Tag: Judul Akutansi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang
digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian sutu daerah
dalam waktu tertentu. Menurut BPS (2016), PDRB merupakan jumlah
nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit usaha
maupun seluruh unit ekonomi yang berada dalam suatu wilayah.
Apabila semakin tinggi PDRB suatu daerah maka pertumbuhan
ekonomi daerah tersebut mengalami kemajuan dibidang ekonomi, dan
sebaliknya apabila PDRB daerah tersebut rendah maka pertumbuhan
ekonomi kecil dan belum terjadi kemajuan dibidang ekonomi.
BPS (2016) menjelaskan bahwa PDRB suatu daerah menggunakan
dua dasar yakni Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang
dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke
tahun suatu daerah atau dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah
barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku di
tahun tertentu sebagai dasarnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga
yang berlaku digunakan untuk mengetahui mengetahui perubahan
struktur ekonomi suatu daerah atau dapat diartikan sebagai jumlah
nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku
setiap tahunnya.
BPS (2016) menjelaskan bahwa pembangunan di daerah memiliki
berbagai tujuan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah,
maka terdapat berbagai sasaran pembangunan daerah yakni :
1. Melakukan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan
aspirasi daerah untuk kepentingan bersama.
2. Melakukan pemerataan pembangunan diseluruh daerah.
3. Mempererat hubungan ekonomi antar daerah sehingga terjalin
ikatan ekonomi nasional.
4. Membina daerah perbatasan atau daerah yang mengalami
keterbatasan sehingga terjadi pemerataan diberbagai daerah.

Menurut Boediono (2001) Inflasi dapat diatasi dengan berbagai
kebijakan antara lain :
1. Kebijakan moneter yakni kebijakan dengan menaikkan suku bunga
yang ada dan membatasi permintaan kredit.
2. Kebijakan fiskal yakni kebijakan dengan menaikkan pajak dan
mengurangi pengeluaran pemerintah.
3. Berdasarkan segi penawaran yakni dengan menstabilkan harga dan
mengurangi biaya produksi, misalkan melakukan penetapan harga,
mengurangi pajak impor, dan menggalakkan perkembangan
teknologi.

Menurut Nopirin (2000), Inflasi memberikan beberapa efek
terhadap perekonomian sebagai berikut :
1. Efek terhadap perdagangan luar negeri
Inflasi menyebabkan permintaan terhadap barang impor
lebih banyak karena harga barang yang murah dibandingkan
dengan harga barang dalam negeri yang mengalami kenaikan harga
sehingga permintaan rendah.
2. Efek terhadap pendapatan
Inflasi memberikan dampak yang menguntungkan dan
merugikan, pihak yang diuntungkan karena inflasi orang yang
berpenghasilan tidak tetap seperti investor karena terdapat
kenaikan pendapatan riil. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah
orang yang berpenghasilan tetap karena terjadi penurunan
pendapatan riil dimana pendapatan yang mereka miliki tidak dapat
untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari karena lonjakan
harga.
3. Efek Output
Inflasi menyebabkan kenaikan produksi karena kenaikan
harga membuat kenaikan upah pekerja sehingga keuntungan yang
diperoleh pengusaha naik, akan tetapi apabila laju inflasi terlalu
cepat akan menyebabkan penurunan output.
4. Efek terhadap kesempatan kerja
Inflasi menyebabkan modal keluar lebih besar daripada
modal masuk, sehingga investasi menurun hal ini menyebabkan
kesempatan kerja menurun dan terjadi pengangguran.

Menurut Boediono (2001) teori inflasi dibedakan menjadi 2 yakni :
1. Teori Kuantitas
Teori kuantitas adalah teori yang paling tua tentang inflasi. Teori
kuantitas menjelaskan kegunaan inflasi dari : (1) jumlah uang yang
beredar bahwa inflasi terjadi apabila terdapat penambahan volume
uang yang beredar, hal ini disebabkan contohnya kegagalan panen.
Sehingga hanya bersifat sementara apabila jumlah uang yng beredar
tidak ditambah maka inflasi akan berhenti. (2) Harapan masyarakat
mengenai harga, bahwa terdapat tiga keadaan yakni masyarakat tidak
mengharapkan harga untuk naik di masa yang akan datang,
masyarakat menyadari terjadi inflasi, dan hiperinflasi sehingga
masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang.
2. Teori Keynes
Menurut teori keynes inflasi terjadi karena keinginan masyarakat
untuk hidup diatas kemampuan ekonominya. Terjadi perebutan uang
diantara suatu kelompok sehingga aspirasi tersebut dapat berubah
menjadi kenaikan permintaan terhadap barang, sehingga jumlah
barang yang tersedia tidak dapat mencukupi permintaan tersebut
(Inflationary Gap). Oleh karena itu terjadi defisit anggaran dalam
suatu golongan (pemerintah) yang dibiayai dengan pencetakan uang
baru.
3. Teori Strukturalis
Inflasi berkaitan dengan struktural perekonomian suatu negara
sehingga terdapat tiga hal yang ditekankan yakni :
a. Inflasi biasanya terjadi di negara berkembang dalam jangka
waktu yang panjang.
b. Terdapat asumsi bahwa jumlah uang yang beredar meningkat
sehingga terjadi kenaikan harga.
c. Inflasi terjadi tidak hanya faktor struktural perekonomian negara
tetapi juga karena kebijakan moneter suatu negara.

Berdasarkan dari asal Inflasi dibedakan menjadi dua jenis yakni :
a. Inflasi yang terjadi berasal dari dalam negeri (domestic
inflation)
Inflasi ini terjadi karena terdapat defisit anggaran negara
yang dibiayai dengan pencetakan uang baru , terjadi gagal panen
dan terjadi kenaikan biaya produksi barang maupun jasa.
b. Inflasi yang terjadi berasal dari luar negeri (imported inflation)
Inflasi ini terjadi akibat kenaikan harga barang yang diimpor
dari luar negeri yang pada akhirnya menyebabkan : (1) kenaikan
biaya produksi industri dalam negeri. (2) kenaikan indeks biaya
hidup dalam negeri. (3) kenaikan harga barang dan jasa dalam negeri, dan terdapat kenaikan pengeluaran pemerintah maupu
swasta karena mengimbangi kenaikan harga barang impor.

Inflasi merupakan kenaikan harga yang terjadi secara umum dan
terus-menerus dalam periode tertentu. Hal ini berarti tidak terjadi
kenaikan harga barang secara persamaan, tetapi terdapat kenaikan
harga barang umum secara terus-menerus dalam suatu periode
(Mankiw, 2012). Sehingga inflasi akan terjadi apabila kenaikan
terhadap suatu barang menyebabkan kenaikan terhadap sebagian
besar harga barang yang lain. Misalnya kenaikan harga terhadap
bahan bakar umum akan berpengaruh terhadap harga makanan, harga
transportasi, dan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu dari
pengertian diatas terdapat tiga hal yang menyebabkan terjadinya
inflasi yakni :
1) Bersifat umum, yakni terjadi kenaikan harga komoditas secara
umum yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat.
2) Kenaikan harga, yakni terjadi kenaikan harga suatu komoditas saat
ini lebih tinggi dibandingkan harga komoditas sebelumnya.
3) Terjadi seacara terus-menerus, yakni kenikan harga terhadap suatu
komoditas berlangsung cukup lama dan berlanjut.

Besar kecilnya penetapan tingkat suku bunga dipengaruhi oleh
berbagai faktor antara lain :
1. Persaingan
Faktor promosi merupakan salah satu faktor yang harus
diperhatikan terhadap pesaing. Apabila untuk simpanan maka suku
bunga harus lebih besar daripada suku bunga pesaing. Sedangkan
untuk suku bunga pinjaman maka harus lebih kecil daripada suku
bunga pesaing.
2. Kebutuhan Dana
Kebutuhan dana suatu bank agar dapat dengan cepat
terpenuhi yakni dengan cara meningkatkan suku bunga simpanan.
Apabila terjadi kenaikan suku bunga simpanan maka akan diikuti
dengan kenaikan suku bunga pinjaman secara otomatis.
3. Harga laba yang diinginkan
Untuk mencapai keuntungan dan target maka Bank Sentral
memiliki target suku bunga tertentu.
4. Kebijakan pemerintah
Suku bunga ditetapkan oleh Bank Sentral dimana suku bunga
simpanan dan pinjaman tidak boleh melebihi apa yang telah
ditetapkan.
5. Kualitas Jaminan
Semakin rendah bunga pinjaman yang ditetapkan maka
jaminan yang diberikan semakin likuid dan sebaliknya.
6. Jangka Waktu
Semakin tinggi bunga pinjaman maka jangka waktu
pinjaman semakin panjang, hal ini terjadi karena resiko dimasa
depan yang tidak pasti.
7. Hubungan Baik
Bank memiliki nasabah yang dianggap loyal dan kaktif
terhadap kegiatan bank atau disebut nasabah utama. Sedangkan
nasabah yang pasif disebut nasabah biasa. Dalam hal pemberian
bunga bank akan berbeda antara nasabah utama dengan nasabah
biasa.
8. Reputasi Perusahaan
Berkualitas tidaknya perusahaan akan memperoleh
pinjaman dengan tingkat bunga yang dibebankan, hal ini terjadi
karena semakin berkualitas perusahaan maka resiko macet sangat
kecil.
9. Jaminan Pihak Ketiga
Pihak yang berkualitas dalam memberikan jaminan baik
loyalitas maupun kemampuan membayar akan berpengaruh
terhadap bunga yang dibebankan

Nilai Tukar Petani merupakan indikator yang digunakan untuk
mengukur tingkat kesejahteraan petani yang telah dikembangkan sejak
tahun 1980-an. NTP adalah indeks perbandingan antara harga yang
diterima petani (It) dengan indeks yang harus dibayarkan petani (Ib).
Salah satu unsur yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani
adalah kemampuan berupa daya beli petani untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari peningkatan
daya beli pendapatan petani untuk mencukupi kebutuhannya. Apabila
semakin tinggi daya beli petani terhadap barang yang dikonsumsi maka
semakin tinggi nilai tukar petani dan juga sebaliknya apabila semakin
turun daya beli petani terhadap barang yang dikonsumsi maka semakin
turun nilai tukar petani. NTP juga berkaitan dengan hasil pertanian yang
dihasilkan kemudian dijual oleh petani dengan barang dan jasa yang
dibeli petani atau dikonsumsi oleh petani (BPS, 2016).
NTP selain memiliki fungsi sebagai indikator untuk mengukur
kesejahteraan petani, Menurut Badan Pusat Statistik NTP juga
digunakan untuk :
1. Menunjukkan daya saing produk pertanian dibandingkan dengan
produk lainnya.
2. Dapat menggambarkan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh
petani dari tahun ke tahun, sehingga dapat digunakan untuk dasar
pembuatan kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan petani.
3. Mengukur kemampuan tukar dari produk yang dijual oleh petani
dengan produk yang dibutuhkan oleh petani baik untuk kegiatan
produksi maupun konsumsi rumah tangga.
Konsep petani yang dimaksud oleh BPS adalah petani yang
melakukan kegiatan di subsektor tanaman pangan (padi dan palawija),
tanaman perkebunan rakyat (kopi,cengkeh, dan tembakau), hortikultura
(buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman hias), peternak (ternak
besar, ternak kecil, unggas) dan sektor perikanan (perikanan tangkap
maupun perikanan budidaya) (BPS, 2017).
Rahmat (2013) menjelaskan bahwa NTP secara alamiah memiliki
karakteristik yang cenderung menurun. Hal tersebut terjadi karena
karakteristik yang terdapat pada produk pertanian dan non pertanian
yakni :
1. Elastisitas pendapatan dari produk non pertanian bersifat lebih
elastik, sedangkan produk pertanian bersifat inelastik.
2. Terjadinya perbedaan struktur pasar, dimana struktur pasar dari
produk pertanian bersifat kompetitif, sedangkan pasar dari
produk manufaktur cenderung ke arah pasar oligopoli atau
monopoli.
3. Terdapat perubahan teknologi dengan laju yang berbeda sehingga
lebih menguntungkan produk manufaktur.

Teori perubahan struktural berhubungan dengan terjadinya proses
transformasi perekonomian suatu daerah atau negara yang sedang
berkembang yang pada awalnya memiliki sifat subsisten dan
bergantung pada sektor pertanian berubah menjadi struktur ekonomi
yang lebih modern atau berpusat pada kegiatan industri (Todaro,1999).
Terdapat beberapa pendapat dari para ahli tentang terjadinya perubahan
struktural sebagai berikut :
a. Teori W. Arthur Lewis
Menurut Todaro (1999) bahwa Perubahan struktural yang
terjadi dalam suatu perekonomian terbagi menjadi dua sektor Teori
pembangunan Lewis dikenal dengan istilah perekonomian model
dua sektor (lewis two sektor model’s) yang fokus pembangunannya
terletak pada transformasi ekonomi subsisten. Dua sektor yang
dimaksud Lewis yaitu :
1) Perekonomian Tradisional
Dalam teori ini Lewis menjelaskan bahwa didaerah pedesaan
terdapat suatu perekonomian yang bersifat tradisional yang
memiliki surplus tenaga kerja. Didalam perekonomian tradisional
terdapat kehidupan masyarakat yang subsisten karena kelebihan
penduduk yang ditandai oleh produktivitas marjinal tenaga kerja
sama dengan nol. Hal ini membuat Lewis mengartikan surplus
tenaga kerja akan membuat sebagian tenaga kerja tersebut
diambil dari sektor pertanian sehingga sektor pertanian tidak akan
kehilangan outputnya.
2) Perekonomian Industri
Perekonomian industri berada didaerah perkotaan dimana
terdapat sektor yang dominan yakni sektor industri.
Perekonomian indsutri memiliki tingkat produktivitas yang tinggi
dan menjadi sumber penampungan bagi tenaga kerja yang
diperoleh dari sektor pertanian. Oleh karena itu, perekonomian
industri yang berada dikota menjadi tujuan bagi tenaga kerja
daerah pedesaan sehingga sistem produksi yang tersedia akan
mampu meningkatkan output karena terjadinya penambahan
tenaga kerja.

Terdapat 3 tahap perkembangan pembangunan dibidang pertanian
menurut Lincolin Arsyad, 1999 yakni :
1) Tahap Pertanian Tradisional Pertanian tradisional melakukan produksi sebanyak dua atau
tiga tanaman saja berupa makanan pokok dengan menggunakan
peralatan yang masih seadanya. Dengan menggunakan modal yang
sedikit dan masih menggunakan tenaga manusia yang dominan.
Para kerja biasanya berasal dari keluarga sendiri. Jaringan dan
pengangkutan terhadap hasil produksi pertanian yang terbatas.
Prinsip pertanian modern adalah hasil produksi pertanian bukan
untuk meningkatkan pendapatan, tetapi bagaimana untuk
mempertahankan hidup dan hanya dikonsumsi bagi keluarga.
2) Tahap Pertanian Tradisional Menuju Pertanian Modern
Produk pertanian yang dihasilkan bervariasi dan produk
yang dihasilkan sudah diperjual belikan. Akan tetapi, penggunaan
teknologi dan modal masih sedikit.
3) Tahap Pertanian Modern
Tahap ini menggambarkan produktivitas petani yang tinggi.
Pemakaian modal dan teknologi yang tinggi. Sehingga, tujuan dari
produksi pertanian ditahap ini untuk keperluan perdagangan dan
mencari keuntungan.

Pembangunan disektor pertanian merupakan tahapan yang
terdiri dari berbagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani,
menciptakan lapangan kerja, menjaga ketahanan pangan, dan
mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sektor pertanian
memiliki peran dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena
sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan pendapatannya
dari sektor tersebut. Sektor pertanian mampu memberikan kontribusi
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Todaro dan Smith
(2006) memberikan penilaian terhadap sektor pertanian dari tahun ke
tahun semakin pasif dan bertidak sebagai sektor pelengkap. Sektor
pertanian yang kinerjanya semakin menurun terjadi karena sektor
tersebut diabaikan dan tidak menjadi prioritas pembangunan dalam
suatu negara (Rickman, 2007).
Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa kebijakan
pembangunan yang dilakukan disektor pertanian pedesaan harus
diawali dengan cara memperbaiki sumber pokok kemajuan pertanian di
desa. Sumber pokok kemajuan pertanian merupakan adanya teknologi
dan inovasi, dimana terdapat kebijakan pemerintah dalam menunjang
kemajuan pertanian. Dengan demikian, apabila sumber pokok
kemajuan pertanian sudah terbentuk akan dapat berguna untuk
memperbaiki taraf hidup petani, dengan cara peningkatan pendapatan,
produktivitas, dan hasil produksi yang meningkat.
Dilihat dengan indikator kesejahteraan petani yang mulai
menurun. Pembangunan disektor pertanian memiliki hubungan dengan
teori Pertumbuhan The Law Of Diminishing Return yang dikemukakan
oleh David Ricardo. Hukum tersebut menjelaskan bahwa terdapat
hukum dimana hasil akan menjadi semakin berkurang. Sektor pertanian
mengalami fluktuasi produksi karena penggunaan faktor produksi yang
digunakan. Hukum yang dikemukakan oleh David Ricardo
menjelaskan bahwa apabila terdapat input variabel yang ditambahkan
sedangkan penggunaan dari input variabel lain tetap maka akan terjadi
tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan dari satu unit
input yang ditambahkan tersebut awalnya mengalami kenaikan
kemudian akan terjadi penurunan apabila input variabel ditambah
secara terus-menerus. Input variabel yang tetap berupa tanah, karena
tanah memiliki sifat yang tetap meskipun menggunakan banyak
variabel. Sedangkan input variabel yang dapat ditambah berupa tenaga
kerja dan modal, apabila ditambahkan secara terus-menerus akan
mendapatkan hasil yang semakin menurun (Lincolin Arsyad, 2004).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:3), berdasarkan salah satu fungsi dari
pajak adalah fungsi budgetair yang dimana pajak akan digunakan sebagai alat untuk
memasukkan dana ke kas negara secara optimal yang dilakukan dengan sistem
pemungutan berlandaskan undang-undang perpajakan yang berlaku, dengan
demikian jumlah pajak yang diterima akan masuk secara keseluruhan ke kas negara
dan tidak ada yang luput dari pengawasan petugas pajak. Demikian juga menurut
Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:30), bahwa untuk
memastikan penerimaan pajak optimal, dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak
pada periode tertentu. Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan diatas maka
indikator penerimaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator
dengan menggunakan jumlah realisasi penerimaan pajak.

Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat
dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi
masyarakat (John Hutagaol, 2007:325). Sedangkan menurut Suryadi (2006)
penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang
dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Fungsi pajak menurut Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati (2015:2)
menyebutkan bahwa ada dua fungsi utama pajak, yaitu :
1) Fungsi Budgetari
2) Pungutan pajak memberikan sumbangan ke kas Negara kurang
lebih 60%-70% pungutan pajak yang memenuhi postur APBN.
Maka dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penting
penerimaan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan.
3) Fungsi mengatur (Regulerend)
Pungutan pajak berfungsi sebagai alat mengatur masyarakat atau
melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi,
dengan contoh :
a) Pemberian insentif pajak (Tax Holiday) untuk mendorong
peningkatan investasi dalam negeri.
b) Pungutan pajak tinggi terhadap minuman keras diharapkan
mengurangi konsumsi minuman keras.
c) Pengenaan tarif pajak nol persen untuk peningkatan kegiatan ekspor.

