Pelayanan Publik


Pelayanan publik tidak akan terlepas dari pembahasan masalah
kepentingan publik itu sendiri. Dwiyanto (2005) mendefinisi pelayanan
publik sebagai :
Pada Kemenpan No. 63 Tahun 2003, definisikan dari pelayanan
umum adalah sebagai berikut:
Sesuai dengan keputusan Menteri tersebut, terdapat empat pola
pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik, yaitu :
1) Pola pelayanan fungsional : pola pelayanan yang sesuai dengan
fungsi, tugas dan kewenangan yang diberikan oleh penyelenggara
pelayanan.
2) Pola pelayanan terpusat : pola pelayanan tunggal yang diberikan
oleh penyelenggara.
3) Pola pelayanan terpadu : pola ini dibagi kedalam dua bagian
yakni:
a) Pola pelayanan terpadu satu atap : diselenggarakan pada satu
tempat dengan jenis pelayanan beragam dan pelayanan
dilayani dalam beberapa pintu.
b) Pola pelayanan terpadu satu pintu : diselenggarakan pada satu
tempat dimana pelayanan memiliki keterkaitan serta dilayani
dalam satu pintu.
4) Pola pelayanan gugus tugas : pelayanan yang ditempatkan pada
instansi pemberi pelayanan dalam bentuk perorangan maupun
dalam bentuk gugus tugas.
Selain itu, pada keputusan Menteri juga dijelaskan bentuk pelayanan
publik terdiri dari tiga macam yakni :
1) Pelayanan secara lisan : biasanya berhubungan dengan pelayanan
terkait masyarakat, informasi dan bidang lainnya. Syarat-syarat
berikut harus dipenuhi agar pelayanan dapat dianggap berhasil :
a) Dapat memahami masalah dengan benar sesuai dengan
bidangnya
b) Penjelasan mampu diberikan secara singkat, lancar dan jelas
c) Penyelenggara berlaku sopan dan ramah
2) Pelayanan secara tulisan : faktor penting yang perlu diperhatikan
agar penerima layanan puas adalah kecepatan dalam pengolahan
dan penyelesaian suatu masalah.
3) Pelayanan dalam bentuk tindakan : Keberhasilan pelayanan
sebesar 70% hingga 80% oleh faktor keahlian dan keterampilan
petugas tingkat bawah hingga menengah.

Kebijakan Publik


Pendapat dari Thomas Dye (1992) tekait kebijakan publik
didefenisikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah
maupun tidak dikerjakan oleh pemerintah dengan alasan kebijakan tersebut
harus bermanfaat untuk kehidupan bersama dan dapat menjadi
pertimbangan holistik sehingga tidak menimbulkan kerugian. Diproses
tersebutlah pemerintah harus bijaksana untuk menetapkan suatu kebijakan.
Pada hakikatnya, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dapat
berupa tindakan dari pemerintah untuk melaksanakan maupun tidak
melaksanakan sesuatu yang memiliki tujuan tertentu. Para ahli dibidang
kebijakan sepakat bahwa kebijakan publik adalah produk dari pemerintah
yang bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman dalam melakukan
suatu kegiatan atau tidak melakukan kegiatan tersebut yang berkaitan erat
dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini termasuk dengan
masalah yang berhubungan dengan warga negara.
Pedoman kebijakan publik yang digunakan saat ini adalah UU Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik Pasal 2 dan pada Pasal 3 dimana
berisikan tujuan utama dari pelayanan publik adalah memberikan kepastian
serta menjelaskan adanya batasan yang jelas antara hak, kewajiban dan
tanggung jawab dari setiap pihak, terwujudnya sistem pelayanan yang layak,
terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan terwudnya kepastian dan
perlindungan hukum bagi masyarakat.
Sedangkan pada Peraturan Bupati Probolinggo No. 84 Tahun 2018
tentang Layanan Cepat Administrasi Kecamatan (LAPAK) dengan maksud
untuk mewujudkan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan dan
Kelurahan yang mempercepat proses pelayanan dari awal permohonan
hingga persetujuan dengan menggunakan sistem online yang terpadu.
Selain itu, kebijakan lainnya yang menjadi pedoman adalah Surat
Edaran dari Menkominfo RI No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan
Aplikasi Dan/Atau Melalui Internet (Over The Top), menjelaskan layanan
aplikasi yang menggunakan menggunakan internet baik berupa pesan
singkat atau percakapan daring, panggilan suara atau video, transaksi
finansial dan kormesial, penyimpanan atau pengambilan data, permainan,
media sosial dan fitur turunannya dapat digunakan dalam rangka terciptanya
pelayanan untuk publik yang canggih, efisien dan efektif.

Ruang Lingkup Administrasi Publik


Ruang lingkup (cakupan) dari administrasi publik menurut
Pasolong (2008:21) menerangkan bahwa terdapat delapan ruang lingkup
dari administrasi publik, yaitu :
a) Kebijakan publik;
b) Birokrasi publik
c) Manajemen publik,
d) Kepemimpinan,
e) Pelayanan publik,
f) Administrasi kepegawaian negara,
g) Kinerja
h) Etika adminintrasi publik
Berbeda dengan Pasolog, pendapat Henry terkait ruang lingkup
dari administrasi publik dapat dibagi tiga yaitu :
1) Organisasi publik
2) Manajemen publik
3) Implementasi.

Administrasi Publik


Administrasi negara menurut Dimock dan Dimock (1992: 20),
merupakan ilmu tentang apa yang diinginkan rakyat terhadap pemerintah
dan cara memperolehnya. Pernyataan tersebut memiliki kesesuaian dengan
Sumber: Murtias Puji (2022)
pendapat dari Thoha (1997: 10) yang menerangkan administrasi negara
bahwa adalah turunan dari administrasi dan politik.
Selain itu menurut Robbins (1983: 9) menyatakan bahwa keseluruhan
dari proses aktivitas yang pencapaian tujuannya secara efisien serta melalui
orang lain dapat disebut dengan administrasi.
Pendekatan secara teoritis, administrasi negara menurut Ramto (1991:
29-31) menjelaskan masalah yang menyangkut atas asas-asas :
a. Principles of public administration atau dasar administrasi negara
b. Prasarana administrasi negara yakni civil servant atau organisasi dari
kepegawaian negeri
c. Diperlukan hukum administrasi negara dalam Pengembangan sistem
yang tunduk pada hukum (Anggara, 2016).

Kualitas Pelayanan Publik


Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya perusahaan
untuk menciptakan kepuasan bagi konsumennya. Jika konsumen merasa telah
mendapatkan pelayanan yang baik berarti perusahaan mampu memberikan
pelayanan yang baik pula. Demekian pula sebaliknya, pelayanan tidak dapat
diuraikan secara obyektif seperti sebuah produk, melainkan merupakan interaksi
social dengan subyektivitas, lebih tergantung pada nilai, parasaan dan perilaku.
Goetsch dan Davis yang diterjemahkan Fandy Tjiptono (2000: 101) membuat
definisi mengenai kualitas sebagai berikut : “Kualitas merupakan suatu kondisi
dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan
yang memenuhi atau melebihi harapan ”Definisi kualitas di atas mengandung
makna bahwa elemen-elemen kualitas yaitu:
a. Kualitas merupakan kondisi yang dinamis
b. Kualitas berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses
dan lingkungan.
c. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
Menurut Wyckcof dan Lovelock dalam bukunya yang dikutip dan
diterjemahkan oleh Fandy Tjiptono (2000: 60) ada dua faktor utama yang
mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu respected service dan perceived service.
Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang
diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya
jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa
yang dipersepsikan buruk. Baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada
kemempuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara
konsisten.
Jadi pelayanan yang berkualitas itu tidak hanya ditentukan oleh pihak yang
melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan. Dan yang menjadi prinsipprinsip layanan yang berkualitas menurut H.A.S. Moenir (2002: 205) antara lain:
a. Proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal.
b. Proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat.
c. Disiplin bagi pelaksanaan untuk mentaati proses dan prosedur
d. Perlu peninjauan proses dan prosedur oleh pimpinan, sewaktu-waktu dapat
dirubah apabila perlu.
e. Perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembang budaya
organisasi untuk menciptakan kualitas layanan.
f. Kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan, selera konsumen.

Pengertian Kualitas


Kualitas merupakan sebuah layanan yang harus dilakukan dengan baik.
Kualitas sebagai sifat dari suatu penampilan produk dan kinerja yang merupakan
bagian paling utama dalam meraih keunggulan yang saling berkesinambungan.
Menciptakan suatu pelayanan yang baik tentu saja harus dengan pelayanan yang
berkualitas sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat senantiasa
akan memberikan hasil yang memuaskan atas pelayanan yang di dapatkan oleh
para aparatur.
Menurut Sinambela dalam bukunya yang berjudul Reformasi
Pelayanan Publik, kualitas adalah: “segala sesuatu yang mampu memenuhi
keinginan dan kebutuhan pelanggan (meeting the needs of cosutimers)“
(Sinambela,2011:5)

Faktor Pendukung Pelayanan


Pelayan umum kepeda masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang
diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serata dapat
difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pada proses pelayanan
terdapat faktor penting dan setiap faktor mempunyai peranan yang berbeda-beda
tetapi saling berpengaruh dan secara bersama-sama akan mewujudkan
pelaksanaan pelayanan yang baik.
H.A.S Moenir (2002: 88) berpendapat ada enam faktor pendukung
pelayanan, anatara lain:
a. Faktor kesadaran
Faktor kesadaran ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang yang
merupakan titik temu dari beberapa pertimbangan sehingga diperoleh
suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan jiwa.
Dengan adanya kesadaran akan membawa seseorang kepada kesungguhan
dalam melaksanakan pekerjaan.
b. Faktor aturan
Aturan sebagai perangkat penting dalam segala tindakan pekerjaan
seseorang. Oleh karena itu, setiap aturan secara langsung atau tidak
langsung akan berpengaruh. Dengan adanya aturan ini seseorang akan
mempunyai pertimbangan dalam menentukan langkahnya. Pertimbangan
pertama manusia sebagai subjek aturan ditunjukan oleh hal-hal penting :
1) Kewenangan
2) Pengetahuan dan pengalaman
3) Kemampuan bahasa
4) Pemahaman pelaksanaan
5) Disiplin dalam melaksanakan diantaranya disiplin waktu dan disiplin
kerja.
c. Faktor organisasi
Faktor organisasi tidak hanya terdiri dari susunan organisasi tetapi lebih
banyak pada pengaturan mekanisme kerja. Sehingga dalam organisasi
perlu adanya sarana pendukung yaitu sistem, prosedur, dan metode untuk
memperlancar mekanisme kerja.
d. Faktor pendapatan
Faktor pendapatan yang diterima oleh seseorang merupakan inbalan atas
tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan orang lain. Pendapatan dalam
bentuk uang, iuran atau fasilitas dalam jaka waktu tertentu.
e. Faktor kemampuan
Faktor kemampuan merupakan titik ukur untuk mengetahui sejauh mana
pegawai dapat melakukan suatu pekerjaan sehingga menghasilkan barang
atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan.
f. Faktor sarana pelayanan
Faktor sarana yang dimaksud yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan
kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pendukung utama dalam
mempercepat pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Adapun fungsi sarana
pelayanan, antara lain :
1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat
menghemat waktu
2) Meningkatkan produktivitas baik barang atau jasa
3) Ketetapan susunan yang baik dan terjamin
4) Menimbulkan rasa nayaman bagi orang yang berkepentingan.
5) Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan
sehingga dapat mengurangi sifat emosional.

Jenis- jenis Pelayanan


Membicarakan tentang pelayanan tidak dapat dilepaskan dengan manusia,
karena pelayanan mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia, baik
itu sebagai nidividu maupun sebagai makluk sosial. Keanekaragaman dan
perbedaan kebutuhan hidup manusia menyebabkan adanya bermacam-macam
jenis pelayanan pula, dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia
tersebut.
Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan,
dan kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya sehingga pelayanan
publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan keputusan
MENPAN No.63/KEP/MENPAN/7/2003 dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih
(2006: 20) kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain:
a. Pelayanan administratif
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen
resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalny status kewarganegaraan,
sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang
dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda
Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda
Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor,
Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya.
b. Pelayanan barang
yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang
yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan
tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
c. Pelayanan jasa
Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan
oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan,
penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.
Dilihat dari bidang kegiatan ekonomi, Fitzsmmons yang dikutip oleh
Saefullah (1999: 7), membedakan lima jenis pelayanan umum, yaitu sebagai
berikut:
a Business service, menyangkut pelayanan dalam kegiatan-kegiatan
konsultasi, keuangan, dan perbankan;
b Trade sevice, kegiatan-kegiatan pelayanan dalam penjualan,
perlengkapan, dan perbaikan;
c Infrastruktur service, meliputi kegiatan-kegiatan pelayanan dalam
komunikasi dan transportasi;
d Sosial and personal service, pelayanan yang diberikan antara lain dalam
kegiatan rumah makan dan pemeliharaan kesehatan; dan
e Public administration, yang dimaksudkan disini adalah pelayanan dari
pemerintah yang membantu kestabilan dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat
menurut Lembaga Administrasi Negara (1998) dapat dibedakan ke dalam
beberapa jenis pelayanan yaitu :
a. Pelayanan Pemerintahan, yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang
erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan Kartu
Keluarga/KTP, IMB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Imigrasi.
b. Pelayanan Pembangunan, merupakan pelayanan masyarakat yang
terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan
fasilitas kepada masyarakat dalam aktifitasnya sebagai warga
masyarakat, seperti penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya.
c. Pelayanan Utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air,
telepon, dan transportasi.
d. Pelayanan Kebutuhan Pokok, merupakan pelayanan yang menyediaan
bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan
seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan
murah.
e. Pelayanan Kemasyarakatan, merupakan pelayanan yang berhubungan
dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatankegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan,
pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu dan lainnya.
Secara umum fungsi sarana pelayanan antara lain :
1) Mempercepat prtoses pelaksanaan kerja (hemat waktu);
2) Meningkatkan produktifitas barang dan jasa;
3) Ketepatan ukuran/kualitas produk terjamin peneyerahan gerak
pelaku pelayanan dengan fasilitas ruangan yang cukup;
4) Menimbulkan rasa kenyamanan;
5) Menimbulkan perasaan puas dan mengurangi sifat emosional
penyelenggara.

Standar Pelayanan Publik


Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang
mendapatkan perhatian serius oleh aparatur pemerintah. Penyelenggaraan
pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai
jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan
diterbitkannya Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan MENPAN Nomor
63 Tahun 2004, sekurang-kurangnya meliputi:
a. Prosedur pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan termasuk pengadaan.
b. Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk
pengaduan.
c. Biaya pelayanan
Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam
proses pemberian pelayanan.
d. Produk Pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.
e. Sarana dan prasarana
Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik.
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang
dibutuhkan. Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu
yang diatur lebih lanjut dalam UU No.25 tahun 2009, adapun komponen standar
pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
a. Dasar hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar.
b. Persyaratan
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik
persyaratan teknis maupun administratif.
c. Sistem, mekanisme dan prosedur
Tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan
termasuk pengaduan.
d. Jangka waktu penyelesaian
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses
pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
e. Biaya/tarif
Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
f. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan.
g. Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas
Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan
termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
h. Kompetensi pelaksanaan
Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan
keahlian, keterampilan dan pengalaman.
i. Pengawasan internal
Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan
langsung pelaksana.
j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Tata cara pelaksanaan pengamanan pengaduan dan tindak lanjut.
k. Jumlah pelaksana
Tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban kerjanya.

