Indikator kualitas audit (skripsi dan tesis)

Wooten (2003) menyatakan, indikator yang dipakai untuk pengkuran kualitas
audit antara lain yaitu :
1. Deteksi Salah Saji
Dalam deteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional,
yaitu sikap yang meliputi pikiran yang terus menerus mempertanyakan dan
melakukan evaluasi kritis bukti audit. Salah saji ini dapat terjadi akibat
terdapatnya kekeliruan maupun kecurangan. Apabila laporan keuangan salah
saja yang berdampak secara individual atau keseluruhan cukup signifikan
menyebabkan laporan keuangan tersebut tidak ditunjukkan secara wajar
dalam semua hal yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
2. Kesesuaian dengan Standar Umum yang Berlaku
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) merupakan pedoman yang menjadi
acuan dan telah ditetapkan sebagai ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh
akuntan publik dalam pemberian jasanya (UU No. 5 Tahun 2011). Auditor
bertanggungjawab untuk mematuhi standar auditing yang ditentukan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Definisi kualitas audit (skripsi dan tesis)

Menurut Simanjuntak (2008) Definisi kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Liu dan Wang (1999) Definisi kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Dan menurut Watkins et al (2004) Definisi kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. De Angelo (1981) dalam Kartika (2012) mendefinisikan audit quality sebagai probabilitas (kemungkinan) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Deis dan Giroux (1992) menjelaskan adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya. Menurut Himawan dan Emarila (2010) kualitas audit adalah proses pemeriksaan sistematis sistem mutu yang dilakukan oleh auditor mutu internal atau eksternal atau tim audit. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana seorang auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan ketidaksesuaian yang terjadi dalam sistem akuntansi klien. Dimana pelanggaran yang ditemukan oleh auditor tersebut harus dilaporkan dalam laporan keuangan audit, dengan berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan dalam melaksanakan tugasnya (Artamita, dkk 2015).

Teknik Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Teknik manajemen laba menurut Setiawati dan Na’im (2000) dapat dilakukan
dengan tiga teknik, yaitu :
1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi.
Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgement (perkiraan) terhadap
estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi
biaya garansi, amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain.
2. Mengubah metode akuntansi.
Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi,
contoh: merubah depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan.
Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain:
mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya,
menunda/mempercepat pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat
penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

Pola manajemen laba (skripsi dan tesis)

Scott (2003:383) juga menyebutkan dalam manajemen laba terjadi empat pola
pelaksanaan yang sering dilakukan oleh manajer, seperti taking a bath, income
minimization, income maximization, dan income smoothing.
a. Taking A Bath
Pada pola ini, manajemen harus menghapus beberapa asset dan
membebankan perkiraan biaya yang akan datang pada laporan saat ini. Selain
itu ia juga harus melakukan clear the desk, sehingga laba yang dilaporkan di
periode yang akan datang meningkat.
b. Income Minimization
Pola ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi. Gunanya
agar tidak mendapat perhatian secara politis. Tindakan yang dilakukan berupa
penghapusan pada barang modal dan asset tak berwujud, biaya iklan, serta
pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan.
c. Income Maximization
Tindakan ini dilakukan pada saat laba menurun. Selain untuk mendapatkan
bonus yang lebih besar, cara ini juga bisa melindungi perusahaan saat
melakukan pelanggaran perjanjian hutang. Tindakan yang dilakukan
manajemen adalah dengan memanipulasi data akuntansi dalam laporan.
d. Income Smoothing
Bentuk ini mungkin yang paling menarik. Hal ini dilakukan dengan
meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama
bagi investor karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif
stabil.

Tujuan dan motivasi manajemen laba (skripsi dan tesis)

Manajemen laba seperti yang disebutkan oleh Scott dalam buku Rahmawati
dkk (2006) memiliki beberapa tujuan dan motivasi dalam pelaksanaannya, yaitu :
1) Bonus Purposes (Tujuan Bonus)
Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak
secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan
memaksimalkan laba saat ini (Healy, 1985 dalam Rahmawati dkk, (2006).
2) Political Motivation (Motivasi Politik)
Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada
perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan
karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan
peraturan yang lebih ketat.
3) Taxation Motivation (Motivasi Perpajakan)
Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling
nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan untuk
penghematan pajak pendapatan perusahaan.
4) Pergantian CEO
CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan
untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk,
mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.
5) Initial Public Offering (IPO) (Penawaran Saham Perdana)
Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan
menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan
manajemen laba dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.
6) Informasi Kepada Investor
Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor
sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa
perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

Faktor pendorong manajemen laba (skripsi dan tesis)

Dalam Positif Accounting Theory terdapat tiga faktor pendorong yang
melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986) yaitu:
a. Bonus Plan Hypothesis
Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya
yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar
berdasarkan laba lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang
meningkatkan laba yang dilaporkan.
b. Debt Covenant Hypothesis
Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung
memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba (
Sweeney 1994 dalam Rahmawati dkk, 2006 ). Hal ini untuk menjaga reputasi
mereka dalam pandangan pihak eksternal.
c. Political Cost Hypothesis
Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan
tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut
dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera mengambil
tindakan misalnya; mengenakan peraturan antitrust menaikkan pajak
pendapatan perusahaan dan lain-lain.

Definisi manajemen laba (skripsi dan tesis)

Menurut Herlambang (2015) menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kreadibilitas laporan keuangan, serta dapat menggangu para pemakai laporan keuangan dalam mempercayai angkaangka dalam laporan keuangan tersebut. Sedangkan menurut Yulius (2015) manajemen laba adalah intervensi dalam proses pelaporan keuangan ekternal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Manajemen laba terjadi apabila manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan dalam struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan guna menyesatkan pemegang saham mengenai prestasi ekonomi perusahaan atau mempengaruhi akibat-akibat perjanjian yang mempunyai kaitan dengan angkaangka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Menurut Schipper (1989) dalam Rahmawati dkk (2006) Yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal untuk memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut). Menurut Assih Dan Gudono (2000) Menajemen laba ialah suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan General Addopted Accounting Principles ( GAAP ) untuk mengarah pada tingkatan laba yang dilaporkan. Menurut Fischer Dan Rozenzwig (1995) Manajemen laba ialah tindakan manajer yang menaikkan (menurunkan) laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang.

Teori Agensi (Agency Theory) (skripsi dan tesis)

Masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen), yang dikarenakan tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka (Kusumaningtyas,2012). Adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelolaan oleh manajemen cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara prinsip dan agen. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan principal karena manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (Sigit,2016). Menurut Watts dan Zimmerman (1990) dalam Kusumaningtyas (2012), dalam teori agensi juga dikenal adanya informasi yang tidak seimbang yang disebut asimetri informasi (information asymmetry). Asimetri informasi ini muncul sebagai akibat adanya distribusi informasi yang tidak sama antara pemilik dan manajer. Idealnya, pemilik memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha manajer. Namun dalam kenyataannya, ukuran-ukuran keberhasilan yang dikonsumsi pemilik justru tidak dapat menjelaskan hubungan antara keberhasilan yang telah dicapai dengan usaha yang telah dilakukan agen. Asimetri informasi dapat menyebabkan dua hal, yaitu: 1. Moral hazard, yaitu bilamana manajer tidak melaksanakan poin-poin yang telah disepakati dalam kontrak kerja. 2. Pemilihan yang keliru (adverse selection), yaitu suatu keadaan dimana pemilik tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajer benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebuah kelalaian dalam tugas.

Prosedur Penjualan (skripsi dan tesis)

Prosedur penjualan tergantung pada bentuk usaha, cara penjualan dan jenis
barang yang digunakan diterima, dan berakhir dengan penyerahan barang kepada
langganan.
Fungsi-fungsi yang terlibat dalam siklus penjualan menurut Arens et al
(2006:412) adaah :
1. Pemrosesan order pelanggan (Processing Customers Orders)
Permintaan barang oleh pelanggan merupakan titik awal keseluruhan
siklus. Biasanya permintaan ini dipeoleh dari penawaran untuk membeli barangbarang.
2. Persetujuan penjualan secara kredit (Grantings credits)
Sebelum barang dikirimkan, seseorang yang berwenang dalam perusahaan
harus menyetujui penjualan secara kredit kepelanggan atas penjualan kredit
tersebut.
Praktik yang lemah dalam persetujuan penjualan secara kredit seringkali
menyebabkan jumlah piutang tak tertagih cukup basar dan piutang uasah menjadi
tak tertagih.
3. Pengiriman barang (Shipping goods)
Merupakan fungsi yang paling kritis karena merupakan titik pertama dari
siklus ini diterima dimana terjadinya penyerahan aktivitas perusahaan.
Kebanyakan perusahaan mengakui penjualan pada saat barang dikirimkan. Nota
pengiriman disiapkan pada saat pengiriman dan secara otomatis dilakukan oleh
komponen berdasarkan informasi order penjualan.
4. Penagihan ke pelanggan dan pencatatan penjualan (Billing customers and
recording sales)
Penagihan ke pelanggan merupakan alat pemberitahuan ke pelanggan
mengenai jumlah yang ditagih atas barang tersebut dan penagihan ini harus
dilakukan tepat waktu. Aspek terpenting dalam penagihan ini adalah meyakinkan
bahwa seluruh pengiriman yang dilakukan telah ditagih, tidak ada pengiriman
ditagih dalam jumlah yang tidak benar.
5. Pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas (Processing and recording cash
receipt)
Dalam pemrosesan danpencatatan penerimaan kas, perhatian paling utama
adalah kemungkinan terjadinya pencurian atas kas. Pencurian dapat terjadi
sebelum penerimaan dicatat atau sesudahnya. Pertimbangan utama adalah
penggunaan penerimaan kas, bahwa kas harus disetor kebank dalam jumlah yang
benar dan tepat waktu dan dicatat diberkas penerimaan kas.
6. Pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan harga penjualan
(Processing and recording sales return and allowance)
Jika pelanggan merasa tidak puas dengan barang yang diterima, penjual
seringkali menerima pengembangan barang atau memberikan pengurangan harga
atas jumlah yang masih harus dibayar. Retur dan pengurangan harga penjualan
harga segera dicatat dalam berkas transaksi retur dan pengurangan penjualan serta
berkas induk piutang usaha secara benar. Nota kredit biaanya dibuat untuk
pengembalian dan pengurangan harga dalam rangka pengendalian dan
memudahkan pencatatan.
7. Penghapusan piutang tak tertagih (Charging off uncollecible account
receivable)
Jika suatu perusahaan berkesimpulan bahwa suatu jumlah tidak tertagih,
jumlah tersebut harus dihapuskan, biasanya ini terjadi setelah pelanggan pailit.
8. Penyisihan piutang tak tertagih (Providing for bad debts)
Penyisihan piutang tak tertagih harus cukup untuk mencerminkan bagian
dari penjualan periode sekarang yang diperkirakan tidak dapat tertagih nilai sisa,
hasil dari penyesuaian akhir periode oleh manajemen atas perhitungan piutang tak
tertagih.

Klasifikasi Penjualan (skripsi dan tesis)

La Midjan (2011:174) mengklasifikasikan berbagai transaksi penjualan
yang terjadi sebagai berikut :
1. Penjualan secara tunai
Penjualan yang bersifat “cash and Carry”. Pada umumnya terjadi secara
kontan, namun dapat pula terjadi pembayaran selama satu bulan dan dianggap
kontan.
2. Penjualan secara tender
Penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur tender untuk memenuhi
permintaan pihak pembeli yang membuka tender tersebut. Untuk memenangkan
tender, selain harus memenuhi segala prosedur yakni pemenuhan dokumen tender
berupa jaminan tender (bidbond) dan yang lainnya, juga harus bersaing dengan
pihak lainnya.
3. Penjualan secara kredit
Penjualan dengan tenggang waktu rata-rata diatas satu bulan.
4. Penjualan ekspor
Penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli luar negeri yang
mengimpor barang tersebut.
5. Penjualan secara konsinyasi
Penjualan barang secara titipan kepada pembeli yang juga sebagai penjual,
bila barang tidak laku dapat dikembalikan lagi.
6. Penjualan secara grosir
Penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui pedagang
antara. Grosir berfungsi menjadi perantara antara pabrik atau importer dengan
pedagang, toko eceran.

Tujuan Penjualan (skripsi dan tesis)

Tujuan umum perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah untuk
mencapai volume tertentu dari penjualan, mendapatkan laba maksimal dan
mempertahankan atau bahkan meningkatkan serta menunjang pertumbuhan
perusahaan melalui peningkatan volume penjualan.
Penjualan merupakan salah satu aktivitas paling penting dalam perusahaan
karena adanya penjualan, maka terbentuklah pendapatan yang selanjutnya akan
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.
Menurut La Midjan (2011:170) mengemukakan sebagai berikut :
1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan, sehingga
kurang dikelolanya aktivitas penjualan dengan baik, secara langsung akan
merugikan perusahaandisebabkan selain sasaran penjualan tidak tercapai, juga
pendapatan akan berkurang.
2. Pendapatan dari hasil penjualan merupakan sumber pembiayaan perusahaan
oleh karena itu perlu diamankan.
3. Akibat adanya penjualan akan merubah posisi harta yang menyangkut :
a. Timbulnya piutang jika penjualan secara kredit atau masuknya uang
kontan jika penjualan secara tunai.
b. Kuantitas barang yang akan berkurang digudang karena penjualan terjadi.
Tujuan umum yang dimiliki perusahaan menurut Basu Swastha (2007:67)
yaitu sebagai berikut :
1. Mencapai volume penjualan tertentu,
2. Mendapatkan laba tertentu,
3. Menunjang pertumbuhan perusahaan.
Usaha-usaha untuk mencapai ketiga tujuan tersebut tidak sepenuhnya
hanya dilakukan oleh pelaksana penjualan atau para penjual. Dalam hal ini,
diperlukan kerjasama yang rapi diantara bagian-bagian yang terkait dengan fungsi
penjualan. Namun demikian, semua ini tetap menjadi tanggung jawab dari
pimpinan perusahaan dan dialah yang harus mengukur seberapa sukses atau
kegagalan yang dihadapinya. Untuk maksud tersebut pimpinan harus
mengkoordinasi semua fungsi dengan baik termasuk fungsi penjualan.

Pengertian Penjualan (skripsi dan tesis)

Penjualan merupakan salah satu aktivitas yang ada dalam perusahaan,
melalui aktivitas ini pendapatan utama perusahaan diperoleh.
Warren dan Reeve (2005) mendefinisikan penjualan sebagai berikut :
“Penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang
dagang yang dijual, baik secara tunai maupun kredit”. Menurut Basu Swastha
(2011:8) definisi penjualan adalah sebagai berikut : “Penjualan adalah ilmu dan
seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang
lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya”.
Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan adalah
suatu pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari
pihak penjual kepada pihak pembeli yang disertai dengan penyerahan imbalan
dari penerima barang atau jasa sebagai timbale balik atas penyerahan tersebut.
Rencana volume penjualan, harus selalu memperhatikan keadaan ekonomi dimasa
mendatang, dalam hal ini bagian penjualan harus terus diikutsertakan dalam
penentuannya.

Efektivitas Penjualan (skripsi dan tesis)

Aktivitas penjualan telah dikatakan efektif apabila penualan suatu
perusahaan telah mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Yang dimaksud efektivitas penjualan adalah suatu
kegiatan yang dilakukan dengan cara meningkatkan kuantitas penjualan dengan
melihat kemampuan perusahaan dalam menyalurkan barang, kebijakn serta
strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini penulis meneliti
efektivitas dari ketiga hal dibawah ini :
1. Target dan Realisasi Penjualan
Menurut Komaruddin (2007:845) target adalah (1) Tujuan yang akan
dicapai, (2) Suatu tujuan atau tujuan yang lebih terperinci yang ingin dicapai yang
lazimnya dapat dinyatakan atau diukur dengan kuantatif. Target tersebut mungkin
merupakan jumlah akhir yang ingin dicapai atau jumlah bagian tertentu berada
dalam proses keseluruhan, (3) Objek kritisme.
Sedangkan menurut Komaruddin (2007:746), Realisasi adalah (1)
Penjualan suatu aktiva perusahaan hingga menjadi uang kas kadang disebut
pencairan, (2) Memperoleh sesuatu dengan menjual, investasi dan usaha, (3)
Mengubah sesuatu agar menjadi uang. Dimana dalam suatu periode perusahaan
telah memiliki target yang telah ditentukan sebagai tolak ukur tercapai atau
tidaknya tujuan perusahaan.
2. Biaya Penjualan
Kepuasan Menurut Komaruddin (2007:285), Biaya adalah ongkos yang
tertutup oleh pendapatan yang sedang berjalan, seandainya perusahaan itu ingin
mendapatkan laba, sebaliknya investasi modal, hanya sebagian saja dimasukkan
(depresiasi tahunan) kedalam pembiyaan.
3. Konsumen
Selain mencari laba tujuan perusahaan juga memuaskan kebutuhan
konsumen, jika kebutuhan konsumen terpenuhi dalam hal ini produk berkualitas
dan tepat waktu maka tujuan perusahaan telah tercapai disamping hal-hal lain
yang menjadi tujuan perusahaan. Menurut Day (Tse dan Wilson, 1998) yang
dikutip oleh Fandi Tjiptono (2010:146) yaitu :
“Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan terhadap evaluasi
ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelunya (norma kinerja lainnya)
dan kinerja actual produk yang dirasakan setelah pemakaian”.
Dari ketiga hal tersebut tujuan perusahaan juga untuk mendapatkan laba.
Hasil dari penualan tersebuat adalah dalam bentuk laba yang dapat menjamin
kelasangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Apabila hasil yang dicapai
belum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka perlu dilakukan langkahlangkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penjualan.

Pengertian Efektivitas (skripsi dan tesis)

Efektivitas dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Syahril (2008:326), efektivitas dikemukakan sebagai berikut : “Efektivitas adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya (actual) sebanding dengan kinerja yang ditargetkan”. Sedangkan menurut Rob Reider (2007:21) efektivitas adalah : “Efektivitas atau hasil dari operasi adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh organisasi berdasarkan pencapaian tujuan dan objektivitas dari beberapa kriteria”. Dari definisi yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa secara garis besar efektivitas adalah kemampuan perusahaan dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.

Laporan Hasil Audit Internal (skripsi dan tesis)

Menurut Amin Widjaja (1995:153) tahap akhir pemeriksaan yang
dilakukan oleh pemeriksa adalah membuat laporan hasil kegiatan pemeriksaan.
Laporan tersebut merupakan alat pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang
yang dilimpahkan kepada bagiannya. Suatu pekerjaan yang baikpun tidak akan
berguna apabila tidak didukung oleh penyusunan laporan yang baik pula. Oleh
sebab itu, audit internal harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini, seperti yang
dikemukakan oleh Brink dan witt (1996:51) berikut ini :
1. Laporan tertulis yang telah ditandatangani harus dikeluarkan setelah
pemeriksaan selesai.
2. Pemeriksaan internal harus mendiskusikan temuan-temuan pemeriksaan,
kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan dengan
manajemen pada tingkat tertentu sebelum mengeluarkan laporan resmi
tersebut.
3. Laporan harus objektif, jelas, singkat tetapi padat, membangun dan tepat
waktu.
4. Laporan harus menyajikan tujuan, lingkup dan hasil pemeriksaan dan bila
mungkin laporan harus berisi pernyataan pendapat auditor.
5. Laporan dapat berisi rekomendasi-rekomendasi atas perbaikan-perbaikan
yang masih dapat dilakukan, pernyataan kepuasan atau prestasi yang dicapai
dan tindakan perbaikan.
6. Pandangan bagian yang diperiksa mengenai kesimpulan atau rekomendasirekomendasi yang diberikan dapat juga dimasukkan dalam laporan.
7. Kepala bagian departemen audit internal terlebih dahulu harus menelaah
kembali dan menyetujui laporan pemeriksaan sebelum dikeluarkan, harus
menentukan kepada bagian siapa saja laporan itu akan diedarkan.
Dari uraian diatas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa laporan hasil
audit internal yang baik minimal harus memiliki verifikasi, objektif dan lengkap
dalam 34nsure penyajiannya sehingga memudahkan dalam pengambilan suatu
kesimpulan dan pemberian rekomendasi.