Menurut Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati (2015:3) dalam hal hak
pemungutan pajak, ada dasar-dasar teori yang menjelaskan tentang justifikasi
pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak dari rakyat. Teori-teori
tersebut diantaranya:
1) Teori asuransi
Keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat dilindungi oleh
Negara. Maka dari itu, rakyat diwajibkan untuk membayar pajak
yang diasumsikan sebagai premi asuransi, karena adanya jaminan
perlindungan.
2) Teori kepentingan
Beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat, dibagi berdasarkan
besarnya kepentingan rakyat terhadap Negara. Semakin besar
kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin besar pula
pajak yang harus dibayar.
3) Teori daya pikul
Beban pajak yang diberikan pada tiap-tiap orang harus sesuai
dengan daya pikul masing-masing orang. Dalam hal mengukur
daya pikul perorangan, dapat digunakan 2 macam pendekatan,
yaitu:
a) Unsur objektif
Yaitu pendekatan dengan cara melihat besarnya penghasilan
atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
b) Unsur subjektif
Yaitu pendekatan dengan cara memp

Definisi pajak menurut Andriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:22)
adalah sebagai berikut:
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan
dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan”.
Menurut Mardiasmo (2011:1) mendefinisikan bahwa definisi pajak
sebagai berikut:
“Iuran masyarakat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik
(kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk
membayar pengeluaran umum”.

Menurut Schneider (2013) ada empat faktor utama yang menjadi motivasi
orang-orang melibatkan diri pada shadow economy yaitu sebagai berikut :
1) Savings. By working outside the active economy, participants can
avoid taxes and possibly social security payments, circumvent tax
and labour regulations, and sidestep paperwork. A strong causal
relationship exists between a country’s tax rate and the size of its
shadow economy. This relationship is especially pronounced
during downturns.
2) Lack of a “guilty conscience”. The shadow economy is often
considered a normal part of society. This attitude is prevalent in
countries where the perceived quality of state institutions and
benefits is low or confidence in the state has been shaken
3) Low risk of detection. Participating in the shadow economy is
illegal, but the less chance there is of getting caught and the lower
the penalties, the more individuals will consider the risk
worthwhile. Thus, reducing the shadow economy requires a clear
legal stance and the strength of law enforcement.
4) Ease of participation. Paying with cash makes it easier to engage
in the shadow economy, since cash payments cannot be traced. The
shadow economy is clearly a cash-based economy, and cash is the
fuel in its engine.

The shadow economy as ‘market-based production of goods and services,
whether legal or illegal, that escapes detection in the official estimates of GDP
(Colin dan Friedrich, 2013:23). Yang berarti bahwa shadow economy sebagai pasar
yang berlandaskan produksi dari barang dan jasa baik itu legal ataupun ilegal yang
menghindari deteksi dari pemerintah. Senada dengan Friedrich dan Enste (2002)
mendefiniskan the shadow economy includes not only illegal activities but also
unreported income from the production of legal goods and services, either from
monetary or barter transactions. Yang berarti bahwa shadow economy tidak hanya
aktivitas ilegal, tapi juga pendapatan yang tidak dilaporkan dari produksi barang
dan jasa melalui pertukaran moneter maupun transaksi barter.
Lebih detailnya, Friedrich dan Enste (2002) memberikan definisi shadow
economy berdasarkan klasifikasi kegiatan dan transaksi yaitu bentuk aktivitas ilegal
seperti perdagangan dalam barang curian, obat-obatan terlarang, prostitusi,
perjudian, penyelundupan, pembajakan, dan penipuan. Sementara aktivitas legal
yang termasuk shadow economy menurut Friedrich dan Enste (2002) adalah
pendapatan dari bekerja sendiri yang tidak dilaporkan, upah, gaji dan aset pekerjaan
yang tidak dilaporkan yang berkaitan dengan barang dan jasa legal.

Berdasarkan tingkatannya, menurut Sukirno (2015), inflasi dibedakan
menjadi sebagai berikut :
1) Inflasi ringan, terjadi apabila kenaikan harga-harga kebutuhan
pokok berada dibawah angka 10% setahun.
2) Inflasi sedang, terjadi apabila kenaikan harga-harga kebutuhan
pokok berada antara 10%-30% setahun.
3) Inflasi berat, terjadi apabila kenaikan harga-harga kebutuhan
pokok berada antara 30%-100% setahun.
4) Hyperinflasi (inflasi tak terkendali), terjadi apabila kenaikan hargaharga kebutuhan pokok berada di atas 100% setahun.
Masih menurut Sukirno (2015:353), inflasi dibedakan berdasarkan sumber
atau penyebab kenaikan harga-harga berlaku. Jenis inflasi ini sebagai berikut:
1) Inflasi Tarikan Permintaan
Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang
dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat
pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran
yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan
jasa. Pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan ini akan
menimbulkan inflasi.
2) Inflasi Desakan Biaya
Adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan
dalam biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan mentah
atau kenaikan upah. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa
perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat
pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaanperusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah,
mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara
memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan
mencari pekerjaan baru dengan tawaran pembayaran yang lebih
tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat,
yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai
barang.
3) Inflasi Diimpor
Adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan
harga-harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah
produksi dalam negeri. Inflasi ini akan ada apabila barang-barang
impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang
penting dalam kegiatan pengeluaran-pengeluaran perusahaan.

Menurut Iskandar Putong (2013), akibat dari adanya inflasi secara umum
yaitu :
“Menurunnya daya beli masyarakat diakibatkan turunnya pendapatan
secara riel. Jadi misalkan besarnya inflasi pada tahun yang
bersangkutan sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka dari itu
berarti secara relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga”.
Sebenarnya inflasi bukan masalah yang terlalu berarti apabila keadaan
tersebut diimbangi oleh tersedianya komoditi yang diperlukan dan ditimpali dengan
naiknya pendapatan yang lebih besar dari tingkat inflasi tersebut (Waluyo, 2011).
Inflasi yang terkontrol dapat menjadi cerminan bahwa ekonomi sedang
berkembang. Inflasi yang diimbangi dengan naiknya pendapatan masyarakat
sebagai penyesuaian terhadap angka inflasi akan berdampak baik bagi negara,
namun apabila inflasi naik secara kontinu sementara pendapatan masyarakat tetap,
hal tersebut akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

Menurut Iskandar Putong (2013) terdapat dua penyebab utama terjadinya
inflasi yaitu :
1) Demand Pull Inflation. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan
yang tidak diimbangi dengan kondisi peningkatan tingkat produksi,
akibatnya sesuai hukum permintaan, bila permintaan banyak
sementara penawaran tetap maka harga akan naik. Dan bila hal ini
berlangsung terus menerus, akan menyebabkan inflasi yang
berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan
adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan menambah
tenaga kerja baru.
2) Cost Push Inflation. Inflasi ini disebabkan adanya peningkatan
biaya produksi yang dipicu oleh kenaikan biaya input atau biaya
faktor produksi. Akibat naiknya biaya produksi tersebut, ada dua
hal yang dapat dilakukan oleh produsen, yaitu dengan menaikkan
harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga
produk naik karena penurunan jumlah produksi.

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu
perekonomian (Sadono Sakirno, 2016:15). Demikian halnya menurut Iskandar
Putong (2013:276), yang menyatakan bahwa :
“Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang
disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan
komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan lain
sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh
masyarakat”.
Adapula pengertian inflasi menurut Gilarso (2013:200) adalah kenaikan
harga umum, yang bersumber pada terganggunya keseimbangan antara arus uang
dan arus barang.

Teori inflasi Keynesian didasarkan pada teori makronya yang menyoroti
aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat
ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut
pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan rezeki diatara kelompokkelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa
disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini, akhirnya diterjemahkan
menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat atas barang dan jasa selalu
melibihi jumlah yang tersedia. Hal ini juga disebut sebagai inflationary gap.
Bila jumlah dari permintaan-permintaan efektif dari semua golongan
masyarakat tersebut, pada harga-harga yang berlaku, melebihi jumlah maksimum
dari barng dan jasa yang tersedia, maka inflationary gap akan timbul. Proses
inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari masyarakat
melebihi jumlah output yang tersedia, dan akan berhenti bila agregat permintaan
tidak melebihi, pada harga-harga yang berlaku, jumlah output akan tersedia.

Teori ini merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi, namun
masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di era modern ini,
terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Teori ini menyoroti proses
inflasi dari jumlah uang yang beredar dan psikologi (harapan) masyarakat
mengenai kenaikan harga-harga (expectations).
Inti dari teori ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Inflasi hanya bisa terjadi apabila ada penambahan volume uang yang beredar
(baik berupa uang kartal maupun giral). Tanpa ada kenaikan jumlah uang yang
beredar, kejadian, seperti; kegagalan panen, hanya akan menaikan harga-harga
untuk sementara waktu saja.
2) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan oleh
psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa
mendatang. Dalam hal ini, ada tiga kemungkinan yaitu; pertama, bila
masyarakat tidak (belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada periode
mendatang. Kedua, masyarakat mulai sadar (berdasarkan pengalaman/ data
historis sebelumnya) bahwa akan ada inflasi. Ketiga, masyarakat sudah
kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang dan kemungkinan ketiga ini
terjadi pada tahap inflasi memasuki hiperinflasi.

Inflasi struktural terjadi sebagai akibat dari adanya berbagai kendala atau
kekakuan struktural yang menyebabkan penawaran agregat di dalam
perekonomian menjadi kurang atau tidak responsif terhadap permintaan agregat
yang meningkat (Nanga, M., 2001:251).
Imported inflation merupakan inflasi yang berasal dari luar negeri.
Inflasi ini timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara
mitra dagang utama. Kenaikan harga barang-barang yang di impor mengakibatkan
secara langsung kenaikan indeks biaya hidup, secara tidak langsung menaikan
indeks harga (dan kemudian, harga jual) dari berbagai barang yang menggunakan
bahan mentah atau mesin-mesin yang harus di impor, secara tidak langsung juga
mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah/ swasta yang berusaha
mengimbangi kenaikan harga impor tersebut.
Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri pada umumnya lebih
mudah terjadi pada negara-negara yang mengadopsi perekonomian terbuka.
Namun seberapa besarnya pengaruh inflasi luar negeri tersebut tergantung dari
kebijaksanaan pemerintah yang diambil. Kebijakan moneter dan perpajakan
tertentu dapat menetralisir kecedenderungan inflasi yang berasal dari luar negeri
(Boediono, 1982:159).

Sumber inflasi pada suatu periode dapat saja berbeda di negara-negara
maju dan berkembang, di negara-nagara dengan struktur pasar yang didominasi
oleh oligopolistik dan negara-negara dengan struktur yang lebih kompetitif, dan di
negara-negara yang perekonomiannya relatif tertutup dan yang perekonomiannya
sangat terikat dengan perdagangan dengan negara lain. Perbedaan struktural dan
institusional yang ada antara negara setiap waktu dapat ditemukan di negaranegara tertentu ketika negara-negara tersebut mengalami perkembangan dari
waktu ke waktu (Shapiro, E., 1974: 409).
Inflasi timbul karena berbagai alasan, sebagian timbul dari sisi
permintaan dan sebagiannya dari sisi penawaran. Dalam perekonomian industri
modern, inflasi sangat bersifat inersial. Artinya, inflasi akan bertahan pada tingkat
yang sama sampai kejadian-kejadian ekonomi menyebabkan untuk berubah.
Kejadian-kejadian yang dimaksud adalah guncangan-guncangan (shock) pada
permintaan agregat, perubahan harga minyak secara tajam, kegagalan panen,
pergeseran nilai tukar, perubahan produktivitas, dan kejadian-kejadian ekonomi
lain yang tidak dapat diukur, menggeser inflasi ke atas atau ke bawah laju inflasi
inersial (Samuelson, et. al., 1992:322).

Inflasi memiliki beberapa tingkat kejadian yang berbeda begitu pula
dengan dampak yang ditimbulkannya. Jenis inflasi terdiri dari inflasi moderat
(moderate inflation), inflasi ganas (galloping inflation), dan hiperinflasi
(hyperinflation) (Samuelson, et. al., 1992:311). Dampak inflasi terdiri dari
redistribution effect of inflation, efficiency effect of inflation, output and
employment effect of inflation, dan unstable environment (Nanga, M., 2001:252).
Inflasi moderat ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara
lambat, dapat disebut juga dengan laju inflasi satu digit per tahun. Inflasi jenis ini
menunjukan harga-harga relatif stabil. Inflasi ganas merupakan inflasi dalam dua
digit atau tiga digit (seperti 20,100 atau 200) persen pertahun. Jika inflasi ganas
timbul, maka menimbulkan gangguan-gangguan serius dalam perekonomian.
Hiperinflasi merupakan inflasi yang lebih besar dari dua digit atau tiga digit
persen pertahun. Tidak ada segi baik sebuah perekonomian pasar, apabila hargaharga meningkat ribuan, jutaan, atau bahkan triliunan persen per tahun.
Berdasarkan laju inflasi, jenis inflasi dapat dikategorikan sebagai inflasi
ringan (<10% per tahun), inflasi sedang (10-30% per tahun), inflasi berat (30-
100% per tahun), dan hiperinflasi (>100% per tahun). Penentuan parah atau
tidaknya inflasi sangat relatif dan tergantung pada “selera” untuk menamakannya.
Bila laju inflasi sebesar 20% dan semuanya berasal dari barang dan jasa yang
dikonsumsi oleh golongan yang berpenghasilan rendah, maka seharusnya dapat
disebut inflasi yang parah (Boediono, 1982:156).
Inflasi yang terjadi di dalam suatu perekonomian memiliki beberapa
dampak atau akibat sebagai berikut:
1) Inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan diantara anggota
masyarakat yang dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi anggota
masyarakat. Redistribusi pendapatan yang terjadi menyebabkan pendapataan
riil seorang meningkat, sedangkan pendapatan riil yang lainnya jatuh. Parah
atau tidaknya redistribusi pendapatan dan kekayaan tersebut sangat tergantung
pada apakah inflasi itu bersifat dapat diantisipasi (anticipated) atau tidak dapat
diantisipasi (unanticipated).
2) Inflasi dapat menyebabkan penurunan di dalam efisiensi ekonomi (economic
efficiency). Hal ini dapat terjadi karena inflasi dapat mengalahkan sumber
daya dari investasi yang produktif (productive investment) ke investasi yang
tidak produktif (unproductive investment) sehingga mengurangi kapasitas
ekonomi produktif.
3) Inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan di dalam output dan
kesempatan kerja, dengan cara lebih langsung dengan memotivasi perusahaan
untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya, dan juga
memotivasi orang untuk bekerja lebih atau kurang dari yang telah dilakukan
selama ini.
4) Inflasi dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil (unstable
environment) bagi keputusan ekonomi. Jika sekiranya konsumen
memperkirakan bahwa tingkat inflasi di masa mendatang akan naik, maka
akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian barang dan jasa
secara besar-besaran pada saat sekarang ketimbang menunggu tingkat harga
meningkat lagi di masa mendatang. Begitu pula dengan perbankan, jika
ekpektasi inflasi meningkat di masa depan maka perbankan akan menaikan
tingkat suku bunga pinjaman sebagai langkah proteksi dalam penurunan
pendapatan riil dan kekayaan (losses of real income and wealth).

Tingkat harga ekuilibrium dalam perekonomian terjadi pada titik
perpotongan antara kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat.
Perpotongan antara dua kurva ini berhubungan dengan keseimbangan pada pasar
barang dan pasar uang. Hampir semua ekonom setuju, bahwa peningkatan tingkat
harga bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan
agregat bergeser ke kanan atau kurva penawaran agregat bergeser ke kiri.
Inflasi yang disebabkan oleh peningkatan permintaan agregat disebut
inflasi karena tarikan permintaan (demand pull inflation). Sementara inflasi yang
disebabkan oleh peningkatan biaya atau penawaran agregat disebut inflasi karena
dorongan biaya (cost push inflation). Inflasi juga dapat disebabkan oleh adanya
ekspektasi kenaikan harga (ekspektasi inflasi).

Sementara itu, pada model inflasi Keynes, jumlah uang beredar bukanlah
satu-satunya faktor penentu tingkat harga. Ada banyak faktor lain yang menurut
Keynesian dapat mempengaruhi tingkat harga, seperti pengeluaran konsumsi
rumah tangga, pengeluaran untuk investasi, pengeluaran pemerintah, dan pajak
(Nanga, 2001). Inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas
kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat
terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang
tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan terjadi inflationary gap.
Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena
dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk
mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Oleh karenanya sama seperti
pandangan kaum monetarist, Keynesian models ini lebih banyak dipakai untuk
menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek. Model ini
mengasumsikan bahwa perekonomian sudah berada pada tingkat full
employment. Menurut Keynes, kuantitas uang tidak berpengaruh terhadap tingkat
permintaan total, karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun
tingkat kuantitas uang tetap konstan. Jika uang beredar bertambah, maka harga
akan naik. Kenaikan harga ini akan menyebabkan bertambahnya permintaan uang
untuk transaksi, yang selanjutnya akan diikuti dengan kenaikan suku bunga. Hal
ini akan berpengaruh terhadap melambatnya atau bahkan berkurangnya
pertambahan permintaan untuk investasi dan akan memperlemah tekanan inflasi.
Menurut Keynes, inflasi permintaan yang benar-benar penting adalah yang
ditimbulkan oleh pengeluaran pemerintah, terutama yang berkaitan dengan
peperangan, program investasi yang besar-besaran dalam kapital sosial. Menurut
Sumiatun dan Jamli (2001), golongan non monetarist ini menambahkan bahwa
peningkatan permintaan agregat dapat terjadi karena adanya peningkatan
pengeluaran konsumsi, peningkatan investasi swasta (karena suku bunga kredit
murah), peningkatan pengeluaran pemerintah (yang dibiayai dengan pencetakan
uang baru), atau kenaikan ekspor neto (karena kenaikan permintaan luar negeri
terhadap barang-barang ekspor).

Terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi,
terdapat beberapa teori atau pandangan yang berkembang. Dalam Case dan Fair
(2007) disebutkan, bahwa hampir semua ekonom sepakat bahwa inflasi yang terus
menerus terjadi selama periode yang panjang merupakan fenomena murni
moneter. Inflasi tidak bisa berlanjut tanpa adanya peningkatan penawaran uang.
Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai inflasi kita perlu membahas terlebih
dahulu teori kuantitas uang.

Teori permintaan akan uang Keynes adalah teori yang bersumber
pada teori Cambridge, tetapi Keynes memang mengemukakan sesuatu
yang betul – betul berbeda dengan teori moneter tradisi klasik. Pada
hakekatnya perbedaan ini terletak pada penekanan Keynes pada fungsi
uang yang lain,yaitu sebagai Store of value dan bukan pada means of
exchange. Teori ini kemudian dikenal dengan nama teori Liquidity
Preference (Boediono, 1998: 27).
Di dalam analisis Keynes masyarakat meminta (memegang) uang
untuk tiga tujuan antara lain :
a. Permintaan uang untuk transaksi
Keynes tetap menerima pendapat golongan Cambridge, bahwa
orang memegang uang guna memenuhi dan melancarkan transaksi
– transaksi yang dilakukan, dan permintaan akan uang dari
masyarakat untuk tujuan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan
nasional dan tingkat bunga.
b. Permintaan uang untuk berjaga – jaga
Keynes juga membedakan permintaan akan uang untuk tujuan
melakukan pembayaran – pembayaran yang tidak regular atau yang
di luar rencana transaksi normal, karena sifat uang yang likuid,
yaitu mudah untuk ditukarkan dengan barang – barang lain.
c. Permintaan uang untuk spekulasi
Motif memegang uang untuk tujuan spekulasi terutama bertujuan
untuk memperoleh keuntungan yang bisa diperoleh seandainya si
pemegang uang tersebut meramal apa yang akan terjadi dengan
betul. Uang tunai dianggap tidak mempunyai penghasilan,
sedangkan obligasi dianggap memberikan penghasilan berupa
sejumlah uang tertentu setiap periode selama waktu yang tak
terbatas.

