Perkembangan Konsep Brand (3)

Brand sebagai identitas dan relasi

Perkembangan berikutnya menempatkan brand bukan hanya sebagai aset pemasaran, tetapi juga sebagai identitas organisasi dan basis hubungan dengan pelanggan. Kapferer (1992) mengembangkan gagasan brand identity untuk menjelaskan bahwa merek perlu memiliki identitas yang jelas, konsisten, dan terarah. Identitas merek mencerminkan bagaimana organisasi ingin mereknya dipahami oleh pasar, sedangkan citra merek (brand image) mencerminkan bagaimana pelanggan atau publik benar-benar mempersepsikan merek tersebut.

Kapferer (2012) mengembangkan brand identity prism yang mencakup enam elemen, yaitu fisik (physique), kepribadian (personality), budaya (culture), hubungan (relationship), refleksi pelanggan (reflection), dan citra diri (self-image). Melalui model tersebut, brand dipahami sebagai sistem identitas yang tidak hanya berhubungan dengan atribut produk, tetapi juga nilai organisasi, gaya komunikasi, pola relasi dengan pelanggan, dan identitas sosial yang ingin dibangun konsumen melalui konsumsi merek.

De Chernatony dan McDonald (2003) memandang brand sebagai konstruk multidimensional yang memberi nilai fungsional dan nilai emosional. Nilai fungsional berkaitan dengan kemampuan merek memenuhi kebutuhan praktis pelanggan, sedangkan nilai emosional berhubungan dengan perasaan, identitas, simbol status, rasa aman, atau kebanggaan yang muncul ketika pelanggan menggunakan merek tersebut.

Fournier (1998) memperkuat perspektif relasional dengan menjelaskan bahwa konsumen dapat membangun hubungan layaknya hubungan interpersonal dengan suatu merek. Hubungan pelanggan–merek dapat mencakup komitmen, kedekatan emosional, kepercayaan, ketergantungan, nostalgia, maupun keterikatan. Oleh sebab itu, pengelolaan brand tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan kesadaran, tetapi juga pada penciptaan hubungan yang bermakna dan bertahan lama.

Perkembangan Konsep Brand (1)

Brand sebagai nilai dan ekuitas

Pada akhir 1980-an hingga 1990-an, konsep brand berkembang menjadi brand equity atau ekuitas merek. Perubahan ini memindahkan perhatian dari elemen merek yang tampak ke nilai strategis yang muncul karena suatu nama merek dikenal, dipercaya, dan dipilih oleh pelanggan.

Aaker (1991) mendefinisikan ekuitas merek sebagai serangkaian aset dan liabilitas yang terkait dengan nama dan simbol merek, yang dapat menambah atau mengurangi nilai produk atau jasa bagi perusahaan maupun pelanggan. Aaker (1991) mengemukakan beberapa dimensi penting ekuitas merek, yaitu kesadaran merek (brand awareness), asosiasi merek (brand associations), persepsi kualitas (perceived quality), loyalitas merek (brand loyalty), dan aset merek lainnya seperti paten atau hubungan distribusi.

Dalam pandangan Aaker (1991), brand tidak hanya membedakan produk, melainkan menjadi aset yang dapat menciptakan preferensi, menurunkan sensitivitas pelanggan terhadap harga, memperkuat loyalitas, mempermudah perluasan merek, dan meningkatkan nilai ekonomi perusahaan. Dengan kata lain, pelanggan sering kali memilih merek tertentu bukan semata-mata karena karakteristik produk yang objektif, tetapi karena adanya kepercayaan, pengalaman, asosiasi, dan reputasi yang melekat pada merek tersebut.

Keller (1993) mengembangkan konsep customer-based brand equity atau CBBE. Menurut Keller (1993), ekuitas merek berbasis pelanggan terjadi ketika pelanggan memiliki tingkat kesadaran tinggi dan asosiasi yang kuat, positif, serta unik terhadap merek dalam memorinya. Keller (1993) menekankan bahwa brand adalah produk yang memperoleh dimensi tambahan sehingga berbeda dari produk lain yang memenuhi kebutuhan yang sama.dspace.easternuni.edu

Melalui pendekatan CBBE, kekuatan brand terletak pada apa yang dipelajari, dirasakan, dilihat, didengar, dan dialami pelanggan mengenai suatu merek sepanjang waktu. Oleh karena itu, merek yang kuat tidak cukup hanya dikenal luas; merek tersebut harus memiliki asosiasi yang relevan, menguntungkan, konsisten, dan sulit ditiru oleh pesaing.

Perkembangan Konsep Brand (1)

Konsep brand berkembang dari sekadar tanda identifikasi dan pembeda produk menjadi aset strategis, kumpulan makna dalam benak konsumen, identitas organisasi, pengalaman pelanggan, hingga hasil ko-kreasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, merek modern tidak hanya berupa nama atau logo, tetapi sistem makna dan nilai yang dibangun melalui seluruh interaksi pelanggan dengan organisasi.

Awal: brand sebagai identitas

Secara historis, merek berfungsi sebagai penanda asal, kepemilikan, dan pembeda suatu produk. Dalam pengertian tradisional, American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual serta membedakannya dari para pesaing. Definisi ini menempatkan brand terutama sebagai alat identifikasi dan diferensiasi di pasar.nscpolteksby.ac+1

Aaker (1991) menjelaskan bahwa brand merupakan nama dan/atau simbol pembeda, seperti logo, merek dagang, atau desain kemasan, yang berfungsi mengidentifikasi barang atau jasa penjual serta membedakannya dari produk pesaing. Pada tahap ini, brand dipahami sebagai atribut eksternal yang membantu pelanggan mengenali sumber produk, mengurangi kebingungan dalam memilih, dan membedakan penawaran perusahaan dari alternatif yang tersedia.library.binus.ac

Kotler dan Keller (2012) memperluas pemahaman tersebut dengan menyatakan bahwa brand adalah produk atau jasa yang memiliki dimensi pembeda dibandingkan produk atau jasa lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Dimensi pembeda itu dapat bersifat fungsional dan berwujud, seperti kinerja atau fitur produk, tetapi juga dapat bersifat simbolik, emosional, dan tidak berwujud, seperti citra, status, nilai, atau makna yang diasosiasikan pelanggan terhadap suatu merek.nscpolteksby.ac

Sebagai contoh, dua merek kopi dapat menawarkan fungsi dasar yang sama, yaitu minuman kopi. Namun, salah satu merek dapat dibedakan melalui rasa, harga, kemasan, aksesibilitas, dan konsistensi kualitas; sementara merek lain dapat memperoleh keunggulan melalui citra gaya hidup, suasana komunitas, keberlanjutan lingkungan, atau identitas sosial yang dirasakan konsumennya.

Perkembangan Konsep Loyalitas Pelanggan (6)

Implikasi definisional

Berdasarkan perkembangan tersebut, kepuasan pelanggan dapat didefinisikan sebagai evaluasi kognitif dan afektif pelanggan setelah menggunakan produk atau jasa, yang terbentuk melalui perbandingan antara harapan awal, kinerja yang dirasakan, kualitas, nilai, dan pengalaman konsumsi secara keseluruhan. Kepuasan terjadi ketika pelanggan merasakan bahwa manfaat, kualitas, dan pengalaman yang diterima memenuhi atau melampaui standar harapannya, sedangkan ketidakpuasan terjadi ketika kinerja layanan berada di bawah standar tersebut.

Untuk penelitian empiris, kepuasan pelanggan lazim diukur melalui indikator seperti kepuasan secara keseluruhan, kesesuaian layanan dengan harapan, ketepatan keputusan memilih penyedia layanan, rasa senang setelah menggunakan layanan, serta penilaian bahwa pengalaman yang diperoleh mendekati kondisi ideal. Kerangka ini sejalan dengan pengukuran ACSI yang menempatkan penilaian keseluruhan, konfirmasi harapan, dan perbandingan dengan layanan ideal sebagai manifestasi kepuasan pelanggan

Perkembangan Konsep Loyalitas Pelanggan (5)

Kepuasan dalam era pengalaman

Dalam perkembangan kontemporer, kepuasan pelanggan tidak lagi hanya dikaji sebagai evaluasi terhadap transaksi tunggal. Lemon dan Verhoef (2016) menekankan bahwa pelanggan membentuk pengalaman melalui serangkaian titik kontak (touchpoints) sepanjang customer journey, mulai dari pencarian informasi, komunikasi pemasaran, pembelian, penggunaan, layanan purnajual, penanganan keluhan, hingga interaksi antarpelanggan di media sosial.

Dengan perspektif tersebut, kepuasan bersifat kumulatif. Johnson, Anderson, dan Fornell (1995) membedakan kepuasan transaksional dan kepuasan kumulatif. Kepuasan transaksional berkaitan dengan evaluasi pelanggan terhadap pengalaman layanan tertentu, misalnya satu kali kunjungan ke restoran atau satu transaksi pada aplikasi digital. Sebaliknya, kepuasan kumulatif merupakan evaluasi menyeluruh berdasarkan akumulasi pengalaman pelanggan dalam jangka panjang terhadap suatu merek, organisasi, atau penyedia layanan.

Dalam ekonomi digital, Bhattacherjee (2001) mengadaptasi teori konfirmasi harapan ke dalam konteks keberlanjutan penggunaan sistem informasi. Bhattacherjee (2001) menjelaskan bahwa konfirmasi harapan, persepsi kegunaan, dan kepuasan pengguna berperan dalam membentuk niat untuk terus menggunakan sistem. Pendekatan ini sangat relevan untuk studi mengenai kepuasan pengguna aplikasi mobile banking, fintech, e-commerce, telemedicine, sistem pembelajaran daring, maupun layanan publik digital.

Misalnya, pengguna aplikasi mobile banking akan cenderung puas apabila aplikasi mudah digunakan, transaksi berhasil dengan cepat, sistem stabil, biaya transparan, data pribadi terlindungi, dan masalah diselesaikan dengan responsif. Jika pengalaman aktual tersebut memenuhi atau melebihi harapan awal pengguna, maka kepuasan akan meningkat dan dapat mendorong continuance intention atau niat untuk terus menggunakan aplikasi tersebut.

Sintesis perkembangan konsep

Tahap perkembanganFokus konsepKontribusi utama
Tahap perkembanganFokus konsepKontribusi utama
Pertukaran dan evaluasi kognitifImbalan dibandingkan dengan pengorbanan pelangganHoward dan Sheth (1969)
Harapan sebelum konsumsiHarapan dan usaha memengaruhi evaluasi pascapembelianCardozo (1965)
Diskonfirmasi harapanKepuasan berasal dari perbandingan harapan dan kinerja aktualOliver (1980)
Kinerja, nilai, dan diskonfirmasiKepuasan dipengaruhi kinerja, harapan, nilai, serta perbedaan harapan–kinerjaChurchill dan Surprenant (1982); Tse dan Wilton (1988)
Respons emosionalKepuasan mencakup perasaan atau respons afektif atas pengalaman konsumsiWestbrook dan Reilly (1983)
Pemenuhan konsumsiKepuasan sebagai respons terhadap pemenuhan yang menyenangkanOliver (1997)
Kinerja pasar dan loyalitasKepuasan dipengaruhi kualitas, nilai, dan harapan; berdampak pada keluhan serta loyalitasFornell (1992); Fornell et al. (1996)
Kepuasan kumulatifKepuasan dibentuk oleh akumulasi pengalaman pelangganJohnson et al. (1995)
Customer journey dan digitalKepuasan dibentuk sepanjang titik kontak fisik maupun digital dan memengaruhi keberlanjutan penggunaanBhattacherjee (2001); Lemon dan Verhoef (2016)

Perkembangan Konsep Loyalitas Pelanggan (4)

Loyalitas dalam pemasaran relasional

Seiring berkembangnya relationship marketing, loyalitas tidak lagi dipahami hanya sebagai hubungan pelanggan dengan merek atau transaksi pembelian, tetapi sebagai hasil dari kualitas hubungan jangka panjang antara pelanggan dan organisasi. Morgan dan Hunt (1994) menjelaskan bahwa kepercayaan dan komitmen merupakan dua variabel utama dalam pemasaran relasional. Kepercayaan membuat pelanggan yakin bahwa perusahaan dapat diandalkan, jujur, kompeten, dan bertindak untuk kepentingan hubungan jangka panjang; sedangkan komitmen mencerminkan keinginan pelanggan untuk mempertahankan hubungan yang bernilai.

Garbarino dan Johnson (1999) menunjukkan bahwa kepuasan, kepercayaan, dan komitmen memiliki peran berbeda dalam membentuk loyalitas, terutama dalam relasi jasa yang berkelanjutan. Pada pelanggan dengan hubungan yang sudah kuat, kepercayaan dan komitmen sering menjadi penjelas yang lebih penting atas niat mempertahankan hubungan dibandingkan evaluasi kepuasan transaksional semata. Karena itu, dalam sektor perbankan, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, asuransi, maupun platform digital, loyalitas dapat dipahami sebagai kemauan pelanggan untuk menjaga relasi dengan penyedia layanan.

Chaudhuri dan Holbrook (2001) membedakan loyalitas merek menjadi loyalitas pembelian (purchase loyalty) dan loyalitas sikap (attitudinal loyalty). Loyalitas pembelian tercermin pada kecenderungan pelanggan membeli merek secara berulang, sedangkan loyalitas sikap terlihat melalui komitmen, preferensi, dan kesediaan pelanggan membayar lebih atau mempertahankan pilihan merek. Kedua dimensi tersebut penting karena pelanggan yang sering membeli belum tentu memiliki ikatan psikologis yang kuat, sementara pelanggan dengan sikap positif belum tentu dapat membeli ulang karena keterbatasan akses, harga, atau kondisi situasional.

Perkembangan Konsep Loyalitas Pelanggan (3)

Model perkembangan loyalitas

Oliver (1997) mendefinisikan loyalitas sebagai komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli kembali atau menggunakan kembali produk atau jasa yang disukai secara konsisten pada masa depan, meskipun terdapat pengaruh situasional dan upaya pemasaran pesaing yang berpotensi menimbulkan perpindahan perilaku. Definisi tersebut menempatkan loyalitas sebagai komitmen jangka panjang yang tahan terhadap gangguan eksternal, bukan sekadar niat membeli ulang dalam waktu dekat.vjol.info+1

Oliver (1999) mengembangkan loyalitas sebagai proses bertahap yang terdiri atas empat fase berikut.

  • Loyalitas kognitif muncul ketika pelanggan memilih merek berdasarkan informasi, atribut, harga, kualitas, atau manfaat fungsional yang diyakini lebih unggul dibandingkan alternatif.
  • Loyalitas afektif terbentuk ketika pengalaman penggunaan berulang menghasilkan rasa suka, kepuasan, atau keterikatan emosional terhadap merek.
  • Loyalitas konatif tercermin dalam niat dan komitmen pelanggan untuk melakukan pembelian kembali atau terus menggunakan layanan pada masa mendatang.
  • Loyalitas tindakan terlihat ketika pelanggan benar-benar mempertahankan perilaku pembelian ulang dan mampu mengatasi hambatan atau godaan untuk beralih kepada pesaing.

Model Oliver (1999) menunjukkan bahwa loyalitas adalah proses dinamis. Pelanggan dapat mulai loyal secara kognitif karena harga atau kualitas, tetapi loyalitas baru menjadi lebih kuat ketika muncul pengalaman positif, kepuasan berulang, komitmen, dan tindakan nyata untuk tetap menggunakan merek. Literatur juga menjelaskan bahwa pendekatan kontemporer umumnya menggabungkan dimensi perilaku—seperti pembelian ulang—dan dimensi sikap—seperti keyakinan, afeksi, serta komitmen pelanggan.

Perkembangan Konsep Loyalitas Pelanggan (3)

Loyalitas sebagai sikap dan perilaku

Dick dan Basu (1994) memberikan kontribusi utama dengan mendefinisikan loyalitas sebagai hubungan antara sikap relatif pelanggan terhadap suatu entitas—misalnya merek, toko, jasa, atau pemasok—dan perilaku pembelian ulang atau repeat patronage. Sikap relatif berarti seberapa jauh preferensi pelanggan terhadap merek tertentu lebih tinggi dibandingkan alternatif yang tersedia. Loyalitas sejati hanya tercapai ketika sikap relatif yang tinggi berjalan bersama dengan perilaku pembelian berulang.mpra.uni-muenchen

Dick dan Basu (1994) membedakan empat kondisi loyalitas, yaitu:

Sikap relatifPembelian ulangBentuk loyalitasPenjelasan
Sikap relatifPembelian ulangBentuk loyalitasPenjelasan
TinggiTinggiLoyalitas sejatiPelanggan menyukai merek dan terus melakukan pembelian atau penggunaan
RendahTinggiLoyalitas semu (spurious loyalty)Pelanggan membeli ulang karena kebiasaan, hambatan berpindah, kemudahan, atau situasi tertentu
TinggiRendahLoyalitas laten (latent loyalty)Pelanggan memiliki preferensi positif, tetapi kondisi situasional menghambat pembelian ulang
RendahRendahTidak loyalPelanggan tidak menunjukkan preferensi maupun pembelian ulang

Model tersebut sangat relevan bagi penelitian layanan. Sebagai ilustrasi, pengguna aplikasi pembayaran digital dapat melakukan transaksi berulang karena banyak pedagang hanya menerima aplikasi tertentu. Jika pengguna sebenarnya tidak puas, tidak memiliki ikatan positif, dan siap berpindah ketika tersedia alternatif yang lebih mudah, maka kondisi tersebut lebih tepat disebut loyalitas semu daripada loyalitas sejati.

Perkembangan Konsep Loyalitas Pelanggan (2)

Pendekatan sikap dan komitmen

Jacoby dan Kyner (1973) menawarkan salah satu definisi klasik yang sangat berpengaruh. Mereka mendefinisikan loyalitas merek sebagai respons perilaku yang bias atau tidak acak, diekspresikan secara terus-menerus oleh unit pengambilan keputusan terhadap satu atau lebih merek alternatif, serta merupakan fungsi dari proses psikologis. Definisi ini menegaskan bahwa loyalitas bukan sekadar repetisi pembelian, tetapi perilaku pilihan yang disengaja dan didukung evaluasi psikologis pelanggan.elixirpublishers

Jacoby dan Chesnut (1978) kemudian mengelompokkan pendekatan loyalitas ke dalam tiga perspektif: pendekatan perilaku, pendekatan sikap atau komitmen psikologis, serta pendekatan gabungan. Pendekatan sikap menilai loyalitas melalui preferensi, keterikatan emosional, kepercayaan, komitmen, dan niat pelanggan untuk tetap menggunakan merek. Sementara itu, pendekatan gabungan memandang loyalitas secara lebih utuh karena mengintegrasikan apa yang pelanggan rasakan dan pikirkan dengan apa yang benar-benar mereka lakukan.

Dalam kerangka ini, pelanggan yang loyal memiliki kecenderungan untuk menyatakan preferensi terhadap suatu merek, percaya bahwa merek tersebut lebih baik dibandingkan alternatif, dan menunjukkan keinginan kuat untuk terus membeli atau menggunakan layanan tersebut. Sebaliknya, pelanggan yang melakukan pembelian ulang tetapi tidak memiliki keterikatan atau sikap positif belum tentu dapat disebut loyal secara sejati

Perkembangan Konsep Loyalitas Pelanggan (1)

Konsep loyalitas pelanggan berkembang dari ukuran sederhana berupa pembelian ulang menuju pemahaman yang lebih komprehensif sebagai komitmen psikologis, sikap positif, perilaku pembelian berulang, relasi jangka panjang, advokasi, dan resistensi terhadap tawaran pesaing. Dengan demikian, pelanggan yang loyal bukan hanya pelanggan yang sering membeli, melainkan pelanggan yang secara sadar memilih, mempertahankan, dan merekomendasikan suatu merek atau penyedia layanan.

Awal: loyalitas sebagai pembelian ulang

Kajian awal loyalitas banyak berangkat dari pendekatan perilaku (behavioral approach). Dalam pendekatan ini, loyalitas diidentifikasi melalui pola pembelian ulang, frekuensi pembelian, proporsi pembelian pada merek tertentu, atau konsistensi pelanggan dalam menggunakan penyedia jasa yang sama. Tucker (1964) memandang loyalitas merek terutama sebagai pola pembelian berulang tanpa harus selalu mengaitkannya dengan sikap atau komitmen psikologis konsumen.

Pendekatan perilaku tersebut berguna karena data pembelian relatif mudah diamati dan diukur. Misalnya, pelanggan yang secara berulang menggunakan bank, restoran, aplikasi transportasi daring, atau platform e-commerce tertentu dapat dikategorikan loyal berdasarkan frekuensi penggunaan. Namun, ukuran pembelian ulang saja memiliki keterbatasan karena pelanggan mungkin tetap membeli bukan karena menyukai merek tersebut, melainkan karena tidak tersedia alternatif, biaya berpindah tinggi, lokasi yang dekat, kontrak layanan, promosi harga, atau kebiasaan.

Day (1969) mengkritik penyamaan loyalitas dengan pembelian ulang semata. Menurut Day (1969), loyalitas sejati perlu mencakup dua unsur, yaitu pola pembelian berulang dan sikap positif terhadap merek. Pandangan ini menjadi titik penting dalam perkembangan teori karena membedakan pelanggan yang benar-benar memiliki preferensi dengan pelanggan yang sekadar melakukan pembelian berulang secara situasional

Perkembangan Konsep Kepuasan Pelanggan (7)

Implikasi definisional

Berdasarkan perkembangan tersebut, kepuasan pelanggan dapat didefinisikan sebagai evaluasi kognitif dan afektif pelanggan setelah menggunakan produk atau jasa, yang terbentuk melalui perbandingan antara harapan awal, kinerja yang dirasakan, kualitas, nilai, dan pengalaman konsumsi secara keseluruhan. Kepuasan terjadi ketika pelanggan merasakan bahwa manfaat, kualitas, dan pengalaman yang diterima memenuhi atau melampaui standar harapannya, sedangkan ketidakpuasan terjadi ketika kinerja layanan berada di bawah standar tersebut.