Pelaksanaan Program Audit Internal (skripsi dan tesis)

Auditor internal harus melaksanakan kegiatan audit untuk memperoleh berbagai informasi yang mendukung kegiatan audit. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan menurut Standar Profesi Audit Internal yang dikutip oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2008:15-18) meliputi : 1. Perencanaan Penugasan Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana atau setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, waktu dan alokasi sumber daya. 2. Pelaksanaan Penugasan Dalam melaksanakan audit, audit internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevalusi dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. a) Mengidentifikasi Informasi Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan. b) Analisis dan Evaluasi Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat. c) Dokumentasi Informasi Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. d) Supervise Penugasan Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminya kualitas dan meningkatnya kemampuan staf. 3. Komunikasi hasil penugasan Auditor internal mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu. 4. Pemantauan tindak lanjut Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. Dari pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan kegiatan audit seorang auditor internal harus dapat mengidentifikasi informasi, analisis dan evaluasi, dokumentasi informasi, supervise penugasan yang tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan staf. Adapula menurut The Institute of Internal Auditors (2004:13) pengelolaan program auditr internal sebagai berikut : 1. Perencanaan (planning) Perencanaan merupakan langkah awal kegiatan fungsi audit internal. Perencanaan yang berbasis resiko disusun oleh penanggungjawab fungsi audit internal untuk menetapkan suatu prioritas kegiatan audit internal yang konsisten dengan tujuan organisasi. Berdasarkan penilaian resiko ini masukan dari pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi serta perkembangan terkini dimasukkan dalam pertimbangan proses rencana penugasan audit internal dan juga mempertimbangkan potensi untuk meningkatkan pengelolaan resiko, memberikan nilai tambah dan meningkatkan nilai kegiatan organisasi. 2. Komuikasi dan Persetujuan (Communication and approval) Rencana kegiatan audit dan kebutuhan sumber daya, termasuk perubahanperubahan penting dalam suatu perencanaan harus dikomunikasikan penanggung jawab fungsi audit internal kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi untuk mendapatkan pemeriksaan dan persetujuan. Penanggung jawab fungsi audit internal juga harus mengkonsumsikan dampak dari adanya keterbatasan sumber daya tersebut. 3. Pengelolaan sumber daya (Resource management) Penanggung jawab fungsi audit internal harus memastikan bahwa sumber daya audit internal sesuai, memadai dan dapat digunakan secara efektif dalam mencapai persetujuan dari suatu perencanaan. 4. Kebijakan dan prosedur (Policies and procedures) Dalam pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal, kebijakan dan prosedur merupakan suatu pedoman atau pijakan bagi penanggung jawab fungsi audit internal harus menetapakan kebijakan dan prosedur tepat dan jelas. 5. Koordinasi (Coordination) Penanggung jawab fungsi audit internal harus berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal organisasi serta pihak konsultan untuk memastikan bahwa lingkup penugasan tersebut memadai dan meminimlkan duplikasi. 6. Laporan kepada Dewan Pengawas Organisasi (Reprting to the Bord and Senior Management) Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyampaikan laporan yang memuat permasalahan mengenai resiko, pengendalian proses governance dan hal ainnya kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi perbandingan rencana dan realisasi dan mencakup sasaran dan wewenang, tanggung jawab dan kinerja fungsi audit internal dilaporkan penanggung jawab fungsi audit internal secara berkala

Program Audit Internal (skripsi dan tesis)

Program audit internal merupakan rangkaian yang sistematis dari
prosedur-prosedur audit untuk mencapai tujuan audit untuk melaksanakan audit
dengan hasil yang baik diperlukan program audit yang lengkap, rinci dan terarah.
Program audit merupakan alat untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian
pekerjaan audit internal untuk mencapai tujuan.
Program audit menurut standar for professional practice internal auditing
tahun 2000 yang dikutip oleh Boynton et al (2001:983) adalah sebagai berikut :
1. Planning the audit, auditor internal harus merencanakan setiap pelaksanaan
audit.
2. Examining and evaluating information, auditor internal harus
mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan
informasi untuk mendukung hasil audit.
3. Communicating result, auditor internal harus melaporkan hasil pekerjaaa
audit mereka.
4. Following up, auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk
meyakinkan bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan temuan
audit.
Program audit yang baik mencakup :
1. Tujuan audit dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas pekerjaan yang
direncanakan.
2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan.
3. Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang harus dilakukan.
4. Menggambarkan urutan proritas langkah kerja yang dilaksanakan dan
bersifat fleksibel, tetapi setiap perubahan yang ada harus diketahui oleh
atasan auditor.
Tujuan yang ingin dicapai dengan program audit adalah :
1. Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan.
2. Memberikan daftar simak-cheklist sementara pemeriksaan berlangsung
tahap demi tahap sehingga tidak satupun yang ketinggalan.
3. Merevisi program audit sebelumnya akibat adanya perubahan-perubahan
standar, prosedur yang digunakan oleh perusahaan.
Dalam pembuatan program audit internal mengacu pada proses audit
internal. Menurut Hiro Tugiman (2007:34) proses audit internal ada Sembilan
langkah :
1. Seleksi auditan
2. Persiapan penugasan
3. Survey pendahuluan
4. Deskripsi, analisis, dan evaluasi pengendalian intern
5. Pengujian lapangan
6. Pengembangan temuan dan rekomendasi
7. Pelaporan
8. Monitoring tindak lanjut
9. Evaluasi audit

Kualifikasi Audit Internal yang Memadai (skripsi dan tesis)

Kualifikasi audit internal meliputi independesi setra kompetensi.
Pelaksanaan audit internal dikatakan memadai jika kedua hal tersebut telah
tercapai.
a). Independensi audit internal
Independensi adalah etika auditor yang mandiri tidak ketergantungan
kepada suatu hal atau orang yang telah mandiri dan tidak memihak pada apapun
(Tugiman 2007:15). Audit internal adalah aktivitas penilaian didalam suatu
organisasi untuk meniliti operasi akuntansi, keuangan serta operasi lainnya secara
tidak memihak (independent).
Arens, Elder and Beasley (2006:83) mengemukakan bahwa :
“independence in fact exists when the auditor is actually able to maintain an
unbiased attitude throughout the audit, whereas independence in appearance is
the result of others interpretations of this independence”.
Dari kutipan diatas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan berbagai
kegiatan audit dibutuhkan indepedensi karena adanya harapan untuk mendapatkan
suatu pertimbangan yang tidak memihak.
Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2008:15)
menyatakan bahwa :
“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi
tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkatkan jika
fungsi audit internal memilki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan
dan Dewan Komisaris”.
b). Kompetensi audit internal
Dengan audit internal memiliki kompetensi yang baik, maka tujuan
perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan.
Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2008:57),
menyatakan bahwa :
“Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan
kecermatan profesional”.
Keahlian dan kecermatan profesional dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keahlian
Audit internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi
yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit
internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan,
keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung
jawabnya.
a. Penanggung jawab fungsi audit internal harus memperoleh saran dan
asistensi dari pihak yang kompeten jika pengetahuan, keterampilan dan
kompetensi dari staf auditor internal tidak memadai untuk pelaksanaan atau
seluruh penugasannya.
b. Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat
mengetahui yang adanya indikasi kecurangan.
c. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan tentang
resiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi dan
teknik-teknik audit berbasis teknologi informasi yang tersedia.
2. Kecermatan profesional
Audit internal merupakan kecermatan dan keterampilan yang layak
dilakukan oleh seorang auditor internal yang independen dan kompeten dengan
mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, kompleksitas dan materialitas yang
dicakup dalam penugasan kecukupan dan efektivitas manajemen resiko,
pengendalian dan proses governance.penggunaan biaya dan manfaat penggunaan
sumber daya dalam penugasan, penggunaan teknik-teknik dengan bantuan
komputer dan teknik-teknik analisisnya.
3. Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL)
Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
kompetensinya melalui Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan.
Dari kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keahlian dan
kecermatan profesional harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketiga unsur
diatas.

Wewenang dan Tanggung Jawab Audit internal (skripsi dan tesis)

Wewenang dan tanggung jawab audit internal dalam organisasi harus ditetapkan secara jelas agar dapat menjalankan fungsinya secara baik. Pernyataan mengenai tanggung jawab audit internal harus ditetapkan dengan jelas oleh kebijakan manajemen dan dewan komisaris. Oleh karena itu, kepala bagian audit internal harus menyiapkan uraian tugas yang lengkap mengenai tujuan kewenangan dan tanggung jawab bagian audit internal. Hal ini sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal yang dikutip oleh Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15) tentang tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit internal : “Tujuan kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten terhadap Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi”. Dari kutipan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal. Agar setiap orang yang melaksanakan mempunyai tanggung jawab dan disiplin yang tinggi terhadap masalah yang dihadapi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2009:322) tanggung jawab auditor internal adalah sebagai berikut : “Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen entitas dan dewan komisaris, atau pihak lain yang setarawewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut, auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya”. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada audit internal untuk berurusan dengan catatancatatan, kekayaan-kekayaan dan karyawan perusahaan yang berhubungan dengan pokok masalah yang sedang direview audit internal yang bebas untuk mereview dan menilai kebijakan-kebijakan, rencana-rencana dan catatan-catatan perusahaan

Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal (skripsi dan tesis)

Tujuan audit internal adalah membantu semua tingkatan manajemen agar
tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk maksud tersebut
audit internal menyajikan analisis-analisis, penilaian, saran-saran, bimbinganbimbingan dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah
ditelaah, dipelajari dan dinilainya.
Menurut Hiro Tugiman (2006:16) tujuan audit internal adalah untuk
membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya
secara efektif, untuk tujuan tersebut pengawasan internal menyediakan bagi
mereka berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasehat dan informasisehungan
dengan aktivitas yang diperiksa.
Orientasi pelaksanaan audit sebagian besar tugasnya adalah melakukan
audit kepatuhan (Compliance Audit) dan audit operasional (Management atau
Operational Audit) secara rutin.
Tugas auditor internal adalah appraisal independent (internal auditing) :
1. Menelaah keandalan dan integritas informasi operasional sehari-hari
2. Menelaah sistem-sistem yang dipakai perusahaan
3. Menentukan tingkat kepatuhan entitas
4. Menelaah sarana untuk melindungi asetperusahaan
5. Mengukur ekonomi dan efisiensi
Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka auditor internal
harus berada diluar fungsi lini suatu organisasi, kedudukannya independen dari
audite (Suhayati 2006:14)
Dalam melaksanakan tugasnya, audit internal mempunyai batasan lingkup
pekerjaan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, menurut Cashin (2008:8) yang
dikutip dari buku “The New Internal Auditing” mengemukakan ruang lingkup
audit internal sebagai berikut :
“Other than for special assignment, the elements of internal auditing may be
grouped under compliance, verification, evaluation”.
1. Kepatuhan (Compliance)
Merupakan salah satu unsure audit internal yang bertujuan untuk
menentukan dan mengawasi apakah pelaksanaan aktivitas-aktivitas dalam
perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan perusahaan.
2. Verifikasi (Verification)
Verifikasi merupakan aktivitas pemeriksaan terhadap dokumen, catatan
dan laporan apakah hal-hal tersebut telah mencerminkan keadaan yang
sebenarnya. Umumnya verifikasi dilaksanakan atas :
a. Catatan dan laporan akuntansi, dan
b. Aktiva, hutang, serta modal dan hasiloperasi perusahaan.
3. Evaluasi (evaluation)
Kegiatan ini merupakan tanggung jawab internal auditor yang paling
penting dan paling sulit diukur hasilnya. Evaluasi mencakup dua fungsi, yaitu
penilaian terhadap pelaksanaan dari berbagai tingkat manajemen dan penilaian
terhadap pengendalian internal yang berjalan dalam perusahaan.

Pengertian Audit Internal (skripsi dan tesis)

Menurut Moeller dan Witt yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2007:1)
mengenai pengertian audit internal yaitu sebagai berikut :
“internal auditing is an independent appraisal function established within an
organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization
“
Dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan tujuh kunci audit
internal, yaitu :
1. Independent
Bahwa audit bersifat bebas dari pembatasan ruang lingkup dan efektivitas
hasil audit yang berupa temuan dan pendapat.
2. Appraisal
Bahwa keyakinan penilaian audit atas kesimpulan yang dibuatnya.
3. Established
Pengakuan perusahaan atas peranan audit internal.
4. Examine and Evaluate
Bahwa kegiatan audit internal sebagai auditor menguji serta menilai
terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam perusahaan.
5. Its Activities
Bahwa ruang lingkup pekerjaan audit internal mencakup seluruh aktivitas
organisasi.
6. Services
Bahwa pada intinya audit internal berusaha untuk membantu manajemen
dalam melaksanakan fungsi pengendalian, karena itu hasil pekerjaan audit internal
pun harus diserahkan kepada manajemen.
7. To the Organizatiaon
Ruang lingkup pelayanan audit internal ditujukan kepada seluruh bagian
organisasi, termasuk semua personil perusahaan, dewan komisaris dan pemegang
saham.
Sedangkan pengertian audit internal menurut Sukrisno Agoes (2008:221)
adalah sebagai berikut :
“Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian
perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan,
maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan
dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan
profesi yang berlaku”
Pengertian audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal yang
dikutip oleh Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2008:9) adalah
sebagai berikut :
“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen
dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan
kegiatan operasi. Audi internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya,
melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses
governance”
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah
:
1. Suatu aktivitas yang objektif dan independen.
2. Aktivitas pemberian jaminan, keyakinan dan konsultasi.
22
3. Dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan
operasi perusahaan.
4. Membantu organisasi dalam mencapai tujuan.
5. Memberikan suatu pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan
meningkatkan manajemen resiko, pengendalian serta proses pengaturan dan
pengelolaan organisasi.

Peranan Audit Internal (skripsi dan tesis)

Dalam proses yang ruang lingkupnya lebih besar, pimpinan tidak mungkin
melaksanakan semua kegiatan operasi secara langsung, sehingga keamanan
kekayaan harta perusahaan tidak dapat diwarisi secara langsung. Untuk
mengawasi jalannya operasi secara efektif, manajemen bergantung kepada
laporan-laporan dan analisis-analisis yang benar, keadaan semacam ini memaksa
pimpinan melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahannya, tetapi tanggung
jawab tetap ada pada pimpinan, dengan demikian perlu adanya pengawasan dalam
perusahaan agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.
Adanya pendelegasian wewenang kepada bawahan, prosedur pembukuan
yang baik dan mengklasifikasikan data akuntansi yang tepat, dapat membatu
manajemen dalam melakukan pengawasan akuntansi yang cukup memadai
terhadap harta milik perusahaan, utang-utang dan biaya.
Pimpinan perusahaan memerlukan suatu alat untuk meyakinkan dirinya
agar perusahaan yang dipimpinnya dapat berjalan dengan lancar, cepat, aman dan
efisien. Jika demikian halnya maka dengan sendirinya tujuan yang direncanakan
semula bisa dicapai dengan baik apabila dalam suatu perusahaan menggunakan
suatu informasi yang dapat memberikan data yang dapat diandalkan.
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pimpinan memerlukan alat
khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi secara rutin ruang lingkup operasi
perusahaan yang semakin kompleks. Alat yang dimaksud adalah audit internal
yang dilakukan oleh bagian independen dalam organisasi. Kebutuhan audit
internal akan sangat terasa apabila sistem pengendalian intern yang ada sangat
lemah.
Menurut Soekanto (2009:212-213) peranan adalah proses dinamis
kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara
kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang
lain dan sebaliknya.
Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga
hal yaitu :
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam
kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa peranan
merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang
usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan, atau ukuran mengenai hubungan dua
variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Jenis Audit (skripsi dan tesis)

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2006), terdapat tiga jenis audit yang
dilaksanakan oleh akuntan publik, antara lain :
1. Audit atas Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah laporan
keuangan secara keseluruhan telah dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum. Dalam menentukan tingkat kewajaran penyajian laporan
keuangan, auditor perlu melaksanakan serangkaian uji yang tepat untuk
menetukan apakah terdapat error atau misstatement lainnya yang bersifat material
dalam laporan keuangan. Hasil dari audit laporan keuangan berupa laporan audit
yang berisi opini audit atas laporan keuangan.
2. Audit Kepatuhan (Complience Audit)
Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak yang
diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan
oleh badan atau otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya
berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan dilaporkan kepada pihak
tertentu dalam unit organisasi yang diaudit.
3. Audit Operasional (Operational Audit)
Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan
efektivitas dari bagian-bagian dari prosedur dan metode kegiatan operasional
perusahaan. Dalam audit operasional, pelaksanaan review tidak terbatas hanya
pada akuntansi, tetapi juga dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi,
operasi komputer, metode produksi, pemasaran dan bagian-bagian lainnya yang
sesuai dengan kualifikasi auditor. Berbeda dengan jenis audit lainnya, kriteria
yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit operasional merupakan suatu hal yang
bersifat subjektif sehingga audit operasional cenderung tergolong sebagai
konsultasi manajemen. Hasil dari audit operasional biasanya berupa pernyataan
mengenai efektivitas dan efisiensi operasi atau sejumlah rekomendasi kepada
manajemen untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja operasional
perusahaan.

Jenis Auditor (skripsi dan tesis)

Para profesional yang ditugaskan untuk melakukan audit atas kegiatan dan
peristiwa ekonomi bagi perorangan dan entitas resmi, pada umumnya
diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu :
1. Auditor Independen
Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP),
bertanggung jawab atas laporan keuangan historis audit nya. Independen
dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi,
objektif pada permasalahanyang timbul dan tidak memihak pada kepentingan
manapun (Kurnia 2010:13)
2. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa
pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas
pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan Negara adalah Badan Pemeriksaa
Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral (Itjen).
3. Auditor Internal
Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi atau perusahaan
yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan
manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu
manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional
organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan
(Suhayati 2010:14)

Pengertian Audit (skripsi dan tesis)

Secara garis besar pengertian audit dijelaskan berbeda-beda oleh berbagai
pihak, namun demikian dalam arti pengetahuan yang sama. Adapun pengertian
audit menurut American Accounting Association (AAA), auditing merupakan
suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif yang berhubungan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan
peristiwa ekonomi untuk menetukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi
tersebut dan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada
pengguna informasi tersebut (Suhayati 2010:1).
Pengertian audit menurut (Arens 2006:11) adalah proses pengumpulan dan
penilaian bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan
dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang
ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen .
Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa : Auditing adalah
suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa
ekonomi dengan kriterian yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya
kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang
yang kompeten dan independen.

Sistem Informasi IPOS (skripsi dan tesis)

Sistem informasi merupakan suatu sistem didalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi,
bersifat manajerial, dan kegiatan startegi dari suatu organisasi dan menyediakan
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan (Hutahaean, 2015).
Sistem informasi IPOS (Integrated Postal Operations System) merupakan
sistem informasi yang digunakan untuk membantu dalam proses pengiriman pos
dari pelanggan atau publik yang ditujukan di loket sampai pada proses
pengantaran baik kiriman berisi dokumen (surat) atau non dokumen (barang).
Sistem informasi IPOS mencakup seluruh sistem operasi pos mulai dari
Collecting, Processing, Transporting dan Delivery (CPTD). IPOS yang digunakan
saat ini berbasis web base, IPOS web base digunakan untuk sistem operasi
pelayanan pada petugas loket surat dan paket yang melayani pengiriman Pos
Ekspress, Pos Kilat Khusus, EMS, Pos Kilat, Paket LN, R LN, Pos Paket Kilat,
dan Pos Paket Biasa (PT Pos Indonesia, 2014).

Framework COBIT (skripsi dan tesis)

Framework COBIT (Control Objective for Information and Related
Technology) merupakan standar pengendalian manajemen pada teknologi
informasi yang dikeluarkan pada tahun 1966 oleh badan audit ISACA (The
Information System Audit and Control Association). Pada tahun yang sama
ISACA dan ITGI melebur menjadi satu entitas dan mempublikasikan COBIT
edisi ketiga pada tahun 2000 dan diikuti versi ke empat pada tahun 2006 (Syaroh,
2011).
Menurut (Campbell & L, 2005), COBIT merupakan suatu cara untuk
menerapkan IT Governance. COBIT berupa kerangka kerja yang harus digunakan
oleh suatu organisasi bersamaan dengan sumber daya lainnya untuk membentuk
suatu standar yang umum berupa panduan pada lingkungan yang lebih spesifik.
Secara terstruktur, COBIT terdiri dari seperangkat control objectives untuk bidang
teknologi informasi, dirancang untuk memungkinkan tahapan bagi audit.

Audit Tata Kelola Teknologi Informasi (skripsi dan tesis)

Audit adalah proses sistematis mengenai mendapatkan dan mengevaluasi secara objektif yang berkaitan dengan penilaian mengenai berbagai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaianpenilaian tersebut dan membentuk kriteria serta menyampaikan hasilnya ke para pengguna yang berkepentingan. Lembaga auditor internal (Institute of Internal Auditors  IIA) mendefinisikan audit internal (internal auditing) sebagai fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk mempelajari dan mengevaluasi berbagai aktivitasnya sebagai layanan bagi perusahaan. Audit teknologi informasi (TI) diasosiasikan dengan para auditor yang menggunakan berbagai keahlian dan pengetahuan teknis untuk melakukan audit melalui sistem komputer, atau menyediakan layanan dimana proses atau data, atau keduanya, melekat dalam berbagai bentuk teknologi ( Hall & Singleton, 2007). Audit sistem informasi secara umum mencakup hal-hal sebagai berikut: meninjau lingkungan dan fisik, administrasi sistem, aplikasi (software), keamanan jaringan, kontinuitas bisnis, dan integritas data (Gondodiyoti & Hendarti, 2006). Tata kelola TI (IT Governance) adalah tanggung jawab dari eksekutif dan boar of direction, yang terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi dan prosesproses yang memastikan bahwa TI di perusahaan menopang dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Tata kelola TI mengintegrasikan best practices untuk memastikan bahwa TI disebuah perusahaan mendukung tujuan bisnis. Tata kelola TI memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan penuh dari informasi yang dimilikinya, sehingga memaksimalkan keuntungan, memanfaatkan peluang dan mendapat keuntungan kompetitif (Information Technology Governance Institute, 2007).

CobIT Sebagai Alat Pelaksanaan Audit Sistem Informasi (skripsi dan tesis)

Agar TI dapat suskses memenuhi kebutuhan bisnis, pihak
manajemen seharusnya meletakkan sistem kontrol internal dalam bentuk
kerangka kerja yang mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut. Menurut
(Gondodiyoto, 2007) CobIT adalah Sekumpulan dokumnetasi best
practices untuk IT Governance yang dapat membantu auditor, pengguna
(user), dan manajemen, unutk menjebatani gap antara risiko bisnis,
kebutuhan kontrol dan masalah – masalah teknis IT. CobIT Bermanfaat
bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam
identifikasi IT controls issues. CobIT berguna bagi para IT users karena
memperoleh keyakinan atas kehandalan sistem aplikasi yang berguna.
Serta bagi manajer memperoleh manfaat dalam keputusan investasi di
bidang TI serta insfrastrukturnya, menyusun strategic IT Plan,
menentukan information architecture, dan keputusan.
Sedangkan ruang lingkup audit sistem informasi sebagai audit
operasional terhadap fungsi sistem informasi (IT Governance), audit
objectivesnya adalah melakukan assessment terhadap efektivitas, efisiensi,
dan ekonomis tidaknya pengelolaan sistem informasi suatu organisasi.
CobIT terdapat aspek-aspek yang dinilai mencakup juga: confidentiality,
data integrity, availability, dan realibility.
Control Objectives for Information and related Tecnology (COBIT)
merupakan a set of best practices (framework) bagi pengelola teknologi
informasi (IT Management). CobIT menyediakan standarat dalam
kerangka kerja domain yang terdiri dari sekumpulan proses TI yang
mempresentasikan aktivitas yang dapat dikendalikan dan terstruktur.
Kerangka kerja tersebut memfokuskan pada lebih banyak kontrol dan
sedikit evaluasi sehingga kepentingannya lebih ditujukan kepada
pendefinisian strategi dan kontrol.

Audit Sistem Informasi (skripsi dan tesis)

Dalam era globalisasi dan laju pertumbuhan perekonomian dunia
pada kurun waktu dua dasawara terakhir, telah terbuka beberapa perspektif
baru dengan berbagai ikutan permasalahannya. Perkembangan yang
semakin besar dan kompleks dalam dunia bisnis antara lain di tandai
dengan makin meningkatnya aktivitas – aktivitas yang dilakukan oleh
kantor (intansi) pemerintah, organisasi atau entitas – entitas bisnis
(perusahaan). Kondisi umum yang dihadapi oleh perusahaan adalah
semakin meningkatnya kegiatan atau transaksi dan semakin meningkatnya
kebutuhan pengelolaan administrasi keuanga, sumber daya manusia,
maupun aspek – aspek perencanaan, pengendalian serta pengawasan.
Ketika organisasi menjadi semakin besar, maka informasi menjadi
makin penting sebagai salah satu alat bantu untuk manajer dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Sumber daya fisik organisasi adalah
man, money, machine, material. Sedangkan sumber daya konseptual
adalah information (informasi) yang dibutuhkan untuk perencanaan dan
pengambilan keputusan dalalm rangka usaha untuk mencapai tujuan
strategis perusahaan.
Konsep dasar Audit Sistem Informasi menurut (Swastika & Raditya
Putra, 2016) Informasi merupakan sumber daya starategis suatu
organisasi. Pengelolaan informasi menjadi kunci sukses. Sistem informasi
merupakan salah satu subsistem organisasi untuk mengelola informasi.
Teknologi informasi merupakan komponen penting dari sistem
informasi, selai data/informasi, sumber daya manusia dan organisasi.
Teknologi informasi yang dimaksud adalah teknologi telematika,
telekomunikasi dan informatika, yang mencakup teknologi komputer
(perangkat keras, perangkat lunak) dan didukung dengan teknologi
telekomunikas, khususnya teknologi komunikasi data digital sebagau
infrastruktur dari jaringan komputer.
Perlu teknik untuk mengendalikan dan memastikan bahwa sistem
informasi sudah sesuai dengan tujuan organisasi. Audit sistem informasi
merupakan salah satu cara untuk menilai sejauh mana suatu sistem
informasi telah mencapai tujuan organisasi.
Definisi audit sistem informasi menurut (Gondodiyoto, 2007)
menerangkan bahwa sistem mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. Sistem adalah kumpulan elemen – elemen atau sumber daya
yang saling berkaitan secara terpadu, terintegritas dalam suatu
hubungan herarkis tertentu, dan bertujuan unutk mencapai tuuan
tertentu.
2. Memiliki emergen properties dan bukan hanya sum of whole
parts (mempunyai karakteristik khusus dari sistem tersebut).
3. Sistem mempunyai sasaran yang akan dicapai. Setiap sistem
berusaha mencapai suatu atau lebih sasaran yang merupakan
arah, yang merupakan kekuatan yang memberikan motivasi dan
memberi arah suatu sistem.
4. Konstruksi sistem terdiri dari : Masukan – Proses – Keluaran.
5. Sistem memerlukan pengendalian. Merupaakn prosen mengatur
yang digunakan sistem untuk mengoraksi setiap
penyimpangandari setiap rangkaian langkah untuk menuju
sasaran.
6. Sistem memiliki pengguna (pemakai, user / end-user) setiap
sistem harus menggerakkan sub sistemnya agar dapat mencapai
sasaran.
7. Sistem mempunyai keterbatasan.
8. Terdiri subsistem subsistem yang menbentuk suatu janringan
terpadu.
Sedangkan definisi menurut (Swastika & Raditya Putra, 2016) audit
sistem informasi adalah untuk menilai apakah pengendalian sistem
informasi telah dapat memberikan keyakinan yang memadai atas (1)
Pengamanan aset, (2) Integritas data, (3) Efektivitas.
Pada umumnya ruang lingkup pemeriksaan dilakukan secara
menyeluruh terhadap perencanaan teknologi informasi (IT Plan) dan
pengelolaannya pada suatu organisasi, tetapi ada kalanya juga dalam
lingkup terbatas. Serta panduan yang dipergunakan dalam audit Sistem
Informasi untuk di indonesia adalah standart Atestasi, dan aturan aturan
yang dikeluarkan oleh organisasi profesi akuntan indonesia (IAI di
Indonesia, AICPA di USA, atau CICA untuk Kanada) maupun yang lebih
khusus lagi yaitu dari ISACA atau IIA.

