Tipe-Tipe Konsumen Online (skripsi dan tesis)

Memahami serta mengenal lebih dalam tentang konsumen dalam bisnis
online berguna untuk dapat lebih mudah menangani konsumen tersebut dengan baik. Menurut Ciputra (2015) dalam ww.ciputraentrepreneurship.com membagi tipe konsumen online ke dalam empat bagian yaitu:
1. Melihat-lihat Apa yang Diinginkan (The Window Shopper)
Konsumen dengan tipe ini sulit ditebak karena konsumen hanya
melihat0lihat barang yang disukainya. Namun karena sulit ditebak, tiba-tiba
konsumen tipe ini bisa langsung membeli barang yang dilihatnya. Konsumen tipe ini juga tidak begitu serius dalam berbelanja secara online. Barang yang sedang dilihat merupakan barang yang tidak terlalu penting bagi mereka saat ini. Bagi pemilik toko online, bisa menarik perhatian konsumen tipe ini dengan tampilan website yang menarik sehingga mereka tertarik untuk melihat-lihat.
2. Sudah Mengetahui Apa yang Ingin Dibeli (The Seeker)
Tipe ini biasanya memilih toko online untuk memenuhi kebutuhannya
dengan kata lain dia memiliki kebutuhan dan keinginan atas barang yang sedang dicari. Biasanya dalam pencarianyang dilakukannya, ia membuka banyak situs website dan toko online untuk memilih barang yang edang dicari dengan membandingkan kualitas serta harga yang ditawarkan. Untuk menarik konsumen tipe ini, toko online bisa menggunakan fitus premium seperti promote to top agar toko online bisa berada di paling atas, sehingga ketika konsumen tipe ini mencari barang yang dibuthkan, toko online tersebut akan berada di pencarian paling atas atau terpopuler.
3. Mengumpulkan Informasi Mengenai Produk yang Ingin Dibeli (The
Researcher)
Tipe konsumen jenis ini mirip dengan the seeker. Yang membedakan
keduanya adalah lamanya waktu yang digunakan ketika mencari suatu produk.
The researcher akan memakan waktu yang lama untuk suatu produk karena dia mengumpulkan informasi produk dengan sangat terperinci. Tipe ini bahkan akan mengirimkan pesan kepada penjual untuk menanyakan seputar barang yang sedang dicarinya. Untuk menarik perhatian konsumen tipe ini, penjual harus menyajikan keterangan mengenai produk lengkap dengan detail-detailnya serta manfaat produk dan beberapa referensi sehingga konsumen tipe ini percaya.
4. Suka Membeli Produk yang Memiliki Label Potongan Harga (The Discount
Lover).
Konsumen ini umumnya sangat tertarik dengan toko online yang
menawarkan banyak discount pada produk yang dijualnya. Tak jarang ia juga
membandingkan beberapa toko yang menawarkan discount untuk melihat toko mana yang menawarkan potongan harga paling besar sehingga menguntungkan untuk dibelinya. Untuk menarik konsumen tipe ini, website atau toko online bisa memasang label potongan harga pada produknya dan semakin besar diskon yang ditawarkan maka akan semakin menggiurkan bagi konsumen pecinta discount ini

Indikator Kepercayaan Situs (skripsi dan tesis)

Menurut Jia , Shen dalam Khairani (2015) menjelaskan bahwa didalam
variabel kepercayaan terdapat beberapa kriteria yang merupakan indikator
kepercayaan. Indikator tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Sistem Keamanan Website
Situs e-commerce yang sudah terpercaya tentu mempunyai informasi
penting dan berharga. Informasi tersebut berisi mengenai bagaimana suatu
transaksi jual beli akan diproses dengan kebijakan privasi serta keamanan.
Dewasa ini, sangat marak dengan cyber crime seperti penipuan membuat faktor kepercayaan sebagai hal yang sanga penting untuk diperhatikan dalam sebuah transaksi online. Dalam konsep tersebut berarti konsumen percaya pada kehandalan pihak penjual ataupun website bisa menjamin keamanan transaksinya.
2. Sistem Kerahasiaan Website
Saat pemesanan suatu produk, biasanya konsumen menyertakan beberapa
informasi yang bersifat pribadi dan rahasia seperti nama serta alamat konsumen. Informasi penting lain seperti pendapatan perbulan juga tak luput untuk disertakan. Konsumen cendrung ingin mengetahui relevansi atau keterkaitan antara produk yang ingin dipesan dengan informasi mengenai pendapatan bulanan yang diminta. Jika tidak ada keterkaitan antara keduanya maka informasi tersebut sebaiknya tidak diberikan karena informasi bisa disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak memiliki tanggung jawab.
3. Jaminan Keamanan dan Kerahasiaan
Jaminan keamanan dan kerahasiaan yang dapat diberikan oleh penjual atau
website online dapat diwujudkan dalam bentuk rekening bersama (escrow
account) yaitu pihak ketiga yang merupakan perantara yang akan membantu
keamanan dan kenyamanan transaksi dalam berbelanja secara online.
4. Kompensasi Kerugian Karena Alasan Keamanan dan Kerahasiaan
Kompensasi akan diberikan oleh penjual kepada pembeli jika dalam proses
transaksi jual beli atau seudah proses transaksi jual beli data pribadi pembeli yang telah diberikan jatuh ketangan yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut bisa menimbulkan kerugian dari pihak pembeli

Dimensi Kepercayaan (skripsi dan tesis)

Dimensi kepercayaan menurut Jones et.al (2008) terdiri dari empat hal
yaitu kemampuan alami”untuk mempercayai (Natural Propensity to Trust),
persepsi terhadap kualitas suatu situs (Perception of Website Quality),
kepercayaan”dari pihak lain pada pembeli atau penjual (Other Trust of Buyer or
Seller) dan pengakuan dari pihak ketiga (Third Party Recognition).
1. Kemampuan Alami Untuk Mempercayai (Natural Propensity To Trust)
Menurut Hyun Shik Yoon (2009) Natural Propensity To Trust adalah
kesediaan umum seorang individu untuk dapat bergantung kepada orang lain.
Kesediaan umum tersebut serta pengukuran tendensi seseorang untuk tidak
percaya atau percaya. Dalam hal berbelanja pada toko online, individu dengan
kepercayaan yang tinggi akan percaya dalam berbelanja secara elektronik. Hal
tersebut membuktikan bahwa Natural Propensity To Trust dipengaruhi oleh
seberapa besar informasi yang konsumen miliki. Informasi tersebut mengenai
penjual produk serta tertimonil konsumen lain yang telah menggunakan produk tersebut.
Kim et.al (2004) menjelaskan bahwa permulaan dari kepercayaan pada
saluran elektronik dapat diperkirakan dari kecendrungan untuk percaya, kata-kata dari mulut ke mulut serta jaminan dan structural. Sedangkan menurut Gill et.al (2005) mengatakan Natural Propensity To Trust mempunyai korelasi dengan niat kepercayaan saat informasi yang dapat dipercaya tersebut ambigu, tetapi hal tersebut tidak berlaku ketika informasi yang terpercaya itu jelas. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpukan bahwa Natural Propensity To Trust bisa dipengaruhi dari beberapa hal, diantaranya yaitu informasi yang jelas Persepsi Terhadap Kualitas Suatu Situs (Perception Of Website Quality)
Menurut Hyun Shik Yoon (2009) menjelaskan bahwa kualitas suatu situs
website merupakan hal yang sangat penting yang bertujuan untuk memperoleh
keuntungan dari persaingan dengan situs lainnya dan menghasilkan konsumen
yang lebih banyak. Menurut Sumarwan dalam Siagian dkk (2014) Website
Quality terbentuk antara lain dari tiga area yaitu:
 Kualitas layananan dan interaksi dari penelitian sistem informasi yang
terdapat pada e-commerce
 Kegunaan dan pemasaran dari human computer interaction.
 Kualitas sebuah informasi dari penelitian sistem informasi.
Kesan pertama konsumen pada website sangat penting dalam memperoleh
perhatian konsumen dan untuk membangun rasa kepercayaan konsumen. Menurut
Gustavsson dalam Siagian dkk (2014) menerangkan bahwa vendor internet
seharusnya menggunakan desain yang sederhana dan jelas, hal tersebut berarti
seharusnya tidak membuat desain yang tidak perlu atau berlebihan. Adapun
dimensi dari website quality menurut Mohd fazli et.al (2012) ada tiga yaitu
usability (kegunaan), information quality (kualitas dari informasi yang diberikan), dan trust (kepercayaan). Terdapat enam komponen yang harus diperhatikan menurut Nasirudin (2012) yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada website, antara lain:
1. Halaman Produk
Foto dan keterangan yang terperinci dari sebuah produk merupakan hal
yang penting. Hal tersebut berguna untuk meyakinkan calon pembeli dengan
kualitas dan pilihan yang dicari.
2. Shopping Cart
Tombol pemesanan (order) yang tersedia akan memberikan kemudahan
bagi calon pembeli. Hal tersebut berguna untuk calon pembeli dapat secara
langsung memasukkan produk yang diinginkan sebagai pesanan kapan saja
selama 24 jam.
3. Cara Pembayaran
Menampilkan beberapa cara pembayaran berguna untuk memberikan
kemudahan kepada calon pembeli untuk memutuskan cara termudah untuk
melakukan pembayaran. Dengan menampilkan logo bank dapat menambah
keyakinan para colon pembeli.
4. Profil, Nomor Kontak serta Alamat Usaha
Profil yang jelas dan mudah dimengerti dapat menambah keyakinan calon
pembeli, yang juga dapat menjelaskan bahwa pemilik merupakan orang yang
berkompeten. Calon pembeli akan lebih tenang dan percaya apabila dalam website tercantum alamat penjual. Tanpa adanya hal-hal tersebut sulit untuk meyakinkan calon pembeli yang mengunjungi website tersebut.
5. Live Chat and Live Support
Dengan adanya fasilitas seperti ini akan memudahkan komunikasi antara
calon pembeli dan penjual. Hal ini biasanya calon pembeli akan menanyakan
seputar produk yang diinginkan kepada penjual, sehingga fasilitas ini menjadi
sesuatu yang wajib dimiliki oleh sebuah webite.
6. Testimonial
Perilaku masal akan timbul oleh adanya testimoni. Salah satu contoh
perilaku masal adalah munculnya perasaan yang mengatakan bahwa jika banyak orang puas dengan produk tersebut, maka saya juga akan puas dengan produk tersebut. Testimoni ini biasanya berupa ulasan komentar dari konsumen yang telah menggunakan suatu produk. Ulasan tersebut bisa berbentuk ulasan positif
dan bahkan ada juga ulasan negatif mengenai suatu produk. Bentuk lain dari
ulasan konsumen adalah foto produk yang di upload oleh konsumen yang telah menerima produk.
3. Kepercayaan Dari Pihak Lain Pada Pembeli Atau Penjual (Other Trust
Of Buyer Or Seller)
Menurut Gustavsson dalam Siagian dkk (2014) menjelaskan bahwa
reputasi dan merek yang dimiliki telah diklaim sebagai sumber penting untuk
membangun kepercayaan konsumen, hal tersebut berlaku pada perusaahan yang bergerak dibidang perdagangan dengan menggunakan elektronik. Reputasi suatu  perusahaan dapat meminimalisir ketidakpastian dan berguna untuk membangun kepercayaan.
Sebuah situs website biasanya akan menampilkan beberapa penjual yang
popular (sering diakses oleh calon pembeli) di halaman depan. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh konsumen ketika ingin berbelanja di situs online. Sebuah organisasi yang bersifar netral (pihak ketiga) dapat menilai kredibilitas online suatu situs dari beberapa sudut pandang. Perusahaan seperti ini salah satunya adalah Perusahaan Analisa Website Pasar W & S Group. Konsumen yang memberikan ulasan komentar suatu produk (testimoni) juga bisa dikatakan sebagai pihak ketiga. Dimana testimoni dapat menimbulkan prilaku masal.
4. Pengakuan Dari Pihak Ketiga (Third Party Recognition)
Menurut Hyun Shik Yoon (2009) Third Party Recognition dapat
membantu menyimpulkan beberapa risiko dalam bertransaksi secara online dan meningkatkan kepercayaan konsumen secara keseluruhan. Pengakuan yang diberikan pihak ketiga sebenarnya dimaksudkan untuk membangun kepercayaan konsumen, perusahaan dapat bergabung dan bekerja sama dengan pihak ketiga yang dapat dipercaya. Menurut Cheung at.al (2006) toko online dapat menambahkan link hypertext disitus website untuk target meningkatkan kepercayaan konsumen, seperti perusahaan terkemuka atau portal terkenal. Merek perusahaan sebagai pihak ketiga tersebut mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Website juga dapat menapilkan simbol pengesahan atau seal of approval seperti BBBOnline (bbbonline.org) atau TRUSTe (truste.com).

E-Commerce Trust (skripsi dan tesis)

Kesuksesan suatu bisnis tergantung pada kepercayaan konsumen pada
bisnis tersebut. Menurut Grabosky dalam Prabowo dkk (2014) mengatakan
bahwa pondasi dalam membangun kepercayaan adalah proses transaksi yang
dapat dipercaya dimana pemilik harus mampu membuat suasana dimana
konsumen akan merasa percaya diri dan nyaman dalam melakukan transaksi
secara online. Sedangkan menurut Purbo dalam Suhud dkk (2014) kepercayaan sama dengan hal yang sangat penting sebab bisa mempengaruhi transaksi secara online, yang mencakup beberapa faktor yaitu faktor keamanan (security) dan kerahasiaan (privacy). Jadi kepercayaan konsumen merupakan kunci bagi kesuksesan suatu bisnis online. Adapun komponen pembentuk e-commerce trust, menurut Purbo dalam Suhud kk (2014) adalah :
1. Simbol Pengesahan
Suatu lembaga yang terpercaya akan memberikan pernyataan yang sah
kepada sebuah toko online berguna untuk membangun kepercayaan konsumen. Dengan sebuah tanda tangan digital sudah bisa menjadi bukti otentik yang menyatakan bahwa toko online tersebut sudah disahkan.
2. Brand
Suatu perusahaan mengeluarkan sebuah produk atau jasa dengan izin
badan hukum tertentu akan membuktikan bahwa perusahaan telah mempunyai reputasi dan kredibilitas yang tinggi. Dalam hal ini, mencakup pengetahuan konsumen mengenai jenis produk apa yang dipasarkan oleh perusahaan serta kegiatan perusahaan diluar websitenya dan lain sebagainya
3. Navigation
Sebuah petunjuk pada toko online akan dapat memudahkan konsumen
dalam pencarian mengenai ada yang diinginkannya. Hal tersebut mencakup
kemudahan dan kejelasan akses serta tutorial mengenai penggunaan navigation tersebut. Kunci kesuksesan atas pencapaian trust salah satunya adanya navigation yang efektif.
4. Fullillment
Toko online dapat menyebabkan penurunan kepercayaan konsumen akibat
sulitnya proses transaksi dari mulai pemesanan produk sampai dengan selesai
yaitu ketika barang telah diterima oleh konsumen. Untuk mencegah hal tersebut terjadi toko online dapat meningkatkan kecepatan dan keserdahanaan sehingga konsumen puas dan mudah memahami setiap proses yang ada. Hal tersebut juga akan meningkatkan minat konsumen terhadap toko online tersebut.
5. Presentation
perusahaan harus mampu memberikan informasi yang jelas dengan
menampilkan tujuan perusahaan kedalam bentuk website. Agar mampu
meningkatkan loyalitas konsumen perusahaan dapat membuat desain website yang menarik dan dibuat dengan sungguh-sungguh.
6. Technology
Dasi segi teknis, technology adalah seni mengartikan serta mewujudkan
suatu makna profesionalisme. Technology dapat dimanfaat kan sesuai dengan
tujuan yang diinginkan. Point penting dari teknologi ini adalah pemanfaatannya teknologi tersebut yang harus mampu membuat segala proses dan tampilan website berlangsung dengan cepat dan tidak memakan waktu lama sehingga pelanggan tidak menunggu lama.

Kepercayaan Online (Online Trust) (skripsi dan tesis)

Menurut Sung-Joon Yoon dalam Prabowo dkk (2014) menjelaskan bahwa
ada perbedaan antara kepercayaan konsumen yang melakukan transaksi secara online dan offline, perbedaan tersebut antara lain dengan adanya jarak antara penjual dan pembeli dengan tidak adanya sale people. Perbedaan lainnya yaitu adanya pemisahan antara pembeli dan produk yang menyebabkan perlunya kepercayaan yang besar untuk bertransaksi secara online.
Menurut Kaasinen dalam Prabowo dkk (2014) mendefinisikan online trust
sebagai cara penggunaan suatu situs oleh seorang pengguna. Pengguna tersebut mampu mengandalkan informasi serta jasa yang disediakan dan kerahasiaan penggunaan data pribadi konsumen

Kepercayaan Konsumen (skripsi dan tesis)

Menurut Ariwibowo dkk (2013) mendefinisikan bahwa kepercayaan
adalah faktor yang sangat penting bagi kelancaran suatu bisnis. Dua belah pihak atau lebih akan melakukan suatu transaksi bisnis jika masing-masing pihak tersebut mempunyai rasa saling percaya. Pondasi bagi suatu bisnis adalah kepercayaan. Kepercayaan konsumen akan seberapa besar loyalitas dari konsumen terebut

Perbedaan E-Business dan E-Commerce (skripsi dan tesis)

Menurut Ahmadi dkk (2013) menjelaskan bahwa pada elektronik bisnis
bersifat tidak terbatas seperti dalam kegiatan penjualan yang mencakup mengatur pelayanan, kerjasama yang dilakukan dengan mitra usaha, dan memproses pesanan secara elektronik yang merupakan seluruh proses rantai nilai pada bisnis.
Sedangkan e-commerce adalah semua bentuk transaksi perniagaan atau
perdagangan barang atau jasa yang menggunakan elektronik sebagai media. Dari beberapa definisi diatas Ustadiyanto (2002) menyimpulkan bahwa kegiatan perdagangan tersebut termasuk kedalam bagian kegiatan bisnis

Konsep Dasar Dalam E-commerce (skripsi dan tesis)

E-commerce terdiri dari beberapa konsep dasar yang memperlihatkan
proses pertumbuhan organisasi bisnis yang berjiwa konvensional sampai dengan yang bersifat digital atau online. Menurut Sarwono (2012) konsep dasar dalam ecommerce antara lain sebagai berikut:
1. Organisasi Brick and Mortar
Organisasi brick and mortar merupakan organisasi bisnis konvensional yang
menjalankan bisnis dengan cara tradisional (offline) dengan menjual produkproduk fisil melalui agen-agen fisik.
2. Organisasi Maya (Virtual Organization)
Organisasi maya merupakan organisasi bisnis yang menjalankan bisnisnya
hanya melalui internet saja atau secara online.
3. Organisasi Click and Mortar
Organisasi click and mortar organisasi bisnis yang menjalankan bisnis
tertentu secara online, biasanya hanya sebagai tambahan saluran pemasaran,
dimana kegiatan utamanya tetap dilalukan secara konvensional (tradisional).
4. Pasar Elektronik (E-marketplace)
Pasar elektronik merupakan sebuah pasar online dimana penjual dan calon
pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.
5. Sistem Interorganizational Information System (Informasi Antar-Organisasi).
Sistem informai antar organisasi ini merupakan sistem yang memungkinkan
proses transaksi jual beli dilakukan secara rutin dan aliran informasi antara
dua atau lebih organisasi.
6. Sistem Informasi dalam Organisasi
Sistem ini merupakan sistem yang mengizinkan kegiatan e-commerce
bergerak dalam organisasi individual.
7. Intranet
Intranet merupakan jaringan yang dimanfaatkan dalam berkomunikasi
organisasi bisnis antar pegawai yang mendukung bisnis pokok organisasi.
8. Extranet
Extranet merupakan jaringan yang memanfaatkan internet sebagai
penghubung beberapa internet.
9. Internet
Internet merupakan jaringan global yang menyambungkan jaringan-jaringan
lokal yang ada di seluruh dunia
10. Business to Business (B2B)
B2B merupakan salah satu model dari e-commerce dimana seluruh partisipan
adalah organisasi bisnis.
11. Busniness to Consumer (B2C)
B2C merupakan model e-commerce dimana organisasi bisnis menjual
produknya kepada pembeli individual.
12. E-tailing
E-tailing adalah pengecer yang melakukan kegiatan bisnis secara online.
13. Business to Business to Consumer (B2B2C)
B2B2C merupakan model e-commerce yaitu organisasi bisnis menyediakan
produk untuk klien.
14. Consumer to Business (C2B)
C2B adalah salah satu model e-commerce dimana individu-individu
menggunakan internet untuk menjual produk berupa barang atau jasa kepada
organisasi atau individu yang sedang mencari penjual untuk menawarkan
produk yang sedang mereka butuhkan.
15. Consumer to Consumer (C2C)
C2C merupakan model e-commerce dimana para konsumen akan menjual
produk mereka secara langsung kepada konsumen lainnya.
16. Collaborative Commerce (C-Commerce)
C-commerce adalah model e-commerce dimana individu atau kelompok
saling berkomuniakasi satu sama lain atau saling bekerja sama.
17. E-learning
E-learning merupakan penghantaran informasi secara online yang berguna
untuk pelatihan dan juga pendidikan.
18. E-government
Model ini merupakan model e-commerce yaitu organisasi yang ditangani oleh
pemerintah dapat membeli atau menyediakan produk dari dan juga untuk
organisasi bisnis atau untuk individual.
19. Call to Action (CTA)
CTA adalah sebuah pesan yang memiliki kaitan dengan pemasaran yang
berusaha membujuk seseorang yang membaca sampai yang bersangkutan
akan melakukan sebuah tindakan seperti berbelanja atau sesuadi dengan
pesan tersebut.
20. Conversion Rate
Convension Rate merupakan persentase pengunjung yang mengambil
tindakan yang sesuai kemauan melewati call to action atau CTA.
21. Google Checkout
Goole checkout merupakan sistem pembayaran secara online yang telah
didukung Google, yaitu pengguna dapat menyimpan informasi kartu
kreditnya pada Google Account. Hal tersebut membuat pengguna dapat lebih
cepat melakukan transaksi pembelian online pada situs-situs yang
mengadakan layanan pembayaran dengan sistem tersebut.
22. PayPal
Paypal merupakan jasa layanan dalam pembayaran yang dilakukna secara
online sehingga memungkinkan pengguna melakukan pembelian serta
menerima pembayaran melalui alamat email yang sesuai dengan pengguna.
23. Shopping Cart
Shopping cart adalah perangkat lunak yang biasanya digunakan dalam
menyediakan majalah produk yang tersedia agar dapat dipesan. Katalog
tersebut memudahkan pengunjung untuk dapat melihat , memilih, menambah
atau bahkan menghapus dan bisa membeli produk yang ditawarkan terhadap
suatu website tertentu

Risiko E-commerce (skripsi dan tesis)

E-commerce bisa dikatakan menguntungkan bagi sistem perdagangan
karena dapat menghemat biaya, efisien dalam waktu dan tempat. Namun ada
risiko-risiko yang muncul ketika menggunakan e-commerce seperti dapat
mempengaruhi kualitas atas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Menurut Purbo dalam Suhud dkk (2014) menjelaskan bahwa risiko dari e-commerce ada enam, yaitu sebagai berikut:
1. Secara langsung kehilangan segi financial yang di sebabkan oleh adanya
kecurangan. Seperti seseorang dari pihak dalam bahkan dari pihak luar
dapat memindahkan sejumlah dana dari rekening yang satu ke lainnya.
2. Informasi rahasia yang berharga dapat dicuri. Seperti gangguan yang
muncul bisa membuka semua informasi berharga suatu organisasi yang
sangat penting bagi kelancaran organisasi tersebut pada pihak luar yang
tidak berhak yang menyebabkan banyak kerugian bagi organisasi.
3. Gangguan pelayanan yang menyebabkan kehilangan kesempatan bisnis.
Seperti pelayanan elektronik yang memerlukan internet kerap kali terjadi
gangguan secara tiba-tiba. Hal ini merupakan kesalahan non-teknis.
4. Pihak yang tidak terkait dapat mengakses sumber. Seperti pihak luar
yang mendapatkan akses dan dipergunakan untuk keperluan pribadinya.
5. Adanya kerugian tidak terduga. Seperti ketika melakukan transaksi bisnis
ada gangguan yang muncul dikarenakan ketidakjujuran, gangguan dari
pihak luar, kesalahan manusia, dan kesalahan sistem yang
mengakibatkan transaksi bisnis dapat merugi

Kelemahan E-commerce (skripsi dan tesis)

E-commerce memberikan keuntungan bagi konsumen dan juga
perusahaan, namun disisi lain e-commerce juga mempunyai kelemahan. Menurut Ahmadi dkk (2013) menjelaskan bahwa kehilangan suatu bisnis yang disebabkan oleh gangguan teknis seperti overload konsumen yang mengakibatkan pelayanan terhadap konsumen menjadi terhambat dan layanan internet yang kurang baik merupakan kelemahan dari e-commerce. Kelemahan lainnya adalah mudah kehilangan kepercayaan konsumen.Hal ini biasanya terjadi karena beberapa faktor seperti kualitas barang yang diperoleh tidak sesuai dengan yang ada di website dan proses pengiriman barang yang terbilang cukup lama.

Manfaat E-commerce (skripsi dan tesis)

Menurut Suyanto dalam Rahmidani (2015) mengatakan bahwa ecommerce mempunyai beberapa kegunaan baik itu masyarakat, organisaisi dan
perusahaan. Adapun sebagian manfaat dari e-commerce adalah sebagai berikut:
1. Bagi Organisasi Pemilik E-Commerce
a. E-commerce memperluas market place sampai dengan ke pasar nasional
dan internasional.
b. Meminimalisir biaya pemrosesan, pendistribusian, pembuatan dan
penyimpanan serta pencarian informasi memakai kertas.
c. Mminimalisir biaya telekomunikasi
d. Akses terhadap informasi lebih cepat dan efisien.
2. Bagi Konsumen
a. Memberi kemungkinan bagi pelanggan untuk melakukan transaksi
kapanpun dan dimanapun dengan memanfaatkan layanan Wi-Fi.
b. Memberikan pelanggan berbagai macam pilihan.
c. Pengiriman produk yang dilakukan menjadi lebih cepat.
d. Konsumen memperoleh informasi yang relevan secara rinci dalam
hitungan detik.
e. Memberi tempat pelanggan lain untuk bertukar pikiran dan pengalaman.
f. Memberi kemudahan persaingan yang akan menghasilkan diskon secara
substansial.
3. Bagi Masyarakat.
a. Memberi kemungkinan bekerja dirumah dan berbelanja tidak perlu ke
toko offline, yang akan meminimalisir arus kepadatan lalu lintas
sehinggga mengurangi polusi udara yang ada.
b. Memberi kemungkinan harga barang yang ditawarkan lebih rendah.
c. Memberi kemungkinan orang diseluruh dunia termasuk wilayah pedesaan
menikmati beraneka ragam produk dan jasa dengan e-commerce.

