Konsep Balanced Scorecard (skripsi, tesis, dan disertasi)

Balanced Scorecard adalah instrumen dalam perencanaan strategis
dan sistem manajemen yang digunakan secara luas dalam bisnis,
pemerintah, dan organisasi nonprofit. Mulyadi (2001) menyatakan bahwa
Balanced Scorecard terdiri atas dua kata, yaitu kartu skor (scorecard) dan
berimbang(balanced). Dalam persaingan pendidikan nasional ini, perubahan
paradigma yang ada harus dilandasi dengan suatu pemikiran baru bahwa
competitiveness dan efektivitas organisasi dapat dicapai dengan memperluas
faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi peningkatan produktivitas
dan melakukan koordinasi dalam menghasilkan keuntungan kompetitif.
Kemampuan organisasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif
ini merupakan tanggung jawab yang kompleks yang harus dipikul oleh
setiap organisasi untuk dapat bertahan dalam jangka panjang.Rencana kerja
manjemen berbasis skolah dituntut mengacu pada pemenuhan kedelapan
Standart Nasional Pendidikan, kalau di akreditasi ada delapan standart,
itulah yang dikelola. Sedangkan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran
Sekolah) memuat seluruh bidang di sekolah. Berdasar kondisi tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa pengukuran kinerja MA Yasmu belum
terintegrasi dari setiap komponen manajemen berbasis sekolah sehingga
belum di identifikasi keterkaitan dari setiap strategi yang dilaksanakan MA
Yasmu dalam proses pencapaian visi sekolah. Sehubungan dengan kondisi
tersebut dapat dilakukan pengukuran kinerja dengan Balanced
Scorecardmenyesuaikan kondisi yang ada pada pelaksanaan Manajemen
berbasis sekolah pada MA Yasmu.
Konsep Balanced Scorecard telah lama dikembangkan oleh Robert
S.Kaplan dan David P.Norton (1992). Konsep Balanced Scorecard ini
dikembangkan untuk melengkapi pengukuran kinerja keuangan (atau
dikenal dengan pengukuran kinerja tradisional) dan sebagai alat yang cukup
penting bagi organisasi perusahaan untuk merefleksikan pemikiran baru
dalam era competitiveness dan efektivitas organisasi.
Konsep ini memperkenalkan suatu sistem pengukuran kinerja
perusahaan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu.
Kriteria tersebut sebenarnya merupakan penjabaran dari apa yang
menjadi misi dan strategi perusahaan dalam jangka panjang, yang
digolongkan menjadi empat perspektif yang berbeda yaitu :
1. Perspektif keuangan-Bagaimana kita melihat pemegang saham?
2. Perspektif Pelanggan -Bagaimana seharusnya kita muncul untuk
pelanggan kami?
3. Bisnis Perspektif Proses Internal -Apa yang harus kitaunggul?
4. Belajar dan Perspektif Pertumbuhan-Bisakah kita terus meningkatkan dan
menciptakan nilai?
Kerangka kerja ini mencoba untuk membawa keseimbangan dan
keterkaitan antara yang:
(a) Keuangan dan Non-Keuangan indikator,
(b) Tangible dan tindakan tidak berwujud,
(c) Internal dan aspek eksternal dan
(d) Memimpin dan indikator Lagging.
Pada Balanced Scorecard, perspektif keuangan merupakan
pengukuran kinerja di masa lalu, sedangkan perspektif pelanggan, proses
internal bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan mendorong adanya
kinerja di masa mendatang (Kaplan dan Norton 1996).
Menurut Kaplan dan Norton (1996) ada tiga prinsip yang
memungkinkan Balanced Scorecard dikaitkan dengan strategi perusahaan
yaitu :
1. Hubungan sebab akibat (Cause and effect relationship) Prinsip ini
membedakan Balanced Scorecard dengan konsep-konsep yang lain yaitu
mampu menjabarkan tujuan dan pengukuran masing masing perspektif
dengan baik dalam satu kesatuan yang padu. Suatu Scorecard seharusnya
berisi rangkaian hubungan sebab akibat yangkompleks antara berbagai
variabel penting termasuk kelebihan (lead), ketertinggalan (lag) dan
putaran umpan balik yang menjelaskan arah perjalanan, rencana
penerbangan dari strategi (Kaplan dan Norton 1996). Dengan demikian
keterkaitan yang ada merupakan hubungan sebab akibat serta gabungan
berbagai ukuran hasil dan faktor hubungan kinerja perusahaan.
2. Faktor pendorong kinerja (Performance drivers) Faktor pendorong
kinerja, lead indicator adalah faktor-faktor penting khusus yang terdapat
pada unit bisnis tertentu. Sebuah BalanceScorecard yang baik seharusnya
memiliki bauran yang tepat dari hasil (lagging indicator) dan faktor
pendorong kinerja (leading indicator) yang telah disesuaikan kepada
strategi unit bisnis (Kaplan dan Norton 1996)
Hasil (lagging indicator) mencerminkan tujuan umum dari berbagai
strategi yang dimiliki oleh kebanyakan perusahaan seperti profitability,
market share, customer satisfaction dan employee skills. Identifikasi
pendorong kinerja membantu mengatasi kelemahan dari ukuran hasil.
Pemahaman mengenai pertimbangan segmen pasar (outcome measures)
akan lebih bermanfaat jika diketahui faktor-faktor yang menyebabkan
pergerakannya (performance drivers).
3. Keterkaitan dengan masalah finansial (linkage to financials)

Manajemen Berbasis Sekolah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kebijakan desentralisasi pendidikan diharapkan mampu
memperbaiki kualitas pendidikan. Untuk dapat merealisasikan cita-cita
tersebut, maka diperlukan sistem pengelolaan pendidikan dalam tataran
paling bawah, yaitu Manajemen Berbasis Sekolah.
Manajemen Berbasis Sekolah merupakan sistem pengelolaan sekolah
di mana sekolah diberi wewenang untuk mendorong sekolah dalam
mengambil keputusan dengan melibatkan partisipasi seluruh warga sekolah
sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,
provinsi, kabupaten, dan kota.
Manajemen Berbasis Sekolah merupakan bentuk desentralisasi
pendidikan yang inovatif. Hafid (2011) menyatakan bahwa Manajemen
Berbasis Sekolah perlu diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Adapun hal-hal yang mendukung pernyataan tersebut antara lain sebagai
berikut:
1. Manajemen berbasis pusat memiliki banyak kelemahan karena kebijakan
yang ditetapkan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah dan
adanya prosedur administratif yang tinggi menyebabkan kelambanan dalam
penyelesaian masalah di sekolah
2. Sekolah lebih memahami kondisi yang ada pada lingkup sekolah. Oleh
karena itu, sekolahmerupakan unit yang paling layak untuk menyelesaikan
permasalah yang ada di lingkup internal. Adanya peraturan birokratis juga
menghambat kreativitas sekolah.
3. Perubahan di sekolah akan terjadi apabila ada rasa memiliki dari seluruh
warga sekolah. Rasa memiliki tersebut akan tumbuh saat setiap warga
sekolah dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan sekolah. Rasa
memiliki tersebut diharapkan akan membawa warga sekolah pada
peningkatan rasa tanggung jawab.
Melalui Manajemen Berbasis Sekolah yang efektif dan efisien,
kinerja sekolah diharapkanmampu mengalami peningkatan sehingga dapat
memberikan kontribusi yang menyeluruhterhadap peningkatan kualitas
pendidikan secara luas. Mulyasa (2002) memaparkan konsep manajemen
komponen-komponen sekolah.
Terdapat tujuh komponen penting dalam manajemen berbasis sekolah, yaitu:
1. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran
2. Manajemen Tenaga Kependidikan
3. Manajemen Kesiswaan
4. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan
5. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan
6. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
7. Manajemen Layanan Khusus
Untuk penilaian kinerja sekolah yang sesuai dengan tingkat
akreditasi dilaksanakan tiap lima tahun sekali dengan perolehan akreditasi
sesuai kriteria 8 standar nasional pendidikan, yaitu :
1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidik dan Tendik
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian

Manfaat Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Penilaian kinerja menurut Werther dan Davis (1996) mempunyaibeberapa
tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pegawai yang dinilai. Ada
sepuluhmanfaat dari penilaian kinerja suatu perusahaan tersebut jika
diterapkan dengan baikyaitu:
1. Performance Improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer
untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja.
2. Compensation adjustment, yaitu membantu para pengambil
keputusanuntuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan
gaji atau sebaliknya.
3. Placement decision, yaitu menentukan promosi, transfer, dan demotion.
4. Training and development needs, yaitu mengevaluasi kebutuhan pelatihan
dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal.
5. Carrer planning and development, yaitu memandu untuk menentukan
jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai.
6. Staffing process deficiencies, yaitu mempengaruhi prosedur perekrutan
pegawai.
7. Informational inaccuracies and job-design errors, yaitu membantu
menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen
sumber daya manusia terutama di bidang informasi job-analysis,
jobdesign, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia.
8. Equal employment opportunity,menunjukkan bahwa placementdecision
tidak diskriminatif
9. External challenges. Kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi
olehfaktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan
lainlainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan
melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan
sehingga membantu departemen sumber daya manusia untuk memberikan
bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai.
10. Feedback, memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun
bagi pegawai sendiri

Fungsi dan Tujuan Pengukuran Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk memenuhi tiga hal :
Pertama, pengukuran kinerja dimaksudkan untukmembantu
memperbaiki kinerja perusahaan dimana ukuran kinerja dapat
digunakanuntuk membantu perusahaan fokus pada tujuan dan sasaran
program unit kerja yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu
perusahaan agar tujuan dan sasaran program kerja dapat tercapai.
Kedua, ukuran kinerja suatu perusahaan digunakan untuk
pengalokasiansumber daya dan pembuat keputusan. Ketiga, ukuran kinerja
suatu perusahaan dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban
kepada atasan dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Secara umum, fungsi dan tujuan pengukuran kinerja adalah
(http://digilib.petra.ac.id) di akses tanggal 08 Juni 2014 :
1. Menetapkan target – target yang dapat diterima oleh mereka yang
kinerjanya akan diukur dan dilaksanakan dalam suasana yang
dikarakteristikan oleh komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan dan
mengusahakan kebersamaan dalam tindakan.
2. Menggunakan ukuran – ukuran prestasi yang dapat diandalkan,
terbukadan objektif, membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan
yangdirencanakan, dan menyediakan umpan balik bagi orang yang dinilai.
3. Bila prestasi kurang optimal, setelah melalui berbagai langkah
sebelumnya, timbul kebutuhan untuk menspesifikasikan dan setuju
denganrencana pengembangan pribadi orang yang dinilai yang dapat
didasarkan pada penilaian kebutuhan pelatihan dan pengembangan.
4. Membuat ketentuan untuk alokasi baik reward ekstrinsik yang mengikuti
proses penilaian.
5. Menjanjikan hasil- hasil yang diinginkan dalam bentuk pemenuhan
karyawan, pemanfaatan penuh kapasitas individu, perubahan budaya
perusahaan dan pencapaian sasaran organisasi dalam kondisi dimana ada
keharmonisan antara sasaran individu dan organisasi.
6. Mengakui bahwa manajemen prestasi ada pada jantung proses manajemen
umum.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

a. Mangkunegara (2005) mengatakan bahwa kinerja di pengaruhi pada
individu dan organisasi :
1. Faktor Individu. Secara psikologis, individu yang normal adalah
individu yang memiliki integritas yang tinggi antara
fungsi psikis(rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan
adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan
fisik maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri
yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal
utama individu manusia untuk mampu mengelola dan
mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam
melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari
dalam mencapai tujuan organisasi.
2.Faktor Lingkungan Organisasi. Faktor lingkungan kerjaorganisasi
sangat menunjang bagi individu dalam mencapai
kinerja.Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud
antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang
memadai, target kerja yang menantang, pola
komunikasi yang efektif, hubungan kerja yang
harmonis, iklim kerja yang respek dan dinamis, peluang
berkarir dan fasilitas kerja yang relatif memadai.
b. Dharma (2001) mengatakan :
1. Pegawai, berkenaan dengan kemampuan dan kemauan dalam
melaksanakan pekerjaan.
2. Pekerjaan, menyangkut desain pekerjaan, uraian pekerjaan dan sumber
daya untuk melaksanakan pekerjaan.
3. Mekanisme kerja, mencakup sistem, prosedur pendelegasian dan
pengendalian serta struktur organisasi.
4. Lingkungan kerja, meliputi faktor-faktor lokasi dan kondisi kerja,iklim
organisasi dan komunikasi.
b. Mulyadi (1993) mengatakan :
“Pengukuran Kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas
operasional dari suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran
standart dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”. Menurut Mulyadi
(1993) tujuan Pengukuran Kinerja adalah sebagai berikut :
1. Untuk menentukan konstribusi suatu bagian dalam perusahaan terhadap
organisasi secara keseluruhan.
2. Untuk memberikan dasar bagi penelitian suatu prestasi dalam
berorganisasi.
3. Untuk memberikan motivasi bagi manager bagian di dalam menjalankan
bagiannya seirama dengan tujuan pokok perusahaan secara keseluruhan.

Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah
dilakukandibandingkan dengan kiteria yang telah ditetapkan bersama
(Stephen Robbins dalam Rai 2008). Penilaian kinerja adalah penentuan
secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi,
dan personilnya berdasarkan sasaran strategik,standar, kriteria yang telah
ditetapkan sebelumnya (Mulyadi 2007). Menurut Werther dan Davis (1996),
pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian
(rating) yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan
yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan
kinerja. Pengukuran kinerja juga berarti membandingkan antara standar
yang telah ditetapkan dengan kinerja sebenarnya yang terjadi. Pengukuran
kinerja dapat bersifat subyektif atau obyektif. Obyektif berarti pengukuran
kinerja dapat juga diterima, diukur oleh pihak lain selain yang melakukan
penilaian dan bersifat kuantitatif. Sedangkan pengukuran yang bersifat
subyektif berarti pengukuran yang berdasarkan pendapat pribadi atau
standar pribadi orang yang melakukan penilaian dan sulit untuk diverifikasi
oleh orang lain.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan
1. Efektifitas dan Efisiensi
Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh
mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat
yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai
sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak
efesien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh
maka kegiatan tersebut efesien menurut Prawirosentono (1999:27).
Menurut T.Hani Handoko (1986:7) dalam bukunya dua konsepsi utama
untuk mengukur prestasi kerja (Performance) manajemen adalah efisiensi
dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan dengan benar. Dalam bukunya T. Hani Handoko (1986:7)
berpendapat untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. suatu kerja
organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satunya
cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas. hal Ini merupakan konsep
matematik atau merupakan perhitungan ratio antara keluaran (output) dan
masukan (input). Seorang manajer efisien adalah seorang yang mencapai
keluaran yang lebih tinggi (hasil, produktivitas, peroformance) dianding
masukan-masukan (tenaga lain, manajer yang dapat meminimumkan biaya
penggunaan sumber daya-sumber daya untuk mencapai keluaran yang
telah ditentukan disebut manajer efisien, atau sebaliknya, manajer disebut
efisien apabila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan
yang terbatas.
Sedangkan efektivitas menurut T. Hani Handoko (1986:7) dalam
bukunya efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang
tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer efektif dapat memilih
pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk
mencapai tujuan. Dan menurut ahli manajemen Peter Drucker dalam buku
T. Hani Handoko (1986:7) efektivitas malukan pekerjaan yang benar
(doing the right things), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan
dengan benar (doing things right).
2. Otoritas (Wewenang)
Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam
suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada
anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan
kontribusinya menurut Prawirosentono (1999:27). Dalam buku T. Hani
Handoko (1986:212) wewenang dapat diperbandingkan dengan sistem
syaraf dalam tubuh manusia, tanpa otak dan syaraf, tubuh manusia tidak
dapat berfungsi. Tanpa suatu sistem wewenang, suatu organisasi juga tidak
dapat berfungsi. T. Hani Handoko (1986:212) dalam bukunya juga
menjelaskan tentang definisi wewenang (authority) adalah hak untuk
melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sebagai contoh,
seorang manajer suatu organisasi mempunyai hak untuk memberi perintah
dan tugas, serta menilai pelaksanaan kerja karyawan dibawahnya.
Wewenang ini merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari
posisi atasan ke bawahan dalam sebuah organisasi.
3. Disiplin
Disiplin adalah taat kepda hukum dan peraturan yang berlaku
menurut Prawirosentono (1999:27). Dalam hal ini disiplin karyawan
adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati
perjanjian kerja dengan organisasi dimana karyawan tersebut bekerja,
menurut Muchlisin Riadi (2014).
4. Inisiatif
Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam
membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan
organisasi menurut Prawirosentono (1999:27). Dalam buku T. Hani
Handoko (1986:29) berpendapat manajer harus berpikir secara analitis dan
konsepsual. Untuk menjadi pemikir yang analitis, manajer harus mampu
merinci dan memisah-misahkan suatu masalah menjadi komponenkomponen masalah, menganalisa komponen-komponen tersebut, dan
kemudian mencari penyelesaian yang layak (feasible) dengan akurat. Dan
yang lebih penting bagi manajer adalah menjadi pemikir konsepsual, yang
mampu memandang keseluruhan tugas dan mengkaitkan suatu tugas
dengan tugas-tugas lain.

Penilaian Kinerja Perusahaan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Penilaian kinerja perusahaan pada faktor-faktor lainnya seperti
kepuasan karyawan, kepuasan konsumen, dan proses kegiatan operasional
perusahaan yang lebih bersifat komprehensif dan holistik menjadi
alternatif untuk melakukan penilaian secara terintregrasi, Menurut Farid
(2010). Tolak ukur kinerja merupakan petunjuk untuk menilai
berfungsinya sebuah proses dengan memperhatikan tujuan strategis dan
faktor-faktor penentu keberhasilan, petunjuk ini merupakan sinyal bagi
manajemen untuk mengarahkan perusahaan, berdasarkan pengukuran
proses dan perbandingan antara hasil yang diukur dan standar menurut
Rampersad (2006) dalam Farid (2010). Manfaat penilaian kinerja berguna
untuk: memberikan pemahaman bersama tentang hal-hal yang akan
dimonitor dan diukur dan memusatkan perhatian dan mendorong proses
diskusi tentang penilaian kinerja memusatkan perhatian dalam
mendapatkan informasi tentang kondisi sebuah bentuk layanan, Menurut
menurut Lasmahadi (2002).

Evaluasi Kinerja Kelompok (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Wibowo (2009:389) konsep evaluasi kinerja hampir
dikembangkan hanya dengan pekerja individu dalam pikiran. Hal tersebut
mencerminkan kepercayaan bahwa individu merupakan bangunan utama
yang di bangun disekitar organisasi. semakin banyak organisasi yang
membangun tim bagaimana mereka harus mengevaluasi kinerja. Terdapat
empat saran untuk merancang sistem yang mendukung dan memperbaki
kinerja tim atau kelompok, berikut dengan penjelasannya sebagai berikut:
1. Mengikut hasil tim pada tujuan organisasi. Dalam hal ini penting
menemukan ukuran yang diterapkan pada tujuan penting yang
diharapkan dapat diselesaikan tim menurut Wibowo (2009:390).
2. Memulai dengan pelanggan tim dan proses kerja yang diikuti tim
untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Produk akhir yang diterima
pelanggan dapat dievaluasi dalam bentuk persyaratan pelanggan
menurut Wibowo (2009:390).
3. Mengukur kinerja tim dan individu. Dalam hal ini didefinisikan peran
setiap anggota tim dalam bentuk penyelesaian yang mendukung proses
kerja tim menurut Wibowo (2009:390).
4. Melatih tim untuk menciptakan ukuran sendiri.tim mendefinisikan
sasarannya dan setiap anggota mamastikan bahwa setia orang
memahami perannya dalam tim dan membantu mengembangkan ke
dalam unit yang lebih erat menurut Wibowo (2009:390).

Metode Evaluasi Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Robbins (2003:502) didalam buku Wibowo (2009:388)
menemukan bebrapa metode yang terdapat dipergunakan tentang
bagaimana mengevaluasi kinerja karyawan, untuk penjelasannya sebagai
berikut:
a. Wrritten Essays
Teknik ini memberikan evaluasi kinerja dengan cara
mendeskripsikan apa yang menjadi penilaian terhadap kinerja
individu, tim dan organisasi.
b. Critical Incidents
Teknk ini mengevaluasi perilaku yang menjadi kunci dalam
membuat perbedaan antara menjalankan pekerjaan secara efektif
dengan tidak efektif.
c. Graphic Rating Scales
Teknik ini merupakan metode evaluasi dimana evaluator
memeringkat faktor kinerja dalam skala inkremental.
d. Behaviorally Anchored Rating Scales
Teknik ini merupakan pendekatan skala yang mengkombinasi
elemen utama dari critical incident dan graphic rating scale.
Penilai memeringkat pekerja berdasarkan butir-butir sepanjang
kontinum, tetapi titiknya dalah contoh perilaku aktual pada
pekerjaan tertentu daripada deskripsi umum atau sifat.
e. Group Order Ranking
Teknik ini merupakan metode evaluasi yang menempatkan pekerja
dalam klasifikasi tertentu.
f. Individual Ranking
Teknik ini merupakan suatu metode evaluasi yang menyusun atau
rank-order pekerja dari terbaik ke terburuk.
g. Paired Comparison
Teknik ini merupakan metode evaluasi yang membandingkan
masing-masing pekerja dengan setiap pekerja lain dan menyusun
peringkat berdasar pada jumlah nilai superior yang dicapai pekerja

Metode Evaluasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Wibowo (2009:383) metode yang dapat dipergunakan
dalam melakukan evaluasi kinerja pada dasarnya sama dengan metode
yang dipergunakan dalam mendapatkan umpan balik, melakukan penilaian
dan review. Sedangkan menurut Vecchio, Robbins, Kreitner dan Kinicki
didalam buku Wibowo (2009:383) pada dasarnya sama dan bersifat saling
melengkapi, metode yang dapat dipergunakan adalah penilaian diri sendiri
dari pekerja yang bersangkutan, penilaian dari atasan langsung, penilaian
dari rekan sekerja, penilaian dari bawahan langsung, penilaian dari sumber
lain (seperti pelanggan, pemasok, komite para manajer dan konsultan
eksternal) dan evaluasi 360 derajat.

Sasaran Evaluasi Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kreitner dan Kinicki (2001:300) didalam buku Wibowo
(2009:379) evaluasi kinerja dapat dipergunakan untuk, administrasi
penggajian, umpan balik kinerja identifikasi kekuatan dan kelemahan
individu, mendokumentasi keputusan kepegawaian, penghargaan terhadap
kinerja individu, mengidentifikasi kinerja buruk, membantu dalam
mengidentifikasi tujuan, menetapkan keputusan promosi, pemberhentian
pegawai dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Sedangkan menurut
Vecchio (1995:260) didalam buku Wibowo (2009:379) dianjurkan
dilakukannya evaluasi kinerja karena memberikan manfaat terhadap upaya
yaitu untuk memelihara dan memperbaiki kinerja, antara lain untuk
membantu supervisor dalam membuat keputusan tentang kompensasi
relatif, membantu manajer mengevaluasi kecocokan bawahan untuk
training dan development dan mutasi pekerjaan membuka saluran
komunikasi antara supervisor dan bawahan dan memberi bawahan umpan
balik yang berguna tentang bagaimana mereka melakukan pekerjaan.

Pendekatan Evauasi Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Ada beberapa penjelasan tentang pendekatan-pendekatan pada
evaluasi kinerja menurut Wibowo (2009:376) dalam bukunya sebagai
berikut:
1. Pendekatan Sikap
Menurut Wibowo (2009:378) pendekatan ini menyangkut penilaian
terhadap sifat atau karakteristik individu. Sifat biasanya diukur dalam
bentuk inisiatif, kecepatan membuat keputusan, dan ketergantungan.
2. Pendekatan Perilaku
Menurut Wibowo (2009:378) masalah dalam pendekatan perilaku ini
menunjukan bagaimana orang berperilaku, dan bukan tentang
kepribadiannya. Kemampuan orang untuk bertahan meningkat apabila
penilaian kinerja didukung oleh tingkat perilaku kinerja.
3. Pendekatan Hasil
Menurut Wibowo (2009:378) bila pada pengertian pendekatan-pendekatan
pada sebelumnya seperti pendekatan sikap memfokuskan pada orang dan
pendekatan perilaku memfokuskan pada proses, maka untuk pendekatan
hasil berfokus pada produk atau hasil usaha seseorang.
4. Pendekatan Kontijensi
Menurut Wibowo (2009:379) pendekatan sifat perilaku dan hasil cocok
untuk dipergunakan tergantung pada kebutuhan pada situasi tertentu.
Maka dari itu diusulkan sebuah pendekatan kontijensi yang selalu
dicocokkan dengan situasi tertentu yang sedang berkembang.

Evaluasi Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap
hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim atau individu.
Evaluasi kinerja akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan
sasaran kinerja, perencanaan dan proses pelaksanaan kinerja. Evaluasi
kinerja dapat pula dilakukan terhadap proses penilaian, review dan
pengukuran kinerja menurut Wibowo (2009:375). Sedangkan menurut
Kreitner dan Kinicki (2001:300) didalam buku Wibowo (2009:375)
evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat,
perilaku seseorang, atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan
rencana pengembangan personil. Dan juga pendapat lain dikemukakan
oleh Newstrom dan Davis (1997:173) didalam buku Wibowo (2009:376)
evauasi kinerja adalah memandang sebagai suatu proses mengevaluasi
kinerja pekerja, membagi informasi dengan mereka, dan mencari cara
memperbaiki kinerjanya. Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses
penilaian pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unitunit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar
kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu.

