Sikap Optimisme Masa Depan (skripsi dan tesis)

Orientasi masa depan adalah gambaran individu tentang dirinya dalam konteks masa depan, yang akan membantu individu mengarahkan dirinya  untuk mencapai sejumlah perubahan yang sistematis, guna meraih apa yang diinginkannya. Menurut Jari-Erik Nurmi (1991), orientasi masa depan ini terkait dengan harapan, tujuan, standar, ketertiban, rencana dan strategi yang akan dihadapi di masa depan. Orientasi masa depan merupakan fenomena kognitif motivasional yang kompleks yaitu antisipasi dan evaluasi diri di masa depan saat berinteraksi dengan lingkungan  (Trommsdorf, 1983). Kualitas motivasional dan afektif berkaitan dengan pemuasan kebutuhan bersifat subyektif, pernyataan sikap optimis atau pesimis, penilaian negatif atau positif, juga berkaitan dengan sistem nilai dan tujuan individu, yang tergambar dalam schemata mengenai diri dan lingkungannya.

Dalam kualitas motivasional  dan afeksinya, orientasi masa depan berkaitan dengan pemuasan kebutuhan subyektif, termasuk kecenderungan untuk mendekatkan atau menjauhkan diri dan bisa digambarkan dalam sikap yang lebih optimis atau pesimis, atau juga lebih positif atau negatif (Nurmi, 1989). Dengan adanya orientasi masa depan berarti individu telah melakukan antisipasi terhadap masalah yang mungkin timbul di masa depan (Nurmi, 1991)

Aspek kognitif terlihat dalam struktur antisipasi individu. Termasuk di dalamnya adalah lebih atau kurang diperluas terdiferensiasi, tepat, koheren dan/atau realistik. Selain itu, aspek kognitif membuat masa depan terlihat lebih atau kurang terkontrol, dan membuat orientasi masa depan individu dapat terfokus pada hal-hal yang memiliki sebab-sebab yang lebih internal atau eksternal

Menurut Poole, Cooney, Nurmi dan Green (dalam Raffaelli dan. Koller, 2005) bahwa setiap keputusan yang diambil oleh remaja  mulai memperhatikan masa depan, seperti;   pekerjaan di masa depan, pendidikan di masa depan, dan membangun keluarga di masa depan. Sebagai ruang lingkup orientasi masa depan remaja memberikan perhatian dan harapan yang terbentuk tentang masa depan, serta perencanaan untuk mewujudkannya, inilah yang dikenal dengan orientasi masa depan (OMD). Menurut Nurmi (dalam Steinberg, 2009) Orientasi masa depan merupakan gambaran yang dimiliki individu tentang dirinya dalam konteks masa depan. Gambaran ini memungkinkan individu untuk menentukan tujuan-tujuannya, dan mengevaluasi sejauh mana tujuan-tujuan tersebut dapat direalisasikan.

Intensitas Penggunaan Media Facebook (skripsi dan tesis)

Facebook merupakan aplikasi jejaring sosial online yang membuat penggunanya dapat menampilkan diri mereka dalam profil online, menambah “teman” yang dapat mem posting komentar serta saling melihat profil satu sama lain (Ellison, Steinfeld, et al, 2007). Para anggotanya juga dapat bergabung dengan grup virtual berbasis kesamaan minat, seperti kelas, hobi, minat, selera musik dan status hubungan romantis melalui profil mereka. Di Facebook, tingkat visibilitas untuk melihat profil pengguna lainnya cukup tinggi. Para pengguna yang merupakan bagian dari jaringan yang sama dapat bebas melihat profil satu sama lain, kecuali jika si pemilik profil memutuskan untuk menutup profil mereka, membatasi hanya dapat dilihat oleh lingkaran teman terdekat saja.

 Seperti yang dikutip dalam Ellison, Steinfeld & Lampe (2007), sebagian besar riset awalmengenai komunitas online berasumsi bahwa individu menggunakan situs jejaring sosial untuk  berhubungan dengan orang lain di luar kelompok sosial dan lokasi tempat mereka berada. Media jejaring sosial membebaskan penggunanya untuk membentuk komunitas dalam berbagikesamaan minat, berbagi lokasi geografis (Wellman, Salaff, Dimitrova, Garton, Gulia, dan Haythornthwaite, 1996). Pengukuran mengenai penggunaan Internet yang diadaptasi dari LaRose, Lai, Lange, Love, danWu (2005) dalam Ellison, Steinfeld & Lampe (2007) yang diaplikasikan dalam penelitian inidiantaranya meliputi: (1) intensitas penggunaan, seperti durasi/frekuensi, jumlah waktu yangdihabiskan serta berapa jumlah teman yang dimiliki, (2) alasan/motivasi penggunaan (mis.apakah untuk bertemu orang baru, atau memperkuat hubungan), serta (3) preferensi dan fungsi dari situs jejaring sosial tersebut

Beberapa konsep awal dari pendekatan ini adalah apa yang dikemukakan oleh Blumler (1979)dalam mengidentifikasi makna konsep “aktivitas” dapat dilihat dari sejumlah faktor, yaitu: (1) utility (kegunaan), (2) intentionality (motivasi/tujuan penggunaan, (3)  selectivity (pemilihan dan minat), (4) imperviousness to influence (penolakan terhadap pengaruh). McQuail, Blumler dan Brown (1972) mengemukakan bahwa beberapa kategori “uses of themedia” adalah: (1) sexual arousal (membangkitkan seks), (2) emotional release (pelepasan emosi), (3)  filling time (pengisi waktu), (4)  getting intrinsic culture/aesthetic enjoyment (menikmati budaya), (5) relaxing  (relaksasi), (6) escaping from problems (pelepasan diri dari masalah) dan (7)having a substitute for real-life companinionship (pengganti/substitusi pertemanan di dunia nyata) (Baran, 2000).

Hubungan Antara Religiusitas dan Kebahagiaan Hidup (skripsi dan tesis)

 

Religiusitas merupakan nilai yang mempunyai dimensi paling luas yang tidak hanya menyangkut masalah dengan Tuhan-Nya namun juga masalah hubungan dengan makluknya-Nya.. Religiusitas sendiri diartikan sebagai merupakan ketaatan seseorang terhadap agama yang dianutnya. Religiusitas juga diartikan sebagai ukuran seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa besar pelaksanaan akidah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya, sehingga religiusitas dapat diartikan sebagai kualitas keagamaan. Dimensi dalam religiusitas adalah dimensi keyakinan, dimensi peribadatan atau praktek agama, dimensi pengetahuan agama, dimensi penghayatan, dimensi pengamalan.

Religi atau agama merupakan salah satu aspek penting dan harus diperhatikan dalam melihat individu dan kelompoknya. Apalagi jika yang harus dianalisa adalah masyarakat timur yang tidak pernah lepas dari mitos, mistis, mitologi, dan segala sesuatu yang bagi masyarakat ilmiah disebut irasional. Oleh karena bersifat irasional, maka persepsi tentang agama dan interpretasinya pun akan sangat subjektif bagi tiap individu, meskipun tetap memiliki benang merah dengan lingkungannya (entah yang seagama maupun yang tidak). Religiusitas menurut Alport dan Ross (Wicaksono dan Meiyanto, 2003) memiliki dua aspek oroentasi yaitu orientasi religius instrinsik (instrinsic religious) dan orientasi religius ekstrinsik (extrinsic religious). Orientasi religious instrinsik menunjuk kepada bagaimana individu “menghidupkan” agamanya (lives his/her religion) sedangkan orientasi religius ekstrinsik menunjuk kepada bagaimana individu “menggunakan” agamanya (uses his/her religion). Singkatnya orientasi religius instrinsik melihat setiap kejadian melalui kacamata religius, sehingga tercipta makna Donahue (Wicaksono dan Meiyanto, 2003). Sebaliknya orientasi religius ekstrinsik lebih menekankan pada konsekuensi emosional dan sosial Swanson dan Byrd (Wicaksono dan Meiyanto, 2003). Sementara itu dapat diamati munculnya fenomena yang menarik, yakni kecenderungan semakin meningkatnya religiusitas. Keinginan masyarakat Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas terutama pada sekitar dua dekade terakhir ini. Kecenderungan ini didapat pada hampir setiap besar, terutama pada agama Islam. Nampaknya kini semakin banyak yang menyadari bahwa agama atau religiusitas merupakan jawaban paling tepat untuk menyelamatkan jiwa manusia dari kepenganggapan sosial-psikologis yang ditimbulkan oleh gelombang besar modernisasi, agama dipandang sebagai alternatif pemecahan terbaik bagi berbagai persoalan kehidupan modern yang mereka hadapi (Kisbiyah, 1992).

Tentu akan menjadi permasalahan yang sangat besar ketika harus mengukur suatu nilai/persepsi/norma yang memiliki aspek subjektivitas dan irasional, misalnya untuk mengukur religiusitas seseorang. Sejauh ini teori yang paling bisa menjawab menurut peneliti untuk bisa melakukan pengukuran terhadap aspek religiusitas seseorang adalah teori yang dikemukakan oleh Glock & Stark.

Religiusitas dan kebehagiaan hidup secara tidak langsung terkait karena hal itu bisa membuat manusia mengetahui sejauh mana mereka bisa menghargai hidup dan memanfaatkan hidupnya dengan berperilaku dan berbuat sesuai dengan ajaran agamanya. Secara tidak langsung agama dapat menjadikan seseorang sadar akan makna hidup dan bagaimana mereka untuk berbuat lebih baik untuk masa depan hidupnya dalam meraih prestasi. Seorang religius adalah individu yang mengerti akan hidup dan kehidupan secara lebih dalam arti lahiriah semata, yang bergerak dari dimensi vertikal kehidupan dan mentransenden hidup ini Tillich (Rini Lestari dan Purwati, 2002).

Selligman (2002) menyatakan bahwa nilai moral dalam agama menjadi hal yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah psikologi yaitu dengan cara membantu emosi positif sehingga individu akan lebih mudah dalam mencapai kebahagiaan. Menurut teori top-down, hubungan antara pengamalan ajaran agama dan kebahagiaan menjadi positif apabila agama sudah terwujud dalam kegiatan sehari-hari. Ajaran Islam mendahulukan penguasaan pengetahuan agama sebelum melakukan aktivitas keagamaan. Individu muslim yang menuntut ilmu bergembira karena akan memperoleh pahala baik di dunia maupun di akherat. Siswa menjadi tidak buta terutama masalah moral agama dan mempunyai benteng untuk menghadapi gejolak jiwa yang tidak mengenakkan. Secara umum penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang dirasakan bermanfaat untuk siswa akan berpengaruh positif terhadap kepuasaan hidup dan afek remaja Islam. Dengan demikian maka pemahaman nilai agama yang tinggi pada remaja akan membantu remaja dalam mencapai kebahagiaan dalam hidup.

Dimensi Religiusitas (skripsi dan tesis)

Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia, aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah) saja, tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan lahir. Oleh karenanya menurut Shihab (1992) bahwa agama meliputi tiga persoalan pokok yaitu tata keyakinan, tata peribadatan dan kaidah.

Adapun untuk mengetahui tinggi rendahnya tingkat religiusitas seseorang, dapat dilihat dari ekspresi keagamaannya yaitu terhadap kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya serta menjadikan nilai-nilai dalam bersikap dan bertingkah laku merupakan ciri dari kematangan beragamanya. Jadi kematangan beragama terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati  serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang menganut suatu agama karena menurut keyakinannya agama tersebut yang baik, karena itu ia berusaha menjadi penganut yang baik. Keyakinan itu ditampilkannya dalam setiap tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap agamanya” (Mangun Wijaya, 1982).

Beberapa dimensi yang dapat dijadikan sebagai indikator nilai pemahaman mengenai pengetahuan dalam agama menurut rumusan (Ancok dan Suroso, 2008), yaitu :

  1. Ideological Dimension (Dimensi Keyakinan), yaitu tingkatan sejauhmana orang menerima hal-hal yang dogmatik di dalam agamanya. Misalnya apakah seseorang yang beragama percaya tentang adanya malaikat, surga, neraka dan lain-lain yang bersifat dogmatik.
  2. Ritual Dimension (Dimensi Peribadatan atau Praktek Agama), yaitu tingkatan sejauhmana orang mengerjakan kewajiban ritual agamanya. Misalnya shalat, puasa, zakat dan lain-lain.
  3. Intellectual Involvement (Dimensi Pengetahuan Agama), yaitu sejauhmana seseorang mengetahui tentang ajaran agamanya. Misalnya mengetahui makna dari Idul Fitri.
  4. Experiental Dimension (Dimensi Penghayatan), yaitu dimensi yang berisikan pengalaman-pengalaman unik dan spektakuler yang merupakan keajaiban yang datang dari Tuhan. Misal apakah seseorang pernah dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, merasakan bahwa doanya dikabulkan Tuhan atau pernah merasakan bahwa jiwanya selamat dari bahaya karena pertolongan Tuhan, dan lain-lain.
  5. Consequential Dimension (Dimensi Pengamalan), yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasikan oleh ajaran agamanya.

Menurut Ancok dan Suroso (2008) rumusan Glock dan Stark diatas mempunyai kesesuaian dengan Islam, sehingga ia membaginya juga dalam lima dimensi yaitu :

  1. Dimensi Akidah atau iman, yaitu mencakup keyakinan dan hubungan manusia dengan Tuhan, malaikat, kitab suci, nabi, hari akhir serta qadha dan qadar. Iman adalah segi teoritis yang pertama-tama dipercayai dengan suatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh keragu-raguan dan prasangka.
  2. Dimensi Ibadah, yaitu sejauh mana tingkat frekuensi, intensitas pelaksanaan ibadah seseorang. Dimensi ini mencakup pelaksanaan shalat, puasa, zakat dan haji. Secara umum ibadah berarti bakti manusia  kepada Allah SWT karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Beribadah dengan menyembah Allah berarti memusatkan penyembahan kepada Allah semata, tidak ada yang disembah dan mengabdikan diri kecuali kepada-Nya. Pengabdian berarti penyerahan mutlak dan kepatuhan sepenuhnya secara lahir dan batin bagi manusia kepada kehendak ilahi, itu semua dilakukan dengan kesadaran baik dalam hubungan secara vertical maupun secara horizontal.
  3. Dimensi Ihsan, yaitu mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar perintah Tuhan, keyakinan menerima balasan, perasaan dekat dengan Tuhan dan dorongan melaksanakan perintah agama.
  4. Dimensi Ilmu, yaitu tingkatan seberapa jauh pengetahuan seseorang tentang ajaran agamanya. Yang dimaksud dengan ilmu adalah segala macam ilmu yang dibutuhkan manusia dalam hidupnya, baik kebutuhan duniawi maupun ukhrowi. Ilmu adalah kehidupan hati dari kebutaan, cahaya mata dari kezaliman dan kekuatan tubuh dari kelemahan. Dengan ilmu seorang hamba akan sampai pada kedudukan orang-orang baik dan tingkatan yang paling tinggi. Ilmu adalah pemimpin dan pengamalan adalah pengikutnya. Ilmu diilhamkan kepada orang-orang yang berbahagia dan diharamkan bagi orang-orang yang celaka.
  5. Dimensi Amal, yaitu meliputi bagaimana pengamalan keempat diatas ditunjukkan dalam tingkah laku seseorang. Dimensi ini menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pedagang.

