Hubungan Religiusitas dengan Perilaku Altruisme (skripsi dan tesis)

 Setiap agama mengajarkan bahwa manusia harus selalu menjaga keharmonisan antara makhluk hidup maupun dengan lingkungan sekitarnya agar manusia dapat melanjutkan kehidupan, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain di dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana setiap agama mengajarkan untuk tolong-menolong terhadap sesama manusia sebagai salah satu aktivitas religiusitas. Religiusitas adalah keberagaman yang berarti meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), namun juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural (Ancok Dkk, 2001) Individu dengan religiusitas yang tinggi tidak hanya meyakini mengenai perbuatan baik dan melakukan amal baik hanya dengan membaca dari kitab, mendengarkan ceramah oleh pemuka agama, atau sekedar menyampaikan dengan ucapan bahwa ia akan berperilaku altruisme, namun ia akan melakukan kerja nyata didalam kehidupannya, sebagai contoh: menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balas budi yang akan diterimanya, mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu dan lain-lain. Menurut Malhotra (2010), religiusitas merupakan pengaruh utama melakukan perilaku altruisme, karena orang yang religius berkarakteristik lebih stabil sehingga spontanitas untuk beramal lebih tinggi. Munculnya spontanitas untuk berperilaku altruisme merupakan pertanda bahwa individu mampu menerapkan apa yang telah ia yakini sebagai religiusitas didalam kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain individu tersebut mampu mewujudkan perilaku altruisme karena motivasi dari religiusitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari kelima aspek menurut Glock (dalam Ancok dan Suroso, 1994) yang pertama aspek ideologis dimana individu mempercayai Tuhan serta adanya surga dan neraka, Tuhan adalah sang pencipta kehidupan yang memiliki perintah mengenai hal yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh untuk dilakukan, apa yang baik dan yang buruk. Individu dengan religiusitas tinggi akan melakukan perilaku altruisme dengan menolong sesamanya yang sedang kesusahan dengan ikhlas dan percaya bahwa akan mendapat pahala guna tabungan untuk menuju ke surga, karena merupakan perbuatan baik yang telah dilakukan.
Diperkuat oleh Sappington (dalam Sarwono 1999) yang berpengaruh pada perilaku altruisme bukanlah seberapa kuatnya kepercayaan beragama itu sendiri melainkan bagaimana implikasi seseorang tentang pentingnya perilaku menolong telah diajarkan oleh agama (religiusitas). Ke dua aspek intelektual sejauh mana individu mengetahui tentang ajaran‐ajaran agamanya seperti berbuat baik kepada orang lain maka akan mendapatkan balasan yang baik pula, maka invidu dalam kehidupannya berusaha berperilaku altruisme dengan berbuat baik kepada orang lain seperti memberi bantuan kepada korban bencana alam baik berupa materi maupun jasa menjadi seorang relawan. Seperti yang diungkapkan oleh Rogers (1977) bahwa penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses yang didasari oleh pengetahuan agama, maka perilaku tersebut akan berlangsung lama. Dimana dengan pengetahuan agama yang baik akan membentuk religiusitas yang tinggi dalam diri individu untuk melakukan perilaku yang tidak bertentangan dengan nilai norma dan melakukan tindakan postif untuk dapat berperilaku altruisme. Ke tiga aspek ritualitas dimana individu melaksanakan kewajiban sebagai orang beragama mencakup ritual pemujaan, ketaatan, beramal yang dapat dicerminkan salah satunya dengan berperilaku altruisme yakni beramal baik seperti berbagi rezeki kepada anak yatim piatu sebagai cara untuk bersedekah. Ritualitas merupakan salah satu cara bagaimana individu dapat mewujudkan apa yang ia percaya sesuai dengan tindakan nyata dalam kehidupannya. Internalisasi ritualitas dalam setiap individu merupakan wujud nyata dari kualitas keyakinan seseorang. Ke empat aspek pengalaman yaitu seberapa jauh individu merasakan perasaan dan pengalaman religius seperti: ketika ia mengalami kesusahan tanpa disangka-sangka ia mendapat bantuan dari orang yang dulu telah ia bantu. Seperti yang diungkapkan oleh (Ahyadi, 1995) individu akan mencoba menghayati, menginternalisasi dan menerapkan religiusitas dalam dirinya untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada salah satunya perilaku altruisme. Ke lima aspek konsekuensi individu merasa bersemangat dalam melakukan setiap perilaku baik dihidupnya karena mengetahui jika perilaku yang dilakukannya didunia akan mendapat balasan tidak hanya didunia namun juga di akhirat, jika berbuat baik mendapat balasan yang baik pula begitupun sebaliknya, maka individu secara sadar berperilaku altruisme seperti: menolong tanpa mengharapkan balas budi atau imbalan dari orang yang telah ditolong. Individu yang mempunyai religiusitas tinggi mempunyai dasar keyakinan yang akan membuatnya lebih mudah menentukan perilakunya mengenai yang harus dilakukan yaitu perilaku altruisme dan yang harus dihindari, karena pada dasarnya religiusitas telah mencakup aturan tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak. Religiusitas tidak dapat dipisahkan dari perilaku individu didalam kehidupan bermasyarakat dan dalam prakteknya religiusitas memiliki beberapa fungsi antara lain fungsi edukatif, fungsi kontrol sosial, fungsi pemupuk rasa solidaritas. Religiusitas menjadi faktor integratif bagi individu dalam berperilaku altruisme dapat dilihat dari faktor kontrol sosial yaitu adanya keterkaitan batin antara tuntutan ajaran religius dengan perwujudan keberagamaan individu untuk melakukan perilaku altruisme dengan sesamanya. Dapat disimpulkan bahwa perwujudan keberagamaan atau dengan kata lain religiusitas adalah faktor dan pedoman individu dalam berperilaku altruisme dikehidupannya, individu meyakini bahwa perilaku altruisme adalah suatu perbuatan baik sesuai dengan nilai-nilai moral yang akan ia lakukan sebagai salah satu cara penerapan atas apa yang telah ia percaya dan yakini sebagai kepercayaan religius dan mengaplikasikan keberagamaannya (religiusitas) yang dapat menjadi motivasi untuk terus melakukan perilaku altruisme.
Seperti yang diungkapkan oleh Coles (2000) bahwa perilaku yang sesuai dengan nilai moral diungkapkan dalam tingkat orang harus berperilaku dan bersikap kepada orang lain. Perilaku tersebut muncul karena adanya pertimbangan kesejahteraan orang lain diatas kepentingan atau keuntungan pribadi (perilaku altruisme) yang berusaha diamalkan atau diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan nilai religi yang dianut (religiusitas). Dari keterkaitan diatas semakin memperjelas bahwa religiusitas mempengaruhi individu dalam berperilaku altruisme seperti yang diungkapkan Sarwono (1999) bahwa religiusitas mempengaruhi seseorang untuk menolong, karena ada nilai-nilai religi yang dianut sehingga seseorang mau menolong orang lain. Peneliti juga menyertakan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai religiusitas dan perilaku altruisme guna memperkuat penjelasan. Penelitian tentang altruisme pernah dilakukan oleh Shah dan Ali (2012) dengan judul Altruism and Belief in just world in young adults: relationship with Religiosity yang bertujuan mengeskplorasikan antara altruisme dan kepercayaan dunia dengan religiusitas pada orang dewasa dan dihasilkan bahwa religiusitas yang tinggi berhubungan positif dengan altruisme yang tinggi pula. Dengan demikian individu yang mempunyai religiusitas tinggi tidak hanya melakukan ritual-ritual keagamaan saja seperti sembahyang dan puasa tetapi hal lain yang juga harus dilakukan adalah menjalin hubungan dan berbuat baik kepada orang lain atau dapat juga dikatakan sebagai beramal baik. Amal baik salah satunya adalah melakukan perilaku altruisme seperti menolong, bekerja sama, berbagi, dan menyumbang (Ancok dan Suroso, 1994). Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan dapat ditarik kesimpulan adanya hubungan yang positif antara religiusitas dengan perilaku altruisme sehingga semakin tingggi religiusitas, maka perilaku altruisme cenderung semakin tinggi, dan juga sebaliknya semakin rendah religiusitas, maka perilaku altruisme cenderung semakin rendah

Aspek – aspek Religiusitas (skripsi dan tesis)

 Menurut Glock (dalam Ancok dan Suroso, 1994) religiusitas memilki lima aspek : a. Aspek ideologis Berisi tingkatan sejauh mana seseorang menerima hal‐hal yang dogmatik dalam agamanya. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para penganutnya diharapkan taat. Misalnya: kepercayaan terhadap Tuhan, surga, dan neraka. b. Aspek intelektual Tentang sejauh mana seseorang mengetahui tentang ajaran‐ajaran agamanya,tradisi, terutama yang ada di dalam kitab suci. c. Aspek ritualitas Mengacu pada tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban‐ kewajiban ritual dalam agamanya dan hal-hal yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen terhadap agama yang dianut. Misalnya sembahyang, beramal, berpuasa. d. Aspek pengalaman Mengenai perasaan‐perasaan atau pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan oleh individu. Misalnya perasan dekat dengan Tuhan, merasa dilindungi Tuhan, merasa diberkati dan merasa doanya dikabulkan, serta balasan dari perbuatan yang dilakukannya. e. Aspek konsekuensi Mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupan sosial. Misalnya apakah dia menjenguk temannya yang sakit, membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan, serta menolong tanpa mengharapkan imbalan, dan mengutamakan kepentingan orang lain diatas kepentingan pribadi.
 Lebih lanjut, Ancok dan Nashori (2008) mengungkapkan religiusitas memiliki lima aspek, yaitu : a. Pertama akidah, yaitu tingkat keyakinan seorang Muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agama Islam. b. Kedua syariah, yaitu tingkat kepatuhan Muslim dalam mengerjakan kegiatankegiatan ritual sebagaimana disuruh dan dianjurkan dalam agama Islam. c. Ketiga akhlak, yaitu tingkat perilaku seorang Muslim berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam, bagaimana berealisasi dengan dunia beserta isinya. d. Keempat pengetahuan agama, yaitu tingkat pemahaman Muslim terhadap ajaranajaran agama Islam, sebagaimana termuat dalam al-Qur’an. e. Kelima penghayatan, yaitu mengalami perasaan-perasaan dalam menjalankan aktivitas beragama dalam agama Islam. Konsep dimensi-dimensi religisuitas yang diungkapkan Ancok dan Nashori (2008), menggambarkan konsep religisuitas menurut agama Islam

Pengertian Religiusitas (skripsi dan tesis)

Menurut Ancok dan Suroso (1994) religiusitas adalah keberagaman yang berarti meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), namun juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Sedangkan Nashori dan Mucharam (2002) mendefinisikan religiusitas sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianut. Sedangkan Pargament (1999) mendefinisikan religiusitas “is an organizational, ritualistic, and ideological system“ adalah organisasi, ritualistik, dan sistem ideologis, senada dengan Piedmont et al. (2009) menyebutkan religiusitas “is concerned with how one’s experience of a transcendent being is shaped by, and expressed through, community or social organization.” berhubungan dengan pengalaman manusia sebagai makhluk transenden yang diekspresikan melalui komunitas/organisasi sosial.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Altruisme (skripsi dann tesis)

 Menurut Myers (2012) faktor-faktor altruisme adalah sebagai berikut : a. Faktor yang mempertimbangkan pengaruh-pengaruh internal terhadap keputusan menolong, hal ini juga termasuk menggambarkan situasi suasana hati, pencapaian reward, empati, mood seseorang. b. Faktor eksternal seperti jenis kelamin, kesamaan karakteristik, kedekatan hubungan, daya tarik antar penolong dan yang ditolong, jumlah pengamatan lain, tekanan waktu, kondisi lingkungan dan antribusi. c. Faktor personal, yaitu mempertimbangkan sifat dari penolong, hal ini mencakup sifat-sifat kepribadian, gender, dan religiusitas subyek (kepercayaan religius).
 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku altruisme menurut Sarwono (1999) adalah: a. Pengaruh situasi, merupakan pengaruh eksternal yang diperlukan sebagai motivasi yang mungkin timbul dalam diri individu pada situasi itu pengaruh ini terdiri atas : (1.) Kehadiran orang lain; (2.) Menolong jika orang lain menolong; (3.) Desakan waktu; (4.) Kemampuan yang dimiliki b. Pengaruh dari dalam diri individu, sangat berperan pada perilaku individu dalam menolong yang dapat dibagi dalam : (1.) Perasaan dari dalam diri individu dapat mempengaruhi perilaku menolong artinya baik perasaan kasihan maupun perasaan antipasti dapat berpengaruh terhadap motivasi individu dalam menolong; (2.) faktor sifat-sifat individu memiliki ciri-ciri dan kualitas yang khas, setiap individu memiliki sifat yang unik dan berbeda dengan sifat individu yang lain; (3.) Agama, ternyata juga dapat mempengaruhi perilaku menolong
. Menurut penelitian Sappington dan Baker (dalam Sarwono, 1999), yang berpengaruh pada perilaku menolong bukanlah seberapa kuatnya ketaatan beragama itu sendiri, melainkan bagaimana kepercayaan atau keyakinan orang bersangkutan tentang pentingnya menolong yang lemah seperti yang diajarkan oleh agama. c. Karakter orang yang ditolong, individu kadang-kadang dipengaruhi oleh karakteristik orang yang membutuhkan pertolongan apakah orang itu menarik secara fisik atau ada hal-hal lain yang membuat individu merasa tertarik untuk memberikan pertolongan. Berdasarkan uraian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku altruisme yaitu diantaranya: situasi suasana hati, pencapaian reward, empati, mood seseorang, jenis kelamin, kesamaan karakteristik, kedekatan hubungan, dan daya tarik antar penolong dan yang ditolong, jumlah pengamatan lain, tekanan waktu, kondisi lingkungan dan antribusi, sifat-sifat kepribadian, gender, dan religiusitas. Peneliti memilih faktor religiusitas, karena religiusitas merupakan keberagamaan yang dilakukan oleh individu lewat suatu tindakan salah satunya adalah dengan berbuat baik kepada sesama dengan cara memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan atau disebut juga dengan perilaku altruisme.

Aspek-aspek Perilaku Altruisme (skripsi dan tesis)

 Menurut Cohen (dalam Sampson, 1976) altruisme terdiri atas aspek – aspek sebagai berikut: a. Sifat suka memberi Perilaku untuk mememnuhi keinginan orang lain, perilaku ini menguntungkan orang lain yang mendapatkan perlakuan. Contoh: berbagi rezeki dengan orang yang lebih membutuhkan. b. Empati Suatu kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain, kepekaan perasaan yang dicerminkan dalam perhatian terhadap penderitaan orang lain dan merupakan dasar untuk melakukan tindakan pertolongan bagi orang lain. Contoh : ikut merasa sedih ketika teman mengalami musibah dan memberi pertolongan. c. Sukarela Tindakan yang dilakukan tanpa adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan apapun dengan perasaan ikhlas untuk kepentingan orang lain. Contoh : menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan dari orang yang ditolong.
 Menurut teori Myers (2012) membagi perilaku altruisme dalam tiga aspek yaitu: a. Memberi perhatian terhadap orang lain Individu membantu orang lain karena adanya kasih sayang. Pengabdian, kesetiaan yang diberikan tanpa ada keinginan untuk memperoleh imbalan untuk dirinya sendiri. b. Membantu orang lain Individu dalam membantu orang lain disadari oleh keinginan yang tulus dan hati nurani dari orang tersebut, tanpa adanya penagruh dari orang lain. c. Mengutamakan kepentingan orang lain Dalam membantu orang lain, kepentingan yang bersifat pribadi dikesampingkan dan lebih mementingkan kepentingan orang lain. Berdasarkan uraian aspek-aspek perilaku altruisme dari kedua tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti memilih aspek-aspek sesuai dengan teori Cohen (dalam Sampson, 1976), yaitu: sifat suka memberi, empati, sukarela. Peneliti memilih ketiga aspek tersebut karena aspek tersebut lebih rinci untuk menjelaskan altruisme secara menyeluruh melalui ketiga aspek yang telah dipaparkan diatas

Pengertian Perilaku (skripsi dan tesis)

 

Altruisme Istilah altruisme (altruism) digunakan pertama kali pada abad ke-19 oleh filsuf Auguste Comte. Altruisme berasal dari kata Yunani “alteri” yang berarti orang lain. Penggunaan istilah “alteri” oleh Comte pada dasarnya untuk menjelaskan bahwa setiap orang yang hidup di muka bumi ini memiliki sebuah tanggung jawab moral untuk melayani umat manusia sepenuhnya, sehingga setiap orang harus memiliki sikap dan perilaku yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Altruisme adalah sebuah bentuk yang spesifik dari perilaku yang menguntungkan orang lain tapi tidak ada ekspektasi akan memperoleh keuntungan pribadi (Crisp dan Turner, 2007). Contoh dari altruisme adalah menyelamatkan seseorang dari tertabrak kereta api secara spontan. Usaha menolong ini memng menguntungkan bagi orang lain, namun tidak dapat dipungkiri menyisakan kemungkinan adanya resiko bagi penolong. Batson (1943) menyatakan bahwa altruisme adalah keadaan termotivasi yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan orang lain. Perilaku atau tindakan altruisme merupakan bentuk perilaku sosial yang ditujukan untuk kebaikan orang lain.
Pernyataan ini seperti diungkap oleh Walstern dan Piliavin (Huffman dkk, 1997) perilaku altruisme adalah perilaku menolong (perilaku altruisme) yang timbul bukan karena adanya tekanan atau kewajiban, melainkan tindakan tersebut bersifat suka rela dan tidak berdasarkan norma–norma tertentu, tindakan tersebut juga dapat merugikan penolong, karena meminta pengorbanan waktu, usaha, uang dan tidak ada imbalan atau pun reward dari semua tindakan tersebut. Menurut Cohen (Sampson, 1976) perilaku altruisme diawali adanya suatu keinginan untuk memberikan memberikan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Lebih lanjut Bartal, dkk (dalam Desmita, 2010) mendefinisikan altruisme sebagai tahap dimana individu melakukan tindakan menolong secara sukarela. Perilaku altruisme yang motifnya untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan sedih atau tekanan personal, maka akan menimbulkan perilaku altruisme yang bersifat egoistik. Berdasarkan beberapa pengertian yang sudah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku altruisme adalah perilaku menolong yang sengaja ditujukan untuk menguntungkan orang lain yang dilakukan secara suka rela tanpa adanya imbalan yang dapat menyebabkan kerugian waktu, usaha, uang pada si penolong dari semua tindakan tersebut.

Hubungan Antara Religiusitas dengan Altruisme (skripsi dan tesis)

Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa selain sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia memerlukan bantuan atau pertolongan dari orang lain dalam menjalankan kehidupannya, mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain, maka sudah semestinya kita juga secara sukarela memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain. Perilaku tolong menolong dalam psikologi dikenal dengan altruisme (Wulandari, 2017). Myers (2012) mendefinisikan altruisme adalah motif untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Altruisme adalah kebalikan dari egoisme. Orang yang altrustis peduli dan mau membantu orang lain meskipun tidak ada keuntungan yang ditawarkan atau tidak mengharapkan imbalan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi altruisme adalah religiusitas (Myers, 2012). Di samping adanya teori di atas, ada banyak penelitian yang menjelaskan tentang keterkaitan antara altruisme dengan religiusitas. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Batson, Schoenrade, dan Ventis (dalam Zhao, 2012) yang mengatakan bahwa religiusitas merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi altruisme. Senada dengan penelitian tersebut Zhao (2012) menyatakan bahwa orang-orang yang religius mempunyai perilaku yang lebih   altruistik daripada orang yang non religius. Selain itu, Malhotra (2010) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa religiusitas merupakan faktor utama yang mempengaruhi altruisme, orang yang religius berkarakteristik lebih stabil, sehingga spontanitas untuk memberikan bantuan lebih besar. Religiusitas adalah sebagai keberagaman yang berarti meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat oleh mata, tapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi di dalam hati seseorang. Oleh karena itu, keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi (Ancok & Suroso, 2011).
Menurut Ancok dan Suroso (2011) dengan mengacu pada dimensi religiusitas dari Glock dan Stark, religiusitas Islam meliputi lima dimensi, yaitu: (1) dimensi keyakinan atau akidah, (2) dimensi peribadatan atau syari’ah, (3) dimensi pengalaman atau ihsan, (4) dimensi pengetahuan atau ilmu, dan (5) dimensi pengamalan atau akhlak. Dimensi Keyakinan atau akidah menunjukkan seberapa jauh tingkat keyakinan seorang muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik (Ancok & Suroso, 2011). Kemudian Batson, Schoenrade, dan Ventis (dalam Zhao, 2012) mengatakan bahwa semakin kuat keyakinan agama seseorang maka semakin tinggi altruisme yang dimilikinya. Dalam agama Islam menghendaki pemeluknya untuk meyakini ajaran agamanya secara komprehensif dan optimal, salah satu perintah yang sangat  dianjurkan di dalam Islam adalah saling tolong menolong (Gatot, 2015). Perilaku tolong menolong dalam psikologi dikenal dengan altruisme (Wulandari, 2017). Dimensi peribadatan atau syari’ah menunjukkan seberapa jauh seorang muslim dalam menjalankan kewajibannya untuk mengerjakan kegiatan ritual atau beribadah yang dianjurkan oleh agamanya (Ancok & Suroso, 2011). Dalam agama islam menghendaki pemeluknya untuk mengerjakan apa yang diperintahkan, salah satu ibadah yang dianjurkan di dalam Islam yaitu tolong menolong atau meringankan beban orang lain (Gatot, 2015). Sebagaimana yang telah diperintahkan dalam sebuah hadist Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan (urusannya) di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya jika hamba tersebut menolong saudaranya.” (H.R Muslim) Kemudian Allah SWT menegaskan kembali mengenai kewajiban tolongmenolong dalam hal kebaikan dalam firman-Nya, sebagai berikut : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulanbulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah : 2)
Ayat ini memberikan perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa merupaka perintah bagi seluruh manusia. Yakni, hendaknya menolong sebagian yang lain dan berusaha untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mengaplikasikannya. Sebab setiap kebajikan adalah ketaqwaan dan setiap taqwa adalah kebajikan (Gatot, 2015). Berkaitan dengan tolong menolong salah satu contoh dari tingkah laku menolong yang paling jelas adalah altruisme (Hermaningrum, 2017), sehingga seharusnya seorang penganut agama yang taat memiliki perilaku altruisme (Midlarsky, 2012). Dimensi pengamalan atau akhlak menunjukkan seberapa tingkatan seorang muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain (Ancok & Suroso, 2011). Bila individu tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, maka Islam akan mengarahkan individu untuk berperilaku sesuai dengan norma agama yang dianutnya, keberagamaan akan mengerakkan individu untuk melaksanakan ajaran agama. Salah satu aspek terpenting dalam ajaran agama adalah perbuatan baik terhadap sesama misalnya yaitu saling tolong menolong (Gatot, 2015). Di dalam dimensi pengamalan meliputi bekerjasama, berlaku jujur, memaafkan, mematuhi norma-norma agama, berderma, suka menolong, dan sebagainya (Ancok & Suroso, 2011). Tolong menolong dalam psikologi disebut dengan altruisme (Wulandari, 2017). Dimensi pengalaman atau ihsan menunjukkan seberapa jauh tingkat seorang muslim dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan pengalamanpengalaman religius (Ancok & Suroso, 2011). Dalam agama Islam menghendaki  pemeluknya menghayati ajaran agama secara kaffah (komprehensif) dan optimal, termasuk di dalamnya sifat yang sangat di anjurkan di dalam Islam yaitu tolong menolong sesama manusia (Gatot, 2015). Seorang muslim yang ber-taqwa menjalani segala perintah dan semua ibadah akan merasakan ketenangan di dalam hatinya, maka ketika seseorang berbuat baik kepada sesama dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan akan merasakan ketenangan di dalam hatinya (Taslim, 2010). Membantu orang lain merupakan cakupan dari aspek Altruisme (Myers, 2012). Dimensi pengetahuan atau ilmu menunjukkan seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman seorang muslim terhadap ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya, yang termuat di dalam kitab sucinya (Ancok & Suroso, 2011). Salah satu perbuatan yang diperintahkan dalam agama Islam adalah membantu orang lain dan mengedepankan kepentingan orang lain (Gatot, 2015). Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta’la, sebagai berikut: “Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada memiliki keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Hasyr : 9) Ayat ini menunjukkan selamatnya hati mereka (orang-orang Anshar) dan tidak ada rasa dengki dan iri dihatinya kepada kaum muhajirin. Ayat ini juga menunjukkan sifat orang-orang Anshar yang mengutamakan orang lain daripada diri sendiri meskipun mereka membutuhkannya. Ayat tersebut turun saat peristiwa hijrah Nabi saw dimana kaum Anshar mendahulukan kaum muhajirin (Terjemahan 41 dan Tafsir Al-qur’an, 2013). Seorang muslim yang memiliki pengetahuan tentang ayat tersebut maka akan mencontoh perilaku kaum Anshar yang mendahulukan kepentingan kaum muhajirin (Gatot, 2015). Mendahulukan kepentingan orang lain diatas kepentingan pribadi merupakan cakupan dari aspek altruisme (Myers, 2012). Pada diri individu yang pemahaman agamanya baik tidak hanya sebatas kebenaran yang diyakini, tetapi secara konsisten tercermin dalam perilakunya dan salah satu bentuk dari perilaku tersebut adalah altruisme (Rain dalam Gatot, 2015).

Dimensi-dimensi Religiusitas (skripsi dan tesis)

 Menurut Glock & Stark (dalam Ancok & Suroso, 2011) dimensi-dimensi religiusitas terdiri dari lima macam, yaitu:   a. Dimensi Keyakinan (Religious Belief/ The Ideological Dimensions) Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran ajaran-ajaran tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para penganut diharapkan diharapkan akan taat. Walaupun demikian, isi dan ruang lingkup keyakinan itu bervariasi tidak hanya diantara agama-agama, tetapi seringkali juga diantara tradisi-tradisi dalam agama yang sama. b. Dimensi Ritualistik (Religious Practice/ The Ritualistic Dimensions) Dimensi ritualistik mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan halhal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktik-praktik keagamaan ini terdiri dari dua kelas penting yaitu ritual dan ketaatan. c. Dimensi Pengalaman atau Eksperiensial (Religious e. Feeling/ The Experiential Dimensions) Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir (kenyataan terakhir bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatas supernatural). Seperti yang telah dikemukakan bahwa dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsipersepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh  suatu kelompok keagamaan (atau suatu masyarakat) yang melihat komunikasi walaupun kecil dalam suatu esensi ketuhanan, yaitu dengan Tuhan, kenyataan terakhir, dengan otoritas transendental. d. Dimensi Pengetahuan (Religious Knowledge/ The Intellectual Dimensions) Dimensi ini mengacu pada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, tata cara dalam upacara keagamaan, kitab suci dan tradisi-tradisi. Dimensi pengetahuan dan keyakinan saling berkaitan satu sama lain, karena pengetahuan mengenai suatu keyakinan adalah syarat bagi penerimanya. Walaupun demikian, keyakinan tidak perlu diikuti oleh syarat pengetahuan, juga semua pengetahuan agama tidak selalu bersandar pada keyakinan. Lebih jauh, seseorang dapat berkeyakinan kuat tanpa benarbenar memahami agamanya, atau kepercayaan bisa kuat atas dasar pengetahuan yang amat sedikit. e. Dimensi Pengamalan atau Konsekuensi (Religious Effect/ The Consequential Dimensions) Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Walaupun agama banyak menggariskan bagaimana pemeluknya seharusnya berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, tidak sepenuhnya hanya sebatas mana konsekuensi-konsekuensi agama merupakan bagian dari komitmen keagamaan atau semata-mata berasal dari agama.
 Menurut Ancok dan Suroso (2011) dengan mengacu pada dimensi religiusitas dari Glock dan Stark, religiusitas Islam meliputi lima dimensi, yaitu: a. Dimensi keyakinan atau akidah Islam Dimensi ini menunjukkan seberapa jauh tingkat keyakinan seorang muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Di dalam isi dimensi akidah menyangkut keyakinan tentang Allah, para malaikat, Nabi atau Rasul, kitab-kitab Allah, surga dan neraka, serta qadha dan qadar. b. Dimensi peribadatan atau syari’ah (ibadah) Dimensi ini menunjukkan sejauh mana seorang muslim dalam menjalankan kewajibannya untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana yang dianjurkan oleh agamanya. Di dalam dimensi peribadatan menyangkut pelaksanaan shalat, puasa, zakat, membaca AlQur’an, berdoa, zikir, haji, ibadah kurban, iktikaf, dan sebagainya. c. Dimensi pengamalan (akhlak) Dimensi ini menunjuk seberapa tingkatan seorang muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. Di dalam dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, bekerjasama, berderma, menegakkan keadilan dan kebenaran, berlaku jujur, memaafkan, tidak mencuri, mematuhi norma-norma agama dalam berperilaku seksual, berjuang untuk hidup sukses dalam beragama, dan sebagainya.  d. Dimensi penghayatan atau pengalaman (ihsan) Dimensi ini menunjukkan seberapa jauh tingkat seorang muslim dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan pengalamanpengalaman religius. Di dalam keberislaman dimensi ini terwujud dalam perasaan dekat atau akrab dengan Allah, perasaan cinta pada Allah, perasaan doa-doa yang sering terkabul, perasaan tenteram bahagia, perasaan tawakkal, perasaan khusuk ketika beribadah, dan sebagainya. e. Dimensi pengetahuan atau ilmu Dimensi ini menunjukkan seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman seorang muslim terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya, sebagaimana termuat dalam kitab sucinya. Di dalam dimensi ini meliputi pengetahuan tentang isi AlQur’an, pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan (rukun Islam dan rukum iman), hukum dalam Islam, sejarah tentang Islam, dan sebagainya.