Tipe-Tipe E-Commerce (skripsi dan tesis)

Menurut Ahmadi dkk (2013) menjelaskan bahwa e-commerce dalam
penerapan sistemnya mempunyai berbagai macam jenis transaksi. Jenis-jenis
transaksi tersebut antara lain:
1. Collaborative Commerce (C-Commerce)
C-Commerce adalah kerjasama yang dilakukan antara rekan bisnis secara
elektronik. Hal ini rata-rata terjadi antara mitra kerja yang berada dalam jalur
pengadaan barang (supply chain).
2. Business to Business (B2B)
B2B meliputi transaksi yang dilakukan antar organisasi menggunakan
elektronik market yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. Trading Partner yang telah dikenal dan mempunyai hubungan yang
sedikit lama. Penyusunan informasi yang akan dikirimkan sesuai dengan
kepercayaan (trust) dan kebutuhan.
b. Data Exchange atau pertukaran data berlangsung secara berkala dan
berulang-ulang.
c. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif tanpa harus menunggu
patnernya untuk menyampaikan data.
d. Model yang sering dipergunakan umumnya adalah peer to peer, dimana
processing intelligen bisa didistribusikan pada kedua belah pihak.
3. Business to Costumers (B2C)
B2C mengartikan penjual sebagai suatu organisasi dan pembeli sebagai
individu. Business to Costumers mempunyai karakteristik berikut ini:
a. Terbuka untuk publik.
b. Service Generic adalah servis yang diberikan bersifat generic (umum).
c. Service on Demand yaitu servis yang diberikan berdasarkan permohonan.
Dalam hal ini biasanya konsumen berinisiatif untuk servis produk
sehingga produsen harus siap untuk memberikan respon atas permohonan
konsumen tersebut.
4. Consumer to Business (C2B)
C2B mempunyai konsep dimana konsumen memberitahukan
kebutuhannya atas produk atau jasa. Sebagai penyedia (produk atau jasa),
pemasok akan bersaing untuk dapat menyediakan produk atau jasa kepada
konsumen tersebut.
5. Consumer to Consumer (C2C)
Konsep C2C adalah konsumen melakukan penjualan ke konsumen lain
secara langsung atau mengiklankan jasa pribadi konsumen tersebut ke dalam
internet. Dengan kata lain, C2C merupakan proses transaksi penjualan yang
dilakukan antara satu orang dengan orang lainnya.
Menurut Suyanto (2003) menerangkan bahwa golongan e-commerce sama
dengan yang dipaparkan oleh Ahmadi dkk. Namun M. Suyanto menambahkan
dua jenis e-commerce yang biasa digunakan yaitu:
1. Non Business E-Commerce adalah lembaga non-bisnis. Misalnya lembaga
pemerintah dan organisasi keagamaan yang menggunakan binis e-commerce
untuk meningkatkan operasi, layanan publik dan mengurangi biaya.
2. Intrabusiness (Organizational) E-Commerce merupakan segala aktivitas
intern organisasi yang menggunakan media internet dalam pertukaran barang,
jasa serta informasi.

Electronic Commerce (E-commerce) (skripsi dan tesis)

Pada hakekatnya e-commerce adalah sebuah kontak dalam perdagangan yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan memakai jaringan internet sebagai medianya. Sehingga mulai dari pemesanan barang, pembayaran, sampai dengan pengiriman barang tersebut dikomunikasikan lewat internet. Menurut Laudon dalam Sarwono (2012) e-commerce adalah penggunaan website dan internet yang bertujuan untuk melakukan transaksi bisnis. Secara lebih formal ecommerce diartikan sebagai transaksi perdagangan yang dilakukan secara digital antara sesama organisasi dan antara organisasi dengan individual atau yang dilakukan oleh sesama individual. Menurut Ahmadi dkk (2013) menjelaskan E-commerce atau perdagangan elektronik yang merupakan penjualan ataupun pembelian barang dan jasa, yang dilakukan oleh perusahaan rumah tangga individu pemerintah dan masyarakat atau organisasi swasta lainnya, yang dilakukan menggunakan media jaringan atau komputer.
 Menurut Turban et.al dalam Cordiaz (2013) e-commerce adalah proses pembelian, penjualan, proses transfer atau pertukaran produk atau jasa maupun informasi menggunakan jaringan komputer salah satunya adalah internet. Perdagangan ini termasuk transaksi pembelian maupun pemindahan dana satu rekening ke rekening lainnya melalui jaringan komputer. Menurut Mahadavan dalam Corry dan Daryanti (2014) menjelaskan perdagangan elektronik umum dikenal dengan e-commerce yang terdiri dari penjualan serta pembelian produk atau jasa melewati sistem elektronik seperti jaringan komputer atau internet. E-commerce menurut Wardhana (2016) diartikan sebagai transaksi yang mencakup semua kegiatan bisnis mulai dari pembelian sampai dengan penjualan yang dilakukan menggunakan internet sebagai medianya. Menurut Jony Wong (2010) menjelaskan bahwa e-commerce sama dengan penjualan, pemasaran, dan pembelian barang atau jasa menggunakan sistem elektronik, yang mencakup transfer dana serta pengumpulan dan pertukaran data secara elektronik. Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa e-commerce ialah transaksi perdagangan, seluruh prosesnya menggunakan internet dan elektronik sebagai medianya. Terdiri dari penjual dan pembeli dan proses mulai dari memasarkan produk, penjualan produk dan pembelian produk yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

Keuntungan Electronic Business (skripsi dan tesis)

 Ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari organisasi, konsumen ataupun masyarakat. Menurut Sutedjo (2002: 102) keuntungan dari e-business dibagi menjadi tiga antara lain: 1. Bagi Perusahaan atau Pebisnis Perorangan
 a. Memperpendek jarak, bisa lebih dekat dengan konsumen.
b. Perluasan pasar, lebih luas dibanding sistem tradisional yang dibatasi oleh lokasi pasar.
 c. Perluasan jaringan dengan mitra bisnis, lebih mudah untuk bekerja sama dengan mitra kerja dibandingkan dengan sistem tradisional.
 d. Biaya terkendali, biaya komunikasi serta biaya lokasi toko offline dapat ditekan karena hanya dilakukan lewat media internet.
 e. Efisien, dalam segi waktu, biaya dan sebagainya dapat dihemat.
 f. Cash Flow terjamin, penjual dapat menerima uang dari penjualan produk terlebih dahulu sehingga modal relative kecil
. 2. Bagi Konsumen
 a. Efektif, e-Business mmberikan keuntungan bagi konsumen dalam bertransaksi setiap waktu dengan cepat, murah serta lebih akurat.
 b. Biaya terkendali, biaya yang diperlukan untuk ke toko offline bisa ditekan serendah mungkin karena semua proses dipermudah dengan menggunakan media elektronik seperti handphone.
 c. Aman secara fisik, memperkecil risiko uang dalam jumlah besar hilang akibat pencopetan dan sebagainya.
d. Harga murah, perusahaan mampu menekan biaya pemasaran sehingga konsumen memperoleh harga produk yang lebih terjangkau.
 e. Fleksibel, bertransaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.
 3. Bagi Masyarakat Pada Umumnya
a. Peluang kerja yang baru dengan permodalan dan pola kerja baru. Tidak sepenuhnya bisnis tradisional tergantikan oleh kemunculan e-Business, sehingga era ini memberi harapan dalam tersedianya lapangan pekerjaan.
 b. Wahana kompetisi bagi perusahaan-perusahaan yang ada maupun usaha perorangan. Jadi, masyarakan bisa menikmati produk yang berkualitas standar namun dengan harga yang kompetitif.
 4. Bagi Dunia Akademis
a. Tantangan baru bagi dunia pendidikan untuk mempersiapkan SDM yang mampu mengerti dan menguasai bidang e-Business.
b. Tantangan bagi peneliti untuk melakukan penelitian”terhadap pergeseran pola bisnis, konsumsi dan transaksi dalam usaha menemukan kesepahaman baru dan pengembangan”teori serta konsep baru.
 c. Membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan, dimana pendidikan ditantang untuk menciptakan pola pendidikan jarak jauh yang bermutu tinggi.

Electronic Business (E-business) (skripsi dan tesis)

Istilah e-business pertama sekali digunakan oleh International Business Machines Corporation (IBM) pada tahun 1997. E-Business atau yang biasa dikenal dengan bisnis elektronik adalah sebuah proses yang didalamnya terdapat suatu organisasi atau instansi bisnis melakukan proses bisnisnya menggunakan suatu saluran jaringan yang ada pada media elektronik (Ahmadi dkk, 2013). Menurut Sawhney dalam Wiyani dkk (2013) mendefinisikan e-Business sebagai penggunaan jaringan elektronik serta teknologi yang terkait bertujuan untuk mengaktifkan, memperbaiki, meningkatkan, mengubah, atau bahkan menciptakan suatu proses bisnis atau sistem bisnis untuk mewujudkan nilai terbaik bagi pelanggan yang potensial untuk saat sekarang ini. Secara prinsip, definisi tersebut jelas menggambarkan bagaimana teknologi digital serta elektronik berfungsi sebagai medium tercapainya proses dan sistem bisnis pertukaran barang dan juga jasa. Hal tersebut jauh lebih baik dibanding dengan cara-cara lama atau konvensional.
Sedangkan Combe menurut Palar dkk (2012) menjelaskan bahwa bisnis elektronik adalah penggunaan media jaringan internet dengan harapah dapat meningkatkan proses bisnis, komunikasi organisasi, perdagangan elektronik dan mengkolaborasikan perusahaan dengan pelanggan, stakeholder, an pemasok dimana bisnis elektronik ini menggunakan internet, extranet, intranet atau jaringan lainnya untuk mendukung proses bisnisnya. Sebagai penyedia layanan dan layanan konsumen adalah perusahaan yang bergerak dibidang bisnis, lembaga public dalam hal administrasi, serta konsumen (orang pribadi). Dari beberapa pengertian yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa e-business adalah suatu proses bisnis dimana media utamanya internet, dimana proses bisnis tersebut melibatkan suatu perusahaan, lembaga public serta konsumen. Perdagangan dengan media termasuk pembelian elektronik, 13 manajemen rantai pasokan, memproses pesanan secara elektronik, bekerjasama dengan mitra usaha serta mengatur layanan pelanggan, dimana semuanya merupakan rantai nilai dalam suatu proses bisnis (Ahmadi dkk, 2013). Perdagangan dengan media elektronik memiliki standar teknik khusus yaitu dengan memfasilitasi adanya pertukaran data yang dilakukan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya (Ahmadi dkk, 2013).

Hubungan pengaruh persepsi risiko, keamanan dan informasi online banking terhadap adopsi layanan Internet Banking (skripsi dan tesis)

Persepsi risiko adalah suatu persepsi-persepsi pelanggan tentang ketidakpastian dan konsekuensi-konsekuensi tidak diinginkan dalam melakukan suatu kegiatan (Jogiyanto, 2008) dalam Hadyan Farizi dan Syaefullah (2014:6). Persepsi risiko sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan menggunakan Internet Banking. Semakin kecil persepsi risiko dan suatu inidvidu maka semakin besar tingkat kepercayaannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Safeena, et al (2009) dalam Hadyan Farizi dan Sayefullah (2014:6) yang dilakukan di India dengan menggunakan empat variable tersebut merupakan factor factor yang kuat dan positif mempengaruhi pelanggan dalam mengadopsi Internet Banking. Jika nasabah percaya dengan Internet Banking maka persepsi risiko pada seorang individu akan semakin kecil. Aplikasi Internet Banking harus memadukan sejumlah unsur penting yang bersumber kepada keamanan dalam Sujadi dan edy, 24 (2010:305).
Tiga faktor keamanan yang harus mendapat perlindungan system keamanan Internet Banking adalah: (1) aspek kerahasiaan (2) aspek integritas (3) aspek ketersediaan. Tujuan sistem keamanan ini harus diimplementasikan pada pengembangan sistem aplikasi perbankan dan yang terpenting yaitu bagaimana aplikasi itu bersifat easy to use dan easy to apriciate. Oleh karena itu langkah awalnya yaitu mengidentifikasi risiko yang potensial terjadi pada saat penggunaan teknologi komputer – informasi untuk aplikasi teknologi perbankan. Informasi online banking berpengaruh kepada nasabah yang ingin menggunakan Internet Banking. Jika nasabah tidak menggetahui langkah awal yang harus dilakukan ketika menggunakan Internet Banking maka nasabah akan kebingungan untuk menggunakan Internet Banking. Tidak hanya langkah awal menggunakan Internet Banking saja yang harus diketahui oleh nasabah tetapi apa saja yang harus dilakukan, manfaat yang didapat ketika menggunakan Internet Banking dan bagaimana cara mengoprasian Internet Banking juga seharusnya sudah ditanamkan kepada setiap nasabah. Seperti yang dapat dilihat setiap bank pasti mempunyai cara untuk menarik nasabahnya untuk menggunakan Internet Banking, namun yang dilihat dilapangan ternyata tidak banyak nasabah yang menggunakan Internet Banking. Saat ini bank kurang mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan Internet Banking sehingga nasabah banyak yang awam dengan Internet Banking padahal banyak nasabah ingin menggunakan Internet Banking namun informasinya masih belum jelas. Namun, dalam penelitian milik Wadie Nasri  (2011) menyatakan bahwa informasi online banking tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan adopsi layanan Internet Banking

Internet Banking (skripsi dan tesis)

Menurut Wadie Nasri (2011) definisi dari Internet Banking adalah suatu sistem perbankan yang memungkinkan para nasabah atau nasabah untuk bisa melakukan suatu yang memungkinkan para nasabah atau nasabah untuk bisa melakukan suatu transaksi perbankan yang luas secara elektronik melalui situs yang dimiliki oleh bank bersangkutan. Internet Banking akan memberikan suatu pendekatan yang sifatnya sangat efektif dan sangat memadai untuk mengatur keuangan seseorang, karena dengan menggunakan fasilitas yang ditawarkan oleh Internet Banking, perbankan bisa diakses 24 jam tujuh hari dalam seminggu. Internet Banking adalah melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Aplikasi teknologi informasi dalam Internet Banking akan  meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang jauh lebih efektif daripada bank konvensional. Tanpa adanya aplikasi teknologi informasi dalam Internet Banking, maka Internet Banking tidak akan jalan dan dimanfaatkan oleh industri perbankan. Secara umum, dalam penyediaan layanan Internet Banking, bank memberikan informasi mengenai produk dan jasanya via portal di internet, memberikan akses kepada para nasabah untuk bertransaksi dan meng-update data pribadinya. Adapun persyaratan bisnis dari Internet Banking antara lain: a). aplikasi mudah digunakan; b). layanan dapat dijangkau dari mana saja; c). murah; d). dapat dipercaya; dan e). dapat diandalkan (reliable).

Adopsi Produk (skripsi dan tesis)

Menurut Tatik Suryani (2013,232) karakteristik sebuah produk baru mempengaruhi tingkat adopsi. Sebuah produk dapat dengan mudah diterima masyarakat jika produk tersebut memiliki keunggulan yang relatif dari produk yang sudah ada sebelumnya. Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi telah melalui proses seperti ini, dimana didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (long lasting). Sebaliknya apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran tidak akan berlangsung lama Lima karakteristik produk yang mempengaruhi tingkat adopsi inovasi adalah:
 a. Keunggulan relatif Jika sebuah produk memiliki keunggulan yang beda dibandingkan dengan produk yang lainnya, produk tersebut akan mudah menarik minat nasabah untuk menggunakannya.
b. Kompatibel Sebuah prooduk dinilai kompatibel jika produk tersebut mampu memenuhi kebutuhan, nilai nilai dan keinginan nasabah secara konsisten.
 c. Kompleksitas Sebuah produk baru yang sifatnya kompleks, rumit untuk digunakan, sulit dioperasikan, semakin tidak menarik nasabah untuk menggunakannya.
 d. Kemampuan untuk dicoba Produk baru yang memberikan kemudahan untuk mencoba dan merasakan manfaatnya lebih menarik minat nasabah untuk menggunakannya.
e. Kemampuan untuk dilihat Kemampuan untuk dilihat adalah sebuah produk yang mudah untuk dilihat dan dapat untuk dikomunikasikan kepada nasabah lain. Semakin mudah untuk dilihat dan mampu dikomunikasikan kepada nasabah lain tentang keberadaan produk baru tersebut, semakin minat nasabah untuk menggunakan produk tersebut
. Menurut Tatik Suryani (2013,321) Pandangan Tradisional mengenai proses adopsi mengikuti tahapan AIETA (awareness, interest, evaluation, trial, adoption) yang dapat dijelaskan sebagai berikut
 a) Tahap awareness (kesadaran) Pada tahap ini konsumen mengetahui adanya ide-ide baru tapi kurang informasi mengenai hal tersebut atau informasi yang diperolehnya sangat terbatas.
 b) Tahap interest (menaruh minat) Pada tahap ini konsumen mulai menaruh minat terhadap inovasi dan mencari informasi lebih banyak mengenai inovasi tersebut.
c) Tahap evaluation (penilaian) Pada tahap ini konsumen melakukan penilaian terhadap produk baru berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dan mencoba untuk  mengaitkan dengan kondisinya (kebutuhan dan harapannya) sebelum memutuskan untuk mencoba
 d) Tahap trial (percobaan) Pada tahap ini konsumen menggunakan atau emncoba inovasi (produk baru) untuk memastikan ide-ide dalam skala kecil untuk menentukan kegunaannya, apakah sesuai dengan dirinya.
 e) Tahap adoption (penerimaan) Pada tahap ini konsumen berdasarkan evaluasinya selama mencoba produk dan merasakan hasilnya akan meutuskan menggunakan produk jika ternyata produk baru dinilai sesuai dengan harapan dan keinginannya.

Informasi online banking (skripsi dan tesis)

Menurut Tata Sutabri (2012, 33) informasi adalah data yang telah di klasifikasikan atau diolah atau diinterprestasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterprestasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga dapat dijadikan dasar mengambil keputusan yang tepat. Menurut Wadie Nasri (2011) informasi online banking adalah pengalaman banyak orang ketika menggunakan Internet Banking. Faktor utama banyak orang tidak mengadopsi internet karena rendahnya kesadaran seseorang untuk menggunakan internet. Informasi merupakan penyedia sekumpulan informasi yang telah di kelompokan berdasarkan masing-masing kategori. Sumber informasi bisa berupa perpustakaan, majalah, surat kabar dan website. Dikalangan masyarakat saat ini dimana persaingan bisnis begitu keras, dengan keadaan seperti itu tentunya beberapa kalangan masyarakat yang berfikiran maju berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan informasi sebagai syarat bersaing dalam pasar global ini, dan Internet merupakan salah satu alterinatif baik untuk media pencari dan penyebar informasi dalam pasar global. Dengan media internet semua informasi yang di sediakan oleh   website atau sumber-sumber informasi umum di masyarakat saat ini bisa dengan cepat dalam menyebarkan sebuah informasi dan memiliki jangkauan tak terbatas semasih di jangkau oleh jaringan internet.

Keamanan (skripsi dan tesis)

Menurut Tatik Suryani (2013, 93) keamanan merupakan unsur penting yang mempertimbangkan nasabah. Indikator tentang keamanan adalah:
 1. Tidak meninggalkan username dan password pada komputer yang masih terhubung dengan Internet Banking
 2. Tidak menyimpan username dan password dalam komputer
 3. Tidak meninggalkan komputer ketika masih terhubung dengan Internet Banking
 4. Bersedia registrasi setelah memperoleh informasi tentang Internet Banking
Menurut Budi Rahardjo (2005: 2) keamanan informasi adalah bagaimana kita mencegah penipuan (cheating) atau paling tidak, mendeteksi adanya penipuan disebuah sistem yang berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Tujuan keamanan informasi yaitu untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang orang yang tidak berwenang, dalam keamanan juga mencakup Manajemen Keamanan Informasi (information Security Management) yang merupakan aktivitas untuk menjaga agar sumberdaya informasi tetap aman. Manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya sistem keamanan.
Tahap-tahapnya yaitu :
1. Mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan
 2. Mengidentifikasi risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman
3. Menentukan kebijakan keamanan informasi
4. Mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut.
Tingkat keamanan bertransaksi secara online adalah permasalahan penting yang sering dipertimbangkan nasabah sebelum memutuskan untuk mengadopsi Internet Banking. Beberapa nasabah menghindari menggunakan Internet Banking karena memiliki persepsi bahwa bertransaksi dengan menggunakan Internet Banking mudah terjadi penyalahgunaan.

Persepsi risiko (skripsi dan tesis)

Menurut Tatik Suryani (2013, 86) Risiko yang di persepsikan didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dihadapi ketika tidak mampu melihat kemungkinan yang akan terjadi akibat keputusan pembelian yang dilakukan. Ada enam jenis risiko yang dipersepsikan oleh nasabah, yaitu:
 1. Risiko keuangan
 Risiko yang akibatnya berupa kerugian dar aspek keuangan yang akan dialami nasabah. Risiko keuangan akan menjadi pertimbangan penting ketika daya beli konsumen rendah atau konsumen mempunyai keterbatasan financial.
2. Risiko kinerja
Risiko bahwa produk dapat memberikan kinerja seperti yang diharapkan. Persepsi kinerja ini menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum nasabah memilih satu produk.
 3. Risiko psikologis
 Risiko psikologis dalam pembelian produk berupa ketidaknyamanan psikologis, citra diri yang buruk, dan harga diri yang menjadi rendah.
4. Risiko fisiologis
 Risiko fisiologis atau risiko fisik merupakan risiko akibat pembelian produk yang dapat berupa terganggunya fisik atau kesehatan konsumen.
 5. Risiko sosial
Risiko akibat pembeelian produk yang berupa kurang diterimanya konsumen di lingkungan masyarakat.
 6. Risiko waktu
Risiko yang diterima berupa hilangnya waktu konsumen akibat pembelian produk. Risiko juga mencakup waktu konsumen yang berkurang dan tersita hanya untuk membeli dan menggunakan prosuk tersebut. Persepsi konsumen terhadap risiko ini tingkatannya bervariasi dari rendah hingga tinggi, tergantung dari faktor individual konsumen, produk, situasi dan faktor budaya. Orang yang memiliki keinovasian tinggi dan mempunyai keberanian dalam mengambil risiko, akan mempersepsikan risiko pembelian tertentu lebih rendah dibandingkan konsumen yang kurang berani mengambil risiko dan inovatif untuk pembelian produk yang berbeda. Terdapat perbedaan tingkatan persepsi terhadap risiko konsumen dari berbagai Negara. Tidak semua konsumen di dunia mempunyai persepsi yang sama atas risiko terhadap produk yang sama.

Persepsi (skripsi dan tesis)

 Menurut Nugroho J. Setiadi (2008,159) Persepsi merupakan proses yang timbul akibat adanya sensasi , dimana pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi dapat didefinisikan juga sebagai tanggapan yang cepat dari indera penerima kita terhadap stimuli dasar kita seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua maka akan timbul persepsi. Pengertian persepsi adalah proses bagaimana stimuli-stimuli itu di seleksi, diorganisasikan, dan diinterprestasikan. Persepsi kita di bentuk oleh tiga pasang pengaruh: a. Karakteristik dari stimuli b. Hubungan stimuli dengan sekelilingnya c. Kondisi-kondisi di dalam diri kita Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu persepsi memiliki sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Menurut Tatik Suryani (2013, 103) persepsi pada hakekatnya merupakan proses psikologis yang kompleks yang juga melibatkan aspek fisiologis. Proses psikologis penting terlibat dimulai adanya aktivutas memilih, mengorganisasi dan menginterprestasikan sehingga nasabah dapat memberikan makna atas suatu obyek. Berikut adalah proses penting dalam persepsi :
a. Seleksi
Proses persepsi diawali dengan adanya stimuli yang mengenai panca indera yang di sebut dengan sensasi. Stimuli ini beragam bentuknya dan akan selalu membombardir indera nasabah. Jika dilihat dari asalnya, stimuli ada yang berasal dari luar individu (aroma, iklan, dan lain lain) serta berasal dari dalam diri individu seperti harapan, kebutuhan dan pengalaman. Dalam perilaku konsumen stimuli yang berpengaruh pada persepsi konsumen adalah semua usaha-usaha yang dilakukan oleh pemasar melalui strategi pemasarannya.
b. Pengorganisasian
Setelah nasabah menyeleksi iklan stimuli mana yang akan diperhatikan, konsumen akan mengorganisasikan stimuli yang ada. Konsumen akan mengelompokkan, menghubung-hubungkan stimuli yang dilihatnya agar dapat diiterprestasikan, sehingga mempunyai makna.
c. Interprestasi
Setelah nasabah mengorganisir stimuli yang ada dan mengkaitkan dengan informasi yang dimiliki, maka stimuli tersebut mempunyai makna, nasabah menginterprestaikan atau memberi arti stimuli tersebut. Dalam  prosses ini pengalaman dan juga kondisi psikologis konsumen seperti kebutuhan, harapan dan kepentingan akan berperan dalam menginterprestasikan stimuli

Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Keberhasilan pembangunan dapat dicapai selain berkat adanya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek-proyek pembangunan secara terarah, terpadu dan terkoordinasi, juga ditunjang oleh pendanaan yang memadai melalui anggaran belanja pembangunan dalam APBN (Nota Keuangan Dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995: 82-89). Dalam rangka mempercepat pemerataan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah, desa dan kota senantiasa ditingkatkan dan diarahkan pemanfaatannya selain untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dasar di masing-masing daerah, juga sekaligus untuk mempercepat upaya penenggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penataan ruang di kawasan-kawasan tertentu yang dianggap strategis dan mendesak untuk segera ditangani. Menyinggung masalah dana, uang bagi perekonomian ibarat darah dalam perekonomian. Tidak mengherankan makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang dihasilkan (Rahardja dan Manurung, 2001: 191). Pentingnya dana atau uang dalam pertumbuhan ekonomi menyebabkan pengeluaran pembangunan dianggap sebagai variabel yang mempengaruhinya. Dapat dikatakan bahwa pengeluaran untuk pembangunan tersebut jika penggunaanya kurang efisien maka akan memberikan kontribusi yang minimal bagi pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran Habis Pakai (skripsi dan tesis)

Pengeluaran Habis Pakai adalah pengeluaran yang dipergunakan untuk membiayai proyek – proyek pembangunan yang sifatnya secara tidak langsung menghasilkan return kepada pemerintah tetapi secara tidak langsung mempunyai dampak luas kepada pertumbuhan kemajuan perekonomian daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat. Dana ini di kelola oleh departemen menurut bidang masing – masing. Proyek – proyek yang dibiayai dengan dana ini meliputi proyek – proyek yang mengacu pada ( Gedhe, 2002:35 ) :
1. Pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, kelistrikan, pertanian, pengairan, pendidikan, penelitian dan sebagainya.
 2. Pemeratan pendapatan, seperti perumahan rakyat, koperasi, dan lain sebagainya.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti proyek – proyek kesehatan, kesejahteraan sosial dan keluarga berencana dan lain sebagainya.
 4. Program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang, baik sosial maupun ekonomi, seperti proyek – proyek pengembangan kawasan terpadu (PKT), program pengembangan wilayah (PPW)

Tenaga Kerja (skripsi dan tesis)

Menurut pasal 1 ayat (2), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sementara itu pada ayat (3) didefenisikan pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Defenisi dan konsep yang digunakan dalam pengumpulan data tenaga kerja di Indonesia mengacu pada The Labor Force Concept yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO) (Badan Pusat Statistik). Konsep ini oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berikutnya dalam kelompok penduduk usia kerja dibagi atas kelompok bukan angkatan kerja dan kelompok angkatan kerja. Lebih jauh lagi dalam kelompok angkatan kerja dibagi atas kelompok tidak bekerja dan mencari pekerjaan serta kelompok kerja (BPS, 2005).