Teori Cambridge, seperti halnya dengan teori Fisher (kuantitas
uang) dan teori – teori klasik lainnya yang berpokok pangkal pada fungsi
uang sebagai alat tukar umum (means of exchange) (Boediono, 1998: 23–
24). Karena itu, teori – teori klasik termasuk teori cambridge dan teori
fisher melihat kebutuhan uang atau permintaan akan uang dari masyarakat
sebagai kebutuhan akan alat likuid untuk tujuan transaksi.
Perbedaan utama antara teori Cambridge dan teori Fisher, terletak
pada tekanan dalam teori permintaan uang Cambridge pada perilaku
individu dalam mengalokasikan kekayaannya antara berbagai
kemungkinan bentuk kekayaan, yang salah satunya bisa berbentuk uang.
Perilaku ini dipengaruhi oleh pertimbangan untung rugi dari pemegangan
kekayaan dalam bentuk uang adalah karena uang mempunyai sifat likuid
sehingga dengan mudah bisa ditukarkan dengan barang lain. Uang
dipegang atau diminta oleh seseorang karena sangat mempermudah
transaksi atau kegiatan – kegiatan ekonomi lain dari orang tersebut. Jadi
berbeda dengan teori Fisher yang menekan bahwa permintaan akan uang
semata – mata merupakan proporsi konstan dalam volume transaksi yang
dipengaruhi oleh faktor – faktor kelembagaan yang konstan, teori
Cambridge lebih menekankan faktor – faktor perilaku (pertimbangan
untung rugi) yang menghubungkan antara permintaan akan uang seseorang
dengan transaksi yang direncanakan.

Perekonomian membahas mengenai uang, dimana uang akan dibedakan
antara mata uang dalam peredaran dan uang beredar (Sukirno, 1994: 281). Mata
uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah uang yang telah dikeluarkan dan
diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang
logam dan uang kertas. Dengan demikian mata uang dalam peredaran sama
dengan uang kartal. Uang beredar adalah semua jenis uang yang berada didalam
perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan
uang giral dalam bank – bank umum. Pengertian uang beredar atau money supply
dibedakan menjadi tiga pengertian, yaitu dalam arti sempit , dalam arti luas dan
dalam arti lebih luas.

Teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negaranegara Amerika latin. Teori ini memberikan tekanan pada ketegaran
(rigdities) dari struktur perekonomian negara – negara sedang
berkembang. Menurut Boediono (1998), karena inflasi dikaitkan dengan
faktor – faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi, faktor
– faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang)
maka teori ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang.
Mengenai teori strukturalis ini ada 3 hal yang perlu ditekankan :
a. Teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara –
negara yang sedang berkembang.
b. Ada asumsi bahwa jumlah uang beredar bertambah dan secara
pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga – harga tersebut.
Dengan kata lain, proses inflasi tersebut bisa berlangsung terus
hanya apabila jumlah uang beredar juga bertambah terus. Tanpa
kenaikan jumlah uang proses tersebut akan berhenti dengan
sendirinya.
c. Faktor – faktor struktural yang dikatakan sebagai sebab musabab
yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100 %
struktural. Sering dijumpai bahwa keterangan – keterangan tersebut
disebabkan oleh kebijakan harga atau moneter pemerintah sendiri.

Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya, dan
menyoroti aspek lain dari inflasi (Boediono, 1998: 170-171). Menurut
teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas
kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak lain
adalah proses perebutan bagian rejeki diantara kelompok – kelompok
sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa
disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya
diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan
barang – barang selalu melebihi jumlah barang – barang yang tersedia
(timbulnya apa yang disebut inflationary gap).
Inflationary gap timbul karena adanya golongan – golongan
masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi
permintaan yang efektif akan barang – barang. Dengan kata lain, mereka
berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana
pembelian barang – barang yang didukung dengan dana. Golongan
masyarakat seperti ini mungkin adalah pemerintah sendiri, yang berusaha
memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan
menjalankan defisit dalam anggaran belanjanya yang dibiayai dengan
mencetak uang baru. Golongan tersebut mugkin juga pengusaha –
pengusaha swasta yang menginginkan untuk investasi – investasi baru dan
memperoleh dana pembiayaannya dari kredit dari bank. Golongan tersebut
biasa pula serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji bagi
anggota – anggotanya melebihi kenaikan produktifitas buruh.

Teori kuantitas merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi,
namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di
jaman yang modern ini, terutama di negara – negara yang sedang
berkembang. Teori kuantitas ini menyoroti peranan dalam inflasi dari
(Boediono, 1998: 167-169) :
a. Jumlah uang yang beredar
Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume
uang yang beredar, tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar.
Kejadian seperti ini misalnya, kegagalan panen, hanya akan
menaikkan harga – harga untuk sementara waktu saja. Bila jumlah
uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya,
apapun sebab-musababnya awal dari kenaikan harga – harga
tersebut.
b. Psikologi (expectations) masyarakat mengenai harga – harga
Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang
yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai
harga-harga di masa mendatang. Ada 3 kemungkinan keadaan,
keadaan yang pertama adalah bila masyarakat tidak (atau belum)
mengharapkan harga – harga untuk naik pada bulan – bulan
mendatang. Kedua adalah dimana masyarakat (atas dasar
pengalaman di bulan – bulan sebelumnya) mulai sadar bahwa ada
inflasi. Dan yang ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah
yaitu tahap hiperinflasi, pada tahap ini orang – orang sudah
kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Hiperinflasi ini
pernah terjadi di Indonesia selama periode 1961 – 1966.

Inflasi ditinjau dari asal inflasi :
1) Inflasi dari dalam negeri (domestic inflation)
Inflasi ini timbul misalnya karena kenaikan gaji pegawai negeri, panenan
gagal dan sebagainya.
2) Inflasi dari luar negeri (imported inflaction)
Inflasi ini timbul karena kenaikan harga – harga di luar negeri atau di
negara – negara mitra dagang kita. Inflasi juga dapat bersumber dari
barang – barang yang diimpor. Inflasi ini akan terwujud apabila barang –
barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang
penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan – perusahaan. Kenaikan
harga barang impor akan menaikkan biaya produksi, dan kenaikan biaya
produksi mengakibatkan kenaikan harga –harga.

Inflasi dilihat dari sebab awalnya :
1) Demand-Pull Inflation
Demand-pull Inflation disebabkan oleh permintaan masyarakat akan
barang – barang (agregate demand) bertambah. Inflasi ini biasanya terjadi
pada masa perekonomian yang berkembang dengan pesat. Kesempatan
kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan
selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan
ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini
akan menimbulkan inflasi. Selain pada masa perekonomian berkembang
pesat, Demand–pull Inflation juga dapat berlaku pada masa perang atau
ketidakstabilan politik yang terus menerus. Dalam masa seperti ini
pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk
membiayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak
uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang
berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi
kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa. Maka
keadaan ini akan mewujudkan inflasi.
2) Cost Push Inflation
Inflasi jenis Cost – Push inflation terjadi karena kenaikan biaya
produksi, yang disebabkan oleh terdepresiasinya nilai tukar, dampak
inflasi luar negeri terutama negara- negara partner dagang, peningkatan
harga – harga komoditi yang diatur pemerintah ( administered price) , dan
terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan tergangggunya
distribusi. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian
berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila
perusahaan – perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah,
mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji
atau upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru
dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini
mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan
menyebabkan kenaikan harga – harga berbagai barang

Salah satu peristiwa modern yang sangat penting dan yang selalu dijumpai
dihampir semua negara di dunia adalah inflasi. Definisi singkat dari inflasi adalah
kecenderungan harga – harga untuk menaik secara umum dan terus menerus
(Mankiw, 2006: 145). Ini tidak berarti bahwa harga – harga berbagai macam
barang itu naik dengan presentase yang sama. Mungkin kenaikan tersebut dapat
terjadi tidak bersamaan, yang penting terdapat kenaikan harga umum barang
secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi sekali
saja meskipun dalam presentase yang besar, bukanlah merupakan inflas

Inflasi yang terjadi di Indonesia lebih sering disebabkan oleh adanya
faktor struktur ekonomi daripada monetary polices sehingga lebih banyak
pengaruh yang ditimbulkan dari cost push inflation dibandingkan dengan
demand pull inflation.
Inflasi yang terjadi di Indonesia selalu berlangsung dalam jangka
panjang sehingga dalam mengatasi masalah inflasi, pemerintah tidak hanya
melihat dari sisi monetary polices-nya saja tetapi juga harus dapat melihat
dari hambatan-hambatan struktural yang ada.
Pada tahun 1987 saat terjadi krisis moneter, inflasi di Indonesia dipicu
oleh adanya kenaikan harga komoditi impor (imported inflation) dan
membengkaknya hutang luar negeri akibat dari terdepresiasinya nilai tukar
rupiah terhadap dolar Amerika dan mata uang asing lainnya. Sehingga dari
sisi monetary polices pemerintah melakukan tight money policy dengan cara
menaikkan tingkat suku bunga SBI (melalui open market mechanism)
dengan sangat tinggi. Harapannya selain dapat menarik minat para
pemegang valuta asing untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia
melalui deposito, juga dapat menstabilkan tingkat harga umum. Sementara
itu dari sisi hambatan-hambatan struktural perekonomian, pemerintah
melakukan peningkatan pada penawaran bahan pangan, mengurangi defisit
APBN, meningkatkan cadangan devisa, serta memperbaiki dan
meningkatkan kemampuan sisi penawaran agregat. Sehingga antara sisi
monetary polices dan faktor struktur ekonomi dapat di seimbang secara
bersamaan.

Menurut Nopirin (1987), efek inflasi disebabkan oleh distribusi
pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional.
Efek terhadap pendapatan (equity effect) memiliki sifat yang tidak
merata dimana adanya inflasi dapat mendatangkan kerugian dan dapat pula
mendatangkan keuntungan. Inflasi jenis ini akan mendatangkan kerugian
bagi mereka yang memiliki pendapatan tetap, memupuk kekayaan dalam
bentuk uang kas, serta bagi sebagian pihak yang memberikan pinjaman uang
lebih rendah daripada laju inflasi. Sementara inflasi ini akan mendatangkan
keuntungan bagi mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan lebih besar
daripada laju inflasi atau bagi mereka yang memiliki kekayaan selain bentuk
uang dengan persentase yang lebih besar daripada laju inflasi. Inflasi ini
seakan-akan merupakan pajak bagi seseorang dan merupakan subsidi bagi
orang lain.
Sedangkan efek terhadap efisiensi (efficiency effect) dapat
menyebabkan perubahan pada faktor-faktor produksi. Dimana ketika terjadi
kenaikan permintaan barang, maka akan mendorong terjadi perubahan
dalam produksi barang tertentu. Kenaikan produksi barang ini akan merubah
pola alokasi faktor produksi yang sudah ada. Memang tidak ada jaminan
bahwa alokasi faktor produksi itu lebih efisien dalam keadaan tidak ada
inflasi. Tetapi kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi dapat
menyebabkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien.
Untuk efek terhadap output (output effect) sendiri intensitasnya
berbeda-beda, tergantung dari apakah inflasi tersebut dibarengi dengan
kenaikan produksi dan pekerja ataukah tidak. Ketika produksi barang naik,
maka kenaikan produksi dapat sedikit banyak mengerem laju inflasi.
Sementara ketika ekonomi mendekati kesempatan kerja penuh (fullemployment), maka intensitas efek inflasi akan semakin besar. Inflasi dalam
keadaan kesempatan kerja penuh disebut juga inflasi murni (pure inflation).

Inflasi ini dibedakan atas 2 jenis yaitu:
1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri seperti ketika terjadi defisit
anggaran belanja yang terjadi secara terus menerus, gagal panen
dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah akan
menginstruksi kepada Bank Indonesia untuk mencetak uang baru
dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan
pemerintahan.
2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation). Inflasi ini
timbul karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan
naiknya harga barang-barang impor. Inflasi seperti ini biasanya
dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang dan
notabane-nya sebagian besar usaha produksinya menggunakan
bahan dan alat dari luar negeri yang timbul karena adanya
perdagangan internasional.

a. Inflasi Perkiraan
Inflasi perkiraan merupakaan keadaan inflasi disaat
perusahaan dan buruh sama-sama memperkirakan akan terjadi
kenaikan inflasi di tahun depan. Sehingga dari pihak buruk akan
meminta kenaikan upah, dan dari pihak perusahaan berharap terjadi
peningkatan pada produktivitas dan kemampuan. Atas perkiraan
terjadinya inflasi dari kedua belah pihak maka akan terjadi
kesepakatan untuk terjadi kenaikan upah yang diikuti dengan
kebijakan perusahaan untuk menaikkan harga dari hasil produksinya.
b. Inflasi Kelambanan
Inflasi kelambanan merupakaan saat dimana perusahaan dan
pihak serikat buruh sama-sama memperkirakan tahun depan juga
terjadi kenaikan harga. Jadi, ketika harga dan upah akan naik dengan
persentase yang sama, maka persentase tersebut dijadikan sebagai
dasar untuk merundingkan kenaikan tersebut karena antara harga dan
upah sama-sama mempunyai hubungan yang erat. Ketika inflasi ini
terjadi secara berkepanjangan maka akan disebut sebagai “inflasi
spiral”. Inflasi ini dapat diatasi apabila di dalam perekonomian
terjadi resesi sedemikian rupa sehingga sebagian penentuan harga
dan upah bersedia untuk mengurangi harga dan upahnya. Penentuan
upah dan harga ini dilakukan oleh perusahaan dan serikat buruh
bukan pemerintah.
Perbedaan antara inflasi perkiraan dan inflasi kelambanan
adalah:
1. Inflasi perkiraan sangat dipengaruhi oleh adanya kebijaksanaan
pemerintah dari segi kebijaksanaan makro. Sementara inflasi
kelambanan sangat dipengaruhi oleh upah dan harga barangbarang yang sedang berlaku.
2. Inflasi perkiraan biasanya dilakukan oleh perusahaan yang
bukan monopoli dan posisi perusahaannya tidak begitu kuat
untuk menghadapi buruh yang melakukan permintaan kenaikan
upah. Sementara inflasi kelambanan terjadi pada perusahaan
monopoli yang posisinya lebih kuat dalam menghadapi serikat
buruh sehingga perusahaan tersebut tidak akan menurunkan
harganya meskipun ada kebijaksanaan pemerintah.

Menurut Nopirin (1987), inflasi berdasarkan sifatnya terbagi 3
kategori, yakni: inflasi merayap (creeping inflation), inflasi menengah
(galloping inflation), serta inflasi tinggi (hyper inflation). Inflasi
merayap ditandai dengan adanya laju inflasi yang rendah dimana
kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang relatif
kecil serta dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan inflasi menengah
ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dan kadangkadang berjalan dalam jangka pendek dan memiliki sifat akselerasi.
Artinya harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi daripada harga-harga
minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efek yang dirasakan yaitu keadaan
perekonomian menjadi berat. Sementara inflasi tinggi adalah inflasi
yang sangat parah. Inflasi ini membuat masyarakat tidak lagi ingin
menyimpan uangnya. Perputaran uang terjadi secara cepat dan harga
naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul karena pemerintah
mengalami defisit anggaran belanja (misalnya saat keadaan perang)
yang dibelanjai/ditutup dengan mencetak uang

Menurut Boediono (1985), inflasi ini terbagi atas empat jenis
yaitu: inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat dan inflasi sangat berat.
Inflasi ringan tidak begitu mengganggu keadaan perekonomian karena
harga-harganya hanya mengalami kenaikan secara umum. Inflasi ini
nilainya dibawah 10% per tahun. Sementara inflasi sedang
membahayakan kegiatan perekonomian karena inflasi ini dapat
menurunkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan
tetap. Inflasi ini berkisar antara 10% – 30% pertahun. Untuk inflasi
berat sendiri dapat mengacaukan kondisi perekonomian karena
masyarakat tidak ingin menabung lagi di bank dikarenakan bunga bank
jauh lebih kecil daripada laju inflasi. Inflasi ini berkisar antara 30% –
100% pertahun. Sedangkan inflasi sangat berat adalah inflasi yang
sudah sangat sulit dikendalikan dikarenakan inflasi ini berkisar 100%
pertahun

Ada tiga macam teori yang membahas mengenai inflasi, yaitu: teori
kuantitas, teori Keynes dan teori strukturalis.
1. Teori Kuantitas
Teori kuantitas dikenal juga dengan teori Irving Fisher. Menurut
teori ini, inflasi terjadi karena adanya pengaruh dari banyaknya jumlah
uang yang beredar dan ekspetasi masyarakat mengenai kenaikan harga.
Dalam ranah jumlah uang yang beredar, meskipun terjadi kenaikan harga
tetapi tidak diikuti dengan penambahan volume jumlah uang yang
beredar (baik dalam penambahan uang kartal maupun uang giral), maka
hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bentuk dari terjadinya inflasi.
Inflasi hanya akan terjadi jika jumlah uang yang beredar mengalami
peningkatan. Sementara dalam ranah ekspetasi atau harapan masyarakat
mengenai kenaikan harga, ada tiga kemungkinan keadaan yang dapat
terjadi sebagai akibat adanya inflasi yaitu: pertama, ketika masyarakat
belum memperkirakan kenaikan harga yang akan terjadi di waktu
mendatang. Kedua, ketika masyarakat mulai menyadari telah terjadi
inflasi dan memperkirakan adanya kenaikan harga di waktu mendatang.
Ketiga, keadaan dimana telah terjadi hiperinflasi. Keadaan ini merupakan
keadaan disaat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap nilai
mata uang. Biasanya keadaan ini ditandai dengan adanya peredaraan
uang dengan sangat cepat (velocity of circulation yang meningkat).
2. Teori Keynes
Teori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena adanya
perilaku masyarakat yang ingin hidup diluar batas kemampuan
ekonominya, sehingga permintaan masyarakat terhadap barang akan
melebihi jumlah yang telah tersedia. Biasanya masyarakat yang termasuk
dalam golongan ini akan mengusahakan untuk memperoleh dana
tambahan diluar batas kemampuan ekonominya sehingga segala bentuk
keinginannya dapat terpenuhi. Keadaan yang demikian bisa
menyebabkan terjadinya inflationary gap. Dimana jumlah permintaan
barang mengalami peningkatan pada tingkat harga yang berlaku dan
melebihi dari jumlah maksimum barang-barang yang bisa dihasilkan oleh
masyarakat sehingga harga-harga menjadi naik dan rencana pembelian
barang tidak dapat dipenuhi. Di periode yang selanjutnya, masyarakat
akan berusaha untuk memperoleh dana dalam keadaan besar (misalnya:
melakukan percetakan uang baru, melakukan pengkreditan pada bank
serta melakukan permintaan terhadap kenaikan gaji). Tentunya hal ini
akan membuat proses inflasi terus berjalan selama semua golongan
masyarakat melakukan permintaan yang efektif melebihi jumlah output
yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Pada akhirnya inflasi akan selalu
diikuti dengan adanya redistribusi pendapatan.
3. Teori Strukturalis
Teori ini melihat pada saat terjadi inflasi dalam jangka panjang
dikarenakan teori ini membahas mengenai kekakuan struktur ekonomi
terutama yang terjadi pada negara berkembang. Menurut teori
strukturalis, kekakuan atau ketidakelastisan yang terjadi disebabkan
karena adanya kekakuan dari penerimaan impor serta adanya kekakuan
penawaran bahan makanan di negara berkembang. Kekakuan dari
penerimaan impor terjadi karena adanya nilai ekspor yang tumbuh relatif
kecil dari sektor lain, dimana dalam pasar dunia barang-barang ekspor
tidak mengalami keuntungan atau dengan kata lain term of trade-nya
semakin memburuk sehingga produksi barang-barang ekspor tidak elastis
terhadap kenaikan harga dan pemerintah biasanya akan melakukan
import substitution strategy atau menggalakkan produksi dalam negeri
untuk barang-barang yang sebelumnya di impor. Sementara kekakuan
penawaran bahan makanan di negara berkembang terjadi karena
pertambahan jumlah penduduk dan pendapatan perkapita tumbuh lebih
pesat dibandingkan penawaran bahan makanan, sehingga kenaikan harga
bahan makanan dalam negeri cenderung naik lebih cepat daripada hargaharga barang lainnya. Hal ini akan membuat para buruh meminta
kenaikan pada upah mereka. Ketika upah naik maka biaya produksi akan
mengalami peningkatan. Saat biaya produksi meningkat maka akan
meningkatkan kenaikan harga pada barang-barang yang bersangkutan.
Kenaikan harga barang-barang tersebut akan mendorong terjadinya
inflasi atau dikenal dengan istilah (wage push inflation).