Asas Pelayanan Publik


Pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat,
karena masyarakat itu bersifat dinamis. Dalam hal ini pemerintah harus
melakukan negosiasi dan mengkolaborasi berbagai kepentingan masyarakat.
Sehingga pelayanan publik memiliki kualitas yang sesuai dengan yang
diharapkan masyarakat. Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian
kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar,
dan terjangkau.
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa,
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. Untuk
mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional,
kemudian Lijan Poltak Sinambela, dkk (2011: 6) mengemukakan asas-asas dalam
pelayanan publik tercermin dari:
a. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
c. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
d. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.
e. Kesamanan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras,
golongan, gender dan status ekonomi.
f. Keseimbangan Hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan
kewajiban masing- masing pihak.
Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik juga diatur dalam Pasal 4
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dikutip
oleh Eny Kusdarini (2011: 190) yakni yang terdiri dari 12 asas:
a. Asas kepentingan umum,
b. Asas kepastian hukum,
c. Asas kesamaan hak,
d. Keseimbangan hak dan kewajiban,
e. Asas keprofesionalan,
f. Asas partisipasif,
g. Asas persamaan perlakuan/tidak deskriminatif,
h. Asas keterbukaan,
i. Asas akuntabilitas,
j. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,
k. Asas ketepatan waktu,
l. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Standar Pelayanan Publik


Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan
dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan.
Standar pelayanan public adalah suatu ukuran yang dibakukan dalam
penyelenggaraan pelayanan public yang wajib ditaati oleh para pemberi layanan
dan penerima layanan. Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004,
standar pelayanan, sekurang-kuranngya meliputi :

  1. Prosedur Pelayanan
  2. Waktu Penyelesaian
  3. Biaya Pelayanan
  4. Produk Pelayanan
  5. Sarana dan Prasarana
  6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Penyelenggaraan Pelayanan Publik


Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya pelayanan public atau
pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

  1. Pelayanan public atau pelayanan umum yang diselenggarakan
    olehorganisasi public
  2. Pelayanan public atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh
    organisasi privat. Pelayanan public atau pelayanan umum
    diselenggarakan oleh organisasi privat dapat dibedakan lagi
    menjadi :
    i. Yang bersifat primer
    ii. Yang bersifat sekunder
    (Ratminto & Atik S 2013: 9)

Pengertian Pelayanan Publik


Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang
menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Sebelum menjelaskan lebih
lanjut mengenai pelayanan publik, maka peneliti akan menguraikan terlebih
dahulu pengertian pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik telah
didefinisikan oleh banyak pakar. Salah satunya yang dikemukan oleh Agus
Dwiyanto (2006: 136) mendefisinikan pelayanan publik adalah:
Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk
memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang
dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan
pelatanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk
(KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah,
izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO),
izin mengambil air tanah, berlangganan air minum, listrik dan
sebagainya.
Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu:
Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka
pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan
lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
H.A.S. Moenir (2002: 7) menyatakan: “Pelayanan umum adalah suatu usaha
yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan
bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.”
Menurut Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011: 5) pelayanan public diartikan
“pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetepkan.”
Pendapat lain dari Ratminto & Atik Septi Winarsih (2006: 4)
Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan
sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang
publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di
Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara
atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Publik


Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai pandangan berfikir
yang sama dan harapan yang sama, maksudnya setiap orang mempunyai
pandangan yang sama terhadap suatu hal yang bersifat umum. Sementara istilah
publik berasal dari bahasa inggris publik yang berarti umum, masyarakat, negara.
Menurut Litjan Poltak Sinambella, dkk (2011:5) “kata publik sebenarnya sudah
diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang
banyak, ramai”.
Menurut Inu Kencana Syafiie, dkk (1999: 18) arti dari kata publik itu
sendiri adalah “sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan,
harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma
yang mereka miliki”.i

Pengertian Pelayanan


Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan
pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh
individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan
tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan. Dalam
kata pelayanan selalu diiringi oleh kata “Publik” yang berate masyarakat banyak
atau untuk kepentingan orang banyak.Dengan hal ini pemerintah menyediakan
pelayanan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan dengan
demikian pelayanan dapat membuat kebutuhan banyak orang dapat terpenuhi
dengan baik.
Menurut Hardiyansah (2011:11) mendefinisikan bahwa
“pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk
membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang
atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”.

Unsur-unsur Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat


Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/25/M.PAN/2004, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur
yang relevan, valid, dan reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada
untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai
berikut :

  1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang di
    berikan kepada masyarakat di lihat dari sisi kesederhanaan alur
    pelayanan. Sehubungan dengan hal di atas, menurut Lembaga
    Administrasi Negara (2009) menyebutkan bahwa untuk menilai
    pelayanan pelayanan publik yang berkualitas dapat di gunakan
    kriteria-kriteria antara lain (1) kesederhanaan yaitu bahwa prosedur
    atau tata cara pelayanan di selenggarakan secara mudah, lancar, tidak
    terbelit-belit, mudah di pahami dan di laksanakan oleh yang meminta
    pelayanan, (2) adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur
    atau tatacara pelayanan, (3) adanya keterbukaan dalam prosedur
    pelayanan.
  2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif
    yang di perlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
    pelayanannya. Sehubungan dengan hal di atas, menurut Lembaga
    Administrasi Negara(2009) menyebutkan bahwa untuk menilai
    pelayanan publik yang berkualitas dapat di gunakan kriteria-kriteria
    antara lain (1) Adanya kejelasan persyaratan pelayanan baik teknis
    maupun administrasi, (2) Keterbukaan mengenai persyaratan
    pelayanan, (3) Efisiensi persyaratan dalam arti bahwa di batasi pada
    hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelayanan serta di cegah
    adanya pengulangan pemenuhan persyaratan.
  3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas
    yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan
    tanggung jawab). Sehubungan dengan hal di atas, menurut Lembaga
    Administrasi Negara (2009), menyebutkan bahwa untuk menilai
    pelayanan publik yang berkualitas dapat di gunakan kriteria-kriteria
    antara lain (1) Kenyataan, yang meliputi bukti-bukti atau wujud nyata
    pelayanan, misal berupa adanya petugas melayani dan adanya tanda
    pengenal.
  4. Kedisiplinan petugas, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan
    pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
    ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal di atas, menurut
    Parasuraman dkk (Tjiptono dan Chandra,2007) menyebutkan dimensi
    yang harus di perhatikan dalam melihat kualitas pelayanan publik
    antara lain (1) Realible, terdiri dari konsistensi kerja dan kemampuan
    untuk di percaya.
  5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
    tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
    Sehubungan dengan hal di atas, menurut Lembaga Administrasi
    Negara (2009) menyebutkan bahwa untuk menilai pelayanan publik
    yang berkualitas dapat digunakan kriteria-kriteria antara lain (1)
    Tanggung jawab dari para petugas pelayanan, yang meliputi
    pelayanan sesuai dengan urutan waktunya, menghubungi pelanggan
    secepatnya apabila terjadi sesuatu yang perlu segera di beritahukan,
    (2) Kejelasan dan kepastian unit kerja atau pejabat yang berwenang
    dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
  6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan
    ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan
    pelayanan kepada masyarakat.
  7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat di
    selesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit
    penyelenggara pelayanan.
  8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan
    dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang
    dilayani.
  9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
    dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan
    ramah serta saling menghargai dan menghormati.
  10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat
    terhadap besarnya biaya yang di tetapkan oleh unit pelayanan.
  11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang di
    bayarkan dengan biaya yang telah di tetapkan.
  12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan,
    sesuai yang telah di tetapkan.
  13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana
    pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan
    rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
  14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan
    lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang di
    gunakan

Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat

  1. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam
    memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga
    pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna
    dan berhasil guna.
  3. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam
    upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manfaat Indeks Kepuasan Masyarakat


Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan
yang sangat penting karena hasilnya dapat bermanfaat sebagai berikut:

  1. Di ketahuinya kinerja penyelenggara pelayanan yang telah di
    laksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
  2. Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan
    pelayanan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat
    yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitaf dan kualitatif
    atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
    penyelenggara pelayanan publik.
  3. Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan
    penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang di berikan oleh
    aparatur penyelenggara pelayanan publik.
  4. Diketahuinya kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur
    dalam penyelenggara pelayanan publik.
  5. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja
    pelayanan.
  6. Diketahuinya indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh
    terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada Unit pelaksana

Pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)


Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM
bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala
sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Kepuasan Masyarakat


Kata kepuasan(satisfaction) berasal dari bahasa latin”satis” yang berarti
cukup baik, memadai dan “facio” artinya melakukan atau membuat. Kepuasan
menurut Fandy Tjiptono (2005) adalah “perasaan senang karena sudah terpenuhi
hasrat hatinya”. Menurut Oliver (1990) dalam Supranto (2006) mengatakan
“kepuasan adalah tingkat perasaan sesorang setelah membandingkan
kinerja/hasil yang di rasakan dengan harapan”. Masyarakat adalah “kumpulan
orang yang mempunyai cita-cita, tujuan, dan kepentingan yang
sama”(Moenir,2002).
Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul
setelah membandingkan antara persepsi/kesannya. Kepuasan berarti seberapa
jauh penyedia atau penyelenggara jasa dalam hal ini adalah pemerintah atau unit
pelayanan publik dapat memnuhi kebutuhan masyarakat sehingga muncul lah
kepuasan tersebut. Bisa di artikan bahwa kepuasan masyarakat merupakan
tujuan akhir dari proses pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat
(Tjiptono, 2000).
Menurut Tjiptono (2006), ada beberapa metode yang dapat di
pergunakan untuk mengatur kepuasan pelanggan/masyarakat, yaitu:

  1. Sistem keluhan dan saran, metode ini memantau kepuasan
    pelanggan/masyarakat dengan cara memberikan kesempatan seluasluasnya kepada pelanggan untuk menyampaikan saran, pendapat, dan
    keluhan. Media yang di gunakan dapat berupa kotak saran, kartu
    komentar, dan saluran telfon bebas pulsa.
  2. Survei kepuasan masyarakat, umumnya penelitian mengenai tingkat
    kepuasan pelanggan/masyarakat di lakukan melalui metode survei
    dengan mengajukan pertanyaan (kuisioner) kepada para
    pelanggan/pengguna jasa.
  3. Pembeli bayangan (ghost shopping), dengan menyuruh orang berpurapura menjadi pembeli dan melaporkan titik-titik kuat maupun lemah
    yang mereka alami sewaktu membeli produk perusahaan.
  4. Analisa kehilangan pelanggan (lost customer analysis), menghubungi
    para pelanggan yang telah berhenti membeli atau pindah ke tempat lain
    agar dapat memahami mengapa hal tersebut bisa terjadi dan supaya dapat
    mengambil kebijakan perbaikan selanjutnya.

Prinsip-Prinsip Kualitas Pelayanan

  1. Proses dan prosedur harus di tetapkan lebih awal.
  2. Proses dan prosedur itu harus di ketahui oleh semua pihak yang
    terlibat.
  3. Disiplin bagi pelaksanaan untuk mentaati proses dan prosedur.
  4. Perlu peninjauan proses dan prosedur oleh pimpinan, sewaktuwaktu dapat di rubah.
  5. Perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembang
    budaya organisasi untuk menciptakan kualitas layanan.
  6. Kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan, selera
    konsumen.
  7. Setiap orang dalam organisasi merupakan partner dengan orang
    lainnya

Standar Pelayanan Publik


Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan
dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima
pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang harus dimiliki
dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh
pemberi dan penerima pelayanan. Standar pelayanan pubik sekurangkurangnya meliputi:

  1. Prosedur Pelayanan.
  2. Waktu Penyelesaian.
  3. Produk Pelayanan.
  4. Biaya Pelayanan.
  5. Sarana dan Prasarana.
  6. Kompetensi Petugas Pemberi layanan.
  7. Jenis Pelayanan Publik.

Asas Pelayanan Publik


Pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan
bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya secara niscaya
membutuhkan asas-asas pelayayanan. Dengan kata lain, dalam
memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus
memperhatikan asas pelayanan publik.
Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor
63/2003 sebagai berikut:

  1. Transparansi
    Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
    membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
    dimengerti.
  2. Akuntabilitas
    Dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan.
  3. Kondisional
    Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
    pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efiensi dan
    efektifitas.
  4. Partisipatif
    Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
    pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan
    harapan masyarakat.
  5. Kesamaan Hak
    Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras,
    agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
  6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
    Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan
    kewajiban masing-masing pihak.
    Sedangkan menurut Pasal 4 UU No.25/2009, penyelenggaraan
    pelayanan publik berasaskan:
  7. Kepentingan umum
  8. Kepastian hokum
  9. Kesamaan hak
  10. Keseimbangan hak dan kewajiban
  11. Keprofesionalan
  12. Partisipatif
  13. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
  14. Keterbukaan
  15. Akuntabilitas
  16. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
  17. Ketepatan waktu
  18. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkaua

Pengertian Pelayanan Publik


Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan
publik adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan
publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan
memberikan kepuasan kepada publik. Sependapat dengan itu, Moenir
(1992) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor
material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha
memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.
Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
ditetapkan (Kurniawan dalam Sinambela. LP, 2008). Selanjutnya
menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7.2003, pelayanan publik
adalah “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundangundangan.”
Pengertian Pelayanan Publik Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik yaitu
’’kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.’’
Dalam modul pelayanan publik yang disusun oleh Depdagri dan
LAN (2007) dijelaskan terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan
publik, yaitu :

  1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu pemerintah
    daerah,
  2. Penerima pelayanan (masyarakat) yaitu orang atau masyarakat atau
    organisasi yang berkepentingan,
  3. Kepuasan yang di berikan dan di terima oleh penerima layanan
    (masyarakat).

Dimensi Inovasi Sektor Publik


Secara umum inovasi sering kali diterjemahkan sebagai
penemuan baru, namun sebenarnya aspek dalam “kebaruan”
dalam inovasi sangat ditekankan untuk inovasi sektor swasta.
Sektor swasta selalu dituntut untuk terus menerus melakukan
Inovasi agar bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu
sektor swasta satu sama lain juga selalu bersaing dalam
pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam jasa yang ditawarkan.
Sedangkan, inovasi sektor publik lebih ditekankan pada aspek
“perbaikan” yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu
pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara lebih
efektif, efisien, dan berkualitas, murah dan terjangkau oleh
masyarakat.
Halvorsen dkk (2005) telah menjelaskan tentang dimensi
inovasi yang telah dikembangkan di sektor publik, diantaranya :
1) Inovasi Konseptual
Dalam pengertian memperkenalkan misi baru,
pandangan, tujuan, strategi dan rational baru.
2) Inovasi Delivery
Merupakan cara-cara baru atau cara yang diubah dalam
menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau
berinteraksi dengan pelanggan dengan tujuan untuk
memberikan layanan khusus
3) Inovasi Interaksi Sistem
Merupakan cara-cara baru atau yang diubah dalam
berinteraksi dengan pihak lain, baik itu pelanggan
maupun organisasi lain.
Pada kajian administrasi publik terdapat beberapa
perbedaan tipe inovasi dan perbedaan cara pengelompokan di
dalam literatur inovasi pemerintahan. Penggunaan tipelogi untuk
tujuan kita sebagai berikut:
1) Inovasi institusional, dimana fokus pada pembaharuan
institusi yang sudah ada dan/atau pembentukan institusi
baru;
2) Inovasi organisasi, termasuk pengenalan cara kerja baru,
prosedur atau teknik manajemen baru di dalam administrasi
publik;
3) Inovasi proses, dimana fokus pada perbaikan kualitas cara
pemberian layanan publik;
4) Inovasi konseptual, dimana fokus pada pengenalan bentuk
pemerintahan baru (mis. Pembuatan kebijakan interaktif,
keterlibatan dalam kepemerintahan, reformasi anggaran
publik, jaringan horizontal).

Pengertian Inovasi


Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009), inovasi
diartikan pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru;
penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang
sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat). Inovasi
organisai bisa didefinisikan sebagai cara-cara baru dalam
pengaturan kerja, dan dilakukan dalam sebuah Organisasi untuk
mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif. Inti dari
inovasi organisasi adalah kebutuhan untuk memperbaiki atau
mengubah suatu produk, proses atau jasa (Sutarno, 2012).
Inovasi merupakan sebuah ide, praktek, atau objek yang
dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya (Rogers,
2003) . Sedangkan menurut (Damanpour dalam Suwarno, 2008)
menjelaskan bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa
baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan
administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.
Pada suatu Inovasi tidak bisa terlepas dai beberapa proses
yang harus dijalani baik di sektor publik maupun sektor swasta.
Proses inovasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh
individu atau organisasi, mulai dari sadar atau tahu adanya
inovasi sampai menerapkan (implementasi) inovasi. Inovasi
sebagai suatu proses digambarkan sebagai proses yang siklus dan
berlangsung terus menerus, meliputi fase kesadaran,
penghargaan, adopsi, difusi dan implementasi (De Jong, Hartog,
& N. Deanne, 2003).
Strategi yang perlu diperhatikan dalam memunculkan
inovasi pertama perlu mempertimbangkan pertambahan
keuntungan yang akan dicapai (Hussey, 2003). Hal ini dapat
dilakukan melalui pengukuran sampai sejauh mana kompetitor
akan sulit mengikuti langkah yang diambil. Kedua apakah ada
kemungkinan untuk memperluas keuntungan yang akan
diperoleh. Dengan demikian, bagian akhir dari sebuah inovasi
adalah sejauh mana langkah yang diambil dapat menguntungkan
dan tidak diambil keuntungannya oleh pesaing dan mendapatkan
keuntungan.
Setelah para ahli menjelaskan terkait pengertian Inovasi,
namun sampai saat sekarang ini tidak ada satu kesepemahaman
definisi mengenai Inovasi, namun secara umum dapat
disimpulkan bahwa inovasi memiliki atribut (Rogers dalam
Suwarno, 2008) :
1) Relative Advantage atau keuntungan relative
Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai
lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu
ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi
yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang
lain. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi
dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau
mungkin dari faktor status sosial (gengsi), kesenangan,
kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang
sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima,
makin cepat tersebarnya inovasi.
2) Compatibility atau kesesuaian
Inovasi memiliki tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai
atau (values), pengalaman lalu, dan kebutuhan dari
penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau
norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima
secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada.
Misalnya penyebarluasan penggunaan alat KB
dimasyarakat yang keyakinan agamanya melarang
penggunaan alat tersebut, maka tentu saja penyebaran
inovasi akan terhambat.
3) Complexity atau Kerumitan
Adalah tingkat kesukaran untuk memahami dan
menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang
mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima
akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar
dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan
lambat proses penyebaranya. Misalnya masyarakat
pedesaan yang tidak mengetahui tentang teori
penyebaran bibit penyakit melalui kuman, diberitahu
oleh penyuluh kesehatan agar membiasakan memasak
air yang akan diminum, karena air yang tidak dimasak
jika diminum dapat menyebabkan sakit perut. Tentu saja
ajakan itu sukar diterima. Makin mudah dimengerti
suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh
masyarakat. 4) Triability atau kemungkinan dicoba
Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan
terbukti mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan
dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk
inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap
orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji
kualitas dari sebuah inovasi.
5) Observability atau Kemudahan diamati
Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi
bagaimana sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan
sesuatu yang lebih baik. Suatu inovasi yang hasinya
mudah diamati akan makin cepat diterima oleh
masyarakat, dan sebaliknya inovasi yang sukar diamati
hasilnya, akan lama diterima oleh masyarakat.

