Hubungan antara Preferensi Risiko Eksekutif dengan Penghindaran Pajak (skripsi dan tesis)

Eksekutif yang memiliki preferensi risk taker akan mempunyai keberanian yang lebih dalam menentukan kebijakan meskipun risikonya tinggi. Tetapi, risk taker dengan keberaniayang tinggi tersebut juga dituntut untuk menghasilkan cash flow yang tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan risiko yang ditimbulkan atas keberaniannya dalam mengambil suatu tindakan dan suatu keputusan. Di antara berbagai keputusan yang dilakukan eksekutif, terdapat suatu keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2012) menunjukkan hasil bahwa eksekutif yang mempunyai preferensi risk taker berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan dan hasil penelitian yang   dilakukan oleh Chandra (2014) menunjukkan bahwa preferensi resiko eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) juga menemukan bukti bahwa preferensi risiko eksekutif berepengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan

Hubungan antara Kepemilikan Saham Eksekutif dengan Penghindaran Pajak (skripsi dan tesis)

Disini kepemilikan saham dijelaskan oleh teori kepatuhan dimana suatu perusahaan oleh eksekutif mampu mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Teori ini berasumsi bahwa eksekutif sebagai seorang individu akan melaksanakan sesuatu jika ia mendapatkan keuntungan dari hal yang dilakukan tersebut. Dengan adanya kepemilikan saham, seorang eksekutif juga menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung, aliran cash flow perusahaan yang baik menjadi harapan eksekutif agar ia mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Aliran kas perusahaan yang baik salah satunya dapat dicapai dengan melakukan efisiensi beban pajak melalui penghindaran pajak perusahaan. Tolok ukur variabel kepemilikan saham menurut Irawan dalam Hanafi dan Harto(2014) merupakan persentase kepemilikan saham oleh eksekutif yang diungkapkan pada annual report perusahaan. Kepemilikan saham eksekutif diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan diantaranya melalui penghindaran pajak perusahaan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) menemukan hasil bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan dan penelitian yang dilakukan oleh Zhou (2011), dalam penelitiannya di Cina, menemukan hasil bahwa ada hubungan positif antara proporsi pemegang saham pengendali dengan penghindaran pajak perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan   Harto (2014) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham, maka perusahaan semakin agresif dalam pengambilan keputusan dan hal ini berimplikasi pada penghindaran pajak yang tinggi.

Hubungan antara kompensasi Eksekutif dengan Penghindaran Pajak (skripsi dan tesis)

Berdasarkan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada seorang wajib pajak yang secara sukarela atau secara cuma-Cuma membayar pajak karena bagi wajib pajak hal tersebut merupakan suatu beban karena dapat mengurangi penghasilan. Berdasarkan hal tersebut seorang eksekutif sebagai pimpinan perusahaan akan membuat suatu kebijakan penghindaran pajak jika ia mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Oleh karena itu memberikan kompensasi 38 tinggi kepada eksekutif merupakan salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan Penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006) menunjukkan bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif tinggi maka dapat menaikkan penghindaran pajak perusahaan yang dipimpinnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rego dan Wilson (2009) menunjukkan bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwan (2012) menemukan bukti bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014) menunjukkan hasil bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) menunjukkan hasil bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Karakteristik Eksekutif (skripsi dan tesis)

Eksekutif merupakan individu yang menempati sebuah posisi penting dalam sistem kepemimpinan sebuah perusahaan atau suatu organisasi. Eksekutif dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mencapai   tujuan suatu perusahaan dengan memberikan pengaruh terhadap organisasi yang dipimpinnya sehingga dapat memiliki pengaruh yang cukup besar kepada perusahaan serta pengaruh dalam pengambilan keputusan memiliki resiko. Ada 9 karakteristik yang dimiliki oleh eksekutif (gudangonline.blogspot.co.id), antara lain sebagai berikut : 1) Keterusterangan 2) Kejelasan 3) Keterbukaan 4) Keinginan besar 5) Sikap tenang 6) Percaya diri 7) Ketulusan 8) Penuh pemikiran 9) Hangat Menurut Low (2006) menyebutkan bahwa, eksekutif dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan, memiliki dua karakter yaitu sebagai risk taker dan risk averse. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker merupakan eksekutif yang lebih berani mengambil keputusan dalam bisnisnya dan biasanya mempunyai dorongan yang kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi, (Maccrimon dan Wehrung, 1990). Eksekutif yang memiliki sifat risk taker tidak pernah ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari 37 hutang (Lewellen, 2003), hal ini dilakukan supaya perusahaan tumbuh lebih cepat. Tidak seperti risk taker, eksekutif yang memiliki karakter risk averse merupakan eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif risk averse jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah (Low, 2006). Biasanya eksekutif yang mempunyai sifat risk averse memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan (Maccrimon dan Wehrung, 1990). Dibandingkan dengan risk taker, eksekutif risk averse lebih menitik beratkan pada suatu keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan resiko yang lebih besar.

Prefererensi Risiko Eksekutif (skripsi dan tesis)

 Menurut Jones (2004) risiko merupakan kemungkinan pendapatan yang diterima, dalam suatu investasi akan berbeda dengan pendapatan yang diharapkan. Semakin besar penyimpanan antara hasil sesungguhnya dengan hasil yang diharapkan, maka semakin besar risiko yang akan ditanggung. Ada beberapa definisi risiko , dibawah ini merupakan 3 definisi risiko (ngapackers.blogspot.co.id) antara lain yaitu : 1) Risk is the chance of loss (Risiko adalah kans kerugian). Chance of loss berhubungan dengan suatu exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, chance dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Sebagian penulis menolak definisi ini karena terdapat perbedaan antara tingkat risiko dengan tingkat kerugian. Dalam hal chance of loss 100%, berarti kerugian adalah pasti sehingga risiko tidak ada. 2) Risk is the possibility of loss (Risiko adalah kemungkinan kerugian).
 Istilah possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada diantara nol dan satu. Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif. 3) Risk is uncertainty (Risiko adalah ketidakpastian). Uncertainty dapat bersifat subjective dan objective. Subjective uncertainty merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan.Objective uncertainty akan dijelaskan pada dua definisi risiko berikut. Menurut Hartono (2008) risiko pasti ada kaitanya dengan return yang diperoleh oleh suatu perusahaan, bahwa risiko adalah suatu penyimpangan atau deviasi dari outcome yang diterima dengan yang diekspektasi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin besar deviasi antara outcome yang diterima dengan yang diekspektasikan maka dapat mengindikasikan semakin besar pula resiko yang ada. Seseorang investor akan menghadapi risiko investasi berupa suatu kemungkinan terjadinya perbedaan hasil yang diharapkan dengan hasil yang benarbenar terjadi (Penman, 2007). Preferensi risiko eksekutif merupakan konsekuensi yang akan dimiliki eksekutif sebagai akibat tindakan yang diambilnya. Tindakan eksekutif sebagai penentu keputusan akan mempertimbangkan berbagai aspek. 35 Eksekutif (pemimpin) yang mempunyai preferensi risk taker memiliki suatu keberanian lebih dalam menentukan kebijakan meskipun mengasilkan risiko yang tinggi. Tetapi, risk taker dengan keberaniannya tersebut juga dituntut untuk menghasilkan cash flow yang tinggi. Hal seperti itu dilakukan untuk menyeimbangkan risiko yang ditimbulkan atas keberaniannya dalam mengambil suatu tindakan dan juga suatukeputusan. Di antara berbagai keputusan eksekutif, terdapat suatu keputusan yaitu untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Budiman dan Setiyono (2012) menjelaskan bahwa preferensi risiko dapat dibedakan menjadi risk taker dan risk averse yaitu dengan cara mengukur risiko perusahaan yang dipimpinnya. Preferensi risiko akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas seorang eksekutif. Berdasarkan suatu teori yaitu teori tindakan beralasan, eksekutif dapat menentukan keputusan berdasarkan informasi yang ada. Selain itu, adanya alternatif pilihan serta kendali yang dimiliki eksekutif dalam proses pengambilan keputusan membuat teori tindakan beralasan semakin menjelaskan alasan preferensi risiko eksekutif (Hanafi dan Harto, 2014).

Kepemilikan Saham Eksekutif (skripsi dan tesis)

 Menurut Darmadji dan Fakhruddin dalam Deitiana(2011) yang dimaksud dengan saham adalah Sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Menurut Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhrudin ( 2006 : 178 ) Saham dapat didefinisikan sebagai tanda atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. 32 Saham dikenal dengan karakteristik “ imbal hasil tinggi, resiko tinggi ”. Artinya, saham merupakan surat berharga yang memberikan peluang keuntungan dan potensi resiko yang tinggi. Saham memungkinkan investor untuk mendapatkan imbalan hasil atau capital gain yang besar dalam waktu singkat. Namun seiring berfluktuasinya harga saham, maka saham juga dapat membuat investor mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan ( demand ) dan penawaran ( supplay ) atas saham tersebut. Dengan kata lain, harga saham terbentuk atas permintaan dan penawaran saham.
 Presentase kepemilikan saham menentukan struktur kepemilikan di perusahaan, para pemegang sahama memiliki beberapa hak yang hanya terdapat pada kepemilikan saham biasa (Ross, Westerfield, dan Jordan, 2008), diantaranya adalah : 1)Hak suara dalam pemilihan langsung dewan direksi perusahaan. Jenis voting yang dapat dilakukan oleh pemegang saham ada dua jenis yaitu cumulative voting dan straight voting. 2)Hak proxy voting dimana pemegang saham dapat memberikan hak suaranya kepada pihak tertentu di dalam rapat pemegang saham. 3)Hak mendapatkan dividen apabila perusahaan memutuskan untuk membagi dividen pada periode tertentu. 4)Hak ambil bagian dalam likuidasi aset perusahaan setelah perusahaan memenuhi kewajibannya kepada pemegang obligasi. 33 5)Hak suara dalam rapat pemegang saham luar biasa yang menentukan masa depan perusahaan misalkan merjer, akuisisi, dan lain-lain. 6)Hak memiliki saham yang diterbitkan oleh perusahaan.

Kompensasi Eksekutif (skripsi dan tesis)

 Garry Dessler (1997) mendefinisikan kompensasi sebagai segala bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka kepada perusahaan. Menurut Mondy dan Neo (1998) balas jasa kepada karyawan dapat berupa kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Kompensasi eksekutif biasanya berupa gaji dasar, bonus tahunan, opsi atau saham 28 untuk menghargai kinerja jangka panjang mereka, tunjangan dan proyek kesepakatan kontrol (Tonn, 2008). Kompensasi eksekutif terdiri dari dua elemen, yaitu kompensasi dan tunjangan atau benefit, seperti pegawai pada umumnya. Tetapi, satu perbedaan yaitu paket kompensasi eksekutif menekankan pada reward yang bersifat jangka panjang. Komponen utama kompensasi eksekutif antara lain: 1. Kompensasi pokok tahunan 2. Kompensasi pokok yang ditangguhkan : kompensasi saham 3. Kompensasi pokok yang ditangguhkan : golden parachutes dan platinum parachutes 4. Benefit pegawai : program perlindungan yang ditingkatkan dan perkuisit/ penghasilan tambahan 5. Clawback provisions
 Dalam kompensasi eksekutif juga terdapat komponen pokok. Komponen kompensasi pokok tersebut adalah sebagai berikut : 1. Gaji pokok Merupakan elemen tetap kompensasi tunai tahunan yang diterima. Perusahaan yang menggunakan struktur penggajian formal tentunya sudah menetapkan tingkat dan jangkauan gaji untuk semua pegawai. Gaji pokok tahunan sering mencerminkan bagian kecil dari total kompensasi dengan dua alasan. Pertama, secara khusus butuh waktu bertahun-tahun sebelum hasil inisiatif stratejik CEO disadari. Kedua, IRS membatasi  jumlah gaji tahunan perusahaan mengecualikan sebagai pengeluaran bisnis. 2. Bonus Empat jenis bonus yang umum diberikan kepada pegawai eksekutif yaitu : 1. Discretionary bonus 2. Performance-contingent bonus 3. Predetermined bonus 4. Target plan bonus 3. Insentif jangka pendek Insentif ini diberikan untuk menilai berlangsungnya proses pemenuhan tujuan strategis kompetitif. Dalam kompensasi eksekutif juga terdapat komponen tunjangan atau benefit.
Tunjangan atau benefit yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Program perlindungan Asuransi jiwa suplemental dan rencana pensiun suplemental eksekutif membedakan program perlindungan antara pegawai eksekutif dan pegawai lainnya. Tujuan perusahaan memberikan asuransi jiwa yaitu, pertama, meningkatkan nilai harta milik eksekutif untuk diwariskan jika dia meninggal. Kedua, program asuransi jiwa ini memberikan perlakuan 30 pajak yang baik bagi eksekutif. Program pensiun suplemental didesain untuk menyimpan benefit terbatas pada rencana terkualifikasi. 2. Perkuisit Merupakan bagian integral kompensasi eksekutif, yang mencakup sebagian besar benefit, dari makan siang gratis sampai penggunaan jet perusahaan secara gratis. Perkuisit mempunyai dua tujuan, yang pertama benefit ini mengakui status yang diperoleh eksekutif. Kedua, eksekutif menggunakan tunjangan tersebut untuk kenyamanan pribadi atau alat perusahaan untuk melakukan bisnis. Terdapat tiga teori alternatif yang menjelaskan prinsip dan proses dalam menetapkan kompensasi eksekutif, yaitu: agency theory, tournament theory, dan social comparison theory. Agency theory, kepemilikan dibagi kepada banyak pemilik saham pada perusahaan besar dalam teori agen pemegang saham mendelegasikan kontrol pada eksekutif atas untuk mewakili kepentingan pemilik. Sebagai hasilnya eksekutif biasanya tidak memiliki kepentingan yang sama seperti pemegang saham. Fitur ini membuat adanya kemungkinan eksekutif mencari aktivitas yang memberikan manfaat pada mereka sendiri daripada pemegang saham. Hal itu juga disebut dengan permasalahan agen.
Tournament theory, memberikan keuntungan dengan kompensasi eksekutif sebagai hadiah dalam beberapa turnamen antara manajer menengah dan atas dimana berkeinginan menjadi CEO. Social comparison theory, menurut teori ini individu membutuhkan evaluasi untuk prestasi mereka, dengan membandingkan mereka dengan individu lain. Dasar yang biasa digunakan yaitu karakteristik demografik dan pekerjaan masing- masing

Penghindaran Pajak (skripsi dan tesis)

 Penghindaran pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. penghindaran pajak (tax avoidance) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (tax evasion/tax fraud) diartikan sebagai kegiatan yang ilegal (misalnya meminimalkan beban pajak dengan memanipulasi pembukuan). Penghindaran pajak merupakan suatu usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun utuk menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Heru, 1997 dalam Budiman dan Sutiyono 2012). Senada dengan penelitian sebelumnya Jacob (2014)juga mendefinisikan penghindaran pajak sebagai suatu tindakan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan hukum pajak. Ini adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh wajib pajak untuk membayar kurang dari jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada otoritas pajak.
 Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya badan dalam bentuk tax avoidance, memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena dianggap praktek-praktek yang berhubungan dengan tax avoidance lebih kepada pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undangundang perpajakan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak bisa berbuat apa-apa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktek tax avoidance ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Praktek tax avoidance ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menurut Mortenson dalam Zain (1988) menyatakan bahwa tax avoidance merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Tax avoidance bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Ada enam modus operan yang dilakukan perusahaan properti dalam menghindari pajak.
Enam poin inilah yang menjadi fokus para pemeriksa pajak untuk menelisik dokumen dan mengecek fisik bangunan di lapangan secara random (nasional.kontan.co.id). Enam modus tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pertama, menyiasati perbedaan kewajiban pajak dengan memecah unit usaha property berdasarkan fungsi. Contoh, memecah menjadi perusahaan konstruksi dan perusahaan pemasaran. 2. Kedua, pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) ke negara seharusnya dilakukan pada saat ditandatangani akte jual beli. Tapi, perusahaan properti menghitungnya ketika penyerahan penguasaan fisik, pelunasan pembayaran, atau pengalihan hak sehingga penerimaan PPN tertunda. 3. Ketiga, melakukan penghindaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) melalui: (1) Luas bangunan di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berbeda dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan fisik bangunan. 2) Penambahan bangunan di luar spesifikasi awal dengan kontrak terpisah, seperti mengerjakan garasi dan kolam renang berbeda dengan kontraktor rumah. 3) Ada penyatuan unit secara vertikal dan horizontal yang tak dilaporkan. 4) Ada unsur bangunan landed house yang tidak dilaporkan sebagai penghitung komponen luas bangunan. 4. Keempat, menghindari pajak atas pesanan yang batal dengan dua cara: 1) PPN atas cicilan yang telah dibayar terhadap unit properti yang dibatalkan tak pernah dilaporkan ke Ditjen Pajak. 2)  Penghasilan dari penalty fee dan booking fee atas unit yang batal tidak pernah dilaporkan ke Ditjen Pajak. 5. Kelima, dari cara bayar, pengembang mengaku penjualan dilakukan secara mencicil sehingga pembayaran pajak disesuaikan dengan cicilan. Padahal, konsumen atau bank sudah membayar dengan lunas. 6. Keenam, cara membangun bangunan yang tidak dilakukan sendiri dibedakan-bedakan, tidak dilakukan secara keseluruhan dalam satu waktu oleh satu kontraktor. Cara ini agar ada perbedaan kewajiban perpajakan. Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan tidak terlalu mengetahui modus operan di penghindaran pajak di atas marak di kalangan anggotanya. “Kalau di REI itu tidak ada, mungkin yang lain atau pengembang properti yang pribadi,” jelas Setyo.

Teori Of Reasoned Action (skripsi dan tesis)

 Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1980. Teori of Reasoned Action berasumsi bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Jogiyanto (2007), sikap adalah jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan dapat diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluative dua kutub, contohnya   baik atau jelek, menerima atau menolak dan sebagainya. Selanjutnya norma-norma subyektif didefinisikan sebagai persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan(Jogiyanto, 2007).
 Teori of reasoned action berusaha untuk menetapkan faktor-faktor apa yang dapat menentukan konsistensi sikap dan perilaku. Teori ini berasumsi bahwa orang yang berperilaku secara cukup rasional. Didalam teori of reasoned action atau teori tindakan beralasan mempunyai tiga langkah, yaitu: 1. Model teori ini memprediksi perilaku seseorang dari maksudnya. 2. Maksud perilaku dapat diprediksi dari dua variabel utama yaitu sikap seseorang terhadap perilaku dan mengenai persepsinya tentang apa yang seharusnya orang lain. 3. Sikap terhadap perilaku dapat diprediksi dengan menggunakan kerangka nilai-harapan yang telah diperkenalkan. Dalam perspektif model teori tindakan beralasan, norma subjektif merupakan sesuatu yang berkenaan dengan dasar perilaku yang merupakan fungsi dari keyakinan-keyakinan normatif dan keinginan untuk mengikuti keyakinan-keyakinan normatif itu sendiri.Norma subjektif menggambarkan persepsi individu tentang harapan-harapan orang-orang lain yang dianggapnya penting terhadap seharusnya ia berperilaku. Teori tindakan beralasan mengemukakan bahwa yang menebabkan timbulnya suatu perilaku bukan sikap,tetapi niat untuk melaksanakan perilaku itu sendiri. Niat adalah pengambilan keputusan seseorang untuk melaksanakan suatu perilaku. Pengambilan keputusan oleh seseorang untuk melaksanakan suatu perilaku merupakan suatu hasil dari proses berpikir yang bersifat rasional. Menurut Gibbon et al(1998), proses berpikir yang bersifat rasional berarti bahwa dalam setiap perilaku yang bersifat sukarela maka akan terjadi proses perencanaan pengambilan keputusan yang secara kongkret diwujudkan dalam niat untuk melaksanakan suatu perilaku

Teori Atribusi (skripsi dan tesis)

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku orang lain. Kajian tentang atribusi awalnya dilakukan oleh Heider tahun 1958. Teori atribusi berkembang dari tulisannya yang berjudul “Native Theory of Action”, yaitu kerangka kerja konseptual yang digunakan orang untuk menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan tingkah laku seseorang. Menurut Heider (1958), setiap individu pada dasarnya adalah seorang ilmuan semu (pseudo scientist) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. 15 Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

 Menurut Robbins dan Judge (2008) untuk menetukan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor berikut ini : 1. Kekhususan merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku- perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. 2. Konsensus merujuk pada apakah semua individu yang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama. 3. Konsistensi merujuk pada apakah individu selalu merespons dalam cara yang sama. Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecendrungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cendrung menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal. 16 Teori ini menggambarkan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut persepsi individu. Teori atribusi menurut Robbins (1996) dalam Mukharoroh (2014), menyatakan bahwa bila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, artinya individu akan berperilaku bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol. Teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor internal maupun eksternal

Theory Of Planned Behavior (skripsi dan tesis)

Teori ini yang awalnya dinamai Theory of Reasoned Action (TRA), dikembangkan di tahun 1967, selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Mulai tahun 1980 teori tersebut digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dan untuk mengembangkan intervensiintervensi yang lebih mengena. Pada tahun 1988, hal lain ditambahkan pada model reasoned action yang sudah ada tersebut dan kemudian dinamai Theory of Planned Behavior (TPB), untuk mengatasi kekurangadekuatan yang ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein melalui penelitian-penelitian mereka dengan menggunakan TRA (Zakarija Achmat). Teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. Berdasarkan teori tersebut, penentu terpenting perilaku seseorang adalah intensi untuk berperilaku. Intensi individu untuk menampilkan suatu perilaku adalah kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma subjektif. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan-kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh.

 Theory of reason action mengatakan terdapat dua faktor penentu intensi yaitu sikap pribadi dan norma subyektif. Pengembangan dari teori ini yaitu theory of planned behavior menemukan faktor lain yaitu perceived behavioral control. Sehingga menurut ajzen (2005) terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi intensi individu untuk melakukan suatu perilaku, yaitu : 1. Sikap Pribadi Sikap merupakan suatu posisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh behavioral belief, yaitu menghubungkan perilaku dengan hasil yang bisa didapat dari perilaku tersebut. 2. Norma Subjektif Norma subjektif merupakan persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subjektif ditentukan oleh normative belief dan motivation to comply, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. 3. Kontrol Perilaku Kontrol perilaku atau perceived behavioral control adalah persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu perilaku. Kontrol perilaku ditentukan oleh kombinasi antara control belief dan perceived power control, yaitu keyakinan individu mengenai faktor pendukung atau penghambat untuk memunculkan sebuah perilaku 14 dan kekuatan perasaan individu akan setiap faktor pendukung atau penghemat tersebut. Ketiga faktor tersebut dapat menentukan individu untuk melakukan suatu perilaku yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan niat atau maksud seseorang untuk berperilaku dan kemudian seseorang akan mulai melakukan suatu perilaku. Berkaitan dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak atau penghindaran pajak dipengaruhi oleh niat wajib pajak itu sendiri.

Hubungan antara overconfidence, heuristic, persepsi terhadap risiko dan pengambilan keputusan berisiko dijelaskan oleh Theory Reasoned Action (skripsi dan tesis)

. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1980. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Dalam TRA ini, Ajzen menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku menentukan akan dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tersebut. Lebih lanjut, Ajzen mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar, yang pertama berhubungan dengan sikap (attitude towards behavior) dan yang lain berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu norma subjektif (subjective norms). Dalam upaya mengungkapkan pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap niat untuk dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku, Ajzen melengkapi TRA ini dengan keyakinan (beliefs). Dikemukakannya bahwa sikap berasal dari keyakinan terhadap perilaku (behavioral beliefs), sedangkan Norma subjektif berasal dari keyakinan normatif (normative beliefs) (Wong & Ho, 2005). Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari TRA. Ajzen (1991) menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu kontrol perilaku yang dipersepsi (perceived behavioral control). Konstruk ini ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu. Secara lebih lengkap Ajzen 22 menambahkan faktor latar belakang individu ke dalam TPB, sehingga secara skematik TPB mengandung berbagai variabel yaitu: 1. Latar belakang (background factors), seperti usia, jenis kelamin, suku, status sosial ekonomi, suasana hati, sifat kepribadian, dan pengetahuan mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap sesuatu hal. Faktor personal adalah sikap umum seseorang terhadap sesuatu, sifat kepribadian (personality traits), nilai hidup (values), emosi, dan kecerdasan yang dimilikinya. Faktor sosial antara lain adalah usia, jenis kelamin (gender), etnis, pendidikan, penghasilan, dan agama. Faktor informasi adalah pengalaman, pengetahuan dan ekspose pada media. 2. Keyakinan Normatif (Normative Beliefs), yang berkaitan langsung dengan pengaruh lingkungan. Menurut Ajzen, faktor lingkungan sosial khususnya orang-orang yang berpengaruh bagi kehidupan individu (significant others) dapat mempengaruhi keputusan individu. 3. Norma subjektif (Subjective Norm) adalah sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya (Normative Belief). Kalau individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya. 4. Keyakinan bahwa suatu perilaku dapat dilaksanakan (control beliefs) diperoleh dari berbagai hal, pertama adalah pengalaman melakukan perilaku yang sama sebelumnya atau pengalaman yang diperoleh karena melihat orang lain 23 (misalnya teman, keluarga dekat) melaksanakan perilaku itu sehingga ia memiliki keyakinan bahwa ia pun akan dapat melaksanakannya. 5. Persepsi kemampuan mengontrol (Perceived Behavioral Control), yaitu keyakinan (beliefs) bahwa individu pernah melaksanakan atau tidak pernah melaksanakan perilaku tertentu, individu memiliki fasilitas dan waktu untuk melakukan perilaku itu, kemudian individu melakukan estimasi atas kemampuan dirinya. 6. Niat untuk melakukan perilaku (Intention) adalah kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Niat ini ditentukan oleh sejauh mana individu memiliki sikap positif pada perilaku tertentu. Lebih lanjut, teori diatas diuji dibanyak area baik sosial, kesehatan, bisnis maupun keuangan.

