Tingkat kesehatan bank

 

Bank dapat dikatakan sehat apabila dapat menjaga keamanan dana masyarakat yang dititipkan kepada mereka, dapat berkembang dengan baik, serta mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap perkembangan ekonomi nasional. Hal ini merupakan indikator untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan bisnis bank umum. Menurut Sutojo (1997; 54) tugas tersebut hanya mungkin dijalankan dengan baik, apabila bank dapat memperoleh keuntungan yang memadai. Selanjutnya kemampuan bank menghasilkan keuntungan, secara kuantitatif dapat dinilai dengan mempergunakan enam macam tolok ukur, yaitu (a). Interest margin, (b). Net margin, (c). Assets utilization, (d) Return on Assets, (e). Return on Equity, dan (f). Earning per share. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba bank menurut Reed dan K.Gill (1995; 172), antara lain (1). manajemen (2). kondisi perekonomian (3). besar bank (4). suku bunga (5). iklim usaha (6). persentase sumber daya yang dipergunakan (7). laba rugi dari surat berharga (8). kerugian pinjaman dan pembayaran pinjaman yang dihapuskan.

Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan Bank dengan  faktor CAMEL. Sesuai Surat Keputusan Direksi  Bank Indonesia  No.30/12/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia  No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997, faktor dan komponen  penilaian tersebut terdiri dari:

  1. faktor modal (Capital), komponennya adalah rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko;
  2. faktor kualitas aktiva produktif (Assets Quality), komponennya adalah rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk;
  3. faktor manajemen, komponennya adalah manajemen umum dan manajemen risiko;
  4. faktor rentabilitas (Earnings), komponennya adalah rasio laba terhadap volume usaha (ROA) dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO);
  5. faktor likuiditas (Liquidity), komponennya adalah rasio alat likuiditas terhadap hutang lancar dan rasio kredit terhadap dana yang diterima.

Pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank, pada tahap pertama dilakukan dengan cara mengkuantifikasikan semua komponen yang termasuk dalam masing-masing faktor. Berdasarkan hal itu dilakukan penilaian lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dari aspek-aspek lain yang mempengaruhi kondisi dan perkembangan masing-masing faktor. Sementara itu kuantitatif penilaian  dilakukan dengan menggunakan sistem kredit (reward system) yaitu dengan memberikan nilai kredit dari 0 sampai 100 bagi masing-masing faktor dan komponen. Adapun predikat tingkat kesehatan perkomponen rasio atau secara keseluruhan  dibagi dalam 4 golongan, yaitu :

  1. nilai kredit 81 sampai dengan 100 diberi predikat sehat;
  2. nilai kredit 66 sampai dengan kurang dari 81 diberi predikat cukup sehat;
  3. nilai kredit 51 sampai dengan kurang dari 66 diberi predikat kurang sehat;
  4. nilai 0 sampai dengan kurang dari 51 diberi predikat tidak sehat.

Jenis dan usaha bank

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, jenisnya bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat.Usaha Bank Umum meliputi :

  1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  2. memberikan kredit;
  3. menerbitkan surat pengakuan uang;
  4. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
  5. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  6. menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  7. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  8. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  9. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak;
  10. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  11. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
  12. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
  13. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil;
  14. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah :

  1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  2. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  3. memberi kredit;
  4. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil;
  5. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Bank umum memiliki kegiatan usaha yang lebih luas dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat, sehingga untuk membatasi kegiatan usahanya. Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

  1. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
  2. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
  3. melakukan penyertaan modal;

melakukan usaha perasuransian

Pengertian bank

 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lebih lanjut Stuart  mengatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri,  dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (lihat Simorangkir; 2000; 10).

Dilihat dari tugas atau fungsinya,  bank melakukan tiga bentuk tugas (operasi),  yaitu : (ibid; 11) :

  1. operasi perkreditan secara aktif, yaitu tugas dalam rangka menciptakan atau memberikan kredit yang dilakukan oleh bank;
  2. operasi perkreditan secara pasif, yaitu tugas menerima simpanan atau dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga;
  3. usaha bank sebagai perantara pemberi kredit.

Posisi fiskal daerah

 

Untuk mengetahui posisi fiskal suatu daerah agar diketahui posisinya berada di atas atau di bawah TPS kabupaten pembanding sebagai standar (benchmark), digunakan analisis upaya fiskal (taf effort). Analisis upaya fiskal ini dimulai dengan menghitung Upaya Pengumpulan PAD, dilanjutkan dengan menghitung Tingkat PAD Standar, setelah itu dilakukan perhitungan Indeks Kinerja PAD untuk mengetahui posisi fiskal suatu daerah.

Upaya Pengumpulan PAD (UPPAD) merupakan perbandingan antara besarnya PAD terhadap kapasitas PAD. Kapasitas PAD sama dengan Potensi PAD adalah pandapatan yang diterima apabila seluruh potensi telah digunakan secara optimal serta sebaik-baiknya (Reksohadiprodjo,2001:156)

Tingkat PAD Standar (TPADs) adalah perbandingan antara total PAD kabupaten/kota dan total PDRB kabupaten/kota dengan total kabupaten dan kota. Setelah itu barulah dilakukan perhitungan Indeks Kinerja PAD (Tax Performance Index) yaitu dengan membagi Upaya Pengumpulan PAD (UPPAD) dengan Tingkat PAD Standar (TPADs), (Reksohadiprodjo,2001:156)

Selanjutnya Reksohadiprodjo (2001:156) mengatakan bahwa makin tinggi hasilnya, makin besar upaya pajaknya. Hasil perhitungan upaya pengumpulan PAD, tingkat PAD standar serta Indeks Kinerja PAD akan menunjukkan posisi fiskal suatu daerah.

Efisiensi dan efektivitas

 

Devas, dkk (1989: 146) mengemukakan bahwa efisiensi adalah hasil terbaik dari perbandingan antara usaha yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai oleh suatu kerja untuk mencapai hasil tersebut. Pendapat ini menyatakan bahwa semakin rendah hasil perbandingan antara input dan output-nya berarti tingkat efisiensi semakin tinggi. Efisiensi adalah mengukur bagian  dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak bersangkutan, selain mencakup biaya langsung, daya guna juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor/instansi lain untuk memungut pajak. Dengan demikian efisiensi dalam penelitian ini diartikan sebagai perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output) atau nisbah antara total belanja Dinas Pendapatan Daerah dan realisasi PAD. Dalam hal belanja Dinas Pendapatan Daerah diakui penentuannya cukup rumit, untuk menyederhanakan diasumsikan belanja adalah sebesar yang tercantum dalam pos 2.4 APBD yaitu Pos Dinas Pendapatan Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja rutin dan belanja operasional (Insukindro,dkk,1994: 7).

Menurut Osborne dan Gaebler (1997:389), efisiensi adalah ukuran berapa banyak biaya untuk masing-masing unit output, sedangkan efektivitas adalah ukuran kualitas output itu. Ketika mengukur efisiensi, akan diketahui berapa banyak biaya yang ditanggung untuk mencapai suatu output tertentu. Ketika mengukur efektivitas akan diketahui apakah investasi itu berguna. Efisiensi dan efektivitas keduanya adalah penting, tetapi ketika organisasi publik mulai mengukur kinerja, mereka sering hanya mengukur efisiensi saja. Dikaitkan dengan upaya mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas merupakan hubungan antara realisasi PAD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap potensinya dengan anggapan semua wajib pajak/retribusi daerah dapat membayar seluruh pajak/retribusi yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan dan membayar semua pajak yang terhutang. Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan (Devas, dkk, 1989:144). Untuk menghitung efektivitas asumsi yang digunakan adalah bahwa target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah telah melalui perhitungan potensi PAD atau potensi sama dengan target, maka dalam penelitian ini besarnya potensi digunakan pendekatan, yaitu angka rencana atau target yang merupakan perkiraan hasil pungutan  yang secara minimal dapat dicapai dalam satu tahun anggaran

Keuangan negara dan daerah

 

Suparmoko (1979: 1) menyatakan pengertian keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah  dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya dalam bidang perekonomian tersebut. Keuangan negara merupakan studi mengenai pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja.

Syamsi (1986:90) menyatakan pengertian anggaran adalah hasil perencanaan yang berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan secara terpadu yang  dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Anggaran pun dapat diartikan sebagai suatu daftar atau pernyataan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Di dalam buku Manual Administrasi Keuangan Daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri, dikatakan hak dan kewajiban negara, hak-hak yang dimaksud  ialah :

  1. hak monopoli mencetak dan pengeluaran uang;
  2. hak untuk memungut sumber-sumber keuangan seperti pajak, bea dan cukai;
  3. hak untuk memproduksi barang dan jasanya yang dapat dinikmati oleh khalayak ramai, yang dalam hal ini pemerintah dapat memperoleh jasa (kontra prestasi) sebagai sumber penerimaan negara.

Kewajiban-kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yaitu yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Atas pelaksanaan kewajiban dan tugas-tugas pemerintah tersebut, pemerintah dapat melaksanakan pemungutan sumber-sumber keuangan negara untuk menunjang pengeluaran-pengeluaran sebagai belanja negara, maka setiap tahun ditetapkan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di mana keduanya saling terkait.

Mamesah (1995:16) mengemukakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)   

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber–sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain (Kaho,1998:129). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999).

Dalam menganalisis kemampuan keuangan daerah, perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber penghasilan dan pembiayaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan sumber  pendapatan daerah terdiri atas ;

  1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
    1. hasil pajak daerah;
    2. hasil retribusi daerah;
    3. hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
    4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
  2. dana perimbangan;
  3. pinjaman daerah, dan;
  4. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Pasal 3  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah:

  1. Pendapatan Asli Daerah;
  2. Dana perimbangan;
  3. Pinjaman daerah;
  4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 (6) menyebutkan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang  yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung  yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Di samping itu untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam, kepada daerah dapat dialokasikan dana darurat. Undang-undang ini selain memberikan landasan pengaturan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga memberikan landasan bagi perimbangan keuangan antar daerah.

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

 

Menurut Tallo (1997 : 28) menyebutkan pemahaman tentang Anggaran Pendadapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom meliputi anggaran rutin dan anggaran pembangunan, dengan masing-masing ada sisi pendapatan dan sisi belanja. Mamesah (1995: 20) mendefinisikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana operasional  keuangan Pemerintah Daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Pemahaman sistem dan mekanisme yang dianut oleh APBN adalah sama  bagi APBD, dalam konteks perencanaan pembangunan dipahami hakekatnya merupakan bentuk operasional rencana kegiatan tahunan. APBN sebagai penjabaran Repelita di tingkat nasional dan APBD sebagai penjabaran Repelitada di tingkat daerah, yang menggambarkan secara terperinci dengan jumlah biaya kebutuhan yang seimbang antara penerimaan dan pengeluaran yang disebut sistem anggaran berimbang (balance budget)  yang dinamis.

Pengertian anggaran berimbang yang dinamis memberi makna bahwa jumlah biaya yang dianggarkan pada sisi penerimaan diupayakan harus seimbang dengan jumlah pada sisi pengeluaran, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya perubahan anggaran apabila terjadi ketidaksesuaian  dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam struktur APBD komponen penerimaan daerah terdiri dari:

  1. bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
  2. bagian Pendapatan Asli Daerah;
  3. bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi;
  4. bagian pinjaman Pemerintah Daerah.

Indeks Kemampuan Rutin

 

Untuk melihat kondisi kemampuan keuangan daerah, dapat menggunakan tolok ukur Indeks Kemampuan Rutin (IKR), yaitu suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan PAD suatu daerah dapat membiayai belanja rutinnya (Radianto, 1997:42). Hasil dari perbandingan tersebut menunjukkan seberapa besar peranan PAD Kota Kupang terhadap belanja retin dalam APBD-nya.

Indikator derajat otonomi keuangan daerah dapat dilihat dari sisi pengeluaran, artinya seberapa besar kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin suatu daerah. Tumilar (1997:38), mengatakan bahwa kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin dapat dilihat dari indeks kemampuan rutin (IKR) yang diperoleh dari rasio besarnya PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase pada tahun yang sama  (lihat Suhardi, 2000 :18).

Subsidi daerah otonom

 

Proses penyediaan dana untuk subsidi daerah otonom (SDO) dan program Inpres sebelum terbit Undang-undang  Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, anggaran untuk keperluan SDO disusun bersama dengan jadwal penyusunan APBN dalam setiap tahun anggaran dengan penahapan sebagai berikut (Elmi, 2002 :19):

  1. pengumpulan data/pengolahan data;
  2. penyususunan plafon SDO;
  3. penetapan plafon SDO.

Lebih jauh menurut Elmi (2002 : 21) bahwa peranan SDO menjadi sangat signifikan bagi pemerintah daerah, karena 95% digunakan untuk membayar gaji pegawai daerah, yang lebih dari separuhnya untuk membayar gaji guru dan perawat kesehatan, selebihnya digunakan untuk menutup biaya administrasi, tenaga teknis dan pembantuan baik di propinsi maupun daerah tingkat dua. Jumlah yang lima persen disediakan untuk belanja non pegawai yaitu subsidi pembinaan pendidikan SD, biaya operasional RSUD, pendidikan dan latihan pegawai dan bantuan pengembangan potensi ekonomi daerah.

Menurut Devas,dkk. (1989:24), bahwa pentingnya peranan dana SDO untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah, karena itu adalah mustahil untuk menghapuskannya ataupun mencampurbaurkan dana SDO ke dalam sistem alokasi umum (block grant). Selanjutnya lebih ditekankan bahwa kemungkinan yang bisa dilakukan adalah mengadakan strukturisasi agar dicapai pembagian yang lebih baik atau penghematan biaya.

Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, maka bantuan dari pemerintah pusat sesungguhnya berfungsi sebagai instrumen yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah sehingga berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan asli daerah dan bukan sebaliknya. Menurut Arsyad (1990:23) bahwa hakekat bantuan/subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Karena itu daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak positif terhadap peningkatan PAD dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong peningkatan PAD.

Derajat Otonomi Fiskal

 

Otonomi fiskal daerah (local fiscal autonomy) merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Otonomi fiskal daerah dalam penelitian ini merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (own source revenue) seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain (lihat Nanga, 1991:29). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam pasal 1 butir h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Propinsi diberikan otonomi terbatas yang mencakup kewenangan lintas  Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. (Pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999). Hal ini menunjukkan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah  untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut, maka titik berat otonomi diletakkan di daerah Kabupaten dan daerah Kota dengan pertimbangan bahwa daerah Kabupaten dan Kota  langsung berhubungan dengan masyarakat.

Menurut Nanga (1991:29), diakui bahwa otonomi daerah dan juga pemerintah dan pembangunan daerah dapat diwujudkan hanya apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial haruslah independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain.

Menurut Utomo (2000: 1), pertama-tama haruslah disadari terlebih dahulu bahwa khasanah perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia, termasuk manajemen pemerintahan daerah, membicarakan mengenai otonomi, desentralisasi atau demokrasi lokal haruslah lebih bertitiktekan kepada adanya atau diperolehnya kewenangan. Dengan dimilikinya kewenangan maka akan memotivasi daerah untuk menumbuhkan inisiatif dan kreativitas tidak saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga untuk tercapainya kemandirian daerah.

Meskipun tidak dapat ditolak bahwa dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah diperlukan adanya keuangan yang cukup memadai. Hal ini dapat terjadi suatu polemik “apa artinya kewenangan apabila tidak ada uang atau sebaliknya apa artinya memiliki uang kalau tidak memiliki kewenangan” (No mandate without funding).  Kewenangan menjadi central issues di dalam otonomi dikarenakan hendak mengembalikan kekuasaan dari tangan penguasa kepada citra kedaulatan rakyat, di samping untuk menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan daerah dan masyarakat daerah. Selama berpuluh tahun  kewenangan belum pernah dirasakan dan dipegang oleh daerah, untuk itu tidaklah mengherankan bila di era reformasi sering terjadi adanya euphoria yang berlebihan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya hakekat otonomi daerah adalah mempunyai sumber keuangan sendiri, dapat mengelola dan menggunakannya untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi serta mempunyai anggaran belanja yang ditetapkan sendiri. Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom itu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi (1986: 199) menegaskan beberapa ukuran.

  1. Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

  1. Kemampuan aparatur pemerintah daerah

Aparat  Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh  daerah.

 

  1. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

  1. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber dananya apa saja, apakah PAD atau sebagian dari subsidi  Pemerintah Pusat.

Kaho (1998:60) menegaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah :

  1. manusia pelaksanaannya harus baik;
  2. keuangan harus cukup dan baik;
  3. peralatannya harus cukup dan baik;
  4. organisasi dan manajemennya harus baik.

Konsep Manajemen Strategis

 

Managemen strategis menurut Suwarsono (1994:6) dapat diartikan sebagai usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Komponen pokok dari manajemen strategis adalah:

  1. Analisis lingkungan yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman.
  2. Analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.
  3. Strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan misi.