Kualitas Pelayanan Publik


Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan
dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas serta
lingkungan yang memenuhi harapan pelanggan atau konsumen
menurut Garvin dalam Nasution (2001). Selanjutnya Menurut
Buddy dalam (Wahyuningsih, 2002), kualitas adalah strategi
dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi
kebutuhan dan kepuasan konsumen internal dan eksternal, secara
eksplisit dan implisit. Dalam hal ini, kualitas berarti soal
memenuhi harapan pelanggan. Selanjutnya konsep tersebut
dikenal dengan kepuasan pelanggan (customer satisfication).
Kualitas juga dapat diartikan sebagai hasil persepsi dari
perbandingan antara harapan dengan kinerja aktual yang diterima.
Crosby, Lehtimen dan Wyckoff dalam Zauhar (2001:22)
menyatakan bahwa : “Kualitas adalah penyesuaian terhadap
perincian-perincian (conformance to specification) dimana
kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin
dicapai, dilakukanya control terus-menerus dalam mencapai
keunggulan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan”.
Berdasarkan poin-poin yang sudah dijelaskan dapat
disimpulkan bahwa kualitas merupakan hasil persepsi dari
perbandingan antara harapan dengan kinerja aktual yang diterima
mengenai tingkat baik buruknya sesuatu derajat atau taraf
kepandaian atau kecakapan dan sebagainya.
Pelayanan publik merupakan suatu upaya membantu dan
atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang
dan atau jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Pada sektor publik
pelayanan pemerintah diartikan sebagai pemberian pelayanan
oleh agen pemerintah melalui pegawainya (the delivery of service
by government agency using own employees) (Savas, 1987)
Saat ini konsep pelayanan perlu dibudayakan dalam
lingkungan birokrasi publik. Prinsip-prinsip keahlian proposional
dan demokratisasi dapat diwujudkan dalam sektor pelayanan
publik, Serta perlu juga digalahkan sistem kemitraan
(partnership) antara pihak pemerintah dan pengguna jasa/swasta
perlu juga diupayakan secara serius berupa pemberdayaan
terhadap pengguna jasa pengguna pelayanan publik itu sendiri.
Konsep pelayanan publik harus rasional, efektif dan efisien
yang dilakukan melalui manajemen terbuka, dilakukan secara
ilmiah berdasarkan kajian dan penelitian serta didukung oleh
cabang-cabang ilmu lainya. Pelayanan publik harus memiliki
inovatif yakni pembaharuan yang dilakukan terus menerus untuk
menghadapi lingkungan yang dinamis, berubah dan berkembang,
berorientasi kepada hasil kerja yang optimal, dan dilakukan
secara professional, menggunakan tenaga kerja professional,
terampil dan menggunakan teknologi modern yang tepat guna.
Kualitas pelayanan (service quality) adalah hasil persepsi
dari perbandingan antara harapan dengan kinerja aktual yang
diterima pelanggan. Zauhar (2005), menjelaskan bahwa Kualitas
pelayanan adalah penyesuaian terhadap perincian-perincian
(conformance to specification) dimana kualitas ini dipandang
sebagai derajad keunggulan yang ingin dicapai, dilakukannya
kontrol terus menerus dalam mencapai keunggulan tersebut
dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Pelayanan
merupakan respon terhadap kebutuhan manajerial yang hanya
terpenuhi jika pengguna jasa itu mendapatkan produk yang
mereka inginkan.

Komponen-Komponen Penyelenggaraan PelayananPublik


Standard pelayanan publik dari sebuah unit pelayanan publik
harus mencantumkan komponen-komponen dasar dalam
pelayanan agar setiap masyarakat paham dan mengerti terkait hak
mereka yang didapatkan saat mendapatkan pelayanan. Dalam
pelaksanaannya standard pelayanan publik menjadi sebuah acuan
bagi para pelaksana pelayanan publik sebagai standard dalam
melaksanakan pelayanan (Mukarom & Laksana, 2015).
Jones (1996:114) menjelaskan bahwa komponen dalam
standard pelayanan publik sekurang-kurangnya memiliki unsur
sebagai berikut :
1) Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
52
2) Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang
harus dipenuhi dalam pengurursan suatu jenis pelayanan,
baik persyaratan teknis maupun administratif.
3) Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara
pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan.
4) Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang
diberlalukan untuk menyelesaikan seluruh proses
pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5) Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada
penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh
pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
masyarakat.
6) Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan
dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
7) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan
fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan
pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi
kelompok rentan.
8) Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian,
keterampilan dan pengalaman.
9) Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian internal
dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan
satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata
cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak
lanjut.
11) Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai
dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau
jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai
pembagian dan uraian tugas.
12) Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standard
pelayanan.
13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah
dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman,
bebas dari bahaya, resiko, dan keragu-raguan.
14) Evaluasi kinerja pelaksanan, adalah penilaian untuk
mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan standard pelayanan.

Pola Pelayanan Publik


Pola pelayan publik dapat dibedakan dalam 5 macam seperti
yang telah dijelaskan dalam bukunya Ratminto & Winarsih (2005
: 24-26), yaitu:
a) Pola pelayanan teknik fungsional
Yaitu pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh satu
instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangannya.
b) Pola pelayanan satu pintu
Pola Pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki
keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
c) Pola pelayanan satu atap
Diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai
jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan
dilayani melalui beberapa pintu.
d) Pola pelayanan terpusat
Merupakan pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh
satu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator
terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait
dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan.
e) Pola pelayanan elektronik
Adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan
otomatisasi pemberian layanandan bersifat online sehingga dapat
menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan.

Pengertian Pelayanan Publik


Pelayanan publik merupakan tolak ukur yang bisa dilihat
dengan nyata oleh masyarakat terkait kinerja pemerintah saat ini,
karena pelayanan publik menjadi ujung tombak interaksi antara
masyarakat dan pemerintah. Pelayanan publik itu sendiri adalah
suatu pelayanan atau pemeberian terhadap masyarakat yang
berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun
non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini
adalah pemerintah (Arif, Sa’id, Rohman, & Purnomo, 2010).
Secara sederhana, istilah service bisa di artikan sebagai
“melakukan sesuatu bagi orang lain”. Akan Tetapi ada 3 kata
yang bisa mengacu pada istilah tersebut, yakni jasa, layanan dan
service. Sebagai jasa, service umumnya mencerminkan produk
tidak berwujud fisik (intangible) atau sektor industri spesifik.
Sedangkan sebagai pelayanan, service menyiratkan segala
sesuatu yang dilakukan oleh pihak tertentu (individu maupun
kelompok) kepada pihak lain (individu maupun kelompok lain)
(Tjiptono, 2012).
Pelayan publik atau pelayanan umum dapat didefinisiakan
sebagai segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang
publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah
pusat,daerah, dan lingkungan Badang Usaha Milik
Negara/Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelasanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan (Ratminto & winarsih, 2010).
Menurut Moenir yang di sebut dengan pelayanan publik
adalah kegiatan yang di lakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang dengan landasan faktor materil melalui sistem, prosedur
dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan
orang lain sesuai dengan haknya (Moenir, 1999). Adapun ciri-ciri
pelayanan publik adalah :
1) Tidak dapat memilih konsumen
2) Perannnya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan
3) Politik menginstitusionalkan
4) Pertanggungjawaban yang kompleks
5) Sangat diteliti
6) Semua tindakan harus mendapat justifikasi

Mal Pelayanan Publik


Mal Pelayanan Publik dirancang oleh KEMENPAN RB sebagai
bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan
publik. Menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat,
penyederhanaan dan prosedur serta integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan
Publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis
pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada
penyelenggara pelayanan publik.
Dengan diselenggarakannya MPP di Kabupaten dan kota
memudahkan masyarakat dalam hal administrasi hingga perizinan karena
dilakukan dalam satu tempat, hadirnya MPP juga merupakan strategi dari
pemerintah untuk mendukung kegiatannya dalam fungsi ekonomi karena
dapat mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin-izin usaha
yang dimana dapat menggerakan ekonomi nasional.
Sebelum ada Mal Pelayanan Publik, masyarakat lebih awam dengan
Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun,
fasilitas pelayanannya lebih sempit bila dibandingkan dengan Mal Pelayanan
Publik.

  1. Pelayanan Terpadu Satu Atap
    Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat
    yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai
    keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis
    pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu di satu
    atapkan
  2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat
    yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses
    dan dilayani melalui satu pintu.

Efektivitas Pelayanan Publik


Menurut Sondang P. Siagian (1977:151) berpendapat bahwa terdapat
kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kerja dari
organisasi yang memberikan pelayanan. Pertama, faktor waktu yang
maksudnya adalah ketepatan waktu dan kecepatan waktu dari pelayanan
yang diberikan dari pemberi pelayanan. Hanya saja penggunaan ukuran
tentang tepat tidaknya atau cepat tidaknya pelayanan yang diberikan
berbeda dari satu orang ke orang lain. Terlepas dari penilaian subjektif yang
demikian yang jelas ialah faktor waktu dapat dijadikan sebagai salah satu
ukuran efektivitas kerja. Kedua, faktor kecermatan yang dapat dijadikan
ukuran menilai tingkat efektivitas kerja organisasi yang memberikan
pelayanan. Faktor kecermatan disini adalah faktor ketelitian dari pemberi
pelayanan kepada pelanggan.
Pelanggan akan cenderung memberikan nilai yang tidak terlalu tinggi
kepada pemberi pelayanan apabila terjadi banyak kesalahan dalam proses
pelayanan, meskipun diberikan dalam waktu yang singkat. Ketiga, faktor
gaya pemberi pelayanan, merupakan salah satu ukuran lain yang biasanya
digunakan dalam mengukur efektivitas kerja, yang dimaksud gaya disini
adalah cara dan kebiasaan pemberi layanan dalam memberikan jasa kepada
pelanggan.
Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, efektivitas suatu
konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan
suatu organisasi yang dapat diwujudkan dengan memperhatikan faktor
biaya, tenaga, waktu, sarana dan prasarana serta tetap memperhatikan resiko
dan keadaan yang dihadapi

Pelayanan Publik


Menurut Mutiara Pratiwi (2018:1) Pelayanan publik adalah pelayanan
yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik
yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang
diberikan oleh orang lain selaku anggota, baik itu organisasi massa atau
Negara. Diperjelas dengan pendapat Moenir Pasolong (2007:128)
menyebutkan bahwa pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai
aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun
tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.
Sedangkan dalam penelitian Anisa Fatmawati (2020:19) menjelaskan
bahwa pelayanan publik merupakan suatu tolak ukur kinerja pemerintah
yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja
pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Seperti yang
dijelaskan oleh Sukarmin (2020:1) yang menjelaskan Standar Pelayanan
adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan
janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Menurut AG. Subarsono dalam Agus Dwiyanto, 2005:141, pelayanan
publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik
untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud
adalah warga negara. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang –
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik, pada pasal 1 ayat 1 di mana pelayanan publik adalah kegiatan yang
berupa rangkaian kegiatan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai yang terdapat peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan
administratif yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Menurut Moenir (2006:190) menyatakan bahwa bentuk- bentuk layanan
dibagi menjadi 3 macam yaitu:

  1. Layanan dengan lisan
    Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas- petugas di bidang
    hubungan masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan
    bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau
    keterangan kepada siapapun yang memerlukan.
  2. Layanan melalui tulisan
    Merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam
    pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi
    peranannya.
  3. Layanan berbentuk perbuatan
    Pada umumnya layanan dalam bentuk ini 70-80% dilakukan oleh
    petugas-petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu faktor
    keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan
    terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan

Ukuran Efektivitas


Menurut SP, Siagian (2015), dalam pencapaian hasil dengan
maksimal dan manfaat, ada beberapa langkah yang ditempuh dalam suatu
kegiatan dalam pelatihan dan pengembangan. Langkah-langkah yang
dimaksud terdiri dari tujuh langkah yaitu:

  1. Penentuan kebutuhan
  2. Penentuan sasaran
  3. Penentuan isi pogram
  4. Identifikasi prinsip-prinsip belajar
  5. Pelaksanaan program
  6. Identifikasi manfaat
  7. Penilaian pelaksanaan program
    Menurut Steer (2015:203) efektivitas adalah mengerjakan sesuatu
    dengan akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh sesuai dengan tujuan
    organisasi. Setiap organisasi didirikan atau dibentuk untuk mengejar
    efektivitas, karena eksistensi dan pertumbuhan yang bersangkutan dapat
    mengemban misi dan melaksanakan tugasnya dengan tingkat ketangguhan
    yang tinggi. Proses kerja sama sekelompok orang mencapai tujuan
    diperlukan organisasi sebagai wadahnya, dan untuk menggerakkan kerja
    sama tersebut diperlukan manajemen. Salah satu fungsi manajemen tersebut
    adalah pengawasan.

Konsep Efektivitas


Menurut Peter Drucker dalam Hayani (2014:5) efektivitas adalah
melakukan pekerjaan yang benar (Doing the right things). Efektivitas merupakan
kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk
pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain seseorang dapat memilih
pekerjaan yang harus dilakukan atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan.
Menurut Sedarmayanti (2001:12) efektivitas juga merupakan gambaran
tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai – nilai yang bervariasi dan
merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat
tercapai.
Menurut Sondang P. Siagian (2001:24) efektivitas adalah pemanfaatan
sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar dapat
ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan
yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai
tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.
Menurut Campbell dalam Mutiarin (2014:12) pengukuran efektivitas
secara umum dan paling menonjol adalah:
a. Keberhasilan program
b. Keberhasilan sasaran
c. Kepuasan terhadap program
d. Kesesuaian input dan output
e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Konsep Strategi


Peningkatan kualitas pelayanan publik, tentunya dibutuhkan strategi. Hal
ini terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan
pemerintah daerah yang tertuang dalam Dokumen rencana strategi (Renstra).
Konsep strategi merupakan konsep yang perlu dipahami. Strategi digunakan luas
oleh organisasi laba (profit oriented), yang kemudian dalam perkembangannya
digunakan pula oleh organisasi publik lainnya, baik di sektor birokrasi
pemerintahan maupun oleh kalangan organisasi volunter.
Chandler dalam Rangkuti (2003: 3 – 4) bahwa strategi dapat didefinisikan
sebagai penetapan tujuan dan sasaran jangka panjang suatu organisasi serta
penggunaan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk
mencapai tujuan tersebut.
Amstrong dalam Cahayani (2003:38) mendefinisikan strategi sebagai
pernyataan mengenai cita – cita organisasi, kemana akan akan pergi dan secara
luar, bagaimana mencapai arah yang dituju. Byrson dalam Kurniawan (2005:30)
menambahkan bahwa strategi merupakan salah satu cara untuk membantu
organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah serta membantu organisasi
untuk membantu memecahkan masalah terpenting yang dihadapi. Dengan itu,
organisasi dapat mengetahui tujuan yang ingin dicapai juga dapat membangun
kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang, sembari mengatasi dan
meminimalkan kelemahan dan ancaman dari luar.
Mulyadi (2001:41) dalam Kamaruddin Sellang (2019) mengemukakan
bahwa ada berbagai tipe strategi yang dapat dirumuskan: 1) Grand strategy yaitu
usaha secara terus menerus dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan jangka
panjang organisasi, 2) Generic strategy yaitu usaha untuk mewujudkan biaya total
terendah (low cost) atau diferensiasi luas (broad differentiation) dengan fokus
pasar luas atau sempit, 3) Value based strategy yaitu usaha untuk mengarahkan
manajer agar bertanggung jawab atas: (1) memberikan value terbaik untuk
pemenuhan kebutuhan customer; (2) Penciptaan sistem strategic untuk secara
berkelanjutan melakukan improvement terhadap value tersebut dan untuk
menunaikan kewajiban organisasi.