 Definisi yang berkaitan dengan konsep diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas/ lebih.
2. Penduduk Bukan Usia Kerja adalah penduduk berumur di bawah 15 tahun.

3. Penduduk yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya

4. Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
 5. Tidak Bekerja dan Mencari pekerjaan adalah penduduk yang kegiatannya pada saat survei-survei sedang mencari pekerjaan, misalnya antara lain;
i. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan
. ii. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
iii. Mempersiapkan suatu usaha, dimana kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mempersiapkan suatu usaha/ pekerjaan yang “baru” yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/ keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/ pekerja dibayar maupun tidak dibayar.
6. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksimal memperoleh/ membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 (satu) jam (tidak terputus) dalam seminggu. Kegiatan ini termasuk pula kegiatan pekerjaan tak terbayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi.

Pengertian dan Jenis Kredit (skripsi dan tesis)

 Pengertian kredit menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu bedasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
 Dari pengertian kredit memberikan konsekuensi bagi bank dan peminjam mengenai hal-hal sebagai berikut :
 a. Penyediaan uang
Kredit akan terjadi jika adanya lembaga yang menyediakan uang untuk dipinjamkan dalam hal ini adalah lembaga perbankan. Lembaga ini merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana baik untuk kepentingan pengembangan usaha atau kepentingan konsumtif.
b. Kewajiban pengembalian kredit
Bagi debitur atau peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hutangnya kepada kreditur sejumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah fihak.
c. Jangka pengembalian kredit
Jangka waktu untuk mengembalikan kredit tergantung dari kesepakatan antara debitur dengan kreditur. Jangka kredit dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
 1). Kredit jangka pendek ( Short term-loan)
Kredit jangka pendek merupakan kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun. Misalnya kredit untuk pembiayaan kelancaran operasi perusahaan termasuk pula kredit modal kerja.
2). Kredit jangka menengah ( medium term loan )
 Kredit jangka menengah merupakan kredit yang jangka waktu pengembalian antara 1 s/d 3 tahun. Biasanya kredit ini untuk menambah modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Kredit jangka menengah dapat pula dalam bentuk investasi.
3). Kredit jangka panjang ( Long term loan )
 Kredit jangka panjang merupakan kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun, misalnya kredit investasi yaitu kredit untuk membiayai suatu proyek, perluasan usaha atau rehabilitasi.
 d. Pembayaran bunga atau hasil Jasa yang harus dibayar oleh debitur sebagai pengguna jasa kredit kepada kreditur dapat berupa bunga atau bagi hasil yang diperoleh debitur. Besarnya bunga yang dibayar oleh debitur tergantung dari kesepakatan kedua belah fihak.
 e. Perjanjian kredit Perjanjian kredit ini dilakukan untuk mengikat kedua belah fihak agar menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Penggolongan kredit menurut penggunaannya terdiri atas :
 a. Kredit modal kerja Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur.
 b. Kredit investasi Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan untuk melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal.

Teori Pertumbuhan Harrod-Domar (skripsi dan tesis)

 

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makaro John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal (gedung, alat-alat, dan bahan baku) yang rusak. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (capital stock). Menurut teori ini analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang, sedangkan teori Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonimian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Teori ini berusaha menunjukkan syarat-syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah (Arsyad, 1999: 58):
1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) barangbarang modal digunakan secara penuh di dalam masyarakat.
 2. Perekonomian terdiri dari dua sector yaitu sektor rumah tangga dan sector perusahaan.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besar pendapatan nasional.
 4. Kecenderungan untuk menabung (Marginal Propensity to Save = MPS), besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (Capital Output Ratio = COR).
Dalam teori ini, fungsi produksi berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu. Kondisi semacam ini dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini (Asyad, 1992: 59): Untuk menganalisis output sebesar Q1 diperlukan modal K1 dan tenaga kerja L1 dan apabila kombinasi berubah maka tingkat output berubah, untuk output sebesar Q2 maka hanya diperlukan modal sebesar K2 dan tenaga kerja sebesar L2. Inti dari teori ini adalah setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasional.

Teori Pertumbuhan Neo Klasik (skripsi dan tesis)

 Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Terus berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, yang kemudian diikuti oleh beberapa ahli lainnya seperti Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa Neo Klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu. Dalam teori ini disebutkan bahwa rasio capital output atau rasio modal produksi dapat dengan mudah berubah. Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu, dapat digunakan berbagai kombinasi antara pemakai modal dan tenaga kerja. Apabila modal yang digunakan lebih besar, maka lebih kecil tenaga kerja yang diperlukan. Sebaliknya, apabila modal yang digunakan lebih terbatas maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Kondisi semacam ini dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini (Arsyad, 1992: 56).
 Dalam teori pertumbuhan Neo Klasik fungsi produksi adalah seperti yang ditunjukkan oleh M1 dan M2 dan sebagainya. Dalam fungsi produksi yang demikian suatu tingkat produksi tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai gabungan modal dan tenaga kerja. Untuk menciptakan produksi sebesar M1 gabungan modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara lain adalah (1) K3 dengan L3, (2) K2 dengan L2 dan (3) K1 dengan L1. Dengan demikian, walaupun jumlah modal berubah tetapi terdapat kemungkinan bahwa tingkat produksi tidak mengalami perubahan. Di samping itu jumlah produksi dapat mengalami perubahan walaupun jumlah modal tetap

Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Gross Domestik Product tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pembangunan ekonomi itu sendiri sebab di dalam pertumbuhan ekoomi juga disertai dengan peningkatan kegiatan pembangunan yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang tinggi (Sukirno, 1985: 13). Schumpeter mengartikan pertumbuhan ekonomi (growth) sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah factor produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Menurut Karjoredjo, pembangunan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi, termaksud pembangunan daerah merupakan proses kenaikan pendapatan masyarakat di suatu daerah dalam jangka panjang. Pendapatan masyarakat di sini lebih ditekankan pada pendapatan riil dan pendapatan masyarakat perkapita orang (Karjoredjo, 1999: 35)

Pengaruh belanja operasi dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (skripsi dan tesis)

Belanja operasi dan belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Walaupun belanja operasi tidak memberikan dampak secara langsung seperti halnya dengan belanja modal, akan tetapi diharapkan multipliernya yang akan berdampak pada kemajuan ekonomi. Senada dengan penelitian Gathama (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara belanja operasi dan belanja modal secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (skrispi dan tesis)

 

Belanja modal adalah Belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang nantinya dapat menambah kekayaan pemerintah dan dapat dirasakan manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran (Mardiasmo, 2009:67). Banyaknya dana yang dialokasikan untuk belanja modal maka nantinya dapat mewujudkan terciptanya infrastruktur dan sarana yang semakin banyak pula. Apabila semakin banyak pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah maka nantinya dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut BPS (2015) pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Norista Gathama Putra (2011) menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian Anasmen (2009) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan alokasi belanja modal lebih banyak di alokasikan pada transportasi

Pengaruh belanja operasi terhadap pertumbuhan ekonomi (skripsi dan tesis)

 Belanja operasi adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelanggaraan aktivitas pemerintah sehari-hari, namun tidak dapat meningkatkan aset untuk pemerintah. Belanja operasi pada dasarnya berlaku untuk satu tahun periode anggaran. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, pemerintah melakukan pengeluaran belanja operasi. Apabila pemerintah baik dalam mengelola pembelanjaan untuk pemerintah daerah maka dapat diartikan pemerintah semakin baik memberikan pelayanan kepada publik. Pelayanan publik yang baik secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gathama (2011) menunjukkan hasil bahwa belanja operasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian Bagianto (2015) menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja operasi terhadap pertumbuhan ekonomi karena hal tersebut berkaitan dengan produktifitas, ia menyatakan bahwa hanya belanja yang produktif yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hubungan Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Salah satu komponen dalam permintaan agregat (aggregate demand / AD) adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka AD akan meningkat. Selain itu, peranan pengualaran pemerintah di negara sedang berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas sehingga peranan pemerintah sangat penting. Peningkatan AD berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) maka peningkatan PDB berarti peningkatan pendapatan.
 Menurut Samuelson dan Nordhaus (2013: 56) “ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah
(1) sumberdaya manusia,
(2) sumberdaya alam,
(3) pembentukan modal, dan
(4) teknologi”.
Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi social overhead capital (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya berbagai fasilitas publik ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan berarti peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah maka peningkatan pajak berarti peningkatan pengeluaran pemerintah. Keadaan ini membuat suatu siklus yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Kenaikan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah yang diperuntukkan bagi pembangunan (Alliasuddin dan Dawood, 2008).

Teori Peacock Wiseman (skripsi dan tesis)

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat kesediaan 21 ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena

Teori Adolf Wagner (skripsi dan tesis)

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentasi terhadap GNP yang juga didasarkan pula pada pengamatan di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif ataukah secara absolut. Apabila yang dimaksud Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana teori musgrave, maka hukum Wagner adalah sebagai berikut: “Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat”. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat, dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya

Model Perkembangan Pengeluaran Pemerintah oleh Rostow dan Musgrave (skripsi dan tesis)

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahaptahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dansebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi,investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi-investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu pada tahap ini, perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentasi terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Klasifikasi Belanja Daerah (skripsi dan tesis)

 1. Klasifikasi Menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara umum menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja baik Negara maupun daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), belanja dibedakan menjadi:
1) Belanja Operasi Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemeritah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi ini meliputi:
 Belanja Pegawai
  Belanja Barang
 Belanja Bunga
  Belanja Subsidi
  Belanja Hibah
 Belanja Bantuan Sosial
 2) Belanja Modal
 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Belanja modal meliputi:  Tanah  Gedung dan bangunan
  Peralatan dan mesin
  jalan, irigasi dan jaringan
 Aset tidak berwujud
3) Belanja Tak Terduga/ Belanja Lain-lain
4) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
 5) Belanja transfer
Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
Selain itu terdapat klasifikasi belanja daerah menurut PP 71 Tahun 2010 yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari dua jenis:
a) Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan untuk tujuan manajerialpemerintahan daerah;
b) Klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Yang meliputi: belanja fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan pemukiman, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan sosial.
2. Klasifikasi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 belanja dibedakan menjadi: 1) Belanja Langsung Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Belanja langsung meliputi:  Belanja pegawai
 Belanja barang dan jasa
  Belanja modal
 2) Belanja Tidak langsung Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Belanja tidak langsung meliputi:  Belanja pegawai
  Belanja bunga
 Belanja subsidi
 Belanja hibah
 Belanja bantuan sosial
 Belanja bagi hasil
  Belanja bantuan keuangan
 Belanja tak terduga

Belanja Daerah (skripsi dan tesis)

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. APBD menggambarkan hak-hak dan kewajiban pemerintah. Hak tersebut bersumber dari pendapatan pemerintah sedangkan kewajiban ialah bersumber dari belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Pengeluaran tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas umum dan peningkatan kualitas pelayanan umum. Menurut Halim (2012:73) mengemukakan bahwa “Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periodeakuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”. Sedangkan menurut PSAP No 2 menyatakan bahwa “Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 “belanja daerah dapat di definisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih” Jadi dapat disimpulkan belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah dari rekening kas umum negara/daerah yang dapat mengurangi kekayaan bersih atau ekuitas dana pemerintah.

Produk Domestik Regional Bruto (skripsi dan tesis)

Salah satu indikator makro ekonomi yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonom. Menurut Rahardja dan Manurung (2008:67) “PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam satu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu”. Perhitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian harga pasar, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.
PDRB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Data PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan transformasi struktur ekonomi (structural transformation), serta untuk menghitung besaran pendapatan per kapita. PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pada periode sekarang ini digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Fungsi PDRB harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. PDRB mencakup:
1) Semua barang dan jasa yang penghasilannya terdapat kompensasi.
 2) Produksi yang ilegal dan tersembunyi.
3) Produksi barang untuk dikonsumsi sendiri

Teori Schumpeter (skripsi dan tesis)

 Teori Schumpeter dikemukakan pada tahun 1934 dan diterbitkan dalam bahasa inggris dengan judul The Theory of Economic Development. Selanjutnya Schumpeter menggambarkan teorinya tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya Business Cycle. Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah proses inovasi yang dilakukan oleh inovator atau wiraswasta (entrepreneur). Dia juga mengemukakan bahwa ada lima macam kegiatan yang dimasukkan sebagai inovasi yaitu sebagai berikut:
 a. Memperkenalkan produk baru.
b. Memperkenalkan cara berproduksi baru.
 c. Adanya perubahan organisasi industri menuju efisiensi.
d. Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru.
 e. Pembukaan pasar-pasar baru

Teori Harrod-Domar (skripsi dan tesis)

Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara mantap (steady growth). Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu sebagai berikut:
 a. Perekonomian dalam pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang ada dalam masyarakat digunakan secara penuh.
b. Perekonomian terdiri atas dua sektor, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan.
c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasiona, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
 d. Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save = MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modaloutput (capital output ratio = COR) dan rasio antara pertambahan modal-output (incremental capital-output ratio = ICOR) Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, uuntuk menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan invesatsi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total (Y), misalnya jika Rp 3,00 modal diperlukan untuk mengahsilkan (kenaikkan) output total sebesar Rp 1,00 maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikn output total sesuai dengan rasio modaloutput tersebut. Hubungan tersebut yang telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR), yaitu 3 berbanding 1

Teori Sollow Swan (skripsi dan tesis)

 Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori Neo Klasik adalah Robert Sollow dan Trevor Swan yang berkembang sejak tahun 1950-an. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja,akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori ini sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (skripsi dan tesis)

 Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak lain adalah faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi. Menurut Sukirno (2011:332) Ada empat faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut:
a. Sumber Daya Alam
Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat.
b. Organisasi
 Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanla manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpter, seorang wiraswasrawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).
 c. Akumulasi Modal
 Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat di reproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalm bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan dalam produksi skala luas dan juga membawa kearah penggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuab ekonomi.
d. Kemajuan Teknologi
Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.
 e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi
Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa perekonomian kerah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya. Faktor ekonomi bersama-sama dengan faktor non ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik juga memiliki arti penting didalam pertumbuhan ekonomi. M

Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Menurut Sukirno (2011:331) “pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat”. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefenisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara.
 Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oIeh masyarakat (Basri, 2010), dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami  pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Pasar Keuangan (skripsi dan tesis)

Pasar keuangan adalah pasar di mana orang dan entitas dapat melakukan perdagangan sekuritas keuangan, komoditas, dan barang-barang lain yang bernilai sepadan dengan biaya transaksi yang rendah dan dengan harga yang mencerminkan pasokan dan permintaan. Dalam keuangan, pasar keuangan memfasilitasi:
1. Meningkatnya modal (di pasar modal)
2. Pengalihan risiko (di pasar derivatif)
 3. Harga penemuan
4. Global transaksi dengan integrasi pasar keuangan
 5. Pengalihan likuiditas (di pasar uang)
 6. Perdagangan internasional (di pasar mata uang)
Pasar keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian dengan menyalurkan dana dari rumah tangga, perusahaan dan pemerintah yang telah menabung kelebihan dana kepada mereka yang mempunyai kekurangan dana. Di pasar keuangan terdapat perbedaan yang dilihat berdasarkan pada jatuh tempo sekuritas yang diperdagangkan di tiap pasar. Yang pertama, pasar uang (money market) adalah pasar keuangan dimana hanya instrument utang jangka pendek (pada umumnya instrumen keuangan yang jangka waktu temponya kurang dari satu tahun) diperdagangkan. Lalu yang kedua, pasar modal (capital market) adalah pasar dimana utang jangka panjang (pada umumnya yang jangka waktu jatuh temponya satu tahun atau lebih) dan instrumen equitas di perdagangkan (Mishkin, 2008).
Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek dan di indonesia dewasa ini ada dua bursa efek, yaitu bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya (Kasmir, 2008). Dalam melakukan transaksi di pasar biasanya ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Begitu juga dalam pasar modal, barang yang diperjualbelikan kita kenal dengan istilah instrumen pasar modal. Instrumen 33 pasar modal diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan atau bersifat utang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang di wujudkan dalam bentuk obligasi. Dengan demikian, para investor dapat menyalurkan dananya di dalam pasar modal baik dalam bentuk saham maupun obligasi yang dapat meningkatkan produktivitas perusahaan yang menerima dana sehingga dapat mempengaruhi produksi perusahaan tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang meningkat merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi.
Jika pertumbuhan ekonomi membaik, maka akan berdampak positif terhadap harga saham suatu perusahaan. Pada tahun 2011 pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari Rp. 2.314.458,80 miliar di tahun 2010 menjadi Rp. 2.464.676,50 miliar di tahun 2011 dan meningkat sejumlah Rp. 2.618.139,20 di tahun 2012 dengan jumlah nilai emisi saham sebesar Rp. 6.351 triliun di tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 6.355 triliun di tahun 2011 dan Rp. 6.800 triliun di tahun 2012. Ini menunjukan adanya peningkatan dana atau modal yang mengalir ke dalam perusahaan sehingga kinerja dan produksi perusahaan menjadi meningkat serta meningkatkan output sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Menurut penelitian Wilsa Road Betterment Sitepu, Sya’ad Afifuddin Sembiring dan Wahyu Ario Pratomo (2011) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi singapura yang salah satu hasil penelitiannya menunjukan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi singapura. Ini menunjukan bahwa shock dari pasar modal memiliki peranan dalam meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara

Lembaga Keuangan Bukan Bank (skripsi dan tesis)

Lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (non depository) yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Usaha – Usaha yang dilakukan Lembaga keuangan bukan bank seperti:
1. Menghimpun dana dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan kertas berharga.
2. Memberikan kredit terutama kredit jangka menengah.
 3. Mengadakan penyertaan modal di dalam perusahaan atau proyek.
 Selain itu lembaga keuangan mempunyai peran – peran yaitu :
 1. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang / jasa
 2. Memperlancar distribusi barang
 3. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah lembaga yang salah satu kegiatan usahanya memberikan pembiayaan kepada konsumennya
Lembaga pembiayaan terdiri dari beberapa lembaga yaitu sewa guna usaha, leasing, pembiayaan konsumen, kartu kredit, anjak piutang dan pegadaian (Syamsu Iskandar, 2008).Saat ini, peran lembaga pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat telah banyak berkembang. Menurut kepres No.61 Tahun 1988 dijelaskan bahwa “Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.
Menurut Asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia (APPI), rata-rata pertumbuhan industri pembiayaan sekitar 15% per tahun. Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi di dalam negeri yang mulai membaik. Turunnya suku bunga BI Rate pada level 5,75% pada awal tahun 2012 lalu turut mendorong pertumbuhan lembaga pembiayaan, sebab industri pembiayaan di Indonesia selama ini masih mengandalkan sewa guna usaha (leasing) dan pembiayaan konsumen dengan kontribusi mencapai 98,3% dari total pembiayaan di akhir tahun 2012.

Perbankan (skripsi dan tesis)

 Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pada UU Pokok Perbankan Nomor & tahun 1992 dan di tegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari :
 a. Bank Umum
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
 Lalu, pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah :
a. Bank Umum
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil.
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.
Berdasarkan statistik perbankan Indonesia (SPI), pada tahun 2002, jumlah bank umum di Indonesia mencapai 141 bank, dengan jumlah kantor sebesar 7.001 kantor bank umum. Sedangkan pada tahun 2003, jumlah bank umum di Indonesia sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar 141 bank, sedangkan jumlah kantor pada bank umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 7.730 kantor bank umum. Pada tahun 2004, jumlah bank umum di Indonesia mengalami penurunan sebesar 134 bank, dengan 7.939 jumlah kantor bank umum yang beroperasi. Pada tahun 2005, jumlah bank umum di Indonesia mencapai 131, dengan jumlah kantor bank umum sebesar 8236. Sedangkan pada tahun 2006, jumlah bank umum di Indonesia sebesar 130 bank dengan jumlah kantor bank umum yang beroperasi sebesar 9.110. Dan sampai pada tahun 2012, perkembangan jumlah bank di Indonesia adalah sebesar 120 dengan 16.625 jumlah kantor bank umum yang beroperasi di Indonesia. Melihat besarnya perkembangan perbankan, Ini mengindikasikan bahwa adanya invasi dari sektor perbankan mengingat besarnya kebutuhan masyarakat atas jasa perbankan dan besarnya keuntungan yang diperoleh bank atas jasa yang diberikan.
Menurut Kasmir (2000), aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending).
Berdasarkan penggunaannya kredit dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu kredit konsumsi, kredit investasi dan kredit modal kerja. Perbankan dapat memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk konsumsi maupun kegiatan yang produktif, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian Fabya (2009) mengenai pengaruh antara sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menunjukan bahwa variabel dari perkembangan sektor keuangan bahwa peningkatan nilai kredit swasta mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan berdasarkan penelitian inggrid (2006) mengenai sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi, menunjukan bahwa analisa ekonometri dengan VECM mendukung hipotesis signifikansi peranan sektor keuangan sebagai engine pertumbuhan ekonomi, melalui kenaikan ketersediaan kredit, baik dari segi volume maupun harga.

Produk Domestik Bruto (skripsi dan tesis)

 

Produk domestik bruto atau PDB merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan PDB ini, termasuk produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah Negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari PDB dianggap bersifat bruto/kotor. (Sukirno, 1997). Nilai PDB dibedakan menurut harga berlaku (current year price) dan harga konstan (base-year price). Menurut harga berlaku artinya nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan pada harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, yang berarti termasuk kenaikan harga-harga ikut dihitung. Sedangkan menurut harga konstannilai barang dan jasa yang dihasilkan dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar (IHK = 100). Untuk memudahkan pemahaman tentang bagaimana sebuah perekonomian menggunakan sumberdaya yang langka, para ekonom mencoba memilahmilah komposisi PDB menjadi beberapa macam pengeluaran dirumuskan sebagai berikut

: Y = AE + ( X – M ) …………………………. ( I )
 Keterangan:
 Y = PDB AE = Aggregate Expenditure = C + I + G
 C = Konsumsi
G = Government Expenditure
 I = Investasi
 X-M = Selisih antara ekspor dan impor/ekspor neto
Komponen pertama yaitu konsumsi oleh sektor perorangan. Komponen kedua yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa, mmisalnya saja pengeluaran untuk pertahanan nasional, pembuatan jalan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan gaji pegawai negeri. Komponen ketiga yaitu investasi domestik bruto swasta yang berarti penambahan persedian fisik modal. Investasi mencakup pembangunan konstruksi rumah, pembuatan mesun, konstruksi pabrik, dan penambahan persediaan barang perusahaan. Komponen keempat menunjukkan pengaruh dari pengeluaran domestik atas barang-barang luar negeri dan pengaruh pengeluaran luar negeri atas barangbarang domestik terhadap permintaan agregat dan output domestik. Total permintaan atas barang yang kita produksi meliputi ekspor, yaitu permintaan orang asing atas barang-barang kita. Ini tidak termasuk impor, yaitu bagian dari pengeluaran domestik kita yang bukan digunakan untuk barang kita sendiri. Sesuai dengan hal tersebut, perbedaan antara ekspor dan impor, yang disebut ekspor netto merupakan komponen dari seluruh permintaan atas barang-barang kita.