Pengertian Religiusitas (Skripsi dan tesis)

Religiusitas berasal dari kata religi berasal dari bahasa Latin yaitu “religio” yang akar katanya adalah religure yang artinya adalah mengikat. Maka dari itu mengandung makna bahwa religi atau agama pada umumnya memiliki aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Semua itu berfungsi untuk mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan sekitarnya  (Gazalba dalam Ghufron & Risnawati, 2016). Adapun pengertian agama menurut Glock & Stark (dalam Ancok dan Suroso, 2011) adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semua itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling bermakna (Glock & Stark dalam Ancok & Suroso, 2011). Berdasarkan istilah agama yang telah dijelaskan di atas, kemudian muncul apa yang dinamakan religiusitas. Walaupun berakar kata sama, namun dalam penggunaan istilah religiusitas mempunyai makna yang berbeda dengan religi atau agama. Menurut Mangunjaya (dalam Jalaluddin, 2016) agama lebih menunjukkan kepada kelembagaan yang mengatur tata cara beribadah manusia kepada Tuhan, sedangkan religiusitas lebih melihat kepada aspek yang telah dihayati di dalam lubuk hati manusia.
 Ancok dan Suroso (2011) mendefinisikan religiusitas sebagai keberagaman yang berarti meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat oleh mata, tapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi di dalam hati seseorang. Oleh karena itu, keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi. Ghufron dan Risnawita (2016) menjelaskan bahwa religiusitas adalah tingkat penghayatan dan internalisasi ajaran agama sehingga berpengaruh dalam dalam segala tindakan dan pandangan hidup. Selain itu Jabrohim (dalam 27 Jalaluddin, 2016) menjelaskan bahwa dalam pendekatan psikologi, religiusitas merupakan konstruk psikologi dan agama yang tidak terpisahkan. Religiusitas adalah inti dari kualitas hidup manusia, dan harus dimaknakan sebagai rasa rindu, rasa ingin bersatu, rasa ingin berada dengan sesuatu yang abstrak. Religiusitas mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia dan diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia (Nashori, 2008).
Selain itu, Norris dan Inglehart (dalam Wulandari, 2017) mendefinisikan religiusitas yaitu sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan praktik-praktik agama yang ada dalam suatu masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa religiusitas sebagai keberagaman yang berarti meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat oleh mata, tapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi di dalam hati seseorang. Oleh karena itu, keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi

Aspek-Aspek Empati (skripsi dan tesis)

Davis (2014) mengemukakan bahwa secara global ada dua aspek dalam empati, yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek kognitif terdiri dari pengambilan perspektif (perspective taking) dan Imajinasi (fantacy). Sedangkan aspek afektif terdiri dari perhatian empatik (empathic Concern) dan distress pribadi (personal distress). Keempat aspek tersebut mempunyai arti sebagai berikut: a. Aspek Kognitif
1) Pengambilan Perspektif (Perspective Taking) Perspective-taking didefinisikan oleh Davis sebagai kecenderungan mengadopsi pandangan-pandangan psikologis orang lain secara spontan. Mead (dalam Davis, 1983) menekankan pentingnya kemampuan dalam pengambilan perspektif untuk perilaku non egosentrik, yaitu kemampuan yang tidak berorientasi pada kepentingan sendiri, tetapi pada kepentingan orang lain. Pengambilan perspektif dalam empati meliputi proses self identification dan self positioning. Self identification yaitu mengarahkan individu untuk menyentuh kesadaran dirinya sendiri melalui perspektif yang dimiliki oleh orang lain, sementara self positioning yaitu memandu individu untuk memposisikan diri pada situasi dan kondisi orang lain untuk kemudian membantu penyelesaian masalahnya.
 2) Imajinasi (Fantasy) Kemampuan seseorang untuk mengubah diri mereka secara imajinatif dalam mengalami perasaan dan tindakan dari karakter khayal (membayangkan) dalam buku, film atau cerita yang dibaca dan ditontonnya. Fantacy merupakan aspek yang berpengaruh pada reaksi emosi terhadap orang lain dan menimbulkan perilaku menolong. b. Aspek Afektif 1) Perhatian Empatik (Empathic Concern) Perasaan yang berorientasi pada orang lain berupa simpati, kasihan, peduli dan perhatian terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Aspek ini berhubungan secara positif dengan reaksi emosional, perilaku menolong pada orang lain dan merupakan cerminan dari perasaan kehangatan yang erat kaitannya dengan kepekaan dan kepedulian terhadap orang lain. Perhatian yang muncul pada seseorang mencerminkan pula tingkat kematangan emosi dan empati dari orang tersebut. Seseorang yang telah matang tingkat emosinya memiliki kemungkinan yang lebih besar pula dalam mengendalikan empatinya dengan baik. Perhatian yang diberikan bisa dalam bentuk implisit maupun eksplisit, tergantung bentuk situasi dan kondisinya. 2) Distress Pribadi (Personal Distress) Distress pribadi atau personal distress yaitu orientasi seseorang terhadap dirinya sendiri yang berupa perasaan cemas dan kegelisahan dalam menghadapi setting (situasi) interpersonal yang tidak menyenangkan. Personal Distress yang tinggi membuat kemampuan sosialisai seseorang menjadi rendah.
 Sears (dalam Taufik, 2012) mendefinisikan personal distress sebagai pengendalian reaksi pribadi terhadap penderitaan orang lain, yang meliputi perasaan terkejut, takut, cemas, prihatin, dan tidak berdaya (lebih terfokus pada diri sendiri). Menurut Baron dan Byrne (2005) menyatakan bahwa empati terdiri dari 2 aspek yaitu: 1) Kognitif Individu yang memiliki kemampuan empati dapat memahami apa yang orang lain rasakan dan mengapa hal itu dapat terjadi pada orang tersebut. Kognisi yang relevan termasuk kemampuan untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain, terkadang disebut sebagai pengambilan perspektif (perspective taking), mampu untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain. Kemampuan untuk merasa empati pada karakter fiktif. Penonton yang merasa berempati akan mengalami kesedihan, ketakutan, atau kegembiraan, ketika emosi-emosi ini dialami oleh karakter dalam cerita. 2) Afektif Individu yang berempati merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bahkan anak-anak yang berusia 2 bulan tampak jelas dapat merasakan stress sebagai respon dari stress yang dirasakan orang lain (Brothers, dalam Baron & Byrne, 2005). Aspek ini tidak hanya merasa simpati terhadap penderitaan orang lain, tetapi juga mengekspresikan kepedulian dan mencoba untuk 25 melakukan sesuatu untuk meringankan penderitaan mereka. Misalnya, individu yang memiliki empati yang tinggi akan lebih termotivasi untuk menolong orang lain daripada mereka yang memiliki empati yang rendah (Schlenker & Britt, dalam Baron & Byrne, 2005).

Pengertian Empati (skripsi dan tesis)

Empati merupakan kemampuan seseorang untuk mengenal dan memahami emosi, pikiran serta sikap orang lain (Davis, 2014). Selain itu, Baron dan Byrne (2005) menyatakan bahwa empati merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah, dan mengambil perspektif orang lain. Cohen (dalam Howe, 2013) mendefinisikan empati sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain dalam rangka untuk merespons pikiran dan perasaan mereka dengan sikap yang tepat. Selain itu, Allport (dalam Taufik, 2012) mendefinisikan empati sebagai perubahan imajinasi seseorang ke dalam pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain. Taufik (2012) berpendapat bahwa empati merupakan suatu aktivitas untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain, serta apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh yang bersangkutan (observer, perceiver) terhadap kondisi yang sedang dialami orang lain, tanpa yang bersangkutan kehilangan kontrol dirinya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa empati merupakan kemampuan seseorang untuk mengenal dan memahami emosi, pikiran, serta sikap orang lain

Faktor-faktor Altruisme (skripsi dan tesis)

 Menurut Myers (2012) ada beberapa faktor yang mempengaruhi altruisme yaitu faktor internal, faktor situasional, dan faktor personal. Faktor internal meliputi imbalan (reward) dan empati. Faktor situasional meliputi jumlah pengamat, membantu ketika orang lain juga membantu (ada model), tekanan waktu, dan adanya kesamaan. Faktor personal meliputi sifat-sifat kepribadian, gender, dan religiusitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi altruisme akan dijelaskan secara rinci di bawah ini:
a. Faktor Internal
 1) Imbalan (reward) Imbalan (reward) yang memotivasi untuk menolong bisa jadi bersifat eksternal ataupun internal. Imbalan yang bersifat eksternal yaitu kita memberi untuk mendapatkan sesuatu. Biasanya seseorang lebih suka menolong orang yang menarik bagi dirinya (Krebs, dalam Myers, 2012). Misalnya ketika sebuah perusahaan menyumbangkan uang agar mendapatkan kesan yang baik. Kemudian contoh lainnya yaitu ketika seseorang menawarkan tumpangan berharap akan mendapatkan penghargaan atau agar bisa bersahabat dengan orang yang diberikan tumpangan tersebut. Lalu imbalan yang bersifat internal yaitu ketika memberikan pertolongan kepada orang lain akan merasa bahwa diri kita berharga, seseorang akan merasa baik setelah melakukan kebaikan. 2) Empati Empati adalah pengalaman yang mewakili perasaan orang lain, menempatkan diri sendiri pada orang lain. Ketika kita merasakan empati, kita tidak berfokus terlalu banyak kepada tekanan yang kita rasakan sendiri, melainkan berfokus kepada mereka yang mengalami penderitaan. Batson (dalam Howe, 2013) menemukan bahwa ketika tingkat perasaan empati sangat tinggi, orang-orang akan cenderung melakukan tindakan altruisme, bahkan dalam situasi-situasi yang relatif mudah untuk tidak terlibat atau tidak merespon sama sekali. Kepedulian empatik muncul ketika seseorang menyadari bahwa orang lain 16 membutuhkan bantuan, sehingga terdorong melakukan sesuatu untuk menolong tanpa memperhitungkan keuntungan. Sejalan dengan Batson, Temuan lain menunjukkan bahwa altruisme sejati memang ada, dengan tergugahnya empati mereka, orang akan membantu meskipun mereka percaya bahwa tidak akan ada satu orang pun yang tahu mengenai perilaku menolong yang mereka lakukan. Kepedulian mereka akan berlanjut hingga seseorang telah terbantu (Fultz dkk., dalam Myers, 2012). Maka dengan tergugahnya empati, banyak orang yang termotivasi untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan atau tertekan, bahkan ketika bantuan tersebut tanpa menyebutkan nama (Myers, 2012).
 b. Faktor Situasional
1) Jumlah Pengamat Latane dan Darley (Myers, 2012) menyimpulkan bahwa ketika jumlah pengamat mengalami peningkatan, masing-masing pengamat tersebut memiliki kemungkinan yang semakin kecil untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk menginterpretasikan apa yang sedang terjadi sebagai suatu masalah atau suatu kondisi darurat, dan memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk berasumsi bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengambil suatu tindakan. 17 2) Membantu Ketika Orang Lain Juga Membantu (ada model) Salah satu kondisi yang mempengaruhi seseorang cenderung akan memberikan bantuan adalah ketika baru saja mengobservasi ada orang lain yang juga memberikan bantuan. Bryan dan Mary Ann Test (Myers, 2012) menemukan bahwa para pengemudi di Los Angeles lebih cenderung menawarkan bantuan kepada seorang pengemudi wanita yang mengalami kempes ban jika seperempat mil sebelumnya telah melihat seseorang membantu untuk mengganti ban. 3) Tekanan Waktu Kondisi yang dapat meningkatkan perilaku menolong adalah memiliki setidaknya cukup waktu luang, seseorang yang sedang terburuburu cenderung tidak memberikan pertolongan. Hal ini didukung oleh temuan Darley dan Batson (Myers, 2012) bahwa seseorang yang sedang tidak terburu-buru mungkin akan menawarkan bantuan kepada seseorang yang sedang mebutuhkan, sedangkan orang yang sedang terburu-buru cenderung tidak menawarkan bantuan kepada seseorang yang sedang membutuhkan. 4) Adanya Kesamaan Kesamaan erat kaitannya dengan menyukai, dan menyukai terkait erat dengan membantu, kita akan lebih empati dan cenderung membantu seseorang yang sama atau mirip dengan kita (Miller dkk., dalam Myers, 2012). Bias kesamaan ini terjadi pada tampilan luar ataupun  kepercayaan. Seseorang cenderung membantu orang lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan dirinya.
 c. Faktor Personal
1) Sifat-sifat Kepribadian Para peneliti kepribadian telah melakukan penelitian bagaimana sifat kepribadian dalam mempengaruhi altruisme. Pertama, ditemukannya perbedaan individual dalam perilaku menolong dan terlihat bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bertahan sepanjang waktu dan dikenali oleh rekan-rekan dari orang tersebut (Hampson dkk., dalam Myers, 2012). Kedua, para peneliti menemukan bahwa seseorang yang memiliki emosi positif yang tinggi, empati, dan efikasi diri adalah orang yang yang paling besar kemungkinan memiliki perhatian dan bersedia memberikan bantuan (Einsberg dkk., dalam Myers, 2012). Ketiga, kepribadian mempengaruhi bagaimana orang tertentu bereaksi terhadap situasi-situasi tertentu Carlo dkk., dalam Myers 2012). Seseorang yang memiliki pemantauan diri yang tinggi akan bergantung pada harapan orang lain, sehingga akan cenderung lebih penolong karena berpikir bahwa perilaku menolong akan mendapatkan imbalan secara sosial (White & Gerstein, dalam Myers, 2012). 2) Jenis Kelamin (Gender) Alice Eagly dan Maureen Crowly (dalam Myers, 2012) menjelaskan bahwa ketika menghadapi situasi-situasi yang berpotensi menimbulkan bahaya ketika ada seseorang yang mebutuhkan bantuan 19 para pria lebih sering memberikan bantuan pada situasi seperti ini. Sedangkan pada situasi-situasi yang lebih aman, para wanita cenderung memberikan bantuan pada situasi-situasi tersebut. Oleh karena itu, perbedaan gender ini tergantung pada situasi yang ada. Jika dihadapkan pada masalah seorang teman, para wanita akan merespons dengan empati yang lebih besar dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menolong (George dkk., dalam Myers, 2012). 3) Religiusitas Batson (dalam Zhao, 2012) mengatakan bahwa religiusitas merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi altruisme. Semua ajaran-ajaran agama besar secara eksplisit mendorong altruisme, oleh karena itu semakin kuat keyakinan agama seseorang maka semakin tinggi altruisme seseorang. Sejalan dengan Batson, Steefen & Masters (dalam Myers, 2012) mengatakan bahwa empat agama terbesar di dunia yaitu Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha semuanya mengajarkan tentang kasih sayang dan beramal. Dalam semua agama-agama ini, menjadikan altruisme sebagai salah satu tujuan yang penting bahkan menjadi yang utama. Harapannya adalah agama harus membantu setiap individu untuk mencapai altruisme (Midlarsky, 2012). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shah & Ali (2012) sebagian besar agama mendorong adanya altruisme. Agama dapat membawa seseorang untuk berperilaku tanpa pamrih, berbelas kasih, dan bermurah hati. Maka melalui agama dapat menumbuhka altruisme. 20 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi altruisme menurut Myers yaitu faktor internal, faktor situasional, dan faktor personal. Faktor iternal meliputi imbalan (reward) dan empati. Faktor situasional meliputi jumlah pengamat, membantu ketika orang lain juga membantu (ada model), tekanan waktu, dan adanya kesamaan. Faktor personal meliputi sifat-sifat kepribadian, gender, dan religiusitas.

Aspek-aspek Altruisme (skripsi dan tesis)

Myers (2012) menjelaskan bahwa altruisme memiliki 3 aspek, antara lain:
 a. Memberikan perhatian terhadap orang lain Seseorang memberikan bantuan kepada orang lain karena adanya rasa kasih sayang, pengabdian serta kesetiaan yang diberikan, tanpa ada keinginan untuk memperoleh imbalan untuk dirinya sendiri. b. Membantu orang lain Seseorang yang memberikan bantuan kepada orang lain disadari oleh keinginan yang tulus dan dari hati nuraninya, tanpa ada yang meminta ataupun mempengaruhinya untuk menolong orang lain. c. Meletakkan kepentingan orang lain diatas kepentingan diri sendiri Dalam memberikan bantuan kepada orang lain, kepentingan yang bersifat pribadi akan dikesampingkan dan lebih mementingkan kepentingan orang lain.
Sementara itu Leeds (Taufik, 2012) menjelaskan bahwa suatu tindakan pertolongan dapat dikatakan altruisme jika memenuhi kriteria, yaitu: a. Memberikan manfaat bagi orang yang ditolong atau berorientasi untuk kebaikan orang yang akan ditolong, karena bisa jadi seseorang berniat menolong, namun pertolongan yang diberikan tidak disukai atau dianggap kurang baik oleh orang yang ditolong. b. Pertolongan yang telah diberikan berproses dari empati atau simpati yang selanjutnya menimbulkan keinginan untuk menolong, sehingga tindakannya itu dilakukan bukan karena paksaan melainkan secara sukarela diinginkan oleh yang bersangkutan.  c. Hasil akhir dari tindakan itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, atau tidak ada maksud-maksud lain yang bertujuan untuk kepentingan si penolong. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek altruisme menurut Myers meliputi memberikan perhatian kepada orang lain, membantu orang lain, dan meletakkan kepentingan orang lain diatas kepentingan diri sendiri.
 Sementara itu menurut Leeds aspek-aspek altruisme meliputi memberikan manfaat bagi orang yang ditolong atau berorientasi untuk kebaikan orang yang akan ditolong, pertolongan yang diberikan berproses dari empati, dan hasil akhir dari tindakan itu bukan untuk kepentingan diri sendiri. Pada penelitian ini, peneliti memilih aspek-aspek altruisme dari Myers, karena aspek yang dibuat lebih detail sehingga memudahkan peneliti dalam pembuatan instrumen pengumpulan data. Selain itu, teori ini juga telah digunakan dalam beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Afivah (2016).

Pengertian Altruisme (skripsi dan tesis)

Myers (2012) mendefinisikan altruisme adalah motif untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Altruisme adalah kebalikan dari egoisme. Orang yang altruis peduli dan mau membantu orang lain meskipun tidak ada keuntungan yang ditawarkan atau tidak mengharapkan imbalan. Pendapat lain dikemukakan oleh Baron & Byrne (2005) yang menyatakan bahwa altruisme yang sejati adalah kepedulian yang tidak mementingkan diri sendiri melainkan untuk kebaikan orang lain. Selain itu, Santrock (2003) mendefinisikan altruisme adalah minat yang tidak mementingkan dirinya sendiri untuk menolong orang lain. Altruisme diartikan oleh Aronson, Wilson, & Alkert (Taufik, 2012) sebagai pertolongan yang diberikan secara murni, tulus, tanpa mengharap balasan apapun dari orang lain dan tidak memberikan manfaat apapun untuk dirinya. Selain itu, Schroeder, Penner, Dovidio, dan Pilavin (Taylor, dkk., 2009) menyatakan bahwa altruisme adalah tidakan sukarela untuk membantu orang lain tanpa pamrih, atau sekedar ingin beramal baik. Comte (Taufik, 2012) menjelaskan bahwa altruisme berasal dari kata “alter” yang artinya “orang lain”.
Secara bahasa altruisme adalah perbuatan yang berorientasi pada kebaikan orang lain. Comte membedakan antara  perilaku menolong yang altruis dengan perilaku menolong yang egois. Menurutnya dalam memberikan pertolongan, manusia memiliki dua motif, yaitu altruis dan egois. Perilaku menolong yang egois tujuannya mencari manfaat untuk diri sendiri (penolong) atau mengambil manfaat dari orang yang ditolong, sedangkan perilaku menolong yang altruis yaitu perilaku menolong yang ditujukan semata-mata untuk kebaikan orang yang ditolong, selanjutnya Comte menyebut perilaku menolong ini dengan altruisme. Sementara Batson (Taufik, 2012) mengartikan altruisme yang tidak jauh berbeda dengan Comte yaitu dorongan menolong dengan tujuan utama semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain, sedangkan egoisme yaitu dorongan menolong dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan dirinya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa altruisme merupakan motif untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Orang yang altruis peduli dan mau membantu orang lain meskipun tidak ada keuntungan yang ditawarkan atau tidak mengharapkan imbalan

Penilaian Kualitas Hidup menurut Kidney Disease Quality of Life Short Form (skripsi dan tesis)

 Kidney Dissease Quality of Life Short Form 36 terdiri dari 36 pertanyaan yang akan mengukur delapan dimensi yang terkait dengan kualitas hidup yanitu fungsi fisik yang terdiri dari 10 pertanyaan, masalah fisik terdiri dari 4 pertanyaan, rasa nyeri terdiri dari 5 pertanyaan, fungi sosial terdiri dari 2 pertanyaan, energi terdiri dari 4 pertanyaan, peranan emosi terdiri dari 3 pertanyaan dan kesehatan mental terdiri dari 5 pertanyaan (Ware et al, 1993 dalam Arde Yani, Fitri Ika, 2010). Delapan dimensi tersebut dapat dikumpulkan menjadi dua komponen besar yaitu komponen fisik dan komponen mental. Skor SF 36 berkisar antara 0-100 dimana semakin tinggi skor menunjukkan semakin baiknya kualitas hidup terkait kesehatan pasien (Ware et al, 1993 dalam Arde Yani, Fitri Ika, 2010). Dan 42 penghitungan hasil skor kualitas hidup berasarkan SF 36 menggunakan daftar nilai. Untuk skor akhir, dilakukan perhitungan rata-rata pada masing-masing pertanyaan yang menunjukkan dimensi yang diwakilinya sehingga akan menunjukkan skor masing-masing dimensi yaitu dimensi fungsi fisik, keterbatasan fisik, rasa nyeri, kesehatan umum, fungsi sosial, energi, keterbatasan emosi dan kesehatan mental (RAND, 2009 dalam Arde Yani, Fitri Ika, 2010). 1. Fungsi fisik (Physical Functioning) Terdiri dari 10 pertanyaan yang menilai kemampuan aktivitas seperti berjalan, menaiki tangga, mengbungkuk, mengangkat, dan gerak badan. Nilai rendah menunjukkan keterbataan akibat tersebut, sedangkan nilai yang tinggi menunjukkan kemampuan melakukan semua aktivitas fisik termasuk latihan berat 2. Keterbatasan akibat masalah fisik (Role of Physical) Terdiri dari 4 pertanyaan yang mengevaluasi seberapa besar kesehatan fisik mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari lainnya. Nilai yang rendah menunjukkan bahwa kesehatan fisik menimbulkan masalah terhadap aktivitas sehari-hari, antara lain tidak dapat melakukannya dengan sempurna, terbatas dalam melakukan tertentu atau kesulitan didalam melakukan aktivitas. Nilai yang tinggi menunjukkan kesehatan fisik tidak menimbulkan masalah terhadap pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. 3. Perasaan sakit/nyeri (Bodily Pain) 43 Terdiri dari 2 pertanyaan yang mengevaluasi intensitas nyeri dan pengaruh nyeri terhadap pekerjaan normal baik didalam maupun luar rumah. Nilai yang rendah menunjukkan tidak ada keterbatasan yang disebabkan oleh rasa nyeri. 4. Persepsi kesehatan umum (General Health) Terdiri dari 5 pertanyaan yang mengevaluasi kesehatan saat ini, ramalan tentang kesehatan dan daya tahan terhadap penyakit. Nilai yang rendah menunjukkan perasaan terhadap keehatan diri sendiri yang memburuk. Nilai yang tinggi menunjukkan persepsi teradap kesehatan diri yang baik. 5. Energi/fatique (Vitality) Terdiri dari 4 pertanyaan yang mengevaluasi tingkat kelelahan, capek dan lesu. Nilai yang rendah menunjukkan perasaan lelah, capek dan lesu sepanjang waktu. Nilai yang tinggi menunjukkan perasaan penuh semangat dan berenergi. 6. Fungsi sosial (Social Functioning) Terdiri dari 2 pertanyaan yang mengevaluasi tingkat kesehatan fisik atau masalah emosional yang mengganggu aktivitas sosial normal. Nilai yang rendah menunjukkan gangguan yang sering, nilai yang tinggi menunjukkan tidak adanya gangguan. 7. Keterbatasan akibat masalah emosional (Role Emotional) Terdiri dari 3 pertanyaan yang mengevaluasi tingkat emosional yang mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya. Nilai yang rendah menunjukkan masalah emosional yang mengganggu aktivitas 44 termasuk menurunnya waktu yang dihabiskan untuk beraktivitas, pekerjaan menjadi kurang sempurna, dan bahkan tidak dapat bekerja seperti biasanya. Nilai yang tinggi menunjukkan tidak adanya gangguan aktivitas akibat masalah emosional. 8. Kesehatan mental (Mental Health) Terdiri dari 5 pertanyaan yan mengevaluasi kesehatan mental secara umum termasuk depresi, kecemasan, dan kebiasaan mengontrol emosional. Nilai yang rendah menunjukkan perasaan tegang dan depresi sepanjang waktu. Nilai yang tinggi menunjukkan perasaan tenang, bahagia, dan penuh kedamaian.

Pemberian skor kuesioner didasarkan pada jawaban responden dalam memilih 46 respon. Berikut merupakan penjelasan cara pemberian skor pada kuesioner SF-36: 1. Dimensi fisik terdapat 10 pertanyaan yaitu pada nomer 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12. Pada setiap item tersebut apabila responden menjawab respon 1 yaitu sangat membatasi diberikan skor 0, respon 2 yaitu sedikit membatasi diberikan skor 50, respon 3 yaitu tidak membatasi diberikan nilai 100. 2. Dimensi keterbatasan akibat masalah fisik terdapat 4 pertanyaan yaitu pada nomer 13, 14, 15, 16. Pada setiap item pertanyaan apabila responden menjawab respon 1 yaitu “ Ya” diberikan skor 0, sedangkan bila menjawab respon 2 yaitu “Tidak” diberi skor 100. 3. Dimensi perasaan sakit/nyeri terdapat 2 pertanyaan yaitu pada nomer 21 dan 22. Pada soal no 21 apabila responden menjawab pilihan respon 1 yaitu tidak ada nyeri diberikan skor 100, respon 2 yaitu nyeri sangat ringan diberikan skor 80, respon 3 yaitu nyeri ringan diberikan skor 60, respon 4 yaitu nyeri sedang diberikan skor 40, respon 5 yaitu nyeri sekali diberikan skor 20, respon 6 yaitu sangat nyeri sekali diberikan nilai 0. Pada soal no 22 apabila responden menjawab respon 1 diberikan skor 100, respon 2 diberikan skor 75, respon 3 diberikan skor 50, respon 4 diberikan skor 25 dan respon 5 diberikan skor 0. 47 4. Dimensi persepsi kesehatan secara umum terdapat 6 pertanyaan yaitu soal nomer 1, 2, 33, 34, 35, 36. Pada soal noer 1, 2, 34 dan 36 apabila responden menjawab pilihan respon 1 maka diberikan skor 100, respon 2 diberikan kor 75, respon 3 diberikan skor 50, respon 4 diberikan skor 25 dan respon 5 diberikan skor 0. Sedangkan untuk nomer 33 dan 35 pemberian skor respon adalah sebaliknya. 5. Dimensi energi terdapat 4 pertanyaan yaitu soal nomer 23, 27, 29, 31. Pada setiap item pertanyaan apabila responden menjawab respon 1 diberikan skor 100, respon 2 diberikan skor 80, respon 3 diberikan skor 60, respon 4 diberikan skor 40, respon 5 diberikan skor 20 dan respon 6 diberikan skor 0. 6. Dimensi fungsi fisik sosial terdapat 2 pertanyaan yaitu soal nomer 20 dan 32. Pada soal nomer 20 apabila responen memilih respon 1 diberikan skor 100, respon 2 diberikan skor 75, respon 3 diberikan skor 50, repon 4 diberikan 25 dan respon 5 diberikan kor 0. Sedangkan soal nomer 32 pemberian skor sebaliknya. 7. Dimensi keterbatasan akibat masalah emosional terdapat 3 pertanyaan yaitu soal nomer 17, 18, 19. Pada setiap item pertanyaan apabila responden mmemmilih respon 1 yaitu “Ya” diberikan skor 0 sedangkan bila respon 2 yaitu “Tidak” diberikan skor 100. 48 8. Dimensi kesehatan mental terdapat 5 pertanyaan yaitu soal nomer 24, 25, 26, 28, 30. Pada setiap item pertanyaan apabila responden memiliki respon 1 maka diberikan skor 100, respon 2 diberikan skor 80, respon 3 diberikan skor 60, respon 4 diberikan skor 40, respon 5diberikan skor 20 dan respon 6 diberikan skor 0. 2. Menentukan skor pada setiap dimensi Setelah respon responden dikonversikan kedalam bentuk skor, maka skor yang didapat pada masing-masing dimensi kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai yang secara keseluruhan. Kemudian, menentukan rata-rata nilai tiap responden. Setelah itu merata-ratakan jumlah rata-rata nilai masing-masing responden (RAND, 2009).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup (skripsi dan tesis)

Kualitas hidup seseorang tidak dapat didefinisikan dengan pasti, hanya oran tersebut yang dapat mendefinisikannya, karena kualitas merupakan sesuatu yang bersifat subyektif Nurchayati, Sofia (2010). Menurut Yuliaw (2009) dalam Agustiawan dan Siregar (2013) kualitas hidup di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:
 1. Usia
Usia menentukan kerentanan individu terhadap penyakit. Pada umumnya kualitas hidup cenderung menurun dengan meningkatnya umur. Pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisis yang berusia lebih muda akan mempunyai kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan pasien yan berusia tua karena kondisi fisik pasien yang lebih baik. Penderita yang dalam usia produktif merasa terpacu untuk sembuh karena memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi sementara pasien yang lebih tua cenderung menyerahkan keputusan kepada keluara atau anak-anaknya, selain itu kebanyakan pasien yang berusia lanjut memiliki motivasi yang rendah dalam menjalani hemodialisis. Usia juga berkaitan dengan prognosa penyakit dan harapan hidup pasien yang berusia diatas 55 tahun memiliki risiko tinggi terjadinya komplikasi yang memperberat fungsi ginjal dibandingkan paien yan berusia dibawah 40 tahun 37 Indonesiannursing, (2008) dan Siregra, (2013).
Menurut Harlock, (1998), usia dibagi menjadi 3 yaitu:
 a. Masa dewasa awal yaitu 18-40 tahun
Masa dewasa awal secara biologis merupakan masa puncak pertumbuhan fisik yang prima dan usia tersebut dari populasi manusia secara keseluruhan. Pada masa dewasa awal ini perkembangan fisik mengalami degradasi sedikit demi seikit mengikuti umur seseorang menjadi lebih tua. Sedangkan secara segi emosional, dewasa awal adalah masa dimana motivasi untuk meraih sesuatu sangat besar yang didukung kekuatan fisik yang prima.
b. Masa dewasa madya, yaitu 40-60 tahun
Masa usia dewasa madya diartikan sebagai suatu masa menurunnya keterampilan fisik dan pikologis. Pada tahap dewasa madya aspek fisik seseorang mulai melemah, terasuk fungsi alat indra ( terutama indera pendengaran dan penglihatan) serta mengalami penyakit tertentu yang sebelumnya belum pernah dialami. Akibat perubahan fisik yang semakin melemah, akan berpengaruh terhadap peran dan fungsinya di masyarakat menyebabkan menurunnya interaksi. Secara kognitif usia dewasa madya mengalami penurunan kemampuan mengingat, berfikir, dan mekanisme yang memerlukan kecepatan dan keakuratan.
c. Masa dewasa lanjut yaitu 60 tahun ke atas 38
pada tahap ini ditandai dengan semakin melemahnya kemampuan fisik dan pikis seseorang (meliputi pendengaran, penglihatan, daya ingat, pola pikir serta interaksi sosial). Selain itu, pada tahap ini terjadi penurunan pertumbuhan dan reproduksi sel menyebabkan terjadi banyak kegagalan pergantian sel yang rusak sehingga menyebabkan proses penyembuhan terhadap suatu penyakit akan berjalan lebih lama. Secara kognitif, kecepatan memperoleh informasi mengalami penurunan serta ketidakmampuan mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya.
 2. Jenis kelamin
Satvik et al (2008) dalam Nurchayati, Sofia (2010) menyatakan bahwa secara nyata perempuan memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, sedangkan Bakewell et al dalam Farida (2010) mengungkapkan perempuan mudah dipengaruhi oleh depresi karena berbagai alasan yang terjadi dalam kehidupannya, seperti mengalami sakit yang mengarah pada kekurangan kesempatan dalam semua aspek kehidupannya.
3. Pendidikan
Penderita yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas juga memungkinkan dapat mengontrol dirinya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Selain itu, pengetahuan atau kognitif merupakan  domain yang penting untuk terbentuknya tindakan, prilaku yang didasari pengetahuan akan lebih langgeng dari pada yang tidak didasari pengetahuan (Notoadmojo, 2005). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka ia akan cenderung berprilaku poitif karena pendidikan yang diperoleh dapat meletakkan dasardasar pengertian dalam diri seseorang.
 4. Pekerjaan
Berbagai jenis pekerjaan akan berpengaruh pada frekuensi dan distribusi penyakit. Hal ini disebabkan sebagian hidup digunakan untuk bekerja dengan berbagai urusan lingkungan yang berbeda (Budiarto dan Anggraini, 2002)..
5. Ekonomi
Sekarang yang mempunyai status sosial yang berkecukupan akan mampu menyediakan fasilitas yang ddiperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, individu yang status sosial ekonominya rendah akan mengalami kesulitan didalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Sunaryo, 2004).
 6. Lamanya menjalani terapi
 Pasien yang telah lama menjalani terapi hemodialisis maka akan semakin patuh dalam menjalani terapi karena pasien telah sapai paa taap enerima keadaanya. Selain itu mereka telah mendapatkan pendidikan kesehatan tentang penyakit an pentingnya menjalani terapi hemodialisis.
 7. Penatalaksanaan medis
Penatalaksanaan medis pada pasien hemodialisis meliputi terapi diet baik makanan maupun cairan serta medikasi. Diet merupakan faktor penting bagi pasien yang menjalani terapi hemodialisis terkait efek uremia. Pembatasan asupan makanan dapat berupa pembatasan asupan nutrium, protein, kalium dan karbohidrat. Program retrikasi cairan bertujuan untuk meminimalkan risiko kelebihan cairan. Peberian medikasi pada pasien dengan hemodialisis harus dipertimbangkan dengan cermat dan dosis pemberian obat harus diturunkan aar karbohidrat ala arah dan jaringan tidak menjadi racun
. 8. Dukungan keluarga
Dukungan keluarga dapat mempengaruhi kepuasan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari termasuk kepuasan terhadap status kesehatannya. Memberikan perawatan kesehatan kepada keluarga merupakan hal yang paling dalam membantu mencapai suatu keadaan sehat hingga tingkat yang optimum. Moran, dkk (1997) dalam Nurchayati, Sofia (2010) menyatakan dukungan keluarga berpengaruh penting dalam pelaksanaan pengobatan berbagai penyakit kronis. Pada paien penyakit gagal ginjal kronis yang menjalani terapi hemodialisis, dukungan keluarga sangat berperan dalam meninkatkan kesehatan yang akan mempengaruhi kualitas hidup pasien.
9. Kesehatan fisik
 Kesehatan fisik mempunyai beberapa dampak terhadap kualita hidup seseorang. Kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu dapat menjadi faktor mengikat atau menurunya kualitas hidup (Son at al, dalam Mailani, Fitri, 2015)
10. Kesehatan psikologis
 Depresi dan kecemasan merupakan gangguan psikologis yang paling sering dialami yang seseorang yang disebabkan karena gejala uremia, seperti kelelahan, gangguan tiur, menurunnya nafsu makan dan gangguan kognitif (Son, ae al, 2012 dalam Mailani, Fitri, 2015).