Tingkat religiusitas seseorang tidak dapat lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi di sekitarnya, karena manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam interaksi tersebut terjadi saling mempengaruhi antara hubungan manusia dengan lingkungannya.

Pengertian Religiusitas (skripsi dan tesis)

Religiusitas berasal dari bahasa latin religio yang berarti agama; kesalehan; jiwa keagamaan. Henkten Nopel mengartikan religiusitas sebagai keberagaman, tingkah laku keagamaan, karena religiusitas berkaitan dengan erat dengan segala hal tentang agama (Henkten, 1994). Dalam pengertian lain Religi berakar dari kata religare berarti mengikat yaitu merujukkan pada hal yang dirasakan sangat dalam, yang bersentuhan dengan keinginan seseorang yang menumbuhkan ketaatan dan memberikan imbalan atau mengikat seseorang dalam suatu masyarakat (Nashori, 2002).

Religiusitas secara umum dapat dikaitkan dengan agama oleh karenanya pengertian dari religiusitas dapat dirujukkan pada pengertian agama. Agama sendiri dapat diartikan sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai dan sistem perilaku yang terlembagakan yang semuanya berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai sesuatu yang paling maknawi (ultimate meaning) (Ancok dan Suroso, 2009). Sedangkan Shihab (1992) menyatakan bahwa agama adalah ketetapan illahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya utnuk menjadi pedoman manusia sementara Shihab (1992) menyimpulkan bahwa agama adalah hubungan antara makhluk dengan khaliknya yang terwujud dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukan dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya.

Angket Kepuasan Hidup (Life Satifaction’s Scale) (skripsi dan tesis)

Pengukuran kepuasaan hidup didasarkan pada Student’s Life Satifactions Scale oleh Diener. Secara singkat maka diungkapkan bahwa Life Satifaction scale merupakan penilaian individu remaja terhadap segala peristiwa yang dialami dengan harapan dan keinginannya  yang terdiri atas :

Angket kepuasan hidup berjumlah 37 item. Pembagiannya adalah kepuasan terhadap diri 8 item, kepuasan terhadap keluarga 8 item, kepuasan terhadap sekolah 6 item, kepuasan terhadap kawan 9 item dan kepuasan terhadap lingkungan 6 item adapun interval angket ini berkisar antara sangat puas dan sangat tidak puas dengan skala penilaian berkisar antara 1 sampai 5

  1. Kepuasan terhadap diri sendiri

Kepuasan terhadap diri sendiri merupakan upaya untuk mengkaji bagaimana seseorang memandang diri sendiri. Hal ini diungkapkan dengan kata-kata yang paling sering digunakan untuk menggambarkan diri sendiri baik dalam afek positif maupun negatif

  1. Kepuasan terhadap keluarga

Keluarga sebagai lingkungan terdekat seorang individu memiliki peran penting dalam diri seorangindividu memandang kepuasan hidup. Oleh karenanya dalam penguukuran kebahagiaan hidup maka digunakan sebagai upaya seseorang untuk menggambarkan kepuasaan hidup dipandang dari dirinya melihat peranan keluarga. Hal ini digambarkan melalui kata-kata yang merujuk pada pandangan seeorang mengenai keluarga.

  1. Kepuasan terhadap kawan,  sekolah dan lingkungan masyarakat

Lingkungan remaja termasuk diantaranya adalah teman dan sekolah merupakan kondisi di sekitar si remaja yang ikut mempengaruhi bagaimana dalam emandang kepuasan hdiup. Lingkungan dimasukkan sebagai tempat dimana si remaja melakukan hubungan sosial serta mendapatkan berbagai pemuhan kebutuhan hidupnya misalkan sumber keuangan, kesempatan untuk mendapatkan informasi baru dan keterampilan tertentu, peran serta dan kesempatan untuk rekreasi atau aktivitas santai, lingkungan rumah, kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan dan sosial, serta transportasi. Oleh karenanya mengkaji mengenai lingkungan sangat penting untuk mengungkap bagaimana seorang remaja menggambarkan kebahagiaan hidup.

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) (skripsi dan tesis)

PANAS terdiri dari dua sub skala yaitu skala yang mengukur perasaan positif dan skala yang mengukur perasaan negatif. Skala perasaan positif terdiri dari 22 item dan skala perasaan negatif terdiri dari 15 item. Item di nilai berdasarkan 5 kategori nilai yang mrupakan tingkatan respon dari tidak sama sekali sampai sangat merasakan. Skala perasaan negatif meliputi item jengkel, bermusuhan, mudah marah, takut, malu, dan bersalah. Sedangkan skala perasaan negatif terdiri dari item bersemangat, bangga, waspada, ditentukan, perhatian, dan aktif (Watson, D., L. Clark and A. Tellegen: 1988)

Komponen Kebahagiaan (skripsi dan tesis)

Diener (2000) dan Myer (2000), menyebut happiness adalah evaluasi manusia secara kognitif dan afektif terhadap kehidupan mereka. Dua bentuk evaluasi ini menjadi komponen kebahagiaan. Komponen kognitif sering disebut dengan kepuasan hidup dan komponen afektif sering disebut dengan afek. Untuk penjabaran yang lebih terperinci mengenai komponen kebahagian maka akan diuraiakan sebagai berikut:

  1.   Afek

Perasaan (feeling) dan emosi (emotion) merupakan bagian integral dari pengalaman manusia. Istilah perasaan mengarah pada macam-macam emosi dalam aktivitas keseharian (Tellegen et al., 1988). Selanjutnya Tellegen et al., menyatakan bahwa setiap pengalaman emosional akan berkaitan dengan aspek afektif atau feeling-tone, yang dapat bervariasi antara sangat menyenangkan sampai dengan sangat tidak menyenangkan. Afek dengan demikian berkaitan erat dengan emosi. Pengaruh emosi akan dapat dilihat melalui parameter fisiologis, gerak mental atau observasi perilaku (Cacioppo et al., 1999).

Uraian di atas menunjukkan bahwa afek adalah gambaran perasaan, suasana hati dan emosi secara keseluruhan yang menyertai kesadaran dan dapat bervariasi antara sangat menyenangkan sampai sangat tidak menyenangkan. Afek yang menyenangkan sering disebut dengan afek positif dan afek yang tidak menyenangkan disebut afek negatif. Dalam penelitian ini dapat digunakan untuk mengkaji komponen afek  sehingga mengetahui kondisi remaja baik yang sedang mengalami afek positif maupun afek negative.

Penelitian Costa dan McCrae (1980) menyimpulkan bahwa dua kecenderungan perilaku manusia, yaitu kecepatan dan kekuatan berhubungan dengan afek positif dan tidak berhubungan dengan afek negatif. Tellegen et al. (1988) menyebut 10 kata sifat yang memiliki daya ungkap terhadap afek positif. Sepuluh kata sifat adalah attentive (penuh perhatian), interested (berminat), alert (siaga atau waspada), excited (bergairah), enthusiastic (antusias), inspired (terinspirasi), proud (bangga), strong (kuat), active (aktif), dan determined (teguh pendirian).

Afek negatif menunjuk pada pengertian adanya ketegangan dan ketidaknyamanan sebagai akibat dari macam-macam mood yang tidak mengenakkan seperti marah, direndahkan, tidak disukai, rasa bersalah, takut, dan gelisah (Tellegen et al., 1988). Pendapat serupa dikemukakan oleh Costa dan McCrae (1980) bahwa emosionalitas, kemarahan dan lemahnya kontrol berhubungan dengan afek negatif yang tinggi. Kata-kata sifat untuk mengetahui afek negatif seseorang adalah distressed (tegang), upset (kecewa), guilty (rasa bersalah), scared (ngeri), hostile (bermusuhan), irritable (mudah tersinggung), ashamed (malu), jittery (gugup), nervous (gelisah), dan affraid (takut) (Tellegen et al., 1988). Menurut Costa dan McCrae (1980), afek positif dan afek negatif saling berdiri sendiri dalam mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Sepuluh kata sifat yang menunjukkan afek positif dan sepuluh kata sifat yang menunjukkan afek negatif tersebut dimodifikasi seperlunya dalam penelitian ini. Tujuannya adalah agar lebih dipahami subjek dan agar lebih mengungkapkan afeksinya.

  1. Kepuasan Hidup

Terdapat berbagai pendapat mengenai pengertian kepuasan hidup. Hurlock (1997) menyatakan bahwa kepuasan hidup adalah keadaan bahagia dan adanya kepuasan hati yang merupakan kondisi yang menyenangkan yang timbul bila kebutuhan dan harapan tertentu individu terpenuhi. Diener (1984) mengemukakan bahwa kepuasan hidup mencerminkan kondisi kehidupan yang diwarnai oleh perasaan senang tentang pengalaman masa lampau, sekarang dan gambaran yang akan datang. Diener (2000) juga menekankan bahwa kepuasan hidup akan tercapai jika terdapat kesesuaian antara apa yang dicita-citakan seseorang dengan kenyataan yang dihadapi sekarang, baik itu menyangkut prestasi atau dimensi kehidupan yang lain seperti kepuasan terhadap keluarga, kepuasan terhadap perkawinan, kepuasan terhadap sekolah dan kepuasan terhadap kawan. Kepuasan hidup ini dicerminkan dengan optimisme diri yang dimiliki oleh individu (Seligman, 2002).

Dalam penelitian ini kepuasan hidup diartikan sebagai evaluasi kognitif individu dalam menikmati pengalaman-pengalamannya di masa lalu dan sekarang.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebahagiaan (skripsi dan tesis)

Berdasarkan uraian di bawah ini maka diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor eksternal dan internal. Penghasilan, kesehatan, bentuk tubuh, dan faktor demografis (usia, jenis kelamin dan pendidikan) merupakan faktor eksternal sementara temperamen, nilai-nilai hidup yang ada pada diri manusia dan kepribadian merupakan faktor internal.

  1. Penghasilan

Daerah bottom-up yang sering dieksplorasi dan dipercaya berpengaruh besar adalah kekayaan. Pada awalnya banyak pemerintah mengira bahwa kebahagiaan akan meningkat dengan meningkatnya pendapatan (materi). Perkiraan ini membuat banyak negara, berusaha keras meningkatkan kepemilikan materi. Kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian ternyata tidak demikian (Boven Iet al., 2003). Orang Amerika sekarang memperoleh Dollar dua kali lipat dibandingkan tahun 1957, individu yang menyatakan sangat bahagia ternyata turun dari 35 % ke 29 %. Depresi meningkat menjadi 10 lipat, bunuh diri di kalangan remaja menjaadi tiga kali lipat (Myers, 2000). Hal ini merupakan salah satu contoh dari banyak penelitian yang pernah dilakukan. Penelitian terhadap remaja, yang miskin, kelas menengah atas dan kelas atas menunjukkan bahwa mereka yang miskin menunjukkan kebahagiaan yang tinggi. Pengukuran dilakukan beberpa kali dalam sehari selama tiga tahun (Csikszentmhalyi, 1999).

  1. Usia

Usia merupakan faktor yang diperkirakan turut mempengaruhi keadaan kebahagiaan individu. Penelitian Converse dan Robinson (dalam Diener et al., 1999) yang membandingkan antara siswa-siswa usia sekolah (6-17 tahun) menunjukkan bahwa siswa-siswa sekolah mempunyai ketidakpuasan yang lebih besar dibanding orang dewasa.

  1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan atau pengetahuan materi pelajaran tertentu merupakan salah satu faktor penentu status sosial yang akan mempengaruhi kebahagiaan individu. Bahkan skor dalam pelajaran diasumsikan merupakan kriteria status sosial bagi siswa-siswa sekolah.

  1. Budaya

Individu yang tinggal dalam budaya koletivistik mempunyai pandangan yang berbeda dengan budaya individualistik tentang apa yang membuat orang bahagia (Suh et al., 1998). Secara lebih rinci, Suh et al. (1998) dan Diener et al. (2001) menjelaskan bahwa dalam budaya kolektivistik, orang cenderung menilai kebahagiaan sesuai dengan norma. Ia cenderung mengorbankan kebahagiaan pribadi demi kebahagiaan orang banyak (Diener, 2000). Individu yang tinggal dalam budaya individualistik, afek dan self-esteem lebih berpengaruh terhadap kepuasan hidup.

  1. Agama

Sebenarnya penelitian agama dalam psikologi cukup penting (McCrae, 1999). APA mempunyai devisi khusus yang berkaitan dengan agama. Penelitian agama dan kebahagiaan untuk agama-agama tertentu pernah dilakukan (Diener et al., 1999). Agama-agama yang bersifat komunal seperti Nasrani, Yahudi dan Islam berpotensi untuk meningkatkan kebahagiaan individu. Ketiga agama ini mempunyai kegiatan keagamaan yang mempunyai kesamaan. Mereka mempunyai tempat ibadah tertentu dan pada saat-saat tertentu melakukan acara-acara yang dihadiri oleh pemeluknya. Beberapa ajaran lain yang berasal dari agama-agama tersebut yang berpotensi untuk meningkatkan kebahagiaan adalah kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati, adanya surga dan takdir (segala sesuatu yang telah ditentukan terhadap seseorang mempunyai arti yang positif bagi individu tersebut) (Diener et al., 1999).