Audit Manajemen (skripsi dan tesis)

Berbagai kebatasan yang dihadapi perusahaan, baik dalam
kepemilikan sumber daya informasi dan teknologi akan mempengaruhi
kemampuan perusahaan dalam mempertahankan pasar yang dikuasai.
Oleh karena itu, perusahaan harus membuat perencanaan yang tepat dalam
mengelola sumber daya yang dimiliki dalam mendukung kegiatan usaha
yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Perencanaaan yang dibuat mencakup keseluruhan operasional yang akan
dilakukan, baik pada operasi, volume produksi, promosi, pelayanan
pelanggan maupun konsumsi sumber daya. Perencanaan disusun secara
tepat dapat memberikan arah berjalannya operasi yang sesuai dengan
rencana yang efektif dan efisien mampu mencapai tujuan perusahaan.
Menurut (Bayangkara, 2015) Audit manajemen adalah evaluasi
terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Dalam konteks audit
manajemen, manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang
harus dipertanggung jawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki
wewenang yang lebih tinggi. Audit manajemen dirancang secara
sistematis unutk mengaudit efektivitas, program – program yang
diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa di audit untuk
menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan
secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan efektivitas yang telah
direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan aturan dan
kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.
Sedangkan defnisi menurut (Arens, Mark, & Alvin A, 2008) adalah
“an operational audit evaluates the efficiency and effectiveness of any part
of an organization’s operating procedures and method”. Dapat diartikan
sebagai audit operational mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari setiap
bagian dari prosedur organisasi dan metode.
Menurut (Bayangkara, 2015) Tujuan dari audit manajemen adalah
untuk mengidentifikasi kegiatan, program dan efektivitas yang masih
memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang di berikan
nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan
efentivitas pada perusahaan tersebut. Titik berat audit diarahkan terutama
pada berbagai objek audit yang diperkirakan dapat diperbaiki dimasa yang
akan datang, disamping juga mencegah kemungkinan terjadinya berbagai
kerugian.
Sedangkan Menurut (Mulyadi, Auditing, 2012, hal. 32) tujuan dari
pemeriksaan manajemen adalah:
1. Menilai kinerja atau prestasi. Menilai kinerja atau prestasi
manajemer dalam memimpin bawahan, apakah para
bawahannya benar- benar telah melaksanakan tugas mereka
secara efisien an efektif.
2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan tujuan ini
digunakan untuk mengetahui bagian mana yang lebih
diutamakan untuk diadakan peningkatan agar perusahaan dapat
mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Membuat rekomodasi untuk perbaikan atau tindakan lebih
lanjut. Pemeriksa memberikan peiijelasan pada manajer, bagian
atau fungsi mana yang memerlukan perbaikan dan berusaha
memberikan solusi untuk memperbaikinya.
Ruang lingkup audit manajemen menurut (Bayangkara, 2015) Audit
manejemen memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Audit manajemen
dapat diarahkan terhadap berbagai bidang nonfinansial. Berbeda dengan
audit keuangan yang hanya memeriksa kesesuaian laporan keuangan
dalam periode waktu tertentu. Ruang lingkup audit manajemen meliputi
suatu program, fungsi atau kondisi keseluruhan dari suatu organisasi.
Periode audit juga bervariasi, dalam dan jangka waktu seta satu minggu,
beberapa bulan, satu tahun, bahkan beberapa tahun sesuai dengan tujuan
yang ingin dicapai. Audit Manajemen digunakan untuk mengevaluasi
suatu fungsi tertentu dalam mencapai atau menghendaki biaya yang paling
efisien dan efektif selama fungsi tersebut berjalan. Namun terdapat
perusahaan yang memandang perlu diadakan Audit Manajemen terhadap
organisasinya secara periodik guna memastikan bahwa organisasinya
berjalan dengan baik. Pembatasan fin up audit manajemen pada fungsi atau
bagian tertentu biasanya dilakukan mengingat terbatasnya dana yang
disediakan perusahaan untuk membiayai proses Audit. Oleh karena itu
dilakukan pemilihan objek yang diperiksa. Bagian organisasi yang paling
boros dalam menggunakan sumber daya sehingga menimbulkan kerugian
atau sebaliknya bagian yang paling berpeluang untuk meningkatkan
keuntungan perusahaan seringkali menjadi obyek Audit Manajemen.

Key Performa Indicator (KPI) (skripsi dan tesis)

Key Performance Indicators (KPI) atau disebut juga Key Success Indicator
(KSI) adalah alat ukur kuantitatif untuk peningkatan dari performa suatu aktifitas
yang menjadi factor kunci kesuksesan suatu organisasi (Cranfield School of
Management 2007). Menurut Reh, F. Jhon (management.about.com; 2007) KPI
membantu organisasi untuk mendefinisikan dan mengukur progres dari tujuan
organisasi setelah misi, stakeholders, dan tujuannya telah diidentifikasikan dan
dianalisis.
KPI digunakan secara regular untuk mengukur aktifitas yang sulit untuk
dinilai seperti keuntungan dari pengembangan leadership, servis, dan kepuasan
(Wikipedia 2007). KPI digunakan sebagai manajemen kinerja dan alat peningkatan
yang fokus dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengamatan suatu KPI
memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki
kelemahan bisnisnya. KPI biasanya digunakan untuk tinjauan jangka panjang,
dimana pengertian KPI dan bagaimana KPI diukur tidak berubah terlalu sering,
hanya tujuan dari KPI berubah sejalan dengan tujuan organisasi.
Menurut Cranfield School of Management (www.businesslink.gov.uk;
2007), karakteristik suatu KPI adalah:
1. Merefleksikan tujuan organisasi
Jika tujuan organisasi adalah menjadi bisnis paling menguntungkan, maka pilih
KPI yang mengukur keuntungan/profit. Tapi, jika tujuannya untuk
meningkatkan pelayanan maka pilih KPI yang mengukur kualitas.
2. Kunci kesuksesan organisasi
KPI harus dibatasi pada aktifitas dimana bisnis tersebut bersandar untuk
mencapai tujuannya, dengan tujuan agar tetap fokus pada key objectives dan
membuat pengamatan performa menjadi mudah.
3. Bisa diukur dan dibandingkan
KPI harus mendefinisikan apa saja yang termasuk didalamnya atau bagaimana
KPI dihitung, metode pengukuran dan pembandingnya, dan targetnya. Untuk
semua semacam target, setiap variabel memiliki range operasi baik Batasan
minimum maupun maksimum (US Patent 2006)
Setelah KPI diidentifikasi untuk keseluruhan bisnis, manajemen harus
memastikan karyawan fokus dalam memenuhi atau melebihi KPI tersebut dengan
memotivasi karyawan, me-review dan melaporkan hasil secara berkala

Maturity Level (skripsi dan tesis)

Pendefinisian model kematangan suatu proses TI, COBIT mempunyai maturity level model untuk mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penilaian (scoring) sehingga organisasi dapat menilai proses-proses TI yang dimiliki. Dengan adanya maturity level model, maka organisasi dapat mengetahui posisi kematangan saat ini, dan secara terus menerus serta berkesinambungan harus berusaha untuk meningkatkan levelnya sampai tingkat tertinggi agar aspek tata kelola terhadap TI dapat berjalan secara efektif. Maturity model dapat digunakan untuk memetakan: 1. Status pengelolaan TI perusahaan pada saat itu. 2. Status standar industri dalam bidang TI saat ini (sebagai pembanding). 3. Status standar internasional dalam bidang TI saat ini (sebagai pembanding) 4. Strategi pengelolaan TI perusahaan (ekspetasi perusahaan terhadap posisi pengelolaan TI perusahaan). Maturity level model dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan persoalaan yang ada dan bagaimana menentukan prioritas peningkatan. Model kematangan dirancang sebagai profil proses TI, sehingga organisasi akan dapat mengenali sebagai deskriipsi kemungkinan keadaan sekarang dan mendatang. Penggunaan model kematangan yang dikembangkan untuk setiap 34 proses TI memungkinkan manajemen dapat mengidentifikasi (ITGI, 2007): (1) Kondisi perusahaan sekarang, (2) Kondisi sekarang dari industri untuk perbandingan, (3) Kondisi yang diinginkan perusahaan, (4) Pertumbuhan yang diinginkan antara asis dan to-be.

COBIT (Control Objective for Information and Related Technology) (skripsi dan tesis)

Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) adalah
seperangkat pedoman umum (best practice) untuk manajemen TI yang dibuat oleh
Information System Audit and Control Association (ISACA), dan IT Governance
Institute (ITGI) pada tahun 1992, untuk memberikan informasi yang diperlukan
perusahaan dalam mencapai tujuannya, maka prinsip dasar COBIT meliputi
(Simonsson & Johnson, 2006):
1. Business Information Requireament yaitu berupa informasi, dimana informasi
harus terdapat unsur effectiveness (efektif), efficiency (efisien), confidentialitu
(keyakinan), integrity (integritas), availability (tersedia), compliance
(pemenuhan), reliability (dipercaya).
2. IT Resource, terdiri dari pengguna (people), aplikasi (application), teknologi
(technology), infrastruktur (infrastructure), informasi (information), Database
Management System, Hardware, Software dan Multimedia.
3. High Level IT Process, terdiri dari: TI Proses TI (Plainning and Organization
(PO), Acquisition and Implementation (AI), Delivery Support (DS), dan
monitoring and evalution (ME); IT Process (IT Strategy, Computer operation,
Incident Handling, Acceptance testing, Change management, Contingency
planning dan Problem Management); Activities (Record new problem, Analyse,
Propose, solution, Monitoring solution dan Record known Problem).
Tujuan utama COBIT adalah memberikan kebijaksanaan yang jelas dan
latihan yang bagus untuk IT Governance, bagi organisasi di seluruh dunia dapat
membantu manajemen senior untuk memahami dan mengatur resiko yang
berhubungan dengan TI. COBIT melakukannya dengan menyediakan kerangka
kerja IT Governance dan petunjuk control obyektif yang rinci bagi manajemen,
pemilik proses bisnis, pemakaian dan auditor.

Definisi dan Fungsi Inspektorat (skripsi dan tesis)

Inspektorat jenderal adalah unsur pengawas pada kementerian yang mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan
kementeriannya. Inspektorat jenderal dipimpin oleh seorang inspektur jenderal. Tugas
dan fungsi itjen bervariasi antar kementerian. Namun pada umumnya, inspektorat
jenderal menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan
kegiatan administrasi umum, keuangan, dan kinerja; pelaporan hasil pengawasan dan
pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan
pemeriksaan; pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan
pemeriksaan; serta pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.
Pengawasan tersebut dilakukan terhadap semua pelaksanaan tugas unsur kementerian
agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan kebijakan menteri dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat rutin maupun tugas
pembangunan.
Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur
dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal
tersebut dinyatakan bahwa:
Dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat
Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama,
perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas
pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian
tugas pengawasan.
Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Provinsi di bidang pengawasan meliputi Pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintah di daerah provinsi; dan Pelaksanaan pembinaan atas
peneyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan
pemerintah di Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di
atas, Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Perencanaan program pengawasan;
2. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Manfaat Penerapan Good Government Governance (skripsi dan tesis)

Berdasarkan manfaat penerapan Good Government Governance antara lain
meliputi:
1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas
Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah berdasarkan
Good Government Governance pemerintah akan dapat meningkatkan efisiensi
dan produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh personil dipemerintah pada
setiap level dan biro akan berusaha menyumbangkan segenap kemampuannya
untuk kepentingan pemerintahan dan bukan atas dasar mencari keuntungan
secara pribadi, dan atau kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan
diakibatkan penggunaan sumber daya yang dipergunakan untuk kepentingan
pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahan daerah.
Setiap personil pemerintahan yang menyumbangkan seluruh kemampuannya
didasari kepercayaan bahwa kepala daerah juga melakukan hal sama bagi
mereka, yaitu bersikap adil dalam pemberian penghargaan bagi seluruh pihak
yang berkepentingan dengan pemerintahan.
2. Meningkatkan kepercayaan publik
Dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Government Governance akan
dapat meningkatkan kepercayaan publik. Publik dalam hal ini dapat berupa
mitra pemerintah, baik sebagai investor, pemasok, pelanggan, kreditor,
maupun masyarakat umum. Bagi investor dan kreditor penerapan Good
Government Governance bagi mitranya adalah suatu hal yang mutlak untuk
dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
pelepasan dana investasi maupun kreditnya. Dengan menerapkan prinsip
Good Government Governance, maka baik investor maupun kreditor akan
merasa lebih aman karena pemerintah dijalankan dengan prinsip yang
mengutamakan kepntingan semua pihak, dan bukan pihak tertentu saja.
Sejalan dengan iklim globalisasi yang kita rasakan saat ini, dimana daerah
wajib mampu berintegrasi dan bersaing dalam skala internasional tidak dapat
dihindari lagi, yang berarti bahwa aspek Good Government Governance
menjadi salah satu prasayarat mutlak layak operasi dan mutlak layak investasi
bagi kalangan investor baik domestic maupun manca negara.
3. Menjaga kelangsungan pemerintah daerah
Dengan menjalankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dapat dikontrol,
dan bertanggungjawab, maka kelangsungan pemerintahan dapat dijamin.
Dengan prinsip keadilan tidak ada pihak yang istimewa dan tidak
diistimewakan, karena apabila pemerintahan dijalankan dengan tidak adil
maka akan menimbulkan pertentangan antara pihak yang berkepentingan
dengan pemerintahan sehingga dapat mengancam kewibawaan pemrintahan
daerah. Prinsip transparansi akan memudahkan semua pihak yang
berkepntingan terhadap pemerintah.
4. Dapat mengukur target pemerintah daerah
Dengan berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan
responsibilitas, maka target kinerja pemerintan dapat diukur dand
dibandingkan bila pemerintahan tidak menerapkan prinsip yang didasarkan
pada Good Government Governance.

Prinsip Dasar Good Government Governance (skripsi dan tesis)

Untuk dapat menerapkan Good Government Governance perlu diperhatikan
prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Secara umum prinsip-prinsip dasar Good Government Governance terdiri dari
lima hal, yaitu; tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan
kewajaran.
Sementara Organization for Economic Cooperation and Development dalam
Amaliah (2014:15-16) menyebutkan 4 hal pokok yang menjadi prinsip dasar Good
Government Governance, diantaranya adalah:
1. Keadilan (fairness)
Melindungi segenap kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya dari
rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan
peraturan yang berlaku.
2. Tranparansi (transparency)
Meningkatkan keterbukaan (disclosure) dari kinerja pemerintah daerah
secara teratur dan tepat waktu (timely basis) serta benar (accurate).
3. Dapat dikontrol (Accountability)
Menciptakan system pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan
keseimbangan kekuasaan (distribution and balance of power).
4. Tanggung jawab (responsibility)
Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mematuhi hukumdan ketentuan
peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap kepentingan masyarakat.

Pengertian Good Government (skripsi dan tesis)

Governance Menurut Amaliah (2014:14-15) Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep good governance harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (state)/pemerintah (government), swasta (private) dan masyarakat (society). Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Good governance telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat pasti tersumbat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik.

Tahap-tahap Audit Internal (skripsi dan tesis)

Tahap pekerjaan audit internal menurut Tunggal (2012: 120) ada lima proses
yaitu, sebagi berikut:
a) Audit Planning dan Risk Analysis
Alam tahap ini proses audit memfokuskan perencanaan bahwa apa yang
seharusnya dilakukan, di mana, dan kapan dilakukan. Berdasarkan poin
penting dalam tahap ini adalah menganalisis penilaian audit, mengumpulkan
fakta tentang wilayah audit, analisis risiko kinerja, mengidentifikasi bukti
audit, menuliskan secara detail objek yang diaudit, mengembangkan
program kerja audit, menentukan jadwal serta membagi pekerjaan kepada
staf.
b) Preliminary survey
Dalam tahap ini seorang auditor menentukan segala aspek terhadap wilayah
audit yang terdiri dari program, fungsi, entitas atau yang diaudit. Poin
penting dalam tahap ini yaitu: mengetahui latar belakang informasi,
menelusuri wilayah aktivitas, menentukan segala kemungkinan alasan dan
dokumentasi, dan menggunakan hasil survey secara efektif.
c) Audit Field Work
Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal dalam
membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan tentang
wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu: mengevaluasi
sistem pengendalian internal, serta mendesain tes audit.
d) Audit Finding dan Recommendation
Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal dalam
membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan tentang
wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu: mengevaluasi
sistem pengendalian internal, serta mendesain tes audit.
e) Reporting
Reporting merupakan bagian yang terpenting dalam tahap proses audit
internal. Banyak yang mampu menulis sebuah report, tapi tak satupun yang
mampu menulisnya dengan benar. Empat poin penting dalam tahap ini:
outline report, menulis draf awal, mengedit draf dan menuliskan final report.
f) Follow Up
Dalam tahap ini dilakukan pengoreksian terhadap kontrol yang lemah yang
telah diidentifikasi oleh internal audit dan dilaporkan kepada manajemen.
Ada dua hal penting pada tahap ini: kebutuhan akan follow up atau tindak
lanjut dan melakukan tindak lanjut terhadap audit.

Fungsi, Tanggung Jawab dan Aktivitas Audit Internal (skripsi dan tesis)

Konsorsium organisasi profesi Audit Internal dalam bukunya “Standar
Organisasi Profesi Audit Internal” dalam Fitriany (2015), mengemukakan fungsi audit internal, yaitu:
Fungsi audit internal adalah membantu organisasi dalam memelihara
engendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi,
dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan
pengendalian serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara
berkesinambungan.
Menurut Adiati (2012) tanggung jawab audit internal, yaitu:
Menelaah dan menilai kewajaran, kesesuaian, efektivitas, dan aplikasi yang
teapat dari pengendalian akuntansi, keuangan, dan operasi yang lain.
Menentukan sejauh mana kesesuian dengan pengendalian dan kebijakan,
rencana, dan prosedur lain yang ditetapkan. Menentukan sejauh mana aktiva
perusahaan dapat ditanggung jawab dan diamankan dari kehilangan dalam
segala bentuk. Menentukan kendala dari keuangan manajemen yang
dikembangkan dalam organisai. Menerbitkan laporan kepada tingkat
manajemen yang tepat yang menyatakan kesimpulan dan rekomendali.
Audit internal digunakan untuk memelihara pengendalian intern yang efektif
serta mendorong peningkatan pengendalian intern organisasi dalam melaksanakan
tanggung jawabnya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan sesuai yang
diharapkan. Aktivitas audit internal yang efektif menurut Wahyuni (2013)
menyatakan bahwa aktivitas audit intern adalah sebagai berikut:
Organisai audit internal yang independen dan dibawah pimpinan tertinggi,
pendelegasian wewenang secara memadai dari manajemen serta
memungkinkan auditor untuk memantau tindak lanjut hasil audit, staf yang
mampu, yang dapat mengikuti cara berpikir manajemen dan dapat
berkomunikasi secara efektif dengan orang lain.

Audit Internal (skripsi dan tesis)

Sebuah instansi maupun organisasi pada jaman yang modern dan globalisasi ini, peranan internal audit sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintahan sesuai dengan kemajuan jaman. Internal audit ini dirasa mampu dalam hal pengendalian dan dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan. Menurut Mulyadi (2008:29) Auditor Internal adalah: Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik atau buruknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efesiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian berbagai organisasi. Konsorsium organisasi profesi Auditor Internal Indonesia menyatakan audit internal yang sepenuhnya mengikuri definisi yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors Inc. (IIA) dalam bukunya yang berjudul Pedoman Pokok Audit Internal: Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang indenpenden dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambahan dan meningkatkan kegiatan operasi organisai. Dalam konteks internal auditing di kalangan pemerintahan di Indonesia, kiranya belumlah lengkap apabila tidak menggunakan kerangka PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam menganalisis permasalahan ini. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: Pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas: (1) tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam pasal 1 angka 3 disebutkan juga bahwa: Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.” Untuk itu, aparat pengawas internal dibentuk dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas pengendalian intern (Pasal 47 ayat 2). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aparat pengawas intern (auditor internal pemerintah) memiliki fungsi dan tujuan untuk memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah. Lebih lanjut, sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan. Poin penting dari pemahaman ini adalah, pengawas intern (dalam kerangka PP SPIP) secara khusus diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Secara umum, pengawas intern diharapkan mampu menjadi katalis dalam pencapaian tujuan sistem pengendalian itu sendiri.