Model Konsep Kualitas Hidup (skripsi dan tesis)

 Kualitas hidup sangat berubungan dengan aspek/dominan yang dinilai meliputi fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan. Model konsep kualitas hidup dari WHOQol-Bref (The World Health Organization Quality of Life-Bref) mulai berkembang sejak tahun 1991. Instrumen ini terdiri dari 26 item pertanyaan yang terdiri dari 4 dimensi (Skevington et al, dalam Nurchayati, Sofia, 2010) yaitu: 1. Kesehatan fisik yang terdiri dari rasa nyeri, energi, istirahat tidur, mobilisasi, aktivitas, pengobatan dan pekerjaan. 2. Psikologis yang terdiri dari perasaan positif dan negatif, cara berfikir, harga diri, body image, spiritual. 3. Hubungan sosial terdiri dari hubungan individu, dukungan sosial, aktivitas seksual. 4. Lingkungan meliputi sumber keuangan, informasi dan keterampilan, rekreasi dan bersantai, lingkungan rumah, akses keperawatan kesehatan dan sosial, keamanan fisik, lingkungan fisik, transportasi.
Menurut lopes dan synder (dalam Edesia, 2008), kualitas hidup dibagi menjadi 4 dimensi, yaitu: a. Dimensi kesehatan fisik 1) Aktifitas sehari-hari 2) Ketergantungan obat dan bantuan medis  3) Energi dan kelemahan 4) Mobilisasi 5) Sakit dan ketidaknyamanan 6) Tidur dan istirahat 7) Kepastian kerja b. Dimensi kesejahteraan psikologis 1) Body image dan appearance, yaitu bagaiman cara individu memandang keadaan tubuh serta penampilannya. 2) Perasaan negatif 3) Perasaan positif 4) Sel-esteem yaitu bagaimana individu tersebut menilai atau menggambarkan dirinya sendiri. 5) Berfikir, belajar, memori, dan konsentrasi. c. Dimensi hubungan sosial 1) Relasi personal. 2) Dukungan sosial. 3) Aktifitas seksual. d. Dimensi hubungan dengan lingkungan 1) Sumber finansial. 2) Perawatan kesehatan dan sosial care. 3) Lingkungan rumah. 4) Kesempatan mendapatkan info baru dan keterampilan. 5) Kegiatan mengikuti rekreasi. 6) Lingkungan fisik. 7) Transportasi

Pengertian Kualitas Hidup (skripsi dan tesis)

Kualitas hidup adalah persepsi individu terhadap posisinya dalam kehidupan, dalam konteks budaya dan sistem nilai diman individu tersebut, dan berhubungan terhadap tujuan, harapan, standar dan keinginan (the world health organization Quality of life-bref). Nurcahyani, Sofia (2010) menyebutkan bahwa kualitas hidup seseorang tidak dapat didefinisikan dengan pasti, hanya orang tersebut yang dapat mendefinisikannya, karena kualitas merupakan sesuatu yang bersifat subyektif. Terdapat dua komponen dasar dari kualitas hidup yaitu, subyektifitas dan multidimensi. Subyektifitas mengandung arti bahwa kualitas hidup lansia hanya dapat ditentukan dari sudut pandang klien itu sendiri dan ini hanya dapat diketahui dengan bertanya langsung kepada klien. Sedangkan multidimensi bermakna bahwa kualitas hidup dipandang dari seluruh aspek kehidupan seseorang secara holistik meliputi aspek biologis, psikologis, sosial dan lingkungan. Sedangkan Polinsky (2000) dalam Nurchayati, Sofia (2010) mengatakan bahwa untuk mengetahui bagaimana kualitas hidup seseorang maka apat diukur dengan mempertimbangkan status fisik, psikologis, sosial dan kondisi penyakit. Kualitas hidup menurut Wolrd Health Organktzation (WHO) adalah perspsi individu mengenai posisi individu dalam hidup dalam 34 konteks budaya dan sistem nilai dimana individu hidup dan hubungannya dengan tujuan, harapan, standar yang ditetapkan, dan perhatian seseorang (Silitonga, 2007).

Pemeriksaan penunjang Gagal Ginjal Kronik (skripsi dan tesis)

Pada gagal ginjal kronik dapat dilakukan pemeriksaan salah satunya dengan ultrasonografi gagal ginjal. Ultrasonografi saat ini digunakan sebagai pemeriksaan rutin dan merupakan pilihan pertama pada penderita gagal ginjal kronik. Pada gagal ginjal tahap awal ukuran ginjal masih terbilang normal sedangkan pada gagal ginjal kronik ukuran ginjal pada umunya mengecil, dengan penipisan parenkim, peninggian ekogenitas parenkim dan batas kartikomedular yang sudah tidak jelas/mengecil. Ultrasonografi juga dapat digunakan   untuk menilai ukuran serta ada tidanya obstruksi ginjal (Andika 2003)

Penatalaksanaan Gagal Ginjal Kronik (skripsi dan tesis)

Penatalaksanaan gagal ginjal kronik (stage V) adalah untuk mempertahankan fungsi ginjal dan homeostasis. Penatalaksanaan tersebut meliputi penanganan konservatif, yaitu : 32 1. Menghambat perburukan fungsi ginjal/mengurangi hiperfiltrasi glomerulus dengan diet seperti pembatasan asupan protein dan fosfat. 2. Terapi farmakologis dan pencegahan serta pengobatan terhadap komplikasi, bertujuan mengurangi hipertensi intraglomerulus dan memperkecil resiko terhadap penyakit kardiovascular seperti diabetes, hipertensi, dislipidemia, anemia, asidosis, neuropati perifer, kelebihan cairan dan keseimbangan elektrolit (Price & Wilson 2005). Terapi pengganti ginjal dilakukan pada seseorang yang mengidap penyakit gagal ginjal kronik atau ginjal tahap akhir, yang bertujuan untuk menghindari komplikasi dan memperpanjang umur pasien. Terapi pengganti ginjal dibagi menjadi dua, antara lain dialysis (hemodialisis dan peritoneal dialisis) dan transplantasi ginjal (Shahgholian et al. 2008).

Patofisiologi Gagal Ginjal Kronik (skripsi dan tesis)

Patofisiologi pada gagal ginjal kronik tergantung dari penyakit yang menyebabkannya. Pada awal perjalanannya, keseimbangan cairan dan penimbunan produksi sisa masih bervariasi dan bergantung pada bagian ginjal yang sakit. Sampai fungsi ginjal turun 30 kurang dari 25%, manifestasi gagal ginjal kronik mungkin minimal karena nefron – nefron lain yang sehat mengambil alih fungsi nefron yang rusak. Nefron yang rusak meningkatkan laju filtrasi, reabsorbsi dan sekresinya serta mengalami hipertrofi dalam proses tersebut. Seiring dengan semakin banyaknya nefron yang mati, nefron yang tersisa menghadapi tugas yang semakin berat, sehingga nefron– nefron tersebut menglami kerusakan dan akhirnya mati. Siklus kematian ini tampaknya berkaitan dengan nefron – nefron yang ada untuk meningkatkan reabsorbsi protein. Seiring dengan progesif penuyusutan dari nefron, akan terjadi pembentukan jaringan parut dan penurunan aliran darah ke ginjal (Corwin 2009). Uremia mengacu pada banyak efek yang dihasilkan dari ketidakmampuan untuk mengekskresikan produk dari metabolisme protein dan asam amino. Beberapa produk metabolisme tertentu menyebabkan disfungsi organ (Milner 2003). Efek multiorgan uremia juga disebabkan oleh gangguan dari berbagai metabolisme dan fungsi endokrin yang biasanya dilakukan oleh ginjal (Milner 2003). Dari urutan kejadian diatas akan menimbulkan berbagai manifestasi klinis dan komplikasi pada seluruh sistem tubuh. Semakin banyak tertimbun sisa akhir metabolisme, maka gejala akan semakin berat. Klien akan merasa kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari–hari akibat timbulnya berbagai macam manifestasi klinis tersebut. Beberapa komplikasi yang ditimbulkan akan berpengaruh buruk terhadap kualitas hidup (Corwin 2009)

Manifestasi Klinis Gagal Ginjal Kronik (skripsi dan tesis)

Tanda dan gejala pada pasien gagal ginjal kronik dapat diklasifikasikan sesuai denga derajatnya. Berikut adalah tanda dan gejala gagal ginjal kronik (Black & Hawks dikutip dalam Nurchayati 2010). a. Derajat I Pasien dengan tekanan darah normal, tanpa abnormalitas hasil tes laboratorium dan tanpa manifestasi klinis . b. Derajat II Umumnya asimptomatik, berkembang menjadi hipertensi dan munculnya nilai laboratorium yang abnormal. c. Derajat III Asimptomatik, nilai laboratorium menandakan adanya abnormalitas pada beberapa sistem organ. d. Derajat IV Munculnya manifestasi klinis penyakit ginjal kronik berupa kelelahan dan penurunan rangsangan. e. Derajat V Peningkatan Blood Urea Nitrogen (BUN) dan anemia.

Etiologi GAgal Ginjal Kronik (skripsi dan tesis0

Beberapa penyakit yang dapat merusak nefron dapat mengakibatkan gagal ginjal yang kronik. Penyebab utama penyakit gagal ginjal kronik adalah diabetes melitus yaitu sebesar 30%, hipertensi 24%, glomerulonhepritis 17%, chronic pyelonephritis 5% dan yang terakhir tidak diketahui penyebabnya sebesar 20% (Milner 2003).

Pengertian Gagal ginjal kronik (Skripsi dan tesis)

Pengertian Gagal ginjal kronik (chronic kidney disease adalah destruksi struktur ginjal yang progresif dan terus menerus. Gagal ginjal kronik dapat timbul dari hampir semua penyakit penyerta, akan terjadi perburukan fungsi ginjal secara progresif yang ditandai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG) yang progresif (Corwin 2009).  The National Kidney Foundation (2002) mendefinisikan gagal ginjal kronik sebagai adanya kerusakan ginjal, atau menurunnya tingkat fungsi ginjal untuk jangka waktu tiga bulan atau lebih. Gagal ginjal kronik ini dapat dibagi lagi menjadi 5 tahap, tergantung pada tingkat keparahan kerusakan ginjal dan tingkat penurunan fungsi ginjal. Tahap 5 Chronic Kidney Disease (CKD) disebut sebagai stadium akhir penyakit ginjal (end stage renal disease / end stage renal failure). Tahap ini merupakan akhir dari fungsi ginjal. Ginjal bekerja kurang dar 15% dari normal (Corrigan 2011). Gagal ginjal kronik (GGK) yang mulai perlu dialisis adalah penyakit ginjal kronik yang mengalami penurunan fungsi ginjal dengan laju filtrasi glomerulus (LFG) <15 mL/menit. Pada keadaan ini fungsi ginjal sudah sangat menurun sehingga terjadi akumulasi toksin dalam tubuh yang disebut dengan uremia. Pada keadaa uremia dibutuhkan terapi pengganti ginjal untuk mengambil alih fungsi ginjal dalam mengeliminasi toksin tubuh sehingga tidak terjadi gejala yang lebih berat (Cahyaningsih 2008).

Tugas Keluarga Dalam Bidang Kesehatan (skripsi dan tesis)

Friedman (1998), membagi 5 tugas kesehatan yang harus dilakukan oleh keluarga yaitu: 1. Mengenal adanya gangguan kesehatan setiap anggotanya, 2. Mengambil keputusan untuk mengambil tindakan yang tepat, 3. Memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit, cacat, maupun yang tidak sakit dan memerlukan bantuan, 4. Mempertahankan keadaan lingkungan keluarga yang dapat menunjang peningkatan status para anggotannya, dan 5. Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga-lembaga kesehatan

Tugas Perkembangan Keluarga (skripsi dan tesis)

 

Adalah tanggung jawab pertumbuhan yang harus dicapai oleh sebuah keluarga dalam setiap tahap perkembangannya sehingga kebutuhan biologis, kewajiban budaya, dan nilai serta aspirasi keluarga terpenuhi (Friedman, 2010). tiga asumsi dasar teori perkembangan keluarga, seperti yang diuraikan oleh (Friedman, 2010) adalah :
1. Perilaku keluarga adalah jumlah pengalaman sebelumnya dari anggota keluarga sebagaimana yang terjadi pada saat ini dan saat pengalaman mereka pada masa depan,
 2. Perkembangan dan perubahan berkali-kali pada keluarga terjadi dengan cara serupa dan konsisten, dan
 3. Keluarga dan anggota kelurga melakukan tugas tertentu dengan waktu spesifik yang diatur oleh mereka dan oleh konteks budaya dan sosial

Fungsi Keluarga (skripsi dan tesis)

 Keberadaan keluarga pada umunya adalah untuk memenuhi fungsifungsi keluarga. Fungsi keluarga, berbeda sesuai dengan sudut pandan terhadap keluarga. Akan tetapi, dari sudut kesehatan keluarga yang sering digunakan adalah fungsi keluarga, yang disusun oleh Friedman berikut ini dijelaskan fungsi keluarga dari Depkes RI dan Friedman (Andarmoyo, 2012): Menurut (PP No.21 Th.1994 dan UU No. 10 Tahun 1992) :
 1. Fungsi Keagamaan Keluarga adalah wahana utama dan pertama menciptakan seluruh anggota kelurga menjadi insane yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.Tugas dari fungsi keagamaan adalah :
1. Membina norma/ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota keluarga,
 2. Menerjemahkan ajaran/norma agama dalam tingkah laku hidup sehari-hari seluruh anggota keluarga,
 3. Memberikan contoh konkrit pengalaman ajaran agama dalam hidup sehari-hari,
 4. Melengkapi dan menambah proses kegiatan belajar anak tentang keagamaan yang tidak atau kurang diperoleh di sekolah atau masyarakat, dan
5. Membina rasa, sikap dan praktik kehidupan keluarga beragama sebagai fondasi menuju keluarga kecil bahagi dan sejahtera.
 2. Fungsi sosial budaya Keluarga berfungsi untuk menggali, mengembangkan dan melestarikan sosial budaya Indonesia, dengan cara:
1. Membina tugas-tugas keluara sebagai lembaga untuk meneruskan norma dan budaya masyarakat dan bangsa yang ingin dipertahankan,
 2. Membina Tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk menyaring norma budaya asing yang tidak sesuai,
 3. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga dimana anggotanya mengadakan kompromi/adptasi dari praktik globalisasi dunia, dan
 4. Membina budaya keluarga yang sesuai, selaras dan seimbang dengan budaya masyarakat/bangsa untuk terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
 3. Fungsi kasih sayang Keluarga berfungsi mengembangkan rasa cinta dan kasih sayang setiap anggota keluarga, antarkerabat, antargenerasi.
 Termasuk dalam fungsi ini adalah:
 1. Menumbuh kembangkan potensi kasih sayang yang telah ada diantara anggota keluarga ke dalam simbol-simbol nyata/ucapan dan perilaku secara optimal dan terus menerus,
 2. Membina tingkah laku saling menyanyangi baik antara keluarga yang satu dengan yang lainnya secara kuantitatif dan kualitatif,
3. Membina praktik kecintaan terhadapkehidupan duniawi dan ikhrowi dalam keluarga secara serasi, selaras dan seimbang, dan
4. Membina rasa, sikap dan praktik hidup keluarga yang mampu memberikan dan menerima kasih sayang sebagai pola hidup ideal menuju KKBS.
4. Fungsi perlindungan Fungsi yang memberikan rasa aman secara lahir dan batin kepada setiap anggota keluarga.
 Fungsi ini menyangkut :
1. Memenuhi kebutuhan rasa aman anggota keluarga baik dari rasa tidak aman yang timbul dari dalam maupun dari luar keluarga,
2. Membina keamanan keluarga baik fisik, psikis, maupun dari berbagai bentuk ancaman dan tantangann yang datang dari luar, dan
 3. Membina dan menjadikan stabilitas dan keamanan keluarga sebagai modal menuju KKBS.
 5. Fungsi reproduksi Memberikan keutuhan yang berkualitas melalui, pengaturan dan rencana yang sehata dan menjadi insane pembangunan yang handal, dengan cara :
 1. Membina kehidupan keluarga sebagai wahana pendidikan reproduksi sehat bagi anggota keluarga sekitarnya,
2. Memberikan contoh pengalaman kaidah-kaidah pembentukan keluarga dalam hal usia, pendewasaan fisik maupun mental,
 3. Mengalamkan kaidah reproduksi sehat, baik yang berkaitan dengan waktu melahirkan, jarak dan jumlah ideal anak yang diinginkan dalam keluarga, dan
4. Mengembangkan kehidupan reproduksi sehat sebagai modal yang kondusif menuju KKBS.
 6. Fungsi pendidikan dan sosialisasi Keluarga nerupakan tempat pendidikan utama dan pertama anggota keluarga yang berfungsi untuk meningkatkan fisik, mental, sosial, dan spiritual secara serasi selaras dan seimbang fungsi ini adalah :
1. Menyadari, merencanakan dan menciptakan lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan dan sosialisasi anak yang pertama dan utama,
 2. Menyadari, merencanakan dan menciptakan kehidupan keluarga sebagai pusat dimana anak dapat mencari pemecahan masalah  dari konflik yang dijumpai, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, dan
3. Membina proses pendidikan dan sosialisasi anak tenttang hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kematangan dan kedewasaan fisik dan mental, yang tidak/kurang diberikan oleh linkungan sekolah maupun masyarakat.
7. Fungsi ekonomi Keluarga meningkatkan ketrampilan dalam usaha ekonomis produktif agar pendapatan keluarga meningkatkan dan tercapai kesejahteraan :
1. Melakukan kegiatan ekonomi baik diluar maupun dalam lingkungan keluarga dalam rangka menompang kelangsungan dan perkembangan kehidupan keluarga
, 2. Mengelola ekonomi keluarga sehingga terjadi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keluarga,
3. Mengatur waktu sehingga kegiatan orang tua di luar rumah dan perhatianya terhadap anggota keluarga berjalan seras, selaras, dan seimbang, dan
 4. Membina kegiatan dan hasil ekonomi keluarga sebagai modal mewujudkan KKBS.
 8. Fungsi pembinaan lingkumgan
1. Meningkatkan diri dalam lingkungan sosial budaya dan lingkungan alam sehingga tercipta lingkungan yang seras, selaras, dan seimbang,
2. Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan hidup eksterna keluarga,
3. Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungn hidup yang seras, selaras dan seimbang antara lingkungan keluarga dengan lingkungan hidup masyarakat sekitarnya, dan
 4. Membina kesadaran, sikap dan praktik lingkungan hidup sebagai pola hidup keluarga menuju KKBS.
Meskipun banyak fungsi-fungsi keluarga seperti disebutkan diatas,pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia secara singkat dapat sebagai berikut : Asih : Memberikan kasih sayang, perhatian, rasa aman,hangat kepada seluruh anggota keluarga sehingga dapat berkembang sesuai usia da kebutuhan Asah : Memenuhi pendidikan anak sehingga siap menjadi manusia dewasa, mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan masa depan Asuh: Memelihara dan merawat anggota keluarga aar tercapai kondisi yang sehat fisik, mental, sosial dan spiritual (Andarmoyo, 2012)
 Sedangkan menurut Friedman (1998) dalam Andarmoyo (2012), fungsi keluarga meliputi:
 1. Fungsi Afektif Yaitu perlindungan psikologis, rasa aman, interaksi, mendewasakan dan mengenal identitas diri individu,
2. Fungsi Sosialisasi Peran Adalah fungsi dan peran di masyarakat, serta sasaran untuk kontak sosial didalam/di luar rumah,
 3. Fungsi Reproduksi Adalah menjamin kelangsungan generasi dan kelangsungan hidup masyarakat, 4. Fungsi Memenuhi Kebutuhan Fisik dan Perawatan Merupakan pemenuhan sandang, pangan dan papan serta perawatan kesehatan,
5. Fungsi Ekonomi Adalah fungsi untuk pengadaan sumber dana, pengalokasian dan serta pengaturan keseimbangan, dan
6. Fungsi Pengontrol/Pengatur Adalah memberikan pendidikan dan norma-norma

Tujuan Keluarga (skripsi dan tesis)

 Menurut Andarmoyo (2012), tujuan dasar pembentukan keluarga adalah:
1. Keluarga merupakan unit dasar yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan individu,
 2. Keluarga sebagai perantara bagi kebutuhan dan harapan anggota keluarga dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat.
3. Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarga dengan menstabilkan kebutuhan kasih sayang, sosioekonomi dan kebutuhan seksual, dan
 4. Keluarga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan indentitas seorang individu dan perasaan harga diri.
 Alasan Mendasar mengapa keluarga menjadi fokus sentral dalam perawatan adalah:
1. Dalam sebuah unit keluarga, disfungsi apa saja (penyakit, cidera, perpisahan) yang mempengaruhi satu atau lebih keluarga, dan dalam hal tertentu, sering akan mempengaruhi anggota keluarga yang lain dan unit secara keseluruhan,
 2. Ada hubungan yang kuat dan signifikan antara keluarga dan status kesehatan para anggotanya,
 3. Melalui perawatan kesehatan keluarga yang berfokus pada peningkatan, perawatan diri, pendidikan kesehatan dan konseling keluarga serta upaya yang berarti dapat mengurangi risiko yang akan diciptakan oleh pola hidup keluarga dan bahaya lingkungan.
 4. Adanya masalah-masalah kesehatan pada salah satu anggota keluarga dapat menyebabkan ditemukannya faktor-faktor risiko pada anggota keluarga yang lain, dan 5. Keluarga merupakan sistem pendukung yang sangat vital bagi kebutuhan-kebutuhan individu. (Andarmoyo, 2012)

Pengertian Keluarga (skripsi dan tesis)

 Menurut (Iqbal, 2006) Banyaknya ahli menguraikan pengertian tentang keluarga sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. berikut ini akan penulis kemukakan pengertian keluarga menurut beberapa ahli
1. Duvall Sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran,yang bertujuan menciptakan dan memepertahankan budaya umum, meningkatkan perkembangan fisik mental, emosional dan sosial dari tiap anggota
2. WHO, 1969 Keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah adopsi atau perkawinan.
 3. Berges,1960 Yang dimaksud keluarga adalah :
1. Terdiri dari kelompok orang yang mempunyai ikatan perkawinan, keturunan atau hubungan sedarah atau hasil adopsi,
2. Anggota tinggal bersma dalam satu rumah,
3. Anggota berinteraksi dan berkomunikasi dalam sosial, dan
4. Mempunyai kebiasaan/kebudayaan yang berasal dari masyarakat tetapi keunikan tersendiri.
 5. Departemen kesehatan R.I 1998 Keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
6. Andarmoyo (2016) Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang merupakan klien penerima asuhan keperawatan, keluarga berperan dalam menentukan cara asuhan yang diperlukan bagi anggota keluarga yang sakit
Menurut Iqbal (2006)
Dari pengertian diatas tentang keluarga maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik keluarga adalah
1. Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah,perkawinan atau adopsi,
 2. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka memperhatikan satu sama lain,
3. Angota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial : suami, istri, anak, kakak, dan adik, dan
4. Mempunyai tujuan yaitu : menciptakan dan mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, sosial, psikologi dan social anggota.
 Dari uraian diatas menunjukan bahwa keluarga juga merupakan sistem. Sebagai sistem keluarga mempunyai anggota yaitu : ayah, ibu, dan anak atau semua individu yang ditinggal di dalam rumah tangga tersebut. Anggota keluarga tersebut saling berinteraksi,intrerelasi,dan interdepent untuk mencapai tujuan bersama. Keluarga merupakan sistem yang terbuka sehingga dapat dipengaruhi oleh supra system yaitu: lingkungan atau masyarakat dan sebaliknya sebagai sub system dari lingkungan atau masyarakat, keluarga dapat mempengarruhi masyarakat (supra system) oleh karena itu betapa pentingnya peran dan fungsi keluara dalam membentuk manusia sebagai anggota masyarakat yang sehat bio-psiko-sosial-spritual. Jadi sangatlah tepat bila keluarga sebagi titik sentral pelayanan keperawatan. Diyakini bahwa keluarga yang sehata akan mempunyai anggota yan sehat dan mewujudkan masyarakat yang sehat.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dukungan (skripsi dan tesis)

 

Menurut Purnawan (2008) dalam Rahayu (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah:
a. Faktor internal
1. Tahap perkembangan Artinya dukungan dapat ditentukan oleh faktor usia dalam hal ini adalah pertumbuhan dan perkembangan, dengan demikian setiap rentang usia (bayi-lansia) memiliki pemahaman dan respon terhadap perubahan kesehatan yang berbeda-beda.
1. Pendidikan atau tingkat pengetahuan Keyakinan seseorang terhadap adanya dukungan terbentuk oleh variabel intelektual yang terdiri dari pengetahuan, latar belakang pendidikan dan pengalaman masa lalu. Kemampuan kognitif akan membentuk cara berfikir seseorang termasuk kemampuan untuk memahami faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit dan menggunakan pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga kesehatan dirinya.

2. Faktor emosi Faktor emosional juga mempengaruhi keyakinan terhadap adanya dukungan dan cara melakukannya. Seseorang yang mengalami respon stress dalam setiap perubahan hidupnya cenderung berespon terhadap berbagai tanda sakit, mungkin dilakukan dengan cara mengkhawatirkan bahwa penyakit tersebut dapat mengancam kehidupannya. Seseorang yang 15 secara umum terlihat sangat tenang mungkin mempunyai respon emosional yang kecil selama ia sakit. Seorang individu yang tidak mampu melakukan koping secara emosional terhadap ancaman penyakit mungkin.

3. Spiritual Aspek spiritual dapat terlihat dari bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, mencakup nilai dan keyakinan yang dilaksanakan, hubungan dengan keluarga atau teman, dan kemampuan mencari harapan dan arti dalam hidup.
 b. Eksternal
 1. Praktik di keluarga Cara bagaimana keluarga memberikan dukungan biasanya mempengaruhi penderita dalam melaksanakan kesehatannya. Misalnya, klien juga kemungkinan besar akan melakukan tindakan pencegahan jika keluarga melakukan hal yang sama.
2. Faktor sosio-ekonomi Faktor sosial dan psikososial dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit dan mempengaruhi cara seseorang mendefinisikan dan bereaksi terhadap penyakitnya. Variabel psikososial mencakup: stabilitas perkawinan, gaya hidup, dan lingkungan kerja.Seseorang biasanya akan mencari dukungan dan persetujuan dari kelompok sosialnya, hal ini akan mempengaruhi keyakinan kesehatan dan cara pelaksanaannya. Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang biasanya ia akan 16 lebih cepat tanggap terhadap gejala penyakit yang dirasakan. Sehingga ia akan segera mencari pertolongan ketika merasa ada gangguan pada kesehatannya.
3. Latar belakang budaya Latar belakang budaya mempengaruhi keyakinan, nilai dan kebiasaan individu, dalam memberikan dukungan termasuk cara pelaksanaan kesehatan pribadi

Manfaat Dukungan Keluarga (skripsi dan tesis)

Dukungan sosial keluarga adalah sebuah proses yang terjadi sepanjang masa kehidupan, sifat dan jenis dukungan sosial berbedabeda dalam berbagai tahap-tahap siklus kehidupan. Namun demikian, dalam semua tahap siklus kehidupan, dukungan sosial keluarga membuat keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal. Sebagai akibatnya, hal ini meningkatkan kesehatan dan adaptasi keluarga (Friedman, 1998). Wills (1985) dalam Friedman (1998), menyimpulkan bahwa baik efek-efek penyangga (dukungan sosial menahan efek-efek negatif dari stres terhadap kesehatan) dan efek-efek utama (dukungan sosial secara langsung mempengaruhi akibat-akibat dari kesehatan) ditemukan. Sesungguhnya efek-efek penyangga dan utama dari dukungan sosial terhadap kesehatan dan kesejahteraan boleh jadi berfungsi bersamaan

Jenis Dukungan Keluarga (Skripsi dan tesis)

 Menurut Friedman (1998), menyatakan bahwa keluarga berfungsi sebagai sistem pendukung bagi anggotanya. Anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung, selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan. Terdapat empat dimensi dari dukungan keluarga yaitu:
1. Dukungan emosional berfungsi sebagai pelabuhanistirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan emosional serta meningkatkan moral keluarga (Friedman, 2010). Dukungan emosianal melibatkan ekspresi empati, perhatian, pemberian semangat, kehangatan pribadi, cinta, atau bantuan emosional. Dengan semua tingkah laku yang mendorong perasaan nyaman dan mengarahkan individu untuk percaya bahwa ia dipuji, dihormati, dan dicintai, dan bahwa orang lain bersedia untuk memberikan perhatian (Sarafino, 2011)
2. Dukungan informasi, keluarga berfungsi sebagai sebuah kolektor dan disseminator (penyebar) informasi tentang dunia (Friedman, 1998). Dukungan informasi terjadi dan diberikan oleh keluarga dalam bentuk nasehat, saran dan diskusi tentang bagaimana cara mengatasi atau memecahkan masalah yang ada (Sarafino, 2011).
 3. Dukungan instrumental, keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan praktis dan konkrit (Friedman, 1998). Dukungan instrumental merupakan dukungan yang diberikan oleh keluarga secara langsung yang meliputi bantuan material seperti memberikan 13 tempat tinggal, memimnjamkan atau memberikan uang dan bantuan dalam mengerjakan tugas rumah sehari-hari (Sarafino, 2011).
4. Dukungan penghargaan, keluarga bertindak (keluarga bertindak sebagai sistem pembimbing umpan balik, membimbing dan memerantai pemecahan masalah dan merupakan sumber validator identitas anggota (Friedman, 2010). Dukungan penghargaan terjadi melalui ekspresi penghargaan yang positif melibatkan pernyataan setuju dan panilaian positif terhadap ide-ide, perasaan dan performa orang lain yang berbanding positif antara individu dengan orang lain (Sarafino, 2011).

Tujuan Dukungan Keluarga (skripsi dan tesis)

Sangatlah luas diterima bahwa orang yang berada dalam lingkungan sosial yang suportif umumnya memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan rekannya yang tanpa keuntungan ini. Lebih khususnya, karena dukungan sosial dapat dianggap mengurangi atau menyangga efek serta meningkatkan kesehatan mental individu atau keluarga secara langsung, dukungan sosial adalah strategi penting yang haru ada dalam masa stress bagi keluarga (Friedman, 2010). Dukungan sosial juga dapat berfungsi sebagai strategi pencegahan guna mengurangi stress akibat negatifnya (Roth, 1996). Sistem dukungan keluarga ini berupa membantu berorientasi tugas sering kali diberikan oleh keluarga besar, teman, dan tetangga. Bantuan dari keluarga besar juga dilakukan dalam bentuk bantuan langsung, termasuk bantuan financial yang terus-menerus dan intermiten, berbelanja, merawat anak, perawatan fisik lansia, melakukan tugas rumah tangga, dan bantuan praktis selama masa krisis (Friedman, 2010)

Sumber Dukungan Keluarga (skripsi dan tesis)

 

Menurut Caplan (1974) dalam Friedman (2010) terdapat tiga sumber dukungan sosial umum, sumber ini terdiri atas jaringan informal yang spontan: dukungan terorganisasi yang tidak diarahkan oleh petugas kesehatan professional, dan upaya terorganisasi oleh professional kesehatan. Dukungan sosial keluarga mengacu kepada dukungan-dukungan sosial yang di pandang oleh anggota keluarga sebagai sesuatu yang dapat diakses atau diadakan untuk keluarga (dukungan sosial bisa atau tidak digunakan, tetapi anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan). Dukungan sosial keluarga dapat berupa dukungan sosial keluarga internal, seperti dukungan dari suami/istri atau dukungan dari saudara kandung atau dukungan sosial keluarga eksternal (Friedman, 1998).