Menurut Salusu (1996:493), manajemen strategis adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai.

Sedangkan menurut Wahyudi (1996:15) manajemen strategis adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (formulating), penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluating) terhadap keputusan strategis antara fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai masa depan. Sedangkan Siagian (1995:15-42) mengatakan bahwa merumuskan manajemen strategis sebagai rangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan di implementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan berkembangnya organisasi menjadi sangat kompleks, dimana pengelolaan sumber daya organisasi menjadi semakin rumit. Keadaan ini menyebabkan semakin pentingnya suatu manajemen strategi agar organisasi berkembang secara sehat dan mampu mempertahankan eksistensinya. Membahas konsep manajemen strategis berarti membicarakan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Dalam lingkungan organisasi, manajemen strategis mampu menciptakan sinergi dan  l’esprit de corps yaitu semangat korps yang penuh integritas sehingga dapat melicinkan jalan menuju sasaran organisasi. Semangat itu diharapkan akan meningkatkan produktivitas mereka. Dengan begitu organisasi akan mampu bertahan lama bebas dari perasaan curiga antar karyawan. Hasilnya akan lebih mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya.

Manajemen strategis di lingkungan pemerintahan akan banyak berkaitan dengan pengalokasian kekuasaan dan sumber daya, pendelegasian wewenang mengambil keputusan, penggalian sumber-sumber keuangan pemanfaatan dana yang diperoleh dari rakyat berupa pajak dengan cara yang paling efisien dan paling efektif.

Manajemen strategis tidak terlepas dari strategi itu sendiri. Strategi secara luas dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi itu melakukannya (Bryson, 1999:188).

Hax dan Majluf dalam Salusu(1996: 100-101) menawarkan rumusan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut:

  1. Strategi adalah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral.
  2. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya.
  3. Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti orginasi.
  4. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya .
  5. Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Dengan definisi ini, strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang vital, sementara pada saat yang bersamaan ia akan memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Sehingga menurut Salusu (1996:101) strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Oleh karena itu strategi dapat dikatakan sebagai perluasan misi guna menjembatani organisasi dan lingkungannya dalam pencapaian tujuan. Strategi dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, strategi menjelaskan tentang respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok.

Tugas dari manajemen strategis adalah selalu mencari dan merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis ialah konflik  di antara berbagai kekuatan atau konflik antara nilai-nilai yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi mencapai sasaran masa depan yang diinginkan. Dwiyanto (2001:1) menyatakan bahwa secara umum isu strategis diberikan batasan sebagai pertanyaan kebijakan mendasar atau tantangan kritis yang dapat mempengaruhi mandat, misi dan tata nilai organisasi atau manajemen, tingkat hasil dan pelayanan dan kombinasi keduanya, klien, pengguna atau anggaran pembiayaan, organisasi atau manajemen. Bagi organisasi publik identifikasi isu strategis seringkali memiliki peranan penting terutama dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di organisasi publik pada umumnya bermula dari munculnya isu-isu tertentu yang perlu memperoleh respon dari organisasi itu.

Mengidentifikasi isu-isu strategis adalah jantung dalam proses perencanaan strategis. Tiga pendekatan dalam mengindentifikasi isu-isu strategis yang perlu segera direspons. Ada  3 (tiga) pendekatan menurut Barry dalam Bryson (1999:171) yaitu : (1) Direct Approach atau pendekatan langsung; (2) Indirect approach atau pendekatan tidak langsung (3) The Goals Approach atau pendekatan tujuan; (4) The Vission of Success Approach atau pendekatan visi keberhasilan. Pendekatan mana yang terbaik tergantung pada sifat organisasi atau komunitas.

Dalam strategi pengelolaan BUMD sebagai sumber PAD di Era Otonomi, dengan studi kasus terhadap PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ini digunakan pendekatan visi keberhasilan (The Vission of Success Approach). Dikarenakan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sudah memiliki visi yang jelas yang memberikan gambaran terbaik tentang masa depannya, yakni “Menjaga Kehidupan, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pelayanan Air Bersih Yang Profesional”. Dalam proses mengidentifikasi isu-isu strategisnya, meliputi diskusi bagaimana PDAM beroperasi saat ini dan bagaimana nantinya dikelola dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas, dengan memperhatikan mandat, misi dan kesepakatan stakeholders. Kemudian dikembangkan daftar keunggulan dan kelemahan masing-masing isu, guna mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai visi tersebut.

Perencanaan strategis memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu organisasi/badan dapat berjalan menuju tujuan, sesuai dengan misi dan visinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari lingkungannya. Menurut Keban (2000:3) ada sembilan langkah pokok proses perencanaan strategis, yang terdiri atas :

  1. Kesepakatan awal, rencana strategis merupakan dokumen yang harus disepakati bersama antara semua aktor yang berkepentingan (stakeholders)
  2. Pernyataan mandat, merupakan apa yang diharuskan atau diwajibkan oleh pihak yang lebih tinggi otoritasnya, termasuk apa yang diharapkan oleh masyarakat lokal sendiri.
  3. Perumusan visi, setiap lemabaga atau organisasi diharapkan memiliki visi tertentu, yaitu gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan stakeholders pada masa mendatang atau dalam kurunwaktu tertentu setelah lembaga tersebut berjalan.
  4. Perumusan misi; misi adalah pernyataan tentang untuk apa suatu organisasi atau lembaga didirikan. Atau misi merupakan justifikasi tentang kehadiran suatu lembaga, mengapa lembaga tersebut mengerjakan pa yang dikerjakan.
  5. Analisis kondisi internal, untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan dukungan internal, disini diperlukan suatu penilaian tentang kondisi internal yang dapat menggambarkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.
  6. Analisis kondisi eksternal, untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan suatu dukungan yang kondusif dari faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut harus dinilai karena dapat menjadi peluang tetapi sebaliknya dapat berupa ancaman. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis (1) Kecenderungan politik, ekonomi, sosial, teknologi, fisik dan pendidikan, (2) peranan yang dimainkan dari pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama (collaborators) dan pihak-pihak yang dapat menjadi kompetitor, seperti swasta, dan lembaga-lembaga lain, dan (3) dukungan pihak-pihak yang menjadi sumber resources seperti para pembayar pajak, asuransi dsb.
  7. Penentuan isu-isu strategis, dari hasil analisis faktor-faktor internal dan eksternal di atas ditemukan banyak isu dengan tingkat kestrategisan yang berbeda-beda. Di sini dibutuhkan suatu ketajaman berfikir untuk menilai apakah suatu isu dapat dianggap strategis atau tidak. Biasanya kriteria yang digunakan adalah (a) pentingnya suatu isu, yaitu kemungkinan pencapaian visi dan misi kalau suatu isu yang sedang dinilai tersebut dibiarkan atau sebaliknya diintervensi, (b) dampak atau efek yang ditimbulkan bila isu tersebut dibiarkan atau sebaliknya diintervensi.
  8. Perumusan strategi, Kebijakan dan Program-program Strategis, kesalahan yang paling fatal adalah mengemban misi dan merealisasikan visi tetapi tidak melalui suatu strategi yang jelas. Semua strategi harus dijalankan agar misi yang ada dapat diemban secara sukses dan sekaligus dapat mewujudkan visi yang telah dirumuskan.
  9. Prinsip-prinsip implementasi strategi, pada bagian ini ditetapkan bagaimana prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam rangka mengimplementasikan program-program strategis. Prinsip-prinsip ini berkenaan dengan aturan main yang harus diikuti dalam (1) penyusunan program/proyek tahunan, (2) rancangan implementasi program, (3) mekanisme monitoring terhadap program, (4) mekanisme evaluasi program dan (5) mekanisme tindakan koreksi melalui proses feedback.

Dengan kesembilan langkah perencanaan tersebut maka isu-isu strategis dalam pengelolaan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dapat diidentifikasi untuk kemudian diformulasikan menjadi strategi-strategi dalam menangani isu-isu eksternal dan internal PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu.

Manajemen strategis adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Dengan manajemen strategis, organisasi dimungkinkan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dalam lingkungan eksternal dan sekaligus memanfaatkannya. Ancaman dari lingkungan dapat dihindari seminimal mungkin dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. Dengan peluang dan kekuatan, organisasipun dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Bahkan Manajemen strategis dapat memberi petunjuk awal bagaimana mengantisipasi perubahan-perubahan awal dari lingkungan eksternal (Salusu, 1996:495).

Manfaat dari penggunaan manajemen strategik menurut Yoo dan Digman (dalam Salusu 1996:498) adalah:

  1. Manajemen strategik mampu memberikan petunjuk bagaimana mengantisipasi masalah-masalah dan peluang di masa yang akan datang.
  2. Memungkinkan para karyawan memahami tujuan dan sasaran organisasi.
  3. Meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan.
  4. Menyediakan informasi kepada para pengambil keputusan tepat pada waktunya.
  5. Mempercepat pengambilan keputusan yang bermutu dan bisa menghemat biaya.

Otonomi Daerah

 

Otonomi berasal dari kata Yunani outos dan nomos, outos berarti “sendiri” dan nomos berarti “perintah”. Sehingga otonomi bermakna “memerintah sendiri”, yang dalam wacana administrasi publik otonomi sering disebut sebagai local self government

Otonomi daerah adalah suatu peluang (opportunity) dan tantangan (threat) bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Otonomi daerah dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan menurut Soemitro (1995) bahwa sebenarnya otonomi daerah mempunyai empat tujuan, pertama: peningkatan ekonomi masyarakat setempat, kedua: meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ketiga: meningkatkan sosial budaya masyarakat, keempat: untuk demokratisasi. Otonomi daerah adalah bagian dari demokratisasi, demokrasi ditandai dengan sharing of power, secara horizontal dengan memberdayakan parlemen dan memandirikan peradilan dan secara vertikal dengan pelimpahan kewenangan pada lapisan-lapisan pemerintahan di daerah. Dengan itu diharapkan tidak ada lagi cabang kekuasaan, lapisan kekuasaan, sekelompok orang ataupun seseorang yang mengontrol kekuasaan secara monolitik dan hegemonik. Sebagai gantinya otonomi daerah dalam konteks demokrasi bertujuan mewujudkan checks and balances dalam sistem politik.

Dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001, yang dititikberatkan pada pemerintahan kabupaten/kota, berdasarkan ketetapan MPR No. XV/MPR/2000, maka pemerintah daerah wajib mengadakan pembenahan-pembenahan di dalam pemerintahannya serta pemenuhan syarat-syarat utama sebagai daerah otonom.

Otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal (Koswara,2000). Menurut Sarundjang, dalam Nugroho(2000:46), otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan hakekat yang demikian otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi terbukanya potensi-potensi yang ada di daerah tersebut.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan  kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan otonomi daerah pengambilan keputusan lebih dekat kepada rakyat yang dilayani. Rentang kendali pemerintahan menjadi lebih dekat, sehingga pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan, potensi dan kapasitas daerah yang spesifik, dengan begitu diharapkan pelayanan masyarakat akan lebih baik karena dengan otonomi daerah, daerah dapat lebih mengetahui kebutuhan dan prioritas keinginan rakyat di daerahnya.

Di Indonesia otonomi daerah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, dengan pengertian bahwa otonomi daerah merupakan desentralisasi kewenangan dari pemerintah ke pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga pemerintah daerah memiliki urusan-urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kecuali bidang luar negeri, moneter, peradilan, keamanan dan agama. Dan urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya.

Melalui kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Otonomi merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka demokrasi dimana daerah kabupaten/kota yang merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat diberikan keleluasaan untuk berekspresi. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah juga untuk memperlancar, mengembangkan dan memacu pembangunan di daerah, memperluas peran serta masyarakat serta lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah.  Sehingga kesenjangan antar daerah dapat dikurangi karena masing-masing daerah akan membuka wawasan untuk membangun dan bekerja sama dengan pihak lain, baik swasta maupun luar negeri.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan otonomi di Indonesia, menurut Nugroho (2000:39-40), harus memenuhi dua persyaratan utama, yaitu : (1) persyaratan yang bersifat politis, dimana persyaratan ini menuntut tiga kondisi, yaitu political will dari pemerintah, yang bentuknya bermula dari sebuah pengakuan akan perlunya otonomi daerah, yang kemudian dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan dasar dan peraturan pelaksana, dan pada akhirnya dukungan dari pemerintah pusat; adanya kekuatan ekonomi daerah, dimana dalam hal ini yang akan dipermasalahkan adalah sejauh mana daerah memberi sumbangan yang memadai bagi anggaran pendapatan dan belanja; penataan organisasi birokrasi dan sumber daya manusia. (2) Persyaratan yang bersifat tantangan manajemen, dimana persyaratan ini menuntut tiga langkah yaitu :reorientasi paradigma pemerintah, restrukturisasi pemerintah, dan aliansi dengan organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat.

Disamping persyaratan tersebut di atas, menurut Davey (1988:258) bahwa otonomi daerah juga menuntut adanya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada pemerintah pusat dan mempunyai kekuasaan di dalam menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah, dalam batas-batas yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Konsekuensinya daerah harus mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya. Tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin tinggi tingkat otonomi daerah,  jika tidak besar kemungkinan akan digabung dengan daerah lain. Sebab tidaklah efektif bila daerah yang otonom selalu menggantungkan kehidupannya pada subsidi pemerintah pusat

Pengadaan yang dilaksanakan unit/satuan kerja.

 Pengadaan barang daerah diselenggarakan oleh kepala unit/satuan kerja dikoordinasikan oleh Biro Umum dan Perlengkapan. Pengadaan barang dapat dilaksanakan dengan cara: a) pengadaan pemborongan pekerjaan,   b) membuat sendiri (swakelola), c) penerimaan (hibah atau bantuan/ lembaga, atau kewajiban pihak ke tiga), d) penyewaan, e) pinjaman, f) guna susun (kanibal). Pengadaan pemborongan pekerjaan dilaksanakan oleh unit/satuan kerja, pemimpin proyek melalui Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) yang dibentuk oleh kepala unit/satuan kerja (lihat lampiran 1 no. 2). Daftar hasil pengadaan barang memuat catatan seluruh barang yang diadakan oleh unit/satuan kerja baik dari anggaran rutin maupun anggaran pembangunan selama satu tahun anggaran dan dicatat dalam daftar hasil pengadaan barang model pengadaan I dan disampaikan kepada kepala daerah melalui biro umum dan perlengkapan paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran.

Perencanaan yang dilaksanakan oleh unit/satuan kerja.

Kepala unit/satuan kerja karena jabatannya adalah penyelenggara pembantu kuasa barang, berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi penggunaan dan perawatan barang dalam lingkungan unit/satuan kerja masing-masing. Unit/satuan kerja di daerah meliputi.

1) Sekretariat Wilayah Daerah sebagai satu unit.

2) Badan/Lembaga Daerah masing-masing sebagai satu unit.

3) Dinas-Dinas Daerah masing-masing sebagai satu unit.

Masing-masing pengurus barang unit membuat Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) disusun berdasarkan standarisasi barang, standarisasi kebutuhan barang, standarisasi harga yang dibuat oleh Biro Umum dan Perlengkapan dan selanjutnya RKBU tersebut disampaikan kepada Biro Umum dan Perlengkapan. Berdasarkan RKBU itu juga dituangkan dalam Daftar Usulan Kegiatan (DUK) untuk belanja rutin, dan Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk belanja pembangunan.

Setelah APBD ditetapkan masing-masing pengurus barang unit membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai dengan plafon anggaran yang tersedia. RTBU tersebut dikirimkan kepada Biro Umum dan Perlengkapan dan tembusannya disampaikan kepada badan pengawas propinsi, paling lambat satu bulan setelah APBD ditetapkan.

Bendaharawan barang daerah dan pengurus barang daerah

  • . Bendaharawan barang adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang-barang milik daerah yang diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah, untuk masa satu tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui atasan langsungnya (Lampiran Kepmendagri dan Otda, 2001:30). Bendaharawan barang terdiri dari:
  1. Bendaharawan Umum Barang berada pada Biro Umum dan Perlengkapan dengan atasan langsungnya kepala Biro Umum dan Perlengkapan;
  2. Bendaharawan Khusus Barang Sekretariat Daerah berada pada Biro Umum dan Perlengkapan dengan atasan langsungnya Kepala Biro Umum dan Perlengkapan.
  3. Bendaharawan Khusus Barang Unit dengan Atasan langsungnya kepala unit yang bersangkutan (Lampiran Kepmendagri dan Otda, 2001:31).

Pengurus barang daerah adalah pejabat/pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah yang berada di luar kewenangan bendaharawan barang.  Pengelolaan barang daerah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum, penatausahaannya (Kepmendagri dan Otda, 2001:4).

Persediaan.