Penelitian-penelitian tersebut ada yang menguji secara menyeluruh, ada pula yang sebagian. Secara garis besar pendekatan yang digunakan oleh studi terhadap persepsi, sikap dan perilaku terhadap risiko dapat digolongkan menjadi dua besar yaitu trait approach dan cognitive approach. Trait approach menguji sejumlah karakter psikologi manusia sebagai bagian dari populasi. Dalam hal risiko, pendekatan ini menyatakan bahwa karakteristik wirausaha cenderung “a high level of risk-taking propensity”. Sementara itu cognition-oriented approach mengkaji bagaimana persepsi, kognisi dan decisionmaking styles, heuristics, biases dan intentions affect behaviour, in this case entrepreneurial risk behaviour

Teori Pengambilan Keputusan (skripsi dan tesis)

Perkembangan teori pengambilan keputusan sangat luas dan menjadi area kajian berbagai bidang ilmu baik bisnis maupun psikologi dalam bidang keuangan, terhadap dua jenis keputusan yaitu keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Pengambilan keputusan dari sudut pandang teori keperilakuan adalah sebagai respon dari suatu problem dan dilakukan dengan memilih alternatif yang paling bisa diterima dalam mencapai tujuan. Behavioral finance muncul diawal tahun 1980-an digagas oleh ahli-ahli keuangan seperti DeBondt dan Thaler bersama dengan ahli-ahli psikologi termasuk Andersen dan Kahneman, yang mana dapat menyimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan, selain aspek perhitungan kuantitatif untuk mendapat expected utility tertinggi, aspek emosi dan perilaku juga merupakan hal yang dianggap sangat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Dalam hal ini, perilaku pengambilan keputusan secara umum dipengaruhi faktor situasi dan faktor individu pengambil keputusan (Lammers & et.al, 2010). Terlepas dari pentingnya perusahaan bisnis kecil, sebagian besar literatur dan survei yang terkait dengan penganggaran modal diperuntukkan bagi perusahaan besar. Fakta bahwa metode yang sesuai untuk perusahaan bisnis kecil mungkin berbeda dari yang diterapkan untuk perusahaan besar dibahas. Brigham menyarankan bahwa dalam penganggaran modal mungkin lebih penting bagi perusahaan yang lebih kecil daripada perusahaan yang lebih besar karena kurangnya akses ke pasar publik untuk mendapat pendanaan, risiko yang melekat dan kurangnya diversifikasi dalam perusahaan kecil.

Persepsi risiko (risk perception) (skripsi dan tesis)

Persepsi terhadap risiko memainkan peran penting dalam perilaku manusia khususnya terkait pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti. Meskipun demikian, masih sedikit ditemui penelitian tentang elemen risiko, persepsi risiko dan kecenderungan terhadap risiko terhadap pengambilan keputusan (David Forlani & John W Mullins, 2000). Seseorang cenderung mendefinisikan situasi berisiko apabila mengalami kerugian akibat jeleknya suatu keputusan, khususnya jika kerugian tersebut berdampak pada situasi keuangannya. Karena persepsi risiko merupakan penilaian seseorang pada situasi berisiko, maka penilaian tersebut sangat tergantung pada karakteristik psikologis dan keadaan orang tersebut. Derajat ketidakpastian akan dievaluasi dan dinilai secara berbeda oleh pengambil keputusan yang berbeda-beda. Dalam hal perilaku wirausaha, Lammer, et.al, (2010), menyatakan ”Risk perception measures how risky the decision is perceived by the entrepreneur, where a higher risk perception leads c.p. to less risky behavior”.
 Lebih lanjut jika dihubungkan dengan rasa percaya diri dikatakan bahwa orang yang memiliki rasa percaya diri tinggi akan mempersepsi dirinya mampu menganalisis, memproses dan membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang terbatas atau informasi yang tidak jelas. Jadi rasa percaya diri dapat mempengaruhi penilaian seseorang terhadap derajat ketidakpastian situasi tertentu. Dengan kata lain, rasa percaya diri merupakan penilaian subyektif terhadap kemampuan seseorang menjalankan tugas utama dalam situasi pengambilan keputusan. hal diatas yang mungkin juga memberi bukti bahwa wirausahawan sering overconfidence dan over optimistic. Lebih jauh Sitkin dan Pablo (Sitkin & Pablo, 1992) meramalkan, pengusaha yang memiliki kecenderungan risiko yang lebih besar cenderung memilih usaha berisiko. Menariknya, kecenderungan risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi risiko usaha mereka, sehingga bertentangan dengan prediksi. Dengan demikian, kecenderungan risiko tampaknya merupakan dampak langsung perilaku usaha pilihan, bukan secara tidak langsung mempengaruhi perilaku melalui proses persepsi (David Forlani & John W Mullins, 2000). Literatur tentang risiko yang ada umumnya terfokus pada persepsi risiko dan kecenderungan terhadap risiko. Kecenderungan risiko merupakan suatu kecenderungan seseorang apakah berani menghadapi risiko ataukah justru menghindari risiko (Sitkin & Pablo, 1992). Lebih jauh, Sitkin & Pablo memperoleh temuan yang tidak konsisten pada hubungan persepsi risiko dan perilaku risiko (yaitu pilihan risiko yang tinggi dalam situasi risiko yang tinggi) bila dihubungkan dengan upaya menghilangkan kecenderungan risiko

Heuristic (skripsi dan tesis)

Istilah heuristic berasal dari bahasa Yunani yang berarti “melayani untuk mendapat sesuatu atau menemukan”. Heuristik diartikan sebagai pengambilan keputusan yang mendasarkan pada rule of thumb, intuitive judgement dan kebiasaan. Menurut Ritter, “Heuristics, or rules of thumb, make decision-making easier. But they can sometimes lead to biases, especially when things change. These can lead to suboptimal investment decisions” (Ritter, 2003). Definisi lain adalah bahwa heuristic juga bisa dianggap sebagai strategi sebagaimana pendapat Gigerenzer & Gaissmaier, (2011) yang menyatakan “strategies that ignore information to make decisions faster, more frugally, and/or more accurately than more complex methods”. Dengan demikian, heuristic berarti strategi pengambilan keputusan yang cepat dan kadang tidak menggunakan banyak informasi karena pengambil keputusan menganggap sebagai suatu kebiasaan.  Terdapat dua jenis heuristic yaitu heuristic tipe pertama adalah pengambilan keputusan dengan cepat karena tidak terlalu penting, misalnya lebih memilih burger dibanding hot dog karena biasanya begitu. Heuristic tipe kedua adalah jika pengambilan keputusan yang diambil lebih membutuhkan upaya, misalnya “sekarang lebih memilih hot dog karena disajikan dengan cara berbeda dan saya suka mencoba sesuatu yang baru”. (Ackert & Deaves, 2010, pp 86)

Overconfidence (skripsi dan tesis)

Overconfidence adalah perasaan percaya pada dirinya sendiri secara berlebihan. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Griffin & Varey (1996), menyatakan bahwa overconfidence terbagi menjadi dua tipe yaitu seseorang yang bersikap overconfidence karena terlalu percaya akan pengetahuan yang dimilikinya dan dikarenakan terlalu percaya diri akan kemampuan dirinya sendiri. Mahajan (1992, p. 330) dalam Ricciardi dan Simon (2000) mendefinisikan overconfidence sebagai “an overestimation of the probabilities for a set of events”. Berarti, overconfidence adalah terlalu tingginya penilaian seseorang terhadap kemampuan atau suatu kondisi. Pendapat lain adalah bahwa overconfidence dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dimana seorang individu memiliki positive rating yang terlalu tinggi tentang karakteristik personal dan mempunyai optimism yang tak terbatas tentang masa depan atau memiliki perasaan mampu untuk mengontrol kejadian (Bazerman, 2002, p. 65). Menurut Trevelyan (2008), overconfidence berbeda dengan optimism baik karakteristiknya maupun konsekuensi yang dihasilkannya. Overconfidence cenderung berakibat buruk. Salah satu cara mengukur overconfidence adalah dengan memberi pertanyaan umum sekaligus ditanyakan keyakinan kebenaran   jawabannya. Confidence dianggap over jika tingkat kebenaran jawaban lebih rendah dari pada anggapan terhadap kebenaran jawaban suatu pertanyaan. Wirausahawan cenderung overconfidence. Menurut Trevelyan, (2008) overconfidence kadang diartikan sebagai self efficacy yang dalam kasus wirausaha studi empiris membuktikan dukungan self efficacy terhadap niat berwirausaha. Baik wirausaha maupun investor bisa terkena overconfidence bias (Koellinger, Minniti, & Schade, 2007) tetapi dalam hal yang berbeda. Kalau wirausaha berkaitan dengan produknya, melakukan judgement terhadap kemampuan manajerialnya ataupun kemampuan mengontrol keadaan

Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Risk Taking Behavior (skripsi dan tesis)

Risk taking behavior merupakan suatu bentuk keputusan dalam berperilaku yang akan berakibat risiko, dimana kemungkinan individu akan menerima risiko negatif lebih besar daripada konsekuensi risiko positif. Pada masa remaja individu akan lebih sering melakukan risk taking behavior, karena pada masa remaja individu barada pada suatu krisis identitas diri. Banyak risk taking behavior yang terjadi pada kalangan remaja, misalnya kenakalan remaja, minum-minuman alkohol dan penggunaan NAPZA, melakukan seks pranikah, dll. Apalagi di zaman yang moderen ini, banyak remaja yang seolah beranggapan bahwa apabila tidak melakukan risk taking behavior maka mereka belum mengaggap dirinya unik. Di lain sisi, karena pada masa remaja individu ingin  di akui dalam kelompoknya, maka mereka rela melakukan apa saja termasuk dalam hal risk taking behavior. Perilaku para remaja yang menkonsumsi alkohol, berkelahi, dan melakukan aksi perusakan dalam dunia psikologi dapat dikategorikan sebagai rebellious behaviors (perilaku memberontak) dan antisocial behaviors (perilaku antisosial) yang termasuk dalam tipe-tipe risk taking behavior. Hal ini berarti perilaku yang dilakukan para remaja tersebut berada pada perilaku yang hanya memiliki kesenangan sesaat, yang kemudian akan merugikan diri mereka sendiri bahkan bisa mengganggu lingkungan sekitar. Sehingga akibat yang terjadi dari risk taking behavior pun dapat merugikan diri sendiri baik dari kesehatan maupun mental serta lingkungan sekitar. Remaja yang melakukan risk taking behavior kebanyakan kurang menggunakan kontrol diri dengan baik sehingga kejadian risk taking behavior semakin hari semakin meningkat.
Menurut Goldfried dan Merbaum (dalam Ghufron, 2010) mendefiniskan kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu kearah konsekuensi yang positif. Kontrol diri yang lemah pada seseorang mengarah pada konsekuensi negatif, yang akan merugikan orang lain dan juga merugikan dirinya sendiri. Kontrol diri merupakan suatu hal psikologis yang harus dapat dikendalikan oleh setiap individu agar individu dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang berbahaya dan berisiko. Santrock (2002) menyebutkan bahwa masa remaja merupakan suatu periode transisi antara masa kanak-kanak dan orang dewasa meliputi perubahan-perubahan biologis, kognitif dan sosioemosional. Pada tahap ini remaja menjadi rentan terhadap hal-hal yang baru mereka alami (perubahan fisik dan situasi sosial) sehingga emosi mereka menjadi labil, dan belum secara penuh dan sadar menyadari arti dari setiap peristiwa yang dialami.Hubungan kontrol diri dikalangan remaja sangat mempengaruhi terhadap risk taking behavior. Remaja yang mempunyai kontrol diri yang baik, maka mereka akan dapat menghindari risk taking behavior meskipun berada dalam lingkungan yang mendukung risk taking behavior. Sedangkan pada remaja yang kurang dapat mengontrol dirinya dengan baik, maka individu juga kurang dapat menghindari risk taking behavior sehingga mengakibatkan risk taking behavior semakin meningkat. Dengan meningkatnya risk taking behavior tersebut peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kontrol diri dengan risk taking behavior pada remaja.

Kebutuhan Khas dan Bahaya pada Masa Remaja (skripsi dan tesis)

 

Para ahli sepakat berpendapat bahwa terdapat kebutuhan yang khas pada remaja. Kebutuhan itu berkaitan dengan psikologis-sosiologis yang mendorong remaja untuk berperilaku yang juga khas. Menurut Garrison (Mappiare, dalam Ali & Asrori, 2009), terdapat beberapa kebutuhan yang khas bagi remaja, antara lain: a. Kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan ini ada sejak remaja dilahirkan dan menunjukkan berbagai cara perwujudan selama masa remaja. b. Kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok merupakan hal yang penting sejak remaja “melepaskan diri” dari keterikatan keluarga dan berusaha memantapkan hubungan dengan lawan jenis. c. Kebutuhan untuk berdiri sendiri yang dimulai sejak usia muda sangat penting manakala remaja dituntut untuk menentukan berbagai macam pilihan dan mengambil keputusan.  d. Kebutuhan untuk berprestasi menjadi sangat penting seiring dengan pertumbuhannya mengarah kepada kedewasaan dan kematangan. e. Kebutuhan akan pergaulan dengan orang lain, terjadi sejak mereka bergantung dalam hubungan dengan teman sebaya. f. Kebutuhan untuk dihargai dirasakannya berdasarkan pandangan sendiri yang menurutnya pantas bagi dirinya. g. Kebutuhan memperoleh falsafah hidup yang utuh terutama Nampak dengan bertambahnya kematangan untuk mendapatkan kepastian. Remaja mulai memerlukan beberapa petunjuk yang akan memberikannya dasar dalam membuat keputusan. Dalam masa remaja terdapat bahaya-bahaya yang mungkin saja terjadi dikarenakan oleh suatu hal.
Bahaya tersebut dapat dibedakan pada dua kategori, yaitu bahaya fisik dan bahaya psikologis (Hurlock, 1999) a. Bahaya Fisik Terdapat beberapa macam bahaya fisik yang dialami selama masa remaja, yaitu kematian, bunuh diri, cacat fisik, kekuatan, kecanggungan dan kekakuan, bentuk tubuh yang tidak sesuai dengan seksnya. Kematian akibat terjangkitnya suatu penyakit jarang terjadi, dikarenakan kondisi fisik pada masa remaja cenderung lebih baik dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri merupakan salah satu bentuk bahaya fisik yang menghawatirkan, biasanya epnyebabnya adalah karena remaja mengalami alienasi sosial ataupun mengalami keacuan keluarga dan masalah sekolah. Cacat fisik seperti gigi yang bengkok, penglihatan dan pendengaran yang kurang baik, namun masih dapat diperbaiki. Penyakit kronis seperti asma atau kegemukan yang dapat menghambat remaja melakukan hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Akibat pertumbuhan otot selama masa remaja, kekuatan menjadi meningkat, akan tetapi tidak semua remaja mengalaminya sehingga mereka yang kekuatan ototnya tidak begitu meningkat cenderung merasa kurang mampu dalam melakukan kegiatan. Kecanggungan dan kekakuan yang terjadi karena perkembangan keterampilan dan motorik yang tidak sesuai dengan teman sebaya. Selain itu, bentuk yang kurang sesuai dengan seksnya dapat mengganggu karena remaja lebih dinilai melalui penampilan diri yang sesuai dengan kelompok seksnya dibandingkan anak-anak. 22 b. Bahaya Psikologis Bahaya psikologis yang pokok pada masa remaja adalah berkisar pada kegagalan menjalankan peralihan psikologis kea rah kematangan yang merupakan tugas perkembangan masa remaja yang penting. Diantanya yaitu masalah perilaku sosial, perilaku seksual, perilaku moral dan hubungan keluarga. Dalam perilaku sosial, ketidakmatangan ditunjukkan dalam pengelompokkan yang kekanak-kanakan serta diskriminasi yang didasarkan pada ras, agama, atau sosial ekonomi yang berbeda. Bila hal ini berlanjut sampai akhir masa dewasa, maka akan mengakibatkan ketidakmatangan. Menurut Lubis (dalam Wibawa, 2004), keadaan emosi remaja yang masih labil erat hubungannya dengan keadaan hormon. Suatu saat individu akan bisa terlihat sedih sekali, dilain waktu individu dapat marah sekali. Hal ini terjadi pada remaja yang baru putus cinta atau remaja yang mudah tersinggung perasaannya. Dalam hal perilaku seksual, remaja juga mengalami ketidakmatangan, hal ini terjadi karena perubahan yang ekstrim, yang mana pada masa akhir kanak-kanak cenderung memusuhi lawan jenis namun pada masa remaja justru menatuh minat dan mengembangkan kasih sayang pada lawan jenis. Masalah-masalah hubungan seks diluar pernikahan, serta kehamilan usia dini merupakan ciri-ciri ketidakmatangan remaja. Secara perilaku moral, remaja cenderung terlibat dalam kenakalan remaja hingga penggunaan obat terlarang. Dalam hubungan dengan keluarga, remaja yang memiliki hubungan keluarga kurang baik dapat mengakibatkan terjadinya hubungan yang buruk diluar lingkungan keluarganya

Tahap dan Tugas Perkembangan Remaja (skripsi dan tesis)

Menurut Sarwono (2010), dalam proses penyesuain diri menuju kedewasaan, setiap remaja harus melewati tiga tahapan perkembangan, yaitu: a. Remaja Awal (early adolescence), remaja pada tahap ini masih terheranheran akan perubahan yang terjadi pada dirinya dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Individu mulai mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis dan mudah terangsang secara erotis. b. Remaja Madya (middle adolescence), pada tahap ini remaja sangat tergantung pada teman dan senang kalau mempunyai banyak teman. Terdapat kecenderungan “narcistic”, menyukai teman-teman yang berada dalam kondisi bingung untuk memilih, antara peka atau tidak peduli, ramairamai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialis. c. Remaja Akhir (late adolescence), tahap ini adalah masa konsolidasi remaja menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian lima hal, yaitu:   1) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. 2) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dan dalam pengalaman baru. 3) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 4) Egosentrisme diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. 5) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (private self) dan masyarakat umum (the public). Sedangkan, menurut Havinghurst (dalam Hurlock, 1999), semua tugas perkembangan remaja dipusatkan pada penanggulangan sikap pola perilaku yang kekanak-kanakan dan mengadakan persiapan untuk menghadapi masa dewasa, seperti: a. Mencapai hubungan yang baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria atau wanita. b. Mencapai peran sosial pria dan wanita. c. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. d. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. e. Mempersiapkan karir ekonomi untuk masa depan yang akan datang. f. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga. g. Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku dan mengembangkan ideologi.

Pengertian Remaja (skripsi dan tesis)

Remaja dapat dikenal dengan istilah adolescence atau youth yang merupakan masa perubahan dari kanak-kanak ke masa dewasa yaitu antara usia 12-21 tahun. adapun masa remaja terbagi dalam masa remaja awal yaitu berusia 12-15 tahun, masa remaja pertengahan yaitu berusia 15-18 tahun dan masa remaja akhir yaitu berusia 18-21 tahun (Monks, et al., 2002). Remaja merupakan tahap perkembangan seseorang dimana individu berada pada fase transisi dari masa kanak-kanak menuju ke fase dewasa awal (Sarwono, 2002). Pada masa remaja, individu akan mengalami perubahan biologis, kognitif dan sosial-emosional, yang dimulai pada usia 10 sampai 13 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 22 tahun. Masa remaja bukanlah saat pemberontakkan, krisis, penyakit, dan penyimpangan namun cenderung kepada masa evaluasi, pengambilan keputusan, komitmen, dan mencari tempat di dunia (Santrock, 2005). Menurut WHO, yang disebut remaja adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun. WHO mendefinisikan remaja berdasarkan 3 (tiga) kriteria, yaitu: biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Masa perkembangan menurut Wong (2004), dibagi menjadi tiga bagian, yaitu masa remaja awal (12-15 tahun) pada masa remaja ini individu mulai lebih dekat dengan teman sebaya, ingin bebas, dan masa ini ditandai dengan mencari identitas diri. Masa remaja tengah (15-18 tahun) ditandai dengan timbulnya keinginan untuk kencan, mempunyai rasa cinta yang mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, dan berkhayal tentang aktifitas seks. Masa remaja akhir (18-21 tahun), pada masa ini ditandai oleh pengungkapan identitas diri, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, mempunyai cinta jasmani dirinya, dapat mewujudkan rasa cinta, serta mampu berpikir abstrak. Erikson mengungkapkan tujuan utama remaja yaitu untuk melawan krisis identitas vs kebingungan identitas sehingga menjadi dewasa yang unik dengan rasa diri yang koheren dan nilai peran dalam kelompok sosial. Jadi pada tahap ini, remaja lebih nyaman berada dalam lingkungan teman sebaya untuk mencari identitas dirinya

Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kontrol Diri (skripsi dan tesis)

Faktor-faktor yang turut mempengaruhi kontrol diri individu biasanya disebabkan oleh banyak faktor. Individu yang memiliki kontrol diri pada stimulus atau situasi tertentu belum tentu sama dengan stimulus atau situasi yang lain. Namun secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kontrol diri menurut Buck, dikatakan bahwa kontrol diri berkembang secara unik pada masing-masing individu. Dalam hal ini dikemukakan bahwa yang mempengaruhi perkembangan kontrol diri yaitu hirarki dasar biologi yang telah terorganisasi dan disusun melalui pengalaman evolusi. Selain itu, faktor usia dan kematangan juga mempengaruhi kontrol diri individu (Hurlock, 1980). Semakin bertambahnya usia individu maka akan semakin baik kontrol dirinya, begitu juga dengan individu yang matang secara psikologis juga akan mampu mengontrol perilakunya karena telah mampu mempertimbangkan mana hal yang baik dan yang kurang baik bagi dirinya. Faktor eksternal yang mempegaruhi kontrol diri individu adalah kondisi sosio-emosional lingkungannya, termasuk lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Apabila lingkungan tersebut cukup kondusif, dalam artian kondisinya diwarnai dengan hubungan yang harmonis, saling mempercayai, saling menghargai, dan penuh tanggung jawab, maka remaja cenderung memiliki kontrol diri yang baik. Hal ini dikarenakan remaja mencapai kematangan emosi oleh faktor-faktor pendukung tersebut. Beberapa faktor yang mempengarui kontrol diri, yaitu: a.pengaturan pola asuh orang tua. Dinyatakan oleh Elkaind Weiner (dalam Fridani, 1996) bahwa sebagian besar pertimbangan sosisal dan kontrol diri itu dibentuk oleh disiplin orang tua terhadap anak dan contoh-contoh perilaku yang diberikan; b. faktor kognitif. Menurut Elkind dan Weiner (dalam Fridani, 1996) individu tidak dilahirkan dalam konsep yang benar dan salah atau dalam suatu pemahaman tentang perilaku yang diperbolehkan dan dilarang. Kemasakan kognitif yang terjadi selama masa prasekolah dan masa kanak-anak, secara bertahap dapat meningkatkan kapasitas individu untuk membuat pertimbangan-pertimbangan sosial dan mengontrol perilaku dengan demikian ketika beranjak dewasa, 18 individu yang telah memasuki perguruan tinggi akan memiliki kemampuan berpikir yang leih kompleks dan kemampuan intektual yang lebih besar; c. Orientasi religius. Bergin (dalam Fridani, 1996) berpendapat bahwa religius dapat memiliki beberapa konsekuensi positif, termasuk terhadap variabel kepribadian seperti kecemasan, kontrol diri, keyakinan irasional, depresi, affect dan sifat kepribadian lain. Hasil penelitian Mc. Clain (dalam Fridani, 1996) menunjukkan bahwa orientasi religius berkorelasi positif dengan kontrol diri. Menurut Baumeister dan Exline (2000) ada empat faktor utama dalam pembentukan kontrol diri, yaitu: a. kontrol implus yang melibatkan penahanan diri terhadap golongan dan dorongan yang tidak diinginkan lingkungan sosial ataupun pribadi; b. kontrol atas pikiran yaitu berkonsentrasi untuk mengatur pertimbangan individu sehingga dapat menghasilkan informasi sesuai dengan fakta dan informasi yang ada sehingga dapat menekan pikiran yang tidak diinginkan; c. pengaruh regulasi yang melibatkan upaya untuk mengubah keadaan emosional dan suasana hati individu, hal yang paling sering dilakukan adalah dengan keluar dari suasana hati yang buruk; d. kontrol diri yang relevan untuk mencapai kinerja yang optimal, dan proses pengendalian kinerja dapat mencakup ketekunan, pengolahan tenaga yang optimal, timbal balik yang cepat dan tepat, serta mencegah terhambat di bawah tekanan

Jenis – Jenis Kontrol Diri (skripsi dan tesis)

Berdasarkan konsep Averill (dalam Carpenito, 2000) terdapat tiga jenis kemampuan mengontrol diri yang meliputi lima aspek. Averill menyebutkan kontrol diri dengan sebutan kontrol personal, yaitu kontrol perilaku (behavior control), kontrol kognitif (cognitive control), dan kontrol keputusan (decisional control). 16 Dalam kehidupan bermasyarakat, kemampuan mengontrol diri dibutuhkan individu agar terhindar dari hal yang menyimpang. Jenis kontrol yang digunakan individu dalam melakukan interaksi sosial diantaranya: a.Behavioral control, merupakan kesiapan atau tersedianya suatu respon yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini diperinci menjadi dua kompunen, yaitu mengatur pelaksanaan (regulated administration) dan kemampuan memodifikasi stimulus (stimulus modifiability). Kemampuan mengatur pelaksanaan merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan, dirinya sendiri atau sesuatu diluar dirinya. Individu yang kemampuan mengontrol dirinya baik akan mampu mengatur perilaku dengan menggunakan kemampuan dirinya dan bila tidak mampu individu akan menggunakan sumber eksternal. Kemampuan mengatur stimulus merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki harus dihadapi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu mencegah atau menjauhi stimulus, menempatkan tenggang waktu di antara rangkaian stimulus yang sedang berlangsung, menghentikan stimulus sebelum waktunya berakhir, dan membatasi intensitasnya. b. Cognitive control, merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau untuk mengurangi tekanan. Aspek ini terdiri atas dua komponen, yaitu memperoleh informasi (information gain) dan melakukan penilaian (appraisal). Informasi yang dimiliki oleh individu mengenai suatu keadaan yang tidak menyenangkan, individu dapat mengantisipasi keadaan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Melakukan penilaian berarti individu berusaha menilai dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa dengan cara memperhatikan segi-segi positif secara subjektif. c.Decisional control, merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujuinya. Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi baik dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan. Averill (dalam Zulkarnain, 2002 http://www.usudigitallibrary.or.id. Diakses 2 November 2017) berpendapat bahwa untuk mengukur kontrol diri digunakan aspek-aspek sebagai berikut: a.Kemampuan mengontrol perilaku, b.Kemampuan mengontrol stimulus, c.Kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian, d.Kemamp

Ciri-ciri Kontrol Diri (skripsi dan tesis)

Menurut Hurlock, ada dua kriteria yang menentukan apakah emosi dapat diterima secara sosial atau tidak. Kontrol emosi dapat diterima apabila reaksi masyarakat terhadap pengendalian emosi adalah positif. Namun reaksi positif saja tidaklah cukup karena perlu diperhatikan kriteria lain yaitu efek yang muncul setelah mengontrol emosi terhadap kondisi fisik dan psikis. Artinya dalam mengontrol emosi, kondisi fisik dan psikis individu harus membaik. Terdapat tiga kriteria emosi sebagai berikut: a. Dapat melakukan kontrol diri yang bisa diterima secara sosial. b. Dapat memahami seberapa banyak kontrol diri yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhannya dan sesuai dengan harapan masyarakat. c. Dapat menilai situasi secara kritis sebelum meresponnya dan memutuskan cara beraksi terhadap situasi tersebut. Individu dapat mengontrol dirinya biasanya dengan tampil confidence dari yang lain dalam pergaulan dan pekerjaan, berintegritas dan yang paling penting lagi dia mempunyai adaptasi tinggi terhadap perubahan. Dalam psikologi perkembangan dijelaskan, masa remaja adalah masa transisi. Oleh karena itu, banyak orang mengatakan bahwa pada masa ini remaja menghadapi krisis dimana emosional mereka meningkat dan menjadi lebih sensitif. Esensi faktor usia juga menjadi tolak ukur kemampuan individu untuk mengontrol dirinya, semakin tua umur individu tersebut diharapkan semakin dewasa pula dalam mengontrol dirinya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kontrol diri dapat melakukan sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat, dapat memahami seberapa banyak kontrol yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhannya dan sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat menilai situasi secara kritis sebelum merespon dan memutuskan cara beraksi terhadap situasi tersebut.