Pengertian Manajemen Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut wibowo (2009:7) dalam bukunya memberikan penjelasan
tentang kinerja sebagai berikut Kinerja berasal dari pengertian
performance. Ada yang memberikan pengertian performance sebagai hasil
kerja atau prestasi kerja. Manajemen kinerja adalah manajemen tentang
menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif.
Manajemen kinerja memfokuskan pada apa yang diperlukan oleh
organisasi, manajer, dan pekerja untuk berhasil. Manajemen kinerja adalah
tentang bagaimana kinerja dikelola untuk memperoleh sukses menurut
Wibowo (2009:7). Sedangkan manajemen kinerja adalah suatu cara untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok dan individu
dengan memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah
direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang telah ditentukan
menurut Surya Dharma (2005:25). Sedangkan kinerja adalah tingkat
pencapaian atas pelaksanaan tugas tertentu. Dan manajmen kinerja adalah
keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja
perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan
kelompok kerja diperusahaan tersebut menurut simanjutak (2005:1).
Kinerja perusahaan atau organisasi adalah tingkat sasaran atau
tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu
menurut Simanjutak (2005:105). Kinerja perusahaan merupakan hasil
yang dapat diukur atau ditentukan dengan menunjukkan sebuah kondisi
empirik perusahaan dari berbagai ukuran yang ditetapkan. Kinerja usaha
merujuk pada seberapa banyak perusahaan berorientasi pada pasar serta
tujuan keuntungan menurut Puspanindyah (2016). Kinerja adalah hasil
kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan dapat diukur. Jika kita
mengenal tiga macam tujuan, yaitu tujuan organisasi, tujuan unit dan
tujuan pegawai, maka kita juga mengenal tiga macam kinerja yaitu kinerja
organisasi, kinerja unit dan kinerja pegawai menurut (Irawan 2002:11)
dalam Puspanindyah (2016).
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh sesorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, menurut
Mangkunegara (2009:9). Pada dasarnya kinerja merupakan suatu istilah
secara umum yang digunakan untuk sebagaian atau seluruh tindakan atau
aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan refrensi pada
sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan,
dengan dasar efisiensi, pertanggung jawaban atau akuntabilitas manajemen
dan semacamnya, menurut Suprapto (2017). Sedangkan menurut Mathis
dan Jackson (2006:65) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah
apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Manajemen kinerja
adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja
perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan
kelompok kerja di perusahaan tersebut

Manajemen Operasional (skripsi, tesis, dan disertasi)

Berdasarkan pada permasalahan yang terdapat pada penelitian ini,
penulis membutuhkan sebuah konsep-konsep atau teori-teori yang dapat
memberikan sebuah penjelasan-penjelasan mengenai dalam penelitian ini.
Sebuah pendapat menurut Stoner dalam buku T. Hani Handoko (1986:8)
manajemen adalah proses perencenaan, pengorganisasian, pengarahan dan
pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber
daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang
telah ditetapkan. Dalam sebuah perusahaan manajer operasional itu sangat
penting, karena tugas utama dari seorang manajer operasional disebuah
perusahaan adalah bagaimana dia bisa menciptakan sebuah proses
operasionalisasi dan produksi secara efisien dan efektif. Selain itu juga
tugas utama dari seorang manajer operasional adalah bagaimana
mengubah atau melakukan proses tranformasi terhadap bahan baku mentah
menjadi produk jadi yang memiliki sebuah nilai yang tinggi, hal itu telah
diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut, manajemen operasional
merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber
daya atau yang sering disebut faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja,
mesin-mesin, peralatan, bahan mentah dan sebagainya dalam proses
transformasi menjadi berbagai produk atau jasa, menurut ( Hani Handoko,
1995 ).
Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2015:3) manajemen
operasional adalah merupakan serangkaian aktivitas yang menciptakan
nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah masukan (Input)
menjadi hasil (Output). Dan menurut Pangestu Subagyo (2000:1)
manajemen operasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk
mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar dapat dilakukan
secara efisien. Dan menurut Eddy Herjanto (2007:2) manajemen
operasional adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan
barang, jasa dan kombinasinya, melalui proses transformasi dari sumber
daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan.
Oleh karena itu unsur utama manajemen operasional adalah
merupakan sebuah input, proses transformasi, output, feedback informasi
dan lingkungan dan input yang digunakan dapat bersifat sederhana atau
kompleks. Proses transformasi adalah merupakan sebuah kegiatan
perubahan nilai, oleh karena itu perlu diperhatikan karakteristik seperti
efisien, kualitas, tenggang waktu maupun fleksibilitas. Output juga dapat
diartikan berupa barang atau jasa atau sekumpulan barang atau jasa
lingkungan merupakan sesuatu yang bersifat komplek dan sulit untuk
dikendalikan seperti teknologi, ekonomi, sosial, politik dan lain-lain, oleh
karena itu perlu diperhatikan secara terus-menerus menurut (Zulian Yamit,
1996).

Indikator Disiplin (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Hasibuan (2002:194), indikator yang
mempengaruhi tingkat disiplin pegawai suatu perusahaan, antara
lain sebagai berikut:
1) Tujuan dan kemampuan
a) Kemampuan Karyawan melakukan pekerjaan yang
diberikan oleh atasan/pimpinan.
b) Kesesuaian penempatan sub-bagian sesuai dengan
kemampuan kerja karyawan.
2) Teladan pimpinan
a) Sikap pimpinan terhadap karyawan.
b) Lejujuran pimpinan terhadap karyawan.
c) Sikap dan tutur kata pimpinan terhadap karyawan.
3) Balas jasa
a) Kesesuaian gaji yang diterima karyawan.
b) Kesejahteraan yang didapat karyawan.
c) Pemberian fasilitas untuk menunjang kerja karyawan.
4) Keadilan
a) Keadilan perusahaan dalam memberikan balas jasa
kepada setiap karyawan.
b) Keadilan perusahaan dalam memberikan
hukuman/sanksi terhadap karyawan yang melanggar
peraturan.
5) Waskat (Pengawasan Melekat)
a) Keaktifan pimpinan dalam mengawasi setiap pekerjaan
karyawan.
b) Pemberian perhatian oleh pimpinan kepada karyawan.
c) Bimbingan yang diberikan oleh pimpinan kepada
karyawan.
d) Pemberian petunjuk dan pengarahan kepada karyawan
untuk menghindari kesalahan.
6) Sanksi hukuman
a) Pemberian sanksi dan hukuman jika melanggar
peraturan.
b) Logisnya sanksi dan hukuman yang diberikan.
c) Sanksi dan hukuman bersifat membangun bukan
memberatkan karyawan.
7) Ketegasan
a) Tingkat ketegasan pimpinan kepada karyawan yang
melakukan kesalahan.
b) Tindakan yang dilakukan pimpinan jika terdapat
karyawan yang melanggar peraturan.
8) Hubungan kemanusiaan
a) Keharmonisan antar karyawan.
b) Sikap bertoleransi terhadap sesame karyawan.
c) Kepedulian antar karyawan.

Tujuan Disiplin (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Sastrohadiwiryo (2002:291), disiplin yang
diterapkan memiliki tujuan sebagai berikut:
1) Agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan
kebijakan ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan
perusahaan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak, serta
melaksanakan perintah manajemen.
2) Dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta
mampu memberikan service yang maksimal kepada pihak
tertentu yang berkepentingan dengan perusahaan sesuai
dengan bidang pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
3) Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana,
barang dan jasa perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaan
yang diberikan kepadanya.
4) Dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan normanorma yang berlaku pada perusahaan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam Rivai (2005), terdapat faktor-faktor yang
mempengaruhi kedisiplinan, yaitu:
1) Kehadiran
Hal ini menjadi indicator yang mendasar untuk mengukur
kedisiplinan, dan biasanya karyawan yang memiliki disiplin
kerja rendah terbiasa untuk terlambat dalam bekerja.
2) Ketaatan pada peraturan kerja
Karyawan yang taat pada peraturan kerja tidak akan
melalaikan prosedur kerja dan akan selalu mengikuti
pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.
3) Ketaatan pada standar kerja
Hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawan
karyawan terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya
4) Tingkat kewaspadaan tinggi
Karyawan memiliki kewaspadaan tinggi akan selalu
berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam
bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif
dan efesien.
5) Bekerja etis
Beberapa karyawan mungkin melakukan tindakan yang
tidak sopan ke pelanggan atau terlibat dalam tindakan yang
tudak pantas. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan
indisipliner, sehingga bekerja etis sebagai salah satu wujud
dari disiplin kerja karyawan

Jenis-jenis Disiplin (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Simamora (2004:750), dijelaskan bahwa jenisjenis disiplin adalah sebagai berikut:
1) Disiplin Preventif
Merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong
para karyawan agar mengikuti berbagai standard an aturan,
sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah.
Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri
diantaran para karyawan. Dengan cara ini para karyawan
menjaga disiplin diri mereka bukan semata-mata karena
dipaksa manajemen.
2) Disiplin Progresif
Perusahaan bisa menerapkan suatu kebijaksanaan disiplin
progresif, yang berarti memberikan hukuman-hukuman
yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang
berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan
kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif
sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan.
Disiplin progresif juga memungkinkan manajemen untuk
membantu karyawan memperbaiki kesalahan.
3) Displin korektif
Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk
menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan
mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih
lanjut. Kegiatan korektif sering berupa suatu bentuk
hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan (disciplinary
action). Sebagai contoh, tindakan pendisiplinan bisa berupa
peringatan atau skorsing. Berbagai sasaran tindakan
pendisiplinan, secara ringkas adalah sebagai berikut :
a) Untuk memperbaiki pelanggaran
b) Untuk menghalangi para karyawan yang lain
melakukan kegiata-kegiatan serupa
c) Untuk menjaga berbagai standar kelompok tetap
konsisten dan efektif
4) Aturan Tungku Panas
Suatu pedoman yang sangat berguna untuk disisplin
korektif adalah aturan “kompor-panas”. Aturan ini pada
hakekatnya menyatakan bahwa tidakan pendisiplinan
hendaknya mempunyai cirri-ciri yang sama dengan
hukuman yang diterima seseorang karena menyentuh
sebuah kompor panas. Karasteristik-karakteristik tersebut
adalah bahwa disiplin hendaknya dilakuakan dengan
peringatan, segera, konsisten dan tidakbersifat pribadi.

Pengertian Disiplin (skripsi, tesis, dan disertasi)

Secara etomologis disiplin berasal dari bahasa inggirs
“diciple” yang berarti pengikut atau penganut pengajaran, latihan
dan sebagainya. Terdapat beberapa pendapat mengenai disiplin
kerja yang dikemukakan oleh para ahli. Disiplin kerja didefinisikan
berdasarkan beberapa kategori, dianataranya berdasarkan karyawan
atau pegawai dan berdasarkan manajemen. Berikut adalah
pendapat para ahli mengenai disiplin kerja berdasarkan karyawan
yaitu:
Disiplin kerja dapat diartikan sebagai kesadaran dan
kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan
norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2002:193).
Disiplin merupakan suatu keadaan tertentu dimana orangorang yang bergabung dalam organisasi tunduk pada peraturanperaturan yang ada dengan rasa senang hati. Sedangkan kerja
adalah segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk menggapai
tujuan yang telah ditetapkannya (Sinunungan, 2005:145)
Kedisiplinan dapat diartikan sebagai suatu sikap, tingkah
laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan tertulis maupun
biasa dari suatu perusahaan atau instansi. Dengan demikian setiap
perusahaan menetapkan atau merumuskan suatu aturan yang
diberlakukan untuk menjamin terlaksananya mekanisme kerja
instansi tersebut, untuk menciptakan prosedur kerja yang teratur
sehingga mencapai tujuan organisasi dengan baik (Nitisemito,
2001).
Mengacu pada pengertian di atas, maka seseorang atau
sekelompok orang dikatakan melaksanakan disiplin apabila
seseorang atau sekelompok orang tersebut:
1) Dapat menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya terhadap
aturan-aturan yang berlaku bagi sebuah organisasi.
2) Dapat menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya terhadap
norma-norma yang berlaku bagi sebuah organisasi tersebut.
3) Dapat menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya dalam
melaksanakan instruksi-instruksi yang dibuat oleh
pimpinan.

Indikator Motivasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Komponen indikator motivasi kerja menurut
Sastrohadiwiryo (2003), sebagai berikut:
1) Kinerja
a) Keinginan seseorang untuk bekerja.
b) Kebutuhan dapat mendorongnya mencapai sasaran.
2) Penghargaan
a) Penghargaan atau pengakuan atas suatu kinerja yang
telah dicapai seseorang akan menjadi perangsang yang
kuat.
b) Kepuasan batin karyawan karena telah berhasil
menyeleseikan pekerjaannya.
3) Tantangan
a) adanya tantangan merupakan perangsang yang kuat bagi
manusia untuk mengatasinya.
b) Penyeleseian masalah yang dihadapi karyawan.
4) Tanggung jawab
a) Adanya rasa memiliki akan menimbulkan motivasi
untuk turut merasa tanggung jawab.
b) Rasa tanggung jawab dapat memicu karyawan dalam
mengatasi permasalahan yang dihadapi.
5) Keterlibatan
a) Rasa ikut terlibat dalam suatu proses pengambilan
keputusan dapat disebut dengan “kotak saran” yang
dijadikan masukan untuk manajemen perusahaan,
merupakan perangsang yang kuat untuk karyawan.
b) Saling menghargai antar karyawan merupakan cara
untuk bersosialisasi di lingkungan kerja.
6) Pengembangan
a) Adaptasi karyawan di lingkungan kerja.
b) Tingkatan partisipasi karyawan dalam memberikan
inovasi pada perusahaan.
c) Sikap saling bekerja sama antar karyawan
7) Kesempatan
a) kesempatan untuk maju dalam jenjang karir yang
terbuka.
b) Harapan kerja yang lebih baik.

Jenis-jenis Motivasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Adapula jenis motivasi yang dikemukakan oleh Gibson dan
Donnelly (1996:105) ada dua, yaitu:
1) Motivasi Positif
Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah
kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi baik
ini semangat kerja bawahan akan tinggi karena manusia
pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja.
2) Motivasi Negatif
Manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan
hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik
(prestasi rendah). Dalam memotivasi negative ini semangat
kerja dalam jangka waktu pendek akan meningkat. Karena
mereka takut dihukum, tetapi dalam jangka waktu panjang
akan berakibat kurang baik.
Dalam prakteknya kedua jenis motivasi ini sering dilakukan
oleh manager dan perusahaan. Penggunaannya harus tepat dan
seimbang supaya dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan.
c. Aspek-aspek Motivasi
Jurgense (dalam Ibrahim, 1999) yang mengadakan
penelitian di Minneapolis Gas Light Company menemukan
beberapa aspek yang mendasari timbulnya motivasi kerja, yaitu:
1) Rasa aman (Security)
Rasa aman atau security adalah dapat melakukan
pekerjaannya tanpa dibebani resiko yang dapat
membahayakan diri karyawan. Adanya perasaan aman
merupakan sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang,
terutama pada saat ia sedang melaksanakan tugas yang
merupakan tumpuan hidupnya. Perasaan yang aman ini
meliputi pengertian yang luas, dimana di dalamnya
termasuk rasa aman ditinjau dari kecelakaan kerja, rasa
aman dari kelanjutan hubungan kerja atau sewaktu-waktu
terkena PHK yang tidak dikehendaki.
2) Kesempatan untuk maju ( Advancement)
Adalah kesempatan untuk memperoleh posisi yang lebih
tinggi dari kedudukan sebelumnya. Setiap orang selalu
menginginkan adanya perkembangan dari usaha yang telah
dilakukannya. Dengan adanya kesempatan untuk maju itu,
maka keinginan untuk berkembang tersebut dapat terpenuhi.
3) Nama baik tempat bekerja (Company)
Nama baik tempat kerja adalah tempat dimana karyawan itu
bekerja sudah terkenal dan memiliki nama baik di
masyarakat. Adanya kebanggan pada tempat dimana
seseorang bekerja itu akan memberikan keyakinan dan
semangat pada dirinya untuk melakukan aktivitas kerjanya
dengan baik.
4) Teman Sekerja ( CoWorkers)
Yaitu teman kerja yang dapat bekerja sama dan berteman
dengan baik. Kerja sama dan rasa saling menghargai sesame
rekan sekerja akan memberikan perasaan tenang dan
membutuhkan persatuan dan keakraban yang dapat
memperlancar aktivitas kerja.
5) Jenis pekerjaan (Type of Work)
Jenis pekerjaan yang dimaksud yaitu kesesuaian pekerjaan
yang ditangani dengan keinginan karyawan itu sendiri.
Maksudnya disini adalah adanya kesesuaian antara
keinginan dan kemampuan karyawan tersebut pada tugas
yang diberikan, sehingga ia dapat bekerja dengan baik.
6) Gaji (Pay)
Gaji yang dirasakan cukup baik dan pantas bagi dirinya
menurut ukurannya sendiri. Hal ini merupakan kebutuhan
hidup yang paling mendasar dan merupakan faktor pertama
bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan dirasakan
adanya gaji yang cukup baik, maka diharapkan aktivitas
kerja karyawan ini tidak terhambat oleh pemikiranpemikiran bagaimana menghidupi dirinya sendiri dan
keluarganya.
7) Atasan (Supervisor) yang menyenangkan
Atasan yang menyenangkan adalah atasan yang dapat
membimbing sekaligus disukai oleh bawahannya. Sikap
ketauladanan yang ditunjukkan oleh atasan kepada bawahan
merupakan suatu contoh dan dapat memberikan ketenangan
dan tuntunan bagi karyawan dalam bekerja.
8) Jam Kerja (Hours)
Jam kerja yang tidak terlalu lama dan
membosankan.kebosanan dan kelelahan yang ditimbulkan
akibat terlalu lamanya jam kerja, dapat menyebabkan
perasaan jenuh dan malas, sehingga dapat menurunkan
gairah kerja karyawan.
9) Keadaan tempat kerja (Working Condition) yang baik
Keadaan tempat kerja yang baik misalnya dengan adanya
kebersihan, pergantian udara dan subu ruangan kerja dalam
kondisi baik.
10) Fasilitas-fasilitas lain yang disediakan (Benefits)
Fasilitas yang dimaksud adalah tersedianya fasilitas-fasilitas
lain yang terdapat di tempat kerja seperti asuransi
kesehatan, transportasi, pengobatan gratis, perumahan dan
lain-lain. Tersedianya fasilitas ini semakin memberikan
keyakinan bagi karyawan bahwa hidupnya tidak akan disiasiakan dan menjadi terlantar, sehingga keadaan ini dapat
menambah kegairahan dalam bekerja.

Pengertian Motivasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Moorhead dan Griffin (2013:270), saat ini, secara
virtual semua orang praktisi dan sarjana punya definisi motivasi
tersendiri. Biasanya kata-kata berikut ini dimasukkan dalam
definisi: hasrat, keinginan, harapan, tujuan, sasaran, kebutuhan,
dorongan, motivasi, dan insentif.
Secara teknis, istilah motivasi berasal dari kata Latin
Movere, yang berarti “bergerak”. Arti ini adalah bukti dari definisi
komprehensif berikut ini: Motivasi adalah proses yang dimulai
dengan defisiensi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan
perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan atau insentif.
Dengan demikian, kunci untuk memahami proses motivasi
bergantung pada pengertian dan hubungan antara kebutuhan,
dorongan, dan insentif.
Didalam Ivancevich dan Konopaske (2006:148), terdapat
empat pendekatan isi yang penting terhadap motivasi:
1) Hierarki Kebutuhan Maslow
Inti teori Maslow adalah bahwa kebutuhan tersusun dalam
suatu hierarki (Maslow dan Kaplan, 1998). Kebutuhan di
tingkat yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis, dan
kebutuhan di tingkat yang paling tinggi adalah kebutuhan
aktualisasi diri. Kebutuhan tersebut didefinisikan sebagai
berikut:
a) Fisiologis (physiological). Kebutuhan akan makanan,
minuman, tempat tinggal, dan bebas dari rasa sakit.
b) Keamanan dan Keselamatan (safety and security).
Kebutuhan untuk bebas dari ancaman, diartikan
sebagai aman dari peristiwa atau lingkungan yang
mengancam.
c) Kebersamaan, sosial, dan cinta (belongingness, social,
and love). Kebutuhan akan pertemanan, afiliasi,
interaksi, dan cinta.
d) Harga diri (esteem). Kebutuhan harga diri dan rasa
hormat dari orang lain.
e) Aktualisasi diri (self-actualization). Kebutuhan untuk
memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan secara
maksimum menggunakan kemampuan, keterampilan,
dan potensi.
2) Teori ERG Alderfer
Alderfer sepakat dengan Maslow bahwa kebutuhan individu
diatur dalam suatu hierarki. Akan tetapi, hierarki kebutuhan
yang dia ajukan hanya melibatkan tiga rangkaian kebutuhan
(Alderfer, Clayton P;1972):
a) Eksistensi (existence). Kebutuhan yang dipuaskan
oleh faktor-faktor seperti makanan, udara, imbalan,
dan kondisi kerja.
b) Hubungan (relatedness). Kebutuhan yang dipuaskan
oleh hubungan sosial dan interpersonal yang berarti.
c) Pertumbuhan (growth). Kebutuhan yang terpuaskan
jika individu membuat kontribusi yang produktif atau
kreatif.
3) Teori Dua-Faktor Herzberg
Menurut Herzberg dan Synderman (1959), dewasa ini
mengembangkan teori isi yang dikenal sebagai teori
motivasi dua-faktor. Kedua faktor tersebut disebut
dissatisfier-satisfier, motivator hygiene, atau faktor
ekstrinsik-intrisik,bergantung pada pembahasan dari teori.
Penelitian awal yang memancing munculnya teori ini
memberikan dua kesimpulan spesifik. Pertama, adanya
serangkaian kondisi ekstrinsik, konteks pekerjaan, yang
menimbulkan ketidakpuasan antarkaryawan ketika kondisi
tersebut tidak ada. Jika kondisi tersebut ada, kondisi
tersebut tidak selalu memotivasi karyawan. Kondisi ini
adalah dissatisfier atau faktor hygiene, karena faktor-faktor
itu diperlukan untuk mempertahankan, setidaknya, suatu
tingkat dari “tidak adanya kepuasan”. Faktor-faktor tersebut
diamtaranya:
a) Gaji
b) Keamanan pekerjaan
c) Kondisi kerja
d) Status
e) Prosedur perusahaan
f) Kualitas pengawasan teknis
g) Kualitas hubungan interpersonal antar rekan kerja,
dengan atasan, dan dengan bawahan.
Kedua, serangkaian kondisi intrinsik-isi pekerjaan-ketika
ada dalam pekerjaan, dapat membentuk motivasi yang kuat
hingga dapat menghasilkan kinerja pekerjaan yang baik.
Jika kondisi tersebut tidak ada, pekerjaan tidak terbukti
memuaskan. Faktor-faktor dalam rangkaian ini disebut
satisfier atau motivator dan beberapa diantaranya adalah:
a)Pencapaian
b)Pengakuan
c)Tanggung jawab
d)Kemajuan
e)Pekerjaan itu sendiri
f) Kemungkinan untuk tumbuh
Motivator ini secara langsung berkaitan dengan difat
pekerjan atau tugas itu sendiri. Ketika ada, faktor-faktor ini
berkontribusi terhadap kepuasan. Hal ini, pada akhirnya
akan menghasilkan motivasi tugas intrinsik.
4) Teori Kebutuhan-yang-dipelajari McClelland
McClelland telah mengakui teori motivasi yang secara
dekat berhubungan dengan konsep pembelajaran. Yakin
sebagian besar kebutuhan berasal dari budaya (Harvard
Business Review, 1962:99). Dinyatakan bahwa ketika
muncul suatu kebutuhan yang kuat didalam diri seseorang,
kebutuhan tersebut memotivasi dirinya untuk menggunakan
perilaku mendatang kepuasannya

Indikator Kinerja Karyawan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Komponen indikator kinerja karyawan menurut Lazer
(1977):
1) Kemampuan teknis
a) Ilmu pengetahuan yang dimiliki karyawan.
b) Kemampuan menggunakan metode.
c) Teknik kerja yang di gunakan karyawan.
d) Peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas.
e) Pengalaman yang pernah dialami karyawan dengan
pekerjaan yang sejenis
f) Pelatihan yang diperoleh karyawan.
2) Kemampuan konseptual
a) Kemampuan untuk memahami kompleksitas
perusahaan.
b) Penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke
dalam bidang operasional perusahaan secara
menyeluruh.
c) Tanggung jawab sebagai seorang karyawan.
3) Kemampuan hubungan interpersonal
a) kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain.
b) memotivasi karyawan.
c) melakukan negosiasi.
d) Pekerjaan yang dihasilkan karyawan

Pengukuran Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Sutrisno (2009), pengukuran kinerja diarahkan
pada enam aspek yaitu:
1) Hasil kerja: tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah
dihasilkan dan sejauh mana pengawasan dilakukan.
2) Pengetahuan pekerjaan: tingkat pengetahuan yang terkait
dengan tugas pekerjaan yang ajan berpengaruh langsung
terhadap kuantitas dan kualitas dari hasil kerja,
3) Inisiatif: tingkat inisiatif selama menjalankan tugas
pekerjaan khususnya dalam hal penanganan masalahmasalah yang timbul.
4) Kecakapan mental: tingkat kemampuan dan kecepatan
dalam menerima insturksi kerja dan menyesuaikan dengan
cara kerja serta situasi kerja yang ada.
5) Sikap: tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam
melaksanakan tugas pekerjaan.
6) Disiplin waktu dan absensi: tingkat ketepatan waktu dan
tingkat kehadiran.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pekerjaan dengah hasil yang tinggi harus dicapai oleh
karyawan. Mangkunegara (2000:67) menyatakan bahwa ukuran
yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja antara lain:
1) Kualitas kerja, yaitu kerapian, ketelitian, dan keterkaitan
hasil kerja dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan.
Dengan adanya kualitas kerja yang baik dapat menghindari
tingkat kesalahan dalam penyeleseian suatu pekerjaan serta
produktivitas kerja yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi
kemajuan perusahaan.
2) Kuantitas Kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan
dibawah kondisi normal. Kuantitas kerja menunjukkan
banyaknya jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu
waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana
sesuai dengan tujuan perusahaan.
3) Tangung jawab, yaitu menunjukkan seberapa besar
karyawan dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya,
sarana dan prasarana yang dipergunakan serta perilaku
kerjanya.
4) Inisiatif, yaitu menunjukkan seberapa besar kemampuan
karyawan untuk menganalisis, menilai, menciptakan dan
membuat keputusan terhadap penyelesaian masalah yang
dihadapinya.
5) Kerja sama, yaitu merupakan kesediaan karyawan untuk
berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan lain
secara vertical atau horizontal didalam maupun diluar
pekerjaan sehingga hasil pekerjaan semakin baik.
6) Ketaatan, yaitu merupakan kesediaan karyawan dalam
mematuhi peraturan-peraturan yang melakukan
pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan kepada
karyawan.