Teori-teori Kebahagiaan (skripsi dan tesis)

  1. Teori bottom-up

Diener (1984) membedakan antara proses top-down dan bottom-up yang mempengaruhi kebahagiaan adalah peristiwa-peristiwa luar, situasi, dan pengaruh demografis. Dengan demikian maka dalam teori ini akan melihat bahwa kebahagian dipengaruhi oleh semua peristiwa yang dialami oleh individu itu sendiri.

  1. Teori top-down

Teori top-down menerangkan variabilitas kebahagiaan dengan melihat struktur dalam diri seseorang yang menentukan bagaimana peristiwa dan lingkungan dipandang. Teori top-down menyatakan bahwa manusia agar dapat hidup puas dan bahagia harus ada tuntunan yang positif dalam diri manusia yang terwujud dalam kepuasan hidup dan perilaku yang positif seperti cara memandang atau membandingkan diri. Dalam teori ini maka kebahagiaan hidup dipandang sebagai upaya individu memandang apa yang telah dilakukan sebagai bagian dari kebahagian hidup.

  1. Teori Kegiatan (flow)

Teori ini menyatakan bahwa kebahagiaan merupakan hasil samping (by product) kegiatan menusia (Diener, 1984). Misalnya individu yang memberikan pertolongan terhadap orang yang sangat susah atau terjepit dalam peristiwa kebakaran, dapat meningkatkan kebahagiaan pada pelakunya (Haidt, 2003).

Tema yang sering muncul dalam teori kegiatan atau aktivitas adalah kesadaran diri (self awareness) akan mengurangi kebahagiaan. (Csikszentmhalyi dan Figurski dalam Diener, 1984). Menurut pendekatan ini seseorang harus berkonsentrasi pada aktivitas atau kegiatan dan kebahagiaan akan meningkat dengan sendirinya sebagai hasil samping.

Csikszentmhalyi (1999) memberi nama teori kegiatan dengan teori flow. Kegiatan akan nampak menggembirakan bila kegiatan tersebut memberikan tantangan yang sesuai atau sebanding dengan tingkat kemampuan individu. Kegiatan jika terlalu mudah maka akan muncul kebosanan, bila terlalu sulit, kecemasan akan muncul. Individu yang akan ditingkatkan kebahagiaannya perlu memperoleh kegiatan yang sesuai dengan kemampuan optimalnya.

  1. Teori Senang dan Susah

Suatu hal yang telah diketahui umum adalah bahwa orang yang ingin bahagia harus mengalami kesusahan terlebih dahulu. Peribahasa mengatakan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Diener (1984) memberikan alasan mengapa keadaan bahagia dan tidak bahagia harus dikaitkan. Ia merujuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Diener, Larsen, Levine, dan Emmons, bahwa orang yang mengalami kebahagiaan secara mendalam adalah mereka yang mengalami emosi negatif yang mendalam.

  1. Teori Perbandingan

Teori ini menyatakan bahwa kebahagiaan merupakan hasil dari suatu perbandingan antara beberapa standar dan kondisi aktual. Jika kondisi aktual melebihi standar maka akan muncul rasa senang. Bila dihubungkan dengan kepuasan hidup, perbandingan mungkin dilakukan secara sadar, sedang bila dihubungkan afek, perbandingan dengan suatu standar mungkin terjadi secara tidak sadar. Apabila ia merasa lebih baik dari orang lain ia akan bahagia. Dalam teori adaptasi, orang menggunakan masa lalu sebagai standar. Jika saat ini kondisi seseorang lebih baik dari masa lalu, orang akan bahagia (Brickman et al., 1978).

Pengertian Kebahagiaan Hidup (skripsi dan tesis)

Kebahagiaan saat ini merupakan salah satu topik yang cukup hangat dibicarakan para ahli psikologi dengan label kesehjateraan subjektif (Happiness). Penelitian tentang kebahagiaan dalam jurnal-jurnal yang terbit kemudian tidak selalu konsisten dengan istilah keehjteraan subjektif. Istilah bahagia (happy) dan kebahagiaan (happiness) masih sering dipakai dalam banyak penelitian. Dalam psikologi positif kebahagiaan menjadi salah satu pusat perhatian karena kebahagiaan banyak berkaitan dengan perilaku positif yang selalu didambakan oleh masyarakat.

Menurut Diener (2000) kebahagiaan dapat didefinisikan sebagai evaluasi kognitif dan efketif terhadap kehidupannya. Evaluasi kognitif orang yang bahagia berupa kepuasan hidup yang tinggi, evaluasi afektifnya adalah banyaknya afek positif dan sedikitnya afek negatif yang dirasakan. Istilah kebahagiaan menurut Diener (2000) dan Myer (2000), dan sejumlah psikolog sosial menyebut happiness sebagai “ilmu pengetahuan tentang kebahagiaan (science of happiness)”. Mereka menyatakan bahwa kebahagiaan adalah evaluasi manusia secara kognitif dan afektif terhadap kehidupan mereka. Dua bentuk evaluasi ini menjadi komponen kebahagiaan. Komponen kognitif sering disebut dengan kepuasan hidup dan komponen afektif sering disebut dengan afek.

Menurut Kartono (2003) kebahagiaan atau happiness adalah suatu keadaan puas secara umum dari organisme terutama jika bisa mendukung secara konsisten-cocok pernyataan-pernyataan lisannya atau pada kasus manusia dengan tingkah laku yang dapat diekspresikan keluar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) kebahagiaan berasal dari kata bahagia yang berarti keadaan atau perasaan senang dan tentram atau bebas dari segala yang menyusahkan. Kebahagiaan sendiri memiliki arti kesenangan dan ketentraman hidup atau lahir batin, keberuntungan, kemujuran yang bersifat lahir batin

Pengertian Kualitas Pelayanan (skripsi dan tesis)

Kualitas pelayanan merupakan konsep yang abstrak dan sulit dipahami, karena kualitas pelayanan mempunyai kaeakteristik tidak berwujud, bervariasi, tidak tahan lama, serta produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan ( Fandy Tjiptono, 2002 ). Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang diharapkan dan pelayanan yang diterima. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan.
Apabila jasa yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik atau memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika kualitas pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk atau tidak memuaskan. Maka, baik tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.
Persepsi terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa. Sedangkan harapan terhadap kualitas pelayanan merupakan keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli suatu produk. Persepsi kualitas yang baik diperoleh bila kualitas yang dialami memenuhi harapan pelanggan. Bila harapan pelanggan tidak terealisir, maka persepsi kualitas total akan rendah. Kualitas yang diharapkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yakni komunikasi pasar, komunikasi gethok tular, citra korporasi, dan kebutuhan pelanggan. Komunikasi pasar meliputi periklanan dan promosi penjualan yang secara langsung berada dalam kendali perusahaan. Sedang faktor gethok tular dan citra hanya dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan . Dampak eksternal bisa berpengaruh terhadap kedua faktor ini. Akan tetapi pada dasarnya, keduanya merupakan fungsi dari kinerja masa lalu perusahaan jasa, yang didukung oleh faktor lain seperti iklan. Selain itu, kebutuhan pelanggan juga mempengaruhi harapannya

Faktor-faktor Yang Menentukan Tingkat Kepuasan (skripsi dan tesis)

Menurut Lupiyoadi (2001), terdapat lima faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan, yaitu
1. Kualitas produk
Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Konsumen yang rasional selalu menuntut produk yang berkualitas untuk setiap pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh produk tersebut. Dalam hal ini kualitas produk yang baik akan memberikan nilai tambah di benak konsumen.
2. Kualitas pelayanan
Kualitas pelayanan di bidang jasa terjadi jika pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Pelanggan yang puas akan menunjukkan kemungkinan untuk kembali membeli produk yang sama. Pelanggan yang puas cenderung akan memberikan persepsi yang positif terhadap produk perusahaan.
3. Emosional
Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merk tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap merek tertentu.
4. Harga
Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akamn
Ekomaks Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 MINAT MASYARAKAT DALAM…….. 7
memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya.
5. Biaya
Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, cenderung puas terhadap produk atau jasa itu.

Pengertian Kepuasan Pelanggan (skripsi dan tesis)

Persaingan antar perusahaan pembiayaan semakin ketat. Faktor kepuasan pelanggan menjadi perhatian yang serius. Kepuasan pelanggan merupakan aspek penting dalam rangka bertahan dalam persaingan bisnis. Kepuasan atau ketidak puasan pelanggan adalah tanggapan pelanggan terhadap evaluasi ketidak sesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja nyata produk yang dirasakan setelah pemakaian. Jadi kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik , keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Jika kualitas pelayanan beada di bawah harapan, pelanggan merasa tidak puas. Jika kualitas pelayanan melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa puas atau senang.
Ellys L Pembayun ( 1998 ), menyebutkan bahwa salah satu strategi dan pendekatan dalam meraih kesuksesan yang profesional dan proporsional adalah dengan melakukan adil layanan yaitu pelayanan paripurna yang merupakan syarat mutlak bagi organisasi yang bergerak dalam dunia bisnis. Pelayanan yang didasarkan pada pengetahuan sangat penting, mengingat pengalaman yang dimiliki seseorang belum tentu dapat membantu efektivitas pelayanan profesional, karena pengalaman seseorang belum tentu benar dan dapat diterapkan pada semua orang.
Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpusat pada pelanggan. Pelanggan mempunyai kebutuhan dan harapan tertentu atas kualitas pelayanan yang diberikan

Pengertian Pemasaran Jasa (skripsi dan tesis)

Pada era globalisasi ini maka perkembangan dunis bisnis menuntut kinerja yang sempurna dari proses yang dijalankan oleh perusahaan. Pemasaran tidak lagi dipandang sebagai bagian yang terpisah dari organisasi yang hanya berperan sebagai bagian yang hanya menjual suatu produk saja. Perkembangan konsep pemasaran tidak terlepas dari fungsi-fungsi organisasi yang lain. Pemasaran yang tidak efektif akan membahayakan bisnis karena akan menimbulkan ketidak puasan konsumen.
Menurut Yazzid (1999), pemasaran jasa adalah perencanaan yang bergerak dari fokus transaksi menjadi hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Menurut Rambat Lupiyoadi ( 2001 ), pemasaran jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip ingatible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.
Sedangkan menurut Umar ( 2002 ) pemasaran jasa adalah pemasaran yang bersifat ingatible dan immaterial dan dilakukan pada saat konsumen berhadapan dengan produsen. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran jasa adalah suatu tindakan yang ditawarkan pihak produsen ke
konsumen dalam arti jasa yang diberikan tidak dapat dilihat, dirasa, didengar atau diraba sebelum dibeli atau dikonsumsi.

Minat Pembelian Ulang (skripsi dan tesis)

Pembelian ulang ( repeat purchase ) adalah : kegiatan pembelian yang dilakukan lebih dari satu kali atau beberapa kali. Kepuasan yang diperoleh seorang konsumen, dapat mendorong ia melakukan pembelian ulang (repeat purchase), menjadi loyal terhadap produk tersebut atau loyal terhadap toko tempat dia membeli barang tersebut sehingga konsumen dapat menceritakan hal-hal baik kepada orang lain. Perilaku pembelian ulang itu sangat berhubungan dengan konsep dari brand loyalty, dimana kebanyakan perusahaan mendukung karena hal ini memiliki kontribusi yang besar untuk kestabilan yang baik didalam marketplace.Pentingnya mengukut minat beli kembali pelanggan untuk mengetahui keinginan pelanggan yang tetap setia/meninggalkan suatu barang/jasa. Konsumen yang merasa senang dan puas akan barang/jasa yang telah dibelinya, akan berpikir untuk membeli ulang kembali barang/jasa tersebut. Pembelian yang berulang akan membuat konsumen menjadi loyal terhadap suatu barang/jasa.

Faktor-faktor Yang mempengaruhi Minat Beli Konsumen (skripsi dan tesis)

Swastha dan Irawan (2001) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi minat membeli berhubungan dengan perasaan dan emosi. Bila seseorang merasa senang dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat minat membeli, ketidak puasan biasanya menghilangkan minat. Super dan Crites (Lydyawatie, 1998), menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat, yaitu :
a. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan seseorang dapat diperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan yang ingin dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu senggangnya, dan lain-lain.
b. Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang mempunyai sosial ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya daripada yang mempunyai sosial ekonomi rendah.
c. Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana seseorang menggunakan waktu senggangnya.
d. Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan minat pria, misalnya dalam pola belanja.
e. Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua akan berbeda minatnya terhadap suatu barang.
Untuk memahami proses motivasi yang mendasar dan mengarahkan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian perlu dipahami beberapa konsep antara lain Teori Ekonomi Mikro
Menurut Teori ini keputusan membeli merupakan hasil perhitungan ekonomis
Ekomaks Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 MINAT MASYARAKAT DALAM…….. 5
rasional yang sadar. Teori ini didasarkan pada asumsi yaitu :
1. Bahwa konsumen selalu mencoba untuk memaksimalkan kepuasannya dalam batas-batas kemampuan finansialnya.
2. Bahwa ia mempunyai pengetahuan tentang beberapa alternatif sumber untuk memuaskan kebutuhannya.
3. Bahwa ia selalu bertindak rasional

Pengertian Minat Membeli (skripsi dan tesis)

Menurut Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “minat adalah : keinginan untuk memperhatikan atau melakukan sesuatu “ Schiffman dan Kanuk ( 2004:25), menjelaskan bahwa pengaruh eksternal kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternatif adalah hal yang dapat menimbulkan minat beli konsumen. Pengaruh eksternal ini terdiri dari usaha pemasaran dan faktor sosial budaya. Menurut Simamora (2002:131) minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap individu yang berminat terhadap suatu obyek akan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan obyek tersebut. Menurut Kotler , Bowen dan Makens ( 1999:156 ) mengenai minat beli timbul setelah adanya proses evaluasi alternatif dan didalam proses evaluasi,seseorang akan membuat pilihan mengenai produk yang hendak dibeli atas dasar merk maupun minat.
Menurut Kotler dan Keller (2003 : 181 ) minat beli konsumen adalah sebuah perilaku konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. Konsumen mempunyai keinginan untuk membeli suatu produk berdasarkan pada sebuah merk. Menurut Boyd, Walker dan Larreche (2000:6-7) seseorang menginginkan suatu produk, merk, dan jasa tertentu untuk memuaskan kebutuhan. Selain itu keinginan orang juga dibentuk oleh pengaruh sosial, sejarah masa lalu, dan pengalaman konsumsi.