 Dalam perhitungan pendapatan diketahui beberapa metode yaitu, :
 (1) metode pendapatan,
 (2) metode produksi, dan
(3) metode pengeluaran.
1. Metode Pendapatan
Metode ini dapat diukur dengan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.
 2. Metode Produksi
Metode ini dapat diukur dengan dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi). Dalam metode produksi ini perlu dihindari peritungan ganda, agar jangan sampai memperoleh pendapatan nasional yang terlalu tinggi dari yang sebenarnya.
3. Metode Pengeluaran Metode ini dapat diukur dengan mengukur konsep-konsep berikut, yaitu :
 a. Pengeluaran-pengeluaran konsumsi
 b. Pengeluaran-pengeluaran investasi Ini merupakan pengeluaran-pengeluaran dari perusahaan-perusahaan untuk pabrik dan perlengkapannya.
c. Pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa Ini merupakan pengeluaran pemerintah dalam hal pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
 d. Ekspor dikurangi impor. Harga berubah dari waktu ke waktu, pendapatan nasional yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku pada tahun barang dan jasa tersebut diproduksi, dijual ke pasar tidak mencerminkan perubahan jumlah produksi barng dan jasaa yang sebenarnya dalam perekonomian.
 Untuk membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, harus dipastikan agar nilai pendapatan nasional yang diperbandingkan tersebut berdasarkan harga tetap. Nilai produksi barang dan jasa berdasarkan harga yang tengah berlaku biasanya disebut pendapatan nominal. Untuk mengetahui ukuran produksi sesungguhnya setiap tahun, yakni produksi yang nilainya tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga, kita dapat menggunakan konsep pendapatan riil, yakni ukuran produksi seluruh barang dan jasa yang penilaiannya didasarkan pada harga konstan (tetap). Output gap adalah selisih pendapatan nasional nominal dengan pendapatan nasional riil, atau selisih pendapatan nominal (atas dasar harga berlaku) dengan pendapatan nasional riil (atas dasar harga konstan). PDB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. PDB harga konstan (rill) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sector dari tahun ke tahun. Ini merupakan pengeluaran-pengeluaran dari para konsumen untuk barangbarang konsumsi dan jasa-jasa. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dikatakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah, pertumbuhan ekonomi selalu diupayakan meningkat sehingga juga dapat meningkatkan kesejahterakan dan peningkatan taraf hidup seluruh masyarakat.
Perhitungan kenaikan PDB/GDP secara matematis adalah sebagai berikut:
 R(t-1,t) = GDPt – GDPt-1 x 100% GDPt-1
 Dimana: R(t-1,t) = Persentase kenaikan
 GDP GDPt = GDP tahun tertentu
 GDPt-1 = GDP tahun sebelumnya
Produk domestik bruto mencerminkan seberapa besar kondisi kemajuan perekonomian suatu negara. Produk domestik bruto atau gross domestic product (GDP) artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu. Sasaran utama Bank Indonesia adalah inflasi dan nilai tukar rupiah, namun selain kedua hal tersebut pertumbuhan ekonomi juga merupakan sasaran Bank Indonesia, apabila inflasi dan nilai tukar rupiah masih dalam kestabilan maka tujuan sasaran Bank Indonesia berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi

Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrord-Domar (skripsi dan tesis)

Teori ini dikembangkan oleh Sir Roy F. Harrord dan Evsey Domar. Teori ini merupakan perkembangan dari teori keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Dengan dasar pemikiran bahwa analisis yang dilakukan oleh keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang, Harrord-Domar mencoba untuk menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap (steady growth). Teori Harrord-Domar menganalisis hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pertumbuhan dengan menyimpulkan adanya hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal keseluruhan (K) dengan GNP (Y), yang diformulasikan sebagai rasio modal terhadap output (capital output ratio = COR). Semakin tinggi peningkatan stok modal, semakin tinggi pula output yang dapat dihasilkan, (Todaro, 2004). Teori Harrord-Domar mempunyai beberapa asumsi yaitu :
1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. Terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
 3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
4. Kecendrungan untuk menabung (marginal propensity to save = MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal dan output (capital output ratio = COR) dan rasio pertambahan modal dan output (incremental capital output ratio = ICOR).
Dalam teori Harrord-Domar ini, fungsi produksinya berbentuk L, karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu (modal dan tenaga kerja tidak subtitutif). Untuk menghasilkan output sebesar Q, diperlukan modal (ki) dan tenaga kerja (L), dan apabila kombinasi tersebut berubah maka tingkat output berubah. Misalnya, untuk output sebesar Q2 hanya dapat diciptakan jika stok modal sebesar K2. Jadi menurut Harrord-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total (Y), jika 3 Rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) output total sebesar 1 Rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal-output tersebut.

Hubungan tersebut, yang telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR), yaitu 3 berbanding 1. Jika kita menetapkan rasio modal output sebagai k, rasio kecendrungan menabung (MPS) sebesar s yang merupakan proporsi tetap dari output total, dan investasi ditentukan oleh tingkat tabungan, maka kita bisa menyusun model pertumbuhan ekonomi yang sederhana sebagai berikut :
1. Tabungan (S) merupakan suatu proporsi (s) dari output total (Y), oleh karena itu kita mempunyai persamaan sederhana : S = s.Y (I)
2. Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal dan dilambangkan dengan K, maka : I = ∆K (II) Tetapi karena stok modal (K) mempunyai hubungan langsung dengan output total (Y), seperti ditunjukan oleh COR atau k, maka : 21 = k atau = k atau ∆K = k. ∆Y (IIa)
3. Akhirnya, karena tabungan total (S) harus sama dengan investasi total (I), maka : S = I (III) Tetapi dari persamaan (I), kita tahu bahwa S = s.Y dan dari persamaan (II) dan (IIa) kita tahu bahwa I = ∆K = k. ∆Y, oleh karena itu, kita bisa menuliskan identitas dari tabungan yang sama dengan investasi pada persamaan (IIa) itu sebagai : S = s.Y = k. ∆Y = ∆K = I atau s.Y = k. ∆Y
 Dan akhirnya kita mendapatkan : = (IV) pada persamaan (IV) menunjukan tingkat pertumbuhan output (persentase perubahan output). Persamaan (IV), yang merupakan persamaan Harrord-Domar yang disederhanakan, menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan output ditentukan secara bersama oleh rasio tabungan (s) dan rasio modal output (COR = k). Secara lebih spesifik, persamaan itu menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan output secara positif berhubungan dengan rasio tabungan. Makin tinggi tabungan dan diinvestasikan, makin tinggi pula output. Sedangkan hubungan antara COR dengan tingkat pertumbuhan output adalah negatif (makin besar COR, makin rendah tingkat pertumbuhan output)

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya (Sadono Sukirno, 1994). Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan faktor non ekonomi (Saragih, 2009). Faktor-faktor ekonomi antara lain sebagai berikut :
1. Tanah dan kekayaan alam lainnya
Sumber daya alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di negara berkembang, sumber daya alam yang tersedia seringkali terbengkalai karena kurang atau salah pemanfaatan.  Jika sumber daya alam tidak dipergunakan secara tepat, maka suatu negara tidak mungkin mengalami apa yang disebut dengan kemajuan.
2. Akumulasi modal
Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Proses pembentukan modal akan menaikkan output nasional. Investasi di bidang barang modal tidak hanya menaikkan produksi, tetapi juga dapat menaikkan kesempatan kerja.
3. Organisasi
Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi yang bersifat komplemen bagi modal dan menaikkan produktivitas. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, peranan swasta sangat penting. Sedangkan di negara berkembang, peranan pemerintah sangat besar dalam penyediaan sarana sosial.
4. Teknologi
Proses pertumbuhan ekonomi sangat penting didukung oleh kemajuan teknologi. Proses yang dimaksud berkaitan dengan perubahan yang mencakup metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau penelitian baru. Pertumbuhan teknologi dapat meningkatkan produktivitas kerja, modal dan faktor produksi lain yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5. Pembagian kerja dan skala produksi
Spesialisasi dan pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas. Kedua hal tersebut akan menggiring perekonomian ke arah ekonomi produksi dengan skala besar yang selanjutnya dapat membantu perkembangan industri. Luas pasar akan meningkat akibat dari perekonomian yang meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat permintaan, banyak tidaknya tingkat produksi, tersedianya sarana transportasi dan sebagainya. Jika skala produksi besar maka pembagian kerja dan spesialisasi juga akan semakin luas. Dengan demikian output akan dapat ditingkatkan, dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.
Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP riil per kapita. Produk domestik bruto (Gross Domestic Product atau GDP) adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara, yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara. Kenaikan GDP dapat muncul melalui :
1. Kenaikan penawaran tenaga kerja
 Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama.
 2. Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia
 Kenaikan stok modal dapat juga menaikan keluaran, bahkan jika tidak di sertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikan baik  produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi.
3. Kenaikan produktivitas
 Kenaikan produktivitas masukan menunjukan setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi, (case dan fair, 1999). Menurut Robert B. Barsky dalam N. Gregory Mankiw (2005), GDP adalah pendapatan total dari produksi barang yang sama dengan jumlah upah dan laba separuh bagian atas dari aliran sirkuler uang. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan GDP adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal selama periode waktu tertentu. Manfaat pertumbuhan ekonomi adalah untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Pendapatan per kapita nya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan perkapita dengan kerja konstan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. Selain itu, juga dapat sebagai pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional, sebagai dasar 18 penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh bank dunia atau lembaga internasional lainnya.

Permendagri No 113 Tahun 2014 (skripsi dan tesis)

 

 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa ini sangat penting karena berdasar undang-undang desa yang ditetapkan akhir tahun 2013, desa memiliki posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaanya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga. Sama sekali tak sebatas kemakmuran perangkat desa. Sehingga kebijakan para perangkatnya memiliki peran sangat kuta karena menjadi kunci utama. Permendagri pengelolaan keuangan desa terdiri dari bab-bab tentang ketentuan umum, asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) (skripsi dan tesis)

 Menurut UU No.6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, 15 pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD sebagaimana yang di maksud ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDesa wajib memperhatikan peruntukannya dengan presentase anggaran paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, oprasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, dan insentif rukun tangga (RT) dan rukun warga (RW). Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
 a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
 d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Pengertian Desa (skripsi dan tesis)

Menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 14 setempat berdasarkan prakarsa masyarakaat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan suatu subsistem dari keseluruhan yang lebih luas yang dinamakan negara. Desa sebagai suatu sistem memiliki komponen baik fisik, manusia, dan kelembagaan sosial. Muhammad (1995) secara rinci menguraikan komponen desa sebagai berikut :
a. Sumber daya pertanian dan lingkungan hidup
b. Perekonomian wilayah pedesaan
c. Kelembagaan social
d. Sumber daya manusia
e. Sarana dan prasarana fisik
 Susunan pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa (PEMDES) dan Badan Perwakilan Desa (BPD).PEMDES dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggungjawab langsung kepada kepala desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat–istiadat, membuat Peraturan Desa (PERDES), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa

Tingkat Transparansi (skripsi dan tesis)

 Dapat dinilai menggunakan 5 indikator yang telah disesuaikan (Mardiasmo, 2006) :
 a. Terdapat pengumuman mengenai kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
 b. Tersedia Laporan mengenai Pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang mudah diakses.
 c. . Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
 d. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan masyarakat terkait program ADD.
e. Terdapat pemberian informasi kepada publik terkait pengelolaan dan penggunaan dana ADD.

Pengertian Tranparansi (skripsi dan tesis)

Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan member tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang di keluarkan oleh penyelenggara negara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya. Albert van Zyl dalam Nico tahun (2007:21) Transparansi anggaran didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat dalam fungsi dan struktur pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksiproyeksinya. Hal ini berarti bahwa informasi mengenal aktivitas pemerintahan harus dapat di akses serta dapat mengenai aktivitas pemerintahan harus dapat diakses serta dapat dipercaya secara luas dan tepat waktu. Lebih lanjut mengenai Albert van Zyl, “Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu.” Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut :
 a. Mencegah korupsi
b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
c. Meningkatkan akuntanbilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu ‘mengukur’ kinerja pemerintah.
 d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu. e. Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.
 f. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha

Konsep Akuntabilitas (skripsi dan tesis)

 Akuntabilitas Suatu entitas (organisasi) yang accountable adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah di ambil selama beroprasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor atau masyarakat secara luas) mereview informasi tersebut, serta bila di butuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif. Dengan demikian penggunaan istilah akuntabilitas public mengandung makna yang jelas bahwa hasil hasil operasi termasuk di dalamnya keputusan-keputusan dan kebijakan yang diambil/dianut oleh suatu entitas harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada public (masyarakat) dan masyarakat harus pada posisi untuk dapat mengakses informasi tersebut. Makna akutabilitas dilihat dari aspek manajemen pemerintah sebagai berikut:
a. Akuntabilitas, menurut Tokyo declaration of Guidelines on Public Accountability (1985), adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber sumber daya public serta berkaitan dengan itu, guna menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiscal, manajerial, dan program atau kegiatan.
 b. Akuntabilitas, adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah diteteapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodic (Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP). Dari sudut fungsinal, J.D Stewart dalam tulisan “The Role of Informastion in Public Accountability” sebagaimana dikutip Trijuwono (1999) menyatakan bahwa akuntabilitas terdiri dari lima tingkatan yang berbeda yaitu:
a. Policy Acocountability, akuntabilitas atas pilihan pilihan kebijakan yang dibuat.
b. Program Accountability, akuntabilitas atas pencapian tujuan/hasil dan efektifitas yang dicapai
. c. Performance Accountability, akuntabilitas terhadap pencapian kegiatan yang efisien.
 d. Proses Accountability, akuntabilitas atas penggunaan proses prosedur atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan.
e. Probity and Legality Accountability, akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku. Accountability for Probity berkaitan dengan penghindaran terhadap kejahatan jabatan khususnya untuk menyakinkan bahwa dana telah digunakan dengan benar dan denga cara yang benar. Accountability fot Probity for legality menekankan bahwa kekausaan yang diberikan oleh undang-undang tidak melampui batas.
Proses  accountability berkaitan dengan apakah terdapat prosedur-presedur yang memadai yang diterapkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas terttentu, serta usaha meyakinkan apakah aktivitas aktivitas tertentu dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rentang manajemen berjalan paralel dengan pertumbuhan organisasi, semakin bertambah besar organisasi dari suatu entitas dituntut pendelegasian wewenang yang lebih luas, atau perlunya pemisahan kekuasaan yang proporsional. Konsekuensinya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tertentu yang sebenarnya berlaku secara berjenjang atau berdasarkan pemisahan kekuasaan yang ada, artinya :
a. Kontrolabel pada kekuasaan legislatif, tapi tidak kontrolabel bagi kekuasaan eksekutif. Contohnya, pembahasan dan persetujuan atas rancangan undangundang adalah kontrolabel bagi pemegang kekuasaan legislatif (DPR). Sedangkan, pelaksanaan atas undang-undang yang telah disahkan tersebut adalah kontrolabel bagi kekuasaan eksekutif (presiden).
b. Kontrolabel pada tingkat keputusan menejer pucuk, tetapi tidak kontrolabel pada tingkatan menejer menengah. Contohnya, keputusan investasi atau ekpansi mesin pabrik adalah kewenangan direksi perusahaan, sedangkan penentuan besarnya penyusutan tahunan atas mesin pabrik berada pada manejer produksi atau keuangan.
 Dengan demikian, sesuatu yang dapat dikendalikan (controllabel), harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable) oleh menejer atau pejabat publik yang berwenang. Sebaliknya, yang tidak kontrolabel adalah tidak akuntabel. Dalam pelaksaan akuntabilitas, pejabat publik harus mengenal lingkungan (environment) baik internal maupun eksternal, artinya dalam situasi bagaiamana dioprasionalkan, karena akuntabilitas itu hanya dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana demokratis, keterbukaan, dan aspirasi masyarakat diakomodasi dengan baik, sehingga di negara otokratis dan tertutup, akuntabilitas tidak akan bisa bersemai. Unsur-unsur Akuntabilitas menurut Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP) 2007 menyebutkan bahwa unsur-unsur dari akuntabilitas ada 4 yaitu jelas, tepat, teratur dan efektif.

Akuntansi Sektor Publik (ASP) (skripsi dan tesis)

Nordiawan (2006:35) dalam Santoso (2013), menyatakan akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari satu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Halim dan Kusufi (2013:39), Akuntansi Sektor Publik mempunyai beberapa tujuan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pertanggungjawaban (Accountability). Pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan lebih lanjut, tujuan dari pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban ataupun perhitungan.
b. Menejerial Tujuan menejerial bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang di perlukan untuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.
c. Pengawasan Tujuan dari pengawasan ini adalah bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat serta penilaian pemerintah.

Indikator Akuntabilitas (skripsi dan tesis)

Dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan di atas yang bersumber dari Rasul (2002: 11), diturunkan menjadi indikator akuntabilitas. Indikator akuntabilitas digunakan sebagai alat ukur berdasarkan akuntabilitas. Penetapan alat ukur digunakan untuk membandingkan dan menilai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana, pedoman dan peraturan.
Berkenaan dengan indikator akuntabilitas tersebut menurut Kurniawan (Lalolo, 2003: 17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain:
 a. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat,
b. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
, c. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka,
 d. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.
Sedangkan indikator pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) menurut Soemantri (2011: 160) yang menyatakan bahwa: “Pengelolaan ADP ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen. Variabel independen merupakan indikator yang memengaruhi besarnya nilai bobot setiap pekon yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu pekon dengan pekon yang lain. Salah satu bentuk variabel independen adalah variabel independen utama. Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot pekon. Variabel utama ditunjukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan atas dasar umum antar pekon secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di pekon.” Selanjutnya Soemantri (2011: 160) menyebutkan variabel independen utama terdiri dari sebagai berikut:
 a. Akuntabilitas kepemimpinan
1) Penghindaran penyalahgunaan pengelolaan ADP Merupakan pendisiplinan pemerintah pekon untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan memeriksa dan menyeimbangkan pengaturan kewenangan.
 2) Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan ADP
Yaitu peratin dan pihak aparatur pekon menerapkan prinsip transparansi dengan mematuhi undang-undang dalam hal pengelolaan ADP dan berpijak pada aturan yang ditetapkan.
 b. Akuntabilitas proses
1) Kesesuaian pengelolaan ADP dengan prosedur yang berlaku Yaitu terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, sistem informasi manajemen pengelolaan ADP serta prosedur administrasi pengelolaan ADP. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive dan murah biaya.
 2) Upaya proses pengelolaan yang dilakukan pada pencapaian tujuan Yaitu upaya pencapian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh serta dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
 c. Akuntabilitas program
 1) Kesesuaian program yang dibiayai ADP dengan kebutuhan masyarakat
Yaitu terkait dengan pertimbangan dengan tujuan yang ditetapkan dengan memertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 1
2) Pelaksanaan program ADP Yaitu upaya proses pengelolaan dan pelaksanaan ADP difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pekon yang bersangkutan dan dengan memerhatikan asas umum pengelolaan ADP.
 d. Akuntabilitaas kebijakan
1) Penyusunan pengelolaan ADP Yaitu proses pengelolaan ADP dalam pencapaian tujuan dibuat dengan kebijakan-kebijakan yang terarah dan perencanaan yang matang.
 2) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADP.
Yaitu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan ADP sebagai wujud pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya. Berdasarkan indikator yang telah disebutkan di atas, indikator dalam penelitian ini merujuk pada independen variabel utama yang terdiri dari akuntabilitas kepemimpinan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan dalam pengelolaan ADP

Dimensi Akuntabilitas (skripsi dan tesis)

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi. Menurut Rasul (2002: 11) dimensi akuntabilitas terdiri dari 5, yaitu:

 a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probity and legality) Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi sehat.

 b. Akuntabilitas manajerial Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

 c. Akuntabilitas program Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus  memertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

 d. Akuntabilitas kebijakan Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat memertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan memertimbangkan dampak dimasa depan.

e. Akuntabilitas finansial Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Berdasarkan pendapat tersebut ada beberapa dimensi akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu pertanggungjawaban hukum aparatur pekon, pertanggungjawaban kinerja, pertanggungjawaban program dan pertanggungjawaban pihak aparatur pekon dalam pengelolaan ADP dalam penyelenggaraan pemerintah.

Konsep Akuntabilitas (skripsi dan tesis)

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa, setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program, seperti yang dinyatakan oleh Haris (2007: 349) bahwa, akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program. Sedangkan menurut Djalil (2014: 63) definisi akuntabilitas tidak hanya itu, Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang memunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responbility), yang dapat dipertanyakan (answerbility), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang memunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah. Selanjutnya menurut Adisasmita (2011: 30) akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

 Sedikit berbeda dengan definisi akuntabilitas yang telah disebutkan di atas, Sulistiyani (2004: 79) memberikan definisi yang lebih luas, bahwa: Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk memertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban aparatur pekon sebagai tim pelaksana pengelola ADP yang berkewajiban untuk melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dan pertanggungjawaban baik di tingkat program, daerah dan masyarakat.

Depresiasi Aset (skripsi dan tesis)

Depresiasi atau penyusutan adalah proses mengalokasikan biaya aset ke dalam beban selama masa manfaatnya. Depresiasi hanya dapat diaplikasikan pada aset tetap yang mengalami pengurangan nilai guna seiring dengan pemakaian aset tersebut. Sebagai barang terdepresiasi, nilai yang berkurang disebut nilai buku. Nilai buku tidak selalu mencerminkan nilai barang dalam hal kegunaan, namun merupakan nilai untuk mencerminkan perubahan pasar dan perubahan kondisi aset diluar kemerosotan normal seiring bertambahnya usia suatu barang (Hastings, 2015). Depresiasi merupakan bagian dari biaya yang harus dikeluarkan. Depresiasi digunakan sebagai salah satu parameter penentuan pendapatan yang harus diterima untuk pengembalian modal. Depresiasi menurut jenisnya dibedakan menjadi tiga, yaitu depresiasi fisik, fungsional dan tingkat harga. Depresiasi fisik terjadi akibat berkurangnya nilai atau kemampuan fisik barang modal/aset karena sudah lama. Depresiasi fungsional terjadi akibat kejenuhan pasar karena adanya benda baru yang berfungsi sama tetapi lebih lengkap/canggih. Sedangkan, depresiasi tingkat harga terjadi akibat kenaikan harga aset baru sehingga penggantian aset memerlukan biaya tambahan. Terdapat beberapa metode untuk menghitung depresiasi, peraturan dan tarif bervariasi dari waktu ke waktu. Secara teoritis, beberapa metode depresiasi antara lain:

a. Depresiasi garis lurus merupakan metode yang memberikan hasil penghitungan depresiasi dengan besar nilai yang sama untuk setiap tahun selama umur perhitungan aset. Parameter-parameter untuk perhitungan metode ini membutuhkan nilai investasi, umur ekonomis aset dan nilai sisa pada akhir umur produktif suatu aset.
b. Depresiasi jumlah angka tahun merupakan metode dengan pola pembayaran yang didasarkan atas jumlah dari tahun pemakaian, sehingga depresiasi ini memiliki nilai yang berbeda setiap tahunnya. Metode ini dapat digunakan untuk mengantisipasi cash flow masa depan yang berisiko tinggi. Pembebanan berkala yang semakin menurun dari masa ke masa.
c. Depresiasi saldo menurun dihitung berdasarkan pada tingkat penyusutan tetap dikalikan dengan nilai aset tahun sebelumnya. Hal yang harus diperhatikan pada metode ini adalah nilai sisa aset harus lebih besar daripada nol. Metode depresiasi saldo menurun mempunyai asumsi bahwa nilai suatuaset akan menurun lebih cepat pada tahun-tahun permulaan dibandingkan tahun akhir dari masa manfaatnya.
 d. Depresiasi unit produksi/jam kerja merupakan metode yang digunakan untuk aset-aset dalam bentuk deposit alam. Aset yang tidak terpengaruhi oleh variabel waktu. Aset-aset ini dipengaruhi oleh besar produktivitasnya yaitu aset seperti pesawat terbang, mesin ekskavator dan sebagainya. Hasil metode ini didapat dari jumlah produksi tahun ke-n dikalikan selisih harga beli dan nilai sisa yang dibandingkan dengan jumlah produksi keseluruhan. Metode yang dipilih untuk membantu menyelesaikan perhitungan nilai depresiasi aset UPT RM adalah metode garis lurus (straight line depreciation). Alasan pemilihan metode ini adalah karena metode ini relatif sederhana dan sering dipakai dalam perhitungan aset. Dalam metode garis lurus, nilai buku aset mengalami penurunan dengan jumlah konstan setiap tahun selama masa efektif. Depresiasi tahunan didapatkan melalui selisih biaya perolehan dengan nilai residu dan dibagi dengan masa efektif. Berikut persamaannya:

 Depresiasi per Tahun = (𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢) 𝑈𝑚𝑢𝑟 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 (2.2)
 Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai penyusutan pada metode garis lurus adalah biaya perolehan, nilai residu, dan umur ekonomis aset. Biaya perolehan adalah harga suatu aset saat dibeli atau didapat oleh perusahaan. Nilai residu atau nilai sisa (residual/salvage value) merupakan perkiraan harga jual aset saat berakhirnya umur produktif atau nilai modal suatu barang bila dijual sebagai barang bekas. Nilai residu tidak selalu ada dan berlaku untuk setiap aset, saat aset tidak dijual atau disimpan maka aset tersebut tidak memiliki nilai residu (nilai residu = 0). Sedangkan umur ekonomis adalah umur efektif suatu barang atau aset untuk dipergunakan atau dimanfaatkan. Dua faktor yaitu faktor fisik dan faktor ekonomi dapat mempengaruhi masa manfaat/umur ekonomis aset. Faktor fisik seperti saat suatu aset sudah kadaluwarsa, aus, usang, rusak, dll. Faktor ekonomi ditinjau dari aspek ketidakmampuan aset yang menjadi tidak berguna ketika tuntutan perubahaan perusahaan dan aspek penggantian aset menjadi aset yang lebih efisien dan ekonomis

Manfaat Manajemen Aset (skripsi dan tesis)

Menurut Hastings (2015), manajemen aset yang baik memungkinkan suatu organisasi perusahaan menjadi efektif dan efisien. Berikut ini beberapa manfaat dari manajemen aset:
a. Suatu pendekatan sistematis terhadap keputusan berbasis aset, sehingga persyaratan aset, akuisisi dan pembuangan aset sesuai dengan tujuan bisnis.
 b. Dukungan logistik yang tepat atas siklus hidup aset, menciptakan peningkatan kinerja aset
c. Proses internal yang efektif untuk mengelola aset d. Manfaat dalam memenuhi target bisnis dan peraturan, termasuk didalamnya adalah target operasional dan keuangan, peraturan lingkungan, peraturan kesehatan dan keselamatan, persyaratan asuransi, serta manajemen risiko
e. Dapat menjadi suatu kerangka sistematis untuk pelatihan dan pengembangan staff dalam memahami dan mengelola portofolio aset. Manfaat manajemen aset akan terasa ketika suatu perusahaan tersebut benarbenar menerapkan sistem pengelolaan aset dengan baik dan benar. Manfaat yang besar menjadikan manajemen aset menjadi satu prioritas penting bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Standar ISO 55000 memberikan kerangka umum pengelolaan aset fisik, antara lain:
f. Pandangan dan pemahaman terstruktur mengenai manajemen aset
 g. Hubungan yang efektif antara top management, manajemen aset, operasi dan pemeliharaan
h. Perbaikan dalam pengembalian aset i. Keputusan pengelolaan aset yang terinformasi dengan baik
j. Manfaat asuransi, kesehatan dan keselamatan, peraturan dan manajemen risiko
k. Pengakuan perusahaan/pemasaran l. Perbaikan dalam pelatihan dan pengembangan

Tujuan Manajemen Aset (skripsi dan tesis)

