Akan tetapi, hal
tersebut juga bergantung pada kondisi keuangan perusahaan saat itu. Jika
perusahaan mengalami kerugian atau membutuhkan modal kerja, maka dividen
tidak dibagikandan dialihkan sebagai laba ditahan.
Menurut Martha Christina Equity Research of Philip Securities Indonesia,
bentuk dividen dibagi menjadi dua yaitu dividen tunai dan dividen saham.
Dividen tunai dimana pemegang saham akan dibagikan uang tunai yang
dihitung berdasarkan jumlah satu lembar saham yang dimiliki. Sedangkan
dividen saham merupakan keuntungan dalam bentuk saham, jadi jumlah saham
yang dimiliki oleh para pemegang saham akan bertambah dengan sendirinya.
2. Capital Gain, keuntungan ini akan diperoleh ketika kondisi dimana harga jual
saham lebih tinggi daripada harga belinya. Selisih antara harga jual yang lebih
tinggi dan harga pembelian yang lebih rendah, maka akan menghasilkan
keuntungan finansial bagi investor.

Jenis-jenis Saham (skripsi,tesis,disertasi)

Saham merupakan surat berharga yang paling dikenal luas oleh masyarakat.
Pada umumnya, saham yang dikenal sehari-hari merupakan saham biasa (common
stock).
Fahmi (2015:17) menyatakan bahwa saham juga mempunyai beberapa
beberapa jenis, berikut adalah jenis-jenis saham:
1. Saham Biasa (Common Stock)
Saham biasa (common stock) adalah surat berharga yang dijual oleh suatu
perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dollar, yen dan
sebaginya). Pemegang saham biasa diberi hak untuk mendapatkan bagi hasil
dividen, mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), hak untuk menentukan
apakah akan membeli/ menebus right issue (penjualan saham terbatas) atau
tidak.
2. Saham Preferen (Preferend Stock)
Saham preferen adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan
yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen dan sebagainya) yang
memberi pemegang sahamnya pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang
akan diterima setiap kuartal (semester).

Pengertian Saham (skripsi,tesis,disertasi)

Dalam bursa efek (stock exchange) efek yang paling banyak diminati oleh
investor adalah saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukan
kepemilikkan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas
dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang
sahamnya, termasuk hak klaim atas asset perusahaan, dengan prioritas setelah hak
klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi, juka terjadi likuidasi.
Menurut Fahmi (2015: 12) Saham adalah suatu tanda bukti kepemilikan
modal atau dana pada suatu perusahan yang tercantum dengan jelas nilai nominal,
nama perusahaan dan disertai dengan hak dan kewajiban yang jelas kepada setiap
pemegangnya.
Menurut Jefferson dan Sudjatmoko (2017:9) Saham adalah surat berharga
yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Ketika membeli saham,
berarti membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan-prusahaan tersebut. Wujud
saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa si pemilik kertas tersebut,
adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa saham
merupakan surat berharga yang diterbitkan suatu perusahaan yang mana memiliki
manfaat dan fngsi sebagai bukti bahwa pemeganya telah menanamkan modal dan
menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut.
d

Jenis-jenis Investasi (skripsi,tesis,disertasi)

Investasi sangatlah penting dilakukan sejak awal untuk mempersiapkan
kebutuhan yang terencana maupun tidak terncana di masa depan, investor dapat
memilih jenis investasi yang tentunya nanti akan menghasilkan keuntungan dari
investasi tersebut.
Jogiyanto (2010:7) menyatakan bahwa pembagian alternatif investasi
dibagi menjadi dua kategori, yakni:
1. Investasi langsung adalah investasi sebagai suatu pemilikan surat-surat
berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah Go
Public dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa pengahasilan
dividen dan capital gain.
2. Investasi tidak langsung, sedangkan investasi tidak langsung terjadi
bilamana surat-surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh
perusahaan investasi (investment company) yang berfungsi sebagai
perantara. Pemilikan aktiva tidak langsung dilakukan melalui lembagalembaga keuangan terdaftar, yang bertindak sebagai perantara atau
intermediary. Sehingga dalam peranannya sebagai investor tidak langsung,
perantara pedagang (pialang) mendapatkan dividen dan capital gain seperti
halnya dalam investasi langsung, selain itu juga akan memeperoleh
penerimaan berupa capital gain atas hasil dari perdagangan portofolio yang
dilakukan oleh perusahaan perantara tersebut.