Gabungan Kelompok Tani ( Gapoktan ) (skripsi dan tesis)

Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usahatani bagi anggotanya dan petani lainnya. Gapokan yaitu kumpulan dari beberapa kelompok tani yang mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan komoditas usaha tani tertentu untuk kepentingan bersama. Untuk meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha ke arah komersial, kelompok tani dapat dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok dengan membentuk Gapoktan. Pemberdayaan Gapoktan berada dalam konteks pemantapan kelembagaan. Untuk dapat berkembang sistem dan usaha agribisnis memerlukan penguatan kelembagaan baik kelembagaan petani, maupun kelembagaan usaha dengan pemerintah berfungsi sesuai dengan perannya masingmasing. Kelembagaan dibina dan berkembang dari masyarakat itu sendiri. Kelembagaan pertanian tersebut meliputi kelembagaan penyuluhan ( BPP ), kelompok tani, Gapoktan, Koperasi tani ( Koptan ), penangkar benih, pengusaha benih, institusi perbenihan dan lainnya. Kelembagaan petani ditumbuhkembangkan untuk memenihi kelayakan usaha skala ekonomi dan efisiensi usaha, sehingga berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usahatani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro ( simpan pinjam ). Pada tahap pengembangannya, Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain. Penggabungan Poktan ke dalam Gapoktan, diharapkan akan menjadikan Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing. Karakteristik Gapoktan Gapoktan yang mampu mandiri dan berdaya saing memiliki karakteristik sebagai berikut : 1. Ciri Gapoktan a. Memiliki aturan/ norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama b. Melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan, antara lain rapat anggota dan rapat pengurus c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partipasif d. Memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir. e. Memfasilitasi usahatani secara komersial berorientasi agribisnis. f. Melayani informasi dan teknologi bagi usahatani anggota Poktan yang bergabung dalam Gapoktan dan Petani lainnya. g. Menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara Gapoktan dengan pihak lain; h. Melakukan pemupukan modal usaha,baik melalui iuran anggota manupun dari penyisihan hasil usaha Gapoktan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Gambaran Umum Pertanian (skripsi dan tesis)

Sektor pertanian merupakan salah satu pencipta surplus ekonomi. Hingga saat ini pertanian masih menjadi kontributor bahan pangan,serat, bahan baku bioenergi dan bioindustri masih sangat dominan. Tak dapat dipungkiri pertanian telah,sedang dan akan terus menjadi sektor perekonomian yang merupakan basis sistem nafkah sebagian besar masyarakat Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945. Sepanjang sejarah Indonesia, bisnis pertanian ( agribisnis ) telah terbukti mampu memberikan kesempatan kerja dan menjadi sumber pendapatan bagi lebih dari 60 persen angkatan kerja. Dipuncak krisis ekonomi akhir periode 1990-an sektor pertanian lah safety valve yang telah berjasa menampung jutaan pengangguran tenaga kerja akibat reduksi besarbesaran pekerja industri. Sebagai unit produksi, kegiatan pertanian mentransformasukan input atau sarana produksi pertanian menjadi output pertanian. Proses produksi pertanian dengan kata lain melibatkan hal-hal teknik menanam suatu komoditas tertentu, penanganan organisme pengganggu tanaman ( OPT ) serta bagaimana mengolah lahan agar komoditas yang dibudidayakan dapat tumbuh optimal. Beragam kegiatan dalam setiap tahapan produksi pertanian dilakukan oleh petani. Singkat kata, etani menyelenggarakan nyaris seluruh proses produksi dari kegiatan pengolahan lahan, menyemai bibit,menanam, merawat, melindungi tanaman dari serangan OPT, memupuk hingga memanen dan menangani pasca panen. Seluruh ragam kegiatan tersebut dijalani petani secara profesional sebagai juru tani atau kultivator. Proses produksi pertanian pada awalnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan serat. Pertanian semacam ini dikenal sebagai pertanian subsistem. Seiring dengan perkembangan peradaban dan perekonomian pasar, petani berkesempatan menjual surplus produksinya demi memperoleh keuntungan. Sejak saat itu, petani mulai berorientasi pada sisi komersial sektor pertanian. Komersialisasi sektor pertanian, di satu sisi dapat dipandang sebagai mekanisme untuk mengakumulasi dan mentransfer surplus hasil produksi dan nilai ekonominya pada sektor non pertanian. Di sisi lain, pasar pelan tapi pasti bergerak dinamis, menciptakan peluang, menyampaikan sinyal pasar dalam wujud harga dan insentif profit serta membentuk jejaring. Beragam komoditas pertanian yang ditanam oleh petani jauh dari perkotaan selanjutnya ditransformasikan melalui mekanisme pasar hingga sampai ke meja konsumen di seluruh penjuru dunia. Saat ini para petani produsen bahan pangan bahkan tidak menanam seluruh jenis bahan pangan yang dikonsumsi bersama keluarganya. Pasar telah mengukuhkan jejaringnya, sehingga petani produsen didorong untuk hanya memproduksi jenis komoditas tertentu yang memiliki tingkat efisiensi produksi dan nilai jual tertinggi. Sebagai contoh petani cabai tidak menanam sawi pada musim tanam yang sama, jika akan mengkonsumsi sawi mereka membelinya di pasar. Sektor pertanian masih menjadi sektor yang mampu berkontribusi positif dalam mewujudkan pembangunan. Berdasarkan hasil BPS sektor pertanian merupakan salah satu dari tiga faktor utama penggerak ekonomi nasioanak setelah industri. Sektor pertanian mempunyai peranan penting bagi pembangunan perekonomian suatu bangsa termasuk Indonesia, hal ini didasarkan pada kontribusinya dalam Produk Domestik Bruto ( PDB ) Nasioanal, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan sumber perolehan devisa. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan ingin memperkuat sektor pertanian karena sektor pertanian sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan cara meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia, memperbarui teknologi pengelolaan, memperbesarkan pasar dan mengembangkan industri hilir. Sektor pertanian dianggap sangat strategis karena memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap porsi Produk Domestik Bruto ( PDB). Berdasarkan teori evolusi pertanian yang dikemukaan oleh William Collier ( 1996 ) yang menyatakan bahwa keterlambatan dalam pembangunan pertanian disebabkan oleh hambatan faktor – faktor ekonomi seperti terbatasnya luas lahan, modal dan kesalahan kebijakan pemerintah dalam menganggap bahwa petani di Indonesia masih terbelakang. Teori Mosher mengungkapkan tentang syarat pokok dan syarat pelancar pembangunan pertanian. Syarat pokok adalah faktor yang harus ada dalam 35 kegiatan pembangunan pertanian, sedangkan syarat pelancar adalah faktor yang berfungsi mempercepat proses pembangunan pertanian. Syarat pokok yaitu pasar untuk hasil produksi, teknologi yang selalu berubah, tersedianya sarana produksi secara lokal, perangsang produksi bagi petani dan pengangkutan. Serta syarat pelancar yaitu pendidikan pembangunan, kredit produksi, kerja sama kelompok tani , memperbaiki dan memperluas tanah pertanian, perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian. Menurut Idianto Mu’in, pertanian adalah suatu kegiatan ekonomi utama penduduk Indonesia karena lebih dari 80% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sedangkan menurut Y.W Wartaya Winangun pertanian adalah suatu hal yang substansial dalam pembangunan yakni berperan seagai pemenuhan kebutuhan pangan, penyedia lahan mentah untuk industri, penyedia lapangan kerja dan penyumbang devisa negara. Suprapto ( 1999 ) mengungkapkan pembangunan kebijakan pertanian yang ideal memerlukan dukungan hal-hal berikut :  Kebijakan makro yang konsisten  Penguasaan teknologi  Dukungan sarana dan prasarana  Dukungan sumber daya manusia  Dukungan kelembagaan

Kelembagaan Pertanian (skripsi dan tesis)

(Djogo et al, 2003) kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian prilaku sosial untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. Kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang saling mendukung dan bisa berproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi. Menurut (Sesbany, 2010) kelembagaan petani memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumber daya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme petani (kelompok tani). Saat ini potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan. Menurutnya kelembagaan di Indonesia perlu melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani (seperti : kelompok tani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh dan kelembagaan permodalan). Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan pertanian/kelompok tani merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama petani untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan petani akan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan partisipasi yang tinggi terhadap kelembagaan petani, diharapkan rasa ikut memiliki dari masyarakat atas semua kegiatan yang dilaksanakan akan juga tinggi. Ada tiga kriteria agar kelompok petani itu kuat dan mampu berperan aktif dalam memperjuangkan hak-haknya, yaitu : i) asosiasi harus tumbuh dari petani sendiri, ii) pengurusnya berasal dari para petani dan dipilih secara berkala, iii) memiliki kekuatan kelembagaan formal. a. Kelompok tani Menurut Peratutan Menteri Permentan (Permentan) No. 82 tahun 2013 pengertian dari kelompok tani atau yang bisa disebut poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani non-formal di pedesaan yang memiliki karakteristik sebagai berikut : i) Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota; ii) Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; 3) Memiliki kesamaan dalam tradisi, pemukiman, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi. Fungsi kelompok tani menurut permentan adalah sebagai berikut : i) Sebagai kelas belajar. Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik; ii) Sebagai wahana kerjasama. Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha tani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan; iii) Sebagai unit produksi. Usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota poktan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Fee Audit (skripsi dan tesis)

Untuk menghindari hilangnya fee audit di masa yang akan datang,
auditor menghadapi tekanan untuk menghindari pelaporan kekurangan
akuntansi tertentu. Lebih mudah bagi klien untuk mencari auditor baru
daripada auditor membangun bisnis baru. Oleh karena itu terdapat
beberapa dorongan untuk mempertahankan klien. Penetapan biaya di
akhir masa kontrak. KAP yang menetapkan fee yang murah akan
membuat kualitas pekerjaannya akan diturunkan dan akan menurunkan
kemampuan auditor dalam deteksi salah saji. Jika auditor memandang
klien hanya sebagai arus pendapatan di masa yang akan datang,
pertanyaan yang muncul terkait independensi keuangan auditor.
Sehingga isu menjadi kombinasi antara penetapan harga dan lamanya
perikatan dimana auditor harus mempertahankan klien dalam kaitannya
dengan menutup biaya dan memperoleh profitablilitas.

Masa perikatan audit (skripsi dan tesis)

Tenure terkait pada dua hal yaitu faktor tim audit dan independensi.
Kegagalan audit muncul lebih umum pada masa perikatan yang singkat
dan masa perikatan yang sangat lama. Dengan meningkatnya masa
perikatan maka auditor memperoleh pemahaman menyeluruh resiko
klien dan bagaimana sistem nya bekerja dan auditor dapat menyesuaikan
prosedur audit dan proses deteksi salah saji.
Sebaliknya, perikatan yang panjang dengan klien telah menunjukan
keterkaitan dengan kualitas audit yang rendah. Auditor dapat menjadi
terlalu nyaman dengan klien dan tidak menyesuaikan prosedur audit
untuk mencerminkan bisnis yang berubah dan risiko yang terkait.
Auditor menjadi kurang skeptis dan kurang rajin mengumpulkan bukti.

Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai : “Probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor tersebut.” Kualitas audit merupakan harapan dari pengguna jasa audit bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor merupakan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Namun pengukuran kualitas audit menjadi sangat beragam, akan tetapi yang paling umum adalah berdasarkan ukuran KAP. De Angelo (1981) dalam Wooten (2003) menyatakan kualitas audit dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu pendeteksian salah saji material dan pelaporan salah saji material. Deteksi salah saji material dipengaruhi oleh seberapa baik kualitas tim audit KAP tersebut dalam memberikan hasil audit dan juga dipengaruhi oleh faktor KAP tersebut, dimana karakteristik di dalam internal KAP dinilai dapat mempengaruhi pendeteksian salah saji material. Sedangkan pelaporan salah saji material dipengaruhi oleh independensi auditor di dalam keseluruhan proses audit dan hasil laporan yang dikeluarkan auditor.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (skripsi dan tesis)

Salah satu misi IAPI adalah menyusun dan mengembangkan standar
profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu
pada standar internasional. Maka IAPI menunjuk Dewan Standar Profesi
Institut Akuntan Publik Indonesia untuk mengembangkan dan menetapkan
suatu standar profesi dan kode etik profesi dan berkualitas yang berlaku bagi
profesi akuntan publik di Indonesia (Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2008).
Berikut ini adalah Kode etik profesi akuntan publik yang terdiri dari dua
bagian, yaitu :
a. Prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual
untuk penerapan prinsip :
(1) Prinsip Integritas
Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil
dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak
boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang
diyakininya terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang
menyesatkan, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak
hati-hati, dan penghilangan atau penyembunyian yang dapat
menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.
(2) Prinsip Objektivitas
Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan
subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari
pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau
pertimbangan bisnisnya. Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang
dapat mengurangi objektivitasnya. Karena beragamnya situasi tersebut,
tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi tersebut. Setiap
praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau
yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap
pertimbangan profesionalnya.
(3) Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian
Profesional
Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional
mewajibkan setiap praktisi untuk memelihara pengetahuan dan keahlian
profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa
profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja, dan
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan
standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan
jasa profesionalnya. Pemberian jasa profesional yang kompeten
membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan
pengetahuan dan keahlian profesional. Pemeliharaan kompetensi
profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang
berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan
bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang
berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara
kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara
kompeten dalam lingkungan profesional. Sikap kecermatan dan kehatihatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan
bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan
persyaratan penugasan. Setiap praktisi harus memastikan tersedianya
pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bawah
wewenangnya dalam kapasitas profesional.
(4) Prinsip Kerahasiaan
Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan
tindakan, mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang
diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak
di luar KAP atau Jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya
wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk
mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan
lainnya yang berlaku; dan Menggunakan informasi yang bersifat rahasia
yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk
keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
(5) Prinsip Perilaku Profesional
Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi
setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari
setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup
setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya \kesimpulan yang
negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan
mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan
reputasi profesi.
b. Aturan Etika Profesi yang memberikan ilustrasi mengenai penerapan
kerangka konseptual pada situasi tertentu :
(1) Ancaman dan Pencegahan
Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh
berbagai situasi. Beberapa klasifikasi ancaman tersebut adalah :
(a) Ancaman kepentingan pribadi, seperti kepentingan keuangan pada
klien, ketergantungan pada jumlah imbalan jasa professional yang
diperoleh dari klien.
(b) Ancaman telaah pribadi, seperti penemuan kesalahan yang
signifikan ketika dilakukan pengevaluasian kembali hasil pekerjaan
praktisi
(c) Ancaman advokasi, seperti mempromosikan saham suatu entitas
yang efeknya tercatat di bursa (emiten) yang merupakan klien audit
laporan keuangan
(d) Ancaman kedekatan seperti anggota tim perikatan merupakan
anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dari direktur
atau pejabat klien
(e) Ancaman intimidasi, seperti ancaman atas pemutusan perikatan atau
penggantian tim perikatan.
Pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut atau
menguranginya ke tingkat yang dapat diterima dapat diklasifikasikan
sebagai berikut:
(a) Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau
peraturan
(b) Pencegahan dalam lingkungan kerja, mencakup pencegahan pada
tingkat institusi dan pada tingkat perikatan.
(c) Pencegahan pada tingkat institusi contohnya: Kepemimpinan KAP
atau Jaringan KAP yang menekankan pentingnya kepatuhan pada
prinsip dasar etika profesi, Kepemimpinan KAP atau Jaringan KAP
yang memastikan terjaganya tindakan untuk melindungi kepentingan
publik oleh anggota tim assurance.
(d) Pencegahan pada tingkat perikatan contohnya: Melakukan
konsultasi dengan pihak ketiga yang independen, seperti komisaris
independen, organisasi profesi, atau praktisi lainnya.
(2) Penunjukkan Praktisi, KAP, atau Jaringan KA
Sebelum menerima suatu klien baru, setiap praktisi harus
mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman terhadap kepatuhan
pada prinsip dasar etika profesi yang diakibatkan oleh diterimanya klien
tersebut. Setiap praktisi hanya boleh memberikan jasa profesionalnya
jika memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan tersebut.
Sebelum menerima perikatan, setiap praktisi harus mempertimbangkan
setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang
dapat terjadi dari diterimanya perikatan tersebut.
(3) Benturan Kepentingan
Setiap praktisi harus mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk mengidentifikasi setiap situasi yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan, karena situasi tersebut dapat
menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika
profesi. Ancaman terhadap objektivitas atau kerahasiaan dapat terjadi
ketika praktisi memberikan jasa profesional untuk klien-klien yang
kepentingannya saling berbenturan atau kepada klien-klien yang sedang
saling berselisih dalam suatu masalah atau transaksi.
(4) Pendapat kedua
Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat
terjadi ketika praktisi diminta untuk memberikan pendapat kedua
(second opinions) mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan,
atau standar/prinsip lain untuk keadaan atau transaksi tertentu oleh, atau
untuk kepentingan, pihak-pihak selain klien. Signifikansi ancaman akan
tergantung dari kondisi yang melingkupi permintaan pendapat kedua,
serta seluruh fakta dan asumsi lain yang tersedia yang terkait dengan
pendapat profesional yang diberikan.
(5) Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya
Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang
diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional
yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional
yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang
lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Akan
tetapi, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi
dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan.
(6) Pemasaran Jasa Profesional
Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi
dapat terjadi ketika praktisi mendapatkan suatu perikatan melalui iklan
atau bentuk pemasaran lainnya. Setiap praktisi tidak boleh
mendiskreditkan profesi dalam memasarkan jasa profesionalnya.
Mereka juga harus bersikap jujur dan tidak boleh melakukan tindakantindakan seperti pembuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa
profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau
pengalaman yang telah diperoleh atau membuat pernyataaan yang
merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti
terhadap hasil pekerjaan praktisi lain.
(7) Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramahtamahan Lainnya
Praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota
keluarga dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah atau bentuk
keramahtamahan lainnya (hospitality) oleh klien. Penerimaan pemberian
tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip
dasar etika profesi terutama dalam hal objektifitas praktisi.
(8) Penyimpanan Aset Milik Klien
Setiap praktisi tidak boleh mengambil tanggung jawab
penyimpanan uang atau aset lainnya milik klien, kecuali jika
diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan jika demikian,
praktisi wajib menyimpan aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.
(9) Objektivitas Semua Jasa Profesional
Setiap praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman
terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas yang dapat terjadi
dari adanya kepentingan dalam, atau hubungan dengan, klien maupun
direktur, pejabat, atau karyawannya. Sebagai contoh, ancaman
kedekatan terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas dapat
terjadi dari hubungan keluarga, hubungan kedekatan pribadi, atau
hubungan bisnis.
(10) Independensi dalam Perikatan Assurance
Dalam melaksanakan perikatan assurance, Kode Etik ini
mewajibkan anggota tim assurance, KAP, dan jika relevan, Jaringan
KAP, untuk bersikap independen terhadap klien assurance sehubungan
dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan publik.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (skripsi dan tesis)

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodifikasi
berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam
memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh
Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia
(DSPAP IAPI).
Pernyataan standar profesi dalam SPAP terdiri dari Pernyataan Standar
Auditing, Pernyataan Standar Atestasi, Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan
Review, Pernyataan Standar Jasa Konsultasi, dan Pernyataan Standar
Pengendalian Mutu.
Standar Auditing adalah panduan audit atas laporan keuangan historis
yang terdiri dari sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standa
Audit (PSA). PSA merupakan pedoman yang harus diikuti akuntan publik
dalam melaksanakan perikatan audit.
Berikut ini adalah sepuluh standar audit yang tercantum dalam PSA No.
01, SA Seksi 150 (SPAP, 2011) :
Standar Umum
(1) Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian
dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
(2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam
sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
(3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama..
Standar Pekerjaan Lapangan
(1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten
harus disupervisi dengan semestinya.
(2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang
akan dilakukan.
(3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
Standar Pelaporan
(1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
(2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,
ketidakonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan
keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip
akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
(3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dipandang memadai,
kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
(4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian
tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat
diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor
dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat
petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika
ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor

Jenis Auditor (skripsi dan tesis)

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi
Jusuf (2010) menyatakan empat jenis auditor yang dikenal secara umum,
yaitu auditor publik (akuntan independen), auditor pemerintah, auditor pajak,
dan auditor intern :
(1) Auditor Publik
Auditor publik, disebut juga auditor independen, adalah auditor yang
berkerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bertanggung jawab atas
audit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan publik dan
perusahaan lainnya, baik perusahaan besar, kecil, ataupun organisasi
yang tidak bertujuan mencari laba.
(2) Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas
keuangan pada instansi-instansi pemerintah.
(3) Auditor Pajak
Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada di bawah Departemen
Keuangan RI, bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor
perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan
perpajakan.
(4) Auditor Intern
Auditor intern merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan
yang melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan.

Jenis Audit (skripsi dan tesis)

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2012: 13)
menyatakan terdapat tiga jenis utama audit, yaitu:
(1) Audit Laporan Keuangan
Audit laporan keuangan mencakup perolehan dan pengevaluasian buktibukti mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar
sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Umumnya, kriteria tersebut
adalah standar akuntansi internasional.
(2) Audit Kepatuhan
Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah aktivitas keuangan
atau aktivitas operasi suatu entitas tertentu telah sesuai dengan prosedur
khusus, aturan, atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
oleh beberapa pihak otoritas yang lebih tinggi.
(3) Audit Operasional
Audit operasional mencakup perolehan dan pengevaluasian bukti-bukti
mengenai efesiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode
aktivitas operasi suatu entitas, termasuk evaluasi terhadap struktur
organisasi, operasi komputer, metode produksi, marketing, dan area
lainnya dimana auditor memenuhi syarat.

Tujuan Audit (skripsi dan tesis)

Tujuan audit atas laporan keuangan di dalam PSA No. 02 SA seksi
110 (SPAP, 2011: 110.1) adalah untuk menyatakan pendapat tentang
kewajaran dalam semua hal yang material posisi keuangan, perubahan
ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di
Indonesia

Pengertian Audit (skripsi dan tesis)

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2012: 18), pengertian auditing
adalah sebagai berikut:
“Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang
informasi untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi
dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan
oleh seorang yang independen dan kompeten.”
Sedangkan, definisi Auditing secara umum menurut Mulyadi (2009:9)
adalah :
“Suatu proses sitematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti
secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegitan dan kejadian
ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan proses
yang sistematik untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti secara
objektif, dengan tujuan untuk menetapkan dan melaporkan kesesuaian antara
informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dan audit harus
dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

Manajemen Laba Riil (skripsi dan tesis)

Roychowdhury (2006) mendefinisikan manajemen laba sebagai
berikut “management actions that deviate from normal business
practice, undertaken with the primary objective of meetings
certain earnings thresholds.”. Dengan kata lain bahwa campur tangan manager dalam proses
pelaporan keuangan tidak hanya melalui metode-metode atau
estimasi-estimasi akuntansi saja tetapi juga dapat dilakukan melalui
keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Lebih lanjut, manager juga memiliki insentif untuk memanipulasi
aktivitas-aktivitas riil selama tahun berjalan untuk memenuhi target
laba.Manipulasi aktivitas-aktivitas riil tersebut disebut manajemen
laba riil. Menurut Scott (2000: 203), motivasi manajer melakukan
manajemen laba adalah :
1. Bonus Purposes
Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan
akan bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen
laba dengan memaksimalkan laba saat ini
2. Political Motivation
Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang
dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung
mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik
yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih
ketat.
3. Taxation Motivation
Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen
laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan
dengan tujuan untuk penghematan pajak pendapatan.
4. Pergantian CEO
CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung
menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika
kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan
agar tidak diberhentikan.
5. Initial Public Offering (IPO)
Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar,
dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go
public melakukan manajemen laba dengan harapan dapat
menaikkan harga saham perusahaan.
6. Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor
Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan
kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar
investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja
yang baik.
Perusahaan dapat melakukan manajemen laba dengan
menurunkan discretionary expensess seperti beban penelitian dan
pengembangan, iklan dan penjualan, administrasi dan umum,
terutama dalm periode dimana pengeluaran tersebut tidak
langsung menyebabkan pendapatan dan laba. Strategi seperti
inidapat meningkatkan laba dan arus kas periode saat ini namun
dengan resiko menurunkan arus kas periode mendatang.
Perusahaan yang melakukan strategi tersebut dalam
manajemen laba diduga akan mengalami penurunan pada
discretionary expenses. Penurunan discretionary expenses karena
real earnings management dapat dideteksi melalui abnormal
discretionary expenses yang mengukur selisih discretionary
expenses aktual perusahaan dengan discretionary expenses
perusahaan pada tingkat normalnya. Penurunan discretionary
expenses ini dianggap tidak normal (abnormal) karena
discretionary expenses yang dilaporkan oleh perusahaan lebih
rendah dibandingkan dengan discretionary expenses perusahaan
pada aktivitas normal.