Konsep Pelayanan Publik


Secara normatif menurut Undang – undang No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam
rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas jasa dan
lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang –
undangan yang berlaku.
Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa “Pelayanan Publik adalah
Pelayanan Umum” dan mendefinisikan “Pelayanan Umum adalah suatu
proses bantuan kepada orang lain dengan cara – cara tertentu yang
memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan
keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang
dan jasa”.
Menurut Joko Widodo (2001), Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai
pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapkan.
Lewis dan Gilman (Hayat; 2017) dalam Kammarudin, mengemukakan
bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik
dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat
memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang
diberikan. Pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian
dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi
kepercayaannya kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat adalah
sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintah yang baik.
Mahmudi (2010) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah segala
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang – undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud
penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang meliputi:
a. Satuan kerja/satuan organisasi kementerian
b. Departemen
c. Lembaga pemerintah non departemen
d. Kesekretariatan Lembaga tertinggi dan tinggi negara, misalnya; sekretariat
dewan (setwan), sekretariat negara (setneg) dan sebagainya
e. Badan usaha milik negara (BUMN)
f. Badan hukum milik negara (BHMN)
g. Badan usaha milik daerah (BUMD)
h. Instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk dinas – dinas
dan badan

Prinsip Pelayanan Publik


Dalam Kepmen Nomor 20 Tahun 2021 menyebutkan beberapa prinsip
penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut:
a) Prinsip Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan
mudah dilaksanakan.
b) Kejelasan
Tersedianya informasi mengenai persyaratan teknis dan
administratif pelayanan publik serta rincian biaya yang dikenakan,
dan adanya pengelola yang menyelenggarakan pelayanan publik
c) Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun
waktu yang ditentukan.
d) Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
e) Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.
f) Tanggun jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau penjabat yang
ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan
publik.
g) Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan
pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana
teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
h) Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika.
i) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan
Pelaksana pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun,
ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
j) Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu
yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah sehat serta
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti tempat
parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

Asas-Asas Pelayanan Publik


Asas-asas penyelenggara pelayanan publik yang diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 4 menyebutkan terdiri dari 12 asas
sebagai berikut:
a) Asas kepentingan umum
Artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan
untuk kepentingan masyarakat umum.
b) Asas kepastian hukum
Artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum,
khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya.
c) Asas kesamaan hak
Artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima
pelayanan publik.
d) Keseimbangan hak dan kewajiban
Artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik
memiliki hak dan kewajiban yang sama.
e) Asas profesionalan
Artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam
pelayanan publik haruslah bersikap profesional.
f) Asas partisipatif
Artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap
partisipatif.
g) Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
Artinya semua masyarakat tanpa terkecuali, harus mendapatkan
perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif.
h) Asas keterbukaan
Artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus
terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi.
i) Asas akuntabilitas
Artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau
bertanggung jawab.
j) Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
Artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta
perlakuan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan.
k) Asas ketepatan waktu
Artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan
mengutamakan ketepatan waktu.
l) Asas kecepatan, kemudahan, dan ketepatan waktu
Artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelitbelit, dan terjangkau atau aksesnya mudah

Kualitas Pelayanan Publik


Kualitas pelayanan merupakan keadaan untuk menciptakan hubungan
yang dinamis antara pengguna dan penyedia layanan baik berupa barang,
jasa manusia. Kualitas pelayanan ini bertujuan untuk menciptakan
kepuasan pelanggan atau masyarakat terhadap penyedia pelayanan
publik.
Goetsch dan Davis yang diterjemahkan Fandy Tjiptono (2005:101)
membuat definisi mengenai kualitas sebagai berikut: “Kualitas
merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk,
jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan”
Menurut Weyckcof dan Lovelock dalam bukunya yang dikutip dan
diterjemahkan oleh Fandy Tjiptono (2005:60) ada dua faktor utama ang
mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu respected service dan preceived
service sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan
sebagai kualitas ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah
daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa yang dipersepsikan buruk.
Baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa
dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.
Jadi pelayanan yang berkualitas itu tidak hanya ditentunkan oleh pihak
yang melayani, tetapi juga yang ingin dipuaskan. Dan yang menjadi
perinsip-prinsip layanan yang berkualitas menurut H.A.S. Moenir
(2002:205) antara lain:
a) Proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal.
b) Proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang
terlibat.
c) Disiplin bagi pelaksanaan untuk mentaati proses dan prosedur.
d) Perlu peninjauan proses dan prosedur oleh pimpinan, sewaktu-waktu
dapat dirubah apabila perlu.
e) Perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembang budaya
organisasi untuk menciptakan kualitas pelayanan.
f) Kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan, selera konsumen
Indikator kualitas pelayanan menurut Zheithaml Dkk dalam
Hardiyansyah (2018:46) 5 dimensi kualitas tersebut yaitu: Tangible
(berwujud), Reliability (kehandalan, Resposiveness (ketanggapan),
Assurance (jaminan), dan Empathy (empati. Masing-masing dimensi
memiliki indikator-indikator sebagai berikut:
A) Dimensi Tangible (berwujud)
a) Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan.
b) Kenyamanan tempat melakukan pelayanan.
c) Kemudahan dalam proses pelayanan.
d) Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan prlayanan.
e) Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan.
f) Penggunaan alat bantu dalam pelayanan.
B) Dimensi Reliability (kehandalan)
a) Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan.
b) Memiliki standar pelayanan yang jelas.
c) Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu
dalam proses pelayanan.
d) Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses
pelayanan.
C) Dimensi Responsiviness (ketanggapan)
a) Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan
pelayanan.
b) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat.
c) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat.
d) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat.
e) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat.
f) Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas.
D) Dimensi Assurance (jaminan)
a) Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan.
b) Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan.
c) Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan.
d) Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan.
E) Dimensi Empahty (empati)
a) Mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan.
b) Petugas melayani dengan sikap sopan santun.
c) Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membedabedakan).
d) Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan.

Standar Pelayanan Publik


Penyelenggara pelayanan publik tidak bisa lepas dari standar
pelayanannya, standar ini yang menjadi patokan layanan yang berfungsi
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Standar pelayanan
juga diperlukan untuk menilai efektivitas layanan dan mengukur
kepuasan masyarakat dengan mengakses pelayanan yang dilaksanakan
oleh penyelenggara, jadi penilaian ini dapat menjadi landasan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan sehingga pelaksanaanya semakin
berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan terukur.
Menurut Mukarom dan Laksana (2018:85) menyatakan bahwa standar
pelayanan publik dapat ditetapkan oleh pihak penyelenggara adalah
sebagai berikut :
a) Prosedur pelayanan
Prosedur pelayanan merupakan hal yang dibakukan bagi pemberi
dan penerima layanan termasuk pengaduan masyarakat.
b) Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian merupakan hal yang ditetapkan sejak saat
pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan,
termasuk pengaduan masyarakat.
c) Biaya pelayanan
Biaya pelayanan adalah hal termasuk dalam rincian yang telah
ditetapkan dalam proses pemberian layanan.
d) Produk pelayanan
Produk pelayanan merupakan hasil pelayanan yang diterima oleh
masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak
pemerintah.
e) Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasaran merupakan penyediaan sarana dan prasarana
pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
f) Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan
tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan
perilaku yang diperlukan masyarakat.

Unsur Unsur Pelayanan Publik


Adapun unsur-unsur pelayanan menurut Atep Adya Bharata (2003:11)
sebagai berikut:
a) Penyedia layanan, ialah pihak yang dapat memberikan suatu layanan
tertentu pada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk
penyediaan dan penyerahan barang atau jasa.
b) Penerima layanan, ialah konsumen atau customer yang menerima
berbagai layanan dari penyedia layanan.
c) Jenis layanan, ialah layanan yang diberikan oleh penyedia kepada
pihak yang membutuhkan layanan.
d) Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia harus
mengacu pada tujuan pelayanan yaitu kepuasan pelanggan.

Jenis Jenis Pelayanan Publik


Pelayanan publik yang wajib diberikan oleh pemerintah diklasifikasikan
dalam dua katagori, pemerintah sebagai penyelenggara layanan juga
harus memberikan pelayanan umum kepada masyarkatnya. Mengingat
kebutuhan dan masalah masyarakat juga berbeda, organisasi publik
hendaknya memperhatikan kriteri-kriteri pelayanan publik yang
mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 81 Tahun 1993 yang telah diubah dengan Keputusan MENPAN
No 63 Tahun 2003 yang terdapat pengelompokkan pelayanan umum ke
dalam tiga bagian yaitu, Kelompok Pelayanan Administrasi, Kelompo
Pelayanan Barang, dan Kelompok Pelayanan Jasa. Bentuk pelayanana
publik diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa
jenis yaitu:
a) Pelayanan Barang, ialah jenis pelayanan yang menghasilkan
bermacam bentuk atau produk barang yang dapat dipergunakan oleh
publik seperti tenaga listrik, air bersih, e-KTP, dan lain-lain.
b) Pelayanan Jasa, ialah pelayanan yang menghasilkan bermacam bentuk
jasa yang dibutuhkan oleh public seperti pemeliharaan kesehata,
pendidikan, penyelenggaraan transportasi, dan lain-lain.
c) Pelayanan Administrasi, merupakan jenis pelayanan yang
menghasilkan bermacam bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh
publik seperti akta kelahiran, indentitas kewarganegaraan, dan
sebagainya.

Pengertian Pelayanan Publik


Pelayanan publik pada dasarnya ialah memberikan kepuasan bagi
penerima layanan, dekat dengan penerima layanan dan memberikan hal
yang menyenangkan bagi masyarakat atau penerima layanan. tujuan dari
pelayanan publik yaitu memuaskan atau memenuhi keinginan, harapan
penerima layanan.
Pelayanan umum adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh sekelompok,
seseorang atau birokrasi dalam rangka memberikan bantuan kepada
masyarakat semata-mata untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Mukaron dan Laksana, (2016:22) mengatakan bahwa : “Pelayanan
publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pengertian Publik


Istilah publik berasal dari bahasa inggris “public” yang berati umum,
masyarakat, negara. Istilah publik menurut Inu Kencana dalam
(Sinambela, 2011:5) mendefinisikan publik adalah “sejumlah manusia
yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan
tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa
memiliki”.
Selanjutnya pengertian publik menurut Oemi Abdurrahman (2001)
adalah “ Sekelompok orang yang menaruh perhatian pada suatu hal yang
sama, mempunyai minat dan kepentingan sama. Publik dapat merupakan
kelompok kecil, terdiri atas orang-orang dengan jumlah sedikit, juga
dapat merupakan sekelompok besar. Biasanya individu-individu yang
termasuk ke dalam kelompok itu mempunya solidaritas terhadap
kelompoknya, walapun tidak terikat oleh struktur yang nyata, tidak
berada pada suatu tempat atau ruang atau tidak mempunyai hubungan
langsung”.
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan. Bahwa publik
meruapakan sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama
dan harapan yang sama dimana kepentingan tersebut berhubungan
dengan kepentingan banyak orang.

Pengertian pelayanan


Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan
pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan
baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang
diberikan tercemin kualitas individu atau organisasi yang memberikan
pelayanan.
Pada hakikatnya pelayanan merupakan sebuah rangkaian kegiatan, maka
dari itu proses melayani itu harus berlangsung secara rutin dan tidak
putus-putus. Proses dalam pelayanan itu dilakukan sehubungan dengan
agar terpenuhinya semua keputusan antara pemberi dan penerima
pelayanan. Menurut Sinambela (2011) mengemukan bahwa Pelayanan
adalah setiap aktivitas yang memberikan keuntungan dalam sebuah
perkumpulan atau kelompok, dan menawarkan kepuasan meskipun
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
Menurut Ratminto dan Atik (2003) “Pelayanan adalah suatu proses
bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan
kepekaan dan hubungan profesional agar terciptanya kepuasan dan
keberhasilan, setiap pelayanan menghasilkan (produk), baik berupa
barang dan jasa. Hasil pelayanan berupa jasa tidak dapat diiventarisasi,
ditumpuk, atau digunakan melainkan hasil tersebut diserah secara
langsung kepada pelanggan atau konsumen. Dalam hal pelayanan
diberikan dengan tidak optimal maka pelayanan tidak dapat diulangi,
karena pelayanan diberikan secara langsung kepada pelanggan.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa
pelayanan adalah kegiatan atau aktivitas yang diberikan oleh pemberi
pelayanan sehingga dapat dirasakan oleh penerima layanan melalui
hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan
peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

Administrasi Kependudukan


Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata administratie, yang
meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik
mengetik, agenda dan lain sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dalam
arti luas, Leonard D.White (dalam handayaningrat,1980:2) menjelaskan
administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha
kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar dan kecil yang
pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan
sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu
tujuan bersama.
Pengertian administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Setiap penduduk berkewajiban
untuk memberikan keterangan secara lengkap dan benar yang diminta oleh
pemerintah desa atau kelurahan dalam rangka pengisisan administrasi penduduk
(widjaja,2003:105)

Indikator Pelayanan Publik


Terdapat 5 (lima) determinan kualitas pelayanan publik yang
dapat dirincikansebagai berikut menurut Parasuraman, Zeithami dan
Berry, (1988) yaitu:
1) Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk melaksanakan
pelayanan yangdijanjikan dengan tepat dan terpercaya.
2) Ketanggapan (responsiveness), yaitu kemampuan untuk membantu
pelanggan danmemberikan pelayanan dengan cepat.
3) Keyakinan (confidence), yaitu pengetahuan dan kesopanan
pegawai sertakemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan
dan keyakinan atau“assurance”.
4) Empati (emphaty), yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian
pribadi bagipelanggan.
5) Berwujud (tangible), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan,
personel, danmedia komunikasi.
Pada dasarnya teori diatas tetap dapat dipakai untuk mengukur
kinerja pelayanan public yang diberikanoleh instansi pemerintahan.
Karna aparatur pelayanan tidak mempunyai alasan sedikitpun untuk
tidak berorientasi kepada kepuasan pelanggan secara total, bahkan
kepusan pelanggan lah yang dapat dijadikan barometer dalam
mengukur keberhasilan dalam pelayanan. Untuk mencapai hal ini
pemerintah tidak boleh menhindar dari prinsip pelayanan dilakukan
sepenuh hati (sinambela, 2011;8)

Standar Pelayanan Publik


Setiap Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki
standar pelayanan,sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi
didalam pelaksanaan tugas danfungsinya dan bagi penerima pelayanan
dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan
merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan
publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima
pelayanan dalamproses pengajuan permohonan, serta sebagai alat
kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja
penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu perludisusun dan ditetapkan
standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik
13
pelayanan yang diselenggarakan serta memperhatikan lingkungan.
Dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan masyarakat
dan/ atau stakeholder lainnya (termasuk aparat birokrasi) untuk
mendapatkan saran dan masukan dan membangun kepedulian dan
komitmen Dalam Sinambela (2010, hal : 6), secara teoritis tujuan
pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk
mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang
tercermin dari :

  1. Transparan
    Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses
    oleh semua pihakyang membutuhkan dan disediakan secara
    memadai serta mudah dimengerti.
  2. Akuntabilitas
    Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Kondisional
    Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
    pemberi dan penerimapelayanan dengan tetap berpegang pada
    prinsip efisiensi dan efektivitas.
  4. Partisipatif
    Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat
    dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan
    aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
  5. Kesamaan Hak
    Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari
    aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial
    dan lain-lain.
  6. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban
    Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara
    pemberi dan penerima pelayanan publik.
    Di Indonesia sendiri di tetapkan Standar Pelayanan Publik
    menurut Keputusan Menteri PAN Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003,
    yang sekurang-kurangnya meliputi:
    a. Prosedur pelayanan;
    b. Waktu Penyelesaian
    c. Biaya Pelayanan
    d. Produk Pelayanan;
    e. Sarana dan Prasarana
    f. Kompetensi petugas pelayanan;

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik


Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh
penyelenggara pelayanan publik yaitu penyelenggara Negara/
pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga
independen yang dibentuk oleh pemerintah, badanusaha/badan hukum
yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/
atau dikontrak untuk melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi
pelayanan publik dan masyarakat umum atau swasta yang
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan public yang tidak
mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah.
Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu

  1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah
    Daerah,
  2. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau
    organisasiyang berkepentingan,
  3. Kepuasan yang diberikan dan/atauditerima oleh penerima layanan
    (pelanggan).

Pengertian Pelayanan Publik


Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya
menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain
untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia
membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan
bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia
(Sinambela, 2010:3).
Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public
yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah
diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti
umum, orang banyak, ramai.
Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai
pelayanan publik diantaranya adalah Agung kurniawan (2005:6),
mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan
(melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata
cara yang ditetapkan.
Ratminto (2005) mendefinisikan bahwa Pelayanan publik atau
pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang
pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dandilaksanakan oleh
instansi pemerintah di pusat, didaerah, dan dilingkungan Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangkaupaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangkapelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan menurut Sinambela Pelayanan adalah setiap
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah disetiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu
produk secara fisik.
Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa
pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan
kebutuhan peraturan perundangundangan. Sedangkan penyelenggara
pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No. 63 tahun 2003 diuraikan bahwa Instansi Pemerintah
sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/ satuan organisasi
Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi
Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara
palayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah
orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang
menerima layanan dari instansi pemerintah.

Kriteria Pelayanan Kesehatan


Menurut Suprijadi (Http : //aparatur Negara. Bappenas. Go. Id/ pdf),
kriteria pelayanan publik antara lain :

  1. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya
  2. Memiliki kelompok kepentingan yang luas termasuk kelompok sasaran
    yang ingin dilayani
  3. Memiliki tujuan sosial
  4. Dituntut untuk akuntabel kepada publik
  5. Memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan
  6. Seringkali menjadi sasaran isu politik serta
  7. Problem yang dihadapi multi demensi
    Sedangkan dalam buku pedoman Puskesmas (1992) telah diatur
    mengenai proses pelayanan yang menjuadi standar pelayanan kesehatan, yaitu
    :
    1) Pelayanan kesehatan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
    terbanyak di suatu Negara.
    2) Penentuan jenis pelayanan itu harus benar- benar memberikan jawaban
    untuk mengatasi kebutuhan masalah utama serta mendasar di tengahtengah masyarakat.
    3) Penentuan jenis layanan ini harus berorientasi pada jangkauan
    kemampuan ekonomi masyarakat kecil.
    4) Pelayanan kesehatan harus terjamin kontinuitasnya.
    5) Mudah dicapai
    6) Tidak membahayakan kelangsungan tanggung jawab untuk memelihara
    kesehatannya di dalam tingkat pertama dalam rangka memberikan
    dampak edukatif.