Pengertian Dukungan Keluarga (skripsi dan tesis)

Dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal yang melindungi seseorang dari efek setres yang buruk (Kaplan dan Sadock, 2002). Dukungan keluarga menurut Fridman (2010) adalah sikap, tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganny, berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan dukungan emosional. Jadi dukunan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan dan penerimaan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga merasa ada yang memperhatikannya. Jadi dukungan sosial keluarga mengacu kepada dukungan-dukungan sosial yang dipandang oleh anggota keluarga sebagai sesuatu yang dapat diakses atau diadakan untuk keluarga yang selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan (Erdiana, 2015).

Langkah-Langkah Analisis PLS (skripsi dan tesis)

Langkah analisis dalam PLS untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Merancang Model Struktural (inner model). Struktural model adalah model yang menspesifikasikan hubungan antar variabel laten. Model ini menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substantif (Ghozali, 2006)
.2. Merancang Model Pengukuran (outer model). Outer model adalah model yang menspesifikasikan hubungan antara variabel laten dengan indikatorindikatornya, atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya (Ghozali, 2006).
3. Mengkonstruksi Diagram Jalur. Langkah ini lebih mudah untuk dipahami, dimana hasil perancangan inner model dan outer model tersebut Estimasi: Koefisien Jalur, Loading dan Weight. Metode pendugaan parameter (estimasi) didalam metode PLS adalah metode kuadrat terkecil (ordinary least square). Proses perhitungan dilakukan dengan cara interaksi, dimana interaksi akan berhenti jika telah mencapai kondisi konvergen.
 5. Evaluasi Goodness of Fit. Evaluasi goodness of fit dibagi menjadi dua yaitu outer model dan inner model.
a. Outer model dibagi menjadi dua, yaitu formatif dan reflektif. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah indikator reflektif. Outer model dengan indikator refleksif dievaluasi dengan convergent dan discriminant validity dari indikatornya dan composite reliability untuk blok indikator. Convergent validity dinilai berdasarkan korelasi antara item score/ component score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkolerasi lebih dari 0,7 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (Chin, 1998). Discriminant validity dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, hal tersebut menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Selain itu untuk menilai discriminant validity juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai square root of Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki discriminant validity yang baik (Fornell dalam Ghozali, 2006). Fornnel dan Larcker (1981) dalam Ghozali (2006) menyatakan bahwa pengukuran ini dapat dilakukan untuk mengukur reliabilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibanding composite reliability. Nilai AVE harus lebih besar dari 0,5. Composite reliability blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency dan cronbach alpha.
b. Inner model dievaluasi dengan melihat prosentase varian yang dijelaskan, yaitu dengan melihat R2 . Perubahan nilai R2 dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Nilai ƒ 2 sama dengan 0,02; 0,15; dan 0,35 dapat diinterpretasikan bahwa predictor variabel laten memiliki pengaruh kecil, menengah, dan besar pada level struktural. Selain itu dilakukan evaluasi Stone-Geisser Q-square untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance
6. Pengujian Hipotesis Langkah terakhir adalah pengujian hipotesis dengan kriteria sebagai berikut: Jika H : λ ≤ 0 ; maka berarti hipotesis ditolak Jika H : λ > 0 ; maka berarti hipotesis diterima

Alasan Penggunaan Partial least square/ PLS (skripsi dan tesis)

Alasan penggunaan PLS untuk penelitian ini adalah:

1. PLS bisa mengolah semua jenis data
 2. PLS memiliki dua uji didalamnya yaitu uji measurement model yang menyangkut validitas konstruk dan reliabilitas konstruk. Selain itu juga memiliki uji structural model, yaitu uji t dari partial least square itu sendiri. Sehingga dapat menyajikan berbagai hasil lengkap dan dapat dianalisa secara menyeluruh.
 3. PLS dapat digunakan untuk prediksi, konfimasi teori, dan menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. (Jogiyanto dan Abdillah, 2009).

4. PLS memiliki hubungan antara variabel laten dan indikatornya dalam bentuk refleksif maupun formatif. Model refleksif mengasumsikan bahwa konstruk atau variabel laten mempengaruhi indikator (arah hubungan kausalitas dari konstruk ke indikator atau manifest). Model refleksif sering disebut dengan principal factor model dimana covariance pengukuran indikator dipengaruhi oleh konstruk laten atau yang mencerminkan variasi dari konstruk laten. Pada model refleksif konstruk unidimensional, digambarkan dalam bentuk elips dengan beberapa anak panah dari konstruk ke indikator. Model ini  memberikan arti bahwa perubahan pada konstruk laten akan mempengaruhi perubahan pada indikator.

5. PLS merupakan pendekatan alternative yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis covariance menjadi berbasis variance (Ghozali, 2006). SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas atau teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model

Self-efficacy (skripsi dan tesis)

 Self-efficacy yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam mengatasi work family conflict yang dialaminya agar tetap dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam pekerjaan. Dalam bagian ini responden akan diberi pertanyaan mengenai kemampuan dirinya dan seberapa besar mereka percaya diri akan kemampuannya itu. Treitsman (2004) menemukan bahwa work-to-family conflict self-efficacy dan family-to-work conflict self-efficacy bukanlah dua faktor yang berbeda dan terpisah. Temuan ini diperoleh dari hasil uji faktor analisis yang dilakukannya terhadap item pernyataan yang digagas oleh Cinamon (2003). Penelitian ini menggunakan pernyataan yang dikemukakan oleh Cinamon (2003) untuk mengukur keyakinan individu terhadap kemampuannya mengatasi work-family conflict. Berikut indikator untuk mengukur self-efficacy dalam mengatasi work-family conflict.
 a. Keyakinan terhadap kemampuan diri dalam penyelesaian tugas-tugas rumah
 b. Keyakinan terhadap kemampuan diri dalam penyelesaian tugas-tugas pada pekerjaan
c. Keyakinan pada kemampuan diri mengenai efektifitas peran dalam keluarga
d. Keyakinan pada kemampuan diri untuk mengatasi tekanan dari keluarga
 e. Keyakinan pada kemampuan diri untuk mengatasi tekanan dari pekerjaan
 f. Keyakinan pada kemampuan diri dalam pengelolaan waktu
Pernyataan kuesioner menggunakan ukuran 5 poin Skala Likert, dimana 1= sangat tidak yakin dan 5= sangat yakin

Alat Ukur Job Satisfaction (skripsi dan tesis)

Job satisfaction adalah kepuasan individu atau reaksi emosional individu atas pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Indikator yang digunakan untuk variabel job satisfaction sesuai dengan gagasan Hartline dan Ferrel (1996) dalam Karatepe dan Killic (2007) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat digambarkan melalui hal-hal yang terkait dengan:

a. Kepuasan terhadap pekerjaan secara keseluruhan
b. Kepuasan terhadap rekan kerja

 c. Kepuasan terhadap atasan
d. Kepuasan terhadap kebijakan organisasi
 e. Kepuasan terhadap dukungan organisasi kepada karyawan
f. Kepuasan terhadap gaji/ upah
 g. Kepuasan terhadap kesempatan pengembangan diri di organisasi
Pernyataan kuesioner menggunakan ukuran 5 poin Skala Likert, dimana 1= sangat tidak puas dan 5= sangat puas

Job performance (skripsi dan tesis)

 

Job performance adalah catatan prestasi individu dalam pekerjaannya, atau hasil usaha seseorang atas kemampuan sifat atau karakteristik individu dan persepsinya terhadap peran yang harus dilakukannya.
Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perawat wanita dalam penelitian ini mengacu pada gagasan Gomes (2000: 142) namun menghilangkan satu indikator yaitu quantity of work karena pekerjaan perawat tidak dapat diukur dari segi jumlah pekerjaan.
a. Quality of work: ketepatan waktu bagi perawat untuk melaksanakan tugastugasnya dan kesesuaian dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan
 b. Job knowledge: pengetahuan yang dimiliki perawat mengenai tugas-tugas utamanya
c. Creativeness: keterampilan tambahan yang menunjang pekerjaan
d. Cooperative: kesediaan bekerjasama dengan rekan sesama perawat maupun dokter
 e. Dependability: dapat diandalkan dan dapat dipercaya jika harus bertugas sendirian
f. Initiative: semangat dan antusisame untuk melaksanakan tugas-tugasnya
g. Personal qualities: memiliki kepribadian yang teliti dan tekun
Pernyataan kuesioner menggunakan ukuran 5 poin Skala Likert, dimana poin 1= sangat tidak baik dan poin 5= sangat baik

Alat Ukur Work-family conflict (skripsi dan tesis)

Work- family conflict adalah konflik yang terjadi karena adanya pertentangan peran dalam keluarga dan dalam pekerjaan, dimana responden dituntut sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga dan memiliki pekerjaan sebagai perawat dengan jam kerja dan beban kerja yang rawan menimbulkan konflik. Work family conflict dalam penelitian ini dibagi menjadi dua dimensi dimana masing-masing akan diukur pengaruhnya terhadap job performance. Sehingga keduanya akan menjadi variabel yang masing-masing disebut sebagai X1 dan X2 yakni work interference with family (WIF) sebagai X1 dan family interference with work (FIW) sebagai X2. Pengukuran untuk masing-masing pernyataan dalam tiap variabel tersebut menggunakan ukuran 5 poin Skala Likert, dimana poin 1= sangat tidak setuju hingga poin 5= sangat setuju. Indikator yang digunakan untuk work interference with family (WIF) dan family interference with work (FIW) disesuaikan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Greenhaus dan Beutell (1985:77).

 Berdasarkan jurnal Carlson, Kacmar dan Williams (2000) yang mengacu pada pendapat Greenhaus dan Beutell (1985), Gutek dkk (1991), work family conflict dibagi menjadi work interference with family (WIF) dan family interference with work (FIW) dimana keseluruhannya memiliki 6 indikator sebagai berikut.

1. Work Interference with Family
 a. Time based work interference with family adalah ketika peran seorang perawat di rumah sakit bersaing untuk waktu dan waktu tersebut dihabiskan untuk aktivitas dalam pekerjaan yang menghalangi aktivitas di rumah.
b. Strain based work interference with family adalah konflik yang memandang ketegangan dari peran perawat yang mengganggu dan bertentangan dengan pratisipasi dari perannya di rumah
. c. Behavior based work interference with family adalah konflik yang terjadi ketika suatu perilaku spesifik yang diperlukan dalam peran perawat tidak kompatibel dengan harapan perilaku dalam peran di rumah.
 2. Family Interference with Work
 a. Time based family interference with work adalah konflik yang terjadi ketika peran di rumah secara serempak bersaing untuk waktu seseorang dan waktu itu dihabiskan untuk aktivitas yang menghalangi untuk menyelesaikan aktivitas pada pekerjaan.
 b. Strain based family interference with work adalah konflik yang memandang ketegangan dari peran di rumah mengganggu dan bertentangan dengan partisipasi dari peran sebagai perawat.
c. Behavior based family interference with work adalah konflik yang terjadi ketika suatu perilaku spesifik yang diperlukan dalam peran di rumah tidak kompatibel dengan harapan perilaku dalam peran sebagai perawat

Pengaruh Work Family Conflict terhadap Job Performance dimoderasi Self efficacy (skripsi dan tesis)

Self-efficacy didefinisikan sebagai kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuannya untuk mengelola dan mengeksekusi tindakan yang dapat dikatakan sebagai kinerja/ performance (Bandura, 1986, p.391). Bandura mengatakan bahwa sel-efficacy berpengaruh penting pada human action dan performance. Bandura menambahkan bahwa kebiasaan seseorang juga dapat mempengaruhi performance, dimana penelitian empiris telah menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara self-efficacy dengan kebiasaan manusia (e.g., Barling dan Beattie, 1983; Stumpf, Brief, dan Hartman, 1987; Taylor, Locke, Lee, dan Gist, 1984). Meta-analysis yang telah dilakukan oleh Sadri dan Robertson (1993) menunjukkan bahwa self-efficacy berhubungan positif dengan performance dan kebiasaan dalam konteks organizational behavior. Speier dan Frese (1997) dalam penelitiannya pada warga Jerman Timur mengatakan bahwa self-efficacy berperan penting untuk menghasilkan performance yang baik. Jika seseorang berpikiran bahwa dirinya tidak mampu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, maka kemungkinan dia akan benar-benar tidak mampu menyelesaikannya. Lebih lanjut Bandura (1986) menambahkan bahwa self-efficacy mempengaruhi ekspektasi seseorang dalam berkinerja untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan.
Dalam Cognitive Social Theory yang dikemukakan oleh Bandura, dikatakan bahwa self-efficacy merupakan kunci dalam perubahan psikologis dan kualitas dari performance ketika individu tersebut mengalami suatu pengalaman negatif atau tekanan/ stress. Fungsi dari self-efficacy ini dapat diaplikasikan dalam work family conflict. Bernas et al. (2000) dalam penelitiannya menemukan bahwa self-efficacy berperan sebagai moderator dalam hubungan antara bakat skolastik, kinerja akademik, dan ketekunan. Selain itu, Matsui et al. (2008) menemukan bahwa self-efficacy berperan sebagai moderator dalam hubungan antara work family conflict dan tekanan kerja. Penelitian ini kemudian memberikan gambaran bahwa self-efficacy memungkinkan menjadi variabel moderator dalam hubungan antara work family conflict dengan job performance. Seorang individu yang memiliki self-efficacy tinggi, meskipun dia mengalami work family conflict, maka dia akan tetap dapat menghasilkan kinerja yang baik.

Pengaruh Work Family Conflict terhadap Job Performance melalui Job Satisfaction (skripsi dan tesis)

Lambert et al. (2002) menyatakan bahwa work family conflict menjadi penting untuk diperhatikan oleh perusahaan karena hal ini berhubungan dengan adanya konsekuensi negatif, dimana salah satunya adalah penurunan kepuasan kerja. Boles dan Babin, 1996 dalam Boles et al., 2001 menambahkan bahwa “work family conflict berhubungan dengan sejumlah sikap dan konsekuensi pekerjaan yang negatif, termasuk rendahnya kepuasan kerja”. Selanjutnya Kossek dan Ozeki (1998) dalam Haar (2005: 3) menemukan bahwa “karyawan yang memiliki work family conflict tinggi cenderung memiliki kepuasan yang rendah pada pekerjaan”. Dessler dalam Handoko (2001: 196) menyatakan bahwa “karyawan yang mendapatkan kepuasan kerja biasanya mempunyai catatan kehadiran dan perputaran yang lebih baik, kurang aktif dalam kegiatan serikat karyawan dan berprestasi kerja lebih baik daripada karyawan yang tidak memperoleh kepuasan”. Ivancevich (1978) mengindikasikan bahwa kepuasan kerja akan membuat karyawan berkinerja lebih efektif

Pengaruh Work Family Conflict terhadap Job Performance (skripsi dan tesis)

Beberapa studi telah meneliti hubungan antara Work Family Conflict (WFC) dengan job performance dengan hasil yang beragam. Buttler (2004: 554) menyatakan bahwa “jika work family conflict terjadi, maka secara tidak langsung akan berpengaruh pada mutu pekerjaan dan kemudian berimbas pada performa kerja seseorang”. Ini memunculkan gagasan bahwa work family conflict tidak hanya menjadi permasalahan dalam keluarga namun juga menjadi permasalahan dalam perusahaan. Karatepe dan Sokmen (2006) dalam penelitiannya pada karyawan frontline hotel di Turki menemukan bahwa work family conflict (WFC) berhubungan negatif dengan kinerja karyawan. Selain itu Netemeyer, Maxham III dan Pullig (2005) dalam penelitian dengan sampel karyawan customer service, menemukan bahwa work family conflict (WFC) berpengaruh signifikan pada kinerja karyawan. Steenbergen dan Ellemers (2009) menambahkan, jika para pekerja seringkali merasa bahwa partisipasi mereka dalam keluarga membuat mereka sulit untuk memenuhi peran dalam pekerjaan, seharusnya kinerja dalam pekerjaan akan terkena dampaknya.

Kriteria Untuk Mengukur Job Performance (skripsi dan tesis)

Untuk mengukur performance terlebih dahulu harus diketahui kriterianya, menurut Jossup dan Jessup dalam As’ad (2003: 62), yang pertama diperlukan dalam mengukur performance adalah ukuran mengenai sukses atau tidaknya suatu pekerjaan dapat diselesaikan dan yang kedua adalah bagian-bagian mana yang dianggap penting sekali dalam suatu pekerjaan. Jossup dan Jessup dalam As’ad (2003: 62) menambahkan bahwa pengukuran job performance atau kinerja tergantung pada jenis pekerjaan dan tujuan dari organisasi. Soedjono (2005) mengatakan bahwa beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur performance karyawan secara individu adalah:

 a. Kemampuan kerja. Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kualitas standar perusahaan
 b. Kuantitas. Jumlah yang dihasilkan atau jumlah aktivitas yang dapat diselesaikan
 c. Kualitas. Hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati sempurna atau memenuhi tujuan yang diharapkan dari pekerjaan tersebut
d. Efisiensi waktu. Yaitu dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditetapkan serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas yang lain
 e. Memenuhi target kontribusi. Yaitu kontribusi kerja yang dihasilkan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan perusahaan

 Gomes (2000:142) mengemukakan kriteria performance yang didasarkan atas deskripsi perilaku yang spesifik, yaitu:

 1. “Quantity of work, yaitu jumlah hasil kerja yang didapat dalam suatu periode waktu yang ditentukan;

 2. Quality of work, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syaratsyarat kesesuaian dan kesiapan;

3. Job knowledge, yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan ketrampilan;

 4. Creativeness, yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul;
5. Cooperative, yaitu kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain (sesame anggota organisasi);
6. Dependability, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam kehadiran dan penyelesaian kerja;
7. Initiative, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam tanggung jawab besar; 8. Personal qualities, yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahtamahan, dan integritas pribadi”.
Gomes (2000: 142) menyatakan bahwa “ukuran performance yang bersifat kuantitatif seperti satuan-satuan produksi dan volume penjualan menghasilkan pengukuran yang konsisten secara relatif. Kriteria-kriteria yang sifatnya subyektif, seperti sikap, kretifitas, dan kerjasama, menghasilkan pengukuran yang kurang konsisten, tergantung pada siapa yang mengevaluasi, dan bagaimana pengukuran itu dilakukan”.

Fungsi Penilaian Job Performance (skripsi dan tesis)

Tujuan utama dari penilaian performance adalah untuk memberikan karyawan umpan balik terhadap performance, untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan, untuk membuat keputusan promosi dan penghargaan, untuk membuat keputusan demosi dan pemberhentian, serta mengembangkan informasi tentang seleksi organisasi dan keputusan penempatan (Nelson dan Quick, 2000). Sulistyani dan Rosidah (2003: 225) mengatakan bahwa manfaat penilaian performance bagi organisasi adalah untuk (1) penyesuaian-penyesuaian kompensasi, (2) perbaikan performance, (3) kebutuhan latihan dan pengembangan, (4) pengambilan kepitusan dalm hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja, (5) untuk kepentingan penelitian kepegawaian, dan (6) membantu diagnosis terhadap kesalahan desain karyawan. Selain itu, Siswanto (1999: 25) mengatakan bahwa penilaian performance bertujuan untuk mengkomunikasikan tujuan-tujuan manajemen dan tujuan karyawan, memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, mendistribusikan imbalan, dan untuk mengadakan penelitian mengenai manajemen kinerja.

Job Performance (skripsi dan tesis)

Performance menurut Bernardin dan Russel (1993: 379) adalah “suatu catatan prestasi yang dihasilkan selama periode tertentu”. Sedangkan Byars dan Rue (1995: 482) menyatakan bahwa “performance merupakan tingkat pencapaian tugas-tugas dari pekerjaan individu yang bersangkutan”. Porter dan Lawler dalam Byars dan Rue (1995: 499) menambahkan bahwa “performance adalah seperangkat hasil usaha seseorang yang dimodifikasikan dengan kemampuan, sifat atau karakteristik individu dan persepsinya terhadap peran yang harus dilakukannya”. Jika seorang karyawan dalam suatu perusahaan memiliki performance yang baik, ini akan menunjang pencapaian tujuan perusahaan tersebut secara keseluruhan. Menurut Rivai (2004: 309), performance merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Kemudian menurut Mangkunegara (2000: 67), performance karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Job Satisfaction (skripsi dan tesis)

 

Hartline dan Ferrel (1996) dalam Karatepe dan Killic (2007) menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat digambarkan melalui kepuasan terhadap berbagai hal yang terkait dengan (1) kepuasan terhadap pekerjaan secara keseluruhan, (2) kepuasan terhadap rekan kerja, (3) kepuasan terhadap atasan, (4) kepuasan terhadap kebijakan organisasi, (5) kepuasan terhadap dukungan organisasi kepada karyawan, (6) kepuasan terhadap gaji/ upah, dan (7) kepuasan terhadap pengembangan diri di organisasi. Berkaitan dengan kepuasan terhadap pimpinan, Ranupandoyo (1997) mengatakan bahwa setiap atasan mempunyai kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan bawahannya. Khan dalam Husna (1997) mengemukakan keinginan karyawan terhadap fungsi pimpinan yaitu memenuhi kebutuhan bawahan, memberikan pedoman dalam pencapaian tujuan perusahaan sekaligus pencapaian tujuan karyawan, menghilangkan hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan, dan menciptakan tujuan karyawan yang menunjang tujuan perusahaan. Mengenai kepuasan terhadap gaji/ upah, Arnold dan Fieldman (1986) menyatakan bahwa gaji memainkan peran nyata dalam kepuasan kerja, sebab gaji dapat digunakan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan, symbol dari prestasi, dan sumber pengakuan pada pekerja sebagai refleksi penghargaan atas sumbangan karyawan pada perusahaan. Selanjutnya mengenai kepuasan terhadap kesempatan pengembangan diri di organisasi, Robbins (2003) mengatakan bahwa karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beberapa tugas, kebebabasn dan umpan balik tentang seberapa baiknya mereka melakukan pekerjaan itu, yang secara mental menantang. Smith, Kendal, Hulin dalam Luthans (1998: 144) mengidentifikasikan lima dimensi atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang merasa puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya, yaitu: 1. Gaji/ upah (pay) Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup karyawan yang dianggap layak atau tidak 2. Pekerjaan itu sendiri (work itself)
 Setiap pekerjaan memerlukan keterampilan tertentu. Sukar atau tidaknya suatu pekerjaan akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan kerja 3. Promosi (promotion) Merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja 4. Penyelia (supervision) Penyelia yang baik adalah yang mau menghargai pekerjaan bawahannya. Bawahan seringkali menganggap bahwa penyelianya adalah sebagai figur ayah atau ibu sekaligus atasan 5. Teman sekerja (coworkers) Dapat digambarkan sebagai hubungan antara karyawan dengan atasannya dan dengan karyawan lain baik yang sama maupun berbeda jenis pekerjaannya Menurut Robbins (2006), aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja adalah:
1. Pekerjaan yang Menantang Merupakan pekerjaan-pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan dan menawarkan satu varietas tugas, kebebasan dan umpan balik tentang seberapa baiknya melakukan pekerjaan itu, yang secara mental menantang. Karyawan lebih memilih pekerjaan-pekerjaan yang dapat meningkatkan kepuasan dan menyebabkan angka ketidakhadiran menjadi lebih rendah.
 2. Ganjaran yang Pantas Imbalan yang pantas merupakan keinginan karyawan terhadap sistem upah dan kebijakan promosi yang mereka pandang adil dan segaris dengan harapan mereka. Bila upah yang didapat dirasa adil oleh karyawan berdasarkan tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar pengupahan komunitas, maka akan dapat menghasilkan kepuasan. 3. Kondisi Kerja yang Mendukung Karyawan lebih menyukai lingkungan fisik yang tidak berbahaya atau yang nyaman. Selain itu kebanyakan karyawan lebih suka bekerja tidak jauh dari rumah, dalam fasilitas yang bersih dan relatif modern, dan dengan alat dan perlengkapan yang memadai. Kondisi kerja yang mendukung baik dari fisik maupun non fisik dapat memberikan kepuasan kerja karyawan. 4. Rekan Kerja yang Mendukung Robbins (2006) mengatakan bahwa “dari kerja, orang mendapatkan lebih dari sekadar uang atau prestasi-prestasi yang berwujud. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial”. Perilaku dari pimpinan juga merupakan penentu utama kepuasan kerja. 5. Kesesuaian Kepribadian dengan Pekerjaan Orang yang berkepribadian kongruen dengan pekerjaan mereka akan merasa bahwa mereka memiliki bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Dengan demikian akan lebih besar kemungkinan untuk berhasil pada pekerjaan tersebut sehingga kemudian mereka akan merasa puas pada pekerjaannya

Fungsi Job Satisfaction (skripsi dan tesis)

 Kreitner dan Kinicki (2005:271) menyatakan bahwa “karyawan akan merasa puas apabila karyawan tersebut merasa perusahaan telah memberikan penghargaan yang terpenuhi”. Kreitner dan Kinicki menambahkan bahwa “penghargaan yang terpenuhi adalah keadaan bila seseorang mendapatkan yang dia harapkan dari suatu pekerjaan”. Menurut Kreitner dan Kinicki (2005:272- 276), untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawannya, manajer perlu memperhatikan konsekuensi dari kepuasan kerja yaitu (1) motivasi, (2) keterlibatan dalam pekerjaan, (3) perilaku sebagai anggota organisasi yang baik, (4) komitmen organisasi, (5) ketidakhadiran, (6) berhentinya karyawan dari pekerjaan, (7) stress yang dirasakan, dan (8) prestasi kerja. Davis dan Newstrom (1997:106-109) menjelaskan bahwa manajer perlu mengetahui kepuasan karyawannya dan berusaha untuk meningkatkannya agar dapat membangun organisasi yang lebih baik.
 Beberapa ahli seperti Straus dan Sayles (dalam Handoko, 2001: 195) menyatakan bahwa kepuasan kerja penting untuk aktualisasi diri. Karyawan yang tidak mendapat kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai kematangan psikologis, melainkan akan mencapai frustasi. Karyawan seperti ini akan mudah melamun, emosi tidak stabil, sering absen, dan melakukan kesibukan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Dessler (1992: 364) berpendapat bahwa karyawan yang mendapat kepuasan kerja akan mempunyai catatan kehadiran dan perputaran tenaga kerja yang lebih baik, kurang aktif dalam kegiatan serikat pekerja dan (kadang-kadang) kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak mendapatkan kepuasan. Dari pendapat Dessler (1992: 364) tersebut dapat dilihat bahwa kepuasan kerja mempengaruhi kinerja (job performance)

Job Satisfaction (skripsi dan tesis)

Kepuasan kerja adalah “perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya” (Robbins, 2003:99). Kreitner dan Kinicki (2005:271) menambahkan bahwa kepuasan kerja adalah “suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan”. Terdapat berbagi definisi mengenai kepuasan kerja, salah satunya yang dikemukakan oleh Sutrisno (2009:78). Sutrisno mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu reaksi emosional yang kompleks. Reaksi emosional ini adalah merupakan akibat dari dorongan, keinginan, tuntutan, dan harapan-harapan karyawan terhadap pekerjaan yang dihubungkan dengan realita-realita yang dirasakan karyawan sehingga menimbulkan suatu bentuk reaksi emosional yang berwujud perasaan senang, perasaan puas, ataupun perasaan tidak puas. Pendapat ini didukung oleh Yukl dan Wexley (2005) bahwa “kepuasan kerja merupakan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya”.

 Sutrisno menambahkan bahwa kepuasan kerja juga merupakan suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerja sama antar karyawan, imbalan yang diterima karyawan, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Pendapat ini didukung oleh Tiffin (1958) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja berhubungan erat dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya sendiri, situasi kerja, kerja sama antara pimpinan dengan sesama karyawan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Self-Efficacy (skripsi dan tesis)

 

Teori self-efficacy memperkenalkan gagasan bahwa persepsi dari kemampuan individu dipengaruhi oleh empat factor: mastery experience, vicarious experience, verbal persuasion, dan somatic and emotional state (Bandura, 1994, 1997; Pajares, 2002).

1. Mastery experience.
Kita semua memiliki mastery experiences, yakni suatu pengalaman yang didapatkan ketika kita melakukan sesuatu dan berhasil, maka artinya kita telah ahli/ master dalam suatu hal tersebut.
2. Vicarious experience.
 Faktor lain adalah vicarious experience atau observasi mengenai keberhasilan dan kegagalan yang dicapai diri sendiri. Ketika seorang individu melihat individu lain dengan banyak kesamaan telah mencapai suatu keberhasilan dalam melakukan sesuatu, maka itu dapat meningkatkan self-efficacy.
3. Verbal persuasion.
 Faktor ketiga adalah verbal or social persuasion. Ketika orang meyakini secara verbal bahwa dirinya bisa melakukan suatu hal, maka dia akan benar-benar dapat melakukannya. Mendapatkan dukungan verbal akan membuat seseorang merasa yakin pada dirinya sendiri.
4. Somatic and emotional state.
Keadaan psikologis dan emosional seseorang ketika melakukan sesuatu hal akan berdampak pada keberhasilan dan kegagalannya. Stress, kecemasan, kekhawatiran, dan rasa takut adalah perasaan negatif yang dapat mempengaruhi self-efficacy dan menuntun individu dalam kegagalan dan ketidakmampuan untuk perform dalam tugas-tugasnya (Pajares, 2002). Situasi stress membangun gairah emosi, yang mana hal tersebut berpengaruh pada self-efficacy individu dalam mengatasi situasi tersebut (Bandura dan Adams, 1977). Berbicara mengenai emosi negative yang dapat mempengaruhi self-efficacy, terkadang ada pula emosional yang bersifat positif.
Secara singkat, dalam teori self-efficacy, verbal persuasion, mastery experiences,vicarious experiences, dan somatic and emotional states mempengaruhi self-efficacy, dan kemudian mempengaruhi kebiasaan (dapat

Peran Self-Efficacy (skripsi dan tesis)

Self-efficacy memiliki peran penting dalam aktivitas individual dan lingkungan. Teori sosial kognitif berpendapat bahwa keyakinan individual mengenai kemampuan mereka (self-efficacy beliefs) mempengaruhi tujuan individual dan perilaku (Bandura, 1986). Lebih lanjut, teori sosial kognitif mengemukakan bahwa self-efficacy beliefs dapat menggambarkan sejauh mana seseorang bertindak dalam pekerjaannya, seberapa besar usahanya, seberapa besar ketekunannya ketika hambatan muncul, dan keseluruhan level performance (Bandura, 1986). Individu dengan self-efficacy beliefs yang kuat memiliki ketekunan yang lebih besar dan kemauan lebih untuk menyelesaikan pekerjaan yang sulit (Bandura, 1982). Penelitian telah menemukan bahwa self-efficacy beliefs dapat meningkatkan performance individu, keinginan belajar, persuasi sosial, dan sisi psikologis serta reaksi afektif (Lent and Brown, 1996). Bandura (1997) menambahkan bahwa ada hubungan negative antara self-efficacy dengan tingkat stress. Individu yang merasa stress seringkali memiliki self-efficacy beliefs yang rendah, dimana mereka merasa kurang mampu menyelesaikan tugas-tugasnya. Model kognitif memberikan gagasan bahwa penilaian seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri berdampak penting pada keberhasilan mereka mengatasi suatu masalah dan stress (Folkman, 2001; Lazarus and Folkman,1984).
Secara khusus, self-efficacy diidentifikasi merupakan asset penting untuk membantu mengatasi stress karena peran ganda (Kossek et al., 2006; Thomas and Ganster, 1995). Berdasarkan teori sosial-kognitif yang dikemukakan Bandura mengenai self-efficacy, self-efficacy yang kuat menunjukkan self-evaluations yang positif sehingga individu memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk memobilisasikan sumberdaya yang dimilikinya guna menyelesaikan tugas-tugas spesifik (Wood and Bandura, 1989). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa orang tua yang bekerja dan memiliki self-efficacy yang lebih tinggi dapat mengurangi level FIW dan WIF (Cinamon, 2006)

Self-Efficacy (skripsi dan tesis)

Dalam teori sosial kognitif, Bandura (1986) menjelaskan suatu model dimana faktor personal internal (mencakup sisi kognitif dan afektif), faktor lingkungan eksternal, dan faktor keterbukaan perilaku secara dinamis saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam model ini, teori sosial kognitif menguji berbagai variable sociocognitive, termasuk self-efficacy beliefs, yang mempengaruhi fungsi psychosocial (Bandura, 1986). Self-efficacy beliefs merupakan keyakinan individual mengenai kapabilitas mereka untuk bekerja dengan baik (Bandura, 1977)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Work-Family Conflict (skripsi dan tesis)

Yang et al. (2004) menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi munculnya work-family conflict, yaitu tuntutan kerja (work demand) dan tuntutan keluarga (family demand). Yang et al. (2004) menambahkan bahwa tuntutan kerja muncul karena adanya kelebihan beban kerja dan tekanan waktu dari pekerjaan sedangkan tuntutan keluarga muncul karena tekanan waktu yang berkaitan dengan tugas rumah tangga misalnya mengurus anak atau menjaga rumah. Menurut Greenhaus dan Beutell (1985), work-family conflict muncul karena adanya beberapa faktor yaitu tekanan pekerjaan (job stressor), tekanan keluarga (family stressor), keterlibatan pekerjaan (job involvement), dan keterlibatan keluarga (family involvement). Greenhaus dan Beutell (1985) menambahkan bahwa “tekanan pekerjaan dapat berupa beban pekerjaan yang terlalu berat, tidak adanya peran yang jelas dalam pekerjaan, dan kurangnya otonomi. Tekanan keluarga adalah beban yang harus ditanggung seseorang karena kehidupan keluarganya. Keterlibatan pekerjaan menunjukkan sejauh mana seseorang memihak secara psikologis pada pekerjaannya. Sedangkan keterlibatan keluarga menunjukkan sejauh mana seseorang memihak atas perannya dalam keluarga”.