Profitabilitas (ROA) (skripsi dan tesis)

Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Menurut Slamet Riyadi, rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu.  Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (real), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut. Rentabilitas atau profitabilitas bank adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase.  Profitabilitas atau rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Profitabilitas atau sering disebut juga dengan rentabilitas menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan trend earning tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas earning. Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas atau profitabilitas bank yang diukur dengan dua rasio yang bobot sama. Bank Indonesia menilai kondisi

profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator yaitu: (1) Return on Asset (ROA) atau tingkat pengembalian aset, dan (2) Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Suatu bank dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi sehat apabila:

(1) Rasio tingkat pengembalian atau Return on Asset (ROA) mencapai sekurang-kurangnya 1,2% dan (2) Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional tidak melebihi 93,5%. Menurut Slamet Riyadi, rasio profitabilitas digolongkan menjadi dua yaitu

(1) Return on Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank, rasio ini menunjukkan tingkat % (persentase) yang dapat dihasilkan dan

(2) Return on Asset (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Return on Asset (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. Return on Asset (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar Return on Asset (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Return on Asset (ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset dalam suatu periode,. Menurut Bank Indonesia, penilaian aspek likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk mengelola tingkat likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Disamping itu bank juga harus dapat menjamin kegiatan dikelola secara efisien dalam arti bahwa bank dapat menekan biaya pengelolaan likuiditas yang tinggi serta setiap saat bank dapat melikuidasi assetnya secara cepat dengan kerugian yang minimal.  Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa kemampuan likuiditas bank dapat diproksikan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu perbandingan antara pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa call money yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan kemampuan bank di dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Sedangkan menurut Dendawijaya, Loan to Deposit Ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya.  Werdaningtyas dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh negative terhadap profitabilitas. Jika kita telaah lebih jauh, profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan (dalam hal ini bank) dalam mencetak laba.Rasio keuangan yang dipakai untuk mengukur profitabilitas adalah Return on Asset (ROA). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh negatif tehadap Return on Asset (ROA). Return on Asset (ROA) disebabkan oleh peningkatan dalam pemberian kredit ataupun penarikan dana oleh masyarakat yang berdampak makin rendahnya likuiditas bank. Hal ini berdampak terhadap kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan penurunan profitabilitas yang ditandai dengan menurunnya Return on Asset (ROA). Meskipun demikian, ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap Return on Asset  (ROA). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Agus Suyono, yang menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan positif terhadap Return on Asset (ROA).20 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahtiar Usman, dimana Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap laba bank. Karena laba merupakan komponen yang membentuk Return on Asset (ROA), maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung Loan to Deposit Ratio (LDR) juga berpengaruh positif terhadap Return on Asset (ROA). Kemudian Haryati menyatakan bahwa tingkat likuiditas bank mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA).22 Menurut Sugianto, et.al, Loan to Deposit Ratio (LDR) dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayarkembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkankredit/pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang

diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar.Para praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85% – 100%. Namun oleh Bank Indonesia, suatu bank masih dianggap sehat jika Loan to Deposit Ratio (LDR) nya masih di bawah 110%. Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (loan) namun pembiayaan atau financing. Pada umunya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan Financing to Deposit Ratio (FDR) (Muhammad, 2009). Financing to Deposit

Bank Syariah (skripsi dan tesis)

Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi praktik riba, untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan. Industri perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi mobilitas dana. Bank Islam atau yang disebut dengan Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. bank syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain Bank Umum Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha atau beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandalkan pada bunga dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Dahlan Siamat, rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas bank dalam memperoleh laba. Disamping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio-rasio profitabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal. Teknik analisis profitabilitas ini melibatkan hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai indicator untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank memperoleh laba. Oleh karena itu teknik analisis ini disebut juga dengan analisis laporan laba rugi. Kinerja perbankan dapat diukur dengan menggunakan rata-rata tingkat bunga pinjaman, rata-rata tingkat bunga simpanan, dan profitabilitas perbankan. Lebih lanjut lagi dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat bunga simpanan merupakan ukuran kinerja yang lemah dan menimbulkan masalah, sehingga dalam penelitiannya disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan, analisa keuangan membutuhkan suatu ukuran. Ukuran yang sering dipergunakan dalam hal ini adalah rasio atau indeks yang dihubungkan dua data keuangan. Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah Return on Equity (ROE) untuk perusahaan pada umumnya dan Return on Asset (ROA) pada industri perbankan. Return on Asset (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan, sedangkan Return on Equity (hanya mengukur return yang diperoleh dari invesatsi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut

Capital Adequacy Ratio (CAR) (skripsi dan tesis)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Pengertian modal di sini adalah modal

bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal

pelengkap, serta modal kantor cabang bank asing terdiri atas dana bersih kantor pusat dan

kantor-kantor cabangnya di luar Indoneia. Pemenuhan penyediaan modal minimum

sebesar 8 persen tersebut adalah secara bertahap, yaitu sebesar 5 persen pada akhir

maret 1992, 7 persen pada akhir maret 1993, dan 8 persen pada akhir Desember 1993

(Kuncoro dan Suhardjono, 2002:564).

Kinerja Perusahaan (skripsi dan tesis)

Pengertian kinerja perusahaan telah diungkapkan oleh beberapa ahli seperti Caves (Syofyan, 2003) yaitu penilaian bagaimana hasil ekonomi dari kegiatan industri memberikan kemungkinan kontribusi terbaik guna mencapai tujuan. Dari pendapat tersebut di atas dapat didefinisikan bahwa kinerja adalah seberapa baik hasil yang dicapai oleh perusahaan dalam mencapai tujuan perekonomian, dimana tujuan perekonomian adalah untuk memaksimumkan kesejahteraan ekonomi. Gilbert (Syofyan, 2003) menyatakan ukuran kinerja perbankan yang paling tepat adalah dengan mengukur kemampaun perbankan dalam menghasilkan laba atau profit dari berbagai kegiatan yang dilakukannya, sebagaimana umumnya tujuan suatu perusahaan didirikan adalah untuk mencapai

nilai (value) yang tinggi, dimana untuk mencapai value tersebut perusahaan harus

dapat secara efisien dan efektif dalam mengelola berbagai macam kegiatannya. Salah

satu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh keefisienan dan keefektifan yang dicapai

adalah dengan melihat profitabilitas perusahaan, semakin tinggi profitabilitas maka

semakin efektif dan efisien juga pengelolaan kegiatan perusahaan.

Ukuran profitabilitas bank dapat dilihat dari berbagai macam rasio, seperti Return on

Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) , dan Rasio Biaya

Operasional (Dendawijaya, 2003:120). Lebih khusus menurut Gilbert (Syofyan, 2003)

ukuran profitabilitas yang tepat dalam menilai kinerja industri perbankan adalah ROA

Bank (skripsi dan tesis)

Lembaga perantara keuangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga perantara keuangan bank dan bukan bank. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang  perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang

perbankan. Menurut UU ini bank didefinisikan sebagai “Badan usaha yang menghimpun dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak”. Sedangkan dalam pasal 29 dikatakan bahwa “Mengingat bank terutama bekerja

dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank

perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya”.

Loan to Deposit Ratio (LDR) (skripsi dan tesis)

Loan to deposit ratio adalah rasio adanya kemungkinan deposan atau debitur menarik dananya dari bank. Resiko penarikan dana tersebut berbeda antara masing–masing  likuiditasnya. Giro tentunya memiliki likuiditas yang lebih tinggi karena sifat sumber dana ini sangat labil karena dapat ditarik kapan saja sehingga bank harus dapat memproyeksi kebutuhan likuiditasnya untuk memenuhi nasabah giro. Sementara Deposito Berjangka resikonya relatif lebih rendah karena bank dapat memproyeksikan kapan likuiditas dibutuhkan untuk memenuhi penarikan Deposito Berjangka yang telah jatuh tempo. Kata lain Loan to Deposit Rasio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur likuiditas bank dalam memenuhi kebutuhan dana yang ditarik oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito.

Capital Adecuacy Ratio (CAR) (skripsi dan tesis)

 

Capital adecuacy ratio adalah rasio yang memperhitungkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain).ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana–dana dari sumber–sumber diluar bank, seperti  masyarakat, pinjaman (utang), dan lain–lain. Dengan kata lain Capital Adequancy Rasio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan .

Biaya Operasional Terhadap Beban Operasional (BOPO) (skripsi dan tesis)

Perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, melakukan efisiensi operasi, yaitu untuk mengetahui apakah bank dalam opersinya yang berhubungan dengan usaha pokok bank, dilakukan dengan benar dalam arti sesuai yang diharapkan manajemen dan pemegang saham (Hanley, 1997). Efisiensi operasi juga mempengaruhi kinerja bank, yakni untuk menunjukkan apakah bank telah mengunakan seluruh faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna. Rasio efisiensi bank juga bisa diukur dengan total non interest expense divided by total interest income minus total interest expense plus total non interest income (Hanley, 1997) . Menurut ketentuan Bank Indonesia efisiensi operasi  diukur dengan mengunakan rasio biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Mengingat kegiatan utama bank adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga.

Secara teoritis, biaya bunga ditentukan berdasarkan perhitungan cost of loanable funds (COLF) secara weight average cost, sedang penghasilan bunga sebagian besar diperoleh dari interest income (pendapatan bunga) dari jasa pemberian kredit dari masyarakat, seperti bunga pinjaman, provisi kredit, appraisal fee, supervision fee, commitment fee, syndication fee, dan lain–lain.

Dana Pihak Ketiga (DPK) (skripsi dan tesis)

Dana pihak ketiga (DPK) dalam penelitian ini didifinisikan dengan rasio total kredit  terhadap total dana pihak ketiga. Resiko ini timbul akibat berubahnya tingkat bunga akan menurunkan nilai pasar surat berharga yang terjadi pada saat bank membutuhkan likuiditas. Resiko terjadi apabila untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut harus menjual surat–surat berharga yang dimiliki bank. Resiko tingkat bunga juga terjadi manakala bank menerima simpanan untuk jangka waktu lebih lama dengan tingkat bunga yang relatif tinggi kemudian tingkat bunga mengalami penurunan yang drastis. Resiko timbul akibat bank memiliki biaya dana yang relatif tinggi yang pada gilirannya menyebabkan bank tersebut tidak kompetitif.

Kinerja Perusahaan (skripsi dan tesis)

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997, hal 503) adalah merupakan kata benda yang artinya: 1. Sesuatu yang dicapai, 2. Prestasi yang diperlihatkan, 3. Kemampuan kerja (peralatan), sedangkan penilaian kinerja menurut Mulyadi (1997) adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Mengingat bahwa organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi. Berbeda dengan pengertian kinerja pada umumnya, maka pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran–ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.

Menurut Kidwell (1982), kinerja perbankan dapat diukur dengan mengunakan rata–rata tingkat bunga pinjaman, rata–rata tingkat bunga simpanan, dan profitabilitas perbankan. Ketiga ukuran tersebut bisa diinterprestasikan secara berbeda, tergantung pada sudut pandang analisisnya, apakah dari sudut pandang pemilik ataukah dari sudut sosial. Misalkan tingkat bunga yang rendah akan dinilai baik oleh pemerintah karena analisisnya dari sudut pandang sosial, tetapi hal tersebut belum tentu baik jika dilihat dari sudut pandang pemilik. Dari contoh tersebut bisa diartikan bahwa private performance berkaitan dengan kepentingan pemegang saham atau owners, yaitu memaksimumkan keuntungan dalam jangka panjang. Sedangkan sosial performance berarti memaksimumkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Gilbert (1984), dalam surveynya terhadap beberapa penelitian mengambil kesimpulan bahwa tingkat bunga simpanan merupakan ukuran kinerja yang lemah, dan menimbulkan masalah. Apabila tingkat bunga pinjaman yang digunakan sebagai ukuran kinerja, kemungkinan ukuran tersebut akan bias, karena rata–rata tingkat bunga pinjaman akan tergantung pada portofolio pinjaman bank. Begitu juga dengan rata–rata tingkat bunga simpanan karena tergantung pada distribusi jatuh temponya bermacam–macam simpanan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka menurut Gilbert, ukuran kinerja yang tepat adalah profitabilitas.

Secara umum ukuran profitabilitas pada industri perbankan ada dua, yaitu rate of Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA). Selain itu ada juga variabel–variabel yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja perbankan (versi majalah Swa-1996), yaitu FBI (Free Based Income) merupakan rasio antara pendapatan non bunga dengan seluruh pendapatan bank, CAR (Capital Adequncy Rasio) merupakan rasio antara modal dengan asset tertimbang menurut resiko ATMR adalah penjumlahan antara jumlah aktiva dangan 20% nilai kegiatan off–balance sheet, LDR (Loan to Deposit Rasio) merupakan rasio antara jumlah kredit dengan jumlah dana masyarakat  (giro, tabungan dan deposito). Hasil kredit merupakan rasio antara hasil bunga dengan jumlah kredit dan terakhir adalah produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara laba sebelum pajak dengan biaya tenaga kerja.

Konsep Efektifitas dan Efisiensi (skripsi dan tesis)

Emitai Etzioni (1982) mengemukakan bahwa “efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasara. Liang Gie (2000:24) juga mengemukakan “efektivitas adalah keadaan atau kemempuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan.”

Sedangkan pengertian efisien adalah sebagai kemampuan suatu unit usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan, efisiensi selalu dikaitkan dengan tujuan organisasi yang harus dicapai oleh perusahaan”. (Agus Maulana, 1997). Dalam kamus besar pengertian efisiensi adalah “ Kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang-buang waktu,tenaga dan biaya)”. (1995)

Gibson (2000) mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas yaitu:

  1. Pendekatan Tujuan.

Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktek manajemen dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami bagaimana melakukannya. Alternatif terhadap pendekatan tujuan ini adalah pendekatan teori sistem.

  1. Pendekatan Teori Sistem.

Teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-proses-pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, diman organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok atau organisasi. Teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik informasi. Teori sistem dapat disimpulkan: (1) Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan-proses-keluaran, bukan keluaran yang sederhana, dan (2) Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antar organisasi dan lingkungn yang lebih besar dimana organisasai itu berada. Jadi: (1) Efektivitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah  konsep komponen. (3) Tugas manajerial adalah menjaga keseimbangan optimal antara komponen dan bagiannya

  1. Pendekatan Multiple Constituency.

Pendekatan ini adalah perspepktif yang menekankan pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan pentingnya hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan mengkombinasikan tujuan dan pendekatan sistem guna memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi efektivitas organisasi.

