Tipe Kompetensi (skripsi, tesis dan disertasi)

Tipe Kompetensi yang berbeda dikaitkan denagn aspek perilaku manusia dan dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku tersebut, beberapa Tipe Kompetensi sebagai berikut :

  1. Planing Competency, dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan.
  2. Influence Competency, dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu, dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju tujuan organisasional.
  3. Comunication Competency, dalam bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal
  4. Interpersonal Competency, meliputi: empati, membangun konsensus, networking, persuasi, negoisasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain, dan menjadi team player.
  5. Thinking Competency, berkenaan dengan: berpikir strategis, berpikir analistis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.
  6. Organizational competency, meliputi kemampuan:merencanakan pekerjaan, mengkorganisasi sumber daya, mendapatkan pekerjaan dilakukan, mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan.
  7. Human Resources Management Competency, merupakan kemampuan dalam bidang : Team building, mendorong pertisipasi, mengembangkan bakat, mengusahakan umpan balik kinerja, dan menghargai keberagaman.
  8. Leadership Competency, merupakan Kompetensi meliputi kecakapan memosisikan diri, pengembangan organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis, membangun visi, merencanakan masa depan, menguasai perubahan dan mempelopori kesehatan tempat kerja.
  9. Client Service Competency, merupakan Kompetensi berupa: mengidentifikasi dan menganalisis pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, bekerja dengan pelanggan, tindak lanjut dengan pelanggan, membangun partnership dan berkomitnterhadap kualitas.
  10. business Competency, merupakan Kompetensi yang meliputi : manajemen Finansial, keterampilan pengambilan keputusan bisnis, bekerja dalam sistem, menggunakan ketajaman bisnis, membuat keputusan bisnis dan membangkitkan pendapatan.
  11. Self Mnagement Competency, Kompetensi berkaitan dengan menjadi motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan fleksibilitas, dan berinisiatif.

Technical/Operasional Competency, Kompetensi berkaitan denan mengerjakan tugas kantor, bekerja dengan teknologi computer, menggunakan peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian teknis dan professional dan membiasakan bekerja dengan dta dan angka

Klasifikasi Kompetensi Individual (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Spencer and Spencer (1993:34), dikutip oleh Umi Narimawati (2007:75)  Kompetensi individual dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

  1. Kompetensi intelektual adalah karakter sikap dan perilaku atau kemauan dan kemampuan intelektual individu (dapat berupa pengetahuan, keterampilan, pemahaman profesional, pemahaman konseptual dan lain-lain) yang bersifat relatif stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja, yang dibentuk dari sinergi antara watak konsepdiri. Motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan konstektual.
  2. Kompetensi emosional adalah karakter sikap dan perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk menguasai diri dan memahami lingkungan secara objektif dan moralis sehingga pola emosinya relatif stabil dalam menghadapi permasalahan ditempat kerja, yang dibentuk dari sinergi antara watak konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan emosional.
  3. Kompetensi sosial adalah karakter sikap dan perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerja sama dengan orang lain yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja yang terbentuk melalui sinergi antara watak, konsep diri motivasi internal serta kapasitas pengetahuan sosial konseptual.

Karakteristik Kompetensi (skripsi, tesis dan disertasi)

Kompetensi merupakan karekteristik yang mendasar pada setiap individu yang dihubungkan dengan criteria yang dideferensiasikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi.

Spencer and spencer (1993:9) yang dikutip oleh Wibowo (2007:86) menyatakan bahwa:

“Kompetensi merupakan landasan dasar karekteristik orang dan mengindikasikan cara berprilaku atau berfikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu cukup lama”.

 

Terdapat lima tipe Karakteristik Kompetensi, yaitu sebagai berikut:

  1. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.
  2. Sifat adalah karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi seseorang pilot tempur.
  3. Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang.
  4. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks.
  5. Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu.kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berfikir analitis dan konseptual.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (skripsi, tesis dan disertasi)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu instrument penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. SAPD sebagai suatu pedoman dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para petugas khususnya fungsi akuntansi. Kecamatan Umbulharjo  merupakan salah satu SKPD  maka sistem akuntansi pemerintah daerah yang penulis cantumkan hanya untuk SKPD yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 pada lampiran II dari PP 71 Tahun 2010 yang merupakan penerapan adalah sebagai berikut :

 

  1. Pencatatan Anggaran pada SKPD

Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan SAL. Estimasi perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran.

  1. Langkah-Langkah Teknis

Berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), PPK-SKPD mencatat “Estimasi Pendapatan” di debit sebesar total anggaran  pendapatan, dan “Apropriasi Belanja” di  kredit sebesar total anggaran belanja. Selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja dicatat “Estimasi Perubahan SAL” di  debit. Atas transaksi di atas, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut :

 

 

Estimasi Pendapatan

Estimasi Perubahan SAL

Apropriasi belanja

xxx

xxx

 

 

xxx

 

 

 

  1. Akuntansi Pendapatan SKPD
  2.     Langkah-Langkah Teknis

Transaksi pendapatan SKPD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal instansi pemungut pajak terpisah dari bendahara umum daerah (BUD), maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat pada instansi tersebut. Sebaliknya apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, pajak daerah dianggarkan dan dicatat oleh PPKD. Ilustrasi pencatatan dalam hal instansi pemungut pajak terpisah dari PPKD disajikan sebagai berikut :

  1. Pemungutan pajak dapat didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah maupun penyetoran langsung oleh masyarakat.

Langkah – langkah teknis sebagai berikut :

SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) terkait. Selain disampaikan kepada Wajib Pajak (WP), SKP Daerah tersebut akan didistribusikan kepada PPK-SKPD. SKP Daerah tersebut akan menjadi dokumen sumber dalam mengakui pendapatan pajak daerah setelah dilakukan pembayaran. jurnal :

Kasdi Bendahara Penerima

Pendapatan pajak Daerah-LO

xxx  

xxx

 

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Pajak Daerah -LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan Sal

Pendapatan Pajak Daerah-LRA

xxx  

xxx

 

Atas pajak yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS tersebut, PPK-SKPD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit dengan jurnal:

RK PPKD

KasBendahara Penerimaan

xxx  

xxx

 

Pada akhir tahun terhadap SKP yang belum dilunasi, PPK SKPD mencatat “Piutang Pajak Daerah (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan Pajak Daerah– LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Piutang Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah-LO

xxx  

xxx

 

  1. Kelompok pendapatan retribusi untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan, diakui ketika pembayarannya telah diterima.

Langkah-langkah teknis

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat “Kas di Bendahara Penerimaan” di debit dan “Pendapatan Retribusi Daerah – LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Kas di Bendahara Penerimaan

Pendapatan Retribusi Daerah-LO

xxx  

xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pendapatan retribusi, PPK-SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Retribusi DaerahLRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

xxx  

Xxx

Atas retribusi yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS tersebut, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

RK PPKD

Kas di Bendahara Penerimaan

xxx  

xxx

Pada akhir tahun terhadap SKR yang belum dilunasi, PPK SKPD mencatat “Piutang Retribusi Daerah (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan Retribusi Daerah – LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Piutang Retribusi Daerah

Pendapatan

xxx  

xxx

 

  1. Akuntansi Belanja dan Beban SKPD
    1. Langkah-Langkah Teknis
  2. Belanja dan Beban Pegawai
  3. Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Uang Persediaan

Bendahara       Pengeluaran    SKPD menyerahkan. Bukti transaksi beban pegawai yang menggunakan uang persediaan. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, PPK-SKPD mencatat jurnal “Beban Pegawai-LO” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit.

Beban Pegawai                                   xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran                xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran realisasi belanja pegawai,PPK-SKPD mencatat “Belanja Pegawai” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL”  di kredit .

Belanja Pegawai                                 xxx

Estimasi Perubahan SAL                    xxx

  1. Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Mekanisme LS

Pengakuan beban pegawai yang menggunakan mekanisme LS dilakukan berdasarkan SP2D LS. SP2D LS ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat “Beban Pegawai – LO” di debit dan “RK PPKD” di kredit dengan jurnal:

Beban Pegawai-LO

RK PPKD

xxx  

xxx

 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja pegawai, PPK-SKPD mencatat “Belanja Pegawai” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Belanja Pegawai

EstimasiPerubahan SAL

xxx  

xxx

 

Belanja Pegawai tersebut dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai   sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas Belanja Pegawai tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

  1. Pengajuan Ganti Uang

Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan SP2D GU. SP2D GU ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat “Kas di Bendahara Pengeluaran” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Kas di Bendahara Pengeluaran           xxx

RK PPKD                                           xxx

  1. Transaksi pembayaran biaya sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran.

Dengan  menggunakan beban oleh pemerintah daerah, PPK-SKPD akan mencatat “ Beban Sewa” untuk mencatat beban tahun berkenaan dan “Beban Sewa Dibayar di Muka” untuk mencatat sisanya di debit dan “RK PPKD” di kredit.

  1. Akuntansi Aset SKPD
    1. Langkah – Langkah Teknis
      1. Pembelian Aset Tetap

Dalam pembelian aset tetap PPK-SKPD akan membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial  PPK-SKPD akan mencatat “Aset Tetap..” di debit dan Utang Belanja Modal” di kredit.

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset tetap tersebut, PPK-SKPD mencatat “Utang Belanja Modal” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Sebagai transaksi relaisasi anggaran, PPK-SKPD juga mencatat “Belanja Modal (sesuai jenisnya)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal.

 

  1. Penghapusan Aset Tetap

Untuk penghapusan aset tetap karena penjualan surplus, PPK SKPD akan mencatat “RK PPKD” dan “Akumulasi Penyusutan” di debit serta “Surplus Penjualan  Aset Non Lancar-LO” dan Aset Tetap (sesuai jenisnya)” sebesar nilai perolehannya.

 

  1. Akuntansi Kewajiban SKPD
  2. Langkah-langkah teknis

PPK-SKPD akan mengakui adanya utang/kewajiban dengan mencatat Beban..(sesuai rincian objek terkait)”di debit dan “Utang Belanja” di kredit dengan jurnal :

Beban….                                                         xxx

Utang Belanja                                                 xxx

Pembelian aset tetap dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD mencatat “Aset Tetap” di debit dan “Utang Belanja” di kredit dengan jurnal :

Aset Tetap                                                       xxx

Utang Belanja                                                 xxx

Pada saat SKPD  melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD mencatat “ Utang Belanja” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran”(untuk kasus belanja menggunakan UP) atau “RK PPKD”(untuk kasus belanja menggunakan mekanisme LS) di kredit.

 

  1. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD

a.Langkah-Langkah Teknis

  1. Koreksi kesalahan pncatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial PPK-SKPD langsung membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat tersebut.Misal, transaksi beban/belanja listrik. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, PPK-SKPD mencatat “Beban Jasa Telepon” di debit dan “Beban Jasa Listrik” di kredit dengan jurnal :

Beban Jasa Telepon                      xxx

Beban Jasa Listrik                               xxx

Sebagai transaksi realisasia anggaran, PPK-SKPD mencatat”Belanja telepon” di debit dan “Belanja Listrik” di kredit dengan jurnal :

Belanja Telepon                            xxx

Belanja Litrik                                      xxx

 

  1. Pengakuan Persediaan

Apabila SKPD melakukan transaksi melakukan transaksi persediaan dengan pendekatan beban dan metode periodik maka pada akhir  periode sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin akan dilakukan stock opname setiap akhir periode untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan stock opname, PPK-SKPD mencatat “Persediaan..(sesuai jenisnya)” di debit dan “Beban Barang Jasa dan Jasa (sebesar persediaan yang ada di akhir periode)” di kredit.

  1. Jurnal Penyusutan

PPK – SKPD pada akhir tahun  akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasikan oleh Pengguna Anggaran untuk mengakui depresiasi atau penyusutan atas aset tetap yang dimiliki. PK-SKPD mencatat”Mencatat Beban Penyusutan…” di debit dan “Akumulasi Penyusutan” di kredit dengan jurnal :

Beban Penyusutan                  xxx

Akumulasi Penyusutan           xxx

  1. Penyesuaian Beban dan Jasa Dibayar di Muka

Apabila SKPD telah mencatat transaksi pengadaan barang dan jasa untuk beberapa tahun seperti  pembayaran sewa, Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk menyesuaikan  beban tersebut. Pada akhir tahun berikutnya, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPD akan mencatat “Beban Sewa” di debit dan “Beban Jasa dibayar dimuka” di kredit dengan jurnal :

Beban Sewa                                        xxx

Beban Jasa dibayar dimuka                xxx

Siklus Akuntansi (skripsi, tesis dan disertasi)

Siklus Akuntansi merupakan tahapan-tahap yang dilalui dalam suatu sistem akuntansi. Sistem akuntansi tersebut dapat dijelaskan secara rinci melaui siklus akuntansi keuangan daerah. Tahap-tahap dalam siklus akuntasi- akuntansi keuangan daerah meliputi :

  • Mengidentifikasikan dan menganalisi transaksi keuangan daerah.

Transaksi keuangan pemerintahan daerah merupakan kejadian atau peristiwa yang mempengaruhi posisi keuangan suatu entitas pemerintahan. Tidak semua transaksi dalam prosedur pelaksanaan APBD adalah transaksi keuangan. Contoh transasksi non keuangan (transaksu administratif) adalah transaksi SPP, transaksi SPM, dan transaksi SPJ. Sedangkan contoh transaksi keuangan antara lain adalah transaksi SP2D, transaksi belanja, transaksi pendapatan, dan transaksi pembiayaan Transaksi keuangan tersebut akan dicatat dalam buku jurnal sedangkan  transaksi non keuangan tidak dicatat dalam buku jurnal melainkan dicatat pada media lain sperti register SPP, register SPM, dan register SPJ.

  • Mencatat Transaksi Keuangan dalam Buku Jurnal

Transaksi keuangan dicatat dalam buku jurnal. Buku jurnal merupakan media yang pertama untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi secara urut waktu.

Tabel 2.1

Format jurnal umum

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATI KOTA

JURNAL UMUM

 

No. Tanggal Uraian Ref Debet Kredit
           

 

  1. Kolom Nomor diisi dengan nomor urut jurnal.
  2. Kolom Tanggal diisi sesuai dengan tanggal di BKU.
  3. Kolom Uraian diisi dengan nama rekening.
  4. Kolom Ref diisi dengan nomor BKU bendahara
  5. Kolom Debit/Kredit diisi dengan jumlah transaksi.
  • Mengikhtisarkan Transaksi ke Buku Besar

Setelah transaksi keuangan dicatat di buku jurnal, selanjutnya adalah transaksi keuangan tersebut diikhtisarkan ke buku besar sesuai dengan rekening masing-masing. Proses pengikhtisaran transaksi keuangan disebut posting.

Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening. Rekening tersebut digunakan untuk merangkum  informasi transaksi keuangan yang khusus hanya berkaitan dengan indivisu pendapatan, belanja transfer, aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Dengan kata lain, rekening merupakan rangkuman informasi dari suatu pos keuangan tertentu.

Tabel 2.2

Format Buku Besar

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN KOTA

BUKU BESAR

Nama Rekening :

Kode Rekening :

 

Tanggal Uraian Ref Debit (RP) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
           

 

  1. Baris Nama Rekening diisi dengan nama rekening.
  2. Kode Rekening diisi kode rekening.
  3. Kolom Tanggal diisi sesuai dengan tanggal di Jurnal.
  4. Kolom Uraian diisi dengan uraian transaksi.
  5. Kolom Ref diisi dengan nomor jurnal.
  6. Kolom Debit /Kredit diisi dengan jumlah transaksi.
  7. Kolom Saldo diisi dengan jurnal transaksi.

 

 

 

  • Menyusun Neraca Saldo

Setelah mengikhtisarkan transaksi keuangan ke buku besar, langkah selanjutnya adalah merangkum semua saldo akhir dari masing-masing rekening ke table. Table tersebut dinamai neraca saldo. Neraca saldo merupakan ikhtisar dari saldo-saldo rekening yang ada pada rekening buku besar. Neraca saldo berisi semua rekening-rekening transaksi pemda, baik transaksi akibat aktivitas anggaran, maupun transaksi-transaksi non anggaran

Teknis penyusunan neraca saldo adalah menyusun bagan rekening dari rekening yang ada di buku besar dan memindahkan saldo masing-masing akun yang ada di buku besar dalm bentuk ikhtisar akun atau rekening

  • Menyusun Laporan Keuangan/ Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi  akun timbale balik.

Berdasarkan  Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan laporan keuangan untuk pelaksanaan akuntansi berbasis akrual adalah sebagai berikut :

  1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya  keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anngaran ini mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Format Laporan Ralisasi Anggaran dapat diilustrasikan sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3

Format Laporan Realisasi Anggaran

 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 MARET 20XX

 

Uraian Anggaran Realiasasi
Pendapatan-LRA xxx Xxx
Belanja (xxx) (xxx)
Transfer (xxx) (xxx)
Surplus/Defisit xxx xxx
Penerimaan Pembiayaan xxx xxx
Pengeluaran Pembiayaan (xxx) (xxx)
SILPA xxx xxx

 

  1. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah sala satu laporan yang menjadi inti implementasi laporan akrual. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang dicakup di dalam Laporan Operasi adalah pendapatan-LO, beban, surplus, defisit dari operasi, kegiatan non-operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/deficit-LO.

Tabel 2.4

Format Laporan Operasional

 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SKPD

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 MARET 20X1 DAN 20X0

 

Uraian 20X1 20X0
Kegiatan Oprasional    
   Pendapatan xxx xxx
   Beban (xxx) (xxx)
   Surplus/deficit dari operasi xxx xxx
Kegiatan Non-Operasional    
 Surplus/deficit dari kegiatan non operasional xxx xxx
Surplus/defisit sebelum pos luar biasa xxx xxx
Pos Luar Biasa xxx xxx
Surplus/Defisit-LO xxx xxx

 

  1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang mencakup unsur-unsur asset, kewajiban, dan ekuitas.  Format Neraca dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Format Neraca

 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SKPD

NERACA

PER 31 MARET 20XX

 

Aset Xxx Kewajiban xxx
       
    Ekuitas xxx
       
Jumlah Aset Xxx Jumlah Kewajiban dan ekuitas xxx

 

  1. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini memiliki unsure ekuitas awal, surplus/deficit LO, koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi asset tetap dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas dapat diilustrasikan sebagai berikut :

 

Tabel 2.6

Format Laporan Perubahan Ekuitas

 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SKPD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 MARET 20X1 DAN 20X0

 

Uraian 20X1 20X0
Ekuitas Awal xxx xxx
Surplus/Defisit-LO xxx xxx
Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar xxx xxx
Ekuitas Akhir xxx xxx

Pengertian Kompetensi (skripsi, tesis dan disertasi)

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan ditempat kerja termasuk diantaranya seseorang untuk mentrasfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru.

Pengertian kompetensi yang dikemukakan oleh para ahli, menurut Wibowo (2007:86) mengemukakan bahwa:

”Suatu kemampuan untuk malaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu tersebut”.

 

Spencer and Spencer (1993:9), dikutip oleh Umi Narimawati, (2007:75) kompetensi adalah:

”Karakter sikap dan perilaku, atau kemauan dan kemampuan individual yang relatif stabil ketika menghadapi situasi dan tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan konseptual”.

 

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan (skripsi, tesis dan disertasi)

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

  1. Relevan

Laporan keuangan pemerintah daerah bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan  pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Berikut karakteristik informasi yang relevan yaitu memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat produktif (productive value), tepat waktu, dan lengkap.

  1. Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas `dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat divertifikasi informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunannya informasi tersebut  secara potensial dapat menyesatkan. Berikut karakteristik informasi yang andal yaitu penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas.

  1. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila suatu pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

 

 

  1. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang  memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemampuan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Pengukuran Kepuasan Kerja (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Veithzal Rivai (dalam Surodilogo 2010:13-14), kepuasan kerja dapat diukur melalui dimensi sebagai berikut.

  • Isi pekerjaan

Penampilan tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai kontrol terhadap pekerjaan. Karyawan akan merasa puas bila tugas kerja dianggap menarik dan memberikan kesempatan belajar dan menerima tanggung jawab.

  • Supervisi

Adanya perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan kepada bawahan, sehingga karyawan akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi kerja akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Sebaliknya, supervisi yang buruk dapat meningkatkan turn over dan absensi karyawan.

  • Organisasi dan manajemen

Organisasi dan manajemen yang mampu memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil, untuk memberikan kepuasan kepada karyawan.

  • Kesempatan untuk maju

Adanya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama bekerja akan memberikan kepuasan pada karyawan terhadap pekerjaannya.

  • Gaji dan keuntungan dalam bidang finansial lainnya seperti adanya intensif

Gaji adalah suatu jumlah yang diterima dan keadaan yang dirasakan dari upah (gaji). Jika karyawan merasa bahwa gaji yang diperoleh mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya maka kecenderungan karyawan untuk merasa puas terhadap kerjanya akan lebih besar (Arep dan Tanjung, dalam Surodilogo 2010:13).

  • Rekan kerja

Adanya hubungan yang dirasa saling mendukung dan saling memperhatikan antar rekan kerja akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan hangat sehingga menimbulkan kepuasan kerja pada karyawan.

  • Kondisi pekerjaan

Menurut Sondang Siagian (dalam Surodilogo 2010:14), kondisi kerja yang mendukung akan meningkatkan kepuasan kerja pada karyawan. Kondisi kerja yang mendukung artinya tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai dengan sifat tugas yang harus diselesaikannya.

Adapun menurut Dipboye, Robert, Smith, Howell (dalam Kartika, 2010:104), kepuasan kerja dapat diukur melalui hal-hal  sebagai berikut.