Pengertian Kontrol Diri (skripsi dan tesis)

Kontrol diri berasal dari bahasa Yunani yaitu ssophrosyme yang berarti penguasaan diri. Goleman (2000) mendefinisikan kontrol diri adalah kemampuan menghadapi badai emosional yang dibawa sang nasib sehingga tidak akan menjadi budak nafsu, mampu mengendalikan dorongan hatinya, mampu menguasai dirinya untuk memanfaatkan emosinya secara produktif. Menurut Goldfried dan Merbaum (dalam Ghufron, 2010) mendefiniskan kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu kearah konsekuensi yang positif. Kontrol diri yang lemah pada seseorang mengarah  pada konsekuensi negatif, yang akan merugikan orang lain dan juga merugikan dirinya sendiri. Kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi dan lingkungannya. Selain itu, kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi kemampuan untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain, selalu mengikuti dengan orang lain, dan menutupi perasaannya (Ghufron, 2010). Gottfredson dan Hirschi (dalam Umar dan Raissa, 2011), kontrol diri merupakan kecenderungan untuk mempertimbangkan berbagai potensi merugikan dari suatu tindakan tertentu. Kontrol diri merupakan hasil pembelajaran, terutama dari lingkungan keluarga.
Hasil pembelajaran normanorma dan nilai-nilai kemasyarakatan yang buruk akan menjadi penyebab rendahnya pengembangan kontrol diri. Kegagalan pembentukan kontrol diri dapat berakibat individu dengan mudah terlibat dalam tindak kriminal atau perilaku menyimpang. Menurut Chaplin (1997) self control atau kontrol diri adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impulsive. Hal ini berarti individu dapat mengontrol dirinya dengan baik apabila individu tersebut dapat membimbing perilaku yang akan dilakukan dan menekan keinginan yang kurang sesuai dengan norma sosial. Piaget (dalam Carlson, 1987) mengartikan tingkah laku yang dilakukan dengan sengaja dan mempunyai tujuan yang jelas tetapi dibatasi oleh situasi yang khusus sebagai kontrol diri. Sedangkan Shibutan (dalam Sulls, 1982) kontrol diri dilukiskan sebagai suatu organisasi dari berbagai nilai atau pandangan dari lingkungan, dengan kata lain bahwa tingkah laku orang yang sadar akan dirinya itu terkontrol oleh dirinya sendiri. Menurut teori Calhoun dan Accocella (dalam Puspahayati, 2014) ada dua alasan yang mengharuskan individu mengontrol diri terus menerus. Pertama, individu tidak hidup sendirian akan tetapi dalam kelompok dan individu mempunyai kebutuhan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Kedua, masyarakat menghargai kemampuan, kebaikan dan hal-hal yang harus diterima lainnya yang dimiliki individu.

Teori Biologis atau Genetik (skripsi dan tesis)

Menurut Steinberg (dala Christia, 2001) menjelaskan bahwa risk taking behavior dapat dikatakan sebagai tingkah laku yang tidak konfensional yang disebabkan kerena adanya predisposisi yang bersifat menurun atau bawaan. Kemudian pandangan berikutnya bahwa secara dasar biologis ada perbedaan individu dalam dorongan (arousal) dan pencarian sensasi (sensation seeking), dimana hal ini menjelaskan bahwa risk taking behavior berkaitan dengan dorongan yang berlebih dan kesenangan mencari tantangan (Little and Zuckerman, dalam Schwartz dan Fouts, 2003)

Teori Keputusan Tingkah Laku (Behavioural Decision Theory) (skripsi dan tesis)

Dalam teori ini menurut Steinberg (1999), sangat penting untuk mengetahui mengapa apakah remaja menggunakan proses yang berbeda dari orang dewasa dalam mengidentifikasikan, mengukur, dan mengevaluasi pilihan dan konsekuensi dari tingkah laku. Kebanyakan penyebabnya terlihat dari perbedaan dalam mengevaluasi kemungkinan dari konsekuensi yang berbeda. Contohnya ketika seseorang memutuskan untuk menggunakan narkoba, maka akan ada evaluasi terhadap berbagai konsekuensi, yaitu risiko secara hukum dan kesehatan, efek samping, dan penilaian dari orang lain yang hadir pada saat itu. Baik remaja maupun orang dewasa akan mempertimbangkan semua kemuninan ini, tetapi pada orang dewasa relatif lebih menitikberatkan pada risiko hukum dan kesehatan dari narkoba, sedangkan remaja lebih pada konsekuensi sosial tidak menggunakan narkoba yang didapatnya (dapat berupa penolakan dari teman keompoknya). Selain itu, penekanan dari teori ini yaitu keputusan berisiko pada remaja bukan karena keputusan yang tidak rasional, tetapi lebih pada bagimana remaja memperoleh informasi yang mereka gunakan untuk membuat keputusan dan seberapa akurat informasi tersebut

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Risk Taking Behavior (skripsi dan tesis)

 Menurut Richter, 2010 (dalam Firmanto dan Jonathan, 2013) mengutarakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi risk taking behavior pada remaja. Faktor-faktor tersebut adalah usia dan gender, status sosio-ekonomi, serta konteks sekolah dan peer group. Berikut adalah paparan masing-masing faktor. a. Usia dan Gender Usia merupakan faktor yang krusial di dalam perkembangan risk taking behavior. Pertambahan usia dari individu membawa dampak pada perbedaan jenis risk taking behavior yang dilakukan. Beberapa perilaku meningkat seiring dengan bertambahnya usia dan beberapa perilaku juga menurun seiring dengan berjalannya usia. Sebagai contoh perilaku minum minuman keras, merokok, dan mencoba berbagai hal baru meningkat seiring bertumbuhnya usia sampai mencapai usia dewasa. Gender dari individu juga memainkan peranan penting, terutama untuk memprediksi perilaku dari individu. Secara umum laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam strategi mengatasi sesuatu dan juga dalam berperilaku. Perempuan cenderung lebih banyak melakukan hal yang bersifat internalisasi yang cenderung membahayakan hidup individu. Sebagai contoh banyak perempuan yang menderita anorexia karena merasa kurang kurus, yang akhirnya berdampak buruk terhadap kesehatannya. Di lain pihak, laki-laki cenderung lebih melakukan hal yang bersifat eksternal, seperti menggunakan narkoba, menyetir sembarangan, dll. b. Status sosio-ekonomi Remaja yang memiliki keluarga status sosio-ekonomi yang lebih tinggi cenderung menerima pengaruh dari orang tua untuk mencapai dan  mempertahankan kesehatan yang baik serta tingkat kesejahteraan hidup yang tinggi. Di sisi lain, remaja yang hidup dengan tingkat sosio-ekonomi yang rendah jarang mendapat pengaruh seperti itu sehingga individu menjadi lebih sering juga terkait dalam perilaku yang berisiko. c. Konteks sekolah dan peer group Lingkungan sekolah serta teman sebaya memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku berisiko pada remaja, mengingat sebagian besar waktu remaja banyak dilewatkan dalam aktivitas sekolah serta bersama peer group.
Menurut Gullone dll (dalam Christia, 2001), faktor-faktor yang mempengaruhi risk taking behavior yaitu sebagai berikut: a. Belief tentang risiko Belief tentang risiko pada individu menentukan apakah individu tersebut akan melakukan risk taking behavior atau tidak. Semakin individu mempersepsikan suatu tindakan berisiko maka semakin besar kecenderungannya untuk tidak melakukan tindakan tersebut. b. Jenis Kelamin Keterlibatan dalam risk taking behavior secara signifikan akan dipengaruhi oleh jenis kelamin. Perempuan cenderung mempunyai persepsi bahwa suatu tindakan akan berisiko lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki (terutama remaja) cenderung mempersepsikan diri individu tersebut sebagai individu yang istimewa, unik dan kebal terhadap hal-hal yang berisiko. c. Usia Pengaruh usia juga cukup menentukan, karena terdapat perbedaan yang signifikan dalam mempersepsikan risiko dari suatu tingkah laku. Inidividu yang berusia muda atau remaja berpendapat risiko dari risk taking behaviour yang individu lakukan tidaklah besar sehingga kemungkinan individu akan terlibat lebih tinggi daripada yang berusia lebih tua atau dewasa. d. Kepribadian Kepribadian juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi risk taking behavior walaupun tergantung dari tipe risiko perilaku, seperti adanya hubungan positif antara thrill-seeking behavior (mencari tantangan) dengan kepribadian ekstrovert. Karena pada sebagian besar individu dengan kepribadian ekstrovert diketahui bahwa individu mempunyai sensation seeking yang tinggi, dan risk taking behavior biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki sensation seeking yang tinggi (Little dan Zuckerman, dalam Schwartz dan Fouts, 2003).

Tipe-Tipe Risk Taking Behavior (skripsi dan tesis)

Risk Taking Behavior dapat dibagi menjadi empat tipe (Gullone & Moore, 2000), yaitu: a. Perilaku mencari tantangan (Thrill-seeking behavior), Yaitu perilaku mencari sensasi yang intens dan diasosiasikan dengan perasaan naiknya kadar adrenalin di tubuh/ excitement yang berupa perilaku mencari tantangan tetapi secara relatif dapat diterima secara sosial, contohnya yaitu olahraga ekstrem atau berbahaya (panjat tebing, arung jeram, skateboarding, bmx, bungee-jumping dll). b. Perilaku berbahaya (Reckless behavior) Pada bagian tertentu juga merupakan perilaku mencari tantangan namun kadar risikonya lebih tinggi karena akibat yang ditimbulkan biasanya juga dipersepsikan secara negatif oleh masyarakat luas, misalnya mabuk saat berkendara, kebut-kebutan, berkendara tidak menggunakan pengaman, mengkonsumsi narkoba, menggunakan jarum suntik secara bergantian, berganti-ganti pasangan dalam hubungan seksual. c. Perilaku memberontak (Rebellious behavior) Yaitu perilaku yang mencari tantangan dengan melanggar aturanaturan yang ada di masyarakat, biasanya perilaku yang dilakukan para remaja seperti minum alkohol, merokok, mengutil, membolos, berkelahi/tawuran, vandalism, dll. d. Perilaku Antisosial (Antisocial behavior) Merupakan tingkah laku yang paling rendah konsekuensi negatifnya secara langsung, namun sama-sama tidak disukai, baik di kalangan dewasa atau remaja sekalipun, diantara contoh perilaku antisosial yaitu rakus, berjudi, berlaku curang, menganggu dan menghina orang lain. Menurut Hillson & Murray (2005), dalam dunia psikologi individu dapat digolongkan menjadi empat tipe, yaitu: a. Risk Seeking, yaitu orang-orang yang cenderung berani mengambil tindakan berisiko dan menikmati hidupnya dalam keputusan yang berisiko. b. Risk Averse, yaitu orang-orang yang cenderung menghindari perbuatan yang mengandung risiko. c. Risk Tolerance, yaitu kelompok individu yang dapat menerima tingkah laku berisiko dan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang normal dalam kehidupan d. Risk Neural, yaitu individu yang menganggap tingkah laku berisiko adalah suatu hal yang wajar dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga.  Individu pada tipe ini tidak termasuk dalam risk seeking ataupun risk averse, akan tetapi individu dapat menerima ide-ide baru dan cenderung takut untuk menerima perubahan

Ciri-Ciri Risk Taking Behavior (skripsi dan tesis)

 

Menurut Mohammad Nasir Bistaman, 2006 (dalam http://journalarticle.ukm.my/6874/1/4185-9637-1-SM.pdf, di akses 1 Desember 2017) menjelaskan ciri-ciri remaja yang berisiko yaitu: a. Peringkat perkembangan awal remaja dalam lingkungan umur (10-15 tahun) Semakin individu mengalami pertambahan umur, semakin pula individu merasa dapat mempertanggung jawabkan perilaku yang dilakukan. Sehingga individu akan cenderung kurang dapat memilah antara perilaku yang sesuai untuk dilakukan dan perilaku yang tidak sesuai dengan lingkungan. b. Lingkungan keluarga yang gagal dan tidak berfungsi Keluarga yang tidak utuh atau korban dari individu yang broken home akan lebih sering didapat mengalami risk taking behavior, karena keluargalah sebagai contoh pertama individu akan mengadaptasi perilaku dalam keseharian dilingkungan sekitar. c. Ekonomi keluarga yang rendah Keadaan ekonomi keluarga yang rendah juga dapat mengakibatkan individu akan melakukan risk taking behavior. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya pendidikan akibat ekonomi yang tidak mencukupi, d. Mempunyai masalah interaksi sosial Individu kurang dukungan dari lingkungan sekolah, orang tua, dan dari pihak sekolah menghadapi masalah psikososial seperti persepsi yang negative terhadap keluarga, harga diri, menghadapi symptom kemurungan, dll.

Pengertian Risk Taking Behavior (skripsi dan tesis)

 Risk taking behavior atau dalam bahasa indonesia berarti “perilaku pengambilan risiko” merupakan aspek psikologis yang ada pada diri seseorang. Menurut Steinberg (1999) tingkah laku adalah hasil dari rangkaian proses yang terbagi menjadi beberapa identifikasi diantaranya yaitu identifikasi alternatif pilihan, identifikasi dari setiap konsekuensi dari setiap pilihan, evaluasi terhadap kemungkinan dari setiap konsekuensi, mengecek segala sesuatu yang bisa terjadi pada setiap konsekuensi, dan mengkombinasikan seluruh informasi yang didapat untuk membuat keputusan. Menurut Hillson dan Murray (2005) risk atau risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian terhadap sesuatu yang dapat berdampak positif atau negatif. Fischoff dkk. (dalam Yates, 1992), menyebutkan risk sebagai adanya ancaman terhadap nyawa atau kesehatan seseorang. Yates (1992) menyatakan bahwa risk itu subyektif karena setiap individu mempunyai persepsi berbeda mengenai halhal yang individu anggap berisiko. Menurut Yates, 1994 (dalam Monica Wulandari, et. al, 2016) risk taking behavior adalah bagaimana individu berperilaku dalam situasi berisiko, dimana situasi ini mengandung tingkat ketidakpastian tinggi dan kemungkinan kerugian. Hal ini berarti risk taking behavior adalah suatu perilaku yang dimiliki individu yang memiliki persepsi berbeda sehingga terkadang individu yang mengartikan bahwa perilaku yang dilakukan sesuai dengan norma lingkungan, namun kenyataanya perilaku tersebut mengandung risiko dan kerugian bagi individu tersebut.
Risk taking juga didefinisikan sebagai suatu situasi dimana individu membuat keputusan yang melibatkan pilihan berbagai alternatif keinginan yang berbeda; akibat dari pilihan yang tidak pasti tersebut terdapat kemungkinan diri adanya suatu kesalahan (Beebe, 1983 dalam Burgucu dkk 2010). Risk taking behavior atau perilaku pengambilan risiko menurut Levenson (Rachmahana, 2002) adalah berbagai aktivitas yang memungkinkan membawa sesuatu yang baru atau cukup berbahaya yang menimbulkan kecemasan pada hampir sebagian besar manusia. Larasati (Rachmahana, 2002) mengatakan bahwa keputusan individu untuk mengambil tindakan yang berisiko ini didasari oleh adanya kemauan dan keberanian. Individu yang berani mengambil risiko, dalam kondisi gagal sekalipun individu akan menerima konsekuensi dan akibat dari perilaku yang dilakukan. 8 Risk taking behavior menurut The Encyclopedic Dictionary (dalam Christia, 2001) adalah jika seseorang menempatkan sesuatu dengan taruhan atau risiko, dimana risiko itu sendiri akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif. Remaja adalah individu yang paling banyak dan sering melakukan risk taking behavior karena remaja mempersepsikan diri sebagai individu yang istimewa, unik dan kebal terhadap hal-hal yang berisiko (Duffy, 2005).

Pengertian Risiko (skripsi dan tesis)

Ada berbagai macam definisi mengenai risiko. Norken (2015) mengemukakan risiko sebagai faktor yang memberikan pengaruh buruk dan harus ditangani untuk tercapainya penyelesaian pekerjaan yang dibatasi oleh waktu, biaya dan kualitas. Risiko juga dapat diartikan sebagai kerugian akibat dari munculnya suatu kejadian yang tidak diharapkan. Kejadian yang tidak diharapkan ini bisa muncul dari berbagai sumber (Sunaryo,2007). Menurut Labombang (2011) risiko adalah variasi hal yang mungkin terjadi secara alami atau kemungkinan terjadinya peristiwa di luar hal yang diharapkan yang mengancam keuntungan properti dan keuntungan finansial akibat bahaya yang terjadi. Menurut Vaughan (1978) ada 3 definisi risiko yang yakni : 1. Risk is the Chance of Loss (risiko adalah peluang terjadinya kerugian). 2. Risk is the Possibility (risiko adalah kemungkinan kerugian) 3. Risk is uncertainty (risiko adalah ketidakpastian) Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul akibat adanya ketidakpastian. Risiko pada pelaksanaan uji model fisik di laboratorium adalah suatu keadaan yang timbul karena adanya ketidakpastian dengan peluang kejadian tertentu yang bila terjadi akan menimbulkan konsekuensi fisik maupun finansial yang merugikan bagi tercapainya tujuan laboratorium dalam hal ini adalah biaya, waktu dan mutu penelitian

Keterkaitan underwriting dengan laba (skripsi dan tesis)

Meningkatnya laba bersih akan menyebabkan tingkat pengambilan investasi (ROI) yang didanai oleh premi (pendapatan underwriting) bisa dikelola secara optimal, sehingga bila laba bersih meningkat maka tingkat pengembalian investasi meningkat. Menurut Satria Sulastria (2004:35) menyatakan bahwa: “Rincian hasil underwriting merupakan laporan penunjang ikhtisar laba rugi. Komponen hasil underwriting adalah pendapatan premi, beban klaim, dan komisi. Lebih lanjut dikatakan bahwa hasil undewriting merupakan hasil yang didapat dari aktivitas utama perusahaan asuransi kerugian atas penjualan asuransi, yang diperoleh dari selisih pendapatan underwriting (premi) dan beban underwriting (beban klaim dan komisi).” Menurut Herman Darmawi (2006:54) menyatakan bahwa: “Tingkat pendapatan atau pencapaian laba perusahaan asuransi juga sangat tergantung pada tingkat profitabilitas suatu perusahaan dalam operasinya, tingkat kinerja atau efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber daya perusahaan salah satunya yaitu pengelolaan hasil underwriting dalam menentukan seberapa besar tingkat pencapaian laba bersih oleh perusahaan.”

Laba Ekonomi (skripsi dan tesis)

Konsep laba menurut Sofyan Syafri H (2004 : 263-267) laba ekonomi pada awal abad XX Fisher Lindhal dan Hick menjelaskan sifatsifat laba ekonomi mencangkup tiga tahap : a. Physicalincome b. Real income c. Money income Penjelasan dari tiga tahap dari sifat-sifat laba ekonomi pada konsep laba ialah sebagai berikut : a. Physical income, yaitu konsumen barang dan jasa pribadi yang sebenarnya memberikan kesenangan fisik dan apemenuhan kebutuhan. Laba jenis ini dapat diukur. b. Real income, adalah ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan terhadap kesenangan fisik. Ukuran yang dapat digunakan untuk real income ini adalah “biaya hidup”. Dengan kata lain kepuasan timbul karena kesenangan fisik yang timbul dari keuntungan yang diukur dengan pembayaran uang yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa sebelum dan sesudah dikonsumsi. c. Money income, merupakan hasil uang yang diterima dan dimaksudkan untuk dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Fisher (2004 : 264) lebih dekat dengan pengertian akuntansi tentang income. Lindahal (2004 : 264) mengangap konsep laba sebagai interest yaitu merupakan penghargaan yang terus menerus terhadap barang modal sepanjang waktu. Perbedaaan antar interest dengan konsumsi yang   diharapkan pada periode tertentu dianggap sebagai saving sehingga laba dianggap sebagai konsumsi tambah saving

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba (skripsi dan tesis)

Di dalam memperoleh laba diharapkan perusahaan perlu melakukan suatu pertimbangan khusus dalam memperhitungkan laba yang akan diharapkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang memperngaruhi laba tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba menurut Mulyadi (2010 : 513) yaitu: a) Biaya Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. b) Harga Jual Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan. c) Volume Penjualan dan Produksi Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi produk atau jasa tersebut, selanjutnya volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.

Jenis-Jenis Laba (skripsi dan tesis)

Menurut Supriyono (2002 : 177) mengemukakan bahwa jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba yaitu: a) Laba kotor Laba kotor adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan Harga Pokok Penjualan. b) Laba dari Operasi Laba dari Operasi adalah selisih antara laba kotor dengan totoal beban operasi.   c) Laba bersih Laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain

Pengertian Laba (skripsi dan tesis)

Pengertian laba menurut Harnanto (2003 : 444) secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (perioda) tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Menurut KR Subramanyan, J Wild (2010:407) dalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan menyatakan bahwa: “Laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu pengukur aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan atas dasar akuntansi aktual”. Pengertian laba menurut Suwardjono (2008 : 464) laba dimaknai sebagai “imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat kegiatan produksi dana penyerahan barang atau jasa)”. Perencanaan laba dalam kamus Bank Indonesia adalah” profit planning yaitu analisis yang sistematis terhadap pendapatan (keuntungan) dan biaya, dari setiap unit di suatu perusahaan yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan atau laba dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.” Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam memperoleh pendapatan laba, perusahaan harus mempunyai perencanaan laba dan konsep-konsep nya agar dalam mencapai suatu keuntungan, dengan perencanaan dan konsep memungkinkan suatu perusahaan mendapatkan keunttungan yang besar

Proses Underwriting (skripsi dan tesis)

Untuk melakukan proses underwriting yang efektif, underwriter harus mengumpulkan data sebanyak mungkin informasi tentang pokokpokok asuransi dalam batas-batas waktu dan biaya memperoleh data tambahan. Underwriting sendiri menurut Herman Darmawi (2006 : 31-34) meliputi beberapa tahapan diantaranya : 1. Menerima aplikasi 2. Analisa kelengkapan data 3. Input 4. Seleksi resiko 5. Otorisasi seleksi resiko 6. Verifikasi 7. Percetakan polis dan kwitansi

Tugas Departemen Underwriting (skripsi dan tesis)

Menurut A. Hasyim (2003 : 235) menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab departemen underwriting, adalah sebagai berikut: “Departemen underwriting bertanggung jawab menciptakan standar seleksi dan memberikan keputusan atas semua para pelamar. Underwriting (penanggung) tidak hanya meninjau bisnis baru tetapi juga bisnis yang telah mantap. Ia mungkin membatalkan polis yang menunjukan ciri-ciri yang tidak menguntungkan. Departemen underwriting tidak hanya memeriksa tarif dan formulir-formulir yang diserahkan oleh agen, tetapi ia juga megembangkan formulir-formulir polis baru. Masalah-masalah mengenai limit, reasuransi, dan retrocession juga ditangani oleh departemen underwriting.”