Konsep Perilaku Organisasi (skripsi dan tesis)

Perilaku oragnisasi adalah studi tentang individu-inidividu dan kelompokkelompok dalam organisasi (Schemerhorn, 2002). Secara lebih rinci Robbins & Judge (2007) menjelaskan perilaku keorganisasian adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok dan struktur terhadap perilaku organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk meperbaiki keefektifan organisasi. Dengan demikian perilaku organisasi bukan hanya menyangkut bagaimana cara setiap orang dan kelompok bertindak di dalam organisasi serta pengaruh melainkan juga sebaliknya bagaimana pegaruh organisasi terhadap perilaku itu sendiri (Cushway & Lodge, 1995).

Penggunaan “wawancara” sebagai alat seleksi (skripsi dan tesis)

Wawancara merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian dan seleksi dengan membuat serangkaian pertanyaan yang dijawab oleh responden. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pilihan wawancara yang bisa digunakan saat melakukan seleksi  (Iles, 1999). Kelebihan penggunaan wawancara sebagai alat seleksi adalah wawancara memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat diterapkan baik terhadap para calon karyawan manajerial atau operasional, berketerampilan tinggi atau rendah, maupun staf.  Dalam hal lain, wawancara sebagai alat seleksi memungkinkan pertukaran informasi dua arah : pewawancara mempelajari pelamar, dan sebaliknya pelamar mempelajari perusahaan. Sebaliknya, wawancara sebagai alat seleksi mempunyai dua kelemahan utama  yaitu mengenai reliabilitas dan validitas. Penilaian si pewawancara menjadi satu-satunya alat untuk menilai respon si subjek sehingga seringkali memiliki bias subjektif dari pewawancara itu sendiri.

Namun demikian para pengusaha masih memandang wawancara sebagai alat seleksi yang penting  karena informasi yang dapat di gali dari calon karyawan lebih mendetail dibandingkan dengan alat tes dalam seleksi karyawan. Untuk memberikan efisiensi penggunaan wawancara dalam seleksi pekerjaan maka harus diperhatikan pelaksanaan yang tepat (dimana si pewawancara harus memiliki kemampuan yang dapat menunjang penilaian respon subjek dengan tepat, menghindarkan bias selama wawancara dan meminimalkan penilaian yang subjektif). Hal lain yang patut diperhatikan adalah kemampuan si pewawancara dalam melakukan wawancara dalam kondisi yang fleksibilitas sehingga data dapat tergali dengan baik dari si calon karyawan.

Langkah-langkah evaluasi pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (skripsi dan tesis)

Hakikat pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. Untuk mengetahui apakan tujuan pembelajaran PKn tercapai atau tidak maka dilakukan evaluasi.

Pada hakikatnya evaluasi pembelajaran mata pelajaran PKn adalah sebuah proses. Oleh karena itu pelaksanaan evaluasi pembelajaran mata pelajaran PKn meliputi beberapa tahap. Secara umum tahapan evaluasi pembelajaran terdiri atas 4 tahap, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, (3) tahap pengolahan hasil, dan (4) tahap tindak lanjut. Berikut ini penjelasan singkat tentang keempat tahap evaluasi pembelajaran tersebut.

  1. Tahap Persiapan

Menurut Damaianti (2007: 8) tahap ini disebut juga tahap perencanaan dan perumusan kriterium. Langkahnya meliputi:

1)      perumusan tujuan evaluasi;

2)      penetapan aspek-aspek yang akan dievaluasi;

3)      menetapkan metode dan bentuk evaluasi (tes/nontes);

4)      merencanakan waktu evaluasi;

5)      melakukan uji coba (untuk tes) agar dapat mengukur validitas dan reliabilitasnya.

Untuk evaluasi yang menggunakan tes, hasil dari tahap ini adalah kisi-kisi soal dan seperangkat alat tes: soal, lembar jawaban (untuk tes tulis), kunci jawaban, dan pedoman penilaian.

  1. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan atau disebut juga dengan tahap pengukuran dan pengumpulan data adalah tahap untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi (siswa) dengan menggunakan teknik tes atau nontes. Bila menggunakan teknik tes, soal yang digunakan sebaiknya sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Tes yang digunakan dapat berbentuk tes tulis, lisan, atau praktik.

  1. Tahap Pengolahan Hasil

Tahap pengolahan hasil adalah tahap pemeriksaan hasil evaluasi dengan memberikan skor. Skor yang diperoleh siswa selanjutnya diubah menjadi nilai. Pada tes tulis pemeriksaan hasil dilakukan setelah tes selesai, sedangkan pada tes lisan dan praktik, pemberian nilai dilakukan bersamaan dengan waktu pelasanaan tes tersebut.

  1. Tahap Tindak Lanjut

Tahap tindak lanjut atau disebut juga tahap penafsiran adalah tahap untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dihasilkan pada tahap pengolahan hasil, misalnya:

1)      memperbaiki proses belajar mengajar

2)      memperbaiki kesulitan belajar siswa

3)      memperbaiki alat evaluasi

4)      membuat laporan evaluasi (rapor).

Tujuan dan Fungsi Evaluasi (skripsi dan tesis)

Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Indikator efektivitas dapat dilihat dari perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Perubahan tingkah laku itu dibandingkan dengan perubahan tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan kompetensi, tujuan dan isi program pembelajaran. Adapun secara khusus, tujuan evaluasi adalah untuk :

  1. Mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan.
  2. Mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam proses belajar, sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial teaching.
  3. Mengetahui efisiensi dan efektifitas strategi pembelajaran yang digunakan guru, baik yang menyangkut metode, media maupun sumber-sumber belajar.

Depdiknas (2003 : 6) mengemukakan tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk (a) melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar-mengajar, (b) memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru, (c) memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan program belajar-mengajar, (d) mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya, dan (e) menempatkan siswa dalam situasi belajarmengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya.

Adapun fungsi evaluasi adalah :

  1. Secara psikologis, peserta didik perlu mengetahui prestasi belajarnya, sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan. Untuk itu, guru/instruktur perlu melakukan penilaian terhadap prestasi belajar peserta didiknya.
  2. Secara sosiologis, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam arti dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya.
  3. Menurut didaktis-metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru/instruktur dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing.
  4. Untuk mengetahui kedudukan peserta didik diantara teman-temannya, apakah ia termasuk anak yang pandai, sedang atau kurang.
  5. Untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya.
  6. Untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun kenaikan tingkat/kelas.
  7. Secara administratif, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada pemerintah, pimpinan/kepala sekolah, guru/instruktur, termasuk peserta didik itu sendiri.

Di samping itu, fungsi evaluasi dapat dilihat berdasarkan jenis evaluasi itu sendiri, yaitu :

  1. Formatif, yaitu memberikan feed back bagi guru/instruktur sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari.
  2. Sumatif, yaitu mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran, menentukan angka (nilai) sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar, serta dapat meningkatkan motivasi belajar.
  3. Diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang peserta didik (psikologis, fisik, dan lingkungan) yang mengalami kesulitan belajar.
  4. Seleksi dan penempatan; yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Pengertian Evaluasi Pendidikan (skripsi dan tesis)

Terdapat beberapa istilah yang sering disalahartikan dalam kegiatan evaluasi, yaitu evaluasi (evaluation), penilaian (assessment), pengukuran (measurement), dan tes (test). Dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 21 dijelaskan bahwa “evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan”. Selanjutnya, dalam PP.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab I pasal 1 ayat 17 dikemukakan bahwa “penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik”. Sehubungan dengan kedua istilah tersebut di atas, Ditjen Dikdasmen Depdiknas (2003 : 1) secara eksplisit mengemukakan bahwa antara evaluasi dan penilaian mempunyai persamaan dan perbedaan.

Persamaannya adalah keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Adapun perbedaannya terletak pada konteks penggunaannya. Penilaian (assessment) digunakan dalam konteks yang lebih sempit dan biasanya dilaksanakan secara internal, yakni oleh orang-orang yang menjadi bagian atau terlibat dalam sistem yang bersangkutan, seperti guru menilai hasil belajar murid, atau supervisor menilai guru. Baik guru maupun supervisor adalah orang-orang yang menjadi bagian dari system pendidikan. Adapun evaluasi digunakan dalam konteks yang lebih luas dan biasanya dilaksanakan secara eksternal, seperti konsultan yang disewa untuk mengevaluasi suatu program, baik pada level terbatas maupun pada level yang luas.

Istilah pengukuran (measurement) mengandung arti “the act or process of ascertaining the extent or quantity of something” (Wand and Brown, 1957 : 1). Hopkins dan Antes (1990) mengartikan pengukuran sebagai “suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri (atribute) tentang suatu objek, orang atau peristiwa”. Dengan demikian, evaluasi dan penilaian berkenaan dengan kualitas daripada sesuatu, sedangkan pengukuran berkenaan dengan kuantitas (yang menunjukkan angkaangka) daripada sesuatu. Oleh karena itu, dalam proses pengukuran diperlukan alat ukur yang standar. Misalnya, bila ingin mengukur IQ diperlukan alat ukur yang disebut dengan tes, bila ingin mengukur suhu badan diperlukan alat yang disebut dengan termometer, dan sebagainya.

Istilah lain yang banyak digunakan dalam penilaian dan pengukuran adalah tes. Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa tes adalah alat atau cara yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku. Sebagai suatu alat ukur, maka di dalam tes terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Tes yang baik adalah tes yang memenuhi persyaratan validitas (ketepatan/kesahihan) dan reliabilitas (ketetapan/keajegan).

Kemiskinan (skripsi dan tesis)

      Menurut Amartya Sen ( dalam Bloom dan Canning (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami “capability deprivation” dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Lebih lanjut Bloom dan Canning (2001), kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi.

      Menurut Kuncoro (2006) yang mengutip Sharp, terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang berarti pula upah yang rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

      Selama ini penyusunan APBN Indonesia hanya berlandaskan pada indikator-indikator yang belum secara spesifik menarget tujuan dari penyejahteraan masyarakat yang salah satunya dapat ditunjukkan dari berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah perlu menganggarkan pos APBN secara khusus untuk upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran, seperti halnya pemerintah menganggarkan secara khusus 20% APBN-nya untuk sektor pendidikan. Sesuai dengan tujuan pemerintahan Presiden Yudhoyono untuk mengedepankan tiga strategi pembangunan ekonomi, yaitu pro growth, pro job dan pro poor (Bappenas, 2010), termasuk di dalamnya mewujudkan pertumbuhan disertai pemerataan (growth with equity), maka strategi tersebut selayaknya telah tercermin dalam rencana keuangan tahunan pemerintah.

Inflasi (skripsi dan tesis)

      Menurut Samuelson (1992), inflasi menunjukkan suatu kondisi dimana terjadi peningkatan arus harga secara umum yang perhitungannya dapat dilakukan melalui dua pendekatan yakni Indeks Harga Konsumen dan Indeks Harga Produsen (IHP). Indeks Harga Konsumen (IHK) mengukur biaya dari pasar konsumsi barang dan jasa. Biasanya inflasi didasarkan kepada harga bahan pangan, pakaian, perumahan, bahan bakar minyak, transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan dan komoditas lainnya yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan Indeks Harga Produsen atau yang biasa dikenal sebagai PPI merupakan pendekatan perhitungan inflasi yang didasarkan pada biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen (Samuelson, 1992). Pendekatan lain juga dapat digunakan dalam mengukur tingkat inflasi adalah GNP Deflator. GNP Deflator merupakan rasio GNP nominal dan GNP rill. GNP yang merupakan pendapatan nasional ini tersusun dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor suatu negara.

      Inflasi bersifat kontinu yang berkaitan erat dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: konsumsi masyarakat yang meningkat, likuiditas uang berlebih di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, hingga sebagai akibat dari ketidaklancaran distribusi barang. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas (overheated). Artinya, kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga‐harga cenderung mengalami kenaikan dan akibatnya daya beli uang melemah. Menurut Mishkin (2004) inflasi merupakan fenomena moneter yang terjadi di negara manapun dan sulit terelakkan. Inflasi dikatakan sebagai fenomena moneter hanya jika terjadi peningkatan harga yang berlangsung secara cepat dan terus-menerus. Sedangkan menurut teori Keynes inflasi terjadi karena masyarakat yang hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Teori ini menggambarkan proses perebutan sumber daya ekonomi antar golongan masyarakat yang berdampak pada peningkatan permintaan agregat melebihi yang tersedia (penawaran agregat).

      Samuelson (1992) menjelaskan bahwa inflasi tidak selalu akan membuat masyarakat kehilangan kesejahteraannya apabila diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan rill untuk kebutuhan hidup sehari-hari mungkin saja meningkat atau menurun selama masa inflasi. Sehingga inflasi hanya akan memperburuk kesejahteraan masyarakat apabila ada kondisi kenaikan yang lebih tinggi dari pada kenaikan pendapatan, maka kesejahteraan masyarakat akan turun. Dampak negatif inflasi akan mengakibatkan mendorong kenaikan suku bunga, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah perlu mempertimbangkan inflasi dalam penyusunan APBN, karena saat terjadi inflasi, maka diperlukan lebih banyak anggaran dalam APBN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (skripsi dan tesis)

      Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah alat bagi pemerintah dalam menyejahterakan rakyat sekaligus sebagai alat pengelolaan perekonomian negara. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

Musgrave dan Musgrave (1989) menyatakan tiga fungsi utama kebijakan fiskal dimaksud adalah:

  1. Fungsi alokasi; meliputi penyediaan barang-barang publik
  2. Fungsi distribusi; penyesuaian distribusi pendapatan dan kemakmuran untuk menjamin bahwa keinginan masyarakat untuk mencapai keadilan atau pemerataan dapat terpenuhi.
  3. Fungsi stabilisasi; yaitu penggunaan kebijakan penganggaran sebagai sarana untuk menjamin pengerahan tenaga kerja secara optimal, stabilitas harga yang memadai, serta pertumbuhan ekonomi yang baik.