  1. Pekerjaan itu sendiri
  2. Mutu dan pengawasan supervisi
  3. Gaji atau upah
  4. Kesempatan promosi
  5. Rekan kerja

 

Penggunaan Laporan Keuangan (skripsi, tesis dan disertasi)

Beberapa kelompok utama penggunaan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu :

  1. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
  2. Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
  3. Pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah provinsi dan pemerintah pusat).

Pendekatan Untuk Mengetahui Kepuasan Kerja (skripsi tesis disertasi)

Robbins (dalam Surodilogo 2010:14) menyatakan bahwa ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan kerja di suatu perusahaan, yaitu:

  • Angka nilai global tunggal (single global rating), hanya meminta individu-individu untuk menjawab suatu pertanyaan,
  • skor penjumlahan (summation score), mengenali unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan tentang tiap unsur. Faktor-faktor yang digunakan yaitu sifat dasar pekerjaan, penyeliaan, upah sekarang, kesempatan promosi, dan hubungan dengan rekan sekerja. Faktor-faktor tersebut kemudian dinilai pada suatu skala baku dan kemudian dijumlahkan untuk menciptakan skor kepuasan kerja keseluruhan.

Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan (skripsi, tesis dan disertasi)

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan.  Asumsi tersebut terdiri dari  :

  1. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi , berarti bahwa setiap unir organisasi dianggap sebagai unti yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instasi pemerintahaan dalam laporan keuangan.

  1. Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan  tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

  1. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Dasar Hukum Pelaporan Keuangan (skripsi, tesis dan disertasi)

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :

  1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya bagian yang mengatur keuangan negara.
  2. Undang-undang di bidang keuangan negara.
  3. Undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  4. Peraturan perundang-unangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah.
  5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  6. Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah serta pelaporan keuangan negara.
  7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja (skripsi tesis disertasi)

De Santis dan Durst (dalam Prasetio 2011:23-24),  mengemukakan bahwa kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dikelompokkan kedalam empat kelompok, yaitu:

  • Monetary and non monetary reward adalah penghargaan finansial (gaji, tunjangan, bonus, dan sebagainya), kesempatan promosi dan fasilitas-fasilitas lain yang diberikan oleh perusahaan.
  • Job characteristic, terdiri dari keanekaragaman keterampilan/tugas, signifikan/keberartian pekerjaan, otonomi dan umpan balik. Karyawan yang melakukan tugasnya dengan memiliki sifat-sifat ini akan menggunakan pengalaman mereka untuk mencapai kepuasan kerja lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak menghadapi hal tersebut.
  • Work environment characteristic adalah faktor-faktor yang diduga dapat membantu atau menghalangi karyawan dalam pelaksanaan tugasnya, terdiri dari keadaan fisik dan lingkungan kerja, hubungan dengan rekan sekerja dan hubungan dengan atasan. Lingkungan kerja dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan.
  • Personal Characteristic adalah karakteristik pribadi karyawan, antara lain jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan sebagainya.

Robbins (dalam Surodilogo 2010:11-12), menjabarkan variabel-variabel yang berkaitan dengan kerja yang menentukan kepuasan kerja, meliputi:

  • Kerja yang secara mental menantang.

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik mengenai betapa baik mereka mengerjakannya. Karakteristik tersebut membuat kerja secara mental menantang. Pekerjaan yang terlalu kurang menantang akan menciptakan kebosanan, tetapi yang terlalu banyak menantang akan menciptakan frustasi dan perasaan gagal. Pada kondisi tantangan yang sedang, kebanyakan karyawan akan mengalami kesenangan dan kepuasan.

 

  • Ganjaran yang pantas.

Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang mereka persepsikan sebagai adil dan segaris dengan pengharapan mereka. Bila upah dilihat sebagai adil yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar pengupahan komunitas, kemungkinan besar akan dihasilkan kepuasan kerja. Tetapi kunci yang menautkan upah dengan kepuasan bukanlah jumlah mutlak yang dibayarkan, melainkan yang lebih penting adalah persepsi keadilan.

  • Kondisi kerja yang mendukung.

Karyawan peduli akan lingkungan kerja yang baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang baik. Studi-studi menunjukkan bahwa karyawan lebih menyukai keadaan fisik sekitar yang tidak berbahaya atau merepotkan. Temperatur, cahaya, suara, dan faktor-faktor lingkungan lain seharusnya tidak ekstrem (terlalu banyak, atau terlalu sedikit).

  • Rekan sekerja yang mendukung.

Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh karena itu tidaklah mengejutkan bila mempunyai rekan sekerja yang ramah dan mendukung menghantar ke kepuasan kerja yang meningkat.

Tujuan Pelaporan Keuangan (skripsi, tesis dan disertasi)

Tujuan pelaporan keuangan pada pemerintah daerah adalah :

  1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
  2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
  3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
  4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
  5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber pemenerimaanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan dan pinjaman.
  6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan Daerah (skripsi, tesis dan disertasi)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang  Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintaha daerah pada SKPD terdiri dari laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Oprasional (LO),  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan keuangan ini digunakan sebagai suatu informasi mengenai pengelolaan keuangan negara atau daerah yang dibutuhkan oleh publik. Informasi yang akan disajikan harus relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup Keuangan Daerah (skripsi, tesis dan disertasi)

Ruang lingkup keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi :

  1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
  2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahaan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
  3. Pemenerimaan daerah.
  4. Pengeluaran daerah.
  5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain.

Berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

  1. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan umum.

Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah (skripsi, tesis dan disertasi)

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi  keuangan daerah  akan digunakan oleh  berbagai pihak  eksternal . Pihak- pihak eksternal yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah baik secara langsung  maupun tidak langsung meliputi :

  1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah.

  1. Badan Pengawan Keuangan

Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atau pengelolan keuangan daerah yang dilakukan  daerah,  yang termasuk dalam badan ini  adalah Inspektorat Jendral  dan Badan Pemeriksa Keuangan.

  1. Investor, Kreditur, dan Donatur

Pihak eksternal  yang termasuk  dalam kategori investor, kreditur, dan donator meliputi badan dan organisasi, seperti pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya, baik dari dalam maupun luar negri, yang menyediakan  sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

  1. Analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah

Pihak eksternal yang termasuk dalam kategori analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah merupakan pihak-pihak, seperti lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi dan akademisya), ilmuawan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain, yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah.

  1. Rakyat

Rakyat adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah, khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.

  1. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memiliki kepentingan yang sangat kuat dengan pemerintah daerah karena tentunya memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah.

  1. Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota atau Provinsi)

Pemerintah daerah suatu daerah dengan daerah lain daling berhubungan dan memiliki kepentingan dalam hal ekonomi, misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan (skripsi, tesis dan disertasi)

Akuntansi pemerintah mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

  1. Pertanggung jawaban (Accountability and stewardship). Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi puhak yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggung jawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.
  2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

  1. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksa oleh aparat pengawasan  fungsional secara efektif dan efisien.

Pengertian Kepuasan Kerja (skripsi tesis disertasi)

Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respons emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan (Tobing, 2009:33). Menurut Pentury (2010:67), kepuasan kerja adalah bagaimana perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Sejauh mana orang menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya. Menurut Handoko (dalam Kartika, 2010:104), kepuasan kerja atau job satisfaction adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Nasarudin, Igalens, Koesmono (dalam Heriyanti 2007: 33), menyatakan kepuasan kerja merupakan pernyataan emosional yang positif atau menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap pengalaman kerja atau pekerjaan seseorang. Menurut Hasibuan, Malayu S.P (dalam Yuningsih, 2008:224), kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Sedangkan menurut Handoko, T. Hani (dalam Yuningsih 2008:224), Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana karyawan memandang pekerjaan mereka.

Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah (skripsi, tesis dan disertasi)

Dalam akuntansi keuangan daerah yang terdapat proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjdi di pemerintah daerah. Namun selama ini pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah adalah pembukuan yang hanya menggunakan system pencatatan single entry. Sementara itu, dalam akuntansi menggunakan beberapa macam system  penacatatan yaitu :

  1. Sisitem Tata Buku Tunggal ( Single Entry )

Dalam system ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat  berkurangnya  kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

  1. Sisitem Tata Buku Berpasangan ( Double Entry )

Menurut system ini, suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali atau sering disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit berada di sebelah kiri dan sisi kredit berada di  sebelah kanan.

  1. Triple Entry

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan  dengan menggunakan sisitem sisitem pencatatan double entry, ditambah  dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi,  sementara system pencatatan double entry dijalankan, SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah dalam Akuntansi (skripsi, tesis dan disertasi)

Kedudukan akuntansi daerah terdiri dari :

  1. Kedudukan akuntansi keuangan daerah berdasarkan entitas pelaporan

Entitas adalah “ satuan “ yang dapat diartikan sebagai satuan organisasi. Akuntansi  yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga nonprofit dikenal dengan  akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik.

Oleh karena pemerintah daerah merupakan satuan organisasi yang nonprofit,  maka akuntansi yang berkaitan  dengan pemerintah daerah, yakni akuntansi keuangan daerah  termasuk ke dalam akuntansi sektor publik.

  1. Kedudukan akuntansi keuanagan daerah berdasarkan penggunaan
  2. Laporan keuanagan

Pengertian Akuntansi Kuangan Daerah (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Halim (2007), akuntansi keuangan daerah adalah proses pengindentifikasian, pengukuran, pncatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintan daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan  sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak – pihak eksternal entitas pemerintahan daerah ( kabupaten, kota, atau provinsi)

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber- sumber keuangan yang dimilikinya susuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber – sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakekatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah Pusat yang telah membagikan dana  perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Pengukuran Motivasi Kerja (skripsi tesis)

Menurut George & Jones (dalam Kartika, 2010:103), motivasi kerja dapat diukur melalui dimensi sebagai berikut.

  1. Arah perilaku (direction of behavior)

Arah perilaku seseorang di lingkungan tempat kerja akan menunjukkan besar kecil motivasi kerjanya.

  1. Tingkat usaha (level of effort)

Semakin besar tingkat usaha seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan maka menunjukkan semakin besar tingkat motivasi kerjanya.

  1. Tingkat kegigihan (level of persistence)

Semakin besar tingkat kegigihan seseorang dalam menghadapi rintangan pekerjaan maka menunjukkan semakin besar tingkat motivasi kerjanya.

 

 

Teknik Memotivasi Kerja (skripsi tesis)

Mangkunegara (dalam Sehfudin 2011:26), mengemukakan bahwa terdapat dua teknik memotivasi kerja karyawan, yaitu :

  • Teknik pemenuhan kebutuhan karyawan,

Artinya bahwa pemenuhan kebutuhan karyawan merupakan fundamental yang mendasari perilaku kerja.

  • Teknik komunikasi persuasif

Merupakan salah satu teknik memotivasi kerja karyawan yang dilakukan dengan cara mempengaruhi karyawan secara ekstra logis. Teknik ini dirumuskan dengan istilah ”AIDDAS” yaitu Attention (perhatian), Interest (minat), Desire (hasrat), Decission (keputusan), Action (aksi atau tindakan), dan satisfaction (kepuasan).

Pertama kali pemimpin harus memberikan perhatian kepada karyawan tentang pentingnya tujuan dari suatu pekerjaan agar timbul minat karyawan terhadap pelaksanaan kerja. Jika telah timbul minatnya maka hasratnya akan menjadi kuat untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan kerja dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh pimpinan. Dengan demikian, karyawan akan bekerja dengan motivasi tinggi dan merasa puas terhadap hasil kerjanya.

Akuntansi Sektor Publik (skripsi, tesis dan disertasi)

 

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manjemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada pihak publik, sala satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Tujuan penyusunan laporan keuangan pada akuntansi sektor publik sebagai berikut :

  1. Terkait dengan manajemen kontrol, yang memberikan informasi
  2. atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada
  3. Terkait dengan akuntabilitas, yang memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung – jawab mengelola secara tepat dan efektif program serta penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada public atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dan publik.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja (skripsi tesis)

Menurut Arep (dalam Analisa 2011:14-19), ada sembilan faktor motivasi, yang dari kesembilan tersebut dapat dirangkum dalam enam faktor secara garis besar, yaitu:

  • Faktor kebutuhan manusia
  1. Kebutuhan dasar (ekonomis)

Kebutuhan dasar yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan makanan, pakaian, dan perumahan yang biasa disebut sebagai kebutuhan primer. Untuk memenuhi kebutuhan dasar ini sesorang akan bekerja keras dengan mengerahkan segala kemampuannya, karena kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan merupakan kebutuhan yang paling mendasr yang harus di penuhi.

 

  1. Kebutuhan rasa aman (psikologis )

Yang termasuk dalam kategori kebutuhan psikologis disini diantaranya adalah kebutuhan akan status, pengakuan, penghargaan, dan lain-lain. Menurut Arep (dalam Analisa 2011:15), keinginan karyawan untuk mencapai status tertentu atau untuk menjadi seorang “tokoh“, bukan saja berarti bahwa karyawan harus mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mencapai kemajuan, akan tetapi juga harus bersedia menerima kewajiban-kewajiban lebih banyak. Artinya motivasi untuk meraih status yang diidam-idamkan akan melekat kuat dalam dirinya.

  1. Kebutuhan sosial

Menurut Robert Carison (dalam Analisa 2011:15), satu cara meyakinkan para karyawan betah bekerja adalah dengan meyakinkan bahwa dirinya memiliki banyak mitra di organisasi. Karyawan dalam suatu organisasi memerlukan berinteraksi dengan sesama karyawan dan dengan sesama atasannya serta menumbuhkan pengakuan atas prestasi kerjanya.

  • Faktor Kompensasi

Menurut Handoko (dalam Analisa 2011:15), kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa bekerja. Apabila kompensasi diberikan secara benar, para karyawan akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Kompensasi penting bagi karyawan, karena kompensasi mencerminkan nilai karya karyawan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dalam hal pemberian gaji beberapa faktor yang harus diperhatikan, diantaranya sebagai berikut.

 

 

 

  1. Arti gaji bagi karyawan

Bagi seorang karyawan gaji mempunyai arti yang mendalam, yakni sesuatu yang dapat mempengaruhi tingkat kehidupan karyawan yang bersangkutan bersama keluarganya.

  1. Dasar pemberian gaji

Ada beberapa dasar dalam pemberian gaji. Satu diantaranya adalah “hasil kerja“ yakni gaji diberikan berdasarkan jumlah atau nilai barang yang dijual atau yang dihasilkan.

  • Faktor Komunikasi

Menurut Arep (dalam Analisa 2011:16), komunikasi yang lancar adalah komunikasi terbuka dimana informasi mengalir secara bebas dari atas ke bawah atau sebaliknya, Dalam suatu organisasi komunikasi perlu dijalin secara baik antara atasan dengan bawahan atau sesama bawahan, karena dengan komunikasi yang lancar maka arus komunikasi akan berjalan lancar pula serta tidak terjadi adanya mis komunikasi yang akan mengakibatkan kesimpang siuran dalam melaksanakan pekerjaan dalam organisasi. Dengan komunikasi yang lancar kebijakan organisasi akan dapat lebih mudah dimengerti.

  • Faktor Kepemimpinan

Menurut Arep (dalam Analisa 2011:17), kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang berbeda-beda menuju pencapaian tertentu. Dalam mencapai tujuan yakni untuk dapat menguasai atau mempengaruhi serta memotivasi orang lain, maka dalam penerapan manajemen sumber daya manusia digunakan beberapa gaya kepemimpinan, diantaranya:

  1. Democratic Leadership, adalah suatu gaya kepemimpinan yang menitikberatkan kepada “kemampuan untuk menciptakan moral“ dan “kemampuan untuk menciptakan kepercayaan“.
  2. Dictatorial atau autocratic Leadership, yakni suatu gaya Leadership yang menitikberatkankepada “kesanggupan untuk memaksakan“ keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk kepentingan pribadinya dan/atau golongannya dengan kesediaan untuk menerima segala resiko apapun.
  3. Paternalistic Leadership, yakni bentuk antara gaya democratic dan gaya dictatorial.
  4. Free Rain Leadership, yakni salah satu gaya kepemimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya seluruh kebijaksanaan pengoperasiaan manajemen sumber daya manusia kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka.
  • Faktor pelatihan

Pelatihan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam suatu organisasi. Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia setiap organisasi perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya, baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar organisasi. Menurut Arep (dalam Analisa 2011:18), pelatihan merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama dalam hal pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan sikap. Manfaat pelatihan bagi karyawan adalah sebagai berikut.

  1. Meningkatkan motivasi
  2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
  3. Meningkatkan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa rendah diri
  4. Memperlancar pelaksanaan tugas
  5. Menumbuhkan sikap positif terhadap organisasi
  6. Meningkatkan semangat dan gairah kerja
  7. Mempertinggi rasa peduli terhadap organisasi
  8. Meningkatkan rasa saling menghargai antar karyawan
  9. Memberikan dorongan bagi karyawan untuk menghasilkan yang terbaik
  10. Memberikan dorongan bagi karyawan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
  • Faktor prestasi

Penilaian presasi kerja karyawan bagi organisasi merupakan sarana untuk mengembangkan sumber daya manusia. Sedangkan bagi karyawan penilaian prestasi dapat memacu semangat kerja, guna peningkatkan kinerja selanjutnya. Karena dengan penilaian prestasi ini akan merasa bahwa hasil kerja mereka diakui oleh pihak organisasi dan kemudian menimbulkan harapan untuk memperoleh kompensasi dari organisasi. Hal ini merupakan sumber motivasi kerja yang sangat mempengaruhi kinerja karyawan.

Jenis-jenis Motivasi (skripsi tesis)

Ada dua jenis motivasi positif dan motivasi negatif menurut Hasibuan (dalam Gunawan 2010:27). Motivasi positif (positive incentive), adalah suatu dorongan yang bersifat positif, yaitu jika pegawai dapat menghasilkan prestasi di atas prestasi standar, maka pegawai diberikan insentif berupa hadiah. Sebaliknya, motivasi negatif (negative incentive), adalah mendorong pegawai dengan ancaman hukuman, artinya jika prestasinya kurang dari prestasi standar akan dikenakan hukuman, dan jika prestasi diatas standar tidak diberikan hadiah.

Menurut Luthans (dalam Gunawan 2010:27-28), ada tiga kategori motivasi atau motif, yaitu :

  • Motif Primer

Dua kriteria yang harus dipenuhi agar motif dapat dimasukkan dalam klasifikasi primer, yaitu: motif harus tidak dipelajari; dan juga motif harus didasarkan secara fisiologis. Dengan definisi tersebut, motif primer yang paling dikenal secara umum adalah lapar, haus, tidur, menghindari sakit, seks, dan perhatian ibu.

 

  • Motif Umum

Motif umum sepertinya diperlukan karena adanya area antara motif primer dan sekunder. Agar masuk ke dalam klasifikasi umum, sebuah motif haruslah tidak dipelajari, tetapi tidak didasarkan pada fisiologis. Sementara kebutuhan primer mengurangi stimulasi, kebutuhan umum justru diperlukan seseorang untuk meningkatkan sejumlah stimulasi. Meskipun tidak semua psikolog sependapat, namun motif keingintahuan, manipulasi, aktifitas, dan (mungkin) afeksi atau cinta sepertinya paling mungkin untuk memenuhi klasifikasi tersebut.

  • Motif Sekunder

Sebuah motif harus dipelajari agar bisa dimasukkan ke dalam klasifikasi sekunder. Berbagai motif penting yang masuk kedalam kriteria tersebut adalah motif kekuasaan, motif pencapaian/berprestasi, motif afiliasi, motif keamanan, dan motif status.

Sifat Yang Mendasari Motivasi Kerja (skripsi tesis)

Menurut Mitchell (dalam Gunawan 2010:26) tujuan dari motivasi adalah memprediksi perilaku perlu ditekankan perbedaan-perbedaan antara motivasi, perilaku dan kinerja (performa). Motivasilah penyebab perilaku. Andai kata perilaku tersebut efektif, maka akibatnya adalah berupa kinerja tinggi. Hal yang mungkin lebih penting dibandingkan dengan pilihan sebuah definisi khusus tentang motivasi adalah pandangan bahwa motivasi memiliki sejumlah sifat yang mendasarinya (Winardi, dalam Gunawan 2010:26-27). Adapun sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut.

  • Ia merupakan sebuah fenomena individual

Masing-masing individu bersifat unik dan fakta tersebut harus diingat pada riset motivasi.

  • Motivasi bersifat intensional

Apabila seorang karyawan melaksanakan suatu tindakan, maka hal tersebut disebabkan karena orang tersebut secara sadar telah memilih tindakan tersebut.

 

  • Motivasi memiliki macam-macam faset

Para periset telah menganalisis macam aspek motivasi dan termasuk didalamnya bagaimana motivasi tersebut ditimbulkan, diarahkan, dan pengaruh apa yang menyebabkan persistensinya dan bagaiman motivasi tersebut dapat dihentikan.

  • Tujuan teori motivasi adalah memprediksi perilaku

Perlu ditekankan perbedaan-perbedaan antara motivasi, perilaku, dan kinerja (performa). Motivasilah penyebab perilaku, andaikata perilaku tersebut efektif, maka akibatnya adalah berupa kinerja tinggi.