Masa Penugasan Audit (Tenure) (skripsi dan tesis)

Audit tenure adalah lamanya masa perikatan Kantor Akuntan
Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya.
Pada tahun 2008, dikeluarkan peraturan yaitu Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008
pasal 3 yaitu tentang pemberian jasa audit umum atas laporan
keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6
tahun berturut-turut dan untuk auditor paling lama 3 tahun
berturut-turut.
Dengan adanya pembatasan masa pemberian jasa oleh
Akuntan Publik dan KAP, terdapat ketegasan mengenai
berakhirnya perikatan antara Akuntan Publik dan KAP dengan
suatu entitas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
Pada perkembangan selanjutnya perikatan tersebut dapat dimulai
kembali setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit
umum atas laporan keuangan entitas, sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 ayat 2 dan 3 PMK Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jasa
Akuntan Publik.
Peneliti berargurmen bahwa auditor dengan lama
penugasan yang lebih pendek belum memiliki pemahaman yang
mendalam dan memadai tentang perusahaan, sehingga
memperbesar potensi kegagalan audit yang dilakukan. Oleh
karena itu, dibutuhkan rentang waktu khusus bagi auditor untuk
membangun pemahaman atas karakteristik bisnis dan operasional
perusahaan pada masa awal perikatan audit. Hal ini
mengakibatkan auditor akan menghabiskan lebih banyak waktu
dalam pelaksanaan proses audit pada tahun-tahun awal perikatan
audit dengan perusahaan (Caramanis dan Lennox, 2008).
Dalam konteks yang berlaku di Indonesia, penjelasan
mengenai pemahaman auditor tersebut sesuai dengan yang tertera
dalam Standar Profesi Akuntan Publik─SPAP (2001), yang
menyatakan bahwa pemerolehan pengetahuan tentang bisnis yang
diperlukan merupakan proses berkelanjutan dan bersifat kumulatif.
Pemerolehan bersifat kumulatif diartikan sebagai pengetahuan
yang didapat di tahun awal akan lebih sedikit apabila dibandingkan
dengan tahun tahun setelahnya, dan pengetahuan akan bertambah
seiring dengan bertambahnya tahun masa pemberian jasa audit.
Penambahan pengetahuan tersebut dapat memungkinkan auditor
melakukan audit dengan efektif dan efisien.
General Accounting Office─GAO (2003) di Amerika Serikat
menyatakan pemahaman tersebut dapat diperoleh dalam rentang
waktu dua hingga tiga tahun sejak awal perikatan audit.

Ukuran KAP ( big4 dan non-Big4 ) (skripsi dan tesis)

Menurut (PMK Nomor: 17/PMK.01/2008) yang dimaksud
Kantor akuntan publik (KAP) adalah badan usaha yang telab
mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi
akuntan publik dalam memberikan jasanya. Ukuran KAP adalah
besar kecilnya Kantor Akuntan Publik.
Akuntan Publik yang bekerja pada suatu Kantor Akuntan
Publik (KAP) berwenang untuk melakukan audit laporan keuangan
perusahaan-perusahaan di Indonesia. KAP Big4 merupakan KAP
besar yang lebih independen dibandingkan dengan KAP yang kecil
(KAP non-Big4), dengan alasan bahwa ketika KAP besar
kehilangan satu klien tidak begitu berpengaruh terhadap
pendapatannya. Akan tetapi jika KAP kecil kehilangan satu klien
sangat berarti karena klienya sedikit. Jumlah klien banyak yang dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) Big4 karena KAP Big4 memiliki reputasi yang baik terhadap
pasar dibandingkan KAP kecil atau non-Big4. Sehingga KAP Big4
memiliki pengetahuan, pengalaman teknis, kapasitas yang lebih
luas dibandingkan KAP yang non-Big4.

Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Kualitas audit memiliki arti yang berbeda-beda. Dari sisi auditor,
kualitas audit merupakan hasil kerja mereka yang telah sesuai dengan
standar-standar yang telah ditetapkan serta kode etik profesi. Kualitas
Audit diharapkan dapat mengurangi ketidakpuasan para pemakai
informasi dan menjaga reputasi auditor. Sedangkan kualitas audit
menurut para pengguna laporan keuangan adalah jika auditor dapat
memberikan opini yang sesuai dan bertanggung jawab serta
memberikan jaminan bahwa tidak terdapat kecurangan atau salah saji
material. Baik tidaknya suatu kualitas hasil audit bergantung pada
kemampuan penyedia jasa audit dalam memenuhi harapan klien secara
konsisten.
Menurut AAA Financial Accounting Commite (2000) dalam
Christiawan (2002) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh
dua hal yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi. Kualitas audit
yang baik dapat dihasilkan jika auditor memiliki kompetensi yang
memadai untuk melakukan audit yang disertai dengan sikap bebas
tidak memihak (independen).
Independensi secara umum dapat diartikan sebagai sikap mental
yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan dan tidak tergantung
pada pihak lain. Independensi juga dapat diartikan adanya kejujuran
dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya
pertimbangan objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam
merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Persyaratan umum bagi
independensi auditor melarang auditor untuk terlibat dalam berbagai
aktivitas audit di suatu entitas bilamana terdapat konflik kepentingan
yang belum terselesaikan terkait dengan entitas tersebut. Hal itu
dikarenakan nilai audit sangat tergantung pada persepsi publik tentang
independensi auditor (Arens, 2011: 75).
Meskipun independensi sangat penting auditor juga harus
memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan audit dalam
artian memiliki pengetahuan/ keahlian dan pengalaman memadai
dalam bidang auditing dan akuntansi seperti yang diatur dalam Standar
Auditing Standar Umum.
Pengetahuan atau keahlian akan diperoleh ketika suatu KAP lebih
sering melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan. Ketika KAP
semakin sering mengaudit perusahaan yang sejenis, KAP tersebut akan
menjadi spesialis dalam kelompok perusahaan tersebut atau biasa
disebut spesialisasi industri. Tidak hanya pengetahuan mengenai audit
dan akuntansi, auditor pada KAP spesialis industri memiliki
pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi suatu industri sehingga
dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan KAP
yang belum spesialis dan dapat mendeteksi adanya kecurangan yang
dilakukan oleh manajemen perusahaan.
Pengalaman auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan
dapat dilihat dari segi lamanya waktu penugasan maupun banyaknya
penugasan yang pernah ditangani. Semakin banyak pengalaman,
auditor semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam
menjelaskan temuan audit, sehingga turut mempengaruhi kualitas audit
(Suraida: 2005).
Semakin lama penugasan, kualitas audit akan semakin menurun.
Sedangkan kualitas audit akan meningkat seiring dengan
meningkatnya jumlah klien, reputasi auditor, kemampuan teknis dan
keahlian yang meningkat atau spesialisasi industri.
Kualitas audit dalam penelitian ini diukur menggunakan ukuran
KAP big4 yang menyangkut jumlah klien dan reputasi KAP terhadap
pasar. Selanjutnya menggunakan lama penugasan audit dalam jangka
menengah. Namun tidak mengukur kualitas audit dengan spesialisasi
industri KAP karena objek yang diteliti dalam penelitian ini sudah
spesialis yaitu sektor makanan dan minuman.

Standar Auditing (skripsi dan tesis)

Standar Auditing merupakan pedoman umum untuk membantu
auditor memenuhi tanggungjawab profesionalisnya dalam audit atas
laporan keuangan yang mencakup pertimbangan mengenai kualitas
professional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan
pelaporan dan bukti.Standar auditing yang berlaku umum (generally
accepted auditing standards) yang diperbaharui dengan SAS 105 dan
SAS 113 menjelaskan bahwa sepuluh standar auditing yang berlaku
umum dibagi menjadi tiga kategori yaitu standar umum, standar
lapangan, standar pelaporan. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia (2011:150.1-150.2) dalam Sukrisno Agoes
(2012: 31), terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi
tiga kelompok besar :
1. Standar Umum
a. Audit harus dilakukan oleh seorang yang sudah mengikuti pelatihan
dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang
auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh
untuk merencanakan audit dan menentukan sifat,saat, dan lingkup
pengujian yang akan dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui
inspeksi,pengamatan,permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai
dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan
yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
a. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan
keuangan telah disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia.
b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada
ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan
laporan keuanganan periode berjalan dibandingkan dengan
penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
c. Penggunaan informative dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan dalam laporan auditor.
d. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan
bahwa suatu pendapat tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara
keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan.
Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan,maka
laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat
pekerjaan audit yang dilaksanakan,jika ada dan tingkat tanggung
jawab yang dipikul oleh auditor.

Audit (skripsi dan tesis)

Pengertian audit menurut para ahli
Menurut Sukrisno Agoes (2004: 4), Audit adalah pemeriksaan
yang dilakukan untuk secara kritis dan sistematis oleh pihak yang
independen, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan
catatan akuntansi dan bukti pendukung, dalam rangka memberikan
pendapat atas kewajaran laporan keuangan.
Menurut Arens dan Loebbecke (2012: 7), Auditing merupakan
proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang
informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang
dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat
menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan
oleh seorang yang independen dan kompeten. Menurut Mulyadi (2010: 9), Auditing adalah proses yang
sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
atas tuduhan kegiatan ekonomi dan kegiatan dengan tujuan untuk
menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan dengan kriteria yang
telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pengguna yang
bersangkutan.
Menurut Abdul Halim (2008: 1) definisi audit yang sangat
terkenal adalah definisi yang berasal dari ASOBAC (A Statement of
Basic Auditing Concepts) yang mendefinisikan auditing sebagai suatu
proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti
secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan
kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara
asersiasersi tersebut dengan kriteria ysng telah ditentukan dan
menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.
Tujuan audit secara umum dapat diklasifikasilkan sebagai berikut :
1) Kelengkapan (Completeness). Untuk meyakinkan bahwa seluruh
transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah
dimasukkan.
2) Ketepatan (Accurancy). Untuk memastikan transaksi dan saldo
perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar,
perhitungan yang benar, diklasifikasikan, dan dicatat dengan tepat.
3) Eksistensi (Existence). Untuk memastikan bahwa semua harta dan
kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada
tanggal tertentu, jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar
telah terjadi dan tidak fiktif.
4) Penilaian (Valuation). Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip
akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar.
5) Klasifikasi (Classification). Untuk memastikan bahwa transaksi
yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika
terkait dengan saldo maka angka-angka yang dimasukkan didaftar
klien telah diklasifikasikan dengan tepat.
6) Ketepatan (Accurancy). Untuk memastikan bahwa semua
transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun
sesuai dengan angka-angka buku besar. Serta penjumlahan saldo
sudah dilakukan dengan tepat.
7) Pisah Batas (Cut-Off). Untuk memastikan bahwa
transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode
yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali salah saji adalah
transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu peride akuntansi.
8) Pengungkapan (Disclosure). Untuk meyakinkan bahwa saldo
akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan
dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar
dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut.

Audit Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Arens (2009: 17) menjelaskan audit laporan keuangan
dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi uang
diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu yang
berlaku yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP.
Suatu audit laporan keuangan yang dilakukan sesuai dengan
standar auditing yang berterima umum memiliki sejumlah keterbatasan
bawaan atau keterbatasan melekat. Salah satunya adalah bahwa auditor
bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar. Batasan ekonomi
antara lain biaya yang memadai (reasonable cost) dan jumlah waktu
yang memadai (reasonable length of time). Dan juga keterbatasan
kerangka kerja akuntansi yang ditetapkan untuk penyusunan laporan
keuangan yang berkaitan dengan kerangka kerja akuntansi yang
ditetapkan, yaitu prinsip akuntansi alternatif (alternative accounting
principles) dan estimasi akuntansi (accounting estimates). Estimasi
adalah bagian yang melekat dengan proses akuntansi, dan tidak seorang
pun termasuk auditor dapat meramalkan bagaimana hasil suatu estimasi
itu, sehingga hal ini dapat menimbulkan suatu ketidakpastian.
Walaupun memiliki keterbatasan, namun audit atas laporan
keuangan akan menambah kredibilitas suatu laporan keuangan.
Perlunya audit atas laporan keuangan karena adanya perbedaan
kepentingan antara manajemen dan pemakai laporan keuangan,
konsekuensi, kompleksitas penyajian laporan keuangan, dan
keterbatasan akses dari para pemakai laporan keuangan.
Dari segi ekonomis audit bermanfaat untuk meningkatkan
kredibilitas, efisiensi dan kejujuran, efisiensi operasional, dan
mendorong efisiensi pasar modal.
Selain itu audit bermanfaat dilihat dari sisi pengawasan yang
meliputi “preventive control”, “detective control”, dan “reporting
control”. Dan apabila suatu perusahaan tidak memerlukan auditor
independen maka akan kecil kredibilitasnya atas laporan keuangan.

Tujuan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan
kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu tentang
keseluruhan aktivitas operasi perusahaan baik dari segi aktiva,
kewajiban, pendapatan dan kinerja perusahaan.Laporan keuangan
terdiri dari neraca,laporan laba rugi,laporan perubahan ekuitas,laporan
arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan
disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memberikan
informasi bagi penggunanya yang merupakan produk akhir dari siklus
akuntansi. Dimana laporan keuangan dapat menggambarkan dengan
jelas tentang kondisi keuangan suatu perusahaan dan informasi yang
diberikan untuk entitas itu sendiri ataupun bagi entitas lainnya.
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007: 5) menjelaskan
bahwa Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan
keuangan. Dengan memperoleh laporan keuangan akan dapat diketahui
kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan yang bukan hanya
bisa dibaca tapi juga bisa dimengerti tentang posisi keuangan melalui
analisis laporan keuangan.
PSAK No. 1 paragraf 7 (IAI, 2007 : 1.2) menyatakan bahwa tujuan
laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi
tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam
rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan
pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan
sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dan beban
termasuk keuntungan.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan
menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: (1) aset; (2)
kewajiban; (3) ekuitas; (4) pendapatan dan kerugian; dan (5) arus kas.
Menurut Fahmi (2011: 28), tujuan utama dari laporan keuangan
adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan
dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak
lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap
perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.
Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan,
membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari
keputusan ekonomis yang diambilnya. Laporan keuangan akan lebih
bermanfaat apabila yang dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif,
tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu.
Dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif.
Beberapa tujuan laporan keuangan dari berbagai sumber di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset
perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan,
sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak
keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.
2. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan
meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang
akan datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau
lebih menguntungkan.
3. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk
menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama
periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan
keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan investasi.

Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Setiap pengguna laporan keuangan mengharapkan adanya
transparansi dari laporan keuangan agar bisa mengetahui dengan mudah
informasi dari suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan laporan
akuntansi yang menghasilkan informasi berupa pencatatan dan
pengikhtisaran bagi pemakai untuk pengambilan keputusan pada
periode tertentu yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan.
Ikatan Akuntan Indonesia (2012: 5) mengemukakan pengertian
laporan keuangan yaitu :
Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi
keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas.Tujuan umum
dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian
informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja
keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow) dari entitas
yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para
penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan
menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari
aset, kewajiban, networth, beban, dan pendapatan (termasuk gain dan
loss), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan
catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan.
Menurut Munawir (2010: 5), pada umumnya laporan keuangan
itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan
ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban
dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan
perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah
dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode
tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan
penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas

Hubungan antara Rotasi Audit dengan Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Berdasarkan pada upaya peningkatan kualitas audit, peraturan
yang mengatur mengenai kewajiban rotasi audit perlu untuk diuji dan
dibuktikan keefektifannya. Adanya beberapa pihak menyatakan bahwa
akan adanya peningkatan audit fee yang signifikan akibat terjadi rotasi
audit karena seakan auditor terus dihadapkan pada tahun awal dari
pelaksanaan jasa auditnya yang membutuhkan investasi sumber daya
untuk mempelajari sifat bisnis kliennya yang unik.
Kewajiban mengenai rotasi audit dalam perspektif teori agensi
dimana teori tersebut menggambarkan keberadaan perusahaan. Untuk
meningkatkan kepercayaan investor dan pengguna laporan keuangan
maka perusahaan berusaha untuk bisa meningkatkan laporan keuangan
auditan yang berkualitas juga. Oleh karena itu, rotation mandatory audit
partner perlu untuk dilakukan agar kepercayaan pengguna laporan
keuangan meningkat.
Penelitian sebelumnya memberikan hasil rotasi audit berpengaruh
positif terhadap kualitas audit. Seperti pada penelitian Mgbame (2012),
Dianti (2014), Pratistha dan Widhiyani (2014), serta Kurniasih dan
Rohman (2014) menunjukkan bahwa rotasi audit berpengaruh positif
terhadap kualitas audit. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan
bahwa kebijakan mengenai rotasi audit memiliki efek yang baik
terhadap kualitas audit karena dapat memungkinkan untuk
mengembalikan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap
fungsi audit.
Didukung dengan penelitian Firth et al. (2012), sejak adanya kasus
Enron telah menjadi perhatian bagi para pembisnis akuntan publik untuk
mempertahankan independensi auditor serta kualitas audit yang
dihasilkannya. Regulator menjadikan rotasi audit sebagai pertaturan
yang wajib dan perlu untuk diperhatikan untuk menjaga independensi
auditor tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan data di Cina yang
melakukan rotation mandatory audit partner mengemukakan rotasi
audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit

Hubungan antara Audit Fee dengan Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Pada suatu perusahaan yang rasional, seorang manajer tersebut tidak
akan memilih auditor dengan kualitas audit yang tinggi serta audit fee
yang tinggi ketika, kondisi keuangan perusahaan tersebut sedang tidak
baik. Hal tersebut terjadi dengan adanya anggapan auditor yang
memiliki kualitas audit yang tinggi dapat mendeteksi salah saji material
pada kondisi perusahaan yang kurang baik lalu menyampaikannya
kepada pengguna laporan keuangan. Pada penelitian Fitriany, et al
(2013) menunjukkan hasil bahwa ketika auditor mendapatkan fee yang
rendah menyebabkan auditor memberikan peluang bagi manajemen
dalam melakukan manajemen laba sehingga laporan keuangan menjadi
bias, hal tersebut menunjukkan ketika audit fee yang rendah mengurangi
independensi auditor yang menyebabkan kualitas audit juga berkurang.
Sehingga, ketika auditor diberikan audit fee yang tinggi akan
memunculkan keinginan auditor untuk memberikan hasil kualitas audit
yang baik dan meningkatkan kualitas auditnya.
Audit fee yang didapat oleh akuntan publik dari kliennya
merupakan sebagian besar dari total pendapatan kantor akuntan publik
tersebut atau bisa jadi hanya sebagian kecil dari pendapatan kantor
akuntan publik. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh beberapa peneliti
dan mendapatkan hasil audit fee memiliki pengaruh positif terhadap
kualitas audit. Sebut saja penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti
(2011), Kurniasih dan Rohman (2014), serta Pratistha dan Widhiyani
(2014) membuktikan audit fee berpengaruh positif terhadap kualitas
audit. Apabila audit fee tinggi akan berpengaruh terhadap auditor dalam
meningkatkan kualitas auditnya. Audit fee yang diberikan selama satu
tahun serta estimasi biaya operasional yang dibutuhkan selama
pelaksanaan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit yang
dihasilkan.
Didukung dengan penelitian Hartadi (2009) semakin besarnya
audit fee yang diberikan oleh pihak manajemen kepada auditor maka
dapat meningkatkan kualitas auditannya.

Hubungan antara Audit Tenure dengan Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Adanya isu antara auditor dengan klien yang terjadi, berdampak
pada kepercayaan publik mengenai profesi seorang auditor menjadi
berkurang. Pihak pengguna laporan keuangan menganggap bahwa
akuntan publik memiliki independensi yang cukup rendah ketika
memiliki perikatan audit dengan klien yang terlampau lama sehingga,
berkurangnya objektivitas seorang auditor pada saat mereka melakukan
penugasan audit kliennya.
Lamanya tenure yang terjadi dapat menimbulkan semakin eratnya
hubungan antara auditor dengan klien yang dapat memicu auditor untuk
harus mengikuti keinginan kliennya agar laporan keuangan tersebut
dinilai dengan pendapat auditor yang baik, hal tersebutlah yang akan
menurunkan sikap objektifitas seorang auditor dan karenanya auditor
harus tetap menjaga sikap skeptis pada dirinya.
Penelitian yang dilakukan oleh Al-Thuneibat (2011) mengenai
hubungan audit tenure dengan kualitas audit, kesimpulan yang dapat
diambil dari penelitiannya adalah audit tenure memiliki pengaruh
negatif terhadap kualitas audit. Apabila jumlah tahun tenure semakin
meningkat maka independensi auditor menurun dan kualitas audit juga
akan berkurang.
Didukung oleh penelitian Panjaitan (2014), Giri (2010), Mgbame
(2012), serta Paramita dan Latrini (2015) audit tenure berpengaruh
negatif terhadap kualitas audit. Dari beberapa hasil penelitian tersebut
maka peneliti menyimpulkan bahwa audit tenure yang berlangsung
dalam jangka waktu yang lama juga dapat menyebabkan auditor akan
semakin percaya diri dengan pendekatan audit yang digunakan
sehingga, tidak adanya pengembangan strategi serta inovasi yang
dilakukan auditor untuk mencapai kualitas audit yang berkualitas

Rotasi Auditor (skripsi dan tesis)

Agar independensi akuntan publik dapat terlindungi, maka dari itu
di beberapa negara telah ditetapkan peraturan mengenai adanya rotasi
akuntan publik. Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk melakukan
rotasi akuntan publik yang diatur pada Sarbanes-Oxley Act. Peraturan
tersebut mewajibkan akuntan publik yang mengaudit kliennya di rotasi
setiap 7 (tujuh) tahun sekali.
Terdapatnya isu tentang Enron yang melibatkan Kantor Akuntan
Publik (KAP) International Arthur Anderson (AA), maka dari itu di
Indonesia dan Malaysia melakukan peraturan wajib rotasi auditor.
Dilakukannya peraturan tersebut dengan tujuan agar dapat lebih
meningkatkan dan menjaga independensi auditor baik secara tampilan
maupun dari segi fakta. Rotation Mandatory ini diharapkan dapat
berpengaruh secara signifikan pada pelaksanaan audit yang dilakukan
seorang auditor sehingga independensinya tetap terjaga. Pemberian jasa
audit kepada klien atas laporan keuangan dilakukan oleh KAP paling
lama 6 (enam) tahun buku secara berurut dan untuk seorang akuntan
publik selama – lamanya adalah 3 (tiga) tahun buku berturut – turut.
Seorang akuntan publik dan KAP dapat menerima kembali penugasan
yang diberikan oleh klien setelah 1 (satu) tahun buku berurut tanpa
memberikan jasa audit atas laporan keuangan kepada kliennya.
Pemberian jasa oleh akuntan publik dan KAP terdapat pada
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 mengenai jasa
akuntan publik. Setelah itu peraturan tersebut diubah menjadi
359/KMK/06/2003 mengenai jasa akuntan publik. Pada praktiknya,
peraturan tentang rotasi akuntan publik dan KAP ini menjadi tidak
efekif karena menimbulkan pro dan kontra dari para akuntan praktisi.
Hal tersebut disebabkan karena adanya peraturan yang dikeluarkan yaitu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang
menyempurnakan peraturan sebelumnya dan mengakhiri pemberlakuan
kedua KMK yang sebelumnya. Sehingga, ketentuan mengenai
pembatasan masa perikatan audit KAP dan akuntan publik dan
komposisi KAP diatur pada PMK No.17/PMK.01/2008 Pasal 3.
Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan diberlakukannya
rotasi audit jika :
a. KAP yang melakukan perubahan komposisi akuntan publik yang
berakibat 50% jumlah akuntan publiknya atau lebih berasal dari
KAP yang menyelenggarakan audit atas laporan keuangan pada
suatu perusahaan.
b. Perubahan nama KAP yang memiliki komposisi 50% atau lebih
yang berasal dari KAP yang menyelenggarakan audit atas laporan
keuangan di suatu perusahaan, maka diberlakukan sebagai
kelanjutan KAP asli akuntan publik yang bersangkutan.
c. Peraturan tersebut dimanfaatkan oleh KAP untuk merubah
komposisi, sehingga jumlah partner 50% atau lebih dibandingkan
dengan partner lamanya.
Di Malaysia, regulator seperti Malaysia Securities Commision
(SC) dan Bursa Malaysia menjadi peduli dengan adanya rotasi audit.
MIA (Malaysian Institute of Accountants) dan MICPA (Malaysian
Institute Certified Publik of Accountant) sepakat untuk mendirikan
MIA/MICPA taskforce pada Bulan Mei 2002 bersama dengan auditor
kemerdekaan. Kesepakatan tersebut ialah secara keseluruhan kerugian
dari rotasi wajib perusahaan audit baik harga yang tinggi, gangguan dan
kehilangan pengetahuan akumulatif, serta pembatasan kebebasan
perusahaan dalam memilih auditornya sendiri akan lebih besar dari
manfaat berasal dari rotasi perusahan audit tersebut (Malaysian Institute
of Accountants, 2002). MIA merekomendasikan bahwa wajib ada rotasi
audit dari mitra audit bertanggungjawab terhadap audit yang dilakukan
pada perusahaan yang terdaftar setelah periode tidak lebih dari 5 (lima)
tahun. Selanjutnya, partner audit melakukan rotasi setelah jangka waktu
tersebut sampai dengan 2 (dua) tahun berlaku.