Inflasi memiliki definisi yang sangat beragam yang dapat ditemukan
dalam literature ekonomi. Keanekaragaman dari definisi inflasi ini pun
terjadi karena adanya berbagai hubungan yang sangat erat antara inflasi
dengan sektor-sektor perekonomian, sehingga hal tersebut menciptakan
berbagai jenis pengertian maupun pandangan yang berbeda mengenai inflasi
termasuk dalam menyikapi permasalahan yang disebabkan oleh adanya
inflasi.
Inflasi dalam pengertian luas adalah kenaikan harga yang terjadi
secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan adanya mekanisme
pasar. Inflasi menjadi suatu fenomena dan dilema ekonomi bagi seluruh
negara karena menurunnya daya beli masyarakat akan diikuti dengan
menurunnya nilai riil mata uang negara.
Adapun pengertian inflasi menurut beberapa ahli adalah sebagai
berikut:
1. Boediono (2005) mengatakan bahwa inflasi merupakan suatu
kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Ketika
harga dari satu atau beberapa barang naik, maka hal tersebut belum bisa
dikatakan sebagai inflasi. Namun jika harga barang naik secara meluas
dan menyebabkan naiknya sebagian besar dari barang-barang lainnya
maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai inflasi.
2. Winardi (1998) mengatakan bahwa inflasi adalah suatu periode pada
masa tertentu yang terjadi ketika kekuatan dalam membeli terhadap
kesatuan moneter menurun, serta nilai uang yang didepositokan beredar
lebih banyak dibandingkan atas jumlah barang atau pun jasa yang
ditawarkan.
3. Lehner dalam Utomo (2006) mengatakan bahwa inflasi merupakan
keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan terhadap barang-barang
dalam perekonomian secara keseluruhan

Impor bisa dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi di suatu negara,
hal ini dikarenakan setiap negara di muka bumi pasti mengalami
inflasi. Sukirno (2016:339) dalam Junaidi dkk (2018) menyatakan
bahwa, harga-harga produksi dalam negeri yang semakin tinggi
sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi
relatif murah dan mengakibatkan lebih banyak impor dilakukan.

Teori Keynes menjelaskan dalam Lubis (2012) hubungan antara
inflasi dan pertumbuhan ekonomi dimana keistimewaan teori ini
adalah didalam jangka pendek kurva penawaran agregat (AS) positif.
Kurva AS positif adalah harga naik dan output juga naik. Selanjutnya
hubungan yang secara hipotesisnya kepada hubungan jangka panjang
atara inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini dengan inflasi naik akan
tetapi pertumbuhan ekonomi turun. Keadaan ini membenarkan
pembuktian empiris dari beberapa penelitian yang berhungan dengan
hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi bahawa inflasi
yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun.

Saputra (2013) menunjukan bahwa kurs memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Jika kurs
terdepresiasi hal ini akan berakibat pada biaya bahan baku impor yang
meningkat. Jika hal itu terjadi akan berakibat pada langkanya barangbarang sehingga harga barang maupun jasa domestic akan meningkat
dan inflasi juga akan mengalami kenaikan. Dalam sisi penawaran , jika
terjadai depresiasi akan berakibat pada meningkatnya barang dari luar
negeri dari harga dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan permintaan
terhadap barang dalam negeri baik dari permintaan domestic maupun
dari permintaan luar negeri terhadap barang ekspor. Keadaan ini
kemudian memicu kenaikan harga sehingga inflasi akan naik.

Zulverdi (1998) mengatakan bahwa, terdapat hubungan antara
tingkat suku bunga dengan tingkat inflasi, diperkirakan tingkat bunga
juga mempengaruhi inflasi atau dengan kata lain inflasi mempunyai
pengaruh terhadap tingkat suku bunga. Suku bunga cenderung akan
meningkat pada saat inflasi yang diperkirakan meningkat.
Langi dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis
Pengaruh Suku Bunga BI, Jumlah Uang Beredar, dan Tingkat Kurs
Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia”. Variabel Suku bunga memilki
pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia.
Penelitian tersebut suku bunga memiliki hubungan yang positif
terhadap inflasi. Jika suku bunga tinggi maka akan menurunkan sikap
konsumstif dari masyarakat dan masyarakat lebih memilih menyimpan
uang tersebut di bank sehingga akan mengurangi peredaran uang di
masyarakat dan masalah kenaikan harga dapat diatasi

Kondisi dimana harga barang menjadi mahal secara umum yang
menyebabkan hilangnya keseimbangan dimasyarakat antara pendapatan
dan daya beli sampai dengan waktu tertentu disebut Inflasi. Namun tidak
dapat dikatakan inflasi jika kenaikan harga hanya pada satu atau dua
barang saja, tetapi kenaikan tersebut terjadi secara menyeluruh dan
berpengaruh pada kenaikan sebaian besar dari harga barang yang lain
(Sukirno,2002).
Inflasi dapat menyebabkan hilangnya keseimbangan masyarakat
dimana budget yang ada telah direncanakan sesuai tingkat pendapatan
tidak dapat diterapkan pada situasi tersebut. Dalam keadaan lain inflasi
berpengaruh pada konsumsi masyarakat baik barang domestik maupun
barang impor (Amalia, 2007).
Menurut Alex dan Karen (2008) inflasi dapat membawa pengaruh
pada kondisi ekspor dan impor pada negara yang menerapkan
perdagangan secara terbuka. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan
dengan kondisi perekonomian negara yang sedang panas (overhead),
berarti kondisi ekonomi tersebut sedang mengalami permintaan atas suatu
produk yang melebihi kapasitas produknya, sehingga mengakibatkan
harga-harga mengalami peningkatan. Ketika terjadinya inflasi kemudian
barang barang yang diprodksi dalam negeri mengalami peningkatan, maka
masyarakat akan beralih mengkonsumsi barang yang diproduksi luar
negeri dengan harga yang lebih murah. Perusahaan domestik pada suatu
negara harus dapat bersaing dalam perekonomian terbuka untuk mencapai
keseimbangan ekspor an impor, hal ini dilaukan untuk membatasi akibat
dari peningkatan inflasi (Jonathan, 2000)

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi
perekonomian disuatu negara secara berkesinambungan untuk keadaan
yang lebih baik selama periode tertentu . pertumbuhan ekonomi dapat
diartikan dengan proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang
diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.
Perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari komopnen yang
mempengaruhinya antara lain barang dan jasa yang terdiri dari investasi,
konsumsi, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto. Perubahan produk
domestic bruto tidak berpengaruh langsung terhadap laju inflasi, hal ini
dikarenakan laju inflasi pada titik tertentu akan mengakibatkan penurunan
produksi, misalnya pada kondisi ketika inflasi tinggi. Ketika terjadi hyper
inflasi maka pemerintah akan melakukan resesi atau penurunan dan terjadi
stagflasi dengan kebijaka moneter dan kebijakan fiskal. Proses terjadinya
stagflasi apabila menurunnya kondisi pertumbuhan ekonomi kemudian
diikuti dengan bertambahnya pengangguran. Dalam teori Philips
mengatakan ketika terjadi hyper inflasi maka akan diikuti dengan tuntutan
pekerja untuk mempertahankan upah, maka berakibat pada keuntungan
perusahaan yang menurun, sehingga perusahaan mengambil kebijakan
untuk mengurangi pekerja hal ini mengakibatkan bertamahnya
pengangguran dan menurunnya jumlah produksi secara umum.
Kondisi kekeliruan ekspektasi inflasi dapat terjadi menurut Rodiger
Dornbusch, (1990:479) pernyataan tersebut didasarkan pada teori Philips
versi Friedman dan Phelps bahwa penggunaan ekspektasi yang didasarkan
dari tahun sebelumnya yang dakibatkan ekspektasi inflasi tahun yang akan
datang lebih tinggi atau paling tidak sama dengan tahun sebelumnya. Pada
saat inflasi naik maka kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi akan
turun karena suku bunga naik sehingga menurunkan produksi secara
umum.

Menurut Studi Permana (2007) menjelaskan bahwa salah satu dari
variabel mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah nilai tukar.
Pengaruh nilai tukar terhadap inflasi dikarenakan adanya direct
passthrough effect yang didapat melalui harga barang baku impor. Barang
tersebut berupa barang konsumsi, barang modal dan bahan baku. Dampak
perubahan nilai tukar terhadap laju inflasi melalui impor barang konsumsi
termasuk ke dalam first direct passthrough, dikarenakan harga impor
dapat langsung mempengaruhi harga jual di dalam negeri. Dampak impor
barang modal dan bahan baku tergolong ke dalam second direct
passthrough, dikarenakan penentuan harga melalui produksi terlebih
dahulu.
Depresiasi nilai mengakibatkan harga bahan baku impor naik maka
biaya produksi naik sehingga penawaran turun dan terjadi inflasi dari sisi
penawaran (cosh push inflation). Nilai tukar mempunyai elastisitas yang
besar terhadap inflasi karena industri masih ketergantungan terhadap
bahan baku impor.

Tingkat bunga merupakan suatu pembayaran yang dilakukan untuk
penggunaan uang. Tingkat bunga digunakan untuk membayarkan jumlah
uang yang dihitung per unit waktu yang artinya masyarakat membayarkan
biaya ketika meminjam uang (Samuelson, 1989).
Menurut Keynes ketika debitur mengelularkan harga untuk
mendorong seorang kreditur guna memindahkan sumber daya atau uang
mereka, tetapi ketika debitur mengeluarkan uang terdapat kemungkinan
adanya kerugian resiko tidak diterimanya tingkat bunga tertentu. Tingkat
suku bunga dapat diartikan berupa pembayaran bunga tahunan yang
didapat dari pinjaman dalam bentuk presentase dari pinjaman tersebut dari
jumlah bunga yang diterima setiap tahun kemudian dibagi dengan jumlah
pinjaman awal.
Tugas Bank Sentral untuk menstabilkan harga melalui kebijakan
tingkat bunga dengan cara bank sentral menaikkan tingkat bunga untuk
mengatasi inflasi yang tinggi. Ketika konsumsi masyarakat itu naik, maka
perusahaan menambah produksi sehingga harga naik maka jumlah uang
beredar juga dimasyarakat meningkat maka bank sentral mengantisipasi
dengan menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi. Ketika bank sentral
menetapkan suku bunga tinggi maka jumlah uang beredar dimasyarakat
berkurang dan kenaikan harga dapat diatasi.
Menurut Irving Fisher tingkat suku bunga dibedakan menjadi dua
yaitu suku bunga nominal dan suku bunga riil. Suku bunga nominal
merupakan suku bunga yang masih mengandung inflasi sedangkan suku
bunga riil merupakan keseimbangan yang diperoleh antara permintaan dan
penawaran pasar keuangan. Yang artinya tingkat suku bunga rill
merupakan hasil dari selisih tingkat suku bunga nominal yang dikurangi
laju inflasi pada periode tahun yang sama.

Inflasi dapat digolongkan berdasarkan atas besarnya laju inflasi yaitu :
a. Inflasi Menyerap ( Creeping Inflation )
Inflasi didalam penggolongan ini ditandai dengan laju inflasi
yang rendah yaitu kurang dari 10%. Untuk kenaikan harga berjalan
dengan sangat lambat dengan jangka waktu yang sama.
b. Inflasi Menengah ( Galopping Inflation )
Inflasi menengah ditandai dengan naiknya harga yang relatif
besar dan waktu yang relatif pendek dan laju inflasinya 10% hingga
50%. Hal ini menyebabkan masyarakat hanya dapat memegang uang
untuk traksaksi harian saja.
c. Inflasi Tinggi ( Hyper Inflation )
Inflasi tinggi adalah inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga
mencapai 5 hingga 6 kali, hal ini menyebabkan masyarakat tidak
memiki hasrat untuk menabungkan uangnya. Inflasi tinggi mempunyai
laju inflasi hingga 50%. ( Basuki dan Prawoto, 2014 ).

Teori Keynes menyebutkan inflasi dapat meningkat dikarenakan
adanya keinginan dari warga negara terhadap jasa maupun barang
yang disediakan oleh warga negara itu sendiri. Teori Keynes juga
berpendapat bahwa proses dari inflasi yaitu perebutan rejeki antara
kelompok social yang bagiannya lebih banyak dari apa yang telah
disediakan oleh warga negara itu sendiri. Hal ini akan menimbulkan
inflation gap hal ini karenakan total melebihi jumlah barang yang
tersedia. Kelompok social tersebut bisa jadi dari golongan pemerintah,
dimana pemerintah akan berusaha memperoleh lebih banyak barang
dengan cara mencetak banyak uang untuk mendanai kebutuhannya.
Kelompok social yang lain adalah pengusaha-pengusaha yang
berinvestasi dengan mengambil kredit atau juga dari serikat buruh
yang menginginkan kenaikan upah (Setyowati dkk, 2004).

Inflasi merupakan menaiknya harga barang maupun jasa yang
biasanya berlangsung secara terus menerus. Maka dari itu, jika disuatu
negara mengalami peningkatan akan mengakibatkan inflasi meningkat.
Hal ini menyebabkan nilau mata uang menjadi turun. Maka dari itu dapat
ditarik kesimpulan bahwa inflasi adalah menurunnya nilai mata uang
terhadap nilai barang maupun jasa secara umum. Baik negara maju dan
negara berkembang menjadikan inflasi sebagai salah satu indikator
permasalahan makro. Hal ini dilakukan dikarenakan inflasi dijadikan
sebagai salah satu indikator untuk menjaga harga perekonomian tetap
stabil. Pemerintah akan terbantu dengan adanya kestabilan harga
perekonomian untuk kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat.
Masyarakat juga akan banyak terbantu dengan adanya kebijakan harga
untuk lebih mengetahui kegiatan konsumsinya.

Pertumbuhan ekonomi sangat penting dibutuhan. Sebab,
tanpa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi peningkatan
kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi
pendapatan.
a. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat dikatakan makin sejahtera jika setidak-tidaknya
output per kapita meningkat. Dalam literatur ekonomi
makro, tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan PDB
per kapita.Makin tinggi PDB per kapita, makin sejahtera
masyarakat.Agar PDB per kapita terus meningkat, maka
perekonomian harus terus bertumbuh dan harus lebih tinggi
dari pada tingkat pertambahan penduduk.
Pratama Rahardja, Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro Suatu
Pengantar, 139-143.
b. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan
kerja telah dibahas oleh seorang ekonom bernama Arthur
Okun. Menurutnya, tingkat pengangguran yang minimal
(4% per tahun) akan tercapai bila seluruh kapasitas produksi
terpakai (kesempatan kerja full employment). Konsekuensi
pemikiran Okun adalah pentingnya menjaga perekonomian
agar berada dalam keadaan kesempatan kerja penuh. Jadi,
untuk menambah kesempatan kerja, output harus
bertumbuh, sebab setiap unit pertambahan output akan
menambah kesempatan kerja.

1. Konsep dan Pengukuran
Suatu perekonomian akan dikatakan mengalami
pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasa
meningkat. Dalam dunia nyata, amat sulit untuk mencatat jumlah
unit barang dan jasa yang dihasilkan, selama periode
tertentu.Kesulitan itu muncul bukan saja karena jenis barang dan
jasa yang dihasilkan sangat beragam, tetapi satuan ukurannya
pun berbeda.Misalnya, produksi singkong diukur dengan satuan
berat (kilogram atau ton), sementara produk air putih/air minum
diukur dalam satuan volume, minyak bumi dengan satuan
barel.Belum lagi produk-produk yang tidak terukur dengan
satuan fisik, misalnya jasa konsultan, jasa pariwisata dan jasajasa modern lainnya.
Karena itu angka yang digunakan untuk menaksir perubahan
output adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam
nilai PDB (Produk Domestik Bruto). Untuk mengukur
pertumbuhan ekonomi, nilai PDB (Produk Domestik Bruto)
yang digunakan adalah PDB (Produk Domestik Bruto)
berdasarkan harga konstan. Sebab, dengan menggunakan harga
konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga
sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total output
barang dan jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan
perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan
selama periode pengamatan.

Adapun jenis inflasi dapat dibedakan berdasarkan pada
tingkat laju inflasi dan berdasarkan pada sumber atau penyebab
inflasi.

a. Berdasarkan Tingkat/Laju Inflasi
1) Moderat inflation (laju inflasinya antara 7-10 %) adalah
inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang
meningkat secara lambat.
2) Galloping inflation adalah inflasi ganas (tingkat laju
inflasinya antara 20-100%) yang dapat menimbulkan
gangguan-gangguan serius terhadap perekonomian dan
timbulnya distorsi-distorsi besar dalam perekonomian.
3) Hyper inflation, adalah inflasi yang tingkat laju
inflasinya sangat tinggi (diatas 100%). Inflasi ini sangat
mematikan kegiatan perekonomian masyarakat.
b. Berdasarkan Sumber atau Penyebab Inflasi
1) Deman full inflation, inflasi ini biasanya terjadi pada masa
perekonomian sedang berkembang pesat. Kesempatan
kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang
tinggi dan selanjutnya daya beli sangat tinggi. Daya beli
yang tinggi akan mendorong permintaan melebihi total
produk yang tersedia. Permintaan aggregate meningkat
lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif
perekonomian, akibatnya timbul inflasi.
17
2) Cost push inflation, inflasi ini terjadi bila biaya produksi
mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan
biaya produksi dapat berawal dari kenaikan harga input
seperti kenaikan upah minimum, kenaikan bahan baku,
kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM, dan kenaikankenaikan input lainnya yang mungkin semakin langka dan
harus diimpor dari luar negeri.
3) Imported inflation, inflasi dapat juga bersumber dari
kenaikan harga-harga barang yang diimpor, terutama
barang yangdiimpor tersebut mempunyai peran penting
dalam setiap kegiatan produksi.
c. Berdasarkan asal inflasi, inflasi ini dapat dikategorikan
kepada:
1) Domestik Inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari
dalam negeri. Misalnya, permintaan meningkat untuk
barang tertentu, maka terjadi demand full inflation yang
berasal dari dalam negeri. Atau terjadi kenaikan harga
faktor produksi yang di impor, maka terjadi cost push inflation yang bersumber dari luar negeri atau impor cost
push inflation.
2) Imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar
negeri. Misalnya, terjadi lonjakan permintaan ekspor
secara terus-menerus, maka terjadi demand full inflation
yang berasal dari luar negeri. Atau terjadi kenaikan harga
faktor produksi yang diimpor, maka terjadi cost push
inflation yang bersumber dari luar negeri atau imported
cost push inflation.