Kontribusi Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sumber daya manusia memberikan kontribusi kepada
organisasi yang kebih dikenal dengan kinerja. Menurut Maltis dan Jackson (2002) kinerja karyawan adalah seberapa banyak mereka
memberikan kontribusi kepada organisasi yang antara lain
termasuk:
1) Kuantitas Keluaran
Jumlah keluaran yang seharusnya dibandingkan dengan
kemampuan sebenarnya. Misalnya: seorang karyawan
pabrik rokok dibagian produksi hanya mampu
menghasilkan 250 batang rokok per hari, sedangkan standar
umum ditetapkan sebanyak 300 batang rokok per hari. Ini
berati kinerja karyawan tersebut masih dibawah rata-rata.
2) Kualitas Keluaran
Kualitas produksi lebih diutamakan dibandingkan jumlah
output. Misalnya: dari 100 batang rokok yang dihasilkan,
tingkat kesalahan (cacat) yang ditolerir adalah maksimal
sebatang rokok. Apabila karyawan mampu menekan angka
maksimum tersebut maka dikatakan memiliki kinerja yang
baik.
3) Jangka Waktu Keluaran
Ketetapan waktu yang digunakan dalam menghasilkan
sebuah barang. Apabila karyawan dapat mempersingkat
waktu proses sesuai dengan standar, maka karyawan
tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik.
Misalnya: waktu standar yang ditetapkan untuk
menghasilkan 100 batang rokok adalah 120 menit, jika
karyawan dapat mempesingkat menjadi 100 menit per 100
batang, maka kinerja karyawan tersebut dikatakan baik.
4) Tingkat Kehadiran di Tempat Kerja
Kehadiran karyawan di tempat kerja sudah ditentukan pada
awal karyawan bergabung dengan perusahaan, jika
kehadiran karyawan dibawah standar hari kerja yang
ditetapkan maka karyawan tersebut tidak akan mampu
memberikan kontribusi yang optimal terhadap perusahaan.
5) Kerjasama
Keterlibatan seluruh karyawan dalam mencapai target yang
ditetapkan sangat penting kerjasama yang baik antar
karyawan akan mampu meningkatkat kinerja.

Tujuan Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Didalam Mangkunegara (2000:10), secara spesifik, tujuan
penilaian kinerja sebagai berikut:
1) Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang
persyaratan kinerja.
2) Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, ,
sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik,
atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi
yang terdahulu.
3) Memberikan perluang kepada karyawan untuk
mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan
meningkatkan kepedulian terhadap karier atau pekerjaan
yang diembannya sekarang.
4) Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa
depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi
sesuai dengan potensinya.
5) Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang
sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat,
dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hak
yang perlu diubah.

Pengertian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama
periode tertentu didalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil
kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih
dahulu dan telah disepakati bersama (Veithzal, 2005:97). Kinerja
karyawan tidak hanya sekedar informasi untuk dapat dilakukannya
promosi atau penetapan gaji bagi perusahaan. Akan tetapi
bagaimana perusahaan dapat memotivasi karyawan dan
mengembangkan satu rencana untuk memperbaiki kemerosotan
kinerja dapat dihindari.
Kinerja karyawan perlu adanya penilaian dengan maksud
untuk memberikan satu peluang yang baik kepada karyawan atas
rencana karier mereka dilihat dari kekuatan dan kelemahan,
sehingga perusahaan dapat menetapkan pemberian gaji,
memberikan promosi, dan dapat melihat perilaku karyawan.
Penilaian kinerja dikenal dengan istilah “performance rating” atau
“performance appraisal”. Menurut munandar (2008:287), penilaian
kinerja adalah proses penilaian ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja,
dan hasil kerja seseorang tenaga kerja atau karyawan (pekerja dan
manajer), yang dianggap menunjang unjuk kerjanya, yang
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan
keputusan tentang tindakan-tindakan terhadap bidang
ketenagakerjaan.
Suatu perusahaan melakukan penilaian kinerja didasarkan
pertimbangan bahwa perlu adanya suatu sistem evaluasi yang
objektif terhadap organisasional. Selain itu, dengan adanya
penilaian kinerja, manajer puncak dapat memperoleh dasar yang
objektif untuk memberikan kompensasi sesuai dengan prestasi
yang disumbangkan masing-masing pusat pertanggungjawaban
kepada perusahaan secara keseluruhan. Semua ini diharapkan dapat
membentuk motivasi dan rangsangan kepada msing-masing bagian
untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Persyaratan Sistem Penilaian Kinerja Yang Efektif (skripsi, tesis, dan disertasi)

Efektivitas sistem penilaian kinerja adalah suatu rangkaian proses yang
digunakan untuk mengukur dan menilai sifat-sifat dari pekerjaan, perilaku, dan hasil
termasuk untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dalam bekerja agar
mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan organisasi (Cascio, 2003).
Sistem penilaian kinerja karyawan harus dijalankan secara efektif. Sistem
penilaian kinerja yang efektif harus mendapatkan prioritas yang tinggi dalam suatu
organisasi (Mondy, 2008: 257). Oleh karena itu, indikator yang dipergunakan
dalam melakukan penilaian kinerja harus memenuhi persyaratan agar mendapatkan
informasi yang tepat tentang pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan sebagai tugas
pokoknya. Ada lima persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan penilaian
kinerja agar memperoleh hasil yang efektif menurut Cascio (2003), yaitu: (1)
Reliability, (2) Relevance, (3) Sensitivity, (4) Practicality, dan (5) Acceptability.
Persyaratan pertama dari sistem penilaian kinerja adalah reliability. Hasil dari
suatu sistem penilaian harus dapat dipercaya dan konsisten. Suatu sistem penilaian
kinerja dikatakan mempunyai unsur reliabilitas yang tinggi jika dua penilai atau lebih
memberi penilaian yang saling bersesuaian, tetapi memberi penilaian dengan
perspektif yang berbeda (misalnya, supervisor, rekan kerja, bawahan) dapat melihat
kinerja individu yang sama secara sangat berbeda. Untuk memberikan data yang
andal, setiap penilai harus memiliki kesempatan yang memadai untuk mengamati apa
yang telah dilakukan oleh karyawan yang akan dinilai. Jika tidak, penilaian tersebut
tidak dapat diandalkan. Sistem penilaian kinerja seharusnya diberitahukan kepada
karyawan sebelum berlangsungnya penilaian, hal tersebut bertujuan untuk menjaga
agar semua karyawan yang akan dinilai bertanggung jawab atas tugas-tugasnya
(Marwansyah, 2014)
Sedangkan persyaratan kedua adalah relevance, relevansi menyiratkan bahwa
harus ada kaitan yang jelas antara standar kinerja suatu pekerjaan dengan tujuan
organisasi. Selain itu, ada hubungan yang jelas antara elemen-elemen dalam
pekerjaan dengan dimensi yang dinilai dalam lembar penilaian. Sistem penilaian
kinerja digunakan untuk mengukur kinerja karyawan yang ada hubungannya dengan
pekerjaan yang dilakukan. Hubungan yang ada kesesuaian antara hasil pekerjaan dan
tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Untuk menilai prestasi kinerja karyawan
perlu disusun indikator penilaian yang sesuai dengan tugas kerja mereka (Amir,
2015).
Kemudian persyaratan ketiga adalah sensitivity. Sensitivitas menyiratkan
bahwa sistem penilaian kinerja harus mampu membedakan pegawai yang bekerja
produktif dengan pegawai yang bekerja kurang produktif. Hal tersebut sangat
penting agar tidak mengurangi motivasi karyawan (Cascio, 2003).
Persyaratan keempat adalah practicality, Kepraktisan menyiratkan bahwa
instrumen penilaian kinerja mudah dipahami oleh penilain dan yang dinilai. Dari
perspektif ini, relevansi, sensitivitas, dan keandalan sesungguhnya merupakan
komponen teknis dari suatu sistem penilaian kinerja yang dirancang untuk membuat
keputusan menyangkut kinerja karyawan (Cascio, 2003).
Persyaratan terakhir dari efektivitas sistem penilaian kinerja karyawan adalah
acceptability, Kemamputerimaan merupakan syarat yang paling penting diantara
sistem penilaian kinerja lainnya, karena program pengembangan sumber daya
manusia haruslah mendapat dukungan dari orang-orang yang akan melaksanakannya.
Banyak sistem penilaian kinerja yang valid dan andal tetapi karena dianggap
merepotkan maka ditolak oleh para pengguna (Cascio, 2003).
Sementara itu, ada tujuh persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan
penilaian kinerja agar memperoleh hasil yang efektif menurut (Mondy dan Noe,
2005), yaitu: (1) Standarization (Standardisasi), (2) Performance Expectations
(Ekspektasi kinerja), (3) Job-Related Criteria (Krikteria yang terkait dengan
pekerjaan), (4) Continuous Open Communication (Komunikasi terbuka), (5) Trained
Appraisers (Penilai yang cakap), (6) Due Process (Proses pengajuan keberatan), dan
(7) Performance Reviews (Akses karyawan terhadap hasil penilaian).
Persyaratan pertama yaitu standarization (standardisasi). Para pekerja dalam
kategori pekerjaan yang sama dan berada di bawah penyelia yang sama, harus dinilai
dengan menggunakan indikator penilaian kinerja yang sama. Selain itu, penilaian
kinerja harus mencakup periode penilaian yang sama. Pemberian umpan balik dan
kesempatan wawancara harus dijadwalkan bagi semua karyawan Aspek lain dari
standardisasi adalah dokumentasi formal. Dokumentasi atau catatan ini meliputi
deskripsi kewajiban karyawan dan hasil kerja yang diharapkan (Mondy dan Noe,
2005).

Tujuan Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Penilaian kinerja dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi
organisasi dan karyawan yang dinilai. Tujuan dari penilaian kinerja karyawan adalah
untuk memberikan informasi terkait prestasi kerja karyawan diwaktu yang lalu dan
sebagai prediksi kinerja karyawan diwaktu yang akan datang (Astuti, 2006).
Tujuan penilaian kinerja karyawan adalah sebagai dasar dalam pengambilan
keputusan untuk (1) melatih, memutasikan, atau mendisiplinkan pekerja; (2)
mempromosikan pekerja yang berprestasi; (3) menindak pekerja yang kurang atau
tidak berprestasi; dan (4) memberikan atau menunda kenaikan imbalan/balas jasa
(Marwansyah, 2014). Selain itu, ada dua tujuan dari penilaian kinerja menurut
Badriyah (2015), yaitu untuk pengembangan tujuan organisasi dan untuk
mengevaluasi terhadap tujuan organisasi.
Untuk pengembangan tujuan organisasi, yaitu: (1) sebagai motivasi bagi para
karyawan; (2) sebagai media untuk memperkuat hubungan antara atasan dengan
bawahan; (3) sebagai alat untuk mendiagnosis masalah yang dialami oleh individu
atau karyawan; (4) sebagai sarana pengembangan komitmen organisasi melalui
diskusi kesempatan karir dan perencanaan karir; dan (5) sebagai bahan untuk
mengambil keputusan dilakukannya pelatihan dan bimbingan pekerjaan dalam rangka
memperbaiki kinerja dan pengembangan potensi pada masa yang akan datang.
Sedangkan evaluasi terhadap tujuan (goal) organisasi, mencakup: (1) sebagai
feedback pada pekerjaan untuk mengetahui hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan
oleh karyawan; (2) sebagai sarana untuk membantu manajemen dalam membuat
keputusan pemberhentian sementara atau PHK dengan memberikan “peringatan”
kepada karyawan tentang kinerja mereka yang tidak memuaskan; dan (3) sebagai
informasi untuk menentukan pembayaran upah atau bonus dan keputusan promosi
serta menyediakan media komunikasi untuk keputusan tersebut.
Sementara itu, tujuan dari penilaian kinerja yang dikemukakan oleh Ijewereme
dan Benson (2013), adalah tujuan administrasi dan tujuan pengembangan. Adapun
tujuan administrasi, yaitu sebagai penyedia informasi untuk menentukan keputusan
terkait gaji dan promosi. Sedangkan, tujuan perkembangan, yaitu sebagai informasi
yang digunakan untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan perencanaan karir.

Definisi Sistem Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Efektivitas dapat diukur dari kinerja organisasi dalam memanfaatkan dan
mendapatkan sumber daya untuk mengejar tujuan organisasi (Sinambela, 2012).
Efektivitas adalah hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai dengan hasil
yang diharapkan, efektivitas merupakan hubungan antara output dengan goal
(Mahmudi, 2015). Konsep efektivitas meliputi berbagai faktor yang terdapat di
dalam maupun di luar organisasi (Priansa dan Garnida, 2013). Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu hasil yang telah didapat oleh suatu
organisasi untuk mendapatkan sasaran yang diinginkan dapat terwujud.
Dalam organisasi terdapat suatu sistem kerja yang dijalankan. Sistem diartikan
sebagai sekumpulan prosedur untuk melaksanakan suatu tugas yang saling terhubung
dan saling berkaitan (Pratama, 2014). Suatu sistem pada dasarnya berfungsi untuk
mencapai tujuan tertentu mengenai sekelompok unsur yang kuat hubungannya antara
satu dengan yang lainnya (Rusdiana dan Irfan, 2014). Sistem terdiri dari bagianbagian yang beroperasi untuk mencapai tujuan (Sunyoto, 2014). Berdasarkan
beberapa pengertian mengenai sistem, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah
kumpulan dari bagian-bagian yang saling terkait dan saling bekerja sama untuk
membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai sasaran, tujuan, visi,
dan misi organisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program
kegiatan atau kebijakan yang dijalankan (Moeheriono, 2009). Kinerja dapat diukur
dan diketahui jika sekelompok karyawan atau individu telah mempunyai standar atau
krikteria keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Kinerja
merupakan output yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu terkait suatu pekerjaan
atau suatu profesi seseorang (Wirawan, 2009). Selain itu, kinerja adalah pencapaian
atau prestasi seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya
(Marwansyah, 2014: 228). Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan
di atas, kinerja atau performance adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang
dalam suatu organisasi.
Penilaian kinerja adalah bagian terpenting dari tingkah laku kerja yang
dijalankan dalam suatu organisasi (Badriyah, 2015). Penilaian kinerja merupakan
sebuah hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan dan fungsi-fungsi pekerjaan dalam
kurun waktu tertentu dan dituangkan dalam sebuah catatan (Sutrisno, 2009: 150).
Penilaian kinerja adalah hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh
seorang karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2008: 67).
Selama karyawan bekerja di dalam suatu organisasi harus diadakan penilaian
terhadap kinerjanya. Menurut Arif dan Yusup (2015), penilaian kinerja adalah
penilaian yang dilakukan secara sistematik terhadap hasil kinerja dan potensi
karyawan dalam upaya mengembangkan diri untuk kepentingan organisasi.
Penilaian kinerja (performance appraisal) merupakan sistem yang formal untuk
mengkaji, memeriksa, dan menilai kinerja individu atau sekelompok karyawan
(Marwansyah, 2014: 228). Adapun definisi lainnya mengenai penilaian kinerja yang
dikemukakan oleh Widodo (2015: 130),
“Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah suatu penilaian terhadap
tingkat kinerja yang telah dijalankan oleh karyawan dan dibandingkan dengan
standar kinerja yang sudah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam
menentukan kompensasi, promosi, pengembangan atau pelatihan, maupun
untuk pemerhentian karyawan itu sendiri”.

Pengertian Sistem Informasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya mempunyai tiga fungsi yaitu
pemberdayaan (empowerment), pembangunan (development), dan pelayanan
(service). Upaya peningkatan pelayanan sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah,
salah satunya pelayanan penyampaian informasi tentang ketenagakerjaan melalui
Sistem Informasi BKOL yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
Melengkapi teori tentang sistem informasi BKOL, maka akan diuraikan
mengenai pengertian sistem dan informasi. M. Khoirul Anwar dalam buku
SIMDA: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era
Otonomi Daerah menjelaskan pengertian sistem, yaitu seperangkat komponen
yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa
tujuan. (Anwar, 2004:4).
Menurut Sutabri dalam bukunya Pengantar Sistem Informasi menjelaskan
bahwa informasi “merupakan data yang telah diklarifikasi atau di interprestasi
untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan” (Sutabri, 2005:23). Sesuai
pendapat di atas, informasi merupakan data yang telah di proses dari seluruh data
yang baku menjadi data yang berkualitas dan dapat bersifat akurat dan tepat
waktu, sehingga memberikan suatu informasi yang bermutu bagi masyarakat.
Menurut Alter sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja,
informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai
tujuan dalam sebuah organisasi (dalam Abdul, 2002:17). Pendapat tersebut
mengemukakan, bahwa sistem informasi merupakan kumpulan kegiatan yang
diintegrasikan antara program kerja, informasi ke dalam suatu server database
sehingga keinginan suatu organiasi dalam mencapai tujuan bisa terwujudkan.

Pengertian Informasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Informasi sangat dibutuhkan agar dapat mengetahui keakuratan data yang
dihasilkan. Informasi ibarat data yang mengalir didalam tubuh suatu organisasi,
informasi ini sangat penting dalam pengambilan keputusan didalam suatu
organisasi.
Menurut McFadden, dalam bukunya Abdul Kadir yang berjudul
Pengenalan Sistem Informasi, mendefinisikan informasi sebagai data yang telah
diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang
menggunakan data tersebut (dalam Kadir, 2002:31). Sedangkan menurut Davis,
informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi
penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat
mendatang (dalam Kadir, 2002:31).
Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat berbicara
banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data yang diolah melalui suatu model
menjadi informasi, penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat
suatu keputuan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan tindakan lain
yang akan membuat sejumlah data kembali. Data yang ditangkap dianggap
sebagai input, diproses kembali melalui model dan seterusnya membentuk suatu
siklus.
Menurut Raymond McLeod Jr, informasi adalah data yang telah diproses,
atau data yang memiliki arti (McLeod, 1996:18). Maksudnya adalah setelah data
diproses dapat dicerna atau dimengerti sehingga dapat menimbulkan suatu arti
maka dapat dikatakan sebuah informasi. Sedangkan menurut Wahyono, informasi
adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang
menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata yang dapat
digunakan sebagai alat bantu untuk mengambilan suatu keputusan (Wahyono,
2004:3). Kegunaan informasi yaitu untuk mengurangi ketidakpastian dalam
proses pengambilan keputusan pada suatu keadaan sedangkan nilai daripada
informasi tersebut maksudnya bahwa informasi dianggap bernilai apabila
manfaatnya lebih efektif dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk
mendapatkannya.

Pengertian Sistem (skripsi, tesis, dan disertasi)

Perkembangan informasi berbasis komputer ini, menuntut Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat agar siap dalam mengoprasionalkan
semua pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sistem komputerisasi.
Melengkapi pandangan tersebut, maka diuraikan mengenai sistem, data dan
informasi, M. Khoirul Anwar dalam buku SIMDA: Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah menjelaskan pengertian
sistem, sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling
bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan (Anwar, 2004:4). Sedangkan
pengertian data menurut Wahyono, data adalah bahan baku informasi,
didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas,
tindakan, benda dan sebagainya (Wahyono, 2004:2).

Pengertian Pelayanan Publik (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menelusuri arti pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan
umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan umum. Oleh karena itu
antara kepentingan umum dengan pelayanan umum adanya hubungan yang saling
berkaitan. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan umum dapat
juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan
kegiatan organisasi.
Pemerintah pada hakikatnya bertujuan pada pelayanan publik atau Publik
Service yaitu memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat.
Salah satunya penggunaan e-Government yaitu melalui media internet yaitu
website.
Dwiyanto, menekankan bahwa responsivitas sangat diperlukan dalam
pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi
untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas
pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam studinya tentang reformasi
birokrasi, Dwiyanto, mengembangkan beberapa indikator responsivitas pelayanan
publik, yaitu:
1. Keluhan pengguna jasa
2. Sikap aparat birokrasi, dalam merespon keluhan pengguna jasa
3. Penggunaan, keluhan pengguna jasa sebagai referensi perbaikan layanan
publik
4. Barbagai tindakan aparat birokrasi dalam memberikan pelyanan, dan
5. Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem
pelayanan yang berlaku.
(Dwiyanto, 2002:60)

Pengertian Publik (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Sinambela istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang
berarti umum, masyarakat, negara (Sinambela, 2006:5). Sedangkan istilah publik
menurut Inu dan kawan-kawan dalam Sinambela, mendefinisikan publik adalah
sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap
dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa
memiliki (Inu dalam Sinambela, 2006:5).

Pengertian Pelayanan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian layanan atau Pelayanan secara umum, menurut (Puwadarmita,
1996) adalah “menyediakan segala apa yang dibutuhkan orang lain”. Berdasarkan
pendapat tersebut, layanan atau pelayanan merupakan suatu bentuk usaha yang
menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang yang memerlukannya.
Berdasarkan penjelasan diatas, layanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah kepada masyarakat.
Sistem informasi bursa kerja online yang merupakan bagian dari hasil
pengolahan data ini tentunya memberikan pelayanan terbaik kepada publik atau
masyarakat. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai pelayanan publik, maka
penulis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian pelayanan. Pengertian
pelayanan tersebut dikemukakan oleh beberapa ahli, sebagai berikut:
“Menurut Kotler dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk
secara fisik “(Kotler dalam Lukman, 2000:8)

Aparatur Pemerintahan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Aparatur pemerintahan merupakan aset yang paling penting yang harus
dimiliki oleh suatu instansi pemerintah yang harus di perhatikan untuk
menghasilkan kinerja pemerintahan yang baik dan efisien sesuai dengan bidang
kemampuan yang dimiliki oleh setiap aparatur pemerintahan yang ada sehingga
setiap aparat dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diembannya dengan
baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Dharma Setyawan Salam
dalam buku Manajemen Pemerintahan Indonesia menyebutkan bahwa ”aparatur
pemerintahan sebagai social servant yaitu pekerja yang digaji oleh pemerintah
melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada
masyarakat”.(Salam, 2004:169)
Keberhasilan pencapaian tujuan dari setiap pelaksanaan kegiatan yang
dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah pada dasarnya sangat tergantung dari
tingkat kemampuan sumberdaya aparat yang dimilikinya sebagai pelaksana dari
setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, oleh sebab itu maka faktor
sumberdaya manusia sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan kegiatan
yang dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut Buchari Zainun dalam buku
Manajemen Sumber Daya Manusia menyebutkan bahwa sumberdaya manusia
adalah daya atau tenaga atau kekuatan atau kemampuan yang bersumber dari
manusia (Buchari, 2001:64). Berdasarkan hal tersebut, maka sumberdaya aparatur
pemerintahan merupakan segala daya, tenaga, kekuatan, dan kemampuan yang
bersumber dari aparatur pemerintahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah
sebagai pelaksana dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Menurut Buchari Zainun, menyatakan bahwa ”bagaimanapun majunya
teknologi dewasa ini yang sudah menggantikan bagian terbesar tenaga kerja
terutama tenaga kerja kasar, namun faktor manusia masih memegang peranan
penting bagi suksesnya suatu usaha”(Buchari, 2001:17). Oleh sebab itu, faktor
manusia sebagai pemegang peranan penting bagi suksesnya suatu usaha yang
dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan suatu kegiatan salah satunya
adalah profil aparatur pemerintahan.
Menurut Sadili Samsudin dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan profil adalah latar belakang pribadi
seseorang yang meliputi: keahlian, pengalaman, Usia, jenis kelamin, pendidikan,
kondisi fisik, tampang, bakat, tempramen, dan juga karakter yang ada pada diri
seseorang (Samsudin, 2006:96).