  •  Sediaan adalah semua barang milik entitas pemerintah daerah yang disimpan di gudang atau tempat penyimpanan lain oleh entitas pemerintah daerah, yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional entitas pemerintah daerah. Masuk dalam kelompok sediaan ini ialah: (a) sediaan barang, (b) sedian barang habis pakai, (c) sediaan suku cadang, (d) dan sebagainya (Bastian 2001:117).

Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (Dep. Keu. Upsak 03:16). Barang Persediaan adalah Barang milik daerah yang termasuk barang persediaan adalah barang yang disimpan dalam gudang tertutup maupun terbuka, atau ditempat penyimpanan lainnya (Lampiran Kepmendagri dan Otda, 2001:73).

Aktiva tetap.

  • Aktiva tetap adalah aktiva berujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Bastian, 2001:123). Menurut Lampiran Kepmendagri dan Otda (2001:2) barang daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Penggolongan barang daerah, menurut Lampiran Kepmendagri dan Otda (2001:71-72) barang milik daerah dapat digolongkan dalam barang tidak bergerak dan barang bergerak. Jenis barang tidak bergerak yaitu:      (a) tanah; (b) jalan dan jembatan; (c) bangunan air; (d) instalasi; (e) jaringan; (f) bangunan gedung; (g) monumen. Jenis barang bergerak terdiri dari: (a) alat-alat besar; (b) alat-alat angkutan; (c) alat-alat bengkel; (d) alat-alat pertanian; (e) alat kantor dan rumah tangga; (f) alat-alat studio; (g) alat-alat kedokteran; (h) alat-alat laboratorium; (i) buku/perpustakaan; (j) barang bercorak kesenian, kebudayaan; (k) hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan;   (l) alat persenjataan/keamanan.

Pengertian operasional

 

Pengertian kata sistem dan prosedur menurut kamus besar Bahasa Indonesia sistem artinya perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Prosedur artinya tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.

Pengertian sistem menurut Leon Youssef di dalam buku Sistem Informasi Akuntansi I, suatu sistem dapat diberi pengertian sebagai suatu seri dari komponen-komponen yang saling berkaitan, bekerja sama di dalam suatu kerangka kerja tahapan yang terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Midjan dan Susanto, 2000:3). Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Jusup, 2001:11).

Salah satu dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah Neraca, menurut Halim (1997:152) neraca adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan posisi aktiva, utang dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu. Menurut PP No.11 2001 neraca adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.  Elemen neraca terdiri dari (a) aktiva lancar, (b) aktiva tetap, (c) kewajiban lancar,                (d) kewajiban jangka panjang, (e) ekuitas (Bastian, 2001:331-332). Jadi aktiva tetap dan persediaan merupakan elemen penting dalam penyusunan neraca.

Efektivitas

. 

Pengukuran efektivitas merupakan salah satu indikator kinerja bagi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa efektivitas penerimaan retribusi pasar yaitu perbandingan atau rasio antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target dan atau potensi penerimaan retribusi pasar.

Metode yang digunakan adalah Charge Performance Index (CPI), bila diformulasikan dengan rumus adalah sebagai berikut (Siddik, 1994:76).

Realisasi Penerimaan Retribusi

C P I      =   ——————————————   x   100  %  .………..(2.6)

Target Retribusi Pasar

Dalam perhitungan efektivitas, apabila hasilnya menunjukkan persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi  semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase hasilnya menunjukkan pengelolaan retribusi  semakin tidak efektif.  Secara umum efektivitas dapat dirumuskan pula dengan formulasi sebagai berikut  (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000).

Realisasi Penerimaan

Efektivitas      =          —————————             —-   X   100% ……….(2.7)

Potensi Retribusi Pasar

Efisiensi metode Cost Of Collection Efficiency Ratio (CCER) 

 

Penghitungan efisiensi dapat dilakukan dengan metode Cost Of Collection Efficiency Ratio (CCER)  yaitu dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaannya. Bila diformulasikan dengan rumus adalah sebagai berikut  (Siddik, 1994: 64).

Biaya Pemungutan Retribusi

CCER   =  —————————————————   x  100% ….. (2.5)

Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar

(biaya pemungutan retribusi termasuk di dalamnya biaya operasional, upah pungut serta gaji dan tunjangan lainnya)

Apabila hasil perhitungannya menunjukkan persentase yang besar, maka dapat diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan adalah cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensinya masih rendah atau tidak efisien. Demikian pula sebaliknya jika hasilnya menunjukkan persentase yang kecil  berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan relatif rendah sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensinya cukup tinggi atau sudah efisien.

 

Potensi Penerimaan Retribusi Pasar

 

Dengan  mengadopsi   formulasi perhitungan  potensi penerimaan pasar (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000:24) maka alat analisis yang digunakan untuk menghitung potensi retribusi dalam penelitian ini adalah dengan perhitungan matematik sederhana yang diformulasikan dalam rumus sebagai berikut.

X

360  ….. (2.4)

Keterangan:        PRP  adalah     Potensi Retribusi Pasar

LK      adalah jumlah pedagang di kios

LL      adalah jumlah pedagang di los

Lp      adalah  jumlah pedagang di pelataran

Lr       adalah jumlah pedagang di radius 300 M

Lf        adalah     pemakaian Fasilitas MCK

r          adalah     tarif retribusi

k          adalah banyak pasar di  Kota Depok

n         adalah kios, los, pelataran di dalam pasar

Penghitungan potensi penerimaan retribusi pasar yang dikelola Dinas Pengelola Pasar Kota Depok dari tahun 1999/2000–2001 sesuai dengan Perda Kota Depok No. 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar, yaitu dihitung dengan cara sederhana yaitu melakukan penjumlahan jumlah  tempat yang ditempati pedagang kios, dalam los, pelataran dan radius 300 M dikalikan banyaknya hari dalam satu tahun yaitu berkisar antara 360 hari  dan menghitung jumlah pemakaian fasilitas kamar mandi atau wc dikalikan dengan tarif  retribusi pasar.

Kontribusi/Share retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

Untuk menghitung kontribusi/share retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dapat digunakan analisis proporsi  yaitu dengan membandingkan  antara pencapaian atau realisasi penerimaan retribusi pasar dengan pencapaian atau realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian  dikalikan dengan seratus persen (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000;17) atau dapat diformulasikan sebagai berikut.

X i

P (proporsi)  =             —————————-     x    100%…….. (2.1)

X

Keterangan:

P     adalah   Kontribusi

X i   adalah   Penerimaan Retribusi Pasar

X     adalah   Total Penerimaan PAD

Pengertian retribusi pasar

 

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksudkan dengan retribusi pasar adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (PD). Retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum yang tingkat penggunaan jasanya diukur berdasarkan kelas pasar, jenis tempat, luas kios, luas los, tempat dasaran/plataran dan waktu

Pengertian retribusi daerah

 

Kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah pada masyarakat berpangkal pada efisiensi ekonomis. Teori ekonomi mengatakan, harga barang atau layanan jasa yang diberikan pada masyarakat hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (marginal cost), yakni biaya untuk melayani konsumen yang terakhir (Devas, dkk, 1989:95).

Dalam Undang-undang nomor 18 tahun 1997 (saat ini telah disempurnakan menjadi undang-undang nomor 34 tahun 2000) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sejalan dengan definisi tersebut, Munawir (1998) merumuskan, retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik   secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran ini.

Secara singkat dapat disimpulkan ciri mendasar dari retribusi:

  1. iuran yang dipungut pemerintah;
  2. ada balas jasa secara langsung;
  3. ada unsur paksaan;
  4. ada unsur ekonomis;
  5. dapat dikenakan pada orang atau badan hukum.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan:

  1. retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
  2. retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut pinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
  3. retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pasar. Retribusi pasar dipungut kepada orang atau badan yang mendapatkan jasa layanan berupa fasilitas pasar. Pungutan retribusi pasar dilakukan oleh para petugas pemungut, yang dipimpin oleh seorang kepala/mantri pasar. Secara struktural, organisasi pasar biasanya merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Daerah. Di beberapa daerah, organisasi pasar sudah berdiri sendiri sebagai sebuah lembaga, yaitu Dinas Pengelola Pasar seperti halnya di Kota Depok.

Dengan demikian pungutan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh layanan jasa yang diberikan pemerintah/daerah pada masyarakat. Berbeda dengan pajak daerah, dilihat dari sudut lapangannya maka retribusi daerah masih terbuka lebar pengembangannya melalui peningkatan pelayanan, sepanjang jasa pelayanan yang diberikan betul-betul nyata.

Sumber-sumber pendapatan daerah

 

           Faktor keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari :

  1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
  2. hasil pajak daerah;
  3. hasil retribusi daerah;
  1. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan    daerah yang dipisahkan.
  1. dana perimbangan;
  2. pinjaman daerah;
  3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari sejumlah pendapatan daerah tersebut di atas, upaya penghimpunan yang paling diutamakan adalah pada pendapatan asli daerah (PAD), mengingat PAD adalah sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan salah satu sumber PAD yang dominan setelah pajak daerah.

Ketentuan mengenai pajak dan retribusi daerah beserta potensinya diatur secara terpisah dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Untuk mendorong efisiensi, maka Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini memberikan suatu penyederhanaan  atas banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah di masa yang lalu yang cenderung mengakibatkan timbulnya biaya ekonomi tinggi. Berdasarkan suatu studi, jumlah dan jenis pajak dan retribusi menjadi turun, sebagai contoh untuk Kota Surabaya terjadi penurunan jenis Pajak dan Retribusi dari 86 menjadi 27 jenis. Contoh lainnya yaitu Kebupaten Deli Serdang dari 42 menjadi 20 jenis (Mahi, 2000:58-59).

Efisiensi Pajak Hotel

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara menghitung Cost of Collection Efficiensi Ratio (CCER), yang merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan total penerimaannya. Semakin kecil rationya, maka semakin efisien dalam pengelolaan pemungutannya. Rumus Cost of Collection Efficiensi Ratio (CCER), yang dikemukakan oleh Sidik (1994 : 65-67) adalah sebagai berikut :

Biaya  Pemungutan

CCER   =                                                                          x 100 %

Realisasi  Penerimaan

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Efektivitas atau hasil guna menunjukan pada keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan (objectives). Oleh karenanya suatu tujuan harus dinyatakan secara spesifik dan rinci sehingga pengukuran efektivitas dapat lebih bermakna dan bermanfaat. Untukl mengukur tingkat efektivitas digunakan rumus yang dikemukakan Oleh Insukindro ,dkk (1994 : 6 ) sebagai berikut :

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Efektivitas =                                                                      x 100 %

Potensi Pajak Hotel

Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel sebelumnya menurut undang-undang 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, merupakan salah satu obyek pajak yang termasuk kedalam pajak hotel dan restoran. Selanjutnya dengan diberlakukannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, diubah menjadi jenis pajak tersendiri yaitu pajak Hotel yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disebutkan bahwa  :

  1. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
  2. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk perkantoran dan pertokoan.
  3. Tarif pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen), dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Kriteria penilaian pajak daerah.

Menurut Devas,dkk (1989 : 61- 62), untuk menilai pajak daerah dapat digunakan kriteria pengukuran sebagai berikut :

  1. Hasil (Yield), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya.
  2. Keadilan (Equity), dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak harus adil secara horisontal (artinya, beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama); adil secara vertikal (artinya, beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar), dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat (dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat).
  3. Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency), pajak hendaknya mendorong (atau setidak-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil beban lebih pajak.
  4. Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
  5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Sitability as a Local Revenue Source), ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Pengertian pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (UU No 34 Tahun 2000).

Menurut Davey (1988 : 39 ), perpajakan daerah dapat diartikan sebagai berikut :

  1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
  2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  3. Pajak yang ditetapkan danatau dipungut oleh Pemerintah Daerah;
  4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.

Pergeseran Beban Pajak

Menurut Suparmoko (2000:116-117), bahwa sering terjadi suatu jumlah pajak dibayar oleh seorang wajib pajak dan ternyata yang menderita/ memikul beban pajaknya bukan si wajib pajak tersebut. Dengan kata lain wajib pajak tidak sama dengan si pemikul beban pajak. Jadi wajib pajak dapat menggeserkan sebagian atau seluruh beban pajak itu kepada orang lain. Jadi masalah distribusi beban pajak (incidence of taxation) adalah mengenai siapa sebenarnya yang memikul beban pajak yang terakhir setelah terjadi pergeseran.

Dalam pengertian ekonomis masalah dapat tidaknya beban pajak itu digeserkan membawa konsekuensi mengenai macam sifat pajak. Pajak yang bebannya dapat digeserkan disebut dengan pajak tidak langsung, sedangkan pajak yang bebannya tidak dapat di geserkan disebut pajak langsung.

Pengertian dan fungsi pajak

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama. Salah satunya menurut Munawir, (1998 : 3) mengutip pendapat Prof.Dr. Rochmat Sumitro, S.H. yang mengatakan sebagai berikut :

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestise) dari negara yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publik uitgaven).

Dari definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur pajak adalah :

  1. Iuran masyarakat kepada negara dalam arti bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, dengan alasan apapun swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak.
  2. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dalam arti bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun dalam hal pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyat yaitu melalui undang-undang.
  3. Tanpa jasa timbal (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
  4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.

Munawir (1998 : 4), menambahkan pendapat Prof. S.I. Djajadiningrat tentang pengertian pajak yang lebih luas sebagai berikut :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :

  1. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Dengan kata lain, pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogratif pemerintah.
  2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individual dari pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prtestasi secara individual).
  3. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public investment, sehingga tujuan utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (budgetair).
  4. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah dan pemerintah dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat, yang bila diabaikan akan terkena sangsi sesuai dengan undang-undang dimaksud.

Bertitik tolak pada definisi pajak yang diberikan oleh para ahli pajak tersebut, menurut Munawir (1998 : 6), memberikan kesan bahwa pemerintah memungut pajak terutama untuk memperoleh uang atau dana guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sehingga seakan-akan pajak hanya mempunyai fungsi  sebagai sumber keuangan negara (budgetair) tetapi sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi mengatur (regulerend); dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

Penetapan indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, serta indikator proses jika diperlukan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Ada beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja suatu organisasi.

  1. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
  2. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
  3. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
  4. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
  5. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
  6. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan (LAN dan BPKP, 2000:12).

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Selama ini di Indonesia sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah masih berdasarkan single entry, sehingga belum dapat menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Selain itu penggunaan cash basis sebagai dasar pencatatan tidak memungkinkan dilakukannya penilaian kinerja secara memadai (Baridwan, 2000:3).

  Pengukuran akuntabilitas kinerja

        

Akuntabilitas kinerja sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu pemerintah daerah pada dasarnya adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategik dengan akuntabilitas sehingga suatu pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan strategik pemerintah daerah yang bersangkutan.

Perencanaan strategik

 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000: 44).

Dengan demikian perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus meliputi: 1) pernyataan visi, misi strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, 2) rumusan tentang tujuan dan sasaran serta uraian aktivitas organisasi, dan 3) uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi (LAN dan BPKP, 2000: 44).

Efisiensi pengelolaan retribusi kebersihan

Efisiensi pengelolaan retribusi kebersihan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi kebersihan pada tahun tertentu dengan jumlah biaya pemungutan tahun tertentu, oleh karena itu diperlukan data realisasi penerimaan retribusi kebersihan dan biaya pemungutan dari tahun 1997-2000. Dengan demikian data yang digunakan adalah alokasi biaya pemungutan retribusi yang terdiri dari alokasi biaya pegawai kolektor, alokasi biaya pegawai administrasi/pembukuan, alokasi biaya operasional (kendaraan)

Model  proyeksi (Dumairy, 1999 : 51)

 

gn  = p (1 + r)n  .………………….………………………….(2.4)

di mana :

gn  = hasil proyeksi produksi / harga  minyak bumi

p   = jumlah produksi / harga minyak tahun terakhir

r   = laju pertumbuhan rata-rata

n  = jumlah tahun

Potensi retribusi kebersihan

 

Untuk mengetahui profil penerimaan retribusi kebersihan maka dapat dilihat dari sejumlah obyek pelayanan persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh formulasi penghitungan potensi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagai berikut ( Davey,1988:30) :

Pr = [ (in x r ) + (ht x r) + (sk x r) + (kp x r ) + (pp x r ) + (ps x r ) + (rp x r) ]     ……………………………………………..      (2.1)

Di mana :

Pr          =   Potensi retribusi kebersihan

r             =   tarif retribusi kebersihan (Perda No. 5/1998)

in           =   industri

ht           =   hotel

sk          =   sarana komersil

kp          =   komplek perumahan

pp          =   perumahan di jalan protokol

rp           =   ruko di jalan protokol

ps          =   pasar

 

Model pertumbuhan secara tahunan (Widodo, 1990:36)

 

                             Pt  – Pt-1 

Gt  =                       x 100% …..…………..……………………….(2.2)

Pt-1                           

 

di mana :

Gt    = laju pertumbuhan setiap tahun

Pt    = Jumlah produksi / harga minyak  pada tahun t

Pt-1   = jumlah produksi / harga minyak  pada tahun t-1

Model analisis penerimaan BHSDA minyak bumi Depkeu RI

 

Departemen Keuangan mengeluarkan model perhitungan penerimaan pemerintah pusat dan daerah dari produksl minyak bumi kontraktor KPS………………………………………………………………(2.1)

  1. Total bagian Pemerintah : 85% dari NOI        a. komponen pajak                                                     : 29,36%
  2. PPN, PBB, Pajak Daerah dan Retribusi daerah : 5,27%
  3. Pajak perseroan      : 19,09%
  4. Retensi Pertamina      : 5%
  5. Komponen non pajak      : 55,64%
  6. Bagian daerah (15%)      : 8,35%
  7. Bagian pusat (85%)      : 47,29%
  8. Total penerimaan pemerintah pusat (a2+a3+b2) :  71,38%

Desentralisasi fiskal pusat dan daerah

 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 bahwa dalam rangka pembiayaan pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah dialokasikan   dana perimbangan  yang terdiri dari bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),  penerimaan sumber daya alam (SDA), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Bagi daerah-daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang banyak, maka secara logika potensi sumber keuangannya akan lebih besar dari daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kecil. Namun perlu disadari bahwa potensi sumber daya alam tersebut sebagian besar (terutama galian tambang) merupakan sumber keuangan daerah yang bersifat terbatas eksploitasinya dan tidak dapat diperbaharui (unrenewable), sehingga cepat atau lambat sumber tersebut akan habis.