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan
tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus
selama waktu tertentu. Definisi lain inflasi adalah
kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum
dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan
harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali
bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan
kenaikkan) sebagian besar dari harga barang-barang lain

Menurut Watulingas (2016) Pajak merupakan iuran rakyat kepada
kas negara sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa
secara langsung. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat
kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya
digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk
membiayai public investment. Pajak yang sudag dipungut oleh negara
akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk
juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka
kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat.
Seperti pungutan yang dikenakan pemerintah keatas keuntungan
perusahaan, pendapatan individu, dan nilai jual suatu barang yang
diekspor dan diimpor. Jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat
dibedakan kepada dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tidak
langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dipungut pemerintah yang
secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak.
Contohnya pajak pendapatan dan pajak keuntungan perusahaan. Pajak
tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada
pihak lain yang pada akhirnya membayar pajak tersebut. Contohnya
pajak impor dan pajak penjualan.

Menurut Damayanti (2010), Uang yang beredar merupakan
kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik atau
masyarakat, yang terdiri dari uang kartal (currency), uang giral (demand
deposit), dan uang kuasi (quasi money). Uang kartal dan uang giral dapat
digunakan secara langsung oleh masyarakat untuk melakukan
pembayaran tunai, sedangkan uang kuasi adalah yang disimpan dalam
rekening tabungan dan deposito berjangka atau bank simpanan yang
tidak bisa ditarik sewaktu-waktu.
Masyarakat pada umumnya lebih mengenal masalah uang kartal
sebagai uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan uang logam.
Sementara contoh uang giral adalah cek dan bilyet giro. Sedangkan uang
kuasi meliputi :
• Tabungan (saving deposit) adalah simpanan yang penarikannya
hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati,
tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat
dipersamakan dengan itu. (Uang sepenuhnya tidak likuid).
• Deposito berjangka (time deposit) adalah simpanan yang
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu
menurut perjanjian. (Uang yang kehilangan untuk sementara
fungsinya sebagai alat tukar).
• Rekening valuta asing milik swasta domestik (Aktiva yang hanya
dapat memenuhi fungsi uang sebagai penyimpan daya beli).

Menurut Pradesyah (2016) Hubungan ekonomi antara negara yang
melewati batas-batas suatu negara memerlukan suatu mata uang yang
bisa dijadikan patokan umum. Hal tersebut sering juga disebut sebagai
nilai tukar atau kurs. Kurs mata uang adalah nilai sebuah mata uang
negara tertentu yang diukur, dibandingkan, atau dinyatakan dalam mata
uang negara lain. Misal kurs rupiah terhadap dolar Amerika, menunjukan
berapa rupiah yang diperlukan untuk ditukarkan dengan satu dollar
Amerika. Pertukaran kedua mata uang antara negara tersebut juga di
sebut dengan Foreign exchange rate, adalah pertukaran antara dua mata
uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga
antara kedua mata uang tersebut.
Di dalam sistem nilai tukar mata uang, konsep forign exchange rate
dibagi menjadi dua macam, yaitu konsep hard curriencies (mata uang
kuat) dan soft curriencies (mata uang lemah). Adapun ciri-ciri yang
tergolong hard curriences adalah mata uang tersebut diterima luas
diseluruh dunia, pasa mata uang tersebut bebas dan aktif, dan restriksi
atau hambatan yang relative sedikit. Sedangkan cirri-ciri soft curriences
adalah mata uang tersebut tidak diterima secara luas sebagai mata uang
dunia, tidak memiliki pasar uang valas yang bebas dan aktif, mata uang
ini tidak mudah diperoleh.
Kurs atau nilai tukar rupiah merupakan suatu hal yang paling penting
dalam perekonomian. Kurs juga dapat menilai perekonomian suatu
negara, dengan memperbandingkan nilai mata uang negara satu dengan
negara lainnya. Di dalam perekonomian, nilai tukar mata uang
merupakan suatu indikator yang nyata, yang dapat dinilai secara
transparan atas apa yang telah terjadi di negara. Misal, negara Indonesia
baru-baru terkena dampak pada pertukaran nilai mata uang U$ Dolar,
yang mengakibatkan mata uang rupiah melemah. Hal tersebut tentu saja
berimbas pada sector perekonomian negara Indonesia, yang
mengakibatkan pasar perekonomian Indonesia terpuruk.

Menurut Novitasari (2013), Tingkat bunga dinyatakan sebagai
presentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran
harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan
kepada kreditur. Unit waktu biasanya dinyatakan dalam satuan tahun
(satu tahun invesatasi) atau bisa lebih pendek dari satu tahun..
BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau
stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan
diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur
Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan
diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia
melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang
untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.
Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada
perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB
O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh
perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga
kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor dalam
perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate
apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah
ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila
inflasi ke depan diperkirakan di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Penggolongan inflasi berdasarkan sifatnya dapat dilihat dari berbagai
tingkatan yaitu:
a. Inflasi ringan (creeping inflation)
Inflasi ringan ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari
10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan
presentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.
b. Inflasi sedang/menengah (galloping inflation)
Inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar
(biasanya duoble digit atau bahkan triple digit, diantara 10%-30%
per tahun) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif
pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga
minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan
seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada
inflasi ringan.
c. Inflasi berat
Inflasi berat merupkan inflasi yang paling parah akibatnya.
Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali (lebih dari 30% per tahun).
Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang.
Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi.

Para ekonom mendefinisikan inflasi secara berbeda-beda namun
mempunyai inti yang sama yaitu kenaikan harga-harga yang cenderung
naik secara terus menerus. Inflasi merupakan kecenderungan
meningkatnya tingkat harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan
harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi,
kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan)
sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga-harga
disebabkan oleh faktor-faktor musiman (misalnya menjelang peringatan
hari-hari besar), atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai
pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi (Kalalo, dkk 2016).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki
enam fungsi, yaitu sebagai berikut :
a. Fungsi Otorisasi
Fungsi otorisasi berarti anggaran daerah atau APBD menjadi dasar untuk
merealisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan.
Tanpa dianggarkan dalam APBD, suatu kegiatan tidak memiliki kekuatan
untuk dilaksanakan.
b. Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
c. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan berarti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai
kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan atau pembangunan yang dilakukan
pemerintah daerah.
d. Fungsi Alokasi
APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi
pengangguran dan mengurangi pemborosan sumber daya serta
meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah. Melalui fungsi
alokasi APBD, pengeluaran pemerintah akan terkendali.
e. Fungsi Distribusi
Pemerintah wajib mendistribusikan pemanfaatan sumber daya yang tersedia
secara efektif dan efisien serta merata untuk seluruh aspek. Fungsi distribusi
memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
f. Fungsi Stabilitasi
Salah satu tugas pemerintah adalah menjaga kestabilan ekonomi nasional.
Hal tersebut merupakan suatu pengendalian untuk menghindari terjadinya
guncangan pada kegiatan ekonomi. Tanpa adanya pengendalian,
perekonomian cenderung mengalami fluktuasi, terjadi inflasi atau
pengangguran. Dengan fungsi stabilitasi, pemerintah daerah dapat
menjadikan anggaran daerah dapat sebagai suatu alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
a. Pendapatan Daerah
b. Belanja Daerah
c. Pembiayaan Daerah
Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode
tahun anggaran tertentu yang menjadi hal daerah. Dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :
a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan
b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, terdiri dari :
1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan
3. Jasa giro
4. Pendapatan bunga
5. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang asing
6. Pinjaman daerah
7. Hibah, baik berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari pemerintah,
masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak
mengikat
8. Dana darurat
9. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah
c. Dana perimbangan, terdiri dari :
1. Dana bagi hasil
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun
anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Penganggaran dalam APBD untuk
setiap jenis belanja harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Secara umum belanja dalam APBD dikelompokan menjadi lima, yaitu :
a. Belanja administrasi umum
b. Belanja operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana publik
c. Belanja transfer
d. Belanja tak terduga
e. Belanja modal
Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan
wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendesak yang berkaitan dengan hak
dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan atau
diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan
pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi dan potensi keunggulan daerah.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial yang layak serta pengembangan sistem
jaminan sosial.
Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, program dan kegiatan,
fungsi serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan
dengan susunan organisasi pemerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut
program dan kegiatan, disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah. Sementara menurut fungsinya, belanja daerah terdiri dari :
a. Belanja berdasarkan urusan pemerintah, diklasifikasikan menurut
kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
b. Belanja menurut fungsi pengelolaan keuangan negara, terdiri dari :
1. Pelayanan umum
2. Ketertiban dan keamanan
3. Ekonomi
4. Lingkungan hidup
5. Perumahan dan fasilitas umum
6. Kesehatan
7. Pariwisata dan budaya
8. Agama
9. Pendidikan
10. Perlindungan sosial
Sedangkan klasifikasi belanja menurut jenisnya, terdiri dari :
a. Belanja pegawai
b. Belanja barang dan jasa
c. Belanja modal
d. Bunga
e. Subsidi
f. Hibah
g. Bantuan sosial
h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
i. Belanja tidak terduga
Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud
untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
Pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 pasal 28 terdiri dari :
a. Penerimaan pembiayaan, mencakup :
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu
2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Penerimaan pinjaman daerah
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
b. Pengeluaran pembiayaan, mencakup :
1. Pembentukan dana cadangan
2. Penyertaan modal oleh pemerintah daerah
3. Pembayaran pokok utang
4. Pemberian pinjaman pada entitas lain

Pemerintah daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan
dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Untuk itu, perlu
diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber
pendanaannya, meliputi :
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
didanai dari dan atas beban APBD.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya
dilimpahkan pada kabupaten/kota dan atau desa/kelurahan, didanai dari
dan atas beban APBD provinsi.
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya
dilimpahkan pada desa/kelurahan, didanai dari dan atas beban APBD
kabupaten/kota.
Penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) harus memiliki dasar hukum
penganggaran dan sesuai dengan pedoman penyusunan RAPBD yang telah
ditetapkan, antara lain :
a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
b. Kebijakan Umum APBD (KU APBD).
c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD).
e. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD.
f. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD.
g. Evaluasi Raperda APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
APBD.
h. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD.
i. Perubahan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar
pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah melaksanakan kegiatan
keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar terdiri dari :
a. Penyusunan dan penetapan APBD
b. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
c. Pelaporan dan pertanggungjawaban APBD
Penyusunan APBD berpedoman pada Rancangan Kerja Pemerintah
Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan pada masyarakat untuk tercapainya
tujuan bernegara. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD
ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah. Dalam menyusun APBD,
penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian atas
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Sementara itu, pendapatan,
belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto
dalam APBD.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, peran pemerintah dalam sektor
ekonomi cukup menonjol. Peran pemerintah terutama diperlukan untuk mengatur,
mengendalikan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan
pengeluaran pemerintah. Pengendalian pemerintah dalam kegiatan perekonomian
diperlukan agar kepentingan masyarakat tidak terdesak oleh kepentingan suatu
golongan.
Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi nasional, antara lain ditunjukan
dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara peran pemerintah daerah dalam kegiatan perekonomian di daerah dapat
ditunjukan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana
keuangan tahunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,
pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah :
”Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD,
adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, APBD merupakan dasar
pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran”.
Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 mengenai
Pendapatan Daerah adalah :
“Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah selama periode
tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Dan belanja daerah
adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode waktu tertentu”.
Anggaran daerah pada hakekatnya adalah salah satu alat untuk
meningkatkan pelayanan publik dan sesuai dengan kesejahteraan masyarakat.
Sesuai dengan tujuan ekonomi daerah, APBD harus mencerminkan kebutuhan
masyarakat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah. Selain itu,
mengingat anggaran daerah merupakan suatu evaluasi pencapaian kinerja dan
tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, maka APBD
harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan sasaran, hasil dan
manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan serta
mampu mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran yang dilakukan.

Kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan dan terus-menerus
berdampak pada penurunan nilai mata uang suatu negara dan mengakibatkan daya
beli terhadap uang menjadi semakin lemah. Kemudian penurunan daya beli
tersebut berdampak negatif pada suatu perekonomian secara keseluruhan baik
pada individu, dunia usaha serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah.
Ketidakpastian besarnya laju inflasi menimbulkan beban signifikan yang
harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Laju inflasi yang
berfluktuasi dan tidak menentu akan mengakibatkan perubahan harga-harga
secara relatif pada tingkat harga secara umum, dan hal tersebut sangat berbahaya
karena dalam sistem ekonomi pasar, tingkat harga merupakan sinyal bagi rumah
tangga maupun bagi dunia usaha tentang keseimbangan alokasi sumber daya
ekonomi dalam suatu perekonomian.
Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di
suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal
yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan
ekonomi, defisit neraca pembayaran dan merosotnya tingkat kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat.
Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap
perekonomian, tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi. Adapun dampak
positif dan dampak negatif inflasi sebagaimana diposting pada blog (Divo, Husin
dan Setiawan) adalah :
a. Dampak positif dari inflasi
1. Bagi perekonomian
Jika tingkat inflasi ringan, akan membawa pengaruh positif dalam arti
dapat mendorong perekonomian yang lebih baik, yaitu meningkatkan
pendapatan nasional dan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung
dan berinvestasi.
2. Bagi pengusaha
Dampak inflasi terhadap penurunan nilai mata uang tidak akan merugikan
sebagian kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap.
Contohnya seperti pengusaha, karena para pengusaha mendapatkan
penghasilan berdasarkan keuntungan.
3. Bagi debitur
Debitur akan merasa diuntungkan dengan adanya inflasi, karena pada saat
pembayaran utang kepada kreditur nilai uang lebih rendah dibandingkan
pada saat meminjam.
4. Bagi produsen
Bagi produsen, inflasi pun dapat menguntungkan jika pendapatan yang
diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi.
b. Dampak negatif dari inflasi
1. Bagi perekonomian
Pada masa hiperinflasi atau inflasi yang tidak terkendali, kondisi
perekonomian menjadi “lesu” dan sulit berkembang. Masyarakat tidak
bersemangat untuk bekerja, menurunkan minat masyarakat untuk
menabung dan berinvestasi karena nilai mata uang semakin menurun.
2. Bagi pegawai atau karyawan berpenghasilan tetap
Dampak inflasi terhadap penurunan nilai mata uang akan merugikan
kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai negeri,
pegawai swasta dan kaum buruh, karena secara riil pendapatan mereka
akan menurun.
3. Bagi kreditur
Kreditur akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian utang
debitur lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman.
4. Bagi produsen
Bagi produsen inflasi yang tinggi sangat berpengaruh pada kenaikan
harga-harga kebutuhan produksi yang kemudian berpengaruh pada
meningkatnya biaya produksi.
5. Bagi pemerintah
Tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada rencana pembangunan
pemerintah dan mengacaukan rencana anggaran pendapatan dan belanja
pemerintah (RAPBN/RAPBD).

Inflasi tidak hanya disebabkan oleh faktor permintaan dan penawaran,
namun inflasi dapat disebabkan oleh adanya ekspektasi para pelaku ekonomi atau
disebut inflasi ekspektasi (Gordon,2007:15). Inflasi ekspektasi adalah inflasi yang
terjadi akibat adanya perilaku masyarakat secara umum yang bersifat adatif atau
foward looking. Dalam hal ini, masyarakat menilai bahwa di masa yang akan
datang kondisi ekonomi menjadi semakin baik dari masa sebelumnya. Harapan
masyarakat tersebut dapat menyebabkan terjadinya demand pull inflation maupun
cost push inflation, tergantung pada harapan masyarakat dan kondisi persediaan
barang dan faktor produksi saat itu dan masa mendatang.
Bagi para pelaku ekonomi, inflasi ekspektasi didasarkan pada perkiraan di
masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya kebijakan yang dilakukan
pemerintah pada saat ini. Para pelaku ekonomi, baik individu, lembaga atau dunia
usaha berpikir bahwa laju inflasi yang terjadi di masa lalu masih akan terjadi di
waktu yang akan datang, oleh karena itu para pelaku ekonomi akan melakukan
antisipasi untuk mengurangi kerugian yang mungkin timbul. Inflasi jenis ini sulit
untuk diprediksi secara pasti, sehingga kejadiannya kurang diperhatikan. Namun
dalam hal ini bank sentral mempunyai peran yang besar untuk membentuk
ekspektasi tersebut. Kebijakan bank sentral yang kredibel dan konsisten dapat
mengarahkan pembentukan ekspektasi inflasi yang rendah di masa mendatang.

 

Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Semarang-Bojonegoro periode tahun 2012-2014 membutuhkan pemanajemen proyek, manajemen konstruksi, manajemen penjadwalan, manajemen SDM dan manajemen risiko yang baik, karena itu perlu ditangani dengan perhitungan yang cermat dan teliti. Penjadwalan proyek dilakukan dengan metode PDM dan risk management, sehingga dapat diketahui kegiatan/pekerjaan mana saja yang harus dikerjakan terlebih dahulu atau tidak boleh ditunda pelaksanaannya (kegiatan kritis), agar jadwal proyek teroptimalisasi dengan baik, sehingga keterlambatan dapat dikendalikan dan dihindari.

Bila waktu merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu proyek, maka kegiatan kritis inilah yang perlu dikendalikan. Seperti yang diketahui, metode PDM hanya merupakan suatu alat perencanaan dan pengawasan, karena alat ini juga memerlukan suatu cara atau sistem pendukung, sehingga akan didapatkan suatu hasil yang optimal. Pada umumnya, terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan suatu proyek menunjukan bahwa pengelolaan proyek belum/tidak dipraktekan sesuai dengan perencanaan dan pengawasan yang matang dan bertanggung jawab.

Dalam proses manajamen risiko, penilaian risiko merupakan salah satu langkah yang sangat baik guna mempermudah perusahaan jasa konstruksi dalam mengindentifikasi setiap faktor-faktor risiko yang bisa saja terjadi dalam pekerjaan konstruksi. tidak hanya sebatas faktor ekonomi (pendanaan) tetapi faktor alam, faktor manusia, faktor politik, dan faktor lingkungan. Faktor-faktor ini merupakan sebagian risiko yang tidak bisa dianggap sepele (mudah) karena semua faktor risiko ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perusahaan jasa konstruksi dalam menjalankan proyek.

Penelitian tesis ini akan dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu lintasan kritis dan nilai optimum pada penjadwalan proyek pembangunan jalur kereta api ganda Semarang-Bojonegoro dengan metode PDM dan risk management menggunakan program microsoft project dan menilai sejauh mana risiko yang dihadapi perusahaan pelaksana jasa konstruksi, serta bagaimana tindakan perusahaan jasa kontruksi dalam mengatasi risiko-risiko yang ditimbulkan dalam menjalankan pekerjaan jasa konstruksi yang mana risiko tersebut antara lain mengenai risiko yang bersumber dari alam, dan juga risiko yang di timbulkan akibat ulah manusia.