Pengertian Motivasi Kerja (skripsi tesis)

Menurut Robbin (dalam Subyantoro 2009:11), motivasi didefinisikan sebagai satu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai satu tujuan. Munandar (dalam Wono, 2008:20) menyatakan motivasi adalah sesuatu yang mendorong pemain untuk aksi atau mendukung memberi tindakan nyata untuk menyatakan aksinya. Berarti ada dorongan dari pribadi karena kemauannya dan disebabkan dari dalam diri dan lingkungan kerja. Bittel & Newstrom (dalam Kartika, 2010:102) menyatakan motivasi kerja merupakan proses yang menyebabkan seseorang berperilaku dengan cara tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sangat individu untuk bertahan hidup, keamanan, kehormatan, pencapaian, kekuasaan, pertumbuhan dan rasa harga diri. Ching & Megginson (dalam Pentury 2010:67) menyatakan bahwa motivasi kerja sebagai perilaku yang ditujukkan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan. Motivasi berkaitan erat dengan kepuasan kerja dan kinerja. Menurut George & Jones (dalam Kartika, 2010:101), motivasi kerja adalah suatu dorongan secara psikologis kepada seseorang, yang menentukan arah dari perilaku (direction of behavior) seseorang dalam suatu organisasi, tingkat usaha (level of effort), dan tingkat kegigihan atau ketahanan dalam menghadapi suatu halangan atau masalah (level of persistence).

Dari beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah dorongan kepada seseorang yang menentukan arah perilakunya dalam bekerja di suatu organisasi.

Siagian (dalam Reza 2010:18), mengemukakan bahwa dalam kehidupan berorganisasi, termasuk kehidupan berkarya dalam organisasi bisnis, aspek motivasi kerja mutlak mendapat perhatian serius dari para manajer. Karena empat pertimbangan utama, yaitu:

  • Filsafat hidup manusia berkisar pada prinsip “quit pro quo”, yang dalam bahasa awam dicerminkan oleh pepatah yang mengatakan “ada ubi ada talas, ada budi ada balas”.
  • Dinamika kebutuhan manusia sangat kompleks dan tidak hanya bersifat materi, akan tetapi juga bersifat psikologis.
  • Tidak ada titik jenuh dalam pemuasan kebutuhan manusia.
  • Perbedaan karakteristik individu dalam organisasi atau perusahaan, mengakibatkan tidak adanya satupun teknik motivasi yang sama efektifnya untuk semua orang dalam organisasi juga untuk seseorang pada waktu dan kondisi yang berbeda-beda.

Menurut Siagian (dalam Reza 2010:19) ada enam teknik aplikasi teori motivasi, yaitu:

  • Manajemen berdasarkan sasaran atau management by objectives (MBO),
  • program penghargaan karyawan,
  • program ketertiban karyawan,
  • program imbalan bervariasi,
  • rencana pemberian imbalan berdasarkan keterampilan,
  • manfaat yang fleksibel.

Menurut Rivai (dalam Reza 2010:19),  terdapat beberapa perilaku yang dapat memotivasi karyawan:

  • Cara berinteraksi.
  • menjadi pendengar aktif,
  • penyusunan tujuan yang menantang,
  • pendekatan penyelesaian masalah dan tujuan yang berfokus pada perilaku bukan pada pribadi,
  • informasi yang menggunakan teknik penguatan.

 

Pengukuran Kepemimpinan (skripsi tesis)

Menurut Hersey-Blanchard (dalam Brahmasari 2008:130), kepemimpinan dapat diukur melalui dimensi sebagai berikut.

  • Telling (kemampuan untuk memberitahu anggota apa yang harus mereka kerjakan)
  • Selling (kemampuan menjual/memberikan ide-ide kepada anggota)
  • Participating (kemampuan berpartisipasi dengan anggota), dan
  • Delegating (kemampuan mendelegasikan kepada anggota).

Pendekatan Dalam Kepemimpinan (skripsi tesis)

Menurut T. Hani Handoko (dalam Arif 2010: 36-38), kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam pendekatan. Tiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut.

  • Pendekatan mendasarkan sifat-sifat (traits) yang mendasarkan kualitas yang diperlukan untuk menjadi pimpinan.
  • Pendekatan mempelajari perilaku (behaviors) yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif.
  • Pendekatan situasional (contingency) yang berdasarkan atas faktor-faktor situasional, untuk menentukan seberapa besar efektifitas situasi gaya kepemimpinan yang tertentu.

 

Tipe Kepemimpinan (skripsi tesis)

Siagian (2003:31-45) menyebutkan terdapat kesepakatan bulat tentang tipologi kepemimpinan mengenai lima tipe kepemimpinan sebagai berikut.

  • Tipe Otokratik

Menurut Siagian (2003:33) ciri pemimpin yang mempunyai tipe otokratik sebagai berikut.

  1. Menumtut ketaatan penuh dari para bawahannya,
  2. dalam menegakkan disiplin menunjukkan kekakuan,
  3. bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi,
  4. menggunakan pendekatan punitif dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahan.
  • Tipe Paternalistik

Menurut Siagian (2003:33-34) popularitas pemimpin yang mempunyai tipe paternalistik sebagai berikut.

  1. Kuatnya ikatan primordial,
  2. extended family system,
  3. kehidupan masyarakat yang komunalistik,
  4. peranan adat istiadat yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat,
  5. masih dimungkinkannya hubungan pribadi yang intim antara seorang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.
  • Tipe Kharismatik

Menurut Siagian (2003:37) seorang pemimpin yang kharismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tertentu itu dikagumi.

  • Tipe Laissez Faire

Menurut Siagian (2003:39-40) ciri pemimpin yang mempunyai tipe laissez faire sebagai berikut.

  1. Pendelegasian wewenang terjadi secara ekstensif,
  2. pengambilan keputusan diserahkan kepada petugas operasional,
  3. status quo organisasional tidak terganggu,
  4. pengembangan kemampuan berfikir dan bertindak diserahkan kepada anggota organisasi,
  5. intervensi pimpinan dalam perjalanan organisasi berada pada tingkat minimum.
  • Tipe Demokratik

Menurut Siagian (2003:43) seorang pemimpin yang demokratik dihormati dan disegani dan bukan ditakuti karena perilakunya dalam dalam kehidupan organisasional. Perilakunya mendorong para bawahannya menumbuhkan dan mengembangkan daya inovasi dan kreatifitas para bawahan. Ia juga mendengarkan pendapat, saran, dan kritik dari bawahannya.

Friska (dalam Hakim 2010:29-33) menyebutkan bahwa pada umumnya pemimpin dalam setiap organisasi dapat diklasifikasikan menjadi lima tipe utama yaitu sebagai berikut.

  • Tipe pemimpin otokratis

Tipe pemimpin ini menganggap bahwa pemimpin adalah merupakan suatu hak. Ciri-ciri pemimpin tipe ini adalah sebagi berikut.

 

  1. Menganggap organisasi adalah milik pribadi.
  2. Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.
  3. Menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat mata-mata.
  4. Tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat dari orang lain karena dia menganggap dialah yang paling benar.
  5. Selalu bergantung pada kekuasaan formal.
  6. Dalam menggerakkan bawahan sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan ancaman.

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe kepemimpinan otokratis tersebut di atas dapat diketahui bahwa tipe ini tidak menghargai hak-hak dari manusia, karena itulah tipe ini tidak dapat dipakai dalam organisasi modern.

  • Tipe pemimpin militeristis

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. Artinya tidak semua pemimpin dalam militer adalah bertipe militeristis. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis mempunyai sifat-sifat sebagai berikut.

  1. Dalam menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan, sebagai alat utamanya adalah dengan menggunakan perintah yang telah ditetapkan.
  2. Dalam menggerakkan bawahan sangat suka menggunakan pangkat dan jabatannya.
  3. Senang kepada formalitas yang berlebihan.
  4. Menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan.
  5. Tidak mau menerima kritik dari bawahan.
  6. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe pemimpin militeristis adalah bahwa tipe pemimpin seperti ini bukan merupakan pemimpin yang ideal.

  • Tipe pemimpin paternalistis

Tipe kepemimpinan paternalistis, mempunyai ciri tertentu yaitu bersifat paternal atau kebapakan. Kepemimpinan seperti ini menggunakan pengaruh yang sifat kebapakan dalam menggerakkan bawahan mencapai tujuan. Kadang-kadang pendekatan yang dilakukan terlalu sentimental. Sifat-sifat umum dari tipe pemimpin paternalistis dapat dikemukakan sebagai berikut:

  1. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa.
  2. Bersikap terlalu melindungi bawahan.
  3. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan.
  4. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan inisiatif dan daya kreasi.
  5. Sering menganggap dirinya maha tahu.

Harus diakui bahwa dalam keadaan tertentu pemimpin seperti ini sangat diperlukan. Akan tetapi ditinjau dari segi sifat-sifat negatifnya pemimpin paternalistis kurang menunjukkan elemen kontinyuitas terhadap organisasi yang dipimpinnya.

  • Tipe pemimpin karismatis

Sampai saat ini para ahli manajemen belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin memiliki karisma. Yang diketahui ialah tipe pemimpin seperti ini mempunyai daya tarik yang amat besar, dan karena itulah pemimpin seperti ini mempunyai pengikut yang sangat besar. Kebanyakan para pengikut menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut dari pemimpin seperti ini, karena mereka menganggap masih kurangnya seorang pemimpin yang karismatis. Maka mereka mengatakan bahwa pemimpin yang karismatis diberkahi dengan kekuatan gaib (supernatural powers). Perlu dikemukakan bahwa kekayaan, umur, kesehatan, tingkat pendidikan, dan sebagainya, tidak dapat digunakan sebagai kriteria tipe pemimpin karismatis.

  • Tipe pemimpin demokratis

Dari semua tipe kepemimpinan yang ada, tipe kepemimpinan demokratis dianggap sebagai tipe kepemimpinan yang baik. Hal ini disebabkan karena tipe kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu. Beberapa ciri dari kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut.

  1. Dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang termulia di dunia.
  2. Selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan organisasi.
  3. Senang menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahannya.
  4. Mentolerir bawahan yang membuat kesalahan dan memberikan pendidikan kepada bawahan agar jangan berbuat kesalahan dengan tidak mengurangi daya kreativitas, inisiatif, dan prakarsa dari bawahan.
  5. Lebih menitikberatkan kerjasama dalam mencapai tujuan.
  6. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya.

Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.

Keterampilan Dalam Kepemimpinan (skripsi tesis)

Kepemimpinan menurut R.E. Byrd dan Block (dalam Prasetio 2011:14-15), kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan suatu tindakan pada diri seseorang atau sekelompok orang, untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Keterampilan dalam memimpin terdiri atas hal-hal sebagi berikut.

  • Pemberian Kuasa (enpowerment)

Yang dimaksud dengan pemberian kuasa adalah pembagian atau pemberian kuasa oleh pemimpin terhadap bawahannya.

  • Intuisi (intuition)

Yang dimaksud dengan intuisi adalah keterlibatan manajer atau pimpinan dalam menatap situasi, mengantisipasi perubahan, mengambil resiko, dan membangun kejujuran.

  • Pemahaman Diri (self understanding)

Yang dimaksud dengan pemahaman diri adalah kemampuan untuk mengenali kekuatan-kekuatan atau hal-hal yang positif yang ada pada dirinya dan kemampuan dalam menetapkan upaya mengatasi kelemahan yang ada pada dirinya.

  • Pandangan (vision)

Yang dimaksud dengan pandangan adalah keterlibatan dirinya dalam mengimajinasi kondisi lingkungan yang berbeda-beda, serta dalam mengimajinasikan suatu kondisi untuk memperbaiki lingkungan organisasi.

  • Nilai Keselarasan (congruence value)

Yang dimaksud dengan nilai keselarasan adalah kemampuan pimpinan dalam mengetahui dan memahami nilai-nilai yang berkembang dalam organisasinya, nilai-nilai yang dimiliki bawahannya, serta dalam memadukan dua nilai tersebut menuju organisasi yang efektif.

Pidarta (dalam Mulyono 2010:151) menyatakan tiga macam keterampilan kepemimpinan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, antara lain sebagi berikut.

  • Keterampilan konseptual

Keterampilan konseptual adalah keterampilan pemimpin dalam memahami dan mengoperasikan organisasi.

  • Keterampilan manusiawi

Keterampilan manusiawi yaitu keterampilan untuk bekerja sama, memotivasi, dan memimpin.

  • Keterampilan teknik

Keterampilan teknik adalah keterampilan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu.

Fungsi Kepemimpinan (skripsi tesis)

Menurut Tim Dosen MKDK Pengelolaan Pendidikan (dalam Permadi, 2010: 46) menyatakan fungsi kepemimpinan sebagai berikut.

  • Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, dan kerja sama dengan penuh rasa kebebasan,
  • pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan,
  • pemimpin membantu kelompok dalam prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif,
  • pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses terjadinya proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif,
  • pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi.

Menurut Pandji Anoraga dan Sri Suryani (dalam Permadi 2010:46), fungsi kepemimpinan meliputi :

  • Pemimpin sebagai perencana,
  • pemimpin sebagai pembuat kebijakan,
  • pemimpin sebagai ahli,
  • pemimpin sebagai pelaksana,
  • pemimpin sebagai pengendali,
  • pemimpin sebagai pemberi hadiah dan hukuman,
  • pemimpin sebagai teladan dan lambang,
  • pemimpin sebagai tempat menimpakan segala kesalahan, dan
  • pemimpin sebagai pengganti peran anggota lain.

Menurut Hadari Nawawi (dalam Permadi 2010: 46-47), fungsi kepemimpinan sebagai berikut.

  • Mengembangkan dan menyalurkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat,
  • mengembangkan kerja sama yang efektif dengan memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap orang-orang yang dipimpinnya,
  • mengusahakan dan mendorong terjadinya pertemuan pendapat dengan saling menghargai sehingga timbul perasaan ikut terlibat di dalam kegiatan kelompok,
  • membantu menyelesaikan masalah-masalah.

Teori Kepemimpinan (skripsi tesis)

 

Menurut Robbin (dalam Irawan 2010:24-25), teori mengenai kepememimpinan adalah sebagai berikut.

  • Teori Bakat (Traits)

Teori-teori yang mencari karakter atau bakat kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang memperbedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Bakat (traits) didefinisikan sebagai kecenderungan yang dapat diduga, yang mengarahkan perilaku individu berbuat dengan cara yang konsisten dan khas. Upaya riset untuk memisahkan karakter kepemimpinan menghasilkan sejumlah jalan buntu. Misalnya, suatu tinjauan ulang terhadap 20 telaah yang berbeda mengidentifikasi hampir 80 karakter kepemimpinan, tetapi hanya 5 dari karakter ini dijumpai bersama oleh 4 atau lebih penyelidikan.

 

  • Teori Perilaku

Teori perilaku kepemimpinan yaitu teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Teori perilaku yang paling menyeluruh dan ditiru dihasilkan dari penelitian yang dimulai pada Universitas Ohio pada akhir dasawarsa 1940-an. Para peneliti ini berusaha mengidentifikasikan dimensi-dimensi independen dari perilaku pemimpin. Diawali dengan lebih dari seribu dimensi, akhirnya mereka menyempitkan daftar menjadi dua kategori yang secara hakiki menjelaskan kebanyakan perilaku kepemimpinan yang digambarkan oleh bawahan. Mereka menyebut kedua dimensi ini sebagai struktur prakarsa (initiating structure) dan pertimbangan (consideration).

Pengertian Kepemimpinan (skripsi tesis)

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang lain untuk berperilaku dalam suatu cara tertentu (Musselman dan Jackson, dalam Koesmono, 2007:31). Mengingat setiap orang pemimpin mempunyai cara tersendiri dalam menjalankan kepemimpinannya maka dalam mencapai tujuan organisasi akan menggunakan seefektif mungkin kekuasaannya agar orang lain dapat diarahkan perilakunya dalam berbagai kondisi. Robbins (dalam Heriyanti 2007:30) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya suatu tujuan. Koesmono (2007:31) menyatakan kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya bahwa kepemimpinan terjadi pada saat seseorang menggunakan pengaruhnya kepada orang lain terhadap pencapaian tujuan dalam suatu organisasi. Kartini (dalam Heriyanti 2007:30) menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi kerja, mengemudikan organisasi dan menjaring jaringan komunikasi dan membawa pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju dengan ketentuan waktu dan perencanaan. Siagian (dalam Heriyanti 2007:30)  berpendapat bahwa peranan para pimpinan dalam organisasi sangat sentral dalam pencapaian tujuan dari berbagai sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Menurut Siagian (dalam Heriyanti 2007:30), perilaku kepemimpinan memiliki kecenderungan pada dua hal yaitu konsiderasi atau hubungan dengan bawahan dan struktur inisiasi atau hasil yang dicapai. Yasin (dalam Brahmasari, 2008:126) mengemukakan bahwa keberhasilan kegiatan usaha pengembangan organisasi, sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan atau pengelolanya dan komitmen pimpinan puncak organisasi untuk investasi energi yang diperlukan maupun usaha-usaha pribadi pimpinan.

Pengukuran Kinerja (skripsi tesis)

Beberapa pendekatan untuk mengukur kinerja secara individual menurut Bernardin (dalam Irawan 2010:15) adalah sebagai berikut:

  • Kualitas

Tingkat dimana hasil aktifitas yang dilakukan mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara yang ideal dari penampilan aktifitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktifitas.

  • Kuantitas

Jumlah yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktifitas yang diselesaikan.

  • Ketepatan Waktu

Tingkat suatu aktifitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktifitas lain.

  • Efektivitas

Tingkat penggunaan sumber daya manusia organisasi dimaksimalkan dengan maksud menaikan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

  • Kemandirian

Tingkat dimana seorang karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa minta bantuan bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya pengawas untuk menghindari hasil yang merugikan.

 

Adapun pengukuran kinerja menurut T.R. Mitchell (dalam Depdiknas 2008:20) dapat dilihat dari lima hal, yaitu:

  • Quality of work – kualitas hasil kerja
  • Promptness – ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan
  • Initiative – prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan
  • Capability – kemampuan menyelesaikan pekerjaan
  • Comunication – kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain.

Manfaat Penilaian Kinerja (skripsi tesis)

Menurut Handoko (dalam Analisa 2011:10-11), penilaian prestasi kinerja merupakan proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kinerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kinerja. Kegunaan-kegunaan penilaian prestasi kinerja sebagai berikut.

  • Perbaikan prestasi kinerja

Umpan balik pelaksanaan kerja kemungkinan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi.

  • Penyesuaian-penyesuaian kompensasi

Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam mnentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya.

  • Keputusan-keputusan penempatan

Promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kinerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu.

  • Kebutuhan- kebutuhan pelatihan dan pengembangan

Prestasi kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. Demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan.

 

  • Perencanaan dan pengembangan karier

Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu tentang jalur karier tertentu yang harus diteliti.

  • Penyimpangan-penyimpangan proses staffing

Prestasi kinerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen personalia.

  • Ketidak-akuratan informasional

Prestasi kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, atau komponen-komponen lain sistem manjemen personalia. Menggantungkan diri pada informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan keputusan-keputusan personalia yang tidak diambil tepat.

  • Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan

Prstasi kinerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnose kesalahan-kesalahan tersebut.

  • Kesempatan kinerja yang adil

Penilaian prestasi kinerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi.

  • Tantangan-tantangan eksternal

Kadang-kadang prestasi kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kinerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau masalah- masalah pribadi lainnya.

 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja (skripsi tesis)

Armstrong dan Baron (dalam Sehfudin 2011:12-13) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam upaya mencapai tujuan perusahaan ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain:

  • Faktor Individu
  1. Faktor kepribadian yaitu kepercayaan diri, dimana semakin tinggi kepercayaan diri karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan, maka semakin tinggi kinerja karyawan tersebut.
  2. Faktor motivasi, ketika seorang pemimpin mendorong karyawannya untuk suatu tujuan tertentu seperti pemberian insentif (Fred Luthans dalam Sehfudin 2011:12).
  3. Faktor kemampuan (skill) yaitu kemampuan atau keahlian karyawan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan standar kerja di perusahaan.
  4. Faktor kepuasan kerja yaitu perasaan atau sikap karyawan terhadap pekerjaannya (Ida Ayu Brahmasari dan Agus Suprayetno dalam Sehfudin 2011:12)
  5. Faktor pengetahuan pekerjaan yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan ketrampilan kerja (Ida Ayu Brahmasari dan Agus Suprayetno, dalam Sehfudin 2011:12).
  • Faktor Organisasi
  1. Faktor gaya kepemimpinan yaitu faktor yang mendorong karyawan untuk berkomitmen pada organisasinya agar mempunyai kemauan yang kuat untuk menjadi anggota organisasi tersebut dan membuang keinginan untuk berpindah (Cuk Budihardjo, dalam Sehfudin 2011:13).
  2. Faktor tim kerja yaitu kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.
  3. Fakor komunikasi organisasi yaitu suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain (Mifta Thoha, dalam Sehfudin 2011:13).
  4. Faktor teknologi dan fasilitas yaitu dimana perusahaan menggunakan teknologi sesuai kebutuhan kerja karyawan dan memfasilitasi kebutuhan kerja karyawan (Fred Luthans, dalam Sehfudin 2011:13).
  5. Faktor konteks organisasi yaitu dimana organisasi memberikan penghargaan kepada karyawan untuk mencoba memotivasi kinerja mereka dan mendorong loyalitas dan retensi (Fred Luthans, dalam Sehfudin 2011:13).

 

Menurut Simanjuntak (dalam Arif 2010:29), kinerja dipengaruhi oleh:

  • Kualitas dan kemampuan pegawai. Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental dan kondisi fisik pegawai.
  • Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja (keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana produksi, teknologi) dan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai (upah/gaji, jaminan sosial, keamanan kerja).
  • Supra struktur, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dan hubungan industrial manajemen.