Djoyohadikusumo (1994:257) secara tegas mengemukakan bahwa “kekayaan alam mengandung kemungkinan yang amat potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya produktif yang efektif”. Bagian ini akan mengkaji dan menyediakan kerangka kerja bagi pemanfaatan SDA secara optimal. Tujuannya adalah :

  1. mengembangkan model ekonomi sederhana yang menggunakan SDA secara input dalam proses produksi;
  2. mengindentifikasikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pemanfaatan SDA sepanjang waktu secara ekonomi menjadi efisien;
  3. menentukan pola pemanfaatan SDA sepanjang waktu yang optimal dari sudut pandang kesejahteraan sosial;
  4. mengetahui karakterisrik alokasi SDA secara optimal;
  5. mengindentifikasi parameter yang penting dalam menetukan peluang kosumsi berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama.

Reksohadiprodjo dan Pradono (1998:14) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan energi mempunyai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat (social welfare) dengan tujuan antara sebagai sumber devisa, pemenuhan kebutuhan manusia, pelestarian lingkungan, pembangunan daerah/masyarakat dan pemerataan. Dengan demikian pengelolaan harus bersifat normatif dan seharusnya mempertahankan rasio cadangan dengan pemakaian, harga yang wajar, royalty yang wajar dan rasio K/L yang relatif seimbang.

               Menurut Devas, et.al (1989:179) tujuan hubungan pusat dan daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut, dengan tujuan utamanya untuk mencapai keseimbangan antara berbagai pembagian berdasarkan potensi dan sumber daya masing-masing daerah.

Bahl dan Linn (1998:477) mengatakan bahwa kebanyakan pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan untuk pelayanan publik di daerah sebagai bagian dari kebijaksanaan pemerataan antar daerah berdasarkan standar hidup. Hal ini diperkuat pula oleh Le Houerou dan Rutkowski (1996:27) bahwa ada dua ketentuan sistem pengalokasian transfer Pemerintah Rusia yaitu untuk daerah dangan anggaran perkapita di  bawah 95% dan rata-rata pendapatan per kapita nasional dan daerah yang membutuhkan namun bersifat sementara yaitu daerah yang mengalami defisit pada awal tahun anggaran.

Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan pendapatan asli daerah (PAD) di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan kata lain, sumber-sumber penerimaan yang relatif besar pada umumnya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan sumber-sumber penerimaan yang relatif kecil dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga peranan penerimaan yang berasal dari pemerintah dalam bentuk dana perimbangan, dana alokasi umum sangat mendominasi konfigurasi APBD.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 seharusnya  memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam membuat suatu kebijakan pembangunan maupun dalam mengelola potensi sumber daya alamnya, agar daerah mempunyai kesempatan untuk memperoleh bagian hasil secara layak dan proporsional. Untuk mendukung dana pemerintah daerah, biasanya pemerintah pusat selalu mentransfer dananya yang dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu bentuk transfer penuh (full matching transfer) dan transfer pendukung selektif (selective matching trasnfers). Transfer penuh diartikan sebagai bentuk transfer yang diberikan untuk mendanai suatu program secara penuh, bisa berbentuk bantuan umum dan bantuan khusus. Selanjutnya bentuk transfer pendukung selektif atau program cost-sharing merupakan suatu bentuk transfer yang fungsinya hanyalah sebagai pelengkap atas sumber dana yang dimiliki daerah penerima, namun pengalokasiannya sudah ditetapkan pada program tertentu.

Sumber dana perimbangan diharapkan dapat menjadi dana penyeimbang dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Model atau formula transfer apapun dan bagaimanapun bentuknya diharapkan dapat mencerminkan aspek pemerataan pendapatan bagi setiap daerah, di samping pertimbangan aspek keadilan bagi yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar.

 

Penilaian kualitas pelayanan

 

Tentu dapat dipahami bahwa lebih sulit menilai kualitas pelayanan yang sifatnya kualitatif pada organisasi nirlaba daripada menilai laba atau keuntungan yang lebih bersifat kuantitatif sifatnya pada organisasi profit. Pada bidang kesehatan, konsumen “pasien” tidak dalam posisi yang mampu menilai secara pasti kualitas pelayanan rumah sakit yang diberikan. Ditambah lagi kenyataan bahwa bila ada pelayanan yang tidak bermutu maka kesehatan pasien dan mungkin jiwanya menjadi taruhannya. Salah satu definisi menyatakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan biasanya mengacu pada kemampuan rumah sakit memberi pelayanan yang sesuai dengan standar profesi kesehatan dan dapat diterima oleh pasien. Kualitas pelayanan kesehatan dapat juga dinilai dari bagaimana pelayanan itu, baik bagi perorangan maupun populasi, dan  dapat meningkatkan derajat kesehatan

Penilaian kualitas pelayanan adalah tingkat dan arah perbedaan antara persepsi dan harapan pelanggan, selisih antara persepsi dan harapan inilah yang mendasari munculnya konsep gap (perception-expectation gap) dan digunakan sebagai dasar skala Servqual. Kualitas pelayanan didasarkan pada lima dimensi kualitas yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty (Parasuraman et, al., 1988:41-50).

Tangibility meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. Reliability yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan palayanan yang dijanjikan dengan tepat waktu dan memuaskan. Responsiveness yaitu kemampuan para staf dalam pemberian pelayanan yang tanggap kepada para pelanggan. Assurance mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat yang dapat dipercaya para staf, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Emphaty meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

 

Kualitas pelayanan kesehatan

 

Pada hakekatnya, rumah sakit adalah salah satu jenis industri jasa, dalam hal ini industri jasa kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit harus patuh pada kaidah-kaidah bisnis dengan berbagai peran fungsi manajerialnya. Akan tetapi, harus diakui pada kenyataanya rumah sakit mempunyai beberapa ciri khas yang membedakan dengan industri lainnya.

Definisi kualitas pelayanan kesehatan banyak menjadi kajian para ahli. Tracendi, (1988:91-94) mengemukakan bahwa salah satu isu yang paling kompleks dalam dunia pelayanan kesehatan adalah penilaian kualitas. Ruang lingkupnya sangat luas, mulai dari kemungkinan derajat kesempurnaan (perfectability) teknik intervensi klinik sampai peranannya dalam menurunkan angka mortalitas. Ada yang berpendapat bahwa kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat dinilai dari mortalitas operasi atau dari angka infeksi nosokomial. Ada pula yang berpegang dari derajat pemanfaatan tempat tidur atau jumlah kunjungan ke poliklinik.

Anthony dan Herzlinger menyatakan bahwa organisasi nirlaba, seperti halnya rumah sakit, adalah suatu organisasi yang tujuannya bukanlah semata-mata mencari keuntungan bagi pemiliknya, melainkan memberikan pelayanan sesuai dengan misi yang diembannya (lihat Massie, 1987:262-264). Pada organisasi nirlaba seyogianya pihak manajemen berupaya agar dapat memberi pelayanan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang tersedia. Suksesnya organisasi nirlaba dapat dinilai dari seberapa besar dan berapa baik pelayanan yang diberikan.

Menurut Aditama (2000:149-150) disebutkan bahwa banyak aspek yang dapat digunakan untuk menilai mutu pelayanan kesehatan. Misalnya, dapat dinilai dari struktur pelayanan itu sendiri dan bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan. Hal ini meliputi ruang lingkup pelayanan, tingkat pendidikan, dan proses pemberian pelayanan kesehatan.

Data Envelopment Analysis (DEA)

 

DEA merupakan metode yang didesain untuk mengukur tingkat efisiensi relatif suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) yang menggunakan banyak input untuk menghasilkan banyak output, di mana penggabungan input dan output tersebut tidak mungkin untuk dapat digabungkan (PAUSE, 2000:6 ). Dalam DEA, efisiensi relatif unit kegiatan ekonomi (UKE) didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbang (total weighted output/total weighted input). Inti dari DEA adalah menentukan bobot atau timbangan untuk setiap input dan output UKE. Bobot tersebut memiliki sifat; (1) tidak bernilai negatif, dan (2) bersifat universal, artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (total weighted output/total weighted input) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (total weighted output/total weighted input 1).

DEA berasumsi bahwa setiap UKE akan memilih bobot yang memaksimumkan rasio efisiensinya (maximize total weighted/total weighted input). Karena setiap UKE menggunakan kombinasi input yang berbeda untuk menghasilkan kombinasi output yang berbeda pula, maka setiap UKE akan memilih seperangkat bobot yang mencerminkan keragaman tersebut.

Pengukuran rasio kinerja untuk rumah sakit ke k dapat dicari dengan menggunakan programasi linier berikut (lihat Nugroho, l995:45 -46).

s

S    Urk.Yrk

r = 1

Maksimumkan   Zk =                                     …. .………………………..(2.1)

m

S     Vik.Xik

i = 1

 

Formulasi selanjutnya adalah

s

S     Urk.Yrj

r = 1

£ 1 ; j=1, …..,n.  …………..…(2.2)

m

S      Vik.Xij

i = 1

 

Bobot yang dipilih tidak boleh bernilai negatif.

Urk  á 0 ; r=1,….,s            ……………………………………  (2.3)

Vik  á 0 ; I=1, …,m           ……………………………………  (2.4)

 

Pada penerapan program linier dalam DEA dengan membandingkan efisiensi dari sejumlah UKE, misal n. Setiap UKE menggunakan m jenis input untuk menghasilkan s jenis output. Misal,     Xij >0 merupakan jumlah input  i yang digunakan oleh UKE j, dan   misal Yrj >0 merupakan jumlah output r yang dihasilkan oleh UKE j. Vik adalah bobot yang diberikan pada input I oleh UKE k, dan Urk adalah bobot yang diberikan pada output r oleh UKE k, sehingga Vik dan Urk merupakan variabel keputusan, yaitu variabel yang nilainya akan ditentukan melalui iterasi program linier. Langkah selanjutnya memformulasikan sejumlah n program linier fraksional (fractional linier programs), satu formulasi program linier untuk setiap UKE di dalam sampel. Fungsi tujuan dari setiap program linier fraksional tersebut adalah rasio dari output tertimbang total (total weighted output) dari UKE k dibagi dengan tertimbang totalnya ( PAUSE, 2000:13 ).

Ada dua kreteria bagi unit kegiatan ekonomi yang efisien yaitu:

  1. apabila tidak ada unit lain atau kombinasi UKE yang menggunakan jumlah input yang sama;
  2. jumlah output yang dihasilkan sedikitnya sama dengan jumlah output yang dihasilkan oleh UKE lain yang memiliki kinerja 100 persen (Insukindro, dkk, 1998 : 8 -23).

Beberapa keunggulan dari DEA jika dibandingkan dengan metode-metode penilaian efisiensi yang lain adalah pertama, DEA mampu menghasilkan efisiensi relatif untuk setiap unit kegiatan ekonomi, relatif terhadap unit kegiatan ekonomi yang lain di dalam sampel. Dengan mengetahui tingkat efisiensi memungkinkan seseorang untuk mengenali unit kegiatan ekonomi yang perlu mendapat perhatian dan merencanakan tindakan perbaikan bagi yang tidak efisien atau kurang efisien. Kedua, DEA menunjukkan sejumlah unit kegiatan ekonomi yang memiliki efisiensi sempurna, dan jika ada yang kurang efisien DEA memberikan seperangkat angka pengganda (multiplier) yang dapat digunakan oleh manajer untuk menyusun strategi perbaikan. DEA menyediakan matriks efisiensi silang yang dapat membantu seorang manajer untuk mengenali unit kegiatan ekonomi yang efisien tetapi menggunakan kombinasi input dan menghasilkan kombinasi output yang sangat berbeda (PAUSE, 2000:7-8).

Efisiensi layanan rumah sakit

 

Efisiensi produksi (teknis) adalah jumlah minimum sumber daya yang digunakan untuk dapat menghasilkan tingkat output pelayanan kesehatan tertentu. Sebagai contoh dengan merubah letak fasilitas pelayanan kesehatan akan diharapkan mampu mengurangi jarak pelayanan paramedis kepada pasien sehingga memungkinkan mereka untuk dapat berkerja lebih efisien (Hope dan Muhlemann, 1997, 368). Keefektifan dapat didefinisikan sebagai pencapaian output pelayanan kesehatan yang diharapkan setelah menjalani perawatan. Kedua hal tersebut dapat digunakan sebagai ukuran dari kinerja suatu unit kegiatan ekonomi.

Dengan memperhatikan bahwa efisiensi adalah perbandingan antara output dengan input, maka rumah sakit yang menghasilkan lebih banyak output dengan penggunaan sejumlah input tertentu dapat dikategorikan lebih efisien bila dibandingkan dengan rumah sakit yang menghasilkan output yang lebih sedikit dengan penggunaan input yang sama. Demikian halnya rumah sakit yang menggunakan input dalam jumlah besar untuk menghasilkan output tertentu akan kurang efisien dibandingkan dengan rumah sakit yang menggunakan input yang sedikit untuk menghasilkan output yang sama (Grosskopf et al, 1995 : 575-587).

Pengertian efisiensi

Efisiensi maupun produktivitas keduanya dapat digunakan sebagai bahan untuk mengukur kinerja suatu unit kegiatan ekonomi, meskipun secara prinsip kedua pengukuran tersebut berbeda. Konsep efisiensi lebih berkaitan dengan seberapa jauh suatu proses mengkonsumsi masukan untuk menghasilkan keluaran tertentu, sementara konsep produktivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu proses menghasilkan keluaran dengan mengkonsumsi masukan tertentu (Mulyadi, 2000:437). Efisiensi dan produktivitas merupakan suatu ukuran tentang seberapa efisien suatu proses mengkonsumsi masukan dan seberapa produktif suatu  proses menghasilkan keluaran. Efisiensi merupakan rasio antara keluaran dengan masukan suatu proses, dengan fokus perhatian pada konsumsi masukan. Produktivitas merupakan rasio antara masukan dengan keluaran, dengan fokus perhatian pada keluaran yang dihasilkan oleh suatu proses.

Efisiensi ekonomi terdiri dari efisiensi teknis (technical effisiency) dan efisiensi alokasi (allocative effisiency). Efisiensi teknis merupakan kombinasi antara kapasitas dan kemampuan unit kegiatan ekonomi untuk memproduksi sampai tingkat output maksimum dari input-input dan teknologi yang tetap. Efisiensi alokasi merupakan kemampuan dan kesediaan unit ekonomi untuk beroperasi pada tingkat nilai produk marjinal (marginal value product) sama dengan biaya marjinal (marginal cost). Ada tiga kegunaan mengukur efisiensi. Pertama, sebagai tolak ukur untuk memperoleh efisiensi relatif, mempermudah memperbandingkan antara unit ekonomi satu dengan lainnya. Kedua, apabila terdapat variasi tingkat efisiensi dari beberapa unit ekonomi yang ada maka dapat dilakukan penelitian untuk menjawab faktor-faktor apa yang menentukan perbedaan tingkat efisiensi. Ketiga, informasi mengenai efisiensi memiliki implikasi kebijakan karena manajer dapat menentukan kebijakan perusahaan secara tepat.

Efisiensi teknis sebenarnya mencerminkan seberapa tinggi tingkat teknologi dalam proses produksi. Pada umumnya teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi dapat digambarkan dengan mempergunakan kurva isokuan (isoquand), fungsi produksi (production function), fungsi biaya (cost function), dan fungsi keuntungan (profit function).