Untuk penelitian empiris, kepuasan pelanggan lazim diukur melalui indikator seperti kepuasan secara keseluruhan, kesesuaian layanan dengan harapan, ketepatan keputusan memilih penyedia layanan, rasa senang setelah menggunakan layanan, serta penilaian bahwa pengalaman yang diperoleh mendekati kondisi ideal. Kerangka ini sejalan dengan pengukuran ACSI yang menempatkan penilaian keseluruhan, konfirmasi harapan, dan perbandingan dengan layanan ideal sebagai manifestasi kepuasan pelanggan.

Perkembangan Konsep Kepuasan  Pelanggan (6)

Sintesis perkembangan konsep kepuasan Pelanggan

Tahap perkembanganFokus konsepKontribusi utama
Pertukaran dan evaluasi kognitifImbalan dibandingkan dengan pengorbanan pelangganHoward dan Sheth (1969)
Harapan sebelum konsumsiHarapan dan usaha memengaruhi evaluasi pascapembelianCardozo (1965)
Diskonfirmasi harapanKepuasan berasal dari perbandingan harapan dan kinerja aktualOliver (1980)
Kinerja, nilai, dan diskonfirmasiKepuasan dipengaruhi kinerja, harapan, nilai, serta perbedaan harapan–kinerjaChurchill dan Surprenant (1982); Tse dan Wilton (1988)
Respons emosionalKepuasan mencakup perasaan atau respons afektif atas pengalaman konsumsiWestbrook dan Reilly (1983)
Pemenuhan konsumsiKepuasan sebagai respons terhadap pemenuhan yang menyenangkanOliver (1997)
Kinerja pasar dan loyalitasKepuasan dipengaruhi kualitas, nilai, dan harapan; berdampak pada keluhan serta loyalitasFornell (1992); Fornell et al. (1996)
Kepuasan kumulatifKepuasan dibentuk oleh akumulasi pengalaman pelangganJohnson et al. (1995)
Customer journey dan digitalKepuasan dibentuk sepanjang titik kontak fisik maupun digital dan memengaruhi keberlanjutan penggunaanBhattacherjee (2001); Lemon dan Verhoef (2016)

Perkembangan Konsep Kepuasan  Pelanggan (5)

Kepuasan dalam era pengalaman

Dalam perkembangan kontemporer, kepuasan pelanggan tidak lagi hanya dikaji sebagai evaluasi terhadap transaksi tunggal. Lemon dan Verhoef (2016) menekankan bahwa pelanggan membentuk pengalaman melalui serangkaian titik kontak (touchpoints) sepanjang customer journey, mulai dari pencarian informasi, komunikasi pemasaran, pembelian, penggunaan, layanan purnajual, penanganan keluhan, hingga interaksi antarpelanggan di media sosial.

Dengan perspektif tersebut, kepuasan bersifat kumulatif. Johnson, Anderson, dan Fornell (1995) membedakan kepuasan transaksional dan kepuasan kumulatif. Kepuasan transaksional berkaitan dengan evaluasi pelanggan terhadap pengalaman layanan tertentu, misalnya satu kali kunjungan ke restoran atau satu transaksi pada aplikasi digital. Sebaliknya, kepuasan kumulatif merupakan evaluasi menyeluruh berdasarkan akumulasi pengalaman pelanggan dalam jangka panjang terhadap suatu merek, organisasi, atau penyedia layanan.

Dalam ekonomi digital, Bhattacherjee (2001) mengadaptasi teori konfirmasi harapan ke dalam konteks keberlanjutan penggunaan sistem informasi. Bhattacherjee (2001) menjelaskan bahwa konfirmasi harapan, persepsi kegunaan, dan kepuasan pengguna berperan dalam membentuk niat untuk terus menggunakan sistem. Pendekatan ini sangat relevan untuk studi mengenai kepuasan pengguna aplikasi mobile banking, fintech, e-commerce, telemedicine, sistem pembelajaran daring, maupun layanan publik digital.

Misalnya, pengguna aplikasi mobile banking akan cenderung puas apabila aplikasi mudah digunakan, transaksi berhasil dengan cepat, sistem stabil, biaya transparan, data pribadi terlindungi, dan masalah diselesaikan dengan responsif. Jika pengalaman aktual tersebut memenuhi atau melebihi harapan awal pengguna, maka kepuasan akan meningkat dan dapat mendorong continuance intention atau niat untuk terus menggunakan aplikasi tersebut.

Perkembangan Konsep Kepuasan  Pelanggan (4)

Kepuasan sebagai konstruk multidimensi

Pada tahap berikutnya, kepuasan pelanggan semakin diposisikan sebagai variabel strategis dalam pemasaran dan manajemen. Fornell (1992) mengembangkan customer satisfaction barometer yang menempatkan kepuasan pelanggan sebagai hasil dari harapan pelanggan, persepsi kualitas, dan persepsi nilai. Dalam kerangka ini, kepuasan bukan hanya evaluasi atas pengalaman tunggal, melainkan indikator kinerja pasar yang dapat memengaruhi loyalitas pelanggan, keluhan pelanggan, profitabilitas, serta daya saing perusahaan.

Fornell et al. (1996) melalui American Customer Satisfaction Index atau ACSI mengoperasionalkan kepuasan pelanggan melalui tiga aspek: penilaian kepuasan secara keseluruhan, tingkat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara kinerja dan harapan, serta penilaian kinerja dibandingkan kondisi ideal pelanggan. Model ACSI juga memposisikan kualitas yang dirasakan, nilai yang dirasakan, dan harapan pelanggan sebagai anteseden kepuasan; sementara keluhan pelanggan dan loyalitas pelanggan dipandang sebagai konsekuensinya.journals.sagepub+1

Anderson dan Sullivan (1993) menunjukkan bahwa kualitas yang dirasakan dan diskonfirmasi memiliki hubungan kuat dengan kepuasan pelanggan. Mereka juga menekankan bahwa dampak diskonfirmasi negatif terhadap kepuasan sering kali lebih kuat daripada dampak diskonfirmasi positif. Artinya, kekecewaan akibat kegagalan layanan—misalnya keterlambatan, kesalahan informasi, sistem yang bermasalah, atau respons keluhan yang buruk—dapat merusak kepuasan secara signifikan.

Dalam konteks pemasaran jasa, Zeithaml, Berry, dan Parasuraman (1996) menghubungkan kepuasan dengan konsekuensi perilaku, seperti kecenderungan pelanggan untuk tetap menggunakan layanan, merekomendasikannya kepada orang lain, meningkatkan pembelian, atau justru berpindah kepada penyedia lain. Karena itu, kepuasan pelanggan tidak hanya relevan sebagai indikator psikologis, tetapi juga sebagai prediktor penting bagi loyalitas dan keberlanjutan organisasi.

Perkembangan Konsep Kepuasan  Pelanggan (3)

Dari evaluasi kognitif ke emosi

Perkembangan berikutnya memperluas kepuasan dari konstruk yang semata-mata kognitif menjadi respons yang juga bersifat afektif atau emosional. Westbrook dan Reilly (1983) memandang kepuasan pelanggan sebagai respons emosional yang muncul dari evaluasi pengalaman konsumsi. Dengan demikian, pelanggan tidak hanya melakukan perhitungan rasional mengenai kualitas dan harga, tetapi juga mengalami emosi seperti senang, lega, bangga, aman, kecewa, marah, atau frustrasi setelah berinteraksi dengan produk maupun penyedia jasa.

Oliver (1997) merumuskan kepuasan sebagai respons pemenuhan konsumen (consumer fulfillment response), yaitu penilaian bahwa suatu fitur produk atau jasa, atau produk dan jasa itu sendiri, memberikan tingkat pemenuhan konsumsi yang menyenangkan, termasuk kondisi ketika pemenuhan tersebut berada di bawah atau melampaui harapan. Rumusan Oliver (1997) penting karena mengintegrasikan dimensi evaluatif dan emosional: pelanggan tidak hanya menilai apakah layanan “sesuai standar”, tetapi juga apakah layanan tersebut menghasilkan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna.

Dalam layanan kesehatan, misalnya, pasien dapat menilai kompetensi dokter, ketepatan diagnosis, dan kecepatan pelayanan secara kognitif. Namun, kepuasan pasien juga sangat dipengaruhi oleh rasa dihargai, empati tenaga kesehatan, rasa aman, kejelasan komunikasi, serta pengurangan kecemasan selama menjalani pelayanan.

Perkembangan Konsep Kepuasan  Pelanggan (2)

Teori diskonfirmasi harapan

Perkembangan paling berpengaruh dalam studi kepuasan pelanggan adalah expectancy-disconfirmation theory. Oliver (1980) menjelaskan bahwa kepuasan muncul dari perbandingan antara harapan awal pelanggan dan kinerja aktual produk atau jasa yang mereka rasakan setelah konsumsi. Dalam model ini, pelanggan membentuk harapan sebelum membeli atau menggunakan layanan, lalu mengevaluasi apakah kinerja yang diterima sesuai dengan harapan tersebut.

Oliver (1980) membedakan tiga kemungkinan hasil evaluasi pelanggan:

  • Konfirmasi, terjadi ketika kinerja aktual sesuai dengan harapan pelanggan.
  • Diskonfirmasi positif, terjadi ketika kinerja aktual melebihi harapan pelanggan sehingga meningkatkan kepuasan.
  • Diskonfirmasi negatif, terjadi ketika kinerja aktual lebih rendah daripada harapan pelanggan sehingga menimbulkan ketidakpuasan.

Secara sederhana, logika tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Kepuasan Pelanggan=f(Harapan,Kinerja yang Dirasakan,Diskonfirmasi)\text{Kepuasan Pelanggan} = f(\text{Harapan}, \text{Kinerja yang Dirasakan}, \text{Diskonfirmasi})Kepuasan Pelanggan=f(Harapan,Kinerja yang Dirasakan,Diskonfirmasi)

Churchill dan Surprenant (1982) memperluas pengujian empiris atas model tersebut dan menunjukkan bahwa kepuasan dipengaruhi oleh harapan, kinerja yang dirasakan, diskonfirmasi, serta nilai yang diperoleh pelanggan. Mereka menegaskan bahwa pengaruh setiap unsur dapat berbeda antara produk tahan lama dan produk tidak tahan lama, karena pelanggan menilai risiko, manfaat, serta pengalaman penggunaan secara berbeda menurut jenis produk atau jasa.

Tse dan Wilton (1988) kemudian memperkuat pendekatan diskonfirmasi dengan menempatkan kinerja yang dirasakan dan diskonfirmasi sebagai penentu penting kepuasan. Dalam model ini, pelanggan dapat tetap merasa puas apabila kualitas kinerja yang dirasakan tinggi, bahkan ketika harapan awalnya cukup tinggi. Sebaliknya, pelayanan yang objektifnya baik belum tentu menghasilkan kepuasan apabila pelanggan memiliki harapan yang jauh lebih tinggi daripada kinerja yang mereka rasakan.

Perkembangan Konsep Kepuasan  Pelanggan (1)

Konsep kepuasan pelanggan berkembang dari pandangan yang semula menekankan evaluasi kognitif atas pertukaran ekonomi menjadi konstruk multidimensi yang mencakup evaluasi kinerja, emosi, pengalaman pelanggan, nilai yang dirasakan, relasi jangka panjang, dan perilaku pascapembelian. Secara umum, kepuasan pelanggan dapat dipahami sebagai penilaian pelanggan setelah menggunakan produk atau jasa mengenai sejauh mana pengalaman yang diterima memenuhi, sesuai, atau melampaui harapannya.

Awal konsep kepuasan

Pembahasan awal mengenai kepuasan pelanggan bertumpu pada teori perilaku konsumen dan pertukaran. Howard dan Sheth (1969) mendefinisikan kepuasan sebagai keadaan kognitif pembeli yang merasa memperoleh imbalan secara memadai atau tidak memadai atas pengorbanan yang telah dilakukan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pada awalnya dipandang sebagai hasil evaluasi rasional pelanggan terhadap perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya, waktu, tenaga, serta risiko yang dikeluarkan.

Dalam perspektif ini, pelanggan tidak sekadar membeli produk atau menggunakan jasa, tetapi melakukan penilaian apakah hasil konsumsi sepadan dengan pengorbanan yang diberikan. Misalnya, seorang pelanggan jasa pendidikan dapat merasa puas apabila kualitas pengajaran, akses fasilitas, layanan administrasi, dan manfaat kompetensi yang diperoleh dianggap sepadan atau lebih tinggi daripada biaya pendidikan yang dibayarkan.

Cardozo (1965) memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bahwa harapan pelanggan dan usaha yang dikeluarkan pelanggan dapat memengaruhi evaluasi atas produk. Temuan tersebut menjadi dasar bagi pemahaman bahwa kepuasan bukan hanya konsekuensi dari kinerja objektif produk atau jasa, tetapi juga dipengaruhi oleh standar pembanding yang telah dimiliki pelanggan sebelum konsumsi.

Perkembangan Konsep Kualitas Pelayanan (6)

Sintesis konseptual

Secara keseluruhan, perkembangan konsep kualitas pelayanan dapat diringkas sebagai berikut.

Tahap perkembanganFokus utamaTokoh/konsep penting
Orientasi mutu internalKesesuaian terhadap spesifikasi, standar, dan prosedurCrosby (1979); Juran (1988)
Kualitas jasaPerbedaan antara hasil layanan dan proses penyampaianGrönroos (1984)
Orientasi pelangganKemampuan layanan memenuhi harapan pelangganLewis dan Booms (1983)
Model kesenjanganPerbandingan harapan dan persepsi pelangganParasuraman et al. (1985)
SERVQUALTangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathyParasuraman et al. (1988)
Model berbasis kinerjaKualitas dinilai dari kinerja aktual pelayananCronin dan Taylor (1992)
Model multidimensiInteraksi, lingkungan fisik, dan hasil pelayananRust dan Oliver (1994); Brady dan Cronin (2001)
Kualitas layanan digitalEfisiensi, pemenuhan, ketersediaan sistem, privasiParasuraman et al. (2005)
Co-creation dan customer journeyPengalaman menyeluruh, partisipasi pelanggan, dan nilai bersamaLusch dan Vargo (2006); Zeithaml et al. (2018)

Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat didefinisikan secara komprehensif sebagai penilaian pelanggan terhadap kemampuan organisasi dalam menyediakan layanan yang andal, responsif, aman, empatik, mudah diakses, serta memberikan hasil yang bernilai melalui proses interaksi dan pengalaman pelayanan yang konsisten. Definisi ini relevan digunakan dalam penelitian pada sektor bisnis, pendidikan, kesehatan, perbankan, pemerintahan, maupun layanan digital, dengan penyesuaian indikator terhadap karakteristik objek penelitian

Perkembangan Konsep Kualitas Pelayanan (5)

Kualitas pelayanan kontemporer

Dalam perkembangan kontemporer, kualitas pelayanan tidak lagi hanya dipahami sebagai kesesuaian antara harapan dan kinerja. Zeithaml, Bitner, Gremler, dan Wilson (2018) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan penilaian pelanggan terhadap keunggulan layanan secara keseluruhan, yang terbentuk dari berbagai titik kontak selama perjalanan pelanggan (customer journey). Artinya, kualitas dinilai sejak pelanggan mencari informasi, melakukan pemesanan, menerima pelayanan, mengajukan keluhan, hingga menggunakan layanan purnajual.

Pada layanan digital, konsep ini berkembang menjadi electronic service quality atau kualitas pelayanan elektronik. Parasuraman, Zeithaml, dan Malhotra (2005) mengembangkan E-S-QUAL untuk mengukur kualitas layanan elektronik melalui efisiensi, pemenuhan janji layanan, ketersediaan sistem, dan privasi. Dalam konteks aplikasi perbankan digital, marketplace, telemedicine, atau layanan pemerintah elektronik, kualitas tidak hanya ditentukan oleh keramahan petugas, tetapi juga oleh kemudahan navigasi aplikasi, kecepatan sistem, keamanan data, kejelasan informasi, serta efektivitas penanganan masalah secara daring.

Lusch dan Vargo (2006) selanjutnya menempatkan layanan dalam kerangka service-dominant logic. Dalam pandangan ini, nilai tidak sepenuhnya diciptakan oleh organisasi dan diserahkan kepada pelanggan, melainkan diciptakan bersama melalui interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan modern semakin menekankan partisipasi pelanggan, personalisasi, kolaborasi, pengalaman, dan penciptaan nilai bersama (value co-creation).

Perkembangan Konsep Kualitas Pelayanan (4)

Kritik dan pengembangan konsep

Meskipun sangat populer, pendekatan SERVQUAL mendapat kritik. Cronin dan Taylor (1992) berpendapat bahwa pengukuran kualitas pelayanan tidak harus selalu menggunakan selisih antara harapan dan persepsi. Mereka mengembangkan model SERVPERF, yang menilai kualitas pelayanan terutama berdasarkan kinerja aktual yang dirasakan pelanggan. Menurut Cronin dan Taylor (1992), ukuran berbasis kinerja sering kali lebih sederhana dan memiliki kemampuan prediktif yang baik terhadap kepuasan pelanggan serta niat perilaku pelanggan.

Selain itu, Brady dan Cronin (2001) mengembangkan model hierarkis kualitas pelayanan yang terdiri atas tiga dimensi tingkat pertama, yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, dan kualitas hasil pelayanan. Kualitas interaksi berkaitan dengan hubungan antara pegawai dan pelanggan; kualitas lingkungan fisik mencakup kondisi fasilitas atau servicescape; sedangkan kualitas hasil berkaitan dengan manfaat akhir yang diperoleh pelanggan. Model ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh satu set dimensi yang seragam, tetapi dapat berbeda bergantung pada karakteristik sektor jasa.

Rust dan Oliver (1994) juga memandang kualitas pelayanan melalui tiga komponen utama, yaitu kualitas interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa, kualitas lingkungan pelayanan, serta kualitas hasil. Dengan demikian, perkembangan teori menunjukkan bahwa pelanggan mengevaluasi pelayanan secara menyeluruh: mulai dari fasilitas, proses interaksi, kecepatan layanan, kompetensi petugas, hingga hasil akhir yang diperoleh.

Perkembangan Konsep Kualitas Pelayanan (3)

Era SERVQUAL

Melalui pengujian empiris lanjutan, Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) menyederhanakan sepuluh dimensi tersebut menjadi lima dimensi utama yang dikenal sebagai SERVQUAL, yaitu:

  • Tangibles atau bukti fisik, mencakup fasilitas, peralatan, penampilan pegawai, dan lingkungan pelayanan.
  • Reliability atau keandalan, yaitu kemampuan memberikan layanan secara akurat, konsisten, dan sesuai janji.
  • Responsiveness atau daya tanggap, yaitu kesediaan serta kecepatan pegawai dalam membantu pelanggan.
  • Assurance atau jaminan, yaitu pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan kemampuan pegawai membangun rasa aman serta kepercayaan.
  • Empathy atau empati, yaitu perhatian personal dan pemahaman terhadap kebutuhan khusus pelanggan.

SERVQUAL menjadi salah satu instrumen paling berpengaruh dalam studi kualitas pelayanan karena menyediakan ukuran yang relatif sistematis untuk membandingkan harapan pelanggan dengan persepsi kinerja pelayanan. Parasuraman et al. (1988) memandang kualitas pelayanan sebagai fungsi dari selisih antara persepsi kinerja layanan dan harapan pelanggan, yang secara sederhana dapat dituliskan sebagai:

Kualitas Pelayanan=Persepsi Kinerja−Harapan Pelanggan\text{Kualitas Pelayanan} = \text{Persepsi Kinerja} – \text{Harapan Pelanggan}Kualitas Pelayanan=Persepsi Kinerja−Harapan Pelanggan

Apabila nilai persepsi lebih tinggi daripada harapan, pelanggan akan menilai kualitas pelayanan sangat baik. Sebaliknya, kesenjangan negatif menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pelayanan

Perkembangan Konsep Kualitas Pelayanan (2)

Pergeseran ke perspektif pelanggan

Perkembangan penting terjadi ketika Lewis dan Booms (1983) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai ukuran sejauh mana tingkat pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan pelanggan. Definisi ini menandai pergeseran dari orientasi standar internal menuju orientasi eksternal, yaitu pelanggan sebagai pihak yang menentukan kualitas.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985), yang mengemukakan bahwa kualitas pelayanan berkaitan dengan kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi mereka atas pelayanan yang benar-benar diterima. Jika kinerja pelayanan lebih rendah daripada harapan, pelanggan cenderung menilai kualitasnya buruk. Sebaliknya, apabila kinerja pelayanan memenuhi atau melampaui harapan, pelanggan akan menilai pelayanan berkualitas.

Parasuraman et al. (1985) mula-mula mengidentifikasi sepuluh determinan kualitas pelayanan, yaitu reliabilitas, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kredibilitas, keamanan, pemahaman terhadap pelanggan, dan bukti fisik. Model ini juga memperkenalkan gap model, yang menjelaskan bahwa kegagalan kualitas pelayanan dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara harapan pelanggan, pemahaman manajemen, standar pelayanan, pelaksanaan pelayanan, komunikasi eksternal, dan persepsi pelanggan.

Perkembangan Konsep Kualitas Pelayanan (1)

Konsep kualitas pelayanan berkembang dari penekanan awal pada mutu teknis dan kesesuaian terhadap standar menuju penilaian yang berpusat pada pelanggan, pengalaman layanan, relasi, teknologi digital, serta penciptaan nilai bersama. Dalam literatur pemasaran jasa, kualitas pelayanan pada dasarnya dipahami sebagai evaluasi pelanggan atas keunggulan suatu layanan dibandingkan dengan harapan mereka.

Awal perkembangan konsep

Pemikiran awal mengenai kualitas berakar pada manajemen mutu. Juran (1988) memaknai kualitas sebagai fitness for use atau kesesuaian produk/jasa untuk digunakan, sedangkan Crosby (1979) menekankan kualitas sebagai kesesuaian dengan persyaratan (conformance to requirements). Dalam tahap ini, kualitas terutama dilihat dari sudut pandang internal organisasi: apakah proses pelayanan telah memenuhi spesifikasi, prosedur, dan standar yang ditetapkan.

Namun, penerapan konsep kualitas pada jasa menghadapi tantangan karena jasa bersifat tidak berwujud, diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, heterogen, serta tidak dapat disimpan. Grönroos (1984) kemudian memperluas pembahasan dengan menyatakan bahwa pelanggan tidak hanya menilai apa yang diterima dari penyedia jasa, tetapi juga bagaimana jasa itu disampaikan. Karena itu, ia membedakan kualitas teknis (technical quality)—yakni hasil atau keluaran pelayanan—dan kualitas fungsional (functional quality)—yakni proses, cara, dan interaksi ketika pelayanan diberikan.

Sebagai contoh, pada layanan rumah sakit, keberhasilan diagnosis dan pengobatan merupakan kualitas teknis, sedangkan keramahan tenaga kesehatan, kejelasan informasi, kecepatan administrasi, dan empati terhadap pasien merupakan kualitas fungsional. Kedua aspek tersebut secara bersama-sama membentuk persepsi pelanggan terhadap mutu pelayanan.

Konsep Keputusan Pembelian (10)

Perilaku pascapembelian

Tahap pascapembelian menentukan apakah transaksi awal berkembang menjadi kepuasan, pembelian ulang, loyalitas, keluhan, atau perpindahan merek. Kotler dan Keller (2016) menjelaskan bahwa konsumen membandingkan kinerja aktual produk dengan harapan sebelum pembelian. Jika kinerja memenuhi atau melampaui harapan, konsumen cenderung puas. Jika kinerja berada di bawah harapan, konsumen berpotensi mengalami ketidakpuasan.digilib.itb.ac+1

Engel et al. (1995) menambahkan bahwa evaluasi pascakonsumsi dapat menghasilkan respons berupa penggunaan ulang, rekomendasi positif, pengajuan keluhan, pengembalian produk, penghentian penggunaan, atau pembuangan produk.repository.up.ac+1

Dalam beberapa kasus, konsumen dapat mengalami post-purchase dissonance atau disonansi pascapembelian, yaitu rasa ragu atau tidak nyaman setelah memilih suatu produk. Kondisi ini sering muncul pada pembelian bernilai tinggi atau ketika konsumen harus menolak alternatif yang juga menarik. Organisasi dapat mengurangi disonansi melalui komunikasi pascapembelian, panduan penggunaan, jaminan, kebijakan pengembalian, layanan purnajual, dan respons keluhan yang cepat.

Implikasi penelitian

Dalam penelitian pemasaran, keputusan pembelian dapat ditempatkan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh faktor fungsional, psikologis, sosial, atau digital. Variabel yang sering digunakan antara lain kualitas produk, persepsi harga, promosi, citra merek, kepercayaan, ulasan daring, persepsi risiko, kualitas layanan, dan nilai yang dirasakan.

Contoh model konseptual:

Kualitas produk+Persepsi harga+Citra merek+Promosi→Keputusan pembelian\text{Kualitas produk} + \text{Persepsi harga} + \text{Citra merek} + \text{Promosi} \rightarrow \text{Keputusan pembelian}Kualitas produk+Persepsi harga+Citra merek+Promosi→Keputusan pembelian

Pada konteks e-commerce atau fintech, model dapat dikembangkan menjadi:

Kepercayaan+Persepsi kemudahan+Persepsi manfaat−Persepsi risiko→Keputusan penggunaan/pembelian\text{Kepercayaan} + \text{Persepsi kemudahan} + \text{Persepsi manfaat} – \text{Persepsi risiko} \rightarrow \text{Keputusan penggunaan/pembelian}Kepercayaan+Persepsi kemudahan+Persepsi manfaat−Persepsi risiko→Keputusan penggunaan/pembelian

Apabila penelitian menggunakan SEM-PLS atau CB-SEM, indikator keputusan pembelian perlu disesuaikan dengan objek penelitian. Indikator dapat mencakup kemantapan memilih produk, kemantapan memilih merek, kesediaan melakukan transaksi, pilihan saluran pembelian, ketepatan waktu pembelian, kecenderungan membeli ulang, dan kesediaan merekomendasikan. Namun, pembelian ulang dan rekomendasi sering lebih tepat diposisikan sebagai konsekuensi keputusan atau indikator loyalitas, bukan sebagai indikator keputusan pembelian awal.

Konsep Keputusan Pembelian (9)

Jenis keputusan pembelian

Tidak semua pembelian memerlukan tingkat pemikiran yang sama. Engel et al. (1995) menjelaskan bahwa proses keputusan dapat berlangsung secara ekstensif, terbatas, atau rutin, bergantung pada keterlibatan konsumen, pengalaman, dan risiko yang dirasakan.repository.up.ac+1

Jenis keputusanKarakteristikContoh
Jenis keputusanKarakteristikContoh
Keputusan ekstensifInformasi dicari secara mendalam; banyak alternatif dievaluasi; risiko tinggiMembeli rumah, kendaraan, laptop, asuransi, investasi
Keputusan terbatasKonsumen mengenal kategori produk, tetapi masih membandingkan beberapa merekMembeli telepon pintar, memilih bank digital, membeli kosmetik
Keputusan rutinBerdasarkan kebiasaan dan pengalaman sebelumnya; pencarian informasi minimalMembeli makanan harian atau merek kebutuhan rumah tangga yang sama
Keputusan impulsifTerjadi spontan dengan perencanaan minimal; sering dipengaruhi stimulus situasionalMembeli produk karena diskon terbatas atau tampilan menarik
Keputusan loyalBerulang karena kepuasan, kepercayaan, dan komitmen terhadap merekTetap menggunakan aplikasi, toko, atau merek yang dipercaya

Keputusan rutin tidak selalu menunjukkan loyalitas. Konsumen dapat membeli merek yang sama hanya karena kebiasaan, keterbatasan waktu, atau tidak adanya alternatif yang mudah dijangkau. Loyalitas yang lebih kuat biasanya mencakup sikap positif, kepercayaan, keinginan membeli ulang, dan kesediaan merekomendasikan merek kepada orang lain.

Konsep Keputusan Pembelian (8)

Faktor pribadi

Usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, gaya hidup, dan kondisi finansial membentuk kemampuan serta preferensi konsumen. Konsumen dengan pendapatan terbatas mungkin lebih mempertimbangkan harga, diskon, dan pilihan cicilan. Sebaliknya, konsumen dengan daya beli lebih tinggi dapat memberikan perhatian lebih besar pada kualitas, kenyamanan, personalisasi, dan reputasi merek.

Pada produk digital, kemampuan menggunakan teknologi dan literasi digital juga menjadi faktor penting. Konsumen mungkin memiliki sikap positif terhadap sebuah aplikasi, tetapi tidak menggunakannya apabila proses registrasi terlalu kompleks atau dianggap tidak sesuai dengan kemampuan teknologinya.

Faktor psikologis

Motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap berperan penting dalam pembentukan keputusan pembelian. Howard dan Sheth (1969) menjelaskan bahwa konsumen bukan penerima informasi yang pasif; mereka menyeleksi, menafsirkan, dan belajar dari informasi serta pengalaman sebelumnya sebelum membentuk preferensi merek.search.worldcat+1

Persepsi risiko sangat penting dalam keputusan pembelian. Risiko dapat berbentuk risiko finansial, fungsional, fisik, sosial, psikologis, waktu, dan privasi. Pada transaksi online atau layanan keuangan digital, risiko keamanan akun dan penyalahgunaan data dapat menghambat keputusan menggunakan layanan, bahkan ketika manfaat dan promosi yang ditawarkan cukup besar.

Konsep Keputusan Pembelian (7)

Faktor budaya

Budaya memengaruhi sistem nilai dan preferensi konsumsi. Nilai budaya dapat menentukan apakah konsumen lebih menekankan harga, kualitas, status, keberlanjutan, kehalalan, keamanan, atau manfaat sosial. Dalam konteks Indonesia, pertimbangan religius, keluarga, komunitas, dan reputasi sosial dapat berperan kuat dalam keputusan membeli makanan halal, kosmetik, jasa keuangan syariah, produk lokal, serta donasi digital.

Faktor sosial

Keluarga dan kelompok referensi dapat memengaruhi keputusan secara langsung atau tidak langsung. Engel et al. (1995) menjelaskan bahwa konsumen sering menggunakan informasi dari orang-orang yang dipercaya untuk mengurangi ketidakpastian, terutama dalam pembelian yang berisiko atau sulit dievaluasi sebelum digunakan.

Dalam era digital, kelompok referensi tidak hanya berupa keluarga atau teman dekat, tetapi juga komunitas daring, content creator, influencer, pengguna platform, serta pemberi ulasan. Namun, pengaruh tersebut sangat bergantung pada

Konsep Keputusan Pembelian (6)

Faktor yang memengaruhi keputusan

Keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh atribut produk. Kotler dan Keller (2016) menjelaskan bahwa perilaku pembelian dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Faktor-faktor tersebut membentuk cara konsumen mengenali kebutuhan, menilai informasi, mempersepsikan risiko, serta memilih alternatif.digilib.itb.ac

FaktorUnsur utamaPengaruh terhadap keputusan
FaktorUnsur utamaPengaruh terhadap keputusan
BudayaNilai, norma, agama, subbudaya, kelas sosialMembentuk preferensi, standar kepantasan, dan pola konsumsi
SosialKeluarga, kelompok referensi, komunitas, statusMendorong atau menghambat pilihan melalui pengaruh sosial
PribadiUsia, pekerjaan, pendapatan, gaya hidup, tahap hidupMenentukan kebutuhan, daya beli, dan preferensi individu
PsikologisMotivasi, persepsi, pembelajaran, sikap, kepercayaanMemengaruhi cara konsumen mengolah informasi dan menilai merek
SituasionalWaktu, promosi, stok, suasana, kondisi ekonomiMemengaruhi keputusan akhir pada saat pembelian

Konsep Keputusan Pembelian (5)

Keputusan pembelian

Keputusan pembelian merupakan tahap ketika konsumen menetapkan pilihan untuk membeli atau menggunakan suatu produk, merek, penyedia, saluran, waktu, jumlah, dan metode pembayaran. Kotler dan Keller (2016) menjelaskan bahwa niat membeli tidak selalu berubah secara langsung menjadi pembelian aktual karena keputusan dapat dipengaruhi oleh sikap orang lain dan faktor situasional yang tidak terduga.digilib.itb.ac+1

Sikap orang lain dapat memengaruhi keputusan apabila pihak tersebut memiliki pengaruh kuat dan memberikan pandangan negatif atau positif terhadap produk tertentu. Misalnya, calon pengguna pinjaman digital mungkin membatalkan keputusan menggunakan suatu aplikasi setelah keluarga atau teman mengingatkan tentang risiko biaya, keamanan data, atau reputasi penyedia.

Faktor situasional yang tidak terduga dapat berupa perubahan pendapatan, kenaikan harga, stok habis, kesulitan akses, kegagalan sistem pembayaran, ulasan negatif yang baru muncul, krisis ekonomi, atau kebutuhan mendesak lain. Oleh karena itu, organisasi perlu meminimalkan hambatan pembelian dengan menyediakan informasi yang transparan, proses transaksi yang mudah, pilihan pembayaran yang aman, ketersediaan produk, serta layanan pelanggan yang responsif.

Keputusan pembelian dapat dirinci dalam beberapa keputusan berikut.

Dimensi keputusanPertanyaan konsumenContoh
Dimensi keputusanPertanyaan konsumenContoh
Pilihan produkProduk atau jasa apa yang dibutuhkan?Memilih layanan pembayaran digital
Pilihan merekMerek atau penyedia mana yang dipercaya?Memilih satu aplikasi tertentu
Pilihan saluranDi mana dan melalui saluran apa membeli?Membeli melalui marketplace atau toko fisik
Waktu pembelianKapan transaksi dilakukan?Membeli saat promosi atau ketika kebutuhan mendesak
Jumlah pembelianBerapa banyak yang dibeli atau digunakan?Memilih paket bulanan atau tahunan
Metode pembayaranBagaimana transaksi dilakukan?Tunai, transfer, kartu, cicilan, atau dompet digital

Konsep Keputusan Pembelian (4)

Evaluasi alternatif

Pada tahap evaluasi alternatif, konsumen membandingkan beberapa merek atau pilihan berdasarkan kriteria yang dipandang penting. Menurut Kotler dan Keller (2016), konsumen dapat mengevaluasi alternatif melalui atribut produk, tingkat kepentingan setiap atribut, keyakinan terhadap kinerja merek, dan nilai yang diharapkan dari setiap alternatif.

Atribut yang dievaluasi dapat berbeda antarproduk. Pada telepon pintar, konsumen mungkin mempertimbangkan harga, kapasitas baterai, kamera, sistem operasi, desain, merek, dan layanan purnajual. Pada layanan fintech, atribut penting dapat mencakup keamanan data, biaya, kemudahan penggunaan, reputasi penyedia, kecepatan transaksi, kelengkapan fitur, transparansi, dan dukungan pelanggan.

Secara sederhana, evaluasi konsumen dapat digambarkan dengan pendekatan multiatribut:

Aj=∑i=1nwixijA_j = \sum_{i=1}^{n} w_i x_{ij}Aj​=i=1∑n​wi​xij​

Keterangan:

  • AjA_jAj​ = evaluasi total konsumen terhadap alternatif atau merek ke-jjj.
  • wiw_iwi​ = bobot kepentingan atribut ke-iii.
  • xijx_{ij}xij​ = penilaian konsumen terhadap kinerja merek ke-jjj pada atribut ke-iii.
  • nnn = jumlah atribut yang dievaluasi.

Misalnya, seorang pengguna membandingkan tiga aplikasi investasi. Jika keamanan dan legalitas memiliki bobot tertinggi, aplikasi dengan promosi besar tetapi reputasi keamanan rendah mungkin tetap tidak dipilih. Ini menunjukkan bahwa konsumen tidak selalu memilih penawaran termurah, melainkan penawaran yang memberikan nilai paling sesuai dengan prioritasnya.

Konsep Keputusan Pembelian (3)

Pencarian informasi

Setelah mengenali kebutuhan, konsumen mencari informasi yang dapat membantu menemukan solusi. Menurut Kotler dan Keller (2016), informasi dapat berasal dari sumber pribadi, komersial, publik, dan pengalaman.cabi

  • Sumber pribadi mencakup keluarga, teman, rekan kerja, komunitas, dan orang yang dipercaya.
  • Sumber komersial mencakup iklan, tenaga penjualan, situs merek, katalog, aplikasi, promosi, dan komunikasi pemasaran lainnya.
  • Sumber publik mencakup berita, media sosial, ulasan konsumen, lembaga pemerintah, organisasi perlindungan konsumen, dan publikasi independen.
  • Sumber pengalaman mencakup penggunaan sebelumnya, percobaan produk, pengamatan, dan ingatan konsumen terhadap merek tertentu.

Engel et al. (1995) membedakan pencarian internal dan pencarian eksternal. Pencarian internal terjadi ketika konsumen menggunakan ingatan serta pengalaman masa lalu untuk membuat keputusan. Pencarian eksternal dilakukan ketika konsumen membutuhkan informasi tambahan dari lingkungan, terutama jika produk baru, mahal, kompleks, atau berisiko tinggi.

Intensitas pencarian informasi dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan konsumen (consumer involvement), risiko yang dirasakan, ketersediaan waktu, pengalaman sebelumnya, pengetahuan produk, dan perbedaan antaralternatif. Konsumen cenderung mencari lebih banyak informasi ketika membeli rumah, kendaraan, produk investasi, pendidikan, atau layanan kesehatan dibandingkan ketika membeli produk kebutuhan sehari-hari.

Konsep Keputusan Pembelian (2)

Tahapan keputusan pembelian

Pengenalan masalah atau kebutuhan

Tahap pertama terjadi ketika konsumen menyadari adanya kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan. Kotler dan Keller (2016) menjelaskan bahwa pengenalan masalah dapat dipicu oleh rangsangan internal maupun eksternal. Rangsangan internal berasal dari kondisi dalam diri konsumen, seperti lapar, haus, kebutuhan keamanan, keinginan berprestasi, atau kebutuhan akan kenyamanan. Rangsangan eksternal dapat berasal dari iklan, rekomendasi teman, ulasan pelanggan, konten media sosial, perubahan tren, atau pengalaman melihat produk orang lain.

Sebagai contoh, seorang konsumen menyadari bahwa pengelolaan uang tunai kurang praktis untuk kebutuhan harian. Kesadaran tersebut menciptakan kebutuhan akan layanan pembayaran digital. Kebutuhan itu dapat menjadi semakin kuat setelah konsumen melihat promosi dompet digital, menerima rekomendasi dari teman, atau menemukan bahwa banyak pedagang telah menerima pembayaran berbasis QR.

Konsep Keputusan Pembelian (1)

Keputusan pembelian adalah keputusan konsumen untuk memilih dan membeli produk atau jasa tertentu setelah mengenali kebutuhan, mencari informasi, membandingkan alternatif, serta mempertimbangkan konsekuensi dari pilihannya. Keputusan ini tidak hanya berarti tindakan membayar atau melakukan transaksi, tetapi merupakan hasil dari proses psikologis, sosial, ekonomi, dan situasional yang berlangsung sebelum, selama, dan sesudah pembelian.

Kotler dan Keller (2016) menjelaskan bahwa keputusan pembelian merupakan perilaku konsumen dalam menentukan pilihan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya setelah mempertimbangkan informasi yang tersedia serta berbagai alternatif yang ada. Model keputusan pembelian klasik umumnya mencakup lima tahap: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pascapembelian.

Hakikat keputusan pembelian

Keputusan pembelian merupakan salah satu hasil utama dari perilaku konsumen. Ketika konsumen menghadapi kebutuhan atau masalah, ia akan memilih apakah perlu membeli, produk atau merek apa yang dipilih, kapan membeli, di mana membeli, bagaimana melakukan pembayaran, dan berapa jumlah yang akan dibeli.

Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard (1995), pengambilan keputusan konsumen merupakan proses yang mencakup pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif sebelum pembelian, pembelian, konsumsi, evaluasi pascakonsumsi, dan pelepasan produk atau penghentian penggunaan. Model Engel–Blackwell–Miniard menunjukkan bahwa pembelian bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses konsumsi yang lebih luas.

Howard dan Sheth (1969) memandang keputusan pembelian sebagai keluaran dari proses belajar konsumen. Dalam model ini, konsumen menerima rangsangan pemasaran dan sosial, menafsirkan informasi, membentuk persepsi serta sikap, mengembangkan niat, lalu membuat pilihan merek atau keputusan membeli. Dengan demikian, kualitas informasi, pengalaman sebelumnya, kepercayaan pada merek, dan tingkat risiko yang dirasakan dapat memengaruhi keputusan akhir konsumen.

Secara konseptual, proses tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Kebutuhan→Pencarian informasi→Evaluasi alternatif→Keputusan pembelian→Evaluasi pascapembelian\text{Kebutuhan} \rightarrow \text{Pencarian informasi} \rightarrow \text{Evaluasi alternatif} \rightarrow \text{Keputusan pembelian} \rightarrow \text{Evaluasi pascapembelian}Kebutuhan→Pencarian informasi→Evaluasi alternatif→Keputusan pembelian→Evaluasi pascapembelian

Konsep-konsep Penting dalam Markerting (11)

Penciptaan nilai dan hubungan pelanggan

Konsep inti marketing pada akhirnya bermuara pada penciptaan nilai bagi pelanggan dan organisasi. Kotler dan Armstrong (2020) menyatakan bahwa perusahaan perlu menarik pelanggan dengan menawarkan nilai yang unggul, kemudian mempertahankan pelanggan dengan menciptakan kepuasan.worldsupporter+1

Penciptaan nilai dapat dilakukan melalui kualitas produk, harga yang adil, kemudahan akses, inovasi, pelayanan, pengalaman pelanggan, reputasi merek, personalisasi, serta tanggung jawab sosial. Nilai tersebut akan lebih berkelanjutan apabila pelanggan mempersepsikan bahwa organisasi tidak hanya mengejar transaksi, tetapi juga memahami kebutuhan dan melindungi kepentingan mereka.

Dalam penelitian pemasaran, konsep ini dapat dikembangkan dalam model berikut:

Kualitas layanan+Nilai yang dirasakan+Kepercayaan→Kepuasan pelanggan→Loyalitas pelanggan\text{Kualitas layanan} + \text{Nilai yang dirasakan} + \text{Kepercayaan} \rightarrow \text{Kepuasan pelanggan} \rightarrow \text{Loyalitas pelanggan}Kualitas layanan+Nilai yang dirasakan+Kepercayaan→Kepuasan pelanggan→Loyalitas pelanggan

Model tersebut dapat diterapkan pada penelitian mengenai perbankan digital, fintech, marketplace, pendidikan tinggi, rumah sakit, pariwisata, layanan publik, atau bisnis ritel. Kualitas layanan, nilai yang dirasakan, dan kepercayaan berfungsi sebagai faktor pembentuk evaluasi pelanggan; kepuasan menjadi respons evaluatif; sedangkan loyalitas mencerminkan kecenderungan untuk melakukan pembelian ulang, bertahan, dan merekomendasikan layanan kepada pihak lain.

Konsep-konsep Penting dalam Markerting (10)

Persaingan dan lingkungan pemasaran

Persaingan adalah kondisi ketika berbagai organisasi berupaya memenuhi kebutuhan konsumen yang sama atau menawarkan solusi alternatif terhadap masalah yang sama. Kotler dan Keller (2016) menjelaskan bahwa pesaing tidak hanya berarti merek dalam kategori produk identik, tetapi juga semua alternatif yang dapat dipilih konsumen untuk memenuhi kebutuhannya.tup.tsinghua.edu

Misalnya, layanan transportasi daring tidak hanya bersaing dengan platform sejenis, tetapi juga dengan transportasi umum, kendaraan pribadi, taksi konvensional, berjalan kaki, atau keputusan konsumen untuk tidak bepergian. Demikian pula, aplikasi dompet digital tidak hanya bersaing dengan aplikasi lain, tetapi juga dengan uang tunai, transfer bank, kartu debit, kartu kredit, dan metode pembayaran pay later.

Lingkungan pemasaran mencakup faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kemampuan organisasi menciptakan nilai. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, teknologi, hukum dan regulasi, sosial-budaya, demografi, politik, serta lingkungan alam. Menurut Kotler dan Keller (2016), organisasi perlu memantau perubahan lingkungan karena perubahan tersebut dapat menciptakan peluang pasar baru atau menimbulkan risiko bagi strategi pemasaran yang sedang berjalan.tup.tsinghua.edu

Sebagai contoh, perkembangan teknologi digital menciptakan peluang bagi layanan keuangan berbasis aplikasi. Akan tetapi, inovasi tersebut juga meningkatkan tuntutan perlindungan data, keamanan siber, literasi digital, transparansi algoritma, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Konsep-konsep Penting dalam Markerting (9)

Saluran pemasaran dan komunikasi

Saluran pemasaran (marketing channels) adalah sarana yang digunakan organisasi untuk menjangkau, berkomunikasi, menyampaikan, dan menjual nilai kepada pelanggan. Kotler dan Keller (2016) membedakan saluran pemasaran menjadi saluran komunikasi, saluran distribusi, dan saluran layanan.tup.tsinghua.edu

Saluran komunikasi meliputi iklan, media sosial, situs web, email marketing, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, komunitas daring, serta komunikasi dari mulut ke mulut. Saluran distribusi meliputi toko fisik, distributor, agen, marketplace, aplikasi, dan situs e-commerce. Sementara itu, saluran layanan mencakup layanan pelanggan, pusat bantuan, chatbot, fasilitas perbaikan, dan mekanisme pengaduan.

Pada pemasaran digital, organisasi tidak hanya mengelola media berbayar (paid media), seperti iklan digital, tetapi juga media milik sendiri (owned media), seperti situs web dan akun media sosial resmi, serta media yang diperoleh (earned media), seperti ulasan pelanggan, liputan media, dan rekomendasi organik. Kotler dan Keller (2016) memasukkan media berbayar, milik sendiri, dan diperoleh sebagai bagian dari konsep pemasaran modern.

Konsep-konsep Penting dalam Markerting (8)

Pasar, segmentasi, dan target market

Pasar (market) adalah kumpulan pembeli aktual dan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, serta bersedia dan mampu melakukan pertukaran untuk memenuhinya. Kotler dan Armstrong (2020) menjelaskan bahwa pasar terbentuk ketika terdapat konsumen dengan kebutuhan, kemampuan membeli, kesediaan membeli, dan akses terhadap penawaran.worldsupporter+1

Tidak semua konsumen memiliki kebutuhan, preferensi, daya beli, dan perilaku yang sama. Oleh sebab itu, organisasi perlu menjalankan segmentasi pasar (market segmentation), yaitu membagi pasar heterogen menjadi kelompok-kelompok konsumen yang relatif homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Kotler dan Keller (2016) menempatkan segmentasi, target market, dan positioning sebagai konsep inti pemasaran.tup.tsinghua.edu

Dasar segmentasi dapat berupa:

  • Segmentasi geografis, seperti wilayah, negara, kota, atau karakteristik perkotaan dan pedesaan.
  • Segmentasi demografis, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan tahap siklus hidup keluarga.
  • Segmentasi psikografis, seperti gaya hidup, kepribadian, nilai, minat, serta kelas sosial.
  • Segmentasi perilaku, seperti manfaat yang dicari, tingkat penggunaan, loyalitas, kesiapan membeli, dan respons terhadap promosi.

Setelah segmen diidentifikasi, organisasi menentukan pasar sasaran (target market), yaitu segmen yang akan diprioritaskan untuk dilayani. Selanjutnya, organisasi membangun positioning, yaitu persepsi atau posisi yang ingin ditempati merek dalam benak konsumen dibandingkan pesaing.

Sebagai ilustrasi, sebuah aplikasi pengelolaan keuangan dapat memilih segmen pekerja muda perkotaan yang aktif secara digital dan ingin mengontrol pengeluaran. Positioning yang digunakan dapat berupa “aplikasi pengelolaan keuangan sederhana dan aman untuk membantu pekerja muda mencapai tujuan finansial.” Posisi tersebut perlu dibuktikan melalui fitur aplikasi, harga, desain komunikasi, layanan, dan pengalaman pengguna secara konsisten

Konsep-konsep Penting dalam Markerting (7)

Pertukaran, transaksi, dan hubungan

Pertukaran (exchange) adalah tindakan memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Kotler dan Armstrong (2020) menjelaskan bahwa pemasaran terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat membangun hubungan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan masing-masing.worldsupporter+1

Pertukaran tidak selalu hanya berbentuk uang untuk produk. Dalam lingkungan digital, konsumen dapat memperoleh layanan tanpa biaya uang langsung tetapi memberikan data pribadi, waktu, perhatian, ulasan, atau kesediaan menerima iklan sebagai bentuk nilai pengganti. Oleh karena itu, organisasi perlu menjaga transparansi dalam penggunaan data dan manfaat yang dijanjikan kepada konsumen.

Transaksi adalah pertukaran nilai yang terjadi antara dua atau lebih pihak. Misalnya, konsumen membayar harga tertentu untuk memperoleh produk, layanan, atau akses. Akan tetapi, marketing modern tidak berhenti pada transaksi tunggal. Kotler dan Keller (2016) menekankan pentingnya relationship marketing, yaitu upaya membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan, pemasok, distributor, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya.

Hubungan pemasaran yang kuat biasanya ditandai oleh kepercayaan, komitmen, komunikasi, kepuasan, nilai yang dirasakan, serta kesediaan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Dalam layanan digital, hubungan tersebut dapat dibangun melalui pengalaman pengguna yang konsisten, perlindungan data, layanan pelanggan responsif, komunikasi yang relevan, dan penanganan keluhan yang adil.

Konsep-konsep Penting dalam Markerting (6)

Nilai, biaya, dan kepuasan

Nilai pelanggan (customer value) adalah evaluasi konsumen mengenai manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan. Kotler dan Keller (2016) menempatkan nilai sebagai konsep sentral pemasaran dan mengaitkannya dengan kombinasi kualitas, layanan, serta harga atau quality–service–price (QSP).

Secara sederhana, nilai yang dirasakan dapat digambarkan sebagai:

Nilai pelanggan yang dirasakan=Total manfaat yang dirasakan−Total biaya yang dirasakan\text{Nilai pelanggan yang dirasakan} = \text{Total manfaat yang dirasakan} – \text{Total biaya yang dirasakan}Nilai pelanggan yang dirasakan=Total manfaat yang dirasakan−Total biaya yang dirasakan

Manfaat dapat mencakup kualitas fungsional, kemudahan, kenyamanan, keamanan, status sosial, pengalaman emosional, dan manfaat simbolik. Biaya dapat meliputi uang, waktu, tenaga, risiko, ketidakpastian, serta beban psikologis.

Sebagai contoh, pengguna aplikasi investasi mungkin memperoleh manfaat berupa kemudahan transaksi, akses informasi, fitur analisis, dan fleksibilitas waktu. Namun, pengguna juga dapat menanggung biaya berupa biaya transaksi, risiko kehilangan dana, waktu untuk belajar, serta kekhawatiran terhadap keamanan data. Apabila manfaat yang dirasakan melebihi biaya yang dirasakan, nilai pelanggan cenderung meningkat.

Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) muncul ketika kinerja aktual penawaran dibandingkan dengan harapan konsumen. Kotler dan Armstrong (2020) menjelaskan bahwa pelanggan cenderung puas apabila kinerja produk sesuai atau melebihi harapannya, sedangkan kinerja di bawah harapan dapat menimbulkan ketidakpuasan.worldsupporter+1

Namun, organisasi perlu mengelola harapan secara realistis. Janji promosi yang terlalu tinggi mungkin meningkatkan minat awal, tetapi berpotensi menimbulkan kekecewaan apabila kinerja aktual tidak dapat memenuhi klaim tersebut. Karena itu, pemasaran yang berkelanjutan harus berorientasi pada penciptaan nilai nyata, bukan sekadar pembentukan harapan.

Konsep-konsep Penting dalam Markerting (5)

Penawaran pasar dan merek

Penawaran pasar (market offerings) adalah kombinasi produk, jasa, informasi, pengalaman, ide, atau solusi yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kotler dan Armstrong (2020) menjelaskan bahwa penawaran pasar tidak terbatas pada barang fisik, tetapi dapat mencakup jasa, aktivitas, individu, tempat, organisasi, informasi, dan gagasan.worldsupporter+1

Contohnya, universitas tidak hanya menawarkan program studi sebagai produk pendidikan, tetapi juga pengalaman belajar, reputasi institusi, jaringan alumni, akses dosen, fasilitas akademik, peluang karier, dan identitas sosial. Demikian pula, platform fintech tidak hanya menawarkan aplikasi, melainkan keamanan transaksi, akses terhadap layanan keuangan, kemudahan penggunaan, edukasi keuangan, dan kepercayaan.

Merek (brand) adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi unsur yang membedakan penawaran suatu organisasi dari penawaran pesaing. Menurut Kotler dan Keller (2016), merek berfungsi mengidentifikasi sumber produk, membedakan penawaran, menyederhanakan proses keputusan pelanggan, dan membentuk ekspektasi atas kualitas maupun pengalaman.tup.tsinghua.edu

Merek yang kuat dapat mengurangi risiko yang dirasakan konsumen, khususnya pada produk jasa atau produk dengan konsekuensi tinggi seperti perbankan, pendidikan, asuransi, investasi, layanan kesehatan, dan platform digital. Dalam konteks tersebut, kepercayaan terhadap merek sering menjadi pertimbangan sama pentingnya dengan harga atau fitur produk

Konsep-konsep Penting dalam Markerting (4)

Permintaan

Permintaan (demands) adalah keinginan terhadap produk tertentu yang didukung oleh kemampuan dan kemauan untuk membeli. Kotler dan Keller (2016) menyatakan bahwa permintaan muncul ketika keinginan konsumen memperoleh dukungan dari daya beli.tup.tsinghua.edu

Seseorang mungkin menginginkan telepon pintar premium, tetapi keinginan tersebut belum tentu menjadi permintaan apabila tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup. Sebaliknya, ketika konsumen memiliki daya beli, akses kredit, atau fasilitas cicilan yang sesuai, keinginan tersebut dapat berubah menjadi permintaan aktual.

Bagi pemasar, penting membedakan ukuran pasar berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Pasar yang memiliki kebutuhan besar belum tentu menghasilkan penjualan tinggi apabila daya beli, akses produk, kepercayaan, atau kesediaan konsumen untuk membeli masih rendah.

Konsep-konsep Penting dalam Markerting (3)

Keinginan

Keinginan (wants) adalah bentuk kebutuhan yang dibentuk oleh budaya, lingkungan sosial, pengalaman, dan kepribadian individu. Kotler dan Keller (2016) membedakan keinginan dari kebutuhan karena dua orang dengan kebutuhan sama dapat memilih cara pemenuhan yang sangat berbeda.tup.tsinghua.edu

Sebagai contoh, seseorang yang merasa lapar memiliki kebutuhan fisiologis akan makanan. Namun, keinginannya dapat berupa nasi gudeg, makanan cepat saji, makanan sehat, atau layanan pesan-antar melalui aplikasi. Pilihan tersebut dipengaruhi oleh pendapatan, preferensi rasa, budaya, lokasi, gaya hidup, dan paparan komunikasi pemasaran.

Dalam pemasaran, tugas organisasi bukan menciptakan kebutuhan dasar manusia, tetapi memahami bentuk keinginan konsumen dan merancang penawaran yang relevan untuk memenuhinya.

Konsep-konsep Penting dalam Markerting (2)

Kebutuhan

Kebutuhan (needs) adalah keadaan kekurangan yang dirasakan manusia. Kebutuhan dapat berupa kebutuhan fisik, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan; kebutuhan sosial, seperti rasa memiliki, penerimaan, kasih sayang, dan status; serta kebutuhan individual, seperti pengetahuan, aktualisasi diri, dan ekspresi pribadi. Kotler dan Keller (2016) menjelaskan bahwa kebutuhan manusia bukan diciptakan oleh pemasar, melainkan merupakan bagian mendasar dari kondisi manusia.tup.tsinghua.edu

Misalnya, kebutuhan akan keamanan merupakan kebutuhan dasar. Dalam konteks keuangan, kebutuhan tersebut dapat muncul dalam bentuk kebutuhan untuk menyimpan dana secara aman, melindungi data pribadi, mengelola risiko, atau mempersiapkan masa depan.

Konsep-konsep Penting dalam Markerting (1)

Konsep-konsep utama marketing menjelaskan bagaimana organisasi memahami kebutuhan pasar, menciptakan penawaran bernilai, mengomunikasikan manfaatnya, serta membangun pertukaran dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Marketing modern tidak terbatas pada kegiatan menjual atau mempromosikan produk, melainkan berorientasi pada penciptaan, penyampaian, dan pertukaran nilai bagi pelanggan, mitra, serta masyarakat. Menurut American Marketing Association (2017), pemasaran adalah aktivitas, seperangkat institusi, dan proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, serta mempertukarkan penawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas.ama

Pengertian dan orientasi marketing

Marketing merupakan proses manajerial dan sosial yang berangkat dari pemahaman atas kebutuhan manusia. Kotler dan Keller (2016) menjelaskan bahwa pemasaran membantu individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, serta pertukaran produk dan jasa yang bernilai.

Dalam perspektif kontemporer, keberhasilan pemasaran tidak hanya diukur melalui volume penjualan jangka pendek. Organisasi juga perlu menciptakan kepuasan, kepercayaan, retensi, loyalitas, dan nilai pelanggan jangka panjang. Kotler dan Armstrong (2020) menegaskan bahwa pemasaran berfokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan dan pembangunan hubungan pelanggan yang menguntungkan, sehingga perusahaan dapat memperoleh nilai kembali dari pelanggan dalam bentuk pembelian ulang, loyalitas, rekomendasi, dan profitabilitas.

Dengan demikian, konsep utama marketing dapat dipahami sebagai suatu alur berikut:

Kebutuhan konsumen→Keinginan dan permintaan→Penawaran pasar→Nilai dan kepuasan→Pertukaran→Hubungan pelanggan→Nilai bagi organisasi\text{Kebutuhan konsumen} \rightarrow \text{Keinginan dan permintaan} \rightarrow \text{Penawaran pasar} \rightarrow \text{Nilai dan kepuasan} \rightarrow \text{Pertukaran} \rightarrow \text{Hubungan pelanggan} \rightarrow \text{Nilai bagi organisasi}Kebutuhan konsumen→Keinginan dan permintaan→Penawaran pasar→Nilai dan kepuasan→Pertukaran→Hubungan pelanggan→Nilai bagi organisasi

Kebutuhan, keinginan, dan permintaan

Marketing Mix (9)

Keunggulan marketing mix tidak ditentukan oleh kekuatan satu unsur secara terpisah, melainkan oleh konsistensi antarunsurnya. Produk premium dengan kualitas tinggi, misalnya, membutuhkan harga yang mencerminkan posisi premium, distribusi melalui saluran yang sesuai, dan promosi yang menekankan eksklusivitas maupun kredibilitas. Sebaliknya, produk dengan strategi harga ekonomis perlu didukung distribusi luas dan promosi yang menekankan nilai serta keterjangkauan.

Kotler dan Keller (2016) menjelaskan bahwa nilai pelanggan terbentuk ketika manfaat yang diterima konsumen dipandang lebih besar daripada pengorbanan yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, marketing mix perlu dirancang dari sudut pandang pelanggan, bukan hanya dari kepentingan internal perusahaan.

Sebagai contoh, strategi pemasaran suatu aplikasi investasi tidak cukup hanya menawarkan fitur investasi (product). Platform perlu menetapkan biaya yang wajar dan transparan (price), menyediakan aplikasi yang mudah diakses dan stabil (place), mengedukasi risiko secara jujur melalui komunikasi yang terpercaya (promotion), memberikan bantuan profesional (people), menyediakan prosedur transaksi dan penanganan keluhan yang jelas (process), serta menghadirkan desain digital dan indikator keamanan yang meyakinkan (physical evidence).

Implikasi penelitian

Dalam penelitian kuantitatif, marketing mix dapat digunakan sebagai konstruk eksogen yang menjelaskan kepuasan, keputusan pembelian, minat beli ulang, loyalitas, atau customer engagement. Namun, peneliti perlu berhati-hati karena 4P atau 7P tidak selalu harus diperlakukan sebagai satu konstruk reflektif.

Secara konseptual, unsur marketing mix lebih tepat diposisikan sebagai dimensi yang membentuk strategi pemasaran. Oleh karena itu, bila seluruh unsur digabungkan menjadi satu konstruk, pendekatan formatif sering lebih relevan: perubahan pada harga tidak harus selalu diikuti perubahan pada produk, tempat, atau promosi. Akan tetapi, apabila setiap unsur diuji secara terpisah—misalnya pengaruh kualitas produk, persepsi harga, akses distribusi, dan promosi terhadap kepuasan—setiap variabel dapat dikembangkan dengan indikator reflektif yang sesuai.

Marketing Mix (8)

Physical evidence

Physical evidence adalah bukti berwujud yang membantu konsumen mengevaluasi kualitas jasa yang secara alami tidak berwujud. Booms dan Bitner (1981) memasukkan unsur ini karena pelanggan membutuhkan tanda-tanda yang mengurangi ketidakpastian sebelum dan selama menggunakan jasa.archives.ju.edu+1

Bukti fisik dapat berupa desain kantor, kebersihan fasilitas, tata ruang, seragam pegawai, brosur, kartu nama, kemasan, situs web, desain aplikasi, notifikasi transaksi, testimoni pelanggan, laporan kinerja, serta sertifikat keamanan. Dalam layanan digital, antarmuka aplikasi yang profesional, informasi legal yang jelas, kebijakan privasi, bukti otorisasi regulator, dan konfirmasi transaksi yang akurat berperan sebagai physical evidence.

Marketing Mix (7)

Process

Process adalah prosedur, mekanisme, urutan kegiatan, dan sistem yang digunakan untuk menyampaikan jasa kepada konsumen. Booms dan Bitner (1981) memandang proses sebagai unsur penting karena pelanggan sering menilai kualitas bukan hanya dari hasil akhir, melainkan dari pengalaman selama memperoleh layanan.archives.ju.edu+1

Proses yang baik harus sederhana, konsisten, cepat, transparan, dan mampu mengurangi kesalahan. Misalnya, proses pembukaan rekening digital perlu menjelaskan tahap registrasi, verifikasi identitas, persetujuan syarat layanan, pengamanan akun, dan mekanisme penanganan kegagalan transaksi. Proses yang terlalu panjang atau tidak jelas dapat menciptakan customer effort, frustrasi, dan keputusan untuk menghentikan penggunaan layanan.

Marketing Mix (6)

People

People mengacu pada seluruh individu yang terlibat dalam penciptaan, penyampaian, dan penerimaan jasa. Mereka meliputi karyawan lini depan, customer service, tenaga penjualan, manajer, mitra, hingga pelanggan lain yang berinteraksi dalam lingkungan layanan. Booms dan Bitner (1981) menegaskan bahwa perilaku, kompetensi, penampilan, komunikasi, dan empati personel memengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas jasa.archives.ju.edu+1

Dalam layanan perbankan, rumah sakit, perguruan tinggi, pariwisata, dan platform digital, karyawan yang responsif dapat meningkatkan kepercayaan serta kepuasan pelanggan. Sebaliknya, layanan yang lambat, tidak ramah, dan tidak kompeten dapat menurunkan persepsi kualitas bahkan ketika fitur inti produk sebenarnya baik

Marketing Mix (6)

Perluasan menjadi 7P

Booms dan Bitner (1981) memperluas marketing mix dari 4P menjadi 7P untuk menjelaskan karakteristik jasa. Jasa memiliki sifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dari proses penyampaiannya, bervariasi karena keterlibatan manusia, dan tidak dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Karena itu, people, process, dan physical evidence perlu dikelola secara strategis.archives.ju.edu+1

ElemenFokus keputusanContoh implementasi
ElemenFokus keputusanContoh implementasi
ProductNilai, manfaat, mutu, fitur, merek, variasi produkAplikasi pembayaran dengan fitur transfer, tagihan, keamanan, dan riwayat transaksi
PriceTarif, diskon, biaya, paket, cicilan, kebijakan pembayaranBiaya layanan transparan, cashback, tarif berjenjang
PlaceSaluran, akses, lokasi, distribusi, ketersediaanAplikasi tersedia di Android dan iOS serta didukung jaringan mitra
PromotionIklan, media sosial, edukasi, promosi penjualan, word of mouthKonten edukasi digital, program referal, kampanye keamanan transaksi
PeopleKompetensi, sikap, empati, responsivitas stafLayanan pelanggan cepat, ramah, dan mampu menangani keluhan
ProcessProsedur, alur layanan, waktu respons, standardisasiRegistrasi sederhana, verifikasi cepat, prosedur pengaduan jelas
Physical evidenceBukti visual dan fisik yang membangun kepercayaanDesain aplikasi profesional, kantor, sertifikasi, logo regulator, laporan transparansi

Prinsip Inovasi


Inovasi menurut Kuratko & Hodgetts (2017) mengacu pada berbagai prinsip
sebagai berikut:
a. Be action oriented, dimana individu yang berinovasi harus dapat selalu
membuat gagasan dan peluang baru.
b. Menciptakan produk yang dapat diterima khalayak dengan membuatnya
secara sederhana, sehingga cara kerja inovasi dapat dipahami dengan
mudah.
c. Inovator harus memulai dari yang kecil dan dapat mengembangkan dengan
idenya sehingga perencanaan dan perluasan dapat tumbuh dengan cara dan
waktu yang tepat.
d. Inovator dituntut untuk bersikeras pada tujuannya untuk menggapai
kesuksesan.
e. Test, try, and revise, dimana inovator harus melakukan proses uji coba
hingga pembetulan untuk dapat melihat kekurangan pada produk yang
dirancang.
f. Inovator harus dapat berkaca dari kesalahan yang lalu karena kegagalan
dapat menjadi pedoman dalam menciptakan sebuah inovasi

 Jenis-jenis Status Kepegawaian


Bila merujuk pada UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
outsourcing (alih daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang
diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Menurut UU no 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, ada 2 macam status karyawan yaitu :

  1. Karyawan tetap yang diikat oleh perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
  2. Karyawan kontrak yang diikat oleh perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
    Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No.13/2003
    tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan
    pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan
    kewajiban para pihak. Menurut pasal 54 UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang
    dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat:
    a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
    b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
    c. Jabatan atau jenis pekerjaan
    d. Tempat pekerjaan
    e. Besarnya upah dan cara pembayarannya
    f. Syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
    pekerja/buruh
    g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
    h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan para pihak
    dalam perjanjian kerja.
    Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau
    tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab
    Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa :
    Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
    a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
    b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
    c. Suatu pokok persoalan tertentu
    d. Suatu sebab yang tidak terlarang
    Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga
    menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:
    a. Kesepakatan kedua belah pihak
    b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
    c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
    d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
    kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
    Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
    Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja
    dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau
    untuk pekerja tertentu. Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang menjadi pihak
    dalam perjanjian adalah pekerja secara pribadi dan langsung dengan pengusaha.
    Isi dari PKWT bersifat mengatur hubungan individual antara pekerja
    dengan perusahaan/pengusaha, contohnya : kedudukan atau jabatan, gaji/upah
    pekerja, tunjangan serta fasilitas apa yang didapat pekerja dan hal-hal lain yang
    bersifat mengatur hubungan kerja secara pribadi. Jenis dan sifat pekerjaan yang
    diperbolehkan menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah ;
  3. Pekerjaan yang selesai sekali atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya
    paling lama tiga tahun
    a. Apabila pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjian
    maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut putus demi hukum pada
    saat selesainya pekerjaan.
    b. Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus mencantumkan batasan
    suatu pekerjaan dinyatakan selesai.
    c. Apabila pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan
    pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
    d. Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dilakukan setelah masa
    tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya Perjanjian Kerja. Selama
    tenggang waktu 30 hari tersebut, tidak ada hubungan kerja antara pekerja
    dan perusahaan/pengusaha.
  4. Pekerjaan Musiman
    a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini hanya dapat dilakukan untuk satu
    jenis pekerjaan pada musim tertentu.
    b. Pekerjaan – pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan/
    target tertentu dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
    sebagai pekerjaan musiman.
    c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan musiman tidak dapat
    dilakukan pembaruan.
  5. Pekerjaan yang terkait dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
    tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
    a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk jenis pekerjaan ini hanya dapat
    dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang
    untuk satu kali paling lama 1 tahun.
    b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan ini tidak dapat dilakukan
    pembaruan.
    c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya boleh diberlakukan bagi pekerja
    yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar perkerjaan yang
    biasa dilakukan perusahaan.
  6. Pekerjaan harian/ Pekerja lepas
    a. Perjanjian Kerja Waktu Terntu dapat dilakukan untuk pekerjaan –
    pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume
    pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran.
    b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerja harian lepas dilakukan
    dengan ketentuan pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.
    c. Apabila pekerja harian bekerja selama 21 hari atau lebih selama 3 bulan
    berturut-turut maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi
    Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
    d. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja harian/lepas wajib membuat
    perjanjian kerja secara tertulis. e. Perjanjian Kerja tersebut harus memuat sekurang – kurangnya :
    Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja, nama/alamat pekerja, jenis
    pekerjaan yang dilakukan dan bersarnya upah dan/atau imbalan lainnya.
    PKWT wajib dibuat secara tertulis dan didaftarkan di instansi
    ketenagakerjaan terkait. Apabila dibuat secara lisan, akibat hukumnya adalah
    kontrak kerja tersebut menjadi PKWT. PKWT dapat diadakan paling lama 2 (dua)
    tahun. Apabila pengusaha ingin melakukan perpanjangan kontrak, maka
    pengusaha wajib memberitahukan maksud perpanjangan tersebut secara tertulis
    kepada pekerja paling lama 7 (tujuh) hari sebelum kontrak berakhir.
    Menurut UU No.13/2003 pasal 59 ayat 4, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
    (PKWT) hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh
    diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
    Pengusaha/perusahaan yang bermaksud memperpanjang PKWT tersebut, harus
    memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang PKWT secara tertulis kepada
    pekerja yang bersangkutan, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir.
    Jika pengusaha tidak memberitahukan perpanjangan PKWT ini dalam wakktu 7
    (tujuh) hari maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi Perjanjian
    Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), seperti yang diatur dalam UU No.13/2003
    pasal 59 ayat 5.
    Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 3 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga
    Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004
    Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, bahwa PKWT
    hanya dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun. PKWT yang dilakukan melebihi
    waktu 3 (tiga) tahun, maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi
    Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan kata lain karyawan
    tersebut menjadi karyawan permanen – UU No.13/2003 pasal 59 ayat 7. Menurut UU No.13/2003 pasal 59 ayat 6, Pembaruan perjanjian kerja
    dapat dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Pembaharuan ini
    dapat diadakan setelah lebih dari 30 hari sejak berakhirnya PKWT . Misalnya,
    apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan maka dapat diadakan pembaruan
    perjanjian. Apabila PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari sejak
    berakhirnya PKWT, maka PKWT dapat berubah menjadi PKWTT.
    Pembaruan PKWT ini dilakukan dalam hal PKWT dibuat berdasarkan
    selesainya pekerjaan tertentu, namun karena kondisi tertentu maka pekerjaan
    tersebut belum dapat diselesaikan – pasal 3 ayat 5 Kepmenakertrans Nomor KEP.
    100/MEN/VI/2004. Outsourcing diartikan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan. Perusahaan
    pemberi kerja memborongkan sebagian dari pekerjaan kepada perusahaan
    pemborong atau perusahaan penyedia tenaga kerja melalui perjanjian
    pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja. Hubungan kerja antara
    pekerja outsourcing dengan perusahaan pemborong pekerjaan atau penyediaan
    jasa pekerja dapat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Perjanjian
    Kerja Waktu Tidak Tertentu. Undang-undang tidak mengatur tentang hal ini.
    Baik pekerja yang dipekerjakan langsung oleh perusahaan maupun pekerja
    dari perusahaan pemborong outsourcing akan bekerja di lokasi kerja perusahaan
    tersebut. Status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu apakah pekerja
    yang dipekerjakan langsung atau pekerja yang melalui outsourcing boleh saja
    dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang – Undang No. 13
    tahun 2003.
    Mengenai aspek hukum hubungan kerja antara saudara -selaku
    pekerja/buruh- dengan “perusahaan outsourcing“, dijelaskan dalam UU No.
    13.2003 pasal 66 ayat 2 huruf b, bahwa perjanjian kerja yang berlaku dalam
    hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja, adalah
    PKWT apabila pekerjaannya memenuhi persyaratan sebagai pekerjaan tertentu
    yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pelaksanaannya akan selesai dalam
    waktu tertentu; dan/atau PKWTT yang dibuat (diperjanjikan) secara tertulis dan
    ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
    Terkait dengan ketentuan tersebut, dijelaskan dan dipertegas dalam pasal
    59 ayat 2 UU No. 13/2003, bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT),
    tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Yang dimaksud
    dengan pekerjaan yang bersifat tetap, ada 2 (dua) kategori, yakni:
    a. Pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak
    dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses
    produksi dalan satu perusahaan, atau
    b. Pekerjaan pekerjaan yang bukan musiman (Penjelasan pasal 59
    ayat 2 UU No. 13/2003).
    Dengan perkataan lain, apabila suatu pekerjaan walau bersifat terus- menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu namun bukan merupakan
    bagian dari suatu proses produksi pada satu perusahaan, dalam arti hanya
    merupakan kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan
    proses produksi atau kegiatan pokok (core business) sebagaimana disebutkan
    dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 13/2003, maka dianggap bukan sebagai pekerjaan
    yang berisfat tetap, sehingga dapat menjadi objek PKWT.
    Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan jasa penunjang, walaupun pekerja
    dapat dipekerjakan dengan hubungan kerja melalui PKWT, akan tetapi untuk
    “perusahaan outsourcing”, ada persyaratan tambahan sebagai amanat Putusan MK
    Register Nomor 27/PUU-IX/2011, bahwa PKWT harus memuat prinsip
    pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja atau Transfer of Undertaking
    Protection Employment (TUPE) yang mengamanatkan:
  7. Pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh (termasuk
    berlanjutnya hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing yang baru)
    yang objek kerja-nya tetap ada walaupun terjadi pergantian perusahaan
    outsourcing. 2. Masa kerja pekerja/buruh harus diperjanjikan (dalam PKWT) untuk dibuat
    experience letter
  8. Experience letter menentukan masa kerja dan menjadi salah satu dasar
    penentuan upah pada perusahaan outsourcing berikutnya.
    Atas dasar Putusan MK tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 29 ayat
    (2) dan ayat (3) Permenakertrans No. 19 Tahun 2012, khususnya PKWT
    pada perusahaan penyedia jasa pekerja, bahwa PKWT-nya, sekurang-kurangnya
    memuat:
    a. Jaminan kelangsungan bekerja;
    b. Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan
    perundang-undangan dan yang diperjanjikan; dan
    c. Jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan
    penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah;
    Demikian juga memuat hak-hak lainnya, seperti :
    a. Hak atas cuti (tahunan) apabila telah memenuhi syarat masa kerja;
    b. Hak atas jamsostek;
    c. Tunjangan Hari Raya (THR),
    30
    d. Istirahat mingguan;
    e. Hak atas ganti-rugi (kompensasi diakhirinya hubungan kerja PKWT);
    f. Penyesuaian upah berdasarkan -akumulasi- masa kerja;
    g. Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau
    perjanjian kerja (PKWT) sebelumnya.
    Dalam Undang – Undang No. 13 tahun 2003 pasal 57 ayat 1 menyatakan
    bahwa “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus
    menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”. Meski para pihak adalah orang
    asing, hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut adalah Hukum
    Ketenagakerjaan Indonesia, oleh karena itu PKWT harus dibuat dalam bahasa
    Indonesia, dengan terjemahan ke Bahasa Inggris. Segala ketentuan yang mengikat
    secara hukum adalah ketentuan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia. Bahasa
    Inggris dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut hanyalah merupakan
    terjemahan, agar para pihak mengerti isinya.
    Penggunaan tenaga kerja asing pada representative office juga wajib
    tunduk pada peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Oleh karena itu, apabila
    ketentuan ketenagakerjaan kita mengatur mengenai suatu hak bagi tenaga kerja
    asing yang wajib dipatuhi oleh pemberi kerja, maka hak-hak tersebut wajib
    diberikan pada tenaga kerja asing tersebut. Contohnya, mengenai jaminan sosial
    tenaga kerja. Seorang tenaga kerja asing juga berhak untuk memperoleh
    jamsostek, seperti halnya pekerja WNI

Pengertian Budaya Kerja


Budaya kerja adalah suatu falsafah didasari pandangan
hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga
pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin
dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta
tindakan yang terwujud sebagai bekerja.
Budaya kerja merupakan pernyataan filosofis, dapat
difungsikan sebagai tuntutan yang mengikat pada karyawan karena
dapat diformulasikan secara formal dalam berbagai peraturan dan
ketentuan perusahaan. Budaya kerja merupakan sekumpulan pola
perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri setiap individu
dalam sebuah organisasi.
Menurut Triguno dalam Ruliyansa (2018:83) Budaya kerja
merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan perusahaan
atau organisasi dalam membangun prestasi dan produktivitas kerja
para pegawai sehingga mengarahkan perusahaan kepada
keberhasilan yang dilakukan dengan kesadaran masing-masing
individu, sedangkan kesadaran adalah merupakan sikap seseorang
yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas
dan tanggung jawabnya.
Budaya kerja adalah Cara kerja sehari-hari yang bermutu
dan selalu mendasari nilai-nilai yang penuh makna, sehingga
menjadi motivasi, memberi inspirasi, untuk senantiasa bekerja
lebih baik dan memuaskan bagi masyarakat yang dilayani
(Ruliyansa, 2018: 83)
Menurut Sulaksono (2010) budaya kerja adalah “the way
we are doing here” artinya sikap dan perilaku pegawai dalam
melaksanakan tugas”.
Menurut Robbins (2015:721) budaya kerja mengarah
kepada kesatuan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota
organisasi yang membedakan organisasi itu dengan yang lain.
Budaya kerja adalah perwuudan dari kehidupan yang dijumpai di
tempat kerja. Secara lebih khusus, budaya kerja merupakan suatu
sistem makna yang terkait dengan kerja, pekerjaan dan interaksi
kerja yang disepakati bersama dan digunakan di dalam kehidupan
sehari-hari. Budaya kerja yang terdapat dalam suatu organisasi
adalah tempat mengasah anggota organisasi berkarya di organisasi
tersebut. Kualitas dari karakter budaya kerja inilah yang akan
membentuk besar kecilnya kemauan, hasrat, dan gairah anggota
organisasi untuk memunculkan dan memanfaatkan potensi insani
mereka untuk dikontribusikan pada proses penciptaan kinerja
organisasi (Hartanto,2009).
Dari beberapa pengertian teori budaya kerja, dapat penulis
simpulkan bahwa budaya kerja dari karyawan dapat membantu
organisasi mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan
lingkungan, hal ini juga tentunya akan diasosiasikan dengan
kinerja dalam waktu yang panjang dan berkesinambungan.

Pengertian Kinerja Karyawan


Kinerja karyawan adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam
melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya yang didasari atas
kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu, Hasibuan (2019:94).
Menurut Indrasari (2017:50), kinerja telah menjadi terminologi atau konsep penting
dalam berbagai pembahasan khususnya dalam mendorong keberhasilan organisasi
dan sumber daya manusia. Kinerja akan selalu menjadi isu actual dalam organisasi
karena apapun organisasinya kinerja merupakan kunci terhadap efektifitas
keberhasilan organisasi. Organisasi yang efektif atau berhasil akan ditopang oleh
sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Mangkunegara (2017:67),
menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dapat dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
tanggung jawan yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan merupakan hasil
kerja yang dicapai oleh individu atau sekelompok orang dalam suatu organisasi atau
perusahaan secara kualitas dan kuantitas pada periode tertentu yang merefleksikan
seberapa baik individu atau kelompok tersebut memenuhi persyaratan sebuah
pekerjaan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan,
Widyaningrum (2020:5).

 Jenis-Jenis Promosi Jabatan 


Terdapat beberapa jenis promosi jabatan menurut Hasibuan (2019:113),
yaitu:

  1. Promosi Tetap (Permanent Promotion)
    Promosi tetap adalah kenaikan jabatan pada karyawan yang bersifat
    permanent, artinya menurut ketentuan yang berlaku rutin, tetap serta tidak
    berubah lagi.
  2. Promosi Sementara (Temporary Promotion)
    Promosi sementara yaitu seseorang yang diangkat sementara atau diangkat
    untuk mengisi suatu keadaan kosong dalam keadaan apapun, Tetapi dengan
    anggapan bahwa jabatan itu telah diisi oleh suatu kekuasaan yang bertahan
    lama, maka kekuasaan peralihan itu akan diturunkan derajatnya kepada
    kedudukannya yang lalu.
  3. Promosi Kering (Dry Promotion)
    Promosi kering yaitu orang yang jabatan atau kedudukannya diperluas dan
    diikuti dengan perluasan beban kerja, keahlian dan kewajiban, tetapi tidak
    disertai perluasan upah atau kompensasi.

Fungsi Penghargaan


Menurut Handoko (2011:68), terdapat fungsi penghargaan adalah sebagai
berikut:

  1. Meningkatkan tekad untuk memotivasi diri agar memenuhi hasil.
  2. Memberikan symbol untuk pegawai yang mempunyai kompetensi lebih.
  3. Bersifat umum.

Pengertian Penghargaan


Menurut Handoko (2011:55), penghargaan merupakan sebagian cara
apresiasi usaha untuk memperoleh tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan
ketentuan jabatan digunakan suatu penegakan yang berkeseimbangan, yaitu suatu
upaya aktivitas perancangan, pengelolaan, penerapan, dan pemeliharaan tenaga
kerja berupaya mengerjakan tugas dengan tepat. Menurut Busro (2018:315), bentuk
pemberian penghargaan yang efektif adalah pemberian insentif dan tunjangan,
karena hasil yang baik segera diberi imbalan yang sesuai. Hal tersebut lebih efektif
dibandingkan menunggu sampai saat pemberian bonus di akhir tahun ketika semua
karyawan menerima.
Menurut Busro (2018:315), penghargaan merupakan perangsang atau
motivasi untuk meningkatkan kinerja yang dicapai seseorang pada umumnya
diwujudkan dalam bentuk finansial (insentif moneter) seperti pemberian insentif,
tunjangan, bonus dan komisi. Penghargaan juga dapat dipahami sebagai bentuk
hadiah yang diberikan kepada pegawai yang mampu mendapatkan prestasi tertentu
yang bermanfaat bagi perusahaan atau organisasi dalam bentuk finansial maupun
non finansial dalam rangka meningkatkan semangat, motivasi, komitmen pegawai
dan mampu memengaruhi pegawai lain untuk berbuat yang lebih baik lagi,
sehingga terjadi persaingan yang positif antara pegawai.
Pemberian penghargaan haruslah dihubungkan secara langsung dengan
tujuan pencapaian melalui cara yang sesederhana mungkin, sehingga karyawan
yang menerima segera dapat mengetahui berupa rupiah yang diperoleh dari
upayanya. Penghargaan tidak harus dalam bentuk uang tetapi juga dapat berupa
pujian, piagam, piala, tropi, fandel, lencana, bintang, tanda kehormatan, kenaikan
pangkat, pemberian jabatan yang lebih tinggi, promosi memimpin suatu area.

Indikator Perilaku Kewargaan Organisasi


Menurut Titisari (2019:7), OCB memiliki lima indikator, yaitu:

  1. Altruism (sikap menolong)
    Sikap membantu orang tertentu. Diantaranya adalah sikap mengambil alih
    pekerjaan rekan kerja serta menyelesaikan tugas karyawan yang tidak
    masuk.
  2. Conscientoiusness (taat pada aturan)
    Perilaku yang melebihi syarat minimun. Perilaku tersebut seperti ketaatan
    terhadap aturan, kehadiran tepat waktu.
  3. Sportsmanship (sikap sportif)
    Toleransi dengan tidak memprotes pada karyawan lain yang mengeluh,
    kecakapan menahan diri dari segala suatu yang dapat membuahkan keluhan
    dan tidak membesar-besarkan masalah di luar keseimbangannya.
  4. Civic virtue (kebajikan warganegara)
    Perilaku yang mengindikasikan tanggung jawab pada kehidupan organisasi.
  5. Courtesy (kesopan-santunan)
    Dimana seseorang menghargai dan menutupi informasi atau kejadian
    penting serta perubahan yang terjadi dalam organisasi.

Manfaat Perilaku Kewargaan Organisasi


Menurut Podsakoff dalam Titisari (2019:10), terdapat manfaat OCB dalam
meningkatkan kinerja perusahaan, disimpulkan manfaat tersebut sebagai berikut:

  1. Meningkatkan produktivitas rekan kerja.
    Karyawan yang meringankan serta mempermudah rekan kerja dalam
    menuntaskan tugas sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Sikap
    yang ditunjukkan oleh karyawan tersebut akan menolong tersebarnya
    perbuatan terbaik ke seluruh unit kerja dan kelompok.
  2. Meningkatkan produktivitas manajer.
    Karyawan yang menunjukkan sikap civic virtue akan menolong manajer
    memperoleh saran atau feedback yang berharga dari karyawan tersebut
    untuk meningkatkan efisiensi unit kerja.
  3. Menghemat sumber daya yang dimiliki manajemen dan organisasi secara
    keseluruhan.
  4. Membantu menghemat energi sumber daya yang langka untuk memelihara
    fungsi kelompok.
  5. Menjadi sarana efektif untuk mengoordinasi kegiatan kelompok kerja.
    Menunjukkan sikap civic virtue akan menolong koordinasi anggota yang
    akan berpotensi menumbuhkan efektivitas dan efisiensi kelompok.
    Sedangkan sikap courtesy akan menjauhi terciptanya masalah yang
    memerlukan waktu dan tenaga untuk diselesaikan.
  6. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk menarik dan mempertahankan
    karyawan terbaik.
    Perilaku membantu bias menumbuhkan moril serta keeratan dan perasaan
    saling memiliki antar anggota, sehingga meningkatkan kinerja organisasi
    dan menolong organisasi menarik dan membentengi karyawan yang baik.
  7. Meningkatkan stabilitas kinerja organisasi.
    Menolong tugas karyawan yang tidak hadir saat kerja serta mempunyai
    beban kerja yang berat akan menumbuhkan stabilitas. Selain itu karyawan
    yang conscientiuous berkeinginan menjaga tingkat kinerja yang tinggi
    sehingga menyusutkan variabilitas pada kinerja.
  8. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan
    lingkungan.

Pengertian Perilaku Kewargaan Organisasi


Menurut Titisari (2019:4), Perilaku Kewargaan Organisasi atau dikenal
dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) dianggap sebagai suatu
perilaku ditempat kerja yang sesuai dengan penilaian pribadi yang melebihi
persyaratan kerja dasar seseorang. Mereka sering dijelaskan sebagai perilaku yang
melebihi permintaan tugas. Organizational Citizenship Behavior (OCB) membantu
mengubah suasana organisasi yang formal menjadi sedikit santai dan penuh dengan
kerja sama. Diharapkan dengan suasana yang seperti itu maka ketegangan diantara
para karyawan dapat dikurangi dan karena suasana yang mendukung diharapkan
produktivitas karyawan meningkat, sehingga akan tercapai keefektifan.
Menurut Robbins dalam Putra dan Adnyai (2016:4492), dalam dunia kerja
yang antusias seperti saat ini, di mana pekerjaan semakin sering dikerjakan dalam
kelompok dan elastisitas sangatlah penting, organisasi memerlukan karyawan yang
menunjukkan perilaku OCB, misalnya membantu rekan lain dalam kelompok,
menawarkan diri untuk melaksanakan pekerjaan tambahan, menjauhi konflik yang
tidak penting, menghormati semangat dan isi peraturan, dengan besar hati
menerima kekalahan dan gangguan terpaut pekerjaan yang terjadi.

Pentingnya Perilaku Organisasi


Ada berbagai alasan di antara para spesialis, mengapa perilaku organisasi
itu penting. Namun, dari semua penilaian saat ini, menunjukan bahwa terdapat
perhatian yang meluas terhadap pentingnya SDM sebagai tenaga kerja pada
organisasi. Jika SDM diperhatikan, maka mereka akan menciptakan komitmen
yang tinggi terhadap organisasi. Terdapat tiga alasan mengapa perlu memahami
perilaku organisasi seperti yang diungkapkan oleh Vecchio yang dikutip oleh
Wibowo dalam Wijaya (2017:6) yaitu:
a. Practical Application
Dalam realita, ada beberapa keuntungan dari memahami cara berperilaku
organisasi, antara lain menggabungkan tentang menciptakan gaya
kepemimpinan, memilih prosedur untuk mengatasi masalah, memilih
pekerjaan yang tepat, peningkatan kinerja dan sebagainya
b. Personal Growth
Dengan memahami cara berperilaku organisasi, kemungkinan besar juga
dapat memahami orang lain. Memahami orang lain akan memberikan
informasi dan pengetahuan diri yang lebih luas. Dengan memahami orang
lain, atasan dapat mengevaluasi apa yang dibutuhkan bawahan utnuk
mengembangkan diri sendiri sehingga dengan demikian meningkatkan
komitmen terhadap organisasi.
c. Increased Knowledge
Dengan cara berperilaku organisasi dapat menggabungkan informasi
tentang individu dalam pekerjaan. Studi tentang cara berperilaku organisasi
dapat membantu orang-orang yang memikirkan masalah yang terkait
dengan pengalaman kerja.

Pengertian Perilaku Organisasi


Menurut Wijaya (2017:1), perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu
yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam
suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja (baik kinerja individual,
kelompok, maupun organisasi). Perilaku organisasi berkaitan dengan bagaimana
yang bertiindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Menurut Robbins dan
Judge (2016:3), perilaku organisasi adalah studi tentang apa yang individu lakukan
dalam suatu organisasi dan cara perilaku mereka mempengaruhi kinerja organisasi.
Karena perilaku organisasi bersangkutan secara khusus dengan situasi yang
berhubungan dengan pekerjaan, memeriksa perilaku dalam konteks kepuasan kerja,
ketidakhadiran, perputaran pekerjaan, produktivitas, kinerja manusia dan
manajemen.

Indikator Kinerja


Kinerja karyawan dapat diukur berdasarkan indikator kinerja yang
merupakan tolok ukur dalam pencapaian kerja seseorang. Dengan adanya
pengukuran kinerja karyawan, organisasi dapat mengetahui sejauh mana
tingkat kinerja karyawan sehingga organisasi dapat memberikan umpan balik
terhadap hasil pengukuran kinerja, mendorong perbaikan kinerja, dan
pengambilan keputusan sehingga organisasi memiliki sumber daya yang
berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, maka diperlukan
suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan
akuntabilitas. Menurut Wibowo (2018:235), indikator kinerja yang dapat
digunakan untuk mengukur kinerja karyawan seperti “(1) produktivitas, (2)
kualitas, (3) ketepatan waktu, (4) cycle time, dan (5) pemanfaatan sumber daya,
dan (6) biaya”.

Faktor-Faktor yang memengaruhi Kinerja


Berdasarkan perencanaan kinerja yang telah disepakati bersama antara
pimpinan dan bawahan, dilakukan implementasi kinerja. Pelaksanaan kinerja
berlangsung dalam suatu lingkungan internal dan eksternal yang dapat
memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kinerja.
Untuk meningkatkan kinerja karyawan perlu memerhatikan faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Faktor tersebut akan
memberikan kontribusi tersendiri terhadap kinerja, baik kinerja karyawan maupun
kinerja organisasi. Masing-masing faktor akan memengaruhi kinerja baik
langsung maupun tidak langsung melalui variabel perantara atau moderating.
Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2018:100) menyebutkan beberapa
faktor yang memengaruhi kinerja karyawan diantaranya, yaitu :

  1. “Personal factor, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang
    dimiliki, motivasi, dan komitmen individu.
  2. Leadership factor, ditunjukkan oleh kualitas dorongan bimbingan, dan
    dukungan yang dilakukan manajer dan team leader.
  3. Team factor, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan
    sekerja.
  4. System factor, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang
    diberikan organisasi.
  5. Contextual/situational factor, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan
    dan perubahan lingkungan internal dan eksternal”

Perilaku Mendorong Kinerja


Sudah dapat dipastikan hampir semua orang yang bekerja ingin
melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Bahkan jika perlu
memberikan hasil yang lebih baik dari yang telah ditetapkan. Namun, dalam
praktiknya terkadang masih terdapat karyawan yang tidak mampu melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain tidak
mampu untuk menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan jauh dari yang telah
diharapankan sebelumnya.
Faktor yang mendorong kinerja adalah perilaku. Perilaku adalah tentang
bagaimana anda bertindak (how you act) dan bukan tentang apa atau siapa anda
(what you are or who you are).
Kottze dalam Wibowo (2018:87), “perilaku adalah suatu cara di mana
seseorang bertindak atau melakukan. Karena dapat menentukan apa yang
akan dilakukan dalam setiap situasi, anda dapat menentukan kinerja anda.
Kinerja tingkat tinggi adalah hasil dari melakukan sesuatu yang benar pada
waktu yang tepat”.
Pada dasarnya kinerja merupakan sesuatu hal yang bersifat individual,
karena setiap karyawan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam
mengerjakan tugasnya, kinerja tergantung pada kombinasi antara kemampuan,
usaha, dan kesempatan yang diperoleh. Kinerja keseluruhan pada pekerjaan
adalah sama dengan jumlah kinerja pada fungsi pekerjaan yang penting. Fungsi
yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut akan dilakukan dan tidak dilakukan
dengan karateristik kinerja individu

Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja


Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam
memengaruhi prestasi organisasi karena kepemimpinan merupakan aktivitas yang
utama dengan tujuan organisasi yang dapat dicapai. Gaya kepemimpinan
merupakan suatu cara yang digunakan seorang pemimpin dalam memengaruhi,
mengarahkan, dan mengendalikan bawahannya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi secara efisiensi dan efektif.
Situasi yang dihadapi dalam organisasi perusahaan yang satu dengan
lainnya saling berbeda. Hal ini tidak hanya terjadi pada organisasi yang berbeda
kegiatannya, melainkan terjadi juga pada organisasi perusahaan yang sejenis.
Selain itu, situasi yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan lingkungan
maka dibutuhkan pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kondisi
dan situasi organisasi yang dipimpinnya.
Sifat atau karakter yang ada pada diri pemimpin akan memunculkan gaya
kepemimpinan yang dipergunakan untuk memengaruhi bawahannya agar
melakukan hal-hal yang diinginkannya. Jika bawahannya mampu bekerja dengan
baik, maka gaya kepemimpinan yang dipergunakan telah tepat dan ini membantu
karyawan dalam pencapaian kinerjanya. Frech dan Bertram dalam Fahmi
(2018:83), mengemukakan bahwa “seorang pemimpin memengaruhi para
bawahannya berdasarkan coercive power (kekuatan berdasarkan paksaan), reward
power (kekuatan yang memberikan penghargaan), legitimate power (kekuatan
yang sah), expert power (kekuatan karena keahlian), dan kekuatan referen”.
Keterkaitan antara gaya kepemimpinan sangat erat dalam meningkatkan
kinerja untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.
Peran seorang pemimpin dalam menggerakkan roda kepemimpinan dalam suatu
organisasi sangatlah penting, karena keberhasilan sebuah organisasi tidak terlepas
dari kualitas pemimpinnya. Dengan gaya kepemimpinan yang sesuai maka
kualitas kerja dan prestasi kerja karyawan akan meningkat. Dalam sebuah
organisasi jika pemimpinnya mampu memengaruhi bawahannya untuk ikut
berperan aktif maka akan mendorong karyawan mencapai tingkat kinerja yang
harus dicapainya dalam organisasi tersebut.

Indikator Gaya Kepemimpinan


Kepemimpinan merupakan faktor yang menentukan dalam suatu
perusahaan. Berhasil atau gagalnya perusahaan dalam mencapai suatu tujuan
dipengaruhi oleh cara seorang pemimpin. Sosok pemimpin dalam perusahaan
dapat menjadi efektif apabila pemimpin tersebut mampu mengelola
perusahaannya dan memengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dalam
mencapai tujuan perusahaan.
Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda antara satu
pemimpin dengan pemimpin yang lainnya, dan bukan suatu keharusan bahwa
suatu gaya kepemimpinan lebih baik atau lebih buruk dibanding gaya
kepemimpinan lainnya.
Untuk mengukur dan menilai gaya kepemimpinan seorang pemimpin
dapat digunakan beberapa indikator yaitu dengan berdasarkan macam-macam
gaya kepemimpinan. Menurut Hasibuan (2019:170), terdapat beberapa macam
gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut:

  1. “Kepemimpinan otoriter
  2. Kepemimpinan partisipatif
  3. Kepemimpinan delegatif”

Faktor – Faktor yang memengaruhi Gaya Kepemimpinan


Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola atau
mengatur organisasi secara efektif dan mampu melaksanakan kepemimpinan
secara efektif pula. Untuk itu pemimpin harus betul-betul dapat menjalankan
fungsinya sebagai seorang pemimpin. Dalam suatu organisasi, faktor
kepemimpinan memegang peranan yang penting karena pimpinan yang
menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan hal itu
merupakan tugas yang tidak mudah. Hal itu dikarenakan pemimpin harus
memahami sikap dan perilaku setiap bawahannya yang berbeda-beda.
Fiedler dalam Amirullah (2015:173) mengungkapkan tiga dimensi
kontingensi yang menetapkan faktor-faktor situasional utama untuk menetapkan
efektivitas pemimpin, yaitu :

  1. “Hubungan pemimpin dan bawahan (leader member relation), yaitu
    kadar hubungan antara pemimpin dengan bawahan merupakan tingkat
    sejauh mana kelompok tersebut memberi dukungan pemimpinnya.
  2. Struktur tugas dalam arti sampai sejauh mana tugas-tugas yang harus
    dilaksanakan itu terstruktur atau tidak dan apakah disertai oleh
    prosedur yang tegas dan jelas atau tidak.
  3. Posisi kewenangan seseorang dalam arti tingkat dari pengaruh seorang
    pemimpin pada faktor-faktor wewenang seperti dalam pengangkatan
    dan pemberhentian karyawan, penegakan disiplin, promosi dan
    kenaikan gaji”.
    Allen dalam Fahmi (2018:77) menyebutkan tujuh sifat kepemimpinan,
    yaitu :
  4. “Mengedepankan kepentingan sendiri
  5. Membuat semua keputusan secara sendirian
  6. Lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan atau solusi-solusi teknik
  7. Lebih suka memberi tahu daripada mendengarkan
  8. Menjalankan organisasi sesuai dengan selera pribadi
  9. Memonopoli ganjaran
  10. Mengontrol dengan cara melakukan inspeksi”

Pengertian Gaya Kepemimpinan


Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan jiwa
kepemimpinan yang dimiliki seorang pemimpin tidak bisa diperoleh dengan cepat
dan segera namun sebuah proses yang terbentuk dari waktu ke waktu hingga
akhirnya terbentuk dalam sebuah karateristik yang menjadi ciri khasnya. Hal ini
menunjukkan bahwa ada sebagian orang yang memiliki sifat kepemimpinan
namun dengan usahanya yang gigih mampu membantu lahirnya penegasan sikap
kepemimpinan pada dirinya tersebut.
Fahmi (2017:15) “kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji
secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, memengaruhi, dan
mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang
direncanakan”.
Terry dan Frankin dalam Amirullah (2015:167) mendefinisikan
“kepemimpinan dengan hubungan dimana seseorang (pemimpin) memengaruhi
orang lain untuk mau bekerja sama melaksanakan tugas-tugas yang saling
berkaitan guna mencapai tujuan yang diinginkan pemimpin dan atau kelompok”.

Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja


Motivasi merupakan suatu kekuatan sumber daya manusia yang
menggerakkan dan mengendalikan perilaku manusia. Motivasi sebagai upaya
yang dapat memberikan dorongan kepada seseorang untuk mengambil tindakan
yang dikehendaki. Perilaku seseorang cendrung berorientasi pada tujuan dan
didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu.
Robins dalam Sutrisno (2019:111) mengemukakan “motivasi sebagai
suatu kerelaan berusaha seoptimal mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi
yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha memuaskan beberapa kebutuhan”.
Motivasi adalah suatu daya penggerak yang mampu menciptakan kegairahan kerja
dengan membangkitkan, mengarahkan, dan berperilaku kerja serta mengeluarkan
tingkat upaya untuk memberikan kontribusi yang sebesar besarnya demi
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.
Dalam dunia pekerjaan, motivasi merupakan salah satu faktor penting
dalam mendorong seorang karyawan untuk bekerja. Terdapat elemen yang
menjadi suksesnya suatu motivasi yaitu upaya, tujuan organisasi dan kebutuhan.
Upaya merupakan ukuran intensitas. Bila seorang karyawan termotivasi maka ia
akan berupaya sekuat tenaga untuk mencapai tujuan organisasi. Kebutuhan
merupakan suatu kondisi yang mendorong untuk dan harus memenuhi kebutuhan.
Motivasi kerja erat hubungannya dengan kinerja seseorang. Pada dasarnya
motivasi kerja seseorang itu berbeda-beda. Ada karyawan yang memiliki motivasi
kerja yang tinggi dan ada yang memiliki motivasi kerja yang rendah. Apabila
motivasi kerjanya tinggi maka akan berpengaruh pada kinerja yang tinggi dan
sebaliknya jika motivasinya rendah maka akan menyebabkan kinerja yang
dimiliki seorang karyawan tersebut juga rendah. Jika karyawan memiliki motivasi
yang tinggi maka karyawan tersebut akan bekerja dengan tekun dan berdedikasi
tinggi sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Setiap karyawan akan menginginkan penghargaan terhadap hasil
pekerjaannya. Penghargaan tersebut berupa kompensasi atau imbalan yang adil.
Oleh karena itu, perlu adanya dilakukan penilaian kinerja secara objektif sehingga
akan meningkatkan kinerja. Kinerja seorang karyawan akan mudah dicapai jika
didukung dengan motivasi yang tinggi. Motivasi untuk melaksanakan pekerjaan
dengan baik akan muncul apabila pekerjaan yang dikerjakan mempunyai nilai
atau berarti bagi karyawan tersebut.
Mangkunegara (2017:67) mengatakan bahwa “faktor-faktor yang
memengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi”. Untuk dapat
memberikan hasil kerja yang berkualitas dan berkuantitas maka seorang karyawan
membutuhkan motivasi kerja dalam dirinya yang akan berpengaruh terhadap
semangat kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja

Indikator Motivasi Kerja


Motivasi sangat menguntungkan bagi karyawan maupun perusahan. Dalam
memotivasi karyawan pastinya setiap perusahan memiliki teknik masing-masing
agar motivasi yang diberikan dapat meningkatkan semangat kerja pagawai.
Pemberian motivasi yang tepat akan menimbulkan semangat, kemauan, dan
keikhlasan untuk bekerja dalam diri seorang karyawan. Semakin meningkatnya
semangat dan kemauan untuk bekerja dengan ikhlas akan membuat pekerjaan
lebih maksimal, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.
Wahjosumidjo dalam Amirullah (2015:192) “tingkah laku bawahan dalam
kehidupan organisasi pada dasarnya berorientasi pada tugas. Artinya,
bahwa tingkah laku bawahan biasanya di dorong oleh keinginan untuk
mencapai tujuan harus diamati, diawasi, dan diarahkan dalam kerangka
pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan organisasi yang telah
ditetapkan”.
Kekuatan motivasi kerja karyawan untuk bekerja dan berkinerja secara
langsung tercermin pada seberapa jauh upayanya bekerja keras untuk
menghasilkan kinerja yang lebih baik demi mencapai tujuan perusahaan. Agar
suatu proses motivasi kerja dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan
indikator yang dijadikan sebagai acuan dalam proses memotivasi kerja karyawan.
Indikator motivasi dijadikan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan motivasi
kerja bermanfaat atau tidak dalam suatu organisasi.
Menurut teori Herzberg dalam Hasibuan (2019:158), terdapat faktor yang
berperan sebagai satisfiers atau motivators yang dijadikan sebagai indikator
motivasi kerja karyawan, yaitu :

  1. “Prestasi atau achievement
  2. Pengakuan atau recognition
  3. Pekerjaan itu sendiri atau the work it self
  4. Tanggung jawab atau responsibility
  5. Kemajuan atau advancement
  6. Pengembangan potensi individu atau the possibility of growth”

Faktor – Faktor yang memengaruhi Motivasi Kerja


Pada umumnya, motivasi seseorang untuk melakukan kegiatan muncul
karena merasakan perlunya untuk memenuhi kebutuhan. Apabila kebutuhannya
telah terpenuhi, motivasinya akan menurun. Kemudian berkembang pemikiran
bahwa motivasi juga diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun apabila
tujuan telah tercapai, biasanya motivasi juga menurun. Oleh karena itu, motivasi
dapat dikembangkan apabila timbul kebutuhan merupakan kepentingan manusia,
maka tujuan dapat menjadi kepentingan manusia maupun organisasi. Motivasi
dapat terwujudkan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor.
Menurut Sutrisno (2019:116), motivasi sebagai proses psikologi dalam diri
seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat
dibedakan atas faktor intern dan ekstern yang berasal dari karyawan tersebut :

  1. “Faktor intern, yang dapat memengaruhi pemberian motivasi pada
    karyawan, yaitu :
    a. Keinginan untuk dapat hidup, untuk dapat bertahan hidup maka
    seseorang harus bekerja. Keinginan untuk dapat hidup meliputi
    kebutuhan untuk memperoleh kompensasi, pekerjaan yang tetap, dan
    kondisi kerja yang aman dan nyaman.
    b. Keinginan untuk dapat memiliki, keinginan yang keras untuk dapat
    memiliki itu dapat mendorong orang mau bekera.
    c. Keinginan untuk memperoleh penghargaan, seseorang mau bekerja
    disebabkan adanya keinginan untuk diakui, dihormati oleh orang lain.
    d. Keinginan untuk memperoleh pengakuan, seperti adanya penghargaan
    terhadap prestasi, hubungan kerja yang harmonis, pimpinan yang
    bijaksana, perusahaan tempat bekerja dihargai oleh masyarakat.
    e. Keinginan untuk berkuasa akan mendorong seseorang untuk bekerja.
  2. Faktor ekstern, yang dapat memengaruhi pemberian motivasi pada
    karyawan, yaitu :
    a. Kondisi lingkungan kerja, keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang
    ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat
    memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
    b. Kompensasi yang memadai, motivasi yang paling penting bagi
    perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja dengan baik.
    c. Supervisi yang baik, memberikan pengarahan, membimbing kerja para
    karyawan agar bekerja dengan baik tanpa melakukan kesalahan.
    d. Adanya jaminan pekerjaan yaitu jaminan karier untuk masa depan
    seperti promosi jabatan.
    e. Status dan tanggung jawab.
    f. Peraturan yang fleksibel yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan
    agar pekerjaan berjalan dengan baik”

Prinsip-Prinsip dalam Motivasi Kerja


Pimpinan harus mampu mendorong, menyemangati karyawan agar terus
bergairah dan bersemangat dalam bekerja. Motivasi dapat terjadi dari dalam diri
karyawan apabila karyawan merasa nyaman, atau dari luar dirinya seperti apa
yang diberikan perusahaan. Motivasi juga perlu diberikan oleh pihak pimpinan,
mulai dari pemberian perhatiann, penghargaan atau kompensasi yang layak dan
wajar sehingga karyawan terdorong untuk melakukan tugas-tugasnya dengan
baik. Demikian pula dengan karyawan akan terdorong untuk bekerja secara
dengan sungguh-sungguh.
Hamalik dalam Sutrisno (2019:111), mengatakan ada dua prinsip yang
dapat digunakan untuk meninjau motivasi, yaitu “(1) memotivasi dipandang
sebagai suatu proses dan (2) menentukan karakter dari proses ini”.
Mangkunegara (2017:101) prinsip-prinsip dalam memotivasi kerja
karyawan, yaitu: “(1) prinsip partisipasi, (2) prinsip komunikasi, (3) prinsip
mengakui andil bawahan, (4) prinsip pendelegasian wewenang, dan (5) prinsip
memberi perhatian”.

Pengertian Motivasi Kerja


Setiap organisasi tentu ingin mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan
tersebut, peranan manusia yang terlibat didalamnya sangat penting. Untuk
menggerakkan manusia agar sesuai dengan yang dikehendaki organisasi, maka
harus dipahami motivasi manusia yang bekerja di dalam organisasi tersebut,
karena motivasi inilah yang menentukan perilaku orang-orang untuk bekerja.
Motivasi merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas
tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang.
Hartatik (2018:160), “motivasi merupakan hal yang menyebabkan,
menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat serta
antusias mencapai hasil yang optimal”.
Soroso dalam Fahmi (2018:107) mengatakan bahwa “motivasi adalah
suatu set atau kumpulan perilaku yang memberikan landasan bagi seseorang untuk
bertindak dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu
(specific goal directed way)”

Hubungan Disiplin Kerja dengan Kinerja


Dalam disiplin kerja dituntut adanya kesanggupan untuk mengikuti aturan
hukum dan tata tertib sehingga sadar akan melaksanakan dan menaati peraturan
tersebut. Disiplin kerja mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang
terhadap tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah
kerja dan semangat kerja yang mendukung terwujudnya tujuan organisasi.
Riva’i dalam Hartatik (2018:183) menyebutkan bahwa “disiplin kerja
adalah suatu alat yang digunakan manajer untuk mengubah suatu perilaku serta
sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang
menaati semua peraturan perusahaan serta norma-norma sosial yang berlaku”.
Pentingnya disiplin kerja dalam perusahaan bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas kerja karyawan. Disiplin yang baik dari karyawan akan
menunjukkan bahwa suatu organisasi dapat memelihara dan menjaga loyalitas
maupun kualitas karyawannya. Selain itu, dengan mengetahui disiplin kerja
karyawan maka nilai kinerja dari setiap karyawan pun akan diketahui. Hal
tersebut karena disiplin kerja dan kinerja karyawan memiliki hubungan yang
sangat erat. Karyawan yang berdisiplin diri dalam bekerja maka ia akan bekerja
secara optimal, tekun, dan mengerjakan sesuatu pekerjaan secara terarah dan
sebaliknya karyawan yang memiliki disiplin kerja yang rendah maka ia akan
bermalas-malasan dan cendrung akan menunda-nunda pekerjaan.
Salah satu faktor yang memengaruhi kinerja karyawan adalah disiplin
kerja. Disiplin kerja merupakan salah satu tolok ukur dari penilaian hasil kinerja
karyawan. Setiap karyawan yang mampu menunjukkan sikap disiplin dalam
bekerja cendrung memiliki ketelitian dan memiliki tanggung jawab yang besar
terhadap pekerjaan atau tugas-tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya
secara personal. Semakin memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawab ini
akan menimbulkan disiplin kerja yang tinggi. Karyawan yang mampu mengatasi
segala permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan cendrung lebih mampu
menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.
Disiplin kerja yang tinggi dan optimal dapat memengaruhi kinerja
karyawan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan disiplin kerja yang
tinggi akan membuat karyawan bekerja lebih giat dan menjiwai pekerjaannya
yang pada akhirnya akan dapat menjadi karyawan yang tangguh dan bermutu serta
mampu melaksanakan tugas atau kegiatan dengan baik yang akan menghasilkan
kinerja yang tinggi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu kunci
keberhasilan organisasi dalam menjalankan usahanya adalah dengan cara
meningkatkan kinerja karyawannya melalui peningkatan disiplin kerja. Setiap
organisasi mengharapkan kinerja karyawannya dapat meningkat. Kinerja yang
baik dapat menciptakan kualitas, kuantitas kerja dan prestasi kerja.

Indikator Disiplin Kerja


Kedisiplinan menjadi kunci terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan,
dan masyarakat. Dengan disiplin yang baik berarti karyawan sadar dan bersedia
mengerjakan semua tugasnya yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik.
Tujuan utama disiplin adalah untuk meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin
dengan cara mencegah kerusakan atau kehilangan peralatan dan perlengkapan
kerja yang disebabkan oleh tidak adanya sikap kehati-hatian.
Disiplin berusaha mencegah keterlambatan dan kemalasan kerja karyawan
serta berusaha untuk mengatasi perbedaan pendapat antarkaryawan dan mencegah
ketidaktaatan yang disebabkan oleh salah pengertian dan salah penafsiran.
Disiplin berusaha untuk melindungi perilaku yang baik dengan menetapkan
peraturan dan ketentuan yang telah disepakati demi terwujudnya tujuan
organisasi. Karyawan yang tunduk pada ketetapan dan peraturan perusahaan
menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik dan sebaliknya karyawan yang
sering melanggar atau mengabaikan perusahaan maka karyawan tersebut
mempunyai disiplin kerja yang buruk.
Menurut Fathoni dalam Hartatik (2018:200), terdapat indikator yang
memengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organiasi, sebagai berikut :

  1. “Tujuan dan kemampuan
  2. Keteladanan pimpinan
  3. Keadilan
  4. Pengawasan melekat
  5. Sanksi hukuman
  6. Ketegasan
  7. Hubungan kemanusian”

Faktor – Faktor yang memengaruhi Disiplin Kerja


Pada umumnya bahwa pemimpin mempunyai pengaruh langsung atas
sikap kebiasaan yang diperoleh karyawan. Kebiasaan itu ditentukan oleh
pemimpin, baik dengan iklim atau suasana kepemimpinan maupun melalui contoh
diri pribadi. Untuk mendapat disiplin yang baik, maka pemimpin harus
memberikan kepemimpinan yang baik pula.
Helmi dalam Hartatik (2018:197) merumuskan faktor-faktor yang
memengaruhi disiplin kerja menjadi dua, yaitu :
a. “Faktor Kepribadian
Faktor yang penting dalam kepribadian seseorang adalah sistem nilai yang
dianut berkaitan langsung dengan disiplin. Sistem nilai akan terlihat dari sikap
seseorang, dimana sikap ini diharapkan akan tercermin dalam perilaku seperti
disiplin karena kepatuhan, disiplin karena identifikasi, dan disiplin karena
internalisasi.
b. Faktor Lingkungan
Sikap disiplin dalam diri seseorang merupakan produk interaksinya dengan
lingkungan, terutama lingkungan sosial. Oleh karena itu, pembentukan
disiplin tunduk pada kaidah-kaidah proses belajar. Pemimpin yang merupakan
agen pengubah perlu memperhatikan prinsip-prinsio konsisten, adil, bersikap
positif, dan terbuka”.
Menurut Singodimedjo dalam Sutrisno (2019:89) mengemukakan
beberapa faktor-faktor yang memengaruhi disiplin karyawan adalah :

  1. “Besar kecilnya pemberian kompensasi
  2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan
  3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan
  4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan
  5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan
  6. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan
  7. Diciptakan kebiasaan – kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin”.

Jenis-Jenis Disiplin Kerja


Disiplin merupakan suatu kegiatan manajemen untuk menjalankan standar
dan prosedur organisasi. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen
sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja
karyawan maka semakin tinggi prestasi kerja yang dicapai. Kurangnya
kedisiplinan karyawan akan membuat perusahaan sulit mencapai hasil kerja yang
optimal.
Sutrisno (2019:86) menyebutkan beberapa bentuk disiplin yang baik yang
tercermin pada suasana, sebagai berikut :
a. “Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan
perusahaan.
b. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan dalam
melakukan pekerjaan.
c. Besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan tugas
dengan sebaik-baiknya.
d. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan
karyawan.
e. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja para karyawan”.

Pengertian Disiplin Kerja


Disiplin kerja sangatlah penting bagi suatu perusahaan atau instansi
pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Tanpa adanya disiplin
kerja yang baik sulit bagi suatu perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal.
Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap
tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
Kedisiplinan merupakan fungsi sumber daya manusia yang keenam dari
fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin
banyak disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya.
Tanpa disiplin kerja karyawan yang baik, sulit bagi perusahaan mencapai hasil
kerja yang optimal.
Hasibuan (2019:193), “kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan
seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang
berlaku”.
Latainer dalam Sutrisno (2019:87) mengartikan “disiplin sebagai suatu
kekuatan yang berkembang di dalam tubuh karyawan dan menyebabkan karyawan
dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan, peraturan, dan nilainilai yang tinggi dari pekerjaan dan perilaku”.
Salah satu upaya untuk mengatasi penyebab tindakan indispliner yang
bertujuan untuk pertumbuhan organisasi yaitu memotivasi karyawan agar dapat
mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan
maupun kelompok. Adanya disiplin kerja sangat bermanfaat dalam mendidik
karyawan untuk mematuhi peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku pada
perusahaan tersebut sehingga akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)


Pengertian pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 butir 1 adalah proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
SPIP terdiri atas unsur:
a) lingkungan pengendalian;
b) penilaian risiko;
c) kegiatan pengendalian;
d) informasi dan komunikasi; dan
e) pemantauan pengendalian intern.
COSO I : 1992 Pasal 3 ayat (1) PP 60/2008
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan”.
Sistem Pengendalian Intern juga diterapkan pada instansi pemerintah
yang kita kenal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP
adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Pasal. 1
butir 2). Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah untuk
memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya:
1) Efektivitas dan Efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
2) Keandalan Laporan Keuangan;
3) Pengamanan aset negara;
4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Kepuasan Kerja


Davis (1985:96) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu
perasaan menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang berhubungan
dengan pekerjaannya maupun kondisi dirinya. Kepuasan kerja menjadi hal yang
penting, karena memiliki pengaruh yang besar bagi organisasi. Mangkunegara
(2005:118) menyebutkan kepuasan kerja seseorang memiliki dampak terhadap
organisasi antara lain yaitu tingkat turn over, tingkat kehadiran pegawai, tingkat
kesehatan pegawai, tingkat efektivitas penyelesaian pekerjaan, pengembangan
ide dan inovasi, tingkat kesalahan, sampai rasa kebanggaan terhadap
organisasi/perusahaan yang diwujudkan dalam komitmen dan loyal terhadap
organisasi/perusahaan. Luthans (2011:141) menyatakan bahwa kepuasan timbul
dari evaluasi terhadap suatu pengalaman, atau pernyataan secara psikologis
akibat suatu harapan dihubungkan dengan apa yang mereka peroleh.
Ada beberapa teori kepuasan kerja, antara lain teori keadilan (equity
theory) dari Adam, terori perbedaan (discrepancy theory) dari Porter, teori
pemenuhan kebutuhan (need fulfillment theory) dari Schaffer, teori pandangan
kelompok social (social reference group theory) dari Alferder, teori pengharapan
(expected theory) dari Victor Vroom, dan teori dua faktor (two factor theory) dari
Herzberg. Penelitian ini dikarenakan menggunakan teori dua faktor dari
Herzberg, maka yang akan diulas hanyalah teori tersebut.
Menurut Two Factors Theory dari Herzberg (dalam Mangkunegara, 2005)
terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan kepuasan maupun ketidakpuasan
yang dapat dialami oleh seorang pegawai, yaitu (1) kepuasan ekstrinsik atau
dissatisfies (hygiene factors) dan (2) kepuasan intrinsik atau satisfies. Adapun
penjelasan tiap faktor tersebut adalah sebagai berikut:
a) Kepuasan ekstrinsik atau dissatisfies (hygiene factors) merupakan faktorfaktor atau situasi yang dipandang sebagai sumber ketidakpuasan, yakni
gaji/upah, pengawasan pimpinan, tatakelola dan kebijakan organisasi,
hubungan antarpribadi, kondisi dan keamanan kerja serta status/kedudukan.
Apabila faktor ini tidak terpenuhi, dapat menyebabkan ketidakpuasan dan
absensi pegawai, bahkan dapat menyebabkan pegawai keluar.
b) Kepuasan intrinsik atau satisfies merupakan faktor-faktor atau situasi yang
dipandang sebagai sumber kepuasan kerja, yakni: pekerjaan itu sendiri (work
it self), adanya kesempatan untuk berprestasi (achievement), adanya
tanggung jawab (responsibility), dan pengembangan potensi individu yang
didukung oleh pengakuan (recognition) serta promosi. Jika faktor-faktor
tersebut terpenuhi, rasa kepuasan terhadap pekerjaannya akan terpenuhi.

Kompetensi Pegawai


Kompetensi menurut Spencer and Spencer (1993:9) merupakan
karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakter
pribadi (ciri khusus/khas), nilai-nilai, konsep diri, pengetahuan atau keahlian
yang dimiliki seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) di tempat
kerja. Sedangkan kompetensi menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 7 tahun 2013 diartikan sebagai karakteristik dan kemampuan
kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas
dan / atau fungsi jabatan.
Menurut Kamus Kompetensi Kementerian Keuangan, Kompetensi
pegawai dapat diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian
(expertise) yang lebih dari sekedar keterampilan (skill) belaka, namun
merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/pengetahuan,
tindakan nyata, serta proses mental yang terjadi dalam bidang tertentu.
Kompetensi dapat pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan,
keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang
dalam pekerjaan (Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 55/SJ/2008).

Penilaian Kinerja Institusi Pemerintahan


Salah satu yang menjadi sasaran dalam penerapan reformasi birokrasi
adalah mewujudkan instansi yang akuntabel. Instansi pemerintah diwajibkan
melakukan pengelolaan kinerja yang dimulai dari perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, sampai evaluasi kinerja (Permenpan
Nomor 11 Tahun 2011). Hal ini dilakukan agar instansi pemerintah terukur
capaian kinerjanya sehingga dapat diketahui efektivitas dari pencapaian visi,
misi, tugas dan fungsi pokok instansi pemerintah tersebut. Kinerja di dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerja instansi pemerintah.
Keberhasilan suatu program yang dijalankan, diukur berdasarkan
indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan (Perpres Nomor 29 tahun
2014). Indikator kinerja terbagi atas tiga hal, yaitu:
1) Indikator Kinerja Program (IKP) yang merupakan ukuran atas hasil (outcome)
dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
suatu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh
satuan kerja/SKPD.
2) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran atas keluaran (output) dari
suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program
(IKP).
3) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi
dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan
kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Kinerja Organisasi


Mulyadi (2007) menyatakan bahwa kinerja merupakan keberhasilan yang
dicapai personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik
yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Bastian
(2006:274) berpendapat bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian atas
pelaksanaan dari suatu kegiatan/kebijakan/ program dalam rangka mewujudkan
visi, misi, tujuan organisasi, dimana apa yang ingin dicapai tertuang dalam
perumusan perencanaan strategik (strategic planning) organisasi. Kinerja dapat
juga diartikan sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam suatu periode
tertentu. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa kinerja merupakan
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.
Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kinerja, terdapat dua hal
pokok yang terkandung dalam pengertian kinerja, yaitu: (1) hasil akhir dari
keseluruhan kegiatan yang dilakukan organisasi yang disesuaikan dengan
kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan, dan (2) kinerja mencerminkan
prestasi yang dicapai oleh organisasi

Teori Dua Faktor (Two Factor Theory) Herzberg


Teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang
kepuasan kerja atau sering dikenal dengan sebutan Two Factor Theory (teori
dua faktor) yang dikemukakan oleh Herzberg tahun 1996. Situasi yang
memengaruhi sikap puas atau tidaknya seseorang terhadap pekerjaan terbagi
dalam dua kelompok (Mangkunegara, 2015:121-122), yaitu:
a) Kepuasan intrinsik atau satisfies merupakan faktor-faktor atau situasi yang
dipandang sebagai sumber kepuasan kerja, yakni: pekerjaan itu sendiri (work
it self), adanya kesempatan untuk berprestasi (achievement), adanya
tanggung jawab (responsibility), dan pengembangan potensi individu yang
didukung oleh pengakuan (recognition) serta promosi. Jika seorang individu
memenuhi faktor-faktor tersebut, rasa kepuasan terhadap pekerjaannya akan
terpenuhi.
b) Kepuasan ekstrinsik atau dissatisfies (hygiene factors) merupakan faktorfaktor atau situasi yang dipandang sebagai sumber ketidakpuasan, yakni
gaji/upah, pengawasan pimpinan, tatakelola dan kebijakan organisasi,
hubungan antarpribadi, kondisi dan keamanan kerja serta status/kedudukan.
Kedua kelompok teori di atas, yakni satisfies dan dissatisfies akan
digunakan dalam penelitian ini karena keduanya dianggap sebagai sumber
kepuasan yang akan mempengaruhi kinerja pegawai dan pada akhirnya kinerja
organisasi.

Teori Agensi


Teori keagenan pada dasarnya merupakan teori yang muncul karena
adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori ini mengasumsikan
bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya
sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.
Prinsipal mengontrak agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam
perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada agen
sedangkan agen berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang
dimiliki oleh perusahaan dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan
kepadanya (Jensen dan Meckling, 1976:29).
Teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) asumsi yaitu (a) asumsi tentang
sifat manusia; (b) asumsi tentang keorganisasian dan (c) asumsi tentang
informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki
sifat mementingkan diri sendiri (self interest) memiliki keterbatasan rasionalitas
(bounded rationality) dan tidak menyukai resiko (risk aversion). Asumsi
keorganisasian menekankan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi
sebagai kriteria produktivitas. Asimetri informasi (asimmetric information)
merupakan informasi yang tidak seimbang karena perbedaan distribusi informasi
antara prinsipal dan agen (Jensen dan Meckling, 1976:38-41). Teori keagenan
akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan
dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola
(agen/pemerintah) dan publik (diwakili prinsipal/dewan perwakilan rakyat).
Prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai
dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik (Mustikawati, 2004).
Akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut.

Teori Goal Setting


Goal Setting Theory yang dikemukakan oleh Locke, 1978 menjelaskan
hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Konsep
dasar teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan
organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Goal-Setting
Theory mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan
(Mangkunegara, 2014: 73). Jika seorang individu memiliki komitmen untuk
mencapai tujuannya, maka komitmen tersebut akan mempengaruhi tindakannya
dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya. Salah satu hal penting yang dapat
menentukan kinerja, baik kinerja individu yang pada akhirnya berpengaruh
terhadap kinerja organisasi adalah kompetensi yang dimiliki individu di dalam
organisasi (Mangkunegara, 2015:67). Seorang individu yang berkomitmen untuk
memberikan kinerja yang terbaik pada organisasi akan berusaha meningkatkan
kemampuan dan keterampilan kerja (kompetensi) yang dimilikinya. Hal tersebut
sebagai konsekuensi yang harus dicapai, bila seorang individu tersebut ingin
meraih hasil kinerja yang optimal.
Teori Goal Setting ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh
ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan/
tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Penetapan tujuan yang
menantang (sulit) namun dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan
prestasi kerja (kinerja). Capaian atas sasaran (tujuan) mempunyai pengaruh
terhadap perilaku pegawai dan kinerja dalam organisasi. Berdasarkan
pendekatan goal setting theory ini, kinerja organisasi yang maksimal merupakan
tujuan yang ingin dicapai, sedangkan kompetensi pegawai dan kepuasan kerja
merupakan faktor penentu. Semakin tinggi faktor penentu tersebut, maka akan
semakin tinggi pula kemungkinan pencapaian tujuannya.

Teori Sikap dan Perilaku (Theory of Attitude and Behavior)


Teori sikap dan perilaku (theory of attitude and behavior) yang
dikembangkan oleh Triandis di tahun 1971 menyatakan bahwa perilaku
ditentukan oleh untuk apa sesuatu hal dilakukan (sikap), pedoman atas suatu hal
yang dilakukan (aturan-aturan sosial), dan apa yang biasa dilakukan (kebiasaan)
yang menentukan terbentuknya suatu perilaku.
Sikap terdiri dari komponen kognitif yang berkaitan dengan keyakinan, dan
komponen afektif yang berkaitan dengan konotasi suka atau tidak suka, serta
komponen perilaku yakni bagaimana seseorang ingin berperilaku terhadap sikap.
Gibson, dkk di tahun 1982 sebagaimana yang dikemukakan oleh Mangkunegara
(2008:16) menyebutkan bahwa sikap seseorang didorong oleh faktor-faktor
stimulus, seperti gaji, tunjangan, gaya manajer, rangsangan pekerjaan, teknologi
dan kebijakan perusahaan. Faktor-faktor stimulus tersebut menentukan apakah
suatu perasaan positif yang menimbulkan kesukaan atau malahan perasaan
negatif yang menimbulkan ketidaksukaan terhadap suatu pekerjaan. Perasaan
positif dan negatif tersebut pada akhirnya yang menentukan kepuasan atau
ketidakpuasan seseorang terhadap pekerjaannya, yang pada akhirnya
menentukan perilaku seseorang di dalam organisasi. Mangkunegara (2015:117-
119) menyebutkan kepuasan kerja seseorang memiliki dampak terhadap
organisasi antara lain yaitu tingkat turn over, tingkat kehadiran pegawai, tingkat
kesehatan pegawai, tingkat efektivitas penyelesaian pekerjaan, pengembangan
ide dan inovasi, tingkat kesalahan, sampai rasa kebanggaan terhadap
organisasi/ perusahaan yang diwujudkan dalam komitmen dan loyal terhadap
organisasi/ perusahaan.
Aturan-aturan sosial yang merupakan pedoman atas suatu hal yang
dilakukan seorang individu di dalam organisasi, ditentukan oleh nilai-nilai yang
dianut oleh suatu organisasi yang pada akhirnya menjadi kebiasaan yang
merupakan embrio dari suatu budaya yang dimiliki oleh organisasi. Susanto
(1997:21), budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman
sumber daya manusia di dalam organisasi untuk menghadapi permasalahan
eksternal dan dan berusaha untuk melakukan penyesuaian integrasi ke dalam
tubuh organisasi. Masing-masing individu di dalam organisasi harus memahami
nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka seharusnya bertingkah laku dan
berperilaku di dalam organisasi.
Nilai-nilai organsasi menjadi petunjuk (guidance) dan pedoman bagi
individu di dalam organisasi dalam berperilaku serta berinteraksi dengan individu
lainnya, baik di dalam maupun di luar organisasi. Nilai-nilai organisasi menjadi
hal yang penting dan ditanamkan secara kokoh dan kuat serta harus diterima
secara luas di semua kalangan dalam organisasi. Semakin tinggi penerimaan
anggota organisasi terhadap nilai-nilai pokok organisasi, maka kesetiaan, dan
kinerja seseorang kepada organisasi semakin besar yang pada akhirnya
berpengaruh terhadap kinerja organisasi (Yuliana, 2014).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior


 Menurut Wirawan (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi OCBdiantaranya antara lain kepribadian, budaya organisasi, iklim organisasi,
kepuasan kerja, komitmen organisasi, kepemimpinan transformasional
&servant leadership, tanggung jawab sosial pegawai, umur pegawai,
keterlibatan kerja, kolektivisme serta keadilan organisasi.
Organ dan Sloat (dalam Ahdiyana, 2010) mengemukakan beberapa
faktor yang mempengaruhi OCB sebagai berikut :
a. Budaya dan iklim organisasi
Menurut Novliadi (2007) iklim Organisasi dan budaya organisasi dapat
menjadi penyebab kuat atas berkembangnya OCB dalam suatu organisasi.
Di iklmi organisasi yang positif, karyawan merasa lebih ingin melakukan
pekerjaan melebihi apa yang telah diisyaratkan dalam pekerjaan, dan akan
selalu mendukung tujuan organisasi jika mereka diperlukan oleh para
atasan dengan sportif dan dengan penuh kesadaran serta percaya bahwa
mereka diperlukan secara adil oleh organisasi.
b. Kepribadian dan Suasana Hati (mood)
Kepribadian dan suasana hati mempunyai pengaruh terhadap timbulnya
perilaku OCB secara individual maupun kelompok.
c. Persepsi terhadap dukungan organisasi
Pekerja yang merasa bahwa mereka didukung oleh organisasi akan
memberikan timbal balinya dan menurunkan ketidakseimbangan dalam
hubungan tersebut dengan terlibat dalam perilaku citizenship. 
1) Persepsi terhadap kualitas hubungan/ interaksi atasan bawahan
2) Masa kerja
3) Jenis Kelamin

Dimensi-Dimensi Organizational Citizenship Behavior


Organ (1995) megatakan bahwa orang yang melakukan
Organizational Citizenship Behavior dieknal sebagai tentara yang baik.
Terdapat lima dimensi Organizational Citizenship Behavior menurut Organ
adalah sebagai berikut :
a. altruism adalah perilaku yang merefleksikan atau membantu orang lain
dalam menghadapi masalah pekerjaan.
b. Conscientiousness adalah mengacu pada perilaku seseorang yang tepat
waktu, tingkat kehadiran tinggi, dan berada di atas pesyratan normal yang
diharapkan.
c. Civic virtue adalah berkomitmen fungsi – fungsi adminitratif seperti
menghadiri pertemuan, menyampaikan pendapat dan aktif berpartisipasi
dalam kegiatan organisasi. d. Sportsmanship yaitu menunjukkan perilaku seseorang yang tidak suka
memprotes atau mengajukan ketidakpuasan terhadap masalah-masalah
kecil.
e. Courtesy adalah perilaku bersikap sopan santun, hormat, dan sesuai aturan
yang ditunjukkan dalam setiap perilaku

Pengertian Organizational Citizenship Behavior


Konsep Organizational Citizenship Behavior pertama kali
diperkenalkan oleh Bateman dan Organ, dan telah dibahas secara detail oleh
Organ tahun (1995). Namun jauh sebelum tahun tersebut Bernard
mempergunakan konsep Organizational Citizenship Behavior dan
menyebutnya sebagai kerelaan bekerjasama. Pada tahun 1964, Katz
menggunakan konsep serupa dan menyebutkan sebagai inovatif dan perilaku
spontan (Triyanto, 2009).
Organizational Citizenship Behavior dapat dikatakan sebagai
perilaku-perilaku yang menyumbang pada pemeliharaan dan perbaikan baik
secara social maupun psikologikal untuk mendukung job performance
(Organ, 1995). Organizational Citizenship Behavior berperan penting bagi
upaya meningkatkan kinerja organisasi karena, Organizational Citizenship
Behavior dapat mengurangi kebutuhan akan sumber daya-sumber daya yang
langka/mahal untuk fungsi-fungsi perawatan/perbaikan dalam organisasi,
meningkatkan produktifitas hubungan kerja atau manajerial, meningkatkan
kemampuan organisasi untuk menarik minat dan mempertahankan orang- orang terbaiknya untuk bekerja disitu dengan menciptakan suasana kerja yang
menyenangkan (Organ, 1995).
Berdasarkan definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Organizational Citizenship Behavior adalah perilaku karyawan yang
dilakukan secara sukarela dan melebihi tuntutan pekerjaannya. Perilaku
tersebut dilakukan tanpa mengharapkan pamrih dari organisasi dan berkontribusi terhadap efektivitas organisasi. Terdapat kesepakatan luas bahwa
budaya organisasi merujuk kepada suatu sistem pengertian bersama yang
dipegang oleh anggota-anggota suatu organisasi, yang membedakan
organisasi tersebut dari organisasi lainnya. Sistem pengertian bersama ini,
dalam pengamatan yang lebih seksama, merupakan serangkaian karakter
penting menjadi nilai bagi suatu organisasi. Menurut Robbins (2003)
menyatakan bahwa terdapat tujuh karakter utama, yang kesemuanya menjadi
elemen-elemen penting suatu budaya organisasi.
a. Inovasi dan pengambilam risiko, yaitu tingkat daya pendorong karyawan
untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko.
b. Perhatian terhadap hasil, yaitu tingkat tuntutan terhadap karyawan untuk
mampu memperlihatkan ketetapan, analisis, dan perhatian terhadap detail.
c. Orientasi terhadap hasil, yaitu tingkat tuntutan terhadap manajemen untuk
lebih memusatkan perhatian pada hasil, dibandingkan perhatian pada
teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut.
d. Orientasi terhadap individu, yaitu tingkat keputusan manajemen dalam
mempertimbangkan efek- efek hasil terhadap individu yang ada di dalam
organisasi.
e. Orientasi terhadap tim, yaitu tingkat aktivitas pekerjaan yang diatur dalam
tim, bukan secara perorangan
f. Agresivitas, yaitu tingkat tuntutan terhadap orang-orang agar berlaku
agresif dan bersaing, dan tidak bersikap santai.
g. Stabilitas, yaitu tingkat penekanan aktivitas organisasi dalam
mempertahankan status quo berbanding pertumbuhan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Keterlibatan Kerja


Menurut Harnoto (2002) faktor-faktor keterlibatan kerja dilihat dari
sejauh mana seorang karyawan ikut berpartisipasi dengan seluruh
kemampuannya dalam membuat peningkatan kesuksesan suatu organisasi
atau perusahaan.
Ada beberapa faktor yang dapat dipakai untuk melihat keterlibatan
kerja seorang karyawan yaitu :
a. Aktif berpartisipasi dalam pekerjaan
Aktif berpartisipasi dalam pekerjaan dapat menunjukkan bahwa seorang
karyawan terlibat dalam pekerjaanya (job involment). Aktif berpartisipasi
adalah perhatian yang dicurahkan seseorang terhadap sesuatu. Dari tingkat
atensi inilah dapat diketahui seberapa perhatian dan kepeduliaan yang
dimiliki oleh seseorang pekerja.
b. Menunjukkan pekerjaan adalah yang utama
Seseorang karyawan yang merasa bahwa pekerjaannya adalah hal yang
utama akan selalu berusaha memberi serta melakukan yang terbaik untuk
pekerjaannya dan menganggap pekerjaannya sebagai pusat yang menarik
dalam hidup dan pantas untuk diutamakan.
c. Melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang penting untuk harga diri
Keterlibatan kerja dapat dilihat dari sikap seorang karyawan dalam
pikiran mengenai pekerjaannya, dimana seorang karyawan dalam pikiran
mengenai pekerjaannya, dimana seorang karyawan menganggap pekerjaan
itu penting bagi harga dirinya. Harga diri merupakan perpaduan antara
kepercayaan diri dan penghormatan diri, mempunyai harga diri yang kuat
artinya merasa cocok dengan kehidupan dan penuh keyakinan, yaitu
mempunyai kompetensi dan sanggup mengatasi masalah-masalah
kehidupan. Harga diri menurut Harnoto (2002) merupakan evaluasi
individu terhadap dirinya sendiri baik secara positif atau negatif. Apabila
pekerjaan tersebut dirasa berarti dan sangat berharga baik secara materi
dan psikologis bagi karyawan tersebut maka karyawan tersebut akan
menghargai dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Dengan begitu
keterlibatan kerja dapat tercapai, dan karyawan tersebut merasa bahwa
pekerjaan mereka penting bagi harga dirinya.

Aspek-aspek keterlibatan kerja


Menurut Saleh dan Hosek (1976) keterlibatan kerja merupakan
konsep yang kompleks berdsarkan aspek kongnitif, aspek tindakan dan aspek
perasaan adalah derajat dimana individu dikenal dari pekerjaannya,
berpartisipasi aktif didalamnya dan menganggap prestasi penting untuk harga
diri yaitu :
a. Pekerjaan adalah minat hidup yang utama
Keterlibatan kerja akan muncul bila pekerjaan dirasakan sebagai
sumber utama terhadap harapan individu dan sumber kepuasan dari
kebutuhan-kebutuhan yang menonjol individu. Kebutuhan yang menonjol
ini akan menguat bila pekerjaan dipersepsikan mampu memenuhi
kebutuhan-kebutuhan sehingga akan membuat invidu menghabiskan
waktu, tenaga, dan pikirannya untuk pekerjaan.
b. Berpartisipasi aktif dalam pekerjaan
Partisipasi aktif akan terjadi bila seseorang diberikan kesempatan yang
seluas-luasnya dalam bekerja seperti kesempatan mengerluarkan ide-ide,
membuat keputusan yang berguna untuk kesuksesan perusahaan,
kesempatan untuk belajar, mengeluarkan keahlian dan kemampuan dalam
bekerja, sehingga partisipasi aktif ini akan berpengaruh pada hasil kerja
dan hasil yang memuaskan akan mempengaruhi rasa berharga pada diri.
c. Menganggap performa sebagai hal yang penting bagi harga diri. Seberapa jauh performa kerja individu mempengaruhi harga diri. Usaha
kerja yang ditampilkan menggambarkan seberapa jauh seseorang yang 
terlibat pada pekerjaan akan menganggap penting pekerjaan tersebut bagi
harga diri atau rasa keberhargaan diri pada diri seseorang. Hal ini bisa
terlihat dari seberapa sering karyawan memikirkan tentang pekerjaan yang
belum terselesaikan setelah jam kerja selesai, masalah yang belum selesai
menjadi pusat konsep diri yang berlaku dalam hati.
d. Menganggap kinerja konsisten dengan konsep diri
Seseorang yang terlibat dalam pekerjaan akan memiliki konsentrasi
terhadap unjuk kerja sehingga mempengaruhi konsistensi seseorang
dengan konsep diri. Hal ini dapat terlihat dari seseorang memiliki prinsip
terhadap pekerjaan, unjuk kerja konsisten dengan kemampuan yang
dimiliki.

Pengertian Keterlibatan Kerja


Keterlibatan pekerjaan mengukur derajat sejauh mana seseorang
memihak secara psikologis pada pekerjaannya dan menganggap tingkat
kinerjanya yang dipersepsikan sebagai penting untuk harga diri (Robbins,
2003). Dapat dinyatakan bahwa aktif berpartisipasi dalam pekerjaan dapat
menunjukkan seseorang pekerja terlibat dalam pekerjaan. Aktif paritisipasi
adalah perhatian seorang terhadap seseuatu. Keterlibatan kerja merupakan
faktor penting dalam sikap kerja lain yang terkait dengan kinerja. Orang
dengan keterlibatan kerja tinggi memfokuskan sebagian sebagian besar pada
pekerjaan mereka sehingga menjadi benar – benar tenggelam dan menikmati
pekerjaan tersebut (Suharti 2013).
Keterlibatan kerja merupakan suatu ukuran sampai dimana karyawan
dapat berpatisipasi dalam dalam pekerjaan secara psikologis dan mengagap
pekerjaan dan kinerjanya penting. Menurut Hao et al. (2009), seseorang
memiliki involvement yang tinggi jika (1) meyakini bahwa pekerjaannya
memiliki manfaat; (2) memiliki kontrol terhadap pencapaian pekerjaan; (3)
memelihara norma-norma perilaku; (4) memberikan umpan balik atas
penyelesaian pekerjaan; dan (5) adanya hubungan baik dengan atasan maupun
rekan kerja. Lebih jauh lagi Hao et al. (2009) menyatakan bahwa karyawan
dengan keterlibatan kerja tinggi akan berupaya keras dalam mencapai tujuantujuan organisasi. Sedangkan menurut Gibson (2000) Keterlibatan kerja pada
setiap individu adalah berbeda yaitu dalam hal sejauh mana: (1) Pekerjaan
merupakan pusat perhatian hidup, (2) Mereka secara aktif turut serta dalam
pekerjaan, (3) Mereka memandang pekerjaan sebagai pusat harga diri, dan (4)
Mereka memandang pekerjaan sesuai dengan konsep pribadi. Orang yang
tidak terlibat dalam pekerjaannya tidak dapat diharap untuk mencapai
kepuasan yang sama dengan mereka yang terlibat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja


Menurut Wirawan (2013) dalam kinerja, terdapat faktor-faktor yang
mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah :

a. Organizational Citizenship Behavior (OCB), bila seorang karyawan dalam
melakukan segala sesuatu, tidak selalu digerakkan oleh hal-hal yang
menguntungkan bagi dirinya, namun dikarenakan karyawan tersebut akan
mempunyai perasaan puas jika dapat membantu atau mengerjakan sesuatu
yang lebih perannya.
b. Deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan yang standar kinerja pekerjaan.
Karena pekerjaan yang berbeda mempunyai deskripsi pekerjaan yang
berbeda, program evaluasi kinerja haruslah menyediakan cara yang
sistematik untuk mempertimbangkan perbedaan-perbedaan ini dan
memastikan evaluasi yang konsisten di seluruh pekerjaan dan karyawan
yang mendudukinya.
c. Keterlibatan kerja adalah mengimpilkasikan suatu pernyataan positif dan
lengkap dari ketertarikan aspek inti pada diri sendiri dalam pekerjaan.
Sehingga keterlibatan kerja akan meningkatkan produktivitas.
d. Tujuan-tujuan penilaian kinerja. Tujuan – tujuan penilaian kinerja secara
mendasar dapat digolongkan kepada dua bagian besar yaitu evaluasi dan
pengembangan.
e. Sikap para pekerja dan atasan terhadap evaluasi
Menurut Gibson (2000) faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja
sebagai berikut :
a. Faktor Individu. Faktor individu meliputi : kemampuan, keterampilan,
latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi
seseorang.


b. Faktor Psikologis. Faktor – faktor psikologis terdiri dari : persepsi, peran,
sikap, kepribadian motivasi lingkungan kerja dan kepuasan kerja.
c. Faktor Organisasi. Struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan
dan imbalan
Menurut Siagian (2008) faktor – faktor yang dapat mempengaruhi
kinerja seseorang karyawan yang mempunyai karater baik apabila:
a. Mempunyai keahlian yang tinggi
b. Kesediaan untuk bekerja
c. Lingkungan kerja yang mendukung
d. Adanya imbalam yang layak dan mempunyai harapan masa depan

Metode Penilaian Kinerja


Menurut Wiraman (2013) setiap perusahaan mempunyai metode
sistem penilaian kinerja yang berbeda. Di bawah ini uraian tentang metode- metode penilaian kinerja di perusahaan.
a. Esai tertulis yaitu, metode yang paling mudah untuk menilai suatu kinerja
adalah dengan menulis sebuah narasi yang menggambarkan kelebihan,
kekurangan, prestasi waktu lampau, potensi dan saran – saran mengenai
seorang karyawan untuk perbaikan. Esai tertulis ini tidak membutuhkan
bentuk format yang rumit atau latihan. Tetapi hasil tulisan itu seringkali
menggambarkan kemampuan penulisnya. Baik atau buruknya sebuah
penilaian sama-sama ditentukan oleh keterampilan menulis si penilai dan
tingakat aktual kinerja seorang pekerja.
b. Keadaan kritis yaitu, metode keadaan kritis memfokuskan perhatian si
penilai pada perilaku-perilaku yang merupakan kunci untuk membedakan
anatara sebuah pekerjaan efektif atau yang tidak efektif. Si penilai menulis
anekdot yang menggambarkan apa-apa saja yang dilakukan para pekerja
dengan efektif atau tidak efektif. Disini yang menjadi kunci adalah
perilaku yang sifatnya khusus, dan bukan sifat-sifat personal yang samar,
melainkan yang disebutkan. Sebuah daftar keadaan kritis memuat
serangkaian contoh-contoh, dimana dengan daftar ini para pekerja dapat
meliahat perilaku-perialku yang diharapkan dan perilaku-perilaku yang
membutuhkan penegembangan.
c. Grafik skala penilaian yaitu, salah satu metode tertua dan terpopuler untuk
penilaian adalah dengan menggunakan grafik skala penilaian. Di dalam
metode ini, dicatat faktor-faktor kinerja, seperti kualitas dan kuantitas
kerja, tingkat pengetahuan,kerja sama, loyalitas, kehadiran, kejujuran dan
inisiatif. Selanjutnya, si penilai memeriksa daftar tersebut dan menilai
setiap faktor sesuai dengan skala peningkatan. Skala-skala tersebut
menghasilkan spesifikasi berdasarkan lima poin, sehingga sebuah faktor
seperti pengetahuan kerja bisa dinilai 1 hingga 5.
d. Skala peningkatan perilaku yaitu, skala peningkatan perilaku telah
dianggap sebagai pemikiran yang hebat pada tahun-tahun terakhir ini.
Skala ini mengkombinasikan elemen penting dari metode keadaan kritis
dengan metode pendekatan grafik skala penilaian
e. Skala peningkatan perilaku yaitu, menentukan dengan pasti, bersifat dapat
diamati, dan dapat mengukur perilaku kerja. Contoh perilaku di dalam
bekerja dan dimensi kinerja ditemukan dengan meminta para peserta untuk
memberiksan ilustrasi spesifik tentang efektif atau tidak efektifnya sebuah
perilaku berdasarkan dimensi kinerja. Contoh-contoh perilaku tersebut
selanjutnya diterjamahkan ke dalam sebuah perangkat dimensi kerja,
setiap dimensi memiliki bermacam-macam tingkat kinerja. Hasil dari
proses ini merupakan deskripsi perilaku, seperti antisipasi perencanaan,
pelaksanaan, pemecahan masalah, menjalankan perintah yang mendesak
dan penanganan situasi darurat.
f. Perbandingan multipersonal yaitu, metode perbandingan multipersonal
mengevaluasi satu kinerja individu dengan membandingkannya dengan
individu atau individu- individu lainnya. Cara ini bersifat relatif, bukan
sebagai alat pengukur yang absolut. Tiga pembanding yang sangat populer
adalah peringkat urutan kelompok, peringkat individu, dan perbandingan
berpasangan.

Penilaian Kinerja


Menurut Rivai dan Basri (2005) penilaian kinerja merupakan kajian
sistematis tentang kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal
yang dikaitkan dengan standar kinerja yang yang telah ditentukan oleh
perusahaan. Dessler (2008) berpendapat bahwa penilaian kinerja adalah
mengevaluasi dari seorang karyawan baik saat ini maupun dimasa lalu
dihubungkan dengan standar kinerja dari karyawan tersebut. Hasil penilaian
kinerja dapat menunjukkan apakah SDM telah memenuhi tuntutan yang
dikehendaki perusahaan, baik dilihat dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Dimensi dan Indikator-indikator Kinerja karyawan


Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada 6
Bernadin dan Russel (2003), yaitu :
a. Kualitas, kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas
pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap
keterampilan dan kemampuan karyawan.
b. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah
seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan
c. Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal
waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output
serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
d. Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi
(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud
menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
e. Kemandirian merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan
dapat menjalakan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, bimbingan dari
orang lain atau pengawas.
f. Komitmen kerja merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai
komitmen kerja dengan instansi dan tangung jawab karyawan terhadap
kantor.

Pengertian Kinerja


Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam berbagai
bentuk aktivitas. Kemampuan bertindak itu dapat diperoleh manusia baik
secara alami atau dipelajari. Walaupun manusia mempunyai potensi untuk
berperilaku tertentu tetapi perilaku itu hanya diaktualisasi pada saat – saat
tertentu saja. Potensi untuk berperilaku tertentu itu disebut kemampuan,
sedangkan ekspresi dikenal sebagai kinerja (Brahmasari & Agus 2008).
Kinerja individu juga disebut dengan job perfomance, task
perfomance, work outcome. Kinerja (perfomance) dapat diartikan sebagai
kesuksesan didalam melaksanakan suatu pekerjaan. Arti lain job perfomance
adalah Successful role achievement yang diperoleh seseorang dari perbuatan- perbuatannya Cash and Fischer, Robert, Baron and Greenberg, Mair, Lawler
and Porter (dalam Irien, 2014). Pada umumnya kinerja dapat diartikan
sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Arti lain
Job Perfomance adalah Successful role achievement yang diperoleh
seseorang dari perbuatan-perbuatannya. Kedua batasan pengertian tersebut
menunjukkan bahwa yang dimaksud Job Perfomance adalah hasil yang
dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang
bersangkutan.
Tika (2006), mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang
dapat dicapai seseorang atas sekelompok orang dalam rangka penyampaian
tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja disini merupakan
hasil – hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam
suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk pencapaian
tujuan organisasi dalam waktu tertentu.
Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai
dari pekerjaan tersebut. Kinerja juga merupakan apa yang diharapkan dan
bagaimana cara mengerjakannya. Selanjutnya kinerja adalah hasil karya yang
dapat dicapai dari seseorang atau sekelompok dalam suatu organisasi, sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawab masing- masing dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi atau instansi yang bersangkutan secara ilegal,
tidak melanggar hukum seseuai dengan moral maupun etika Prawirasentoso
(dalam Irien, 2014).

Indikator Kinerja Karyawan


Dikembangkan oleh J. Richard Hackman dan Gred Oldman, model
karakteristik pekerjaan (job characteristic model) mengatakan bahwa kita dapat
menggambarkan suatu pekerjaan dalam bentuk lima dimensi utama pekerjaan
yaitu (Robbins dan Judge, 2015:155-156) :

  1. Keahlian yang bervariasi adalah kondisi yang mana suatu pekerjaan
    memerlukan aktivitas berbeda yang bervariasi sehingga pekerja dapat
    menggunakan keahlian dan bakat;
  2. Identitas tugas adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan
    penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengindentifikasikan hasil kerja;
  3. Signifikansi tugas adalah di mana suatu pekerjaan memengaruhi kehidupan
    atau pekerjaan orang lain;
  4. Kemandirian adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan
    yang cukup besar dan keleluasan kepada individu dalam menjadwalkan
    pekerjaan dan dalam menetapkan prosedur yang akan digunakan untuk
    melaksanakannya;
  5. Umpan balik adalah keadaan di mana pelaksanaan aktivitas kerja
    menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja anda
    sendiri.

Pengertian Kinerja Karyawan


Pengertian kinerja menurut Rivai, dkk (2015 : 141) adalah hasil atau
tingkatan keberhasilan seseorang secara keseluruhan selam periode tertentu dalam
melaksanakan tugas dibandingkan dengan standar hasil kerja, target atau sasaran
atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu serta telah disepakati bersama.
Kinerja juga tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan dengan kepuasan kerja
dan kompensasi, dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat
individu. Dengan itu kinerja ditentukan oleh kemampuan, keinginan dan
lingkungan. Oleh karena itu agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus
mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan dan mengetahui
pekerjaannya serta dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dan
kemampuan.
Pengertian kinerja adalah sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas
yang dapat dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2017:67).
Sementara menurut Soedjono, (2013 : 93) kinerja karyawan adalah
prestasi kerja yakni perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan
standar kerja yang ditetapkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai karyawan.
Selanjutnya Robbins, (2015 : 88) mengistilahkan kinerja (performance)
dengan prestasi kerja yaitu proses melalui mana organisasi mengevaluasi atau
menilai prestasi kerja karyawan.
Menurut Rivai, dkk (2015 : 309) Kinerja seseorang merupakan
kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai hasil kerja,
dan juga merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai
prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan dengan peranan dalam
pemerintahan.
Sedangkan Hasibuan (2015 : 34) menyatakan bahwa Kinerja (prestasi
kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugastugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman
dan kesungguhan serta waktu