Tujuan Evaluasi Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk
mengavaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi,
adapun tujuan dari evaluasi kinerja menurut (Ivancevich, 1992) antara lain :
1. Pengembangan
Dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu dtraining dan
membantu evaluasi hasil training. Dan juga dapat membantu
pelaksanaan Conseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat
dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai.
2. Pemberian Reward
Dapat digunnakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif dan
promosi. Berbagai organisasi juga menggunakan untuk
membarhentikan pegawai.
3. Motivasi
Dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan
inisiatif, rasa tanggungjawab sehingga mereka terdorong untuk
meningkatkan kinerjanya.
4. Perencanaan SDM
Dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta
perencanaan SDM.
5. Kompensasi
Dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa
yang harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau
rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil.
6. Komunikasi
Evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antara
atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai.
(dalam Darma 2009 :14)

Sasaran Evaluasi Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sasaran-sasaran evaluasi kinerja Aparatur yang dikemukakan Agus
Sunyoto (1999) dalam bukunya Kualitas Kinerja Aparatur (edisi kelima) sebagai
berikut :
1. Membuat analisis kinerja dari waktu yang lalu secara
berkesinambungan dan periodik, baik kinerja aparatur maupun kinerja
organisasi.
2. Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para aparatur melalui
audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan
kemampuan dirinya. Atas dasar evaluasi kebutuhan pelatihan itu dapat
menyelenggarakan program pelatihan dengan tepat.
3. Menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan
tanggung jawab perorangan dan kelompok sehingga untuk periode
yang selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh karyawan, mutu
dan baku yang harus dicapai, sarana dan prasaranan yang diperlukan
untuk meningkatkan kinerja karyawan.
4. Menemukan potensi karyawan yang berhak memperoleh promosi, dan
kalau mendasarkan hasil diskusi antara karyawan dan pimpinannya itu
untuk menyusun suatu proposal mengenai sistem bijak (merit system)
dan sistem promosi lainnya, seperti imbalan (reward system
recommendation).
(Sunyoto, 1999:1)

Fungsi Evaluasi Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Fungsi evaluasi kinerja yang dikemukakan Wirawan (2009) sebagai
berikut :
1. Memberikan balikan kepada aparatur ternilai mengenai kinerjanya.
Ketika merekrut pegawai (ternilai), aparatur harus melaksanakan
pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan uraian tugas,
prosedur operasi, dan memenuhi standar kinerja.
2. Alat promosi dan demosi. Hampir disemua sistem evaluasi kinerja,
hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan memberikan
promosi kepada aparatur ternilai yang kinerjanya memenuhi ketentuan
pembarian promosi. Promosi dapat berupa kenaikan gaji, pemberian
bonus atau komisi, kenaikan pangkat atau menduduki jabatan tertentu.
Sebaliknya, jika kinerja aparatur ternilai tidak memenuhi standar atau
buruk, instansi menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk
memberikan demosi berupa penurunan gaji, pangkat atau jabatan
aparatur ternilai.
3. Alat memotivasi ternilai. Kinerja ternilai yang memenuhi standar,
sangat baik, atau superior, evaluasi kinerja merupakan alat untuk
memotivasi kinerja aparatur. Hasil evaluasi dapat digunakan instansi
untuk memotivasi aparatur agar mempertahankan kinerja yang superior
dan meningkatkan kinerja baik atau sedang.
4. Penentuan dan pengukuaran tujuan kinerja. Sistem evaluasi kinerja
yang menggunakan prinsip manajemen by objectives, evaluasi kinerja
dimulai dengan menentukan tujuan atau sasaran kerja aparatur ternilai
pada awal tahun.
5. Konseling kinerja buruk. Evaluasi kinerja, tidak semua aparatur
mampu memenuhi standar kinerjanya atau kinerjanya buruk. Hal itu
mungkin karena ia menghadapi masalah pribadi atau ia tidak berupaya
menyelesaikan pekerjaannya secara masksimal. Bagi aparatur seperti
ini penilai akan memberikan konseling mengenai penyebab rendahnya
kinerja ternilai dan mengupayakan peningkatan kinerja ditahun
mendatang. Konseliang dapat dilakukan sebelum evaluasi kinerja jika
atasan dapat mengetahui kelambanan aparatur.
6. Pemberdayaan aparatur. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk
memberdayakan aparatur agar mampu menaiki tangga atau jenjang
karier. Evaluasi kinera menentukan apakah kinerja aparatur dapat
dipergunakan sebagai ukuran untuk meningkatkan kariernya.
(Wirawan, 2009:24)

Pengertian Evaluasi Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Evaluasi kinerja disebut juga “Performance evaluation” atau
“Performance appraisal”. Appraisal berasal dari kata Latin “appratiare” yang
berarti memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja berarti memberikan nilai
atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan,
kompensasi atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil
dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Setiap orang pada
umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui dan dihargai
oarang lain. Leon C. Mengginson mengemukakan evaluasi kinerja atau penilaian
prestasi adalah “penilaian prestasi kerja (Performance appraisal), suatu proses
yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan
melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.” (Dalam
Mangkunegara, 2005:10)

Pengertian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance).
Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005:67) bahwa istilah kinerja
berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau
prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas
dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Menurut Notoatmodjo bahwa kinerja tergantung pada kemampuan
pembawaan (ability), kemampuan yang dapat dikembangkan (capacity), bantuan
untuk terwujudnya performance (help), insentif materi maupun nonmateri
(incentive), lingkungan (environment), dan evaluasi (evaluation). Kinerja
dipengaruhi oleh kualitas fisik individu (ketrampilan dan kemampuan, pendidikan
dan keserasian), lingkungan (termasuk insentif dan noninsentif) dan teknologi.
Definisi kinerja menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara dalam
bukunya manajemen sumber daya perusahaan adalah :
“Kinerja Karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya”(Mangkunegara, 2000:67).

Fungsi Evaluasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Evaluasi mempunyai beberapa fungsi yaitu :
a. Memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program dan
kegiatan, yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan
kesempatan telah dicapai. Dengan evaluasi dapat diungkapkan
mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran dan target tertentu.
b. Memberi sumbangan pada klarifiaksi dan kritik. Evaluasi memberi
sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang
mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan
dan mengoperasikan tujuan dan target.
c. Memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan, termasuk
perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak
memadainya suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan
memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan, program dan
kegiatan. Evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi
pendefinisian alternatif kebijakan, yang bermanfaat untuk mengganti
kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan yang lain.
(Tim Penyusun Modul Sistem AKIP;2007)
Menurut pendapat di atas, fungsi evaluasi untuk memberi informasi yang
baik dan benar, kepada masyarakat. Memberi kritikan pada klarifikasi suatu nilanilai dari suatu tujuan dan target, kemudian Membuat suatu metode kebijakan
untuk mencapai kinerja sehingga program dan kegiatan yang di evaluasi
memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan suatu kegiatan dalam
organisasi atau instansi.

Pengertian Evaluasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal),
pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment). Evaluasi kinerja sangat
penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan
publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang
publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan
secara ekonomis, efektif, dan efisien.
Pendapat William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu:
“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran
(appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), katakata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti
satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan
produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn,
2003:608).
Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan
dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran
kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi
kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan,
nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijan bermanfaat bagi
pelayanan publik.
Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku Konsep Administrasi dan
Administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses
perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha,
1989:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak
dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga
dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau
dilanjutkan.
Menurut Commonwealth of Australia Department of Finance Evaluasi
biasanya didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengukur keberhasilan
pelaksanaan kebijakan. Secara umum, evaluasi dapat didefinisikan sebagai the
systematic assessment of the extent to which:
1. Program inputs are used to maximise outputs (efficiency);
2. Program outcomes achieve stated objectives (effectiveness);
3.Program objectives match policies and community needs
(appropriateness).
(Commonwealth of Australia Department of Finance, 1989: 1)

Kinerja Karyawan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Setiap karyawan dalam organisasi dituntut untuk memberikan
kontribusi positif melalui kinerja yang baik mengingat kinerja organisasi
tergantung dari kinerja karyawannya. Kinerja adalah tingkat terhadap mana
para karyawan mencapai persyaratan pekerjaan secara efisien dan efektif
(Simamora, 2006). Kinerja karyawan merupakan prestasi kerja, yakni
perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan
standar kerja yang telah ditetapkan organisasi. Selanjutnya Robbins (2008)
mendefinisikan kinerja karyawan: suatu hasil yang dicapai oleh karyawan
dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu
pekerjaan.
Kinerja karyawan yang tinggi memajukan organisasi dan memberikan
kesempatan yang besar bagi karyawan daripada yang memiliki kinerja yang
rendah. Kinerja dihubungkan dengan bahwa organisasi tersebut menggaji
orang untuk bekerja dan melakukan pekerjaan dengan baik (Iqbal, et. al.
2013). Aktivitas yang dapat dinilai dan diukur direfleksikan sebagai kinerja
(Iqbal, et. al. 2013). Organisasi membutuhkan kinerja yang tinggi dari
karyawannya sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya dan
mampu mencapai keuntungan kompetitif (Iqbal, et. al. 2013). Baik buruknya
kinerja organisasi mengacu pada kinerja karyawan (Iqbal, et. al.2013).
Kinerja karyawan yang memuaskan tidak terjadi secara otomatis. Banyak
faktor seperti standar manajerial, pengetahuan, keterampilan, komitmen dan
penilaian kinerja yang mempengaruhi kinerja karyawan (Iqbal, et. al.2013).
Banyak organisasi yang menggunakan penilaian kinerja dalam rangka untuk
meningkatkan kinerja karyawan karena hal itu akan membawa pada
pencapaian kinerja organisasi (Iqbal, et. al.2013).
Kerja (work) berkaitan dengan kemampuan seseorang melalui mana ia
menampilkan aktivitas yang didukung oleh inti teknis. Kinerja (performance)
tidak berkaitan dengan karakteristik inti teknis tetapi berkaitan dengan
kepedulian lingkungan psikologis organisasi dan lingkungan sosial dimana
organisasi tersebut mencapai tujuannya. Hal ini mencakup perilaku seperti
membantu kolega atau menjadi anggota organisasi yang dapat dipercaya
(Iqbal, et. al. 2013). Penilaian kinerja menekankan pada variabel-variabel
kinerja bukan pada sifat-sifat pribadi (Iqbal, et. al. 2013). Kinerja merupakan
hasil yang dapat dicapai atau ditunjukkan oleh seseorang di dalam
pelaksanaan tugas pekerjaan. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kinerja
yang baik manakala mereka dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik,
artinya mencapai standar kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dan atau
bahkan melebihi standar yang telah ditentukan. Apabila seseorang
mempunyai perasaan berprestasi atau memiliki kinerja yang baik, maka ia
harus mempunyai cara untuk mengukur kemajuan yang dilakukannya.
Mereka menginginkan umpan balik meskipun mereka tidak mendapatkan
hadiah untuk keberhasilan pekerjaan dan hukuman untuk kegagalan mereka
(Nitasari, 2012)

Teori Herzberg (skripsi, tesis, dan disertasi)

Teori dua faktor (two-factor theory) yang dikemukakan oleh
Frederick Herzberg merupakan kerangka kerja untuk memahami implikasi
motivasional dari lingkungan kerja. Ada dua faktor di dalam teori ini yaitu:
faktor-faktor higienis (sumber ketidakpuasan) dan faktor-faktor pemuas
(sumber kepuasan). Dalam teorinya Herzberg meyakini bahwa kepuasan
kerja memotivasi pada kinerja yang lebih baik. Faktor-faktor higienis
seperti kebijakan organisasi, supervisi, dan gaji dapat menghilangkan
ketidakpuasan. Faktor ini berhubungan erat dengan pekerjaan. Perbaikan
hubungan pekerjaan tidak mengarah pada kepuasan yang lebih besar,
tetapi diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan. Di lain pihak,
motivator atau pemuas seperti pencapaian, tanggung jawab, dan
penghargaan mendukung pada kepuasan kerja. Motivator berhubungan
erat dengan kerja itu sendiri atau hasil langsung yang diakibatkannya,
seperti peluang promosi, peluang pertumbuhan personal, pengakuan
tanggung jawab, dan prestasi. Perbaikan dalam isi pekerjaan mendorong
pada peningkatan kepuasan dan motivasi untuk bekerja lebih baik (Jose,
2011).

Faktor Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Penilaian kinerja merupakan upaya membandingkan prestasi aktual
karyawan dengan prestasi kerja yang diharapkan darinya (Dessler, 2000).
Dalam penilaian kinerja karyawan tidak hanya menilai hasil fisik, tetapi
pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan yang menyangkut berbagai
bidang seperti kemampuan kerja, kerajinan, kedisiplinan, hubungan kerja
atau hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang
dijabatnya.
Menurut Dessler (2000) ada tiga faktor dalam penilaian kinerja,
yaitu:
a. Prestasi pekerjaan, meliputi: akurasi, ketelitian, keterampilan, dan
penerimaan keluaran
b. Kuantitas pekerjaan, meliputi: volume keluaran dan kontribusi
c. Kepemimpinan yang diperlukan, meliputi: membutuhkan saran,
arahan atau perbaikan
Handoko (1994) menyebutkan bahwa penilaian kinerja terdiri dari
3 kriteria, yaitu
a. Penilaian berdasarkan hasil yaitu penilaian yang didasarkan adanya
target-target dan ukurannya spesifik serta dapat diukur.
b. Penilaian berdasarkan perilaku yaitu penilaian perilaku-perilaku yang
berkaitan dengan pekerjaan.
c. Penilaian berdasarkan judgement yaitu penilaian yang berdasarkan
kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, koordinasi, pengetahuan
pekerjaan dan ketrampilan, kreativitas, semangat kerja, kepribadian,
keramahan, intregitas pribadi serta kesadaran dan dapat dipercaya
dalam menyelesaikan tugas.

Fungsi Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Mehta (2014) menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah salah
satu fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM). Hal
ini berguna bukan hanya untuk manajemen saja melainkan juga untuk
karyawan sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami tentang
kinerja mereka dari sudut pandang manajemen.
Fungsi diadakannya penilaian kinerja di setiap kinerja organisasi
antara lain adalah sebagai berikut (Handoko, 1994):
a. Sebagai dasar untuk menentukan keputusan penggajian.
b. Sebagai dasar umpan balik atas kinerja yang dilakukan seseorang
atau kelompok.
c. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan yang dinilai.
d. Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan promosi.
e. Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan pemberhentian.
f. Sebagai dasar pertimbangan keputusan training dan pengembangan.
g. Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan penghargaan (reward)
h. Sebagai alat untuk mendukung dan meningkatkan kinerja.
Dengan mengetahui banyak kegunaan atau fungsi dari adanya
penilaian kinerja, maka bisa diketahui bahwa hasil penilaian kinerja
bukanlah merupakan tahap akhir, namun sebaliknya hasil penilaian
hendaknya dapat digunakan sebagai dasar keputusan atau strategi
organisasi.

Manfaat Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Mathis and Jackson (2008) meringkas manfaat penilaian kinerja
menjadi dua, yakni manfaat administratif dan manfat pengembangan. Pada
manfaat administratif, penilaian kinerja digunakan untuk menentukan gaji
dan keputusan-keputusan administratif lainnya. Sedangkan pada manfaat
pengembangan, penilaian kinerja menekankan pada pengembangan
karyawan seperti mengidentifikasi kekuatan, area untuk perubahan,
kebutuhan pelatihan dan pengembangan, dan perencanaan untuk
kesempatan-kesempatan masa depan.
Menurut Simanjuntak (2005) manfaat penilaian kinerja yaitu:
a. Peningkatan kinerja
Terutama bila hasil penilaian kinerja seseorang rendah atau di bawah
standar yang telah ditetapkan, maka orang yang bersangkutan dan
atasan akan segera membuat segala upaya untuk meningkatkan
kinerjanya.
b. Pengembangan SDM
Penilaian kinerja sekaligus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
setiap individu, serta potensi yang dimilikinya. Dengan demikian
manajer dan individu dimaksud dapat mengoptimalkan pemanfaatan
keunggulan dan potensi individu yang bersangkutan, serta mengatasi
dan mengkompensasi kelemahan-kelemahannya melalui program
pelatihan. Manajer dan individu yang bersangkutan dapat
mengembangkan potensi yang dimiliki, baik untuk memenuhi
kebutuhan perusahaan atau organisasi, maupun dalam rangka
mengembangkan karier mereka masing-masing.
c. Pemberian kompensasi
Melalui penilaian kinerja individu, dapat diketahui siapa yang
memberikan kontribusi besar dan siapa yang memberikan kontribusi
kecil dalam pencapaian hasil akhir organisasi atau perusahaan.
Pemberian imbalan atau kompensasi yang adil haruslah didasarkan
kepada kinerja atau kontribusi setiap orang kepada perusahaan.
Karyawan yang menampilkan penilaian kinerja yang tinggi patut diberi
kompensasi, antara lain berupa: pemberian penghargaan, pemberian
bonus, dan atau percepatan kenaikan pangkat dan atau gaji.
d. Program peningkatan produktivitas
Dengan mengetahui kinerja masing-masing individu, kekuatan dan
kelemahan masing-masing serta potensi yang mereka miliki, manajer
dapat menyusun program peningkatan produktivitas perusahaan.
e. Program kepegawaian
Hasil penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk menyusun programprogram kepegawaian, termasuk promosi, rotasi dan mutasi, serta
perencanaan karier pegawai.
f. Menghindari perlakuan diskriminasi
Penilaian kinerja dapat menghindari perlakuan diskriminasi dan kolusi,
karena setiap tindakan kepegawaian akan didasarkan kepada kriteria
objektif, yaitu hasil penilaian kinerja.

Tujuan Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Cascio (2013) menyebukan lima tujuan dari penilaian kinerja:
a. Memberikan justifikasi organisasi secara legal dan formal atas
keputusan-keputusan karyawan. Menjadi masukan utama untuk dasar
sistem pemberian reward dan punishment.
b. Digunakan untuk kriteria validasi tes
c. Memberikan umpan balik terhadap karyawan yang berguna untuk
pengembangan pribadi dan karier. Hasil tes dihubungkan dengan hasil
penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi bahwa nilai skor tes
memprediksi kinerja.
d. Membantu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan bagi karyawan
dan juga menetapkan tujuan-tujuan untuk program pelatihan
e. Membantu mendiagnosis masalah-masalah organisasional.
Nitasari (2012) menyatakan penilaian kinerja merupakan proses
mengukur kinerja karyawan. Penilaian kinerja menitik beratkan pada
penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari seorang
karyawan yang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Tujuan
diadakannya penilaian kinerja bagi karyawan dibagi menjadi dua (Nitasari,
2012) yaitu:
a. Tujuan Evaluasi
Pemimpin menilai kinerja karyawan pada masa lampau yang
bertujuan untuk keperluan keputusan-keputusan promosi, dan
kompensasi.
b. Tujuan Pengembangan
Penilaian kinerja digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan
kinerja dan mengembangkan potensi karyawan.
Penilaian kinerja merupakan bagian penting dalam proses
pengembangan SDM, baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Bagi
organisasi atau perusahaan, hasil dari penilaian karyawan penting arti dan
peranannya dalam pengambilan keputusan dalam proses pengembangan
karyawan, sedangkan bagi karyawan yang bersangkutan, penilaian tersebut
berperan sebagai umpan balik mengenai kemampuan, kekurangan, serta
potensi karyawan tersebut (Nitasari, 2012). Boswell and Boudreau (2000)
menyebutkan dua tujuan penilaian kinerja yakni sebagai tujuan evaluasi
dan tujuan pengembangan. Fungsi evaluasi meliputi penggunan penilaian
kinerja untuk administrasi gaji, keputusan promosi, mengetahui kinerja
individu, dan mengindentifikasi kinerja yang kurang. Selanjutnya, fungsi
pengembangan meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan bagi individu,
memberikan umpan balik kinerja, dan mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan individu.

Pengertian Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

SDM bagi organisasi merupakan hal yang vital karena menjadi
daya yang membuat sumber daya lainnya berdaya guna. Jika SDM
(karyawan) dalam organisasi merasa bahagia, mereka akan melakukan
yang terbaik untuk organisasi. Karena itu sangatlah penting mengelola
SDM. Organisasi berusaha untuk memuaskan dan mendukung
karyawannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Penilaian kinerja
adalah salah satu fungsi utama dari manajemen SDM. Karyawan dalam
organisasi akan bekerja dengan lebih baik ketika kinerja mereka dinilai.
Mereka akan merasa terdukung dan puas dengan kerja mereka (Saeed, et.
al. 2013).
Penilaian kinerja adalah evaluasi atas kinerja individu agar sampai
pada keputusan-keputusan personal yang objektif. Proses penilaian ini
dilaksanakan dengan melibatkan atasan maupun karyawan yang dinilai,
dengan cara mengisi kuesioner. Selanjutnya hasil penilaian keduanya
disatukan dan menjadi nilai akhir. Sedangkan karyawan yang dinilai
adalah karyawan tetap, yang mana masa kerjanya sudah lebih dari dua
tahun. Penilaian kinerja juga merupakan proses mendapatkan,
menganalisis, dan mendokumentasikan informasi tentang nilai (worth)
relatif dari karyawan (Dowling, et. al., 1999; Moorhead and Griffin, 1992).
Jadi penilaian kinerja adalah sebuah interaksi antara karyawan dan
supervisor selama mulai penilaian kinerja sampai akhir untuk
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dengan pandangan untuk
meningkatkan kinerja di masa datang (Akuoko, 2012).
Penilaian kinerja secara langsung dihubungkan dengan kinerja
karyawan. Jika tidak ada penilaian terhadap kinerja karyawan atas kinerja
baik mereka, maka mereka tidak akan melakukan itu lagi dalam berbagai
pekerjaanya. Dalam hubungan antara penilaian kinerja dengan kinerja, bisa
ada suatu moderator yang disebut motivasi. Motivasi dapat meningkatkan
hubungan tersebut (Saeed, et. al. 2013). Hal ini juga dinyatakan oleh
Mehta (2014). Menurut Mullins (2002), tujuan utama penilaian kinerja
adalah untuk meningkatkan kinerja individu, yang pada gilirannya akan
membawa kinerja organisasi seluruhnya. Penilaian kinerja merupakan
salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengelola kinerja secara
efektif, dalam hal menyediakan data untuk elemen-elemen lain pada proses
pengelolaan kinerja. Sebagaimana dicatat oleh Mathis dan Jackson (2008),
penilaian kinerja selalu dikaitkan dengan gaji tambahan dan reward yang
diterima karyawan. Penilaian kinerja dapat meningkatkan semangat untuk
bekerja. Mullins (2002) juga menggambarkan penilaian kinerja secara
komprehensif yakni sebagai ukuran standar untuk menilai kinerja individu,
melihat potensi individu untuk pengembangan karier, dan yang paling
penting untuk meningkatkan kinerja karyawan. Penilaian kinerja
melibatkan pengetahuan karyawan mengenai apa yang diharapkan darinya
dan tetap fokus dengan bantuan supervisor, yang menyampaikan kepada
mereka seberapa baik hasil kinerja yang telah mereka capai yang akan
memacu karyawan untuk mencapai kinerja yang baik (Cascio, 2003)
Penilaian kinerja adalah penting untuk mengelola kinerja karyawan
secara efektif (Iqbal, et. al.2013). Grubb (2007) mengatakan penilaian
kinerja merupakan suatu prosedur untuk mengevaluasi bagaimana personil
individual berkinerja dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja
mereka dan berkontribusi untuk kinerja organisasi. Penilaian kerja tidak
sekadar menilai kekurangan dan kelebihan karyawan, tetapi lebih berupaya
untuk membantu karyawan mencapai kinerja yang diharapkan organisasi
dan berorientasi pada pengembangan karyawan (Nurholis, 2010).
Ullah Khan (2013) menyebutkan penilaian kinerja merupakan
suatu sistem formal yang mengevaluasi kualitas kinerja seorang karyawan.
Sebuah penilaian tidak harus dilihat sebagai tujuan di dalam dirinya
sendiri, melainkan lebih sebagai suatu proses yang penting dalam sebuah
sistem manajemen kinerja yang lebih luas. Masih menurut Ullah Khan
(2013) secara sederhana penilaian kinerja bisa dipahami sebagai penilaian
terhadap kinerja individual dalam suatu cara yang sistematis. Penilaian
tidak hanya didasarkan pada kinerja masa lalu saja, berbagai potensi
karyawan dalam kinerja di masa datang juga harus dinilai. Menurut Rivai
(2005) penilaian kinerja merupakan suatu proses untuk penetapan
pemahaman bersama tentang apa yang akan dicapai, dan suatu pendekatan
untuk mengelola dan mengembangkan orang dengan cara peningkatan
dimana peningkatan itu tidak akan dicapai di dalam waktu yang singkat.
Peningkatan ini tidak terjadi hanya karena sistem yang dikemudikan oleh
manajemen untuk mengatur kinerja dari karyawan mereka, tapi juga
melalui suatu pendekatan ke arah mengelola dan mengembangkan orang
yang memungkinkan mereka untuk mengatur pengembangan dan kinerja
mereka sendiri dalam kerangka sasaran yang jelas dan standar yang telah
disetujui dengan para penyelia mereka. Menurut Mathis dan Jackson
(2006) penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik
karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan
seperangkat standar, dan kemudian mengomunikasikan informasi tersebut
kepada karyawan. Menurut Handoko (1994) penilaian kinerja merupakan
cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu dalam organisasi.
Nilai penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat
kontribusi individu atas kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian
tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sedang menurut Hariandja

Ruang Lingkup Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Cascio (2013) manajemen kinerja seperti halnya sebuah
kompas, sesuatu yang menunjukkan arah aktual maupun arah yang
diharapkan seseorang. Seperti kompas, tugas manajer adalah menunjukkan
dimana posisi seseorang saat ini, dan membantu memusatkan perhatian
dan usaha pada arah yang diharapkan. Sayangnya konsep manajemen
kinerja dipahami terlalu spesifik dan sempit bagi banyak manajer. Mereka
cenderung menyamakannya dengan penilaian kinerja pada sebuah laporan
administratif yang mereka buat satu tahun sekali untuk mengidentifikasi
dan mendiskusikan kekuatan dan kelemahan individu maupun team dalam
kaitannya dengan pekerjaan (Cascio, 2013).
Sebenarnya seandainya manajemen kinerja mudah untuk
dilaksanakan, banyak perusahaan akan melaksanakannya. Salah satu
alasan mengapa manajemen kinerja sulit dilaksanakan adalah bahwa
manajemen kinerja itu harus dilakukan setiap hari, bukan satu tahun sekali,
dan menuntut perhatian dari setiap manajer. Ini merupakan suatu proses
pengembangan yang berlangsung sepanjang waktu (Cascio, 2013).
Di sini terlihat bahwa Cascio (2013) memetakan posisi penilaian
kinerja dalam kerangka manajemen kinerja. Penilaian kinerja adalah
penting, tetapi belumlah cukup. Penilaian kinerja merupakan bagian dari
manajemen kinerja. Penilaian kinerja biasanya dilakukan satu tahun sekali,
atau di beberapa perusahaan setiap satu kuartal. Sedangkan manajemen
kinerja menuntut adanya suatu kemauan dan komitmen untuk fokus pada
peningkatan kinerja baik pada level individu maupun team setiap hari.
Proses pelaksanaan manajemen kinerja meliputi tiga hal, yakni:
a. Menentukan kinerja: menetapkan tujuan
b. Memfasilitasi kinerja: menyediakan sumber-sumber
c. Mendorong kinerja: memberikan reward
Sementara penilaian kinerja secara umum memiliki dua tujuan,
yakni:
a. Untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan membantu mereka
menyadari dan menggunakan secara penuh potensi mereka dalam
mencapai misi perusahaan
b. Menyediakan informasi kepada karyawan dan manajer yang akan
digunakan untuk membuat keputusan-keputusan terkait dengan kerja.
Di sini tampak bahwa penilaian kinerja memainkan peran penting
dalam manajemen kinerja. Namun perlu diketahui bahwa penilaian kinerja
memiliki banyak aspek: sebagai bahan untuk observasi dan penilaian,
sebagai suatu proses umpan balik, dan juga sebagai suatu intervensi
organisasional. Ia merupakan suatu proses pengukuran sekaligus proses
emosional.
Mello (2015) melihat perbedaan manajemen kinerja dan penilaian
kinerja sebagai berikut. Manajemen kinerja yang efektif menuntut
kerjasama antara karyawan dan supervisor untuk bersama-sama
menentukan performance expectations (kinerja yang diharapkan), review
result (mendiskusikan hasil), assess organizational and individual needs
(melihat kebutuhan organisasional dan individual), dan plan for the future
(merencanakan masa depan). Sementara dalam peniaian kinerja
menggunakan pendekatan satu arah penilaian, dimana pihak karyawan
kurang dilibatkan.