 

Pengertian Kinerja (skripsi tesis)

Kinerja adalah tingkat pencapaian atau prestasi dari perusahaan dalam periode waktu tertentu. Kinerja sebuah perusahaan adalah hal yang sangat menentukan dalam perkembangan perusahaan (Suci, 2009:48). Kinerja menurut Moenir (dalam Pentury 2010:67) adalah sebagai hasil kerja orang pada kesatuan waktu atau ukuran tertentu. Tobing, 2009:33 menyatakan kinerja (performance) adalah catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu. Menurut Waldman (dalam Heriyanti 2007:26), kinerja merupakan gabungan perilaku dengan prestasi dari apa yang diharapkan dan pilihannya atau bagian syarat-syarat tugas yang ada pada masing-masing individu dalam organisasi. Sedangkan menurut Mangkunegara (dalam Heriyanti 2007:26); kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Cascio (dalam Heriyanti 2007:26), mengatakan bahwa kinerja merupakan prestasi karyawan dari tugas-tugasnya yang telah ditetapkan.  Soeprihantono (dalam Heriyanti 2007:26); mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan seorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standard, target/sasaran/kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Depdiknas, 2008:20 menyatakan kinerja merupakan suatu wujud perilaku seseorang atau organisasi dengan orientasi prestasi. Brahmasari, 2008:129, mengemukakan bahwa kinerja adalah pencapaian atas tujuan organisasi yang dapat berbentuk output kuantitatif maupun kualitatif, kreatifitas, fleksibilitas, dapat diandalkan, atau hal-hal lain yang diinginkan oleh organisasi.

Dari beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah wujud perilaku yang merupakan hasil pekerjaan seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Menurut Mangkunegara (dalam Septianto 2010:10), bahwa karakterikstik orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah sebagai berikut.

  • Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.
  • Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.
  • Memiliki tujuan yang realistis.
  • Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya.
  • Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya.
  • Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

 

Manfaat Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia (skripsi tesis)

Mudji dan Purbudi (dalam Prasetio 2011:10), perencanaan sumber daya manusia mempunyai kegunaan sebagai berikut.

  • Seperti halnya pada semua perencanaan, memberikan pedoman berindak, serta memungkinkan manajemen memusatkan pada masalah-masalah yang dihadapi dalam mencapai tujuan perusahaan,
  • mempersiapkan tenaga manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan, utamanya menghadapi perubahan dan rencana baru di masa yang akan datang,
  • bagi perusahaan, penggunaan sumber daya manusia secara efisien,
  • bagi individu, meningkatkan karyawan berkembang sesuai dengan jalur karier yang ada,
  • secara nasional perencanaan sumber daya manusia memungkinkan adanya perkembangan sumber daya manusia secara sistematis pada tingkat perusahaan, yang pada gilirannya akan memungkinkan perusahaan mampu bersaing.

Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (skripsi tesis)

Menurut Heidjrahman (dalam Prasetio 2011:12), Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai dua fungsi, yaitu  :

  • Fungsi struktural
  1. Perencanaan

Yaitu merencanakan program kebutuhan sumber daya manusia untuk kebutuhan saat ini dan kebutuhan yang akan datang yang akan membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Fungsi perencanaan ini sangatlah penting dalam pengelolaan sumber daya manusia.

 

  1. Pengorganisasian

Setelah rencana program yang akan dilaksanakan ditentukan maka diperlukan organisasi sebagai alat untuk melaksanakan rencana tersebut. Organisasi ini tugasnya merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan, personalia dan faktor – faktor lainnya

  1. Pengarahan

Setelah merumuskan rencana organisasi, maka langkah berikutnya adalah bagaimana melaksanakannya. Fungsi ini mempunyai pengertian bagaimana mengusahakan dan mengarahkan karyawan agar dapat bekerjasama secara efektif.

  1. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen untuk mengamati dan membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atau penyesuaian kembali rencana yang telah dibuat

  • Fungsi Operasional
  1. Pengadaan

Fungsi manajemen untuk mendapatkan jumlah dan jenis karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi utama menyangkut tentang penentuan kebutuhan tenaga kerja, penarikan, seleksi dan penempatannya.

  1. Pengembangan

Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan yang diperlukan agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

  1. Kompensasi

Pemberian penghargaan yang adil dan layak terhadap karyawan sesuai tunjangan mereka untuk mencapai tujuan perusahaan.

 

  1. Pemeliharaan

Bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kondisi kerja yang telah ada sehingga iklim kerja berjalan secara optimal dan kondusif.

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (skripsi tesis)

Manusia adalah sumber daya yang paling penting peranannya untuk mencapai tujuan dimana bersama unsur lainnya seperti modal, dan bahan baku terkadang merupakan input yang dirubah melalui proses manajemen menjadi output yang berupa barang atau jasa dalam mencapai tujuan organisasi (Mohammad Agus Tulus dalam Prasetio 2011:10). Menurut Mudji dan Purbudi (dalam Prasetio 2011:10), unsur manusia berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut Manajemen Sumber Daya Manusia, ia dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan dalam pemikiran, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia bukan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan organisasi.

Pengaruh Antara Budaya Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behaviour (skripsi tesis)

Menurut Kreitner dan Kinicki (2015), bahwa budaya organisasi adalah satu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Hasil penelitian Supriyadi et al. (2017) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap OCB.

Pengaruh Antara Komitmen Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behaviour (skripsi tesis)

Menurut Luthan (2006) komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi, serta keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Hasil penelitian Zadeh et al. (2015) menunjukkan bahwa komitmen berpengaruh signifikan terhadap OCB

Pengaruh Antara Budaya Organisasi Terhadap Kinerja (skripsi tesis)

Menurut Munandar (2006), budaya organisasi terdiri dari asumsi-asumsi dasar yang dipelajari baik sebagai hasil memecahkan masalah yang timbul dalam proses penyesuaian dengan lingkungannya, maupun sebagai hasil memecahkan masalah yang timbul dari dalam organisasi. Hasil penelitian Hakim (2015) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Indikator Kinerja (skripsi tesis)

Menurut Wirawan (2009) bahwa secara umum indikator kinerja dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu :

  • Hasil kerja.

Hasil kerja adalah keluaran kerja dalam bentuk barang dan jasa yang dapat dihitung dan diukur kuantitas dan kualitasnya.

 

  • Perilaku kerja.

Perilaku kerja adalah perilaku karyawan yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Perilaku kerja dicantumkan dalam standar kinerja, prosedur kerja, kode etik dan peraturan organisasi.

  • Sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan adalah sifat pribadi karyawan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaanya.

Menurut Mathis dan Jackson (2012) bahwa indikator kinerja karyawan adalah sebagai berikut :

  • Kuantitas

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kuantitas yang diukur dari jumlah hasil produksi buku yang dihasilkan dalam satu tahun dengan target yang ditetapkan tiap bulannya. Kuantitas adalah banyaknya pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam waktu satu hari kerja.

  • Kualitas

Kualitas adalah ketaatan dalam prosedur, disiplin dan dedikasi. Kualitas merupakan tingkat dimana hasil aktivitas yang dikehendaki mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas, maupun tujuan-tujuan yangdiharapkan dari suatu aktivitas. Kualitas kerja diukur dari banyaknya produksi yang dihasilkan tiap bulannya dalam waktu satu tahun

 

 

  • Keandalan karyawan

Keandalan karyawan adalah lemampuan melakukan pekerjaan yang diisyaratkan dengan supervisi minimum. Keandalan karyawan mencakup konsistensi kinerja dan keandalan dalam pelayanan, akurat, benar dan tepat. Keandalan karyawan adalah lemampuan melakukan pekerjaan yang diisyaratkan dengan supervisi minimum. Keandalan karyawan mencakup konsistensi kinerja dan keandalan dalam pelayanan, akurat, benar dan tepat.

  • Kehadiran

Kehadiran adalah keyakinan akan masuk kerja setiap hari dan sesuai dengan jam kerja.

  • Efektivitas

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Efektivitas dapat diukur dari data jumlah produksi yang dikerjakan selama satu tahun dan dari persepsi karyawan dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan organisasi.

Pengkuran kinerja anggota Kepolisian Republik Indonesia didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Sistem Manajemen Kinerja. Penilaian kinerja anggota Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari:

 

 

  • Penilaian kinerja generik

Merupakan penilaian kinerja dengan indikator penilaian yang diberlakukan sama pada semua pegawai yaitu:

  1. kepemimpinan, antara lain meliputi kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan.
  2. jaringan sosial, antara lain meliputi kemampuan membangun, memelihara dan melaksanakan kerja sama, serta hubungan baik dengan pegawai dan masyarakat.
  3. komunikasi, antara lain meliputi kemampuan menerima ide, merumuskan, mengutarakan, dan menerima ide/pendapat baik secara verbal maupun non verbal, dengan jelas sesama pegawai dan masyarakat.
  4. pengendalian emosi, antara lain meliputi kemampuan mengendalikan emosi dalam situasi yang penuh tekanan, sehingga tidak mempengaruhi kinerja.
  5. agen perubahan, antara lain meliputi kemampuan merumuskan, memotivasi, dan melaksanakan perubahan.
  6. integritas, antara lain meliputi kemampuan bersikap jujur dan konsisten, apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan.
  7. empati g, antara lain meliputi kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain, serta mengekspresikan perasaan positif dan ketulusan pada orang lain.
  8. pengelolaan administrasi, antara lain meliputi kemampuan merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki proses administrasi.
  9. kreativitas, antara lain meliputi kemampuan menghasilkan, mengembangkan, dan melaksanakan ide/cara baru secara efektif.
  10. kemandirian, antara lain meliputi kemampuan mengendalikan diri dan mengambil inisiatif tindakan dengan mempertimbangkan faktor resiko.
    • Penilaian kinerja spesifik

Merupakan penilaian kinerja indikator penilaian yang terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab pegawai pada masing-masing fungsi yang ada pada Polri

Pengertian Kinerja (skripsi tesis)

Rivai dan Ella (2009) mengemukakan bahwa kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya serta menjadi salah satu faktor utama keberhasilan suatu perusahaan. Amstrong (2010) mengemukakan bahwa kinerja memang sering dianggap sebagai satu-satunya hasil yang dicapai: catatan prestasi seseorang. Pengertian tersebut bermakna bahwa, kinerja memang sering dianggap hanya sebagai hasil yang dicapai: catatan prestasi seseorang. Kinerja dapat dianggap sebagai perilaku atau cara di mana organisasi, tim dan individu mendapatkan pekerjaan yang dilakukan.

Menurut Robbins dan Coulter (2012), kinerja adalah hasil akhir dari sebuah aktifitas. Pengertian tersebut bermakna bahwa, kinerja adalah hasil akhir dari suatu kegiatan. Menurut Burmbach dalam M Armstrong (2010) bahwa kinerja berarti baik perilaku dan hasil perilaku berasal dari pelaku dan mengubah kinerja dari abstraksi untuk bertindak, bukan hanya instrument untuk hasil, perilaku juga hasil-hasil di mereka sendiri baik dari produk usaha mental dan fisik diterapkan pada tugasdan dapat dinilai dari hasil.

Dimensi Pengukuran Organizational Citizenship Behaviour (skripsi tesis)

Terdapat lima dimensi dari OCB dikemukakan oleh Organ (2006), yaitu:

 

 

  • Altruism

Perilaku karyawan dalam menolong rekan kerjanya yang mengalami kesulitan dalam situasi yang sedang dihadapi baik mengenai tugas dalam organisasi maupun masalah pribadi orang lain. Dimensi ini mengarah pada memberi pertolongan yang bukan merupakan kewajiban yang ditanggungnya. Contoh : bersedia membantu mengerjakan laporan milik rekan kerja yang pada hari ini tidak dapat masuk kerja karena sakit atau bersedia menggantikan tugas rekan kerja untuk sementara pada jam istirahat.

  • Conscientiousness

Perilaku yang ditunjukkan dengan berusaha melebihi yang diharapkan perusahaan. Perilaku sukarela yang bukan merupakan kewajiban atau tugas karyawan. Dimensi ini menjangkau jauh diatas dan jauh ke depan dari panggilan tugas. Contoh : seorang karyawan bagian cleaning service bersedia untuk membantu karyawan lain yang membutuhkan foto copy dokumendokumen yang dibutuhkannya.

  • Sportmanship

Perilaku yang memberikan toleransi terhadap keadaan yang kurang ideal dalam organisasi tanpa mengajukan keberatan-keberatan. Seseorang yang mempunyai tingkatan yang tinggi dalam dimensi ini akan meningkatkan iklim yang positif diantara karyawan, karyawan akan lebih sopan dan bekerja sama dengan yang lain sehingga akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih menyenangkan. Contoh : Apabila terjadi pergantian kepemimpinan perusahaan yang baru dan berdampak pada diubahnya sebagian dari kebijakan dari kepemimpinan lama yang dirasa kurang sesuai dengan keinginan karyawan saat ini, karyawan berusaha untuk beradaptasi dengan cepat dan tetap memberikan kinerja terbaik tanpa membicarakan sisi negatif pemimpin baru dengan karyawan lainnya yang justru akan menurunkan kinerja karyawan lain.

  • Courtessy

Menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya agar terhindar dari masalahmasalah interpersonal. Seseorang yang memiliki dimensi itu adalah orang yang menghargai dan memperhatikan orang lain. Contoh : selalu menyapa rekan dan memberikan senyuman kepada rekan kerja merupakan salah satu cara kecil dalam membina hubungan baik dengan sesama rekan kerja. Selain itu, mengadakan pertemuan di luar jam kerja dengan rekan-rekan kerja yang lain untuk refreshing merupakan salah satu perwujudan dimensi ini.

  • Civic Virtue

Perilaku yang mengindikasikan tanggung jawab pada kehidupan organisasi. Dimensi ini mengaruh pada tanggung jawab yang diberikan organisasi kepada seorang untuk meningkatkan kualitas bidang pekerjaan yang ditekuni. Contoh : mengikuti perubahan dalam organisasi, mengambil inisiatif untuk merekomendasikan bagaimana operasi atau prosedur-prosedur organisasi dapat diperbaiki, dan melindungi sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi.

Sementara itu, Podsakoff et.al. (2009) memiliki dimensi tersendiri dalam OCB, yaitu :

  • Helping Behaviour Merupakan tindakan membantu sesama, atau menghindari peristiwa yang berhubungan dengan permasalahan pekerjaan.
  • Sportmanship Merupakan keinginan bertoleransi terhadap kesulitan yang tak terhindarkan serta gangguan-gangguan dalam pekerjaan tanpa mengeluh.
  • Organizational Loyalty Melakukan promosi organisasi kepada orang di luar perusahaan, melindungi serta mempertahankan organisasi dari ancaman eksternal, serta tetap berkmitmen kepada organisasi meskipun dalam kondisi yang merugikan sekalipun.
  • Organizational Complience Merupakan internalisasi dan penerimaan aturan-aturan, regulasi serta prosedur, meskipun tidak ada yang mengawasi.
  • Individual Initiative Merupakan perilaku sukarela atas kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan tugas seorang maupun kelangsungan kinerja organisasi dengan ekstra antusiasme dan usaha untuk menyelesaikan pekerjaan seseorang.
  • Civic Virtue Merupakan keinginan untuk berpartisipasi secara aktif di dalam organisasi.
  • Self Development Merupakan perilaku sukarela karyawan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan mereka

OCB meliputi dua aspek yaitu (Barling and Cooper, 2008):

  • The individual focus

Adalah perilaku seseorang yang membantu individu yang lain seperti membantu rekan kerja mengurangi resiko, menyelesaikan tugas yang berat dan menunjukkan kepada karyawan baru cara melaksanakan tugas.

  • The group focus

Adalah perilaku memberikan kontribusi untuk organisasi seperti menyelesaikan tujuan yang penuh arti, mengidentifikasi cara memperbaiki kinerja sebagai anggota tim pemecah masalah

Pengertian Organizational Citizenship Behaviour (skripsi tesis)

Menurut Organ (1988; dalam Hoffman et al.,2007) OCB merupakan sebuah tipe khusus dari kebiasaan kerja yang didefinisikan sebagai perilaku individu yang sangat menguntungkan untuk organisasi atau perusahaan dan merupakan kebebasan memilih, secara tidak langsung maupun secara eksplisit diakui oleh sistem penghargaan formal. Wright (dalam Andriani, 2012) mengemukakan elemen penting dalam OCB adalah perilaku sukarela/extra-role yang tidak termasuk dalam uraian jabatan (job description), perilaku spontan/tanpa saran atau perintah tertentu, perilaku yang bersifat menolong, serta perilaku yang tidak mudah terlihat serta dinilai melalui evaluasi kerja.

Dimensi Pengukuran Budaya Organisasi (skripsi tesis)

Menurut Robbins dan Judge (2008), karakteristik budaya organisasi  terdapat tujuh karakteristik primer yang secara bersama-sama menangkap hakikat budaya organisasi. Ketujuh karakter tersebut yaitu:

  • Inovasi dan mengambil risiko berkaitan dengan sejauh mana para anggota organisasi/karyawan didorong untuk inovatif dan berani mengambil risiko.
  • Perhatian pada rincian berkaitan dengan sejauh mana para anggota organisasi/karyawan diharapkan mau memperlihatkan kecermatan (presisi), analisis dan perhatian kepada rincian.
  • Orientasi hasil mendiskripsikan sejauh mana manajemen fokus pada hasil bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut.
  • Orientasi manusia menjelaskan sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil kepada orang-orang di dalam organisasi tersebut.
  • Orientasi tim berkaitan dengan sejauh mana kegiatan kerja organisasi dilaksanakan dalam tim-tim kerja, bukan pada individu individu.
  • Agresivitas menjelaskan sejauh mana orang-orang dalam organisasi menunjukkan keagresifan dan kompetitif, bukan bersantai.
  • Stabilitas sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo sebagai lawan dari pertumbuhan atau inovasi

Berdasarkan pendapat mengenai indikator-indikator yang berhubungan dengan budasi organisasi tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa indikator budaya organisasi yang digunakan adalah Inovasi dan mengambil risiko, Perhatian pada rincian, Orientasi hasil, Orientasi manusia, Orientasi tim, Agresivitas, dan Stabilitas

Pengertian Budaya Organisasi (skripsi tesis)

Menurut Schein (2009), budaya organisasi adalah pola asumsi bersama yang dipelajari oleh suatu kelompok dalam memecahkan masalah melalui adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah bekerja cukup baik untuk dipertimbangkan kebenarannya, oleh karena itu, untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk melihat, berpikir, dan merasakan kaitannya dengan masalah-masalah yang ada. Menurut Munandar (2006), budaya organisasi terdiri dari asumsi-asumsi dasar yang dipelajari baik sebagai hasil memecahkan masalah yang timbul dalam proses penyesuaian dengan lingkungannya, maupun sebagai hasil memecahkan masalah yang timbul dari dalam organisasi.

Menurut Kreitner dan Kinicki (2015), bahwa budaya organisasi adalah satu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Menurut Umar (2010) bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem nilai dan keyakinan bersama yang diambil dari pola kebiasaan dan falsafah dasar pendirinya yang kemudian berinteraksi menjadi normanorma, dimana norma tersebut dipakai sebagai pedoman cara berpikir dan bertindak dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Pegukuran Komitmen Kerja (skripsi tesis)

Menurut Robbins  dan Judge (2008) bahwa terdapat 3 macam dimensi untuk mengukur komitmen organisasional yaitu :

  • Komitmen Afektif, Perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya.
  • Komitmen Normatif, Kewajiban untuk bertahan dengan organisasi untuk alasan moral atau etis.
  • Komitmen Berkelanjutan yaaitu Nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut.

Menurut  Meyer dan Allen (1991 ) dalam Mas’ud (2012) bahwa dimensi komitmen organisasi adalah:

  • Komitmen Afektif (Affective Commitment) adalah dimana karyawan merasa ingin tetap tinggal (bekerja di perusahaan). Ini merupakan keterkaitan emosional (emotional attachment) atau psikologis kepada organisasi.
  • Komitmen Normatif (Normative Commitment) dimana karyawan merasa seharusnya tetap tinggal (bekerja dalam perusahaan) dan merasa mempunyai kewajiban yang seharusnya dilakukan.
  • Komitmen berkelanjutan (Continuence Commitment) dimana karyawan merasa membutuhkan untuk tetap tinggal (bekerja di perusahaan). Karyawan macam ini merasa terjerat dengan perusahaan karena kurang mempunyai keterampilan (skills), atau tidak ada kesempatan untuk pindah ke perusahaan lain, atau menerima gaji yang sangat tinggi, dan lain sebagainya. Mereka berfikir bahwa meninggalkan perusahaan akan sangan merugikan

Pengertian Komitmen Kerja (skripsi tesis)

Menurut Mathis and Jackson (2012) komitmen organisasional adalah tingkat sampai dimana karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional, serta berkeinginan untuk tinggal bersama organisasi. Sedangkan menurut Luthan (2006) komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi, serta keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.

Sopiah (2008) mengemukakan bahwa karyawan memiliki komitmen organisasional yang tinggi apabila  memiliki kepercayaan dan menerima tujuan dan nilai organisasi, berkeinginan untuk berusaha ke arah pencapaian tujuan organisasi, memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan sebagai anggota organisasi.

Indikator untuk mengukur kompensasi (skripsi tesis)

Indikator yang digunakan untuk mengukur kompensasi menurut (Simamora, 2006:445) adalah sebagai berikut :

  • Upah dan gaji

Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Upah merupakan basis bayaran yang kerapkali digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, atau tahunan.

  • Insentif

Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi.

  • Tunjangan

Contoh-contoh tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian.