Bentuk Work-Family Conflict (skripsi dan tesis)

Netemeyer, Boles dan McMurrian (1996) sesuai dengan Greenhaus dan Beutell (1985) dalam Carlson, dkk (2000) mengemukakan bahwa “ada tiga bentuk dari work-family conflict yaitu time-based, strain-based, dan behavior-based”. Ketiga sumber konflik ini terbukti mendukung terjadinya work-family conflict (Frone et al., 1997).

 a) Time-based Conflict
Konflik time-based terjadi ketika peran seseorang bersaing untuk waktu dan waktu tersebut dihabiskan untuk aktivitas yang menghalangi aktivitas lainnya. Konflik ini berkaitan dengan peran yang berlebihan. Sumber konflik time-based yang berasal dari pekerjaan biasanya berupa jam atau waktu yang berlebihan dalam pekerjaan, jadwal pekerjaan yang tidak fleksibel, atau pekerjaan yang menggunakan sistem shift kerja. Sedangkan sumber konflik time-based yang berasal dari keluarga biasanya berupa tanggungan mempunyai anak kecil, mempunyai keluarga besar, atau suami-istri sama-sama bekerja full-time

 b) Strain-based Conflict
Konflik strain-based memungkinkan timbulnya stress dalam pekerjaan maupun keluarga (Hertz, 1986). Ketika strain (ketegangan) muncul yang disebabkan karena salah satu dari pekerjaan atau keluarga, maka dapat mempengaruhi performance yang lainnya. Sumber konflik strain-based berasal dari pusat pekerjaan dan berhubungan dengan role ambiguity, rendahnya dukungan sosial dari organisasi, serta masalah pengembangan karir (Greenhaus dan Beutell, 1985). Contoh yang berhubungan dengan role ambiguity adalah ketidakjelasan peran yang overload sehingga menghalangi performance di domain yang lain. Netemeyer et al. (1996) menjelaskan bahwa konflik strain-based terjadi ketika meningkatnya ketegangan yang muncul akibat adanya tekanan pada ketidakpuasan, marah, khawatir atau ketakutan yang muncul dari salah satu domain sehingga mempersulit permintaan dari domain yang lain.
 c) Behavior-based Conflict
Greenhaus dan Beutell (1985) berpendapat bahwa pola spesifik pada role behavior (perilaku peran) memungkinkan pertentangan antara harapan dengan kenyataan dalam perilaku di peran lain. Behavioral expectation adalah satu sumber ketidakcocokan dengan harapan dari sumber lain yang bisa menciptakan behavior-based conflict. Konflik ini terjadi ketika perilaku yang ditunjukkan dalam sebuah domain tidak sesuai dengan tuntutan peran dari domain yang lain. Sebagai contohnya adalah kebiasaan dan peran ekspektasi yang menghalangi peran di domain lain. Misalnya ketika gaya perilaku yang ditunjukkan seorang karyawan di tempat dia bekerja tidak disukai oleh pasangan dan anak-anaknya di A rumah, sehingga perilaku tersebut mempengaruhi kehidupan keluarga (Edward dan Rothbard, 2000)

Dimensi Work-Family Conflict (skripsi dan tesis)

Menurut Boyar et al. (2005) work family conflict (WFC) mempunyai dua arah yakni work interference with family (WIF) dan family interference with work (FIW), sehingga konflik yang muncul terkait dengan dua domain tersebut keduanya merupakan hal yang berbeda sehingga mempunyai penyebab dan akibat yang berbeda pula. Beberapa studi menguji work family conflict dalam dua dimensi. Pertama disebut dengan work interference with family (WIF) yakni konflik ini dapat tumbuh dari pekerjaan yang kemudian mengganggu urusan keluarga. Sebagai contoh, orang tua yang merasa bahwa pekerjaan mereka menghalangi untuk menghabiskan waktu penting bersama anak-anaknya yang masih kecil di rumah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa WIF menjadi kesatuan dengan kematian pekerjaan (Bacharach, 1991), depresi (Thomas dan Ganster, 1995) dan kualitas kehidupan keluarga yang rendah (Higgin dan Duxbury, 1992). Dimensi kedua adalah family interference with work (FIW), yakni konflik yang terjadi ketika urusan keluarga dicampuradukkan dengan pekerjaan. Sebagai contoh, seorang karyawan yang marah karena harus meninggalkan pekerjaan lebih awal untuk menjalankan fungsinya dalam keluarga atau seorang karyawan yang merasa frustasi karena terlambat pergi bekerja karena sebelumnya harus mengantar anaknya ke sekolah. Disamping penelitian mengenai WIF, beberapa penelitian mencatat FIW sebagai sebuah konsep yang berbeda (Gutek et al., 1991; Frone et al., 1992; Netemeyer et al., 1996)

Pengertian Work-Family Conflict (skripsi dan tesis)

Pengertian work-family conflict menurut Greenhaus dan Beutell (1985:77) adalah “suatu bentuk inter-role conflict atau konflik antar peran dimana tekananperan dari domain pekerjaan dan keluarga yang saling bertentangan dalam beberapa hal”. Konflik antar peran merupakan bentuk dari konflik peran dimana tekanan muncul karena adanya partisipasi dari peran lain. Khan et al. (1964) memberikan contoh konflik antar peran yaitu pekerjaan yang melebihi jam kerja atau take-home work yang kemudian memunculkan tekanan dari pasangan (suami/ istri) di rumah agar lebih diperhatikan, dan kemudian konflik ini muncul diantara peran sebagai seseorang yang vokal. Khan et al. (1964) menambahkan bahwa konflik antar peran dialami ketika tekanan meningkat di suatu peran yang bertentangan dengan peran lain. Khan et al. (1964) menegaskan bahwa ketidaksesuaian tekanan ini muncul ketika partisipasi di salah satu peran membuat peran yang lain menjadi dirasa sulit. Voydanoff (2005) berpendapat bahwa “WFC adalah evaluasi kognitif dari sumber dan tuntutan pekerjaan dan keluarga. Keterlibatan satu domain (pekerjaan) membatasi partisipasi domain lain (keluarga)”.

 Greenhaus dan Beutell (1985) mendefinisikan work-family conflict sebagai sebuah bentuk dari konflik antar peran dimana tekanan muncul dari pekerjaan dan keluarga ketika keduanya menuntut tanggungjawab yang sama besarnya. Selain itu Frone (2000) mendefinisikan work-family conflict sebagai bentuk konflik peran dimana tuntutan peran dari pekerjaan dan keluarga tidak dapat disejajarkan dalam beberapa hal. Work-family conflict terjadi dalam bentuk yang beragam (Greenhaus dan Beutell, 1985). Kossek dan Ozeki (1998) menyatakan bahwa work-family conflict berhubungan dengan rendahnya kepuasan kerja secara keseluruhan, dan kecenderungan negatif lain seperti kelelahan emosional (Boles dkk., 1997), serta mengakibatkan peningkatan stress, penurunan performance baik di rumah maupun pada pekerjaan, serta penurunan semangat dan kepuasan kerja (Allen et al., 2000; Frone et al.., 1992; Voydanoff, 2005)

Hubungan antara Spouse Support dan Work-Family Conflict (skripsi dan tesis)

Spouse support atau sering disebut dengan dukungan dari pasangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi work-family conflict. Spouse support berkaitan dengan dukungan pasangan untuk mengatasi tingginya intensitas waktu kerja di kantor dan di rumah pada istri. Sehingga, untuk menjadi seorang istri yang baik maka perempuan harus mampu menyeimbangkan segala bentuk tugas yang dijalankan ketika bekerja dan mengurus rumah tangga. Maka, hal yang paling dibutuhkan oleh seorang istri adalah dukungan dari suami atau pasangan agar apa yang dikerjakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun, sebaliknya jika seorang perempuan yang memiliki peran ganda tidak mendapatkan dukungan yang kuat dari pasangan maka hal ini dapat mempengaruhi terjadinya work-family conflict. Jones dan Jones (Putrianti, 2007) menemukan bahwa adanya dukungan dari pasangan sangat berkaitan dengan suksesnya peran ganda (dual-career marriage) yang dijalankan oleh seorang istri. Dalam penelitiannya terdapat berbagai sikap seperti pasangan yang menunjukkan perasaan terancam akan rasa tersaingi dan kecemburuan status yang dimiliki oleh istri yang bekerja. Adapun, sikap suami yang tidak keberatan dengan dual-career yang dijalankan oleh seorang istri, selagi istri mampu memenuhi kebutuhan suami. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan suami dapat memberikan kesejahteraan, kepuasan, kebahagiaan dalam keluarga dan karier yang dijalankan seorang istri sehingga mampu mengatasi terjadinya workfamily conflict.
 Pentingnya dukungan sosial yang diberikan pasangan dapat mempengaruhi dilema yang dirasakan oleh seorang perempuan terkait pekerjaan dan keluarga (Suriyasam dalam Putrianti, 2007). Diperkuat dengan pernyataan bahwa dukungan dari pasangan yang diberikan secara konsisten dan intens dapat melindungi psikis individu dari kondisi stres sehingga meningkatkan kesehatan psikis oleh (Cassel & Cob dalam Putrianti, 2007). Hal ini membuktikan bahwa dukungan dari pasangan atau suami mampu mengurangi terjadinya stres pada istri yang berakibat pada work-family conflict. Ford, Heinen, dan Langkamer (Soeharto & Kuncoro, 2015) menyatakan bahwa keluarga menjadi hal utama bagi wanita yang sudah menikah sedangkan bagi pria yang sudah menikah pekerjaan menjadi hal yang penting bagi berlangsung nya finansial dan kesejahteraan rumah tangga. Wanita cenderung mengalami konflik dalam keluarga karena sifat kerja yang dijalankan oleh wanita bersifat rutinitas dan pekerjaan pria di dalam keluarga lebih luang. Sehingga, dalam hal ini adanya dukungan suami sangat dibutuhkan dilihat lebih jauh karena waktu suami dalam keluarga lebih luang sehingga sangat mungkin bagi suami untuk menjadi bagian dari spouse support untuk menghambat terjadinya work-family conflict pada istri yang berkarier. Diperkuat oleh pendapat dari Cohen dan Syme (Putri, 2011) dimana peran dari dukungan sosial terutama keluarga yaitu suami terhadap individu atau istri yang memiliki beban kerja yang berat dan rentan terhadap perasaan stres akan sangat bermanfaat, untuk dapat mengurangi peningkatan dan 35 mencegah terjadinya stres berkelanjutan, situasi krisis, dan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan hidup pasangan. Soeharto dan Kuncoro (2015) menyimpulkan berbagai penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya work-family conflict karena adanya dukungan sosial atau dukungan pasangan. Dukungan suami dapat berupa bantuan nasihat, tenaga, dan pengertian terhadap situasi yang dialami oleh istri. Dalam hal ini dapat mengurangi work-family conflict yang dialami oleh istri. Sehingga hasil penelitian dari Soeharto dan Kuncoro (2015) juga mendukung dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa terdapat kesesuaian model teoritis dengan data faktual yang mengasosiasikan spouse support, work-family conflict dan kepuasan kerja pada ibu rumah tangga yang bekerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh dari spouse support terhadap kepuasan kerja yang mana dapat mempengaruhi pihak ketiga yaitu workfamily conflict yang terjadi pada ibu rumah tangga yang berkarier. Maka, work-family conflict dapat diturunkan dengan adanya spouse support pada seorang istri.
Gordon dan Whelan (Abd Razak dkk, 2010) menyatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh suami merupakan sebuah pelengkap yang sangat penting bagi program keluarga sejahtera. Saat ini, pasangan atau suami dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh istri yang bekerja, hal ini merupakan kunci utama untuk menyulap rumah, keluarga dan tanggung jawab pada masyarakat yang sukses. Didukung oleh pernyataan Aryee, Fields, dan Luk (Abd Razak dkk, 2010) dalam studinya yang mengungkapkan bahwa spouse support berhubungan negatif dengan work-family conflict karena dukungan pasangan dinilai sangat penting untuk mengurangi konflik dalam keluarga maupun pekerjaan yang disebabkan oleh stres yang dirasakan akibat pekerjaan dan pengasuhan yang tidak di atur dengan baik. Patel, Beekhan, Paruk, dan Ramgoon (2008) dalam penelitiannya ditemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara work-family conflict dengan spouse support, implikasi dari pernyataan ini bahwa dampak rendahnya dukungan dari pasangan sebagai support system dapat mempengaruhi stres pada perempuan sehingga menimbulkan terjadinya workfamily conflict. Hasil penelitian yang sama juga dijelaskan oleh Agustin (2016) bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara spouse support dengan work-family conflict. Hal ini berarti semakin tinggi spouse support maka semakin rendah work-family conflict, sebaliknya jika semakin rendah spouse support maka semakin tinggi work-family conflict. Dijelaskan bahwa, adanya dukungan pada pekerjaan dan pengasuhan dalam rumah tangga yang diberikan kepada seorang istri dapat menjadi pengaruh yang signifikan pada perempuan yang berkarier dan mengurus rumah tangga. Dalam hal ini, kemungkinan kecil akan terjadinya work-family conflict apabila seorang istri mendapatkan dorongan dan dukungan dari suami atau pasangannya

Aspek-aspek Spouse Support House (skripsi dan tesis)

 (Dorio, 2009) mengemukakan empat dimensi utama dukungan sosial, yaitu :
 a. Kepedulian Emosional (Emotional Concern), dimensi ini melibatkan adanya kepedulian, rasa empati, cinta, kepercayaan, dan mencakup perilaku seperti menunjukkan kepedulian yang efektif.
b. Dukungan instrumental (Instrumental Support), dimensi ini mencerminkan perilaku dan perlakuan yang diberikan seseorang secara langsung untuk membantu orang yang membutuhkan. Contohnya, membantu suami/istri untuk melakukan pekerjaan di dalam rumah tangga.
 c. Dukungan informasi (Informational Support), dukungan ini berupa dukungan informasi yang berguna bagi individu lain. Seperti, memberikan saran dalam penyelesaian masalah kepada pasangan (suami/istri).
 d. Dukungan penghargaan (Appraisal Support), dukungan ini dilakukan dengan cara memberikan penghargaan kepada orang lain sehingga individu merasa dihargai. Dukungan ini tidak hanya berkonotasi dengan evaluasi positif. Contohnya, suami/istri berterimakasih kepada pasangannya karena telah melakukan pekerjaan rumah dengan baik, atau berkonotasi negatif ketika suami/istri mengkritik pasangannya karena melakukan suatu kesalahan.
Menurut Aycan dan Eskin (2005) Terdapat dua bentuk dukungan suamiistri yaitu :
a. Dukungan emosional, diberikan dalam bentuk pemahaman yang tegas, saling mendengarkan cerita pasangan dan memberikan saran, menunjukkan kasih sayang satu sama lain, dan perhatian yang tulus dan intense untuk menunjang kesejahteraan pasangan suami-istri.
b. Dukungan instrumental, diberikan berbentuk bantuan yang nyata dari pasangan akan pekerjaan di dalam rumah tangga dan kegiatan mengasuh anak maupun bantuan untuk menyelesaikan segala bentuk pekerjaan yang harus diselesaikan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dari spouse support terbagi menjadi 5 aspek di dalamnya yaitu antara lain: dukungan emosional, dukungan informasi, dukungan instrumental, dukungan kelompok, dan dukungan penilaian positif.

Definisi Spouse Support (skripsi dan tesis)

Dalam literatur psikologi di Indonesia spouse support dapat diartikan sebagai dukungan dari suami-istri atau pasangan yang sudah menikah hal ini termaksud dalam dukungan sosial yang diberikan dari orang-orang terdekat. Menurut Hobfoll dan Stokes (Dorio, 2009) dukungan sosial didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi sosial yang aktual antar individu dengan adanya keterikatan perasaan cinta dan perhatian pada seseorang atau kelompok tertentu didalam lingkungan sosialnya. Dukungan sosial dianggap sebagai sumber daya yang didapatkan dari lignkungan, dimana individu cenderung membutuhkan bantuan kepada pendukungnya baik secara langsung atau melalui perantara yaitu dengan mengurangi tuntutan dari peran lain (House dalam Dorio, 2009) Uchio (Sarafino & Smith, 2012) menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan suatu perasaan yang menimbulkan kenyamanan, kepedulian, kepercayaan, atau tersedianya pertolongan dari orang terdekat atau kelompok. Karena, dukungan tersebut dapat berasal dari pasangan, keluarga, teman, dokter, dan perkumpulan organisasi. Seseorang yang memiliki dukungan sosial percaya bahwa mereka dicintai, berharga, dan menjadi bagian dari jejaring sosial seperti keluarga dan organisasi yang dapat membantu individu jika dibutuhkan. Menurut Aycan dan Eskin (2005) menyatakan bahwa spouse support merupakan suatu dukungan berupa seperti bantuan, saran, pengertian, dan saling memberikan satu sama lain.
Menurut Cohen dan Syme (Putri, 2011) peran dukungan sosial dalam kehidupan individu dijelaskan dalam 2 model, yaitu main effect model, dimana model ini merupakan konsep yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup individu agar terlepas dari tingkat kesulitan dan tidak ada hubungan secara khusus dengan situasi krisis. Model ini melihat fungsi dari dukungan sosial terhadap kesehatan dan kesejahteraan dengan mengabaikan tingkat stres. Dukungan ini dinilai dari derajat yang dimiliki individu yang dapat dihubungkan dengan jaringan sosial di lingkungannya. Stres-buffering model dukungan sosial ini merupakan sebuah pemenuhan kebutuhan yang muncul akibat dari pengalaman hidup yang dipenuhi dengan kejadian yang merugikan dan perasaan stres. Dukungan sosial ini melindungi individu dari efek pathogenic untuk kejadian yang dipenuhi dengan perasaan stres, dengan adanya dua point utama yang dilibatkan yaitu mencegah individu untuk menginterpretasikan bahwa suatu kejadian penuh stres dan menanggulangi dampak stres yang telah  terjadi dengan mengurangi dan menghilangkan stres yang dialami (Cohen dan Syme dalam Putri, 2011) Patel, Beekhan, Paruk, dan Ramgoon (2008) mendefinisikan spouse support sebagai dorongan langsung dari pasangan suami-istri atau orang yang berarti bagi individu. Dukungan dari pasangan dapat mempengaruhi meningkatnya kesejahteraan individu sebagai anggota keluarga, menjadi keharmonisan dalam keluarga. Dengan demikian, dalam hal ini negosiasi diperlukan setiap waktu antara pasangan agar mendapatkan penyesuaian satu sama lain. Penting untuk diketahui bahwa proses yang dilakukan tidak hanya bersifat statis, tetapi interaksi antar pasangan juga dapat bersifat dinamis, sehingga cara pasangan suami-istri bernegosiasi dapat mempengaruhi berfungsinya peran pasangan di dalam keluarga (Geldard & Geldard, 2011). Schaie dan Willis (Putrianti, 2007) menyatakan bahwa dukungan sosial dari pasangan adalah sebuah sistem yang memiliki unsur dasar dari interdependent relationship (tergantung nya suatu hubungan). Karena, setiap anggota dalam keluarga memiliki peran nya masing-masing sehingga setiap anggota memiliki ketergantungan terhadap anggota lainnya agar peran dalam rumah tangga dapat dijalankan dengan baik. Greenglass, Fiksenbaum, dan Eaton (2006) menambahkan bahwa suami yang memberikan dukungan kepada istri dapat membantu istri dalam menyelesaikan masalah yang dialami dan membesarkan hati istri agar dapat lebih semangat dalam menjalankan perannya hal ini dapat diberikan  suami dalam bentuk memberikan nasihat, memberikan informasi, dan segala sesuatu yang dapat meringankan beban istri. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa spouse support atau sering disebut dengan dukungan dari pasangan menikah (suami-istri) merupakan sebuah bentuk dukungan, dorongan, bantuan yang diberikan pasangan untuk meringankan beban kerja di dalam rumah tangga maupun pekerjaan dikantor yang direalisasikan dalam bentuk emosional maupun tindakan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Work-Family Conflict (skripsi dan tesis)

Andriani dan Faidal (2008) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi work-family conflict antara lain faktor bisnis atau pekerjaan, faktor hubungan dengan keluarga dan faktor pribadi. Faktor bisnis atau pekerjaan adalah pengaruh dari adanya jumlah jam kerja yang berlebihan, kepuasan bisnis, kesehatan pendapatan dan jumlah pekerjaan yang di emban. Adapun faktor yang disebabkan oleh hubungan dalam keluarga yaitu kebahagiaan dalam perkawinan dan jumlah anak. Faktor pribadi yang mempengaruhi yaitu adanya kepuasan hidup, tingginya pendidikan yang di dapatkan, dan persepsi individu terhadap diri sendiri. Menurut Apollo dan Cahyadi (2012) terdapat faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya konflik dalam kerja dan rumah tangga atau disebut sebagai work-family conflict yaitu penyesuaian diri dan dukungan dari keluarga. Dukungan keluarga yang diberikan menjadi hal penting bagi berlangsung nya peran individu khususnya seorang istri yang memiliki peran ganda. Hal ini dinilai dapat mengurangi work-family conflict dan stres yang dirasakan ketika menjalani perannya sebagai wanita karier dan ibu rumah tangga.
Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya work-family conflict adalah tingkat pendidikan individu. Lidz (Apollo & Cahyadi, 2012) menyatakan terdapat perasaan dilema yang dialami oleh perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, perasaan dilema antara gambaran diri terhadap kemampuan dan kesempatan yang dimiliki untuk berkarier dengan orientasi terhadap sifat feminis yang harus dijalani sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Berdasarkan uraian di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya work-family conflict dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor yang  berasal dari pekerjaan seperti intensitas jam kerja dan jumlah pekerjaan yang dijalankan. Adapun, faktor dari keluarga seperti kurangnya dukungan dari pasangan, kebahagiaan keluarga, dan ukuran keluarga. Faktor pribadi seperti tingginya pendidikan dan persepsi diri yang dibentuk.

Aspek-aspek Work-Family Conflict (skripsi dan tesis)

 Berdasarkan definisi dari Greenhaus dan Beutell terdapat 3 aspek dasar dari work-family conflict (Amaliya dkk, 2015), yaitu :
 a. Konflik karena waktu (Time Based Conflict) Aktivitas pada kedua peran tidak bisa di atur dengan baik, sehingga waktu yang di habiskan untuk satu peran lebih dominan dari peran lainnya. Terdapat dua bentuk konflik karena waktu, yaitu;
 (1) adanya tuntutan dalam sebuah peran yang menyebabkan tekanan waktu pada individu sehingga mustahil untuk memenuhi peran yang lain,
 (2) kenyamanan dalam menjalankan satu peran juga dapat menyebabkan tekanan waktu, walaupun secara fisik individu sedang memenuhi tuntutan pada peran yang lain.
1. Pekerjaan sebagai sumber dari konflik (Work related sources of conflict) adanya penggunaan waktu yang berlebihan untuk peran individu dalam pekerjaan seperti waktu lembur yang tinggi dan shift yang tidak teratur.
 2. Keluarga sebagai sumber konflik (Family-related sources of conflict) adanya tuntutan peran individu dalam keluarga sehingga waktu yang di habiskan lebih banyak untuk aktivitas di dalam keluarga.
b. Konflik karena ketegangan (Strain-Based Conflict)
 Ketika wanita yang memiliki peran ganda mengalami work-family conflict maka hal itu akan menyebabkan ketegangan. Adanya bukti nyata, dari pekerjaan yang menyebabkan stres dapat menimbulkan gejala-gejala ketegangan seperti kecemasan, kelelahan, depresi, kelesuan, dan kecenderungan untuk cepat marah. Munculnya ketegangan ini menyebabkan individu merasa kesulitan untuk menjalankan tuntutan pada peran lain.
 1. Pekerjaan sebagai sumber dari konflik (Work related sources of conflict) ketidak tepatan dan konflik yang didapatkan dalam pekerjaan dapat menyebabkan work-family conflict. Hal ini dapat memicu stres dalam pekerjaan misalnya tidak ada kecocokan antara individu dengan pekerjaan yang dijalani, adanya perasaan kecewa ketika harapan yang diinginkan tidak terpenuhi. Pada intinya pemicu work-family conflict dapat terjadi akibat stres yang muncul dari pekerjaan dan ke ikut sertaan yang tinggi pada salah satu peran dapat menimbulkan gejala ketegangan.
 2. Keluarga sebagai sumber konflik (Family related sources of conflict) konflik yang terjadi dalam keluarga peran ganda  berhubungan dengan terjadinya work-family conflict. Sehingga, dukungan dari pasangan menikah mampu menjaga keluarga dari kemungkinan terjadinya ketegangan dan work-family conflict
. c. Konflik karena perilaku (Behavior-Based Conflict) Pertentangan pada individu dapat terjadi karena adanya perbedaan tingkah laku yang diberikan pada peran tertentu. Ketika di rumah individu berperan menjadi anggota keluarga sebagai ayah atau ibu, memiliki perasaan yang hangat dan emosional, juga menjaga dan merawat anak dengan baik.
Sedangkan, di dunia kerja individu dituntut untuk berperan menjadi seorang yang mampu berfikir logis, memiliki agresivitas, dan jiwa berkuasa. Gutek, Searle, dan Klepa, (1991) menambahkan bahwa workfamily conflict memiliki dua arah, yaitu
: a. Conflict due to Work Interfering with Family (WIF) Work-family conflict terjadi karena aktivitas pekerjaan mengganggu aktivitas keluarga. Seperti, waktu kerja yang panjang membuat seseorang memiliki sedikit waktu untuk melaksanakan tugas rumah tangga.
 b. Conflict due to Family Interfering with Work (FIW) Work-family conflict terjadi karena aktivitas keluarga mengganggu aktivitas pekerjaan. Seperti, permasalahan dalam keluarga membuat seseorang tidak berkonsentrasi ketika bekerja.
 Carlson, Kacmar, dan Williams, (2000) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa terdapat 6 dimensi yang merepresentasikan workfamily conflict dari penggabungan 3 aspek Greenhaus dan Beutell (1985) dan 2 aspek (Gutek dkk 1991), antara lain : a) Waktu kerja mengganggu aktivitas keluarga (Time based work interference with family), (b) waktu keluarga menggangu aktivitas pekerjaan (Time based family interference with work), c) Tekanan dalam pekerjaan mengganggu aktivitas keluarga (Strain based work interference with family), d) Tekanan dalam keluarga menggangu aktivitas pekerjaan (Strain based family interference with work), e) Perilaku dari keluarga mengganggu aktivitas pekerjaan (Behavior based work interference with family), f) Perilaku dari pekerjaan mengganggu aktivitas keluarga (Behavior based work interference with work). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 dimensi yang mendasari terjadinya work-family conflict yaitu WIF dan FIW yang didasari 3 aspek utama yaitu konflik karena waktu, konflik karena ketegangan, dan konflik karena perilaku

Definisi Work-Family Conflict (skripsi dan tesis)

 Work-family conflict didefinisikan oleh Greenhaus dan Beutell, (1985) sebagai sebuah jenis interrole conflict (tekanan berlawanan yang berasal dari individu itu sendiri pada peran yang berbeda) dimana beberapa pekerjaan dan tanggung jawab dalam keluarga tidak memiliki kecocokan waktu dan kinerja yang sesuai. Frone, Rusell, dan Cooper (Roboth, 2015) menyatakan bahwa work-family conflict merupakan sebuah bentuk konflik peran, dimana peran keluarga dan pekerjaan tidak dapat dilakukan secara bersamaan dalam beberapa hal, keadaan ini sering ditemui pada karyawan wanita yang memegang dua peran dimana ia harus melakukan pekerjaan kantor dan mengontrol keluarga secara utuh. Frone (Roboth, 2015) menyatakan bahwa work-family conflict memiliki dua bentuk yaitu konflik keluarga-pekerjaan dan konflik pekerjaan-keluarga. Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, dan Rosenthal (Ojha, 2011) juga mengemukakan pendapatnya bahwa konflik kerja-keluarga (work-family conflict) terjadi akibat dari tidak meratanya pengelolaan antara pekerjaan dan tanggung jawab dalam keluarga. Hal ini diyakini bahwa jumlah waktu yang di habiskan di tempat kerja secara langsung dapat mengurangi jumlah waktu yang tersedia untuk kegiatan non-pekerjaan (rumah tangga) (Greenhaus & 22 Beutell dalam Ryan, Ku, & Emily Ma, 2009).
Menurut Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, dan Rosenthal (Boloorizadeh, Tojari, & Zarger 2013) hal-hal yang bersifat interferensi seperti ini yang dapat menyebabkan stres dan tekanan pada seseorang juga berpengaruh bagi orang-orang di sekitarnya seperti pasangan, anak, dan rekan kerja. Netemeyer, Boles, dan McMurriani (1996) mendeskripsikan workfamily conflict sebagai sebuah perselisihan yang muncul pada individu ketika waktu dan keadaan hanya dikhususkan untuk memenuhi tanggung jawab professional (pekerjaan) sehingga waktu yang diberikan untuk tanggung jawab pada keluarga hanya terbatas. Maka, individu akan mengalami kesulitan dalam mengelola keduanya. Christine, Oktorina, dan Mula (2010) menyatakan bahwa terjadinya work-family conflict ketika partisipasi antara peran dalam pekerjaan dan keluarga tidak memiliki kecocokan satu sama lain. Sehingga, partisipasi pada pekerjaan terhadap keluarga akan semakin sulit dengan adanya partisipasi pada keluarga terhadap pekerjaan dan menyebabkan tekanan karena terjadinya pertentangan antara bidang pekerjaan dan keluarga. Menurut Kalsum (Setyowati, 2013) kesulitan dalam menjalankan kewajiban untuk memenuhi tuntutan peran pada hal yang berbeda secara bersamaan inilah yang disebut sebagai work- family conflict.
Dalam hal ini, wanita yang berkarier akan dituntut untuk memberikan performa atau kinerja kerja yang baik dan maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang wanita karier maupun ibu rumah tangga. Dalam konteks ini teori dari sebuah peran ganda menyatakan bahwa seseorang dapat memiliki banyak  peran dalam kehidupan sosialnya sesuai dengan norma, keyakinan, preferensi, dan harapan dari masyarakat (Biddle, 1986). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa work-family conflict merupakan permasalahan yang dialami oleh seseorang yang memiliki peran ganda dimana terjadi ketidak meratanya antara pembagian waktu dan tugas dalam pekerjaan dan keluarga

Definisi Work-Family Conflict (skripsi dan tesis)