Menurut Norken et al (2012:12), manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 4 (lima) kategori utama, yaitu:

1. Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan.
2. Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung.
3. Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non material bagi perusahaan itu.
4. Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi maka secara tidak langsung menolong meningkatkan public image.

Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan manajemen risiko antara lain (Mok et.al,1996) :

1. Memudahkan estimasi biaya
2. Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar.
3. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko ketidakpastian dalam keadaan yang nyata
4. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah.
5. Meningkatkan pendekatan secara sistematis dan logika untuk membuat keputusan.
6. Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah.
7. Memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif.

Sasaran utama manajemen risiko adalah menghindari risiko, yang memunculkan ketidakpastian dan kerugian baik secara proyek, teknis maupun bisnis. Risiko proyek mengancam rencana proyek. Bila risiko proyek menjadi kenyataan maka ada kemungkinan jadwal proyek akan mengalami slip dan biaya menjadi bertambah. Risiko proyek mengidenifikasibiaya, sumber daya, jadwal, pelanggan, personil (staffing dan organisasi), masalah persyaratan. Risiko teknis mengancam kualitas dan ketepatan waktu proyekyang akandihasilkan. Bila risiko teknis menjadi kenyataan makaimplementasinya menjadi sangat sulit atau tidak mungkin. Risiko teknis mengidentifikasi desain potensial, ambiguitas, implementasi, spesifikasi, interfacing, ketidakpastian teknik, verifikasi, keusangan teknik, masalah pemeliharaan, dan teknologi yang leading edengane. Risiko bisnis mengancam viabilitas proyek yang akan dibangun. Risiko bisnis membahayakan proyek. Contoh risiko bisnis adalah pelaksanaan proyekyang baik sebenarnya tidak pernah diinginkan oleh masyarakat, pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan keseluruhan strategi bisnis bagi perusahaan (risiko strategi), kehilangan dukungan manajemen senior sehubungan dengan perubahan pada fokus atau perubahan pada manusia (risiko manajemen), dan kehilangan hal-halyang berhubungan dengan biaya atau komitmenpersonal (risiko biaya). (Gil dkk, 2014: 1-14)

Sasaran dari monitoring risiko (aktifitas penelurusan proyek) yaitu memperkirakan apakah risiko yang diramalkan benar-benar terjadi, memastikan bahwa langkah aversi risiko yang didefiniskan, untuk risiko telah diterapkan secara benar, dan mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk analisis  risiko masa yang akan datang. (Amornsawadwatana dkk, 2007: 4-8)

Ada tiga faktor yang mempengaruhi konsekuensi jika suatu risiko benar-benar terjadi, yaitu sifatnya risiko yang menunjukkan masalah yang muncul bila terjadi, ruang lingkupnya; menggabungkan kepelikannya (seberapa seriusnya masalah ini) dengan keseluruhan distribusi (berapa banyak proyek yang akan dipengaruhi atau berapa banyak pelanggan terganggu), dan waktunya dengan mempertimbangkan kapan dan untuk berapa lamapengaruh itu dirasakan. Seorang manajer proyek mungkin menginginkan berita buruk terjadi segera mungkin tetapi dalam beberapa kasus penundaan lebih lama akan lebih baik. (Masyhud Ali, 2006)

 

Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk menentukan konsekuensi keseluruhan dari suatu risiko: (Mamduh M. Hanafi, 2006)

1. Tentukan probabilitas rata-rata dari nilai kejadian untuk masing-masing komponen risiko.
2. Dengan menggunakan suatu tabel, tentukan pengaruh untukmasing-masing komponen berdasarkan kreteria yangdiperlihatkan.
3. Lengkapi tabel risiko dan analsis hasilnya seperti dijelaskansebelumnya.

Tim proyek harus melihat tabel risiko pada interval yang regulermengevaluasi lagi masing-masing risiko untuk menentukan kapankeadaan baru menyebabkan probabilitas dan pengaruh berubah. Akibatnya diperlukan penambahan risiko baru ke tabel, menggantirisiko yang tidak relevan dan mengubah pemosisian relatif dari risikolainnya. (Stulz, 2003)

Tingkat referen risiko harus ditentukan sehingga bermanfaat. Sebagian besar proyek, komponen risiko yaitu kinerja, biaya, dukungan dan jadwal mencerminkan tingkat referen risiko. Tingkat referen risiko adalah tingkat degradasi kinerja,peningkatan biaya, kesulitan dukungan, dan melesatnya jadwal yangmenyebabkan proyek diterminasi. (Bramantyo Djohanputra, 2005)

Jika kombinasi risiko menciptakan masalah sehinnga tingkatreferen terlampaui maka kerja berhenti. Tingkat referen memiliki titik tunggal yang disebut referen point/break point dimana keputusan diteruskan atau dihentikansama-sama diterima. Selama penilaian risiko maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:(Mamduh M. Hanafi, 2006)

1. Tentukan tingkat referen risiko untuk proyek.
2. Usahakan untuk mengembangkan hubungan antaramasing-masing risikodan masing-masing tingkat referen.
3. Prediksi himpunan titik referen yang menentukan daerahtereliminasi dibatasi oleh kurva atau area ketidakpastian.
4. Cobalah memprediksi bagaimana penggabungan kombinasirisiko akan mempengaruhi suatu titik referen

Respon risiko adalah merupakan salah tindakan penanganan yang perlu dilakukan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Metode/strategi yang dipakai dalam menangani risiko menurut (norman & flanagan, 1993) yaitu :

1. Menahan risiko (risk retention), merupakan bentuk penanganan risiko yang mana akan ditahan atau diambil sendiri oleh suatu pihak.
2. Mengurangi risiko (risk reduction), yaitu tindakan untuk mengurangi risiko yang kemungkinan akan terjadi dengan cara pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga kerja dalam menghadapi risiko, perlindungan terhadap kemungkinan kehilangan, dan perlindungan terhadap orang dan properti.
3. Mengalihkan risiko (risk transfer). Pengalihan ini dilakukan untuk memindahkan risiko kepada pihak lain. Bentuk pengalihan risiko yang dimaksud adalah asuransi dengan membayar premi.
4. Menghindari risiko (risk avoidance) Menghindari risiko sama dengan menolak untuk menerima risiko yang berarti menolak untuk menerima proyek tersebut.

Langkah pengurangan risiko diperlukan bagi definisi standar dokumentasi dan mekanisme untuk memastikan bahwa dokumendikembangkan secara tepat waktu, guna memastikan kontinuitas. Manajemen risiko dan perencanaan kemungkinan mengasumsikanbahwa usaha pengurangan telah gagal dan risiko menjadi suatukenyataan. Sebagai contoh, diandaikan proyek sedang berlangsung dengan baik dansejumlah orang mengatakan akan keluar dari proyek tersebut maka strategi pengurangan telah dilakukan dengan backupinformasi, dokumentasi dan pengetahuan telah disebar ke semua tim. Manajer proyek akan menyesuaikan lagi jadwal dengan fungsi-fungsi yang telah disusun sepenuhnya dan pendatang baru akan ditambah untuk mengejar dan membagun serta akan ditransfer pengetahuan oleh orang akan keluar. (Stulz, 2003)

Aktifitas analisis risiko mempunyai titik tunggal yang memiliki tujuanuntuk membantu tim proyek dalam mengembangkan strategi yangberkaitan dengan risiko. Strategi yang efektif harus menghindari risiko, memonitoring risiko, dan manajemen risiko dan perencanaan kemungkinan. Sebagai contoh langkah-langkah untuk mengurangi turnover staf adalah:(Mamduh M. Hanafi, 2006)

1. Temui staf yang ada, untuk menentukan penyebab keluar.
2. Bertindaklah untuk mengurangi penyebab-penyebab yang ada dibawah kontrol manajemen sebelum proyek dimulai.
3. Bila proyek dimulai asumsikan turnover akan terjadi dankembangkan teknik-teknik untuk memastikan kontiunitas padasaat orang keluar.
4. Kumpulkan tim proyek sehingga informasi mengenaimasing-masing aktivitas pengembangan dapat disebarluaskan.
5. Tentukan standar dokumentasi dan buat mekanisme untukmemastikan bahwa dokumen dikembangkan tepat waktu.
6. Lakukan kajian antar teman terhadap semua pekerjaan tersebut sehingga lebih dari satu orang yang terbiasa denganpekerjaan itu.
7. Tentukan backup anggota staf untuk setiap teknologi kritis.

Aktifitas pemonitoran dimulai, manajer proyek memonitor faktor-faktor yang dapat memberikan suatu indikasi apakah risikomungkin sedang menjadi lebih atau kurang. Untuk kasus turnover tinggi, faktor-faktor yang dapat dimonitor misalnya sikap umum anggota tim berdasarkan tekanan proyek, tingkat di mana tim disatu-padukan, hubungan interpersonal di antara anggota tim, masalah pontensial dengan kompensasi dan manfaat, dan keberadaan pekerjakan di dalam perusahaan dan di luarnya. (Masyhud Ali, 2006)

Pengidentifikasi risiko merupakan proses penganalissan untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menentang perusahaan. Untuk itu diperlukan, Pertama: suatu checklist dari pada semua kerugian potensial  yang mungkin bisa terjadi pada umumnya pada setiap perusahaan; Kedua: untuk menggunakan checklist itu diperlukan suatu pendekatan yang sistematik untuk menentukan mana dari kerugian potensial yang tercantum dalam checklist oleh perusahaan yang  sedang dianalisis. (Norken et al, 2012: 4-5)

Strategi reaktif memonitor proyek terhadap kemungkinan risiko. Umumnya dalam manajemen proyek, sumber-sumber daya sering dikesampingkan, padahal seharusnya sumber-sumber daya tersebut sering menjadi masalah yang sebenarnya / penting. (Rodrigues-da-Silva dkk, 2014: 3-7)

Strategi proaktif dimulai sebelum kerja teknis diawali. Risiko potensial diidentifikasi, probabilitas dan pengaruh proyekdiperkirakan, dan diprioritaskan menurut kepentingan, kemudianmembangun suatu rencana untuk manajemen risiko. (Rodrigues-da-Silva dkk, 2014: 2-4)

Kategori risiko menurut Robert Charette meliputi risiko yang sudah diketahui, risiko yang dapat diramalkan, dan risiko yang tidak diharapkan. Risiko yang sudah diketahui adalah risiko yang dapat diungkap setelah dilakukan evaluasi secarahati-hati terhadap rencana proyek, bisnis, dan lingkungan teknik dimanaproyek sedang dikembangkan, dan sumber informasi reliable lainnya, seperti tanggal penyampaian yangtidak realitas, kurangnya persyaratan yang terdokumentasi, kurangnya ruag lingkupsoftware, dan lingkungan pengembangan yang buruk. Risiko yang dapat diramalkan biasanya diekstrapolasi dari pengalaman proyek sebelumnya, misalnya pergantian staf, komunikasi yang buruk dengan para pelanggan, dan mengurangi usaha staff bila permintaan pemeliharaansedang berlangsung dilayani. Risiko yang tidak diharapkan biasanya dapat benar-benar terjadi, tetapi sangat sulit untukdiidentifikasi sebelumnya. Identifikasi risiko dalah usaha sistematis untuk menentukanancaman terhadap rencana proyek. Tujuan identifikasi risiko adalah untuk menghindari risiko bilamana mungkin, serta menghindarinyasetiap saat diperlukan. (Cervone, 2006: 8-12)

Ada dua cara melakukan proyeksi risiko, yaitu probabilitas di mana risiko adalah nyata dan konsekuensi masalah yang berhubungan dengan risiko. Perencanaan proyek bersama dengan manajer dan staf teknikmelakukan 4 aktifitas proyeksi risiko, yaitu membangun suatu skala yang merefleksikan kemungkinanrisiko yang dirasakan, menggambar konsekuensi risiko, memperkirakan pengaruh risiko pada proyek dan produk, mencatat keseluruhan akurasi proyeksi proyek risiko sehingga, sehingga akan tidak ada kesalahpahaman. (Shiyu Mu dkk, 2014: 5-7)

Risiko diidentifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan sumber risiko ke dalam 6 kategori antara lain: (Suwandi, 2010: 22-23)

1. Risiko Alam

Berhubungan dengan risiko-risiko akibat kerjadian alam, termasuk risiko yang dikategorikan sebagai risiko Act of God.

1. Risiko Desain

Risiko yang berhubungan dengan desain, spesifikasi, teknologi baru, perubahan desain. Desain yang salah atau tidak lengkap akan menyulitkan pihak pelaksana.

1. Risiko finansial dan ekonomi

Ketidakstabilan perekonomian akan sangat menggangu kegiatan dan membutuhkan dukungan finansial yang besar sehingga bila terjadi gangguan pada masalah finansial seluruh kegiatan dapat terggangu atau terhenti.

1. Risiko yang berkaitan dengan risiko politik dan hukum.

Situasi politik, hukum dan peraturan akan sangat mempengaruhi iklim usaha suatu negara.

1. Risiko konstruksi

Kegiatan pada suatu proyek konstruksi membutuhkan sumber daya yang besar, tingkat penguasan teknologi dan produk yang produktif. Pada tahap pelaksanaan berbagai hal dapat muncul karena faktor ketidakpastian dan bila kontraktor tidak memiliki kemampuan yang cukup kemampuan dalam bidang pelaksanaan.

1. Risiko lingkungan

Adalah Risiko yang berhubungan dengan lingkungan seperti polusi, kerusakan lingkungan dan lain-lain.

Han dan Diekmann (2001), mengatakan bahwa risiko terbagi atas 4 bagian utama yaitu Natural Risk, Political and social Risk, Economic and Legal Risk dan Behaviours Risk.

Risiko dalam manajemen risiko juga diklasifikasikan ke dalam 4 kategori antara lain: (Sandhyavitri et al, 2015: 21-22)

1. Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem. Sumber terjadinya risiko operasional paling luas dibanding risiko lainnya yakni selain bersumber dari aktivitas di atas juga bersumber dari kegiatan operasional dan jasa, akuntansi, sistem tekhnologi informasi, sistem informasi manajemen atau sistem pengelolaan sumber daya manusia.
2. Risiko hazard (bahaya) adalah faktor –faktor yang mempengaruhi akibat akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa. Hazard menimbulkan kondisi yang kondusif terhadp bencana yang menimbulkan kerugian. Dan kerugian adalah penyimpangan yang tidak diharapkan. Walaupun ada beberapa overlapping (tumpang tindih) di antara kategori-kategori ini, namun sumber penyebab kerugian (dan risiko) dapat diklasifikasikan sebagai risiko sosial, risiko fisik, dan risiko ekonomi. Menentukan sumber risiko adalah penting karena mempengaruhi cara penanganannya.
3. Risiko Finansial adalah risiko yang diderita oleh investor sebagai akibat dari ketidakmampuan emiten saham dan obligasi memenuhi kewajiban pembayaran deviden atau bunga atau bunga serta pokok pinjaman.
4. Risiko strategic adalah risiko terjadinya serangkaian kondisi yang tidak terduga yang dapat mengurangi kemampuan manajer untuk mengimplementasikan strateginya secara signifikan.

Risiko dalam manajemen risiko juga diklasifikasikan ke dalam 2 tipe antara lain: (Koriawan, 2011: 34-35)

1. Risiko murni dan spekulatif

Risiko murni sering disebut risiko statik adalah suatu konsep yang melihat sebuah risiko sebagai suatu ketidakpastian yang dikaitkan dengan adanya kerugian, contoh: risiko kebakaran, risiko kecelakaan. Sedangkan risiko spekulatif atau dinamis adalah mempunyai risiko yang mempunyai kemungkinan adanya kerugian atau mengalami keuntungan.

1. Risiko fundamental dan khusus

Risiko fundamental adalah risiko yang kemungkinan dapat timbul pada hampir sebagian besar anggota masyarakat. Sifat dari fundamental antara lain bersifat bencana/catastropic. Sedangkan risiko khusus adalah risiko yang menimpa perorangan secara pribadi, tidak selalu bersifat bencana dan umumnya dapat di asuransikan.

Secara garis besar risiko murni dan spekulatif dapat di buat dalam bentuk sebuah skema Trieschmann dan Gustavson (1995) dalam Suwandi (2010: 12-14):

Vaughan (1978) dalam (Suwandi, 2010: 27-28 )mengemukakan beberapa definisi risiko sebagai berikut:

1. Risk is the chance of loss (risiko adalah kans kerugian), chance of loss berhubungan dengan exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, chance digunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Dalam hal chance of loss 100%, berarti kerugian adalah pasti sehingga risiko adalah tidak ada.
2. Risk is uncertanty (risiko adalah ketidakpastian), uncertainty dapat bersifat subjective dan Subjective uncertainty merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan.
3. Risk is uncertanty (risiko adalah ketidakpastian), uncertainty dapat bersifat subjective dan objective. Subjective uncertainty merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan.
4. Risk is the dispersien of actual from expected result (risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan), ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpanan sesuatu nilai suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata.
5. Risk is the probabilty of any outcome different from expected (risiko adalah probabilitas sesuatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan). Menurut definisi diatas, risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi probababiltas dari outcome yang berbeda dari yang diharapkan.

Menurut Loosemore et al (1993) dalam (Suwandi, 2010: 17-18), risiko merupakan fenomena yang kompleks yang meliputi dimensi fisik, keuangan, budaya dan sosial dan bagi kebanyakan manager menganggap risiko lebih pada suatu kejadian yang tidak dapat diprediksi yang mungkin terjadi dikemudian hari dan hasilnya dapat berpengaruh pada keuntungan dan tujuan awal.

Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. (Labombang, 2014: 5-6)

Dalam perkembangan modern risiko dilihat dari dua sisi, yaitu selain adanya ancaman (threat), juga adanya peluang (opportunity). Dari dua sisi tersebut risiko mulai dilihat sebagai ‘Speculative Risk.”atau dapat dikatakan risiko untung-untungan yang apabila terjadi akan menimbulkan keuntungan, kerugian atau tidak rugi (gain, loss atau neutral.). (Lokobal et al, 2014: 2-3)

Risiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang. Risiko melibatkan perubahan (spt. perubahan pikiran, pendapat, aksi, atau tempat).  Risiko melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan ituakan dilakukan. Risiko tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dikurangi. (LI Qing dkk, 2014: 4-9).

 

Manajemen risiko merupakan suatu proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan dalam memonitor dan mengendalikan implementasi penanganan risiko. (Gil dkk, 2014: 1-14)

Manajemen risiko diterapkan dalam penetapan strategi di seluruh bagian proyek, didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mungkin mempengaruhi entitas perusahaan, dan mengelola risiko untuk menghindarinya, memberikan jaminan berkenaan dengan pencapaian tujuan proyek. (Serpella dkk, 2014: 1-10)

Manajemen risiko menurut Australian and New Zealand Standard on Risk Management (AS/NZS, 2004) merupakan suatu proses yang logis dan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mengendalikan, mengawasi, dan mengkomunikasikan risiko yang berhubungan dengan segala aktivitas, fungsi atau proses dengan tujuan perusahaan mampu meminimasi kerugian dan memaksimumkan kesempatan. Implementasi dari manajemen risiko ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko sejak awal dan membantu membuat keputusan untuk mengatasi risiko tersebut. (Suwandi, 2010: 14-16)

Manajemen risiko sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut (Smith, 1990).