Tujuan Investasi (skripsi,tesis,disertasi)

Investasi merupakan sebuah komitmen pemodal untuk menempatkan
sejumlah dana yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memeproleh
keuntungan di masa mendatang.
Tandelilin (2017:7) menyatakan bahwa tujuan seseorang melakukan
investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang, dalam arti luas adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan. Secara lebih khusus, ada beberapa alasan mengapa
seseorang melakukan investasi antara lain:
1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Seseorang
yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari
waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan
tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang
akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Investasi yang dilakukan oleh seseorang pada
perusahaan secara tidak langsung orang tersebut dapat menghindari diri dari
risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat pengaruh inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak
melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di
masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang
melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Pengertian Investasi (skripsi,tesis,disertasi)

Setiap orang dihadapkan pada berbagai pilihan dalam menentukan
proporsi dana atau sumber daya yang dimiliki untuk konsumsi saat ini dan di masa
depan. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk mengorbankan konsumsi
sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa depan.
Menurut Sunariyah (2011:24) “Investasi adalah usaha untuk menanamkan
dana atau modal pada berbagai aset, yang biasanyaakan terikat dalam jangka
waktu yang panjang. Tujuan dari hal tersebut merupakan untuk memperoleh hasil
yang lebih menguntungkan di masa depan”.
Menurut Tandelilin (2017:2) “Investasi adalah sebuah komitmen dari
sejumlah uang atau dana atau yang berasal dari sumber daya yang lainnya yang
sedang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk mendapat dan memperoleh
keuntungan di masa yang akan datang”.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa investasi adalah
suatu usaha penanaman modal atau sejumlah uang pada suatu perusahaan dan
memiliki tujuan yang sudah jelas yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan di
masa depan

Fungsi Pasar Modal (skripsi,tesis,disertasi)

Pasar modal memiliki fungsi sebagai media untuk menambah modal bagi
pemilik usaha. Perusahaan dapat menghimpun dana dengan cara menjual surat
berharga berupa saham kepada masyarakat melalui pasar modal.
Menurut Tandellilin (2017:25-26) Pasar modal juga dapat berfungsi sebagai
lembaga perantara (intermediaries). Fungsi ini menunjukkan peran penting pasar
modal dalm menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan
pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana.
Disamping ini, pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien,
kareena dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor)
dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return paling optimal.
Asumsinya, investasi yang memberikan return relative besar adalah sektor-sektor
yang paling produktif yang ada di pasar. Dengan demikian,dana yang berasal dari
investor dapat digunakan secara produktif oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Hadi (2015:16) menyatakan bahwa pasar modal juga memberikan fungsi
yang besar bagi pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan dalam investasi.
Fungsi pasar modal tersebut antara lain:
1. Pasar modal memberikan ruangan dan peluang bagi perusahaan untuk
memperoleh sumber dana yang relatif memiliki resiko investasi (cost of
capital) rendah dibandingkan sumber dana jangka pendek dari pasar uang.
2. Alternatif investasi bagi pemodal, terutama pada instrumen yang
memberikan likuiditas tinggi. Pasar modal memberikan ruang investor dan
profesi lain memanfaatkan untuk memperoleh return yang cukup tinggi.
3. Dalam daya dukung perekonomian nasional, pasar modal memiliki peran
penting dalam dalam rangka meningkatkan dan mendorong pertumbuhan
dan stabilitas ekonomi. Hal tersebut ditunjukan dengan fungsi pasar modal
yang memberikan sarana bertemunya leader dan borrower.