Menurut Teori Neoklasik, seluruh perusahaan yang beroperasi sepanjang kurva batas produksi (production frontier) FF’ dikatakan secara teknis efisien (memenuhi kriteria efisien secara teknis). Apakah perusahaan secara ekonomis efisien, tergantung pada harga input yang dipergunakan. Dengan informasi harga input seperti garis PP’, maka efisiensi ekonomis dicapai apabila perusahaan beroperasi pada titik B. Misalnya, titik B menunjukkan penggunaan input x1, output y1, dan tingkat laba h1. Dengan beroperasi di titik B, perusahaan telah mengalokasikan input secara efisien. Apabila perusahaan beroperasi di sepanjang batas produksi, selain titik B, maka perusahaan tidak mengalokasikan input secara efisien (allocation inefficient). Secara umum, istilah efisiensi ekonomis mencerminkan alokasi input yang efisien, karena perusahaan dianggap selalu beroperasi pada garis batas produksi (efisien secara teknis). Apabila perusahaan beroperasi di titik A, dengan input x2, produksi y2, dan laba h2, maka tingkat efisiensi perusahaan tersebut adalah (h2/h1), kurang dari 1.

Konsisten dengan teori neoklasik, efisiensi harus diukur berdasarkan batas kemampuan produksi FF’. Dengan demikian bagi perusahaan yang beroperasi di titik C, efisiensi ekonomisnya sebesar h3/h1. Efisiensi teknis sebesar y3/y2, dengan demikian perusahaan beroperasi secara tidak efisien yang bersumber dari tidak efisien secara teknis dan secara alokasi input. Pada titik C, kerugian total dari efisiensi ekonomis sebesar h1 – h3 dan kerugian dari efisiensi teknis sebesar h2 – h3, dan kehilangan efisiensi alokasi h1 – h2.

Kebijakan akuntansi PDAM

 

Kebijakan akuntansi yang ditetapkan PDAM  berdasarkan Kepmendagri nomor 16 tahun 1991, tanggal 6 Pebruari 1991 tentang pedoman sistem akuntansi perusahaan daerah air minum, sebagai berikut ;

  1. Metode pengukuran pendapatan dan biaya adalah accrual basis di mana pendapatan penjualan air diakui pada saat tagihan rekening air diterbitkan, sedangkan pendapatan non air diakui pada saat diterimanya pembayaran dan atau pada saat dokumen tagihan dianggarkan. Untuk biaya diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat biaya tersebut menjadi beban.
  2. Piutang disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Khusus untuk piutang yang kemungkinannya tidak dapat ditagihkan dibuat dalam jumlah yang layak sesuai dengan analisa umur piutang. Besarnya penyisihan piutang Rekening air dan non air sebesar 30% untuk piutang berumur 6 sampai dengan 1 tahun, di atas satu tahun sampai dengan dua tahun tarif penyisihan sebesar 50%, di atas dua tahun sampai dengan tiga tahun sebesar 75% dan di atas tiga tahun sebesar 100%. Penyisihan piutang ini tidak berlaku bagi pelanggan Instansi Pemerintah/TNI dan POLRI.
  3. Pencatatan persediaan untuk bahan instalasi dan bahan  kimia digunakan metode perpectual inventoory, dan persediaan bahan operasional lainnya menggunakan Physical Inventory Methode.
  4. Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan / harga belinya termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan. Metode penyusutan yang dianut dalam Undang-undang perpajakan yaitu Undang-undang nomor 10 tahun 1994 tentang pajak penghasilan , yakni Golongan I dengan tarif penyusutan sebesar 50% dari nilai buku, Golongan II tarif penyusutan 25% dari nilai buku, Golongan III tarif penyusutan 12,5% dari nilai buku, golongan IV tarif penyusutan 10% dari nilai buku dan Golongan bangunan dengan tarif penyusutan 50% dari nilai perolehan.
  5. Amortisasi biaya Pra-operasional sebesar 25% pertahun dari nilai perolehan, sesuai dengan yang ditetapkan dalam pedoman sistem akuntansi perusahaan daerah air minum (PDAM).

Konsep penentuan harga jual

Menurut Mulyadi (1997: 347) umumnya harga jual produk dan jasa standar ditentukan oleh perimbangan permintaan dan penawaran di pasar, sehingga biaya bukan merupakan penentu harga jual, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi. Dengan demikian permintaan konsumen atas produk dan jasa tidak mudah ditentukan oleh manajer penentu harga jual karena dalam penentuan harga jual tersebut akan menghadapi banyak ketidakpastian.

Satu-satunya faktor yang memiliki kepastian relatif tinggi yang berpengaruh dalam penentuan harga jual adalah biaya. Biaya memberikan informasi batas bawah suatu harga jual. Di bawah biaya penuh produk atau jasa, harga jual akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Kerugian yang timbul akibat harga jual di bawah biaya produk atau  jasa dalam jangka waktu tertentu akan mengakibatkan perusahaan akan berhenti sebagai going concern atau akan mengganggu  pertumbuhan perusahaan  dan lebih jauh lagi hanya membebani pemerintah dengan pemberian subsidi.

Dalam keadaan normal, harga jual harus mampu menutup biaya penuh dan menghasilkan laba yang sepadan dengan investasi. Dalam keadaan khusus, harga jual produk tidak dibebani  tugas untuk menutup seluruh biaya penuh. Setiap harga jual di atas biaya variabel memberikan kontribusi dalam menutup biaya tetap.

Penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah, biaya penuh masa yang akan datang yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual tersebut dihitung  dengan menggunakan pendekatan full costing saja tidak diterima sebagai prinsip akuntansi yang lazim. Dengan pendekatan full costing, maka harga jual produk atau jasa dapat menutup biaya biaya penuh yang bersangkutan dan menghasilkan laba yang dikehendaki.

Biaya penuh merupakan total pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan produk atau jasa, sehingga semua pengorbanan ini harus dapat ditutup oleh pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa. Di samping itu harga jual harus pula dapat menghasilkan laba yang memadai sepadan dengan investasi yang ditanamkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Dengan informasi biaya penuh akan memberikan manfaat  dalam pengambilan keputusan penentuan harga jual dan merupakan titik awal untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh manajer penentuan harga jual karena dengan biaya penuh produk atau jasa yang cermat ditangannya, manajer penentu harga jual memiliki dasar untuk menetapkan kebijakan penentuan harga jual dengan aman.

Menurut Mansoer (1999:18), sesuai perhitungan biaya yang dibuat, dibedakan antara biaya ekonomi dan biaya finansial yang semuanya merupakan dan memenuhi kondisi minimum. Maka hasil atau konsekuensi yang diperoleh akan tergantung pada pertimbangan apa yang dipakai dalam penentuan harga. Bila pertimbangan ekonomi yang digunakan, maka secara operasional harus dijalankan tampa subsidi, meskipun masih dimungkinkan diberikan subsidi silang, diperoleh total kesejahteraan/manfaat bersih yang maksimal, mungkin diderita kerugian finansial. Bila pertimbangan finansial yang digunakan dalam menentukan harga maka ini harus dilakukan tampa subsidi hingga diperoleh  surplus usaha atau keuntungan yang nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan sumber daya air lebih lanjut dan mengadakan pelayanan investasi baru.

Harga/tarif layanan air minum dilakukan secara terdiferensiasi menurut kelompok sosial, rumah tangga dan industri dengan berbagai klassifikasi. Ini merupakan upaya untuk pemerataan dengan pertimbangan sosial politis, tetapi untuk pertimbangan  ekonomi–finansial maka hanya dibuat midpoin  (rata-rata) saja, hingga dapat diketahui sisa hasil usaha berupa keuntungan atau kerugian yaitu pendapatan total minus biaya total.

Efektivitas. 

Eksistensi efektivitas terwujud berupa pencapaian produktivitas yang optimal baik secara kuantitas maupun kualitas. Menurut Chung dan Magginson, dalam suatu batasan yang lebih luas efektivitas organisasi  didefenisikan sebagai kemampuan suatu  organisasi merealisasikan tujuan-tujuannya ( seperti keuntungan, produktivitas, kepuasan kerja, tanggung jawab sosial, stabilitas keuangan dan sebagainya ) dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam suatu lingkungan yang berubah-ubah (melalui adanya adaptasi, kontrol lingkungan, daya kelangsungan hidup dan sebagainya), (lihat Mokoginta,1993:67). Suatu perusahaan dikatakan efektif dalam menjalankan operasionalnya apabila besarnya realisasi penerimaan sesuai dengan potensinya. Dalam penyelenggaraan perusahaan daerah air minum, implikasinya terlihat dalam realisasi pendapatan, penjualan air dan produksi air yang menunjukkan dicapainya produktivitas tertentu baik secara kuantitas maupun kualitas.

Efisiensi

 Produktivitas berhubungan dengan produksi  keluaran secara efisien dan terutama ditujukan kepada hubungan antara keluaran dengan masukan yang digunakan menghasilkan keluaran tersebut. Biasanya suatu kombinasi atau campuran masukan dapat digunakan untuk menghasilkan tingkat keluaran tertentu.

Produktivitas diukur dalam bentuk rasio antara masukan dengan keluaran. Keluaran berbentuk realisasi penjualan atau penghasilan yang diterima sedang masukan berupa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penghasilan tersebut. Suatu perusahaan dapat dikatakan efisien dalam menjalankan operasionalnya apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan laba perusahaan seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Penilaian terhadap tingkat kesehatan atau penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan dilihat dari keadaan perusahaan tersebut apakah sudah efisien atau belum efisien. Efisien jika hasil dari dari perhitungan  angka persentasinya kecil dan sebaliknya semakin besar  angka persentase dari hasil perhitungan, semakin tidak efisien.

Produktivitas sebagai pengukur kinerja

 

Produktivitas suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Produktivitas yang tinggi akan tercapai bila perusahaan dapat menghasilkan laba yang tinggi pula. Agar perusahaan dapat memberikan laba, maka manajemen harus mengoperasikan PDAM secara efektif dan efisien. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara professional dengan berorientasi pada bisnis atau dengan profit oriented, karena dengan berorientasi pada bisnis maka perusahaan akan berusaha untuk memperoleh pendapatan yang besar serta selalu menekan biaya operasional terutama  biaya yang tidak jelas tujuannya dan tidak menambah nilai.

Selain itu agar diperoleh laba sesuai yang dikehendaki maka perusahaan tersebut perlu menyusun perencanaan laba yang baik. Hal tersebut ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk memprediksi kondisi usaha pada masa yang akan datang yang penuh ketidakpastian, serta mengamati kemungkinan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laba perusahaan.

Menurut Halim dan Supomo (1998:49), ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi Laba perusahaan yaitu biaya, harga jual dan Volume ( penjualan dan produksi ). Biaya yang timbul dari perolehan atau untuk pengolahan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjual produk atau jasa tersebut. Selanjutnya pada gilirannya volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi laba tersebut , saling terkait antara satu dengan lainnya.

Maksud dan tujuan pendirian PDAM Tirta Massenrempulu

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu Kabupaten Enrekang didirikan berdasarkan Perda Nomor 13 tahun 1986, tanggal 8 Desember 1986  (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 1987 seri D Nomor: 4), dengan tujuan pendiriannya adalah turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi pada umumnya dalam bentuk penyediaan kebutuhan masyarakat  banyak akan air bersih yang memenuhi standar kesehatan dan murah harganya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebelumnya pengoperasian PDAM Tirta Massenrempulu Kabupaten Enrekang  dilaksanakan oleh BPAM,  dan sesuai dengan Berita Acara nomor : 690/6283/Ekon  tanggal 16 Desember 1992, pengoperasiannya diserahterimakan dari Badan Pengelola Air Minum kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Enrekang, yang didasarkan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :772/KPTS/1992 tanggal 1 Desember 1992 tentang Penyerahan Pengelolaan Sarana Air bersih di Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang beserta semua unit pengelola air bersih di semua ibukota kecamatan dan pedesaan.

 

Konsep Perusahaan Daerah Air Minum

 

Secara umum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berbeda dengan  Perusahaan swasta murni yang selalu berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Salah satu tujuan PDAM adalah turut serta dalam melaksanakan Pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, dengan cara menyediakan air minum yang bersih, sehat, dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat di suatu daerah.

Apabila merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No:690-069 tahun 1992, tentang Pola Petunjuk Teknis, di sana ditegaskan bahwa PDAM mempunyai tugas pokok pelayanan umum kepada masyarakat, di mana dalam menjalankan fungsinya PDAM harus mampu membiayai dirinya sendiri dan harus berusaha mengembangkan tingkat pelayanannya. Di samping itu PDAM juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pembangunan kepada Pemda.

Selanjutnya dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:690-327 tahun 1994, tentang pedoman dan pemantauan Kinerja Keuangan PDAM dinyatakan bahwa tujuan pendirian PDAM adalah untuk memenuhi pelayanan dan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat, serta sebagai salah satu sumber PAD. Untuk mencapai tujuan di atas, maka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pembinaan terhadap PDAM harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan azas ekonomi perusahaan sehat.

Dari ketentuan  yang mengatur tentang keberadaan PDAM sangat jelas bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia air bersih dan dalam upaya peningkatan pelayanan publik tidak terlepas dari dimensi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan yang memadai. Adanya kepentingan pelayanan publik menyebabkan PDAM tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga keadaan ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan (PAUSE, 2000: 8-9).

Penetapan capaian kinerja

. Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah input  menjadi  output, atau  proses  penyusunan  kebijaksanaan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Penetapan indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Pengukuran kinerja

 

Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sebenarnya pengukuran kinerja mempunyai makna ganda yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategik dengan akuntabilitas sehingga suatu pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi.

Perencanaan strategik

 

Perencanaan strategik dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  adalah  langkah awal untuk melaksanakan mandat. Di mana perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan. Perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup: 1) uraian tentang visi, misi strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, 2) uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi, dan 3) uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pengertian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

 

Dalam Pedoman Penerapan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diterbitkan oleh LAN RI di Jakarta pada tahun 2000 dijelaskan bahwa:

  1. akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
  2. kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi;
  3. instansi pemerintah adalah sebutan kolektif bagi satuan/satuan organisasi, departemen, lembaga pemerintah non departemen dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah;
  4. akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik;
  5. sistim AKIP adalah instrumen pertanggungjawaban yang meliputi berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi;

 

 

Penetapan indikator kinerja

 Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, serta indikator proses jika diperlukan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Ada beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja suatu organisasi.

  1. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
  2. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
  3. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
  4. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
  5. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
  6. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan (LAN dan BPKP, 2000:12).

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Selama ini di Indonesia sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah masih berdasarkan single entry, sehingga belum dapat menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Selain itu penggunaan cash basis sebagai dasar pencatatan tidak memungkinkan dilakukannya penilaian kinerja secara memadai (Baridwan, 2000:3).

Pengukuran akuntabilitas kinerja

 

Akuntabilitas kinerja sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu pemerintah daerah pada dasarnya adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategik dengan akuntabilitas sehingga suatu pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan strategik pemerintah daerah yang bersangkutan.

Perencanaan strategik

 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000: 44).

Dengan demikian perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus meliputi: 1) pernyataan visi, misi strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, 2) rumusan tentang tujuan dan sasaran serta uraian aktivitas organisasi, dan 3) uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi (LAN dan BPKP, 2000: 44).

Konsep akuntabilitas

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari rencana pembangunan dan kebijaksananaan pemerintah, sehingga penyusunan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan sistem akuntansi pemerintah (Baswir, 1999:151). Sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah selama ini masih berdasarkan single entry, sehingga belum dapat menyajikan bentuk laporan yang optimal.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas segala tindakan seseorang/badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN dan BPKP, 2000: 43). Akuntabilitas merupakan salah satu ciri dari terapan good governace atau pengelolaan pemerintahan yang baik dari setiap tindakan seseorang/badan hukum suatu organisasi yang merupakan issue utama dalam pencapaian menuju clean government (Akbar dan Nurbaya, 2000: 5).

Sistem akuntabilitas menekankan pada pengukuran hasil yang akan membantu para pemimpin politik dalam membuat kebijaksanaan pada saat mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain tujuan dari suatu kebijakan dan program harus dijelaskan agar sistem akuntabilitas dapat bermanfaat (LAN dan BPKP, 2000: 37).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu kiranya diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

  1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
  2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin pengunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
  4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
  5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja pembelajaran dan pertumbuhan

  1. Kinerja pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu bagaimana Dinas Pasar meningkatkan kemampuan karyawannya, dan upaya-upaya Dinas Pasar dalam melakukan investasi berupa peningkatan sumber daya manusia (SDM), capaian indikator kinerja diukur dari kemampuannya dalam mencapai target jumlah karyawan yang akan dilatih yang telah ditetapkan sebelumnya.