Hasil Underwriting dan Komponennya (skripsi dan tesis)

Underwriting merupakan laba/rugi dari aktivitas utama asuransi yang didapat dari selisih pendapatan premi dan beban underwriting (beban klaim dan beban komisi). Hasil underwriting ini merupakan salah satu variabel pembentuk laba bersih dan juga digunakan untuk investasi.   Menurut Satria Sulastria (2004 : 35) menyatakan bahwa rincian hasil underwriting adalah sebagai berikut : “Rincian hasil underwriting merupakan laporan penunjang ikhtisar laba rugi. Komponen hasil underwriting adalah pendapatan premi, beban klaim dan komisi.”

Pengertian Underwriting (skripsi dan tesis)

 Underwriting menurut Herman Darmawi (2006 : 31-34) merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Underwriting menurut asuransi kerugian adalah proses seleksi untuk menetapkan jenis penawaran resiko yang harus diterima. Underwriting menjelaskan proses penyelesaian dan mengelompokan berbegai resiko yang akan ditanggung yang bertujuan memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperhitungkan menghasilkan laba. Underwriting sendiri Herman Darmawi (2006 : 31-34) adalah penilaian dan penggolongan tingkat resiko yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok calon peserta dalam pengajuan asuransi juga pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak resiko tersebut.
Underwriting berasal dari kata underwrite yang menurut John M. Echlos dan Hasan Shaolity (2000) dalam kamus Inggris Indonesia, underwrite mempunyai makna : a) Mempertanggungkan b) Mengasuransikan c) Menanggung Secara umum dapat dikatakan sebagai kegiatan pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lainnya, yaitu pihak asuransi yang kemudian bertanggung jawab secara hukum bila terjadi kerugian tertentu. Underwriting yang bisa disebut juga dengan risk selection, adalah suatu fungsi manajemen resiko asuransi yang bertugas atas seleksi dan klasifikasi resiko yang dimiliki oleh tertanggung perorangan maupun kumpulan. Dengan kata lain, underwriting berfungsi untuk menilai tingkat resiko yang dimiliki seorang calon nasabah, baik perorangan maupun kumpulan, serta memberi keputusan yang berhubungan dengan pertanggungan atas resiko tersebut. Sedangkan orang yang mengevaluasi berbagai resiko serta menentukan diterima atau tidaknya surat permohonan asuransi disebut undewriter

Jenis-jenis Asuransi (skripsi dan tesis)

Indonesia banyak sekali jenis-jenis asuransi, berikut jenis-jenis Perusahaan asuransi menurut H. Abbas Salim (2007 : 15) diantaranya adalah sebagai berikut : 1.Asuransi Kebakaran ( Fire Insurance ) 2.Asuransi Jiwa 3.Asuransi Laut 4.Asuransi Angkutan Udara 5.Asuransi Kendaran Darat Penjelasan dari Jenis-jenis Asuransi tersebut ialah sebagai berikut : 1. Asuransi Kebakaran ( Fire Insurance) Asuransi yang khusus mengatur mengenai kebakaran belum ada, tetapi dikombinasikan dengan asuransi lainya. Asuransi kebakaran bertujuan 23 untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Bentuk pertanggungan ini menjamin risiko yang terjadi karena kebakaran, oleh karena itu perlu diadakan suatu kontrak (perjanjian) tertanggung dengan penanggung (perusahaan asuransi). 2. Asuransi Jiwa Dalam asuransi jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu, karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhada kerugian finansial tak terduga disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. 4. Asuransi Laut Asuransi laut atau bisa disebut juga dengan asuransi pengangkutan yang fungsinya mengangkut barang-barang dagangan serta komoditi lainya dengan alat angkut yaitu kapal,perahu motor, perahu layar. Dalam asuransi kapal laut perluasannya hanya sedikit yang dapat di proses oleh asuransi, asuransi menjamin kapal pada saat kapal tersebut sedang berlayar atau mengirimkan barang dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain, atau kapal tenggelam dikarenakan oleh bencana alam. 5. Asuransi Angkutan Udara Pertanggunga untuk asuransi pesawat udara meliputi kerangka (tubuh) dan mesin pesawat, baling-baling, motor, dan semua peralatan yang 24 merupakan bagian dari pesawat udara, termasuk perlengkapan yang dapat dilepaskan dari pesawat udara seperti kompas, radio, kabin dan lain-lain. 6. Asuransi Kendaraan Darat Asuransi ini meliputi kendaraan yang melaju di atas aspal atau tanah yang digerakan oleh motor atau mekanik, tidak termasuk di atas rel dengan kata lain kendraaan bermotor roda dua maupun roda 4. Asuransi ini memberikan jaminan-jaminan resiko yang mungkin terjadi di jalan raya atau kejadian tak terduga maka asuransi memberikan perlindungan terhadap tertanggung yang mempertanggungkan kendaraanya kepada pihak asuransi. Asuaransi kendaran bermotor (Motor Vehicle Insurance) menurut Herman Darmawi (2006 : 100) mempuyai dua jenis asuransi yaitu : a) Asuransi kecelakaan b) Asuransi kehilangan Penjelasan dari kedua jenis-jenis asuransi kendaraan bermotor adalah sebagai berikut : – Asuransi kecelakaan atau lebih dikenal dengan kata lain Partial loss, asuransi ini menjamin kendaraan yang diasuransikan yang diakibatkan benturan-benturan pada saat mengendarai kendaran bermotor di jalan raya yang berasal dari dalam maupun dari luar, bersumber dari dalam karena kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan pengemudi. Bersumber dari luar ditabrak oleh kendaraan lain,  dirusak atau dibakar oleh orang, karena banjir, angin topan, dan sebagainya. Maka daripada itu asuransi ini sangat penting bagi pengguna kendaraan terutama kendaraan roda 4 (mobil). – Asuransi kehilangan atau disebut dengan Total Loss Only, asuransi ini menjamin kendaraannya yang diakibatkan atas kehilangan atau motor tidak dapat dipakai dikarenakan kecelakaan yang mengakibatkan hampir semua badan kendaraan rusak dan tidak berfungsi. Asuransi ini lebih terfokus pada kendaraan roda 2 (motor).

Manfaat Asuransi (skripsi dan tesis)

Manfaat-manfaat asuransi yang dikemukakan oleh Herman Darmawi (2006:4) adalah sebagai berikut : a) Asuransi sebagai Sumber Dana Investasi Perasuransian adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang bekerja menghimpun dana dari masyarakat yang sebenarnya adalah sumber dana investasi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi sehingga pembangunan ekonomi bisa dilakukan. b) Asuransi Dapat Mengurang Kekhawatiran Dengan asuransi, seseorang bisa lebih merasa terjamin jika suatu saat mereka mengalami kerugian yang tidak diinginkan. Karena dengan membayar uang premi, mereka secara otomatis telah terbebas dari rasa kekhawatiran karena jika mereka mengalami suatu kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung bersama dengan kelompok yang terlibat 20 didalamnya, jadi bisa dikatakan saling membantu antar sesama yang termasuk kelompok didalamnya. c) Asuransi Menjamin Kestabilan Perusahaan Di zaman sekarang perusahaan-perusahaan sudah menyediakan polis untuk karyawan-karyawan tertentu dengan cara perusahaan membayar premi yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi secara berangsur ataupun sekaligus. Dengan ini, kestabilan perusahaan akan lebih terjamin karena adanya jaminan dari perusahaan asuransi kepada karyawan perusahaan tersebut. d) Asuransi Dapat Menyediakan Layanan Profesional Dengan adanya perkembangan pesat dalam dunia perteknologian, ini juga berdampak pada layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi sehingga layanan mereka bisa lebih profesional dan lebih bisa menjalankan operasinya dengan baik dan efisien. e) Asuransi Membantu Pemeliharaan Kesehatan Dengan adanya kampanye yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa kepada masyarakat pemegang polis bisa lebih menyadarkan mengenai pentingnya kesehatan sehingga masyarakat pun akan lebih memelihara kesehatannya. f) Asuransi Melindungi Resiko Investasi Dengan adanya jaminan perlindungan resiko investasi, maka pengusaha-pengusaha tertentu akan merasa lebih terjamin dan bisa lebih mengeluarkan ide-ide kreatif dan inovasinya untuk mengembangkan 21 perusahaanya tanpa takut akan adanya resiko karena asuransi yang akan menganggungnya. g) Asuransi Untuk Melengkapi Persyaratan Kredit Dengan perusahaan mengasuransikan usahanya, maka ini akan lebih menambah daya tarik untuk kreditor member kreditnya pada perusahaan ini karena kreditor pun secara langsung ataupun tidak langsung merasa terjamin karena jika suatu saat terjadi kerugian yang tidak diinginkan, maka kreditor pun masih mendapat haknya karena adanya asuransi ini. Kreditor pun akan lebih memilih perusahaan yang sudah mengasuransikan usahanya untuk bekerja sama daripada perusahaan yang tidak mengasuransikan usahanya. h) Asuransi Mengurangi Biaya Dengan adanya asuransi, maka biaya modal yang terlalu tinggi pun dapat dikurangi karena asuransi itu sendiri mempunyai kemampuan mengurangi biaya modal yang tinggi. i) Asuransi Dapat Meratakan Keuntungan Dengan menentukan biaya-biaya “kebetulan” yang mungkin akan dialami pada masa yang akan datang melalui program asuransi, pihak perusahaan tentunya akan melakukan pertimbangan atau perhitungan dari biaya tersebut sebagai salah satu elemen dari total biaya yang akan dikalkulasikan pada biaya produk yang akan dijual perusahaan tersebut. Dengan demikian, asuransi dapat dikatakan mampu meratakan jumlah  keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan tersebut dari tahun ke tahun. j) Asuransi Mendorong Usaha Pencegahan Kerugian Perusahaan-perusahaan asuransi banyak melakukan usaha yang bersifat mendorong perusahaan tertanggung untuk melindungi usaha mereka dari bahaya yang dapat menyebabkan kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi tanpa diprediksi. Oleh sebab itu, perusahaan pun lebih termotivasi untuk menghilangkan atau meminimalisasi kemungkinankemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian di masa yang akan datang

Pengertian Asuransi (skripsi dan tesis)

Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi,  dengan harapan pada saat resiko dialihkan kepada pihak asuransi maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Pengertian Asuransi menurut Herman Darmawi (2010 : 2) bila di tinjau dari beberapa pandangan ialah sebagai berikut: Asuransi dilihat dari pandangan hukum ialah Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi-premi Asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Sedangkan Asuransi dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan pemindahan dan dan mengkombinasikan resiko. Herman Darmawi (2006 : 2) Selanjutnya Asuransi dalam pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi resiko diantara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatanya menghimpun dana (berupa premi) dari nasabah yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi perusahaan.

Berikut ini adalah Pengertian dan Definisi Asuransi:
 1. Pengertian Asuransi menurut UU RI No 2 Tahun 1992 bahwa : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih; disini pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan; atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
 2. Pengertian Asuransi menurut Mamat Ruhimat dalam Herman Darmawi yaitu “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan  mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung”. Berdasarkan dari pendapat ahli penulis dapat simpullkan bahwa Asuransi adalah salah satu cara bagi pelaku bisnis untuk mengurangi resiko terhadap kerugian yang mungkin terjadi dalam sebuah transaksi bisnis dan asuransi membantu untuk mengurangi biaya kerugian yang diderita sehingga kerugian yang diderita oleh pelaku bisnis bisa diperkecil.
3. Pengertian Asuransi Menurut pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang dikutip oleh H.Gunanto (2006:256) adalah : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.” Menurut Herman Darmawi (2006:2-3), Asuransi merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat lima aspek, yaitu : a) Aspek Ekonomi : metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasi ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. b) Aspek Hukum : kontrak pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung.  c) Aspek Bisnis : perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain dan memperoleh keuntungan dengan berbagai resiko diantara sejumlah besar nasabahnya. d) Aspek Sosial : organisasi sosial yang menerima pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. e) Aspek Matematika : merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan resiko

Manfaat Manajemen Risiko (skripsi dan tesis)

Menurut Irham Fahmi (2010 : 3) dengan diterapkannya manajemen risiko disuatu perusahaan, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu: a) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (prudent) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. b) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruhpengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang. c) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya dari segi finansial. d) Memnungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. e) Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk manajement concept) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan (suistainable)

Pengertian Manajemen Risiko (skripsi dan tesis)

Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau peroranganatas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Menurut Irham Fahmi (2010 : 2) Manajemen Risiko adalah “suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komperhensif dan sistematis.” Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sitematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Menurut kamus besar bahasa Indonesia dikutip dari (Tony Peramanna 2011) , risiko adalah “akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.” Dengan kata lain, risiko merupakan kemungkinan situasi atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah organisasi atau individu

Prinsip – Prinsip Manajemen Risiko (skripsi dan tesis)

Menurut (Leo J.Susilo ,Victof Riwu Kaho ISO 31000:3) memiliki prisip manajemen risiko sebagai berikut : a. Manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan kemungkinan pencapaian sasaran perusahaan secara nyata. Selaian itu, juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan uterhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi, corporate governance, efisiensi operasi dan lain-lain. b. Manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi Manajemen risiko merupakan bagaian dari tanggung jawab manajemen dan merupakan bagian tidak terpisah dari proses organisasi,proyek, dan  manajemen perubahan. Manajemen risiko bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan serta proses organisasi dalam mencapai sasaran. c. Manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia dengan informasi yang selengkap mungkin. d. Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen memperkirakan bagaimana sifat ketidakpastian dan bagaimanakah hal tersebut harus ditangani. e. Manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu Sifat sistematik, terstuktur dan tepat waktu digunakan dalam pendekatan manajemen risiko inilah yang memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi manajemen risiko. Dengan dimikian, hasilnya dapat dibandingkan dengan memberikan hasil serta perbaikan. f. Manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia Pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli dan data lain yang tersedia. Akan tetapi harus disadari bahwa semua informasi ini mempunyai keterbatasan yang harus dipertimbangkan dalam porses pengambilan keputusan, baik dalam membuat model risiko maupun perbedaan pendapat yang mungkin terjadi di antara para ahli. g. Manajemen risiko adalah khas untuk penggunanya (tailored) Manajemen risiko harus diselaraskan dengan konteks internal dan ekternal organisasi, serta sasaran organisasi dan profil risiko yang dihadapi organisasi tersebut. h. Manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya Penerapan manajemen risiko haruslah mengenali kapabilatas organisasi persepsi dan tujuan masing-masing individu di dalam serta di luar organisasi, khususnya yang menunjang atau menghambat pencapaian organisasi. i. Manajemen risiko harus transparan dan inklusif Untuk memastikan bahwa manajemen risiko tetap relavan dan terkini, para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di setiap tingkatan organisasi harus dilibatkan secara efektif. Keterlibatan ini juga harus memungkinkan para pemangku kepentingan terwakili dengan baik dan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta kepentingannya, terutama dalam merumuskan kriteria risiko. j. Majemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap tehadap perubahan Ketika terjadi peristiwa baru, baik di dalam maupun di luar organisasi, konteks manajemen risiko dan pemahaman yang ada juga mengalami perubahan. Manajemen risiko senantiasa memerhatikan, merasakan, dan tanggap terhadap perubahan. k. Manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut Manjemen organisasi harus senantiasa mengembangkan dan menerapkan perbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan kematangan pelaksanaan manajemen risiko, sejalan dengan aspek lain dari organisasi

Ruang Lingkup Risiko Operasional (skripsi dan tesis)

  Menurut Lam (2014:241-246), ruang lingkup risiko operasional terdiri atas :
a. Risiko Proses
Risiko operasional timbul dari proses yang tidak efektif dan/atau tidak efisien. Tidak efektif dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan, sementara tidak efisien dapat diartikan sebagai hal-hal yang dapat menunjang pencapaian tujuan akan tetapi menghabiskan banyak biaya. Pada umumnya risiko proses berkaitan dengan proses transaksi, yang mencakup penjualan, pematokan harga (pricing),dokumentasi, konfimasi, dan pemenuhan (fulfilment). Risiko-risiko tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dalam aspek keuangan, pelanggan, dan reputasi perusahaan. Misalnya kesalahan pematokan harga jual dapat mengakibatkan perusahaan memperoleh laba yang rendah, sementara masalah pemenuhan dapat mengakibatkan customer menjauh dari perusahaan. Risiko signifikan lainnya dapat berasal dari proses dokumentasi. Ketidakcukupan dokumentasi berpotensi menimbulkan misscommunication antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak sehingga dapat menciptakan tambahan risiko ketidakpastian ketika terjadi suatu perselisihan. Misalnya mengenai dokumen persetujuan transaksi.
b. Risiko Sumber Daya Manusia
People Risk biasanya timbul dari hambatan-hambatan yang dialami oleh karyawan, kompetisi yang tidak membangun pentingnya kesadaran akan risiko. hambatan karyawan tejadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi posisi-posisi karyawan di titik-titik kritis karena jangka waktu karyawan lebih pendek, atau karena kompensasi atau insentif lainnya tidak cukup menarik perhatian kandidatkandidat baru. Kompetisi yang kurang memadai menjadi masalah ketika karyawan-karyawan perusahaan tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan tepat. Lalu masalah ketidak jujuran pencurian aset perusahaan oleh karywan. Sementara masalah budaya organisasi yang tidak sadar akan risiko berpotensi juga untuk menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang dari para karyawan.
c. Risiko insidental
Risk Event merupakan risiko atas kerugian yang berhubungan erat dengan peristiwa-peristiwa tunggal yang tidak diharapkan, akan tetapi berpotensi membawa dampak yang serius jika risiko-risiko tersebut benar-bener terjadi. Misalnya, kecurangan internal atau kecurangan ekternal, kegagalan sistem,dislokasi pasar, dan bencan alam
 d. Risiko bisnis
Risiko bisnis merupakan risiko atas kerugian yang berhubungan dengan perubahan yang tidak diharapkan dalam lingkungan kompetitif. Risiko ini mencakup masalah strategi perusahaan, manajemen klien, pemgembangan produk, pematokan harga, dan masalah penjualan.  Pengelompokan ruang lingkup risiko operasional juga dipaparkan oleh InterAmerican Development Bank dalam Muslich (2007: 11-14) yang membagi ruang lingkup risiko operasional dalam enam klasifikasi, yakni : a. Masalah pengendalian internal seperti struktur organisasi, yaitu risiko yang disebabkan oleh tidak memadainya pemisahan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi perusahaan. b. Masalah otorisasi atau pendelegasian wewenang yaitu risiko yang timbul dari suatu transaksi yang dilaksanakan tanpa otorisasi yang sesuai dengan kerangka kerja operasional perusahaan. 14 c. ketidak cukupan prosedur atau tidak berfungsinya proses internal seperti dalam aktivitas baru. d. Proses transaksi, yaitu risiko dari kesalahan atau kegagalan pengendalian dalam satu atau lebih pemrosesan transaksi sebagai berikut : 1) Pencatatan, yaitu risiko yang timbul saat transaksi tidak dicatat atau tidak tercatat dengan benar, yang mengakibatkan kesalahan dalam informasi eksposur risiko sehingga memengaruhi keputusan yang di ambil. 2) Penilaian (penghitungan) posisi, yaitu risiko yang disebabkan dari tidak terdeteksinya perbedaan antara posisi yang dilaporkan oleh unit bisnis dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi kontrol dan pengendalian. 3) Konfirmasi, yaitu risiko yang timbul akibat proses konfirmasi tidak dapat mendeteksi terjadinya kesalahan dalam data transaksi yang tercatat, atau dari transaksi yang telah dilaksanakan namun tidak tercatat. 4) Penyelesain transaksi (settlement), yaitu risiko yang timbul akibat aset tidak ditagih (diterima) atau dibayarkan (dikirimkan) sesuai dengan tanggal penagihan atau pembayaran yang telah di sepakati, atau tidak dilaksanakan dengan tepat. 5) Aset fisik, yaitu risiko yang timbul akibat kas atau aset-aset lain (surat berharga, cek, dan sebagainya) dapat diakses oleh staf yang tidak memiliki otorisasi terhadap aset yang bersangkutan. 6) Akses sistem informasi, yaitu risiko yang ditimbulkan dari staf yang tidak memiliki otorisasi, dapat melakukan modifikasi atau membaca data tertentu dalam sistem informasi. 7) Finansial, yaitu risiko yang timbulkan dari kesalahan pengelolaan dana dan aset-aset lainnya yang menyebabkan timbulnya overdraft atau tingginya biaya oportunitas akibat utilisasi dana yang tidak dilakukan dengan tepat. 8) Valuasi, yaitu risiko yang timbul akibat suatu transaksi atau aset tidak dinilai dengan tepat akibat penggunaan data pasar atau model valuasi yang salah. 15 e. Kesalahan manusia dan fraund yang meliputi kerugian operasional seperti berikut: 1) Integrasi dan pertimbangan yang baik, yaitu risiko yang terjadi akibat sumber daya manusia perusahaan dengan tidak sengaja maupun sengaja tidak mematuhi kebijakan, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan. 2) Sumber daya manusia, yaitu risiko yang timbul dari inreferensi atau kesalahan dalam proses transaksi akibat kurangnya sumber daya manusia yang memadai, program pelatihan dan turn-over pegawai yang tinggi. 3) Fraud dan konflik kepentingan, yaitu risiko yang timbul karena sumber daya manusia lebih condong kepada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan. f. Kegagalan sistem teknologi informasi, yaitu kerugian operasional yang disebabkan oleh gangguan dalam melaksanakan proses transaksi atau aktivitas kerja, kebocoran dalam sistem informasi dan gangguan lainnya yang ditimbulkan dari tidak berfungsinya sitem teknologi informasi dan gangguan akibat kegagalan hardware,software,dan sebagainya. 2.3 Manjemen Risiko berbasis ISO 31000 Definisi dan Ruang Lingkup ISO 31000 merupakan standart yang berkaitan dengan manajemen risiko yang dikodifikasi oleh internasional Organization for Standardization (ISO) atau organisasi untuk standarisasi. Standar internasional yang menyediakan prinsip dan panduan generik untuk penerapan manajemen risiko. ISO 31000 dapat digunakan untuk organisasi perusahaan publik, perusahaan swasta, organisasi nirlaba, kelompok, ataupun perseorangan. Oleh karena itu, standar ini tidak spesifik bagi industri atau sektor tertentu. Walaupun standar ini menyediakan panduan genrik, hal ini tidak dimaksudkan untuk membuat keseragaman penerapan manajemen risiko pada semua organisasi. Perencanaan dan penerapan manajemen risiko akan tergantung pada kebutuhan yang bervariasi dari setiap organisasi, khususnya sasaran dari setiap organisasi yang berbeda, konteks, struktur, produk, jasa, proyek dan proses operasi, serta praktik-praktik khas yang digunakan. 16 Dalam Standar Internasional ini, digunakan dua macam istilah, yaitu“manajemen risiko” dan “pengolahan risiko”. Secara umum “manajemen risiko” merujuk pada arsitektur (prinsip, kerangka kerja, dan proses) untuk mengelola risiko, sedangkan “mengelola risiko” mengacu pada bagaimana arsitektur tadi digunakan terhadap suatu risiko tertentu. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen risiko berbasis ISO 31000 adalah sebagai berikut : 1) Menetapkan konteks secara umum Dengan ditetapkannya konteks berarti manajemen organisasi menentukan batasan atau parameter internal dan eksternal yang akan dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan rsiko, menentukan lingkup kerja, dan kriteria risiko untuk proses-proses selanjutntya. Konteks yang ditetapkan harus meliputi semua parameter internal dan eksternal yang relavan dan penting bagi organisasi. Dalam menetapkan konteks akan banyak ditemui kesamaan parameter dengan proses sebelumnya, saat membuat kontek untuk prosedur manajemen risiko, perlu dipertimbangkan secara lebih rinci dan khususnya bagaimana hal tersebut saling berhubungan dengan lingkup prosedur manajemen risiko (Susilo & Kaho 2010:87) 2) Menentukan konteks eksternal Konteks ekternal adalah lingkungan eksternak dimana organisasi tersbut mengupayakan pencapaian sasaran yang ditetapkannya. Memahami konteks ekternal penting untuk memastikan siapa saja pemangku kepentingan eksternal dan apa saja kepentingan dan sasarannya sehingga dapat dipertimbangkan dalam menentukan kriteria risiko. Proses penentuan kriteria risiko ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks organisasi secara luas, tetapi dengan memperhatikan ketentuan hokum dan peraturan perundangan secara lebih rinci, persepsi para pemangku kepentingan, san aspek lain yang spesifik dari risiko tertentu pada proses manajemen risiko. Konteks ekternal dapat meliputi, tetapi terbatas pada hal-hal berikut : Lingkungan politik, ekonomi, social,budaya,hokum,keunagan, teknologi, dan keadaan alam, baik nasioanal regional maupun 17 internasional yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Persepsi dan nilai – nilai para pemangku kepentingan eksternal. 3) Menentukan konteks internal Konteks internala dalah lingkungan internal dimana organisasi tersebut mengupayakan pencapaian sasaran yang ditetapkannya. Proses manajemen risiko haruslah diseleraskan dengan budaya, proses dan struktur organisasi. Konteks internal adalah segala sesuatu didalam organisasi yang dapat mempengaruhi cara organisasi mengelola risiko. Hal ini harus ditetapkan karena : Proses manajemen risiko dilaksanakan dalam bentuk pencapaian sasaran organisai. Sasaran dan kriteria dalam sutau proses atau proyek harus di pertimbangkan dengan memerhatikan sasaran organisasi secara keseluruhan. Salah satu risiko terbesar adalah kegagaln organisasi dalam mencapai sasaran strategis, sasaran proyek, dan sasaran bisnis. Risiko kegagalan ini mempengaruhi kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajibannya dan dapat berakibat pada kredibilitas, kepercayaan, serta nilai organisasi. Penting untuk memahami konteks internal ini dalam pengertian misalnya sebagai beriikut : Kapabilitas organisasi dalam pengertian sumber daya dan sumber pengetahuan yang dimiliki (misalnya modal, waktu, orang, system, proses, dan teknologi) Sistem informasi, alur komunikasi, dan proses pengambilan keputusan, baik yang for,a; ,maupun informal Kebujakan, sasaran, dan strategi untuk mencapainya Para emangku kepentingan internal Persepsi, nilai-nilaui dan budaya organisasi Standard dan model acuan yang diadopsi organisasi serta Struktur (governance, peran dan akuntabilitas) 18 4) Menetapkan konteks proses atau prosedur manajemen risiko Konteks proses manajemen risiko adalah konteks dimana proses manajemen risiko diterapkan. Hal ini meliputi sasaran organisasi, startegi, lingkup. Parameter kegiatan organisasi, atau bagian lain dimana manajemen risiko diterapkan. Penerapan manajemen risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat dalam pelaksanaanya. Sumber daya, tanggung jawab, akuntabilitas,kewenangan, dan pencatatan/dokumentasi proses yang diperlukan, harus ditentukan dengan baik. Konteks manajemen risiko akan berubah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal – hal sebagai berikut. Penetapan tanggung jawab ubtuk proses manajemen risiko. Penetapan lingkup kegiatan manajemen risiko, baik dari luas maupun kedalamannya termasuk bila ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan atau tidak dicakup. Penentuan tujuan, sasaran, lokasi, maupun tempat dari kegiatan, proses,fungsi,proyek,produk jasa dan harta yang terkena kegiatan manajemen risiko. Penentuan hubungan dari proyeka tau kegiatan khusus organisasi dengan proyek dan kegiatan lain organisasi. Penentuan metode untuk penilaian kinerja manajemen risiko. Melakukan identifikasi dan spesifikasi keputusan-keputusan yang harus di ambil. Melakukan identifikasi, lingkup, ataupun kerangka kajian studi yang diperlukan, termasuk luas dan sasaranya serta sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kajian tersebut. Perhatian terhadap factor relavan dan lainnya harus mampu memastikan bahwa pendekatan manajemen risiko yang diterapkan sesuai sengan keadaan organisasi dan risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuannya (Susilo & Kaho 2010:88) 19 5) Mengembangkan kriteria risiko Organisasi harus menetapkan kriteria risiko yang akan digunakan untuk mengevaluasi tingkat bahaya suatu risiko. Kriteria ini dapat merupakan cerminan nilai-nilai organisasi, sasaran organisasi, dan dampak terhadap sumber daya yang dimilki organisasi. Beberapa kriteria lain dapat ditambahkan dari aspek hokum dan peraturan kriteria lain dapat ditambahkan dari aspek hokum dan peraturan perundang – undangan serta aturan lain yang terkait dengan standart industri. Faktor yang harus dipertimbangkan saat menyusun kriteria risiko mencakup sebagai berikut : Jenis dan sifat dari dampak yang mungkin terjadi serta bagaimana mengukurnya. Bagaimana menetapkan kemungkinana terjadinya. Kerangka waktu pengukuran kemungkinan dan dampak. Bagaimana menentukan peringkat risiko. Pada peringkat manakah risiko dapat diterima atau di tolerir. Pada pertingkat manalah risiko memerlukan pelaksanaan. Apakah kombinasi dari berbagai macam risiko perlu mendapatkan pertimbangan khusus.