Dalam perusahaan jasa kontruksi, tindakan manajemen risiko diambil oleh para praktisi atau petugas untuk merespon bermacam-macam risiko.Terdapat dua macam tindakan dalam manajemen risiko adalah mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer risiko pada tahap awal proyek konstruksi. Sedangkan tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek ketika risiko terjadi atau ketika risiko harus diambil (Shen 1997 dikutip dalam Anonim, 2009). Menurut Dorfman (1998), manajemen risiko dikatakan sebagai suatu proses logis dalam usahamya untuk memahami eksposur terhadap suatu kerugian.

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), risk management (manajemen risiko) dapat diartikan sebagai ‘a process,effected by an entity’s board of directors, management and other personnel,applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity,manage risk to be within its risk appetite, and provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objective. (Koriawan, 2011: 24)

Dari definisi manajemen risiko diatas dapat dijabarkan lebih lanjut berdasarkan kata-kata kunci sebagai berikut: (Norken et al, 2012: 3-4)

1. On going process, manajemen risiko di laksanakan secara terus menerus dan dimonitor secara berkala. Risiko manajemen bukanlah suatu kegiatan yang dilakukan sesekali.
2. Effecteed by people, manajemen risiko ditentukan oleh pihak-pihak yang berada dilingkungan organisasi. Untuk lingkungan pemerintah risiko manajemen di rumuskan oleh pimpinan dan staff instansi yang bersangkutan.
3. Applied in strategy setting, manajemen risiko telah di susun sejak dari perumusan strategi organisasi oleh pimpinan puncak organisasi.
4. Applied across the enterprise, strategi ini pilih berdasarkan pengaplikasian manajemen risiko dalam kegiatan operasional, dan mencakup seluruh bagian atau unit pada organisasi.
5. Designed to identify potencial event, manajemen risiko dirancang untuk mengidentifikasi kejadian atau keadaan yang secara potensial menyebabkan terganggunya tujuan organisasi.
6. Provide reasonable assurance, risiko yang dikelola dengan tepat dan wajar akan menyediakan jaminan bahwa kegiatan dan pelayanan oleh organisasi dapat berlangsung optimal.
7. Geared to achieve objective, manajemen risiko dapat menjadi pedoman bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

 

Proses memperpendek waktu kegiatan dalam jaringan kerja untuk mengurangi waktu pada jalur kritis, sehingga waktu penyelesaian total dapat di kurangi disebut sebagai Crashing proyek (Heizer & Render, 2005). Adapun metode-metode yang dilakukan dalam melakukan percepatan waktu (crashing) antara lain (Johan, 1998). Kerja lembur adalah penambahan jam kerja dari waktu kerja yang telah ditetapkan di rencana awal untuk setiap harinya. Jam efektif lembur adalah jam kerja lembur yang telah direduksi karena terjadi penurunan produktifitas. Pada sistem lembur, produktivitas tenaga kerja akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelelahan yang mengakibatkan berkurangnya konsentrasi dalam bekerja selain itu hari yang sudah mulai gelap juga dapat mempengaruhi pandangan dan ketelitian pekerja.

Metodecrashing (percepatan waktu) yang dilakukan dengan menambah tenaga kerja pada kegiatan pekerjaan yang akan di crashing. Dengan penambahan tenaga kerja ini, maka waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan akan lebih singkat, namun akan meningkatkan biaya tenaga kerja dalam proyek. Hal yang perlu diperhatikan dalam penambahan tenaga kerja ini adalah kapasitas lahan proyek, produktivitas tenaga kerja, efektivitas dalam pengawasan, keamanan, dan biaya upah tenaga kerja.

 

Pada saat ini, penjadwalan dengan hanya memperhitungkan durasi dan ketergantungan pekerjaan saja tidak cukup. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam menjadwalkan suatu proyek. Salah satu faktor yang paling menentukan adalah waktu penjadwalan suatu proyek. Oleh karena itu, banyak sekali metode yang dikembangkan untuk mengatasi masalah ini, salah satu metode tersebut adalah metode lintasan kritis.

Lintasan kritis suatu proyek adalah lintasan dalam suatu jaringan kerja sedemikian sehingga kegiatan pada lintasan ini memiliki kelambanan nol.

Lintasan kritis adalah jalur atau jalan yang dilintasi atau dilalui yang paling menentukan berhasil atau gagalnya suatu pekerjaan. Dengan kata lain lintasan kritis adalah lintasan yang paling menentukan penyelesaian proyek secara keseluruhan.

Lintasan kritis memiliki arti penting dalam pengelolaan proyek karena lintasan kritis merupakan waktu atau durasi penentu penyelesaian proyek. Penundaan atau keterlambatan tugas dalam kategori lintasan kritis menyebabkan penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Keterlambatan tugas dalam kategori lintasan non-kritis tidak akan menunda penyelesaian proyek.

Metode Lintasan Kritis (Critical Path Method – CPM) merupakan metode yang digunakan untuk menjadwalkan pekerjaan-pekerjaan dalam suatu proyek. Dalam metode ini, pekerjaan-pekerjaan dan ketergantungannya dimodelkan dalam suatu jaringan yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan waktu tercepat dalam menyelesaikan masing-masing pekerjaan.

Manfaat yang diperoleh jika mengetahui lintasan kritis adalah sebagai berikut:

1. Penundaan pekerjaan pada lintasan kritis menyebabkan seluruh proyek tertunda penyelesaiannya.
2. Proyek dapat dipercepat penyelesaiannya bila pekerjaan-pekerjaan yang ada di lintasan kritis dapat dipercepat.
3. Pengawasan atau kontrol hanya diperketat pada lintasan kritis saja, sehingga pekerjaan-pekerjaan di lintasan kritis perlu pengawasan ketat agar tidak tertunda dan kemungkinan ditrade off (pertukaran waktu dengan biaya yang efisien) dan crash program (diselesaikan dengan waktu yang optimum dipercepat dengan biaya yang bertambah pula) atau dipersingkat waktunya dengan tambahan biaya atau lembur.

Time slack (kelonggaran waktu) terdapat pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilalui oleh lintasan kritis. Ini memungkinkan bagi manajer untuk memindahkan tenaga kerja, alat-alat, dan biaya-biaya ke pekerjaan-pekerjaan di lintasan kritis demi efisiensi.

Pada kondisi dan situasi tertentu, manajer proyek diharuskan dapat menyelesaikan proyek dalam waktu relatif lebih cepat dibandingkan waktu pada lintasan kritis. Dalam kondisi seperti ini, program linier digunakan untuk menentukan alokasi sumber daya sedemikian sehingga meminimalkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan supaya proyek selesai lebih cepat dari waktu yang telah dijadwalkan.

Dewasa ini manajemen proyek sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan konstruksi, baik dalam skala besar maupun skala kecil. manajemen proyek sendiri adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen secara sistematis pada suatu proyek, dengan menggunakan resource/sumber daya (manusia, barang dan peralatan) secara efektif dan efisien agar tujuan proyek tercapai secara optimal. manajemen proyek adalah pengelolaan suatu proyek yang mencakup proses pelingkupan, perencanaan, penyediaan staf, pengorganisasian, dan pengontrolan suatu proyek. manajemen proyek yang efektif adalah bagaimana merencanakan, mengelola dan menghantarkan proyek tepat waktu dan dalam rentang anggaran. Jika dalam mengerjakan tugas dan menggunakan alat dan bahan, manusia tidak dibatasi oleh waktu dan biaya tentu saja manajemen proyek tidak diperlukan.

Kunci sukses manajemen proyek adalah pengetahuan seorang manajer proyek tentang pemanfaatan tiga hal yang saling berkaitan dan mempengaruhi, ketiga hal tersebut adalah uang, waktu dan cakupan pekerjaan. Mengatur suatu proyek, hal yang paling penting adalah merencanakan proyek itu dengan sangat hati-hati dan teliti untuk menciptakan hasil yang optimal. Proyek dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

Penjadwalan proyek adalah rencana pengurutan kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sasaran khusus dengan saat penyelesaian yang jelas. Sebelum proyek dikerjakan, perlu adanya tahap-tahap pengelolaan proyek yang meliputi tahap perencanaan, tahap penjadwalan, dan tahap pengkoordinasian. Dari ketiga tahapan ini, tahap perencanaan dan penjadwalan adalah tahap yang paling menentukan berhasil/tidaknya suatu proyek, karena penjadwalan adalah tahap ketergantungan antar tugas yang membangun proyek secara keseluruhan.

 

Setelah suatu network ditentukan dan digambarkan, maka langkah berikutnya adalah mengestimasi waktu yang diperlukan untuk masing-masing aktivitas, dan menganalisis seluruh diagram network untuk menentukan waktu terjadinya masing-masing kejadian (event).

Dalam menganalisis dan mengestimasi waktu, maka akan didapatkan suatu lintasan tertentu dari kegiatan-kegiatan pada network, yang menentukan jangka waktu penyelesaian seluruh proyek.

Lintasan yang dimaksud adalah lintasan kritis (critical path). Selain lintasan kritis, masih terdapat lintasan-lintasan lain yang mempunyai jangka waktu yang lebih pendek daripada lintasan kritis, dan biasa disebut dengan float, di mana float mempunyai waktu untuk bisa terlambat, sehingga berapapun panjangnya float tidak akan mempengaruhi proyek yang telah dijadwalkan.

Float sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu: total float dan free float. Float memberikan kelonggaran waktu pada sebuah network. Float juga digunakan pada waktu mengerjakan penentuan jumlah material, peralatan, dan tenaga kerja.

Total float adalah jumlah waktu di mana waktu penyelesaian suatu aktivitas dapat diundur tanpa mempengaruhi saat paling cepat dari penyelesaian proyek secara keseluruhan. Sedangkan yang dimaksud dengan free float adalah jumlah waktu di mana penyelesaian suatu aktivitas dapat diukur tanpa mempengaruhi saat paling cepat dimulainya aktivitas yang lain atau saat paling cepat terjadinya event lain pada network.

Untuk memudahkan perhitungan penentuan waktu, maka digunakan notasi-notasi sebagai berikut:

• TE = earliest event occurrence time, yaitu saat tercepat terjadinya event/aktivitas.
• TL = lates event occurrence time, yaitu saat paling lambat terjadinya event.
• ES = earliest activity start time, yaitu saat tercepat dimulainya aktivitas.
• EF = earliest activity finish time, yaitu saat paling lambat dimulainya aktivitas.
• LS = latest activity start time, yaitu saat paling lambat dimulainya aktivitas.
• LF = latest activity finish time, yaitu saat paling lambat diselesaikannya aktivitas.
• t = activity duration time, yaitu waktu yang diperlukan untuk suatu aktivitas (biasa dinyatakan dalam hari).
• S = total slack/total float
• SF = free slack/free float

Dalam melakukan perhitungan penentuan waktu digunakan tiga buah asumsi dasar, yaitu:

1. Proyek hanya memiliki satu initial event (titik awal) dan satu terminal event (titik akhir).
2. Saat tercepat terjadinya initial event adalah hari ke-nol.
3. Saat paling lambat terjadinya terminal event adalah TL = 0 untuk event ini.

Adapun perhitungan yang harus dilakukan terdiri atas dua cara, yaitu cara perhitungan maju (forward computation) dan perhitungan mundur (backward computation).

Untuk melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur, digunakan lingkaran kejadian (event), lingkaran kejadian ini dibagi atas tiga bagian

 

Network planning sebagai salah satu alat perencanaan dan pengendalian proyek yang menyajikan jaringan dari kegiatan dan kejadian serta logika ketergantungannya satu sama lain. Dengan network planningini sudah dapat digambarkan perencanaan tahapan kerja sekaligus dapat mengatasi jika tahapan kerja tersebut dilaksanakan. Pemakaian metoda network planning memungkinkan melihat urutan kerja yang akan dilakukan secara sistematis dapat melihat kegiatan mana yang tidak bisa ditunda mengakibatkan memperpanjang waktu keseluruhan proyek. Dalam menyusun network planning suatu proyek yang perlu kita tinjau, yaitu:

1. Kegiatan-kegiatan (activities)
2. Kejadian-kejadian (event)
3. Logika hubungan atau ketergantungan satu sama lain (logica interrelationship).

Dengan ketiga unsur tersebut diatas sudah dapat digambarkan rencana mendetail yang merupakan sebuah jaringan kerja (network), dimana didalam taraf pertama ini belum diperhitungkan dan dipertimbangkan faktor waktu dan sumber daya dan biaya.

Di dalam taraf kedua ini adalah peninjauan unsur waktu, berdasarkan teori dan perhitungan ditambah pengalaman, dapat dilakukan perkiraan terhadap waktu (duration) kegiatan, dengan memasukkan masalah waktu ini dapat diketahui lamanya masing-masing kegiatan atau antar kegiatan. Dalam peninjauan ini dapat dilihat bahwa terdapat sebuah atau lebih lintasan tertentu dari kegiatan-kegiatan network yang menentukan jangka waktu penyelesaian seluruh proyek yang disebut lintasan kritis. Untuk jalur kegiatan yang tidak kritis mempunyai jangka waktu yang lebih pendek dibanding lintasan kritis sehingga lintasan yang tidak kritis ini mempunyai waktu untuk bisa terlambat atau waktu tenggangnya (float). Float digunakan pada waktu pengerjaan penetapan penentuan jumlah material, equipment dan tenaga kerja yang dapat memberikan sejumlah kelonggaran waktu dan elastisitas pada sebuah network. Diantara berbagai versi analisis network planning yang amat luas pemakaiannya adalah Metode Precedence Diagram Method (PDM).

 

Bar-Charts menyajikan metode pengendalian dengan menggunakan bentuk balok sebagai pengganti item pekerjaan yang dikendalikan. Bentuk bar-chartsatau bagan balok yang lazim dipergunakan adalah berupa pengaturan sedemikian rupa sehingga semua aktivitas didaftarkan dalam suatu kolom sebelah kiri. Bagian kana merupakan skala waktu mendatar, suatu balok horizontal menggambarkan lamanya waktu penyelesaian yang direncanakan untuk masing-masing aktivitas.

Bila dibandingkan dengan metode lain bar-charts mempunyai sejumlah keunggulan, bentuk garis yang sederhana menghasilkan suatu pemahaman yang relative mudah dan metode ini juga merupakan alat pengendalian yang hanya memerlukan sedikit revisi dan pembaharuan data jika dibandingkan dengan sistem yang lebih canggih. Yang sering kali mengalami perubahan maupun revisi.

 

S-Curve menyajikan gambaran tingkat-tingkat ukuran kemajuan komulatif secara grafis pada sunbu tegak terhadap waktu pada sumbu mendatar yang dapat memperlihatkan berbagai aspek dari rencana proyek. Kemajuan ini diukur berdasarkan jumlah uang (biaya), kuantitas pekerjaan, jam kerja orang (man-hour) dan setiap ukuran lainnya yang dapat memberikan manfaat ukuran kemajuan ini dinyatakan menurut pengertian satuan sebenarnya atau berbagai persentase dari jumlah kuantitas yang diperhitungkan dapat diukur.

Pada pelaksanaan proyek pada umumnya terdapat kecenderungan pengeluaran atau penggunaan sumber daya untuk setiap satuan waktu hanya sedikit pada tahap awal, berkembangnya mencapai maksimal pada saat puncak, lalu berangsur-angsur berkurang bila telah mendekati tahap akhir pelaksanaan. Hal ini dinyatakan secara grafis, yaitu dengan memadukan kemajuan komulatifnya dengan satuan waktu (hari, minggu, bulan), akan menghasilkan bentuk kurva yang khas berbentuk S dengan kemiringanrelative pada bagian awal, meningkat pada bagian tengah dan akan mendatar pada bagian akhir yang telah mendekati puncak.

Setelah pelaksanaan berlangsung kemajuan pekerjaan yang sebenarnya dapat digambarkan dan dibandingkan dengan apa yang telah direncanakan untuk membuat proyeksi berdasarkan kemiringan kurva sebenarnya. Untuk membuat proyeksi diperlikan informasi dan pemahaman yang baik untuk dapat menafsirkan sebab-sebab dari penyimpangan (deviasi) yang terjadi pada kemajuan yang direncanakan dan dari rencana saat ini dan saat yang akan datang dari manajemen proyek, meskipun aktivitas proyek telah direncanakan dengan semestinya untuk mencapai sasaran waktu dan biaya pelaksanaan, tetapi karena berbagai faktor hal ini tidak dapat tetpenuhi.

Untuk kegiatan-kegiatan tertentu hal tersebut dapat dibenarkan, yaitu pada kegiatan-kegiatan yang meskipun mengalami keterlambatan tetapi tidak mengalami keterlambatan secara keseluruhan (kegiatan-kegiatan non kritis).

 

Penjadwalan (scheduling) merupakan form yang menunjukkan/ menguraikan kegiatan/aktivitas yang ada dalam penyelesaian proyek yang berhubungan dengan durasi/waktu dan hubungan-hubungan yang logis dari kegiatan-kegiatan tersebut. (Mawardi, 2-4)

1. Data yang dapat diketahui dari scheduling:
   • Jenis/item pekerjaan/aktivitas
   • Durasi/waktu untuk tiap aktivitas
   • Waktu mulai (start) dan waktu akhir (finish) tiappekerjaan
   • Waktu mulai dan waktu akhir proyek
   • Hubungan antar pekerjaan/kegiatan à hubungan yang logis
2. Penjadwalan dengan Network diagram (Diagram Jaringan Kerja) adalah diagram penjadwalan yang menunjukan hubungan-hubungan antar kegiatan/aktivitas/pekerjaan atau event/peristiwa/kejadian dan durasinya dalam suatu proyek
3. Hubungan antar kegiatan/kejadian didalam network merupakan hubungan yang logis
4. Aktivitas/kegiatan/pekerjaan adalah bagian unit pekerjaan individual yang ada pada suatu proyek yang memerlukan waktu dan sumber daya dan merupakan lingkup pekerjaan/kegiatan proyek secara menyeluruh

Beberapa metoda perencanaan penjadwalan (scheduling) di dalam proyek konstruksi antara lain: (Ervianto, 2004)

 

Pekerjaan merupakan komponen dasar struktur organisasi dan merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain untuk tujuan manajemen. Isi pekerjaan hasil analisis dari analisis pekerjaan dalam bentuk tertulis inilah yang sering disebut dengan deskripsi pekerjaan. Selanjutnya, agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh orang yang tepat, syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang bersangkutan sering disebut dengan kualifikasi atau spesifikasi personalia. (Ervianto, 2004: 71-72)

Analisis maksudnya pekerjaan diuraikan menjadi komponen-komponen yang tidak hanya mencantumkan aktivitas, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh si penjabat, bagaimana aktivitas itu saling bekerja sama, kompleksitas, tantangan, serta manfaatnya bagi organisasi. (Mawardi, 2012: 14-15)

Sebelum pekerjaan membangun dilaksanakan, terlebih dahulu dibuat gambar-gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan bangunan tersebut. Pembuatan gambar-gambar rencana, disebut dengan gambar bestek. (Munawar, 2007: 2-4)

 

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kemampuan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Profesionalisme dapat turut membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme.

Kebijaksanaan pokok dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani, rohani dan keuangan, maupun kualitas kehidupan seperti perumahan dan pemukiman yang sehat.
2. Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan nya.
3. Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan.
4. Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM.

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada sumber daya manusia. Tugas MSDM adalah untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. (Ditjen Perkeretaapian, 2011: 56-60)

Dengan demikian kita dapat mengelompokkan tugas MSDM atas tiga fungsi manajerial: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian; fungsi operasional: pengadaan. kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutus hubungan kerja;fungsi ketiga adalah kedudukan MSDM dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Definisi MSDM menurut Husein Umar adalah sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutus hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.