Work-family conflict didefinisikan oleh Greenhaus dan Beutell, (1985) sebagai sebuah jenis interrole conflict (tekanan berlawanan yang berasal dari individu itu sendiri pada peran yang berbeda) dimana beberapa pekerjaan dan tanggung jawab dalam keluarga tidak memiliki kecocokan waktu dan kinerja yang sesuai. Frone, Rusell, dan Cooper (Roboth, 2015) menyatakan bahwa work-family conflict merupakan sebuah bentuk konflik peran, dimana peran keluarga dan pekerjaan tidak dapat dilakukan secara bersamaan dalam beberapa hal, keadaan ini sering ditemui pada karyawan wanita yang memegang dua peran dimana ia harus melakukan pekerjaan kantor dan mengontrol keluarga secara utuh. Frone (Roboth, 2015) menyatakan bahwa work-family conflict memiliki dua bentuk yaitu konflik keluarga-pekerjaan dan konflik pekerjaan-keluarga. Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, dan Rosenthal (Ojha, 2011) juga mengemukakan pendapatnya bahwa konflik kerja-keluarga (work-family conflict) terjadi akibat dari tidak meratanya pengelolaan antara pekerjaan dan tanggung jawab dalam keluarga. Hal ini diyakini bahwa jumlah waktu yang di habiskan di tempat kerja secara langsung dapat mengurangi jumlah waktu yang tersedia untuk kegiatan non-pekerjaan (rumah tangga) (Greenhaus & Beutell dalam Ryan, Ku, & Emily Ma, 2009).
Menurut Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, dan Rosenthal (Boloorizadeh, Tojari, & Zarger 2013) hal-hal yang bersifat interferensi seperti ini yang dapat menyebabkan stres dan tekanan pada seseorang juga berpengaruh bagi orang-orang di sekitarnya seperti pasangan, anak, dan rekan kerja. Netemeyer, Boles, dan McMurriani (1996) mendeskripsikan workfamily conflict sebagai sebuah perselisihan yang muncul pada individu ketika waktu dan keadaan hanya dikhususkan untuk memenuhi tanggung jawab professional (pekerjaan) sehingga waktu yang diberikan untuk tanggung jawab pada keluarga hanya terbatas. Maka, individu akan mengalami kesulitan dalam mengelola keduanya. Christine, Oktorina, dan Mula (2010) menyatakan bahwa terjadinya work-family conflict ketika partisipasi antara peran dalam pekerjaan dan keluarga tidak memiliki kecocokan satu sama lain. Sehingga, partisipasi pada pekerjaan terhadap keluarga akan semakin sulit dengan adanya partisipasi pada keluarga terhadap pekerjaan dan menyebabkan tekanan karena terjadinya pertentangan antara bidang pekerjaan dan keluarga. Menurut Kalsum (Setyowati, 2013) kesulitan dalam menjalankan kewajiban untuk memenuhi tuntutan peran pada hal yang berbeda secara bersamaan inilah yang disebut sebagai work- family conflict. Dalam hal ini, wanita yang berkarier akan dituntut untuk memberikan performa atau kinerja kerja yang baik dan maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang wanita karier maupun ibu rumah tangga. Dalam konteks ini teori dari sebuah peran ganda menyatakan bahwa seseorang dapat memiliki banyak peran dalam kehidupan sosialnya sesuai dengan norma, keyakinan, preferensi, dan harapan dari masyarakat (Biddle, 1986). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa work-family conflict merupakan permasalahan yang dialami oleh seseorang yang memiliki peran ganda dimana terjadi ketidak meratanya antara pembagian waktu dan tugas dalam pekerjaan dan keluarga

Hubungan Antara Keberfungsian Keluarga dengan Efikasi diri (skripsi dan tesis)

Pengasuhan Efikasi diri pengasuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah keberfungsian keluarga (Carless, Melvin, Tonge, & Newman, 2015). Keberfungsian keluarga diartikan sebagai suatu keadaan dalam keluarga dimana setiap unit dari keluarga mampu menjalankan tugas-tugas dasar dalam kehidupan sehari-hari di keluarga yang berkaitan dengan pemecahan masalah, komunikasi, peran, respon afektif, dan kontrol perilaku dengan baik (Epstein, Baldwin, & Bishop, 1983). Keberfungsian keluarga menjadi penting bagi efikasi diri pengasuhan ibu disebabkan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mengurus rumah tangga sekaligus sebagai pengasuh utama ibu menghadapi berbagai macam konflik dan tantangan sehingga dengan memiliki keluarga yang berfungsi dengan baik, dimana di dalamnya terjadi interaksi-interaksi yang saling 30 membantu, terbuka, dan penuh kasih sayang sehingga ibu dapat mengatasi permasalahan dan tantangan pengasuhan yang dihadapi secara lebih positif. Keluarga yang kuat adalah yang mampu menyelesaikan konflik dengan menggunakan keterampilan penyelesaian masalah (problem solving) yang baik daripada saling menyalahkan (Lian & Lin, 2010). Keluarga yang berfungsi baik tidak dicirikan dengan tidak adanya masalah namun kemampuan keluarga tersebut mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang positif.
Berdasarkan hasil penelitian Yekta dan Malayeri (2015), sebuah keluarga dimana orang tua memiliki kemampuan menyelesaikan masalah yang baik berhubungan rendahnya masalah perilaku anak. Keluarga yang berfungsi dengan sehat akan membuat langkahlangkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu, mendiskusikan permasalahan, mengkomunikasikan permasalahan tersebut satu sama lain, dan memutuskan tindakan yang tepat (Epstein dkk, 2003). Penyelesaian masalah yang positif dapat memunculkan emosi positif (Yekta & Malayeri, 2015). Penyelesaian masalah dalam keluarga yang positif dapat menghilangkan emosi yang tidak menyenangkan saat ibu menghadapi situasi dan perilaku sulit anak. Di dalam praktik pengasuhan yang dijalankan, ibu tidak menggunakan kekerasan. Ibu dengan efikasi diri pengasuhan yang baik tidak menggunakan kekerasan dalam pengasuhan yang dijalankan (Murdock, 2013). Dimensi kedua dari keberfungsian keluarga adalah komunikasi. Komunikasi sangat berperan terhadap efikasi diri pengasuhan ibu. Proses komunikasi yang terjadi dalam sebuah keluarga dapat menjadi indikator keluarga yang sehat dan berfungsi dengan baik.
Di dalam keluarga dengan komunikasi yang berfungsi baik, anggota keluarga akan sering menghabiskan waktu bersama dan melakukan komunikasi yang terbuka. Semua anggota keluarga terilbat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan keluarga. Keluarga dengan orientasi komunikasi yang terbuka merupakan bentuk keluarga yang paling baik untuk semua anggota keluarga (Bakar & Afthanorhan, 2015). Akibatnya, setiap anggota dalam keluarga merasakan harga diri yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan efikasi diri pengasuhan ibu. Harga diri yang tinggi memiliki hubungan dengan efikasi diri pengasuhan yang tinggi (Mahmoudi, 2015). Ketika ibu menghadapi perilaku dan situasi sulit, ibu akan mengkomunikasikan semua kesulitan-kesulitan yang dihadapi kepada anggota keluarga lainnya. Menurut Lian dan Lin (2010), di dalam sebuah keluarga yang berfungsi baik, anggota keluarga akan memberikan respon-respon dan bersama-sama mencari solusi yang efektif untuk membantu kesulitan yang dialami. Ibu yang mendapatkan respon baik atas permasalahan yang dikeluhkan akan melihat situasi secara lebih positif. Dimensi ketiga dari keberfungsian keluarga adalah peran (roles). Peran yang dimaksud adalah setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran untuk saling mendukung satu sama lain. Ibu yang memiliki keluarga dengan aturan dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga jelas maka setiap anggota keluarga akan memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota keluarga lainnya setiap kali menghadapi permasalahan (Young, 2011). Salah satu dukungan yang penting untuk ibu dalam menjalankan peran pengasuhan adalah dukungan emosional. Dukungan emosional yang didapatkan ibu dapat meningkatkan efikasi 32 diri pengasuhan dengan membantu ibu mengelola perasaan yang timbul dalam proses pengasuhan anak (Suzuki, Holloway, Yumamoto, & Mindnich, 2009). Perasaan-perasaan negatif yang muncul ketika proses pengasuhan dapat dikelola dengan menjadikan perasaan ibu lebih positif dalam melihat situasi dan perilaku sulit anak. Dimensi keempat adalah respon afektif (affective responsiveness). Respon afektif adalah sejauhmana setiap anggota di dalam keluarga dapat mengekspresikan emosi secara bebas tanpa harus takut tidak diterima. Penting bagi setiap anggota keluarga untuk mampu merespon setiap kejadian yang terjadi dengan emosi yang tepat. Respon emosi yang tepat membantu anggota keluarga untuk terlibat lebih dalam kejadian yang dialami anggota keluarga lainnya (Peterson & Green, 2009).
Respon positif yang didapatkan ibu ketika mengkomunikasikan masalah yang dihadapi terkait pengasuhan anak kepada anggota keluarga akan menciptakan perasaan senang dan bahagia sehingga dapat meningkatkan efikasi diri pengasuhan (Angley dkk, 2014). Dengan kondisi emosi ibu yang positif maka ibu dapat memandang perilaku dan situasi sulit anak secara lebih positif. Dimensi kelima dari keberfungsian keluarga adalah keterlibatan afektif (affective involvement). Keterlibatan afek merupakan sejauh mana anggota keluarga menunjukkan ketertarikan dan penghargaan kepada aktivitas dan minat anggota keluarga lainnya. Keluarga yang berfungsi secara efektif di dalamnya terdapat suasana yang penuh dengan kedekatan dan keterbukaan terhadap setiap emosi-emosi anggota keluarganya. Ketika anggota keluarga tersedia untuk menyampaikan emosi dan perasaannya serta menggunakan kesempatan ini untuk 33 menyampaikan pengetahuan dan cara untuk mengelola emosi yang dirasakan, kesadaran dan regulasi emosional ibu akan berkembang (Hurrel, Hudson, & Schniering, 2014). Di dalam suasana tersebut setiap tindakan ibu akan diterima dan dihargai, termasuk didalamnya pengungkapan perasaan ibu terhadap kesulitannya dalam menghadapi perilaku dan situasi sulit anak ini. Kesediaan anggota keluarga untuk bersedia mendengarkan dan merasakan apa yang dialami ibu dapat menimbulkan emosi yang lebih positif pada diri ibu yang kemudian dapat meningkatkan efikasi diri pengasuhan ibu. Kontrol perilaku (behavioral control) yang merupakan dimensi keenam dari keberfungsian keluarga. Kontrol perilaku mengacu pada pola perilaku yang digunakan keluarga untuk menghadapi situasi keluarga, seperti konflik. Keluarga yang memiliki kontrol perilaku yang fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan situasi keluarga memiliki hubungan yang lebih sehat dibandingkan keluarga yang kaku ketika dihadapkan pada situasi sulit dalam keluarga (Epstein, Baldwin, & Bishop, 1983). Ibu dengan kontrol perilaku dalam keluarga yang fleksibel dan mudah beradaptasi tidak menunjukkan perilaku kasar dalam proses pengasuhan yang dijalankannya. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Peterson dan Green (2009) bahwa kontrol perilaku dalam keluarga yang fleksibel menghadapi permasalahan melalui diskusi dengan tenang tidak dengan terlibat dalam peran argumen yang panas atau memilih menghindari masalah. Hal ini dapat meningkatkan efikasi diri pengasuhan ibu. Sansom (2010) menjelaskan bahwa ibu dengan efikasi diri pengasuhan yang tinggi tidak menampilkan perilaku kasar terhadap anaknya melainkan melihat situasi sulit proses pengasuhan anak sebagai 34 tantangan dibandingkan sebagai ancaman dan percaya kepada kemampuan yang dimiliki serta mampu menunjukkan ketekunan dalam mengahadapi situasi sulit dalam pengasuhan.

Dimensi-dimensi Keberfungsian Keluarga (skripsi dan tesis)

Moos dan Moos (2002), mengungkapkan tiga dimensi dalam keberfungsian keluarga, antara lain:

 a. Dimensi relationship atau hubungan memiliki aspek sebagai berikut:
1) Cohesion Derajat komitmen, bantuan, dan dukungan yang diberikan anggota keluarga satu sama lainnya.
 2) Expressiveness Sejauhmana anggota keluarga diperbolehkan untuk mengekspresikan perasaannya secara langsung.
3) Conflict Banyaknya kemarahan dan konflik yang diekspresikan secara terbuka diantara anggota keluarga.
 b. Dimensi personal growth memiliki aspek sebagai berikut:
 1) Independence Sejauh mana anggota keluarga mampu bersikap tegas, mandiri, dan membuat keputusan sendiri
. 2) Achievement Orientation Seberapa banyak aktivitas keluarga yang berorientasi pada prestasi atau persaingan.
 3) Intellectual-Cultural Orientation Tingkat ketertarikan anggota keluarga terhadap hal-hal politik, intelektual, dan budaya.
 4) Active-recreational Orientation Jumlah partisipasi anggota keluarga dalam kegiatan sosial dan rekreasi.
 5) Moral-religious emphasis Sejauhmana anggota keluarga aktif berdiskusi terkait isu-isu etika dan penerapan nilai-nilai agama.
c. Dimensi system maintenance memiliki aspek sebagai berikut:
1) Organization Derajat pentingnya pengaturan yang jelas dalam merencanakan aktivitas dan tanggung jawab dalam keluarga.
2) Control Seperangkat aturan dan prosedur yang digunakan untuk menjalankan kehidupan keluarga.
 Berdasarkan teori The McMaster of family functioning (Epstein, Baldwin & Bishop, 1983) keberfungsian keluarga terdiri atas enam dimensi:
 a. Penyelesaian Masalah (Problem Solving)
Keluarga yang fungsional adalah keluarga yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi secara efektif dan memiliki sedikit masalah yang tidak terselesaikan. Dimensi ini merujuk kepada kemampuan keluarga untuk memecahkan masalah pada setiap tingkatan sehingga dapat menjaga keberfungsian keluarga dengan efektif. Keluarga yang berfungsi dengan efektif dapat menyelesaikan permasalahan yang ada secara positif.

 b. Komunikasi (Communication)
 Komunikasi memiliki peran penting dalam keluarga. Komunikasi berfungsi sebagai jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Komunikasi sebagai jalan untuk mengkomunikasikan sikap dan perasaan pada anggota keluarga.
c. Peran (Roles)
Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam keluarga. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang memiliki proses penyebaran dan pelaksanaan tanggung jawab yang jelas dan tepat. Dalam menjelaskan dimensi peran, terdapat dua konsep yaitu alokasi peran dan akuntabilitas peran. Alokasi peran dilihat dari bagaimana sebuah keluarga melakukan proses alokasi atau penyebaran tanggung jawab bagi seluruh anggota keluarga. Akuntabilitas peran dilihat dari bagaimana anggota keluarga bisa menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan secara penuh dan berkomitmen dalam melaksanakannya.
d. Keterlibatan Afektif (Affective Involvement)
Keterlibatan secara afektif antar anggota keluarga merupakan sejauh mana anggota keluarga menunjukkan ketertarikan dan penghargaan kepada aktivitas dan minat anggota keluarga lainnya. Dimensi ini memfokuskan kepada seberapa banyak ketertarikan yang ditunjukkan oleh anggota keluarga satu sama lain.

 e. Respon Afek (Affective Responsiveness)
 Keluarga yang efektif mampu mengekspresikan atau menunjukkan emosi perasaan mereka secara bebas. Afek dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu emosi sejahtera dan emosi darurat. Emosi sejahtera terdiri dari afeksi, kehangatan, kelembutan, dukungan, cinta, dan kesenangan. Emosi darurat terdiri dari takut, marah, sedih, kecewa, dan depresi. Pada keluarga yang sehat, seluruh anggota keluarga memiliki kemampuan untuk mengekspresikan berbagai macam emosi, emosi yang ditampilkan sesuai dengan konteks situasi, dan memiliki kesesuaian dalam intensitas dan durasi.
 f. Kontrol Perilaku (Behaviour Control)
Dimensi ini merujuk pada bagaimana keluarga mengatur standar dan nilai. Dimensi ini menjelaskan mengenai pola yang diadopsi oleh keluarga untuk menangani perilaku anggota keluarga dalam tiga area berikut ini yaitu, situasi yang membahayakan secara fisik, situasi yang melibatkan pemenuhan kebutuhan dan dorongan psikobiologis, situasi yang melibatkan perilaku  sosialisasi interpersonal anggota keluarga maupun dengan orang lain. Setiap keluarga memiliki aturan standar masing-masing tentang perilaku yang bisa diterima pada setiap anggota keluarga. Berdasarkan uraian mengenai dimensi keberfungsian keluarga yang diungkapkan oleh Epstein, Baldwin, dan Bishop (1983) dapat disimpulkan bahwa keberfungsian keluarga terdiri atas enam dimensi yaitu: pemecahan masalah, komunikasi, peran, kemampuan untuk bereaksi, keterlibatan efektif, serta kontrol perilaku

Definisi Keberfungsian Keluarga (skripsi dan tesis)

Menurut Smith, Henry, dan Tolan (2004) keberfungsian keluarga adalah sebuah istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik yang beraneka ragam pada lingkungan keluarga seperti kesejahteraan orang tua, kualitas perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, kohesi (kepaduan), pernyataan perasaan, konflik, dan sebagainya. Walsh (2003) menjelaskan keberfungsian keluarga sebagai interaksi keluarga dalam menjalakan tugas penting yaitu menjaga pertumbuhan dan kesejahteraan dari masing-masing anggotanya dan mempertahankan integrasinya Menurut Moos dan Moos (2002), keberfungsian keluarga mengacu kepada kualitas interaksi anggota keluarga. Selain itu, dapat juga dikonsepkan sebagai kohesivitas dalam keluarga.
 Secara spesifik dapat dilihat dari jumlah  komunikasi, keluarga dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, konflik yang terjadi dalam keluarga, dukungan dan kasih sayang antar anggota keluarga, kemampuan mengekspresikan apa yang dirasakan dan diinginkan, menghabiskan waktu bersama, kebebasan antar anggota keluarga, orientasi prestasi, moral, keagamaan, dan penyelesaian masalah yang dapat dilakukan anggota keluarga. Keberfungsian keluarga mengacu pada bagaimana seluruh anggota keluarga dapat saling berkomunikasi, melakukan pekerjaan bersama, dan saling membantu dimana hal tersebut memiliki pengaruh bagi kesehatan fisik dan emosi anggota keluarga (Lubow, Beevers, Bishop, & Miller, 2009). Sementara itu, Hartmann (2002) mendefinisikan keberfungsian keluarga sebagai keluarga yang sehat, yang memiliki ciri-ciri seperti sifat dasar peraturan, batas, pola-pola komunikasi, dan peran. Keberfungsian keluarga menurut Blake dan Slate (Lian, 2008) adalah terbangunnya kemauan anggota keluarga dalam memecahkan permasalahan bersama, saling memikirkan satu sama lain, dan jarang terjadi konflik atau pertengkaran satu dengan yang lain.
 Keberfungsian keluarga menurut The McMaster Model of Family Functioning diartikan sebagai suatu keadaan dalam keluarga dimana setiap unit dari keluarga mampu menjalankan tugas-tugas dasar dalam kehidupan sehari-hari di keluarga yang berkaitan dengan pemecahan masalah, komunikasi, peran, respon afektif, keterlibatan afektif, dan kontrol perilaku dengan baik (Epstein, Baldwin, & Bishop, 1983) 25 Berdasarkan definisi-definisi yang diungkapkan para ahli di atas, peneliti akan menggunakan definisi keberfungsian keberfungsian keluarga menurut Epstein, Baldwin, dan Bishop (1983) yaitu keberfungsian keluarga adalah keluarga sehat, kuat, mampu membentuk anggota-anggota keluarga sebagai individu-individu yang mampu menyelesaikan masalah dengan tepat, saling mendukung, mampu berkomunikasi positif, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, saling terikat, terbuka satu sama lain, dan interaksi yang dikembangkan adalah interaksi yang bersahabat.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efikasi Diri Pengasuhan (skripsi dan tesis)

Bandura (1977) menjelaskan bahwa efikasi diri dapat dipengaruhi oleh empat hal yaitu: (1) pengalaman pribadi, yaitu pengalaman sukses dan gagal yang pernah dialami; (2) vicarious experience, yaitu observasi yang dilakukan terhadap perilaku seseorang; (3) persuasi verbal, bisa berupa umpan balik yang diberikan oleh orang lain mengenai perilaku yang ditampilkan; (4) kondisi psikologis dan emosional, dimana ketika individu merasakan rasa takut, maka  akan menurunkan efikasi dirinya, sebaliknya jika individu merasakan energi positif, maka dapat meningkatkan efikasi dirinya. Menurut Salonen, dkk (2009) dan Carless, dkk (2015) salah satu yang faktor yang mempengaruhi efikasi diri pengasuhan adalah keberfungsian keluarga.
 Coleman dan Karraker (2005;1997) mengemukakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi efikasi diri pengasuhan, yaitu:
1. Dukungan sosial dan pernikahan (sociomarital support).
 Dukungan sosial dan pernikahan berperan penting dalam perkembangan efikasi diri pengasuhan melalui persuasi sosial atau feedback dan modeling. Maternal self-efficacy beliefs memiliki korelasi signifikan dengan dukungan sosio-marital yaitu bagaimana pasangan memberikan dorongan, dukungan emosional dan memberi perhatian pada pasangannya (Coleman & Karraker, 2005).
 2. Pengalaman diri semasa keci
l Efikasi diri pengasuhan dapat timbul sebagai bagian dari pengalaman orang tua pada masa kanak-kanaknya. Pemikiran dasarnya adalah bahwa orang tua membawa representasi internal attachment, yang terbentuk dari pengalaman pengasuhan pada masa kanak-kanaknya. Crockenberg (Coleman & Karraker, 2005) menemukan korelasi signifikan antara ingatan positif dengan pengasuh (caregiver) dan tingginya efikasi diri pengasuhan pada pengalaman menjadi ibu.
3. Tingkat kesiapan kognitif/perilaku untuk parenting
 Efikasi diri pengasuhan dipengaruhi tingkat kesiapan kognitif menjadi  orang tua untuk melaksanakan proses parenting. Coleman dan Karraker (1997) menemukan bahwa efikasi diri pengasuhan berhubungan dengan beberapa komponen kesiapan kognitif untuk parenting, termasuk child centeredness yang kuat, dan preferensi orangtua dalam menggunakan gaya parenting yang positif.
 4. Budaya dan komunitas
 Budaya dan komunitas menyediakan berbagai pesan dan informasi mengenai pengasuhan dan perkembangan anak-anak. Melalui informasi tersebut, efikasi diri pengasuhan dapat berkembang melalui proses vicarious learning dimana dengan melihat orang lain melakukan aktivitas tertentu dapat membangkitkan penilaian terhadap kemampuan diri sendiri dalam menguasai situasi tertentu. Melihat orang tua lain mampu mengatasi tantangan dalam proses pengasuhan secara efektif diharapkan dapat mengembangkan efikasi diri pengasuhan orangtua yang melihatnya (Coleman & Karraker, 2005). Orangtua yang memiliki keyakinan dan perilaku yang sesuai dengan budaya yang ada cenderung merasa lebih yakin dan memiliki efikasi diri pengasuhan yang tinggi.
 5. Pengalaman dengan anak.
Pengalaman ibu sebelumnya dengan anak-anak dapat memprediksi efikasi diri pengasuhan. Goodnow (Coleman & Karraker, 2005) membuktikan bahwa feedback dari interaksi orangtua dan anak merupakan sumber penting dalam informasi kompetensi dan berpengaruh pada persepsi orangtua terhadap kemampuan mereka untuk mengatasi   tantangan dalam proses parenting secara efektif. Sejalan dengan itu, Coleman dan Karraker (1997) mengemukakan bahwa pengalaman langsung orangtua dengan anak-anak. berhubungan dengan tingginya level efikasi diri pengasuhan. Ibu yang memiliki pengalaman lebih banyak dengan anak-anak, baik anak orang lain maupun anak sendiri memiliki level efikasi diri pengasuhan yang tinggi. Hal ini bisa jadi dikarenakan pengalaman sebelumnya dengan anak-anak dapat meningkatkan keyakinan pada kemampuannya dalam mengasuh dan mengurus anaknya sendiri.

Dimensi-dimensi Efikasi Diri Pengasuhan (skripsi dan tesis)

Sanders dan Woolley (2005) mengemukakan efikasi diri dapat diukur pada 3 tingkatan, yaitu:

 a. A Global/ general level (global self-efficacy), tanpa referensi tugas-tugas atau kondisi khusus. General self-efficacy didefinisikan sebagai persepsi individu tentang kemampuan individu untuk menunjukkan performa pada berbagai situasi yang berbeda.
 b. An intermediate level (domain-level parental self-efficacy) mengukur tentang performansi dengan domain khusus (seperti efikasi diri pengasuhan)
c. A specific level (task self-efficacy) mengukur efikasi diri untuk tugas-tugas khusus dengan kondisi-kondisi khusus. Pada tingkat ketiga ini kemudian dibagi kedalam dua bagian yaitu, Behavioral setting self-efficacy adalah keyakinan orang tua untuk mampu mengatasi perilaku spesifik yang muncul pada anak dan setting self-efficacy adalah keyakinan orang tua untuk mampu mengatasi perilaku sulit anak.
Menurut Gibaud-Wallston dan Wandersman (Johnston & Mash, 1989) efikasi diri pengasuhan terdiri dari tiga dimensi, yaitu:
1. Kompetensi Orang tua harus mampu dalam mengatur aktivitas dan perilaku anak, terutama terkait dengan pendisipilan.
2. Kemampuan menyelesaikan masalah Orang tua memandang masalah sebagai hal yang dapat diatasi, mampu menemukan alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi.
 3. Kemampuan dalam peran pengasuhan Orang tua memiliki tugas untuk bisa mengenal perannya dengan baik. Orang tua merasa mampu menjadi contoh yang baik, mampu memenuhi harapan untuk dapat memenuhi kebutuhan anak dengan baik.
Berdasarkan uraian dimensi efikasi diri pengasuhan Gibaud-Wallston dan Wandersman (Johnston & Mash, 1989) terdapat tiga dimensi efikasi diri pengasuhan yaitu kompetensi, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan dalam peran pengasuhan. Coleman dan Karraker (2000), ada lima dimensi dari efikasi diri pengasuhan, yaitu:

a. Dicipline (Displin)
Secara spesifik, kompetensi yang perlu dimiliki orangtua dalam hal ini antara lain kemampuan untuk membuat aturan yang sesuai dengan usia anak, memiliki ketertarikan dalam hal disiplin, merasa bertanggung jawab untuk disiplin anak, menegakkan aturan, menggunakan teknik yang sesuai dengan usia anak dan tidak kasar dalam memperbaiki tingkah laku sulit anak, serta memiliki kemampuan untuk mengatur rutinitas dalam kehidupan anak-anak.
b. Achievement (Pencapaian)
 Orang tua dengan anak usia sekolah memiliki tugas untuk memfasilitasi perkembangan kognitif anak. Adapun secara spesifik kompetensi yang harus dimiliki orang tua antara lain mampu memberikan kebebasan kepada anak untuk bereksplorasi, menyediakan permainan dan bahan bacaan yang merangsang, terlibat dalam interaksi yang merangsang kognitif anak, memberi dorongan semangat terhadap tugas sekolah, menunjukkan ketertarikan dalam kegiatan sekolah, memberi dukungan terhadap keterampilan pemecahan masalah anak, mampu menjadi penasihat bagi anak, serta memberi dorongan terhadap kreativitas anak.

 c. Recreation (Rekreasi)
 Secara spesifik kompetensi yang perlu dimiliki oleh orang tua antara lain kemampuan untuk mengatur interaksi anak dengan teman sebaya, memfasilitasi keikutsertaan anak dalam kegiatan rekreasi, terlibat bermain bersama anak, menunjukkan ketertarikan terhadap rekreasi anak, menyediakan berbagai kegiatan dan kesempatan untuk rekreasi, menyediakan perlengkapan rekreasional yang sesuai dengan usia anak, serta menyediakan ruang fisik untuk bermain.

 d. Nurturance (Pengasuhan)

Orang tua perlu memiliki beberapa kompetensi spesifik seperti kepekaan terhadap kebutuhan anak, dapat memberikan kehangatan secara emosional, kesadaran dan minat akan perasaan anak, kemampuan mengekspresikan perasaan sendiri, kemampuan untuk mendengarkan anak dengan penuh perhatian, serta mendorong kebebasan bagi anak namun yang sesuai dengan usia anak.
 e. Health (Kesehatan)
Kompetensi khusus yang perlu dimiliki orang tua dalam hal ini yaitu kemampuan untuk menyediakan nutrisi yang tepat, perawatan kesehatan preventif dan korektif yang tepat waktu, deteksi tanda-tanda penyakit pada anak, mendukung pemeliharaan kebersihan yang tepat, penyediaan pencegahan cedera yang tepat, mendorong anak untuk memiliki waktu tidur yang cukup, serta mendorong anak untuk melakukan kegiatan diluar. Berdasarkan uraian dimensi efikasi diri pengasuhan menurut Coleman dan Karraker (2000) terdapat lima dimensi efikasi diri pengasuhan yaitu disiplin, pencapaian, nurturance, rekreasi, kesehatan

Efikasi Diri Pengasuhan (skripsi dan tesis)

 Self-efficacy adalah keyakinan yang dimiliki seorang individu terhadap kemampuannya untuk melakukan sesuatu berdasarkan dari apa yang telah dilakukan atau diusahakan (Bandura, 1997). Menurut Coleman dan Karraker (2000), efikasi diri pengasuhan (parenting self-efficacy) adalah referensi diri orangtua tentang perkiraan atas kompetensinya dalam perannya sebagai orangtua atau dapat didefinisikan sebagai persepsi orangtua atas kemampuannya untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap perilaku dan perkembangan anak. Teti dan Gelfand (1991) mendefinisikan efikasi diri pengasuhan sebagai persepsi orang tua terhadap kemampuan orangtua untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai orang tua. Efikasi diri pengasuhan merupakan penilaian pribadi orangtua terhadap kompetensinya dalam peran pengasuhan. Johnston dan Mash (1989) juga memberikan definisi efikasi diri pengasuhan, yaitu sejauh mana orangtua merasa mampu dan yakin dalam menangani permasalahan-permasalahan anak. Sanders (1999) mendefinisikan efikasi diri pengasuhan sebagai keyakinan orang tua untuk dapat mengatasi atau memecahkan masalah pengasuhan atau masalah manajemen anak.
 Berdasarkan definisi-definisi yang ditelah dikemukakan di atas, peneliti menggunakan definisi efikasi diri pengasuhan dari Coleman dan Karraker (2000) yaitu persepsi orangtua atas kemampuannya untuk menampilkan perilaku pengasuhan yang dapat berpengaruh pada perilaku dan perkembangan anak secara positif.

Asas dan Sistem Pemilihan Umum (skripsi dan tesis)

Pelaksanan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil). Adapun yang dimaksud dengan asas “Luberjurdil” dalam pemilu menurut Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU No. 08 Tahun 2012 asas pemilihan umum meliputi: a. Langsung, rakyat mempunyai hak untuk memilih secara langsung sesui dengan pilihan hatinya. b. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian). c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun. d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).  e. Jujur, pada saat pelsanaan pemilihan umum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Adil, pada setiap pemilu, partai politik diberikan kesempatan yang sama. Sedangkan berdasarkan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat dalam Pasal 3 yaitu: a. Mandiri; b. Jujur; c. Adil; d. Berkepastian hukum; e. Tertib; f. Terbuka; g. Proporsional; h. Profesional; i. Akuntabel; j. Efektif; dan k. Efisien. Demikain asas dan sistem yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Melalui penerapan sistem dan asas tersebut diharapkan sistem demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang bermartabat dan menjadi contoh pelaksanaan sistem demokrasi yang berhasil di negara yang sangat majemuk.

Pengertian Pemilihan Umum (skripsi dan tesis)

Sebagai konsekuensi warga negara yang tinggal di negara penganut sistem demokrasi adalah mengikuti pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk menyalurkan hak politiknya melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilihan umum adalah pengejawentahan sistem demiokrasi, melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan, Michael Rush (2013:87). Lebih lanjut Musfialdy (2015:70) menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 07 Tahun 20 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah wahana yang diberikan oleh negara kepada warga negarnya umtuk melaksanakan haknya dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Selain beberapa definisi di atas Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatanjabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Secara umum pemilu merupakan perangkat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.
Disi lain Marulak Paradede (2014:85) mengemukakan salah satu alasan pentingnya dilaksanakn pemilihan umum adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, memilih wakil rakyat, meyakinkan atau setidak-tidaknya memperbarui kesepakatan pihak warga negara, mempengaruhi perilaku warga negara dan mendidik penguasa untuk semakin mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang memaksakan untuk mempertahankan kekuasaanya. 21 Sehingga dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pengertian pemilihan umum adalah wujud dari implementasi pelaksanaan demokrasi dimana rakyat menyalurkan hak politiknya untuk menentukan pilihan hatinya .