Keputusan tingkat pelayanan jasa


Peranan pelayanan adalah sangat penting dalam menentukan kualitas
jasa, maka setiap perusahaan memerlukan service excellence. Menurut
Elhaitamy menyatakan bahwa service excellence atau pelayanan yang
unggul adalah suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan
secara memuaskan. Secara garis besar menurut Fandy Tjiptono (2001: 21)
ada empat unsur pokok dalam konsep ini :
a. Kecepatan
b. Ketepatan
c. Keramahan
d. Kenyamanan
Tingkat excellence dapat dicapai dengan cara setiap karya harus
memiliki keterampilan tertentu, diantaranya berpenampilan baik dan rapi,
bersikap ramah, memperhatikan gairah kerja dan sikap selalu siap untuk
melayani, tenang dalam bekerja, tidak tinggi hati karena merasa
dibutuhkan, menguasai pekerjaannya baik tugas yang berkaitan pada
bagian atau departemennya maupun bagi lainnya, mampu berkomunikasi
yang baik, bisa memahami bahasa isyarat pelanggan dan memiliki
kemampuan menangani keluhan pelanggan secara professional.
Perusahaan yang bersangkutan akan dapat meraih manfaat besar, terutama
berupa kepuasan dan loyalitas pelanggan yang besar, bila hal tersebut
dapat dilakukan.
Fandy Tjiptono (2001: 88) menjelaskan tentang strategi
meningkatkan kualitas jasa sebagai berikut :
1) Mengidentifikasikan determinan utama kualitas jasa
Setiap perusahaan jasa perlu berupaya memberikan kualitas yang
terbaik kepada pelanggannya. Untuk itu dibutuhkan identifikasi
determinan utama kualitas jasa dilihat dari sudut andang pelanggan.
Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan riset untuk
mengidentifikasikan determinan jasa yang paling oenting bagi pasar/
sasaran. Langkah berikutnya adalah memperkirakan penilaian
berdasarkan determinan- determinan tersebut. Dengan demikian dapat
diketahui posisi relative perusahaan di mata pelanggan dibandingkan
dengan pesaing, sehingga perusahaan dapat memfokuskan upaya
peningkatan kualitasnya pada determinan- determinan utama
berdasarkan persepsi pelanggan.
2) Mengelola harapan pelanggan
Tidak jarang suatu perusahaan membuat promosi yang berlebihan
kepada pelanggan dengan maksud agar mereka terpikat. Hal ini dapat
menjadi boomerang bagi perusahaan jika perusahaan tidak dapat
memenuhi janji sesuai dengan apa yang telah dipromosikan. Semakin
banyak janji yang diberikan maka semakin besar pula harapan
pelanggan terhadap perusahaan. Peluang untuk tidak dapat
terpenuhinya harapan pelanggan pun semakin besar. Perusahaan tidak
perlu memberikan janji yang tidak realistis untuk diwujudkan namun
lebih baik dapat memberi lebih dari apa yang dijanjikan.
3) Mengelola bukti (avidence) kualitas jasa
Pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat
persepsi pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Oleh karena
jasa merupakan kinerja dan tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya
barang, maka pelanggan cenderung memperhatikan fakta- fakta
tangibles yang berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas jasa.
Bukti- bukti kualitas jasa bisa berupa fasilitas jasa (gedung,
kendaraan, dan sebagainya), penampilan pemberi jasa, perlengkapan,
peralatan yang digunakan untuk memberi jasa, biaya jasa, logo
perusahaan. Selain itu sebagai faktor seperti lokasi gedung, interior
ruangan, dan atmosfir (situasi dan kondisi dimana terjadinya proses
keberlangsungan jasa) dapat menciptakan persepsi tertentu terhadap
perusahaan jasa, misalnya keramahan, ketenangan, kecermatan,
wibawa, rasionalitas, maupun fleksibilitas.
4) Mendidik konsumen tentang jasa
Membantu pelanggan dalam memahami suatu jasa nerupakan
upaya positif dalam rangka menyampaikan kualitas jasa. Pelanggan
yang lebih terdidik akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik,
oleh karenanya kepuasan mereka dapat tercipta lebih tinggi.
5) Mengembangkan budaya kualitas
Budaya kualitas harus dijadikan sistem nilai organisasi yang akan
menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan
penyempurnaan kualitas secara terus menerus. Budaya kualitas terdiri
dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur, harapan
untuk meningkatkan kualitas. Agar tercipta budaya kualitas yang baik
dibutuhkan komitmen menyeluruh pada seluruh anggota organisasi.
Upaya membentuk budaya dapat dilakukan melalui
pengembangan satu program yang terkoordinasi yang diawali dari
seleksi dan pengembangan karyawan. Ada delapan program pokok
yang saling terkait guna membentuk budaya kualitas, yaitu :
pengembangan individual, pelatihan manajemen, perencanaan sumber
daya manusia, standar kinerja, pengembangan karier, survey opini,
perlakuan yang adil, dan profit sharing.
6) Menciptakan automating quality
Adanya otomatisasi dapat mengatasi variabilitas jasa yang
disebabkan kurang sumberdaya manusia yang dimiliki. Meskipun
demikian, sebelum memutuskan akan melakukan otomatisasi,
perusahaan perlu melakukan penelitian secara seksama untuk
menemukan bagian mana yang membutuhkan sentuhan dan bagian
mana yang memerlukan yang mencakup keseluruhan jasa.
7) Menindaklanjuti jasa
Menindaklanjuti jasa dapat membentu memisahkan aspek- aspek
jasa yang perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil inisiatif
untuk menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk mngetahui
tingkat kepuasan atau persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan.
Perusahaan dapat pula memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk
berkomunikasi, baik menyangkut kebutuhan maupun keluhan mereka.
8) Mengembangkan system informasi kualitas jasa
Sistem informasi jasa merupakan suatu sistem yang menggunakan
berbagai macam riset secara sistematis untuk mengumpulkan dan
menyebarluaskan informasi kualitas jasa guna mendukung
pengambilan keputusan informasi yang dibutuhkan mencakup segala
aspek yaitu data saat ini dan masa lalu, kuantitatif dan kualitatif,
internal dan eksternal, serta informasi mengenai perusahaan dan
pelanggan.

Dimensi kualitas pelayanan jasa


Jasa menurut Philip Kotler adalah : “Setiap tindakan atau perbedaan
yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada
dasarnya bersifat intangible (tak berwujud fisik) dan menghasilkan
kepemilikan sesuatu” (Fandy Tjiptono, 2001:6)
Ada empat karakteristik pokok pada jasa yang membedakannya
dengan barang. Fandy Tjiptono (2001:15) dapat disimpulkan sebagai
berikut :
a. Tidak nyata (intangible)
Seseorang tidak dapat menilai hasil dari jasa sebelum
menikmatinya sendiri, oleh karena itu untuk mengurangi ketidak
pastian, para pelanggan memperhatikan tanda atau bukti kualitas jasa
tersebut.
b. Tidak tahan lama (perishable)
Bila suatu jasa tidak digunakan, jasa tersebut akan berlalu begitu
saja, yang menjadi masalah adalah jika permintaan pelanggan tidak
konstan atau berfluktuasi sehingga tidak sesuai dengan penawaran
perusahaan.
c. Diproduksi dan dikonsumsi secra serentak/ bersamaan (inseperable)
Interaksi penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus
dalam pemasaran jasa. Efektivitas individu yang menyampaikan jasa
merupakan unsur penting dalam menyampaikan jasa merupakan unsur
penting dalam hubungan penyedia jasa dengan pelanggan.
Kemampuan dan pengetahuan karyawan merupakan faktor penting
dalam keberhasilan pemberian jasa.
d. Banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis (variable)
Dewasa ini mulai berkembang suatu pandangan bahwa untuk
dapat memasarkan jasa dengan baik kepada konsumen di luar
perusahaan adalah dengan memenuhi kebutuhan internal perusahaan
terlebih dahulu terutama untuk sumber daya manusia perusahaan.
Seleksi dan pelatihan personil yang baik, standarisasi proses
pelaksanaan jasa dan pemantauan keputusan pelanggan diperlukan
untuk mengendalikan kualitas jasa

Pengertian kualitas Pelayanan


Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya
perusahaan untuk menciptakan kepuasan bagi konsumennya. Jika
konsumen merasa telah mendapatkan pelayanan yang baik berarti
perusahaan mampu memberikan pelayanan yang baik pula. Demekian pula
sebaliknya, pelayanan tidak dapat diuraikan secara obyektif seperti sebuah
produk, melainkan merupakan interaksi social dengan subyektivitas, lebih
tergantung pada nilai, parasaan dan perilaku.
Goetsch dan Davis yang diterjemahkan Fandy Tjiptono membuat
definisi mengenai kualitas sebagai berikut : “Kualitas merupakan suatu
kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses,
dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan” (2001: 101)
Definisi kualitas di atas mengandung makna bahwa elemen- elemen
kualitas yaitu :
a. Kualitas merupakan kondisi yang dinamis
b. Kualitas berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan
lingkungan.
c. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
Menurut Wyckcof dan Lovelock dalam bukunya yang dikutip dan
diterjemahkan oleh Fandy Tjiptono (2000 : 60) ada dua faktor utama yang
mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu respected service dan perceived
service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service)
sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai
kualitas ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada
yang diharapkan, maka kualitas jasa yang dipersepsikan buruk. Baik
tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemempuan penyedia jasa dalam
memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.
Masyarakat akan merasa puas apabila mereka mendapatkan suatu
pelayanan yang berkualitas A.S. Moenir mengemukakan pendapat
mengenai konsep pelayanan yang efektif sebagai suatu pelayanan yang
berkualitas menurut A. S. Moenir (1995:204) adalah “Layanan yang cepat,
menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses dan
menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses dan
prosedur yang telah ditetapkan lebih dahulu.”
Jadi pelayanan yang berkualitas itu tidak hanya ditentukan oleh pihak
yang melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan. Dan yang menjadi
prinsip- prinsip layanan yang berkualitas menurut A. S. Moenir
(1995:205) antara lain :
a. Proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal.
b. Proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat.
c. Disiplin bagi pelaksanaan untuk mentaati proses dan prosedur
d. Perlu peninjauan proses dan prosedur oleh pimpinan, sewaktu- waktu
dapat dirubah apabila perlu.
e. Perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembang budaya
organisasi untuk menciptakan kualitas layanan.
f. Kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan, selera konsumen.
g. Setiap orang dalam organisasi merupakan partner dengan orang
lainnya

Manajemen Pelayanan Publik


Berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan
pelayanan publik, maka diperlukan suatu aktivitas manajemen. Aktivitas
manajemen adalah aktivitas yang dilakukan oleh manajemen yang mampu
mengubah rencana menjadi kenyataan, apakah rencana itu berupa rencana
produksi atau rencana dalam bentuk sikap dan perbuatan (A.S. Moenir,
1995: 164).
Aktivitas manajemen memang subyek, karena manajemen berhadapan
dengan unsure organisasi yang terdiri dari manusia, dana, peralatan,
bahan, metode dan pasar (bagi orang bisnis). Namun dalam hal
manajemen pelayanan yang dihadapi oleh manajemen yang utama antar
lain adalah manusia (pegawai) dengan segala tingkah lakunya.
Manajemen pelayanan umum oleh A.S. Moenir (1995: 204)
didefinisikan sebagai “manajemen yang proses kegiatan diarahkan secara
khusus pada terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan
umum atau kepentingan perseorangan, melalui cara- cara yang tepat dan
memuaskan pihak yang dilayani.”
Selain dapat berjalan dengan baik, manajemen pelayanan umum/
publik harus dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
Sasaran manajemen pelayanan umum sederhana saja yaitu kepuasan.
Meskipun sasaran itu sederhana tapi untuk mencapainya diperlukan
kesungguhan dan syarat- syarat yang seringkali tidak mudah dilakukan.
Hal ini berkaitan dengan masalah kepuasan yang tidak dapat diukur secara
pasti tetapi relatif. Mengenai sasaran dari kegiatan pelayanan umum, A.S.
Moenir (1995: 165) mengemukakan sasaran utama pelayanan umum, yaitu
:
a. Layanan
Agar layanan dapat memuaskan orang atau sekelompok orang
yang dilayani, maka petugas harus dapat memenuhi empat syarat
pokok yakni :
(a) tingkah laku yang sopan, (b) cara menyampaikan sesuatu
berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang
bersangkutan, (c) waktu penyampaian yang tepat dan, (d) keramah
tamahan.
b. Produk
Yang dimaksud dengan produk dalam hubungan dengan sasaran
pelayanan umum yaitu kepuasan dapat berbentuk :
1) Barang
Yaitu sesuatu yang dapat diperoleh melalui layanan pihak lain,
misalnya barang elektronik dan kendaraan.
2) Jasa
Produk jasa yang dimaksud adalah suatu hasil yang tidak harus
dalam bentuk fisik tetapi dapat dinikmati oleh panca indera
dan atau perasaan (gerak, suatu, keindahan, kenyamanan, rupa)
disamping memang ada yang bentuk fisiknya dituju.
3) Surat- surat berharga
Kepuasan berikut ini menyangkut keabsahan atas surat- surat
yang diterima oleh yang bersangkutan. Keabsahan surat sangat
ditentukan oleh proses pembuatannya berdasarkan prosedur
yang berlaku dalam tata laksana surat pada instansi yang
bersangkutan.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik


Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah.
Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau
satuan orang kementrian, departemen, lembaga, pemerintahan non
departemen, kesekertariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan
instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan
Usaha Milik Daerah. Sebagai penerima pelayanan publik adalah orang,
masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum.
Kegiatan pelayanan publik atau disebut juga dengan pelayanan umum,
yang biasanya menempel di tubuh lembaga pemerintahan dinilai kurang
dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat, sebgai
konsumen mereka. Salah satu yang dianggap sebagai biang keladinya
adalah bentuk orang birokrasi, sehingga birokrasi seperti dikemukakan
oleh Achmat Batinggi (1999:53) adalah : “Merupakan tipe dari orang yang
dimaksudkan untuk mencapai tugas- tugas administratif yang besar
dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari
banyak orang.”
Konsep birokrasi bukan merupakan konsep yang buruk. Organisasi
birokrasi mempunyai keteraturan dalam hal pelaksanaan pekerjaan karena
mempunyai pembagian kerja dan struktur jabatan yang jelas sehingga
komponen birokrasi mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk
melaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan pekerjaan dalam orang birokrasi
diatur dalam mekanisme dan prosedur agar tidak mengalami
penyimpangan dalam mencapai tujuan orang. Dalam organisasi birokrasi
segala bentuk hubungan bersifat resmi dan berjenjang berdasarkan struktur
orang yang berlaku sehingga menuntut ditaatinya prosedur yang berlaku
pada orang tersebut.
Adapun yang menjadi ciri ideal birokrasi menurut Max Weber seperti
yang dikutip dan diterjemahkan oleh Ahmad Batingi (1999: 53) antara lain
adalah : a) pembagian kerja yang kurang jelas, b) Adanya hierarki jabatan,
c) Adanya pengaturan sitem yang konsisten, d) Prinsip formalistic
impersonality, e) Penempatan berdasarkan karier, f) Prinsip rasionalitas,

Jenis- jenis Pelayanan Publik


Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya
kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya
sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam.
Berdasarkan keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003
kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain :
a. Pelayanan administratif
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen
resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status
kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau
penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumendokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte
Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
(BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan
Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor,
Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya.
b. Pelayanan barang
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis
barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon,
penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
c. Pelayanan jasa
Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang
dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan
kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Azas, prinsip dan standar pelayanan publik


Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah
memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas
pelayanan publik yang profesional, kemudian Lijan Poltak
Sinambela(2008:6) mengemukakan azas-azas dalam pelayanan publik
tercermin dari:
a. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.
b. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
c. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektivitas.
d. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan
harapan masyarakat.
e. Keamanan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras,
golongan, gender dan status ekonomi.
f. Keseimbangan Hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan
kewajiban masing- masing pihak.
Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip
pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun
prinsip pelayanan publik menurut keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M.
PAN/ 7/ 2003 antara lain adalah :
a. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami
dan mudah dilaksanakan.
b. Kejelasan
Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik; unit kerja
atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan
dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya
pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
c. Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun
waktu yang telah ditentukan.
d. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
e. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.
f. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang
ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan
publik.
g. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya
yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi
telekomunikasi dan informatika.
h. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika.
i. Kedisiplinan, kesopan dan keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun,
ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
j. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat
serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti
parker, toilet, tempat ibadah, dan lain- lain.

Pengertian Pelayanan Publik


Dalam kamus Bahasa Indonesia (1990), pelayanan publik dirumuskan
sebagai berikut :
a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.
b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan
jual beli barang dan jasa.
c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang
dalam hubungannya dengan pensegahan, diagnosa dan pengobatan
suatu gangguan kesehatan tertentu.
d. Publik berarti orang banyak (umum)
Pengertian publik menurut Inu Kencana Syafi’ie, dkk (1999:18) yaitu
: “Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan,
harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai- nilai
norma yang mereka miliki”.
Pengertian lain berasal dari pendapat A.S. Moenir (1995:7)
menyatakan bahwa : “Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan
kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan
kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”.

Pengertian Pelayanan


Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S. Moenir
(2002:26-27) mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana
tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani
atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam
memenuhi harapan pengguna.”
Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu
proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan,
meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang
dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi
kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.
Selanjutnya A.S. Moenir A(2002: 16) menyatakan bahwa proses
pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah
yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah
kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa
yang diperlukan orang lain.

Akuntabilitas


Dalam KepMenPAN No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik dikatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan
publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada
atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ada 3 hal yang menjadi dimensi akuntabilitas, antara lain akuntabilitas politik
yang biasanya dihubungkan dengan proses dan mandat pemilu, akuntabilitas finansial
yang fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang
penggunaan dana publik, dan akuntabilitas administratif yang pada umumnya
berkaitan dengan pelayanan publik dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya
yang tersedia.
Polidano (1998) lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas,
yaitu adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah
keputusan dibuat, akuntabilitas peran yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat
untuk menjalankan peran kuncinya, dan peninjauan ulang secara retrospektif yang
mengacu pada analisis operasi suatu departemen.