  • Fasilitas

Contoh-contoh fasilitas adalah kenikmatan/fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, atau akses ke pesawat perusahaan yang diperoleh karyawan. Fasilitas dapat mewakili jumlah substansial dari kompensasi, terutama bagi eksekutuf yang dibayar mahal.

Tujuan Diadakan Pemberian Kompensasi (skripsi tesis)

Menurut Hasibuan (2009), tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah:

  • Ikatan Kerja Sama

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara majikan dengan pegawai. Pegawai harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

  • Kepuasan Kerja

Dengan balas jasa, pegawai akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.

  • Pengadaan Efektif

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan pegawai yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.

 

 

  • Motivasi

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya.

  • Stabilitas Pegawai

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompentatif maka stabilitas pegawai lebih terjamin karena turn-over relatif kecil.

  • Disiplin

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin pegawai semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.

  • Pengaruh Serikat Buruh

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan pegawai akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.

  • Pengaruh Pemerintah

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

Cara-cara Pemberian Kompensasi (skripsi tesis)

Menurut Hasibuan (2009: 122) kebijaksanaan pemberian kompensasi terdiri atas:

  • Sistem kompensasi

Sistem pembayaran kompensasi yang umumnya diterapkan adalah:

  1. Sistem Waktu

Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan standart waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Administrasi pengupahan sistem waktu relatif mudah serta dapat diterapakan kepada karyawan tetap maupun pekerja harian. Kebaikan sistem ini adalah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang dibayarkan tetap. Kelemahan sistem waktu ialah pekerja yang malas pun kompensasinya tetap dibayar sebesar perjanjian.

  1. Sistem Hasil

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, Meter, Liter, dan Kilogram. Kebaikan sistem hasil memberikan kesempatan kepada karyawan yang bekerja bersungguh-sungguh serta berprestasi baik akan memperoleh balas jasa yang lebih besar. Kelemahan sistem ini ialah kualitas barang yang dihasilkan kurang baik dan karyawan yang kurang mampu balas jasanya kecil, sehingga kurang manusiawi.

 

 

  1. Sistem Borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasanya atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannnya. Jadi, dalam sistem borongan pekerja bisa mendapat balas jasa besar atau kecil, tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka.

  • Kebijaksanaan Kompensasi

Kebijaksaan kompensasi, baik besarnya, susunan, maupun waktu pembayarannya dapat mendorong gairah kerja dan keinginan karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal sehingga membantu terwujudnya sasaran perusahaan. Besarnya kompensasi harus ditetapkan berdasarkan analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, posisi jabatan, konsistensi eksternal, serta berpedoman kepada keadilan dan Undang-Undang perburuhan. Dengan kebijakan ini, diharapkan akan terbina kerja sama yang serasi dan memberikan kepuasan kepada semua pihak.

  • Waktu Pembayaran Kompensasi

Kompensasi harus dibayar tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi penundaan, supaya kepercayaan karyawan terhadap bonafiditas perusahaan semakin besar, ketenangan dan konsentrasi kerja akan lebih baik. Jika pembayaran kompensasi tidak tepat pada waktunya akan mengakibatkan disiplin, moral, gairah kerja karyawan menurun, bahkan turn over karyawan semakin besar. Pengusaha harus memahami bahwa balas jasa akan dipergunakan karyawan beserta keluarganya untuk memenuhi kebutuhankebutuhannya, dimana kebutuhan itu tidak dapat ditunda, misalnya makan. Kebijaksaan waktu pembayaran kompensasi hendaknya berpedoman dari pada menunda lebih baik mempercepat dan menetapkan waktu yang paling tepat

Jenis Kompensasi (skripsi tesis)

 

Menurut Hasibuan (2009) bentuk kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu :

  • kompensasi langsung (direct compensation) berupa gaji, upah dan upah insentif.

Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Maksudnya gaji akan tetap dibayarkan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja. Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian dengan berpedoman pada perjanjian yang disepakati membayarnya. Upah Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Upah insentif ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi.

  • kompensasi tidak langsung (indirect compensation atau employee walfare atau kesejahteraan karyawan).

Benefit dan Service adalah kompensasi tambahan (finansial atau non finansial) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti tunjangan hari raya, uang pensiun, pakaian dinas, kafetaria, mushala, olah raga dan darmawisata.

Menurut Mathis dan Jackson (2012), kompensasi dibagi menjadi dua yaitu :

 

  • Kompensasi langsung, yaitu :
  1. gaji pokok yang meliputi upah dan gaji
  2. penghasilan tidak tetap yang meliputi bonus, insentif dan opsi saham
  • Kompensasi tidak langsung, yaitu tunjangan karyawan yang meliputi:
  1. asuransi kesehatan/jiwa
  2. cuti melahirkan
  3. dana pensiun
  4. kompensasi pekerja

Lebih lanjut Mathis dan Jackson (2012) mengatakan, banyak organisasi menggunakan dua kategori gaji pokok (base pay) yaitu perjam atau gaji tetap, yang diidentifikasikan berdasarkan cara imbalan kerja tersebut didistribusikan dan sifat dari pekerjaan. Imbalan kerja perjam merupakan cara pembayaran yang paling umum yang didasarkan pada waktu, dan karyawan yang dibayar berdasarkan jam kerja menerima upah (wage), yang merupakan imbalan kerja yang dihitung berdasarkan jumlah waktu kerja. Sebaliknya, orang-orang yang menerima gaji (salary) mendapatkan imbalan kerja yang besarnya tetap untuk setiap periode tanpa menghiraukan jumlah jam kerja. Digaji biasanya memberikan status yang lebih tinggi untuk para karyawan daripada diberi upah.

Dalam penelitian ini pengukuran kompensasi menggunakan pernyataan Mathis dan Jackson (2012), yang membagi kompensasi menjadi kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung

Kompensasi (skripsi tesis)

Kompensasi adalah hal yang sangat penting dan mendasar dalam sebuah pengelolaan sumber daya manusia. Kompensasi merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding sebagai balas jasa yang diberikan oleh Perusahaan kepada karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan tersebut.

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Struktur Organisasi (skripsi tesis)

 

Ernie (2006: 159), ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi struktur organisasi antara lain:

1. Strategi Organisasi

Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Maka, jika terjadi perubahan pada strategi organisasi akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasi.

2. Skala Organisasi

Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor diantaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang diberbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas, dengan demikian memiliki tenaga kerja yang juga tidak sedikit. Tapi walaupun tanpa cabang, organisasi dapat dikatakan berskala besar jika tenaga kerja yang ada berjumlah ribuan seperti pabrik-pabrik garmen penghasil produk-produk konveksi. Organisasi yang berskala besar karena ruang lingkup aktivitasnya yang luas maka memerlukan pendelegasian wewenang dan pekerjaan sehingga dalam mendesain struktur organisasinya pun perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan aktifitas yang luas tersebut. Sedangkan organisasi berskala kecil biasanya memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit karena pangsa pasar yang mungkin masih sedikit, jumlah penjualan atau produksi yang juga sedikit. Organisasi yang berskala kecil biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana dan tidak terlalu banyak terjadi pendelegasian wewenang dan pekerjaan.

3. Teknologi

Faktor teknologi yang dimaksudkan disini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga, faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi.

4. Lingkungan

Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Sebaliknya, lingkungan yang cenderung statis tidak akan terlalu banyak mengubah struktur organisasi.

Pengertian Struktur Organisasi (skripsi tesis)

Struktur organisasi merupakan kesatuan kerangka organisasi yang ditetapkan untuk proses manajerial, sistem, pola tingkah laku yang muncul dan terjadi dalam praktek penyelenggaraan organisasi dan manajemen. Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi dapat memiliki pengaruh yang besar pada anggotanya. Pengaruh struktur organisasi terhadap kepuasan dan kinerja karyawan mengarah pada suatu kesimpulan yang sangat jelas. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan. Hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian ataupun posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi Kerangka kerja organisasi disebut sebagai desain organisasi (organizational design). Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi (organizational Universitas Sumatera Utara
structure). Pengertian yang jelas tentang struktur organisasi dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:
1. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan (Robbins dan Coulter, 2007:284).
2. Struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelolah (Handoko, 2003:169).
3. Struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan (Gibson dkk, 2002:9).
4. Struktur organisasi yaitu menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggungjawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi (Hasibuan, 2004:128).
5. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja (Suranto, 2005: 85)

Pengertian Oganisasi (skripsi tesis)

Organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Setiap orang tentunya pernah ataupun sedang berada di dalam sebuah organisasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa organisasi yang terkecil adalah sebuah keluarga dan tentunya setiap orang dilahirkan dalam sebuah keluarga. Kemudian yang dikatakan sebagai organisasi yang terbesar adalah sebuah Negara. Oleh karena itu tentunya seseorang secara sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, ia telah berada di dalam sebuah organisasi. Berikut ini ada beberapa definisi mengenai organisasi, antara lain:
1. Gaus (Supardi, 2002: 4) mendefinisikan organisasi sebagai tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab.
2. Malinowski (Cahyani, 2003: 2) mendefenisikan organisasi sebagai suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan
3. Siagian (Sofyandi, 2007: 3) mendefenisikan organisasi sebagai bentuk persekutuan anatara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan
4. Trewatha (Winardi, 2004: 53) mendefinisikan bahwa sebuah organisasi dapat dinyatakan sebagai sebuah struktur sosial yang didesain guna mengkoordinasi kegiatan dua orang atau
lebih, melalui suatu pembagian kerja dan hirarki otoritas guna melaksanakan pencapaian tujuan umum tertentu. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui beberapa elemen dasar yang menjadi ciri organisasi yaitu:
1. Kumpulan orang
2. Suatu wadah
3. Terstruktur
4. Tujuan bersama

Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Kinerja Guru (skripsi tesis)

 

Motivasi intrinsik sangat mempengaruhi seseorang dalam mengembangkan kompetensinya yang berujung pada peningkatan kinerjanya. Dengan motivasi intrinsik seseorang yang baik maka akan muncul gairah kerja yang mampu meningkatkan kinerja.

Penelitian terkait pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja pernah dihasilkan oleh Abbas (2013), Solmon dkk ( 2008 ), Ridwan (2012), Suparta (2012) dan Akbar (2012) yang menyatakan hubungan positif dan signifikan antara motivasi intrinsik dengan kinerja, maka hipotesis keempat dapat dirumuskan Berdasarkan latar belakang permasalahan, landasan pustaka dan kajian penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis  atau dugaan sementara sebagai berikut 

Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Guru (skripsi tesis)

 

Kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, keadaan berwenang, atau memenuhui syarat menurut ketentuan hukum. kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Berdasarkan uraian tersebut, jika seorang guru dalam menjalankan tugasnya  memilki kompetensi akan mempengaruhi kinerja. Dengan demikian, semakin bertambah nilai faktor kompetensi maka semakin bertambah nilai kinerja guru.

Penelitian terkait pengaruh kompetensi terhadap kinerja guru pernah dihasilkan oleh Udiyono (2011), Basuki & Gendro (2008),  Wineka Satya (2012) dan Barinto (2012) yang menyatakan hubungan  positif dan signifikan antara kompetensi dengan kinerja guru.

Pengaruh kompetensi terhadap kepuasan  kerja (skripsi tesis)

 

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, terdapat dalam Permen No. 16 tahun 2007. Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru (Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007). Kemampuan dan pekerjaan tidak sesuai dengan kinerja, kemungkinan akan memadai tetapi akan terdapat keefisienan dan penurunan tingkat kepuasan kerja.

Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Guru harus mempunyai kompetensi karena dengan kompetensi guru maka akan menyebabkan kepuasan kerja.

 

Indikator Kinerja (skripsi tesis)

 

Menurut Dirjen PMPTK Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 tenatang Pedoman Beben Kerja Guru antara lain ada beberapa indikator kinerja guru yaitu: Guru menguasai RPP, guru menyusun kegiatan pembelajaran, guru mengembangkan silabus, guru menciptakan suasana kondusif dikelas, guru memupuk kerja sama dengan disiplin siswa, guru mengelola kelas, guru menggunakan metode, guru menggunakan media dan sumber, guru menentukan pendekatan evaluasi, guru menentukan cara-cara evaluasi, guru menentukan penyusunan alat alat evaluasi, guru menentukan pengolahan evaluasi, dan guru menggunakan hasil evaluasi.

Faktor- faktor Kinerja (skripsi tesis)

 

Menurut Usman (1984) dalam Barinto (2012) menyatakan bahwa untuk dapat menunjukkan kinerja yang baik, individu harus memiliki kemampuan untuk bekerja, motivasi tinggi, dan juga kapasitas untuk berkinerja. Adapun kapasitas yang dimaksud mencakup kemampuan, bakat, ketrampilan, latihan, peralatan dan teknologi yang dapat digunakan dalam untuk berkinerja.

Sementara Mitrani dkk (1992) dalam Barinto (2012) menyatakan terdapat empat faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu: (1) Sumber motivasi individu, (2) Penetapan pekerjaan, (3) Gaya manajemen, (4) Iklim organisasi. Hal ini senada dengan pendapat Gannon (1979) dalam Barinto (2012) yang menyatakan terdapat empat faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu: (1) motivasi kerja, (2) kemampuan dan ketrampilan kerja, (3) kejelasan dan penerimaan tugas, dan (4) kesempatan berkinerja.

Menurut Dirjen PMPTK Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 tentang Pedoman Beben Kerja Guru antara lain ada beberapa dimensi kinerja guru yaitu:

  1. Merencanakan proses pembelajaran
  2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
  3. Menilai hasil belajar

Pengertian Kinerja (skripsi tesis)

 

Secara etimologis, istilah kinerja berasal dari bahasa Inggris yakni performance. Kinerja individu terkait dengan tingkat keberhasilannya dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kinerja adalah ukuran dari hasil yang dilakukan dengan menggunakan yang disetujui bersama Barinto (2012).

Menurut Mathis (2006) dalam Akbar (2012) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan  atau tidak dilakukan. Kinerja adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi antara lain: kuantitas dan kualitas output, jangka waktu output, kehadiran, dan sikap kooperatif. Wirawan (2009) dalam Akbar (2012)  menjelaskan kinerja adalah keluaran yang dihasilkan fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau profesi dalam waktu tertentu.

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan Mangkunegara (2009) dalam Akbar (2012).

Hasibuan (2006) dalam Akbar (2012) mengemukakan ‘’kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.” Yang lain, Rivai (2004) dalam Akbar (2012) mengemukakan bahwa kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan perannya.

Pencapaian kinerja yang baik atau buruk bukan hanya dilihat dari hasil fisiknya saja, tapi juga non fisik seperti kesetiaan, disiplin, hubungan kerjasama, inisiatif, kepemimpinan, dan hal-hal  khusus lain yang diperlukan  yang berkaitan dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Sejalan dengan asumsi tersebut, Mitchell (1982) dalam Barinto (2012)  menyatakan bahwa ‘’kinerja merujuk pada hasil perilaku’’.Lebih rinci lagi dinyatakan bahwa’’perbedaan kinerja terjadi karena adanya perbedaan individu dalam sifat-sifat kepribadian kemampuan dan ketrampilan’’.

Kinerja adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh para pegawai dalam pekerjaanya dengan berbagai krieria tertentu yang berlaku  untuk suatu karakteristik  pekerjaan agar mencpai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Menurut Ruky (2000) dalam Tetuko (2012) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari fungsi spesifikasi pekerjaan oleh para pegawai. Manajemen kinerja (performance management) adalah berkaitan dengan usaha, program, atau kegiatan yang diprakarsai  dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi untuk merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan prestasi para pegawai dengan melibatkan seluruh proses manajemen yang menyangkut perencanaan,pengorganisasian, penggerakan dan pengarahan serta evaluasi atas hasilnya

Indikator Kepuasan Kerja (skripsi tesis)

 

Menurut pendapat Badeni (2013) ada beberapa indikator kepuasan kerja seseorang antara lain:

1)  Memiliki tantangan

2)  Menimbulkan pengembangan diri

3)  Mendapat pengakuan

4)  Tanggungjawab

5)  Dapat memenuhi kebutuhan dasar

6)  Sesuai dengan tingkat usaha

7)  Sebanding dengan yang diterima

8)  Hubungan dengan rekan sekerja

9)  Memberi dorongan

10) Membantu

11) Cara memberi perintah

12) Adanya kesempatan dipromosikan

13) Keterbukaan

14) Kenyamanan

15) Ketersediaan sarana

Faktor- faktor Kepuasan Kerja (skripsi tesis)

 

Badeni (2013) mengatakan kepuasan kerja merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaanya yang dapat berupa sikap positif atau negatif, puas atau tidak puas.  Faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja adalah pekerjaan itu sendiri, gaji, rekan sekerja, atasan, promosi dan lingkungan kerja.Dalam teorinya Herzberg mengemukakan dua faktor yaitu faktor-faktor  intrinsik berhubungan dengan kepuasan kerja, sementara faktor-faktor ekstrinsik berhubungan dengan ketidak pastian.

Menurut Sunyoto (2013) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Burt mengemukakan faktor-faktornya adalah:1. Hubungan antar karyawan (manajer, fisik, sosial, teman) 2. Individu (pekerjaan, usia dan jenis kelamin) 3. Luas (keluarga, rekreasi dan pendidikan). Ghiselli dan Brown mengemukakan faktor-faktornya adalah:1.Kedudukan (makin tinggi, makin puas)   2. Pangkat (upah naik,pangkat naik) 3. Umur (25-34 puas) 4. Mutu pengawasan (perhatian dari pimpinan).

Herman Sofyandi (2007) menjelaskan bahwa faktor-faktor khusus yang turut dilibatkan adalah sifat pekerjaan, pengawasan, upah, kesempatan promosi, serta hubungan-hubungan dengan rekan sepekerjaan. Faktor-faktor tersebut diberi nilai berdasarkan skala yang sudah distandariskan, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh angka secara keseluruhan. Menurut hasil peninjauan yang mendalam atas literatur bahwa faktor-faktor penting yang berdampak pada bertambah besarnya kepuasan kerja adalah pekerjaan yang menantang, imbalan yang bisa diterima, syarat-syarat kerja dan kolega-kolega kerja yang mendukung.

Pengertian Kepuasan kerja (skripsi tesis)

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan dimana para karyawan memandang pekerjaanya.Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya.Hal ini nampak pada sikap positif, karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi lingkungan kerjanya (Sunyoto, 2013). Menurut Sofyandi  (2007) kepuasan kerja adalah : sikap umum seseorang dalam menghadapi pekerjaanya, seseorang yang tinggi kepuasan kerjanya memiliki sikap positif terhadap pekerjaanya, sedangkan seseorang yang tidak memperoleh kepuasan di dalam pekerjaanya memiliki sikap yang negatif terhadap pekerjaanya.

Sedangkan menurut Rahman (2012) kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaanya. Ruvendi (2005) dalam Rahman (2012) mengartikan kepuasan kerja sebagai suatu yang membuat orang-orang menginginkan dan menyenangi pekerjaan yang membuat mereka bahagia dalam pekerjaanya atau keluar dari pekerjaanya.

Menurut Brown & Huning (2010) ‘’Job satisfaction is defined as the enjoyment that employees experience by performing their jobs. It is considered an important outcome due to its links with job –related stress, turnover, absenteeism and similar outcomes’’. Kepuasan kerja didefinisikan sebagai kesenangan karyawan dari hasil pekerjaanya. Hal itu dianggap sebuah hasil yang penting karena berhubungan dengan pekerjaan, stres, pergantian, ketidakhadiran dan hasil yang sama.

Menurut  Sopiah (2008) dalam Rahman (2012) menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu tanggapan emosional seseorang terhadap situasi dan kondisi kerja dengan kondisi yang diharapkan  dan kondisi yang sebenarnya karyawan peroleh, dan jika hasil tidak sesuai dengan harapannya, maka akan terjadi ketidakpuasan (negatif). Sebaliknya jika hasil yang didapat sesuai  dengan harapan maka terjadi kepuasan pada karyawan (positif). Menurut Adenika (2011) dalam Rahman (2012)  mengemukakan bahwa kepuasan kerja dapat di gambarkan sebagai perasaan seseorang atau keadaan pikiran mengenai sifat dasar dari pekerjaan.

                Menurut Zaman et al (2013) mengatakan bahwa’’Employee Job Satisfaction is defined as an enjoyable emotional state resulting from the judgement of one’s job; a sentimental response to one’s job and an approach one’s job. Kepuasan kerja adalah sebagai perasaan senang yang menyatakan hasil dari nilai suatu pekerjaan, sebuah respon sentimental pekerjaan dan sebuah pendekatan terhadap suatu pekerjan.

                 Weiss (2002) dalam Zaman et al (2013) berpendapat bahwa Employee job satisfaction is an attitude and points out that researchers should clearly distinguish the objects of cognitive evaluation which are affect (emotion), beliefs and behaviors. Kepuasan kerja karyawan adalah sebuah sikap yang menunjukkan bahwa para peneliti harus bisa membedakan dengan jelas tentang objek-objek evaluasi kognitif yang mempengaruhi perasaan, keyakinan dan perilaku karyawan.Berdasarkan definisi ini dapat diperoleh bahwa sikap yang berbeda terhadap pekerjaan, antara lain dipengaruhi oleh perasaan, keyakinan dan perilaku individu.

  Menurut Handoko (2000) dalam Rahayu & Pujaningsih (2008) kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang mana para pegawai memandang pekerjaan mereka. Sedangkan menurut Hasibuan (2007) dalam Rahayu & pujaningsih (2008) kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaanya.