Tujuan manajemen aset adalah agar organisasi dapat memiliki aset sesuai dengan kebutuhan bisnisnya, menyediakan layanan pendukung sehingga dapat beroperasi secara efektif dan efisien untuk mewujudkan nilai dari asetnya seiring dengan menyeimbangkan biaya finansial, lingkungan dan sosial, risiko, tingkat dan kualitas layanan kinerja aset. Pengertian efektif dalam konteks ini ialah   mampu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan maksud dari efisien adalah menggunakan sumber daya serendah mungkin untuk mendapat hasil (output) yang tinggi sehingga mampu meminimasi biaya selama umur aset, memaksimumkan laba dan mencapai pemanfaatan aset yang optimum

Pengertian Aset (skripsi dan tesis)

 Aset (asset) adalah barang dan segala sesuatu baik yang berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible) yang tercakup dalam kekayaan suatu pihak yang memiliki nilai finansial. Suatu aset dapat memberikan manfaat bagi perusahaan apabila dikelola dengan baik. Aset infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan dan irigasi merupakan aset berwujud yang dimanfaatkan untuk pelayanan publik. Aset berwujud milik perusahaan dapat berupa tanah perusahaan, bangunan pabrik/kantor, peralatan/mesin dan properti lain. Sedangkan aset berwujud yang dimiliki oleh individu dapat berupa rumah, kendaraan dan sebagainya. Aset yang tidak berwujud dapat berupa hak kekayaan intelektual, hak cipta, hak paten dan lain-lain. Menurut Doli D Siregar (2004) yang dirujuk oleh Aira (2014) menyatakan pengertian aset sebagai suatu barang dan semua barang milik perorangan, instansi atau badan usaha yang memiliki tiga nilai manfaat, yaitu nilai ekonomi, nilai komersial, dan nilai tukar.
Risnawati (2017) dalam tulisannya mengenai pengelolaan aset desa mengemukakan perspektif pembangunan berkelanjutan suatu aset yaitu: – Sumber daya alam (SDA) adalah semua kekayaan alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. – SDM merupakan potensi manusia (pikiran, seni, keterampilan, dsb) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan orang lain. – Infrastruktur adalah sesuatu buatan manusia, digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dengan memanfaatkan secara maksimal SDA dan SDM yang tersedia.
Pengertian lain dari aset dinyatakan oleh Standar Pengelolaan Aset ISO 55000 yang mendefinisikan aset sebagai barang, benda atau entitas yang memiliki nilai potensial atau aktual untuk suatu organisasi. Jenis aset yang umum diidentifikasi dalam suatu organisasi adalah:
 – Physical assets seperti pabrik, mesin, bangunan/gedung, jalan, kendaraan, kereta api, pesawat, pipa-pipa, kabel, alat komunikasi, dan infrastruktur lainnya.
 – Financial assets seperti sumber keuangan untuk investasi, operasi, perawatan dan material.
 – Human assets adalah perilaku, pengetahuan dan kompetensi dasar pekerja yang mempengaruhi performansi aset fisik. – Information assets merupakan data dan informasi yang esensial untuk pengembangan, optimasi dan implementasi rencana manajemen aset.
– Intangible assets adalah sesuatu non-fisik seperti goodwill dan kekayaan intelektual. (Hastings, 2015)
Terdapat tiga jenis aset tetap menurut sifatnya. Pertama yaitu aset yang umur manfaatnya terbatas dan tidak terbatas, kedua adalah aset yang dapat dan tidak 10 dapat didepresiasikan, serta ketiga adalah aset yang tidak dapat diganti dan dapat diganti. Tanah merupakan aset yang tidak dapat didepresiasikan karena umur manfaatnya tidak terbatas. Aset seperti bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, dan aset lainnya merupakan aset yang dapat didepresiasikan atau umur manfaatnya terbatas. Contoh aset yang tidak dapat diganti adalah aset yang berasal dari sumber alam, sedangkan aset seperti mesin dan peralatan tergolong aset yang dapat diganti. Umumnya, aset yang dikelola dalam akuntansi perusahaan adalah aset yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari satu tahun dan bertujuan tidak untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Aset-aset yang dimiliki seharusnya dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan performansi suatu organisasi atau perusahaan. Dengan kata lain, suatu organisasi harus menghindari adanya waktu menganggur pada aset yang dimiliki. Berdasarkan pernyataan tersebut membuat manajemen aset menjadi unsur penting perusahaan. Aset yang tidak dimanfaatkan menjadikan kondisi aset menurun dan mempercepat proses penuaan. Aset yang saat ini masih dapat berfungsi sebisa mungkin dipertahankan dan dirawat dengan melakukan tindakan maintenance. Disamping itu, aset yang sudah tidak dimanfaatkan tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus ada pertimbangan dan keputusan terkait dengan tindakan yang akan dilakukan terhadap aset tersebut.

Perencanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan (skripsi dan tesis)

Perencanaan adalah proses untuk merumuskan sasaran dan menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan secara khusus perencanaan logistik adalah merencanakan kebutuhan logistik yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua calon pemakai (user) kemudian diajukan sesuai dengan alur yang berlaku di masingmasing organisasi (Mustikasari, 2007). Subagya (1994) menyatakan perencanaan  adalah hasil rangkuman dari kaitan tugas pokok, gagasan, pengetahuan, pengalaman dan keadaan atau lingkungan yang merupakan cara terencana dalam memuat keinginan dan usaha merumuskan dasar dan pedoman tindakan Pengelolaan logistik cenderung semakin kompleks dalam pelaksanaannya sehingga akan sangat sulit dalam pengendalian apabila tidak didasari oleh perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik menuntut adanya sistem monitoring, evaluasi dan reporting yang memadai dan berfungsi sebagai umpan balik untuk tindakan pengendalian terhadap devisi-devisi yang terjadi. Suatu rencana harus didukung oleh semua pihak, rencana yang dipaksakan akan sulit mendapatkan dukungan bahkan sebaliknya akan berakibat tidak lancar dalam pelaksanaannya. Di bawah ini akan dilukiskan bagan kerjasama antara pimpinan, perencana, pelaksana dan pengawas (Subagya: 1994). Fungsi pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasi atau mewujudkan kebutuhan yang telah direncanakan atau telah disetujui sebelumnya. Pengadaan tidak selalu harus dilaksanakan dengan pembelian tetapi didasarkan dengan pilihan berbagai alternatif yang paling tepat dan efisien untuk kepentingan organisasi. Cara–cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan fungsi pengadaan adalah:

a. Pembelian
b. Penyewaan
 c. Peminjaman
d. Pemberian (hibah)
e. Penukaran
 f. Pembuatan
g. Perbaikan
 Proses pengadaan peralatan dan perlengkapan pada umumnya dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Perencanaan dan penentuan kebutuhan
b. Penyusunan dokumen tender
c. Pengiklanan/penyampaian undangan lelang d. Pemasukan dan pembukuan penawaran
e. Evaluasi penawaran
 f. Pengusulan dan penentuan pemenang
g. Masa sanggah
h. Penunjukan pemenang
 i. Pengaturan kontrak
 j. Pelaksanaan kontrak

Optimalisasi Aset (skripsi dan tesis)

 Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut, Siregar (2004). Pada tahap ini aset-aset yang dimiliki negara diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan potensi dari aset tersebut. Sedangkan menurut Nugent (2010) optimizing the utilization of asset is terms of service benefit and financial returns. Optimalisasi pemanfaatan aset adalah hubungan antara kegunaan layanan dan imbalan keuntungan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi aset merupakan pengoptimalan pemanfaatan dari sebuah aset dimana dapat menghasilkan manfaat yang lebih atau juga mendatangkan pendapatan. Kurang optimalnya penggunaan dan pemeliharaan sarana dan peralatan kesehatan juga diakibatkan karena kurang dilakukannya perencanaan pengadaan peralatan dan pemeliharaannya. Di beberapa negara kurang dari separuh peralatan yang ada tidak digunakan secara rutin. Karena lemahnya pengoperasian dan kurangnya kemampuan pemeliharaan serta tidak tersedianya biaya pemeliharaan (yang seharusnya di sediakan sekurangnya 1% dari nilai investasi peralatan tersebut), optimalnya biaya pemeliharaan adalah 7-8% dari biaya peralatan. Kurang baiknya pemeliharaan peralatan medik sering kali berakibat pada pendeknya masa pakai peralatan tersebut, dan berdampak pada meningkatnya  tambahan biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan mencapai 20%-40%. Berkurangnya inventaris peralatan yang dapat digunakan meningkatkan biaya pelayanan hingga 60%-80% (Sheina, 2010). Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan sektor-sektor unggulan tersebut harus terukur dan transparan. Aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor-faktor lainnya. Pemerintah Daerah biasanya memiliki aset yang berada di bawah pengusahaannya. Namun cukup banyak aset yang belum dioptimalkan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Pemerintah Daerah. Studi optimalisasi aset Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan
 (1) identifikasi aset-aset Pemerintah Daerah yang ada,
(2) pengembangan data base aset Pemerintah Daerah,
(3) studi untuk menentukan pemanfaatan aset dengan nilai terbaik (highest and best use) atas aset-aset Pemerintah Daerah dan memberikan hasil dan laporan kegiatan baik dalam bentuk data-data terkini maupun dalam bentuk rekomendasi,
(4) pengembangan strategi optimalisasi asetaset milik Pemerintah Daerah.
Optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan adanya perantara investasi guna memasarkan aset-aset Pemerintah Daerah yang potensial dan kerja sama dengan investor, membuat dan memadukan dalam MOI (memorandum of investment) antara Pemerintah Daerah dan investor, dan memberikan jasa konsultansi kepada Pemerintah Daerah berkenaan dengan kerjasama dengan investor.Barang daerah/aset Pemerintah Daerah yang belum dimanfaatkan perlu didayagunakan secara optimal sehingga tidak akan membebani Anggaran Belanja Daerah khususnya biaya segi pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Pemanfaatan barang/aset daerah yang optimal akan menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik/dikuasai daerah oleh suatu instansi dan atau Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan, dan pengguna-usahaan tanpa merubah status kepemilikan. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang daerah kepada suatu instansi pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan perundang-undangan untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tertentu berakhir, barang daerah tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya.

Optimalisasi (skripsi dan tesis)

Pengertian Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995) berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Menurut Tim Penyusun kamus bahasa (1994) Optimalisasi merupakan proses, cara atau perbuatan mengoptimalkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik, paling tinggi atau paling menguntungkan. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa peralatan medis dan non medis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keselamatan dan layak pakai. Peralatan kesehatan harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan (BPFK) dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Untuk mengoptimalkan pengelolaan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, perlu didukung dengan kebijakan Menteri Kesehatan berupa standar dan pedoman yang mengatur mengenai pemanfaatan peralatan kesehatan. Dalam meningkatkan mutu peralatan kesehatan diperlukan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)  yang telah ditetapkan disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) agar peralatan kesehatan yang diproduksi di dalam negeri dan yang diimpor sesuai dengan SNI

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (skripsi dan tesis)

.1. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan pedoman teknis ini ialah meyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang sesuai dengan pereturan perundang – undangan.Tujuan daripada pedoman teknis ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi pejabat/aparat pengelola barang milik daerah secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.
2. Siklus pengelolaan barang milik daerah
Siklus pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan /atau tindakan yang meliputi antara lain yaitu :
a. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
b. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa,pinjam pakai,kerjasama pemanfaatan,bangun guna serah dan bangun guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
c. Pemeliharaan adalah kegiatan tindakan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.  d. Penghapusan adalah tindakan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengasaannya

Penilaian aset (skripsi dan tesis)

Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai/dimiliki. Biasanya ini dilakukan oleh konsultan  penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi aset yang akan dijual. Standar Penilaian Indonesia disusun untuk mencapai maksud dan tujuan berikut (SPI, 2007):
a. Mendorong penilai untuk secara berhati-hati menentukan dan memahami kebutuhan dan persyaratan dari pemberi tugas, dan untuk memberikan kepastian kepada penilai bahwa penilai dibekali dengan suatu standar penilai yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
 b. Memajukan penggunaan dasar penilai dan asumsi secara konsisten dalam penilaian dan pemilihan dasar penilaian yang tepat sesuai dengan kebutuhan pemberi tugas.
c. Membantu penilai untuk mencapai kompetensi profesional dengan standar yang mengikuti pedoman internasional dalam persiapan dan pelaksanaan pekerjaan penilai. d. Memastikan bahwa laporan penilaian yang dihasilkan bersifat komprehensif dan tidak bersifat menyesatkan, berisi informasi yang mudah dimengerti yang dibutuhkan dan harus didapatkan oleh pembacanya. e. Memastikan bahwa referensi yang dipublikasikan dalam laporan penilaian mengandung informasi yang jelas, akurat dan memadai sehingga tidak menyesatkan

Legal audit (skripsi dan tesis)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, legal audit juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/ dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Pengamanan terhadap barang tidak bergerak  (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan plang tanda kepemilikan dan penjagaan. Penguasaan dan pemilikan tanah dan bangunan (real property) meliputi semua hak, hubungan-hubungan hukum, dan manfaat yang berkaitan dengan kepemilikan real estate. Sebaliknya real estate meliputi tanah dan bangunan itu sendiri, segala benda yang keberadaannnya secara alami di atas tanah yang bersangkutan, dan semua benda yang melekat dengan tanah itu, misalnya bangunan dan pengembangan tapak. Benda tak bergerak (real property) berupa tanah dan bangunan yang melekat diatasnya, serta hak-hak yang terkait dan juga potensi kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 6 ayat 1 tentang Keuangan Negara ditetapkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota diserahkan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerah, dan oleh karenanya juga pengelolaan kekayaan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 49 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Inventarisasi aset (skripsi dan tesis)

 Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis  alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis/legal adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah Pendataan, kodifikasi/labeling pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai tujuan manajemen aset. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah menyatakan inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data yang meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/cara perolehan barang, ukuran barang/konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam rangka:
1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
2. Usaha untuk menggunakan, memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;
3. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam usaha tertib administrasi pengelolaan barang daerah, khususnya pelaksanaan inventarisasinya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dapat dibagi menjadi dua kegiatan yaitu: kegiatan pencatatan, dan kegiatan pelaporan.
Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan buku-buku dan kartu-kartu sebagai berikut:
1. Buku induk inventaris (BII);
2. Buku inventaris (BI);
3. Kartu inventaris barang (KIB); dan
 4. Kartu inventaris ruangan (KIR). Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan daftar-daftar yaitu:
 1. Daftar Rekapitulasi (jumlah barang hasil sensus, daftar mutasi barang);
 2. Daftar Mutasi Barang.
Buku Induk Inventaris adalah merupakan gabungan/kompilasi dari Buku Inventaris. Buku Inventaris adalah himpunan catatan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari catatan kartu-kartu inventaris barang sebagai hasil sensus ditiap-tiap unit/satuan kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu. Untuk mendapatkan data barang dan pembuatan Buku Inventaris yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan akurat maka dilakukan melalui sensus barang daerah setiap lima tahun sekali. Buku Inventaris Barang adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. Kartu Inventaris Barang terdiri dari:
1. Kartu Inventaris Tanah;
 2. Kartu Inventaris Gedung;
3. Kartu Inventaris Kendaraan; dan
4. Kartu inventaris Lainnya.
 Kartu Inventaris Ruangan adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. Kartu Inventaris Ruangan ini harus dipasang di setiap ruangan kerja. Pemasangan maupun pencatatan inventaris menjadi tanggung jawab pengurus barang setiap unit/satuan kerja. Daftar rekapitulasi inventaris disusun oleh Kepala Daerah selaku kuasa/ordonatur barang dengan mempergunakan bahan berasal dari rekapitulasi inventaris barang yang disusun oleh pengurus barang unit. Daftar mutasi barang memuat data barang yang berkurang dan atau bertambah dalam jangka waktu tertentu (1 semester dan 1 tahun). Mutasi barang bertambah dapat disebabkan oleh pengadaan baru karena pembelian/pembangunan, sumbangan/hibah, tukarmenukar dan perubahan peningkatan kualitas (guna susun). Mutasi barang berkurang dapat disebabkan oleh dijual/dihapuskan, musnah/hilang/mati, dihibahkan, dan tukar menukar/ruislag/tukar guling/ dilepaskan dengan gantirugi Untuk mengurus dan menertibkan pencatatan barang dalam proses pemakaian maka Kepala Daerah menunjuk/menetapkan kembali pengurus barang pada masing-masing unit. Dengan mengingat prinsip organisasi dalam rangka tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah di daerah, maka fungsi atau wewenang pengurusan tersebut dilimpahkan kepada aparat pembantunya tanpa mengurangi tanggung jawab Kepala Daerah. Dengan demikian mekanisme pengelolaan barang daerah yaitu adanya fungsi otorisator (Kepala Daerah), ordonatur (Unit Kerja yang berwenang/ dilimpahi tugas) dan Bendaharawan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang  Milik Daerah, menjelaskan bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Menurut Siregar (2004) inventarisasi aset terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain, sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerjanya adalah dengan melakukan pendaftaran labeling, cluster, secara administrasi sesuai dengan manajemen aset. Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah

Tahapan dalam Manajemen Aset (skripsi dan tesis)

Manajemen aset sebagai kumpulan disiplin, metoda, prosedur dan perangkat untuk mengoptimalisasi dampak bisnis keseluruhan atas biaya-biaya, kinerja dan resiko yang timbul (terkait dengan ketersediaan, efisiensi, umur pakai dan regulasi/keselamatan/kepatuhan pada aturan lingkungan hidup) dari aset fisik perusahaan. Selanjutnya menurut Siregar (2004) bahwa manajemen aset akan melibatkan rangkaian kegiatan penting sebagai berikut:
1. Perencanaan dengan tahapan kegiatan
 a. Identifikasi dan Inventarisasi Aset
b. Legal Audit
 c. Penilaian (Valuation)
d. Studi Potensi Ekonomi dan Optimalisasi Aset
 2. Pemanfaatan berupa
a. Digunakan untuk kepentingan langsung operasional pemda
b. Dikerjasamakan (diguna-usahakan) dengan pihak ketiga
3. Evaluasi dan Monitoring yang meliputi kegiatan
a. Penilaian kinerja aset berdasarkan kemanfaatan ekonomi aset
b. Pembaruan (up-date) data aset
 c. Penambahan atau penjualan aset
 d. Perawatan (perbaikan) aset
 e. Penyelesaian seluruh kewajiban yang berhubungan dengan keberadaan aset.
 Perkembangan ruang lingkup manajemen aset lebih berkembang dengan memasukkan aspek nilai aset, akuntabilitas pengelolaan aset, land audit yaitu audit atas pemanfaatan tanah, property survey dalam kaitan memonitor perkembangan pasar properti, aplikasi sistem informasi dalam pengelolaan aset dan optimalisasi pemanfaatan aset. yang terbaru. Ruang lingkup manajemen aset bertambah hingga mampu memantau kinerja operasionalisasi aset dan juga strategi investasi untuk optimalisasi aset Menurut Siregar (2004) manajemen aset dapat dibagi dalam lima tahap kerja, yaitu : 1)Inventarisasi aset,
2) Legal audit,
3) Penilaian aset,
 4) Optimalisasi asset,
 5) Pengawasan dan pengendalian

Pengertian Manajemen Aset (skripsi dan tesis)

  Menurut Daft yang diterjemahkan oleh Tanujaya & Shirly (2007) “Manajemen (management) adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi”. Dalam manajemen mencakup istilah Universitas Sumatera Utara 25 proses, efektif, dan efisien. Selanjutnya istilah efisien dalam manajemen disini adalah melakukan pekerjaan dengan benar dan mencapai tujuan organisasi. Sedangkan istilah efisien dalam manajemen melakukan tugas dengan benar yang mana mengacu pada hubungan antara input dan output. Statement of Accounting Concepts No. 4, Australian Accounting Standard Board (AASB) mendefenisikan aset yaitu sumber daya yang mempunyai manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Menurut Siregar (2004), aset memiliki pengertian secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan), sebagaimana dirumuskan dalam berbagai kamus di bawah ini.
 Asset = Thing which belong to company or person, and which has a value. = Anything having commercial or exchange value that is owned by a business, institution, or individual (Dictionary of Finance and Investment Terms, by John Downes and Jordan Elliot Goodman) = Something of value (Dictionary of Real Estate Terms) Contoh tanah, rumah, mobil, furniture, deposito bank, saham-saham, yang dimiliki adalah assets Asset Value = Value of a company calculated by adding together all its asset Dalam terminologi akuntansi, aset adalah sumber daya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh suatu badan usaha atau pemerintah secara historis dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang (Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia, 2007) Pada umumnya aset terbagi menjadi 2 yaitu aset tidak bergerak dan aset bergerak. Aset tidak bergerak adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi organisasi. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas tanah, peralatan, gedung, jalan dan sebagainya. Aset bergerak adalah jenis aset yang tidak memiliki jenis fisik, contoh dari aset ini yaitu kendaraan, mesin atau peralatan, furniture, dan lain-lain.
Menurut Britton, Connellan, Croft (1989) mengatakan Asset Management adalah “Define good asset management in term of measuring the value of properties (asset) in monetary term and employing the minimum amount of expenditure on its management (lihat Siregar, 2004). Menurut Danylo dan A. Lemer (dalam Hariyono: 2007), Asset Management is a methodology to efficiently and equitably allocate resources amongst valid and competing goals and objectives. Sedangkan menurut Kaganova dan McKellar (dalam Hariyono: 2007), mendefinisikan manajemen aset sebagai Property asset management can be defined as the process of decision making and implementation relating to the acquisition, use, and disposal of real property. Definisi manajemen aset menurut Siregar (2004) “Manajemen Aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang Universitas Sumatera Utara 27 belum sepenuhnya berkembang dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja atau instansi” Di dunia internasional manajemen aset telah berkembang cukup pesat, namun di Indonesia hal ini khususnya dalam konteks pengelolaan aset pemerintah daerah sepenuhnya belum dipahami oleh para pengelola daerah. Manajemen aset pemerintah daerah dapat dibagi dalam lima tahap kerja yang meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset), di mana kelima tahapan tersebut adalah saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya

Penggunaan Lahan (skripsi dan tesis)

 Lahan (land) adalah suatu wilayah dipermukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada diatas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk. relief, hodrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang yang semuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan dimasa mendatang (Brinkman dan Smyth, 1973: dan FAO, 1976). Sementara menurut Lillesand dan Kiefer (1997), penggunaan lahan berhubungan dengan kegiatan  manusia pada sebidang lahan, sedangkan penutup lahan lebih merupakanperwujudan fisik objek-objek yang menutupi lahan tanpa mempersoalkan kegiatan manusia terhadap objek-objek tersebut. Menurut Malingreau (1979), penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia baik secara permanen atau periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan kebendaan, spiritual maupun gabungan keduanya. Penggunaan lahan merupakan unsur penting dalam perencanaan wilayah. Bahkan menurut Campbell (1996), disamping sebagai faktor penting dalam perencanaan, pada dasarnya perencanaan kota adalah perencanaan penggunaan lahan.
Kenampakan penggunaan lahan berubah berdasarkan waktu, yakni keadaan kenampakan penggunaan lahan atau posisinya berubah pada kurun waktu tertentu. Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi secara sistematik dan nonsistematik. Perubahan sistematik terjadi dengan ditandai oleh fenomena yang berulang, yakni tipe perubahan penggunaan lahan pada lokasi yang sama. Kecenderungan perubahan ini dapat ditunjukkan dengan peta multiwaktu. Fenomena yang ada dapat dipetakan berdasarkan seri waktu, sehingga perubahan penggunaan lahan dapat diketahui. Perubahan non-sistematik terjadi karena kenampakan luasan lahan yang mungkin bertambah, berkurang, ataupun tetap. Perubahan ini pada umumnya tidak linear karena kenampakannya berubah-ubah, baik penutup lahan maupun lokasinya (Murcharke, 1990). Di daerah perkotaan perubahan penggunaan lahan cenderung berubah menjadi dalam rangka memenuhi kebutuhan sektor jasa dan komersial. Menurut Cullingswoth (1997), perubahan penggunaan yang cepat di perkotaan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :
1. Adanya konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya.
2. Aksesibilitas terhadap pusat kegiatan dan pusat kota.
3. Jaringan jalan dan sarana transportasi.
4. Orbitasi, yakni jarak yang menghubungkan suatu wilayah dengan pusatpusat pelayanan yang lebih tinggi

Penyesuaian dalam Pengolahan Data (skripsi dan tesis)

 Nilai Tanah Data nilai tanah per meter persegi yang diperoleh dari hasil survei selanjutnya ditetapkan berdasarkan persetanse penyesuaian untuk mendapatkan nilai bidang tanah meliputi :
 a. Jenis data dengan mengacu pada jenis data harga transaksi.
b. Status hak dengan mengacu pada status kepemilikan Hak Milik.
 c. Waktu transaksi dengan mengacu pada saat penilaian atau pengesahan peta zona nilai tanah, yaitu 31 Desember tahun berjalan.
 Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor : SE-55/PJ.6/1999 seperti tersebut dibawah ini :
a. Penyusutan waktu transaksi didasarkan pada data Inflasi Indonesia pada kurun waktu berjalan, yaitu (nilai inflasi per tahun ± 10%) dikalikan dengan selisih waktu antara waktu transaksi dan waktu acuan dengan arah penyesuaian positif (+).
b. Penyesuaian Status Hak HM : 0 % HGB/HGU : 2-10 % Non Sertifikat : 10-30 % Dengan arah penyesuaian positif (+)
c. Penyesuaian Jenis Data Transaksi : 0 % Penawaran : 0-20 % Dengan arah penyesuaian negatif (-) Penilai diperkenankan untuk memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan besarnya nilai presentase dan arah masing-masing penyesuaian. Apabila penilai memilih besaran ataupun arah penyesuaian diluar range di atas, haruslah dijelaskan dikolom keterangan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah. (Petunjuk Tenis Direktorat Survei dan Potensi Tanah, Deputi Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, 2007 : 19).