 

  RK

Capaian Indikator Kinerja =                                       x 100%   .…. …..……….(2.4)

TK

Keterangan :

RK       = Realisasi karyawan yang mengikuti pendidikan

TK       = Target karyawan yang akan mengikuti pendidikan

Pengukuran Kinerja proses internal

  1. Kinerja proses internal, yaitu bagaimana Dinas   merespon kebutuahan pelanggan, capaian indikator kinerjanya diukur dari sejauh mana Dinas   melakukan proses operasi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Semakin sedikit pelanggan yang tidak dapat dilayani semakin baik kinerjanya, yang dalam hal ini akan diukur dari jumlah pedagang yang tidak membayar sewa. toko, los,petak, pelataran dan pasar beduk.

   TPt-1 – ( TP – TPt-1)

Capaian Indikator Kinerja =                                              x 100%     ….….(2.3)

TPt–1

Keterangan :

TPt-1         = Jumlah tunggakan penyewa tahun sebelumnya

TP             = Jumlah tunggakan tuhun t.

Pengukuran Kinerja pelanggan

  1. Kinerja pelanggan, yaitu bagaimana Dinas Pasar memberikan pelayanan kepada Pelanggan, capaian indikator kinerja diukur dari pertumbuhan pemanfaatan jasa pelayanan pasar kepada masyarakat melalui pasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

   Pt

Capaian Indikator Kinerja =                             x 100%     ……………….(2.2)

Pt–1

    Keterangan :

Pt    = Jumlah pelanggan pasar (penyewa  toko, los, petak, pelataran dan Pasar beduk) tahun t;

Pt-1  =  Jumlah pelanggan pasar (penyewa  toko, los, petak, pelataran dan Pasar. beduk) tahun sebelumnya.

Pengukuran Kinerja keuangan

  1. Kinerja keuangan, bagi instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pasar, capaian indikator kenerja diukur dari kemampuannya dalam mencapai target penerimaan dari hasil retribusi pasar yang telah ditetapkan.

RPt

Capaian Indikator Kinerja =                                      x 100%     .…………….(2.1)

TRPt

Keterangan :

RPt      = Realisasi retribusi pasar tahun tertentu

TRPt     = Target retribusi pasar tahun tertentu

Pengukuran kinerja

 

Kaplan dan Norton (1996: 22) mengemukakan bahwa Balanced Scorecard menterjemahkan misi dan strategi ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem manajemen strategis. Selain setiap memberi penekanan pada pencapaian tujuan keuangan, Balanced Scorecard juga membuat faktor pendorong kinerja tercapainya tujuan keuangan tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa  Balanced Scorecard  menterjemahkan misi dan strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang tersusun ke dalam empat perspektif yang seimbang yaitu, keuangan, pelanggan, proses internal serta pertumbuhan dan pembelajaran. Adapun rincian dari ke empat perspektif tersebut adalah sebagai berikut (Kaplan dan Norton,1996: 23-26).

  1. Perspektif keuangan

Perspektif keuangan memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba perusahaan. Tujuan biasanya berhubungan dengan profitabilitas, yang diukur misalnya oleh laba operasi, return on capital emloyed (ROCE) atau yang paling baru, nilai tambahan ekonomis (economic value added).

  1. Perspektif Pelanggan

Dalam perpektif pelanggan Balanced Scorecard, para manajer mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar dimana unit bisnis tersebut akan bersaing dan berbagi ukuran kinerja unit bisnis di dalam segmen sasaran. Perspektif ini biasanya terdiri dari atas beberapa ukuran utama atau ukuran generik keberhasilan perusahaan dari strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, perspektif pelanggan seharusnya juga mencakup berbagai ukuran kepada pelanggan segmen pasar sebagai sasaran. Faktor pendorong keberhasilan pelanggan inti di segmen pasar tertentu merupakan faktor yang penting.

  1. Perspektif Proses Internal

Dalam perspektif proses internal, para eksekutif mengindentifikasi berbagai proses internal penting yang harus dikuasai dengan baik oleh perusahaan. Ukuran proses ini berfokus kepada berbagai proses internal yang akan berdampak besar kepada keputusan pelanggan dan pencapaian tujuan keuangan perusahaan.

  1. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.

Pembelajaran dan pertumbuhan, mengindentifikasi insfrastruktur yang harus dibangun dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Balanced scorecard menekankan pentingnya menanamkan investasi bagi masa datang yaitu investasi terhadap sumber daya manusia yang merupakan pendorong dihasilkannya kinerja yang baik dalam tiga perspektif lainnya. Pelatihan dan perbaikan tingkat keahlian karyawan.

Pengertian indikator kinerja

Pengertian indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengukuran dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, serta indikator proses jika diperlukan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Ada beberapa jenis indikator kierja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja suatu organisasi adalah sebagai berikut.

  1. indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan peraturan perundang-undangan dan sebagainya;
  2. indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilaksanakan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator proses menggambarkan perkembangan atau akuntabilitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran;
  3. indikator keluaran adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik;
  4. indikator Hasil adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
  5. indikator manfaat adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;
  6. indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan (LAN dan BPKP, 2000; 12).

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistim informasi dan pelaporan yang memadai. Selama ini di Indonesia sistim akuntansi yang digunakan oleh pemerintah masih berdasarkan single entry, sehingga belum dapat menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Selain itu penggunaan cash basis sebagai dasar pencatatan tidak memungkinkan dilakukannya penilaian kinerja secara memadai (Baridwan 2000: 3).

Pengukuran akuntabilitas kinerja

 

Akuntabilitas kinerja sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu pemerintah daerah, pada dasarnya adalah merupakan kewajiban suatu pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dan atau kegagalan dalam pelaksanakan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategik dengan akuntabilitas, sehingga suatu pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat indikator-indikator atau urusan-urusan capaian yang mengarah pada pencapaian misi teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja, kegiatan yang pertama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatan sebagai mana yang tertuang dalam perencanaan strategik pemerintah daerah yang bersangkutan.

Perencanaan strategik

 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (shreats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, perencanaan strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup : (1) pernyataan visi, misi strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, (2) rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian aktivitas organisasi, dan (3) uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas maka diharapkan instasi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategik bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistim akuntabilitas kinerja yang penting. (LAN dan BPKP, 2000: 44)

Perencanaan strategik

 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (shreats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, perencanaan strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup : (1) pernyataan visi, misi strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, (2) rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian aktivitas organisasi, dan (3) uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas maka diharapkan instasi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategik bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistim akuntabilitas kinerja yang penting. (LAN dan BPKP, 2000: 44)

Konsep akuntabilitas

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari rencana pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah, sehingga penyusunan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan sistem akuntansi pemerintah (Baswir 1999: 151), Sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah selama ini masih berdasarkan single entry, sehingga belum dapat menyajikan bentuk laporan yang optimal.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas segala tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN dan BPKP, 2000: 43). Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu kiranya diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

  1. harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
  2. harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
  4. harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta dan manfaat yang diperoleh;
  5. harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Definisi operasional Pendapatan Asli Daerah (PAD)

 

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah jumlah pendapatan asli daerah suatu daerah kabupaten yang terealisasi pada tahun anggaran tertentu. Pendapatan Asli daerah terdiri atas hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Definisi operasional Fiskal daerah

  1. Fiskal daerah adalah realisasi jumlah seluruh sektor / pos penerimaan pendapatan daerah kabupaten/kota, yakni terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan dari bagi pajak dan bukan pajak, serta sumbangan dan bantuan ( DAU & DAK ) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi.

Definisi operasional Kemampuan keuangan daerah

 

  1. Kemampuan keuangan daerah dalam rangka peleksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah Kabupaten Pinrang dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya yang diukur dari rasio antara PAD dengan APBD yang dinyatakan dalam persentase dan pengelolaannya baik dasi sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran.

Tingkat kemampuan keuangan daerah

 

Alat analisis yang digunakan untuk mengukur peranan PAD dalam struktur APBD Kabupaten Pinrang didasarkan pada analisis tabel struktur penerimaan dan pengeluaran, melalui perhitungan koefisien rasio (share) masing-masing komponen penerimaan APBD terhadap total penerimaan APBD, selanjutnya dicari rata-rata share dari variabel-variabel tersebut dengan rumus (Saleh, 1999 : 11) :

  

keterangan,

 

X         = rata-rata hitung

= nilai data dari X1, X2, ……….Xn

N         = jumlah data

Bantuan Pemerintah Pusat

 

Bantuan (grant) dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yanglebih rendah merupakan fakta didalam pemerintahan dengan sistem multitingkat (Radianto.1997:43) Menurut Davey (1989:20-23) tujuan pemberian bantuan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah antara lain :

  1. membiayai kepentingan yg sejalan dengan keinginan,kebijaksanaan dan sasaran yang bersifat nasional;
  2. Mendorong upaya pemerintah regional untuk program program pembangunan dan pelayanan yg sejalan dengan kebiksanaan nasional;
  3. Merangsang pertumbuhan ekonomi regional baik untuk pertumbuhan maupun unutk mengurangi ketimpangan antar wilayah;
  4. Mengendaliakan pengeluaran regional
  5. Memantapkan standar pelayanan dan pembangunan yang adil;
  6. Mengembangkan wilayah wliayah yang kapasitasfiskalnya rendah;
  7. Membantu wilayah wilayah untuk mengatasi keadaan darurat;

Tidak semuah jenis bantuan memberikan keleluasaan yang sama kepada daerah dalam pengalokasiannya. Dalam konteks yang lain bantauan pemerintah   dari Pemerintah Pusat dikenal dengan istilah bantuan dan sumbangan atau bantuan inpres, dan menurut sifatnya dapat dibedakan atas dua jenis, (1) bantuan umum (general grant/block grant/unconditional grant) yaitu bantuan yang diberikan kepada daerah yang tidak disertai ikatan atau syarat tertentu. Artinya daerah dapat menggunakan atau mengalokasikan kegiatan/program berdasarkan kehendak dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. (2) bantuan khusus (specific grant/conditional grant) yaitu bantuan yang diberikan kepada daerah untuk menyediakan pelayanan atau jasa publik yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam konteks Indonesia, transfer pemerintah dalam bentuk bantuan untuk pembangunan sebelum diberlakukannya UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dikenal sebagai bantuan pembnagunan daerah atau inpres, yang juga terdiri atas dua bentuk.

  1. Bantuan umum terdiri dari dari bantuan pembangunan propinsi, bantuan pembangunan kabupaten/kota dan bantuan pembangunan desa.
  2. Bantuan khusus terdiri atas bantuan penunjang jalan dan jembatan, bantuan sekolah dasar, banuan sarana kesehatan, bantuan penghijauan, dan reboisasi serta Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Secara konseptual penggunaan dana bantuan umum/Dana Alokasi Umum (DAU) tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi sesuai dengan prioritas/kebutuhan daerah.  Penggunaan dana yang bersifat bantuan khusus (specific grant) ditentukan oleh Pemerintah Pusat baik prioritas maupun alokasi dana kegiatan/program/sektor, sedangkan daerah hanya berwenang untuk menentukan lokasi dan pelaksanaannya.

Setelah diberlakukannya paket undang-undang otonomi dan desentralisasi fiskal, maka bantuan  umum merupakan bagian dari dana Pemerintah Daerah yang berasal dari APBN, yang lebih dikenal dengan DAU. Pengalokasian DAU (transfer) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan penggunaan dana tersebut menjadi kewenangan penuh daerah kabupaten/kota. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu, di mana kriteria kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK ditetapkan oleh menteri teknis/instansi terkait dengan memperhatikan kebutuhan yang merupakan komitmen atau perioritas nasional.

Sajalan dengan tujuan otonomi daerah, maka bantuan dari Pemerintah Pusat sesungguhnya berfungsi sebagai instrumen yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah sehingga berdampak pada semkain meningkatnya pendapatan asli daerah dan bukan sebaliknya. Hal ini ditekankan oleh Arsyad (1990 : 23) bahwa hakekat bantuan adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Olehnya itu, daerah perlu memiliki keleluasaan (discretion) dalam menggunakan dana bantuan (transfer) sesuai sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah.

Derajat Otonomi Fiskal daerah

diberlakukannya Undang-undang nomor 22  tentang otonomi daerah telah memberikan arti khusus bagi terselenggaranya azas desentraliasasi yang semakin jelas artinya pemerintah pusat/daerah tingkat yang lebih atas tidak terlalu mencampuri urusan rumah tangga daerah. Desentralisasi pasa dasarnya ditujukan untuk lebih memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan funsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hakekat semangat otonomi harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah (otonomi fuskal daerah) melalui perncanaan, pengawasan,pengendalian dan avaluasi seluruh fungsi fungsi pemerintahan yang telah disentralisasikan., dengan kata lain, daerah harus mempunyai kewenangan untuk merencanakan, menggunakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan daerah kepada masyarakat melalui DPRD tampa adanya intervensi pemerintah pusat seperti dimasa lalu (Turtiantoro, 2000:29-30) Hal-hal yang mendasar dalam azas desentralisdasi adalah komitmen untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, pengembangan dan fungsi dewan perwakilan rakayat.

Sala satu aspek yang dapat menetukan keberhasilan otonomi daerah adalah kemendirian pemerintah daerah (Radianto,1999:42) dengan demikia inplikasi pengembangan otonomi daerah tidak semata-mata merupakan penembahan ururasan yang diserahkan, melainkan juga seberapa besar wewenang yang diserahkan tersebut memberikan kemampuan menganbil prakarsa dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk desentralisasi fiskal sehingga daerah dapat mengurangi derajat ketergantungannya kepada pusat dan dapat membiayai kegiatan pembangunan daerah.) adapun  Sumber-sumber pendapatan dalam rangka pelaksanaan otonomi dan desentralisasi, yakni terdiri atas :

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah,dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
  • Dana Perimbangan meliputi bagian daerah dari PBB, BPHTB, dan penerimaan dari SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
  • Pinjaman daerah; dan
  • Lain-lain penerimaan yang sah.

Hal tersebut di atas juga dipertegas oleh Bird dan Vaillancourt (2000 : 167 – 169) bahwa sistem fiskal yang sangat sentralistis merupakan penyebab kemampuan Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi-fungsinya yang tergantung pusat, sehingga telah mengakibatkan kecilnya porsi penerimaan sendiri dalam struktur pengeluaran daerah. Demikian pula, dengan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer Pemerintah Pusat telah menyebabkan kurangnya insentif pencarian sumber-sumber untuk menutupi biaya daerah (fiscal needs). Dalam merencanakan berbagai peraturan tentang keseimbangan fiskal, Alisyahbana(2000:7),mengatakan bahwa beberapa permasalahan penting yg harus diperhatikan.Masalahyang penting tersebut yaitu desentralisasi fiskal dan hubungan antara pusat dan daerah.

Penelitian  tentang keuangan daerah di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa orang, antara lain Devas,dkk (1989 : 46), mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah sangat tergantung dari Pemerintah Pusat. Dalam garis besarnya, penerimaan daerah (termasuk pajak yang diserahkan) hanya menutup seperlima dari pengeluaran Pemerintah Daerah. Meskipun banyak pula negara lain dengan keadaan yang sama atau lebih buruk lagi. Namun demikian, Pemerintah Daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat memiliki tingkat otonomi yang berarti, yang penting adalah “wewenang di tepi” atau wewenang pangkal, artinya memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup sehingga dapat  mengadakan perubahan  di sana  sini  pada tingkat jasa layanan yang disediakan.

Sebagai pembanding, data IMF Government Finance Statistic  1985 menggambarkan bahwa persentase penerimaan daerah total yang berasal dari penerimaan daerah sendiri yang  diserahkan pada beberapa negara,  Filipina (1976) 31 %, Thailand (1983) 54 %,  Malaysia (1981) 80 %, India (1982) 59 %,  Pakistan (1979) 89 %, Brazil (1983) 82 %,  Prancis (1983) 57 %, Amerika Serikat (1983) 78 %. Olehnya itu, mungkin sudah memadai jika 20 persen dari pengeluaran berasal dari sumber-sumber daerah. Wewenang pangkal dimaksud lebih jauh dikatakan bahwa yang penting adalah wewenang menentukan pengeluaran, wewenang atas sumber penerimaan saja belum cukup untuk otonomi daerah.

Kesimpulan  dari hasil penelitian ini adalah bahwa peluang untuk menaikkan penerimaan daerah sangat kecil, karena banyak penerimaan khususnya pajak yang tidak memuaskan (potensinya kecil). Peluang untuk menciptakan jenis-jenis pajak yang baru juga kecil, sebab Pemerintah Pusat sudah menguasai lahan pajak yang penting, sehingga peluang untuk menaikkan penerimaan daerah dari sumber sendiri terbatas di satu sisi. Selain dari pada itu, Pemerintah Pusat juga menguasai hampir semua bidang pajak di sisi lain, maka alternatif yang dimungkinkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah memberikan (melimpahkan) beberapa sumber  penerimaan kepada daerah atau menggarap beberapa bidang pajak bersama-sama dengan daerah.