Indikator Motivasi (skripsi tesis)

 

Menurut Sunyoto (2013) indikator motivasi kerja merupakan pendukung dari faktor yang mempengaruhi motivasi, Indikatornya sebagai berikut:

  1. Pegawai diikutkansertakan dalam pengambilan keputusan
  2. Pengertian
  3. Penghargaan atas prestasi kerja
  4. Ada jaminan hari tua
  5. Jaminan perlakuan yang objektif

Faktor- faktor Motivasi (skripsi tesis)

 

Malayu Hasibuan (2010) mengatakan bahwa motivation factors adalah faktor motivator yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Faktor motivasi ini berhubungan dengan penghargaan dengan pribadi yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan, misalnya kursi yang empuk, ruangan yang nyaman, penempatan yang tepat dan lain sebagainya.

Menurut Sunyoto (2013) motivasi kerja dipengaruhi oleh faktor internal yaitu berupa kepribadian, sikap, pengalaman, dan pendidikan atau berbagai harapan, cita-cita yang menjangkau ke masa depan. Sedangkan faktor eksternal dapat ditimbulkan oleh berbagai sumber antara lain: pengaruh pemimpin, kolega atau faktor lain yang sangat kompleks. Tetapi faktor-faktor tersebut timbul karena adanya rangsangan.

Faktor-faktor yang berperan sebagai motivator terhadap karyawan yaitu, yang mampu memuaskan dan mendorong orang-orang bekerja dengan baik antara lain: Prestasi, promosi, pengakuan, pekerjaan, penghargaan, tanggungjawab, keberhasilan dalam bekerja, dan pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Sedangkan faktor higienis meliputi: Gaji, kondisi kerja, status, kualitas supervisi, hubungan antarpribadi, kebijakan dan administrasi perusahaan Sunyoto (2013).

Menurut teori Maslow ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi seorang pegawai yaitu: Gaji, upah,tunjangan kesehatan, asuransi, keselamatan kerja dan pensiun, penyediaan sarana ibadah, olah raga dan berbagai kegiatan yang bersifat sosial, yang memungkinkan terjadinya interaksi yang intensif di antara para karyawan Badeni (2013). Lebih lanjut dikatakan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

  1. Hubungan antara tingkat usaha dengan kinerja (performance) yaitu probabilitas yang dipersepsikan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah upaya tertentu akan mendorong kinerja
  2. Hubungan antara kinerja dengan ganjaran yaitu sejauh mana individu meyakini bahwa berkinerja pada suatu tingkat akan mendorong tercapainya keluaran yang diinginkan.
  3. Hubungan ganjaran dengan tujuan pribadi yaitu sejauh mana ganjaran memenuhi kebutuhan pribadi seseorang individu dan potensi daya tarik ganjaran individu yang bersangkutan.

Pengertian Motivasi Intrinsik (skripsi tesis)

 

Motivasi intrinsik menurut pendapat Zaman et al  (2013) intrinsic Motivation is a motivation that comes from inside of an individual, rather than from any external reward, such as money or grades. Sedangkan menurut Warr, et al., (1979) dalam Zaman (2013)  menyatakan bahwa motivasi intrinsik sebagai derajat atau tingkat keinginan seseorang untuk bekerja untuk memperoleh kepuasan yang hakiki.

Menurut Schunk dkk (2008) dalam Rahman (2012) motivasi intrinsik sebagai kebutuhan manusia untuk merasa kompeten dan memiliki determinasi diri dalam berhubungan dengan lingkungannya. Shah dkk (2012) dalam Rahman (2012) menyatakan motivasi intrinsik sebagai timbulnya kepuasan dalam diri individu dan dari kepuasan tersebut menimbulkan motivasi karena ketertarikan dan kesenangan pada aktivitas itu sendiri.

Ridwan (2009) dalam Abbas (2013) menyatakan bahwa motivasi pada dasarnya dapat bersumber pada diri seseorang (motivasi intrinsik) dan dapat pula bersumber dari luar diri seseorang (motivasi ekstrinsik). Faktor-faktor motivasi tersebut dapat berdampak positif dapat pula berdampak negatif bagi seorang guru. Dalam hal ini guru di tuntut memiliki motivasi intrinsik kerja guru.. Deci & Ryan (1985) dalam Brown & Huning (2010) Motivasi intrinsik telah didefinisikan sebagai penggiatan perilaku yang berorientasi pada tujuan individu disebabkan faktor dari dalam seseorang dari pada  faktor dari luar individu itu sendiri.

Menurut Robbin & Judge (2009) motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Wilson (2005) dalam Rahman (2012) membagi motivasi menjadi dua bagian yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik dapat didefinisikan sebagai individu merasa percaya diri dalam melakukan suatu aktivitas karena ada kemampuan dalam dirinya dan menjadi suatu kebanggaan atas kemampuan yang individu miliki. Motivasi ekstrinsik yaitu sebagai kinerja dari suatu aktivitas atau kegiatan untuk mencapai penghasilan yang maksimal.

 Intrinsic motivation, generally involves internal desires to engage in an activity for pleasure and enjoyment Decy & Ryan (1985) dalam Li dkk (2008). Seseorang mengembangkan motivasi intrinsik melalui kemampuannya Bandura (1997). Robbin and Judge (2009), menyatakan bahwa pemberian penghargaan-penghargaan ekstrinsik untuk prilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan (Teori Evaluasi Kognitif).  Motivator ekstrinsik yang terdiri dari imbalan kerja yang tinggi, promosi, hubungan pengawas yang baik dan kondisi kerja yang menyenangkan cenderung akan menurunkan motivator intrinsik seperti pencapaian, tanggung jawab dan kompetensi.

Hal ini terjadi karena individu mengalami kehilangan kendali atas prilakunya sendiri sehingga motivasi intrinsik yang sebelumnya ada mulai berkurang. Individu akan mulai berfokus kepada penghargaan dari pada tugas yang diberikan. Tetapi penghargaan yang bersifat verbal atau menerima pujian dari kawan maupun atasan akan meningkatkan motivasi intrinsik dan mendorong mereka menjalankan tugas dengan baik (Robbins and Judge,2009).

Masih menurut Robbins and Judge (2009), apabila individu mengejar tujuan-tujuan karena minat intrinsik, mereka cenderung mencapai tujuanyang diinginkan dan merasa senang meskipun mereka tidak mencapai tujuan tersebut. Hal itu dapat terjadi karena proses perjuangan untuk meraihnya sangatlah menyenangkan. Individu  yang mengejar tujuan-tujuan kerja untuk alasan intrinsik merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka, merasa seoah-olah mereka benar-benar cocok dengan organisasi. Dan memungkan bekerja denga sebaik-baiknya.

Sedangkan Vallerand (2007) dalam Moreno et al.(2009) berpendapat bahwa  motivasi intrinsik berarti motivasi yang berasal dari dalam diri manusia yang tidak dipengaruhi faktor dari luar, karena motivasi jenis ini berorientasi pada kepuasan dan menikmati pekerjaan. Komponen motivasi intrinsik berisi:  fokus dalam pekerjaan yang dihadapi, hidup yang bersemangat, senang akan sesuatu yang positif, kenikmatan, kepuasan, menaruh perhatian, berkonsentrasi, berusaha, berkeras hati, menghindari kecemasan, kebosanan, keletihan, berusaha  untuk berterus terang dan ketaatan.

Komponen  motivasi intrinsik terdiri dari pencapaian, tanggung jawab, kompetensi, kepuasan dalam kerja, pengakuan, dukungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan karyawan (Robbins and Judge, 2009).

Pengertian Motivasi Ekstrinsik (skripsi tesis)

               Menurut pendapat Robbins and Judge (2009) motivasi ekstrinsik berarti motivasi yang berasal dari eksternal individu. Motivasi jenis ini akan muncul apabila ada rangsangan yang berbentuk imbalan kerja yang tinggi, promosi, hubungan pengawas yang baik, kondisi kerja yang menyenangkan dan penghargaan dalam bentuk nyata (materi).

               Manullang (2001) dalam Ridwan (2012) menyatakan bahwa motivasi ekstrinsik merupakan daya dorong yang datang dari luar diri seseorang seperti gaji, kebijakan dan administrasi, kondisi kerja, hubungan kerja, prosedur perusahaan dan status.

               Menurut Hasibuan (2005) dalam Ridwan (2012)  motivasi ekstrinsik yaitu daya dorong yang datang dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempatnya bekerja. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari  luar diri yang menentukan perilaku  seseorang yang dikenal dengan teori  hygiene factor. Menurut Herzberg yang dikutip Luthans (2011) dalam Akbar (2012) yang tergolong sebagai hygiene factor antara lain:

1. Quality Supervisor (supervisi) yaitu: melakukan pengamatan secara langsung berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan bawahan. Jika ditemukan masalah segera diberikan bantuan langsung. Karena kualitas supervisi yang baik dapat memberikan kinerja yang maksimal.

2. Interpersonal Relation (hubungan antar pribadi )yaitu: hubungan bawahan dengan atasan, dimana kemungkinan bawahan merasa tidak bisa bergaul dengan atasan. Agar bawahan tidak kecewa , maka atasan harus memiliki:a. kecakapan teknis  ( penggunaan metode dan proses komunikasi berhubungan dengan kemampuan menggunakan alat) .b. Kecakapan konsektual (bekerja dengan kelompok sehingga dapat bekerjasama diberbagai kegiatan). c. Kecakapan konseptual     (memahami kerumitan organisasi sehingga tindakan yang diambil selalu dalam usaha merealisasikan tujua organisasi keseluruhan.

3. Working Condition (kondisi kerja).

    Menurut Hezberg jika lingkungan yang baik dapat tercipta, maka prestasi tinggi dapat tercipta. Kondisi lingkungan kerja yang baik dan nyaman akan meningkatkan motivasi kerja dibandingkan  dengan kondisi kerja yang penuh tekanan dan inferior.

4. Wages (gaji)

    Gaji merupakan salah satu unsur penting yang memiliki pengaruh besar terhadap motivasi seseorang. Sehingga harus hati-hati dalam melakukan kebijakan masalah gaji agar dapat meningkatkan kinerja guru.

Pengertian Motivasi  (skripsi tesis)

 

Menurut Hasibuan (2010) motivasi berasal dari kata latin   ‘’MOVERE“ yang berarti dorongan atau DAYA PENGGERAK. Motivasi hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Motivasi penting karena dengan motivasi diharapkan setiap individu mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktifitas yang tinggi.

Menurut pendapat Badeni (2013) motivasi diartikan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah (Marihot Tua Effendi Hariandja, 2006). Sedikit berbeda denan pengertian motivasi yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins (1996). Ia mengatakan bahwa motivasi adalah ‘’the willingness to exert high level of effort toward organizational goal, conditioned by effort ability to satisfy’s individual needs’’. Menurutnya bahwa motivasi merupakan kemauan untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Secara umum dapat diartikan bahwa motivasi merupakan suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah/tujuan, dan ketekunan individual dalam mencapai tujuan.

Pengertian motivasi menurut Robbin & Judge (2009), motivation as the process that account for an individual’s intensity, direction and persistence of effort toward attaining goal. Motivasi adalah catatan atau penjelasan tentang intensitas individu, arah, dan kesanggupan berusaha untuk mencapai tujuan. Motivasi merupakan suatu proses dimana kebutuhan–kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ketercapainya suatu tujuan tertentu Mangkunegara  (2009) dalam Ridwan (2012).

Menurut Hasibuan (2010), motivasi diartikan sebagai pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya dan upayanya untuk mencapai kepuasan. Pendapat yang serupa Hasibuan (2010), berpandangan bahwa motivasi dapat mendorong pekerja dan berusaha untuk memuaskan kebutuhan atau suatu tujuan. Sedangkan  Hasibuan (2010) mengatakan bahwa motivation is a force that results from an individual’s desire to satisfy there needs (e.g. hungry, thirst, social approval). Motivasi adalah suatu kekuatan yang dihasilkan dari keinginan seseorang untuk memuaskan kebutuhannya misalnya: rasa lapar, haus dan bermasyarakat.

Sumantri ( 2012) dalam Ridwan (2012) berpendapat bahwa kata motivasi (motivation) kata dasarnya motif (motive) yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadikan seseorang melakukan suatu kegiatan secar sadar. Menurut pendapat Robins and Judge (2009), motivasi berarti  kebutuhan fundamental yang mendasari prilaku seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk rasa memilki, kebutuhan akan harga diri, untuk mengaktualisasi diri dan kebutuhan untuk berpendapat.

Robbin berpendapat bahwa motivasi adalah sebagai proses mengarahkan dan ketekunan setiap individu dengan tingkat intensits yang tinggi untuk meningkatkan suatu usaha untuk mencapai tujuan. Motivasi ini sebagai suatu dorongan untuk meningkatkan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, dalam batas-batas keemampuan untuk memberikan kepuasan atas kebutuhan seseorang (Sofyandi, 2007). Motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan kinerja guru. Tinggi rendahnya kinerja guru yang dimiliki akan dipengaruhi oleh faktor seperti motivasi kerja guru. Menurut Hasibuan (2006) dalam Akbar (2012) motivasi itu penting karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.

Menurut Akbar (2012) motivasi dapat berasal dari dalam diri (intrinsik) maupun luar diri seseorang (ekstrinsik). Jika motivasi intrinsik seseorang berhasil maka cenderung terus termotivasi. Sebaliknya , jika gagal mewujudkan motivasinya , mungkin tetap terus bekerja sampai motivasinya tercapai atau menjadi putus asa yang berakibat langsung kepada kinerja. Sedangkan motivasi ekstrinsik  merupakan faktor eksternal dari luar yang dapat mempengaruhi motivasi seseorang.

Menurut teori Herzberg’s dual- factor theory of job satisfaction and motivation satisfier berhubungan dengan sifat pekerjaan itu sendiri. Faktor-faktor dari satisfier (intrinsik) .Sedangkan faktor dissatisfier (ekstrinsik) , terkait dengan hubungan individual terhadap konteks atau lingkungan dimana mereka bekerja Sunyoto (2013). Incentives theory mengatakan bahwa motivasi di pengaruhi oleh rangsangan atau imbalan dari luar. Sedangkan Cognitive theory mengatakan bahwa motivasi dipengaruhi dari dalam intrinsik motivation, dimana aktivitas yang dilaksanakan untuk mencari kesenangan bukan reward dan exstrinsic motivation yaitu aktivitas yang didasarkan pada ganjaran yang nyata.

Indikator-indikator Kompetensi guru (skripsi tesis)

 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun   2007, indikator-indikator kompetensi guru adalah sebagai berikut:

  • Menguasai karakteristik peserta didik
  • Menguasai teori beljar
  • Mengembangkan kurikulum
  • Menyelenggarakan kegiatan pengembangan
  • Memanfaatkan teknologi
  • Mmfasilitasi pengembangan potensi peserta didik
  • Berkomunikasi secara efektif
  • Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi
  • Memanfaatkan hasil penilaian
  • Melakukan tindakan reflektif peningkatan pembelajaran
  • Bertindak sesuai norma
  • Menanpilkan pribadi yang berakhlak mulia
  • Menampilkan pribadi yang berwibawa
  • Menunjukkan etos kerja yang tinggi
  • Menjunjung tinngi kode etik profesi guru
  • Bertindak objektif dan tidak diskriminatif
  • Berkomunikasi secara efektif
  • Beradaptasi di tempat tugas
  • Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri
  • Menguasai materi
  • Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar
  • Mengembangkan materi pembelajaran
  • Mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan
  • Mengembangkan teknologi untuk mengembangkan diri.

Dimensi Kompetensi guru (skripsi tesis)

 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, menyebutkan terdapat empat dimensi kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai pendidik, diantaranya :

1) Kompetensi  Pedagogik,  yaitu:  “Kemampuan  mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.”

2) Kompetensi Kepribadian  yaitu: “Kepribadian  pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.”

3) Kompetensi Profesional, yaitu: “Kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.”

4) Kompetensi Sosial, yaitu: “Kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat.”

Pengertian Kompetensi guru (skripsi tesis)

 

Menurut Udiyono (2011), guru memegang peranan penting karena sebagai ujung tombak, dalam proses belajar mengajar yang bertugas mengantarkan siswanya dalam rangka mencapai tujuan pembelajarannya yaitu siswa memiliki kompetensi, baik kognitif, afektif maupun psikomotor serta kompetensi kooperatif.Interaksi antara guru dan siswa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut Hamalik (2007) dalam Udiyono (2011) guru merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya proses belajar siswa. Dan oleh karena itu guru harus menguasai materi yang akan diajarkanya, disamping menguasai metode pembelajaranya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.

Sardiman (2012) mengatakan bahwa guru sebagai tenaga profesional harus memahami ‘’sepuluh kompetensi guru’’ yang merupakan profil kemampuan dasar bagi seorang guru, meliputi menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media/sumber, menguasai landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah serta memahami prinsip-prinsip dan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.

Berdasarkan Standar Pendidik dalam Peraturan Pemerintah   No. 16 Tahun 2007 disebutkan bahwa “Pendidik harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” yang meliputi:

1) Kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);

2) Latar belakang  pendidikan sesuai dengan  bidang  atau mata pelajaran yang diajarkan;

3) Sertifikat profesi guru (minimal 36 sks di atas D-IV/S1);

Menurut Sagala (2009) dalam Barinto (2012) Kompetensi guru dikelompokkan menjadi 10 kompetensi yaitu: 1.kemampuan menguasai pelajaran, 2. Mengelola pembelajaran, 3. Mengelola kelas,  4. Menggunakan media, 5. Menguasai landasan pendidikan, 6. Mengelola interaksi pembelajaran, 7. Mampu menilai peserta didik, 8. Mampu mengenal fungsi program BK, 9. Menyelenggara- kan administrasi sekolah, dan 10.  Mampu memahami prinsip-prinsip hasil penelitian  guna keperluan pengajaran.

Pengembangan dan peningkatan kualitas kompetensi guru diserahkan pada guru. Jika mau mengembangkan, maka akan menjadi berkualitas. Idealnya pemerintah memfasilitasi guru untuk mengembangkan kemampuan bersifat  kognitif, afektif, maupun performansi. Sehingga bisa meningkatkan kemampuan pedagogik guru Sagala (2009). Masih menurut Sagala, Kompetensi pedagogik meliputi: 1. Pemahaman guru terhadap filsafat pendidikan,               2. Petensi peserta dididk, 3. Mengembangkan kurikulum,                 4. Menyusun RPP, standar kompetensi dan kompetensi dasar,           5. Melaksanakan pembelajaran yang dialogis, 6. Mengevaluas,i dan 7. Mampu mengembangkan minat dan bakat siswa.

Menurut Daradjat (1980 dalam Barinto (2012) kepribadian sebagai sesuatu yang abstrak, sukar dilihat hanya dapat diketahui lewat penampilan, ucapan dan tindakan dalam menghadapi suatu persoalan.Kompetensi kepribadian menurut Usman (2004) dalam Barinto (2012) meliputi: 1. Mengembagka kepribadian, 2. Mampu berkomunikasi, 3. Mampu melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Kompetensi kepribadian terkait dengan penampilan guru yang disiplin, berpenampilan baik, bertanggungjawab, komitmen dan menjadi teladan Sagala (2009) dalam Barinto (2012).

Menurut Slamet (2006) dalam Barinto (2012) kompetensi professional berhubungan dengan bidang studi terdiri dari:                   1. Memahami materi, 2. Memahami standar kompetensi, standar isi, peraturan mentri dan bahan ajar, 3. Memahami konsep keilmuan,         4. Memahami hubungan antar pelajaran yang terkait, 5. Menerapkan konsep keilmuan sehari-hari.

Djoyonegoro (1998) dalam Barinto (2012) mengatakan profesionalime pekerjaan ada 3 faktor: 1. Keahlian khusus di bidangnya, 2. Mampu memperbaiki keahlian khususnya,                   3. Memperoleh penghasilan yang memadai karena keahlian khususnya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang guru terdiri diri: kompetensi paedagogik, kepribadian dan profesional.

Masih menurut Wijaya (2009) kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang seyogianya dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, perilaku, maupun hasil yang dapat ditampilkan oleh guru. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya.

A competent teacher is temperamentally warm and cordial. She has clear vision of the set objectives. She executes meticulously whatever is planned. Management of affairs is done effectively by her inside and outside the classroom. Her skill of presentation of subject matter is able to seek attention of students. She is capable of motivating the back benchers (Bhargava & Pathy, 2011). Guru yang kompeten adalah yang memiliki perasaan emosi yang dekat dan baik. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Dia melaksanakan apapun yang direncanakan dengan cermat. Manajemen dilakukan secara efektif baik didalam maupun di luar kelas. Kemampuan mengajarkan  pelajaran  mampu mencari perhatian peserta didik. Dan  mampu memotivasi  peserta didik.

.          Marinkovic dkk (2012) berpendapat model  kompetensi guru memiliki tiga kompetensi dasar yaitu: key (utama), basic (dasar), special (khusus). Utama yaitu kompetensi guru yang dibutuhkan untuk berkomunikasi menyampaikan informasi, kemampuan kemasyarakatan, kemampuan berbahasa, dan kemampuan dalam kebudayaan. Sedangkan kompetensi dasar meliputi: kemampuan dalam berorganisasi, kemampuan didaktis  (mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya). Kemampuan berfikir pedagogis,kemampuan psikologis, kemampuan mengevaluasi, kemampuan menasehati, kemampuan kognitif, kemampuan mengembangkan sebagai guru yang profesional. Kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi khusus yaitu kompetensi guru  yang menggambarkan tingkat kompetensi guru yang berisi tentang subjek yang diajarkan untuk praktek penelitannya untuk  menciptakan model pembelajarannya.