Audit Fee (skripsi dan tesis)

Audit fee merupakan imbalan atas jasa audit yang dilakukannya.
Hingga sekarang ini belum adanya peraturan yang jelas mengenai aturan
audit fee yang harus ditagih KAP kepada kliennya. Pada saat penugasan
untuk penetapan audit fee tidak kalah penting di dalam penugasan,
tentunya seorang auditor bekerja untuk memperoleh penghasilan yang
mencukupi untuknya. Oleh karenanya, penentuan tentang audit fee perlu
segera disepakati antara auditor dan klien agar tidak timbul perang tarif
yang nantinya dapat merusak kredibilitas akuntan publik
(Kurniasih,2014).
Chintya (2015) mendefiniskan audit fee merupakan pembayaran
yang illegal atas jasa audit yang dilakukan atau jumlah dari pembayaran
kepada auditor dalam rangka memberikan jasanya selain dari jasa audit.
Besar kecilnya audit fee dipengaruhi oleh beberapa faktor. Aturan Etika
Kompartemen Akuntan Publik (2000) menyebutkan bahwa besarnya
audit yang diterima oleh auditor dapat beragam dan dipengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya resiko pada penugasan auditnya,
kompleksitas jasa audit, tingkat keahlian yang digunakan, struktur biaya
pada KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional yang lain.
Gammal (2012) mendefinisikan bahwa audit fee adalah total upah
yang telah dibebankan kepada auditor untuk pelaksanaan audit.
Biasanya penentuan tarif audit fee dilakukan berdasarkan perjanjian
klien dengan auditor sesuai dengan berlangsungnya proses audit,
pelayanan, serta jumlah staff yang dibutuhkan selama pengerjaan audit.
Sebelum dilakukannya proses audit, audit fee telah ditentukan terlebih
dahulu.
Pada dasarnya auditor mengharapkan dapat menerima audit fee
berdasarkan pelayanan yang sudah diberikannya. Namun disisi lain,
perusahaan juga memikirkan agar audit fee tidak menjadi beban untuk
keuangannya. Pengungkapan audit fee bersifat voluntary disclosure di
kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Konsekuensinya tidak
semua perusahaan yang terlist di BEI & BEM untuk mencantumkan
audit fee di laporan keuangannya. Pada laporan keuangan Indonesia,
jumlah audit fee disajikan pada professional fees sedangkan untuk
Malaysia audit fee disajikan pada laporan keuangan dalam auditor
remuneration. Didukung dengan penelitian sebelumnya yang
menggunakan proksi pengukur professional fees dan remuneration
yaitu Chintya (2014), Hartadi (2009), Hazmi dan Sudarno (2013). Jadi,
secara sekilas hasil dari penelitian sebelumnya dapat dibuktikan bahwa
pengungkapan audit fee untuk Malaysia jauh lebih baik jika
dibandingkan dengan di Indonesia dikarenakan menampilkan fee yang
sesungguhnya.
Berdasarkan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) mengenai
penetuan audit fee menerbitkan Surat Keputusan No.
KEP.024/IAPI/VII/2008. Penentuan audit fee terkait dengan perikatan
audit adalah :
a. Kebutuhan klien
b. Tugas dan tanggung jawab berdasarkan hukum (statutory duties)
c. Tingkat keahlian (levels of expertise)
d. Tanggung jawab yang terdapat pada pekerjaan yang dilakukan
e. Tingkat kompleksitas pekerjaan
f. Lamanya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan
untuk menyelesaikan pekerjaan
g. Basis penetapan fee yang disepakati
Di Malaysia terdapat pada MIA (Malaysian Institute of
Accountants) yang menerbitkan RPG 7 (Recommended Practice Guide
7) tentang penentuan tagihan jasa assurance professional kepada klien
yang telah diberlakukan efektif mulai 1 Maret 2010. RPG 7 menjelaskan
bahwa jasa professional untuk audit adalah sebesar dibawah RM 800
nilai yang tidak realistis (Chintya, 2015). Dengan begitu, Malaysia
artinya memiliki nilai minimum pada penentuan audit fee sedangkan
Indonesia, regulator belum menentukan nilai minimum pada audit fee.

Audit Tenure ( Masa Perikatan Audit dengan Klien) (skripsi dan tesis)

Tenure merupakan lamanya masa perikatan antara auditor dengan
klien terkait pada jasa audit yang telah disetujui kedua belah pihak.
Tenure menjadi sebuah perdebatan masalah ketika tenure yang terjadi
dilakukan secara singkat maupun dilakukan dalam jangka waktu yang
lama. Tenure yang singkat mengakibatkan pemahaman auditor terhadap
operasi perusahaan maupun organisasi perusahaan kurang, sedangkan
tenure yang terlampau lama berakibat pada berkurangnya independensi
auditor dalam menjalankan tugasnya.
Kurniasih dan Rohman (2014) mengemukakan bahwa dengan
adanya audit tenure yang singkat ketika auditor memperoleh klien yang
baru akan membutuhkan waktu bagi auditor untuk menyesuaikan dan
memahami kliennya di lingkungan bisnis. Tenure yang singkat akan
berimbas pada terbatasnya pemerolehan informasi dan bukti – bukti,
sehingga ketika auditor mendapatkan data yang hilang ataupun sengaja
dihilangkan oleh pihak manajemen akan susah untuk ditemukan.
Begitupun dengan sebaliknya, audit tenure dengan jangka waktu yang
lama akan menimbulkan adanya hubungan emosional atau kedekatan
diantara auditor dengan kliennya. Hal tersebut dapat mengakibatkan
menurunnya sikap independensi seorang auditor. Adanya harapan pada
pemulihan kepercayaan pihak pengguna laporan keuangan, maka
dengan audit tenure yang singkat dapat lebih meningkatkan kompetensi
dari seorang auditor agar dapat menghasilkan kualitas audit yang bisa
diandalkan oleh penggunanya.
Isu terkait audit tenure yang diungkapkan oleh Giri (2010), tentang
kecurangan yang dilakukan oleh Enron di US dengan melibatkan KAP
ternama di masa itu International Arthur Anderson (AA). Auditor disini
seharusnya sebagai pihak yang independen dan profesional justru
menjadi faktor pemicu adanya masalah ini. AA yang sudah hampir 20
tahun melakukan tugas pengauditan perusahaan Enron akan tetapi, AA
tidak dapat mengungkapkan adanya permasalahan yang dihadapi Enron.
Kondisi tersebut memincu adanya indikasi penugasan audit yang
dilakukan terlampau lama oleh auditor dapat menurunkan tingkat
independensi seorang auditor.
Sinaga (2012) pada penelitiannya menyimpulkan adanya dua
faktor utama yang dapat memunculkan hubungan negatif di antara
auditor dengan klien dan kualitas audit yaitu berkurangnya independensi
yang akan seiring timbul akibat adanya kedekatan emosional antar
auditor dengan klien serta menurunnya kapasitas auditor dalam
memberikan penilaian kritikal. Tenure yang lama akan mengarah pada
kedekatan emosional KAP dan pihak manajemen perusahaan.
Terdapat peraturan yang mengatur mengenai audit tenure di
Indonesia yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 mengenai “Jasa Akuntan Publik”.
Peraturan tersebut adalah perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 423/KMK.06/2002, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit
umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh
KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh
seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturutturut.
Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
17/PMK.01/2008 mengenai “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan
tersebut mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan
keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6
(enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik
paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik
dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan audit umum
untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum
atas laporan keuangan klien tersebut. Sedangkan untuk Malaysia tidak
memiliki kebijakan tetap mengenai batas lamanya audit tenure. Hal
tersebut juga dibuktikan pada penelitian Shafie, et al (2009) tidak
terdapat kebijakan yang mengatur perihal audit tenure di Malaysia.

Kualitas Laba (skripsi dan tesis)

Pada PSAK Kerangaka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan (2007) kualitas laba ialah karakteristik kualitatif yang
membuat informasi pada laporan keuangan dapat berguna untuk
penggunanya yang berkepentingan serta dijadikan sebagai dasar
pembuat keputusan yang tepat. Laba yang memiliki kualitas baik
apabila laba dapat dijadikan sebagai indikator yang baik untuk laba di
masa yang mendatang.
FASB menyatakan bahwa laba akan berkualitas ketika laba
tersebut memiliki karakteristik yang kualitatif sesuai dengan kerangka
konseptual dalam FASB, dimana laporan keuangan harus relevan dan
reliabel. Sedangkan PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan mengatakan bahwa ada empat karakteristik yaitu
dapat dipahami, andal, relevan, dan dapat dibandingkan (Kartikasari,
2012).
Proksi kualitas audit yaitu kualitas laba akan diukur dengan
menggunakan nilai total akrual. Dari tinggi rendahnya nilai akrual
biasanya digunakan untuk mengukur apakah manajer melakukan
manajemen laba di perusahaannya atau tidak. Hartadi (2009)
mengemukakan bahwa tingginya rendahnya total akrual pada
perusahaan menunjukkan tinggi atau rendahnya tingkat manajemen laba
yang dilakukan.
Total akrual menggambarkan bahwa tingginya tingkat akrual
akibat dari diskresi manajemen yang merupakan adanya hak kebebasan
yang dimiliki oleh manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi di
perusahaannya dalam mencapai tujuan. Semakin tingginya manajemen
laba yang dilakukan oleh manajemen ditunjukkan dengan semakin
besarnya tingkat total akrual begitupun dengan sebaliknya. Penggunaan
total accrual sebagai proksi kualitas audit ini juga dilakukan oleh
Hartadi (2009), Chih-Ying et al. (2008), Hoitash et al. (2007), dan
Jackson et al. (2008). Oleh karena itu, praktik manajemen laba yang
dilakukan dapat berakibat pada kualitas laba yang dilaporkan menjadi
rendah.

Kualitas Audit Kualitas Audit

Dalam sebuah perusahaan, audit merupakan hal yang penting
untuk perusahaan karena dapat memberikan pengaruh yang signifikan
kepada perusahaan. Masa depan perusahaan berada pada laporan
keuangan yang di audit. Apabila dalam pelaksanaan audit terdapat salah
saji material yang disengaja maka dapat berimbas pada kewajaran
laporan keuangan perusahaan. Audit merupakan proses pemeriksaan
dan memberikan informasi yang akurat mengenai kegiatan ekonomi
perusahaan. Dalam melakukan audit harus dilakukan oleh pihak yang
berkompeten yaitu auditor. Pada saat pengambilan keputusan audit,
auditor memiliki peranan yang sangat penting.
Terdapat beberapa pandangan mengenai definisi kualitas audit.
Salah satunya Sinaga (2012) menyatakan bahwa dari sisi auditor,
kualitas audit dilihat ketika auditor bekerja berdasar pada standar
profesional yang ada serta melakukan penilaian resiko bisnis audit yang
baik sedangkan, dari sisi entitas dan pengguna kualitas audit dilihat
ketika auditor bisa memberikan jaminan mengenai tidak adanya fraud
yang ada pada laporan keuangan auditan. Sedangkan dari sisi auditor
memiliki pandangan bahwa kualitas audit terjadi ketika auditor bekerja
sesuai dengan standar profesional yang ada serta dapat menilai resiko
bisnis audit dengan baik dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya
resiko litigasi dan menghindari terjadinya kejatuhan reputasi auditor.
De Angelo (1981) mendefiniskan kualitas audit adalah
kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi adanya kesalahan pada
laporan keuangan serta menginformasikannya kepada pengguna laporan
keuangan. Sehingga, kulitas audit sebagai suatu kemungkinan bahwa
auditor akan menemukan baik dan jujur pada kekeliruan yang terdapat
pada laporan keuangan, kelalaian terdeteksi dari sistem yang dimiliki
oleh klien.
Menurut Hartadi (2012) menyatakan kualitas adalah sifat
profesional akuntan publik yang harus dipertahankan dan diperhatikan
oleh akuntan publik. Sikap independen sangatlah penting bagi auditor
untuk menghasilkan kualitas audit yang baik dimana akuntan publik
menomor satukan kepentingan publiknya sebelum mementingkan
entitas atau auditornya. Apabila hasil auditan baik maka dapat
meningkatkan citra kantor akuntan publik.
Kualitas audit dapat meminimalisir kesenjangan harapan diantara
kantor akuntan publik dengan pihak pengguna jasa audit yang diakui
secara global, dengan itu dampak penguasaan auditor terhadap kualitas
audit akan lebih besar pada bukti ex-post di konteks yang berbeda
(Kurniasih, 2014).
Tujuan dari kualitas audit adalah untuk bisa mendapatkan hasil
audit yang optimal sehingga dapat dipergunakan oleh pihak pengguna
laporan keuangan dengan diikuti oleh sikap independensi auditor pada
saat melaksanakan tugas audit untuk mendeteksi kesalahan dan
melaporkan hasil yang transparan beserta bukti – bukti yang
diperolehnya. Untuk membuat pihak investor dan pengguna laporan
keuangan dapat yakin atas keandalan laporan keuangan maka pihak
manajemen perusahaan mengharapkan kualitas audit yang baik. Apabila
auditor berhasil untuk menemukan dan mengevaluasi salah saji material
laporan keuangan klien dapat dikatakan auditor memiliki kualitas audit
yang tinggi. Sedangkan, ketika auditor gagal untuk mengevaluasi dan
belum mampu untuk menerbitkan laporan audit yang bersih dari salah
saji material akan menghalangi kualitas audit yang baik.
Pada penelitian ini kualitas audit menggunakan proksi kualitas
laba. Kualitas laba dengan kualitas audit seringkali dikaitkan dalam
laporan keuangan. Menentukan apakah angka – angka yang terdapat di
laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan kondisi
sebenarnya, yakni hasil dari operasi perusahaan serta kondisi keuangan
klien yang bersangkutan adalah tujuan auditor eksternal. Panjaitan
(2014) mengungkapkan bahwa kualitas yang dihasilkan kurang baik,
maka angka laba yang dihasilkan pada laporan keuangan cenderung
mengandung akun – akun yang kurang tepat dalam menggambarkan
hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan.
Kartikasari (2012) bahwa ketika kualitas audit yang dihasilkan
buruk menggambarkan bahwa laba yang dihasilkan oleh perusahaan
cenderung tidak tepat dalam menggambarkan hasil operasi perusahaan
serta kondisi perusahaan. Pada penelitian Chen, et al (2004) juga telah
memberikan bukti bahwa nilai total akrual yang tinggi menunjukkan
bahwa kualitas laba perusahaan yang rendah begitupun sebaliknya.

Teori Keagenan (skripsi dan tesis)

Teori Keagenan dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976),
yaitu sebuah organisasi ialah suatu hubungan maupun perjanjian di
antara principal dan agent. Teori agen ini muncul ketika satu orang atau
lebih (principal) mendelegasikan sebagian dari wewenangnya kepada
agen. Teori ini berhubungan dengan utility maximizers dimana adanya
peluang besar pada setiap pihak untuk mengoptimalkan kepentingannya
(Kurniasih, 2014).
Panjaitan (2014), pada dasarnya teori keagenan (agency theory)
membahas mengenai adanya kesepakatan diantara pemegang saham
dengan manajer dalam urusan pengelolaan perusahaan. Pada dasarnya
dalam keberhasilan bidang operasional di perusahaan manajer memiliki
tanggung jawab yang besar. Apabila terjadi kegagalan dalam
operasional perusahaan, maka jabatan dan fasilitas sebagai taruhannya.
Dengan adanya alasan tersebut mendasari mengapa seorang manajer
ingin melakukan manjemen laba untuk memenuhi kepentingannya
sendiri tanpa memikirkan orang lain.
Di dalam prakteknya manajer lebih mengetahui informasi dan
kondisi perusahaan dibanding pemilik modal akan tetapi, terkadang
manajer tidak memberikan informasi berdasarkan kondisi perusahaan
sebenarnya. Kondisi tersebut dinamakan asimetri informasi. Kondisi
asimetri informasi dapat mengakibatkan manajer memiliki kesempatan
yang besar dalam melakukan manajemen laba.
Pada dasarnya teori keagenan digunakan dalam mengatasi dua
masalah yang ada dalam keagenan. Pertama, terjadinya keinginan atau
tujuan yang saling berlawanan antara principal dan agent. Kedua,
masalah pembagian yang terjadi saat pembagian menanggung resiko
dimana principal dan agent memiliki perbedaan sikap. Adanya
kesamaan sikap dan tujuan diantara principal dengan agent dapat
memengaruhi agent dalam membuat laporan keuangan yang sesuai
dengan kondisi sebenarnya. Kualitas yang baik pada laporan keuangan
dapat memperoleh kualitas audit yang baik juga.
Prinsipal membutuhkan pihak ketiga (auditor) untuk
melaksanakan tugas audit pada laporan keuangan dalam meningkatkan
hasil kualitas laporan keuangan agar kepercayaan publik meningkat.
Auditor disini berfungsi untuk memonitor bagaimana tindakan manajer
sebagai agen dan memastikan agar agen tidak bertindak sesuai dengan
keinginan pribadi demi keuntungannya sendiri. Auditor merupakan
pihak yang dapat menjembatani antara principal dengan agent.
Tugasnya ialah untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan
keuangan perusahaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku
umum.
Masalah keagenan auditor yang terjadi bersumber dari mekanisme
kelembagaan, yaitu ketika auditor sebagai pihak yang dipilih oleh
pemilik saham bertugas untuk melaksanakan audit pada kepentingan
saham, akan tetapi jasa auditor dibayarkan oleh pihak manajemen. Dari
hal tersebut dapat memunculkan benturan kepentingan yang tidak dapat
dihindari oleh seorang auditor dan memunculkan adanya
ketergantungan auditor terhadap kliennya agar masa perikatannya tidak
terputus di masa depan, dengan harus mematuhi berbagai keinginan
kliennya sehingga auditor merasa kehilangan independensinya
(Kartikasari, 2012).
Teori agensi dapat terjadi pada kontrak kerja dimana
memaksimalkan kegunaan yang diharapkan oleh principal namun tetap
mempertahankan agen yang bekerja dengan optimal. Jadi, teori
keagenan juga berfungsi dalam membantu auditor memahami adanya
konflik antara principal dengan agent. Dengan adanya auditor
diharapkan tidak adanya kecurangan yang terjadi pada laporan
keuangan sekaligus dapat mengevaluasi kinerja agen agar dapat
memberikan informasi yang bermanfaat untuk pihak investor, maupun
kreditor pada saat pengambilan keputusan.
Kartikasari (2012) menyatakan bahwa tanggung jawab dan peran
seorang auditor mencakup beberapa hal sebagai berikut :
a. Mendeteksi dan melaporkan kesalahan serta kewajaran
(irregularities) laporan keuangan, terutama jika terjadi fraud.
b. Memberikan informasi tentang adanya resiko – resiko bisnis klien.
c. Menentukan dan menilai tindakan melanggar hukum.
d. Meningkatkan kualitas audit dan efektivitas audit.
Dalam pemilihan auditor, indikator pertamanya ialah kualitas
audit. Maksudnya adalah pada saat memilih auditor, jasa pelayanan
yang diberikan auditor kepada klien adalah dasar pertimbangan yang
pertama. Konsistensinya dengan teori keagenan, manajemen perusahan
selalu berusaha memuaskan apa yang diinginkan investor yang dapat
membuat reputasi manajemen baik dimata investor. Hal tersebut juga
berhubungan terhadap independensi seorang auditor dimana, auditor
yang memiliki jangka waktu perikatan yang lama dengan perusahaan
dapat menimbulkan rasa nyaman yang dapat mengganggu objektifitas
dan independensi auditor. Adanya masalah keagenan dari sisi auditor
yaitu auditor mempunyai keinginan mempertahankan serta
meningkatkan pendapatan jasa auditornya dengan memenuhi segala
keinginan klien yang di audit olehnya, terutama klien yang sudah
memiliki perikatan yang lama dengannya.
Dari permasalahan tersebut, auditor harus tetap
mempertimbangkan resiko litigasi yang timbul dalam memaksimalkan
profitabilitas. Kegagalan yang dilakukan auditor dalam mengaudit dapat
mengakibatkan pada pengenaan sanksi oleh pemerintah yang akan
merusak reputasi seorang auditor. Pemerintah sangat berperan untuk
melindungi kepentingan publik dengan mengeluarkan kebijakan –
kebijakan mengenai penyimpangan agar kualitas audit tetap terjaga.

Hubungan Kompetensi dengan Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan
dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit
secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan
tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang
digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih
mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas,
auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang
semakin kompleks. Dengan begitu auditor akan dapat menghasilkan
audit yang berkualitas tinggi. Adapun Bedard (1986) dalam lastanti
(2005) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang
memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang
ditunjukkan dalam pengalaman audit.
Pertiwi dan Agusti (2013) menyatakan bahwa kompetensi
berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa
kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang
baik. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit memang
harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar
penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya.