Bentuk partisipasi politik (skripsi dan tesis)

 Jika kita membahas partisipasi politik, alangkah lebih baiknya kita juga membahas tentang bentuk partisipasi politik. Menurut Sahid (2011: 178-179) bentuk partisipasi politik secara umun adalah pemberian suara pada saat pemilihan umum (pemilu), namun jika dirinci lebih lanjut, bentuk partisipasi politik tidak hanya sekedar memberikan suara padasaat pemilihan umum saja, tetapi tentu berbeda jenis dan macamnya, tergantung dari sudut pandang manakah bentuk partisipasi politik tersebut dilakukan. Lebih lanjut bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dijabarkan sebagai berikut:
 a. Voting (pemberian suara)
 Kegiatan voting adalah pemberian suara dalam pemilihan umum (pemilu), voting mempunyai ruang lingkup yang luas, fungsi dari voting (pemberian suara) ini adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oleh karenanya masyarakat mempunyai peran yang signifikan dalam mempengaruhi kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah.
b. Informal group (kelompok informal) dan social movement (pergerakan sosial)
Bentuk partisipasi kelompok informal dan pergerakan sosial adalah berupa kegiatan dari kelompok-kelompok tertentu, yang bertujuan menyalurkan aspirasi mereka serta untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan perkumpulan-perkumpulan organisasi tertentu guna membahas berbagai masalah yang sedang dihadapi dan mencari jalan keluarnya. Bentuk dari partisipasi ini termasuk dalam bentuk partisipasi yang paling tinggi, karena hanya sedikit masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya masuk ke dalam kategori derajat partisipasi politik yang tinggi
 c. Direct contact (kontak langsung)
 Bentuk partisipasi ini lebih bersifat personal, digunakan untuk kepentingan personal/per individu, oleh karena itu tingkatan dan derajat partisipasi politik ini termasuk dalam kategori rendah, karena hanya untuk kepentingan pribadi saja. d. Protes activity (aktivitas protes) Bentuk partisipasi politik ini timbul lantaran ketidak puasan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu terhadap kebijakan 18 yang diambil oleh pemerintah. Bentuk partisipasi ini bisa berupa demontrasi atau bahkan juga bisa kekerasan

Pengertian Partisipasi Politik (skripsi dan tesis)

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi terdiri dari dua kata yaitu Pars artinya bagian dan Capere (bahasa latin) yang artinya mengabil peran dalam kegiatan politik. Dalam bahasa lain yakini bahasa inggris sering di sebuat dengan istilah partisipate atau participation yang memiliki arti mengabil peran atau bagian. Jadi partisipasi politik berarti mengambil peranan dalam kegiatan politik negara, Suharno (2004: 102-103). Selanjutnya pertisipasi politik juga dapat didefinisikan sebagai keterlibatan individu samapai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem 16 politik, T. May Rudy (2013: 23). Pendapat lain mengatakan bahwa partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut dalam menentukan pemimpinan pemerintah, Imam Yudhi (2011: 33).

Tujuan Pendidikan politik (skripsi dan tesis)

Setiap kita melakukan kegiatan pasti kita memiliki tujuan yang hendak dicapai, seperti halnya pendidikan politik juga mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan pendidikan politik menurut Siti Khanifah (2015: 1) pada dasarnya adalah untuk mendidik dan mengatur diri sendiri untuk dapat berproses menjadi manusia dewasa dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan-tujuan politik dan telah memikirkan resiko yang akan didapat dari apa yang telah dilakukan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 31 tentang partai politik menyebutkan bahwa: terdapat tiga orientasi atau tujuan pendidikan politik. Yaitu pertama, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga, meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun 15 karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan kedua definisi dari tujuan pendidikan politik diatas maka setidaknya dapat di simpukan bahwa tujuan pendidkan politik anatar lain adalah mendidik atau mengatur seseorang atau sekelompok orang agar sadar akan hak dan kewajibanya sebagai warga bangsa yang baik. Selain sadar hak dan kewajibanya melaui pendidikan politik sesorang diharapkan juga dapat meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa.

Bentuk-Bentuk Pendidikan Politik (skripsi dan tesis)

Setelah kita memahami mengenai definisi dari pendidikan politik selanjutnya kita akan mencoba memahami mengenai bentuk-bentuk dari pendidikan politik. Pelaksanaan pendidikan politik akan berkaitan dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan pada lapisan masyarakat. Usaha dari keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat terwujud jika tidak diimbangi dengan usaha yang nyata di lapangan. Oleh karena itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih dapat menentukan keberhasilan dari adanya penyelenggaraan pendidikan politik ini. Rusadi Kartaprawira (2006: 56) berpendapat bahwa pendidikan politik dapat diselenggarakan diantaranya melalui bentuk-bentuk sebagai berikut: 1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah dan lainlain bentuk publikasi massa yang bisa membentuk pendapat umum; 2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media); 3. Melaui sosialisai pada lembaga atau asosiasi dalam masyarakat dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal. Sedangkan pendapat lain menurut M. Arifin Nasution (2012: 38) bentuk pendidikan politik yang paling banyak digunakan adalah dengan cara mensosialisasikan materi pendidikan dan visi misi partai mengingat partai politik juga mengemban tugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Setelah memahami beberapa pendapat di atas mengenai bentuk – bentuk dari pendidikan politik maka dapat di katakan bahwa 14 sesunnguhnya bentuk-bentuk dari pendidikan politik sangat bervariasi. Salah satu bentuk dari pendidkian politik diantaranya melaui berupa sosialisasi yang kegiatan ini dapat dilakukan oleh partai politik, lembaga pendidikan, perintah maupun tokoh masyarakat. Bentuk pendidikan politik selain melalui sosialisai juga dapat dilakukan melaui media massa dan juga pendidikan formal mauapun non formal

Pengertian Pendidikan Politik (skripsi dan tesis)

 Bagi negara penganut sistem demokrasi pendidikan politik merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat setiap lima tahun sekali masyarakat selau terlibat dalam kegiatan pesta demokrasi. Masyarakat menyalurkan hak politiknya melaui sarana yang disebut pemilihan umum untuk menentukan tokoh yang akan memimpinnya. Salah satu sarana yang dapat dilakukan dalam rangka mencerdaskan atau mendewasakan warga bagsa dalam berdemokrasi salah satunya adalah melalui pendidikan politik. Melaui pendidikan politik tersebut diharapkan masyarakat suatu bangsa dapat memiliki pemahaman tentang demokrasi dan politik yang baik sehingga dapat menyalurkan hak pilihnya secara rasional. Selajutnya kita akan memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan politik, pendidikan politik ialah merupakan sarana untuk memberikan pemahaman pada warga negara bahwa untuk mengubah realitas politik ke dalam sistem politik yang ideal, ditandai adanya perubahan kebudayaan politik baru, Soeprapto (2014: 41). Definisi lain juga dikemukakan oleh Kartini Kartono dalam Indrus Affandi (2017: 2) bahwa pendidikan politik adalah upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis dengan tujuan membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara moral dalam pencapaian tujuan politik.
 Selain beberapa pendapat yang telah dipaparkan di atas, pendapat lain juga dikemukankan oleh Satmoko (2015: 320) bahwa pendidikan politik merupakan upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembagalembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, sehingga warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya,  membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik yang ia mampu dan senang berpartisipasi politik secara aktif, serta ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan, sehingga mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, didefinisikan bahwa pendidikan politik merupakan sebuah proses pemahaman dan pembelajaran tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain hal tersebut pendidikan politik diperuntukkan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat sehingga ia dapat berperan sebagai pelaku dan partisipan kehidupan politik. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan akan mampu tercapainya stabilitas nasional yang semakin mantap dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Setelah memahami berbagi pendapat mengenai pengertian pendidikan politik di atas maka dapat di katakan bahwa pendidikan politik adalah upaya pendidikan yang disengaja untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta kesadaran sehingga masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Maka diharapkan ketiak seseorang atau masyarakat telah mendapatkan pendidikan politik akan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik secara dewasa, rasional dan bertanggug jawab.

Definisi Politik (skripsi dan tesis)

 Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terlepas dari yang namanya politik baik itu terjadi secara sengaja maupun yang terjadi begitu saja tanpa kita sadari. Misalnya saja sejak kita masih dibangku sekolah kegitan politik sudah sering kita alami seperti halnya pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS dan menentukan pilihan-pilihan ekstrakulikuler yang kita minati. Setelah kita memasuki usia sekitar 17 tahun kita mulai mengikuti pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan umum dimana disitu kita menyalurkan hak politik kita sebagai warga negara yang mempuyai hak suara dalam pemilihan. Setelah kita sering kali melakukan kegitan-kegitan yang berhubungan dengan istilah politik selanjutnya kita akan memahami arti dari politik itu sendiri, istilah politik menurut Ishomudin (2013: 24) adalah serangkaian kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses untuk tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan pengertian politik menurut Paramitha (2017: 1)
Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer dan digunakan. Kegiatan Politik diusahakan untuk mencapai keseimbangan dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama dalam sebuah organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, maka kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan bersama. Pandangan lain menurut Bedjo Sukarno (2016: 4) mendefinisikan bahwa politik ialah merupakan usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Dimana melaui kegitan politik tersebut diharapkan mencapai suatu tujuan yang menguntungkan bagi kepentingan bersama. Bedjo Sukarno (2016: 6) juga menyatakan bahawa unsur paling penting dalam sistem politik ialah pembagian nila-nilai terutama nilai kesejahteraan, keadilan dan keamanan bagi semua warga negara dan untuk semau masyarakat. Dengan begitu politik erat dengan pengambilan kebijakan pemerintah, yang secara normatif harus bersih dan berhasil. Sehingga beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa definisi politik secara umum adalah usaha-usaha yang ditempuh orang atau kelompok untuk mencapi tujuan tertentu.

Pendidikan Politik (skripsi dan tesis)

Pendidikan politk yang bersifat dialogis, terbuka, rasional atau penyadaran merupakan metode untuk mempelajari politik.Dalam lingkungan sekolah, melalui PKn dengan tujuannya yaitu untuk menumbuhkan “Good Citizenship” sehingga anak atau siswa tersebut berguna dan bermanfaat untuk bangsanya. Membaca buku teks, mengikuti perkembanan lewat media masa elektronidan nonelektronik, merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi politik. Pembelajaran politik yang lebih mengemukakan pengarahan politik untuk Dukungan penguasa politik atau memobilisasi dan memanipulasi masyarakat dari pada meningkatkan partipasi politik, mengutamakan pembakitan emosi dan lebih bersifat monolog bukan dialog merupakan indoktrinasi politik, sangan berbeda dengan pendidikan politik. Indoktrinasi politik sering dilakukan oleh partai politik maupun suatu rezim otoriter. (Cholisin, 2002:6) Menurut Kartini (2009:65) Pendidikan politik adalah kegiatan pendidik diri yang dilakukan secara berkelanjutan, guna memahami yang ada pada dirinya serta lingkungan sekitar.
 Penjalasan bebarapa ahli diatas dapat diartikan pendidikn politik pada dasarnya memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat agar melek terhadap politik dan dewasa dalam menentukan pilihan politik serta resiko-resiko dari setiap pengambilan keputusan (mengatur dan mendidik diri sendiri) Kedudukan pendidikan politik sangatlah strategis guna meningkatkan pengetahuan politik bagi masyarakat akan politik. Pendidikan politik merupakan metode dalam melibatkan rakyat dalam system politik melalui partisipasi dalam menyalurkan tuntutan dalam dukungannya. Rasadi (1988:54) berpendapat bahwa pendidikan politik adalah fungsi struktur politik dengan tujuan meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi dalam system politik. Brownhill dan Smart (1989:10), Pendidikan politik berguna dalam membimbing siswa dalam menilai, memahami, dan mengambil keputusan dalam bebagi masalah secara rasional dan tepat, baik itu isu yang controversional maupun masalah yang bias. Crick & Porter (dalam Affandi, 1996) Masyarakat yang paham atau mengetahui tentang tentang politik apabila dapat memahami tentang: 1. Memanfaatkan pengetahuan dan melibatkan diri secara aktif 2. Informai bagaimana sebuah institusi bekerja 3. Mampu memprediksi sebuah isu dan memetuskan secarah efektif 4. Dapat menilai suatu kebijakan secara baik ketika masalah (isu) dipecahkan 5. Melek politik dalam dalam hal ini dapat melihat pandangan orang lain dengan berbagai sudut pandang. 12 Sesorang dikatakan melek politik jika ia mampu secara aktif dalam berpartisipasi secara aktif dalam politik dan tidak hanya sebagai penonton. Keberhasilan pendidikan politik yang dianalisi oleh Alfian yaitu system politik yang ideal atau yang diinginkan dari masyarakat itu sendiri.
Pemerintah seyogyanya melakukan pendidikan politik agar mampu melahirkan masyarakat yang cerdas, aktif dan inisiatif dalam berpartisipasi. Pendidikan politik tidak hanya diajarkan disekolah saja, setidaknya terdapat empat (4) komponen yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan politik yaitu penyelenggara pemilu (KPU dan Panwaslu), partai politik, pers dan masyarakat. Alfian (1986:235), Pendidikan politik ialah usaha sadar untuk mengubah peroses sosialisasi politik masyarakat agar memehami dan menghayati nilai-nilai politik yang dicita-citakan. Pengetahuan dan keahlian diperlukan untuk diberikan kepada peserta didik sebagai pegangan untuk dapat berpartisipasi secara sukses dalam politik yang dilakukan oleh pendidik politik. Politik bukan hanya meraih beberapa tujuan atau kekuatan tapi menyangkut tentang nilai dan cara menghormati martabat manusia. Intruksi presiden No. 12 Tahun 1982: “Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai budaya politik bangsa”. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam 13 rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien”. Dapat disimpulkan pendidikan politik adalah proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kegenerasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (national character building).
Sumantri dan Afandi (1996:126) berpendapat bahwa, diselenggarakan pendidikan politik pada dasarnya ialah untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia. Melalui kegiatan pendidikan politik diharapkan warga negara memahami akan hak dan kewajiban serta bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berkepribadian utuh, terampil berkesadaran tinggi sebagai warga negara yang baik. Pendidian politik berhubungan dengan sikap dan prilaku seseorang maka dari itu proses ini memerlukan waktu yang lama.

Fungsi Organisasi Sayap (skripsi dan tesis)

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (10) “Partai politik Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik”. Sebagaimana dengan maksud ayat tersebut, maka fungsi organisasi sayap partai politik yaitu mendidik masyarakat agar mampu memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang merupakan kebutuhan bagi peningkatan daya kritis dan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan demokrasi, Membimbing dan mendampingi serta memberikan avokasi terhadap masyarakat agar memiliki keberanian untuk menuntut dan menegakkan hak- hak politiknya Sebagai warga negara yang dimarjinalkan negara, membantu memberikan solusi alternative terhadap masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang menjadi hajat hidup masyarakat, menyampaikan data dan informasi yang benar dan aktual secara terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan kehidupan politik dan kepartaian di Tanah Air untuk mendapatkan umpan balik masyarakat, melakukan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik, terutama dalam hal paradigma dan mental attitude yang kondusif bagi upaya pembaruan partai politik dan pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 Dengan memaksimalkan peran organisasi sayap partai politik, sebagai pilar utama kaderisasi, dan penguatan kader, maka secara otomatis proses seleksi kader untuk duduk sebagai legislatif maupun eksekutif akan lebih mengedepankan kualitas intelektual, serta basis massa pendukung dan bukan basis ekonomi. Organisasi sayap partai memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi partai politik dalam upaya implementasi, sosialisasi dan diseminasi program dan kebijakan partai untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Organisasi sayap parpol dapat berupa organisasi pemuda, organisasi perempuan, organisasi buruh, organisasi tani, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok rakyat terorganisasi sesungguhnya merupakan sumber daya-sumber daya yang harus dibina dalam sebuah organisasi sayap atau  underbow partai, dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan yang sebesar-besarnya dari segenap lapisan masyarakat yang pada gilirannya mampu memenangkan partai dalam kompetisi politik secara elegan dan bermartabat. Simpati dan dukungan masyarakat terhadap partai direspon dan dikelola dengan baik dan serius karena simpati dan dukungan masyarakat adalah faktor yang menentukan bagi keberhasilan partai dalam meraih kemenangan, disamping faktor penentu lainnya, seperti kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kejelasan visi, misi dan platform, serta profesionalitas dan integritas kader dan pimpinan partai.
 Dalam kenyataannya, organisasi sayap atau underbow merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap memberikan andil besar bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu peran organisasi sayap juga terbilang besar dalam proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik, seperti yang terjadi saat ini, hubungan organisasi sayap dengan partai politik dapat diibaratkan seperti simbiosis mutualisme (satu sama lain saling menguntungkan). 30 Bagi partai politik dalam menjelang pemilu, organisasi sayap menjadi lahan untuk mendapatkan dukungan politik. Bahkan partai politik sering membuat organisasi sayap baru, jika segan mencari dukungan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu. Begitu juga dengan keberadaan partai politik yang tidak dapat terpisahkan dengan sistem demokrasi, bahkan menjadi syarat utama mewujudkan sistem tersebut. Melalui partai politik kebijakan dibuat dengan mekanisme proses pembuatan produk perundang- undangan. Sehingga keberadaan organisasi sayap sangat dibutuhkan guna mengontrol dan mengevaluasi kinerja partai politik yang berada di legislatif, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal ini dilakukan dengan peran kader organisasi sayap yang menjadi politisi partai politik tertentu, sementara pengawasan eksternal dilakukan demonstrasi dan kritikan melalui media massa. (Sony, Peran Organisasi Sayap Partai Politik,https://sonnyudj.wordpress.com).

Pengertian Organisasi Sayap (skripsi dan tesis)

Organisasi sayap merupakan sebuah organisasi bagian dari partai politik yang akan membantu kinerja partai politik dalam menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 12 ayat (10) menyatakan bahwa salah satu hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Organisasi sayap sendiri menurut adalah organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik

Model Kaderisasi (skripsi dan tesis)

a. Kaderisasi untuk Anggota Partai Politik
 Pada umumnya partai politik melakukan proses kaderisasi untuk internal kadernya. Pada partai-partai modern, anggota partai yang telah terdaftar yang membayar iuran keanggotaan secara tetap dalam jangka waktu tertentu secara otomatis akan mendapatkan trainning tertentu oleh partai politik dengan tujuan tertentu pula. Kaderisasi anggota parpol di partai yang pelembagaan politiknya bagus dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan keluaran kader sesuai dengan visi dan misi parpol yang bersangkutan. Proses kaderisasi anggota parpol dilakukan secara sistematis, berjenjang dan dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus. Sayangnya di Indonesia, banyak partai politik yang melakukan proses kaderisasi secara insidental dan biasanya hanya diadakan pada waktu menjelang pemilu atau pilkada untuk pemenangan partai atau dalam kaitannya pembekalan calon anggota legislatif. Padahal proses kaderisasi yang bersifat terstruktur selain dapat membantu partai politik dalam meningkatkan kapasitas anggotanya juga menjadi alat untuk menilai potensi anggota-anggota partainya sekaligus parameter bagi parpol untuk melihat sejauh mana pelembagaan partai telah mengakar pada anggota- anggotanya.
 b. Kaderisasi untuk non anggota partai politik
Organisasi sayap partai menjadi sumber penting lainnya dalam kaderisasi partai politik. Melalui sayap partai internasilasi ideologi partai politik dan pembanguan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat lainnya. Sebab, organisasi sayap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap partai memberikan andil besar bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai. Organisasi sayap partai dapat berbentuk organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi profesi, serta organisasi keagamaan (Syamsudin, 2016:52). Kaderisasi pada organisasi sayap partai biasa sekaligus menjadi perluasan basis dari parpol yang persangkutan. Sebuah organisasi sayap atau underbow partai, dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan massa baik untuk memenangkan pemilihan umum maupun untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai.

Prinsip Kaderisasi (skripsi dan tesis)

Kaderisasi partai politik dapat dilakukan dengan baik hanya jika dalam proses tersebut berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut: Terbuka. Prinsip terbuka ini mengandung arti bahwa proses kaderisasiharus dapat diikuti oleh semua anggota partai politik, artinya anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (training) dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam proses kaderisasi. Kaderisasi perlu disertai jaminan bahwa semua kader yang telah menjadi anggota partai politik maupun anggota sayap partai yang memiliki potensi dan/ atau dengan penilaian lain yang telah ditentukan oleh partai politik yang sifatnya demokratis dapat mengikuti seluruh jenjang kegiatan kaderisasi. Dalam kaitan   ini, perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Kader harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan. Dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi kepemimpinan akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas. Tertutup/Diskriminatif. Pemberian akses yang berbeda dalam proses kaderisasi juga sekaligus berarti bahwa mekanisme kaderisasi juga membuka ruang yang sama untuk seluruh anggota untuk mengikuti atau mendapatkan promosi dan karier politik melalui proses kaderisasi tanpa membedakan warna kulit, golongan, agama, gender, serta suku. Prinsip non-diskriminatif dalam kaderisasi sekaligus dapat mengurangi oligarkhi parpol terkait dengan kandidasi dalam kontestasi pemilu legislatif, kepala daerah dan presiden/wakil presiden serta pemilihan kader-kader partai di jabatan publik lainnya. Berjenjang. Penjenjangan kaderisasi parpol didasarkan pelapisan yangbertahap, bertingkat atau piramidal. Ini misalnya bisa disusun dengan melakukan penjenjangan kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut atau penyebutan lainnya. Rasionalisasi penjenjangan model hirarkhi ini bisa dilakukan karena alasan penjenjangan sebagai akibat pentahapan materi kaderisasi (materi bersifat piramidal) dan penjenjangan sebagai akibat pentahapan karir dalam organisasi (karir bersifat piramidal).
 Penggunaan model penjenjangan seperti ini menciptakan beberapa implikasi dalam kaitannya dengan kehidupan internal partai. Pertama, dilakukan karena ada kebutuhan untuk menyelesaikan pada pembekalan kapasitas lainnya. Intinya, materi pengkaderan diandaikan dalam skema piramidal. Pentahapan materi dalam skema piramidal akan berguna untuk dapat memastikan bahwa setiap kader partai akan memiliki tingkat kapasitas yang sama karena melalui proses kaderisasi yang sama (standarisasi). Kedua, penjenjangan kaderisasi sebagai akibat dari kebutuhan persyaratan meniti karir organisasi pada posisi-posisi yang ada di tingkat lokal dengan regional atau pusat. Ini misalnya tampak dari persyaratan tingkat kaderisasi tertentu yang harus diikuti oleh calon ketua partai, sekretaris jenderal dan sebagainya di setiap tingkatan. Namun demikian penjenjangan yang didasarkan pada materi kaderisasi secara otomatis akan berpengaruh pada penjenjangan karir politik yang akan dicapai oleh politisi. Sebagai contoh, seorang yang telah mendapatkan training kaderisasi tingkat pertama , karier politiknya akan berhenti sebagai pengurus parpol ataupun anggota legislatif atau kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Pada akhirnya penjenjangan kaderisasi ini dibutuhkan (Syamsudin, 2016:52)

Kaderisasi Partai Politik (skripsi dan tesis)

 Kaderisasi lebih bersifat sebagai proses intervensi dari partai politik untuk meningkatkan kapasitas individual para anggotanya agar mampu menjalankan sebagai fungsi partai. Selain itu, secara eksternal, kaderisasi juga berartipenting bagi tanggung jawab partai dalam melakukan pendidikan politik kepada publik. Kaderisasi sekaligus juga berguna untuk memastikan bahwa orang-orang yang terseleksi dalam proses rekrutmen adalah orang yang kompeten atau memiliki layolitas terhadap partai. Karakteristik kaderisasi yang ingin dihasilkan ini akan juga ditentukan oleh kecenderungan tipe dari partai yang bersangkutan.   Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah partai politik, karena ini merupakan inti dari kelanjutan perjuangan partai ke depan dan juga inti dari keberadaan partai politik. Tanpa kaderisasi kepemimpinan, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah partai politik dapat bergerak dan melakukan tugastugasnya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi kepemimpinan adalah sebuah syarat mutlak dalam membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Kaderisasi sangat penting mengingat perlu ada transfer pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam suatu kajian tertentu. Fungsi kaderisasi dalam partai politik adalah mempersiapkan calon-calon untuk siap menerima mengelola partainya ke depan. Kaderisasi juga merupakan proses untuk melatih dan mempersiapkan anggota partai dengan berbagai keterampilan, disiplin ilmu dan pengalaman untuk mencapai tujuan partai.
Syamsudindkk dalam panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik Partai politik mengatakan, harus menciptakan pola pembinaan kader yang terprogram, terukur, sistematis, dan komprehensif serta berlaku di semua lini kader dan wilayah kader yang mencakup: a) Adanya tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk sistem pengkaderan, baik pengkaderan umum dan pengkaderan khusus; b) Adanya model rekrutmen yang terbuka dan demokratis; c) Terdapatnya sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan;   d) Membentuk jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader demi meningkatkan kualitas kader agar lahir kader-kader yang loyal dan berdedikasi tinggi; e) Perlu dilakukan affirmative action dalam merekrut dan melakukan pola pembinaan perempuan kader partai guna mencapai meningkatkan jumlah perempuan dalam partai politik, parlemen, maupun jabatan-jabatan publik. Selain itu kaderisasi pada kelompok perempuan juga berarti meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perempuan terkait dengan peran yang dimainkan dalam partapo politik, parlemen dan jabatan publik lainnya; dan f) Model pembinaan perempuan kader partai, baik dari segi strategi pembinaan, materi pembinaan maupun metode pembinaan hendaknya dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan

Klasifikasi Partai Politik (skripsi dan tesis)

Suatu negara dengan sistem demokrasi tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan partai politik sebagai pilar demokrasi. Partai politik sebagai atribut suatu negara dan mempunyai fungsi yang erat kaitannya dengan jalannya pemerintahan. Partai politik merupakan infrastruktur politik yang ada di masyarakat, partai politik merupakan oraganisasi non pemerintahan yang mempunyai tujuan tertentu dan berusaha untuk mencapai tujuan dengan cara menduduki suatu pemerintahan melalui pemilihan umum. Klasifikasi partai dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai massa dan partai kader. Menurut Haryanto, partai politik dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai massa dan partai kader.
Menurut Haryanto, partai politik dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibagi mejadi dua kategori, yaitu (Adrianus, 2005:567) : a) Partai massa, dengan ciri utamanya adalah jumlah anggota atau pendukung yang banyak. Meskipun demikian, partai jenis ini memiliki program walaupun program tersebut agak kabur dan terlampau umum. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai tersebut mempunyai keinginan 19 untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Selanjutnya, jika kepentingan kelompok tersebut tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan partai sendiri. b) Partai kader, kebalikan dari partai massa, partai kader mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah, partai kader lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi. doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya. Bagi anggota yang menyeleweng, akan dipecat keanggotaannya Partai politik pada umumnya dapat di kalsifikasikan menurut tiga kriteria (Kantaprawira, 2002:67). a) Berdasarkan komposisi dan keanggotaanya secara umum partai politik dibagi dalam dua jenis, yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, sedangkan partai kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. b) Berdasarkan sifat dan orientasinya klasifikasi ini membagi partai menjadi dua jenis, yaitu pertama, partai lindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Kedua, partai ideologi atau partai azas biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat.  c) Berdasarkan sistem kepartaian. Secara konvensional, dikenal tiga sistem klasifikasi sistem kepartaian. Pertama, sistem satu partai (one party system). Dalam suatau negara hanya ada satu partai, atau dalam suatu negara sebenarnya terdapat partai-partai lain, namun karena terlalu kecilnya partai-partai tersebut, hanya satu partai yang dominan dalam politiknya. Kedua, sistem dwi partai, yaitu dalam suatu negara terdapat dua partai. Dalam sistem ini biasanya partai yang menang dalam pemilihan umum menduduki posisi pemerintahan (berkuasa). Sebaliknya partai yang kalah menjadi oposisi setia (loyal oposition) terhadap kebijakan partai yang berkuasa. Ketiga sistem banyak partai (multy party system). Dimaksudkan bahwa di suatu Negara terdapat banyak partai, tidak terpengaruh berapa jumlah partai dan partai mana yang berkuasa

Fungsi Partai Politik (skripsi dan tesis)

 Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat di bedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi, di sini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik (Firmanzah, 2008:67). Fungsi, hak, dan kewajiban sebuah partai politik telah diatur dalam Undang- undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
 Berikut merupakan fungsi partai politik menurut UU No.2 Tahun 2011 Pasal 12: a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar b) Menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. c) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.  d) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. e) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Menurut budiardjo dalam menyelenggarakan demokrasi partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut : a) Sebagai sarana komunikasi poltik Partai politik mempunyai fungsi salah satunya sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara memerintah dengan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada masyarakat dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan rakyat.Menurut Sigmund Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas. b) Sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya seseorang memeperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Proses sosialisasi politik berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Proses ini dapat diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan  informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat. c) Sebagai sarana rekrutmen politik Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon- calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain. d) Sebagai sarana pengatur konflik Potensi konflik akan selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen dengan berbagai macam suku bangsa, sosial- ekonomi, maupun agama. Peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada melalui cara berdialog dengan pihak- pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.(Budiardjo, 2008:405)

Pengertian Partai Politik (skripsi dan tesis)

Partai politik merupakan salah satu sarana yang menghubungkan antara pemerintah dengan rakyat. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang teroganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiardjo, 2008:404). Dalam bukunya Ekonomic Et Societie Marx Weber memberikan defenisi tentang partai politik, menurutnya partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut (Firmanzah, 2008:66). Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas mengenai partai politik, partai politik mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah negara terutama di negara dengan menerapkan sistem demokrasi. Secara sederhana partai politik merupakan representation of ideas yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokrasi. Partai politik sebagai suatu organisasi yang  berorientasi pada representation of ideas secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat atau tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimasi.