  Pengertian Kompetensi (skripsi tesis)

 

Menurut Syah (2000) dalam Satya (2012) kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, keadaan berwenang, atau memenuhui syarat menurut ketentuan hukum. Selanjutnya masih menurut Syah, dikemukakan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Jadi kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Guru yang kompeten dan profesional adalah guru piawai dalam melaksanakan profesinya.

Menurut Mathis (2006) dalam Satya (2012) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan kinerja yang meningkatkan individu  atau tim. Sedangkan Wibowo (2007) dalam Satya (2012) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas ketrampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang ditu\ntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan ketrampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh kemampuan dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting sebagai unggulan bidang tersebut.

Menurut pendapat Siagian (2007) dalam Rahayu & Pujaningsih (2008), bahwa kompetensi dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang dapat diukur melalui kombinasi pengetahuan, keahlian dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kompetensi di tunjukkan pada konteks tugas dan dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja serta, dengan kata lain kompetensi terdiri dari kombinasi pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di tempat kerja. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Wijaya (2009) mengatakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang penting. Kompetensi guru menggambarkan apa yang seyogianya dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, perilaku, maupun hasil yang dapat ditunjukkan. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Terry (2005) dalam Arifin (2013) mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan seseorang atau karyawan yang harus melakukan pekerjaanya dengan baik , efektif, efisien, produktif, dan berkualitas dalam mencapai tujuan organisasi. Wijaya (2009) mengutip pendapat Holmes mengatakan bahwa kompetensi dapat dijelaskan dengan kondisi di mana seseorang bekerja dalam bidang pekerjaan tertentu yang seyogianya mampu dilakukan. Hal itu menggambarkan tindakan, perilaku, dan hasil di mana seseorang seyogianya mampu menampilkannya.

Menurut Bhargava & Pathy (2011) Competencies are specific and demonstrable characteristics or attributes inevitable for teaching professionals to create a convincing and learner friendly environment. Kompetensi adalah sifat khusus yang bisa dibuktikan atau kedudukan yang tidak bisa dielakkan bagi guru professional  dengan menciptakan keyakinan  kepada peserta didik dan  ramah dengan lingkungannya. Dengan adanya tantangan kehidupan global, maka peran dan tanggung jawab guru di masa yang akan datang semakin kompleks sehingga menuntut guru untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian terhadap penguasaan kompetensinya.

Fungsi Akuntansi Sektor Publik (skripsi tesis)

Konsep dasar dari akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik adalah akuntabilitas pertanggungjawaban pengurusan keuangan publik (public accountability) dimana akuntansi pemerintahan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan. Secara umum tujuan dan fungsi laporan akuntansi pemerintahan menurut

Mardiasmo (2002) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik yaitu sebagai berikut :

  1. Kepatuhan dan pengelolaan (Compliance and Stewaedhip)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa penggunaan sumber daya yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

  1. Akuntabilitas dan pelaporan Retrospektif (Accountability and retrospective reporting).

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati Trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya informasi.

  1. Perencanaan dan informasi otorisasi (Planning and authorization information)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

  1. Kelangsungan organisasi (viability)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan penyediaan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.

 

 

  1. Hubungan Masyarakat (public relation)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan.

  1. Sumber fakta dan gambaran (source of fact and figures)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Pengertian Akuntansi Sektor (skripsi tesis)

Publik Akuntansi sektor publik menurut Indra Bastian dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Sektor Publik di Indonesia” didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat yang dapat diartikan sebagai berikut : “Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat”. (2005:5) Pengertian Akuntansi sektor publik (Pemerintahan) menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Sektor Publik” adalah sebagai berikut: “Akuntansi sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimumkan laba tetapi memberikan layanan publik (public service)”. (2002:20)

Sedangkan dalam buku yang sama Mardismo dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik mengemukakan bahwa : “Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyedia informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”. (2002:14)

Akuntansi Sektor Publik (skripsi tesis)

Akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu yang terus menerus berkembang. Sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan informasi dari satuan-satuan ekonomi, informasi yang dihasilkan akuntansi sangat berguna bagi pengambilan keputusan diantara berbagai alternatif. Perkembangan tersebut telah menempatkan akuntansi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kegiatan ekonomi, baik yang bersifat profit maupun bersifat non profit.

Pemerintah sebagai bentuk organisasi non-profit, memerlukan informasi akuntansi untuk menyerahkan persoalan-persoalan akuntansi yang terjadi dalam lingkungan pemerintahannya, namun data yang diperlukan berbeda dengan data yang diperlukan organisasi yang profit. Oleh karena adanya perbedaan keperluan itulah, maka akuntansi pemerintahan dibedakan sesuai bidang yang dilayani. Penyelenggaraan akuntansi pemerintah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan (financial information) mengenai pemerintahan disemua tingkatan dan unit kerja yang ada.

Garis garis Besar pokok Pikiran Otonomi Khusus Papua. ` (skripsi tesis)

Garis garis besar pokok pikiran merupakan kerangka dasar yang dimasukan kedalan Undang-undang Otonomi Khusus Papua. Pokok-pokok pikiran tasebut dikembangkan dengan memadukan nilai-nilai dasar pelaksanaan khusus Papua dengan pandekatan-pendekatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kehutuhan riil dan mendasar rakyat Papua dalam pengertian yang seutuhnya dan seluas-luasnya.

Garis-garis Besar Pokok pikiran tersebut meliputi aspek-aspek berikut ini :

 

 

  1. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan provinsi Papua.

Salah satu pelaksanaan Otonomi Khusus Papua adalah pembagian kewenangan pemerintah antara Pusat dan Provinsi Papua. Pembagian kekuasaan dan kewenangan pemerintahan pusat dan daerah bukan semata-mata sebagai konsekuensi pemberian status otonomi khusus, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi penyelenggaraan negara dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada rakyat dan daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri secara nyata. Pendekatan seperti ini akan memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih relevan, efesien. efektif dan tetap sasaran. Dalam kaitannya itulah pertu ditetapkan dengan jelas apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua.

  1. Pembagian Kewenangan Dalam Provinsi Papua
    1. Otonomi di dalam Provinsi Papua

Pembagian kekuasaan (sharing of power) dalam konteks Otonomi Khusus Provinsi Papua tidak saja menyangkut hubungan pusat dan daerah, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kekuasaan dan kewenangan dibagi secara baik di dalam Provinsi Papua sendiri. Dalam kaitan itu, otonomi khusus Papua berarti bahwa ada hubungan hirarkis antara pemerintahan tingkat provinsi dan kabupatent/kota namun pada saat yang sama provinsi, kabupaten/kota dan kampung masing-masing adalah daerah otonomi yang memiliki kewenanagannya sendiri-sendiri. Prinsip yang diatur adalah bahwa kewenangan perlu diberikan setara proposional ke bawah, terutama untuk berbagai hal yang langsung berkaitan dengan masyarakat.

Hal ini konsiten dengan salah satu prinsip dasar otonomi yaitu menempatkan sedekat-dekatnyapenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke subjek, yaitu rakyat. Karena itu dalam konteks otonomi khusus Provinsi Papua, fungsi-fungsi pengaturan berada di tingkat provinsi dan kewenangan pelayanan masyarakat diberikan sebesar besarnya kepada kabupaten/kota dan kampung.

  1. Pembagian Kewenangan Yang Tegas Antara Badan-Badan Legislatif, Eksekutif Dan Yudikatif.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, profesional dan bersih, dan sekaligus memiliki ciri-ciri kebudayuan dan jati diri rakyat Papua, serta mengakomodasikan sebanyak mungkin kepentingan penduduk asli Papua, perlu dibentuk empat badan lembaga, yaitu : Lembaga Eksekutif (bagian ketiga UU No.21 Tahun 2001) lembaga ini di tingkat provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dan di tingkat Kabupaten/kota dipimpin oleh gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh Lembaga legislatif. Lembaga Eksekutif berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Gubernur dipilih oleh lembaga legislatif. Kewajiban, tugas dan wewenang seorang gubernur (pasal 14 dan 15 UU No 21 Tahun 2001 tentang propinsi Papua.

  1. Kewajiban Gubernur adalah memegang teguh Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; mempertahankan dan mamelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memajukan demokrasi; menghormati kedaulatan rakyat; menegakan dan melakiearokan selurub peraturan perundang-undangan; meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat; mencerdaskan kehidupan rakyat Papua; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat mengajukan Rancangan Perdasus, dan menetapkannya sebagai Perdasus bersama-sama dengan DPRP setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP, mengajukan rancangan perdasi dan menetapkannya sebagai perdasi bersama sama dengan DPRP dan meyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan pola dasar pembangunan provinsi Papua secara bersih, jujur, dan bertanggung jawab.
  2. Tugas dan wewenang Gubernur selaku Wakil Pemerintah adalah ;

Melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi kerja sam serta penyelesaian perselisihan atas penyelenggaraan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota meminta laporan secara berkala atau sewaktu waktu atas peyelenggaraan pemerintahan daerah. Bupati dan walikota melakukan pemantauan dan koordinasi terhadap proses pemilihan, pengusulan dan pengangkatan, dan pemberhentian bupati/wakil bupati dan walikota dan wakil walikota melakukan pelantikan buapti/walikota serta penilaian atas laporan pertanggung jawaban buapti dan walikotaatas nama presiden, dan mesosialisasikan kebijakan nasional dan memfasilitasi penegakan peraturan perundang undangan di provinsi Papua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan adminsitrasi kepegawaian dan pembinaan karier pegawai di wilayah provinsi Papua.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua sejak diberlakukannya otonomi khusus yang sudah berjalan selama 14 tahun. ternyata belum mampu mensejahterakan rakyat Papua dengan baik, padahal dengan sumber kekayaan alam yang melimpah seharusnya Papua mampu untuk meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Sejak tahun 2001 pembrian dana dalam rangka otonomi khusus sudah mencapai Rp. 28 triliun diluar dana pertimbangan lainnya, namun begitu belum memberikan dampak perubahan yang signifikan di tanah Papua atas dana yang sehanyak itu. Kenyataan seperti ini, apabila pemerintah tidak mengambil langkah maju yang tepat bagi peningkatan perekonomian dan kasejahteraan orang Papua, sampai masa berakhimya undang-undang otonomi khusus yaitu selama 25 tahun sesuai amanat undang-undang tersebut, sangat memungkinkan memberikan peluang bagi rakyat Papua untuk meminta solusi lain karena ketidakkeberhasilan implementasi otonomi khusus.

 

  1. Perlindungan Hak-hak adat penduduk asli

Salah satu pokok permasalahan yang dihadapi selama ini di Papua adalah dilanggarnya hak-hak adat penduduk asli. Ada tiga hal pokok yang terkait dengan hal tersebut yaitu ;

  1. Dilanggarnya hak-hak adat penduduk asli Papua dalam kaitannya dengan eksploitasi sumber daya alam
  2. Diabaikannya hak-hak penduduk asli dalam kaitannya dengan representasi penduduk asli Papua dalam badan-badan perwakilan rakyat.
  3. Diabaikannya atau kurang diperhatikannya, keputusan-keputusan yang diambil oleh peradilan adat oleh badan-badan yudikatif negara.

Keadaan ini merupakan salah satu faktor utama penyebab timbulnya berbagai ketimpangan sosial dan bahkan perlawanan sosial yang ditunjukan oleh rakyat Papua yang tidak jarang dihadapi dengan kekerasan senjata oleh aparat negara. Maka didalam otonomi khusus Papua, hak-hak penduduk asli Papua ditempatkan pasa posisi ‘yang wajar dan terhormat. Hak-hak adat itu mencakup ;

  1. Hak milik perorangan dan hak milik bersama (hak ulayat) atas tanah, air dan laut pada batas-batas tertentu, serta hutan, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
  2. Hak-hak dalam bidang kesenian maupun hak-hak terkait dengan sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua, misalkan obat-obatan tradsional dan yang sejenisnya.
  3. Hak untuk memberikan dan meyalurkan aspirasi. Dan hak-hak yang lainnya yang harus diberikan perlindungan oleh pemerintah daerah/provinsi maupun negara.

Sebagaimana yang diusulkan oleh rakyat Papua untuk dimasukan kedalam RUU otonomi khusus Papua perlu dilihat dalam konteks kebudayaan dan buka persolan politik negara. Dalam konteks kebudayaan seperti ini, bendera, lambang, dan lagu merupakan simbol identitas daerah dan simbol kebesaran, keagungan dan keluhuran jati diri orang Papua. Simbol-simbol ini dyakini sebagai perekat rakyat Papua dan sekaligus sebagai stimulan untuk memotifasi rakyat Papua agar terus bahu membahu dan bekerja sama untuk mencapai cita-cita kesejahteraan bersama

Nilai-nilai Dasar Otonomi Khusus Papua (skripsi tesis)

Dalam rangka mewujudkan terpenui hak dan kewajiban dasar rakyat Papua, rancangan undang-undang Otonomi Khusus Papua dikembangkan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sejmlah nilai-nilai dasar ini bersumber dan adat istiadat rakyat Papua. nasionalisme yang bertumpu pada prinsip prinsip manusia universal. Dan penghormatanakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Karena itulah, nilai nilai dasar yang dimaksudkan merupakan prinsip-prinsip pokok dan suasana kebatinan yang melatar belakankangi penyusunan kerangka dasar Rancangan Undang undang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang selanjutnya diharapkan berfungsi sebagai pedoman dasar bagi pelaksanaan berbagai aspek Otonomi Khusus Papua di masa mendatang.

Ada tujuh butir Nilai-nilai Otonumi Khusus Papua. Nilai-nilai dasar yang dimaksud adalah:

  1. Perlindungun terhadap hak-hak dasar Peaduduk Asli Papua
  2. Demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi
  3. Penghargaan tehadap Etika dan Moral
  4. Penghargaan terhadap hak-hak Asasi Manusia
  5. Penegakan Supremasi hukum
  6. Penghargaan terhadap Pluralisme
  7. Persamaan kedudukan, huk dan kewajiban sebagai warga negara

Pengertian Otonomi Khusus Papua (skripsi tesis)

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Untuk materi lengkap bisa dilihat di dalam UU 21/2001. Selain hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU ini, Provinsi Papua masih tetap menggunakan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia.

Perpu 1/2008 merupakan revisi dari UU 21/2001 yang ditujukan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat. Dalam UU 21/2001, hanya dijelaskan mengenai pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Definisi “Provinsi Papua” yang dimaksud dalam UU ini diterjemahkan secara berbeda-beda oleh berbagai pihak, apakah itu Provinsi Papua “sebelum pemekaran” ataukah “setelah pemekaran”. Pada waktu UU 21/2001 disahkan, yang dimaksud Provinsi Papua mencakup seluruh wilayah Pulau Papua bagian barat. Dalam perkembangannya, bagian sebelah timur dari Provinsi Papua dipisahkan menjadi Provinsi Papua Barat. Pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik serta infrastruktur di Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, Presiden menerbitkan Perpu 1/2008 sebagai dasar hukum pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat.

Istilah “otonomi” dalam Otonomi Khusus haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan menugurus diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk berpemerintahn sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia yang memang kekurangan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kebebasan untuk menentukan strategi pembangunun sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sesuai dengun karakteristik dan kekhasan sumber daya manusia serta kondisi alam dan kebudayaan orang Papua.

Hal ini penting sebagai bagian dari pengembangan jati diri orang Papua yang seutuhnya yang ditunjukan dengan penegasan identitass dan hanga dirinya termasuk dengan dimilikinya simbol-simbol daerah seperti lagu dan bendera dan lambang. istilah “khusus” hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan yang dimilikinya. Kekhususan tersebut mencakup hal hal seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat. kebudayaan dan sejarah politik. Dalam pengertian praktisnya, kekhususnya otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal berdasar yang hanya berlaku di Papua dan mungkin tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, selain ada hal-hal yang berlaku di daerah lain yang tidak diterapkan di Papua.

Pengertian Evaluasi (skripsi tesis)

Evaluasi merupakan bagaian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebt dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran Echols dan Shadily, (2000:220).

Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu 5 dengan atau atas dasar ukuran atau kriteria tertentu (meter, kilogram, takaran dan sebagainya), pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai itumengandung arti, mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainyam dan penilaian bersifak kualitatif.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Arikunto (2009:3) bahwa mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran (bersifat kuantitatif), menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan evaluasi meliputi kedua langkah tersebut diatas. Pendapat laian mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2008;1), evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan (decision maker) untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Menurut Djaali dan Pudji (2008;1), evaluasi dapat juga artikan sebagai “proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengmabilan keputusan atau obyek yang dievaluasi”, sedangkan Ahmad (2007;133), mengatakan bahwa “evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, untuk kerja, proses, orang, obyek dll).

 Tata Cara Treasury Single Account Pengeluaran (skripsi tesis)

Tata cara pelaksanaan TSA pengeluaran menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2007, sebagai berikut: 1) KPPN setiap hari menyampaikan rencana kebutuhan dana untuk pengeluaran hari berikutnya ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2) Direktur Jenderal Perbendahraan setiap  hari menyediakan dana pada RPK-BUN-P guna memenuhi kebutuhan dana untuk pengeluaran yang akan dilaksanakan oleh KPPN. 3) BO I menarik dana dari RPK-BUN-P sebesar SP2D dan/atau Surat Perintah Transfer untuk mengisi Rekening BO II dan rekening pengeluaran pada Kantor Pos yang diterbitkan oleh KPPN. 4) Penyediaan dana untuk pembayaran gaji bulanan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji. 5) DAU disalurkan setiap bulan masing-masing 1/12 (satu per dua belas) dari DAU daerah yang bersangkutan dan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

     Prinsip-Prinsip Dasar Treasury Single Account Pengeluaran (skripsi tesis)

Terdapat beberapa prinsip dasar pelaksanaan TSA pengeluaran menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA), yaitu: 1) Direktur Jenderal Perbendaharaan membuka 1 (satu) RPK-BUN-P di masing-masing Bank Operasional Pusat. 2) RPK-BUN-P dipergunakan untuk menampung dana yang akan dipergunakan oleh KPPN untuk membiayai pengeluaran negara. 3) KPPN membuka 1 (satu) rekening pengeluaran pada bank umum yang telah ditunjuk sebagai BO I yang selanjutnya disebut Rekening BO I. 4) Penunjukan BO I dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan. 5) RPK-BU-P dan Rekening BO I setiap akhir hari kerja harus nihil. 6) Rekening BO II setelah pembayaran gaji bulanan harus nihil. 7) Rekening pengeluaran pada Kantor Pos setiap akhir hari kerja harus nihil.

Langkah-Langkah Penerapan Treasury Single Account (skripsi tesis)

Langkah-langkah penerapan TSA di Indonesia seperti yang diuraikan oleh Eli & Pram (2008: 19) mencakup hal-hal sebagai berikut:

  1. Mengkonsolidasikan penyimpanan uang negara dalam satu rekening, yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN).
  2. Semua penerimaan negara masuk ke RKUN dan semua pengeluaran negara dibayar dari RKUN.
  3. Semua penerimaan negara harus dilimpahkan ke KUN setiap hari.
  4. Tidak ada lagi dana mengendap di BO I, II dan III dengan menihilkan saldo yang ada pada setiap akhir hari kerja. Untuk pengeluaran, dana disediakan pada saat diperlukan pembayaran.
  5. Uang persediaan diberikan hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari (petty cash) dengan jumlah yang minimum.
  6. Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank umum mendapatkan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  7. Pemberian imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia dan Bank Umum untuk penerimaan dan pengeluaran negara.
  8. Membuat perencanaan kas yang baik dan akurat.
  9. Berdasarkan perencanaan kas yang akurat, menempatkan uang yang idle ke rekening yang mendapatkan bunga di Bank Indonesia/Bank Umum atau melakukan investasi jangka pendek pada instrument moneter yang aman dan menguntungkan.
  10. Mencari dana dengan tingkat bunga yang paling ekonomis atau menjual surat utang negara (SUN) yang dimiliki dengan harga yang paling menguntungkan untuk menutup kekurangan kas.

Pengertian Treasury Single Account (skripsi tesis)

Pemerintah dalam rangka mengendalikan uang negara telah merencanakan penerapan Treasury Single Account (TSA) sebagai upaya mengatasi adanya kerawanan rekening liar dan memudahkan pemantauan uang negara serta dapat memanfaatkan uang negara agar menghasilkan. Treasury Single Account (TSA) mempunyai tujuan pokok untuk menciptakan efisiensi pengelolaan uang negara dengan mekanisme sentralisasi saldo kas pada satu rekening. Amanat Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dalam pengelolaan Uang (Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah) yaitu tercantum pada pasal 22 adalah sebagai berikut :

  1. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah.
  2. Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara.
  3. Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral.
  4. Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Bank Umum.
  5. Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari.
  6. Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral.
  7. Dalam hal kewajiban penyetoran tersebut secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bendahara Umum Negara mengatur penyetoran secara berkala.
  8. Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral.
  9. Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 8 disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah yang telah ditetapkan dalam APBN.

Treasury Single Account (Rekening Tunggal Pemerintah), selanjutnya disebut TSA, merupakan suatu rekening yang berada pada bank sentral yang dipergunakan untuk menyimpan uang negara, menampung semua penerimaan dan sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara (Rahmadi; 2006: 223).

Menurut Pattanayak and Fainboim (2011: 2) dalam IMF, Treasury Single Account: An Essential Tool for Government Cash Management, mengatakan “A TSA can be defined as a unified structure of government bank accounts enabling consolidation and optimum utilization of government cash resources.”