Definisi Risiko Operasional (skripsi dan tesis)

Lam (2014:241) mengungkapkan bahwa operational is defined as the risik of loss resulting from inadequate of failed internal process, people, and systems or form external event. Artinya, risiko operasional dapat di definisikan sebagai risiko atas kerugian yang ditimbulkan dari ketidak cukupan atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia, dan system atau dari peristiwa-peristiwa eksternal. Menurut Kurniawan (2012:70) risiko operasional adalalah kemungkinan terjadinya kegagalan atau kesalahan di dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan operasional di dalam organisasi yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor seperti faktor alam dalam bentuk bencana alam maupun kesalahan manusia seperti kelalaian pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya

Manajemen Risiko (skripsi dan tesis)

Risiko menurut Hanafi (2006:1), Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung atau yang akan datang. Risiko dapat di artikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Menurut AS/NZS Standart 4360:1995 risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang memiliki dampak pada tujuan yang di ukur dalam hal konsekuensi dan probabilitas. Menurut Airmic (2010:4) risiko merupakan efek dari ketidakpastian sasaran, efek ketidakpastian bisa bersifat positif atau negatif, dengan kata lain risiko merupakan kemungkinan situasi atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah organisasi atau individu. Manajemen Risiko definisi manajemen risiko adalah suatu pengelolaan risiko yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam menghadapi masalah organisasi secara komprehensif (Hanafi, 2009:18). Manajemen risiko di definisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut (Smith, 1990:21). Menurut Bramantyo (2008:43),Manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sitematis untuk identifikasi, mengukur, memetakan,mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan perlakuan risiko. Dalam ISO 31000 (2009:73), definisi manajemen risiko adalah aktivitas yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi dalam menangani risiko. Definisi tersebut memberikan arti mengenai keluasan dan kedalaman sebuah risiko yang menjadi obyek sebuah asesment. Manajemen risiko adalah kegiatan atau proses manajemen yang terarah bersifat proaktif yang ditunjukan untuk mengakomodasi kemungkinan kegagalan salah satu atau sebagaian dari sebuah instrument (Tampubolon, 2004)

Pengertian Pelayanan Kesehatan (skripsi dan tesis)

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat (Depkes RI, 2009

Standar Peralatan Farmasi (skripsi dan tesis)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, maka fasilitas peralatan harus memenuhi syarat terutama untuk perlengkapan peracikan dan penyiapan baik untuk sediaan steril, non steril, maupun cair untuk obat luar atau dalam. Fasilitas peralatan harus dijamin sensitif pada pengukuran dan memenuhi persyaratan, peneraan dan kalibrasi untuk peralatan tertentu setiap tahun. Peralatan yang paling sedikit harus tersedia: 1. Peralatan untuk penyimpanan, peracikan dan pembuatan Obat baik steril dan nonsteril maupun aseptik/steril. 2. Peralatan kantor untuk administrasi dan arsip. 3. Kepustakaan yang memadai untuk melaksanakan pelayanan informasi obat. 4. Lemari penyimpanan khusus untuk narkotika. 5. Lemari pendingin dan pendingin ruangan untuk obat yang termolabil. 6. Penerangan, sarana air, ventilasi dan sistem pembuangan limbah yang baik. 7. Alarm.

Standar Bangunan Farmasi (skripsi dan tesis)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, maka fasilitas bangunan, ruangan dan peralatan harus memenuhi ketentuan dan perundang-undangan kefarmasian yang berlaku: 1. Lokasi harus menyatu dengan sistem pelayanan rumah sakit. 2. Terpenuhinya luas yang cukup untuk penyelenggaraan asuhan kefarmasian di rumah sakit. 3. Dipisahkan antara fasilitas untuk penyelenggaraan manjemen, pelayanan langsung pada pasien, dispensing serta ada penanganan limbah. 4. Dipisahkan juga antara jalur steril,bersih dan daerah abu-abu, bebas kontaminasi.   5. Persyaratan ruang tentang suhu, pencahayaan, kelembaban, tekanan dan keamanan baik dari pencuri maupun binatang pengerat. Fasilitas peralatan memenuhi persyaratan yang ditetapkan terutama untuk perlengkapan dispensing baik untuk sediaan steril, non steril maupun cair untuk obat luar atau dalam.

Pengelolaan Perbekalan Farmasi (skripsi dan tesis)

 Menurut Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (2010), pengelolaan perbekalan farmasi atau sistem manajemen perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Kegiatannya mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, penghapusan, monitoring dan evaluasi (Dirjen Binfar dan Alkes RI, 2010) 1. Perencanaan Perencanaan adalah salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan farmasi di rumah sakit. Tujuan perencanaan adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah kebutuhan farmasi sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. 2. Pengadaan Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui, melalui: a. Pembelian b. Produksi/pembuatan sediaan farmasi c. Sumbangan. Tujuan dari pengadaan adalah mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, dengan mutu yang baik, pengiriman barang terjamin dan tepat waktu, proses berjalan lancar dan tidak memerlukan tenaga serta waktu berlebihan. 3. Penerimaan Penerimaan adalah kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian, melalui pembelian langsung, tender atau sumbangan. Penerimaan perbekalan farmasi harus dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab. Petugas yang dilibatkan dalam penerimaan harus terlatih baik dalam tanggung jawab dan tugas mereka, serta harus mengerti sifat penting dari perbekalan farmasi.
Tujuan penerimaan adalah untuk menjamin perbekalan farmasi yang diterima sesuai kontrak baik spesifikasi mutu, jumlah maupun waktu kedatangan. 4. Penyimpanan Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memlihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat, tujuan penyimpanan adalah: a. Memelihara mutu sediaan farmasi b. Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung-jawab c. Menjaga ketersediaan d. Memudahkan pencarian dan pengawasan.   5. Pendistribusian Distribusi adalah kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi dirumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta untuk menunjang pelayanan medis. Tujuan pendistribusian adalah tersedianya perbekalan farmasi di unit-unit pelayanan secara tepat waktu, tepat jenis dan jumlah. 6. Pengendalian Pengendalian persediaan adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan obat di unit pelayanan. 7. Penghapusan Penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farasi yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar dengan cara membuat usulan penghapusan perbekalan farmasi kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur. Tujuan penghapusan adalah untuk menjamin perbekalan farmasi yang sudak tidak memenuhi syarat dikelola sesuai dengan standar yang berlaku. Adanya penghapusan akan mengurangi beban penyimpanan maupun mengurangi resiko terjadi penggunaan obat yang substandar. 8. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memonitor transaksi perbekalan farmasi yang keluar dan masuk di lingkungan IFRS.  Sedangkan, pelaporan adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi, tenaga dan perlengkapan kesehatan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi, memudahkan penelusuran surat dan laporan, serta tersedianya data yang lengkap untuk membuat perencanaan. 9. Monitoring dan Evaluasi Salah satu upaya untuk terus mempertahankan mutu pengelolaan perbekalan farmasu dirumah sakit adalah dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas para pengelola perbekalan farmasi dirumah sakit agar dapat ditingkatkan secara optimum

Tugas dan Fungsi Farmasi Rumah Sakit (skripsi dan tesis)

Berdasarkan Kemenkes No. 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, tugas pokok farmasi Rumah Sakit adalah sebagai berikut: 1. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal. 2. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesionalberdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi. 3. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). 4. Memberi pelayanan bermutu melalui analisis, dan evaluasi untukmeningkatkan mutu pelayanan farmasi. 5. Melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. 6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang farmasi. 7. Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang farmasi. 8. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit. Fungsi farmasi rumah sakit menurut Rusly (2016) tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit adalah sebagai berikut:  1. Pengelolaan Perbekalan Farmasi a. Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit b. Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal c. Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku d. Memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit e. Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku f. Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian g. Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit. 2. Pelayanan Kefarmasian dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan a. Mengkaji instruksi pengobatan/ resep pasien b. Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan alat kesehatan c. Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan d. Memantau efektifitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan e. Memberikan informasi kepada petugas kesehatan, pasien/keluarga f. Memberi pelayanan informasi obat kepada pasien/keluarga  g. Melaporkan setiap kegiatan.

Tujuan Pelayanan Farmasi (skripsi dan tesis)

Menurut Siregar dan Amalia (2009), Tujuan pelayanan farmasi, yaitu: 1. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia. 2. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan kode etik profesi.  3. Meberikan pelayanan informasi dan konseling mengenai obat. 4. Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. 5. Melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisis, telaah dan evaluasi pelayanan. 6. Mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metode

Pengertian Pelayanan Farmasi (skripsi dan tesis)

Suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, dan pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat (Kemenkes, 2004). Instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit (Permenkes, 2016). Instalasi farmasi rumah sakit merupakan instalasi yang bertugas untuk menyediakan, mengelola dan melaksanakan penelitian tentang obat-obatan (Aslam dan Tan, 2003).

Aspek –Aspek Kepuasan Pelanggan Apotik (skripsi dan tesis)

Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi atau penilaian setelah memakai suatu pelayanan, bahwa pelayanan yang dipilih setidak-tidaknya memenuhi atau melebihi harapan(Endang,2010).Terdapat lima atribut yang membangun kualitas pelayanan, kelimanya adalah sebagai berikut (Pasurama dalam Satibi dkk, 2015): 1. Tangible Aspek ini mencakup segala hal yang tampak dan dapat dilihat, seperti fasilitas fisikyang dapat digunakan oleh pelanggan, tampilan layout, peampilan karyawan, dan lain-lain. 2. Reliability Aspek kehandalan merupakan ukuran kemampuan suatu produk atau jasa memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. 3. Responsiveness Aspek daya tanggap merupakan ukuran yang dirasakan pelanggan mengenai keinginan penyedia produk/ jasa untuk membantu pelanggannya. 4. Assurance Aspek jaminan mencakup kemampuan penyedia produk/ jasa dalam memberikan rasa percaya terhadap produk/jasanya kepada pelanggan. 5. Empathy Aspek perhatian merupakan ukuran yang dirasakan pelanggan mengenai kemudahan, komunikasi, dan perhatian penyedia produk/ jasa terhadap kebutuhanya. Selain kualitas pelayanan, terdapat beberapa faktor yang dapat diukur untuk mengetahui kepuasan pasien antara lain (Satibi dkk, 2015) : 1. Kemudahan Kemudahan pasien untuk mengakses apotek menjadi tujuan yang memengaruhi kepuasan pasien atau konsumen.Hal ini dapat dilakuka dengan mencari lokasi yang strategis dari segi transportasi (mudah menuju ke lokasi apotek), dekat 15 dengan penyedia pelayanan kesehatan misalnya rumah sakit, klinik, praktik dokter dan puskesmas, dekat dengan pemukiman penduduk yang memiliki kondisi sosisal, ekonomi dan budaya. 2. Kelengkapan obat Kosumen ketika mencari obat meginginkan seperti yang pasien cari, sehingga mereka tidak suka kalau ditolak resepnnya atau alasan obatnya belum tersedia di apotek.Hal ini harus disikapi oleh apotek untuk berupaya melengkapi obat dan sediaan lainya. 3. Delivery time (lama pelayanan) Lama pelayanan merupakan faktor paling kritis menurut pasien, delivery time adalah lama pelayanan obat dari pasien menyerahkan resep sampai pasien menerima obat dan informasi obat. Pelayanan obat di apotek merupakan titik jenuh terakhir sebelum obat diberikan ke pasien, yang sebelumnya pasien harus ke dokter, cek kesehatan di laboratorium, kemudian mendapat resep dan akhirnya membeli obat di apotek. 4. Keramahan karyawan Keramahan karyawan, terlebih tenaga kefarmasian dapat menjadi poin penting yang menyebabkan pasien loyal terhadap apotek. Pasien akan mencari apotek yang karyawanya mampu melayani dengan baik selalu tersenyum, aktif berkomunikasi, dan santun. Apabila pasien tidak sensitif dengan harga, keramahan karyawan menjadi faktor yang menentukan. 5. Harga Harga menjadi salah satu faktor konsumen memilih apotek, terutama pasien yang sensitif terhadap harga obatselalu berupaya menawar harga yang lebih murah. 6. Faktor Pribadi Menurut (Rangkuti, 2006) faktor yang berasal dari dalam individu dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang meliputi : a. Jenis kelamin 16 Tingginya angka kesakitan pada perempuan dari pada laki-laki menyebabkan perempuan membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih banyak. b. Usia Kebutuhan seseorang terhadap suatu barang atau jasa akan semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Faktanya kebutuhan terhadap pengobatan sendiri semakin meningkat saat usia mulai meningkat dibandingkan dengan kebutuhan terhadap pelayanan preventif.Menurut depkes RI tahun 2009 ketegori usia sebagai berikut: a) Masa remaja awal = 12-16 tahun Fase ini ditandai dengan kebutuhan menjalin hubungan dengan teman sejenis,kebutuhan akan sahabat yang dapat dipercaya, bekerja sama dalam melaksanakan tugas, dan memecahkan masalah kehidupan, dan kebutuhan dalam membangun hubungan dengan teman sebaya yang memiliki persamaan, kerja sama, tindakan timbal balik sehingga tidak kesepian berlanjut sampai individu menemukan suatu pola perbuatan stabil yang memuaskan dorongan-dorongan genitalnya. b) Masa remaja akhir = 17-25 tahun Pada fase ini termasuk fase perkembangan pribadi manusia yang matang dan setelahitu memasuki usia lanjut. c) Masa dewasa = 26-45 tahun Pada fase ini tugas perkembangannya adalah belajar untuk saling ketergantungan dan tanggung jawab terhadap orang lain. d) Masa lansia = 46tahun sampai ke atas. Pada fase ini tugas perkembangannya adalah menyadari sebagai individu lansia dan menerima arti kehidupan dan kematian. c. Pendidikan Pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kesadaran akan status kesehatan dan konsekuensinya untuk menggunakan pelayanan kesehatan. Perbedaan tingkat pendidikan akan memeiliki kecenderungan yang berbeda dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan.   d. Pekerjaan Secara langsung pekerjaan akan mempengaruhi status ekonomi seseorang. Seseorang yang berpenghasilan di atas rata-rata mempunyai minat yang lebih tinggi dalam memilih pelayanan kesehatan. Menurut Umar (2003) terdapat beberapa konsep umum yang biasa digunakan dalam mengukur kepuasan pelanggan (Merisya, 2007) : 1. Kepuasan pasien menyeluruh Dengan menilai dan juga membandingkan tingkat kepuasan pasien yang bersangkutan dengan yang mereka terima dari tempat lain. 2. Dimensi kepuasan pasien Dibagi menjadi empat langkah, pertama mengidentifiksi, kedua pasien menilai berdasarkan poin-poin kuesioner, ketiga membandingakn nilai dengan pesaing yang lain, keempat menentukan dimensi yang paling penting. Kuesioner dapat dibuat tanpa nama (anonim), dengan jawaban yang jujur dan spontan. Beberapa keuntungan dipilihnya kuisonair, yaitu (Portney & Watkins, 2000) : a. Lebih efisien daripada wawancara langsung dengan sampel/responden. b. Data dari sampel yang jumlahnya besar dan terdistribusi luas secara geografis, dapat dikumpulkan dalam waktu relative singkat. c. Responden menerima pertanyaan yang sama dan terstandar sehingga dapat mengurangi bias yang mungkin timbul karena interaksi antara responden dengan peneliti. d. Responden mempunyai waktu untuk berpikir tentang jawaban/informasi spesifik. 3. Konfirmasi harapan Menyimpulkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan dengan kinerja yang diinginkan. 4. Minat pembelian ulang Kepuasan pasien diukur terhadap minat pembelian ulang terhadap barang yang dibeli. 5. Kesediaan untuk merekomendasi 18 Kepuasan pasien terhadap barang atau jasa yang diukur dengan cara merekomendasikan barang ataupun jasa. 6. Ketidakpuasan pasien Biasa digunakan dalam komplain, biaya garansi, dan lain-lain

Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian (skripsi dan tesis)

Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di apotek, perlu dilakukan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut (Satibi dkk, 2015) : 1) Audit penyerahan obat kepada pasien Audit penyerahan obat kepada pasien dapat dilakukan dengan standar yang telah dibuat sebelumnya seperti obat harus diserahkan oleh apoteker, penyerahan obat disertai dengan informasi yang diperlukan. 2) Audit waktu pelayanan Menurut Menkes No. 35 tahun 2014 standar waktu pelayanan resep adalah 15 sampai 30 menit. Audit dapat dilakukan dengan mengacu pada standar tersebut. 3) Review Medication Error Di dalam pelayanan kefarmasian idealnya tidak boleh terdapat medication error, apabila terdapat medication error, maka dilakukan review yang dimulai dengan mendata kejadian medication error yang muncul, melakukan kategorisasi, kemudian dilakukan tindakan untuk pencegahanya. 4) Survei Kepuasan Pelanggan Survei kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan bantuan kuesioner. Apabila metode yang digunakan adalah audit, standar yang menjadi acuan 14 adalah proporsi customer yang merasa puas dan peningkatan jumlah customer dalam kurun waktu tertentu

Konseling Dalam Farmasi (skripsi dan tesis)

Menurut Menkes No. 73 tahun 2016 tentang standar kefarmasian di Apotek konseling merupakan proses interaktif antara petugas kefarmasian dengan pasien untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Tahap konseling (Menkes, 2016) : 1. Tahap pembuka komunikasi antara Apoteker dan pasien 2. Menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui Three Prime Questions yaitu : a. Apa yang disampaikan dokter tentang obat anda. b. Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat anda. c. Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah menerima terapi obat tersebut. 3. Menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat. 4. Memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan penggunaan obat. 5. Melakukan verifikasi akhir untuk memastikan pemahaman pasien. Kriteria pasien/keluarga pasien yang perlu diberi konseling (Menkes, 2016):   1 Pasien kondisi khusus (pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati dan/atau ginjal, ibu hamil dan menyusui). 2 Pasien dengan terapi jangka panjang/penyakit kronis (misalnya: TB, DM, AIDS, epilepsi). 3 Pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus (penggunaan kortikosteroid dengan tappering down/off). 4 Pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit (digoksin, fenitoin, teofilin). 5 Pasien dengan polifarmasi; pasien menerima beberapa obat untuk indikasi penyakit yang sama. Dalam kelompok ini juga termasuk pemberian lebih dari satu obat untuk penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan satu jenis obat. 6 Pasien dengan tingkat kepatuhan rendah.
Tahapan dalam melakukan konseling antara lain (Rantucci dalam Satibi dkk, 2015): 1. Diskusi pembuka Yang digunakan untuk menciptakan kenyamanan pasien dan mendorong pasien untuk aktif pada sesi konseling. Diskusi pembuka berisi perkenalan diri dari petugas kefarmasian, cek nama pasien, percakapan sederhana untuk menciptakan kenyamanan, tujuan konseling serta waktu yang dibutuhkan untuk sesi konseling. 2. Pengumpulan informasi dan identifikasi kebutuhan Dimulai dengan menanyai informasi pasien seperti nama, alamat, berat badan, no telpon, usia dan jenis kelamin. Riwayat pasien juga perlu dipertanyakan apakah ada alergi atau obat yang digunakan sebelum datang kedokter. 3. Diskusi penyusunan rencana asuhan dan identifikasi kebutuhan. Pada sesi ini bagaiman masalah yang dialami pasien dapat dilakukan dengan subjective, objective, assesment dan planning. Pada sesi ini yang perlu digali masalah aktual ataupun potensial. Masalah yang muncul harus didiskusikan dengan pasien sehingga pasien sepakat dengan bagaimana penanganya. 4. Diskusi pemberian informasi dan edukasi 13 Diskusi pemberian informasi dan edukasi berupa nama dan gambaran obat, tujuan pengobatan, cara dan waktu penggunaan obat, saran ketaatan, dan bagaimana pemantauan sendiri dari pasien, efek samping dan bagaimana penanganan efek samping jika muncul, petunjuk penyimpanan dan informasi pengulangan resep (jika ada Iter). 5. Diskusi penutup Diskusi terakhir berupa kesempatan pasien untuk bertanya, pasien diminta untuk mengulangi informasi penggunaan obat, menekankan hal yang penting, tindak lanjut konseling dan sumber informasi tambahan

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (skripsi dan tesis)

Berdasarkan Menkes RI no. 73 tahun 2016, tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan obat pada sarana kefarmasian meliputi (Satibi dkk, 2015) : 1. Pelayanan resep Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan pelayanan resep : a. Skrining resep Harus memenuhi persyaratan administratif, kesesuaian administratif dan melalui pertimbangan klinis. b. Penyiapan obat 9 Tahapan penyiapan obat yaitu peracikan, pemberian label etiket, memeriksa kemasan obat yang akan diserahkan, pemberian informasi obat, konseling, dan monitoring penggunaan obat. 2. Pelayanan OWA Menurut Menkes nomor 347 tahun 1990 Obat Wajib Apotek (OWA) merupakan obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter. OWA dapat diharapkan meningkatkan masyarakat dalam mendorong dirinya untuk pengobatan sendiri agar meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Hal- hal yang menjadi alasan ditetapkanya peraturan OWA (Satibi dkk, 2015): a. Untuk meningkatakan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiriguna mengatasi masalah kesehatan, maka perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri. b. Peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan. c. Peran apoteker di apotek dalam pelayanan KIE perlu ditingkatkan dalam rangka pengobatan sendiri. Selain masyarakat dapat menggunakan obat tanpa resep (obat bebas dan obat bebas terbatas), dirasa perlu untuk mengadakan kriteria obat keras yang diberikan tanpa resep. Kriteria obat-obat yang dapat diberikan tanpa resep sesui Menkes nomor 919 tahun 1993, yaitu (Satibi dkk, 2015): a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. b. Pengobatan sendiri dengan obat yang dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. c. Penggunaan tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. d. Penggunaan diperlukan untuk penyakit yang prevelansinya tinggi di Indonesia e. Obat yang dimaksud memiliki rasio, khasiat, dan keamanan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk pengobatan sendiri. 10 3. Pelayanan obat bebas dan bebas terbatas Upaya untuk pengobatan sendiri untuk mngobati penyakit ringan, kronis setelah berkonsultasi dengan dokter hingga untuk melakukan peningkatan kesehatan disebut swamedikasi (Kertajaya, 2011). Swamedikasi yang benar dapat meningkatkan efek pengobatan yang optimal, namun bila pengobatan sendiri bersifat tidak rasional maka akan menyebabkan terjadinya kondisi yang tidak diinginkan (Kristina et al,. 2012). Pengobatan tanpa resep dalam masyarakat sudah dilakukan cukup luas, swamedikasi sendiri berlangsung dari interaksi manusia dengan lingkungan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku dibedakan menjadi dua yakni faktor-faktor intern dan ekstern. Faktor intern mencakup pengetahuan, kecerdasan, persepsi, emosi, motivasi dan sebagainya yang berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar (Yusrizal, 2015).
 Faktor ekstern meliputi lingkungan sekitar baik fisik maupun non fisik seperti iklim, manusia, sosialekonomi, kebudayan dan sebagainya (Notoatmodjo, 2003). 4. Pelayanan farmasi klinik Pelayanan farmasi klinik meliputi kegiatan pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, home pharmacy care, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat (Satibi dkk, 2015). Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek berdasarkan Menkes RI no. 73 tahun 2016, bertujuan untuk (Menkes RI, 2016) : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian; 2) Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; 3) Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). Mutu pelayanan kefarmasian di apotek sangat diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah sadar bahwa apotek merupakan pintu akhir bertemunya obat dengan pasien. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Nomor 35 tahun 2014 yang mengatur standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Ada tiga aspek yang diatur untuk meningkatkan mutu pelayanan. Ketiga aspek tersebut adalah :   1. Aspek Manajerial Aspek manajerial yaitu aspek yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pengadaan, peneriamaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. 2. Aspek Farmasi Klinik Aspek farmasi klinik yaitu aspek yang berkaitan dengan pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, home car, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat 3. Aspek pendukung Aspek pendukung merupakan komponen yang mendukung terselenggaranya kegiatan manajerial dan farmasi klinik, yaitu sumber daya manusia dan saranaprasarana.