      Sistem penganggaran dan prioritas pos-pos pendanaan pembangunan yang terdapat di dalamnya dapat merefleksikan seberapa besar komitmen Pemerintah terhadap rakyatnya. Mutiarin (2012) menambahkan bahwa anggaran adalah cerminan pilihan kebijakan dan prioritas dalam organisasi publik, (budgets reflect choices and priorities) sekaligus merupakan cara yang penting untuk melihat substansi rumusan kebijakan di sebuah negara (Sabatier, 2007).

      Dan sebagai batasan ruang lingkup dalam penelitian ini, salah satu variabel makro-ekonomi khususnya dari sisi pengelolaan fiskal yang akan digunakan adalah dari pos APBN berupa belanja negara secara keseluruhan.

Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)

      Menurut Mankiw (2010) pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Samuelson (1992) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai adanya perluasan atau peningkatan dari Gross Domestic Product potensial/output dari suatu Negara. Bagi negara sedang berkembang peran serta pemerintah menjadi cukup besar. Pengeluaran pemerintah akan mempengarui aktivitas ekonomi, tidak saja karena pengeluaran ini mampu menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam pembangunan, tetapi juga menjadi komponen dari permintaan agregat yang peningkatannya mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB). Mankiw (2010) menyatakan bahwa produk domestik bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. GDP dipandang sebagai pendapatan total dari setiap masyarakat yang terlibat di dalam perekonomian atau sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Pos pendapatan nasional membagi GDP menjadi empat pokok pengeluaran yaitu: konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), Ekspor neto (NX). Dengan menggunakan simbol Y untuk GDP, maka:

Y ≡ C + I + G + NX

Sehingga, GDP adalah jumlah konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Konsumsi terdiri dari barang dan jasa yang dibeli rumah tangga. Investasi terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Belanja pemerintah adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah. Ekspor neto adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain.

      Dalam sudut pandang teori neoklasik investasi investasi (domestik maupun dari luar negeri) akan memacu tingkat akumulasi modal yang artinya sama dengan penambahan rasio modal-tenaga kerja dan pendapatan per kapita. Teori Harrod-Domar selanjutnya menjelaskan mekanisme perekonomian yang mengandalkan peningkatan investasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teori ini menyatakan pentingnya tabungan untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal yang telah susut atau rusak. Oleh Solow kemudian teori tersebut dikembangkan dengan menambahkan variabel tenaga kerja dan teknologi. Karena tingkat kemajuan teknologi ditentukan secara eksogen, model neoklasik Solow terkadang juga disebut sebagai model pertumbuhan “eksogen”.

      Dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan dua efek penting, yaitu kemakmuran masyarakat meningkat dan penciptaan kesempatan kerja baru. Sehingga dapat dikatakan setiap satuan pertumbuhan ekonomi juga dimaknai adanya tingkat perbaikan kesejahteraan bagi rakyat dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Jika pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi dalam tingkat tertentu maka dalam menyusun APBN pemerintah dapat mengalokasikan sejumlah anggaran yang akan digunakan dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan Narsisme Pada Remaja (skripsi dan tesis)

Pada kondisi seharusnya, individu yang memiliki harga diri normal tidak perlu meminta pengaguman dan pemujaan diri dari orang lain mengenai sikap, perilaku, prestasi, dan kehebatannya. Orang yang merasakan adanya hal-hal positif dalam dirinya sendiri tentu saja akan menyukai diri sendiri dan mengembangkan perasaan bahwa dirinya berharga. Hal ini memberikan ketenangan batin dan merupakan sumber bagi kesehatan mental. Jadi, mengagumi diri sendiri dalam batas tertentu justru merupakan indikasi kesehatan mental.

Pada kondisi sebaliknya, individu dengan kecenderungan narsisme sebenarnya memiliki harga diri yang rendah (Robins, 2001).  Oleh karenanya fenomena yang terjadi pada remaja yang menggunakan media social untuk bernarsis secara berlebihan sebenarnya berangkat dari kecenderungan meminta pengaguman dan pemujaan diri dari orang lain mengenai suka memamerkan kelebihan, kehebatan yang dimilikinya, memiliki hubungan interpersonal yang dangkal dengan teman-temannya serta kurang perhatiannya dengan temannya

Dengan menggaris bawahi berbagai faktor di atas maka pihak orangtua dan lingkungan dapa membantu remaja dalam masa perkembangannya untuk mengenali jati diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, berpikir positif dan realistis, bersosialisasi dengan tetangga atau lingkungan terdekat, dan menghargai hasil yang telah dihasilkannya meskipun hanya sederhana. Pengembangan kemampuan diri sendri dalam menghargai diri sendiri dan menjalin interaksi social yang sehat bisa menjadi salah satu upaya yang dianggap ikut menurunkan kecenderungan narsisme pada remaja.

Dampak Narsisme Pada Remaja (skripsi dan tesis)

Seseorang yang memiliki kecenderungan narsisme merasa sulit memahami orang lain. Individu dengan kecenderungan narsisme hanya mau mendengarkan hal-hal positif yang meningkatkan harga dirinya, dan sebaliknya selalu menolak masukan yang menunjukkan kekurangannya. Tidak jarang individu dengan kecenderungan narsisme memamerkan bagaimana komentar orang lain yang mengakui keunikan atau idealisme yang dijunjung tinggi olehnya. Hal itu dilakukannya ketika individu dengan kecenderungan narsisme merasa harga dirinya terancam saat menerima masukan yang mengoreksi kebiasaan atau pola pikirnya. Tampak bahwa individu dengan kecenderungan narsisme sangat bangga dan mengagumi dirinya sendiri. Individu dengan kecenderungan narsisme cenderung suka menyalahkan orang lain, bila ada hal yang tidak memuaskan narsisme-nya.

Dalam pernyataan lain juga disebutkan bahwa orang yang mengalami gangguan narsisme ini dari luar tampak memiliki perasaan luar biasa akan pentingnya dirinya, sepenuhnya terserap ke dalam dirinya sendiri, dan fantasi tentang keberhasilan tanpa batas, namun demikian telah diteorikan  bahwa karakteristik tersebut merupakan topeng bagi harga dirinya yang sangat rapuh (Davisond dkk., 2006;67).

Pernyataan lain menambahkan bahwa orang dengan narsistik akan cenderung untuk memberitahu orang lain tentang keberhasilan, kecerdasan dan kecantikan yang ia yakini melebihi orang lain. Menurut Vazire, dkk (2008;27), narsistik dapat bermanifestasi pada penampilan fisik seseorang, seperti kepentingan tentang penampilan mereka, keinginan untuk menjadi pusat perhatian dan perubahan penampilan fisik dalam usaha pencarian status sosial. Tidak hanya dalam hal kecantikan fisik, Campbell, dkk (Campbell & Miller, 2011; 36) juga menemukan bahwa orang dengan kepribadian narsistik merasa diri mereka lebih tinggi dibanding orang lain, menilai diri mereka lebih pintar dan berpengalaman, namun tidak lebih mudah dipahami, disbanding orang kebanyakan. Dikutip dari Robin & Beer (Campbell & Miller, 2011; 48), narsistik juga lebih sering menanamkan ekspektasi yang tinggi terhadap tugas-tugas kinerja dan mereka sangat percaya bahwa kesuksesan mereka berdasarkan kualitas dari kemampuan intelektual mereka sendiri. Sehubungan dengan aspek ini, beberapa contoh jenis foto yang ditampilkan pengguna media social adalah foto tentang penampilan, pakaian atau aksesoris yang mereka kenakan, foto tentang hasil/nilai tes terbaik yang mereka dapatkan, foto buku-buku ensiklopedia yang sedang dibaca, maupun foto mengenai penghargaan atas keberhasilan yang ditujukan untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain.

Bentuk Narsisme Antara Laki-Laki dan Perempuan (skripsi dan tesis)

Freud (Holmes, 2001;53) membedakan narsisme menjadi dua jenis yaitu narsisme primer dan narsisme sekunder. Narsisme primer merupakan sebuah tahap perkembangan moral pada masa bayi awal menuju keadaan keterikatan obyek, sedangkan narsisme sekunder merupakan individu-individu yang bermasalah secara regresif menggunakan dirinya sendiri bukan orang lain secara obyek cinta.

Di sisi lain salah satu faktor penting dalam mengekspresikan narsistik adalah jenis kelamin, seperti yang diutarakan oleh Philipson (Ryan, dkk, 2008; 802-813.). Jenis kelamin menjadi faktor dalam menentukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika memanifestasikan narsistik ke dalam perilaku mereka. Goodman & Leff (2012;54) menjelaskan lebih lanjut apabila seseorang dengan narsistik, laki-laki maupun perempuan, sebenarnya memiliki kebutuhan yang sama, seperti lapar akan pemujaan dan merasa hebat. Tapi, kebutuhan tersebut cenderung didapatkan dan diekspresikan dengan cara yang berbeda, meski tujuannya adalah sama. Perempuan yang narsistik cenderung lebih mengarah kepada masalah body image agar merasa unggul dan mendapat kekaguman dari orang lain. Mereka memamerkan keindahan fisik dan seksualitas untuk mendapatkan kekaguman dari rekan laki-laki mereka. Sedangkan, laki-laki yang narsistik biasanya lebih berfokus pada inteligensi, kekuatan (power), agresi, uang dan status sosial untuk memenuhi rasa keunggulan dari citra diri mereka yang salah (Goodman & Leff, 2012;29)

.Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan baik pengguna media social baik laki-laki maupun perempuan lebih dari setengah responden mengaku langsung menggugah foto mereka yang diambil dengan smartphone ke profil media sosialnya. Dalam hal ini ternyata perempuan cenderung lebih gesit dan lihai, terbukti 57 persen perempuan bisa berbagi foto secepat kilat dari smartphone mereka (Savitri, 2013). Sebaliknya, untuk urusan mengambil gambar diri sendiri atau selfie, laki-laki justru lebih sering melakukannya daripada wanita. Hasil ini diperoleh dari sebuah survei yang dilakukan oleh Samsung yang menunjukkan bahwa dari 2.000 orang, 17 persen pria mengaku lebih sering mengambil foto diri sendiri (selfie), sedangkan persentase perempuan jauh di bawah itu, yakni hanya 10 persen (Savitri, 2013; 4-5)

Richman & Flaherty (Ryan, dkk, 2008;73) menemukan bahwa laki-laki memperoleh skor yang lebih tinggi daripada perempuan pada beberapa aitem di Narcissistic Traits Scale, termasuk aitem yang menggambarkan pemanfaatan, pengakuan dari orang lain, dan kurang dalam empati. Sebagai tambahan, pada penelitian yang dilakukan Tschanz, dkk, ditemukan bahwa pada perempuan, pemanfaatan/pengakuan dari orang lain menunjukkan korelasi yang lebih rendah dengan faktor narsistik lainnya dibandingkan laki-laki. Hal ini memberi kesan bahwa faktor pemanfaatan dan pengakuan dari orang lain tersebut mungkin kurang umum pada perempuan dan kurang berpusat pada kecenderungan narsistik mereka (Ryan, dkk, 2008;20).

Dimensi Dalam Kecenderungan Narsisme (skripsi dan tesis)

Pada dasarnya, kecenderungan seseorang untuk menggugah suatu gambar atau foto dengan tujuan untuk mencari perhatian orang lain (need for admiration), merupakan salah satu ciri seseorang dengan kecenderungan narsistik. Biasanya orang dengan kecenderungan narsistik ini juga akan diikuti dengan ciri-ciri lain, seperti arrogance, self-centeredness, greed, dan lack of empathy. Emmons (1995; 1-17) memberikan 4 karakteristik yang khas pada kecenderungan narsisme berdasarkan DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual III), yaitu :

  1. Leadership (autority) yaitu anggapan sebagai pemimpin atau sebagai orang yang berkuasa.
  2. Superiority (arogance) yaitu rasa superior atau keangkuhan. Suatu rasa diri yang besar, penting dan khusus. individu yang narsistik mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan sikap yang sangal baik pada penampilan lahiriah alau fisiknya.
  3. Self absorption (self admiration) yaitu penyerahan diri atau kekaguman pada diri sendiri.
  4. Exploitiveness (entitle ment) yaitu memanfaatkan orang lain untuk menunjukkan diri dengan mengeksploitir orang Iain.

Dalam hal lain, kepribadian narsistik memiliki perasaan yang tidak masuk akal bahwa dirinya orang penting, berharap pujian dari orang lain, kecenderungan untuk memandang dirinya dengan cara yang berlebihan, merasa paling unik dan merasa khusus disbanding orang lain, sehingga mereka tidak memiliki sensitivitas dan tidak memiliki perasaan iba terhadap orang lain. Dengan demikian, kepribadian narsistik akan meliputi beberapa aspek yaitu: (a) Pola pervasif (menembus; mengisi) dari grandositas (dengan segala kebesaran) dan kebutuhan untuk dipuji, (b) Perasaan grandiose (dengan segala kebesaran) bahwa dirinya orang penting, (c) Terpreokupasi dengan fantasi-fantasi kesuksesan, kekuasaan, kecerdasan, kecantikan, atau cinta ideal yang tanpa batas, (d) Keyakinan bahwa dirinya “istimewa” dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berstatus tinggi, (e) Sering iri terhadap orang lain atau percaya bahwa orang lain iri kepadanya, (f) Mengeksploitasi orang lain untuk mencapai tujuannya, (g) Kurang memiliki empati, (h) Minta dipuji secara eksesif, (i) Bersikap arogan (Barlow dan Durand, 2006; 211).

Pengertian Kecenderungan Narsisme (skripsi dan tesis)

Menurut Chaplin (dalam Kristanto, 2012; 79) kata Narsistik atau Narsis, sering disebutkan berhubungan dengan self-views (pandangan diri) yang melambung tinggi dan positif pada sifat-sifat seperti inteligensi, kekuatan, dan keindahan fisik. Selain itu, Durand dan Barlow (2007) menyatakan bahwa individu dengan kecenderungan narsis memanfaatkan individu lain untuk kepentingan diri sendiri dan hanya menunjukkan sedikit empati kepada individu lain.

Narsisme juga berhubungan dengan jumlah aktivitas di website yang dilihat dari jumlah teman dan jumlah wallposts atau pesan dinding yang ia miliki. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa narsisme secara positif berhubungan dengan unsur kecantikan fotografi, self-promotion dan sexiness. Pemilik web page tersebut juga cenderung mempromosikan diri (self-promoting) dan kecantikan mereka melalui foto profil (Buffardi & Campbell, 2008;38).