Konsep TSA menginginkan adanya satu rekening yang menampung semua kas yang dimiliki oleh negara kedalam satu rekening yang terdapat pada bank sentral. Penggunaan TSA dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan kas yang baik sehingga keputusan pemerintah berkaitan dengan penyediaan kas bisa lebih efisien dan efektif. Pembentukan rekening lain pada bank umum untuk operasional penerimaan dan pengeluaran dapat dimungkinkan sebagai upaya untuk mempermudah pelaksanaan anggaran.

TSA telah dilaksanakan di berbagai negara maju antara lain Amerika Serikat, Perancis, Inggris, New Zaeland, Australia. Rahmadi dkk. (2006: 227), TSA berdasarkan International Best Practices perlu dilaksanakan dalam mengelola kas, mengingat prinsip-prinsip TSA mempunyai keuntungan seperti sebagai berikut:

  1. Tidak ada float penerimaan dan pengeluaran
  2. Tidak ada penerimaan negara yang berada di bank-bank umum yang tidak disetorkan ke bank sentral pada sore hari. Tidak ada pengeluaran yang dikeluarkan dari bank sentral sebelum jatuh tempo pembayaran. Pengeluaran dapat dilakukan lebih awal jika terbukti menguntungkan misalnya adanya diskon pembayaran.
  3. Rekening penampungan sementara (transit accounts) harus dinihilkan setiap hari.
  4. Jika rekening penampungan sementara misalnya rekening penampungan penerimaan, maka saldo rekening penampungan penerimaan tersebut harus dinihilkan setiap sore hari.
  5. System pembayaran elektronik untuk mendukung fungsi treasury.
  6. System pembayaran secara elektronik akan memberikan keuntungan seperti penghematan biaya pegawai, biaya pencetakan, biaya pengamanan kas, meminimalisasi biaya penggunaan kertas, mempercepat aliran dana, memperbaiki internal control dan mendukung perencanaan kas.
  7. Adanya imbalan yang diberikan kepada bank atas penyediaan jasa perbankan.
  8. Karena tidak ada lagi dana yang mengambang (float) di bank umum dengan demikian tidak ada lagi keuntungan yang diperoleh bank umum dengan demikian pemerintah harus memberikan imbalan atas penyediaan jasa perbankan yang diberikan oleh bank-bank umum mitranya.
  9. Bank sentral memberikan imbalan kepada treasury atas saldo rekening tunggal pemerintah. Karena seluruh dana pemerintah berada di bank sentral dan bank sentral memperoleh keuntungan dari dana pemerintah tersebut maka sewajarnya pemerintah mendapatkan bagian yang wajar atas keuntungan yang diperoleh oleh bank sentral.

Eli & Pram (2008: 20), tujuan diterapkannya TSA ini diantaranya adalah:

  1. Pengendalian atas saldo kas dan aliran kas

TSA mewajibkan penerimaan dan pengeluaran harus melalui satu rekening sehingga saldo dan arus kas dapat dikendalikan. Sehingga pemerintah dapat memonitor dan mengelola dana dalam jumlah yang cukup dan dalam waktu yang tepat untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan.

  1. Saldo kas setiap hari harus dikonsolidasikan ke rekening TSA

Semua saldo kas yang tersebar di banyak renening (rekening KPPN di seluruh Indonesia), pada setiap akhir hari kerja saldo tersebut harus dikumpulkan kedalam satu rekening untuk keperluan operasional pemerintah.

  1. Minimalisasi cash float

Cash float adalah uang yang mengendap/menganggur pada bank yang berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan. Uang yang idle ini harus dapat diminimalisir dengan memanfaatkan dana kas sedemikian rupasehingga saldo kas menganggur menjadi minimal.

  1. Transparansi

Diharapkan dengan TSA akan dapat menjamin transparansi dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara serta dlam pelaksanaan pengendalian saldo kas pemerintah dengan adanya laporan yang dapat diketahui public.

Di bawah ini akan dijelaskan beberapa sebutan yang akan sering digunakan pada penulisan  penelitian yang diambil dari Kontrak Jasa Pelayanan Perbankan Sebagai Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012, antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan PT Bank BPD Bengkulu Nomor: PRJ-50/PB/2009 – Nomor: 28/HP.01.01/D3/2009 tanggal 29 Desember 2009, sebagai berikut:

  1. Bank Operasional adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
  2. Bank Operasional Pusat yang selanjutnya disebut BO Pusat adalah Bank Operasional mitra kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat yang merupakan kantor cabang yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, dimana Pihak Pertama membuka Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat (RPK-BUN-P).
  3. Bank Operasional I yang selanjutnya disingkat BO I adalah Bank Operasional mitra kerja KPPN selaku Kuasa BUN di daerah yang bertugas menyalurkan dana belanja non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan), uang persediaan, dan Dana Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), serta penyaluran gaji bulanan melalui Bank Opersional II/Kantor Pos.
  4. Bank Operasional II yang selanjutnya disingkat BO II adalah Bank Operasional mitra kerja KPPN selaku Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pengeluaran gaji bulanan.
  5. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
  7. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, verifikasi dan pemberian bimbingan teknis dibidang pengelolaan kas dan program pensiun serta pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
  8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN.
  9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertical yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  10. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN, untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
  11. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala KPPN.
  12. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  13. PT Pos Indonesia yang selanjutnya disebut Kantor Pos adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis di Daerah yaitu Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan/Sentral Giro Gabungan Khusus serta Kantor Pos dan Giro.
  14. Rekening Kas UmumNegara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
  15. Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut RPK-BUN-P adalah rekening yang dibuka di Bank Operasional Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat.
  16. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu system transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
  17. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKN BI adalah Sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
  18. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
  19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perinatah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM
  20. Surat Perintah Transfer yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pemindahan dana dari BO I ke BO II dan Kantor Pos dalam rangka penyediaan dana.
  21. Window Time BI RTGS adalah jadwal pelayanan transaksi transfer dana melalui system BI RTGS.

Prinsip-prinsip Pengelolaan keuangan Negara (skripsi tesis)

Sistem penganggaran moderen (Public Expenditure Management) menekankan pentingnya tiga prinsip penting (best practice) dalam pengelolaan keuangan negara yaitu (Lembaga Administrasi Negara, 2003, 28):

  1. Agregate Fiscal Dicipline,
  2. Disiplin anggaran pada tingkat nasional agar besarnya belanja negara disesuaikan dengan kemampuan menghimpun pendapatan negara
  3. Allocative Efficiency, efisiensi alokasi anggaran melalui distribusi yang tepat sumber-sumber daya keuangan untuk berbagai fungsi pemerintahan sesuai dengan outcome (manfaat atau hasil) yang diharapkan dari penyelenggaraan tugas kementrian/lembaga
  4. Operational Efficiency, efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi pemerintahan untuk menghasilkan output sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintahan bersangkutan

Sementara itu, dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tersurat bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara meliputi:

  1. Tertib, artinya bahwa pengelolaan keuangan negara harus selalu memperhatikan tertib administrasi dan tertib secara operasional.
  2. Taat pada peraturan perundang-undangan, artinya bahwa pengelolaan keuangan negara harus selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Efisien, artinya bahwa pengelolaan keuangan negara harus efisien, dan tidak boros.
  4. Ekonomis, artinya bahwa dalam pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan keterbatasan keuangan yang ada dengan pengalokasian sesuai dengan prioritas.
  5. Efektif, artinya bahwa pengelolaan keuangan negara harus berorientasi kepada pencapaian tujuan pembangunan.
  6. Transparan, artinya bahwa pengelolaan keuangan negara harus terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Bertanggung jawab, artinya bahwa setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  8. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, artinya bahwa dalam pengelolaan keuangan negara harus selalu memperhatikan keadilan dinatara warga negara, daerah, dan sektor, serta sesuai dengan norma dan kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Fungsi Keuangan Negara (skripsi tesis)

Dalam pembangunan ekonomi, anggaran mempunyai fungsi yang sangat dominan. Musgrave and Musgrave, (dalam Lembaga Administrasi Negara, 2011:) menyebutkan ada tiga fungsi keuangan negara, yaitu:

  1. Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah (melalui manajemen keuangan negara) dalam menggunakan sumberdaya nasional untuk keperluan penyediaan barang publik, dalam rangka mengatasi kegagalan mekansime pasar, dan akibat kurangnya minat sektor swasta dalam menghasilkan barang dan jasa bagi konsumen;
  2. Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah (melalui manajemen keuangan negara) untuk meredistribusi pendapatan dalam mengatasi ketidak merataan yang diakibatkan oleh adanya kesenjangan dalam pemilikan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja dan kewirausahaan.
  3. Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah (melalui manajemen keuangan negara) dalam menstabilkan kondisi perekonomian negara. Jika kondisi perekonomian sedang inflasi, maka pengeluaran dikurangi atau pajak dinaikkan. Sebaliknya jika kondisi perekonomian deflasi, maka pengeluaran pemerintah ditambah atau pajak dikurangi.

Pengertian Keuangan Negara (skripsi tesis)

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003).

Ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keuangan negara, antara lain:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  2. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sementara itu, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
  3. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
  4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
  5. Manajemen keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, dalam mengelola keuangan negara yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, secara berturut-turut ditegaskan, APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perumusan keuangan negara menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

  1. Pendekatan dari sisi obyek; Dari sisi obyek, keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, di dalamnya termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter dan atau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu segala sesuatu dapat berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  2. Pendekatan dari sisi subyek; Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi negara, dan/atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
  3. Pendekatan dari sisi proses; Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan negara mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
  4. Pendekatan dari sisi tujuan; Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut di atas, diuraikan dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 meliputi:

  1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  3. Penerimaan Negara;
  4. Pengeluaran Negara;
  5. Penerimaan Daerah;
  6. Pengeluaran Daerah;
  7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah;
  8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  1. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Model-Model Penerapan Kebijakan Publik (skripsi tesis)

  • Model George C. Edwards III

Edwards III dalam Subarsono (2005:90) mengatakan ada empat factor atau variable utama yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan yaitu: komunikasi (communication), sumber daya manusia (himan resources), disposisi atau sikap (disposition or attitudes), dan struktrur birokrasi (bureaucratic structure).

  1. Komunikasi

Menurut Edwards III suatu penerapan kebijakan agar berjalan efektif maka pihak-pihak uang bertangung jawab dalam pelaksanaan kebijakan harus memahami dengan baik apa yang harus dilakukan. Petunjuk atau perintah untuk implementasi kebijakan harus diteruskan kepada personil yang tepat dan jelas, akurat, dan konsisten. Perintah harus jelas menerangkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Berbagai petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan tidak boleh kontradiktif agar pelaksana mudah untuk mengikutinya.

Proses penerapan kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh kejelasan dengan standard dan tujuan dicantumkan dan dikomunikasikan kepada para pelaksana (implementers) secara konsisten dan akurat (accuracy and consistency). Maka dapat disimpulkan komunikasi kebijakan mencakup dimensi:

  1. Dimensi transformasi (transmission), mengandung pengertian bahwa sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suat perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Namun ada beberapa hambatran yang timbul dalam mentranmisikan perintah-perintah implementasi, antara lain pertentangan pendapat antara pelaksana dengan perintah yang telah dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, informasi melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi, serta persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. Beberapa saluran komunikasi dalam organisasi menurut Kasim (Wiryanto, 2008: 62-65) pada komunikasi formal dapat diidentifikasikan menjadi tiga yaitu:
  2. Komunikasi ke bawah

Komunikasi ini adalah komunikasi yang berasal dari pimpinan menegah kepada manajemen tingkat rendah dan terus kepada para bawahan. Fungsinya adalah member pengarahan, instruksi, indoktrinisasi, evaluasi dan sebagainya. Makin rendah tingkat hirarki makin rinci perintah atau instruksi yang dikomunikasikan.

Disamping mengkomunikasikan perintah, komunikasi ke bawah juga berkaitan dengan informasi tentang tujuan organisasi, kebijakan, peraturan, insentif, manfaat, hak-hak khusus, umpan balik dari atasan atas hasil pelaksanaan tugas bawahan dan sebagainya. Media yang dipakai untuk komunikasi meliputi rapat, telepon, memo dan pertemuan tatap muka. Selain itu juga dapat digunakan bulletin, poster, papan pengumuman dan sebagainya.

  1. Komunikasi ke atas

Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang berasal dari bawahan dan ditujukan kepada atasan, biasanya bergerak menurut garis hirarki dalam organisasi. Fungsinya untuk mengetahui kegiatan-kegiatan para bawahan termasuk keputusan yang akan dibuat dan bagaimana prestasi kerja (performans).

Bentuk komunikasi ini meliputi laporan pelaksanaan pekerjaan, saran-saran, rekomendasi, rencana anggaran, pendapat keluhan, permintaan bantuan dan sebagainya. Sementara media yang dipakai adalah rapat-rapat, laporan tertulis, memo, telepon, pertemuan langsung. Disamping itu dapat digunakan survey, pertemuan khusus antara pimpinan dengan pekerja, panitia khusus antara pimpinan dengan pekerja, panitia khusus, daftar pertanyaan, informan dan sebagianya.

  1. Komunikasi lateral

Komunikasi lateral terjadi antara orang-orang yang menduduki jabatan yang setingkat dalam struktur organisasi (komunikasi horizontal) dan antara orang-orang yang memduduki jabatan yang berbeda tingkatannya tetapi tidak ada hubungan komando ( komunikasi diagonal). Komunikasi ini terjadi secara teratur diantara para pekerja yang bekerja sama sebagai satu tim, antara anggota dari kelompok kerja yang mempunyai tugas saling tergantung, antara tenaga staf dan lini dan sebagainya. Pola komunikasi yang dipakai adalah pertemuan tatap muka, telepon, memo, order kerja, dan sebagainya.

Fungsi utamanya adalah koordinasi dan pemecahan masalah. Komunikasi hirarki karena komunikasi ini selalu langsung antara pejabat yang berangkutan.

  1. Dimensi kejelasan (clarity), artinya kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, melainkan juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Edwards III (dalam Subarsono, 2005:89) mengidentifikasi enam factor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu kompleksitas kebijakan public, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok masyarakat, kurangnya consensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan staf pembuatan kebijakan.
  2. Dimensi konsistensi (consistency), mengandung pengertian bahwa jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsure kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana kegiatan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.
  3. Sumber Daya ( Resources)

Petunjuk-petunjuk dalam melakukan implementasi mungkin telah ditranmisikan dengan jelas, akurat, dan konsisten, tetapi jika sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kurang atau tidak tersedia maka implementasi kebijakan tidak akan efektif Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90).

Sumber daya dalam implementasi kebijakan antara lain:

  1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya yang paling penting adalah sumber daya manusia, implementasi akan berjalan efektif jika jumlah sumber daya manusia yang tersedia cukup memadai dan memiliki ketrampilan/keahlian, pelatihan dan pendidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditentukan.

Menurut Nawawi (2000: 10) ada tiga pengertian SDM yaitu:

  1. manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan)
  2. potensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya
  3. potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non materian/non financial) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan organisasi.

Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2003: 9), sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaanya pada seseorang yang meliputi fisik dan non fisik. Potensi fisik adalah kemampuan fisik yang terakumulasi pada seorang pegawai, sedangkan potensi non fisik adalah kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengetahuan, intelegensi, keahlian, ketrampilan, dan human relation.  Dari kedaua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia itu meliputi potensi yang ada pada diri seorang pegawai baik fisik maupun non fisik.. dengan demikian pelaksanaan suatu kebijakan/kegiatan sangat bergantung kepada potensi/kemampuan atau kualitas serta kuantitas pegawai yang ada dalam organisasi.

  1. Informasi

Informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal yang demikian ini dimaksudkan, agar para pelaksana kebijakan tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikannya tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Disamping itu untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar mereka mau melaksanakan atau memenuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

  1. Dana

Diperlukan untuk membiayai opersional implementasi kebijakan.

  1. Kewenangan

Diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki. Pemberian wewenang disesuaikan dengan fungsi dan jabatan pelaksana.

  1. Fasilitas

Merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi: tanah, gedung, dan sarana yang kesemuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

  1. Disposisi atau sikap (dispositions or attitudes)

Edwards III (dalam Subarsono, 2005:91), disposisi berhubungan dengan kecenderungan/sikap dari pelaksana yang dipengaruhi oleh pandangan dan kepentingan kelompok atau individu dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Pada kenyataanya implementor sering menggunakan kecenderungan tersebut dibanding mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Menurut Fishben & Ajzen, sikap sebagai predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara konsisten dalam cara tertentu berkenaan dengan objek tertentu. Sherif & Sherif menyatakan bahwa sikap menentukan keajegan dan kekhasanperilaku seseorang dalam hubungannya dengan stimulus manusia atau kejadian-kejadian tertentu. Sikap merupakan suatu keadaan yang memungkinkan timbulnyasuatu perbuatan atau tingkah laku (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2003:101).

Azwar (2007:4), menggolongkan definisi sikap dalam tiga kerangka pemikiran.Pertama, kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti LouisThurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood. Menurut mereka sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut

  1. Struktur birokrasi (bureaucration structure)

Struktur birokrasi mencakup standard operating procedures (SOP) dan dimensi fragmentation. SOP berkembang sebaagai respon internal untuk mempermudah dan menyeragamkan tindakan sehinga lebih efisien. SOP perlu disesuaikan dengan perubahan yang ada sehingga tidak merintangi implementasi.

Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan punya kesempatan yang besar, berita/instruksinya akan terganggu. Fragmentasi birokrasi akan membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk mengkoordinasi semua sumber daya yang relevan dalam suatu yurisdiksi tertentu, akibatnya terjadi ketidakefisienan dan pemborosan  sumberdaya

Pengertian Penerapan Kebijakan Publik (skripsi tesis)

Penerapan atau implementasi merupakan proses lanjut dari tahap formulasi/ perencanaan. Tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan kebijakan sedangkan tindakan untuk mencapai tujuan diselenggarakan pada tahap implementasi. Implementasi merupakan proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapainya (Pressman dan Aaron Wildavsky dalam Purwanto, 2004:4). Rangkaian proses implementasi adalah sebagai berikut :

Kebijakan à Implementasi à Hasil Segera (Effect) à Dampak/Akibat(Impact)

Proses implementasi dimulai dengan pembuatan kebijakan yang akan dilaksanakan, outcome yang dihasilkan dalam proses implementasi terdiri dari policy effect dan policy impact. Hasil dan dampak yang ditimbulkan dari suatu program sangat berguna dalam menilai proses implementasi program. Policy effect merupakan hasil jangka pendek yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan atau program. Dalam policy impact sejumlah program yang dihasilkan dari implementasi program melalui proses yang panjang dan sifatnya lebih societal. Dampak kebijakan dapat diteliti dan diketahui hasilnya setelah sekian lama program itu dijalankan oleh karena itu memerlukan tingkat kecermatan yang tinggi dalam pelaksanaannya.

Implementasi dipahami dalam bentuknya yang nyata yaitu implementasi kebijakan dapat mudah dipahami dalam konsep tapi dalam bentuk yang lebih nyata dalam pelaksanaan dan realisasi implementasinya bukan sesuatu yang mudah. Implementasi meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, hal ini termasuk juga mentransformasikan keputusan-keputusan ke dalam tahap operasional untuk mencapai perubahan besar atau kecil seperti apa yang telah ditetapkan dalam keputusan. Implementasi dapat dilihat sebagai suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang dapat untuk mencapainya. Hal ini implementasi sebagai sebuah proses disebut sebagai variabel antara yang menentukan poses transformasi dari tujuan dan target implementasi ke hasil implementasi.

Implementasi terhadap suatu kebijakan atau program secara teoritis terbagi dalam beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan dari siklus kebijakan secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa tahapan yang dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu: (1) agenda setting, yaitu tahap di mana isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat didiskusikan menjadi wacana publik agar dapat dimasukan dalam agenda kebijakan pemerintah; (2) Formulasi dan legitimasi, yaitu tahap di mana persoalan masyarakat tersebut didiskusikan oleh pemerintah yang terdiri dari eksekutif dan legislatif untuk dicari pemecahannya. Setelah cara pecahan disepakati maka kemudian akan ditetapkan suatu kebijakan dalam bentuk peraturan atau dokumen tertulis yang disetujui oleh eksekutif dan legislatif; (3) implementasi, yaitu tahapan di mana kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut dilaksanakan oleh para implementor di lapangan ; dan (4) evaluasi, yaitu menilai apakah implementasi kebijakan telah mampu mewujudkan tujuan kebijakan  (Lester and Stewart, 2000).

Tujuan studi implementasi yang paling pokok ialah mempelajari bagaimana kinerja suatu kebijakan publik, serta mengkaji secara kritis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan (Effendi, 2000). Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khusus dari bijakan publik, kenyataan ini disebabkan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh ”penguasa” dalam suatu sistem politik yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota ekskutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, raja dan semacamnya (Budi Winarno 2002:18).

Tata Cara Treasury Single Account Pengeluaran (skripsi tesis)

Tata cara pelaksanaan TSA pengeluaran menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2007, sebagai berikut: 1) KPPN setiap hari menyampaikan rencana kebutuhan dana untuk pengeluaran hari berikutnya ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2) Direktur Jenderal Perbendahraan setiap  hari menyediakan dana pada RPK-BUN-P guna memenuhi kebutuhan dana untuk pengeluaran yang akan dilaksanakan oleh KPPN. 3) BO I menarik dana dari RPK-BUN-P sebesar SP2D dan/atau Surat Perintah Transfer untuk mengisi Rekening BO II dan rekening pengeluaran pada Kantor Pos yang diterbitkan oleh KPPN. 4) Penyediaan dana untuk pembayaran gaji bulanan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji. 5) DAU disalurkan setiap bulan masing-masing 1/12 (satu per dua belas) dari DAU daerah yang bersangkutan dan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.