Pengertian Apotek (skripsi dan tesis)

 Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, selain itu juga sebagai salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian (Hartini dan Sulasmono, 2006).Disamping itu apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker yaitu sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas kehidupan pasien, meliputi pembuatan termasuk pengendalian kualitas sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Menkes RI, 2013). Menurut PP No.51 tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah (Menkes RI, 2009) : 1) Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. 2) Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. 3) Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi, antara lain obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika. 4) Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional
 Selain itu, berdasarkan Permenkes RI nomor 9 tahun 2017 tentang apotek mengatur persyaratan pendirian apotek harus memenuhi persyaratan, meliputi (Menkes RI, 2017): 1) Lokasi Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengatur persebaran apotek di wilayahnya dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian. 2) Bangunan Bangunan apotek harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang lanjut usia. Bangunan apotek harus bersifat permanen, yaitu dapat merupakan bagian dan/atau terpisah dari pusat perbelanjaan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis. 3) Sarana, prasarana, dan peralatan Suatu apotek harus memiliki sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh masyarakat. Sarana dan prasarana apotek bertujuan untuk menunjang dan menjamin mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta kelancaran praktik pelayanan kefarmasian sarana yang dimaksud yaitu sebagai berikut: a. Ruang penerimaan resep Ruang penerimaan resep sekurang-kurangnya terdiri dari tempat penerimaan resep, 1 (satu) set meja dan kursi, serta 1 (satu) set komputer. Ruang penerimaan resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien. b. Ruang pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas) Ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas meliputi rak obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Di ruang peracikan sekurang-kurangnya disediakan peralatan peracikan, timbangan obat, air minum (air mineral) untuk pengencer, sendok obat, bahan pengemas obat, lemari pendingin, termometer ruangan, blanko salinan  resep, etiket dan label obat. Ruang ini diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup, dapat dilengkapi dengan pendingin ruangan (air conditioner). c. Ruang penyerahan obat Ruang penyerahan obat berupa konter penyerahan obat yang dapat digabungkan dengan ruang penerimaan resep. d. Ruang konseling Ruang konseling sekurang-kurangnya memiliki satu set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling dan formulir catatan pengobatan pasien. e. Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan Bahan medis habis pakai ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/lemari obat, pallet, pendingin ruangan (ac), lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan obat khusus, pengukur suhu dan kartu suhu. f. Ruang arsip Ruang arsip dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu. Prasarana apotek yang dimaksud yaitu paling sedikit terdiri atas: a. Instalasi air bersih; b. Instalasi listrik; c. Sistem tata udara; d. Sistem proteksi kebakaran.
Peralatan apotek meliputi semua peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian, yaitu sebagai berikut : a. Peralatan, sebagaimana dimaksud antara lain meliputi rak obat, alat peracikan, bahan pengemas obat, lemari pendingin, meja, kursi, komputer. b. Formulir catatan pengobatan pasien sebagaimana dimaksud merupakan catatan mengenai riwayat penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan atas permintaan tenaga medis dan catatan pelayanan apoteker yang diberikan kepada pasien. 4) Ketenagaan Apoteker pemegang SIA dalam menyelenggarakan apotek dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi. Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rawat Jalan (skripsi dan tesis)

Rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang di sediakan untuk pasien, bukan dalam bentuk rawat inap (hospitalis). Pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap (opname)(15) . Lima tahapan alur pelayanan standar puskesmas rawat jalan adalah sebagai berikut(16) : 1. Mendaftarkan identitas pasien di ruang loket/kartu Pengunjung harus mendaftarkan diri di loket/kartu agar tercatat dalam kartu kunjungan pasien, dengan menunjukkan kartu identitas (KTP, ASKES, Jamkesmas,Jamkesda) yang masih berlaku. 2. Menunggu giliran panggilan di ruang tunggu Silahkan menuju ruang tunggu puskesmas, menanti giliran panggilan pelayanan yang di perlukan. 3. Menuju ruang periksa pelayanan rawat jalan Setelah mendapatkan giliran di panggil oleh petugas, pasien di arahkan langsung menuju tempat pemeriksaan dokter (sesuai keluhan yang di alaminya).  Mengambil resep obat di ruang apotek Pengunjung yang mendapatkan resep obat, setelah di periksa dokter, di mohon menunggu dengan sabar pelayanan obat yang bisa di tebus langsung di ruangan apotek puskesmas. 5. Meninggalkan ruangan puskesmas : Para pengunjung mengecek kembali perlengkapan yang di bawah dan di wajibkan selalu berpartisipasi aktif menjaga kebersihan dan keasrian ruangan pelayanan dan halamam puskesmas.

Pelayanan Puskesmas (skripsi dan tesis)

Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi: a. Kuratif (pengobatan). b. Preventif (upaya pencegahan). c. Promotif (peningkatan kesehatan). d. Rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelaksanaan upaya kesehatan di puskesmas harus selalu memperhatikan mutu dan akses pelayanan kesehatan. Seperti yang telah diamanatkan dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 pasal 7 disebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan fungsinya, puskesmas berwenang untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan

Prinsip Penyelenggaraan Puskesmas (skripsi dan tesis)

Puskesmas sebagai salah satu fasilitas kesehatan memiliki prinsip dalam penyelenggaraannya. Prinsip tersebut antara lain: a. Paradigma sehat Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. b. Pertanggungjawaban wilayah Puskesmas menggerakkan dan bertanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. c. Kemandirian masyarakat Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. d. Pemerataan Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan. e. Teknologi tepat guna Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk pada lingkungan. f. Keterpaduan dan kesinambungan Puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen puskesmas

Fungsi Puskesmas (skripsi dan tesis)

Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas memiliki fungsi sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan di wilayah kerjanya. Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat, puskesmas memiliki beberapa wewenang, antara lain  : a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan. b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan. c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain yang terkait. e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat. f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas. g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan. h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan. i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Peran Puskesmas (skripsi dan tesis)

Puskesmas memiliki peran yang sangat vital sebagai institusi pelaksana teknis. Puskesmas dituntut memiliki kemampuan manajerial dan wawasan jauh ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Peran tersebut ditunjukkan dalam bentuk keikutsertaan puskesmas dalam menentukan kebijakan daerah melalui sistem perencanaan yang matang dan realistis, tata laksana kegiatan yang tersusun rapi, serta sistem evaluasi dan pemantauan yang akurat. Pada masa mendatang, puskesmas juga dituntut berperan dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait upaya peningkatan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terpadu

Definisi Pusat Kesehatan Masyarakat (skripsi dan tesis)

Pusat Kesehatan Masyarakat yang disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat   di wilayah kerjanya(13) . Pelayanan kesehatan di Puskesmas harus bersifat menyeluruh atau yang disebut dengan Comprehensive Health Care Service yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Prioritas yang harus dikembangkan oleh Puskesmas harus diarahkan ke bentuk pelayanan kesehatan dasar (basic health care services) yang lebih mengedepankan upaya promosi dan pencegahan (public health service)

Pengendalian Mutu Pelayanan Kefarmasian (skripsi dan tesis)

Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah terkait obat atau mencegah terjadinya kesalahan pengobatan atau kesalahan pengobatan/medikasi (medication error), yang bertujuan untuk keselamatan pasien (patient safety). Kegiatan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian meliputi(3) : a. Perencanaan, yaitu menyusun rencana kerja dan cara monitoring dan evaluasi untuk peningkatan mutu sesuai standar. b. Pelaksanaan, yaitu: 1) Monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan rencana kerja (membandingkan antara capaian dengan rencana kerja) 2) Memberikan umpan balik terhadap hasil capaian. c. Tindakan hasil monitoring dan evaluasi, yaitu: 1) Melakukan perbaikan kualitas pelayanan sesuai standar. 2) Meningkatkan kualitas pelayanan jika capaian sudah memuaskan.

Pelayanan Farmasi Klinik (skripsi dan tesis)

Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan kefarmasian yang
langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan obat
dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti
untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan farmasi klinik di
puskesmas rawat jalan meliputi(3):
a. Pengkajian Resep, Penyerahan Obat dan Pemberian Informasi Obat
Kegiatan pengkajian resep dimulai dari seleksi persyaratan
administrasi, persyaratan farmasetik dan persyaratan klinis baik untuk
pasien rawat inap maupun rawat jalan. Persyaratan administrasi
meliputi:
1) Nama, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien
2) Nama, dan paraf dokter
3) Tanggal resep
4) Ruangan/unit asal resep
Persyaratan farmasetik meliputi:
1) Bentuk dan kekuatan sediaan
2) Dosis dan jumlah obat
3) Stabilitas dan ketersediaan
4) Aturan dan cara penggunaan
5) Inkompatibilitas (ketidakcampuran obat)
Persyaratan klinis meliputi:
1) Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat
2) Duplikasi pengobatan
3) Alergi, interaksi dan efek samping obat
4) Kontra indikasi
5) Efek adiktif.
Kegiatan penyerahan (Dispensing) dan pemberian informasi
obat merupakan kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap
menyiapkan/meracik obat, memberikan label/ etiket, menyerahan
sediaan farmasi dengan informasi yang memadai disertai
pendokumentasian.
b. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
Merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker
untuk memberikan informasi secara akurat, jelas dan terkini kepada
dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien.
Kegiatan ini meliputi:
1) Memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara
pro aktif dan pasif.
2) Menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui
telepon, surat atau tatap muka.
3) Membuat buletin, leaflet, label obat, poster, majalah dinding dan
lain-lain.
4) Melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat
inap, serta masyarakat.
5) Melakukan pendidikan dan/atau pelatihan bagi tenaga kefarmasian
dan tenaga kesehatan lainnya terkait dengan obat dan bahan medis
habis pakai.
6) Mengoordinasikan penelitian terkait obat dan kegiatan pelayanan
kefarmasian.
c. Konseling
Merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan
penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat
pasien rawat jalan dan rawat inap, serta keluarga pasien. Tujuan
dilakukannya konseling adalah memberikan pemahaman yang benar
mengenai obat kepada pasien/keluarga pasien antara lain tujuan
pengobatan, jadwal pengobatan, cara dan lama penggunaan obat, efek
samping, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanan dan penggunaan
obat.
d. Pemantauan dan Pelaporan Efek Samping Obat
Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat
yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal
yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan
terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis.
e. Pemantauan Terapi Obat
Merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien
mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dengan memaksimalkan
efikasi dan meminimalkan efek samping.
f. Evaluasi Penggunaan Obat
Merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat
secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang
digunakan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau (rasional)
Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian,
pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan
standar prosedur operasional sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Sumber daya kefarmasian yang dimaksud meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana.
Penyelengaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas minimal
harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga Apoteker sebagai
penanggung jawab, yang dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian
sesuai kebutuhan. Jumlah kebutuhan Apoteker di Puskesmas dihitung
berdasarkan rasio kunjungan pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan
serta memperhatikan pengembangan Puskesmas. Rasio untuk
menentukan jumlah Apoteker di Puskesmas adalah 1 (satu) Apoteker
untuk 50 (lima puluh) pasien perhari. Semua tenaga kefarmasian harus
memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik untuk melaksanakan
pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk
puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semua tenaga kefarmasian di puskesmas melaksanakan pelayanan
kefarmasian berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang
dibuat secara tertulis, disusun oleh kepala ruang farmasi dan ditetapkan
oleh kepala puskesmas(3)
Sarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di
Puskesmas meliputi sarana yang memiliki fungsi sebagai ruang
penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan (produksi
sediaan secara terbatas), ruang penyerahan obat, ruang konseling, ruang
penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai, ruang arsip

Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (skripsi dan tesis)

Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai merupakan salah
satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan,
permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian,
pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan
pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai adalah untuk menjamin
kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan obat dan bahan medis
habis pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan
kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem
informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan.
Kegiatan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai meliputi(3):
a. Perencanaan kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai.
Perencanaan merupakan proses kegiatan seleksi obat dan bahan medis
habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah obat dalam rangka
pemenuhan kebutuhan puskesmas.
b. Permintaan obat dan bahan medis habis pakai.
Tujuan permintaan obat dan bahan medis habis pakai adalah
memenuhi kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas,
sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat. Permintaan
diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan dan kebijakan pemerintah
daerah setempat.
c. Penerimaan obat dan bahan medis habis pakai.
Penerimaan obat dan bahan medis habis pakai adalah suatu kegiatan
dalam menerima obat dan bahan medis habis pakai dari instalasi
farmasi Kabupaten/Kota sesuai dengan permintaan yang telah
diajukan.
d. Penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai.
Penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai merupakan suatu
kegiatan pengaturan terhadap obat yang diterima agar aman (tidak
hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya
tetap terjamin, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1) Bentuk dan jenis sediaan
2) Stabilitas (suhu, cahaya, kelembaban)
3) Mudah atau tidaknya meledak/terbakar
4) Narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus.
e. Pendistribusian obat dan bahan medis habis pakai.
Pendistribusian obat dan bahan medis habis pakai merupakan kegiatan
pengeluaran dan penyerahan obat dan bahan medis habis pakai secara
merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub unit/satelit farmasi
puskesmas dan jaringannya.
f. Pengendalian obat dan bahan medis habis pakai.
Pengendalian obat dan bahan medis habis pakai adalah suatu kegiatan
untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan
strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi
kelebihan dan kekurangan/ kekosongan obat di unit pelayanan
kesehatan dasar. Pengendalian obat terdiri dari:
1) Pengendalian persediaan
2) Pengendalian penggunaan
3) Penanganan obat hilang, rusak, dan kadaluwarsa.
g. Pencatatan, pelaporan dan pengarsipan.
Pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan merupakan rangkaian kegiatan
dalam rangka penatalaksanaan obat dan bahan medis habis pakai
secara tertib, baik obat dan bahan medis habis pakai yang diterima,
disimpan, didistribusikan dan digunakan di puskesmas atau unit
pelayanan lainnya.
h. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat dan bahan medis habis
pakai.
Pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat dan bahan medis habis
pakai dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk:
1) Mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam
pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai sehingga dapat
menjaga kualitas maupun pemerataan pelayanan
2) Memperbaiki secara terus-menerus pengelolaan obat dan bahan
medis habis pakai
3) Memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan

Standar Pelayanan Kefarmasian (skripsi dan tesis)

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien(3) . Pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan

Administrasi Apotik (skripsi dan tesis)

Administrasi merupakan proses pencatatan seluruh kegiatan teknis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Menurut Anief (1995), administrasi yang biasa dilakukan apotek meliputi: a. Administrasi pembukuan yaitu pencatatan uang masuk dan uang yang keluar. b. Administrasi penjualan yaitu pencatatan pelayanan resep, penjualan bebas dan penjualan secara tunai dan kredit. c. Administrasi pergudangan yaitu pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang.   d. Administrasi pembelian yaitu pencatatan pembelian harian secara tunai atau kredit. e. Administrasi piutang yaitu pencatatan penjualan kredit, pelunasan piutang dan penghasilan sisa piutang. f. Administrasi kepegawaian yaitu pencatatan absensi karyawan dan gaji

Manajemen Apotek (skripsi dan tesis)

Manajemen dapat diartikan sebagai salah satu usaha atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip dasar manajemen dapat dipelajari tetapi hasil yang diperoleh dalam penerapannya masih banyak tergantung pada bakat-bakat perorangan. Manajemen yang baik akan memberikan hasil yang memuaskan sesuai harapan (Anief, 1995). Menurut Umar (2005), dalam mengelola sebuah apotek berlaku cara mengelola fungsi-fungsi manajemen meliputi: a. Fungsi perencanaan (planning) yaitu menyusun program kerja untuk mencapai suatu tujuan (sasaran). b. Fungsi pengorganisasian (organization) yaitu membagi-bagi pekerjaan yang ada di apotek dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab pada setiap fungsi. c. Fungsi Kepemimpinan (actuating) yaitu melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab pekerjaannya serta sasaran yang akan dicapainya. d. Fungsi pengawasan (controlling) yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sistem operasional dan sasaran yang dicapai melalui indikator tingkat keberhasilan pada setiap fungsi. Apotek dalam mendistribusikan perbekalan farmasi dan perbekalan kesehatan dari pemasok kepada konsumen memiliki 5 fungsi kegiatan (Umar, 2005) yaitu: a. Pembelian (phurcashing) b. Gudang (ware house) c. Pelayanan dan penjualan (servicing and selling) d. Keuangan (finanching) e. Pembukuan (accounting) Seorang APA selain menguasai ilmu kefarmasian, juga harus dibekali dengan ilmu lainnya seperti ilmu pemasaran (marketing) dan ilmu akuntansi (accounting). Sehingga seorang APA dalam menjalankan profesi apotekernya di apotek tidak hanya sebagai penanggung jawab teknik kefarmasian saja, melainkan juga dapat mengelola apotek sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tanpa harus menghilangkan fungsi sosialnya di masyarakat (Umar, 2005).

Asisten Apoteker (skripsi dan tesis)

Asisten apoteker memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan apotek, yaitu (Umar, 2005): 1. Fungsi pembelian meliputi: mendata kebutuhan barang, membuat kebutuhan pareto barang, mendata pemasok, merencanakan dan melakukan pembelian sesuai dengan yang dibutuhkan, kecuali ketentuan lain dari APA dan memeriksa harga. 2. Fungsi gudang meliputi: menerima dan mengeluarkan berdasarkan fisik barang, menata, merawat dan menjaga keamanan barang.   3. Fungsi pelayanan meliputi: melakukan penjualan dengan harga yang telah ditetapkan, menjaga kenyamanan ruang tunggu, melayani konsumen dengan ramah dan membina hubungan baik dengan pelanggan.

Apoteker (skripsi dan tesis)

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (PP 51, 2009). Apoteker harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, mampu berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pemimpim dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola sumber daya (manusia, fisik dan anggaran) secara efektif, selalu belajar sepanjang karir dan membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan (Menkes RI, 2004)

Apotek (skripsi dan tesis)

Berdasarkan PP 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh apotek untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah (Menkes RI, 2004): 1. Papan nama apotek yang dapat terlihat dengan jelas, memuat nama apotek, nama Apoteker Pengelola Apotek, nomor izin apotek dan alamat apotek. 2. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien yaitu bersih, ventilasi yang memadai, cahaya yang cukup, tersedia tempat duduk dan ada tempat sampah. 3. Tersedianya tempat untuk mendisplai obat bebas dan obat bebas terbatas serta informasi bagi pasien berupa brosur, leaflet, poster atau majalah kesehatan. 4. Ruang untuk memberikan konseling bagi pasien. 5. Ruang peracikan. Universitas Sumatera Utara 6. Ruang/tempat penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya. 7. Ruang/tempat penyerahan obat. 8. Tempat pencucian alat. 9. Peralatan penunjang kebersihan apotek

Pekerjaan Kefarmasian (skripsi dan tesis)

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan Kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan (PP 51, 2009). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan: a) Nilai Ilmiah adalah Pekerjaan Kefarmasian harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dalam pendidikan termasuk pendidikan berkelanjutan maupun pengalaman serta etika profesi. b) Keadilan adalah penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau serta pelayanan yang bermutu. c) Kemanusiaan adalah dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial dan ras. d) Keseimbangan adalah dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian harus tetap menjaga keserasian serta keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat. e) Perlindungan dan keselamatan adalah Pekerjaan Kefarmasian tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan pasien.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian adalah untuk: 1. Memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian. 2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan dan 3. Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian berupa: a. Apotek b. Instalasi farmasi rumah sakit c. Puskesmas d. Klinik  e. Toko obat atau f. Praktek bersama Menurut PP 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan atau tenaga teknis kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

Pelayanan Kefarmasian (skripsi dan tesis)

Pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Menkes RI, 2004). Menurut PP 51 tahun 2009 pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian dalam hal memberikan perlindungan terhadap pasien berfungsi sebagai (Bahfen, 2006): 1. Menyediakan informasi tentang obat-obatan kepada tenaga kesehatan lainnya, tujuan yang ingin dicapai mencakup mengidentifikasikan hasil pengobatan dan tujuan akhir pengobatan, agar pengobatan dapat diterima untuk terapi, agar diterapkan penggunaan secara rasional, memantau efek samping obat dan menentukan metode penggunaan obat. 2. Mendapatkan rekam medis untuk digunakan pemilihan obat yang tepat. 3. Memantau penggunaan obat apakah efektif, tidak efektif, reaksi yang berlawanan, keracunan dan jika perlu memberikan saran untuk memodifikasi pengobatan. 4. Menyediakan bimbingan dan konseling dalam rangka pendidikan kepada pasien. 5. Menyediakan dan memelihara serta memfasilitasi pengujian pengobatan bagi pasien penyakit kronis.  6. Berpartisipasi dalam pengelolaan obat-obatan untuk pelayanan gawat darurat. 7. Pembinaan pelayanan informasi dan pendidikan bagi masyarakat. 8. Partisipasi dalam penilaian penggunaan obat dan audit kesehatan. 9. Menyediakan pendidikan mengenai obat-obatan untuk tenaga kesehatan

Puskesmas (skripsi dan tesis)

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar-Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah, yaitu desa/kelurahan atau dusun/rukun warga (RW) (Depkes, RI., 2006). Tolak ukur penyelenggara upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama adalah Puskesmas yang didukung secara lintas sektoral dan didirikan sekurangkurangnya satu di setiap kecamatan. Puskesmas bertanggung jawab atas masalah kesehatan di wilayah kerjanya.Terdapat tiga fungsi utama Puskesmas, yakni: a. pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, b. pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan c. pusat pelayanan kesehatan tingkat dasar. Prasarana dan sarana yang harus dimiliki Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian adalah sebagai berikut: a. papan nama “apotek” yang dapat terlihat jelas oleh pasien b. ruang tunggu yang nyaman bagi pasien  c. peralatan penunjang pelayanan kefarmasian, antara lain timbangan gram dan miligram, mortir-stamper, gelasukur, corong, rak alat-alat, dan lainlain d. tersedia tempat dan alat untuk mendisplaiin formasi obat bebas dalam upaya penyuluhan pasien, misalnya untuk memasang poster, tempat brosur, dan majalah kesehatan e. tersedia sumber informasi dan literature obat yang memadai untuk pelayanan informasi obat, antara lain: Farmakope Indonesia edisiterakhir, Informasi Spesialite Obat Indonesia (ISO), dan Informasi Obat Nasional Indonesia (IONI) f. tersedia tempat dan alat untuk melakukan peracikan obat yang memadai, g. tempat penyimpanan obat khusus, seperti lemari es untuk supositoria, serum dan vaksin, dan lemari terkunci untuk penyimpanan narkotika sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku h. tersedia kartu stok untuk masing-masing jenis obat atau computer agar pemasukan dan pengeluaran obat termasuk tanggal kadaluarsa obat dapat dipantau dengan baik i. tempat penyerahan obat yang memadai, yang memungkinkan untuk melakukan pelayanan informasi obat (Depkes, RI., 2006).