Pengertian Pasar Modal (skripsi,tesis,disertasi)

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran
umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek
yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam
perkembangannya pasar modal memiliki peran besar dalam perkenomian karena
pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu sebagai sarana pendanaan
dan sarana investasi.
Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasar Modal
yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan
perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek
Menurut Fahmi (2013:55) “Pasar modal adalah tempat dimana berbagai
pihak khususnya perusahaan menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari
hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan atau
memperkuat modal perusahaan”.
Menurut Tandelilin (2017:25) “Pasar modal adalah pertemuan antara
pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana
dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga
dapat diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya
memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham. Sedangkan tempat dimana
terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan bursa efek, oleh karena itu bursa
efek merupakan arti dari pasar modal secara fisik”.

Pengaruh managerial ownership, firm size, struktur modal, dan kesempatan investasi terhadap kebijakan dividen (skripsi,tesis,disertasi)

Adanya managerial ownership yang tinggi dalam sebuah
perusahaan maka cenderung mengalokasikan laba ditahan daripada
membayar dividen. Selain managerial ownership, struktur modal juga
menjadi alasan atau pertimbangan manager untuk berhati-hati dalam
membuat keputusan mengenai kebijakan dividen. Perusahaan yang
memiliki tingkat hutang tinggi akan memilih laba ditahan daripada
membayar dividen karena pihak manajemen harus lebih memilih
mementingkan kreditur untuk terlebih dahulu. Lain halnya dengan firm
size, perusahaan yang memiliki ukuran besar lebih berani untuk
membagikan dividen daripada perusahaan yang kecil atau baru
berkembang.

Pengaruh struktur modal terhadap kebijakan dividen (skripsi,tesis,disertasi)

Struktur modal adalah bauran (proporsi) pendanaan perusahaan
yang ditunjukkan oleh hutang, ekuitas saham preferen dan saham biasa
(Masdupi, 2012). Pengertian dari kebijakan dividen sendiri adalah
kebijakan perusahaan untuk menentukan laba yang diperoleh perusahaan
apakah dibagikan kepada investor atau ditahan sebagai laba ditahan.
Apabila perusahaan menggunakan tingkat utang yang tinggi dalam
pendanaan perusahaannya, maka besar kemungkinan dalam jangka
panjang perusahaan tidak mampu menstabilkan dividen yang diberikan
kepada investor. Hal ini dikarenakan perusahaan harus memprioritas
pembayaran hutang beserta bunganya kepada kreditur.
Ariasih dan Sunarsih (2017) dari hasil penelitiannya menemukan
bahwa variabel struktur modal berpengaruh positif terhadap kebijakan
dividen yang artinya semakin tinggi hutang perusahaan maka semakin
tinggi pula dividen yang dibayarkan. Berbeda dengan hasil penelitian
Masdupi (2012) yang dilakukan di perusahaan syariah yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia dari hasil penelitiannya DER berpengaruh negatif
signifikan hal ini berarti perusahaan syariah menggunakan tingkat hutang
yang tinggi dibanding dengan dengan modal sendiri maka perusahaan
cenderung menetapkan pembagian dividen dengan rasio yang rendah.

Pengaruh Firm Size Terhadap Kebijakan Dividen (skripsi,tesis,disertasi)

Menurut Pasadena (2013) Firm size (ukuran perusahaan)
merupakan skala yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang
diukur dengan total asset perusahaan. Kebijakan dividen merupakan
keputusan perusahaan mengenai laba yang diperoleh perusahaan apakah
akan dibagikan kepada investor atau dijadikan sebagai laba ditahan
guna membiayai operasional perusahaan dimasa yang akan datang.
Suatu perusahaan yang memiliki aset besar lebih mudah memasuki
pasar modal. Karena kemudahan akses masuk ke pasar modal cukup
tinggi berarti kemampuan untuk mendapatkan dana yang besar sehingga
perusahaan berani untuk membayar dividen yang lebih besar,
Sebaliknya perusahaan yang memiliki asset kecil mengalami banyak
kesulitan untuk pasar ke modal sehingga lebih memilih laba di tahan
untuk kegiatan operasional perusahaan.
Dewi (2008) dalam penelitiannya menemukan firm size
berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen artinya perusahaan
besar cenderung membagikan dividen dalan jumlah yang besar untuk
menjaga reputasi dimata investor. Hasil ini berbeda dengan penelitian
Sari (2017) bahwa terdapat pengaruh negatif artinya semakin besar
perusahaan maka semakin rendah dividen yang dibagikan