Perencanaan tenaga kerja adalah sebagai suata cara untuk mencoba menetapkan keperluan tenaga kerja untuk suatu periode tertentu baik secara kualitatif maupun kuantitas dengan cara-cara tertentu. Perencanaan ini dimaksudkan agar perusahaan dapat terhindar dari kelangkaan sumber daya manusia saat dibutuhkan maupun kelebihan sumber daya manusia pada saat kurang dibutuhkan.

Cara yang jelas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja adalah dengan meningkatkan pendayagunaan orang-orang yang sekarang ada. Masalahnya sekarang adalah bahwa persediaan tenaga kerja itu tidak pernah statis, tetap akan dipengaruhi oleh arus masuk (seperti: rekrutmen dan transfer masuk) dan arus keluar (seperti: penyusutan dan arus keluar), serta penumpukan pegawai dengan kualitas kerja yang juga tidak statis. Untuk mengetahui catatan akurat tentang tenaga kerja yang ada maka perlu diketahui satatus pegawai yang akan pensiun atau mengundurkan diri, yang akan dipromosikan, yang akan melahirkan, yang akan cuti panjang dan sebagainya.

 

Sebelum pekerjaan membangun dilasanakan, terlebih dahulu dibuat gambar-gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat, serta ketentuan-ketentuan lain yang yang berhubungan dengan bangunan tersebut. Pembuatan gambar-gambar rencana, disebut dengan gambar bestek (Djoyowirono, 2005:3).

Pelaksanaan pembangunan dapat dikerjakan sendiri oleh pemilik bangunan (owner), atau lazim berlaku adalah dengan cara bangunan tersebut dilaksanakan oleh pihak lain, yaitu oleh kontraktor atau pemborong. Cara pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor/pemborongpada umumnya melalui proses pelelangan terbatas. atau dapat pula ditempuh dengan cara penunjukan langsung (pelelangan dibawah tangan). Selanjutnya selama pelaksanaan pembangunan, dilakukan kegiatan pengawasan agar hasil pembangunan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pekerjaan pengawasan ini dapat dilaksanakan sendiri oleh pemberi tugas, atau yang lazim dilaksanakan oleh konsultan pengawas

Pengetahuan tentang manajemen dalam proyek konstruksi bertujuan untuk lebih memahami peranan dari pengendalian dalam proses pengelolaan proyek. Karena dengan manajemen konstruksi yang baik akan dapat menghasilkan produk atau hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Manajemen adalah proses perencanaan dan pengawasan suatu organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. (Tabrani dkk, 2010: 1-4)

Dalam pekerjaan proyek pembangunan jalur kereta api, para pemilik proyek akan semakin menyadari pentingnya nilai waktu, dana dan tenaga kerja yang terlibat dari proses konstruksi. Untuk proyek-proyek yang memerlukan peranan investasi yang besar dengan masalah yang sangat kompleks serta tidak melibatkan tujuan yang terpenting yaitu, mencapai keuntungan ekonomis yang diharapkan maka, pengelolan proyek dan dilaksanakan secara profesional merupakan suatu hal yang terbaik. (Kuswati, 2010: 17-18)

Manajemen konstruksi (construction management) adalah suatu proses dimana suatu pemilik proyek menunjuk ahli) yang dipercaya, yang selanjutnya disebut sebagai Manajer Konstruksi untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, proses seluruh kelayakan, perencanaan, perancangan, pelelangan pekerjaan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan proyek dengan tujuan untuk meminimalkan waktu dan biaya proyek serta menjaga mutu proyek. Manajemen konstruksi adalah bagaiman suatu pekerjaan pembangunan dikelola agar diperoleh hasil sesuai dengan tujuan dari pembangunan tersebut, dengan melibatkan sekelompok orang yang masing-masing mempunyai kemampuan/keahlian tertentu. Manajemen konstruksi adalah bagaimana sumber daya yang terlibat dalam proyek konstruksi dapat diaplikasikan oleh manajer proyek secara tepat sumber daya dalam proyek konstruksi dapat dikelompokkan sebagai: manpower, material, machines, money, method (Ervianto, 2012:1).

Jadi manajemen konstruksi adalah suatu metode untuk mengelola pelaksanan pembangunan secara disiplin profesional. yang mempunyai suatu tahapan-tahapan proses pembangunan diperlukan suatu kesatuan seoptimal mungkin dari segi biaya, waktu dan mutu. (Kuswati, 2010: 23-24)

Tujuan pokok dari manajemen konstruksi yaitu mengelola atau mengatur pelaksanaan pembangunan sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil sesuai dengan persyaratan (specification). Untuk keperluan pencapaian tujuan ini, perlu diperhatikan pula mengenai mutu bangunan, biaya yang digunakan dan waktu pelaksanaan. (Project Management Institute, 2004: 1-2)

Perkembangan manajemen konstruksi di negara kita tidak dapat lepas dari perkembangan industri jasa konstruksi. Sedang perkembangan industri jasa konstruksi berhubungan erat dengan pelaksanaan pembangunan yang saat ini sedang giat dilaksanakan. Pada umumnya industri jasa konstruksi mencakup aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pembangunan prasarana dan sarana fisik dalam bidang gedung, bidang teknik sipil, dan bidang instalasi. Dengan meningkatnya volume pembangunan tersebut, maka diikuti pula peningkatan cara pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang berupa perkembangan dalam bidang manajemen konstruksi. Demikian pula hubungan kerja yang terjadi antara unsur-unsur pelaksana pembangunan mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan volume aktivitas untuk masing-masing jenis bangunan. Selain itu tingkat pemikiran serta tingkat kepuasan dari pemilik proyek semakin tajam, penyelesaian proyek tidak lagi diharapkan hanya diselesaikan dengan apa adanya. Konsultan manajemen konstruksi tidak lagi dituntut sebagai wakil pemilik didalam pengelolaan perencanaan dan pengawasannya saja, melainkan dituntut untuk mengelola secara keseluruhan, dalam arti mulai dari perencanaan, pengawasaan dan tahap pelaksanaan. Berdasarkan hal tersebut, kehadiran konsultan manajemen konstruksi Profesional (Profesional Construction Management)di dalam suatu proyek tidak dapat ditawar-tawar lagi keberadaannya. Pengertian Profesional dalam hal ini adalah badan usaha yang bergerak dibidang konsultan manajemen konstruksi yang berfungsi sebagai wakil pemilik secara totalitas, baik dari segi wewenang, tanggungjawab serta kemampuan dalam merencana, mengelola dan melaksanakan. (Elbetagi, 2012: 42-44)

 

Lingkup kerja manajemen konstruksi dengan lingkup yang luas sebagai berikut: (Project Management Institute, 2004: 17-20)

1. Pada Tahap Pra-Konstruksi:

• Rekayasan nilai
• Estimasi parameter
• Jadwal Perancangan dan Pra-Konstruksi
• Identifikasi aktivitas-aktivitas pokok
• Pemaketan Pelelangan
• Penunjukan kontraktor
• Penyerapan standar prosedur operasional dan tanggung-jawab
• Proses administrasi proyek
  1. Pada Tahap Konstruksi:

• Perencanaan dan penjadwalan secara detil
• Rencana pentahapan Konstruksi
• Pengoperasian prosedur-prosedur
• Pengawasan
• Pemeriksaan
• Pengujian bahan
• Penanganan administrasi proyek
• Penanganan proses perubahan pekerjaan
• Pengendalian waktu, biaya, dan mutu
• Pemrosesan Berita Acara untuk pembayaran kontraktor
• Pengujian terhadap sluruh proyek yang telah diselesaikan

Dengan konsep ini peran manajemen konstruksi sangat besar dalam menentukan keberhasilan proyek dari segi waktu, biaya, mutu, keamanan dan kenyamanan yang optimal. Sehingga merupakan suatu keharusan manajemen konstruksi berdiri sebagai badan usaha profesional sebagai wakil dari pemilik. (Haro Dominguez, 2007: 8-10)

Manajemen proyek adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengorganisasi serta mengendalikan suatu keinginan dalam mempergunakan waktu dan biaya untuk memdukan peralatan, bahan, tenaga kerja sehingga dapat diterapkan suatu metoda yang sesuai dalam mencapai tujuan proyek dengan cara efisien dan efektif. Manajemen Proyek (project management) adalah aktivitas, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan berbagai sumber daya proyek agar tujuan jangka pendek sebagaimana yang telah direncanakan dapat dicapai secara menyeluruh sesuai dengan sasaran-sasaran. (Arun Kanda, 2014: 2-4; Suyatno, 2010: 12-14)

Pada manajemen proyek dalam pengertian di atas, aktivitas-aktivitas yang dilakukan beraneka ragam, mulai dari perencanaan program, survey, penelitian, studi kelayakan, perancangan, pengadaan/lelang sampai pelaksanaan, sehingga akan melibatkan berbagai ahli) dan pihak yang lebih banyak (surveyor, perencana/arsitek, ahli) geologi, konstruktor, dan kontraktor) yang merupakan suatu tim yang saling berkaitan dan berhubungan sehingga memerlukan pengelolan (manajemen) yang professional (terpadu) sehingga dengan pendekatan konsep ini dibutuhkan seorang atau badan usaha profesional dibidang manajemen yang akan mengelola proyek tersebut mulai dari perencanaan, perancangan, lelang/tender sampai pelaksanaannya. Dengan konsep ini dapat dilakukan perencanaan secara bersamaan dengan beberapa perencana, begitu juga pada tahap pelaksanaan secara bertahap (fast track) tanpa harus menunggu dahulu perencanaan selesai secara keseluruhan. (Hasibuan dkk, 2007: 7-8)

Dalam hal ini mengelola aktivitas dengan menggunakan konsep manajemen proyek merupakan langkah yang relatif baru, dimana konsep ini ditandai dengan menerapkan suatu pendekatan, metode, dan teknik tertentu pada pemikiran­-pemikiran manajemen dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka menghadapi aktivitas yang dinamis dan non-rutin, yaitu aktivitas proyek konstruksi. (Arun Kanda, 2014: 2-4)

Adapun pengertian manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan aktivitas anggota serta sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi (perusahaan) yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan proses adalah mengerjakan sesuatu dengan pendekatan tenaga, keahlian, peralatan, dana dan informasi. Sedangkan pengertian manajemen proyek muncul dikarenakan penggunaan manajemen itu sendiri yang telah berhasil mengelola aktivitas operasional rutin dengan lingkungan yang stabil, dirasakan kurang mampu dan tidak cukup efisien untuk mengelola aktivitas proyek konstruksi yang sejatinya penuh dengan dinamika dan perubahan cepat, sehingga hasilnya pun tidak bisa optimal. (Suyatno, 2010: 22-23)

Sehubungan dengan itu, dilihat dari wawasan manajemen berdasarkan fungsi dan digabungkan dengan pendekatan sistem, maka yang dimaksud dengan manajemen proyek yaitu merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek yang telah ditentukan, serta menggunakan pendekatan sistem dan hirarki (arus aktivitas) vertical dan horizontal. (Elbetagi, 2002: 12-15)

Manajemen proyek sendiri terbagi menjadi bagian-bagian ilmu yaitu project scope management, project project management, project cost management, project quality management, project human resources management, project communications management, project risk management, project procurement management, dan project integration management(Project Management Institute, 2004). Pada penelitian yang akan dianalisa adalah dari segi pengaturan waktu, dalam hal ini yaitu project project management.

Dalam perkembangannya, manajemen proyek sebagai sistem berkembang secara lebih luas dengan diterapkan pada seluruh tahapan proyek, mulai dari tahapan perencanaan, perancangan, pengadaan dan pelaksanaan, sehingga untuk menerapkannya akan lebih rumit dan komplek karena sumber daya yang ada berlainan dan bervariasi dan mempunyai tujuan-tujuan sesuai dengan tahapan proyeknya. (Gabriel, 2009: 11-14)

Henry Fayol (1841-1925) seorang industriawan Perancis adalah orang pertama yang menjelaskan secara sistematis bermacam aspek pengetahuan manajemen dengan menghubungkan dengan fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi manajemen yang dimaksud adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan. Aliran pemikiran diatas kemudian dikenal sebagai manajemen klasik atau manajemen fungsional (manajemen dipandang sebagai fungsi). Pemikiran manajemen klasik berkembang pada zaman tumbuhnya industri modern dalam rangka mencari upaya menaikkan efisiensi dan produktivitas (hasil) perusahaan pada umumnya dan tenaga kerja pada khususnya. Pemikiran manajemen klasik mencakup periode yang amat panjang dan dikembangkan sejak abad 19, sewaktu aktivitas perusahaan belum sebesar dan sekompleks saat ini. Dari sejarah terlihat bahwa penerapan manajemen klasik untuk operasi perusahaan dan industri amat besar peranannya dalam ikut mengantar kemajuan dan kebesaran bidang tersebut sampai ketaraf dewasa ini. (Suyatno, 2010: 42-25)

Tingkat kebutuhan manajemen proyek dalam mencapai tujuan-tujuan proyek mencakup batasan waktu, batasan biaya, taraf teknologi dan kinerja yang diinginkan, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. (Project Management Institute, 2007: 12-16)

Lingkup layanan manajemen proyek mencakup sebagai berikut: (Project Management Institute, 2007: 2-3)

1. Studi identifikasi tentang kebutuhan-kebutuhan pemilik

• Definisi tentang syarat-syarat pekerjaan
• Definisi kuantitas pekerjaan
• Definisi kebutuhan sumber-sumber daya

1. Perencanaan proyek
2. Pemantauan proyek

• Memantau kemajuan
• Perbandingan kenyataan dan yang diperkirakan
• Analisa Dampak
• Langkah-langkah penyesuaian
• Konsultansi pendanaan/Konsultansi perijinan
• Perencanaan Anggaran

1. Mengatasi berbagai kesulitan proyek antara lain:

• Faktor kompleksitas
• Persyaratan-Dersyaratan khusus yang dikehendaki
• Restrukturisasi organisasi
• Risiko-risiko proyek
• Perubahan /pergantian teknologi
• Perencanaan selanjutnya dan Penentuan harga

Manajemen berasal dari kata “to manage” yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan (Hasibuan dkk, 2007:1;SASOnlineDoc Version8, 2015).

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi (perusahaan) yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan proses adalah mengerjakan sesuatu dengan pendekatan yang sistematis. Sedang sumber daya perusahaan terdiri dari tenaga, keahlian, peralatan, dana dan informasi. Adapun maksud dari manajemen itu sendiri adalah bagaimana cara mengatur suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang diizinkan, yang efisien dan efektif disisni berarti melakukan pekerjaan dengan baik atau perbandingan yang terbaik antara input atau masukan yaitu berapa jumlah tenaga, besarnya biaya, bahan material dan sumber daya untuk menghasilkan output yaitu berupa produk, dengan demikian dapat dibuat evaluasi dan keputusan alokasi sumber daya berikut. (Suyatno, 2010: 26-28)

Pengertian manajemen yang biasanya dibatasi dengan kata yang ada didalam kata manajemen, menunjukan kekhususan dari manajemen tersebut, seperti manajemen industri, manajemen proyek, manajemen konstruksi. Pengertian manajemen proyek adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian) secara sistematis pada suatu proyek dengan mengggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan proyek secara optimal.  Pengertian tersebut dapat diartikan manajemen proyek sebagai sistem. Sebelum memahami pengertian tentang manjemen konstruksi, maka perlu untuk mengerti tentang pengertian manajemen proyek. (Tabrani, 2010: 4-6)

 

Apabila ukuran keberhasilan produksi hanya dipandang dari sisi out put, maka produktivitas dipandang dari dua sisi sekaligus, yaitu  sisi input dan sisi out put. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produktivitas berkaitan dengan efisiensi penggunaan input dalam memproduksi (barang dan jasa).

 

Pengertian suatu proyek adalah kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan menggunakan sumber daya untuk mendapatkan manfaat. Kegiatan-kegiatan berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan proyek dapat berbentuk barang-barang modal, bahan-bahan mentah, tenaga kerja dan waktu. Sumber daya tersebut sebagian atau seluruhnya dapat dianggap sebagai barang atau jasa, konsumsi yang dikorbankan dari penggunaan masa sekarang untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dimasa yang akan datang. Dari pengertian di atas, proyek mempunyai ciri-ciri:

1. memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir,
2. jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan,
3. bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas, titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas, dan
4. tidak berulang, macam dan intensitas kegiatan berubah atau tidak sama.

Kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan selanjutnya dilaksanakan, untuk itu perlu mengorganisir dan mengelola sumber daya yang ada agar tercapai sasaran tersebut. Upaya tersebut bertujuan agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan lancar mencapai sasaran tanpa banyak penyimpangan yang berarti. Usaha ini dikenal sebagai proses pengendalian yang merupakan salah satu fungsi manajemen proyek .

 

Semua kegiatan proyek merupakan suatu siklus mekanisme manajemen yang didasarkan atas tiga tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi  . Siklus mekanisme manajemen tersebut merupakan proses terus menerus selama proyek berjalan. Oleh karenanya pelaksanaan proyek berlangsung dalam suatu tata hubungan kompleks yang selalu berubah-ubah (dinamis). Rencana semula harus selalu disesuaikan dengan keadaan atau kondisi mutakhir dengan memanfaatkan umpan balikdari hasil evaluasi. Keberhasilan pelaksanaannya tergantung pada upaya dan tindakan yang terkoordinasi dari berbagai satuan organisasi dan jabatan di berbagai jenjang manajemen.

 

Untuk dapat menangani pelaksanaan proyek dengan baik atau paling tidak dimaksudkan untuk memperkecil peluang timbulnya permasalahan dan mencegah datangnya kesulitan, diperlukan pendekatan dengan menyusun suatu konsep Sistem Manajemen Proyek. Sedangkan konsep sistem yang dimaksud tiada lain adalah penataan serta pengorganisasian atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan manajemen manajemen proyek.

Sistem manajemen proyek disusun dan dijabarkan menjadi seperangkat pengertian-pengertian, alat-alat, dan petunjuk tata cara yang mudah untuk dilaksanakan sedemikian sehingga :

1. Mampu menghubungkan dan menjembatani kesenjangan persepsi di antara para perencana pembangunan dan pelaksanaannya, sehingga kesemuanya mempunyai satu kerangka konsep yang sama tentang kriteria keberhasilan suatu proyek,
2. Dapat memberikan kesamaan bahasa yang sekaligus memadukan tertib teknis dan sosial, yang dapat diterapkan pada setiap proyek disetiap jenjang dengan cara-cara sederhana, jelas, dan sistematis,
3. Mampu mewujudkan suatu bentuk kerjasama dan koordinasi antar satuan organisasi pelaksanaannya sehingga terwujud suatu semangat bersama untuk merencanakan proyek secara lebih terinci, dan cukup cermat dalam mengantisipasi masalah-masalah yang akan timbul dalam pelaksanaannya.

Sistem Manajemen Proyek yang diberlakukan hendaknya ditujukan untuk dapat digunakan dalam upaya melengkapi tata cara organisasi yang berlaku. Sehingga pemakaian sistem tersebut, khususnya pada proyek-proyek pemerintah, akan membantu para birokrat untuk dapat memenuhi peraturan dan ketentuan pemerintah dalam perencanaan, penyusunan anggaran keuangan dan sistem pelaporan.

Mockler (1972) dalam  Soeharto (1977) memberikan pengertian tentang pengendalian yaitu adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang system informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, kemudian mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Fungsi utama pengendalian adalah memantau dan mengkaji (bila perlu mengadakan koreksi). Pengendalian memantau apakah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan patokan yang telah digariskan dan memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.