Faktor – faktor kepuasaan pasien (skripsi dan tesis)

Mempertahankan konsumen agar tetap loyal terhadap apotek adalah lebih sulit. Kepuasan konsumen adalah merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat kepuasan konsumen yaitu kualitas pelayanan pada konsumen. Kepuasan konsumen adalah merupakan faktor penentu kesetiaan terhadap apotek (Sari, 2008). Menurut Tjiptono, dkk., (2001), kepuasan konsumen ditentukan oleh beberapa faktor: a. Sikap pendekatan petugas medis terhadap konsumen. b.Prosedur yang tidak membingungkan konsumen. c.Waktu tunggu yang tidak terlalu lama yang dirasakan oleh konsumen. d.Keramahan petugas kesehatan terhadap konsumen.  e.Proses penyembuhan yang dirasakan konsumen. Menurut Budiastuti (2002), kepuasan pasien terhadap jasa pelayanan yang diterima mengacu pada beberapa faktor antara lain: a. Kualitas produk atau jasa Pasien akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk atau jasa yang digunakan berkualitas. Persepsi pasien terhadap kualitas produk atau jasa dipengaruhi oleh dua hal yaitu kenyataan kualitas produk atau jasa yang sesungguhnya dan komunikasi perusahaan. b. Kualitas pelayanan Kualitas pelayanan memegang peranan penting dalam industri jasa. Pelanggan dalam hal ini pasien akan merasa puas jika mereka memperoleh pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkannya. c. Faktor Emosional Pasien yang merasa bangga dan yakin bahwa orang lain kagum terhadap pasien memilih rumah sakit yang sudah mempunyai pandangan “rumah sakit mahal”, cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi. d. Harga Harga merupakan aspek penting, namun yang terpenting dalam penentuan kualitas guna mencapai kepuasan pasien. Meskipun demikian elemen ini mempengaruhi pasien dari segi biaya yang dikeluarkan, biasanya semakin mahal harga perawatan maka pasien mempunyai harapan yang lebih besar. Sedangkan rumah sakit yang berkualitas sama tetapi berharga murah, memberi nilai yang lebih tinggi pada pasien.  e. Biaya Mendapatkan produk atau jasa, pasien tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan jasa pelayanan, cenderung puas terhadap jasa pelayanan. Sumber daya manusia untuk mengelola apotek adalah seorang apoteker yang profesional. Dalam pengelolaan apotek, apoteker harus: a. mampu menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, b.mampu mengambil keputusan yang tepat, c. mampu berkomunikasi antar profesi, d.mampu menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, e. mampu mengelola SDM secara efektif,selalu belajar sepanjang karier. f. membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan (Menkes, RI., 2004). Pelayanan konsumen dapat berupa produk, jasa atau campuaran produk dan jasa. Apotek merupakan pelayanan produk dan jasa yang dikaitkan dengan kepuasan konsumen (Harianto, 2005). Terdapat lima determinan penilaian jasa yaitu: a. Kehandalan (reliability), kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. b. Ketanggapan (responsiveness), kemauan untuk membantu pelanggan yang memberikan jasa dengan cepat. c. Keyakinan (confidence), pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau “assurance”. Universitas Sumatera Utara 22 d. Empati (emphaty), syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan. e. Berwujud (tangible), penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel dan media komunikasi (Supranto, 2006)

Definisi kepuasan pasien (skripsi dan tesis)

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang terjadi setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja dan harapan-harapannya (Kothler, 1999). Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Pengukuran kepuasan konsumen  merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Apabila konsumen merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama sangat penting bagi pelayanan publik. Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan konsumen, meminimalkan biaya dan waktu serta memaksimalkan dampak pelayanan terhadap populasi sasaran (Sari, 2008). Kepuasan konsumen dapat mempengaruhi minat untuk kembali ke apotek yang sama. Hal ini akan merupakan promosi dari mulut ke mulut bagi calon konsumen lainnya yang diharapkan sangat positif bagi usaha apotek (Supranto, 2006)

Indikator mutu pelayanan resep (skripsi dan tesis)

Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, digunakan tujuh imdikator untuk evaluasi mutu pelayanan yaitu: a. Peracikan Merupakan kegiatan menyiapkan menimbang, mencampur, mengemas, dan memberikan etiket pada wadah. Dalam melaksanakan peracikan obat harus dibuat suatu prosedur tetap dengan memperhatikan dosis, jenis, dan jumlah obat serta penulisan etiket yang benar. b. Etiket Etiket harus jelas dan dapat dibaca. c. Kemasan obat yang diserahkan Obat hendaknya dikemas dengan rapi dalam kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya. d. Penyerahan obat Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker disertai pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien. . Informasi obat Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi: cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi. f. Konseling Apoteker harus memberikan konseling mengenai sediaan farmasi, pengobatan, dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan obat yang salah. Untuk penderita penyakit TBC, asma, dan penyakit kronis lainnya, apoteker harus memberikan konseling secara berkelanjutan. g. Monitoring penggunaan obat Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk pasien tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, TBC, asma, dan penyakit kronis lainnya.

Skrining Resep (skripsi dan tesis)

Skrining resep adalah hasil evaluasi dengan cara membandingkan literatur dan ketentuan yang telah ditetapkan terhadap resep dokter. Tahapan proses skrining resep meliputi: a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan resep yaitu : nama dokter, nomor ijin praktek, Alamat, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau paraf dokter, nama pasien, alamat pasien, umur pasien, jenis kelamin dan berat badan pasien b. Melakukan pemeriksaan kesesuaian farmasetik yaitu : bentuk sediaan, dosis, frekuensi, kekuatan, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian obat   c. Mengkaji aspek klinis yaitu: adanya alergi, efek samping, interaksi kesesuaian (dosis,durasi, jumlah obat dan kondisi khusus lainnya), membuat kartu pengobatan pasien d. Mengkonsultasikan ke dokter tentang masalah resep apabila diperlukan (Menkes, RI., 2004).

Standard penulisan resep (skripsi dan tesis)

Resep selalu dimulai dengan tanda R/ yang artinya recipe (ambillah). Dibelakang tanda ini (R/) biasanya baru tertera nama dan jumlah obat. Suatu resep yang lengkap harus memuat: a. Nama, alamat dan nomor izin praktek dokter atau dokter gigi b. Tanggal penulisan resep, nama setiap obat atau komposisi obat c. Memberi tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep d. Tanda tangan atau paraf dokter penulisan resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlalu e. Nama pasien, jenis kelamin, umur, serta alamat f. Tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal.

Resep (skripsi dan tesis)

 

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Menkes, RI., 2014). Resep harus ditulis secara jelas dan lengkap. Apabila resep tidak dapat dibaca dengan jelas atau tidak lengkap ,Apoteker harus menanyakan obat kepada dokter penulis resep

Pelayanan Farmasi klinis (skripsi dan tesis)

Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan obat dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien(Menkes, RI., 2014). Pelayanan farmasi klinik bertujuan untuk: a. Meningkatkan mutu dan memperluas cakupan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. b. Memberikan Pelayanan Kefarmasian yang dapat menjamin efektivitas, keamanan dan efisiensi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai. c. Meningkatkan kerjasama dengan profesi kesehatan lain dan kepatuhan pasien yang terkait dalam Pelayanan Kefarmasian. d. Melaksanakan kebijakan obat di Puskesmas dalam rangka meningkatkan penggunaan obat secara rasional (Menkes, RI., 2014). Pelayanan farmasi klinik meliputi: a. Pengkajian Resep, Penyerahan obat, dan Pemberian Informasi obat Kegiatan pengkajian resep dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Persyaratan administrasi meliputi: i. Nama, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien. ii. Nama, dan paraf dokter. iii. Tanggal resep. iv. Ruangan/unit asal resep. Persyaratan farmasetik meliputi: i. Bentuk dan kekuatan sediaan. ii. Dosis dan jumlah obat. iii. Stabilitas dan ketersediaan. iv. Aturan dan cara penggunaan. v. Inkompatibilitas (ketidakcampuran obat). Persyaratan klinis meliputi: i. indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat. ii. Ketepatan Duplikasi pengobatan. iii. Alergi, interaksi dan efek samping obat.
 iv. Kontra indikasi. v. Efek adiktif. Kegiatan penyerahan (Dispensing) dan pemberian informasi obat merupakan kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap menyiapkan/meracik obat, memberikan label/etiket, menyerahan sediaan farmasi dengan informasi yang memadai disertai pendokumentasian. Tujuan: i. Pasien memperoleh obat sesuai dengan kebutuhan klinis/pengobatan. ii. Pasien memahami tujuan pengobatan dan mematuhi intruksi pengobatan. b. Pelayanan Informasi Obat (PIO) Merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien. Tujuan: i. Menyediakan informasi mengenai obat kepada tenaga kesehatan lain di lingkungan Puskesmas, pasien dan masyarakat. ii. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat (contoh: kebijakan permintaan obat oleh jaringan dengan mempertimbangkan stabilitas, harus memiliki alat penyimpanan yang memadai). iii. Menunjang penggunaan obat yang rasional (Menkes, RI., 2014).  c. Konseling Merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat pasien rawat jalan dan rawat inap, serta keluarga pasien. Tujuan dilakukannya konseling adalah memberikan pemahaman yang benar mengenai obat kepada pasien/keluarga pasien antara lain tujuan pengobatan, jadwal pengobatan, cara dan lama penggunaan obat, efek samping, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanan dan penggunaan obat. Setelah dilakukan konseling, pasien yang memiliki kemungkinan mendapat risiko masalah terkait obat misalnya komorbiditas, lanjut usia, lingkungan sosial, karateristik obat, kompleksitas pengobatan, kompleksitas penggunaan obat, kebingungan atau kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menggunakan obat dan/atau alat kesehatan perlu dilakukan pelayanan kefarmasian di rumah (Home Pharmacy Care) yang bertujuan tercapainya keberhasilan terapi Obat (Menkes, RI., 2014). d. Ronde/Visite Pasien Merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan lain-lain. Tujuan: i. Memeriksa obat pasien. ii. Memberikan rekomendasi kepada dokter dalam pemilihan obat dengan mempertimbangkan diagnosis dan kondisi klinis pasien.  iii. Memantau perkembangan klinis pasien yang terkait dengan penggunaan obat. iv. Berperan aktif dalam pengambilan keputusan tim profesi kesehatan dalam terapi pasien. Pasien rawat inap yang telah pulang ke rumah ada kemungkinan terputusnya kelanjutan terapi dan kurangnya kepatuhan penggunaan obat. Untuk itu, perlu juga dilakukan pelayanan kefarmasian di rumah (Home Pharmacy Care) agar terwujud komitmen, keterlibatan, dan kemandirian pasien dalam penggunaan obat sehingga tercapai keberhasilan terapi obat. e. Pemantauan dan pelaporan efek samping obat (ESO) Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Tujuan: i. Menemukan efek samping obat sedini mungkin terutama yang berat, tidak dikenal dan frekuensinya jarang. ii. Menentukan frekuensi dan insidensi efek samping obat yang sudah sangat dikenal atau yang baru saja ditemukan (Menkes, RI., 2014). f. Pemantauan terapi obat (PTO) Merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Tujuan: i. Mendeteksi masalah yang terkait dengan obat. ii. Memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang terkait dengan obat (Menkes, RI., 2014). g. Evaluasi penggunaan obat Merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau (rasional). Tujuan: i. Mendapatkan gambaran pola penggunaan obat pada kasus tertentu. ii. Melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan obat tertentu (Menkes, RI., 2014).

Pengelolaan perbekalan kefarmasian (skripsi dan tesis)

Pengelolaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan (Menkes, RI., 2014). Kepala Ruang Farmasi di Puskesmas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang baik. Kegiatan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai meliputi: a. Perencanaan kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai Perencanaan merupakan proses kegiatan seleksi obat dan bahan medis habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan puskesmas. Tujuan perencanaan adalah untuk mendapatkan: i. perkiraan jenis dan jumlah obat dan bahan medis habis pakai yang mendekati kebutuhan; ii. meningkatkan penggunaan obat secara rasional; dan iii. meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Perencanaan kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas setiap periode dilaksanakan oleh ruang farmasi di Puskesmas. b. Permintaan obat dan bahan medis habis pakai Tujuan permintaan obat dan bahan medis habis pakai adalah memenuhi kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas, sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat. Permintaan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah daerah setempat. c. Penerimaan obat dan bahan medis habis pakai Penerimaan obat dan bahan medis habis pakai adalah suatu kegiatan dalam menerima obat dan bahan medis habis pakai dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sesuai dengan permintaan yang telah diajukan. Tujuannya adalah agar obat yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Puskesmas. Semua petugas yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan bertanggung jawab atas ketertiban penyimpanan, pemindahan, pemeliharaan dan penggunaan obat dan bahan medis habis pakai berikut kelengkapan catatan yang menyertainya. Masa kedaluwarsa minimal dari obat yang diterima disesuaikan dengan periode pengelolaan di Puskesmas ditambah satu bulan. d. Penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai Penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap obat yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Tujuannya adalah agar mutu obat yang tersedia di puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan halhal sebagai berikut: i. bentuk dan jenis sediaan; ii. stabilitas (suhu, cahaya, kelembaban); iii. mudah atau tidaknya meledak/terbakar; dan iv. narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus. . Pendistribusian obat dan bahan medis habis pakai Pendistribusian obat dan bahan medis habis pakai merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat dan bahan medis habis pakai secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub unit/satelit farmasi Puskesmas dan jaringannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan obat sub unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dengan jenis, mutu, jumlah dan waktu yang tepat. f. Pengendalian obat dan bahan medis habis pakai Pengendalian obat dan bahan medis habis pakai adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Pengendalian obat terdiri dari: i. Pengendalian persediaan; ii. Pengendalian penggunaan; dan iii. Penanganan Obat hilang, rusak, dan kadaluwarsa. g. Pencatatan, pelaporan dan pengarsipan Pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penatalaksanaan obat dan bahan medis habis pakai secara tertib, baik obat dan bahan medis habis pakai yang diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di Puskesmas atau unit pelayanan lainnya (Menkes, RI., 2014). Tujuan pencatatan, pelaporan dan pengarsipan adalah: i. Bukti bahwa pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai telah dilakukan; ii. Sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian; dan iii. Sumber data untuk pembuatan laporan. h. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai Pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk: i. mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai sehingga dapat menjaga kualitas maupun pemerataan pelayanan; ii. memperbaiki secara terus-menerus pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai; dan iii. memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan (Menkes, RI., 2014).

Pelayanan kefarmasian (skripsi dan tesis)

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada Pharmaceutical Care. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien (Menkes, RI., 2004). Pada penelitian Purwastuti, digolongkan pelayanan farmasi sebagai salah satu pelayanan penunjang medik terapeutik bersama-sama dengan kegiatan lain seperti ruang operasi, instalasi gawat darurat, dan rehabilitasi medik. Pada saat ini, pasien menghadapi beraneka ragam pilihan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan farmasi. Mereka mempunyai posisi yang cukup kuat sehingga dalam memilih pelayanan tidak hanya mempertimbangkan aspek produk pelayanan saja, tetapi juga aspek proses dan jalinan relasinya (Purwastuti, 2005).

Organizing Drug Supply (skripsi dan tesis)

 Manajemen suplai obat yang baik membutuhkan adanya sistem yang mendukung pengelolaan suplai obat. Quick et. all (1997) menyebutkan the process of organizing the supply system involves interaction among multiple divisions within the hospital, and between other ministries. Organizing drug supply consists of organizational structure and administration, information system, personnel, facilities, and financial management. a. Organizational structure and administration Organisasi IFRS harus didesain dan dikembangkan sedemikian rupa agar faktor-faktor teknis, administratif, dan manusia yang mempengaruhi mutu produk dan pelayanan berada pada satu kendali. Pengendalian tersebut dapat dilaksanakan melalui suatu struktur organisasi IFRS yang terdiri atas penetapan pekerjaan yang dilakukan beserta tanggung jawab dan hubungan hierarki untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Quick et. all (1997) menyebutkan one of the fundamental of supply management mentioned above is the clear assignment of responsibilities and establishment of authority relationship. b. Information system Reliable, comprehensive and current information is a prerequisite for sound management and management and decision making at all levels. An information system forms which are used to communicate supply needs, consumption data, and other information to various offices 40 in the supply system, and reports which summarize the data from records and forms for planning and evaluation purposes (Quick et. all, 1997). A good information system provides decision makers with information needed to make the best possible choices. The amount and type of information needed, its form, and the degree of accuracy required are, therefore, determined by the particular needs of an individual supply system. Dalam pengelolaan manajemen obat, sistem informasi mempunyai peran penting terutama untuk mengetahui kebutuhan akan suplai obat, data konsumsi obat dan data lain yang berkaitan dengan pengadaan obat untuk evaluasi dan membuat perencanaan manajemen obat selanjutnya. c. Personnel Sumber daya manusia mempunyai peran yang penting dalam IFRS. Personel pendukung yang cukup (asisten, teknisi, dan secretariat) harus tersedia dalam menjalankan tugas IFRS. Personel harus memiliki pendidikan dan pelatihan yang diperlukan dalam bertugas. Kompetensi dan semua staf harus dipelihara melalui program dan kegiatan pendidikan berkelanjutan (Siregar, 2004). The performance of the staff which determined the effectiveness of the pharmaceutical supply system.
 Recruitment of qualified individuals, clear definition of job responsibilities, adequate training and preparation for specific job assignment and regular supervision a field too broad to cover in any detail. Several observations related to drug supply are worthy of mention (Quick et. all, 1997): 1) Job description 2) Qualification 3) Pharmaceutical expertise 4) Coordination of authority and responsibility 5) In service training 6) Staff motivation 7) Image of supply management 8) Guiding the supply related activities of health workers d. Facilities, equipment and supplies IFRS harus didukung dengan ruangan, alat, bahan, pasokan untuk fungsi, profesional dana administratif (Siregar, 2004). Fasilitas, peralatan dan suplai yang dikemukakan oleh (Quick et. all, 1997) adalah sebagai berikut: 1) Facilities Pharmaceutical management is one health system component where adequate office facilities for central administration and appropriate storage units for supply protection are essential. 2) Equipment Vehicles are the biggest bottleneck in many distribution system, with high maintenance costs, scheduling problems, and rapidly rising operational expense as fuel prices escalate.  3) Supplies The drug supply system really involves only two basic commodities: the medicines and the paper that controls drug in the shape of forms, ledger, stock cards, and procedure books. e. Financial management Financial management is a complex and specialized area which requires qualified and experienced managers, accountants, and other personnel. The detail of financial management vary from country to country however there are several specific observations which can be made about financial management (Quick et. all, 1997).

Standar Pelaksanaan Instalansi Farmasi Rumah Sakit (skripsi dan tesis)

Fungsi instalansi farmasi rumah sakit dilakukan sesuai dengan praktik profesional dan etika yang dapat diterima dan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan tersebut dituangkan dalam standar minimal pelaksanaan instalansi farmasi rumah sakit yang telah ditetapkan dengan konsensus dan disetujui oleh badan yang berwenang berisi peraturan, pedoman atau karakteristik kegiatan, hasil kegiatan yang ditujukan untuk pencapaian derajad optimal pelayanan farmasi. Standar minimal pelaksanaan instalansi farmasi rumah sakit adalah sebagai beriktu (Siregar, 2004): 37 1) Standar manajerial Instalansi farmasi rumah sakit harus dipimpin oleh seorang apoteker yang secara profesional kompeten dan memenuhi persyaratan hukum. Jabatan pimpinan IFSR harus berada dalam tingkat yang sama dengan jabatan pimpinan staf medis fungsional dalam struktur rumah sakit. 2) Fasilitas Ruangan, peralatan dan perbekalan harus disediakan untuk fungsi profesional dan administratif IFRS sebagaimana dipersyaratkan. IFRS harus dilengkapai dengan ruangan, alat, bahan, pasokan untuk fungsi profesional dan administratif. 3) Distribusi dan pengendalian obat Kebijakan dan prosedur terdokumentasi yang berkaitan dengan distribusi obat intra rumah sakit, harus dikembangkan oleh pimpinan IFRS bersama PFT, staf medis, perawat dan perwakilan disiplin lain. 4) Informasi obat IFRS bertugas dan bertanggung jawab menyediakan/memberikan informasi yang akurat dan komprehensif bagi staf medis, profesional kesehatan, dan pasien serta harus membuat IFRS sebagai sentra informasi obat.  5) Jaminan terapi obat yang rasional Salah satu aspek penting dalam pelayanan kefarmasian adalah memaksimalkan penggunaan obat rasional. Dalam hal ini apoteker bersama-sama dengan staf medis wajib mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur terdokumentasi guna memastikan mutu dari terapi obat yang diberikan. 6) Penelitian Praktik kefarmasian didasari oleh berbagai ilmu seperti fisikokimia, biologi, farmasetik, biomedik, dan sosioekonomi. Apoteker dalam rumah sakit harus dapat berfungsi baik dalam penelitian dengan bekerjasama dengan profesional pelayanan kesehatan lainnya. 7) Pemberian/konsumsi obat yang aman Kebijakan dan prosedur terdokumentasi yang menguasai pemberian obat dan produk biologik yang aman harus dikemabangkan oleh PFT yang bekerjasaman dengan IFRS, perawat dan jika perlu perwakilan disiplin lain. Kebijakan dan prosedur tersebut harus selalu dikaji ulang paling sedikit setiap tahun. 8) Mutu dalam pelayanan IFRS merupakan suatu organisasi pelayanan yang merupakan suatu sistem terorganisasi dari keterampilan dan fasilitas khusus. Sebagai organisasi pelayanan, IFRS diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen agar dapat memberikan kepuasan

Pelayanan Instalansi Farmasi Rumah Sakit (skripsi dan tesis)

Instalansi farmasi merupakan suatu organisasi pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan produk bersifat nyata (tangible) dan pelayanan farmasi yang bersifat tidak nyata (intangible) (Siregar, 2004). Pada proses pelayanan tersebut, terdapat pertemuan antara petugas farmasi dengan konsumen. Pada pelayanan farmasi klinik mensyaratkan adanya kegiatan komunikasi antara apoteker dan pasien, perawat dan petugas kesehatan, konseling obat kepada penderita, dan konsultasi obat oleh apoteker untuk petugas kesehatan yang lain. 36 Pertemuan antara petugas farmasi dengan konsumen, dapat mengidentifikasi kebutuhan dan mengetahui umpan balik pelayanan yang telah diberikan. Penilaian yang dilakukan oleh konsumen dijadikan sebagai masukan untuk memperbaiki pelayanan. Apabila hasil pelayanan kurang memenuhi harapan pasien, akan dilakukan tindakan perbaikan. Pencapaian kepuasan konsumen dilakukan dengan memelihara respon yang seimbang terhadap kebutuhan dan harapan, menerjemahkan kebutuhan dan harapan menjadi persyaratan serta mengkomunikasikan persyaratan tersebut pada seluruh tingkat petugas farmasi dan mengembangkan seluruh proses untuk menciptakan nilai bagi pihak yang berkepentingan (Siregar, 2004)

Tugas dan Tanggung Jawab Instalansi Farmasi Rumah Sakit (skripsi dan tesis)

Tugas utama IFSR adalah melakukan pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyiapan, peracikan, pelayanan langsung kepada penderita sampai dengan pengendalian semua perbekalan kesehatan yang beredar dan digunakan dalam 35 rumah sakit baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Instalasi farmasi bertanggung jawab menyediakan terapi obat yang optimal bagi semua pasien dan menjamin pelayanan yang bermutu tinggi. Instalansi farmasi rumah sakit adalah satu-satunya unit di rumah sakit yang bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya pada pengelolaan semua aspek yang berkaitan dengan obat. Intalansi farmasi juga bertanggung jawab mengembangkan suatu pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat untuk memenuhi kebutuhan berbagai bagian/unit diagnosis dan terapi, unit pelayanan keperawatan, staf medis, dan rumah sakit secara keseluruhan untuk kepentingan pelayanan pasien yang lebih baik (Siregar, 2004).

Tujuan Instalansi Farmasi Rumah Sakit (skripsi dan tesis)

 

Instalansi farmasi rumah sakit harus mempunyai sasaran jangka panjang yang menjadi arah dari kegiatan sehari-hari dengan tujuan sebagai berikut (Siregar, 2004): 1) Memberi manfaat kepada penderita, rumah sakit, sejawat profesi kesehatan dan kepada profesi farmasi oleh apoteker rumah sakit yang kompeten dalam memenuhi syarat.   2) Membantu dalam penyediaan perbekalan yang memadai oleh apoteker rumah sakit yang memenuhi syarat. 3) Menjamin praktik profesional yang bermutu tinggi melalui penetapan dan pemerliharaan standar etika profesional, pendidikan dan pencapaian melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi. 4) Meningkatkan penelitian dalam praktik farmasi rumah sakit dan dalam ilmu farmasetik pada umumnya. 5) Menyebarkan pengetahuan farmasi dengan mengadakan pertukaran informasi antara para apoteker rumah sakit, anggota profesi dan spesialis serumpun. 6) Memperluas dan memperkuat kemampuan apoteker rumah sakit. 7) Meningkatkan pengetahuan dan pengertian praktik farmasi rumah sakit kontemporer bagi masyarakat, pemerintah, industri farmasi dan profesional kesehatan lainnya. 8) Membantu menyediakan personel pendukung yang bermutu untuk IFSR. 9) Membantu dalam pengembangan dan kemajuan profesi kefarmasian

Pengertian Instalansi Farmasi Rumah Sakit (skripsi dan tesis)

 . Pengertian Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah salah satu instalasi di rumah sakit yang mempunyai tugas cukup berat mengingat bahwa perbekalan farmasi rumah sakit merupakan hal yang kompleks. Material yang dipergunakan cukup banyak, teknologi yang terus berkembang dan otoritas kewenangan medis yang berada dikelompok profesi. Daya beli pasien yang berbeda mempengaruhi jenis obat yang digunakan. Harus diingat bahwa pelayanan perbekalan farmasi berorientasi kepada pasien menuju penggunaan obat secara rasional (Santoso, 1996). Instalansi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit (Siregar, 2004). Farmasi rumah sakit adalah seluruh aspek kefarmasian yang dilakukan di suatu rumah sakit. Instalansi farmasi rumah sakit (IFRS) adalah suatu bagian/unit/devisi atau fasilitas di rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Instalansi farmasi rumah sakit didevinisikan sebagai suatu departemen atau unit di suatu rumah sakit di bawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan kompeten secara profesional (Siregar, 2004). Pengelolaan obat di rumah sakit merupakan salah satu segi manajemen rumah sakit yang penting, oleh karena ketidak efisiensian akan memberikan dampak negatif terhadap rumah sakit, baik secara medik maupun secara ekonomis. Ketidak lancaran pelayanan obat di rumah sakit akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit (Santoso, 1997).
Dengan demikian pengelolaan perbekalan farmasi rumah sakit harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, kepentingan ilmiah atau profesi dan faktor pasien. Untuk efisiensi diperlukan persediaan perbekalan farmasi yang tepat baik bahan baku maupun bahan jadi. Stok yang berlebihan merupakan pemborosan modal, sedangkan kekurangan stok dapat berarti penundaan atau kehilangan kesempatan (Papilaya,1992). Kebutuhan pasien harus mendapat perhatiaan utama, terutama pada persediaan farmasi rumah sakit yang sangat mempengaruhi kesembuhan apalagi keselamatan jiwa pasien. Dapat disimpulkan instalansi farmasi merupakan tempat penyelenggaraan farmasi yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian yang terdiri atas pelayanan paripurna mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan persediaan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi di rumah sakit.