Metode Penilaian Tanah (skripsi dan tesis)

 Sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994, maka dalam penilaian properti dikenal tiga pendekatan penilaian. Ketiga metode tersebut adalah metode pendekatan perbandingan harga pasar (sales comparation approach), metode pendekatan biaya (cost approach) dan metode pendekatan pendapatan (income approach).
 1. Metode Pendekatan Perbandingan Harga Pasar
Metode pendekatan perbandingan harga pasar adalah suatu pendekatan penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan antar properti yang akan dinilai dengan properti-properti pembandingan yang telah diketahui karakteristik dan nilainya. Selanjutnya analisis dilakukan dengan mengukur tingkat kesamaan dan perbedaannya untuk menentukan beberapa penyesuain (adjustment) yang akan diberikan terhadap properti yang akan dinilai.
 Ada beberapa hal penting yang sering dipertimbangkan dalam pendekatan perbandingan harga pasar, yaitu :
a. Jenis hak yang melekat pada properti.
b. Kondisi penjualannya.
c. Kondisi pasar.
 d. Lokasi.
e. Karakteristik fisik.
f. Karakteristik-karakteristik lainnya.
2. Metode Pendekatan Biaya
 Metode pendekatan biaya biasanya digunakan untuk melakukan penilaian suatu bangunan. Metode pendekatan biaya adalah proses penilaian dengan cara melakukan identifikasi terhadap suatu bangunan yang kemudian dilakukan analisis biaya pembuatan barunya (reproduction cost new) berdasarkan harga standar yang berlaku pada saat dilakukannya penilaian dan selanjutnya dilakukan penyusutan.
 3. Metode Pendekatan Pendapatan
 Metode pendekatan pendapatan (income approach) adalah metode penilaian dengan mendasarkan pada tingkat keuntungan yang mungkin akan dihasilkan oleh suatu properti pada saat ini dan yang akan datang, kemudian dilakukan pengkapitalisasian untuk mengkonversi aliran pendapatan tersebut dalam nilai properti

Penilaian Tanah (skripsi dan tesis)

Tanah sebagai bagian dari ruang muka bumi adalah sarana bagi manusia untuk melaksanakan segala aktivitasnya. Penilaian orang atas sebidang tanah akan menjadi sangat berbeda, karena tanah memiliki beberapa dimensi dan ukuran yang berbeda-beda pula. Istilah tanah, bisa diartikan menjadi tiga hal, yakni :
1. Benda tempat tumbuhnya tanaman (soil), ukurannya adalah tingkat kesuburannya.
2. Benda yang dapat diangkat dan dipindahkan (material), ukurannya adalah beratnya dalam ton, meter kubik atau kilogram.
3. Bagian dari wilayah muka bumi (space) yang sering disebut dengan tempat, ukurannya adalah luasnya, dalam hektar, meter persegi dan sebagainya.
Untuk keperluan yang berkaitan dengan tanah sebagai tempat, Sandy (1983) membedakannya menjadi dua hal yakni yang terkait dengan hak (hukum) atas tanah tersebut dan yang terkait dengan penggunaannya. Untuk melakukan transaksi atas tanah sebagai tempat, diperlukan beberapa parameter lain (selain luasnya) yang harus dapat mewakili tanah tersebut dengan lebih baik lagi. Jual beli, ganti rugi, agunan, garansi, gadai maupun hipotik adalah beberapa contoh transaksi atas tanah yang memerlukan suatu “harga” atau “nilai” sebagai cerminan dari manfaat atau kegunaan tanah tersebut. Penilaian atas sebidang tanah memerlukan keahlian tersendiri.
Selain membutuhkan pengalaman, penilaian tanah juga membutuhkan pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip penilaian, teknik pendekatan dalam penilaian, faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung ataupun  pengetahuan tentang teknik/metode yang dapat dipakai untuk mempermudah estimasi nilai tanah. Kebutuhan akan tanah diindikasikan oleh adanya permintaan (demand) yang pada gilirannya akan dipenuhi dengan adanya penawaran (supply). Melihat aspek permintaan dan penawaran ini, maka seharusnya pada suatu saat akan terjadi keseimbangan harga (equilibrium price). Namun demikian, pada kenyataannya pasar sempurna tidak pernah ada, mengingat mekanismenya selalu “diganggu” oleh aktifitas manusia sendiri, sehingga harga pasar yang terjadi sering tidak mencerminkan “kenikmatan”yang sesungguhnya dirasakan. Dalam bahasa penilaian, harga “kenikmatan” itu sering diartikan sebagai nilai ekonomis.
 Ray M. Northam (1975) mengemukakan dua buah pengertian tentang nilai tanah, yaitu :
1. Nilai tanah adalah nilai pasar (market value) yaitu harga jual beli tanah yang terjadi pada suatu waktu tertentu.
2. Nilai tanah adalah nilai assesment (assesment value) yaitu nilai yang diestimasi oleh seorang penilai.
Market value merupakan data dasar bagi assesment value. Untuk melakukan penilaian tanah, perlu diketahui beberapa prinsip penilaian. Joseph K. Eckert (1990) mengemukakan empat prinsip penilaian tanah, yakni penawaran dan permintaan (supply and demand), penggunaan yang tertinggi dan terbaik (highest and the best use), keuntungan produktivitas (surplus productivity), serta prinsip perubahan dan antisipasi (change and anticipation). Kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand) saling berinteraksi mempengaruhi nilai tanah yang direfleksikan oleh harga penjualan. Dalam jangka pendek, penawaran menjadi sangat kaku (inelastic), karena luas tanah tidak dapat ditambah secara cepat dan drastis (Guritno, 1994). Sementara itu kebutuhan akan tanah sebagai tempat tinggal atau tempat usaha maupun sebagai barang investasi semakin lama semakin mendekati gejala konsumtif (durable consumption goods). Sementara itu juga, penilaian tanah harus didasarkan atas penggunaan tanah yang terbaik dan yang paling maksimal (highest and the best use) agar II-15 penggunaannya menjadi lebih ekonomis.
Penggunaan atas sebidang tanah harus dapat memberikan harapan keuntungan yang paling besar, baik keuntungan yang bersifat material maupun yang bersifat non material. Sebenarnya, tanah itu sendiri sudah memiliki nilai, akan tetapi pengembangannya dapat memberikan kontribusi baru terhadap bertambahnya nilai tanah. Sebagai salah satu faktor produksi, tanah dapat memberikan keuntungan lebih (surplus productivity), selain yang diberikan oleh faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja, modal dan manajemen. Hal itu disebabkan karena tanah merupakan sisa keuntungan yang telah dinikmati. Prinsip perubahan (change) menyatakan bahwa nilai pasar dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, politik dan faktor demografi seperti adanya pemintakatan (zoning), suku bunga (interest rate), transportasi ataupun keadaan ekonomi lokal dan regional. Sedangkan prinsip antisipasi (anticipation), didasari oleh pendekatan pendapatan. Nilai pasar akhirnya diartikan sama dengan nilai saat ini yang diproyeksikan pada keuntungan yang akan datang (present value of future benefits).

Harga Pasar (skripsi dan tesis)

 Harga pasar atau harga keseimbangan adalah harga yang disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli pada tingkatan harga tertentu. Pada tingkatan harga tertentu, jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar :
1. Permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan jumlah barang atau jasa terbatas.
2. Tinggi rendahnya biaya produksi.
3. Pandangan masa depan dari produsen atau konsumen.
4. Produsen mengetahui selera konsumen.
5. Penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan daya beli konsumen tetap atau berkurang.
Menurut Siahaan, (2003:190) kriteria penentu transaksi jual beli properti yang mencerminkan harga pasar wajar, yaitu :
1. Pembeli dan penjual berkehendak melakukan transaksi, artinya tidak ada paksaan terhadap penjual atau pembeli untuk melakukan transakasi, misalnya penjual sedang membutuhkan uang, pembeli sangat menginginkan barang yang ditransaksikan, dan sebagainya.
2. Transaksi dilakukan dalam pasar yang terbuka, artinya bebas diikuti siapa saja.
 3. Penjual dan pembeli memiliki pengetahuan, pengalaman, informasi yang mencukupi tentang objek transaksi.
 4. Jangka waktu penawaran mencukupi.
5. Tidak ada hubungan istimewa antar penjual dan pembeli, misalnya antara orang tua dengan anak, paman dengan keponakan, antar saudara, ataupun antar kenalan.
Apabila transaksi yang dilakukan antara pembeli dan penjual telah memenuhi kelima persyaratan diatas, terjadilah transaksi yang wajar dan harga yang terjadi dalam transaksi tersebut adalah harga pasar wajar. Secara teori harga pasar tanah adalah harga aktual atau fakta tentang suatu harga yang disetujui oleh penjual dan pembeli dalam harga suatu transaksi nyata. Harga pasar belum tentu sama dengan nilai pasar. Nilai pasar adalah opini masyarakat (penjual atau pembeli) mengenai harga tanah di pasar terbuka dimana masyarakat mempunyai cukup waktu untuk melakukan transaksi. Tidak dalam tekanan serta mendapat informasi yang baik mengeni tanah yang akan diperjualbelikan. Harga pasar tanah dapat diamati dari yang terpasang disurat kabar, majalah properti, atau informasi pihak ketiga yang berpotensi sebagai makelar tanah dan bangunan.

Faktor Penentu Nilai dan Harga Tanah (skripsi dan tesis)

 Menurut Kurdinanto, (Cholis 1995, dalam Luky 1997) nilai tanah terbentuk oleh faktor – faktor yang mempunyai hubungan, pengaruh serta daya tarik yang kuat terhadapnya yang diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu :
1. Faktor – faktor terukur (tangible factors)
 Faktor terukur adalah faktor pembentuk harga tanah yang bisa diolah secara ilmiah menggunakan logika – logika akademik. Faktor ini kemunculannya terencana dan bentuk fisiknya ada di lapangan, misalnya aksesbilitas (jarak dan transportasi) dan jaringan infrastruktur (sarana dan prasarana kota seperti jalan, listrik, perkantoran dan perumahan).
 2. Faktor – faktor tak terukur (intangible factors)
 Faktor tak terukur adalah faktor pembentuk harga tanah yang muncul dengan sendirinya dan tidak bisa dikendalikan di lapangan.
Oleh Wilcox (1983), dalam Luky (1997), faktor tak terukur ini dibagi menjadi tiga, yaitu :
 a. Faktor adat kebiasaan (custom) dan pengaruh kelembagaan (institutional factors). b. Faktor estetika, kenikmatan dan kesenangan (esthetic amenity factors) seperti tipe tetangga dan kesenangan. c. Faktor spekulasi (speculation motives), seperti antisipasi perubahan penggunaan lahan, pertimbangan pada perubahan moneter.
Eckert, (Eckert 1990, dalam Ernawati 2005), membedakan faktor – faktor yang mempengaruhi nilai tanah menjadi empat , yaitu :
 1. Faktor ekonomi.
Faktor ekonomi berkaitan dengan keadaan ekonomi global/internasional, nasional, regional maupun lokal. Variabel-variabel permintaan (demand) yang mempengaruhi nilai tanah termasuk di dalamnya ialah jumlah tenaga kerja, tingkat upah, tingkat pendapatan dan daya beli, tersedianya keuangan, tingkat suku bunga dan biaya transaksi.
 2. Faktor sosial.
Faktor sosial membentuk pola penggunaan tanah pada suatu wilayah. Kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kejahatan dan kebanggaan memiliki (daerah bergengsi) adalah faktor-faktor sosial yang mempengaruhi nilai tanah.
 3. Faktor politik dan kebijakan pemerintah.
Kebijakan pemerintah di bidang hukum dan politik mempengaruhi nilai tanah. Beberapa contoh kebijakan yang dapat mempengaruhi biaya dan alokasi penggunaan tanah yang pada gilirannya akan meningkatkan harga tanah, antara lain: kebijakan pemilikan sertifikat tanah, peraturan penataan ruang dengan penentuan mintakat atau zoning, peraturan perpajakan, peraturan perijinan (SIPPT, IMB dan lain-lain) ataupun penentuan tempat pelayanan umum (sekolah, pasar, rumah sakit, dan lain-lain).
 4. Faktor fisik dan lingkungan.
Ada dua konsep yang harus dipahami dalam faktor fisik dan lingkungan, yaitu site dan situasi (situation). Pengertian tentang site adalah semua sifat atau karakter internal dari suatu persil atau daerah tertentu, termasuk di dalamnya adalah ukuran (size), bentuk, topografi dan semua keadaan fisik pada persil tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan situasi (situation) ialah yang berkenaan dengan sifat-sifat eksternalnya. Situasi suatu tempat berkaitan erat dengan relasi tempat itu dengan tempattempat di sekitarnya pada suatu ruang geografi yang sama. Termasuk dalam pengertian situasi adalah aksesibilitas (jarak ke pusat pertokoan (CBD), jarak ke sekolah jarak ke rumah sakit, dan lain-lain), tersedianya sarana dan prasarana (utilitas kota) seperti jaringan transportasi, sambungan telepon, listrik, air minum dan sebagainya. Site mempengaruhi nilai tanah karena “sumberdaya”-nya, sedangkan situasi mempengaruhi nilai tanah karena kemudahan atau kedekatannya (aksesibilitas) dengan “sumberdaya” yang lain di sekitarnya.
 Golberg dan Chiloy (Purwati 1999, dalam Ernawati 2005) menentukan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap nilai tanah dengan karakteristik yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :
 1. Karakteristik Fisik
 Karakteristik fisik ini menyangkut kemiringan tanah, ketinggian, bentuk, jenis tanah dan luas dari area tertentu. Karakteristik tanah yang paling umum adalah sebagai berikut : a. Ruang (space). Karakteristik luas tanah suatu area mungkin merupakan karakteristik fisik yang paling penting. Luas tanah yang akan ditempati merupakan hal penting untuk pemahaman perhitungan ekonomi dari sebentuk tanah tersebut.
b. Kestabilan tanah (indestructibility).
Tanah secara fisik tidak bisa dihancurkan ataupun diciptakan, sedangkan ruang telah tertentu, struktur ketahanan tanah mempengaruhi sediaan tanah yang tersedia setiap waktu.
 c. Tidak dapat dipindahkan (immobility).
Ruang di permukaan bumi tidak dapat dipindahkan ke tempat lain. Keberadaan tanah tersebut adalah permanen terhadap lokasi fisik di mana tanah tersebut terletak. d. Keunikan (uniqueness). Setiap lokasi di permukaan bumi memiliki keunikan masing – masing. Karakteristik setiap tempat ditentukan oleh kemiringan, bentuk, ketinggian, luas, iklim dan karakteristik lain masing – masing tempat.
2. Karakteristik Lokasional
Lokasi. Suatu tanah perkotaan berkaitan dengan penggunaan tanah yang dapat dilakukan di tanah tersebut, berupa kegiatan ekonomi dan sosial.
 3. Karakteristik Legal Dalam.
Pengenalan keunikan tanah perkotaan, dibentuk suatu intitusi legal yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan, penempatan dan pemilikan tanah perkotaan. Berdasarkan Surat Edaran Departemen Keuangan RI, Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-55/PJ.6/1999 tentang Petunjuk Teknis Analisis Penentuan NIR (Nilai Indikasi Rata- Rata), variabel yang menentukan nilai tanah adalah sebagai berikut :
a. Faktor Fisik
o Keluasan tanah
o Bentuk tanah
 o Sifat fisik tanah (topografi, elevasi, banjir/tidak banjir, kesuburan untuk pertanian).
 b. Lokasi dan aksesbilitas
o Jarak dari pusat kota .
o Jarak dari fasilitas pendukung .
 o Lokasi secara spesifik : tanah sudut, terletak di tengah atau tusuk sate.
o Kemudahan pencapaian. o Jenis jalan (protokol, ekonomi, lingkungan, gang).
o Kondisi lingkungan.
Selain daripada itu, dengan menyadari bahwa harga tanah menyebar mengikuti pola keruangan tertentu, maka penataan ruang memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam membentuk harga tanah. Penataan ruang yang tercermin dalam pola penggunaan tanahnya akan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan nilai tanah. Jika dicermati lebih jauh maka dapat diketahui bahwa pola harga tanah cenderung mengikuti pola keruangan penggunaan tanahnya. Fakta tersebut masih relevan dengan teori yang dikemukakan Von Thunen yang membuat model tentang sewa tanah dan jarak. Makin dekat jarak dari pusat kota, makin tinggi harga sewa tanah. Demikian pula sebaliknya, makin jauh jarak dari pusat kota, maka makin rendah harga sewa tanah. Pola keruangan penggunaan tanah juga telah dikemukakan oleh Walter Christaller (1933), seorang ahli geografi Jerman dalam Teori Tempat Central (Central Place Theory). Teori ini mengemukakan bahwa tempat sentral merupakan lokasi kegiatan yang melayani kebutuhan manusia (Nursid Sumaatmadja, 1981) Teori yang berhubungan dengan harga tanah baik secara langsung ataupun tidak langsung selalu berdasarkan pada “ruang”. Teori lokasi yang dikemukakan oleh model Von Thunen maupun model Christaller, keduanya melandasinya pada substansi “ruang”. Jadi karena harga atau nilai tanah merupakan suatu gejala ruang, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya juga akan lebih banyak berkaitan dengan gejala ruang.

Pola dan Struktur Nilai dan Harga Tanah (skripsi dan tesis)

 Menurut Sincalir (Hadi Sabari Yunus 2002, dalam Ernawati 2005), nilai tanah dibagi ke dalam dua tipe yang berbeda, yaitu nilai tanah pertanian yang dikaitkan dengan usaha – usaha dalam bidang pertanian dan nilai tanah spekulatif sebagai akibat adanya derajad antisipasi terhadap perluasan fisik kota yang meningkat pada areal yang bersangkutan sehingga penentuan besarnya nilai tanah selalu dikaitkan dengan kepentingan non agraris. Karena gejala perluasan kota dianggap sebagai sesuatu yang berjalan terus, walau lambat namun pasti, maka para petani mempunyai penilaian bahwa nilai tanah yang mendekati kota mempunyai nilai spekulasi yang semakin tinggi. Menurut Von Thunen, dalam Haris, ketersediaan infrastruktur (termasuk di dalamnya sarana dan prasarana perhubungan) di kawasan perkotaan juga memiliki  hubungan yang positif dan efek saling ketergantungan dengan nilai tanah. Dengan adanya infrastruktur, menyebabkan nilai tanah menjadi lebih tinggi, sebaliknya proyek infrastruktur juga urung dilaksanakan jika harga tanah yang menjadi calon lokasi harganya terlalu mahal. Menurut Chapin (Sri Purwati 1999, dalam Ernawati 2002), pola dan struktur nilai tanah kota dikemukakan sebagai berikut :
1. Pusat wilayah perdagangan atau CBD (Central Business District) mempunyai nilai tanah tertinggi dibandingkan dengan wilayah – wilayah lain.
2. Pusat wilayah kerja dan pusat perkotaan yang terletak disekeliling perbatasan pusat kota mempunyai nilai tanah tertinggi setelah CBD.
 3. Di luar dari kawasan tersebut, terdapat kawasan perumahan dengan nilai tanah yang semakin jauh dari pusat kota semakin berkurang nilai tanahnya.
 4. Pusat – pusat pengelompokan industri dan perdagangan yang menyebar mempunyai nilai tanah yang tinggi dibanding dengan sekelilingnya, dimana biasanya kawasan ini dikelilingi perumahan.

Definisi Nilai Tanah dan Harga Tanah (skripsi dan tesis)

Pengertian nilai tanah dibedakan antara tanah yang diusahakan (improved land) dan tanah yang tidak diusahakan (unimproved land). Nilai tanah yang tidak diusahakan adalah harga tanah tanpa bangunan diatasnya. Sedang nilai tanah yang diusahakan adalah harga tanah ditambah dengan harga bangunan yang terdapat di atasnya (Sukanto 1985, dalam Ernawati 2005). Nilai tanah menurut Chapin , dalam Johara (1999), dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, antara lain :
1. Nilai keuntungan yang dihubungkan dengan tujuan ekonomi dan yang dapat dicapai dengan jual beli tanah di pasaran bebas.
 2. Nilai kepentingan umum yang dihubungkan dengan kepentingan umum dalam perbaikan kehidupan masyarakat.
 3. Nilai sosial yang merupakan hal mendasar bagi kehidupan dan dinyatakan penduduk dengan perilaku yang berhubungan dengan pelestarian, tradisi, kepercayaan dan sebagainya.
Menurut Supriyanto (1999), dalam Presylia (2002), nilai tanah adalah suatu pengukuran yang didasarkan kepada kemampuan tanah secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktifitas dan strategi ekonomisnya. Di dalam realitanya, nilai tanah dibagi menjadi dua, yaitu :
a. Nilai tanah langsung
Suatu ukuran nilai kemampuan tanah yang secara langsung memberikan nilai produktifitas dan kemampuan ekonomisnya, seperti misalnya lahan atau tanah yang secara langsung dapat berproduksi, contohnya tanah pertanian
. b. Nilai tanah tidak langsung
 Suatu ukuran nilai kemampuan tanah dilihat dari segi letak strategis sehingga dapat memberikan nilai produktifitas dan kemampuan ekonomis,  seperti misalnya tanah yang letaknya berada di pusat perdagangan, industri, perkantoran dan tempat rekreasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu tanah mungkin saja nilainya secara langsung rendah karena tingkat kesuburunnya rendah, tetapi berdasarkan letak strategisnya sangat ekonomis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu kesatuan moneter yang melekat pada suatu properti yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik dan faktor fisik yang dinyatakan dalam harga dimana harga ini mencerminkan nilai dari properti tersebut (Presylia, 2002).
Menurut Sujarto (1986), dalam Ely (2006), nilai tanah adalah perwujudan dari kemampuan tanah sehubungan dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah, dimana penentuan nilai tanahnya tidak terlepas dari nilai keseluruhan tanah dimana tanah itu berlokasi. Menurut Suryanto (1997), dalam Ernawati (2005), nilai tanah adalah perwujudan dari kemampuan sehubungan dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah sebagai ilustrasi, dimana harga tanah merupakan salah satu refleksi dari nilai tanah dan sering digunakan sebagai indeks bagi nilai tanah. Harga tanah adalah penilaian atas tanah yang diukur berdasarkan harga nominal dalam satuan uang untuk satuanluas tertentu pada pasaran lahan (Riza, 2005). Nilai tanah dan harga tanah mempunyai hubungan yang fungsional, dimana harga tanah ditentukan oleh nilai tanah atau harga tanah mencerminkan tinggi rendahnya nilai tanah. Dalam hubungan ini, perubahan nilai tanah serta penentuan nilai dengan harga tanah dipengaruhi oleh faktor – faktor yang menunjang kemanfaatan, kemampuan dan produktifitas ekonomis tanah tersebut. Menurut Riza (2005), harga sebidang tanah ditentukan oleh jenis kegiatan yang ditempatkan di atasnya dan terwujud dalam bentuk penggunaan tanah. Harga tanah dalam keadaan sebenarnya dapat digolongkan menjadi harga tanah pemerintah (Goverment Land Price) dan harga tanah pasar (Market LandPrice).
Menurut Brian Berry (1984), dalam Luky (1997), harga tanah merupakan refleksi II-6 dari nilai tanah artinya harga merupakan cerminan dari nilai tanah tersebut. Pengertian umum dari nilai dan harga tanah adalah :
1. Nilai tanah (land value)
Perwujudan dari kemampuan sehubungan dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah.
2. Harga tanah (land prize)
 Salah satu refleksi dari nilai tanah dan sering digunakan sebagai indeks bagi nilai tanah. Menurut Luky (1997), dengan adanya investasi pada tanah yang terus – menerus maka harga tanah juga meningkat secara non-linier.
Hal ini disebabkan karena harga tanah merupakan harga pasar tidak sempurna (imperfect market), artinya harga tanah tidak mungkin turun karena tidak berimbangnya supply dan demand. Sebidang tanah akan memiliki nilai atau harga yang tinggi bila terletak pada lokasi yang strategis (aktifitas ekonomi yang tinggi, lokasi mudah dijangkau dan tersedia infrastruktur yang lengkap). Harga tanah bergerak turun seiring jarak dari pusat kota (produktif) ke arah pedesaan (konsumtif). Pada daerah sub – sub pusat kota, harga tanah tersebut naik kemudian turun mengikuti jarak dan tingkat aktifitas diatasnya (Cholis 1995, dalam Luky 1997).

Definisi Nilai dan Harga (skrispi dan tesis)

Pengertian nilai dan harga sering digunakan secara bergantian untuk maksud yang sama, padahal keduanya mempunyai arti yang berbeda. Pengertian nilai dapat ditafsirkan sebagai makna atau arti sesuatu barang atau benda. Hal ini mempunyai pengertian bahwa suatu barang atau benda akan mempunyai nilai bagi seseorang jika barang atau benda tersebut memberi makna atau arti bagi orang tersebut (Hidayati dan Harjanto, 2003). Nilai juga dapat diartikan sebagai estimasi harga yang dibayar pada kondiso tertentu pula. Konsep ekonomi dari nilai mencerminkan pandangan pasar atas keuntungan seseorang yang memilikinya pada saat dilakukannya penilaian yang dilakukan secara terbuka (Petunjuk Teknis Direktorat Survei dan Potensi Tanah, Deputi Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, 2007 : 6). Dalam perkembangannya, istilah nilai tidak berdiri sendiri, akan tetapi menyatu dalam suatu istilah yang lebih spesifik seperti nilai pasar, nilai guna, nilai tukar, dan sebagainya.
Menurut Petunjuk Teknis Direktorat Survei dan Potensi Tanah, Deputi Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI (2007 : 6). Harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dibayar dalam sebuah transaksi untuk mendapatkan hak milik dari suatu benda (Hidayati dan Harjanto, 2003). Namun secara umum juga disampaikan bahwa harga adalah indikasi relatif atas nilai barang yang disepakati oleh pembeli dan penjual tertentu dalam waktu kejadian tertentu. Dalam penilaian bidang properti, istilah nilai yang dipergunakan biasanya adalah nilai pasar. Nilai pasar adalah harga dari suatu transaksi yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : pembeli dan penjual berkehendak melakukan transaksi, dalam keadaan pasar terbuka, penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang mencukupi mengenai objek yang ditransaksikan, jangka waktu penawaran mencukupi serta mengabaikan pembelian dan penjualan istimewa

Perwatakan Tanah (skripsi dan tesis)

 Tanah sangat menentukan peranan dan fungsi tanah di dalam kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomis masyarakat. Hal inilah yang kemudian mempunyai pengaruh yang besar dalam perencanaan dan penatagunaan tanah. Menurut T. Jayadinata, Johara (1999) hal yang menentukan nilai tanah secara sosial dapat diterangkan dengan proses ekologi yang berhubungan dengan sifat fisik tanah, dan dengan proses organisasi yang berhubungan dengan masyarakat, yang semuanya mempunyai kaitan dengan tingkah laku dan perbuatan kelompok masyarakat. Tingkah laku tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan proses sosial, seperti :
 1. Pumpunan (konsentrasi) penduduk (dalam wilayah yang luas).
2. Pemusatan (sentralisasi) dan pemencaran (desentralisasi), atau terkumpulnya penduduk disebabkan oleh prasarana sosial ekonomi.
3. Parak (segregasi) penduduk (terkumpulnya penduduk yang sejenis sehingga terpisah dari kelompok yang lain).
4. Panggakan (dominasi) penduduk, atau hal yang menonjol (misalnya prestise, untuk tinggal dikota tertentu).
5. Serbuan penduduk atau invansi dari kelompok lain yang berbeda dalam keadaan sosial, ekonomi dan budaya. Jika kelompok baru mengalahkan kelompok lama, hal tersebut disebut suksesi (penggantian).