Kualitas Pelayanan Publik


Dalam konteks pelayanan publik dikemukakan bahwa pelayanan umum
adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik
mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada
publik (Kurniawan, 2005: 7). Kualitas dapat diberi pengertian sebagai totalitas dari
karakteristik suatu produk (barang atau jasa) yang menunjang kemampuan dalam
memenuhi kebutuhan. Kualitas diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan
pelanggan atau sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan (Kurniawan, 2005: 53).
Sedangkan Sinambela (2006: 6) kualitas pelayanan berhubungan erat dengan
pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang dikenal dengan konsep pelayanan
prima. Kualitas pelayanan publik merupakan mutu/kualitas pelayanan birokrat
terhadap mahasiswa yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan
pelanggan/masyrakat (meeting the needs of customers).
Menurut Dwiyanto (dalam Tangkilisian, 2005: 223) ada beberapa faktor yang
mempengaruhi kualitas pelayanan itu sendiri adalah:

  1. Faktor internal antara lain kewenangan direksi, sikap yang berorientasi terhadap
    perubahan, budaya organisasi, etika organisasi, sistem internship maupun
    semangat kerjasama.
  2. Faktor eksternal antara lain budaya politik, dinamika dan perkembangan politik,
    pengelolaan konflik lokal, kondisi sosial ekonomi dan kontrol yang dilakukan
    oleh mahasiswa serta organisasi LSM (Lembaga Swadaya Mahasiswa ).
    Kemudian menurut Tjandra (2005: 3) tujuan dari pelayanan publik adalah
    memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan mahasiswa pada umumnya. Untuk
    mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan
    keinginan mahasiswa . Kualitas atau mutu pelayanan adalah kesesuaian antara
    harapan dan keinginan dengan kenyataan. Hakekat pelayanan publik adalah
    pemberian pelayanan prima kepada mahasiswa yang merupakan perwujudan
    kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi mahasiswa .
    Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang
    tercermin dari:
  3. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses
    oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta
    mudah dimengerti.
  4. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
    pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi
    dan efektivitas.
  6. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta mahasiswa
    dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi
    kebutuhan dan harapan mahasiswa .
  7. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari
    aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
  8. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan
    aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.
    (Sinambela, 2006: 6).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Publik


Suatu pelayanan yang komprehensif yang diberikan oleh pegawai pemerintah
dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur dari pelayanan tersebut yaitu
pada saat terjadinya suatu interaksi antara pegawai pemerintah sebagai pemberi
pelayanan dengan mahasiswa sebagai konsumen dari pelayanan yang diberikan.
Menurut Moenir (2002: 88) faktor-faktor yang mendukung pelayanan,
sebagai berikut:

  1. Faktor Kesadaran yaitu kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung
    dalam kegiatan pelayanan. Kesadaran para pegawai pada segala tingkatan
    terhadap tugas yang menjadi tanggungjawabnya dapat membawa dampak yang
    sangat positif terhadap organisasinya.
  2. Faktor Aturan yaitu aturan dalam organisasi yang menjadi landasan kerja
    pelayanan. Aturan ini mutlak kebenarannya agar organisasi dan pekerjaan dapat
    berjalan teratur dan terarah, oleh karena itu harus dipahami oleh organisasi yang
    berkepentingan/bersangkutan.
  3. Faktor Organisasi merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya
    mekanisme kegiatan pelayanan dalam usaha pencapaian tujuan.
  4. Faktor Pendapatan yaitu pendapatan pegawai yang berfungsi sebagai pendukung
    pelaksanaan pelayanan. Pendapatan yang cukup akan memotivasi pegawai dalam
    melaksanakan pekerjaan dengan baik.
  5. Faktor Keterampilan Tugas yaitu kemampuan dan keterampilan petugas dalam
    melaksanakan pekerjaan. Ada tiga kemampuan yang harus dimiliki, yaitu
    kemampuan manajerial, kemampuan teknis dan kemampuan untuk membuat
    konsep.
  6. Faktor Sarana yaitu sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau
    pekerjaan layanan. Sarana ini meliputi peralatan, perlengkapan, alat bantu dan
    fasilitas lain yang melengkapi seperti fasilitas komunikasi.

Standar Pelayanan Publik


Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus mempunyai standar pelayanan
dan dipubliksikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.
Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima layanan.
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar
pelayanan adalah: penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar
pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan mahasiswa
, dan kondisi lingkungan.

  1. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan penyelenggara wajib
    mengikutsertakan mahasiswa dan pihak terkait.
  2. Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan.
  3. Pengikutsertaan mahasiswa dan pihak terkait dilakukan dengan prinsip tidak
    diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan
    rnengutamakan musyawarah, serta memperhatikan ke beragaman.
  4. Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur
    lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Bentuk-bentuk Pelayanan Publik


Pemerintah melalui lembaga dan seluruh aparaturnya bertugas menyediakan
dan menyelenggarakan pelayanan kepada mahasiswa . Adapun kegiatan yang
dilakukan oleh aparatur terdiri dari berbagai macam bentuk.
Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun
2003, pelayanan publik dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

  1. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu bentuk pelayanan yang menghasilkan
    berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau publik.
  2. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
    bentuk/jenis barang yang digunakan publik.
  3. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
    bentuk/jenis jasa yang dibutuhkan publik.

Pengertian Pelayanan Publik


Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan umum menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara (MENPAN) Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pedoman Tata Laksana
Pelayanan Umum adalah “segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat maupun Daerah dan di lingkungan
Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka
upaya pemenuhan kebutuhan mahasiswa maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik (public service)
menurut Rohman (2008: 3) adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap
mahasiswa yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non
jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan.
Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan adalah aparatur
pemerintahan beserta segenap kelengkapan kelembagaannya.
Menurut Santosa (2008: 57), pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik
oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, atau pun pihak swasta kepada
mahasiswa , dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau
kepentingan mahasiswa . Dengan demikian, yang memberikan pelayanan publik
kepada mahasiswa luas bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak
swasta. Pelayanan publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosialpolitik, yakni menjalankan tugas pokok dan mencari dukungan suara sedangkan
pelayanan publik oleh pihak swasta bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan.
Dengan demikian, pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan
penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik
Sedangkan yang dimaksud dengan hakekat pelayanan umum adalah:

  1. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
    pemerintah di bidang pelayanan umum.
  2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga
    pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil
    guna.
  3. Mendorong tumbuh kembangnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta mahasiswa
    dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan mahasiswa luas.
  4. Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang
    bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau.

Strategi Inovasi Dalam Pelayanan Publik


Inovasi dan analisis praktek yang sukses dalam (Sangkala:2013)
menunjukkan bahwa ada lima strategi utama di dalam sektor pemerintahan yaitu :
a. Layanan terintegrasi ,dimana sektor publik menawarkan peningkatan
sejumlah pelayanan, warga memiliki harapan tidak sederhana dimana
warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan.
Kewenangan publik seringkali mengintegrasikan produk dan pelayanan
untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Misalnya penggunaan EGovernment dan lain-lain.
b. Desentralisasi pemberian layanan dan monitoring pelayanan, dimana
membawa layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya
membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga
meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis. Desentralisasi
pelayanan mendorong pengembangan ekonomi baru. Desentralisasi
layanan meningkatkan partisipasi warga dan meningkatkan kepercayaan
dalam pemerintahan.
c. Pemanfaatan kerja sama ,bermakna sebagai pemerintahan yang Inovatif
untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam
pemberian pelayanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga
terjadi kerjasama antar publik dan swasta. Misalnya kolaborasi dengan
organisasi bisnis dalam upaya mempromosikan efesiensi dan kualitas
pelayanan administrasi publik.
d. Pelibatan warga negara,kewenangan pemerintahan yang Inovatif harus
merealisasikan peran pentingnya dengan mendorong peran warga untuk
berpartisipasi dalam mendorong perubahan. Ketika pemerintah
menyediakan forum bagi publik untuk mengekspresikan pandangannya
dan terlibat didalam seluruh langkah-langkah proses, maka hasil Inovasi
lebih memiliki kemungkinan untuk sukses dan lebih luas jangkauannya.
Pendekatan partisipasi memungkinkan warga mengungkapkan kebutuhan
dan opininya terhadap proposal teknis dan memfasilitasi penerapan proyek
yang diberikan dan memastikan kesuksesan yang berkelanjutan dari
sebuah Inovasi perubahan.
e. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, United Nation World
Publik Sector Report tahun 2004 mencatat penggunaan pelayanan berbasis
Internet. kontribusi Internet untuk meyederhanakan dan memperbaiki cara
warga negara memperoleh Informasi dan berkomunikasi dengan publik.
Internet dapat juga bermanfaat sebagai alat perbaikan transparansi dan
integritas dalam administrasi publik.

Jenis-Jenis Inovasi Dalam Pelayanan Publik


Menurut Adriana Alberti dan Guido Bertucci (dalam UN, 2006) Inovasi
dalam governance maupun administrasi publik merupakan suatu jawaban kreatif,
efektif dan unik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru atau sebagai
jawaban baru atas masalah-masalah lama.
a. Inovasi Institutional, fokusnya adalah pembaruan lembaga yang telah
berdiri atau pendirian institusi baru. Pembaharuan lembaga ini
membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan satu
lembaga disektor publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif dan
tidak memberikan kontribusi nyata dalam penyelengaraan pelayanan
publik perlu dilakukan perombakan atau dihilangkan agar tidak
membebani anggaran publik.
b. Inovasi organisasional ,termasuk pengenalan prosedur pekerjaan atau
teknik manajemen baru dalam administrasi publik. upaya menemukan
metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat diperlukan,
terutama metode-metode baru dalam aspek pengembangan kompetensi
Individu dan penerapan teknologi baru.
c. Inovasi proses ,fokusnya adalah pengembangan kualitas pemberian
pelayanan publik. Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhansentuhan Inovasi terutama dalam hal memberikan pelayanan, efisiensi
pelayanan dan kemudahan akses layanan.
d. Inovasi konseptual ,fokusnya adalah bentuk-bentuk baru governance
seperti:(pembuatan kebijakan yang interaktif, keterlibatan governance,
reformasi penganggaran berbasis masyarakat dan jaringan horizontal).

Kategori Inovasi Pelayanan Publik


Dilihat dari segi proses, Inovasi juga dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu:
(Muluk 2008: 48)
a. Sustaining innovation (Inovasi terusan) merupakan proses Inovasi yang
membawa perubahan baru namun dengan tetap mendasar dari pada kondisi
pelayanan dan sistem yang sedang berjalan ataupun produk yang sudah
ada.
b. Discontinues innovation (Inovasi terputus) merupakan proses Inovasi yang
membawa perubahan yang sama sekali baru dan tidak lagi berdasarkan
pada kondisi yang sudah ada sebelumnya.

Inovasi Pelayanan Publik


Secara khusus Inovasi di dalam lembaga publik bisa didefinisikan sebagai
penerapan (upaya membawa) Ide-Ide baru dalam Implementasi, dicirikan oleh
adanya perubahan langkah yang cukup besar, berlangsung cukup lama dan
berskala cukup umum sehingga dalam proses Implementasinya berdampak cukup
besar terhadap perubahan organisasi dan tata hubungan organisasi. Inovasi dalam
pelayanan publik mempunyai ciri khas, yaitu sifatnya yang tidak berwujud karena
inovasi pelayanan dan organisasi tidak semata berbasis pada produk yang tidak
dapat dilihat melainkan pada perubahan dalam hubungan pelakunya, yaitu antara
penyedia layanan dan penerima layanan atau hubungan antar berbagai bagian di
dalam organisasi atau mitra sebuah organisasi.
Proses kelahiran suatu Inovasi menurut Yogi Suwarno dalam Rahayu (2007), bisa
didorong oleh bermacam situasi. Secara umum Inovasi dalam pelayanan publik ini
bisa lahir dalam bentuk inisiatif seperti:
a. Kemitraan dalam penyampaian pelayanan publik, baik antara pemerintah
dan pemerintah, sektor swata dengan pemerintah.
b. Penggunaan teknologi informasi untuk komunikasi dalam pelayanan
publik.
c. Pengadaan atau pembentukan lembaga pelayanan yang secara jelas
meningkatkan efektiftas pelayanan (Kebersihan dan kenyamanan,
Pendidikan, Hukum dan Keamanan Masyarakat) .
d. Peningkatan pengayaan peran atas sistem internal pemerintahan yang
sebelumnya sudah ada di dalam masyarakat.

Konsep Inovasi


Secara umum Inovasi sering kali diterjemahkan sebagai penemuan baru,
namun sebenarnya aspek kebaruan dalam Inovasi sangat ditekankan untuk Inovasi
sektor swasta . sedangkan, Inovasi pada sektor publik lebih ditekankan pada
aspek perbaikan yang dihasilkan dari kegiatan Inovasi tersebut, yaitu pemerintah
mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efesien dan berkualitas,
murah dan terjangkau.
Lebih lanjut dikatakan Inovasi adalah pengenalan terhadap elemen baru ke
dalam pelayanan organisasi dalam bentuk sebuah pengetahuan baru, organisasi
baru, manajemen atau keterampilan proses yang baru. Pugh dalam Rahayu Y.S
(2015 : 84) menyatakan Inovasi adalah sebuah pengenalan atas fitur baru dalam
organisasi. Inovasi dicerminkan oleh produk-produk dan proses produksi baru,
kemajuan dalam teknologi komunikasi, organisasi dan pelayanan baru disektor
publik dan sektor non-profit. Daft dalam Rahayu Y.S (2015 : 84) menyatakan
bahwa Inovasi organisasi berkaitan dengan adopsi sebuah Ide atau perilaku yang
sifatnya baru bagi organisasi yang mengadopsinya. Secara lebih khusus, Inovasi
didefenisikan sebagai sebuah awal penggunaan gagasan oleh sebuah organisasi
dengan tujuan yang sama.

Indikator Pelayanan Publik


Menurut Lenvine, maka produk dari pelayanan publik di dalam negara
demokrasi paling tidak harus mempunyai tiga indikator, yakni (Dwiyanto 2008;
145) :
a. Responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan,
keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.
b. Responbility atau responbilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan
seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan
organisasi yang benar dan telah ditetapkan.
c. Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar
proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan pemangku kepentingan
dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.
Gibson, Ivancevich & donnelly memasukkan dimensi waktu, yaitu
mengguanakan ukuran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
dalam melihat kinerja organisasi publik. Dalam hal ini kinerja pelayanan publik
terdiri dari ; (Dwiyanto2008; 144)
a. Produksi adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan organisasiuntuk
menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungannya.
b. Mutu adalah kemampuan organisasi untuk memenuhi harapan pelanggan
c. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara keluaran (output) dan
masukan (input)
d. Fleksibilitas adalah ukuran yang menunjukkan daya tanggap organisasi
terhadap tuntutan perubahan internal dan eksternal. Fleksibilitas
berhubungan dengan kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber
daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain guna menghasilkan
produk dan pelayanan baru yang berbeda dalam rangka menanggapi
permintaan pelanggan.
e. Kepuasan menunjuk pada perasaan karyawan terhadap pekerjaan dan
peran mereka di dalam organisasi.
f. Persaingan menggambarkan posisi organisasi didalam berkompetisi
dengan organisasi lain yang sejenis.
g. Pengembangan adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan dan
tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya
unruk berkembang melalui investasi sumberdaya.
h. Kelangsungan hidup adalah kemampuan organisasi untuk tetap eksis
didalam menghadapi segala perubahan.
Mahmudi (2005 : 237) mengatakan bahwa standar pelayanan publik yang
harus ditetapkan sekurang-kurangya meliputi :
a. Prosedur pelayanan
Dalam hal ini harus ditetapkan standar prosedur pelayanan yang dilakukan
bagi pemberi dan penerima pelayanan.
b. Produk pelayanan
Harus ditetapkan standar produk (hasil) pelayanan yang akan diterima
sesuiai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
c. Waktu penyelesaian
Harus ditetapkan standar waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan
sejak saat melakukan permohonan.
d. Biaya pelayanan
Harus ditetapkan standar biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Hendaknya setiap kenaikan
tarif / biaya pelayanan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan.
e. Sarana dan prasarana
Harus ditetapkan standar saranan dan prasarana pelayanan yang memadai
oleh penyelenggara pelayanan publik.
f. Kompetensi petugas pemberi layanan
Perlu ditetapkan standar kompetensi petugas pemberi pelayanan
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang
dibutuhkan.