Hubungan Akuntabilitas dengan Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang
dipercayakan kepadanya guna pencapaian tujuan yang
ditetapkan.Seorang akuntan publik wajib untuk menjaga perilaku etis
mereka kepada profesi, masyarakat dan pribadi mereka sendiri agar
senantiasabertanggung jawab untuk menjadi kompeten dan berusaha
obyektifdan menjaga integritas sebagai akuntan publik (Bawono dan
Singgih, 2010).
Akuntabilitas adalah keadaan dimana seseorang
mempertanggung-jawabkan segala tindakan yang dilakukan. Auditor
bertanggung-jawab terhadap hasil penilaian bukti-bukti audit yang
diberikan klien, sehingga hasil dari penilaian tersebut dapat dijadikan
dasar pengambilan keputusan oleh klien. Jika auditor memiliki
akuntabilitas yang tinggi, maka hasil penilaian akan berkualitas.
Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas
organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang
lebih baik.
Iskandar dan Indarto (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas
berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal tersebut menunjukkan
bahwa hasil audit yang dilakukan auditor akan semakin baik dan
semakin berkualitas apabila auditor tersebut dapat mempertanggung
jawabkan pekerjaan audit yang dilakukan.

Hubungan Due Professional Care dengan kualitas audit (skripsi dan tesis)

Due professional caredapat diartikan sebagai sikap yang
cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi
terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam
melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan
tanggung jawab. Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada
terhadap resiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, auditor akan
mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian
laporan keuangan lebih mudah dan cepat. Untuk itu dalam
mengevaluasi bukti audit,auditor dituntut untuk memiliki keyakinan
yang memadai. Due professional care menjadi hal penting yang harus
diterapkan oleh auditor dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya
agar dicapai kualitas audit yang memadai. Auditor harus selalu cermat
dan seksama dalam segala hal untuk mencapai keyakinan yang
memadai. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang
dikerjakan auditor pada berbagai aspek audit seperti evaluasi risiko
audit, penentuan signifikansi dan risiko audit, evaluasi bukti audit,
pemilihan pengujian dan hasilnya, penentuan kompetensi, integritas
serta kesimpulan oleh pihak lain yang berkaitan dengan penugasan
audit. (Hardiningsih dan Oktaviani, 2012) dalam (Iskandar dan
Indarto, 2015).
Penelitian Wardhani dan Suryono (2013) menyatakan bahwa
due professional care berpengaruh positif terhadap kualitas audit.Hal
tersebutmenunjukkan bahwa semakin auditor mampu mempertahankan
sikap skeptis profesionalnya, maka laporan keuangan yang diaudit
tidak dapat dipercaya lagi, dan memungkinkan adanya litigasi paska
audit

Hubungan Pengalaman dengan Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Herman (2009) menyatakan bahwa pengalaman adalah
keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwaperistiwa yang dialami dalam perjalanan hidupnya. Pengalaman
berdasarkan lama bekerja merupakan pengalaman auditor yang
dihitung berdasarkan suatu waktu/tahun. Sehingga auditor yang telah
lama bekerja sebagai auditor dapat dikatakan auditor bepengalaman.
Penelitian Oklivia dan Marlinah (2014) menyatakan bahwa
pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal tersebut
mengidentifikasi bahwa semakin lama masa kerja auditor maka
pengalaman yang dimiliki akan semakin baik dalam meningkatkan
kualitas audit yang dihasilkan.

Hubungan Independensi terhadap Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Indepedensi adalah sikap bebas yang diharapkan dari seorang
auditor untuk tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak pihak manapun
dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga tidak merugikan pihak
manapun. Dengan adanya sikap independensi dari seorang auditor dan
diperkuat dengan adanya kepuasan auditor dalam kaitannya dengan
Independensi
Kompetensi
Pengalaman Kerja
Due Professional Care
Akuntabilitas
Kualitas Audit
dukungan rekan sekerja dan atasan, serta auditor yang semakin puas
dengan pekerjaannya, maka auditor tersebut dapat bekerja dengan
lebih baik sehingga berdampak pada semakin meningkatkan kualitas
audit (Luthans, 2002) dalam (Iskandar dan Indarto 2015).
Independensi mempunyai empat faktor penting, yaitu lama
hubungan dengan klien (audit tenure), tekanan dari klien, telaah dari
rekan auditor (peer review) serta jasa non-audit. Dengan tingkat
independensi yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas
tinggi.
Penelitian Wiratama dan Budiartha (2015)menyatakan bahwa
Indepedensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin auditor mampu menjaga indepedensinya
dalam menjalankan penugasan profesinya maka kualitas audit yang
dihasilkan akan meningkat.

Kompetensi (skripsi dan tesis)

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2001)
menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang
memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
Seangkan, standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001)
menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan
laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya
dengan cermat dan seksama. Oleh karena itu, maka setiap auditor
wajib memiliki kemahiran profesionalitas dan keahlian dalam
melaksanakan tugasnya sebagai auditor.
Ketrampilan dari seorang ahli yang memiliki tingkat
ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek
tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman serta memiliki
pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan
dalam pengalaman audit. Pengalaman audit yang cukup eksplisit dapat
melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama.
Sudut pandang auditor individual, audit tim dan Kantor
Akuntan Publik (KAP) dalam menilai kompetensi adalah: kompetensi
auditor individual dan kompetensi audit tim. Selain itu, adanya
perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan
memiliki kaitan dengan kualitas audit.
Kompetensi besaran KAP sering diukur dari jumlah klien dan
persentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk
tidak berpindah pada KAP yang lain.Lebih spesifik terdapat 5 (lima)
tahapan yang membedakan proses keahlian auditor, yaitu:
a. Tahap Novice yaitu tahapan dalam mengenal terhadap
kenyataan dan membuat pendapat hanya berdasarkan aturanaturan yang tersedia. Keahlian tahap pertama ini biasanya
dimiliki oleh keahlian para staf audit pemula yang baru lulus
dari perguruan tinggi.
b. Tahap advanced beginner, pada tahap ini auditor sangat
bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup
kemampuan untuk merasionalkan segala tindakan audit, namun
demikian, auditor pada tahap ini mulai dapat membedakan
aturan yang sesuai dengan suatu tindakan.
c. Tahap Competence, pada tahap ini auditor harus mempunyai
cukup pengalaman untuk menghadapi situasi yang kompleks.
Tindakan yang diambil disesuaikan dengan tujuan yang ada
dalam pikirannya dan kurang sadar terhadap pemilihan,
penerapan, dan prosedur aturan audit.
d. Tahap disebut Profiency, pada tahap ini segala sesuatu menjadi
rutin, sehingga dalam bekerja auditor cenderung tergantung
pada pengalaman yang lalu. Disini instuisi mulai digunakan
dan pada akhirnya pemikiran audit akan terus berjalan sehingga
diperoleh analisis yang substansial.
e. Tahap expertise, pada tahap ini auditor mengetahui sesuatu
karena kematangannya dan pemahamannya terhadap praktek
yang ada. Auditor sudah dapat membuat keputusan atau
menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian segala
tindakan auditor pada tahap ini sangat rasional dan mereka
bergantung pada instuisinya bukan pada peraturanperaturan
yang ada.

Akuntanbilitas (skripsi dan tesis)

Akuntabilitas atau dalam bahasa inggris accountability
memiliki arti yaitu keadaan untuk dipertanggung-jawabkan, keadaan
dapat dimintai pertanggung-jawaban. Akuntabilitas sebagai bentuk
dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha
mempertanggung- jawabkan semua tindakan dan keputusan yang
diambil kepada lingkungannya. (Wardhani dan Suryono, 2013)
Tanggung jawab auditor terletak pada menemukan salah saji
baik yang disebabkan karena kekeliruan atau kecurangan dan
memberikan pendapat atas bukti audit yang diberikan klien. Tidak
hanya bertanggung jawab pada klien, tapi auditor juga memiliki
tanggung jawab terhadap profesinya. Auditor harus mematuhi standar
profesi yang ditetapkan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik. Menurut SPAP (2011:110.3) auditor independen juga
bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk
mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya.
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya
melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara
periodik (Stanbury,2003). Pengukuran akuntabilitas dapat dilihat dari
motivasi, pengabdian pada profesi, dan kewajiban sosial (Singgih dan
Bawono,2010).

Due professional care (skripsi dan tesis)

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional
yang cermat dan seksama. Sikap kecermatan dan kehati-hatian
profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak
secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu sesuai dengan
persyaratan penugasan. (SPAP,2011:130.4). Penggunaan kemahiran
profesi dengan cermat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan
auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut.
(SPAP,2011:230.1).
Due professional care memiliki arti kemahiran profesional
yang cermat dan seksama. Menurut PSA No. 4 SPAP (2001),
kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran
profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme
profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap
bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi
terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional
dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh
keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji
material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan..
Pengukuran Due Profesional Care dapat dilakukan melalui dua aspek
yaitu skeptisme profesional dan keyakinan memadai
(SPAP,2011:230.1).

Pengalaman Kerja (skripsi dan tesis)

Knoers dan Haditono (1999) mengatakan bahwa pengalaman
merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan
potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non
formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa
seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.
Pengalaman pada dasarnya pengalaman memiliki arti segala sesuatu
yang didapat atas kegiatan yang pernah dilakukan. Dalam bidang
auditing, pengalaman kerja auditor dapat memberikan gambaran
tentang kinerja auditor. Baik buruknya kinerja auditor mempengaruhi
kualitas audit. (Wardhani dan Suryono, 2013)
Seperti yang dikemukakan Singgih dan Bawono (2010) bahwa
Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam
memprediksi performance auditor. Pengalaman auditor akan semakin
berkembang dengan bertambahnya pengalaman audit. Pada umumnya
publik berasumsi bahwa pengalaman auditor akan mempengaruhi hasil
kerja auditor. Semakin banyak pengalaman kerja auditor, semakin baik
pula kualitas auditnya. Pengalaman akan mengasah kemampuan
auditor dalam melakukan pemeriksaan dan memperluas pengetahuan
auditor dalam bidangnya, sehingga meningkatkan kualitas audit.
Pengalaman dapat diukur dengan tiga indikator yaitu : lamanya
bekerja, frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan, dan
banyaknya pelatihan yang telah diikuti (Singgih dan Bawono,2010)

Independensi (skripsi dan tesis)

Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari
seorang akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam
melaksanakan tugasnya. Independensi dapat diproksikan menjadi
empat subvariabel, yaitu yang pertama lama hubungan dengan klien
(audit tenure), dimana pemerintah Indonesia membatasi masa kerja
auditor paling lama hanya 3 tahun untuk klien yang sama, sedangkan
untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Hal ini
dilakukan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat
mencegah terjadinya skandal akuntansi. Karna apabila auditor terlalu
dekat dengan klien akan membuat auditor puas dengan yang telah
dilakukannya sehingga prosedur audit yang yang dilakukannya
menjadi kurang tegas dan tergantung pada pernyataan manajemen.
Jadi apabila semakin rendah lama hubungan dengan klien (audit
tenure) akan semakin tinggi independensi auditor.
Yang kedua tekanan dari klien, hal ini biasanya muncul pada
situasi konflik antara auditor dengan klien dimana auditor dank lien
tidak sependapat dengan beberapa hasil pengujian laporan keuangan.
Sehingga membuat klien berusaha mempengaruhi auditor untuk
melakukan tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk dalam
pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien. Jadi apabila
semakin rendah tekanan dari klien akan semakin tinggi independensi
auditor. Yang ketiga telaah dari rekan auditor (peer review), hal ini
dilakukan sebagai cara untuk memonitor auditor agar dapat
meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit yang menuntut
transparasi pekerjaan. Biasanya peer review dilakukan rekan auditor
dalam satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Jadi apabila semakin tinggi
telaah dari rekan auditor (peer review) akan semakin tinggi
independensi auditor. (Agustin R dan Pertiwi NP, 2013)
Yang terakhir jasa non-audit, maksudnya disini adanya kantor
akuntan yang memberikan jasa lain selain audit misalnya jasa
konsultasi manajemen dan perpajakan. Hal ini dapat mengakibatkan
auditor kehilangan independensi karena secara langsung auditor akan
terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Jadi apabila semakin rendah
jasa non-audit akan semakin tinggi tinggi independensi auditor.

Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

sebagai probabilitas dimana seorang auditor
menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam
sistem akuntansi kliennya. (De Angelo,1981).
Menurut Public sector mendefinisikan audit quality sebagai
pemenuhan terhadap standar profesional dan terhadap syarat-syarat
sesuai perjanjian yang harus dipertimbangkan. Sedangkan menurut
Standart Pemeriksaan Keuangan Negara, kualitas hasil pemeriksaan
adalah laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan
dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan
peraturan perundang- undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi
tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada
entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta
tindakan koreksi yang direncanakan.
Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah
pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah
ditetapkan. (Mardisar dan Sari, 2007). Agar auditor dapat mencapai
kualitas audit sesuai dengan yang diharapkan, auditor harus
melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang telah
ditentukan. Sedangkan menurut SPAP (2011:150.1). Dengan aturan
atau standar yang telah ditetapkan, auditor dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik sehingga menghasilkan kualitas audit yang
tinggi. Hasil audit yang berkualitas akan mempengaruhi pengambilan
keputusan oleh pihak manajemen.
Ada tiga standar auditing yang telah ditetapkan yaitu :
1. Standar Umum.
a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang
memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai
auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh
auditor.
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya,
auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya
dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan.
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika
digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian
intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan
menetukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh
melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan
konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan.
a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan
keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia.
b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika
ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam
penyusunan laporan keuangan periode berjalan
dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut
dalam periode sebelumnya.
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan
auditor.
d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu
asersi.

Teori Atribusi (skripsi dan tesis)

Menurut Fritz Heider pencetus teori atribusi, teori atribusi
merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori
atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan
penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu
tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain
atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya
sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan
situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap
perilaku individu (Luthans, 2005) dalam (Hanjani dan Rahardja, 2014).
Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi
seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui
alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi
dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan
karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat
perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut
serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi
situasi tertentu.
Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain
dan situasi disekitarnya yang menyebabkan prilaku seseorang dalam
persepsi sosial yang disebut dengan dispositional attributions dan
situational attributions (Luthnas, 2005) dalam (Hanjani dan Rahardja,
2014).
Dispositional attributions atau penyebab internal yang mengacu
pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti
kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan sittuational
attributions atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkaran
sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku seperti kondisi sosial, nilainilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan
atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh
faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut.
Psikologterkenal, Harold Kelley dalam Luthnas (2005)
menekankan bahwa teori atribusi berhubungan dengan proses kognitif
dimana individu mengintepretasikan perilaku berhubungan dengan
bagian tertentu dari lingkungan yang relevan. Ahli teori atribusi
mengasumsikan bahwa manusia itu rasional dan didorong untuk
mengidentifikasi dan memahami struktur penyebab dari lingkungan
mereka. Inilah yang menjadi ciri teori atribusi. Frotz Heider juga
menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti
kemampuan, usaha, dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut
lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan
perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak
langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi
internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi
terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan
bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi
sikap dan kepuasaan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda
perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada
atribut eksternalnya.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena
peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya
pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya
karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu
terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan
suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu
aktivitas.

Kesadaran etis (skripsi dan tesis)

Etis adalah berhubungan atau sesuai dengan etika dan sesuai
dengan asas perilaku yang disepakati umum (Veronica, 2010). Muawanah
(2000) menyatakan bahwa kesadaran etik adalah tanggapan atau
penerimaan seseorang terhadap suatu peristiwa moral tertentu melalui
suatu proses penentuan yang kompleks sehingga dia dapat memutuskan
apa yang harus dia lakukan pada situasi tertentu.
Motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan
keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua
faktor dalam motif kesadaran, yaitu : 1) keinginan akan kestabilan atau
kepastian serta 2) kompleksitas dan keragaman (Ikhsan dan Ishak dalam
Utami, Noegroho, Indrawati, 2007). Keinginan akan kestabilan
menegaskan adanya kemampuan untuk memprediksikan. Keinginan akan
kestabilan ini mengaktifkan baik pikiran sadar maupun bawah sadar untuk
menghindari ketidakstabilan, ketidakjelasan, atau ketidakpastian
informasi. Motif kesadaran akan membantu auditor dalam memprediksi
suatu keputusan yang tidak terencana maupun ketika dihadapkan pada
keputusan yang terencana dengan baik, agar dapat menghadapi risiko dan
ketidakpastian dalam mengambil suatu tindakan (Utami, Noegroho,
Indrawati, 2007).

Pengalaman audit (skripsi dan tesis)

Menurut Gibbins (dalam Elfarini, 2007) pengalaman menciptakan
struktur pengetahuan, yang terdiri atas suatu sistem dari pengetahuan yang
sistematis dan abstrak.Pengetahuan ini tersimpan dalam memori jangka
panjang dan dibentuk dari lingkungan pengalaman langsung masa
lalu.Gibbins juga menjelaskan bahwa melalui pengalaman auditor dapat
memperoleh pengetahuan dan mengembangkan struktur pengetahuannya.
Auditor yang berpengalaman akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan
struktur memori lebih baik dibandingkan auditor yang belum
berpengalaman. Pengalaman kerja auditor dalam kurun waktu 4 tahun
telah berpengalaman untuk mengontrol kemungkinan terjadinya
penghentian prematur atas prosedur audit.Proporsi tentang pertimbangan
professional dalam akuntansi menunjukkan bahwa pengalaman
memunculkan suatu struktur pengetahuan yang skematik dan abstrak, yang
diperoleh dalam memori lama. Struktur pengetahuan memberikan suatu
petunjuk bagi proses pertimbangan dan respon terhadap situasi yang
timbul dalam proses audit (Tsui dan Gul dalam Utami, Noegroho,
Indrawati, 2007).Semakin banyak pengalaman auditor maka auditor
semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan
temuan audit.

Komitmen Organisasi (skripsi dan tesis)

Komitmen organisasi menurut Meyer dan Allen (1990) dalam
Purnamasari (2008) adalah bagaimana seseorang memiliki dorongan
dalam dirinya untuk berbuat sesuatu agar menunjang keberhasilan
organisasi tempatnya bekerja sesuai dengan tujuan dan kepentingan
organisasi.Komitmen organisasi yang tinggi menjadikan seorang individu
merasa memiliki organisasi dan ingin selalu memajukan organisasi.
Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha keras
mencapai tujuan organisasi (Angel & Perry, 1981 dalam Alexandra, 2011).
Individu yang tidak memiliki komitmen organisasi cenderung bekerja apa
adanya atau minimalis tanpa upaya inovatif dan kreatif dalam mencapai
tujuan organisasi. Komitmen organisasi akan mendukung individu untuk
bekerja maksimal sehingga tercipta hasil yang baik demi kemajuan
organisasi dan dapat meminimalkan terjadinya penghentian prematur atas
prosedur audit yang dilakukan oleh auditornya.

Komitmen Profesional (skripsi dan tesis)

Komitmen professional adalah tingkat loyalitas individu pada
profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut
(Trisnaningsih, 2003; Wahyudi, dkk; 2011). Dalam suatu organisasi
profesi seorang anggota organisasi dituntut untuk memiliki komitmen
profesi. Komitmen professional dapat diartikan sebagai intensitas
identifikasi dan keterlibatan individu dengan profesi tertentu. Komitmen
professional digambarkan sebagi suatu format fokus karir pada komitmen
pekerjaan yang menekankan pentingnya suatu profesi di masa hidup
seseorang.
Menurut Trisnaningsih (2003) dalam Wahyudi, dkk (2011)
mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara pengalaman auditor
dengan komitmen profesionalisme, hubungan dengan sesama profesi,
keyakinan terhadap profesi dan pengabdian terhadap profesi. Hal ini
disebabkan bahwa semenjak awal tenaga profesional telah dididik untuk
menjalankan tugas-tugas yang kompleks secara independen dan
memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas
dengan menggunakan keahlian dan dedikasi mereka secara professional.

Lokus Kendali (Locus of Control)(skripsi dan tesis)

Definisi lokus kendali (locus of control) menurut Rotter (2006)
dalam Gustati (2012) adalah tingkatan diman seseorang menerima
tanggung jawab personal terhadap apa yang terjadi pada diri mereka.
Lokus kendali dibagi menjadi dua, yaitu lokus kendali internal dan lokus
kendali eksternal. Lokus kendali internal mengacu kepada persepsi bahwa
kejadian baik positif maupun negatif, terjadi sebagai konsekuensi dari
tindakan atau perbuatan diri sendiri dan di bawah pengendalian diri.
Sedangkan lokus kendali eksternal mengacu kepada keyakinan bahwa
suatu kejadian tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindakan oleh
diri sendiri dan berada di luar control dirinya. Menurut Setiawan dan
Ghozali (2006 : 66) dalam Liantih (2010) lokus kendali menunjukkan pada
sejauh mana individu meyakini bahwa dia dapat mengendalikan faktorfaktor yang mempengaruhi dirinya.
Situasi dimana individu-individu dengan lokus kendali eksternal
merasa tidak mampu dalam mendapatkan dukungan kekuatan yang
dibutuhkannya untuk bertahan dalam suatu organisasi, maka mereka akan
meliki potensi untuk mencoba memanipulasi rekan atau objek lainnya
sebagai kebutuhan pertahanan mereka (Solar dan Bruehl, 1971 dalam
Liantih, 2010). Dalam konteks auditing, manipulasi atau ketidakjujuran
pada akhirnya akan menimbulkan penyimpangan perilaku dalam audit.
Perilaku yang dimaksud salah satunya berbentuk pengentian prematur atas
prosedur audit.
Hasil dari perilaku ini adalah penurunan kualitas audit yang dapat
dilihat sebagai hal yang perlu dikorbankan oleh individu untuk bertahan
dalam lingkungan kerja audit. Hal ini menghasilkan dugaan bahwa
semakin tinggi lokus kendali eksternal individu, semakin mungkin mereka
menerima penyimpangan perilaku dalam audit (Liantih, 2010).
Penelitian terdahulu yang dilakukan Qurrahman, dkk (2012)
menyatakan bahwa lokus kendali tidak berpengaruh signifikan terhadap
penghentian prematur atas prosedur audit.