Tim Peneliti Fisipol UGM  bekerja sama dengan Litbang Depdagri  (1991) menentukan tolok ukur kemampuan daerah dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total APBD, yaitu:

  1. Rasio PAD terhadap APBD    0,00  – 10,00 % ( sangat kurang );
  2. Rasio PAD terhadap APBD  10,10  – 20,00 % ( kurang );
  3. Rasio PAD terhadap APBD  20,10  – 30,00 % ( sedang );
  4. Rasio PAD terhadap APBD  30,10  – 40,00 % ( cukup );
  5. Rasio PAD terhadap APBD  40,10  – 50,00 % ( baik );
  6. Rasio PAD terhadap APBD  diatas 50,00  % ( sangat baik ).

Penentuan tolok ukur kemampuan keuangan daerah dilihat dari rasio antara PAD terhadap APBD tersebut dinilai wajar, mengingat sebagian besar sumber penerimaan di daerah telah dijadikan pajak sentral dan dipungut oleh Pemerintah Pusat, sehingga kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya terhadap total penerimaan daerah adalah sengat kecil. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pemerintah Pusat mengkatagorikan bagi daerah yang rasio PAD terhadap APBD berada di atas 30 % dinyatakan sudah cukup mampu dalam pelaksanaan otonomi dilihat dari dari sisi keuangannya. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran selalu memberikan  subsidi dan bantuan kepada daerah.

Jamaluddin (1990) menelaah tentang derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Indonesia merupakan negara berkembang yang menduduki posisi fiskal yang paling rendah dari segi penerimaan. Hal ini berkaitan dengan sumber-sumber PAD yang kurang potensial, lemahnya administrasi dan struktur pajak belum memenuhi kriteria pajak yang ada. Sejalan dengan hal di atas, Lains (1985) meneliti tentang keuangan dan pembangunan daerah di Sumatera Barat menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah ditemukan bahwa, kemampuan pembiayaan dengan PAD adalah kecil. Dengan kata lain, bahwa sebagian besar pembangunan daerah dibiayai oleh  Pemerintah Pusat.

Kecilnya proporsi PAD dalam total penerimaan daerah antara lain karena jenis-jenis pajak yang menjadi hak daerah kurang potensial. Lains menyarankan perlu adanya desentralisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta sistem perpajakan, yaitu dengan pemberian wewenang yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah, juga diungkapkan bahwa, subsidi khusus mungkin lebih efisien dalam penggunaan dana dibandingkan dengan bantuan umum.

Mardiasmo dan Makhfatih (2000: 8-12) menguarikan bahwa potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel yang dikendalikan (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan), dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah. Olehnya itu, dalam menghitung potensi perlu memperhatikan beberapa faktor berikut: (1) kondisi awal suatu daerah, (2) peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan daerah, (3) perkembangan PDRB per kapita ril, (4) pertumbuhan penduduk, (5) penyesuaian tarif, (6) tingkat inflasi, (7) pengembangan baru, (8) sumber pendapatan baru, (9) perubahan peraturan.

Otonomi Daerah

 

Otonomi daerah adalah suatu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai denganperaturan perundang undangan yang berlaku (undang undang No. 22 tahun 1999) membicarakan otonomi daerah tidak terlepas dari adanya pembegian kekuasaan didalam suatu negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang undang No, 22 tahun 1999 adalah megatur penyelenggaraan pemerintahan daerah Daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menjadi tonggak dan upaya nyata pemberdayaan (empowerment) daerah, melalui lembaga-lembaga yang ada  serta sebagai perwujudan demokrasi. Penyerahan sebagian fungsi-fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah akan menciptakan keleluasaan bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Begitu pula, diharapkan dapat mempercepat proses distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi daerah yang lebih mandiri.

 

Klasifikasi jenis  penerimaan daerah

Klasifikasi jenis  penerimaan daerah yang potensial untuk  (Wiratmo, 2001: 2)

 

                              Komposisi

Pertumbuhan

Xi/X > 1

Tinggi

Xi/X < 1

Rendah

DXi/DX > 1
Tinggi
Prima
Berkembang
DXi/DX < 1

Rendah

Potensial Terbelakang

Keterangan:

DXi adalah  Pertumbuhan tiap jenis penerimaan

DX adalah Pertumbuhan seluruh penerimaan

Xi   adalah Total hasil tiap jenis penerimaan

X    adalah rata-rata seluruh penerimaan

Analisis posisi fiskal  daerah X

Analisis posisi fiskal  daerah X dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia ( Ahmad, 1990: 64–69)

  • Menghitung upaya pengumpulan Pendapatan Asli Daerah.

Keterangan:

UPADj  :  Upaya Pengumpulan PAD di daerah  j

PAD     :   Pendapatan Asli Daerah

PDRB  :  PDRB  tanpa  pertambangan dan penggalian menurut harga  berlaku (alasannya karena sektor pertambangan dan penggalian  dikuasai oleh Negara, sehingga sangat kecil pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan tidak semua daerah memilikinya).

Menurut harga berlaku karena sesuai dengan penerimaan lainnya, yaitu tanpa dikurangi/dikoreksi  dengan laju inflasi.

tabungan  daerah  (TD).(PP Nomor 107 tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 96 tahun 1994)

  1. Menghitung tabungan  daerah  (TD).(PP Nomor 107 tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 96 tahun 1994)

TD  = (PAD + BD + DAU) – BW

=  (PAD + PBB + BHPBP) – BW………………..…………………..(2.1)

Keterangan:

BD     : Bagian daerah dari PBB, BPHTB,SDA, PPh 21;

DAU  : Dana Alokasi Umum;

BW     : Belanja  Wajib,  yaitu  belanja  yang   harus dipenuhi/tidak  bisa di-hindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan angsuran pinjaman hutang dan bunga.

Kemampuan daerah

Kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya  masih banyak menghadapi kendala, sebagaimana yang dikemukakan  oleh Suratman (lihat Arifin, 2000: 83–84).

  1. Pajak dan retribusi daerah

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah  masih mengacu pada UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Nomor 34 tahun 2000 mulai berlaku efektif tahun 2001). Dalam Undang-undang tersebut jenis-jenis  pajak dan retribusi  yang dapat dipungut oleh daerah sudah ditetapkan secara limitatif, sehingga menyulitkan bagi daerah kabupaten/kota untuk berkreasi dalam menggali sumber keuangan sendiri. Peluang yang diberikan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak baru sangat sulit diwujudkan karena harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan pemerintah dengan kriteria yang ditentukan.

  1. Badan Usaha Milik Daerah

Kendala yang dihadapi dalam rangka pengembangan BUMD antara lain keterbatasan modal, campur tangan birokrat yang berlebihan, status badan hukum yang tidak jelas dan minimnya SDM yang berkualitas/profesional. Padahal keempat unsur tersebut sangat penting dalam upaya peningkatan dan pengembangan BUMD.

 

  1. Pendapatan lain-lain

Masalah yang dihadapi dibidang pendapatan lain-lain khususnya untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak adalah karena masih belum adanya mekanisme dan prosedur baku dalam penyalurannya, sehingga sering terjadi kelambatan yang mengakibatkan terganggunya likuiditas keuangan  daerah.

Menurut Thoha (1991: 167), kemampuan daerah dari segi keuangan dapat dibuatkan pedoman prosedurnya dengan mengaitkan pada penerapan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pola hubungan tersebut  dikaitkan dengan kemampuan daerah dapat dibagi menjadi empat pola hubungan, yaitu:

Tabel 2.1

Pola Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

 

Kemampuan Pola Hubungan
Keuangan
% Kemandirian
Sangat rendah 0 – 25 Instruktif
Rendah 26 – 50 Konsultatif
Sedang 51 – 75 Partisipatif
Tinggi 76 – 100 Delegatif

 

Tim peneliti Fisipol UGM bekerja sama dengan Litbang Depdagri (1991) menentukan tolok ukur kemampuan daerah dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah  terhadap APBD. Dari rasio tersebut dapat ditentukan lima klasifikasi kemampuan daerah, yaitu:

 

 

 

 

Tabel 2.2

Klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah

 

Rasio PAD  terhadap APBD (%)

Kemampuan Daerah

0 – 10 Sangat kurang
10,1 – 20 Kurang
20,1 – 30 Sedang
30,1 – 40 Cukup
40,1 – 50 Baik
Besar dari 50 Sangat baik

 

Menurut Reksohadiprojo (1999: 3) dan Thoha (1991: 167), pola hubungan  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilihat dari derajat otonomi fiskal  dengan mengadopsi  dari teori Paul Harsey dan Kenneth Blanchard dapat dibedakan menjadi empat macam klasifikasi.

  1. Pola hubungan instruktif, di mana pemerintah daerah lebih banyak mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandiriannya sangat kurang. Daerah ini dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang tidak mampu atau kurang mampu melaksanakan urusan otonominya.
  2. Pola hubungan konsultatif, pengarahan dan campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena kemampuan pemerintah daerah mulai meningkat. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang sedikit mampu untuk melaksanakan urusan otonominya.
  3. Pola hubungan partisipatif, pengarahan dari pemerintah pusat semakin berkurang mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang mendekati mampu melaksanakan urusan otonominya.
  4. Pola hubungan delegatif, pemerintah pusat sangat mengurangi atau meniadakan campur tangan dalam mengurus urusan otonomi, karena pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah matang dan mampu mandiri. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang mampu melaksanakan urusan otonominya.

Menurut Hirawan (1993: 297-298), secara teoritis alokasi dana dari pemerintah pusat kepada daerah disebabkan oleh beberapa hal yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi empat kategori.

  1. Mengatasi masalah externality atau spillover antar daerah. Pengeluaran oleh pemerintah daerah terutama ditujukan untuk penduduk daerahnya. Kenyataannya sering terjadi bahwa manfaat/biayanya juga dinikmati oleh penduduk daerah lain. Untuk mengatasi masalah akan besarnya dana yang harus dikeluarkan oleh daerah untuk pelayanan ini, maka pemerintah pusat harus memberikan alokasi dana kepada daerah tersebut.
  2. Memungkinkan pemerintah pusat merealisasikan tujuan pembangunan tertentu, seperti pencapaian target dalam standar pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
  3. Mengoreksi ketidakseimbangan vertikal. Masalah ini timbul karena akibat adanya mobilitas dasar pajak antar daerah dengan pusat, sehingga banyak pajak-pajak yang potensial ditarik oleh pusat.
  4. Mencapai tujuan pemerataan (horizontal equity), karena perbedaan antara daerah seperti dalam sumber-sumber dana, luas wilayah, populasi, pendapatan per kapita.

Salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah  daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah dan menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) adalah melalui pembenahan manajemen penerimaan daerah. Aspek manajemen penerimaan  daerah yang perlu dioptimalkan meliputi Pendapatan Asli Daerah  dan manajemen DAU. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi sekarang ini, pemerintah daerah tidak perlu membuat dikotomi antara Pendapatan Asli Daerah   dengan DAU. Pemerintah daerah memiliki kewenangan  yang penuh untuk menggunakan kedua sumber penerimaan tersebut (Mardiasmo, 2001: 11)

Menurut Wiratmo (2001: 8–9), penerimaan daerah dapat diklasifikasikan  menjadi empat  macam klasifikasi.

  1. Prima, jika rasio pertumbuhan jenis penerimaan dan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan, keduanya lebih besar dari satu. Artinya, kebijaksanaan  yang telah diterapkan  pada tahun-tahun sebelumnya dapat tetap digunakan dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya.
  2. Potensial, jika rasio pertumbuhan penerimaan lebih kecil atau sama dengan  satu dan rasio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan lebih besar atau sama dengan satu. Artinya, upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengintensifkan pemungutan dari sumber penerimaan yang ada sehingga terjadi pertumbuhan penerimaan.
  3. Berkembang, jika rasio pertumbuhan penerimaan lebih besar atau sama dengan  satu dan rasio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan lebih besar atau sama dengan satu. Artinya,  upaya peningkatan dilakukan dengan menggali sumber-sumber  baru dengan tingkat pertumbuhan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
  4. Terbelakang, jika rasio pertumbuhan jenis penerimaan dan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan, keduanya lebih kecil dari satu. Artinya, upaya peningkatan dilakukan dengan menggali sumber-sumber penerimaan yang baru dan meningkatkan penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya dari sumber penerimaan yang ada.

Ada kecenderungan pada negara berkembang menjalankan sistem fiskal terpusat, jika dibandingkan dengan negara maju. Indonesia untuk alasan ekonomi dan politik menganut sistem fiskal terpusat (Uppal dan Suparmoko, 1996: 414). Derajat  desentralisasi  fiskal  berbeda  antar  negara  tergantung   pada sistem hubungan  fiskal,  sistem politik  dan  struktur  perekonomiannya                  (Ahmad, 1990: 75).

Menurut Devas (1997: 181–182)  mengenai masalah otonomi daerah di Indonesia menyatakan  bahwa masih banyak permasalahan didalam pelaksanaan otonomi daerah yang belum terselesaikan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain :  pertama, tidak adanya kerangka hukum yang tepat, kedua, pembagian fungsi yang tidak jelas dan tanggung jawab antar tingkat pemerintah yang tidak jelas, ketiga, tidak memadainya sumber pendapatan sendiri pemerintah daerah untuk memenuhi tanggung jawab pembelanjaan mereka (ketidakseimbangan vertikal), keempat, ketergantungan pemerintah terhadap bantuan, kelima, pengembangan (proliferasi) jalur  pendanaan dan pengaturan, keenam, selisih kebutuhan pembelanjaan dan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang sangat jauh (ketidakseimbangan horisontal) dan tidak adanya usaha yang koheren untuk menyelesaikan hal ini melalui sistem bantuan (grant)

Menurut Kaho (1997: 246–259) untuk mewujudkan  kesesuaian antara prinsip dan praktek  penyelenggaraan otonomi daerah maka terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan.

  1. Faktor manusia, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan pertama-tama dan terutama ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia  pelaksananya baik, dalam arti mentalitas dan kapasitasnya.
  2. Faktor keuangan, bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Kemampuan keuangan merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah.
  3. Faktor peralatan, bahwa peralatan merupakan instrumen perantara dan pembantu bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksakan berbagai tugas pekerjaannya. Untuk memperlancar jalannya  penyelenggaraan tugas pemerintah daerah maka diperlukan sejumlah alat yang memadai, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya.
  4. Faktor organisasi dan manajemen, bahwa untuk dapat mewujudkan suatu organisasi yang baik dan sehat makan dalam setiap organisasi perlu diterapkan asas-asas atau prinsip-prinsip tertentu.  Asas-asas tersebut merupakan sarana perantara guna menciptakan  iklim yang favourable bagi terwujudnya tujuan organisasi secara keseluruhan.

Desentralisasi mempunyai beberapa keuntungan antara lain yaitu : pertama, menyebarkan pusat pengambilan keputusan (decongestion), kedua, kecepatan dalam pengambilan keputusan (speed), ketiga, pengambilan keputusan yang realistis (economic and social realism),  karena si pengambil keputusan memahami kondisi sosial dan lokal  dimana keputusan tersebut akan diterapkan, keempat, penghematan (economic effieciency), kelima, keikut sertaan masyarakat lokal (local participation) dan keenam, solidaritas nasional (national solidarity)     (Sidik, 2001: 5–6),

Pemberian subsidi/bantuan yang berlaku saat ini yang berupa Subsidi Daerah Otonom (SDO) dan  bantuan Inpres menjadi penerimaan pokok daerah, karena Pendapatan Asli Daerah  sangat terbatas dan bagi hasil penerimaan negara juga tidak dominan (Siregar, 1998: 3). Bantuan/subsidi pemerintah pusat  atau pemerintah yang lebih tinggi kepada unit pemerintah yang lebih rendah adalah untuk memenuhi Kebutuhan Fiscal Daerah (KFD) dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, di samping untuk   menyeimbangkan    alokasi  bantuan  antar  daerah, sehingga setiap penduduk di daerah dapat memperoleh pelayanan yang relatif sama dari pemerintah. Sebagian  lagi dari KFD dipenuhi oleh Pendapatan Asli Daerah                  (Ahmad, 1990:178).

Menurut Ahmad (1990: 123), menghitung posisi Pendapatan Asli Daerah   dengan menggunakan kapasitas pajak sebagai dasar terdapat beberapa hambatan, karena tidak semua jenis Pendapatan Asli Daerah  dapat ditelusuri kapasitasnya secara tepat, baik untuk menghitung basis pajak maupun  dalam menentukan tarif pajak dari berbagai jenis Pendapatan Asli Daerah  tersebut, karena Pendapatan Asli Daerah  terdiri dari pajak dan bukan pajak. Untuk yang bukan pajak tidak dapat dihitung kapasitasnya secara tepat, untuk itu dapat digunakan pendekatan Standart Tax Rate.

 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

 

Pengertian pertumbuhan ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkut-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. (Djojohadikusumo,1994)

Namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya pertambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan (Djojohakusumo,1994).