Pengukuran Kepuasan Pelanggan (skripsi dan tesis)

 

Menurut Kotler (2009), terdapat empat metode pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu: 1) Sistem keluhan dan saran Perusahaan harus memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan saran, pendapat, kritik, dan keluhan mereka melalui surat, kartu, maupun saluran bebas pulsa. Dengan metode ini maka perusahaan akan memperoleh informasi dan dapat menjadi masukan bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengambi langkah dengan cepat untuk bereaksi dan mengatasi permasalahan yang ada. 2) Ghost shopping Metode ini dilakukan dengan cara mengutus seseorang untuk menjadi pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan pesaing, kemudian mereka mengamati cara kerja perusahaan tersebut dalam hal pelayanan permintaan, penanganan keluhan, dan sebagainya, kemudian melaporkannya. 3) Lost customer analysis Metode ini dilakukan dengan cara menghubungi pelanggan yang telah berhenti membeli atau pindah ke perusahaan lain. Hal ini dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan mereka sehingga perusahaan dapat mengambil langkah untuk menyempurnakan produk atau jasa yang diberikan dan memperbaiki kebijakankebijakannya. 4) Survei kepuasan pelanggan Untuk meneliti kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan survei, baik melalui telepon atau wawancara langsung. Dengan metode ini perusahaan akan memperoleh informasi, tanggapan, dan umpan balik secara langsung dari pelanggan.
Dimensi pengukuran kepuasan pelanggan menurut Parasuraman (1985) dalam mengevaluasi kepuasan jasa yang bersifat intangible konsumen umumnya menggunakan beberapa atribut atau faktor-faktor sebagai berikut: 1) Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 2) Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 3) Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf dan karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dan tanggap. 4) Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. 31 5) Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan menurut Supranto (2006) pada bidang mutu pendukung staf adalah sebagai berikut (1) Keberadaan dukungan (availability of support); (2) Ketanggapan dukungan (responsiveness of support): (3) Ketepatan waktu dukungan (timeliness of support); (4) Penyelesaian dukungan (completeness of support); (5) Profesionalisme dukungan (professionalism of support); (6) Kepuasan menyeluruh (overall satisfaction of support). Berdasarkan beberapa pendapat di atas dimensi pengukuran kepuasan yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Parasuraman (1985) yang mencakup lima dimensi yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan (skripsi dan tesis)

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi harapan pelanggan yang dikemukakan oleh Nasution (2010) adalah sebagai berikut: 1) Kebutuhan dan keinginan: berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan ketika sedang melakukan traksaksi dengan penyedia layanan jasa. Jika kebutuhan dan keinginan pelanggan besar, maka harapan pelanggan akan tinggi. 2) Pengalaman masa lalu: pengalaman yang dirasakan pelanggan ketika memanfaatkan layanan jasa di masa lalu. 3) Pengalaman dari teman: teman dan relasi sering kali menceritakan kualitas layanan jasa tertentu, yang akan mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap layanan jasa tersebut. 4) Komunikasi melalui iklan dan pemasaran: iklan dan pemasaran yang dilakukan oleh penyedia layanan jasa diharapkan tidak terlalu berlebihan sehingga tidak menumbuhkan ekspektasi yang berlebihan dari pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen yang dikemukakan oleh Tjiptono (2001) adalah: 1) Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti (core product) yang dibeli. 2) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap. 27 3) Kehandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal digunakan. 4) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications), yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 5) Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. 6) Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi serta penanganan keluhan yang memuaskan. 7) Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 8) Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Lupiyoadi (2001) menyatakan bahwa terdapat lima faktor penting dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. 1) Kualitas produk Faktor kualitas produk sangat penting dalam sektor jasa. Konsumen akan merasa senang apabila hasil evaluasi yang mereka lakukan menunjukkan bahwa produk yang mereka konsumsi berkualitas. Produk yang ditawarkan perusahaan dapat berupa barang maupun jasa. 28 2) Kualitas pelayanan Terutama untuk industri jasa, pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. 3) Emosional Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan merasa kagum terhadapnya bila menggunakan produk dengan merek tertentu. Kepuasan yang muncul bukan akibat dari kualitas produk, tetapi dari nilai sosial atau self-esteem yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap merek tertentu. 4) Harga Produk dengan kualitas sama tetapi mempunyai harga yang relatif lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumen. Tingkat harga yang ditetapkan perusahaan akan sangat menentukan tingkat kepuasan pelanggan. 5) Biaya Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kualitas produk atau kinerja jasa, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya

Pengertian Kepuasan (skripsi dan tesis)

 Kepuasan menurut Kotler (2009) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil dari suatu produk dan harapan-harapannya. Kepuasan konsumen (consumer satisfaction) merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan pelanggan menurut Nasution (2010) adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja actual produk yang dirasakan setelah pemakaian. Kepuasan pelanggan dalam hal ini adalah kesesuaian antara kinerja produk atau jasa sesuai dengan harapan pelanggan (Sunarto, 2004).
 Tjiptono (2001), menyebutkan kepuasan sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Menurut Supranto (2006: 44) istilah kepuasan pelanggan merupakan label yang digunakan oleh pelanggan untuk meringkas suatu himpunan aksi atau tindakan yang terlihat, terkait dengan produk atau jasa. Menurut Kotler (2009) kepuasan pelanggan yaitu kesesuaian antara kinerja dengan pro duk/jasa yang diharapkan. Bila kinerja produk jauh lebih rendah dibandingkan harapan pelanggan, pembelinya tidak puas. Sebaliknya bila kinerja sesuai dengan harapan atau melebihi harapan, pembelinya merasa puas atau merasa amat gembira. Nasution (2010) menyebutkan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan mencakup harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Apabila hasil kinerja yang dirasakan dibawah harapan, maka klien akan kurang puas bahkan tidak puas, namun sebaliknya bila sesuai dengan harapan, klien akan puas dan bila kinerja melebihi harapan akan sangat puas.

Unsur Pelayanan Farmasi (skripsi dan tesis)

 Pelayanan farmasi di rumah sakit bertanggung jawab secara profesional untuk memberikan pelayanan farmasi di rumah sakit. Terdapat empat unsur utama pelayanan farmasi yang harus dilakukan oleh apoteker yaitu pelayanan farmasi yang baik, pelayanan profesi apoteker dalam proses penggunaan obat, praktik dispensing, dan pelayanan profesional apoteker yang proaktif (Siregar, 2004).
a. Pelayanan farmasi yang baik
Salah satu misi dari praktik farmasi adalah menyediakan obatobatan, produk pelayanan kesehatan lain, memberikan pelayanan serta membantu penderita dan masyarakat serta mengupayakan penggunaan yang terbaik dari sediaan produk tersebut. Pelayanan farmasi yang luas mencakup keterlibatan dalam berbagai kegiatan untuk memastikan kesehatan yang baik dan menghindari kesakitan dalam populasi (Siregar, 2004). Mutu dari setiap proses penggunaan obat harus dipastikan untuk mencapai manfaat terapi yang maksimal dan menghindarkan efek samping yang tak menguntungkan. Beberapa persyaratan pelayanan farmasi yang baik menurut WHO yang dikutip oleh (Siregar, 2004) adalah sebagai berikut: 1) Pelayanan farmasi yang baik mensyaratkan bahwa perhatian pertama dari seorang apoteker haruslah kesejahteraan/ keselamatan penderita di rumah sakit. 2) Pelayanan farmasi yang baik mensyaratkan bahwa inti dari kegiatan IFRS adalah penyediaan obat-obatan dan produk perawatan kesehatan lain dengan mutu terjamin, informasi dan nasehat yang tepat bagi pasien dan pemantauan efek dari penggunaannya. 3) Pelayanan farmasi yang baik mensyaratkan bahwa suatu bagian terpadu dari kontribusi apoteker adalah penyempurnaan penulisan order/resep yang rasional dan ekonomis serta ketepatan penggunaan obat. 4) Pelayanan farmasi yang baik mensyaratkan bahwa tujuan tiap unsur dari pelayanan farmasi adalah relevansi dengan individu, secara jelas ditetapkan dan secara efektif dikomunikasikan kepada semua yang terlibat.
 b. Pelayanan profesi apoteker dalam proses penggunaan obat
Proses penggunaan obat adalah suatu sistem yang sangat rumit terdiri atas berbagai tahap yang masing-masing tahap harus diselesaikan untuk mencapai terapi obat yang optimal. Kesalahan dan kegagalan dapat terjadi pada setiap proses yang dilakukan. Apoteker mempunyai peran untuk mendeteksi dan mencegah masalah yang berkaitan dengan obat. Tujuan utama pelayanan apoteker dalan proses penggunaan obat adalah (Siregar, 2004): 1) Melindungi pasien dari terjadinya kembali penyakit yang proses dengan obat. 2) Mendeteksi dan memperbaiki ketidaktepatan atau bahaya terapi yang diberikan bersamaan. 3) Meramalkan dan mencegah toksisitas obat. 4) Meningkatkan kepatuhan penderita melalui fungsi farmasi. Apoteker dapat menjalankan perannya dengan baik, diperlukan pengetahuan yang seksama tentang proses penggunaan obat. Tahap utama dalam proses penggunaan obat oleh apoteker adalah sebagai berikut (Siregar, 2004): 1) Identifikasi masalah pasien 2) Pengambilan sejarah penggunaan obat 3) Penulisan order/resep 4) Seleksi produk obat  5) Dispensing obat 6) Edukasi dan konseling pasien 7) Pemberian/konsumsi obat 8) Pemantauan terapi obat 9) Evaluasi penggunaan obat 10) Pendidikan in service untuk profesional kesehatan c. Praktik dispensing yang baik Dispensing obat adalah proses yang mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh apoteker mulai dari penerimaan resep sampai dengan menyerahkan obat yang tepat pada pasien (Siregar, 2004). Aktivitas yang ada dalam proses dispensing diantaranya adalah menerima dan memvalidasi resep, mengerti dan menginterpretasikan maksud dokter dalam resep, solusi masalah jika terdapat masalah dalam resep, mengisi P-3, meracik obat dengan teliti, memberi wadah dan etiket yang benar, merekam semua tindakan, mendistribusikan obat kepada pasien disertai dengan nasehat atau informasi yang diperlukan oleh pasien (Siregar, 2004). Pelaksanaan proses dispensing dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut (Siregar, 2004): 1) Lingkungan dispensing 2) Personel dispensing 3) Proses dispensing   d. Pelayanan profesional apoteker yang proaktif dalam berbagai kegiatan rumah sakit Pelayanan dan partisipasi apoteker dalam proses penggunaan obat adalah pelayanan yang langsung berinteraksi dengan penderita dan profesional pelaku perawatan kesehatan. Apoteker harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan lain yang merupakan program rumah sakit yang berorientasi pada kepentingan pasien dan berkaitan dengan obat (Siregar, 2004)

Pelayanan Farmasi Rumah Sakit (skripsi dan tesis)

Sebagai suatu sistem, pelayanan farmasi rumah sakit terdiri dari komponen-komponen yang saling bergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (WHO, 1996).

 a. Masukan
Masukan dari sistem pelayanan farmasi rumah sakit terdiri dari atas data pola penyakit, standar diagnosis dan terapi, formularium, pengembangan rumah sakit, sumber dana dan sumber tenaga. Data dari pola penyakit dari pasien yang berkunjung, akan dipengaruhi oleh tingkat sosio ekonomi, pendidikan, kebudayaan, lingkungan dan perilaku masyarakat. Dengan mengetahui pola penyakit dari waktu kewaktu, dapat membantu perencanaan, pengadaan, stok dan penyaluran perbekalan farmasi rumah sakit. Dengan demikian maka jenis bahan farmasi atau obat dapat disesuaikan dengan pola penyakit yang ada, sehingga persediaan dapat dibagi menjadi persediaan rutin, persedian untuk keadaan darurat dan persediaan bahan farmasi atau obat yang jarang digunakan, jumlah  masing-masing bahan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperkirakan sehingga dapat diharapkan akan terjadi suatu efisiensi. Standar diagnosis dan terapi dibuat oleh kelompok profesi (dokter) dan dapat digunakan oleh kelompok profesi tersebut sehingga sangat membantu dalam penyederhanaan persediaan farmasi rumah sakit. Bila obat yang diresepkan dokter tidak tersedia di farmasi maka menggatian obat yang sejenis dapat dilakukan dengan berpedoman pada standar yang telah disetujui. Formularium merupakan standar obat yang dipakai di rumah sakit dengan tujuan mencapai efisiensi melalui mencegah duplikasi obat, pemilihan obat berdasarkan kebutuhan rumah sakit dan memperhitungkan rasio, manfaat dan resiko. Penetapan standar diagnosa dan terapi beserta formularium rumah sakit merupakan tugas dari komite farmasi dan terapi. Pengembangan rumah sakit akan mempengaruhi penggunaan perbekalan farmasi atau obat. Perbekalan farmasi harus menunjukan kearah masa yang akan datang. Sebagai sumber dana, peran farmasi cukup besar dalam pemasukan sumber dana untuk rumah sakit, sehingga pengembangan farmasi perlu mendapat perhatian.
 b. Proses

 Proses dalam pengelolaan perbekalan farmasi terdiri atas perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penghapusan, informasi obat dan pengawasan.  Proses perencanaan dibuat dengan memperhatikan stok minimum, BOR, LOS, Formularium, pola penyakit dan hal-hal lain seperti obat-obatan untuk kasus darurat medik, ledakan penyakit. Seleksi obat harus dari jalur yang resmi, sehingga kualitas obat bisa di pertanggung-jawabkan. Bila ada masalah reaksi obat hal tersebut dapat di telusuri dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban dari distributor atau pabrik. Prosedur pengadaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mutu obat dapat terjamin, sedangkan secara ekonomis harga sesuai dengan standar yang berlaku. Riwayat penggunaan obat sangat di perlukan untuk menetapkan suatu pola kebijakan pengadaan. Pengadaan barang dapat dilakukan dengan prosedur pemesanan dan pembelian atau produksi. Pesanan yang diantar harus segera diperiksa dan disimpan di tempat yang aman. Kesesuaian pesanan dan barang yang di terima harus terbukti berdasarkan jumlah, jenis, spesifik dan mutu. Tim pemeriksaan secara organisasi harus berbeda dengan tim pengadaan. Fungsi penyimpanan mempertahankan mutu obat sehingga tidak terjadi kerusakan selama penyimpanan, mempermudah pencarian obat di gudang, sehingga tidak kehilangan letak obat, mempermudah stok opname dan pengawasan, mencegah bahaya akibat penyimpanan yang salah. Ada 2 macam gudang yaitu gudang terbuka, yang digunakan untuk menyimpan barang yang perputaranya cepat, mulai saat barang  tersebut diterima sampai disalurkan kembali kepada pemakai. Gudang ini sebagai perantara antara gudang induk dengan pemakai. Sedangkan yang kedua adalah gudang tertutup, yang tertutup bagai pegawai rumah sakit ataupun bagi lalulintas barang. Barang yang keluar masuk harus melalui prosedur tertentu. Petugas gudang bertanggung-jawab terhadap keamanan gudang dan stok obat di gudang. Penyaluran obat untuk pasien rawat jalan pada dasarnya sama dengan farmasi biasa, peranan farmasi masalah sebagai suatu mata rantai terakhir dari suatu sistem distribusi dari pabrik farmasi kepada konsumen melalui PBF (Pedagang Besar Farmasi) dan berfungsi sebagai pengecer melayani kebutuhan konsumen. Fungsi penghapusan terdiri dari penelitian barang dan pelaksanaan penghapusan, sehingga barang tersebut tidak tercatat lagi pada tata usaha barang. Pada umumnya barang yang dihapus dari daftar pembukuan harus memenuhi kriteria dinyatakan rusak (kadar luarsa), sudah tua ditinjau dari segi klinis dan ekonomis, hilang atau surut karena sebab lain. Informasi obat harus diberikan kepada semua pihak terkait seperti tenaga medis, paramedis, tenaga administrasi, pasien dan keluarga pasien atau masyarakat. Sedangkan pemberian informasi dapat dilakukan beberapa cara seperti, viatelepon, konsultasi, majalah, pendidikan dan latihan, penyuluhan, penyampaian hasil penelitian, data dan literatur obat baru. Pengawasan dalam pengelolaan perbekalan farmasi rumah sakit dilaksanakan dengan cara pengawasan melekat yaitu dilaksanakan oleh atasan langsung (Kepala Instalasi Farmasi) dengan cara inspektif, verifikatif, maupun dengan investigatif. Pemeriksaan dapat insidentil ataupun berkala sesuai dengan kebutuhan. Untuk pemeriksaan fisik obat-obatan dilakukan dengan metode acak oleh apoteker.
c. Luaran
 Luaran dari sistem pelayanan farmasi rumah sakit terdiri atas pemberian obat secara rasional, mutu pelayanan kesehatan, biaya pelayanan kesehatan dan perilaku rasional. Pemberian obat secara rasional harus memenuhi kriteria tepat indikasi, tepat penderitaan, tepat obat, tepat dosis dan waspada terhadap efek samping obat. Atas dasar ini diharapkan pemberian obat dengan biaya yang rendah dapat memberikan efektifitas tinggi dan dampak negatif obat yang rendah. Mutu pelayan kesehatan yang meningkat, dapat dilihat dari mutu pelayanan medis atau kepuasan pasien, mutu pelayanan administrasi yang menyangkut aturan dan prosedur pelayanan, mutu tentang menajemen yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, proses kegiatan dan pengawasan dan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Perilaku pengguanaan obat yang rasional, dengan pengelolaan perbekalan farmasi yang baik melalui proses standarisasi diagnosa dan  terapi, formularium yang ditetapkan oleh KFT (Komite Farmasi dan Terapi) dan pemberian informasi yang menandai serta proses pengawasan, diharapkan perilaku rasional dalam penggunaan obat akan meningkat. Peningkatan perilaku rasional dalam penggunaan obat diharapkan dapat terjadi pada semua pihak yang terkait dengan penggunaan obat yaitu kelompok profesi medis, manajemen maupun masyarakat. Masyarakat pengguna jasa menyerahkan pilihan obat kepada kelompok profesi. Kelompok profesi dapat menerapkan proses pemberian obat secara rasional, sedangkan kelompok manajemen menyediakan obat yang dibutuhkan

.Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (skripsi dan tesis)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk : a. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety) Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi standar : 1. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai a. Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses kegiatan seleksi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah sediaan farmasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan Puskesmas. Tujuan perencanaan adalah untuk mendapatkan : 1) Perkiraan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang mendekati kebutuhan. 2) Meningkatkan penggunaan obat secara rasional 3) Meningkatkan efisiensi penggunaan obat Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas setiap periode dilaksanakan oleh ruang farmasi di Puskesmas. b. Permintaan Tujuan permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah memenuhi kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas, sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat. Permintaan diajukan  kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah setempat. c. Penerimaan Penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakaiadalah suatu kegiatan dalam menerima sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota atau hasil pengadaan Puskesmas secara mandiri sesuai dengan permintaan yang telah diajukan. Tujuan penerimaan adalah agar sediaan farmasi yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Puskesmas, dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. d. Penyimpanan Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap sediaan farmasi yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Tujuan penyimpanan adalah agar mutu sediaan farmasi yang tersedia di puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
 Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1) Bentuk dan jenis sediaan 2) Kondisi yang dipersyarakan dalam penandaan di kemasan sediaan farmasi, seperti suhu penyimpanan, cahaya, dan kelembaban 3) Mudah atau tidaknya meledak/terbakar 4) Narkotika dan psikotropika disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Tempat penyimpanan sediaan farmasi tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi e. Pendistribusian Pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub unit/satelit farmasi Puskesmas dan jaringannya.
Tujuan pendistribusian adalah untuk memenuhi kebutuhan sediaan farmasi sub unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas dengan jenis, mutu, jumlah dan waktu yang tepat. Sub-sub di puskesmas dan jaringannya antara lain : 1) Sub unit pelayanan kesehatan di lingkungan Puskesmas 2) Puskesmas pembantu 3) Puskesmas keliling 4) Posyandu 5) Polindes f. Pengendalian Pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Tujuan pengendalian adalah agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Pengendalian sediaan farmasi terdiri dari : 1) Penegendalian persediaan 2) Pengendalian penggunaan 3) Penanganan sediaan farmasi hilang, rusak, dan kadaluarsa g. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk : 1) Mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sehingga dapat menjaga kualitas maupun pemerataan pelayanan 2) Memperbaiki secara terus-menerus pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai 3) Memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan. (Permenkes Nomor 74 Tahun 2016) 9 2. Pelayanan Farmasi Klinik a. Pengkajian resep, pelayanan resep, dan pemberian informasi obat. Kegiatan pengkajian resep dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap dan rawat jalan. Kegiatan penyerahan obat (Dispensing) dan pemberian informasi obat merupakan kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap menyiapkan/meracik obat, memberikan etiket, menyerahkan sediaan farmasi dengan informasi yang memadai disertai pendokumentasian.
 Tujuan : 1) Pasien memperoleh obat sesuai dengan kebutuhan klinis/pengobatan. 2) Pasien memahami tujuan pengobatan dan mematuhi intruksi pengobatan. b. Pelayanan Informasi Obat Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker untuk memberikan informasi secara akurat,jelas dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien. Pelayanan Informasi Obat bertujuan : 1) Menyediakan informasi mengenai obat kepada tenaga kesehatan lain di lingkungan Puskesmas, pasien dan masyarakat. 2) Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat. 3) Menunjang penggunaan obat yang rasional.
Kegiatan Pelayanan Informasi obat , meliputi : 1) Memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara pro aktif dan pasif. 2) Menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga ksehatan melalui telepon, surat atau tatap muka. 3) Membuat buletin, leaflet, label obat, poster, majalah dinding dan lainlain. 10 4) Melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap, serta masyarakat. 5) Melakukan pendidikan dan/atau pelatihan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya terkait dengan obat dan bahan medis habis pakai. 6) Mengoordinasikan penelitian terkait obat dan kegiatan pelayanan kefarmasian. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan : 1) Sumber informasi obat 2) Tempat 3) Tenaga 4) Perlengkapan c. Konseling Konseling merupakan proses untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat pasien rawat jalan/rawat inap, serta keluarga pasien. Tujuan dilakukannya konseling adalah memberikan pemahaman yang benar mengenai obat kepada pasien/keluarga pasien antara lain tujuan pengobatan,jadwal pengobatan, cara dan lama pengobatan, efek samping,tandatanda toksisitas, cara penyimpanan dan penggunaan obat.
 Kegiatan : 1) Membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien 2) Menanyakan hal-hal yang menyangkut obat yang dikatakan oleh dokter kepada pasien dengan metode pertanyaan terbuka. 3) Memperagakan dan menjelaskan mengenai cara penggunaan obat 4) Verifikasi akhir, yaitu mengecek pemahaman pasien, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan cara penggunaan obat untuk mengoptimalkan tujuan terapi. d. Visite pasien Visite merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan lain-lain. 11 Tujuan : 1) Memeriksa obat pasien 2) Memberikan rekomendasi kepada dokter dalam pemilahan obat dengan mempertimbangkan diagnosis dan kondisi klinis pasien. 3) Memantau perkembangan klinis pasien yang terkait dengan penggunaan obat 4) Berperan aktif dalam pengambilan keputusan tim profesi kesehatan dalam terapi pasien e. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) Monitoring Efek Samping Obat (MESO) merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau modifikasi fungsi fisiologis.
 Tujuan : 1) Menemukan efek samping obat sedini mungkin terutama yang berat, tidak dikenal dan frekuensinya jarang. 2) Menentukan frekuensi dan insidensi efek samping obat yang sudah sangat dikenal atau yang baru saja ditemukan. Kegiatan : 1) Menganalisis laporan efek samping obat 2) Mengidentifikasi obat dan pasien yang mempunyai resiko tinggi mengalamin efek samping obat. 3) Mengisi formulir Monitoring Efek Samping Obat (MESO) Faktor yang perlu diperhatikan : 1) Kerja sama dengan tim keehatan lain 2) Keterseediaan formulir Monitoring Efek Samping Obat (MESO) f. Pemantauan Terapi Obat (PTO) Pemantau terapi obat (TPO) merupakan suatu proses yang memastikan bahwa seseorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Tujuan : 1) Mendeteksi masalah yang terkait dengan obat   2) Memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang terkait dengan obat Kegiatan : 1) Memilih pasien yang memenuhi kriteria 2) Membuat catatan awal 3) Memperkenalkan diri pada pasien 4) Memberikan penjelasan pada pasien 5) Mengambil data yang dibutuhkan 6) Melakukan evaluasi 7) Memberikan rekomendasi g. Evaluasi Penggunaan Obat Merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau (rasional). Tujuan : 1) Mendapatkan gambaran pola pengunaan obat pada kasus tertentu 2) Melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan obat tertentu. (Permenkes Nomor 74 Tahun 2016)