Ahli mengatakan bahwa : policy implementation is essentially a
practical activity, as distinguished from policy fomulation, which is
essentilly theoretical. (implementasi kebijakan pada dasarnya adalah
kegiatan praktis dibedakan dari perumusan kebijakan yang essentilly
teoritis). Sehubungan dengan sifat paktis yang ada dalam proses
implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini
berkaitan dengan proses politik dan administrasi.
Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan
dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk
perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau
keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengindentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin
dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses
implementasinya.
Kemudian menurut George C. Edward III dalam Mulyadi,
mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi
kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.35
a. Komunikasi
Keberhasilan implementasi suatu kebijakan mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukannya. Apa yang
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada
kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi
implementasi.
b. Sumberdaya
Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia,
yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya
adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa
sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
c. Disposisi
Disposisi merupakan sifat, watak dan karakteristik yang
dimiliki oleh seorang implementor. Contohnya seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis seorang implementor. Apabila seorang
implementor memiliki sifat disposisi yang baik, maka dia dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi
tidak efektif.
d. Struktur Birokrasi
Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap
organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard
operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap
implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang
akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape,
yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya
menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keempat
variabel tersebut merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dan
saling berhubungan satu sama lain sehingga untuk mencapai keberhasilan
implementasi kebijakan perlu dilakukan secara sinergi dan intensif.
Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran
telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan
telah disalurkan untuk mencapai sasaran.36 Berdasarkan pendekatan
kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan
proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu ;
1. Kepatuhan implementor mengikuti apa yang perintahkan oleh atasan,
2. Kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai
keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non
organisasional atau pendekatan faktual.
Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa agar pelaksanaan
implemetasi kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu
dilakukan persiapan yang matang dengan tersusunya program kegiatan dan
tersedianya keuangan yang cukup serta tersalur dengan baik serta kesiapan
para implementor dilapangan dalam menghadapi penolakan-penolakan dari
masyarakat.