Metode Skala Penilaian Grafik (skripsi, tesis, dan disertasi)

Metode skala penilaian grafik menurut Mathis&Jackson
(2006:393) merupakan skala yang memungkinkan penilai untuk
menandai kinerja karyawan pada rangkaian kesatuan, karena
kesederhanaannya sehingga metode ini sering digunakan. Penilai
menandai nilai yang sesuai pada skala tersebut untuk setiap tugas
yang tercantum. Kelebihan dari metode ini: 1). Metode ini sederhana
sehinga sering digunakan, 2). Metode ini dalam berbagai bentuk
digunakan secara luas karena mudah untuk dikembangkan. 3).
Penilaian ini merupakan penilaian yang paling cepat untuk
dilakukan. Namun ada pula kekurangan dari penilaian ini: 1). Seiring
kali, sifat atau faktor yang berbeda dikelompokkan bersama dan
penilai hanya diberikan satu kotak untuk ditandai. 2). Kata-kata
penjelasan yang sering digunakan dalam skala mempnyai arti yang
berbeda untuk penilai yang berbeda. Istilah-istilah seperti
berinisiatif, keandalan, dan kemampuan bekerja sama dapat
diinterpretasikan secara berbeda, khususnya jika digunakan
bersamaan dengan kata-kata seperti menonjol, rata-rata, dan buruk.
Menurut Dessler (2015:338) Skala penilaian grafik (graphic
rating scale) adalah metode yang paling sederhana dan paling
populer untuk menilai kinerja. Skala penilaian grafis menyebutkan
beberapa dimensi pekerjaan (seperti “komunikasi” atau “kerja tim”)
dan kisaran nilai kinerja (“di bawah harapan” hingga “teladan” atau
“tidak memuaskan” hingga “bagus sekali”) untuk setiap ciri.
Penyelia menilai setiap bawahan dengan melingkari atau memberi
tanda pada nilai yang paling mendeskripsikan kinerja bawahan untuk
setiap ciri, dan menjumlahkan nilainya.

Unsur – Unsur yang Dinilai (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Dessler (2015), terdapat lima alasan untuk menilai
kinerja bawahan:
1. Sebagaian besar peber kerja mendasarkan keputusan bayaran,
promosi dan retensi pada penilaian karyawan.
2. Penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen
kinerja pemberi kerja. Manajemen kinerja berarti secara terus
menerus memastikan bahwa kierja setiap karyawan sesuai
dengan sasaran keseluruhan perusahaan.
3. Penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya
mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi,
dan untuk menguatkan kekuatan bawahan.
4. Penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana
karier karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan
kelemahan yang ditampilkan.
5. Penilaian memungkinkan penyelia untuk mengindetiikasi
adanya kebutuhan akan pelatihan, dan langkah – langkah
perbaikan yang dibutuhkan.

Proses Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Dessler (2015), penilaian kinerja selalu melibatkan
proses penelitian tiga langkah: (1) menetapkan standar kerja; (2)
menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar (ini
biasanya melibatkan beberapa formulir penilaian); dan (3)
memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan
membantunya untuk menghilangkan defisiensi kinerja atau utuk
terus berkinerja di atas standar.
Menurut Mondy (2008), titik awal proses penilaian kinerja
adalah pengidentifikasian sasaran – sasaran kinerja. Sebuah sistem
penilaian mungkin tidak dapat secara efektif memenuhi setiap tujuan
yang diinginkan, sehingga manajemen harus memilih tujuan –
tujuan yang spesifik yang diyakini paling penting dan secara
realistis bisa dicapai. Langkah berikutnya dari siklus yang terus
menerus ini berlanjut dengan menetapkan kriteria – kriteria kinerja
dan mengkomuniksikan ekspektasi – ekspektasi kinerja tersebut
kepada mereka yang berkepentingan. Kemudian pekerjaan
dijalankan dan atasan menilai kinerja. Pada akhir periode penilaian,
penilai dan karyawan bersama – sama menilai kinerja dalam
pekerjaan dan mengevaluasinya berdasarkan standar – standar
kinerja yang telah ditetapkan.

Manfaat Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam bukunya menurut Wibowo (2014:92), penilaian
kinerja dapat dipergunakan untuk:
a. Memperkenalkan perubahan, termasuk perubahan dalam budaya
organisasi.
b. Mendefinisikan tujuan, target dan sasaran untuk periode yang
akan datang.
c. Memberi orang target yang tidak dapat mungkin dicapai, sebagai
alat untuk memecat di kemudian hari.
d. Memberikan gambaran bahwa organisasi dalam menantan
pekerja untuk memberikan kinerja tinggi.
e. Meninjau kembali kinerja yang lalu dengan maksud untuk
mengevaluasi dan mengaitkan dengan pengupahan.
f. Melobi penilai untuk kepentingan politis, dan bahkan akhir yang
meragukan.
g. Mendapatkan kesenangan khusus.
h. Menyepakati tujuan pembelajaran.
i. Mengidentifikasi dan merencanakan membangun kekuatan.
j. Mengidentifikasi dan merencanakan menghilangkan kelemahan.
k. Membangun dialog konstruktif tentang kinerja yang dapat
dilanjutkan setelah diskusi penilaian.
l. Membangun dialog yang sudah ada antara manajer dengan anak
buahnya
m. Menjaga perusahaan atau pemegang saham utama senang tetapi
tanpa maksud menggunaan penilaian menjalankan perusahaan.
Menurut Sulistiyani (2003:225), manfaat penilaian kinerja
bagi organisasi adalah:
a. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi
b. Perbaikan Kinerja
c. Kebutuhan latihan dan pengembangan
d. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi,
pemecatatan, pemberhentian dan perenccanaan tenaga kerja
e. Untuk kepentingan penelitian kepegawaian
f. Membantu diagnosis terhadap kesalahan disain pegawai.

Pengertian Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Dessler (2014), Penilaian kinerja (performance
appraisal) berarti mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang
dan/ atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya.
Pada intinya, penilaian kinerja selalu melibatkan proses penilaian
kinerja (performance appraisal process) tiga langkah: (1)
menetapkan standar kerja; (2) menilai kinerja aktual karyawan
secara relatif terhadap standar (ini biasanya melibatkan
beberapa formulir penilaian); dan (3) memberikan umpan balik
kepada karyawan dengan tujuan membantunya untuk
menghilangkan defisiensi kinerja atau untuk terus berkinerja di atas
standar.
Menurut Sastrohadiwiryo (2002), penilaian kinerja adalah
suatu kegiatan yang dilakukan manajemen/penyelia penilai untuk
menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja
atas kinerja dengan uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode
tertentu biasanya setiap akhir tahun. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk mengukur
Menurut Mondy (2008), penilaian kinerja adalah sistem
formal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu atau
tim. Penilaian kinerja merupakan faktor penting untuk suksesnya
manajemen kinerja. Meskipun penilaian kinerja hanyalah salah satu
unsur manajemen kinerja, sistem tersebut penting karena
mencermikan secara langsung rencana stratejik organisasi.
Menurut Mathis&Jacson (2006:382), penilaian kinerja
(performance appraisal) adalah proses mengevaluasi seberapa baik
karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan
seperangkat standar, dan kemudian mengomunikasikan informasi
tersebut kepada karyawan. Penilaian kinerja juga disebut
pemeringkatan karyawan, evaluasi karyawan, tinjauan kinerja,
evaluasi kinerja dan penilaian hasil.

Teori Desentralisasi (skripsi, tesis, disertasi)

Sejalan dengan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat akibat praktik sistem pemerintahan dengan sistem perencanaan ekonomi tersentralisasi, memasuki akhir dekade 1990-an, semakin banyak pemerintahan di negara-negara berkembang menerapkan agenda desentralisasi yang dipilih sejalan dengan proses reformasi di negara-negara tersebut. Kajian sejumlah ahli administrasi publik, seperti ditulis Odd-Helge Fjeldstad157 menjelaskan, pelaksanaan agenda desentralisasi bertujuan untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam konteks kepemerintahan yang demokratis. Melalui agenda desentralisasi, pemerintah daerah diasumsikan lebih dekat menjangkau masyarakat sehingga diharapkan mudah mengidentifikasi kebutuhan rakyatnya agar memberikan pelayanan publik yang lebih memuaskan.158 Rondinelli, seperti dikutip Mugabi,159 mengartikan desentralisasi sebagai pelimpahan atau transfer kewenangan politik dan hukum untuk merencanakan, membuat keputusan dan mengelola fungsi-fungsi publik. Pelimpahan kewenangan tersebut diberikan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya kepada lembaga-lembaga pelaksana lain di lapangan, yang mencakup: unit lembaga subordinatif pemerintah (sub-ordinate units of government), lembaga publik semiotonom (semi-autonomous public corporations), otoritas pengembangan sebuah wilayah (area wide or regional development authorities), otoritas lembaga fungsional (functional authorities), pemerintah daerah otonom (autonomous local government), atau organisasi non pemerintah (non governmental organizations). Desentralisasi juga didefinisikan sebagai penugasan (assignment), pelimpahan (transfer) atau pendelegasian tanggungjawab aspek politik, administratif dan keuangan (fiscal) pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Berdasarkan atas kajian Rondinelli dan UNDP, Mugabi membagi desentralisasi menjadi empat tipe, yaitu: dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan divestasi (privatisasi), yang dijelaskan lebih rinci pada  Konsep desentralisasi, menurut Hoessein, pada hakekatnya sama dengan proses otonomisasi lebih luas ke daerah yang diberikan kepada masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi menjadi sebuah daerah otonom sehingga instrumen desentralisasi dipandang sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat

Teori Governance (skripsi, tesis, disertasi)

Pergeseran paradigma pengelolaan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan telah menjadi fenomena global sejak awal dekade 1970-an, ketika para ilmuwan mengangkat hal tersebut menjadi agenda internasional penting untuk mendapatkan solusi. Ditinjau dari pendekatan teori governance yang mengkaji secara makro proses-proses perubahan dalam kepemerintahan, krisis disebabkan akibat kuatnya hegemoni atau pengaruh negara atas segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pelayanan publik yang berkembang semakin kompleks.   Model pemerintahan tradisional yang menggambarkan pendekatan paradigma administrasi publik lama, seperti diuraikan Wahab, dicirikan dengan struktur pemerintahan vertikal, birokrasi yang kental, dan wataknya yang intervensionis. Kondisi ini menyebabkan pemerintahan gagal mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan sehingga memunculkan ketidakpuasan masyarakat. Fenomena tersebut kemudian mendorong para ilmuwan administrasi publik melaksanakan berbagai kajian untuk menghasilkan sejumlah model pemerintahan baru agar dapat mengkoreksi model pemerintahan tradisional tersebut. Melalui buku: “The Spirit of Public Administration”, Frederickson tercatat sebagai salah seorang pelopor yang menekankan pendekatan administrasi publik tidak boleh bebas nilai tetapi harus menghayati, memperhatikan, serta mengatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Pendekatan administrasi publik harus memasukkan aspek pemerataan dan keadilan sosial (social equity), masalah kewarganegaraan (citizenship), dan etika (ethics) sehingga mengubah pola pikir lama yang menghambat terciptanya keadilan sosial.  Sejumlah pakar ilmu administrasi sebelumnya telah mengembangkan administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, antara lain dengan membentuk Comparative Administration Group (CAG) pada tahun 1960 dengan tujuan melaksanakan studi perbandingan administrasi publik. Anggota CAG terdiri atas para pakar administrasi publik, antara lain: John D. Montgomery, William J. Siffin, Dwight Waldo, George F. Grant, Edward W. Weidner, dan Fred W. Riggs. Dari CAG inilah kemudian muncul konsep administrasi pembangunan (development administration), sebagai bidang kajian baru, yang salah satunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tuntutan pembangunan administrasi di negara-negara berkembang.   Pemikiran baru administrasi publik terus berkembang akibat pengaruh nilai-nilai demokrasi, antara lain konsep partisipasi seperti dikemukakan Montgomery dalam Kartasasmita117, yang menempatkan administrasi tidak terisolasi melainkan tetap berada di tengah-tengah masyarakatnya. Selain menempatkan administrasi publik sebagai instrumen demokrasi, pemikiran ini menggunakannya sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat termasuk masyarakat bawah dan termarginalisasi. Sistem administrasi publik sekaligus memiliki dimensi ruang dan waktu dimana penyelenggaraannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi. Sejak dekade 1980-an, seperti hasil kajian Dahrendorf, World Development Report,120 dan Wahab,  ada tuntutan politik yang menghubungkan pemberian pelayanan publik yang semakin baik kepada sebagian besar masyarakat merupakan salah satu tolok ukur legitimasi kredibilitas sekaligus kapasitas politik pemerintah di mana pun.  Di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya misalnya, ada kecenderungan sikap skeptis yang mempertanyakan peran pemerintah dalam menjalankan kegiatan akivitas pelayanan publik.  Upaya-upaya reformasi administrasi pemerintahan di AS terus dilaksanakan secara luas, baik menyangkut masalah struktural maupun berkaitan dengan masalah perubahan kinerja. Hal ini terus berlanjut memasuki dekade 1990, baik di level nasional, negara bagian, dan pemerintah daerah. Ukuran organisasi kepemerintahan terus mengalami pengurangan yang dilaksanakan seiring kegiatan privatisasi. Fenomena di Amerika Serikat tersebut antara lain dijelaskan oleh Osborne dan Gabler dalam buku: “Reinventing Government,” yang menekankan pentingnya perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan; serta Osborne dan Plastrik melalui buku: “Banishing Bureaucracy. The Five Strategies for Reinventing Government.

Strategi Reformasi Administrasi (skripsi, tesis, disertasi)

Berbeda dengan Caiden yang meletakkan dasar-dasar konseptual reformasi administrasi, Dror menjelaskan aspek strategi adanya berkelanjutan antara perbaikan administrasi (administrative improvement) dengan reformasi administrasi (administrative reforms). Dror mengartikan reformasi administrasi sebagai: “Directed change of main features of administrative system.” Batasan ini berguna sebagai landasan implementasi reformasi administrasi dalam kebijakan publik.  Sejumlah perubahan kebijakan publik dikategorikan reformasi administrasi, menurut Dror, jika merupakan upaya pembangunan strategi secara sadar terhadap sejumlah faktor utama dalam sebuah sistem administratif. Penekanan terhadap ‘kesadaran’ inilah yang membedakan reformasi administrasi dengan perubahan administrasi secara inkrimental sebagai jawaban atas perubahan sosial. Batasan reformasi administrasi dengan perubahan administrasi lebih berkaitan dengan adanya perubahan karakteristik utama (main features) dari sistem administrasi. Reformasi administrasi secara umum diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan publik berkaitan dengan sejumlah karakteristik sistem administrasi yang berlaku. Dror  menjelaskan masing-masing karakteristik sistem administrasi tersebut memiliki efektivitas dan efisiensi berbeda jika dikaitkan dengan maksud untuk meraih tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, berdasarkan atas tujuan yang akan dicapai dalam proses reformasi administrasi,  Dror membuat enam kluster strategi reformasi administrasi.  Pertama, menghasilkan efisiensi administrasi, dapat diukur dari aspek penghematan nilai uang, misalnya melalui penyederhanaan prosedur, perubahan prosedur, pengurangan duplikasi proses, dan pendekatan yang sama dalam organisasi dan metodenya. Kedua, mengurangi praktik yang memperlemah reformasi administrasi (seperti: korupsi, kolusi, favouritism dan lain-lain). Ketiga, merubah komponen utama sistem administrasi untuk menghasilkan kondisi ideal, misalnya menerapkan merit system dalam kepegawaian, menerapkan sistem anggaran berbasis program, membangun bank data, dan sebagainya. Keempat, menyesuaikan sistem administrasi untuk mengantisipasi efek perubahan sosial akibat modernisasi atau peperangan. Kelima, membagi secara jelas antara pegawai pada sistem administrasi dengan sistem politik, misalnya mengurai kekuasaan birokrat atau aparat pemerintah pada level senior sehingga lebih patuh pada proses politik. Keenam, merubah hubungan antara sistem administrasi dengan seluruh atau sebagian dari komponen masyarakat, misalnya melalui strategi desentralisasi, demokratisasi, dan partisipasi. Pemilihan strategi reformasi administrasi di atas membutuhkan sebuah sistem pembuatan kebijakan yang berkualitas tinggi. Ada tiga alasan utama. Pertama, reformasi administrasi membutuhkan pegawai berkualitas sehingga potensi melakukan kesalahan dikurangi. Kedua, reformasi administrasi memerlukan kemampuan untuk memilih strategi yang tepat di antara banyaknya alternatif strategi yang ada, yang masing-masing dilandasi dengan perbedaan nilai (value), kepentingan (interest) organisasi, dan kepribadian (personalities). Pilihan strategi tersebut erat kaitannya dengan penghitungan biaya politik, mencakup bagaimana mempertahankan koalisi, bagaimana mendapatkan dukungan proses rekrutmen, partisipasi dan sebagainya. Ketiga, reformasi administrasi cenderung mendorong terjadinya kekakuan sistem yang lebih besar (over rigidity) kecuali jika strategi yang dipilih tersebut benar-benar flexible, antara lain dengan kemampuan membangun rencana kontigensi secara jelas Pelaksanaan agenda reformasi administrasi publik diharapkan mencapai tujuan pembangunan yang berkaitan dengan aspek pemerataan pertumbuhan, pengurangan kemiskinan, dan menciptakan perdamaian dan stabilitas di tengah masyarakat karena administrasi publik dijadikan sebagai wahana untuk mempertemukan antara kepentingan pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta.107 UNDP108 lebih jauh menjelaskan: “Reformasi administrasi adalah perubahan yang sangat komprehensif pada berbagai bidang, meliputi struktur organisasi, desentralisasi, manajemen pegawai, keuangan publik, manajemen berbasis hasil, reformasi peraturan dan sebagainya. Juga mencakup reformasi perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik.” Berkaitan dengan perubahan kajian administrasi publik mulai dekade 1980-an, ada kecenderungan untuk mengarahkan administrasi publik tidak semata-mata menghasilkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik oleh negara tetapi juga menjamin adanya distribusi kesempatan yang lebih setara (baik politik, ekonomi, sosial dan budaya) di masyarakat serta mendorong tercapainya pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan. Disimpulkan bahwa strategi reformasi administrasi tidak hanya bertujuan untuk mendorong tercapainya modernisasi institusi sehingga mengefisienkan biaya pelayanan publik, namun lebih jauh mendorong kemitraan dinamis antara negara, masyarakat sipil, dan sektor bisnis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Itu tercapai dengan adanya sistem yang meningkatkan tanggungjawab dan menjamin adanya partisipasi lebih luas dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian mekanisme umpan balik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kajian administrasi publik adalah multi disiplin dan kompleks. Dror mengeksplorasi sejumlah batasan (boundaries) yang dijadikan cara untuk memahami pengembangan strategi reformasi administrasi. Beberapa keterbatasan perlu diperhatikan dalam melaksanakan strategi reformasi administrasi mencakup empat hal.  Pertama, aspek politisi dan institusi politik, artinya untuk mencapai sasaran reformasi administrasi dalam proses kebijakan publik maka antara pejabat administrasi dan politisi perlu memiliki kesamaan kemampuan dan kesepahaman untuk mencapai perubahan yang dituju secara keseluruhan. Kedua, keterbatasan menyangkut kesiapan institusi akademis berkaitan dengan kemampuan institusi tersebut untuk menyediakan dan membangun pejabat publik yang berkualitas. Ketiga, keterbatasan institusi hukum (legal), untuk mengontrol kepatuhan administrasi, khususnya berkaitan dengan jaminan hak-hak individual, dan menegakkan aturan berkaitan dengan norma, nilai dan etika, misalnya sanksi kriminal berkaitan dengan praktik korupsi. Terakhir, keterbatasan pada pembangunan institusi publik, misalnya kekosongan sistem data pengumpulan pajak, kekosongan sistem pengambilan keputusan yang melibatkan publik dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dan sebagainya. Berkaitan dengan pilihan strategi reformasi yang tepat untuk dilaksanakan di sebuah negara, Hahn-Been Lee mengkategorisasikan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) reformasi prosedural yang bertujuan untuk meningkatkan tatanan kemasyarakatan, 2) reformasi teknik yang bertujuan untuk meningkatkan metode administrasi, dan 3) reformasi programatis yang bertujuan meningkatkan kinerja administrasi. Reformasi administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat (improved order) biasanya terjadi di negara-negara yang baru saja mengalami pergantian pemerintahan secara cepat dan drastis akibat pergantian rezim, misalnya negara yang baru merdeka dari proses kolonisasi, sehingga perlu adanya tatanan administrasi pemerintahan baru yang dapat menjamin tatanan masyarakat lebih stabil. Untuk memperbaiki tatanan masyarakat tersebut maka jenis reformasi administrasi yang dilaksanakan berupa reformasi prosedural dengan merancang prosedur rutin pemerintahan untuk menjalankan pembangunan.