Pembelajaran politik pada pemilih pemula (skripsi dan tesis)

 Menurut Sekertariat Jendral KPU (2010) pentingnya peran pemilih pemula karena 20% mereka merupakan bagian dari pemilih. Dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, dan diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Jangan sampai tidak terdaftar dalam DPT atau kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya. Lahirnya dari kelompok ini secara langsung akan memunculkan dampak pencitraan. Untuk pengamanan proses regenarisai kader politik kedepan, walaupun memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun apabila tidak mendapatkan dukungan dari kelompok ini, maka cukup merugikan bagi para parpol atau kandidat yang ingin mendulang tinggi hasil dukungan. Pemilih pemula kerap menampilkan sisi yang unik, sering kali memunculkan kejutan dan akan menjanjikan secara kuantitas. Pemilih pemula dengan antusiasme tinggi akan relatif rasional haus akan perubahan yang positif. Pemilih pemula ditempatkan pada swing voters apabila memiliki antusiastinggi namun keputusan belum bulat (www.indonesiamemilih.com diakses 14 Maret 2013).
Partisipasi mereka belum memiliki ideologis tertentu dan didorong oleh dinamika lingkungan politik lokal.Pemilih pemula mudah dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, kerabat dan teman. Selain itu juga media massa juga ikut berpengaruh seperti berita, spanduk, poster, dll. Bagi pemilih pemula yang masih sekolah adapun sosialisasi politik iadapatkan melalui mata pelajaran PKn. PKn sebagai pendidikan politik terutama dilakukan lewat sekolah merupakan bagaian dari sosialisasi politik. Menurut Greenstein yang dikutip oleh Cholisin (2000:63), sosialisasi politik diartikan sebagai keseluruhan belajar politik baik formal maupun informal disengaja maupun tidak disengaja (Political socialization is all poltical learning formal informal deliberate and unplanned). PKn sebagai pendidikan politik berarti menyangkut belajar dan mengajar tentang politik dan tentang aktor politik. Dalam hal tertentu pendidikan politik sangat memprihatikan tentang distribusi kekuasaan untuk memajukan rakyat (Renshon,1977:191). Dan PKn sebagai pendidikan politik menurut James Coleman, akan menekankan bagaimana mewujudkan warga Negara yang baik dalam arti mampu berpartisipasi dalam kehidupan Politikya atau kehidupan nasionalnya (we call civic training that part of political life of bis or ber nation) (Prewit & Dawson 1977:141). 60 Dengan demikian tampak jelas bahwa PKn merupakan sosialisasi politik yang formal dan direncanakan (pendidikan politik) untuk mekankan pada kemampuan berpartisipasi warga negara dalam kehidupan politik nasionalnya. Adapun teori belajar politik yaitu:
 a. Teori sistem T
eori sistem dalam ilmu politik dikenalkan oleh Easton kemudian Easton dengan kolengnya Jack Dennis mengaplikasikannya pada studi sosialisasi politik. Sosialisasi politik dianggap memainkan peran utama dalam menjaga kestabilan politik memunginkan sistem politik yang sama berlaku terus menerus sehingga tercapai dan berada pada suasana mapan dan mantap. Sosialisasi politik memungkinkan terjadinya apa yang disebut Almond, (1960), sebagai “system maintenance” (kemampuan bertahan suatu sistem politik secara terus menerus meskipun samba mengalami perubahan-perubahan) (Prewitt & Dawson, 1977:17-23, Alfian 1982:8). Pola belajar politik atau sosialisasi politik menurut teori sistem di arahkan untuk memelihara dan mengembangkan sistem politik ideal yang hendak dibangun adalah sistem politik demokrasi Pancasila, maka arah sosialisasi politik pada sistem ini
. b. Teori hegemonik
Teori hegemonik berarti akan mengarahkan sosialisasi politik pada dukungan sistem politik nasional. Oleh karena itu apa saja pengembangan teori hegemonik dapat mengarahkan pada sosialisasi politik yang akan meahirkan sikap untuk membenci atau memusuhi pemerintah kalau ini dilakukan oleh kelompok oposan. Apa yang diuraikan sejalan dengan prinsip teori hagemoni yang memang merupakan proses sosialisasi politik yang mentransmisikan ideology politik dari kelompok yang dominan kepada kelompok yang di dominasi dalam masyarakat ( Prewitt Dawsom, 19977:24).
 c. Teori Psikodinamik
 Menurut teori ini pengalaman pada masa awal (kanak-kanak) meninggalkan kesan yang sagat mendalamterhadap pembentukan kepribadian seorang anak dan setelah mereka dewasa akan merespon terhadap berbagai peristiwa dan rangsangan di tentukan oleh kebutuhan-kebutuhan pada masa awal.dari perspektif ini, maka kebutuhan-kebutuhan itu akan diadopsi anak ke dalam pandangan  dunia politik, terutama yang akan memberikan kepuasan terhadap kebutuhan pribadinya.
 d. Teori Belajar Sosial
 Teori belajar sosial ini, merupakan kebalikan dari teori psikodinamik. Teori ini menekan pada faktor eksternal sebagai penentu orientasi politik seseorang. Faktor eksternal yaitu penerimaan stimulus atau penguatan yang berasal dari lingkungan. Pesan-pesan yang diterima oleh individu dari lingkungan merupakan faktor yang krusial dalam menentukan pandangan yang akan diadopsi oleh seseorang.
e. Teori Perkembangan Kognitif
Teori perembangan kognitif berada diantara teori psikodinamik dan teori belajar sosial, yaitu menekankan pada interaksi antara lingkungan dan perkembangan kapasitas individu berfikir. Menurut teori ini kemampuan respond an pemahaman individu tentang sesuatu dalam lingkungannya, sangat ditentukan oleh kapsitas berfikirnya. Kualitas pemikiran anak cenderung sederhana dan lebih memahami sesuatu secara abstrak, sedangkan pada remaja dan orang dewasa sudag mulai berkembang kemampuaan berfikir yang lebih komplek dan rinci.
Dengan demikian kualitas pemikiran merupakan faktor yang menentukan perbedaan dalam pandangan dan sikap politik seseorang. Sosialisasi politik dapat dinyatakan sebagai proses mewariskan, memelihara, bahkan mengubah budaya politik suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia budaya politik yang hendak diwariskan adalah budaya politik partisipan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya politik Pancasila dan UUD 1945. Sosialisasi politik yang dilakukan pun sebaiknya yang mendukung pengembangan budaya demokrasi. Oleh karena itu sosialisasi politik yang tepat adalah mengacu pada teori system dan teori belajar sosial. Sedangkan teori psikodinamik dan teori perkembangan kognitif digunakan untuk melengkapinya.  Sosialisasi politik dilakukan melalui berbagai bermacam-macam sarana.
Menurut Mohtar Ma’oed & Collin MacAndrews (2011: 46-49) sarana-sarana sosialisasi politik melalui: 1) Keluarga. Pengaruh keluarga ini adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan (authority). 2) Sekolah. Sekolah memberikan pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah juga merupakan saluran pewarisan nilai dan sikap-sikap masyarakatnya. 3) Kelompok pergaulan. Kelompok pergaulanini mensosialisasikan anggota-anggotanya dengan cara mendorong atau mendesak mereka menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap atau tingkah laku di kelompok itu. 4) Pekerjaan. Individu-individu mengidentifikasikan diri dengan suatu kelompok tetentu seperti serikat buruh, dan menggunakan serikat itu sebagai acauan dalam kehidupan politik. 5) Media massa. Disamping memberiakan informasi tentang peristiwaperistiwa politik, media massa juga menyampaikan langsung maupun tidak langsung nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakat. 6) Kontak-kontak politik langsung. Tidak peduli betapa positif pandangan terhadap sistem politik yang ditanam oleh keluarga maupun sekolah, tetapi bila seseorang telah diabaikan oleh partainya, ditipu oleh polisi, kelaparan tanpa ditolong, dan dipaksa untuk wajib militer, pandangannya terhadap politik sangat mungkin berubah.
Pkn sebagai pendidikan politik merupakan salah satu bentuk sosialisasi politik yang dilaksanakan melalui sekolah. Dengan pelajaran Pkn peserta didik diajarkan mengenai hak kewajiban warga negara, sistem politik, budaya politik, otonomi daerah, partai politik dan lain sebagainya. Yang pada gilirannya peserta didik diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara bertanggungjawab. 63 Kemudian menurut Suhartono (2009:6) pemilih pemula mempunyai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal informal mencari kesenangan. Oleh sebab itu semua hal yang tidak menyenangkan baginya akan dihindari.

Ciri-ciri pemilih pemula (skripsi dan tesis)

Pemilih pemula secara umum mereka para pelajar, mahasiswi serta pekerja yang berusia muda. Dalam pesta demokrasi pemilih pemula selama ini menjadi sebuah objek kegiatan politik. Yaitu mereka yang memerlukan bimbingan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuan tingkat yang optimal agar dapat berperan baik dalm bidang kegiatan politik. Perlu adanya pendidikan politk agar pemilih pemula berkembang menjadi warga Negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai luhur dari bangsanyadan sadar akan kewajibannya dalam kerangka nilai-nilai yang membingkainya.  Ciri-ciri pemilh pemula sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia dari pemungutan suara sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah kawin/pernah kawin. b. Baru mengikuti pemilu, memberikan hak pilihnya pertama kali sejak peilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. c. Mempunyai hak memilih dalam penylenggaraan pilkada 2013

Pemilih pemula (skripsi dan tesis)

Menurut Pahmi Sy (2010:54) pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilihpemula terdiri dari dua kata, yakni pemilih dan pemula. Pemilih adalah orang yang memilih. Sedangkan pemula adalah orang yang mulai atau mula-mula melakukan sesuatu (KBBI online). Pemilih pemula 57 merupakan pemilih yang berusia antara 17-21 tahun atau baru pertama kali ikut dalam pemilu (Maesur zaky, 2009: 14). Menurut pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 2008, Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) atau lebih sudah/pernah kawin. Kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No.10 Tahun 2008 merangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara pemilih genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pengetahuan mereka dengan pemilih lainnya tidak jauh berbeda hanya saja antusiasme dan preferensi.

Ketentuan dan Implikasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah (skripsi dan tesis)

.

 Sistem pilkada yang diatur dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tiadak memuat secara jelas karakteristik sistem pemilihannya. Sistem pemilihan yang diikuti oleh sistem pilkada di Indonesia adalah campuran antara two round, sistem pemilihan presiden Nigeria, dan sistem first past the post. Sesuai dengan pasal 107 ayat (1) yang berbunyi: “Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara ditetapkan sebagai calon terpilih”. Pasal ini sesuai dengan sistem two round. Namun dalam pasal 107 ayat (2) disebutkan : “Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) cari jumlah suara sah pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih

Jenis-jenis Sistem Pilkada (skripsi dan tesis)

 Sistem Pilkada dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni pilkada langsung dan tidak langsung. Faktor utama yang membedakan kedua metode tersebut adalah bagaimana partisipasi politik. tepatnya adalah penggunaan suara yang berbeda. Joko J. Prihatmoko (2005: 212) pilkada yang memberikan ruang bagi rakyat untuk memberikan hak pilih aktif, yakni hak untuk memilih 52 dan dipilih dapat disebut dengan tak langsung. Seperti sistem penegakan dan penunjukan oleh pemerintah pusat atau sistem perwakilan, kedaulatan atau suara rakyat diserahkan kepada pejabat pusat. Sebaliknya pilkada langsung selalu memberikan ruang bagi hak pilih aktif. seluruh warga asal memenuhi syarat dapat menjadi pemilih dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Karena iotulah pilkada langsung sering disebut implementasi demokrasi partisipan sedangkan pilkada tak langsung adalah implementasi demokrasi elitis. Joko J. Prihatmoko (2005: 210) yang membedakan pilkada langsung dan pilkada tak langsung adalah dengan melihat tahap-tahap kegiatan yang digunakan. dalam pilkada tak langsung rakyat dalam tahap kegiatan sangat terbatas atau bahkan tidak sama sekali. rakyat ditempatkan sebagai penonton proses pilkada yang hanya melibatkan elite. dalam pilkada langsung, keterlibatan rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan yang sangat jeas terlihat dan terbuka lebar. Rakyat merupakan pemilih, penyelengggara, pemantau, bahkan pengawas. Oleh sebab itu dalam pilkada langsung, selalu ada tahap kegiatan langsung, selalu ada tahaapan kegiatan, pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan, dan perhitungan suara.
Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Pada dasarnya bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dikabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis, karena diusulkan oleh partai politik dan bukan pegawai negeri sipil. Dalam pemilihan kepala daerah langsung rakyat memilih pemimpin daerah melalui mekanisme yang telah ditentukan. Sistem pemilihan yaitu mekanisme untuk menentukan pasangan calon yang akan menjadi kepala daerah. Sistem pemilihan akan menjadi tolak ukur kualitas pilkada yang dilaksanakan. Selain itu juga merupakan ketentuan tata cara untuk menetapkan calon terpilih. Dalam sistem pilkada langsung terdapat beberapa jenis sistem pemilihan yang berbeda. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan 54 kekurangan yang harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana akan berlangsungnya pilkada. Menurut Joko J. Prihatmoko (2005: 115-120), terdapat 5 jenis sistem pemilihan dalam pilkada langsung, yaitu: 1) First Past the Post System First Past the Post system dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah. Sistem ini juga dikenal dengan sistem mayoritas sederhana (simple majority). Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separoh jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan. 2) Prefential Voting System atau Approval Voting System Prefential voting system atau approval voting system merupakan sistem dimana pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon-calon kepala daerah yang ada saat pemilihan. Seorang calon kepala daerah akan otomatis menjadi kepala daerah jika perolehan suaranya mencapai tingkat pertama yang terbesar.
Sistem ini juga dikenal sebagai sistem yang mengakomodasi sistem mayoritas sederhana (simple majority), namun dapat membingungkan proses perhitungan suara sehingga perhitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat. 3) Two Round System atau Run-off System cara kerja Two round system ini adalah dengan dilakukan pemilihan putaran dua (run-off) dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas mutlak, yaitu lebih dari 50% dari keseluruhan sura dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasanagn calon yang memiliki suara terbanyak harus melalui pemilihan putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. 4) Electoral College System Sistem ini bekerja dengan cara setiap daerah pemilih diberi alokasi atau bobot suara Dewan Pemilih (electoral college) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada keseluruhan 55 suara yang diperoleh dalam pilkada yang diperoleh setiap calon dalam daerah pemilihan dihitung. Pemenang disetiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara dewan pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calaon yang memeperoleh suara dewan pemilih terbesar akan dimenangkan pilkada langsung. 5) Sistem (Pemilihan Presiden) Nigeria Seorang kepala daerah dinyatakan sebagai pemenang pilkada apabila calon bersangkutan dapat memperoleh suara mayoritas sederhana (suara terbanyak diantara suara mayoritas yang ada) dari daerah pemilihan. Sistem ini diterapkan untuk menjamin bahwa kepala daerah terpilih memiliki dukungan dari mayoritas penduduk yang tersebar di berbagai daerah pemilihan. Sistem pilkada langsung memuat tata cara dalam proses pemilihan kepala darah. Sistem pilkada langsung memiliki sub sistem. Di Indonesia sub-sistem ini dilaksanakan oleh KPUD sebagai pelaksana teknis daei pelaksanaan pilkada langsung. KPUD sekaligus melaksanakan fungsi sub-sistem pilkada langsung terdiri dari: 1) Electoral regulation, yaitu segala ketentuan atau atauran mengenai pilkada langsng yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon, dan pemilih dalam peran dan fungsi masing-masing. Dalam sub ini KPUD erwenang membuat berbagai peraturan dan keputusan mengenai pelaksanaan pilkada sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005. 2) electoral process, yaitu seluruh kegitan yang terkait secara langsung dengan pilkada yang merujuk pada ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat legal maupun teknikal. Dalam sub-sistem ini KPUD berkewajiaban menangani persoalan teknis, administrasi dan logistik. 3) Electoral law enforcement, yaitu penegakan hukum terhadap aturan-aturan pilkada baik politisi, administratif, atau pidana. Dalam sub-sistem ini KPUD berwenang melakukan tindakantindakan hukum yang berfungsi memaksimalkan pelaksanaan tahanan pilkada (Joko J.Prihatmoko, 2005:187).

Kelebihan dan Kelemahan Dilaksanakannya Pilkada (skripsi dan tesis)

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung menyangkut berbagai aspek yang menentukan keberhasilan pemilihan kepala daerah yaitu aspek kesiapan masyarakat pemilih, keterampilan petugas lapangan, pendanaan dan peraturan pemilihan. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung yang demokratik, dengan memberi peluang kepada para calon kepala daerah untuk berkompetisi secara jujur dan adil. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung harus bebas dari segala bentuk kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilihan, mulai dari proses pencalonan, kampanye, sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung berupaya menghasilkan kepala daerah yang lebih baik, lebih berkualitas, dan memiliki akseptabilitas politik yang tinggi serta derajat legitimasi yang kuat, karena kepala daerah yang terpilih mendapat langsung dari rakyat. Penerimaan yang cukup luas dari masyarakat terhadap kepala daerah terpilih sesuai dengan prinsip mayoritas perlu agar kontroversi yang terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah secara langsung dapat dihindari. Pada gilirannya pemiihan umum kepala daerah secara langsung akan menghasilkan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien,  karena legitimasi eksekutif menjadi cukup kuat, tidak gampang digoyang oleh legislatif.
Dengan adanya pilkada secara langsung, setidaknya akan menghasilkan lima manfaat penting (Joko J. Prihatmoko, 2005: 131-133), yaitu sebagai berikut: 1) Sebagai solusi terbaik atas segala kelemahan proses maupun hasil pemiihan kepala daerah secara tidak langsung lewat dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana diatur dalam UndangUndang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004. Pemilihan kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak guna menutupi segala kelemahan dalam pemilihan kepala daerah pada masa lalu. Pemiihan kepala daerah bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintahan, maupun lingkungan kemasyarakatan (civil society). 2) Pemilihan kepala daerah akan menjadi penyeimbang arogansi lembaga dewan perwakilan rakyat daerah yang selama ini sering kali mengklaim dirinya sebagai satu-satunya institusi pemegang mandat rakyat yang refresentatif. Dewan pemilihan kepala daerah akan memposisikan kepala daerah juga sebagai pemegang langsung mandat rakyat, yaitu untuk memerintah (eksekutif). 49 3) Pemilihan kepala daerah akan menghasilkan kepala pemerintahan daerah yang memiliki legitimasi dan justifikasi yang kuat dimata rakyat. Kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah memiliki akuntabilitas publik langsung kepada masyarakat daerah selaku konstituennya, bukan seperti yang selama ini berlangsung yaitu kepala dewan perwakilan rakyat daerah. Dengan begitu, manuver politik para anggota dewan akan berkurang, termasuk segala perilaku bad politics-nya. 4) Pemilihan kepala daerah berpotensi menghasilkan kepala daerah yang lebih bermutu, karena pemiihan langsung berpeluang mendorong majunya calon da menangnya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel dimata masyarakat daerah, memuatkan derajat legitimasi dan posisi politik kepala daerah sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat. 5) Pemilihan kepala daerah berpotensi menghasilkan pemerintahan suatu daerah yang lebih stabil, produktif, dan efektif. Tidak gampang digoyang oleh ulah politisi lokal, terhindar dari campur tangan berlebihan atau intervensi pemerintahan pusat, tidak mudah dilanda krisis kepercayaan publik yang berpeluang melayani masyarakat secara lebih baik. Dalam pelaksanaan pilkada langsung selain ada kelebihan tentu terdapat kelemahannya. Kelemahan tersebut ditemukan dalam 50 pelaksanaanya dilapangan. Dalam pilkada, banyak sekali ditemukan penyelewengan-penyelewengan atau kecurangan. Kecurangankecurangan yang sering dilakukan oleh para bakal calon dalam pilkada adalah seperti berikut (S.H. Sarundajang, 2005: 187-188): 1) Money politik. Adanya money politik ini, selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada.Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah. Money politik dilakukan supaya rakyat memilih calon yang sudah memberinya uang. Pada kenyataannya dengan uang memang dapat membeli segalanya. Selain itu, dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang.Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak. 2) Adanya Intimidasi. Intimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh yaitu pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga masyarakat agar mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng dari aturan pelaksanaan pemilu. 3) Pendahuluan start kampanye. Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas aturan-aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut.
Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang  merupakan kepala daerah saat itu melakukan kunjungan keberbagai daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal sering digunakan sebagi media kampanye. Bakal calon menyampaikan visi misinya dalam acara tersebut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai. 4) Kampanye negatif. Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat masih kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya “manut” dengan orang yang di sekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah pada munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut

Tujuan Diadakannya Pemilihan Umum Kepada Daerah (skripsi dan tesis)

Salah satu tujuan dari dilakukannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah mewujudkan otonomi daerah yang sejak tahun 1999 memang carut marut, terutama dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Ini merupakan proses demokrasi yang menunjukan orientasinya yang jelas, yaitu penempatan posisi dan kepentingan rakyat diatas berbagai kekuatan elite politik. Elite yang selama ini dinilai terlampau mendominasi dan bahkan terkesan menhegemoni (Ahmad Nadir, 2005:1) Pilkada langsung sesungguhnya merupakan respon kritik konstruktif atas pelaksanaan mekanisme demokrasi tak langsung yang sering disebut dengan demokrasi perwakilan. Artinya bahwa rakyat tidak secara langsung mengartikulasi berbagai kepentingannya kepada agenda kebijakan publik, melainkan mewakilkannya pada sejumlah kecil orang tertentu. Ide pilkada langsung dinilai sebagai wujud demokrasi langsung (Ahmad Nadir 2005:15-17). Pilkada langsung bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sebagai solusi dari demokrasi perwkilan yang selama ini telah berjalan cukup lama. Rakyat disuatu daerah dapat memilih sendiri pemimpinnya dengan berdasarkan asas yang berlaku. Pemimpin tersebut diharapkan dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan 47 benar-benar menjadi pemimpin yang mengerti agenda otonomi daerah sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan rakyat.

Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (skripsi dan tesis)

Asas adalah suatu pangkal tolak ukur pikiran untuk suatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan hubungan atau kondisi yang kita hendaki. Asas pilkada berarti pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan pilkada. Suatu pilkada yang demokratis dapat tercapai jika berjalannya asas-asas yang medasari pilkada tersebut. Pada dasarnya asas yang dipakai dalam pilkada langsung sama dengan asas dalam pemilu, khususnya pemilu 2004. Pemilu 2004 yang disebut KPU sebagai penyelenggara pemilu 2004 banyak mengusung hal baru guna rekuitmen politik agar kualitas wakil rakyat semakin baik. (mohammad Najib dalam Suparman Marzuki, dkk, 2005:pengantar ix). Asas pilkada langsung telah diatur dalam pasal 56 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004, yang menyebutkan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara 44 demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Hal ini telah ditegaskan kembali dalam pasal 4 ayat (3) PP No.6 Tahun 2005. Prinsip-prinsip pilkada sama seperti prinsip umum pemilu yang di uraikan sebagai berikut: 1) Langsung Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara. 2) Umum Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengangandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan , jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. 3) Bebas Setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapu. Di dalam melakasanakan haknya, setiap warga negara diajamin 45 keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. 4) Rahasia Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada suarat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. 5) Jujur Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6) Adil Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun (Hestu Cipto Handoyo, 2003:217- 219) Penggunaan asas luber dan jurdil sebagai asas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara demokratis. Sehingga jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut 46 merupakan pelanggaran dan harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Arti pilkada langsung (skripsi dan tesis)

 Di era orde baru sebelum bergulirnya reformasi dalam UUD 1945 sebelum diamandemen pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR” namun setelah era reformasi, UUD 1945 diamandemen sehingga pada pasal 1 ayat (2) ini menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini mengandung makna bahwa kedaulatan tidak lagi sepenuhnya berada ditangan MPR tetapi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka kepala daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah sehingga pemerintahan yang terbentuk merupakan cerminan dari kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya di daerah, pilkada juga merupakan sarana untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seperti halnya negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang mengalami perubahan signifikan pasca runtuhnya orde baru.
Kehidupan berdemokrasi menjadi lebih baik, rakyat dapat dengan bebas menyalurkan pendapatnya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang pada masa orde baru sangat dibatasi. Kelahiran pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mereka kehendaki. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilihan kepala daerah langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup agar rakyat bebas memilih pemimpinnya.
Pengertian Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian tersebut dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan adanya pilkada secara langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi dilevel lokal. Tip O’Neill, dalam suatu kesempatan, menyatakan bahwa ‘all Politics is local’ yang dapat dimaknai sebagai demokrasi ditingkat nasional akan tumbuh 43 berkembang, dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilainilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu. Maksudnya, demokrasi ditingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan serta kesantunan politik lokal lebih dulu terbentuk (Leo Agustino, 2009: 17). Ini artinya kebangkitan demokrasi politik di Indonesia (secara ideal dan aktual) diawali dengan pilkada secara langsung, asumsinya; sebagai upaya membangun pondasi demokrasi di Indonesia (penguatan demokrasi di ranah lokal)

Teori pilihan rasional (skripsi dan tesis)

Dikemukanan oleh James S. Coleman (dalam George Ritzer, 2007:394) teori rasional tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tidakan seseorang mengarah jelas pada tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, Struktur-Struktur Kepribadian+ Keyakinan Politik + Tindakan Politik Individu+ Struktur dan proses politik secara holistik= Tingkah Laku yaitu aktor dan sumberdaya. Sumberdaya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Teori rasional memusatkan pada aktor. Menurut George Ritzer (2007:394) aktor dipandang sebagai manusia yang memiliki tujuan atau maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan pada upaya untuk mencapai tujuan, selain itu aktor juga mempunyai nilai dan pilihan. Teori ini tidak memandang apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi pilihan sumber aktor. Hal yang penting adalah aktor melakukan tindakan yang sesuai tujuan. Menurut Cholisin (2007-155) pilihan rasional adalah kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan alternatif berupa pilihan yang ada. Apabila teori rasional ini dikaitkan dengan pemilih pemula, maka pemilih pemula sebagai aktor dalam pilbup mempunyai tujuan tertentu dengan tidak berpartisipasi (golput). Tujuannya bermacam-macam bersikap masa bodoh, lebih mementingkan kepentingan pribadi, sebagai reaksi protes terhadap pemerintah atau calon kandidat tidak sesuai dengan pilihannya

Teori Behavioralisme (skripsi dan tesis)

 Teori ini menitikberatkan perhatian pada tindakan politik individu yang menonjolkan sejauh mana peranan pengetahuan politik sehingga terpengaruh pada perilaku politiknya (Nasiwan, 2010:33). Kaum behavioralis berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dalam kegiatan politik.Teori Sistem Umum dipercaya juga sebagai akar dari kemunculan Teori Behavioralis, Teori ini mengatakan bahwa motivasi utama tindakan atau perilaku politik manusia adalah hasrat untuk melipatgandakan kemanfaatan akan sesuatu yang bernilai (Nasiwan ,2010:34 ). David Easton dalam Nasiwan (2010:37) mengungkapkan mengenai model psikologi, dimana model ini berusaha memahamkan tentang tingkah laku yang menekan proses belajar dengan variable seperti : 1) Situasi stimulan yang membangkitkan tindakan di dalam lingkungan (menggabungkan diri dengan partai politik, sebagai bentuk upaya memperoleh akses kekuasaan).  2) Timbul semacam dorongan sehingga melakukan sebuah upaya guna memperoleh respon yang memuaskan. 3) Variabel individu semacam keturunan, usia, jenis kelamin, kondisi visiologi yang menentukan cara orang memahami suatu kesempatan yang tersedia (contoh:berupa tindakan politik seperti dukungan saat memilih, bergabung dengan parpol, pressure group atau pergerakan). Tingkahlaku psikologis menerjemahkan bahwa dalam tingkah laku politik manusia bersama kepentingan, tujuan dan motivasi mengakibatkan proses belajar, pemahaman, kognisi, dan simbolis. Tahap sosialisasi selanjutnya adalah kedewasaan yang tercermin dari citra diri, harga diri seseorang sehingga berkepribadian yang positif sehingga individu dewasa yang menjadi semakin kuat dalam ideologinya sehingga cenderung berperilaku melindungi diri dengan hanya bergaul bersama orang-orang sepaham, sekelompok, sepergerakan, atau bahkan ada pula yang melenceng sama sekali dari ideology semula.
David E. Apter dalam Nasiwan (2010:39) menyatakan beberapa model-model sosialisasi, sebagai berikut: 1. Model akumulasi, semakin seorang individu dapat memahami berbagai pengetahuan dan ilmu tentang apa yang dianut (konteks politik), semakin bertambahlah harapan individu tersebut terhadap peran politik. 2. Model alih antarpribadi, memproyeksikan kekuasaan yang terdapat pada orang yang dinilai memiliki kesepadanan dalam pemaknaan kekuasaan tersebut, walau tidak dapat dikatakan sama sedikitpun terlebih sebanding, misal seorang anak memahami kekuasaan seorang presiden yang dilihatnya di televisi sebagai kekuasaan yang sepadan dengan keberkuasaan ayahnya. 3. Model identifikasi, Pengambilan sikap yang seragam dengan figur penting dan lebih tua. Contoh seorang anak memiliki 39 kecenderungan turut memilih dan mendukung partai politik yang menjadi pilihan orang tuanya. 4. Model perkembangan kognitif. Pemahaman konseptual sebagai proses berfikir anak untuk memperluas cakrawala berfikir dan meningkatkan tingkat kognisi anak mengenai kepemahaman akan jaringan isu-isu dan politik, agar tidak terjadi proses indoktrinasi semata.

Pendekatan dalam perilaku memilih (skrispi dan tesis)

Perilaku politik warga negara seringkali dikaitkan dengan kegiatan mereka dalam memilih wakilnya maupun pemimpinnya dalam pemilihan umum yang diadakan oleh negara yang demokratis. Cholisin (2007: 154) ada lima pendekatan dalam perilaku memilih yakni struktural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial dan pilihan rasional. 1) Menurut pendekatan struktural adalah kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai. 2) Sedangkan pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Maknanya pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar 34 belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama. 3) Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karekteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. 4) Pendekatan psikologi sosial, salah satu penjelasan dari sisi psokologi sosial untuk menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum adalah konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. 5) Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi.
Yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang dihararapakan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Selain itu ada penelitian terdahulu mengenai pendekatan perilaku memilih sebagai berikut: 1) Bambang Kuncoro 1998, (Tesis) melakukan penelitian di Desa Sunyalangu Kabupaten Banyumas menemukan bahwa karakteristik sosiologis, subkultur aliran dan identifikasi partai cukup relevan untuk menjelaskan perubahan perilaku memilih warga Desa Sunyalangu dalam menentukan OPP (Organisasi Peserta Pemilu). Masyarakat Desa Sunyalangu mempunyai kecenderungan memilih OPP lebih besar karena ajakan tetangga daripada program yang ditawarkan OPP.
Faktor alasan sosiologis berpengaruh besar dalam perilaku memilih masyarakat. 35 2) J. Kristiadi (2004:30) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan, profesi, struktur usia, dan tempat tinggal (desa-kota) tidak mempengaruhi perilaku memilih. 3) Udin Hamin, 2004, (Tesis) yang melakukan penelitian perilaku memilih etnis di Kota Tidore Kepulauan menjelaskan bahwa rasionalitas, pertimbangan program partai, identifikasi partai, budaya dan lingkungan sosial berpengaruh kuat terhadap perilaku memilih kepala daerah pada masyarakat. 4) Darussalam Darussalam, 2004, (Tesis) menemukan bahwa faktor psikologis sangat besar peranannya untuk menjelaskan perilaku memilih di Indonesia. Sedangkan faktor sosiologis dan faktor rasional tidak terlihat dampaknya terhadap perilaku memilih di Indonesia.Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan politik di atas, penelitian perilaku memilih tidak hanya memfokuskan pada salah satu pendekatan saja malainkan mengkaji berbagai pendekatan yang ada baik pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional. Nampaknya, berbagai pendekatan dalam perilaku memilih ini dapat saling melengkapi baik dalam hal penjelasan
Pertama pemilih rasional adalah mereka yang memiliki ciri khas tidak begitu memintingkan ideologi kepada kandidat dengan lebih mementingkan kemampuan calon kandidat dalam program kerjanya. Kedua, para pemilih kritis merupakan paduan dari tingginya orientasi dan kemampuan kandidat dalam masalah daerahnya, tingginya orientasi mereka terhadap ideologi. Pemilih inilah yang menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk kepada siapa akan menentukan pilihannya selanjutnya akan mengkritisi kebijakan pemerintah setelah menjabat. Ketiga, pemilih tradisonal memiliki ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalau melihat kebijakan kandidat sebagai sesuatu yang dipertimbangkan dalam mengambil pilihannya. Pemilih tradisonal adalah pemilih yang bias dimobilisasi dalam periode kampanye (Rohrscheneider, 2002:367). Ciri khas pemilih ini adalah loyalias yang tinggi. Orientasi policy-problemsoving Tinggi Pemilih rasional Pemilih kritis Rendah Pemilih skeptis Pemilih tradisonal 37 Dan yang keempat, adalah pemilih skeptis yang dimana tidak memiliki ideologi cukup tinggi dengan sebuah kandidat dan tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi sesuatu yang penting. Dari golongan pemilih skeptis akan memunculkan golongan putih (golput) dari bentuk keengganan dalam memberikan suaranya (Firmanzah, 2008:121-123)

Perilaku Politik (skripsi dan tesis)

Menurut Ramlan Surbakti, (1992:131) seecara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan publik. Sedangkan menurut Sudijono Sastroadmodjo (1993:3) perilaku politik adalah suatu kegiatan rakyat dimana masayarakat ada dalam suaru proses meraih, mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan. Perilaku politik berkaitan dengan tujuan masyarakat, kebijakan mencapai tujuan, dan sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur suatu kehidupan bermasyarakat. Ada tiga analisis untuk melakukan kajian terhadap perilaku politik yaitu individu aktor politik, agresi politik dan tipologi kepribadian politik. Yang dimaksud individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik dan individu warga negara biasa. Sedangkan agresi meliputi individu aktor secara kolektif seperti birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan dan lembaga bangsa. Adapun yang dikaji dalam tipologi kepribadian politik yaitu tipe kepribadian otoriter, machialvelis dan demokrat. Dari hasil pendekatan diatas, maka tercipta sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik sebagai berikut: 33 1) Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem media massa. 2) Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. 3) Struktur kepribadaian yang tercermin dalam sikap individu. 4) Lingkungan sosial politik langsung seperti situasi yaitu yang memepengaruhi aktor secara langsung, ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti situasi keluarga, situasi ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan anacaman dalam segala bentuknya (Ramlan Surbakti, 1992: 133)