New Public Service/Pelayanan Publik Baru


Dalam perspektif teoritik telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan
publik. Denhard & Denhard mengungkapkan bahwa terdapat tiga perspektif
dalam administrasi publik. Perspektif tersebut adalah “administrasi publik lama,
manajemen publik baru, dan pelayanan publik baru”. Pada administrasi publik
lama, perspektif ini menaruh perhatian pada fokus pemerintah terhadap penyedia
pelayanan secara langsung kepada masyarakat melalui badan-badan publik
(Wijoyo 2006; 68-70)
Menurut Denhard & Denhard karena pemilik kepentingan publik
sebenarnya adalah masyarakat maka administrator publik seharusnya memusatkan
perhatian pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga negara
melalui pengelolaan organisasi publik dan Implementasi kebijakan publik.
Perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai yang dikedepankan, dan
peran pemerintah ini memunculkan perspektif baru administrasi publik yang
disebut sebagai new public sevice. Perspektif new public service mengawali
pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat
penting bagi kepemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya
dipandang sebagai persoalan kepentingan pribadi namun juga melibatkan nilai,
kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan
sebagai pemilik pemerintahan dan mampu bertindak secara bersama-sama
mencapai suatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai
agresi kepentingan pribadi melainkan sebagai hasil analog dan kepentingan publik
dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama. Perspektif new publik
service menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat
dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Secara ringkas
perspektif new public service dapat dilihat dari beberapa prinsip yang dilontarkan
oleh Denhard & Denhard.
Prinsip-prinsip tersebut adalah :
a. Pelayanan publik yang dilakukan birokrasi bukanlah melayani dan
merespon tuntutan pelanggan, tetapi juga harus melayani warga negara,
melalui pembangunan hubungan yang berdasarkan pada kepercayaan dan
kolaborasi diantara warga negara.
b. Administrasi publik harus membantu menemukan dan menyatukan
berbagai ide tentang kepentingan umum. Tujuan yang akan dicapai bukan
digerakkan oleh kepentingan pribadi tetapi hasil kesepakatan yang
melibatkan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama.
c. Kepentingan umum lebih baik dikembangkan oleh pejabat publik dan
warga negara untuk kebaikan masyarakat dari pada dilakukan oleh
pengusaha yang dikhawatirkan akan menganggap uang publik adalah
miliknya.
d. Birokrasi publik haruslah berpikir secara strategis dan bertindak secara
demokratis dalam mewujudkan pelayanan yang baik terhadap warga
negaranya. Dengan kata lain kebijakan dan program-program akan sesuai
dengan kepentingan publik dengan efektif dan responsibel apabila dicapai
melalui usaha-usaha kolektif dan proses kolaboratif.
e. Pelayanan publik harus lebih mengindahkan aturan dan hukum konstitusi,
nilai kelompok, norma politik, standar profesional, dan kepentingan publik
agar bisa melakukan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan baik.
f. Pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada masyarakat dari pada mengontrol dan melakukan steering kepada
masyarakat.
g. Organisasi publik dan jaringannya akan lebih sukses dalam jangka panjang
jika organisasi tersebut mengadopsi proses kolaborasi yang didasarkan
pada saling menghargai. Dengan perspektif atau paradigma baru dalam
pelayanan publik, masyarakat juga dapat diberdayakan potensinya, tidak
hanya sebagai pengguna yang pasif tetapi dapat ikut serta menentukan
bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan tersebut seterusnya
dilakukan. Sehingga dapat diharapkan akan dapat mendorong perbaikan
pelayanan melalui perubahan sikap dan perilaku penyelenggara, tetapi
sekaligus juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Manajemen Pelayanan Publik


Manajemen merupakan inti dari administrasi, karena manajemen
merupakan alat pelaksana utama administrasi. Adapun pengertian manajemen
menurut para ahli diantaranya dikemukakan oleh Gibson, Donelly dan Ivancevich
dalam Ratminto dengan bukunya Manajemen Pelayanan (2005:1), mendefinisikan
manajemen sebagai berikut: suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih
Individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil–
hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.
Menurut ratminto (2005) manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai
berikut: suatu proses penerapan Ilmu dan seni untuk menyusun rencana,
mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-
aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan yang tegas dan
ramah terhadap konsumen, terciptanya Interaksi khusus dan kontrol kualitas
dengan pelanggan. Sedangkan manajemen pelayanan publik dapat diartikan
sebagai suatu “proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana,
mengimplementasikan rencana, mengoordinasikan dan menyelesaikan aktivitasaktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan” (Ratminto 2005).

Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Sistem Administrasi NegaraIndonesia


Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk
memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang,
jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Kondisi obyektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik
masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta
kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari
masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung
maupun melalui media masa seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada
kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang terus dikeluarkan, persyaratan
yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, dan lain-lain,
sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. Untuk
mengatasi kondisi tersebut perlu di lakukan upaya perbaikan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan
pelayanan publik yang prima.
Berdasarkan penjelasan diatas, pembenahan sistem pelayanan dalam
sistem administrasi publik sekarang ini harus menjadi prioritas, bagaimana
pelayanan aparatur akan menentukan mati hidupnya aktivitas publik. Pelayanan
publik tentunya kita belajar mempelajari sistem administrasi publik yang dimana
sebagai sebuah sistem, administrasi publik terbentuk karena jalinan hubungan
saling mempengaruhi antara administrasi publik disatu pihak serta faktor-faktor
internal dan eksternal dilain pihak. Sistem administrasi publik dibentuk dengan
maksud untuk menanggulangi masalah-masalah administrasi publik terutama
dalam pelayanan publik.

Konsep Pelayanan Publik


Pelayanan publik diartikan, “melayani keperluan orang atau masyarakat
yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapkan” (Kurniawan 2005: 4). Selanjutnya menurut
Kemenpan No. 63/KEP/M.PAN 7/2003, publik adalah “segala kegiatan upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, pelayanan publik adalah
pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.
Sedangkan dalam rumusan undang-undang tentang pelayanan publik, pelayanan
publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan
penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang di
sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Berbagai definisi dan pemahaman tentang pelayanan publik tersebut pada
intinya memiliki arah pandangan atau fokus yang hampir sama yakni pada
pemberian pelayanan oleh Instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan
publik kepada masyarakat, yang memiliki kepentingan terhadap institusi tersebut
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Saat ini yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana mewujudkan
perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik guna memenuhi tuntutan kebutuhan
masyarakat dan perkembangan kondisi yang ada.

Konsep Pelayanan Publik


Pelayanan publik diartikan, “melayani keperluan orang atau masyarakat
yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapkan” (Kurniawan 2005: 4). Selanjutnya menurut
Kemenpan No. 63/KEP/M.PAN 7/2003, publik adalah “segala kegiatan upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, pelayanan publik adalah
pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.
Sedangkan dalam rumusan undang-undang tentang pelayanan publik, pelayanan
publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan
penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang di
sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Berbagai definisi dan pemahaman tentang pelayanan publik tersebut pada
intinya memiliki arah pandangan atau fokus yang hampir sama yakni pada
pemberian pelayanan oleh Instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan
publik kepada masyarakat, yang memiliki kepentingan terhadap institusi tersebut
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Saat ini yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana mewujudkan
perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik guna memenuhi tuntutan kebutuhan
masyarakat dan perkembangan kondisi yang ada

Pengertian Administrasi Kependudukan


Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Undang – Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan
melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi
Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik
dan pembangunan sektor lain.
Secara umum administrasi kependudukan memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu:
1) Fungsi hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan
dan memberikan kesejahteraan kepada penduduk sesuai dengan
martabat kemanusiaan.
2) Fungsi registrasi, memberikan pengakuan dan pengesahan status
perdata seseorang dan membentuk data mikro bagi proses
pembangunan, guna perumusan kebijakan – kebijakan yang
berwawasan kependudukan (people centred development).

Pengertian Administrasi


Banyak pengertian administrasi yang dikemukakan oleh para ahli
administrasi, ada pengertian adminitrasi secara luas dan ada pengertian
administrasi secara sempit, dan bahkan ada yang mengartikan sebagai proses
sosial.
Dalam pengertian yang luas menurut Musanef (1996:1) dalam bukunya
Manajemen Kepegawaian di Indonesia menyebutkan bahwa :
” Administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapantahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan
sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.
Dalam implementasinya, administasi berkembang dan mempunyai tugastugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi diantaranya adalah fungsi
perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan ”. (Musanef,
1996 : 1).
Dalam pengertian sempit, yang dikemukakan oleh Soewarno
Handayaningrat (1996:2), dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan
Manajemen” menyebutkan bahwa :
” Administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, suratmenyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang
bersifat teknis ketatausahaan ’. (Soewarno Handayaningrat, 1996:2).
Sedangkan menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya yang berjudul
Filsafat Administrasi, merngemukakan pengertian administrasi sebagai berikut :
”Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusankeputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh
dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya ”. (Siagian, 1997:3).

Kualitas Pelayanan Publik


Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan
produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan. Kinerja pelayanan publik akan menyentuh masalah kualitas layanan yang
diberikan oleh organisasi publik pada masyarakat sebagai pelanggan.
Kualitas pelayanan umumnya berfokus pada masyarakat, sehingga produk
pelayanan didesain, diproduksi serta diberikan untuk memenuhi keinginan dan
kepuasan pelanggan Sudarmayanti (1999).
Birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih
profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan
adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti
meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif
menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001).
Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan kapasitas
manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota
masyarakat mengembangkan kemampuan dan krativitasnya untuk mengatur dan
menentukan masa depannya sendiri.
Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono, 1996) mendefinisikan kualitas
merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,
manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan
oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur
pemerintah).
Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah
melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,
menetapkan bahwa pelayanan yang berkualitas hendaknya sesuai dengan sendi –
sendi pelayanan prima yaitu :
1) Kesederhanan, dalam arti bahwa prosedur / tata cara pelayanan
diselenggarakan dengan :
a. Prosedur mudah;
b. Pelayanan lancar;
c. Pelayanan cepat;
d. Pelayanan tidak berbelit – belit.
2) Kejelasan dan kepastian , dalam arti adanya kejelasan dan kepastian
mengenai:
a. Prosedur / tatacara;
b. Persyaratan pelayanan;
c. Pengetahuan petugas;
d. Tanggung jawab petugas.
3) Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat
memberikan pelayanan dalam hal :
a. Keamanan pelayanan;
b. Kenyamanan pelayanan;
c. Kemampuan petugas;
d. Kepastian hukum.
4) Keterbukaan, dalam arti prosedur / tatacara, persyaratan, satuan kerja /
pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum dalam hal :
a. Waktu penyelesaian;
b. Kepastian biaya;
c. Akurasi sistem;
d. Fasilitas dan peralatan.
5) Efisien dan Ekonomis dalam arti :
a. Persyaratan ringan;
b. Kedisiplinan petugas;
c. Kewajaran biaya pelayanan;
d. Sesuai kemampuan ekonomis mayarakat.
6) Keadilan yang merata, dalam arti cakupan / jangkauan pelayanan
umum diusahakan :
a. Keadilan mendapatkan pelayanan;
b. Perhatian terhadap kepentingan masyarakat;
c. Kesediaan dan ketanggapan petugas membantu;
d. Pendistribusian yang merata.
7) Ketepatan waktu dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat
diselesaikan.
a. Informasi waktu;
b. Kecepatan pelayanan;
c. Realisasi waktu;
d. Kepastian jadwal pelayanan.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik


Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah.
Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan
orang kementrian, departemen, lembaga, pemerintahan non departemen,
kesekertariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah
lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah.
Sebagai penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi
pemerintah dan badan hukum. Kegiatan pelayanan publik atau disebut juga dengan
pelayanan umum, yang biasanya menempel di tubuh lembaga pemerintahan dinilai
kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat sebagai
konsumen mereka. Salah satu yang dianggap sebagai biang keladinya adalah
bentuk birokrasi.
Birokrasi seperti dikemukakan oleh Achmat Batinggi (1999: 53) adalah
“Merupakan tipe dari orang yang dimaksudkan untuk mencapai tugas- tugas
administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur)
pekerjaan dari banyak orang.”
Konsep birokrasi bukan merupakan konsep yang buruk. Organisasi
birokrasi mempunyai keteraturan dalam hal pelaksanaan pekerjaan karena
mempunyai pembagian kerja dan struktur jabatan yang jelas sehingga komponen
birokrasi mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan
kewajibannya. Pelaksanaan pekerjaan dalam orang birokrasi diatur dalam
mekanisme dan prosedur agar tidak mengalami penyimpangan dalam mencapai
tujuan orang.
Dalam organisasi birokrasi segala bentuk hubungan bersifat resmi dan
berjenjang berdasarkan struktur orang yang berlaku sehingga menuntut ditaatinya
prosedur yang berlaku pada orang tersebut.
Adapun yang menjadi ciri ideal birokrasi menurut Max Weber seperti yang
dikutip dan diterjemahkan oleh Ahmad Batingi (1999: 53) antara lain adalah :
a) pembagian kerja yang jelas;
b) Adanya hierarki jabatan;
c) Adanya pengaturan sistem yang konsisten;
d) Prinsip formalistic impersonality;
e) Penempatan berdasarkan karier; dan
f) Prinsip rasionalitas.

Faktor Pendukung Pelayanan


Pelayan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang
diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serata dapat
difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pada proses pelayanan
terdapat faktor penting dan setiap faktor mempunyai peranan yang berbeda-beda
tetapi saling berpengaruh dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan
pelayanan yang baik.
H.A.S Moenir (2002: 88) berpendapat ada enam faktor pendukung
pelayanan, antara lain:
a. Faktor kesadaran;
Faktor kesadaran ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang yang
merupakan titik temu dari beberapa pertimbangan sehingga diperoleh
suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan jiwa.
Dengan adanya kesadaran akan membawa seseorang kepada
kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan.
b. Faktor aturan;
Aturan sebagai perangkat penting dalam segala tindakan pekerjaan
seseorang. Oleh karena itu, setiap aturan secara langsung atau tidak
langsung akan berpengaruh. Dengan adanya aturan ini seseorang akan
mempunyai pertimbangan dalam menentukan langkahnya.
Pertimbangan pertama manusia sebagai subjek aturan ditunjukan oleh
hal-hal penting :
1) Kewenangan;
2) Pengetahuan dan pengalaman;
3) Kemampuan bahasa;
4) Pemahaman pelaksanaan;
5) Disiplin dalam melaksanakan diantaranya disiplin waktu dan
disiplin kerja;
c. Faktor organisasi;
Faktor organisasi tidak hanya terdiri dari susunan organisasi tetapi lebih
banyak pada pengaturan mekanisme kerja. Sehingga dalam organisasi
perlu adanya sarana pendukung yaitu sistem, prosedur, dan metode
untuk memperlancar mekanisme kerja.
d. Faktor pendapatan;
Faktor pendapatan yang diterima oleh seseorang merupakan inbalan
atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan orang lain. Pendapatan
dalam bentuk uang, iuran atau fasilitas dalam jaka waktu tertentu;
e. Faktor kemampuan;
Faktor kemampuan merupakan titik ukur untuk mengetahui sejauh
mana pegawai dapat melakukan suatu pekerjaan sehingga
menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan.
f. Faktor sarana pelayanan.
Faktor sarana yang dimaksud yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan
kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pendukung utama dalam
mempercepat pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Adapun fungsi
sarana pelayanan, antara lain :
1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat
menghemat waktu;
2) Meningkatkan produktivitas baik barang atau jasa;
3) Ketetapan susunan yang baik dan terjamin;
4) Menimbulkan rasa nayaman bagi orang yang berkepentingan; dan
5) Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang
berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional.

Unsur – unsur Pelayanan


Suatu proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa faktor atau unsur yang
saling mendukung jalannya kegiatan. Menurut H.A.S Moenir (2002: 8), unsurunsur tersebut antara lain:
a. Sistem, prosedur, dan metode;
Dalam pelayananan perlu adanya informasi, prosedur dan metode yang
mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
b. Personil;
Personil lebih ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan.
Aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional,
disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.
c. Sarana dan prasarana; dan
Dalam pelayanan diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas
pelayanan. Misalya seperti ruang tamu, tempat parkir yang memadai
dan sebagainya.
d. Masyarakat sebagai pelanggan.
Dalam pelayananya, masyarakat selaku pelanggan sangatlah heterogen
yaitu tingkat pendidikannya maupun perilakunya.
Setiap pelayanan publik memang diperlukan adanya kejelasan informasi
prosedur yang mudah dan tidak berbelit serta dibutuhkan usaha dari pemberi
pelayanan agar dapat berjalan tertib dan lancar. Seperti contohnya petugas
menerapkan sistem antre agar pelayanan dapat berjalan tertib.
Unsur yang juga penting selain sistem, prosedur dan metode adalah unsur
personil juga memiliki peranan penting mewujudkan pelayanan yang baik. Petugas
yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya pasti akan
melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan layanan yang baik juga.
Oleh karena itu, dibutuhkan petugas pelayanan yang profesional untuk
memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Selain profesional, petugas harus
melayani dengan ramah dan sabar, mengingat masyarakat sangatlah heterogen
baik pendidikanya maupun perilakunya.

Jenis- jenis Pelayanan

Membicarakan tentang pelayanan tidak dapat dilepaskan dengan manusia,
karena pelayanan mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia, baik
itu sebagai nidividu maupun sebagai makluk sosial.
Keanekaragaman dan perbedaan kebutuhan hidup manusia menyebabkan
adanya bermacam-macam jenis pelayanan pula, dalam upaya untuk pemenuhan
kebutuhan hidup manusia tersebut. Timbulnya pelayanan umum atau publik
dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam- macam
bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam.
Menurut Ratminto & Atik Septi Winarsih (2006: 20) kegiatan pelayanan
umum atau publik antara lain:
a. Pelayanan administratif ;
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi
yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan,
sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu
barang dan sebagainya. Dokumen- dokumen ini antara lain Kartu
Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM),
Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan
sebagainya.
b. Pelayanan barang;
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang
yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan
tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
c. Pelayanan jasa.
Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang
dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan,
penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.
Dilihat dari bidang kegiatan ekonomi, Fitzsmmons yang dikutip oleh
Saefullah (1999: 7), membedakan lima jenis pelayanan umum, yaitu sebagai
berikut:
a. Business service, menyangkut pelayanan dalam kegiatan-kegiatan
konsultasi, keuangan, dan perbankan;
b. Trade sevice, kegiatan-kegiatan pelayanan dalam penjualan,
perlengkapan, dan perbaikan;
c. Infrastructur service, meliputi kegiatan-kegiatan pelayanan dalam
komunikasi dan transportasi; dan
d. Social and personal service, pelayanan yang diberikan antara lain
dalam kegiatan rumah makan dan pemeliharaan kesehatan; dan ePublic
administration, yang dimaksudkan disini adalah pelayanan dari
pemerintah yang membantu kestabilan dan pertumbuhan ekonomi

Standar Pelayanan Publik


Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang
mendapatkan perhatian serius oleh aparatur pemerintah. Penyelenggaraan
pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai
jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.
Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Standar Pelayanan Publik
Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun
2004, sekurang-kurangnya meliputi:
a. Prosedur pelayanan Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi
dan penerima pelayanan termasuk pengadaan;
b. Waktu penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat
pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan
termasuk pengaduan;
c. Biaya pelayanan Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang
dititipkan dalam proses pemberian pelayanan;
d. Produk Pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan; dan
e. Sarana dan prasarana Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik;
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan Kompetensi petugas pemberi
pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan,
keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.


Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang
diatur lebih lanjut dalam UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adapun
komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
a. Dasar hukum;
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar.
b. Persyaratan;
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan
baik persyaratan teknis maupun administratif.
c. Sistem, mekanisme dan prosedur;
Tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan termasuk pengaduan.
d. Jangka waktu penyelesaian;
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses
pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
e. Biaya/tarif ;
Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
masyarakat.
f. Produk pelayanan;
Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan.
g. Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas;
Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan
pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok
rentan.
h. Kompetensi pelaksanaan;
Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan
keahlian, keterampilan dan pengalaman.
i. Pengawasan internal;
Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan
langsung pelaksana.
j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
Tata cara pelaksanaan pengamanan pengaduan dan tindak lanjut.
k. Jumlah pelaksana;
Tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban kerjanya.
l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen
untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan; dan
n. Evaluasi kinerja Pelaksana.
Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan standar pelayanan.

Azas Pelayanan Publik


Pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan
masyarakat, karena masyarakat itu bersifat dinamis. Dalam hal ini pemerintah
harus melakukan negosiasi dan mengkolaborasi berbagai kepentingan masyarakat.
Sehingga pelayanan publik memiliki kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan
masyarakat.
Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu
yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau.
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa,
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan.
Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang
profesional, kemudian Lijan Poltak Sinambela, dkk (2011: 6) mengemukakan
asas-asas dalam pelayanan publik tercermin dari:
a. Transparansi;
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas;
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
c. Kondisional;
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektivitas.
d. Partisipatif;
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.
e. Kesamanan Hak; dan
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras,
golongan, gender dan status ekonomi.
f. Keseimbangan.
Hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus
memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.
Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik juga diatur dalam Pasal 4
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dikutip
oleh Eny Kusdarini (2011: 190) yakni yang terdiri dari 12 asas:
a. Asas kepentingan umum;
b. Asas kepastian hukum;
c. Asas kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Asas keprofesionalan;
f. Asas partisipasif;
g. Asas persamaan perlakuan/tidak deskriminatif;
h. Asas keterbukaan;
i. Asas akuntabilitas;
j. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Asas ketepatan waktu; dan
l. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pengertian Pelayanan Publik


Pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang
dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak – hak
dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atas pelayanan
administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan
kepentingan publik.
Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat
maupun daerah, permasalahan umum pelayanan publik antara lain terkait dengan
penerapan prinsip – prinsip good governance yang masih lemah seperti masih
terbatasnya partisipasi masyarakat, transparasi dan akuntabilitas baik dalam proses
perencanaan, pelaksanaan atau penyelenggaraan pelayanan maupun evaluasinya.
Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha
melayani kebutuhan orang lain sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan
(mengurus) apa yang diperlukan seseorang.
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pemerintahan pada hakekatnya
adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani
dirinya sendiri, tetap untuk melayani masyarakat serta menciptakan
kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998).
Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
memberikan layanan yang baik dan profesional.
Gronsross dalam Istujaya (2002, 15) memberikan definisi pelayanan
adalah sebagai suatu aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba)
yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan
atau hal – hal lain yang disediakan oleh purusahaan pemberi pelayanan yang
dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.

Pengertian Publik


Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai pandangan berfikir
yang sama dan harapan yang sama, maksudnya setiap orang mempunyai
pandangan yang sama terhadap suatu hal yang bersifat umum.
Sementara istilah publik berasal dari bahasa inggris publik yang berarti
umum, masyarakat, negara. Menurut Litjan Poltak Sinambella, dkk (2011: 5) “kata
publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik
yang berarti umum, orang banyak, ramai”.
Menurut Inu Kencana Syafiie, dkk (1999: 18) arti dari kata publik itu
sendiri adalah “sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan,
harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma
yang mereka miliki”.

Pengertian Pelayanan


Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan
pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh
individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan
tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.
Menurut Hardiyansah (2011: 11) mendefinisikan bahwa “ pelayanan dapat
diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan
mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”.
Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses
pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh
kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan
sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi
pelayanan.
Pengertian pelayanan menurut Kotler dalam Litjan Poltak Sinambela, dkk
(2011: 4) adalah “setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan
atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada
suatu produk secara fisik.”
Pendapat lain mengenai pelayanan menurut Gronross yang dikutip oleh
Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2006: 2)

Jenis Pelayanan Kesehatan


Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Kesehatan, secara umum
pelayanan kesehatan terdiri atas dua bentuk yaitu:
a) Pelayanan Kesehatan Perseorangan (medical service)
Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perseorangan secara
mandiri (self care), dan keluarga (family care) atau kelompok anggota
masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan
kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perseorangan tersebut
dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit,
klinik bersalin, praktik mandiri.
b) Pelayanan Kesehatan Masyarakat (public health service)
Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan
masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
yang mengacu pada tindakan promotif dan prevetif. Upaya pelayanan
masyarakat tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat
tertentu seperti puskesmas.

Tujuan Pelayanan Kesehatan


Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
menyebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi oeang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setingg-tingginya, sebagai investasi
bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan
ekonomis.

Pengertian Pelayanan Kesehatan


Pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang diselenggarakan atau
secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan perseorangan, kelompok, keluarga dan atupun masyarakat (Lovely dan
Loomba dalam Ariyani dkk, 2016). Menurut Notoadmodjo (2005) dalam Iskandar
(2016: 3), upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan yang dilakukan pemerintah atau masyarakat. Selanjutnya,
Tjandra Yoga Aditama (2007) dalam Iskandar (2016: 4) berpendapat salah satu
definisi menyatakan bahwa mutu pelayanan kesehatan biasana mengacu pada
kemampuan rumah sakit memberi pelayanan yang sesuai dengan standar profesi
kesehatan dan dapat diterima oleh pasiennya. Menurut Departemen Kesehatan RI
(2009), Pelayanan Kesehatan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara
tersendiri atau bersama-sama di dalam sebuah organisasi bertujuan untuk
memelihara serta meningkatkan kesehatan, mencegah serta menyembuhkan
penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok maupun
masyarakat.

Faktor Pendukung Inovasi Pelayanan Publik


Menurut laporan United Nation’s Department of Economic and Social Affairs
(UNDESA) dalam Yogi Suwarno (2008: 11), keharusan sektor publik berinovasi
karena alasan-alasan berikut:
1) Demokratisasi. Fenomena demokratisasi telah menyebar ke seluruh dunia,
melewati batas-batas kedaulatan, ideologi dan politik bangsa-bangsa.
2) Perjanjian internasional/ glocalization. Perjanjian internasional sebagai bagian
dari konsekuensi globalisasi dan interaksi antar bangsa dalam rangka
kerjasama.
3) Brain drain. Fenomena human capital flight yang terjadi dari negara
berkembang ke negara maju, sehingga terjadi ketidak-seimbangan persebaran
sumberdaya manusia unggulan. Alhasil kesenjangan sosial, ekonomi dan politk
antara negara maju dengan negara berkembang semakin melebar.
4) Negara pasca konflik, demokrasi dan ekonomi transisi. Beberapa negara baru
saja melewati masa konflik dan instabilitas politik akibat perang atau friksi
kepentingan politik dalam negeri. Saat ini mulai mengadopsi sistem demokrasi
serta mengalami transisi.
5) Moral pegawai negeri. Moralitas menjadi salah satu isu integritas pegawai
dalam penataan birokrasi yang lebih baik.
6) Sumber baru persaingan: privatisasi dan outsourcing. Privatisasi dan
outsourcing adalah fenomena organisasional yang telah merambah sektor
publik sejak lama. Hal ini berdampak pada perubahan struktur, budaya kerja
dan lingkungan dinamis organisasi.

Faktor Penghambat dan Pendukung Inovasi Pelayanan Publik


a. Faktor Penghambat
Albury (2003) dalam Suwarno menyebutkan bahwa hambatan inovasi
diidentifikasi ke dalam 8 jenis, yaitu :
1) Keengganan menutup program yang gagal, yang artinya penyelenggara
pelayanan publik tidak segera menghentikan inovasi yang sudah gagal
mencapai tujuan. Misalnya suatu inovasi pada instansi pemerintah dalam
bidang perizinan yang tujuan awalnya untuk mengurangi biaya dan tenaga
kerja, tetapi karena inovasi yang dibuat tidak diberi persiapan dan kurang
solutif, akhirnya program tersebut membuat masalah baru. Kegagalan
tersebut tidak segera diatasi dengan menghentikan program dan mencari
solusi baru, malah tetap dijalankan.
2) Ketergantungan berlebihan pada high performer, artinya banyak sumberdaya
aparatur yang bergantung pada sesama aparatur yang lebih profesional atau
lebih bekerja keras. Para aparatur tersebut menjadi tidak produktif dan
melimpahkan tanggungjawab kepada rekan yang lebih mumpuni.
3) Teknologi ada, terhambat budaya dan penataan organisasi, dimana suatu
instansi yang sebenarnya sudah memiliki fasilitas dan sarana yang cukup
tetapi banyak aparatur yang kurang terampil dan tidak mampu memanfaatkan
fasilitas dan sarana tersebut. Misalnya, banyak aparatur yang tidak bisa
menggunakan teknologi terbaru karena tidak adanya penyuluhan.
4) Tidak ada pengharaan atau insentif, dimana banyak instansi atau badan
pelayanan publik yang mampu berinovasi tetapi kurang mendapat perhatian
dari pemerintah. Misalnya para ahli-ahli yang membuat inovasi tetapi tidak
mendapat apresiasi, seperti mobil listrik, jaringan telekomuikasi 3G, dan lainlain.
5) Ketidakmampuan menghadapi resiko dan perubahan. Banyak instansi dan
badan pelayanan publik yang ragu dan tidak mampu menghadapi resiko
dengan adanya inovasi. Misalnya saja transportasi online yang sekarang ini
marak dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Pemerintah kurang
menyiapkan regulasi atau kebijakan bagi para pemilik angkutan konvensional
dan akhirnya menjadi suatu masalah baru.
6) Anggaran jangka pendek dan perencanaan. Pemerintah kurang memberi
anggaran pada pembuat inovasi.
7) Tekanan dan hambatan administratif, contohnya para pemilik transportasi
online yang sekarang ini lebih memilih melayani masyarakat dengan
bersembunyi, karena pada banyak pemberitaan di media massa, bahwa
angkutan umum konvensional lebih berhak meminta haknya atas regulasi
yang sudah ada.
8) Budaya risk aversion. Budaya risk aversion merupakan budaya yang
meminimalisir resiko. Hal ini berkaitan dengan sifat inovasi yang memiliki
segala resiko termasuk resiko gagal. Pada umumnya, pegawai di sektor publik
enggan mengambil tindakan yang beresiko. Para pegawai lebih memilih untuk
melaksanakan pekerjaan secara prosedural-administratif dengan resiko yang
kecil.

Jenis-Jenis Inovasi Pelayanan Publik


Sedangkan menurut Adriana Alberti dan Guido Bertucci (dalam Abdillah,
2016: 36), inovasi dalam governance maupun administrasi publik merupakan suatu
jawaban kreatif, efektif dan unik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru
atau sebagai jawaban baru atas masalah-masalah lama.
a. Inovasi institutional, yang fokusnya adalah pembaruan lembaga yang telah
berdiri atau pendirian institusi baru. Pembaharuan lembaga ini membutuhkan
analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan satu lemaba di sektor
publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif dan tidak memberikan
kontribusi riil dalam penyelenggaraan publik perlu dilakukan perombakan atau
dihilangkan agar tidak membebani anggaran publik.
b. Inovasi organisasional, termasuk introduksi prosedur pekerjaan atau teknik
manajemen baru dalam administrasi publik. Upaya menemukan metode dan
mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat diperlukan, terutama
metode-metode baru dalam aspek pengembangan kompetensi individu dan
penerapan teknologi baru.
c. Inovasi proses, fokusnya adalah pengembangan kualitas pemberian pelayanan
publik. Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhan-sentuhan inovasi
terutama dalam hal service delivery, efisiensi layanan dan kemudahan akses
layanan.
Berikut Tipologi atau jenis-jenis inovasi dalam sektor publik menurut
Halvorsen dalam Yogi Suwarno:
1) A new or improved service (pelayanan baru atau pelayanan yang diperbaiki),
contohnya adalah kesehatan di rumah.
2) Process innovation (inovasi proses), misalnya perubahan dalam proses
penyediaan pelayanan atau produk.
3) Administrative innovation (inovasi administratif), misalnya penggunaan
instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan.
4) System innovation (inovasi sistem), merupakan sistem baru atau perubahan
mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan organisasi baru atau
bentuk baru kerjasama dan interaksi.
5) Conceptual innovation (inovasi konseptual), merupakan perubahan dalam
outlook, seperti manajemen air terpadu atau mobility leasing.

Pengertian Inovasi Pelayanan Publik


Secara umum inovasi sering kali diterjemahkan sebagai penemuan baru
namun sebenarnya aspek “kebaruan” dalam inovasi sangat ditekankan pada
aspek “perbaikan” yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu
pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien,
dan berkualitas, murah dan terjangkau (Abdillah, 2016). Inovasi merupakan
representasi dari ketidakberlanjutan kondisi di masa yang lalu. Ketidak
berlanjutan ini menjadi karakteristik yang membedakan inovasi dari perubahan
(Abdillah, 2016). Menurut Osborne (2005), inovasi adalah:
“pengenalan sesuatu yang baru ke dalam sebuah sistem, akan tetapi
tidak selalu seperti itu, dalam keadaan tertentu dan dengan aplikasi (seringkali
invensi) dari sebuah ide baru. Inovasi tersebut menghasilkan sebuah proses
transformasi yang membawa sesuatu yang terputus dari subjeknya (seperti
produk atau layanan) dan/ atau lingkungannya (seperti organisasi, pasar atau
komunitas).”
Sedangkan menurut Mirnasari (2013) dalam Junior (2016: 7), inovasi di dalam
pelayanan publik dapat diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan dan
memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik yang
dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi, dan/ atau alat baru dalam
pelayanan masyarakat. Halvorsen yang dikutip Suwarno dalam Ilismawati (2016:
4), menjelaskan bahwa dimensi inovasi yang dikembangkan dalam sektor publik
adalah terdiri dari:
a. Inovasi konseptual dalam pengertian memperkenalkan misi baru,
pandangan, tujuan, strategi dan rationale baru.
b. Inovasi delivery yaitu teramasuk cara-cara baru atau cara yang diubah
dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi
dengan klien untuk tujua pemberian layanan khusus.
c. Inovasi interaksi sistem yaitu cara-cara baru atau yang diubah dalam
berinteraksi dengan organisasi lain.

Jenis-jenis Pelayanan Publik


Menurut Ratminto dan Winarsih dalam Nuriyanto (2014: 9), terdapat 5
(lima) karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan jenis-jenis
penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu:
a. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan
tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.
b. Posisi tawar pengguna/ klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/ klien, maka
akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang
lebih baik.
c. Tipe pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan
yang ada, dan hubunganya dengan pengguna/ klien.
d. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas
transaksi, ataukah penyelenggara pelayanan.
e. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau
penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.
Sedangkan menurut Pasolong dalam Oktavia (2015: 24), jenis-jenis
pelayanan publik meliputi:
a. Jenis Pelayanan Administratif merupakan jenis pelayanan yang diberikan oleh
unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi
dan kegiatan usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir
berupa dokumen, misalnya sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan, dan lainlain. Contohnya adalah jenis pelayanan sertifikat tanah pelayanan IMB,
administrasi pelayanan kependudukan (KTP, NTCR, akte kelahiran, dan akte
kematian).
b. Jenis Pelayanan Barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit berupa
kegiatan penyediaan dan/ atau pengolahan bahan terwujud fisik dan termasuk
distribusi dan pencapaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau
individual) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan
produk akhir berwujud benda (fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan
nilai tambah secara langsung bagi penggunaannya. Contohnya adalah pelayanan
listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telepon, dan lain-lain.
c. Jenis Pelayanan Jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan
yang berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoprasiannya
berdasarkan suatu sistem pengoprasian tertentu dan pasti. Produk hasilnya
merupakan jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung
dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Contohnya pelayanan angkutan
darat, laut dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos,
pelayanan pemadam kebarakan, dan sebagainya.

Pengertian Pelayanan Publik


Pelayanan publik menurut Atmaja (2002) dapat diartikan sebagai pemberian
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Sedangkan menurut S. Holle (2011), pelayanan publik atau pelayanan umum dapat
didefinisikan sebagai:
“Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang
dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.”
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 63 Tahun 2003
mendefenisikan pelayanan publik sebagai:
”Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah
di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Miliki Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan”