Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Dalam rangka mendorong terwujudnya perlindungan konsumen
dari segi hal, maka OJK juga turut mengeluarkan regulasi terkait
perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Menurut Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 1 angka 3 diatur tentang
perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen
dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Terdapat
beberapa prinsip, yaitu:
a. Transparansi;
b. Perlakuan yang adil c. Keandalan;
d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen;dan
e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen
secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
Dikeluarkanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan
oleh OJK. Bentuk perlindungan yang diatur dalam POJK 1/2013
berupa perlindungan preventif dan represif.54 Bentuk perlindungan
preventif dilakukan dalam bentuk program literasi keuangan dan
program pencegahan kerugian, sedangkan bentuk perlindungan
represif dilakukan dalam bentuk penyelesaian sengketa,
penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum
untuk melindungi konsumen.55
Dalam aturan ini disebutkan bahwa Penyelenggara Inovasi
Keuangan Digital wajib melewati Regulatory Sandbox sebelum
memperoleh izin. Selain itu OJK juga telah memiliki peraturan lain
terkait dengan aspek perlindungan konsumen di sektor jasa
keuangan, antara lain :