Dimensi Reformasi Administrasi (skripsi, tesis, disertasi)

Reformasi administrasi memiliki pengertian berbeda tergantung sistem politik yang berlaku di tiap negara. Di negara maju, reformasi administrasi bermakna proses perubahan struktur dan prosedur administrasi dalam pelayanan publik, karena organisasi yang melaksanakan pelayanan publik memiliki batasan yang jelas dengan lingkungan sistem sosial dan politik yang ada. Di negara berkembang, reformasi administrasi mencakup konteks yang lebih luas karena bisa berarti proses modernisasi dan perubahan kemasyarakatan akibat proses transformasi nilai-nilai sosial ekonomi masyarakat.93 Akibat luasnya arti reformasi administrasi, untuk mengkajinya, Chau94 membatasi perspektif kajian sistem dalam tiga dimensi, yaitu: 1) organisasi, 2) institusi, dan 3) sumberdaya manusia (human resources). Mengkaji reformasi administrasi dari sudut pandang organisasi95 artinya proses perubahan administrasi pemerintahan didekati melalui perubahan organisasi untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Instrumen reorganisasi administrasi publik antara lain melalui desentralisasi, privatisasi, atau contracting out. Tugas pemerintah lebih diarahkan dalam fungsi kontrol dan koordinasi dibandingkan tugas pengelolaan sehari-hari tugas pelayanan publik. Peter dalam Farazmand96 mengasumsikan pendekatan model lingkungan sebagai model bottom-up, jika pemerintah dan sistem administrasinya (strukturnya), harus beradaptasi secara dinamis dengan lingkungan (ekonomi, politik, dan sosial), sehingga dapat dijamin eksistensinya secara berkelanjutan. Dari sudut pandang pembangunan institusi,97 reformasi administrasi mencakup tujuan dan instrumen secara simultan. Reformasi administrasi akan terlaksana jika ada proses institusionalisasi antar kelompok penyusun organisasi. Model institusional, menurut Farazmand98 mencakup sejumlah kelompok berbeda yang bersama-sama melaksanakan perubahan. Konsep ini menekankan gerakan perubahan organisasi melalui perubahan dan modifikasi nilai-nilai internal dan budaya organisasi selain struktur organisasi. Model institusional menekankan pentingnya nilai kolektif, budaya dan struktur agar organisasi dapat beradaptasi dengan kondisi yang dinamis.99 Peter dalam Farazmand menjelaskan reformasi administrasi dari perspektif institusional memiliki bobot politis dan perlu menjalankan nilai-nilai yang lebih significant dari yang biasa diterima. Model institusional menekankan pentingnya institusionaliasi nilai dan budaya dari lingkungan ke organisasi sekaligus menginstitusionalisasikan nilai-nilai dan budaya organisasi ke lingkungan. Jelaslah bahwa hubungan antara lingkungan dan organisasi bersifat mutualisme, sehingga budaya pemerintahan dan nilai-nilai yang melingkupinya juga mewakili nilai-nilai sosial dan politik yang berlaku di masyarakat. Untuk melembagakan nilai-nilai tersebut, Chau100 menekankan perlunya pembangunan instrumen, kerangka hukum, dan peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan agar dapat bekerja dengan baik. Dimensi terakhir kajian administrasi publik menekankan pentingnya sumberdaya manusia (human resources)101 yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan motivasi kerja yang tinggi. Untuk meningkatkan skill pegawai perlu adanya serangkaian pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Peter dalam Farazmand  mendekatinya melalui model purposif (top – down) yang menekankan pentingnya peran aktor tertentu sebagai pemimpin dalam proses reformasi administrasi sektor publik. Para elit lokal dan individu yang memiliki kekuasaan dan otoritas inilah yang membangun ide mereformasi serta mereorganisasi sektor publik

Pengertian Reformasi Administrasi (skripsi, tesis, disertasi)

Konsep reformasi administrasi memiliki pengertian yang luas sehingga tidak dapat dijelaskan dalam satu definisi tunggal. Sebagian ahli mendekatinya dari sisi konseptual-normatif (misalnya Montgomery dan Caiden77) dan pakar lainnya melihat dari sudut pandang strategis dan teknis (misalnya: Dror78, Lee dan UNDP). Kebutuhan reformasi administrasi muncul sebagai akibat fungsi proses perubahan administrasi yang tidak dapat berjalan dengan benar (malfunction). Gerakan reformasi dimulai dari adanya keinginan untuk menghilangkan tantangan yang menghambat proses perubahan atau untuk meningkatkan hasil dari proses perubahan yang telah diputuskan.  Seperti dijelaskan Effendi, konsep reformasi administrasi memiliki pengertian lebih luas dari konsep reformasi birokrasi publik yang hanya mencakup aspek organisasi. Dalam berbagai konteks, reformasi administrasi dikenal dengan istilah penyempurnaan administrasi, perubahan administrasi dan modernisasi administrasi.80 Caiden adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan konsep reformasi administrasi menjadi satu konsep komprehensif, yaitu: “The artificial inducement of administrative transformation against resistance.”81 Berdasarkan definisi tersebut, reformasi administrasi adalah sesuatu yang disengaja, artinya adanya mandat, kehati-hatian, dan perencanaan; bukan sesuatu yang alami dan otomatis. Reformasi administrasi adalah sesuatu yang dibuat (to induce) karena melibatkan persuasi, argumentasi dan sanksi. Ada tiga aspek yang dapat dijadikan petunjuk utama sebuah reformasi administrasi, yaitu: 1) adanya tujuan pengembangan moral, 2) adanya proses transformasi yang disengaja, dan 3) adanya resistensi administrasi.82 Dari sudut pandang tujuan moral, reformasi administrasi bertujuan untuk meningkatkan kondisi yang ada dengan menghilangkan praktik-praktik administrasi yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, misalnya akibat adanya penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks transformasi yang disengaja, reformasi administrasi menghasilkan sejumlah strategi, kegiatan, dan program yang inovatif. Martin dalam Caiden83 mengemukakan reformasi adalah proses yang berlangsung secara radikal, bukan sekadar perubahan secara incremental atau proses penyesuaian yang hanya terjadi pada periferi organisasi dan tidak menyentuh inti organisasi. Dari aspek resistensi administrasi, maka faktor inilah yang membedakan antara reformasi dengan perubahan. Akibat adanya resistensi, proses reformasi embutuhkan dukungan kekuasaan (power) sehingga esensi reformasi administrasi merupakan proses politik.84 Konsep Caiden tersebut sejalan dengan konsep reformasi administrasi yang dikemukakan oleh Montgomery, yang menguraikan reformasi administrasi sebagai: “As a political process designed to adjust the relationship between a bureaucracy and other element in a society, or within the bureaucracy itself……..both the purposes of reforms and the evils addressed vary with their political circumstances.”85 Faktor penting dalam melaksanakan reformasi administrasi adalah adanya inovasi dan kemampuan menghasilkan kemakmuran (wealth creation). Hal tersebut tercapai melalui sejumlah ide dan aktor baru di dalam kombinasi tugas dan hubungan dalam proses administrasi dan kebijakan. Ndue menjelaskan reformasi administrasi terjadi melalui dua kondisi, yaitu: 1) adanya konflik nilainilai yang terjadi antara birokrasi, pegawai publik dan nilai-nilai yang berkembang di publik, dan 2) adanya kesadaran dari para politisi dan masyarakat umum bahwa struktur birokrasi yang ada tidak mampu atau gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.86 Definisi reformasi administrasi Caiden, berguna sebagai acuan untuk melaksanakan strategi reformasi kebijakan publik mulai dari tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Reformasi administrasi pada dasarnya adalah kegiatan perbaikan terus menerus yang memiliki tujuan yang jelas, bukan sekadar upaya pada periode tertentu dan sporadis. Adapun tujuan akhir yang akan dicapai dari reformasi administrasi adalah bagaimana meningkatkan kinerja sektor publik.87 Chau menguraikan reformasi administrasi dilaksanakan melalui tiga proses, yaitu: 1) menganalisis situasi dan sistem administrasi yang sedang berlaku, 2) merumuskan strategi reformasi yang akan ditempuh, dan 3) melaksanakan reformasi administrasi. Ketiga proses reformasi administrasi tersebut diharapkan menghasilkan peningkatan kinerja administrasi publik yang efektif dan efisien, mengurangi kelemahan (antara lain: praktik korupsi, kolusi dan sebagainya)

Kebijakan Pariwisata (skripsi, tesis, disertasi)

Wisata dapat didefinisikan sebagai aktivitas rekreasi untuk merelaksasikan pikiran dari pekerjaan rutin. Mengacu pada UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, wisata didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesame wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intlektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tujuan kepariwisataan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa. Keindahan alam baik secara fisik maupun keanekaragaman hayati merupakan hal 39 penting untuk keberlangsungan aktivitas pariwisata. Mengacu pada UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia, yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Goeldner menemukan, arti kebijakan pariwisata sering diabaikan dalam memastikan keberhasilan tujua pariwisata, dibandingkan kegiatan memasarkan pariwisata, karena kebijakan pariwisata bertujuan menciptakan iklim di mana kolaborasi diantara banyak pemangku kepentingan di bidang pariwisata didukung dan difasilitasi. Dalam istilah Goeldner, kebijakan pariwisata memenuhi enam fungsi, yaitu: Pertama, mendefinisikan aturan permainan, istilah-istilah dimana operator pariwisata harus berfungsi; Kedua, menetapkan kegiatan dan perilaku yang dapat dterima bagi pengunjung; Ketiga, memberikan arahan dan panduan umum untuk semua pemangku kepentingan pariwisata dalam suatu tujuan; Keempat, memfasilitasi konsensus di sekitar strategi dan tujuan khusus untuk tujuan tertentu; Kelima, menyediakan kerangka kerja untuk diskusi publik/swata tentang peran dan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi dan masyarakat secara umum; dan Keenam, memungkinkan pariwisata untuk berinteraksi secara lebih efektif dengan sektor ekonomi lainya (Nugroho,2018:74). Sektor pariwisata terus menunjukkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dnia. Menurut Forbes (2019), sektor ini tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengans eua sektor lain dan menymbang 8,8 triiun dolar Amerika Serikat pada ProdukDomestik Bruto (PDB) global tahu 2018. Selain itu, ada 319 juta pekerjaan baru tercipta di sektor ini pada tahun yang sama. Di Indonesia, pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi negara. Bahkan, pada akhir tahun 2019, 40 pendapatan sektor ini diperkirakan mencapai 17,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan kata lain, pariwisata akan melampaui sektor unggulan di atasnya, yaitu kelapa sawit. Menurut Menteri Pariwisata periode 2014-2019, dulu ketika migas berjaya pada era 1980-an, kita menyebut dua sumber devisa terbesar adalah migas dan non migas. Sekarang, kita ubah istilahnya menjadi sumber devisa pariwisata dan non pariwisata. The World Travel and Tourism Council (WTTC) menyatakan pertumbuhan pariwisata Indonesia tertinggi ke-9 di dunia pada 2017. Dibandingkan dengan Malaysia (4%), Singapura (5,8%), dan Thailand (8,7%), pertumbuhan Indonesia di sektor ini jauh lebih tinggi, yaitu 22%. Namun, Vietnam lebih moncer lagi dengan 29% karena banyak melakukan deregulsi. Para pelaku industri pariwisata sebenarnya menghadapi tantangan yang sangat besar pada abad ke-21. Konsumen membutuhkan produk-produk wisata yang lebih berkualitas. Mereka menginginkan tujuan wisata yang baru dan beda, lebih beragam, dan lebih fleksibel. Mereka mendambakan lingkungan yang bersih, pengalaman berwisata alam, kegiatan wisata petualangan, dan produk-produk wisata yang mencakup budaya, pusaka, dan sejarah (Edgell, 2016). Akibatnya, semakin banyak pihak yang tertarik untuk mengembangkan produk wisata yang berkualitas lebih tinggi dan memberi perhatian lebih besar pada lingkungan alam dan lingkungan binaan, termasuk situs sejarah dan budaya. Lebih jauh lagi, pengusaha dan pemerintah semestinya memperhatikan kelestarian sumber daya yang menjadi daya tarik wisata, bukan semata-mata mengeksploitasi untuk kepentingan sesaat. Pengelolaan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan dimaksudkan tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi penerus. Paradigma pariwisata berkelanjutan muncul seiring dengan perkembangan sektor pariwisata sejak lebih dari setengah abad lalu (Weaver, 2006) dan berkembang 41 sejak tahun 1990-an (Swarbrooke, 1998). Ini merupakan salah satu sektor dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dalam konteks ini, pengembangan pariwisata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan. Degan kata lain, semua kalangan yang terlibat di dalamnya secara bijaksana menggunakan dan melestarikan sumber daya yang ada, agar bisa bermanfaat dalam jangka panjang. Dampak negatif dari kegiatan wisata ditekan sampai sekecil-kecilnya, sedangkan dampak positifnya dioptimalkan sebesarbesarnya.

Tantangan Dinamic Governance (skripsi, tesis, disertasi)

Apakah mungkin Pemerintah bisa dinamis? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dan pada intinya mengungkap kontradiksi makna dynamic governance itu sendiri (oxymoron). Gambaran tentang Pemerintah pada umumnya sangat jauh dari perspektif dinamis. Sebaliknya, Pemerintah – khususnya birokrasi pemerintah – seringkali dipahami sebagai entitas yang lambat, birokrasi yang ketinggalam jaman, kaku dan tidak memiliki perhatian baik terhadap kepentingan dan kebutuhan individu maupun bisnis (Neo & Chen, 2007, p. 1). Kondisi ini bertolak belakang sekali dengan makna dinamis sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, yang dicirikan oleh ide-ide baru, persepsi-persepsi yang kekinian, upaya perbaikan yang terus-menerus, tindakan yang cepat dan responsif, daya adaptasi yang fleksibel, cepat dan eksekusi tindakan yang efektif, serta perubahan yang terus-menerus. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa lembaga pemerintah dapat menjadi dinamis melalui pemanfaatan landasan nilai dan keyakinan budaya yang bersinergi dengan kapabilitas organisasi yang kuat untuk menciptakan dynamic governance system yang memungkinkan perubahan yang terus-menerus. Sinergi kedua aspek tersebut menjadi hal yang sangat penting. Dijelaskan oleh Neo dan Chen (2007, p. 3) bahwa Institutional culture can support or hinder, facilitate of impede dynamism in policymaking and implementation. Institutional culture involves how a nation perceives its position in the world, how it articulates its purpose, and how it evolves the values, beliefs and principles to guide its decision-making and policy choices. In addition, strong organizational capabilities are needed to consider thoroughly major policy issues and take effective action. Dynamic governance sebagai output dari sinergi kedua elemen tersebut perwujudannya sangat bergantung pada upaya pemimpin untuk menata interaksi sosial 28 dan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Dengan mengutip pendapat North, Neo dan Chen (2007, p. 12) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan hanya akan terjadi manakala terdapat “leadership intention, cognition and learning which involve continual modification of perceptions, belief structures and mental models, particularly when confronted with global development and technological change.” Oleh karenanya, dua hambatan utama untuk terwujudnya dynamic governance adalah ktidakmampuan untuk menghadapi perubahan lingkungan dan untuk melakukan penyesuaian atas kelembagaan yang dibutuhkan agar tetap efektif. Bagaimana sesungguhnya interaksi berbagai elemen dalam mewujudkan dynamic governance? Dynamic governance yang merupakan outcome yang diharapkan, terwujud manakala kebijakan-kebijakan yang adaptif (adaptive policies) dilaksanakan. Adaptasi atas kebijakan ini tidak dilakukan secara pasif, akan tetapi proaktif melalui berbagai inovasi, kontekstualisasi dan implementasi. Adapun yang menjadi dasar dari proses menghasilkan dynamic governance adalah landasan nilai budaya (institutional culture) yang dimiliki oleh bangsa. Nilai budaya ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku. Tiga kapabilitas dinamis, yakni thinking ahead, thinking again, dan thinking across yang memfasilitasi kebijakan-kebijakan adaptif. Kapabilitas ini harus tertanam dan termanifestasi dalam strategi dan proses kebijakan (membuat pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi) dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga mereka senantiasa terus belajar, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Kapabilitas think ahead pada prinsipnya merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan, memahami konsekuensinya di masa datang terhadap tujuan ekonomi dan sosial, dan mengidentifikasi strategi investasi dan 29 pilihan yang tepat sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat mengeksplitasi berbagai kesempatan baru dan mampu mengatasi berbagai potensi ancaman. Proses melakukan thinking ahead melibatkan: a) mengeksplorasi dan mengantisipasi tren dan perkembangan masa depan yang memiliki dampak signifikan terhadap sasaran kebijakan, b) memahami bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan saat ini, dan menguji keefektifan strategi, kebijakan dan program yang ada, c) menyusun strategi opsi apa yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman yang muncul dan mengeksploitasi peluang baru, dan d) mempengaruhi pengambil keputusan utama dan pemangku kepentingan untuk dipertimbangkan isu-isu yang muncul dan melibatkan mereka dalam percakapan strategis tentang respon yang akan dilakukan (Neo & Chen, 2007, pp. 32–33). Kapabilitas think again menyangkut kemampuan untuk menilai kinerja strategi, kebijakan dan program yang ada, untuk kemudian di desain kembali untuk mencapai hasil yang lebih baik. Proses melakukan thinking again melibatkan: a) meninjau dan menganalisis data kinerja aktual dan memahami umpan balik dari publik, b) menyelidiki penyebab yang mendasari umpan balik atau fakta yang diamati, informasi dan perilaku, baik untuk memenuhi atau mengetahui target yang hilang, c) meninjau kembali strategi, kebijakan, dan program untuk diidentifikasi karakter dan aktivitas yang berfungsi dengan baik maupun yang tidak, d) mendesain ulang kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya, sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan dan tujuan tercapai, dan 30 e) menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga warga dilayani dengan lebih dan menikmati hasil yang berarti (Neo & Chen, 2007, p. 37). Kapabilitas think across adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman pihak lain, sehingga ide-ide bagus dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi internal agar tujuan dapat tercaai lebih baik. Kapabilitas think across melibatkan proses: a) mencari praktik-praktik baru dan menarik yang diadopsi dan diimplementasikan oleh orang lain dalam mendekati masalah yang serupa, b) merefleksikan apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, dan pelajaran yang mereka pelajari dari pengalaman, c) mengevaluasi apa yang mungkin berlaku untuk konteks lokal, mempertimbangkan kondisi dan keadaan unik, dan apa akan diterima oleh penduduk setempat; d) menemukan hubungan baru antar ide dan kombinasi baru ide-ide berbeda yang menciptakan pendekatan inofatif untuk masalah yang muncul, dan e) menyesuaikan kebijakan dan program agar sesuai dengan persyaratan kebijakan lokal dan kebutuhan warga negara (Neo & Chen, 2007, pp.41-42). Untuk dapat memiliki kapabilitas dynamic governance, terdapat dua pilar utama, yakni sumberdaya manusia yang mampu dan proses yang gesit dan responsif. Governance system sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal melalui ketidakpastian masa depan dan juga berbagai praktek yang dilakukan oleh Negara lain (Neo & Chen, 2007, p. 13). Dynamic governance tercapai melalui berbagai kebijakan yang diadaptasi secara terus-menerus terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Adaptasi kebijakan (policy adaptation) bukan merupakan reaksi pasif terhadap tekanan yang 31 datang dari luar, tetapi merupakan tindakan proaktif melalui inovasi dengan ide-ide baru yang diinputkan ke dalam berbagai kebijakan untuk hasil yanglebih baik; kontekstualisasi ide-ide baru tersebut agar mendapat dukungan dari masyarakat; dan implementasi atau eksekusi kebijakannya sebagai manifestasi dari dynamic governance (Neo & Chen, 2007, p. 13). Nilai-nilai kearifan lokal – nilai budaya, kepercayaan, tata kelembagaan dan kebiasaan – akan mempengaruhi perilaku. Kearifan lokal ini termanifestasi dalam norma-norma dan konvensi informal. Pada gilirannya, akan memainkan peran penting dalam proses perubahan dan adaptasi berbagai kebijakan. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa asumsi mengenai keutamaan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan terhadap pertingnya relevansi global dan peran penting Negara dalam menciptakan kondisi untuk pertumbuhan, mempengaruhi pemikiran dan pendekatan terhadap pemerintahan. Pilihan kebijakan yang dibuat dibentuk oleh nilai-nilai budaya tentang integritas, meritokrasi, kemandirian, pragmatism, dan kehati-hatian pengelolaan keuangan (Neo & Chen, 2007, p. 14). Dalam mewujudkan dynamic governance, peran pemimpin menjadi sangat penting. Dalam melakukannya, tidak hanya sekedar mengandalkan charisma dan upayanya sendiri saja, akan tetapi dengan membangun kapabilitas organisasi sehingga pengetahuan dan sumberdaya dapat secara sistematis dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai permasalahan (effective action). Yang dibutuhkan untuk mewujudkan dynamic governance adalah proses belajar dan berpikir yang baru, desain beragam pilihan kebijakan, pengambilan keputusan yang analitis, seleksi rasional atas polihan kebijakan, dan efektif implementasi kebijakan. Disinilah peran pemimpin menjadi sangat penting. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berpikir kreatif dan 32 inovatif serta bekerja keras untuk memberikan setting yang tepat untuk mewujudkan dynamic governance (Neo & Chen, 2007, p. 14). Upaya memperbaiki kinerja lembaga perlu diinisiasi oleh pemimpin organisasi. Untuk dapat mengambil keputusan dan pilihan yang tepat membutuhkan pemimpin organisasi yang memiliki “necessary motivation, attitude, values, intellect, knowledge and skills to envision the future, develop strategic options and select paths that give the institution the greatest scope for survival and success.”(Neo & Chen, 2007, p. 16). Dynamic governance merupakan hasil dari niat kuat an ambisi pemimpin untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang dinamis dengan kemampuan untuk mengelola berbagai elemen secara terintegrasi di tengah perubahan yang terus-menerus melalui strategi yang jelas, manajemen yang cerdas, belajar terus-menerus, dan mencari jalan yang adaptif dan relevan, serta eksekusi kebijakan yang efektif. Secara sistematis membangun kapabilitas semua orang yang terlibat dan juga proses untuk menjamin bahwa ide-ide baru yang inovatif terakomodasi dalam kebijakan, proyek dan program yang realistis, serta secara konsisten mengkoordinasikan seluruh aktivitas organisasi untuk mengarah pada pencapaian tujuan (Neo & Chen, 2007, p. 30). Pada intinya, dynamic governance terjadi manakala “policy-makers constantly think ahead to perceive changes in the environment, think again to reflect on what they are currently doing, and think across to learn from others, and continually incorporate the new perceptions, reflections and knowledge into their beliefs, rules, policies and structures to enable them to adapt to environmental change.”(Neo & Chen, 2007, p. 15). Kapabilitas dinamis inilah yang menjadi kunci rahasia keberhasilan Singapura selama lebih dari empat dekade. Dynamic governance bisa 33 terwujud secara berkelanjutan ketika: “there is a long-term commitment to and investments in building each of the elements in the system and designing the necessary linkages for them to work as a whole.” Perlu digarisbawahi pula bahwa “[t]he interdependent, interacting and reinforcing flows” merupakan detak jantung dari dynamic governance. Tanpa itu, tidak akan pernah ada dynamic governance.

Tata Kelola Pemerintahan Daerah (skripsi, tesis, disertasi)

Perubahan paradigma pemerintahan pasca era reformasi hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengarahkan pemerintah yang selama ini lebih cenderung pada adanya kekuasaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekarang ini berubah menjadi pemenuhan kebutuhan masyarakat (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) melalui kegiatan pengaturan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai tujuan pemerintahan. Pemerintahan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan hal ini, dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia didirikan ialah untuk kemasalahatan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan memiliki kewajiban untuk kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai panduan dan konsep dalam penatakelolaan peerintahan yang baik dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik, di pusat maupun di daerah, termasuk dengan konsep good governance. Maslan Rikun dkk (2018), mengemukakan bahwa Good Governance merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang universal, karena itu seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Upaya menjalankan prinsip-prinsip good governance perlu dilakukan dalam penyelenggaraan Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua Pemerintahan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan good governance di dalam Pemerintahan Daerah, baik segi struktur dan kultur serta  nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan prinsip good governance di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik. Terjadinya krisis nasional dan berbagai persoalan di Indonesia antara lain disebabkan dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan terutama birokrasi yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Akibatnya timbul berbagai masalah seperti kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Bahkan kondisi saat ini pun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik (good governance), yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Namun perkembangan teori good governance mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman yang pesat. Berbagai pandangan para ahli mengenai tata kelola pemerintahan seperti sound governance, dynamic governance, dan, sound governance. Konsep-konsep tersebut ditawarkan para ahli untuk kemajuan tata kelola pemerintahan yang memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia konsep sound governance, dynamic governance, dan open government belum terlalu popular didegungkan, walaupun sebenarnya elemen-elemen konsep tersebut telah diimplementasikan ke dalam tata laksana pemerintahan di Indonesia. Bila dilihat dalam perbandingan ketiga konsep tersebut, Dynamic Governance lebih sesuai untuk menjelaskan perubahan penyelenggaraan pemerintahan akibat perubahan lingkungan. Dinamisme (dynamism) pada hakekatnya merujuk pada kondisi adanya berbagai idea baru, persepsi baru, perbaikan secara terus-menerus, respon yang cepat, penyesuaian secara fleksibel dan inovasi-inovasi yang kreatif. Atau Dengan kata lain bahwa, kondisi yang dinamis tersebut mendeskripsikan proses belajar yang tiada henti, cepat dan efektif, serta perubahan yang tiada akhir. Ketika kondisi dinamis itu menyangkut lembaga pemerintah, maka kondisi yang dinamis menyangkut proses lembaga yang secara konstan atau konsisten melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap lingkungan sosial- ekonomi di mana masyarakat, swasta dan pemerintah berinteraksi. Lembaga pemerintah yang dinamis ini mempengaruhi proses pembangunan ekonomi yang tengah berjalan dan beragam perilaku sosial melalui kebijakan-kebijakan, aturan- aturan dan struktur-struktur yang menciptakan insentif dan sekaligus pembatasan- pembatasan untuk beragam aktivitas yang 25 berlangsung. Pada gilirannya, kemampuan ini akan dapat menopang dan memperkuat pembangunan dan kesejahteraan Negara (Neo & Chen, 2007:1). Kemudian Neo dan Chen (2007:7) lebih lanjut menjelaskan bahwa governance menjadi dinamis manakala pilihan-pilihan kebijakan dapat diadaptasikan dengan perkembangan terbaru dalam lingkungan yang tidak pasti dan berubah sangat cepat sehingga berbagai kebijakan dan lembaga pemerintah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Adaptasi ini lebih dari sekedar membuat perubahan sekali saja (onetime change) atau proses recovery dari sebuah kegagalan. Lebih dari itu, dinamis lebih bermakna sebagai “on-going sustained change for longterm survival and prosperity.” Pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) menjadi sebuah kapabilitas yang strategis yang perlu dimiliki oleh Pemerintah di berbagai Negara di dunia saat ini. Perubahan berbagai sektor dan aspek kehidupan pada akhirnya melahirkan berbagai tuntutan kepada pemerintah untuk dapat meresponnya secara lebih efektif dan efisien. Dynamic governance menjadi landasan penting dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan Pemerintah yang adaptif dan responsive terhadap perubahan lingkungan. Kemampuan ini menjadi faktor esensial dalam konteks upaya Pemerintah mewujudkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. (Mudiyati Rahmatunnisa; 2019). Syafri, W, (2012:184) menjelaskan kerangka dasar Dynamic Governance dan elemen-elemennya adalah sebagai berikut: 1) Thinking Ahead Thinking ahead berarti kemampuan mengidentifikasikan faktor lingkungan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang, memahami dapaknya terhadap sosio ekonomi masyarakat. Proses berfikir kedepan meliputi: 26 1. Menggali berbagai kemungkinan dan antisipasi terhadap berbagai kecenderungan masa depan yang meiliki dampak signifikan terhadap tujuan kebijakan 2. Merasakan dampak pembangunan trehadap pencapaian tujuan pembanunan sedang berjalan dan menguji efektivitas kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan 3. Menentukan pilihan-pilihan yangakan digunakan sebagai persiapan menghadapi timbulnya ancaman terhadap peluang yang baru 4. Mempengaruhi para pembuat kebijakan kunci dan para pemangku kepentingan untuk memperhatikan isu-isu yang muncul secara serius dan mengajak mereka untuk membicarakan kemungkinan respon/tanggapan yang akan diambil. 2) Thinking Again Thinking again merupakan kemampuan meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi dan program yang sedang berjalan. Kaji ulang dimaksudkan untuk melihat kelaikan dan kecocokan kebijakan, strategi dan program yang sedang berjalan dengan kondisi yangsedang dihadapi dan masa mendatang akibat perubahan lingkungan global yang cepat. 3) Thinking Across Proses berfikir thinking across atau melewati batas ini meliputi: 1. Mencari praktek-praktek implementasi suatu kegiatan yang kurang lebih sama 2. Menggambarkan tentang apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, serta mengambil pelajaran dari pengalaman yang mereka lakukan 3. Mengevaluasi apa yang diterapkan pada local value yang ada 4. Mengungkapkan ide-ide baru 27 5. Menyesuaikan kebijakan dan program dengan kebutuhan setempat.