American Psychiatric Association (2000) menjelaskan bahwa gangguan kepribadian narsistik (NPD) sebagai pola yang membesar-besarkan sesuatu (baik dalam fantasi atau perilaku), kebutuhan untuk dikagumi, dan lemah dalam empati, yang dimulai dari dewasa awal dan hadir dari berbagai konteks (Campbell & Miller, 2011; 104). Nevid, dkk (2005; 52) menambahkan orang dengan gangguan kepribadian narsistik umumnya berharap orang lain melihat kualitas khusus mereka, bahkan saat prestasi mereka biasa saja, dan mereka menikmati bersantai di bawah sinar pemujaan

Pengertian Keluarga (skripsi dan tesis)

Menurut Horton dan Hunt (dalam Bungin, 2011: 268-269) mengatakan bahwa apabila menbicarakan keluarga maka pemahaman tersebut akan merujuk pada  lingkup suami istri, anak anak , dan ikatan perkawinan dan ikatan darah. Oleh karena itulah istilah yang digunakan untuk menunjuk kelompok orang seperti itu dinamakan conjugal family (keluarga conjugal) yang menunjukan arti keluarga dalam kehidupan sehari hari. Ada pula yang dinamakan dengan hubungan kerabat yang sedarah (consanguine family) yang didasarkan pada pertalian darah dari sejumlah orang kerabat dan bukan didasarkan pada pertalian kehidupan suami istri. Keluarga hubungan sedarah adalah suatu kelompok luar dari saudara sedarah dengan pasangan dan anak-anak mereka

Faktor yang Menyebabkan Kenakalan Remaja (skripsi dan tesis)

Beberapa teori tentang bagaimana dan apa saja yang menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang remaja, antara lain (Santrock, 2007:233) yaitu sebagai berikut :

– Menurut Pendekatan Biopsikosial

Dalam pendekatan biopsikosial ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang remaja, yaitu

  1. Faktor biologis

Menurut pendekatan biologis, masalah-masalah remaja disebabkan oleh kegagalan dari fungsi tubuhnya. Para ilmuan yang menganut pendekatan biologis biasanya, berfokus pada faktor otak dan faktor genetik sebagai penyebab timbulnya masalah-masalah remaja.

  1. Faktor psikologis

Beberapa faktor psikologis yang dianggap sebagai penyebab timbulnya masalah remaja adalah gangguan berfikir, gejolak emosional, proses belajar yang keliru, dan relasi yang bermasalah. Dua dari perspektif teoritis telah menjelaskan penyebabab timbulnya masalah-masalah pada remaja.

  1. Faktor sosial

Faktor-faktor sosial mempengaruhi perkembangan masalah remaja, dapat meliputi status sosio-ekonomi, dan kualitas lingkungan tempat tinggal. Sebagai contoh, kemiskinan merupakan sala satu faktor yang menyebabkan kenakalan.

– Menurut pendekatan psikopatologi

Pendekatan psikopatologi ini berfocus pada upaya mendeskripsikan dan mengeskplorasi jalur perkembangan masalah. Banyak peneliti berusaha memahami kaitan antara pencetus awal dari timbulnya suatu masalah, seperti faktor-faktor resiko, dan pengalaman dimasa dini, serta dampaknya seperti kenakalan atau depresi

Dalam pernyataan disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab itu kenakalan remaja yaitu:

  1. Faktor lingkungan

Lingkungan adalah daerah yang dimana manusia dalam hal ini, remaja beradaptasi, beraktifitas, serta melakukan sesuatu yang dianggap berguna bagi dirinya. Sehingga lingkungan adalah sala satu yang menjadi sebab remaja berbuat penyimpangan. Ada beberapa Faktor lingkungan yang mempengaruhi, sehingga remaja melakukan kenakalan, yaitu antara lain kemiskinan dikota besar, faktor sekolah dan gangguan lingkungan lainnya (kesalahan mendidik), kematian orang tua, dan kesulitan dalam pengasuhan, karena pengangguran serta tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat.

  1. Faktor pribadi

 Faktor pribadi sangat mempengaruhi remaja untuk melakukan penyimpangan, itu di sebabkan karena faktor pribadi adalah sesuatu yang mencerminkan bentuk tubuh dan fisik, dari seseorang serta tingkalaku seseorang. Jika remaja yang tidak bisa menerima pribadinya, maka itu akan membuat remaja terjerumus pada halhal penyimpangan atau kenakalan. Faktor-faktor pribadi menyangkut tentang faktor bakat yang mempengaruhi temperamen, cacat tubuh, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri.

Pengertian Internet Sehat (skripsi dan tesis)

Internet Sehat adalah aktifitas manusia yang sedang melakukan kegiatan online baik browsing, Chating, Social media, upload dan download secara tertib, baik dan beretika sesuai norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa Internet Sehat adalah cara berprilaku yang beretika saat mengakses suatu Informasi dari internet, selain itu juga Pengguna Internet yang sehat tidak melakukan aktifitas internet yang melanggar hukum seperti Pelanggaran Hak Cipta (Ilegal), Hacking Dan Mengakses Konten legal (Situs Dewasa) (ICT Watch, 2010).

Ragam Pornografi (skripsi dan tesis)

Pemerintah Amerika Serikat pernah menugaskan Komisi Meese untuk melakukan penelitian berskala nasional tentang seks di media. Komisi tersebut menemukan bahwa di ‘pasar pornografi’ terdapat empat jenis pornografi:

  1. ‘Nudity’, yaitu pornografi yang menampilkan model yang telanjang. Yang masuk dalam kategori ini misalnya adalah majalah Playboy, yang diisi oleh banyak model wanita dalam keadaan telanjang.
  2. ‘Nonviolent’, non degrading material. Dalam hal ini, produk media tersebut memang memuat adegan seks atau model yang berpakaian seksi atau bahkan telanjang, namun tidak menyertakan unsur kekerasan atau unsur yang dianggap melecehkan perempuan. Jadi, bisa saja dalam sebuah film terdapat adegan ranjang, namun selama adegan tersebut menampilkan dua pihak melakukan aktivitas seksual tanpa paksaan (misalnya perkosaan) atau aktivitas yang melecehkan (seperti seks oral), film tersebut masuk dalam kategori ini.
  3. Nonviolent’, degrading sexuality explisit material. Yang membedakan ini dari kategori kedua adalah bahwa meskipun materi seks yang disajikan tidak mengandung unsur kekerasan, tetapi di dalamnya terdapat unsur yang melecehkan. Misalnya saja, sebuah film yang memuat adegan seorang model perempuan yang harus menjalankan aktivitas seks yang merendahkan martabatnya, misalnya: melakukan seks oral atau digilir oleh beberapa pria, atau melakukan hubungan seks dengan hewan.
  4. Sexually Violent Material’, adalah materi pornografi dengan menyertakan kekerasan. Jenis ini tidak saja menggambarkan adegan seksual secara eksplisit, tetapi juga melibatkan tindak kekerasan. Tergolong dalam kategori ini adalah pornografi yang melibatkan degan pria menyiksa perempuan sebelum atau saat melakukan aktivitas seksual, atau adegan pemerkosaan, baik sendiri-sendiri atau beramai-ramai. Bentuk paling ekstrim dari jenis pornografi ini adalah snuff. Dalam snuff adegan kekerasan seksual tersebut benar-benar dipraktekkan, bahkan sampai mengambil korban nyawa. Kategorisasi yang dibuat Meese menunjukkan bahwa ada jenis-jenis pornografi, dari yang ringan sampai yang berat. Namun seperti terlihat pornografi yang dianggap paling ‘halus’ adalah pornografi yang sekedar menghadirkan gambar telanjang. Dengan kata lain bagi komisi tersebut, kehadiran wanita seksi atau berbikini di halaman depan sebuah tabloid belum tergolong pornografi. Hal ini tentu saja mencerminkan nilai-nilai yang dianut Amerika Serikat. Di negara lain, bisa saja tampilan perempuan dengan pakaian minim sudah dapat dianggap sebagai pornografi (Armando, 2004).
  5. Child/kid pornografi, yakni produk media pornografi yang menampilkan anak atau remaja sebagai model (Soebagijo, 2008;31).

Jenis-Jenis Media Pornografi (skripsi dan tesis)

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (UU Pornografi) yang dimaksud dengan jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh  orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Sedangkan menurut Armando, 2004, jenis media yang mengandung unsur pornografi adalah:

  1. Media audio (dengar) seperti siaran radio, kaset, CD, telepon, ragam media audio lain yang dapat diakses di internet:
  2. Lagu-lagu yang mengandung lirik mesum, lagu-lagu yang mengandung bunyi-bunyian atau suara-suara yang dapat diasosiasikan dengan kegiatan seksual;
  3. Program radio dimana penyiar atau pendengar berbicara dengan gaya mesum;
  4. Jasa layanan pembicaraan tentang seks melalui telepon (party line, dan sebagainya.
  5. Media audio-visual (pandang-dengar) seperti program televisi, film layar lebar, video, laser disc, VCD, DVD, game komputer, atau ragam media audio visual lainnya yang dapat diakses di internet:
  6. Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis yang tampil dengan berpakaian minim, atau tidak (atau seolah-olah tidak) berpakaian;
  7. Adegan pertunjukan musik dimana penyanyi, musisi atau penari latar hadir dengan tampilan dan gerak yang membangkitkan syahwat penonton.
  8. Media visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku non-fiksi) komik, iklan billboard, lukisan, foto, atau bahkan media permainan seperti kartu:
  9. Berita, cerita, atau artikel yang menggambarkan aktivitas seks secara terperinci atau yang memang dibuat dengan cara yang sedemikian rupa untuk merangsang hasrat seksual pembaca.
  10. Gambar, foto adegan seks atau artis yang tampil dengan gaya yang dapat membangkitkan daya tarik seksual.
  11. Iklan di media cetak yang menampilkan artis dengan gaya yang menonjolkan daya tarik seksual.
  12. Fiksi atau komik yang mengisahkan atau menggambarkan adegan seks dengan cara yang sedemikian rupa sehingga membangkitkan hasrat seksual.

Pengertian Pornografi (skripsi dan tesis)

Pornografi berasal dari kata pornē (“prostitute atau pelacuran”) dan graphein (tulisan). Menurut Armando (2004; 17) pornografi adalah  materi yang disajikan di media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks. Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Soebagijo, 2008; 27, merumuskan pornografi sebagai: 1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; 2) bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi/seks.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (UU Pornografi) yang dimaksud dengan pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat

Kohesivitas (skripsi dan tesis)

Pengertian Kohesivitas menggunakan Newcomb, dkk, (1981) bahwa teori kohesivitas lekat dengan kekompakkan dimana kekompakan merupakan derajat sejauh mana anggota kelompok melekat menjadi satu kesatuan yang dapat menampakkan diri dengan banyak cara dan bermacam-macam faktor yang berbeda serta dapat membantu kearah hasil yang sama. Kekompakan di sini memiliki dasar-dasar seperti integrasi struktural, ketertarikan interpersonal dan sikap-sikap yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok lain.

Pengukuran menggunakan skala yang disusun berdasarkan adaptasi oleh teori Carron, Brawley, and Widmeyer (1985) and Podsakoff, Niehoff, MacKenzie, and Williams (1993) yang membagi kohesivitas kelompok menjadi dua aspek yaitu kohesi tugas dan kohesi sosial (task cohesion and social cohesion).

OCB (Organizational Citizenship Behaviour) (skripsi dan tesis)

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan bagian dari ilmu perilaku organisasi, OCB merupakan bentuk perilaku kerja yang biasanya tidak terlihat atau diperhitungkan. Terdapat dua pendekatan terhadap konsep OCB yaitu OCB merupakan kinerja extra role yang terpisah dari kinerja in-role atau kinerja yang sesuai deskripsi kerja. Pendekatan kedua adalah memandang OCB dari prinsip atau filosofi politik. Pendekatan ini mengidentifikasi perilaku anggota organisasi dengan perilaku kewarganegaraan. Keberadaan OCB merupakan dampak dari keyakinan dan persepsi individu dalam organisasi terhadap pemenuhan hubungan perjanjian dan kontrak psikologis. Perilaku ini muncul karena perasaan individu sebagai anggota organisasi yang memiliki rasa puas apabila dapat melakukan sesuatu yang lebih dari organisasi (Wulani, 2005).

Sejalan dengan di atas, OCB merupakan istilah yang digunakan untuk mengidentifikasikan perilaku karyawan. OCB ini mengacu pada konstruk dari “extra-role behavior”, di definisikan sebagai perilaku yang menguntungkan organisasi atau berniat untuk menguntungkan organisasi, yang langsung dan mengarah pada peran pengharapan. Dengan demikian OCB merupakan perilaku yang fungsional, extra-role, prososial yang mengarahkan individu, kelompok atau organisasi (Dyne, 1995 dalam Chien, 2004)

OCB ternyata mampu mengarahkan keterikatan karyawan untuk fokus pada keterlibatan karyawan pada organisasi. Rukkhum (2010) menyatkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara keterikatan karyawan dengan OCB. Dan dari tujuh dimensi OCB, dimensi yang memilki koelasi tertinggi dengan keterikatan kerjaadalah taking initiatives individually atau pengambilan inisiatif secara individual (Mansoor, Aslam, Javad and Ashraf, 2012).

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan bagian dari ilmu perilaku organisasi, OCB merupakan bentuk perilaku kerja yang biasanya tidak terlihat atau diperhitungkan. Terdapat dua pendekatan terhadap konsep OCB yaitu OCB merupakan kinerja extra role yang terpisah dari kinerja in-role atau kinerja yang sesuai deskripsi kerja. Pendekatan kedua adalah memandang OCB dari prinsip atau filosofi politik. Pendekatan ini mengidentifikasi perilaku anggota organisasi dengan perilaku kewarganegaraan. Keberadaan OCB merupakan dampak dari keyakinan dan persepsi individu dalam organisasi terhadap pemenuhan hubungan perjanjian dan kontrak psikologis. Perilaku ini muncul karena perasaan individu sebagai anggota organisasi yang memiliki rasa puas apabila dapat melakukan sesuatu yang lebih dari organisasi (Wulani, 2005).