Pengertian Tanah (skripsi dan tesis)

Secara umum sebutan tanah dalam keseharian kita dapat dipakai dalam berbagai arti, karena itu dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar dapat diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1994) tanah dapat diartikan :
1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.
 2. Keadaan bumi di suatu tempat.
 3. Permukaan bumi yang diberi batas.
 4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir,batu cadas, dll)
Konsepsi tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 4 adalah permukaan bumi yang kewenangan penggunaannya meliputi tubuh bumi, air dan ruang yang ada diatasnya. Dalam pengertian ini tanah meliputi tanah yang sudah ada sesuatu hak yang ada diatasnya maupun yang dilekati sesuatu hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Petunjuk teknis Direktorat Survei dan Potensi Daerah, Deputi Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, 2007 :6). Sedangkan menurut Budi Harsono (1999:18) memberi batasan tentang pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam pasal 4 UUPA, bahwa dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA sebagaimana dalam pasal 4 bahwa hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Dengan demikian tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai permukaan bumi.
Menurut pendapat Jhon Salindeho (1993:23) mengemukakan bahwa tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa II-2 Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, lalu ia juga yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan pengertian tanah yang dikemukakan di atas dapat memberi pemahaman bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai benda yang bernilai ekonomis karena tanah selain itu bermanfaat pula bagi pelaksanaan pembangunan namun tanah juga sering menimbulkan berbagai macam persoalan bagi manusia sehingga dalam penggunaannya perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.

Metode Penilaian Tanah (skripsi dan tesis)

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994, maka dalam penilaian tanah digunakan pendekatan pendekatan perbandingan harga pasar. Metode ini adalah suatu pendekatan penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan antar tanah yang akan dinilai dengan tanah-tanah pembandingan yang telah diketahui karakteristik dan 4 nilainya. Selanjutnya analisis dilakukan dengan mengukur tingkat kesamaan dan perbedaannya untuk menentukan beberapa penyesuain (adjustment) yang akan diberikan terhadap tanah yang akan dinilai. Ada beberapa hal penting yang sering dipertimbangkan dalam pendekatan perbandingan harga pasar, yaitu : a. Jenis hak yang melekat pada tanah. b. Kondidi penjualannya. c. Kondisi pasar. d. Lokasi. e. Karakteristik fisik. f. Karakteristik-karakteristik lainnya. Pengaruh lokasi terhadap nilai properti menjadi tinjauan dalam berbagai studi dalam kaitannya dengan atribut yang bersifat tetap atau relatip dari lokasi. Lokasi atribut yang bersifat tetap dikuantitatifkan dengan penghargaannya terhadap keseluruhan area perkotaan, salah satunya diukur dengan aksesibilitas (Follain & Jimenez, 1985; Orford, 1988). Atribut relatif lokasi diukur dengan klas ekonomi sosial, komposisi rasial, atribut yang bersifat estetik, tingkat polusi, serta proximity kepada prasarana lokal. (Dubin & Sung, 1990 dalam Bjorklund 2009).

Perubahan Penggunaan Lahan (skripsi dan tesis)

Lahan ( land ) adalah suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa mendatang (Brinkman dan Smyth, 1973; dan FAO, 1976). Sementara menurut Lillesand dan Kiefer (1997), penggunaan lahan berhubungan dengan kegiatan manusia pada sebidang lahan, sedangkan penutup lahan lebih merupakan II-16 perwujudan fisik objek – objek yang menutupi lahan tanpa mempersoalkan kegiatan manusia terhadap objek – objek tersebut. Lahan merupakan obyek penelitian, karena keadaannya sangat kompleks, tidak hanya merupakan suatu unsur fisik atau sosial ekonomi yang berdiri sendiri, namun berupa hasil interaksi lingkungan biofisiknya dalam wilayah tertentu. Kebutuhan akan pemukiman beserta fasilitas kehidupan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan ketersediaan ruang yang cukup, sehingga terjadi perubahan bentuk penggunaan lahan. Kecenderungan perubahan penggunaan lahan merupakan suatu trend arah perubahan fungsi penggunaan lahan dari penggunaan lahan satu ke penggunaan lahan lain. Seiring dengan motivasi kebutuhan ekonomi, social, politik, dan budaya memicu terjadinya pemindahan dan koversi hak atas lahan. Hal ini seringkali ditemukan suatu lahan yang diperuntukan untuk kawasan resapan air kemudian beralih fungsi menjadi lahan untuk perumahan maupun penggunaan lahan lainnya. Klasifikasi penggunaan tanah dapat diartikan sebagai upaya menggolongkan penggunaan tanah dalam golongan yang lebih kecil atau kelas-kelas yang sama dan masing-masing kelas memiliki persamaan sifat atas fungsi tertentu.
Fungsi utama dari kumpulan yang majemuk menjadi kelompok-kelompok disebut kelas atau kategori yang dapat diperlukan sebagi unit-unit seragam untuk keperluan khusus (Malingreau,1978). Tujuan klasifikasi penggunaan tanah ini adalah untuk menyederhanakan penggunaan tanah secara umum menjadi kelas-kelas atau golongan yang lebih kecil berdasarkan karakteristik penggunaan tanahnya. Lillesand dan Kiefer (1993) menyatakan bahwa perubahan lahan terjadi karena manusia yang mengubah lahan pada waktu yang berbeda. Pola – pola perubahan lahan terjadi akibat responnya terhadap pasar, teknologi, pertumbuhan populasi, kebijakan pemerintah, degradasi lahan, dan factor sosial ekonomi

Pengertian Penggunaan Tanah (skripsi dan tesis)

 

Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi, baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Secara garis besar penggunaan tanah dibedakan atas pengunaan tanah perdesaan dan penggunaan tanah perkotaan. Penggunaan tanah perdesaan adalah suatu wilayah yang penggunaan tanahnya bersifat pertanian dimana masyarakatnya mengambil manfaat secara langsung dari tanah. Sedangkan wilayah perkotaan adalah suatu wilayah yang penggunaan tanahnya bersifat nonpertanian dimana masyarakatnya tidak secara langsung mengambil manfaat dari fungsi fisik tanah. Ciri lain dari penggunaan tanah perkotaan adalah bidang-bidang tanahnya relatif kecil dibandingkan dengan pengunaan tanah perdesaan yang bidang – bidang tanahnya lebih luas. Wilayah yang dipetakan penggunaan tanah perkotaan adalah daerah yang merupakan wilayah administrasi kota, ibu kota kabupaten dan kota kecamatan yang telah memiliki rencana detail tata ruang

Harga Pasar (skripsi dan tesis)

Menurut Siahaan, (2003:190) kriteria penentu transaksi jual beli properti yang mencerminkan harga pasar wajar, yaitu :
 a. Pembeli dan penjual berkehendak melakukan transaksi, artinya tidak ada paksaan terhadap penjual atau pembeli untuk melakukan transaksi, misalnya penjual sedang membutuhkan uang, pembeli sangat menginginkan barang yang ditransaksikan, dan sebagainya.
 b. Transaksi dilakukan dalam pasar yang terbuka, artinya bebas diikuti siapa saja.
 c. Penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan, pengalaman dan informasi yang mencakupi tentang objek transaksi.
d. Jangka waktu penawaran mencukupi.
 e. Tidak ada hubungan istimewa antara penjual dan pembeli, misalnya antara orang tua dengan anak, paman dengan keponakan, antar saudara, ataupun antar kenalan.
Apabila transaksi yang dilakukan antara pembeli dan penjual telah memenuhi kelima persyaratan di atas, terjadilah transaksi yang wajar dan harga yang terjadi dalam transaksi tersebut adalah harga pasar wajar. Secara teori harga pasar tanah adalah harga aktual atau fakta tentang suatu harga yang disetujui oleh penjual dan pembeli dalam suatu transaksi nyata. Harga pasar belum tentu sama dengan nilai pasar. Nilai pasar adalah opini masyarakat (penjual atau pembeli) mengenai harga tanah di pasar terbuka dimana masyarakat mempunyai cukup waktu untuk melakukan transaksi. Tidak dalam tekanan serta mendapat informasi yang baik mengenai tanah yang akan diperjual-belikan. Harga pasar tanah dapat diamati dari yang terpasang di surat kabar, majalah properti, atau informasi pihak ketiga yang berpotensi sebagai makelar tanah dan bangunan.

Metode Penilaian Tanah.(skripsi dan tesis)

 

Dalam penilaian properti dikenal adanya tiga metode pendekatan penilaian. Ketiga metode tersebut adalah metode pendekatan perbandingan harga pasar (sales comparation approach), metode pendekatan biaya (cost approach) dan metode pendekatan pendapatan (income approach) (Hidayati dan Harjanto, 2003).
1. Metode Pendekatan adalah metode penilaian dengan mendasarkan pada tingkat keuntungan yang mungkin akan di hasilkan oleh suatu properti pada saat ini dan yang akan datang, kemudian di lakukan peng kapitalisasian untuk mengkonversi aliran pendapatan tersebut dalam nilai properti.
2. Metode pendekatan perbandingan harga pasar merupakan suatu pendekatan penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara properti yang akan dinilai dengan properti – properti pembanding yang telah diketahui karakteristik dan nilainya.
Ada beberapa hal yang sering dipertimbangkan dalam pendekatan perbandingan harga pasar yaitu : Jenis hak yang melekat pada properti, Kondisi penjualan, Kondisi Pasar, Lokasi, Karakteristik fisik, dan Karakteristik – karakteristik lainnya.
3. Metode Pendekatan Biaya biasanya digunakan untuk melakukan penilaian suatu bangunan. Metode pendekatan biaya adalah proses penilaian dengan cara melakukan identifikasi terhadap suatu bangunan yang kemudian dilakukan analisis biaya pembuatan barunya (reproduction cost new) berdasarkan harga standar yang berlaku pada saat dilakukannya penilaian dan selanjutnya dilakukan penyusutan.

Faktor Penentu Nilai dan Harga Tanah (skripsi dan tesis)

 

 Menurut Dale dan Mc Laughlin (1988), faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah terbagi atas 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain meliputi topografi dari tanah, sifat dasar dari tanah, serta desain dan kondisi dari bangunan. Adapun faktor-faktor yang disebabkan oleh pengaruh luar meliputi lingkungan dimana barang milik ditempatkan, tersedianya II-8 sarana transportasi serta berdirinya pusat – pusat kegiatan masyarakat yang baru seperti berdirinya pabrik, pusat-pusat perbelanjaan, terminal dan lain-lain. Hidayati dan Harjanto (2003) mengemukakan bahwa nilai properti, seperti halnya dengan barang lainnya ditentukan oleh sifat fisik yang ada pada properti itu sendiri dan beberapa faktor luar yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah secara garis besar dapat dibedakan menjadi faktor permintaan dan faktor penawaran. Faktor permintaan dan faktor penawaran sangat terkait dengan jumlah persediaan tanah dan kebutuhan tanah. Persediaan tanah atau penawaran atas tanah cenderung bersifat tetap (tidak bertambah) sedangkan jumlah permintaan atau kebutuhan atas tanah cenderung meningkat terus seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat. Bertambahnya jumlah penduduk merupakan faktor utama yang menyebabkan bertambahnya permintaan atas tanah, akan tetapi karena jumlah penawaran atas tanah cenderung tetap, sehingga menyebabkan harga tanah meningkat.
Menurut Kurdinanto, (Cholis 1995, dalam Luky 1997) nilai tanah terbentuk oleh faktor-faktor yang mempunyai hubungan, pengaruh serta daya tarik yang kuat terhadapnya yang diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu :
1. Faktor-faktor terukur (tangible factors), faktor terukur adalah faktor pembentuk harga tanah yang bisa diolah secara ilmiah menggunakan logika-logika akademik. Faktor ini kemunculannya terencana dan bentuk fisiknya ada di lapangan, misalnya aksesibilitas (jarak dan transportasi) dan jaringan infrrastruktur (sarana dan prasarana kota seperti jalan, listrik, perkantoran dan perumahan).
2. Faktor-faktor tak terukur (intangible factors), faktor tak terukur adalah faktor pembentuk harga tanah yang muncul tiba-tiba (dengan sendirinya) dan tidak bisa dikendalikan di lapangan. Oleh Wilcox (1983), dalam Luky (1997), faktor tak terukur ini dibagi menjadi tiga, yaitu:
a. Faktor adat kebiasaan (custom) dan pengaruh kelembagaan (institutional factors).
b. Faktor estetika, kenikmatan dan kesenangan (esthetic amenity factors) seperti tipe tetangga dan kesenangan.
 c. Faktor spekulasi (speculation motives), seperti antisipasi perubahan penggunaan lahan, pertimbangan pada perubahan moneter.
 Selain itu dengan menyadari bahwa harga tanah menyebar mengikuti pola keruangan tertentu, maka penataan ruang memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam membentuk harga tanah. Penataan ruang yang tercermin dalam pola penggunaan tanahnya akan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan nilai tanah. Jika dicermati lebih jauh maka dapat diketahui bahwa pola harga tanah cenderung mengikuti pola keruangan penggunaan tanahnya. Fakta tersebut masih relevan dengan teori yang dikemukakan Von Thunen yang membuat model tentang sewa tanah dan jarak. Makin dekat jarak dari pusat kota, makin tinggi harga sewa tanah. Demikian pula sebaliknya, makin jauh jarak dari pusat kota, maka makin rendah harga sewa tanah. Pola keruangan penggunaan tanah juga telah dikemukakan oleh Walter Christaller (1933), seorang ahli geografi Jerman dalam Teori Tempat Central II-10 (Central Place Theory). Teori ini mengemukakan bahwa tempat sentral merupakan lokasi kegiatan yang melayani kebutuhan manusia (Nursid Sumaatmadja, 1981) Teori yang berhubungan dengan harga tanah baik secara langsung ataupun tidak langsung selalu berdasarkan pada “ruang”. Teori lokasi yang dikemukakan oleh model Von Thunen maupun model Christaller, keduanya melandasinya pada substansi “ruang”. Jadi karena harga atau nilai tanah merupakan suatu gejala ruang, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya juga akan lebih banyak berkaitan dengan gejala ruang.
Dikemukakan juga ada 4 faktor yang mempengaruhi nilai tanah, yaitu :
 1. Faktor ekonomi
. Faktor ekonomi berkaitan dengan keadaan ekonomi global/internasional, nasional, regional maupun lokal. Variabel-variabel permintaan (demand) yang mempengaruhi nilai tanah termasuk di dalamnya ialah jumlah tenaga kerja, tingkat upah, tingkat pendapatan dan daya beli, tersedianya keuangan, tingkat suku bunga dan biaya transaksi.
 2. Faktor sosial.
Faktor sosial membentuk pola penggunaan tanah pada suatu wilayah. Kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kejahatan dan kebanggaan memiliki (daerah bergengsi) adalah faktor-faktor sosial yang mempengaruhi nilai tanah.
3. Faktor politik dan kebijakan pemerintah.
Kebijakan pemerintah di bidang hukum dan politik mempengaruhi nilai tanah. Beberapa contoh kebijakan yang dapat mempengaruhi biaya dan alokasi penggunaan tanah yang pada gilirannya akan meningkatkan harga tanah, antara lain: kebijakan pemilikan sertifikat tanah, peraturan penataan ruang dengan penentuan mintakat atau zoning, peraturan perpajakan, peraturan perijinan (SIPPT, IMB dan lain-lain) ataupun penentuan tempat pelayanan umum (sekolah, pasar, rumah sakit, dan lain-lain).
 4. Faktor fisik dan lingkungan.
Ada dua konsep yang harus dipahami dalam faktor fisik dan lingkungan, yaitu site dan situasi (situation). Pengertian tentang site adalah semua sifat atau karakter internal dari suatu persil atau daerah tertentu, termasuk di dalamnya adalah ukuran (size), bentuk, topografi dan semua keadaan fisik pada persil tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan situasi (situation) ialah yang berkenaan dengan sifat-sifat eksternalnya. Situasi suatu tempat berkaitan erat dengan relasi tempat itu dengan tempat-tempat disekitarnya pada suatu ruang geografi yang sama. Termasuk dalam pengertian situasi adalah aksesibilitas (jarak ke pusat pertokoan (CBD), jarak ke sekolah, jarak ke rumah sakit, dan lain-lain), tersedianya sarana dan prasarana (utilitas kota) seperti jaringan transportasi, sambungan telepon, listrik, air minum dan sebagainya. Site mempengaruhi nilai tanah karena “sumberdaya”-nya, sedangkan situasi mempengaruhi nilai tanah karena kemudahan atau kedekatannya (aksesibilitas) dengan “sumberdaya” yang lain disekitarnya.

Pola dan Struktur Nilai dan Harga Tanah (skripsi dan tesis)

Menurut Sinclair (Hadi Sabari Yunus 2002, dalam Ernawati 2005), nilai tanah dibagi kedalam dua tipe yang berbeda, yaitu nilai tanah pertanian yang dikaitkan dengan usaha-usaha dalam bidang pertanian dan nilai tanah spekulatif sebagai akibat adanya derajat antisipasi terhadap perluasan fisik kota yang meningkat pada areal yang bersangkutan sehingga penentuan besarnya nilai tanah selalu dikaitkan dengan kepentingan non agraris. Karena gejala perluasan kota dianggap sebagai sesuatu yang berjalan terus, walau lambat namun pasti, maka para petani mempunyai penilaian bahwa nilai tanah yang mendekati kota mempunyai nilai spekulasi yang semakin tinggi. Menurut Von Thunen, dalam Haris, ketersediaan infrastruktur (termasuk didalamnya sarana dan prasarana perhubungan) di kawasan perkotaan juga memiliki hubungan yang positif dan efek saling ketergantungan dengan nilai tanah. Dengan adanya infrastruktur, menyebabkan nilai tanah menjadi lebih tinggi, sebaliknya proyek infrastruktur juga urung dilaksanakan jika harga tanah yang menjadi calon lokasinya terlalu mahal.

Faktor Penyebab Perubahan Nilai dan Harga Tanah (skripsi dan tesis)

Menurut Riza (2005), pada dasarnya nilai suatu tanah dapat diciptakan, dipelihara, diubah atau dirusak oleh permainan keempat kekuatan penggerak kehidupan masyarakat, yaitu: 1. Standar kehidupan sosial 2. Perubahan dan penyesuaian kehidupan ekonomi 3. Peraturan pemerintah 4. Pengaruh – pengaruh alam dan lingkungan Selanjutnya menurut Rahman (1992), dalam Riza (2005), karena nilai suatu tanah tersebut merupakan fungsi permintaan dan penawaran, maka faktor – faktor yang perlu di pertimbangkan yang akan mempengaruhi penawaran dan permintaan tanah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk
2. Perubahan komposisi umur penduduk
3. Perubahan dalam kecenderungan dan cita rasa
 4. Perubahan dalam jenis masyarakat
5. Perubahan teknologi
6. Kemampuan pembeli di pasaran
7. Perubahan teknik pembangunan
8. Aksesbilitas terhadap berbagai fasilitas
9. Peruntukan tanah

Definisi Nilai dan Harga (skripsi dan tesis)

Pengertian nilai dan harga sering digunakan secara bergantian untuk maksud yang sama, padahal keduanya mempunyai arti yang berbeda. Pengertian nilai dapat ditafsirkan sebagai makna atau arti sesuatu barang atau benda. Hal ini mempunyai pengertian bahwa sesuatu barang atau benda akan mempunyai nilai bagi seseorang jika barang atau benda tersebut memberi makna atau arti bagi orang tersebut (Hidayati dan Harjanto, 2003). Nilai juga dapat diartikan sebagai estimasi harga yang dibayar pada kondisi tertentu pula. Konsep ekonomi dari nilai mencerminkan pandangan pasar atas keuntungan seseorang yang memilikinya pada saat dilakukan penilaian dan yang dilakukan secara terbuka (Petunjuk Teknis Direktorat Survei dan Potensi Tanah, Deputi Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, 2007 : 6).
Dalam perkembangannya, istilahnilai biasanya tidak berdiri sendiri akan tetapi menyatu dalam suatu istilah yang lebih spesifik seperti nilai pasar, nilai guna, nilai tukar dan sebagainya. Menurut petunjuk Teknis Direktorat Survei dan Potensi Tanah, Deputi Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, (2007:6). Harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dibayar dalam sebuah transaksi untuk mendapatkan hak milik dari sesuatu benda (Hidayati dan Harjanto, 2003). Namun secara umum juga disampaikan bahwa harga adalah indikasi relatif atas nilai barang yang disepakati oleh pembeli dan penjual tertentu dalam waktu kejadian tertentu. Dalam bidang penilaian properti, istilah nilai yang dipergunakan biasanya adalah nilai pasar. Nilai pasar adalah harga dari suatu transaksi yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: pembeli dan penjual berkehendak melakukan transaksi, dalam keadaan pasar terbuka, penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang mencukupi mengenai objek yang ditransaksikan, jangka waktu penawaran mencukupi serta mengabaikan pembelian dan penjualan istimewa

Defenisi Nilai dan Harga Tanah (skripsi dan tesis)

 Menurut Supriyanto (1999), dalam Presylia (2002), nilai tanah adalah suatu pengukuran yang didasarkan kepada kemampuan tanah secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktifitas dan strategi ekonomisnya. Di dalam realitanya, nilai tanah di bagi menjadi dua, yaitu nilai tanah langsung dan nilai tanah tidak langsung. Nilai tanah langsung adalah suatu ukuran nilai kemampuan tanah yang secara langsung memberikan nilai produktifitas dan kemampuan ekonomisnya, seperti misalnya lahan atau tanah yang secara langsung dapat berproduksi, contohnya tanah pertanian. Nilai tanah tidak langsung adalah suatu ukuran nilai kemampuan tanah dilihat dari segi letak strategis sehingga dapat memberikan nilai produktifitas dan kemampuan ekonomis, seperti misalnya tanah yang letaknya berada di pusat perdagangan, industri, perkantoran dan tempat rekreasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu tanah mungkin saja nilainya secara langsung rendah karena tingkat kesuburannya rendah, tetapi berdasarkan letak strategisnya sangat ekonomis. Sehingga dapat di simpulkan bahwa nilai adalah suatu kesatuan moneter yang melekat pada suatu properti yang dipengaruhi oleh faktor fisik yang dinyatakan dalam harga dimana harga ini mencerminkan nilai dari properti tersebut ( Presylia, 2002).
Menurut Soemadi Herutomo, (2007:19) bahwa nilai tanah adalah ukuran kemampuan tanah untuk memproduksi sesuatu yang secara langsung memberikan keuntungan ekonomi. Harga tanah merupakan penilaian atas tanah yang diukur berdasarkan harga nominal dalam satuan uang untuk satuan luas tertentu melalui mekanisme pasar tanah (Darmawan, 2005:6). Nilai dan Harga tanah mempunyai hubungan yang fungsional, dimana harga tanah ditentukan oleh nilai tanah atau harga tanah mencerminkan tinggi rendahnya nilai tanah. Menurut Riza (2005), harga sebidang tanah ditentukan oleh jenis kegiatan yang ditempatkan di atasnya dan terwujud dalam bentuk penggunaan tanah. Harga tanah dalam keadaan sebenarnya dapat digolongkan menjadi harga tanah pemerintah (Goverment Land Price) dan harga tanah pasar (Market Land Price). Menurut Brian Berry (1984), dalam Luky (1997), harga tanah merupakan refleksidari nilai tanah artinya harga merupakan cerminan dari nilai tanah tersebut. Pengertian umum dari nilai dan harga tanah adalah: Nilai tanah (Land Value) adalah perwujudan dari kemampuan sehubungan dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah. Harga tanah ( Land price) adalah salah satu refleksi dari nilai tanah dan seiring digunakan sebagai indeks bagi nilai tanah.

Perwatakan Tanah (skrispi dan tesis)

Tanah sangat menentukan peranan dan fungsi tanah di dalam kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomis masyarakat. Hal inilah yang kemudian mempunyai pengaruh yang besar dalam perencanaan dan penatagunaan tanah. Menurut T. Jayadinata, Johara, 1999 hal yang menentukan nilai tanah secara sosial dapat diterangkan dengan proses ekologi yang berhubungan dengan sifat fisik tanah, dan dengan proses organisasi yang berhubungan dengan masyarakat, yang semuanya mempunyai kaitan dengan tingkah laku dan perbuatan kelompok masyarakat. Tingkah laku tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan proses sosial, seperti :
 1. Pumpunan (konsentrasi) penduduk (dalam wilayah yang luas).
 2. Pemusatan (sentralisasi) dan pemencaran (desentralisasi), atau terkumpulnya penduduk disebabkan oleh prasarana sosial ekonomi.
3. Parak (segregasi) penduduk (terkumpulnya kelompok yang sejenis sehingga terpisah dari kelompok yang lain).
4. Panggakan (dominasi) penduduk, atau hal yang menonjol (misalnya prestise, untuk tinggal di bagian kota tertentu).
5. Serbuan penduduk atau invasi dari kelompok lain yang berbeda dalam keadaan sosial, ekonomi dan budaya. Jika kelompok baru mengalahkan kelompok lama, hal itu disebut suksesi (penggantian).