Prosedur Review (skripsi dan tesis)

Prosedur review merupakan proses memeriksa / meninjau ulang hal
/ pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah
menyelesaikan tugasnya, padahal tugas yang disyaratkan tersebut gagal
dilakukan (Lestari, 2010). Prosedur ini berperan dalam memastikan bahwa
bukti pendukung telah lengkap dan juga melibakan pertimbangan ketika
terdapat sugesti bahwa penghentian prematur atas prosedur audit telah
terjadi (Indarto, 2011).
Berbeda dengan prosedur review yang berfokus pada pemberian
opini, kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit
sesuai standar auditing (Wahyudi, dkk; 2011). Keberadaan suatu sistem
kontrol kualitas akan membantu sebuah KAP untuk memastikan bahwa
standar profesional telah dijalankan dengan semestinya dalam praktik.
Terdapat 5 elemen dari kontrol kualitas yaitu independensi, integritas dan
obyektivitas, manajemen personalia, penerimaan dan keberlanjutan serta
perjanjian dengan klien, performa yang menjanjikan serta monitoring
(Messier, 2000) dalam Lestari (2010).
Pelaksanaan prosedur review dan kontrol kualitas yang baik akan
meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor yang
menyimpang, seperti praktik penghentian prematur atas prosedur audit.
Kemudahan pendeteksian ini akan membuat auditor berpikir dua kali
ketika akan melakukan tindakan semacam penghentian prematur atas
prosedur audit. Semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya praktik
penghentian prematur atas prosedur audit melalui prosedur review dan
kontrol kualitas, maka semakin rendah kemungkinan auditor melakukan
praktik tersebut.
Untuk mengontrol penghentian dini prosedur auditing, KAP harus
menyediakan prosedur review yang mampu mendeteksi sukses dan
gagalnay auditor dalam melaksanakan seluruh tugas yang ditetapkan.
Prosedur review yang tersusun dengan baik dan kontrol kualitas yang terus
menerus akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya “kecurangan”
yang dilakukan auditor yaitu berupa perilaku pengurangan kualitas audit
(Sumekto, 2001).
Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Qurrahman, dkk
(2012) menunjukkan hasil positif yang menunjukkan bahwa prosedur
review berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur
audit. Sedangkan penelitian Wahyudi, dkk (2011) menunjukkan hasil yang
negatif terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit.Prosedur Review
Prosedur review merupakan proses memeriksa / meninjau ulang hal
/ pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah
menyelesaikan tugasnya, padahal tugas yang disyaratkan tersebut gagal
dilakukan (Lestari, 2010). Prosedur ini berperan dalam memastikan bahwa
bukti pendukung telah lengkap dan juga melibakan pertimbangan ketika
terdapat sugesti bahwa penghentian prematur atas prosedur audit telah
terjadi (Indarto, 2011).
Berbeda dengan prosedur review yang berfokus pada pemberian
opini, kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit
sesuai standar auditing (Wahyudi, dkk; 2011). Keberadaan suatu sistem
kontrol kualitas akan membantu sebuah KAP untuk memastikan bahwa
standar profesional telah dijalankan dengan semestinya dalam praktik.
Terdapat 5 elemen dari kontrol kualitas yaitu independensi, integritas dan
obyektivitas, manajemen personalia, penerimaan dan keberlanjutan serta
perjanjian dengan klien, performa yang menjanjikan serta monitoring
(Messier, 2000) dalam Lestari (2010).
Pelaksanaan prosedur review dan kontrol kualitas yang baik akan
meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor yang
menyimpang, seperti praktik penghentian prematur atas prosedur audit.
Kemudahan pendeteksian ini akan membuat auditor berpikir dua kali
ketika akan melakukan tindakan semacam penghentian prematur atas
prosedur audit. Semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya praktik
penghentian prematur atas prosedur audit melalui prosedur review dan
kontrol kualitas, maka semakin rendah kemungkinan auditor melakukan
praktik tersebut.
Untuk mengontrol penghentian dini prosedur auditing, KAP harus
menyediakan prosedur review yang mampu mendeteksi sukses dan
gagalnay auditor dalam melaksanakan seluruh tugas yang ditetapkan.
Prosedur review yang tersusun dengan baik dan kontrol kualitas yang terus
menerus akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya “kecurangan”
yang dilakukan auditor yaitu berupa perilaku pengurangan kualitas audit
(Sumekto, 2001).
Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Qurrahman, dkk
(2012) menunjukkan hasil positif yang menunjukkan bahwa prosedur
review berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur
audit. Sedangkan penelitian Wahyudi, dkk (2011) menunjukkan hasil yang
negatif terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit.

Materialitas (skripsi dan tesis)

Definisi materialitas menurut Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP) SA seksi 312 merupakan besarnya informasi akuntansi yang
apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang
melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang
yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.
Sedangkan FASB menjelaskan konsep materialitas sebagai
penghilangan atau salah saji suatu item dalam laporan keuangan adalah
material jika dalam keadaan tertentu besarnya item tersebut mungkin
menyebabkan pertimbangan orang yang reasonable berdasar laporan
keuangan tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh adanya
pencantuman atau peniadaan informasi akuntansi tersebut.
Definisi materialitas menurut Sukrisno (1996 : 100) dalam
Weningtyas, dkk (2006) adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah
saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang
mungkin dapat mengakibatkan perubahan pengaruh terhadap
pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut
karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut.
Dari definisi di atas konsep materialitas dapat digunakan 3
tingkatan dalam mepertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat antara
lain :
1. Jumlah yang tidak material, jika terdapat salah saji dalam
laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi
keputusan pemakai laporan.
2. Jumlahnya material, tetapi tidak mengganggu laporan
keuangan secara keseluruhan.
3. Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas
sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan
diragukan.
Kosep materialitas adalah faktor yang penting dalam
mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam
keadaan tertentu. Sebagai contoh, jika ada salah saji yang material dalam
laporan keuangan suatu entitas dan pengaruhnya terhadap periode
selanjutnya diperkirakan tidak terlalu berarti, maka dikeluarkanlah suatu
laporan wajar tanpa pengecualian (Lestari, 2010).
Dalam penetapan materialitas ada 5 langkah yang harus dilakukan
antara lain (Mulyadi, 2001) :
1. Menentukan pertimbangan awal mengenai materialitas
2. Alokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas ke dalam
segmen
3. Estimasikan total salah saji ke dalam segmen
4. Estimasikan salah saji gabungan
5. Bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal
mengenai materialitas
Materialitas merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama
standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu,
materialitas memiliki pengaruh terhadap semua aspek audit atas audit
laporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan bersifat pendapat,
estimasi, dan pertimbangan dalam penyusunannya, yang sering kali hal
tersebut tidak tepat atau akurat 100%. Oleh karena itu auditor tidak
memeriksa setiap transaksi yang terdapat dalam laporan keuangan
(Lestari, 2010).
Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kualitatif dan
pertimbangan kuantitatif (Wahyudi, dkk; 2011). Pertimbangan kualitatif
yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan penyebab salah saji. Sedangkan
pertimbangan kuantitatif yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan
hubungan salah saji dengan jumlah saldo tertentu. Disaat auditor
menetapkan bahwa materialitas yang melekat pada suatu prosedur audit
rendah, maka terdapat kecenderungan pada auditor untuk mengabaikan
prosedur audit tersebut. Hal ini dilakukan karena auditor beranggapan jika
ditemukan salah saji, bernilai tidak material sehingga cenderung diabaikan
auditor

Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit (skripsi dan tesis)

Menurut Raghunathan (1981) dalam Liantih (2010), penghentian
premature atas prosedut audit adalah dihentikannya langkah-langkah
dalam audit program sehingga satu atau lebih dari prosedur audit tidak
dilengkapi. Perilaku penghentian prematur atas prosedur audit ini secara
langsung mempengaruhi kualitas audit dan melanggar standar
professional. Shapero et al (2003) dalam Lestari (2010) menyimpulkan
bahwa kegagalan audit sering disebabkan karena penghapusan prosedur
audit yang penting daripada prosedur audit tidak dilakukan secara
memadai.
Ketika melakukan pengabaian, auditor akan memiliki
kecenderungan untuk memilih prosedur yang paling tidak beresiko
diantara sepuluh prosedur audit seperti yang telah dijabarkan sebelumnya.
Pemilihan ini akan menimbulkan urutan / prioritas dari prosedur audit
yang dihentikan dimulai dari prosedur yang paling sering dihentikan
sampai dengan paling jarang / tidak pernah dihentikan (Weningtyas,
2006).
Penghentian prematur atas prosedur audit mengacu pada
penghentian suatu langkah (prosedur) audit yang penting dimana tidak
dapat digantikan oleh langkah lainnya, tanpa melengkapi pekerjaan atau
sama sekali menghilangkan langkah audit (Oatley dan Pierce, 1996;
McNamara dan Liyanarachchi, 2005; dalam Liantih, 2010). Jika
penghentian prematur atas prosedur audit ini dilakukan, sudah pasti akan
berpengaruh langsung terhadap kualitas audit, sebab apabila salah satu
langkah dalam prosedur audit dihilangkan, maka kemungkinan auditor
akan membuat judgement yang salah semakin tinggi

Prosedur Audit (skripsi dan tesis)

Prosedur audit meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan
oleh auditor dalam melakukan audit. Kualitas kerja dari seorang auditor
dapat diketahui dari seberapa jauh auditor menjalankan prosedur-prosedur
audit yang tercantum dalam prosedur audit (Wahyudi, dkk; 2011).
Untuk menyatakan opini atau pendapat atas laporan keuangan yang
diauditnya, seorang auditor harus melakukan prosedur audit. Prosedur
audit dapat diklasifikasikan menurut tujuan audit, meliputi (Indarto, 2011):
1. Prosedur untuk memperoleh pemahaman bisnis dan industri
klien
2. Pengujian pengendalian
3. Pengujian substantif
4. Pengurangan kualitas audit
Pengurangan mutu kualitas audit menurut Weningtyas (2006)
adalah dalam bentuk mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan
review dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan
ketika terdapat item yang dipertanyakan dan pemberian opini saat semua
prosedur audit yang disyaratkan belum dilakukan lengkap.
Adapun prosedur-prosedur audit tersebut adalah (Liantih, 2011) :
1. Pemahaman bisnis industri klien
Auditor harus paham tentang bisnis dan industri yang
dilakukan klien. Pemahaman tersebut dilakukan untuk mengurangi
risiko terjadinya salah interpretasi kebutuhan atau harapan pihak lain,
baik di pihak auditor maupun klien. Pemahaman dengan klien tentang
jasa yang akan dilaksanakan untuk setiap perikatan harus mencakup
tujuan perikatan, tanggung jawab manajemen, tanggungjawab auditor,
dan batasan perikatan. Auditor harus mendokumentasikan pemahaman
tersebut dalam kertas kerjanya atau dalam bentuk komunikasi tertulis
dengan klien (PSA No.05 SA Seksi 310,2010).
2. Pertimbangan pengendalian internal
Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh
dewan komisaris, manajemen, dan personal lain entitas yang didesain
untuk memberi keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan,
efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan
ketentuan yang berlaku. Pemahaman memadai atas pengendalian
intern harus diperoleh auditor untuk merencanakan audit dengan
melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang
relevan dengan audit atas laporan keuangan, dan apakah pengendalian
intern tersebut dioperasikan (PSA No.69 SA Seksi 319,2001).
3. Pertimbangan auditor atas fungsi auditor intern klien
Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau
kinerja pengendalian entitas. Pada saat auditor berusaha memahami
pengendalian intern, auditor harus berusaha memahami fungsi audit
intern yang cukup untuk mengidentifikasi aktivitas audit intern yang
relevan dengan perencanaan audit (PSA No.33 SA Seksi 322,2001).
4. Informasi asersi manajemen
Asersi adalah pernyataan manjemen yang terkandung di dalam
komponen laporan keuangan. Asersi tersebut dapat diklasifikasikan
menjadi 4, yaitu keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan
kewajiban, penilaian atau alokasi, serta penyajian dan pengungkapan.
Informasi asersi manajemen digunakan oleh auditor untuk memperoleh
bukti audit yang mendukung asersi dalam laporan keuangan (PSA
No.7 SA Seksi 326,2001).
5. Prosedur analitik
Prosedur analitik merupakan bagian penting dalam proses audit
dan terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat
dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan
yang satu dengan data keuangan yang lainnya, atau antara data
keuangan dengan data non keuangan. Tujuan dilakukannya prosedur
analitik adalah membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat dan
lingkup prosedur audit lainnya, sebagai pengujian substantif untuk
memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan
saldo akun atau jenis transaksi, serta sebagai review menyeluruh
informasi keuangan pada tahap review akhir audit (PSA No.22 SA
Seksi 329,2001).
6. Konfirmasi
Konfirmasi dalah proses pemerolehan dan penilaian suatu
komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu
permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap
asersi laporan keuangan. Proses konfirmasi mencakup pemilihan unsur
yang dimintakan konfirmasi, pendesainan permintaan konfirmasi,
pengkomunikasian informasi kepada pihak ketiga, serta penilaian
terhadap informasi atau tidak adanya informasi yang disediakan oleh
pihak ketiga mengenai tujuan audit termasuk keandalan informasi
tersebut (PSA No.7 SA Seksi 330,2001).
7. Representasi manajemen
Representasi manajemen merupakan bagian dari bukti audit
yang diperoleh auditor tetapi tidak merupakan pengganti bagi
penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh dasar
memadai bagi pendapat auditor atas laporan keuangan. Representasi
tertulis bagi manajemen biasanya menegaskan representasi lisan yang
disampaikan oleh manajemen kepada auditor, menunjukkan dan
mendokumentasikan lebih lanjut ketepatan representasi tersebut, serta
mengurangi kemungkinan salah paham mengenai yang dipresentasikan
(PSA No.17 SA Seksi 333, 2001).
8. Pengujian pengendalian Teknik berbantuan komputer (TABK)
Penggunaan TABK harus dikendalikan oleh auditor untuk
memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan audit dan spesifikasi
rinci TABK telah terpenuhi, serta bahwa TABK tidak dimanipulasi
semestinya oleh staf entitas (PSA No.59 SA Seksi 327, 2001).
9. Sampling audit
Sampling audit adalah penerapan terhadap prosedur audit terhadap
kurang dari seratus persen unsur dalam suatu saldo akun atau
kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa
karakteristik saldo akun atau kelompok tersebut. Sampling audit
diperlukan oleh auditor untuk mengetahui saldo-saldo akun dan
transaksi yang mungkin sekali mengandung salah saji. Auditor harus
menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti
audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam
penarikan kesimpulan atas saldo akun atau kelompok transaksi yang
berkaitan (PSA No.26 SA Seksi 350, 2001).
10. Perhitungan fisik
Perhitungan fisik berkaitan dengan pemeriksaan auditor melalui
pengamatan, pengujian, dan permintaan keterangan memadai atas
efektivitas metode perhitungan fisik persediaan atau kas dan mengukur
keandalan atas kuantitas dan kondisi fisik persediaan atau kas klien
(PSA No.7 SA Seksi 331, 2001).
Berdasar penelitian Aldeman dan Deitrick (1982) dalam Wahyudi, dkk
(2011), prosedur audit yang paling sering dihentikan secara prematur
adalah prosedur pada tahap review dan uji sistem pengendalian internal
klien. Weningtyas, dkk (2006) menemukan bahwa pemahaman terhadap
bisnis klien merupakan prosedur yang paling banyak ditinggalkan.
Sedangkan penelitian Wahyudi, dkk (2011) menemukan bahwa uji
kepatuhan terhadap system komputer paling sering ditinggalkan.
Penelitian yang dilakukan Lestari (2010) sesuai dengan penelitian
Weningtyas, dkk (2006) yang membuktikan bahwa prosedur pemahaman
bisnis klien paling sering ditinggalkan.

Reduced Audit Quality Behaviour (perilaku pengurangan kualitas audit) (skripsi dan tesis)

adalah tindakan yang diambil auditor untuk mengurangi efektivitas
pengumpulan bukti (Sososutikno, 2005; Herbach, 2005; Heningsih, 2002 ;
Weningtyas dkk, 2006). Efektivitas audit ini terpengaruh karena auditor
memilih untuk tidak melakukan langkah-langkah yang disyaratkan dalam
program audit sama sekali dan atau melakukan langkah-langkah program
audit dengan tidak lengkap.
Beberapa penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa bentuk
perilaku pengurangan kualitas audit dibedakan berdasar tingkat
kejadiannya. Peneliti Willet dan Page (1996) dalam Wahyudi, dkk (2011)
menemukan bahwa perilaku pengurangan kualitas audit terbagi menjadi 3
bentuk, yaitu saat dimana auditor cenderung mengabaikan bagian yang
terlihat janggal dalam sampel, tidak menguji semua sampel yang telah
ditetapkan, dan menerima bukti audit yang sifatnya penuh dengan
keraguan.
Terdapat dua aspek dampak yang disebabkan oleh adanya tindakan
pengurangan kualitas audit. Aspek yang pertama adalah adanya dampak
terhadap pemakai laporan keuangan, sedangkan aspek yang kedua adalah
adanya dampak terhadap auditor itu sendiri. Dampak terhadap pemakai
laporan keuangan adalah opini audit yang tidak benar sehingga dengan
demikian akan menghasilkan kemungkinan adanya penyampaian kinerja
audit yang tidak benar. Dampak terhadap auditor itu sendiri adalah adanya
perhatian atau keinginan auditor untuk melakukan perilaku pengurangan
kualitas audit (Coram, et.al , 2008 dalam Wahyudi, dkk; 2011).

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pemberian Opini Going Concern (skripsi dan tesis)

Kualitas audit (Angelo, 1981) adalah kemungkinan auditor dapat
mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau kecurangan dalam sistem
informasi akuntansi klien. Dalam mendeteksi kesalahan maupun
kecurangan hal tersebut didasarkan kemampuan serta kompetensi dari
seorang auditor, sedangkan untuk melaporkan kesalahan yang ada dalam
sistem informasi klien adalah berdasarkan independensi dari auditor.
Penelitian yang dilakukan Wisanggeni dan Ghozali (2017)
menunjukkan kualitas audit yang diproksi dengan ukuran kantor akuntan
publik tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going
concern, jadi dapat dikatakan perusahaan yang menggunakan jasa KAP
big four adalah perusahaan yang cenderung memiliki kinerja dan
karakteristik yang baik

Pengaruh Audit Tenure Terhadap Pemberian Opini Going Concern (skripsi dan tesis)

Audit tenure atau masa perikatan audit adalah jangka waktu
perikatan yang terjalin antara KAP dengan auditee yang sama. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008
dimana masa perikatan (audit partner) AP tetap 3 tahun dan rotasi (kantor
akuntan publik) KAP menjadi 6 tahun (Tandungan, 2016).
Penelitian Nursasi dan Maria (2015), menyatakan bahwa audit
tenure memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit going
concern, sedangkan menurut Ardiani Dkk. (2012) menyatakan bahwa
audit tenure tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern.

Pengaruh Debt Default Terhadap Pemberian Opini Going Concern (skripsi dan tesis)

Debt Default merupakan kegagalan debitor (perusahaan) untuk
membayar hutang pokok dan/ atau bunganya pada waktu jatuh tempo,
seperti kesulitan dalam mentaati persetujuan hutang, fakta-fakta
pembayaran yang lalai atau melanggar perjanjian maka kreditor akan
memberikan status default (Chen K, 1992).
Penelitian yang dilakukan Werastuti (2013) menunjukkan bahwa
debt default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern.
Arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa perusahaan yang
memiliki debt default, semakin dimungkinkan menerima opini audit
berkaitan dengan going concern.

Opini Going Concern (skripsi dan tesis)

Opini Going Concern adalah opini audit yang dikeluarkan oleh
auditor karena terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Ikatan Akuntansi
Indonesia, 2011). Opini going concern adalah opini auditor yang
didalamnya terdapat paragraf penjelas tentang perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya. SA Seksi 341, PSA No. 30
memberikan paragraf penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya yang dicantumkan pada
laporan auditor jika auditor memberikan opini going concern kepada
auditee. seperti berikut ini:
“Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan anggapan
Perusahaan akan melanjutkan usahanya secara
berkelanjutan.Seperti yang diuraikan dalam Catatan X atas
laporan keuangan, Perusahaan telah mengalami kerugian
yang berulangkali dari usahanya dan mengakibatkan saldo
ekuitas negatif serta pada tanggal 31 Desember 20XX.”

Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Seorang auditor harus mematuhi aturan yang telah ada dalam SPAP
guna mempertahankan kualitas audit (Wisanggeni & Ghozali, 2017).
Kualitas audit (Angelo, 1981) adalah kemungkinan auditor dapat
mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau kecurangan dalam sistem
informasi akuntansi klien. Dalam mendeteksi kesalahan maupun
kecurangan hal tersebut didasarkan kemampuan serta kompetensi dari
seorang auditor, sedangkan untuk melaporkan kesalahan yang ada dalam
sistem informasi klien adalah berdasarkan independensi dari auditor.
Sikap independensi auditor telah ditulis dalam PSA Nomor 04 (SA
220). Dalam memberikan pendapat opini laporan keuangan auditor harus
independen, dengan independensi auditor diharapkan meningkatkan
kualitas informasi dari laporan keuangan. Independensi auditor dapat
hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien
dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi opini serta sikap mental
auditor (Flint, 1988).
Independensi auditor terancam apabila seorang auditor memiliki
hubungan terlalu lama dengan klien sehingga menimbulkan hubungan
emosional yang membuat auditor semakin sering untuk
mengkompromikan pilihan akuntansi dan pelaporan klien dalam rangka
bisnisnya, sehingga menurunkan kualitas audit (Wisanggeni & Ghozali,
2017).
Hubungan yang lama antara kantor akuntan publik dengan klien
memiliki potensi menimbulkan attachment antara kedua pihak sehingga
dapat menggangu independensi auditor. Lamanya hubungan tersebut dapat
menyebabkan auditor kehilangan independensinya dan cenderung
menerima tekanan klien atau sepemikiran dengan manajer terhadap
keputusan pelaporan. Terdapat beberapa penelitian yang menemukan
bahwa hubungan yang semakin lama antara auditor dan klien maka dapat
menciptakan kedekatan antara keduanya dan hal tersebut dapat
menghalangi independensi auditor dan menyebabkan penurunan kualitas
audit (Baker & Thuneibat, 2011).
Kualitas audit sering diproksikan dengan KAP yang berafiliasi
dengan Big Four maupun dengan Non Big Four. Ukuran KAP big four
didasarkan pada besarnya jumlah pendapatan yang diterima atas jasa audit
atau jasa lainnya. Kategori KAP big four di Indonesia terdiri dari:
1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang berafiliasi dengan kantor
KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan
2. KAP Deloitte Touche Thomatsu Limited, yang berafiliasi dengan
KAP Osman BingSatrio
3. KAP Ernst & Young, yang berafiliasi dengan KAP Purwantono,
Suhermandan Surja (PSS)
4. KAP KPMG (Klyneld Peat Marwick Geordeler), yang berafiliasi
dengan KAP Sidharta dan Widjaja.

Opini Audit (skripsi dan tesis)

Opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang terdapat
pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan dari pemeriksaan
audit. Laporan audit terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar,
paragraf lingkup, dan paragraf pendapat (Aprinia, 2016). Dalam Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP) Tujuan audit atas laporan keuangan
oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan
pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi
keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor
merupakan wadah bagi auditor untuk menyatakan suatu pendapat atau
apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan
pendapat (Susanto & Aquariza, 2012).
Informasi utama pada laporan audit adalah opini audit yang terdapat
pada paragraf pendapat. Menurut SPAP SA Seksi 508 (PSA No. 29) opini
audit terdiri atas lima jenis, yaitu: (1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian,
(2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas, (3)
Pendapat Wajar dengan Pengecualian, (4) Pendapat Tidak Wajar, dan (5)
Tidak Memberikan Pendapat.

Audit Tenure (skripsi dan tesis)

Audit tenure merupakan periode waktu perikatan antara Kantor
Akuntan Publik (KAP) dan perusahaan klien yang sama. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008
dimana masa perikatan (audit partner) AP tetap 3 tahun dan rotasi (kantor
akuntan publik) KAP menjadi 6 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh
Werastuti (2013) menemukan bahwa kualitas audit semakin meningkat
dengan semakin lamanya audit tenure. Hal ini akan mendukung pendapat
yang menyatakan bahwa pertimbangan auditor akan lebih baik seiring
dengan masa kerja yang lebih lama karena asimetri informasi antara
auditor dan klien semakin berkurang (Nursasi, 2015).
Hubungan auditor dengan perusahaan klien yang lama ini berpotensi
menjadikan auditor merasa puas pada apa yang dilakukan seperti
melakukan audit yang kurang tegas dan terlalu tergantung pada pernyataan
manajemen (Werastuti, 2013). Semakin lama hubungan auditor dengan
klien, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan mendapat opini audit
going concern. Hal ini merupakan bukti hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa independensi auditor terganggu dengan lamanya
perikatan antara auditor dengan klien (Nursasi, 2015)