Pemerintahan Daerah (skripsi, tesis, disertasi)

Lahirnya pemerintahan tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan yang awalnya untuk mengawal eksistensi kekuasaan dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut tunduk pada kekuasaan yang ada. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan negara yang semakin mengikuti perkembangan global sehingga kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat, maka peran pemerintah yang menganut demokrasi, mengalami perubahan paradigma menjadi pelayanan kebutuhan masyarakat. Paradigma pemerintahan yang demokratis dan modern, lebih menekankan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mendukung kekuasaan pemerintahan. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi 19 yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Semakin banyaknya kebutuhan dan semakin luasnya wilayah kekuasaan membuat negara membagi kekuasaan dengan pemerintahan yang lebih kecil. Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah yang lebih kecil diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pelayanan dan mendekatkan jangkauan pemerintahan negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat bahwa negara-negara, baik yang berbentuk kerajaan, federasi maupun republik membagi wilayahnya berdasarkan tujuan kondisi sosial politik dan letak geografi suatu negara. Pembagian negara merupakan pembagian wilayah suatu negara berdasarkan sistem tertentu dengan maksud untuk mempermudah administrasi, pemerintahan, dan hal-hal yang sehubungan dengan itu. Hasil dari pembagian tersebut dikenal dengan sebutan umum “subdivisi negara” atau pembagian negara. (Setiawan, 2018, 51) Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada wilayah daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemerintahan daerah. Syafiie (2011: 178-179) menguraikan asas-asas pemerintahan daerah tersebur sebagai berikut: a) Asas Desentralisasi Asas Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Yang dimaksud dengan sebagian urusan adalah karena tidak semua urusan dapat diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, misalnya penyerahan urusan pertahanan dan keamanan, karena akan menimbulkan keberanian daerah untuk melawan Pemerintah Pusat secara separatis, penyerahan urusan moneter akan membuat perbedaan dan kesenjangan pada mata uang, penyerahan urusan peradilan akan 20 membuat pemberontak yang dijatuhi hukuman oleh Pemerintah Pusat malahan menjadi pahlawan dalam peradilan di daerahnya. Mengurus adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pihak eksekutif sehingga Pemerintah Daerah lalu membangun dinas-dinas sesuai urusan yang diserahkan. Sedangkan pengaturan adalah agar peraturan daerah dapat dibuat sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan berdirinya lembaga legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberadaan legislative daerah dan eksekutif daerah inilah yang kemudian mereka mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. b) Asas Dekonsentrasi Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat Pemerintah Pusat atau pejabat di atasnya (misalnya pada wilayah provinsi) jadi begitu suatu departemen di tingkat pusat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat kepala kantor wilayah provinsi, atau pejabat kepala wilayah provinsi tersebut melimpahkan wewenang kepada kepala kantor departemen di tingkat kabupaten/kota, maka terkadang muncul egoisme sektoral karena Pemerintah Daerah tidak mengetahui pelaksanaan dan sulit untuk ikut mengawasinya. Misalnya dalam hal kemungkinan munculnya tumpang tindih pekerjaan, baik waktunya, biayanya misalnya antara pembangunan bongkar pasang jalan karena pemasangan pipa air minum, kabel telepon dan jaringan listrik. c) Asas Tugas Pembantuan Di satu pihak Pemerintah Pusat khawatir penyerahan semua urusan kepada daerah akan membuat daerah menjadi separatis, tetapi di pihak lain Pemerintah Daerah curiga karena Pemerintah Pusat akan merongrong kekayaan daerah maka tarikulur antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak pernah selesai dari dulu. Seperti diketahui desentralisasi pemerintahan pada zaman penjajahan sangat dibatasi, 21 sehingga aparat dekonsentrasi sangat kewalahan, misalnya dalam keuangan sangat kecil, yaitu sekedar membiayai tugas yang tidak penting, oleh karena itu dalam urusan pemerintahan tertentu Pemerintah Daerah diikutsertakan. Kata lain dari tugas pembantuan ini adalah Medebewind. Mede, dalam bahasa Belanda artinya ikut serta atau turut serta, sedangkan “bewind” juga dalam bahasa Belanda artinya berkuasa atau memerintah. Jadi, Pemerintah Daerah ikut serta mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) asas, yaitu: desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind). Keadaan ini didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu, maka keseimbangan dari ketiga asas tersebut senantiasa menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan daerah. Oleh karena itu, masalah pemerintahan daerah akan muncul ke permukaan sebagai salah satu isu yang banyak menarik perhatian untuk dibicarakan oleh kalangan luas, walaupun sekarang ini pelaksanaan pemerintahan daerah (otonomi daerah) lebih menunjukkan sebagai harapan daripada kenyataan. Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah

Pemerintahan (skripsi, tesis, disertasi)

Kata “pemerintahan” berasal dari kata “perintah”, kata perintah tersebut mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an”. Sehingga menjadi kata benda “pemerintah” dan pemerintahan. Pemaknaan pemerintahan oleh Sadjijono (2008:41) menjelaskan bahwa Pemerintahan dalam arti luas yang disebut regering atau goverment, yakni penyelenggaraan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahi wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (bestuurvoering), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja. Pemerintah merupakan organ (perlengkapan atau alat-alat) yang memerintah atau kekuasaan untuk memerintah, sedangkan pemerintahan lebih mengacu pada perbuatan memerintah. Pemerintah di sini juga menunjukkan arti badan atau lembaganya dan pemerintahan menunjukkan arti fungsinya. (Wasistiono, 2009:1.5) Sementara, Menurut Suhady (2009:197), pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs  of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya Kemudian Ermaya Suradinata (1998) mendefinisikan pemerintahan secara lebih sederhana sebagai berikut: government is the best defined as the organized agency of the state, expressing and exercing its authority artinya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah lembaga negara terorganisasi yang menunjukkan dan menjalankan wewenang atau kekuasaannya. Pendapat tersebut menjelaskan tentang kekuasaan dalam pemerintahan sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan tanpa kekuasaan tidak mungkin akan dapat berjalan. Berdasarkan uraian tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa pemerintahan mempunyai dua makna, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Makna kata “pemerintahan” dalam arti luas berarti pelaksanaan tugas orang, badan, lembaga yang bertindak untuk dan atas nama negara dan diberikan wewenang dalam mencapai tujuan dari negara tersebut. Sementara dalam arti sempit berarti organisasi yang berfungsi sebagai pemerintah atau pelaksana eksekutif Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 (empat) unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut: 1. Ada dua pihak yang terlibat, 2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah, 3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat, 4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafiie, 2011: 61). 15 Kemudian Setiawan (2020:4) memaknai kata pemerintahan tersebut ke dalam dimensi-dimensi pemerintahansebagai berikut: a. orang atau sekelompok orang yang diperintah dalam suatu negara (rakyat) b. sekelompok orang yang memerintah dalam suatu negara (pemerintah) c. adanya perintah yang diterima dan dipatuhi (kebijakan/peraturan dan implementasinya) d. kewenangan yang diberikan kepada sekelompok orang yang memerintah (kewenangan) e. membantu memenuhi kebutuhan (pelayanan) S.E. Finer (Finer, 1974 dalam Sumaryadi, 2010: 18) mengklasifikasikan pemerintah ke dalam 4 (empat) pengertian, yakni: 1. Pemerintah mengacu pada proses pemerintahan, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang. 2. Istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri kepada kondisi adanya tata aturan. 3. Pemerintah sering berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan. 4. Istilah ini juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Peranan pemerintahan dalam proses kehidupan manusia diakui oleh dunia dalam perjalanan sejarah manusia. Pemerintah mempunyai peranan penting guna menciptakan keamanan, pengaturan dalam urusan keagamaan dan mengontrol perkembangan ekonomi serta menjamin terlaksananya proses kehidupan sosial.   Bilamana masyarakat berkembang dan menjadi lebih kompleks, pemerintahan juga berkembang menjadi lebih kompleks. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks kybernology, Ndraha (2008) berpendapat bahwa pemerintahan bertujuan melindungi hak-hak eksistensi (asasi) manusia, melestarikan lingkungannya, dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi 3 (tiga) peran, yaitu: 1) meningkatkan nilai sumber daya yang ada dan menciptakan (membentuk) sumber daya baru sebagai peran SubKultur Ekonomi (SKE); 2) mengontrol SKE, memberdayakan, dan meredistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh SKE, melalui pelayanan kepada pelanggan oleh Sub Kultur Kekuasaan (SKK); 3) Mengontrol SKK oleh peran Sub Kultur Pelanggan (SKP) Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip oleh Tarsito (1978: 10): “Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diingini secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar”. Berdasarkan tujuan pemerintahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terlihat jelas beberapa fungsi-fungsi dalam proses tersebut. Melihat gejala dan peristiwa pemerintahan sebagaimana yang diutarakan para ahli pemerintahan, maka Istianto (2011:22) mengemukakan fungsi pemerintah antara lain: 17 1. Bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah artinya Pemerintah yang berfungsi sebagai leader (pemimpin) dan educator (pendidik). Para pamong, diharapkan dapat memimpin dan menjadi panutan masyarakat; 2. Serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah artinya pemerintah dapat memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah yang baik adalah mengerti apa yang diinginkan dan menjadi kebutuhan masyarakatnya; 3. Menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama artinya pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator masyarakat. Sebagai katalisator artinya sebagai penghubung bagi setiap kelompok kepentingan di masyarakat. Sedangkan sebagai dinamisator artinya penggerak segala bentuk kegiatan bermasyarakat; 4. Menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diingini secara samar-samar oleh semua orang artinya pemerintah harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, jangan sampai lengah terhadap keinginan yang terjadi di kalangan masyarakat. Banyak pemerintah yang jatuh atau hancur akibat tidak peka terhadap perubahan; 5. Melukiskan semua secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orangorang yang terbaik dan terbesar. Artinya pemerintah bertugas merancang dan atau membuat berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan. Tidak kalah pentingnya, pemerintah harus mengimplementasikannya dengan benar mempersiapkan perangkat dan sumber daya yang terbaik. Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik tidak lepas dari hakikat tujuan negara pada mulanya, yaitu mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antara masyarakat itu sendiri. Kemudian seiring semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat maka negara memerlukan suatu institusi yang 18 mengatur kepentingan itu. Hal ini diungkapkan oleh Ryaas Rasyid (1996) bahwa pemerintah merupakan personifikasi negara, sedangkan birokrasi dan aparaturnya merupakan personifikasi pemerintah. Ungkapan tersebut mungkin terlalu sederhana dan tidak dapat dipungkiri bahwa pihak yang paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari adalah birokrasi yang berperan sebagai pelaksana keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh pemimpin politik. (Wasistiono, 2009: 1.13)

Dynamic Governance (skripsi, tesis, disertasi)

Gambhir Bhatta mengemukakan bahwa konsep Governance adalah hubungan antara pemerintah dan warga negara yang memungkinkan kebijakan publik dan program akan dirumuskan, dilaksanakan dan dievaluasi mengacu pada aturan, lembaga, dan jaringan yang menentukan bagaimana sebuah negara atau fungsi organisasi.  Oleh karena itu penyelenggara negara yang kredibel, akuntabel, dan transparan mutlak diperlukan dalam upaya pengembangann suatu negara. Sebagaimana dipaparkan oleh World Bank bahwa kurang berfungsinya lembagalembaga sektor publik dan lemahnya pemerintahan adalah kendala utama bagi pertumbuhan dan pembangunan yang adil di banyak negara berkembang.  Begitu pula dengan yang terjadi di Indonesia, pengembangan profesionalisme manajemen penyelenggaraan haji seringkali terhambat oleh kurang berfungsinya lembaga-lembaga publik khususnya pemerintahan. Dynamic Governance adalah kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program publik, serta mengubah cara kebijakan publik tersebut dirumuskan dan dilaksanakan, sehingga kepentingan jangka panjang bangsa dicapai. Kedinamisan dalam pemerintahan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan terutama pada lingkungan yang mengalami ketidakpastian dan perubahan yang cepat dimana masyarakat yang semakin menuntut kecanggihan, lebih berpendidikan, dan lebih terdampak globalisasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan (skripsi, tesis, disertasi)

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Nugroho (2003), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; b. tersedia waktu dan sumber daya; c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan; d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung; f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; i. komunikasi dan koordinasi yang baik; Menurut Grindle dalam Wibawa (1994 : 64) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaian dengan kepentingan yang dipengaruhui oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Mazmanian dan Sebatier mengklafikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasidengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial dan ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukuangan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Ketiga, variable dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/ badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. Menurut Hogwood dan Gunn, dalam wahab (1997 : 70-81) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: 1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Lembaga/badan pelaksana ; 2. tersedia sumber daya yang memadai, termaksud sumber daya waktu; 3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan; 4. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang andal; 5. Hubungan sebab akibat yang terjadi satu dengan yang lain; 6. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; 7. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; 8. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; 9. komunikasi dan koordinasi yang sempurna; 10. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain. Menurut teori George C. Edwards III dalam Subarsono (2005 : 90- 92), Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: 1. Komunikasi Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 2. Sumber Daya Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber dayauntuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut akan berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial 3. Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila implementator memiliki disposisisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 4. Struktur Birokrasi Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang telah panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Pengertian Implementasi Kebijakan (skripsi, tesis, disertasi)

Implementasi merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”. Menurut Webter’s yang berasal dari bahasa Latin “implementum” dari kata “impere” dan “plere”. Kata “implere” dimaksudkan “to fill up”, to fill in”, yang artinya mengisi penuh;melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to full” yaitu mengisi. Selanjutnya kata “to implement” mengandung tiga arti sebagai : (1). Membawa ke sesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan; (2). Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan yang bersifat praktis terhadap sesuatu; (3) menyediakan atau melengkapi dengan alat. Kemudian, Tachjan(2003 : 64) mengatakan implementasi kebijakan publik “merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui”. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi. Metter dan Horn dalam Nugroho(2003 : 169-170) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Metter dan Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik

Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance) (skripsi, tesis, disertasi)

Konsep Dynamic Governance yang dikenal saat ini merupakan satu kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program publik, serta pola mengubah cara kebijakan publik tersebut dirumuskan dan dilaksanakan, sehingga berdampak pada kepentingan jangka panjang dicapai. Kondisi kedinamisan dalam pemerintahan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan terutama pada lingkungan yang mengalami ketidakpastian dan perubahan yang cepat dimana masyarakat yang semakin menuntut kecanggihan, lebih berpendidikan, dan lebih terdampak globalisasi serta lahirnya berbagai konsep baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan persaingan global Konsep teori Dynamic Governance mencerminkan upaya pemimpin yang dengan sengaja untuk membentuk masa depan mereka. Adapun konsep dasar Dynamic Governance adalah mengkombinasikan budaya dengan kapabilitas sehingga dapat menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa satu konsep Dynamic Governance merupakan kombinasi antara budaya dengan kapabilitas yang menghasilkan perubahan dimana diadasarkan pada Budaya yang menunjukkan keyakinan dan nilai-nilai kelompok tertentu yang dibagi atau dimiliki bersama, sehingga dapat dianggap sebagai akumulasi pelajaran bersama dari masyarakat tertentu berdasarkan sejarah pengalaman bersama yang berwujud menjadi satu tataran nilai kehidupan Peraturan dan struktur pemerintahan adalah pilihan yang dibuat oleh masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan dari para pemimpinnya, hal ini lah yang menempatkan bahwa dasar kepercayaan (Trust) menjadi tujuan dan harapan tertinggi dari pemerintah yang didapat dari masyarakatnya Kepercayaan kepada pemimpin dalam membentuk aturan, normanorma informal dan mekanisme penegakan yang dilembagakan kemudian menjadi satu kebijakan. Dalam konsep Dynamic Governance, seorang pemimpin harus berpikir secara cerdas dan taktis dengan cara mengartikulasikan ide-idenya dalam pola penyelenggaran orgnasisasi dalam hal ini penyelenggaraan orgnasasi pemerintahan.yang diawali dari berpikir ke depan (think ahead) yang diartikan kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan di masa depan, memahami implikasinya, dan mengidentifikasi strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang baru dan mencegah potensi ancaman. Dapat diartikan bahwa maksud berpikir ke depan adalah untuk mendorong satu lembaga dalam menilai risiko strategi dan kebijakan saat ini, me-refresh tujuan, dan konsep inisiatif kebijakan baru untuk mempersiapkan masa depan. Adapun dalam kerangka konseptual Dynamic Governance terdiri dari Budaya, Kemampuan dan perubahan, dimana ketiganya dapat dimaksimalkan ketika mampu bekerja secara interaktif dan sinergis sebagai bagian dari sistem dinamis. Kemampuan berpikir ke depan, berpikir lagi dan berpikir lintas batas juga seharusnya tidak hanya sekadar menjadi satu keterampilan yang berdiri sendiri dan tidak boleh beroperasi sebagai proses independen namun kemampuan ini terdapat hubungan yang saling berkaitan dan jika mereka terhubung secara interdependen bekerja sebagai sebuah sistem, efek potensi mereka dapat diperkuat dan dampak keseluruhan diperkuat. Konsep ini menyangkut penentuan cara mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan jangka panjang dari suatu bangsa, maka pada negara demokratis cara yang ditempuh adalah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, penetapan institusi dan pola hubungan antar pemangku kepentingan. Terkait dengan pemahaman tersebut, Wirman Syafri mengutip Boon, dan Geraldine (2007) menjelaskan governance sebagai penentuan berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang dipilih, yang secara bersama mendorong untuk memudahkan interaksi kearah kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial yang lebih baik

Strategi Pemerintahan (skripsi, tesis, disertasi)

Terdapat beberapa definisi terkait pengertian strategi sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam bidang strategi dalam buku karya mereka masing-masing. Adapun menurut Marrus (2002:31) strategi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana dari para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi, serta dengan disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai dan terlaskana sesuai dengan rencana, disamping itu terdapat pula definisi dari Quinn (1999:10) yang mengartikan konsep strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuantujuan utama, dari kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dalam hal ini strategi yang diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan serta menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta adanya satu kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh. Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak atau tataran inti untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi : tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan memenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memilki keunggulan kompetitif, atau dalam lingkup organisasi pemerintahan lebih kepada pemberian layanan terbaik bagi masyarakat. Menjadi satu kewajiban diperlukanya satu kepastian untuk bisa menjamin agar supaya strategi dapat berhasil baik dengan cara meyakinkan bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat dilaksanakan, sebagaimana Hatten dan hatten (1996: 108-109) memberikan beberapa petunjuknya bahwa satu strategi harus konsiten dengan lingkungan pada dasaranya, strategi dibuat mengikuti arus perkembangan masyarakat yang ada terlebih perubahan konsep dan dinamika pemerintahan yang terjadi dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.

Tantangan Dalam Praktek Dynamic Governance (skripsi, tesis, disertasi)

Apakah mungkin Pemerintah bisa dinamis? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dan pada intinya mengungkap kontradiksi makna dynamic governance itu sendiri (oxymoron). Gambaran tentang Pemerintah pada umumnya sangat jauh dari perspektif dinamis. Sebaliknya, Pemerintah – khususnya birokrasi 7 pemerintah – seringkali dipahami sebagai entitas yang lambat, birokrasi yang ketinggalam jaman, kaku dan tidak memiliki perhatian baik terhadap kepentingan dan kebutuhan individu maupun bisnis (Neo & Chen, 2007, p. 1). Kondisi ini bertolak belakang sekali dengan makna dinamis sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, yang dicirikan oleh ide-ide baru, persepsi-persepsi yang kekinian, upaya perbaikan yang terus-menerus, tindakan yang cepat dan responsif, daya adaptasi yang fleksibel, cepat dan eksekusi tindakan yang efektif, serta perubahan yang terus-menerus. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa lembaga pemerintah dapat menjadi dinamis melalui pemanfaatan landasan nilai dan keyakinan budaya yang bersinergi dengan kapabilitas organisasi yang kuat untuk menciptakan dynamic governance system yang memungkinkan perubahan yang terus-menerus. Sinergi kedua aspek tersebut menjadi hal yang sangat penting. Dijelaskan oleh Neo dan Chen (2007, p. 3) bahwa Institutional culture can support or hinder, facilitate of impede dynamism in policy-making and implementation. Institutional culture involves how a nation perceives its position in the world, how it articulates its purpose, and how it evolves the values, beliefs and principles to guide its decision- making and policy choices. In addition, strong organizational capabilities are needed to consider thoroughly major policy issues and take effective action. Dynamic governance sebagai output dari sinergi kedua elemen tersebut perwujudannya sangat bergantung pada upaya pemimpin untuk menata interaksi sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Dengan mengutip pendapat North, Neo dan Chen (2007, p. 12) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan hanya akan terjadi manakala terdapat “leadership intention, cognition and learning which involve continual modification of perceptions, belief structures and mental models, particularly when confronted with global development and technological change.” Oleh karenanya, dua hambatan utama untuk terwujudnya dynamic governance adalah ktidakmampuan untuk menghadapi perubahan lingkungan dan untuk melakukan penyesuaian atas kelembagaan yang dibutuhkan agar tetap efektif. Bagaimana sesungguhnya interaksi berbagai elemen dalam mewujudkan dynamic governance? Dynamic governance yang merupakan outcome yang diharapkan, terwujud manakala kebijakan-kebijakan yang adaptif (adaptive policies) dilaksanakan. Adaptasi atas kebijakan ini tidak dilakukan secara pasif, akan tetapi proaktif melalui berbagai inovasi, kontekstualisasi dan implementasi. Adapun yang menjadi dasar dari proses menghasilkan dynamic governance adalah landasan nilai budaya (institutional culture) yang dimiliki oleh bangsa. Nilai budaya ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku. Tiga kapabilitas dinamis, yakni thinking ahead, thinking again, dan thinking across yang memfasilitasi kebijakan- kebijakan adaptif. Kapabilitas ini harus tertanam dan termanifestasi dalam strategi dan proses kebijakan (membuat pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi) dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga mereka senantiasa terus belajar, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Kapabilitas think ahead pada prinsipnya merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan, memahami konsekuensinya di masa datang terhadap tujuan ekonomi dan sosial, dan mengidentifikasi strategi investasi dan pilihan yang tepat sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat mengeksplitasi berbagai kesempatan baru dan mampu mengatasi berbagai potensi ancaman. Proses melakukan thinking ahead melibatkan: a) mengeksplorasi dan mengantisipasi tren dan perkembangan masa depan yang memiliki dampak signifikan terhadap sasaran kebijakan, b) memahami bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan saat ini, dan menguji keefektifan strategi, kebijakan dan program yang ada, c) menyusun strategi opsi apa yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman yang muncul dan mengeksploitasi peluang baru, dan d) mempengaruhi pengambil keputusan utama dan pemangku kepentingan untuk dipertimbangkan isu-isu yang muncul dan melibatkan mereka dalam percakapan strategis tentang respon yang akan dilakukan (Neo & Chen, 2007, pp. 32–33). Kapabilitas think again menyangkut kemampuan untuk menilai kinerja strategi, kebijakan dan program yang ada, untuk kemudian di desain kembali untuk mencapai hasil yang lebih baik. Proses melakukan thinking again melibatkan: a) meninjau dan menganalisis data kinerja aktual dan memahami umpan balik dari publik, b) menyelidiki penyebab yang mendasari umpan balik atau fakta yang diamati, informasi dan perilaku, baik untuk memenuhi atau mengetahui target yang hilang, c) meninjau kembali strategi, kebijakan, dan program untuk diidentifikasi karakter dan aktivitas yang berfungsi dengan baik maupun yang tidak, d) mendesain ulang kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya, sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan dan tujuan tercapai, dan e) menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga warga dilayani dengan lebih baik dan menikmati hasil yang berarti (Neo & Chen, 2007, p. 37). Kapabilitas think across adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman pihak lain, sehingga ide-ide bagus dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi   internal agar tujuan dapat tercaai lebih baik. Kapabilitas think across melibatkan proses: a) mencari praktik-praktik baru dan menarik yang diadopsi dan diimplementasikan oleh orang lain dalam mendekati masalah yang serupa, b) merefleksikan apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, dan pelajaran yang mereka pelajari dari pengalaman, c) mengevaluasi apa yang mungkin berlaku untuk konteks lokal, mempertimbangkan kondisi dan keadaan unik, dan apa akan diterima oleh penduduk setempat, d) menemukan hubungan baru antar ide dan kombinasi baru ide-ide berbeda yang menciptakan pendekatan inovatif untuk masalah yang muncul, dan e) menyesuaikan kebijakan dan program agar sesuai dengan persyaratan kebijakan local dan kebutuhan warga negara (Neo & Chen, 2007, pp. 41– 42). Untuk dapat memiliki kapabilitas dynamic governance, terdapat dua pilar utama, yakni sumberdaya manusia yang mampu dan proses yang gesit dan responsif. Governance system sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal melalui ketidakpastian masa depan dan juga berbagai praktek yang dilakukan oleh Negara lain (Neo & Chen, 2007, p. 13). Dynamic governance tercapai melalui berbagai kebijakan yang diadaptasi secara terus-menerus terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Adaptasi kebijakan (policy adaptation) bukan merupakan reaksi pasif terhadap tekanan yang datang dari luar, tetapi merupakan tindakan proaktif melalui inovasi dengan ide-ide baru yang diinputkan ke dalam berbagai kebijakan untuk hasil yanglebih baik; kontekstualisasi ide-ide baru tersebut agar mendapat dukungan dari masyarakat; dan implementasi atau eksekusi kebijakannya sebagai manifestasi dari dynamic governance (Neo & Chen, 2007, p. 13). Nilai-nilai kearifan lokal – nilai budaya, kepercayaan, tata k