Gambaran Umum Tentang Penilaian Tanah (skripsi dan tesis)

 Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumberdaya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Pemanfaatan tanah yang baik akan menjamin kelangsungan ekosistem yang stabil, membatasi pencemaran udara, serta dapat menciptakan struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional masyarakat. Kebutuhan akan tanah diindikasikan oleh adanya permintaan (demand) yang pada gilirannya akan dipenuhi dengan adanya penawaran (supply). Melihat aspek permintaan dan penawaran ini, maka seharusnya pada suatu saat akan terjadi keseimbangan harga (equilibrium price). Namun demikian, pada kenyataannya pasar sempurna tidak pernah ada, mengingat mekanismenya selalu “diganggu” oleh aktivitas manusia sendiri, sehingga harga pasar yang terjadi sering tidak mencerminkan nilai ekonomis yang sesungguhnya.
 Ray M. Northam (1975) mengemukakan dua buah pengertian tentang nilai tanah, yakni :
1. Nilai tanah adalah nilai pasar (market value) yaitu harga jual beli tanah yang terjadi pada suatu waktu tertentu.
2. Nilai tanah adalah nilai assessment (assessed value) yaitu nilai yang diestimasi oleh seorang penilai. Market value merupakan data dasar bagi assessed value.
Untuk melakukan penilaian tanah, perlu diketahui beberapa prinsip penilaian. Joseph K. Eckert (1990) mengemukakan empat prinsip penilaian tanah, yakni penawaran dan permintaan (supply and demand), penggunaan yang tertinggi dan terbaik (highest and the best use), keuntungan produktivitas (surplus productivity), serta prinsip perubahan dan antisipasi (change and anticipation). Kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand) saling berinteraksi mempengaruhi nilai tanah yang direfleksikan oleh harga penjualan. Dalam jangka pendek, penawaran menjadi sangat kaku (inelastic), karena luas II-2 tanah tidak dapat ditambah secara cepat dan drastis (Guritno, 1994). Sementara itu kebutuhan akan tanah sebagai tempat tinggal atau tempat usaha maupun sebagai barang investasi semakin lama semakin mendekati gejala konsumtif (durable consumption goods). Sementara itu juga, penilaian tanah harus didasarkan atas penggunaan tanah yang terbaik dan yang paling maksimal (highest and the best use) agar penggunaannya menjadi lebih ekonomis.
Penggunaan atas sebidang tanah harus dapat memberikan harapan keuntungan yang paling besar, baik keuntungan yang bersifat material maupun yang bersifat non material. Sebenarnya, tanah itu sendiri sudah memiliki nilai, akan tetapi pengembangannya dapat memberikan kontribusi baru terhadap bertambahnya nilai tanah. Sebagai salah satu faktor produksi, tanah dapat memberikan keuntungan lebih (surplus productivity), selain yang diberikan oleh faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja, modal dan manajemen. Hal itu disebabkan karena tanah merupakan sisa keuntungan yang telah dinikmati. Prinsip perubahan (change) menyatakan bahwa nilai pasar dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, politik dan faktor demografi seperti adanya pemintakatan (zoning), suku bunga (interest rate), transportasi ataupun keadaan ekonomi lokal dan regional. Sedangkan prinsip antisipasi (anticipation), didasari oleh pendekatan pendapatan. Nilai pasar akhirnya diartikan sama dengan nilai saat ini yang diproyeksikan pada keuntungan yang akan datang (present value of future benefits).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Lahan dan Bangunan (skripsi dan tesis)

 

 Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai jual lahan dan bangunan yaitu :
a. Faktor fisik
 1) Kondisi Alam (lingkungan)
a)Struktur / Jenis tanah Jenis tanah tentunya dapat memberi pengaruh terhadap nilai jual lahan tersebut. Tanah berpasir akan memiliki harga yang berbeda dengan tanah berawa atau tanah bergambut.
b) Temperatur / suhu Nilai fisik cenderung dapat diartikan sebagai faktor yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan. Temperatur / suhu merupakan faktor yang dapat menimbulkan perasaan nyaman pada tempat tinggal. Banyak orang lebih memilih tempat yang mempunyai suhu atau udara sejuk dibandingkan daerah yang mempunyai udara panas ataupun sebaliknya tergantung penggunaan lahan tersebut.
 c)Kontur / kemiringan tanah
Kondisi tanah yang baik untuk mendirikan bangunan rumah adalah tanah yang tidak terlalu miring dan cenderung datar karena untuk memperoleh tingkat stabilitas tanah yang lebih baik sehingga bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut bisa lebih aman. Untuk tanah yang memiliki stabilitas rendah biasanya diberi perkuatan tanah dan bangunan yang berada pada tanah yang miring diberi dinding penahan.
d) Bebas banjir Kondisi lahan yang bebas banjir menjadi perhatian penting dalam menentukan lokasi sebagai tempat tinggal untuk memenuhi aspek kenyamanan dan keselamatan. Tentunya setiap lokasi tempat tinggal harus betul-betul berada pada lokasi yang bebas akan bencana banjir.
 2) Luas tanah dan bangunan Semakin luas tanah dan bangunan maka semakin besar pula nilai jualnya.
3) Desain bangunan Bangunan rumah yang ideal adalah bangunan yang didesain sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi aspek kekuatan, kualitas dan aspek keindahannya. Rumah yang seperti ini tentunya memiliki nilai jual yang lebih baik.
4) Posisi / letak bangunan (tengah/sudut)
 Adanya pengaruh posisi/letak bangunan pada lokasi perumahan dikarenakan perbedaan luas lahan pada suatu blok perumahan. Rumah yang berada pada sudut dan tengah di suatu blok perumahan biasanya mempunyai luas lahan yang berbeda. Rumah yang terletak pada sudut jalan pada suatu blok perumahan biasanya mempunyai lahan yang sedikit lebih besar dan strategis dibandingkan rumah yang berada dibagian tengah. Hal inilah yang menyebabkan orang lebih tertarik pada letak rumah yang berada pada sudut jalan sehingga nilainya pun lebih tinggi dari biasanya.
b. Faktor ekonomi
1) Permintaan Tanah mempunyai kekuatan ekonomis di mana nilai atau harga tanah sangat tergantung pada penawaran dan permintaan. Dalam jangka pendek penawaran sangat inelastis, ini berarti harga tanah pada wilayah tertentu akan tergantung pada faktor permintaan, seperti
1) daya beli masyarakat,
2) tingkat pendapatan masyarakat dan
3) tingkat suku bunga (Eckert 1990).
 2) Penawaran
 a) Jumlah lahan yang tersedia Jumlah tanah yang relatif tetap sementara permintaan akan tanah yang semakin meningkat membuat tanah menjadi benda yang langka. Kelangkaan tanah ini ditandai oleh semakin sulitnya memperoleh tanah untuk memenuhi kebutuhan, khususnya di kota besar di tempat lain yang terus mengalami pertambahan penduduk. Hal inilah yang cenderung menyebabkan kenaikan harga tanah.
b) Manfaat lahan
Tanah memiliki kegunaan bagi setiap pemiliknya karena setiap pemilik dapat memanfaatkan tanah untuk mendirikan rumah tempat berteduh, dan bangunan lain yang penting bagi kehidupan pemilik dan orang di sekitarnya. Pemilik tanah juga dapat memanfaatkan tanah sebagai faktor produksi, simbol status, dan berbagai kegunaan lainnya. Selain tanah maka bangunan merupakan benda yang sangat berguna bagi manusia karena berbagai aktivitas
 c. Faktor sosial
 1) Jumlah penduduk Jumlah penduduk berdampak terhadap banyaknya permintaan akan suatu lahan pada perumahan, hal ini memberi pengaruh terhadap nilai jual lahan dan bangunan pada suatu perumahan.
2) Kepadatan penduduk Tingkat kepadatan penduduk yang berkorelasi dengan jumlah tenaga kerja, tingkat upah, tingkat pendapatan dan daya beli, tentunya berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran akan produk barang atau jasa.
3) Tingkat pendidikan Tingkat pendidikan merupakan salah satu variable yang dapat menunjukkan karakteristik penduduk yang kemudian akan membentuk suatu pola penggunaan tanah pada suatu wilayah. Tingkat pendidikan masyarakat juga berpengaruh terhadap pola penilaian tanah dan bangunan.
 4) Tingkat kejahatan/keamanan Perumahan yang tingkat keamanannya tidak terjamin akan mengurangi minat masyarakat untuk menempati perumahan tersebut. Kurangnya minat terhadap perumahan tersebut pastinya nilai jualnya akan semakin rendah.
 5) Pola hidup masyarakat Dalam lingkungan masyarakat terjadi aktifitas sosial yang membentuk suatu pola hidup masyarakat tersebut. Pola hidup masyarakat ini mencerminkan karakteristik penduduknya yang meliputi perilaku, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi masyarakat dan kebutuhannya. Pola hidup masyarakat yang sederhana akan berdampak terhadap pemanfaatan dan kegunaan lahan dan bangunan.
6) Peraturan pada kawasan tersebut Setiap kawasan mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri begitupun halnya dengan lingkungan perumahan. Untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman sebagai tempat tinggal tentunya ada beberapa hal penting yang menjadi aturan dan telah disepakati bersama. Hal ini biasanya menjadi pertimbangan dalam memilih tempat tinggal.
 d. Faktor pemerintah (regulasi) ;
Proses perizinan (IMB), Undangundang Agraria Sertifikat dan Perpajakan (PBB)
. (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
a). pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 b). pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut;
 c). pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
 (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
 (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. (Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960).
 e. Aksesibilitas
1)Ketersediaan transportasi (angkutan umum) Ketersediaan angkutan umum akan memberikan kemudahan bagi penghuni perumahan dalam melakukan pencapaian tehadap tempat-tempat untuk melakukan aktifitas dan rutinitasnya serta untuk memenuhi kebutuhannya.
2) Kondisi jalan (aspal/belum)
 Apakah kondisi jalan tesebut sudah di aspal atau belum. Baik atau buruknya kondisi jalan menentukan tingkat kenyamanan penguna jalan pada suatu perumahan
 3) Lebar jalan
 Kondisi jalan yang baik salah satunya dapat dilihat dari lebar jalannya, jalan yang lebar/luas memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dalam berlalu lintas. Lingkungan perumahan yang memiliki jalan yang lebar/luas akan menjadi daya tarik tersendiri dan berdampak positif terhadap nilai jual tanah yang berada disekitarnya.
 4) Jarak ke pusat kota
Menurut von Thunen, kedekatan tanah dengan daerah pemasaran, seperti halnya kawasan perkotaan yang memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak akan menyebabkan nilai margin keuntungan penjualan tanah menjadi lebih tinggi dbandingkan lokasi lain yang jauh dari daerah pemasaran, seperti kawasan perdesaan. Di lain pihak, ketersediaan infrastruktur di kawasan perkotaan juga memiliki hubungan yang positif dan efek “saling ketergantungan” dengan harga tanah. Kawasan perkotaan yang mempunyai delineasi wilayah tertentu seringkali tanah yang ada didalamnya menjadi rebutan dan akibatnya dengan tidak seimbangnya jumlah pengguna dan ketersediaannya, maka menjadikan tanah tersebut menjadi semakin mahal
 5) Jarak ke tempat kerja
Untuk mengefektifkan waktu dan biaya transportasi dalam melakukan aktifitas dan rutinitas kerja sehari-hari banyak orang memilih tempat tinggal yang berdekatan dengan lokasi tempat mereka bekerja.
6) Jarak ke sarana pendidikan
Pentingnya sarana pendidikan sehingga keberadaanya  diharapkan tidak terlalu jauh dari lokasi perumahan.
 f. Ketersediaan fasilitas
1) Jaringan air bersih Suatu perumahan harus dilengkapi dengan sistem jaringan air bersihnya untuk memenuhi kebutuhan penghuninya akan air bersih.
2) Jaringan listrik Ketesediaan jaringan listrik sekarang ini sangat penting karena hampir semua kebutuhan dan kegiatan manusia tidak lepas dari penggunaan energi listrik. Sehingga suatu perumahan harus menyediakan jaringan listrik yang baik.
 3) Jaringan telefon Dewasa ini system komunikasi sudah menjadi kebutuhan yang vital bagi masyarakat sehingga keberadaan fasilitas ini harus menjadi perhatian penting bagi semua pihak. Lokasi perumahan harus memiliki jaringan telefon atau terjangkau oleh saluran telepon seluluer sehingga kebutuhan akan komunikasi dapat terpenuhi. 4) Sarana pendidikan Lingkungan perumahan yang strategis dan banyak menarik permintaan adalah perumahan yang dilengkapi dengan sarana pendidikan atau berada tidak jauh dari lokasi pendidikan.
5) Tempat ibadah
Sebagai masyarakat yang beragama tentunya ketersediaan sarana ibadah sangat penting dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan mereka.
 6) Pelayanan kesehatan
Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mestinya dapat dijangkau dari lokasi perumahan sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan baik itu posyandu, puskesmas ataupun rumah sakit.
7) Pusat perbelanjaan
Adanya pusat perbelanjaan seperti swalayan ataupun supermarket akan memudahkan masyarakatdalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Keberadaan pusat perbelanjaan ini juga memberi dampak ekonomi terhadap nilai tanah dan bangunan.
 8) Tempat bermain anak-anak
 Fasilitas ini biasanya merupakan fasilitas penunjang yang sifatnya swadaya artinya keberadaanya tidak lepas dari peranan masyarakat itu sendiri untuk mengakomodir kebutuhan anakanak yang berada di lingkungan perumahan tersebut.
 9) Sarana olahraga
 Dalam lingkungan perumahan sarana olahraga cukup penting untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pola hidup sehat. Keberadaan sarana olahraga dalam lingkungan perumahan dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga dan dapat menjadi salah satu instrument dalam interaksi sosial masyarakat dalam lingkungan perumahan tersebut.
 10) Sarana kebersihan dan persampahan
Kebersihan lingkungan perumahan tidak lepas dari kesadaran penghuninya dan ditunjang oleh ketersediaan fasilitas kebersihan terutama tempat pembuangan sampah. Perumahan yang bersih akan memberi dampak yang baik terhadap nilai jualnya.

Rumah Tipe sederhana (skripsi dan tesis)

Komponen perumahan bangunan rumah yang lengkap dengan infrastruktur yang cukup, penataan yang baik dan struktur konstruksi yang kuat. (PU Cipta Karya, 1999). Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. (Cipta Karya ; 1992) Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga dan yang dimaksud dengan rumah sederhana adalah rumah yang tidak bersusun dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 70 m², yang dibangun di atas tanah dengaan luas kaveling 54 m²sampai dengan 200 m², dan biaya pembangunan per m² tidak melebihi dari harga satuan per m² tertinggi untuk pembangunan rumah dinas Cipta Karya tipe C yang berlaku.Tipe rumah sederhana meliputi rumah sederhana tipe besar, rumah sederhana tipe kecil, rumah sangat sederhana dan kaveling siap bangun.

Yang dimaksud dengan rumah tipe kecil adalah rumah dengan luas lantai bangunan 21 m² sampai dengan 36 m² dan sekurang-kurangnya memiliki kamar mandi dengan WC dan ruang serba guna. Penelitian ini fokus pada penilaian kepuasan tipe rumah sederhana, dan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.04/KPTS/BKP4N/1995 pengertian rumah sederhana tipe besar adalah rumah yang dibangun diatas tanah dengan luas kavling antara 54 m² sampai 200 m² dan biaya bangunan per m² tidak melebihi dari harga satuan per m² tertinggi untukpembangunan perumahan dinas pemerintah kelas C yang berlaku dengan luas lantai bangunan 36 m² sampai dengan 70 m² dan sekurang-kurangnya memiliki kamar mandi atau kakus. Bila dikaji melalui pengertian yang tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. (Sastra dan Marlina ; 2005) Untuk membuat sebuah perencanaan perumahan yang betul-betul dapat menjawab tuntutan pembangunan perumahan dan permukiman maka perlu dipertimbangkan secara matang aspek-aspek perencanaannya. Aspek-aspek yang mendasari perencanaan perumahan tersebut adalah :

1) Lingkungan

Hal utama yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan perumahan adalah manajemen lingkungan yang baik dan terarah, karena lingkungan suatu perumahan merupakan faktor yang sangat menentukan dan keberadaannya tidak boleh diabaikan. Hal tersebut dapat terjadi karena baik buruknya kondisi lingkungan akan berdampak terhadap penghuni perumahan. Apabila ternyata daya dukung alami lingkungan sudah tidak dapat mengimbangi lagi maka perlu dilakukan investasi treatment lingkungan, agar kelestarian lingkungan dapat tercipta. Dengan adanya upaya tersebut maka pembangunan perumahan tidak akan menimbulkan dampak yang negative, terutama bagi lingkungan perumahan tersebut

2) Daya Beli (Affordability)

Perencanaan bangunan diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang telah dicanangkan sesuai dengan programnya. Di dalam perencanaan perumahan selalu dipikirkan kesesuaian antara ukuran bangunan, kebutuhan ruang, konstruksi bangunan, maupun bahan bangunan yang digunakan dengan jangkauan pelayanannya. Hal ini perlu diantisipasi mengingat kemampuan rata-rata (kemampuan daya beli) masyarakat pada wilayah yang satu dengan yang lain tidak sama. Bahkan jika melihat data tentang kebutuhan akan rumah tinggal di Indonesia secara umum, maka kemampuan masyarakat untuk membeli rumah masih berada di bawah garis kemampuan standar. Faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat antara lain :

a) Pendapatan per kapita sebagian besar masyarakat yang masih relatif rendah (di bawah standar).

b) Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat, terutama di daerah pedesaan, masih relative rendah.

c) Pembanguanan yang belum merata pada berbagai daerah  sehingga memicu timbulnya kesenjangan sosial dan ekonomi, dimana hal ini berdampak terhada persaingan antara golongan yang berpenghasilan rendah, seolah-olah fasilitas dan kemajuan pembangunan pembangunan (termasuk perumahan) hanya dapat dinikmati oleh kaum yang berpenghasilan tinggi saja.

d) Situasi politik dan keamanan yang cenderung tidak stabil masyarakat untuk berinvestasi dan mengembangkan modal.

e) Inflasi yang tinggi yang menyebabkan naiknya harga bahan bangunan, yang berdampak dengan melambungnya harga rumah, baik untuk kategori rumah sederhana, menengah, maupun mewah. Untuk itu penyediaan fasilitas perumahan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan keluarga yang akan menempatinya, karena ekonomi keluarga yang satu dengan yang lain tidak sama.

3) Kelembagaan

Keberhasilan pembangunan perumahan dalam suatu wilayah, baik diperkotaan maupun di pedesaan, tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yag kondusif bagi terciptanya keberhasilan itu. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan memegang peranan pentig dalam setiap program pembangunan yang dijalankan. Apabila dikaji lebih jauh lagi tentang unsure pelaku pembangunan perumahan, maka peran swasta dalam hal ini pengembang (kontraktor) sangatlah menentukan terciptanya arah dan laju pembangunan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera dengan tercukupinya segala kebutuhan, termasuk kebutuhan perumahan.

Nilai lahan dan bangunan (skripsi dan tesis)

Nilai pasar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak setiap mengetahui, bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.

Menurut Walcot (1987) adapun Faktor-Faktor Nilai adalah

a) Kegunaan Kemampuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia,

b) Kelangkaan Kekurangan pasokan barang secara relatif terhadap permintaannya

c) Keinginan Keinginan pembeli atas sebuah barang untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan

d) Daya Beli Kemampuan dari individu atau kelompok untuk berpartisipasi di pasar dengan menyertakan uang tunai maupun sesuatu yang setara.

Dalam melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan pada suatu kawasan tentunya tidak lepas dari nilai yang melekat pada tanah dan bangunan tersebut berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga perlu dicermati perpaduan nilai antara keduanya.

a. Nilai lahan

Lahan atau tanah merupakan suatu sumber daya yang menyediakan ruangan (space) yang dapat mendukung semua kebutuhan makhluk hidup. Pada dasarnya ruangan yang disediakan sangat terbatas, sementara itu kebutuhan akan tanah mempunyai kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk kebutuhan perumahan, pertanian, industri dan lain sebagainya.

Hal inilah yang menuntut perkembangan teoritis nilai tanah. Nilai tanah mempunyai definisi atau pengertian bermacam-macam tergantung pada konteks dan tujuannya serta sudut pandangnya. Nilai tanah secara definisi diartikan sebagai kekuatan nilai dari tanah untuk dipertukarkan dengan barang lain. Sebagai contoh tanah yang mempunyai produktivitas rendah seperti tanah padang rumput relatif lebih rendah nilainya karena keterbatasan dalam penggunaannya. Sedangkan nilai pasar tanah didefinisikan sebagai harga (yang diukur dalam satuan uang) yang dikehendaki oleh penjual dan pembeli. Faktor non-manusia berkenaan dengan eksternalitas yang diterima oleh tanah tersebut. Jika eksternalitas bersifat positif, seperti dekat dengan pusat perekonomian, bebas banjir, kepadatan penduduk, dan adanya sarana jalan, maka tanah akan bernilai tinggi jika dibandingkan dengan tanah yang tidak menerima eksternalitas, meskipun luas dan bentuk tanah itu sama. Jika tanah menerima eksternalitas yang bersifat negatif, seperti dekat dengan sampah, jauh dari pusat kota/perekonomian, tidak bebas banjir, maka tanah akan bernilai rendah jika dibandingkan dengan tanah yang tidak menerima eksternalitas yang negative (Pearce and Turner 1990).

Nilai tanah dalam konteks pasar properti adalah nilai pasar wajar yaitu nilai yang ditentukan atau ditetapkan oleh pembeli yang ingin membeli sesuatu dan penjual ingin menjual sesuatu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam kondisi wajar tanpa ada tekanan dari pihak luar pada proses transaksi jual beli sehingga terjadi kemufakatan. Pembeli dan penjual mempunyai tenggang waktu yang cukup atas properti yang diperjualbelikan dan bertindak untuk kepentingan sendiri. Nilai pasar pada dasarnya mencerminkan harga yang terbaik atas suatu properti pada suatu waktu, tempat dan keadaan atau kondisi pasar tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian nilai menurut Eckert (1990) yang menyebutkan bahwa nilai merupakan suatu waktu yang menggambarkan harga atau nilai uang dari properti, barang atau jasa bagi pembeli dan penjual. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa nilai tanah adalah ukuran kemampuan tanah untuk menghasilkan atau memproduksi sesuatu secara langsung memberikan keuntungan ekonomis. Dalam konteks pasar properti nilai tanah sama dengan harga pasar tanah tersebut misalnya harga pasar tanah tinggi maka nilai tanahnya juga tinggi demikian pula sebaliknya.

b. Nilai bangunan

Dalam penentuan nilai bangunan yang dilakukan secara masal, maka pelaksanaan penilaian dimulai dengan penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). Untuk menyusun atau membuat DBKB digunakan metode survey kuantitas terhadap model bangunan yang dianggap dapat mewakili kelompok bangunan tersebut dan dinilai dengan dasar perhitungan analisis BOW. Biaya komponen bangunan perlu dikelompokkan kedalam biaya komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas bangunan.

Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Jual Lahan dan Bangunan Pada Perumahan Tipe Sederhana (Fahirah F., Armin Basong dan Hermansyah H. Tagala)

1) Komponen utama adalah komponen struktur rangka bangunan yang terdiri dari fondasi, plat lantai, kolom, balok, tangga, dinding geser. Struktur bangunan bawah tanah (basemen) dalam perhitungannya dikeluarkan dari struktur utama.

2) Komponen material adalah komponen pelapis (kulit) struktur rangka bangunan.

3) Komponen fasilitas adalah komponen pelengkap fungsi bangunan.

Nilai jual Objek Pajak (NJOP) bangunan ditentukan berdasarkan pada

1) Kelas/tipe/bintang dari bangunan,

2) Komponen utama bangunan,

3) Komponen material bangunan,

4) Komponen fasilitas bangunan,

5) Komponen fasilitas yang perlu disusutkan,

6) Penyusutan,

7) Komponen fasilitas yang tidak disusutkan, dan

8) Kapasitas dan letak (khusus untuk tangki).

Tingkat penyusutan bangunan berdasarkan umur efekif, keluasan dan kondisi bangunan. Umur efektif bangunan secara umum adalah sebagai berikut : Umur efektif= Tahun pajak – Tahun dibangun …………………………(1)

Bila tahun direnovasi terisi: Umur efektif = Tahun Pajak – Tahun Renovasi ………………………….(2) Untuk bangunan-bangunan bertingkat tinggi dan bangunanbangunan ekslusif lainnya sepeti gedung perkantoran, hotel, apartemen, dan lain-lain, penentuan umur efektifnya dapat dilihat pada persamaan: Umur efektif=1/3(Tahun pajak – Tahun dibangun + 2 (Tahun pajak – Tahun renovasi) …………………………….(3) Dalam penentuan nilai bangunan diperhitungkan faktor penyusutan. Faktor penyusutan ditentukan berdasarkan pengelompokan besarnya biaya pembuatan pengganti baru bangunan permeter persegi, umur efektif dan kondisi bangunan pada umumnya dan dituangkan dalam daftar penyusutan. (Direktorat jenderal pajak bumi dan bangunan, 1998)

Tanah dan Bangunan (skripsi dan tesis)

Tanah arti lahan (site) adalah permukaan daratan dengan kekayaan benda padat, cair dan gas, sedangkan tanah (soil) yang dimaksud dalam hal ini adalah benda yang berwujud padat, cair dan gas yang tersusun oleh bahan organik dan anorganik yang terdapat dalam tanah. Tanah banyak dijadikan sebagai barang investasi yang menguntung kan dan sekaligus mendorong untuk melakukan spekulasi karena di satu aspek ketersediaan lahan tersebut, sedangkan di aspek lain permintaan akan lahan semakin bertambah terus, sehingga mengakibatkan nilai tanah menjadi mahal terutama bila berdekatan dengan pusat-pusat kota (Eckert 1990). Tanah mempunyai kekuatan ekonomis di mana nilai atau harga tanah sangat tergantung pada penawaran dan permintaan. Dalam jangka pendek penawaran sangat inelastis, ini berarti harga tanah pada wilayah tertentu akan tergantung pada faktor permintaan, seperti kepadatan penduduk dan tingkat pertumbuhannya, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat serta kapasitas sistem transportasi dan tingkat suku bunga (Eckert 1990). Tanah dan bangunan sebagai benda yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia memiliki nilai yang membuatnya menjadi berarti bagi manusia. Nilai tanah dan bangunan bagi manusia dapat ditandai adanya 5 ciri tanah dan bangunan, yang dapat disingkat sebagai DUST + V (Marihot P. Siahaan 2003). Ciri ini meliputi adanya permintaan akan tanah dan bangunan (demand), adanya kegunaan tanah dan bangunan bagi pemiliknya (utility), tanah dan bangunan memiliki kelangkaan (scarcity), tanah dan bangunan dapat dipindahtangankan atau dialihkan (transferability), serta tanah dan bangunan dapat dinilai dengan uang (valuable)