Adanya keterkaitan yang erat antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ditunjukkan pula dalam sejarah munculnya teori-teori pembangun-an ekonomi. Menurut Todaro(1998) dalam kepustakaan pembangunan eko-nomi pasca Perang Dunia II terdapat lima pendekatan utama dalam aliran pemikiran tentang teori-teori pembangunan, yaitu model pertumbuhan berta-hap linier, model pembangunan struktural, model ketergantungan internasio-nal, kontrarevolusi pasar bebas neoklasik, dan model pertumbuhan endogen.

Model pertumbuhan bertahap linier menekankan pada pemahaman bahwa proses pembangunan merupakan serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang berurutan, dan juga menyoroti pembangunan sebagai perpaduan dari tabungan, penanaman modal dan bantuan asing. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah tahapan tinggal landas, yang ditandai de-ngan adanya pengerahan atau mobilisasi tabungan yang dijelaskan oleh mo-del pertumbuhan Harrod-Domar. Model yang berkembang selanjutnya adalah perubahan struktural dan ketergantungan internasional yang perbedaan diantara keduanya lebih pada perbedaan secara ideologis.

Model pertumbuhan yang berkembang pada tahapan berikutnya adalah model pertumbuhan neoklasik, dimana model pertumbuhan Solow menjadi pilarnya. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan output bersumber dari tiga faktor: kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja(melalui pertumbuhan jumlah pendudukdan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) serta penyempurnaan teknologi. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi bersumber dari hal-hal yang bersifat eksogen atau proses-proses kemajuan teknologi yang bersifat independen (Todaro,1998).

Kelemahan yang terdapat pada teori neoklasik adalah bahwa pengaruh teknologi tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh faktor-faktor ekonomi, mengakibatkan munculnya model pertumbuhan yang baru yaitu pertumbuhan endogen. Model ini tetap berdasarkan pada model yang dikembangkan oleh kaum neoklasik, namun berkebalikan dengan pendapat kaum neoklasik, model pertumbuhan endogen mengakui dan menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan perekonomian.

Blakely (1994) juga mengemukakan akan pentingnya peran peme-rintah, dengan mengemukakan sejumlah faktor  yang mempengaruhi pemba-ngunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

 

Kebijakan Pengeluaran Pemerintah

 

Terdapat berbagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian, salah satu diantaranya adalah pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah. Dalam model pembangunan tentang perkem-bangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto , 1999) bahwa pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total  investasi sangat besar. Hal ini disebabkan oleh karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar.

Namun demikian menurut Hyman (1999,397) ada suatu hal yang menjadi permasalahan utama dalam keuangan negara, yaitu dalam hal distribusi ongkos yang digunakan dalam pembiayaan untuk penyediaan barang-barang publik diantara masyarakat. Tidak ada cara terbaik yang dapat memberikan kepuasan kepada semua lapisan masyarakat. Perpajakan sebagai komponen utama pembiayaan salah satu dampaknya adalah dampak politis serta efisiensi dalam mekanisme pasar.

Dalam konteks perekonomian negara sedang berkembang, peranan kebijakan fiskal adalah untuk memacu laju pembentukan modal. Kebijakan fiskal juga memainkan peranan penting di dalam rencana pembangunan negara terbelakang. Di dalam perencanaan, suatu keseimbangan harus dica-pai baik dalam arti riil maupun dalam arti uang. Dengan kata lain, rencana fisik harus disesuaikan dengan rencana keuangan. Penerapan rencana keuangan dan pencapaian perimbangan dalam arti riil dan keuangan jelas banyak tergantung pada tindakan-tindakan fiskal (Jhingan,473).

 

Peran Pemerintah dalam Perekonomian

 

Sebuah perekonomian ideal, yang kompetitif sempurna dimana pengaturan alokasi sumberdaya bersumber dari pertukaran sukarela antara barang dan uang pada harga pasar akan menghasilkan kuantitas maksimum barang dan jasa dari segenap sumber daya yang tersedia dalam pereko-nomian tersebut. Namun dalam kenyataan sehari-hari, pasar tidak selalu hadir dalam wujudnya yang ideal. Pada prakteknya, perekonomian pasar seringkali terlilit polusi dan monopoli seiring dengan melonjaknya inflasi atau pengangguran; pada prakteknya pula, distribusi pendapatan dalam masya-rakat laissez-faire sangat tidak merata. Untuk mengatasi kelemahan tersebut pemerintah mengambil peranan penting dalam perekonomian. Menurut Samuelson (1997) secara garis besar pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yakni (1) meningkatkan efisiensi, (2) menciptakan pemerataan atau keadilan serta (3) memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya. Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha memperbaiki kegagalan-kegagalan pasar, misalnya dengan mencegah monopoli dan eksternalitas negatif (misalnya polusi) demi terpacunya efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi dan pengangguran, serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi , sambil menilai peran pemerintah dalam mengobati masalah-masalah ekonomi, harus diwaspadai pula ke-mungkinan terjadinya kegagalan pemerintah yang dapat menyebabkan masalah menjadi lebih parah.

Menurut Jones(1996) peran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tak langsung. Pengendalian secara langsung diantaranya adalah masalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sementara pengendalian secara tak langsung diantaranya berhubungan dengan masalah tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran serta nilai tukar.

 

Analisis Regresi

 

            Regresi adalah berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel (variabel tak bebas) pada satu atau lebih variabel lain (variabel yang menjelaskan), dengan maksud untuk menaksir atau meramalkan nilai rata-rata hitung (mean) atau rata-rata ( Populasi) variabel tak bebas, yang dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap (dalam pengambilan sampel berulang-ulang) dari variabel yang menjelaskan (Insukindro, dkk. 2001:35).

Dalam menganalisis faktor-faktor penentu pertumbuhan PDRB per kapita digunakan model regresi data panel. Data panel atau poling data adalah penggabungan data lintas sektoral (cross section) dan data runtun waktu (time series) untuk tujuan penaksiran suatu model regresi tertentu (Insukindro, dkk. 2001:71).

Berikut model yang akan digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB per kapita di Provinsi X baik sebelum dan sesudah otonomi daerah yaitu:

Keterangan :

Yi           =  Pertumbuhan PDRB per kapita (%)

PMDN1 =  Realisasi investasi riil penanaman modal dalam negeri terhadap PDRB(%)

GP2       =  Pertumbuhan penduduk (%)

Gov3      =  Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB (%)

K4          =  Tenaga Kerja (%)

Tg5         =  Teknologi (%)

Dot         =  Variabel Dummy Otonomi Daerah (0=Sebelum, 1= Sesudah)

εi            =  error term

Analisa model data panel terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yaitu metode OLS (Common effect), model Fixed effect, dan model random effect (Widarjono, 2007:257-262).

 

Analisis Indeks Williamson

 

Alat analisis untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi X dalam penelitian ini menggunakan ketimpangan regional (regional in equality) yang dinamakan indeks Williamson. Indeks ketimpangan regional ini semula digunakan oleh Jeffrey G. Williamson (1965) dengan rumus :

 

 

Keterangan :

IW =        Indeks Williamson

Yi =        PDRB per kapita di daerah Kabupaten/Kota i

Y  =        PDRB per kapita rata-rata Provinsi

fi   =        Jumlah penduduk di Kabupaten i

  n   =       Jumlah penduduk Provinsi

Nilai indeks Williamson (Tingkat ketimpangan) terletak antara 0 sampai dengan 1 (0<IW<1), semakin mendekati nol berarti disparitas pembangunan antar daerah semakin rendah atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi regional terjadi secara merata, tetapi jika nilai Indeks Williamson mendekati 1 (satu) maka disparitas pembangunan antar daerah semakin tinggi serta mengidentifikasikan adanya pertumbuhan ekonomi regional yang tidak merata (Syafrizal, 2008:108).

Analisis Tipologi Klassen

 

Alat analisis ini digunakan untuk mengklasifikasi kabupaten/kota di Provinsi X berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah pada sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita daerah pada sumbu horizontal.

Menurut tipologi Klassen, daerah dibagi menjadi empat (4) klasifikasi yaitu: daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income ), daerah maju tapi tertekan ( low growth but high income),  daerah berkembang cepat ( high growth but low income), dan daerah tertinggal (low growth and low income) (Syafrizal, 1997:27-38). Formulasi alat analisis ini sebagai berikut:

 

 

                   

                       PDRB per kapita (Y)

 

Laju

Pertumbuhan

Ekonomi (r)

 

Y > Y rata-rata

 

Y < Y rata-rata

 

r > r rata-rata

Daerah Maju dan Cepat Tumbuh Daerah Berkembang Cepat
 

r < r rata-rata

Daerah Maju tapi Tertekan Daerah Relatif Tertinggal

 

Keterangan:

r                    = Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota i di wilayah Provinsi X

r rata-rata      = Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi X

Y                  = PDRB per kapita Kabupaten/Kota i di wilayah  Provinsi X

Y rata-rata    =   Rata-rata PDRB per kapita di Provinsi X

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Menurut  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1, defenisi desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengawasi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kuncoro (2004:18) bahwa salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. ketergantungan terlihat jelas dari aspek keuangan, dimana pemerintah daerah kehilangan kekuasaan bertindak (local discretion) untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan adanya campur tangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat tetapi tingkat ketergantungan fiskal antardaerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat walaupun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

 

Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah seluruh pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan investasi publik yang meliputi pengeluaran untuk industri, pembangunan dan perekonomian daerah. Pengeluaran untuk industri termasuk juga di dalamnya pertanian dan perikanan, kehutanan dan ekonomi regional (Rahayu, 2004:139).

Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan sumber pertumbuhan output yang sangat penting, bahkan mungkin yang paling penting diantara sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lainnya, terutama di negara-negara maju yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang mantap dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemajuan teknologi bisa bersumber dari peningkatan produktivitas manusia (missal lebih terdidik, lebih sehat, lebih bermotivasi untuk bekerja dan sebagainya, bisa berasal dari mesin tipe terbaru yang lebih produktif atau mungkin kemajuan teknologi yang tidak langsung terkait dengan peningkatan kuantitas/ produktifitas dari manusia maupun mesin tetapi bersumber pada perbaikan organisasi produksi yang dapat meningkatkan efisiensi kerja. Produktivitas manusia dapat ditingkatkan melalui program kesehatan buruh yang baik, latihan dan kursus keterampilan atau sistem pendidikan yang baik. Kemajuan teknologi dapat ditingkatkan dengan kebijakan produktivitas mesin seperti subsidi bagi penemuan, keringanan pajak bagi investor baru, atau subsidi bahan bakar dan listrik bagi industri dan lain-lain (Boediono, 1999:134).

Investasi

Investasi di suatu daerah dan pada waktu tertentu akan berbeda dengan investasi di daerah lain dan waktu yang lain, perbedaan ini dikarenakan perbedaan karakteristik suatu daerah, misalnya perbedaan sumber daya alam dan sumber daya lain yang dimiliki oleh suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Begitu pun dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan keamanan suatu daerah menentukan dalam investasi.

Menurut Harrord-Domar setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal yang telah susut atau rusak. Namun, untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan stock  modal (Todaro dan Smith, 2006:128).

Pola dan Struktur Ekonomi

Menurut Kuncoro (2004: 130) dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sebagai sumbu horizontal , daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota yang diamati dapat dibagi menjadi empat golongan yaitu:

  1. Daerah/Kabupaten/Kota yang cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu Kabupaten/Kota yang pertumbuhan ekonominya tinggi dan pendapatan per kapitanya juga tinggi.
  2. Daerah/Kabupaten/Kota yang maju tetapi tertekan, yaitu Kabupaten/Kota  yang pendapatan per kapitanya tinggi, namun pertumbuhan ekonominya rendah.
  3. Daerah/ Kabupaten/Kota yang berkembang cepat, yaitu Kabupaten/Kota yang pertumbuhan ekonominya tinggi namun pendapatan per kapitanya rendah.
  4. Daerah/ Kabupaten/Kota yang relatif tertinggal, yaitu Kabupaten/Kota yang pertumbuhan ekonominya rendah dan pendapatan per kapitanya juga rendah.

 

  • Ketimpangan Ekonomi antar Daerah

Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan (lihat Kuncoro, 2004: 133).

Ketimpangan pembangunan antar daerah dapat dianalisis menggunakan indeks ketimpangan regional yang disebut indeks ketimpangan Williamson (Sjahfrizal, 2008). Sesuai dengan formula Indeks Williamson untuk mengetahui indeks ketimpangan pembangunan antar daerah, nilai indeks Williamson terletak antara nol dan satu (0 < IW < 1). Apabila nilai indeks mendekati 1 (satu), berarti ketimpangan pembanguan semakin besar dan apabila nilai indeks mendekati 0 (nol), berarti ketimpangan pembangunan semakin kecil. Ardani (1992), mengemukakan bahwa kesenjangan/ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu  tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri (Kuncoro, 2004: 133).

Kesenjangan Regional

Menurut Kuncoro (2006: 146), kesenjangan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu:

  1. Kesenjangan dari tingkat kemodernan, yaitu kesenjangan antara sektor modern dan sektor tradisional. Sektor modern umumnya berada di perkotaan dan sektor industri, sedangkan sektor tradisional umumnya berada di perdesaan dan sektor tradisional.
  2. Kesenjangan regional, yaitu kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (Katimin), dan Kawasan Barat Indonesia (Kabarin).
  3. Kesenjangan menurut etnis, yaitu antara penduduk pribumi dengan penduduk non pribumi.

Menurut hipotesis Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut akan menurun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kurva ketimpangan pembangunan antarwilayah berbentuk huruf U terbalik (Sjafrizal, 2008:105).

Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang . Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi  di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan (Kuncoro, 2004: 133).

Menurut Sjafrizal (2008) penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah adalah:

  1. Adanya perbedaan kandungan sumber daya alam
  2. Adanya perbedaan kondisi demografis
  3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa
  4. Adanya konsentrasi ekonomi wilayah
  5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Menurut Kuncoro (2004),  penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah adalah:

  1. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah yang merupakan pemicu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
  2. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik wilayah .

Konsep Daerah

Arsyad (2010:373-374) daerah mempunyai defenisi yang berbeda-beda tergantung aspek tinjauannya. dari tinjauan Aspek ekonomi, daerah memiliki tiga defenisi yaitu :

  1. Daerah homogen adalah suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut anatara lain tercermin dari segi pendapatan per kapitanya, sosial-budayanya. geografisnya dan sebagainya.
  2. Daerah nodal adalah suatu daerah yang dianggap sebagai suatu ruang ekonomi yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.
  3. Daerah Administrasi (daerah perencanaan) adalah suatu daerah sebagai suatu ruang ekonomi yang berada di bawah satu administrasi tertentu, seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya.

Dalam prakteknya pembagian wilayah di Indonesia didasarkan atas pembagian wilayah administrasi, oleh karena itu wilayah negara dibagi menjadi wilayah-wilayah atau daerah-daerah ekonomi berdasarkan suatu administrasi yang ada. Pembagian wilayah secara administrasi lebih mudah dianalisis, karena pada umumnya pengumpulan data di berbagai daerah dalam suatu negara pembagiannya didasarkan pada satuan administratifnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Simon Kuznets (1971)  pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian idiologi yang dibutuhkannya (lihat Arsyad 2010:277).

Menurut Arsyad (2010:269) ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) yaitu :1)Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumber daya manusia (human resources); 2) Pertumbuhan Penduduk; 3) Kemajuan teknologi; 4) Sumberdaya institusi (sistem kelembagaan).

Boediono (1999:1) menyatakan bahwa pertumbuhan haruslah bersumber pada proses intern perekonomian tersebut. Bisa saja suatu wilayah mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhan itu tercipta karena banyaknya bantuan dana dari pemerintah pusat dan pertumbuhan terhenti apabila suntikan dana itu dihentikan. Hal ini merupakan salah satu penyebab timbulnya perbedaan pertumbuhan antardaerah.

Uji pengaruh secara bersama-sama

Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji F.  (Supranto, 1997)

Dengan tingkat kepercayaan 95 % (a = 0,05) maka :

Ho  diterima jika p value > α atau tidak ada pengaruh variabel X secara bersama-sama terhadap Y

Ho  ditolak jika p value £  α atau terdapat pengaruh variabel X secara bersama-sama terhadap Y

Goodness of Fit Model Regresi

Dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secra statistik, setidaknya hal ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, (Ghozali,2006).

Koefisien determinan (R²) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam analisis regresi, dimana hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisiensi determinasi (R²) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien determinasi (R²) nol variabel independent sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependent, apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent, selain itu koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Besaran R2 yang didefinisikan dikenal sebagai koefisien determinasi (sampel) dan merupakan besaran yang paling lazim digunakan untuk mengukur kebaikan sesuai (goodness of  fit) garis regresi. Secara verbal, R2 mengukur proporsi (bagian) atau prosentase total variasi dalam Y yang dijelaskan oleh model regresi.