Manfaat Dynamic Governance (skripsi, tesis, disertasi)

Saat ini, semua Negara di dunia menghadapi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang begitu cepat dan sulit diprediksi. Kemajuan yang diraih sekarang, tidak menjamin keberlangsungan hidup di masa depan. Bisa jadi, seperangkat prinsip, kebijakan dan praktek-praktek yang pada awalnya baik, governance yang statis dan mempertahankan status quo pada akhirnya akan membawa keadaan yang stagnan dan tidak berkembang. Tidak ada perencanaan yang hati-hati akan menjamin relevansi dan efektivitas governance, jika lembaga-lembaga pemerintahan tidak memiliki kapasitas untuk belajar, berinovasi dan berubah di tengah lingkungan global yang terus berubah dan sulit diprediksi (Neo & Chen, 2007, p. 1). Tantangan lain yang dihadapi dunia saat ini adalah inovasi teknologi yang berjalan begitu cepat, telah mengakibatkan banyak kebijakan menjadi cepat usang (obsolescence) dan terbukanya peluang-peluang baru. Demikian halnya dengan kondisi perubahan di masyarakat itu sendiri, di mana semakin banyak dari mereka yang mengenyam pendidikan yang lebih baik (well-educated) dan berinteraksi secara intensif dengan perkembangan global, yang pada akhirnya menuntut untuk 6 terlibat di dalam proses perumusan dan implementasi berbagai kebijakan Negara. Tidak kalah penting adalah berbagai permasalahan di masyarakat yang semakin kompleks, dengan dampaknya yang semakin tidak terduga serta hubungan kausal yang semakin rumit, membutuhkan penyelesaian yang multi-perspektif dan koordinasi dari multi-agency (Neo, 2019; Neo & Chen, 2007, pp. 6–8). Dengan merujuk pengalaman Negara Singapura, Neo dan Chen meyakini bahwa untuk menghadapi beragam tantangan tersebut, Pemerintah menjadi elemen sentral. Pemerintah lewat lembaga-lembaganya memainkan peran dalam menciptakan kerangka hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia bisnis, serta kondisi untuk dapat memfasilitasi atau sebaliknya, menghambat keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Meski Pemerintah tidak secara langsung menciptakan persaingan industri, namun dapat berperan sebagai “a catalyst and a challenger in shaping the context and institutional structure that stimulates business to gain competitive advantages.”(Neo & Chen, 2007, pp. 2– 3). Di sinilah perlunya dinamisme Pemerintah. Pemerintah melalui lembagalembaganya yang dinamis menurut Neo dan Chen (2007, p. 1), “can enhance the development and prosperity of a country by constantly improving and adapting the socio-economic environment in which people, business and government interact.” Pemerintah dapat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan ekonomi melalui beragam kebijakan, peraturan dan struktur-struktur kelembagaan yang memberikan insentif atau pembatasan atas beragam aktivitas yang beejalan. Dengan kata lain, kemampuan untuk memperbaiki dan beradaptasi secara terus- menerus merupakan kapasitas mendasar yang perlu dimiliki oleh Pemerintah (baca: lembaga-lembaga Pemerintah) jika ingin memiliki sustained economic development and prosperity.

Makna Dynamic Governance (skripsi, tesis, disertasi)

Dinamisme (dynamism) pada hakekatnya merujuk pada kondisi adanya berbagai idea baru, persepsi baru, perbaikan secara terus-menerus, respon yang cepat, penyesuaian secara fleksibel dan inovasi-inovasi yang kreatif (Neo & Chen, 2007, p. 1). Dengan kata lain, dinamisme atau kondisi yang dinamis itu menggambarkan proses belajar yang tiada henti, cepat dan efektif, serta perubahan yang tiada akhir. Ketika kondisi dinamis itu menyangkut lembaga pemerintah, 3 maka kondisi yang dinamis menyangkut proses lembaga yang secara konstan atau konsisten melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap lingkungan sosial- ekonomi di mana masyarakat, swasta dan pemerintah berinteraksi. Lembaga pemerintah yang dinamis ini mempengaruhi proses pembangunan ekonomi yang tengah berjalan dan beragam perilaku sosial melalui kebijakan-kebijakan, aturan- aturan dan struktur-struktur yang menciptakan insentif dan sekaligus pembatasan- pembatasan untuk beragam aktivitas yang berlangsung. Pada gilirannya, kemampuan ini akan dapat menopang dan memperkuat pembangunan dan kesejahteraan Negara (Neo & Chen, 2007, p. 1). Sementara itu, konsep governance telah diartikan sangat beragam oleh para ahli. Bahkan keberagaman pemaknaan konsep tersebut telah mengakibatkan konsep governance termasuk ke dalam kelompok konsep yang tidak terdefinisi secara jelas, seperti dikemukakan oleh Pierre dan Peters (2000: 7, dalam Chhotray & Stoker, 2009) bahwa konsep governance merupakam konsep yang “notoriously slippery”. Namun demikian, Schneider mengatakan bahwa ketidakjelasan tersebut justru menjadi “[the] secret of its success” sehingga menjadi sebuah konsep yang mengglobal. Dalam pengertiannya yang paling sederhana, Crook dan Manor (1995, dalam Rahmatunnisa, 2010, p. 1) mengatakan bahwa governance dimaknai sebagai “ways of governing”. Secara substantif, Chhotray dan Stokker (2009, p. 3) memaknai governance sebagai “the rules of collective decision-making in settings where there are a plurality of actors or organizations and where no formal control system can dictate the terms of the relationship between these actors and organizations”. Definisi ini memberikan catatan penting terkait empat hal yang menjadi prinsip atau elemen dasar dari konsep governance. Yang pertama terkait “the rules”, di mana yang dimaksud adalah beragam aturan baik formal maupun informal seperti konvensi dan kebiasaan lainnya (customs) dalam proses pengambilan keputusan (what to decide, how to decide, and who shall decide). Elemen yang kedua terkait makna “collective”, dimana beragam keputusan dibuat oleh “a collection of individuals”, yang melibatkan “issues of mutual influence and control”. Ketiga, menyangkut makna “decision-making”, dimana dalam konsep governance proses memutuskan sesuatu secara koletif 4 dapat dilakukan baik untuk skala yang besar menyangkut masyarakat luata, atau berskala kecil menyangkut proses internal organisasi. Keempat, menyangkut makna “no formal control system can dictate” yang merujuk pada kondisi dimana governance menekankan pada collective governing, bukan monocratic government. Pemaknaan serupa juga dikemukakan oleh Bhatta (2005, p. 252), yang menyatakan bahwa governance merupakan “the relationship between governments and citizens that enable public policies and programs to be formulated, implemented and evaluated. In the broader context, it refers to the rules, institutions, and networks that determine how a country or an organization functions.” Pemaknaan Bhatta tersebut secara substantif juga mengandung elemen-elemen kunci sebagaimana dimaksudkan oleh Chhotray dan Stokker. Dari kedua konsep tersebut – dinamis dan governance – Neo dan Chen (2007, p. 7) mengatakan bahwa governance menjadi dinamis manakala pilihan- pilihan kebijakan dapat diadaptasikan dengan perkembangan terkini dalam lingkungan yang tidak pasti dan berubah sangat cepat sehingga berbagai kebijakan dan lembaga pemerintah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Adaptasi ini lebih dari sekedar membuat perubahan sekali saja (onetime change) atau proses recovery dari sebuah kegagalan. Lebih dari itu, dinamis lebih bermakna sebagai “on-going sustained change for long-term survival and prosperity.” Dalam konteks tersebut, konsep good governance menjadi elemen strategis lainnya yang tidak terpisahkan. Pentingnya memiliki dan mempraktekkan good governance dan lembaga-lembaga pemerintah yang jujur dan kompeten menjadi syarat penting untuk kemajuan ekonomi dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Argumentasi ini dikemukakan secara tegas oleh Daniel Kaufmann, Direktur Global Governance dari Bank Dunia, bahwa “Poorly functioning public sector institutions and week governance are major constraints to growth and equitable development in many developing countries.” (dikutip dalam Neo & Chen, 2007, p. 7). Namun demikian, Neo dan Chen (2007, pp. 7–8) berpendapat bahwa sekedar mempraktekkan good governance saja tidaklah cukup untuk 5 mencapai proses pembangunan yang berkelanjutan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Bangunan governance yng dibuat pada kurun waktu tertentu, dapat menjadi tidak berfungsi ketika lingkungan berubah. Untuk bisa relevan dan efektif, praktek good governance perlu dinamis. Governance yang dinamis memerlukan proses pembelajaran yang terus- menerus, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masa depan yang dapat mempengaruhi Negara, kesediaan untuk meninjau beragam kebijakan yang kadaluarsa karena perubahan keadaan, dan keterbukaan untuk beradaptasi dengan pengetahuan global yang disesuaikan dengan konteks unik Negara. Oleh karena itu, dynamic governance dapat dimaknai sebagai “the ability of government to continually adjust its public policies and programs, as well as change the way they are formulated and implemented, so that the long-term interests of the nations are achieved.”

Aspek Pemasaran (skripsi, tesis, dan disertasi)

Suliyanto (2010:82-91) mengatakan suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek pasar dan pemasaran jika ide bisnis tersebut dapat menghasilkan produk yang dapat diterima pasar (dibutuhkan dan diinginkan oleh calon konsumen) dengan tingkat penjualan yang menguntungkan. Suliyanto (2010) secara spesifik analisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bertujuan untuk :a)Menganalisis permintaan atas produk yang akan dihasilkan

b)Menganalisis penawaran atas produk sejenisc)Menganalisis ketersidiaan renanan atas pemasok faktor produksi yang dibutuhkand)Menganalisis ketepatan strategi pemasaran yang akan digunakan.Pengertian pemasaran menurut Kotler dalam Kasmir dan Jakfar (2015:47) adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Pemasaran dapat pula diartikan sebagai upaya untukmenciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Penciptaan produk tentu saja didasarkan kepada kebutuhan dan keinginan pasar. Kegiatan pemasaran disebut strategi bauran pemasaran (marketing mix strategy) yang terdiri atas : 1)Produk (Product)Pihak perusahaan terlebih dahulu harus mendefinisikan, memilih, dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayani,

agar investasi yang ditanam dapat berhasil dengan baik. Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengertian produk menurut Kotler dalam Kasmir dan Jakfar (2015:52) adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.2)Harga (Price)Harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Harga adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Penentuan harga sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar.3)Lokasi dan Distribusi (Place)Penentuanlokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang atau jasa. Demikian pula sarana dan prasarana harus memberikan rasa

yang aman dan nyaman kepada seluruh konsumennya. Hal –hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan dan penentuan lokasi adalah dengan pertimbangan sebagai berikut :a.Dekat dengan kawasan industryb.Dekat dengan lokasi perkantoranc.Dekat dengan lokasi pasard.Dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakate.Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasif.Sarana dan prasarana (jalan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain)

Aspek Lingkungan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Umar (2005:268) dalam bukunya mengutip competitive strategyyang dikemukakan oleh Michael E. Porter, dimana konsep tersebut menganalisis persaingan bisnis berdasarkan 5 aspek utama yaitu :1)Persaingan sesama perusahaan dalam industriPersaingan dalam industry sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan. Tingkat persaingan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :a.Jumlah kompetitorb.Tingkat pertumbuhan industryc.Karakteristik produkd.Biaya tetap yang besare.Kapasitasf.Hambatan keluar2)Kemungkinan masuknya pendatang baruMasuknya perusahaan sebagai pendatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi perusahaan yang sudah ada. Faktor –faktor yang menghambat masuknya pendatang baru kedalam industry adalah sebagai berikut:a.Skala ekonomi

b.Diferensiasi produkc.Kecukupan modald.Biaya peralihane.Akses ke saluran distribusif.Ketidakunggulan biaya independeng.Peraturan pemerintah3)Potensi pengembangan produk penggantiPerusahaan –perusahaan yang berada dalam suatu industri akan bersaing pula dengan produk pengganti. Walaupun karakteristiknya berbeda, barang pengganti dapat memberikan fungsi yang sama.4)Kekuatan tawar menawar pembeli (buyers)Pembeli dapat mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga, meningkatkan mutu dan pelayanan serta membandingkan perusahaan dengan kompetitor melalui kekuatan yang mereka miliki. Beberapa kondisi yang perlu dihadapi perusahaan antara lain :a.Pembeli membeli dalam jumlah besarb.Pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukanc.Sifat produk tidak terdiferensiasi dan banyak pemasokd.Switching costpemasok adalah kecile.Produk yang dibeli perusahaan mempunyai andil presentase yang besar bagi biaya produksi pembeli

f.Pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif terhadap harga dan diferensiasi servisg.Produk perusahaan tidak terlalu penting sehingga pembeli dengan mudah mencari subtitusinya5)Kekuatan tawar menawar pemasok (suppliers)a.Jumlah pemasok yang sedikitb.Produk/layanan yang ada adalah unik dan mampu menciptakan switching costyang besarc.Tidak tersedia produk subtitusid.Pemasok mampu melakukan intregasi kedepan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama dengan yang dihasilkan perusahaane.Perusahaan hanya membeli dalam jumlah kecil dari pemasok

Aspek Hukum (skripsi, tesis, dan disertasi)

Suliyanto (2010:15-20) mengatakan aspek hukum membahas mengenai ketentuan hukum apa saja harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah usaha. Tujuannya adalah supaya bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut.Menurut Suliyanto (2010:33) ijin usaha yang diperlukan adalah akta pendirian perusahaan dari notaris,

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat ijin tempat usaha setempat.

Aspek Manajemen dan Sumber Daya manusia (skripsi, tesis, dan disertasi)

Analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia dapat digambarkan sebagai berikut (Subagyo, 2007):1.Job Analysis, yaitu menganalisis jabatan yang diperlukan untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu.2.Job Specification, yaitu menentukan persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi suatu jabatan.

3.Mendesain struktur organisasi, yaitu menyusun struktur organisasi yang menggambarkan jenjang manajemen, kedudukan jabatan, dan struktur pertanggungjawaban.4.Job Description, yaitu uraian pekerjaan yang menjelaskan tentang pekerjaan teknis anggota organisasi yang menjabat pekerjaan tertentu.5.Mendesain sistem kompensasi, yaitu menguraikan struktur penggajian secara lengkap untuk semua jabatan dalam pekerjaan berdasarkan garis struktural dan fungsional.6.Sistem pengembangan karyawan, yaitu menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, produktifitas, dan kinerja karyawan secara keseluruhan

Pengertian Studi Kelayakan Bisnis (skripsi, tesis, dan disertasi)

Studi kelayakan dapat diartikan sebagai penelitian tentang akan didirikan atau perluasan suatu proyek untuk mengetahui apakah layak atau tidak bisnis tersebut didirikan.Pengertian studi kelayakan menurut Husein Umar (2005;8) merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya
menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga pada saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan.Kemudian menurut Kasmir dan Jakfar (2003;17) studi kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan, usaha, dan bisnis dijalankan.Selanjutnya menurut Husnan dan Suwarsono (2002;4) studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Pengertian ini bisaditafsirkan berbeda-beda. Ada yang dalam artian terbatas, terutama dipergunakan oleh pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomis suatu investasi. Sedangkan dari pihak pemerintah, atau lembaga non profit, pengertian menguntungkan bisa dalam arti yang lebih relative.Dan menurut Suliyanto (2010), Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk mdmutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilakukan atau tidak. Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak (stakeholder) dibanding dampak negatif yang ditimbulkan

Bentuk –Bentuk Investasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Fahmi dan Hadi (2009: 7) dalam aktivitasnya investasi pada umumnya dikenal ada dua bentuk, yaitu :a.Real Investment(Investasi Nyata)Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan asset berwujud seperti tanah, mesin –mesin atau pabrik.b.Financial Investment(Investasi Keuangan)
Investasi keuangan (financial investment) melibatkan kontrak tertulis, seperti saham biasa (common stock) dan obligasi (bond).Menurut Gunawan (2007:41), ada 6 (enam) macam bentuk kegiatan investasi antara lain : pendirian usaha baru, melakukan perluasan usaha atau perluasan keuangan, merehabilitasi mesin yang telah menurun efisiensinya, membangun kembali mesin –mesin (rebuilding), mengubah saluran distribusi, dari distribusi lewat perantara menjadi distribusi melalui agen/cabang milik perusahaan sendiri, melakukan penelitian –penelitian untuk : menemukan proses yang lebih efisien, menciptakan produk –produk baru, dan memperbaiki sistem informasi manajemen.

Tujuan Investasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Fahmi dan Hadi (2009;6) tujuan investasi yaitu :a.Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut,b.Terciptanya profityang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (profit actual),c.Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham,d.Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

Pengertian Investasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian investasi menurut Tandellin (2010;2) investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.
Sedangkan menurut Jogiyanto (2007;5) investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu yang ditentukan.

Keputusan Investasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi merupakan keputusan yang paling penting karena keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap besarnya laba investasi dan aliran kas perusahaan untuk sewaktu –waktu yang akan datang.

Keputusan Pengelolaan Aktiva (skripsi, tesis, dan disertasi)

Apabila asset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka asset –asset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Manajer keuangan bersama manajer –manajer lain di perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan dari asset –asset yang ada. Tanggung jawab tersebut menuntut manajer keuangan lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva tetap. Manajer keuangan yang konservatif akan mengalokasikan dananya sesuai dengan jangka waktu asset yang didanai.

Fungsi –Fungsi Manajemen Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Fungsi manajemen keuangan menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2012:4) dalam bukunya Dasar –Dasar Manajemen Keuangan mengatakan manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut manajer keuangan.Menurut Martono dan Harjito (2008) ada 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, antara lain sebagai berikut :a.Keputusan PendanaanKeputusan pendanaan menyangkut tentang sumber –sumber dana yang berada di sisi aktiva. Ada beberapa hal mengenai keputusan pendanaan, yaitu keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi, dan penetapan tentang perimbangan pembelanjaanyang terbaikatau sering disebut struktur modal yang optimum.

Manajemen Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian manajemen keuangan menurut James C.Van Horne dan John M. Wachawicz Jr (2012;2) manajemen keuangan (Financial Management) berkaitan dengan perolehan asset, pendanaan, dan manajemen asset dengan didasari beberapa tujuan umum. Jadi fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga utama yaitu investasi, pendanaan, dan manajemen asset.Sedangkan menurut Suad Husnan dan Pudjiastuti (2012;4) manajemen keuangan dapar diartikan membahas tentang investasi, pembelanjaan dan pengelolaan asset-asset dengan beberapa tujuan menyeluruh yang direncanakan. Jadi, fungsi keputusan dari manajemen keuangan dapat dipisahkan kedalam tiga bidang pokok yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan keputusan manajemen asset. Dan menurut Irham Fahmi (2013;2) mengemukakan bahwa manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangandapat mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan memberi profitatau kemakmuran bagi para
pemegang saham dan suistainability(keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.

Fungsi –Fungsi Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Adapun fungsi –fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya :menurut G.R. Terry dalam bukunya Principles of Management(Sukarna,2011:10), membagi empat fungsi dasar manajememen, yaitu:a.Planning(perencanaan)Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta –fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan –perkiraan atau asumsi –asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan –kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.b.Organizing(pengorganisasian)Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam –macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang –orang (pegawai), terhadap kegiatan –kegiatan ini, penyediaan faktor –faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap orang dalam hubungannya denganpelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.c.Actuating(pelaksanaan)
Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha –usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. d.Controlling (pengawasan)Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan –perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard(ukuran).Sedangkan menurut Handoko (2009;23), fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, staffing, leading, dan controlling.Dan menurut Henry Frayol (2010;179), manajer menjalankan fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengoordinasi, dan mengendalikan. Dan biasa juga dengan: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian.

Pengertian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut G.R. Terry (2010;16) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan –tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mennetukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.Handoko (2009:8) mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha –usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya –sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.Sedangkan menurut Hasibuan (2013;1), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien.Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Sistem Akuntansi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pembelian Pengertian sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan (TMBooks, 2015:105) 1.Fungsi – Fungsi yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Pembelian a.Fungsi Gudang Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi
persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang – barang yang langsung pakai (tidak diselenggarakan persediaan barang di gudang), permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. b.Fungsi Pembelian Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. c.Fungsi Penerimaan Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. d.Fungsi Akuntansi Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber (bukti kas keluar) yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Lain halnya dengan fungsi
pencatat persediaan, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. 2.Informasi yang Diperlukan oleh Manajemen Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian adalah :a.Jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali (reorder point). b.Order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. c.Order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. d.Total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. e.Saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. f.Tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. 3.Dokumen yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah : a.Surat Permintaan Pembelian Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah dan mutu seperti yang tersebut dalam surat tersebut. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan, satu lembar untuk fungsi pembelian dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang.
b.Surat Permintaan Penawaran Harga Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. c.Surat Order Pembelian Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan sebagai berikut : 1)Surat order pembelian 2)Tembusan pengakuan oleh pemasok 3)Tembusan bagi unit peminta barang 4)Arsip tanggal penerimaan 5)Arsip pemasok 6)Tembusan fungsi penerimaan 7)Tembusan fungsi akuntansi d.Laporan Penerimaan Barang Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. e.Surat Perubahan Order Pembelian Surat perubahan order pembelian dibuat dengan jumlah lembar tembusan yang sama dan dibagikan kepada pihak yang sama dengan yang menerima surat order pembelian.
f.Bukti Kas Keluar Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran. 4.Catatan Akuntansi yang Digunakan a.Register bukti kas keluar (voucher register) adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi pembelian. b.Jurnal pembelian adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi pembelian. c.Kartu utang adalah buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok. d.Kartu persediaan digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli.

Tujuan Pengendalian Internal (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pembelian Kumaat (2011:76) menyatakan bahwa tujuan yang harus dicapai oleh prosedur pengendalian intenal pembelian adalah : a.Semua transaksi diotorisasi. b.Semua transaksi yang dicatat adalah sah atau benar – benar terjadi. c.Semua transaksi yang diotorisasi dicatat. d.Semua transaksi dicatat dengan akurat. e.Aktiva seperti kas, persediaan dan data dijaga agar terhindar dari kehilangan atau pencurian.

Sistem Pengendalian Internal (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pembelian Pada dasarnya bagian pembelian berhubungan dengan bagian lain dalam perusahaan seperti bagian gudang, bagian produksi. Karena bagian pembelian melaksanakan fungsi berdasarkan permintaan dari bagian lain, dengan kata lain bagian pembelian tidak memiliki wewenang dalam menentukan jenis, jumlah ataupun kualitas barang tetapi bagian pembelian memiliki wewenang dalam menentukan leveransir dan tingkat harga barang yang dibeli.

Fungsi Pembelian (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Diana dan Setiawati (2011:165), beberapa fungsi dari bagian pembelian adalah sebagai berikut :a.Menyusun rencana pembelian dengan tingkat harga perolehan pada batas – batas yang menguntungkan. b.Mencatat rencana pembelian dari bagian – bagian yang memerlukan. c.Membuka order pembelian. d.Mencatat akibat material dan finansial dari aktivitas pembelian. e.Menyusun daftar harga dan daftar langganan. f. Menyusun daftar harga statistik pembelian. g.Menyusun laporan pembelian yang telah dilaksanakan.

Pengertian Pembelian (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pembelian digunakan untuk pengadaan yang diperlukan oleh perusahaan, contohnya pengadaan bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan industri. Pembelian adalah suatu proses yang dalam arti luas merupakan suatu istilah yang mencakup penentuan kebutuhan, pemilihan pemasok, negosiasi harga, syarat – syarat dan ketentuan transaksi, penerbitan kontrak dan pengawasan untuk meyakinkan barang yang diterima adalah benar. Secara sederhana elemen – elemen dasar yang mencakup dalam fungsi pembelian adalah kegiatan mendapatkan peralatan, bahan baku, bahan penolong dan jasa –jasa yang dibutuhkan dengan kualitas benar, pada saat yang tepat dan dari tempat yang benar (TMBooks, 2015:98).