Pengaruh Managerial Ownership terhadap kebijakan dividen (skripsi,tesis,disertasi)

Menurut Dewi (2008) Managerial ownership merupakan proporsi
saham biasa yang dimiliki oleh manajer maupun direksi yang ikut
aktif dalam pengambilan keputusan untuk mensetarakan kepentingan
dengan investor lainnya. Menurut Lopolusi (2013) kebijakan dividen
merupakan keputusan sulit yang dilakukan karena pihak manajemen
perlu menentukan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan
dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan
ditahan sebagai laba ditahan.
Menurut Kahar dalam Gustian dan Mutasowifin (2015) dengan
adanya kontrol manajerial yang besar membuat perusahaan mampu
melakukan investasi lebih baik selain itu manajemen perusahaan lebih
memilih kompensasi, tunjangan daripada pembagian dividen.
Manajemen (direksi dan manajer) yang juga terlibat dalam
kepemilikan saham perusahaan diharapkan mampu mengarahkan
dividen pada tingkat yang rendah sehingga laba ditahan perusahan
menjadi lebih tinggi.
Penelitian yang dilakukan oleh Nuringsih (2005) tentang analisis
pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan utang, ROA, dan ukuran
perusahaan terhadap kebijakan dividen tahun 1995-1996 menemukan
bahwa variabel managerial ownership berpengaruh positif terhadap
kebijakan dividen yang artinya semakin tinggi saham itu dimiliki oleh
manajemen semakin tinggi pula dividen yang dibayarkan. Hasil ini
bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2008)
variabel managerial ownership memiliki pengaruh negatif artinya
semakin tinggi saham tersebut dimiliki oleh manajemen maka semakin
rendah dividen yang dibayarkan.

Pengertian Struktur Modal (skripsi,tesis,disertasi)

Menurut Martono dan Agus (2004) dalam Huda (2013)
struktur modal menunjukkan perbandingan antara jumlah hutang
jangka panjang dengan modal sendiri. Menurut Artini dan
Pupaningsih (2011) struktur modal merupakan perbandingan
Size = Natural Log dari total
asset
antara utang jangka panjang dengan nilai modal sendiri yang
tercermin pada laporan keuangan perusahaan akhir tahun
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut
Syamsudin (2009) struktur modal merupakan penentuan
komposisi antara hutang dengan modal yang dimiliki
perusahaan.
Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa
struktur modal adalah perimbangan antara jumlah hutang baik
hutang jangka pendek maupun jangka panjang dengan modal
yang dimiliki oleh perusahaan.

Pengertian Managerial Ownership (skripsi,tesis,disertasi)

Menurut Wahidahwati (2002) dalam Pujiati (2015)
Managerial Ownership merupakan proporsi investor dari pihak
manajemen perusahaan yang ikut aktif dalam pengambilan
keputusan perusahaan yaitu direktur dan komisaris. Menurut
Melinda (2008) dalam Syahrul (2016) managerial ownership
adalah prosentase suara yang berkaitan dengan saham dan
option yang dimiliki oleh manajer dan komisaris suatu
perusahaan. Menurut Susilawati (2010) managerial ownership
merupakan investor dari pihak manajemen perusahaan itu
sendiri (Direktur dan Komisaris) yang turut aktif dalam
pengambilan keputusan.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
Managerial Ownership adalah proporsi saham biasa yang
dimiliki oleh pihak manajemen (direksi dan komisaris) yang
turut aktif dalam pengambilan keputusan