Sejalan dengan di atas, OCB merupakan istilah yang digunakan untuk mengidentifikasikan perilaku karyawan. OCB ini mengacu pada konstruk dari “extra-role behavior”, di definisikan sebagai perilaku yang menguntungkan organisasi atau berniat untuk menguntungkan organisasi, yang langsung dan mengarah pada peran pengharapan. Dengan demikian OCB merupakan perilaku yang fungsional, extra-role, prososial yang mengarahkan individu, kelompok atau organisasi (Dyne, 1995 dalam Chien, 2004)

OCB ternyata mampu mengarahkan keterikatan karyawan untuk fokus pada keterlibatan karyawan pada organisasi. Rukkhum (2010) menyatkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara keterikatan karyawan dengan OCB. Dan dari tujuh dimensi OCB, dimensi yang memilki koelasi tertinggi dengan keterikatan kerjaadalah taking initiatives individually atau pengambilan inisiatif secara individual (Mansoor, Aslam, Javad and Ashraf, 2012).

Gaya Kepemimpinan (skripsi dan tesis)

Teori pertukaran dalam kepemimpinan adalah teori dimana pemimpin pemerintahan dalam mempengaruhi bawahnnya memakai strategi take and given yaitu ketika atasan hendak memberikan perintah maka selalu diutarakan bahwa bila berhasil akan dinaikkan gaji, atau sebaliknya sebelum penerimaan suatu honor lalu pemimpin mengutarakan bahwa selayaknya bawahan bekerja lebih rajin, dengan demikian akan menjadi bawahan yang tahu diri.

Gaya kepemimpinan dalam jurnal juga ditinjau dari Path goal theory leadership yaitu sebuah teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh House dalam Robbibs dan Judge (2009) yang menyatakan bahwa terdapat dua variabel kontinjensi yang menghubungkan prilaku kepemimpinan dengan hasil berupa kepuasan kerja dan kinerja yaitu variabel- variabel dalam lingkungan yang berada di luar kendali karyawan (struktur tugas,sistem otoritas formal dan kelompok kerja) serta variabel variabel yang merupakan bagian dari karakteristik personal karyawan (locus of control, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki).

Dalam beberapa peneliian, terdapat dua kondisi yang berbeda mengenai hubungan antara keterikatan karyawan dengan gaya kepemimpinan. Pertama, keterikatan karyawan memiliki hubungan negatif dengan gaya kepemimpinan jka pimpinan menerapkan gaya kepemimpinan klasik atau transaksional. Namun pada pimpinan yang menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih visioner atau gaya kepemimpinan organik, keterikatan karyawan memiliki korelasi yang positif dengan gaya kepemimpinan. Hal lain juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan tingkat usia karyawan.

Keterikatan Karyawan (skripsi dan tesis)

Engagement (keterikatan) adalah ikatan yang kuat antara diri sendiri dan tanggung jawab pekerjaan di mana orang sepenuhnya mengekspresikan diri secara fisik, kognitif dan emosional di tempat kerja (Wildermuth, 2008). Dan meskipun istilah keterikatan karyawan berasal dari sebuah studi moral tahun 1920-an, tetapi konsep itu hanya diposisikan dengan jelas oleh Kahn pada tahun 1990 (Tiwari, 2011) dan akhirnya, kemudian di publikasikan dengan luas oleh Gallup Organization (Little dan Little, 2006). Ada banyak definisi yang berbeda dari keterikatan karyawan yang digunakan oleh para peneliti dan dalam kurun waktu tertentu, situasi atau konteks, definisi dan penggunaan keterikatan karyawan telah menjadi satu kebingungan antar para ahli (Welch, 2011), terutama bila berkaitan dengan situasi yang menuntut kepatuhan tertentu dalam lingkungan yang berbeda atau melibatkan prediktor lain atau dalam hubungan dengan variabel lainnya.

Misalnya, pada tahun 2009, survei perilaku telah melaporkan bahwa, dalam satu organisasi tunggal, ada dua puluh model keterikatan karyawan yang berbeda. Sehingga istilah keterikatan karyawan dapat digunakan berbeda tergantung pada ruang lingkup dan konsep penelitian ang berbeda, oleh karena itu perlu untuk membatasi perspektif dasar dari keterikatan karyawan (Robinson, Perryman dan Hayday, 2004). Menurut Kahn (1990), keterikatan karyawan adalah konstruk multi dimensi yang bahwa karyawan dapat terikat secara emosional, kognitif dan fisik. Beberapa peneliti baru-baru ini membuktikan gagasan bahwa keterikatan karyawan adalah konsep yang valid dan dapat diandalkan (Hassan dan Ahmed, 2011).

Secara teori, ada empat (4) pendekatan utama yang didefinisikan sebagai bentuk dari keterikatan karyawan: (a) Pendekatan Kebutuhan-Memuaskan oleh Kahn pada tahun 1990  (b) Pendekatan Antitesis Burnout, oleh Maslach et al. pada tahun 2001, (c) Pendekatan Kepuasan-Keterikatan oleh Harter et al. pada tahun 2002, dan (d) Pendekatan Multidimensional oleh Saks pada tahun 2006 (Shuck, 2011).

Terdapat juga empat (4) model keterikatan karyawan yang dapat digunakan oleh organisasi yaitu Model Retensi dan Keteriaktan oleh Gebauer pada tahun 2008, Model Towers Perrin oleh Perrin pada tahun 2003, Model SEM Keterikatan leh Langford, Parkes dan Metcalf pada tahun 2006 dan Model High Performance Model oleh Vance pada tahun 2006 (Muller, 2009). keempat (4) pendekatan dan empat (4) model telah banyak diperdebatkan.

Sebagian besar peneliti telah mencoba untuk mengkorelasikan faktor yang menyebabkan keterikatan karyawan dan mengajukan model yang bisa membawa keluar solusi terbaik bagi manajemen puncak untuk berurusan dengan karyawan yang ada baik karyawan lama maupun baru. Manajemen perlu menganalisis target mereka untuk menentukan faktor-faktor atau pendorng yang akan meningkatkan tingkat keterikatan karyawan (Markos dan Sridevi, 2010). Robinson, Perryman dan Hayday (2004) telah menunjukkan bahwa komitmen karyawan merupakan pendorong yang lebih baik, namun, pendorong terkuat adalah rasa perasaan dihargai dan terikat terutama dalam pengambilan keputusan (Perrin, 2003). Dalam hal organisasi dan tingkat manajerial, kepemimpinan yang luar biasa merupakan faktor pendorong yang kuat pula (Wellins, Bernthal dan Phelps, 2011), reputasi yang baik sebagai pengusaha dan peduli banyak tentang kepuasan pelanggan memberikan kontribusi bagi peningkatan keterikatan karyawan (Perrin, 2003).

Ada juga tiga (3) dimensi keterikatan baik secara kognitif (Shuck dan Herd, 2012) atau psikologis (Ferguson, 2010;. Ghafooret al, 2011; Shuck, 2011) yaitu dimensi kebermaknaan, keamanan dan ketersediaan (Saks 2006); keterikatan emosional yang melibatkan keyakinan, kemauan dan investasi (Shuck dan Herd, 2012) dan keterikatan perilaku (Ram dan Prabhakar, 2011; Shuck dan Herd, 2012)

Berdasarkan studi tahun 2004, ditemukan bahwa dalam aspek kondisi psikologis, seperti kebermaknaan, keamanan dan ketersediaan, kondisi mereka yang positif dan signifikan terkait dengan keterikatan karyawan. Dan dari tiga (3) kondisi ini, kebermaknaan terbukti memiliki hubungan tertinggi dengan keterikatan karyawan.

Pada tahun 2008, komitmen organisasi akhirnya ditentukan sebagai parameter penting untuk penilaian keterikatan karyawan dalam suatu organisasi. Dari hasil penyelidikan, disimpulkan bahwa peningkatan tingkat komitmen organisasi mempengaruhi secara positif kinerja pegawai serta efektivitas organisasi yang mengurangi ketidakhadiran serta perputaran karyawan (Mohapatra dan Sharma, 2010).

Hal penting yang harus disorot di sini adalah bahwa konsep keterikatan karyawan telah berkembang sejak dua puluh tahun terakhir (Mohapatra dan Sharma, 2010; Shuck dan Herd, 2012). Dan untuk itu, setiap aspek keterikatan karyawan, terutama, dalam kaitannya dengan konstruksi lain seperti gaya kepemimpinan, perilaku warga organisasi, komitmen karyawan (Drake, Blake dan Walet 2009) dan keseimbangan kehidupan kerja (Wildermuth dan Pauken, 2008), harus, dari waktu ke waktu, dieksplorasi dan diuji sebagai variabel yang berbeda (independen, dependen, moderator atau mediasi).

Pengaruh antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi (skripsi dan tesis)

Hasil penelitian Suma (2013) bahwa kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan Komitmen organisasi. Aspek kepuasan kerja dalam pengukuran meliputi kepuasan terhadap pengawasan, pekerjaan dan rekan kerja (p <0,01). Demikian pula penelitian Mohammed (2013) bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada subjek pegawai bank di wilayah Bahrain dengan tingkat signifikansi sebesar sig=.000. Hasil penelitian lain yaitu penelitian Yucel et al (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi dengan subjek guru di wilayah Turki.

Pengaruh antara keadilan organisasi terhadap komitmen kerja (skripsi dan tesis)

Hasil  penelitian Bankhsi (2009) menunjukkan terdapat pengaruh antara keadilan organisasi terhadap komitmen kerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan antara keadilan positif terhadap komitmen organisasi. Demikian pula  keadilan prosedural yang berpengaruh secara positif terhadap komitmen organisasi. Hasil penelitian sama ditunjukkan oleh Hasan (2002) bahwa terdapat pengaruh antara keadilan organisasi terhadap komitmen kerja pada karyawan perusahaan perbankan dan finansial. Demikian pula hasil penelitian Akbolat (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja pada karyawan pelayanan kesehatan.

Pengaruh antara keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja (skripsi dan tesis)

Berdasarkan penelitian Lutfi (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara keadilan kerja terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,01. Demikian pula dengan penelitian Bakhshi (2009) memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh antara keadilan kerja terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh signifikan dengan kepuasan kerja serta keadilan prosedural pengaruh signifikan dengan kepuasan kerja. Hasil penelitian Akbolat (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara keadilan kerja terhadap kepuasan ditunjukkan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keadilan distributif dan keadilan interaksional memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja internal dan eksternal. Sementara itu keadilan prosedural tidak memiliki pengaruh signifikan kepuasan kerja internal dan eksternal. Hasil penelitian ini disebabkan adanya masalah persepsi karyawan tentang metode yang menggunakan oleh manajer dalam pengambilan keputusan.

Komitmen organisasi (skripsi dan tesis)

Untuk pengertian menggunakan teori Meyer dan Allen yang memberikan pernyataan bahwa komitmen kerja merupakan segala perilaku yang dicetuskan oleh karyawan dalam sebuah perusahaan sampai kemudian karyawan memutuskan untuk mengikat kebersamaan dengan perusahaan tersebut. Menurut McShane dan Von Glinow (2008), komitmen organisasional menunjuk pada perasaan terikat karyawan terkait dengan keterlibatan mereka pada organisasi. Definisi ini secara khusus mengacu pada komitmen afektif karena perasaan emosional yang meleka,  perasaan loyal  kepada organisasi. Bakshi et al. (2009) menyatakan bahwa komitmen organisasional telah diidentifikasi sebagai faktor kritikal dalam memahami dan menjelaskan perilaku 15 karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan. Porter et al. (1974) menunjukkan tiga faktor yang saling berhubungan terkait komitmen organisasional, yaitu: 1. Kepercayaan yang besar terhadap tujuan dan nilai organisasi 2. Keinginan untuk mengeluarkan usaha yang besar bagi organisasi 3. Hasrat yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi.

Demikian pula untuk pengukuran menggunakan teori Meyer dan Allen yang membagi dimensi dalam komitmen kerja menjadi tiga yaitu Komitmen Afektif (Affective Commitment), Komitmen Kontinuans (Continuence Commitment) dan Komitmen Normatif (Normative Commitment)

Kepuasan kerja (skripsi dan tesis)

Untuk pengertian menggunakan teori Gbadamosi dan Nwosu 2011 yang menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan seberapa jauh tingkat hubungan yang dimiliki seorang karyawan  dengan pekerjaannya. McShane dan Von Glinow (2008) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah evaluasi individu tentang tugas dan konteks pekerjaannya. Kepuasan kerja terkait dengan penilaian tentang karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja, dan pengalaman emosional di tempat kerja. Karyawan yang puas mempunyai penilaian yang baik tentang pekerjaan mereka, berdasarkan pengamatan dan pengalaman mereka. Kepuasan kerja merupakan sekumpulan sikap tentang aspekaspek yang berbeda dari tugas dan konteks pekerjaan.

Untuk pengukuran menggunakan Safania, Sabaghan-Rad et al. (2010) yang membagi kepuasan kerja dalam lima dimensi yang meliputi kepuasan dengan pekerjaan, kepuasaan dengan teman kerja, kepuasan terhadap promosi yang diberikan, kepuasan terhadap kompensasi dan kepuasan terhadap supervisi yang dilakukan.

Keadilan organisasi (skripsi dan tesis)

Untuk pengertian keadilan organisasi merupakan persepsi karyawan tentang sejauh mana mereka  diperlakukan secara adil dalam organisasi (Moorman 1991; Greenberg 1996) dan persepsi bagaimana seperti dipengaruhi hasil organisasi (Greenberg 1996). Cropanzano et al. (2007) mendefinisikan keadilan organisasional sebagai penilaian personal mengenai standar etika dan moral dari perilaku manajerial. Dalam menilai keadilan organisasional setidaknya terdapat tiga bidang yang harus dievaluasi, yaitu: imbalan, proses, dan hubungan interpersonal (Cropanzano et al., 2001).

Untuk pengukuran menggunakan tiga dimensi keadilan yaitu  keadilan distributif (Price and Mueller 1986), keadilan prosedural (Moorman 1991), dan keadilan interaksional (Moorman 1991)

Beban Kerja (skripsi dan tesis)

Beban kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu dan kualitas tertentu. Beban kerja merupakan produktivitas, yang merupakan waktu serta energi yang dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan secara individual (Maslach and Leiter, 1997: 38). Dalam bidang jasa, di mana kepuasan pelanggan merupakan suatu ukuran yang harus dicapai, memerlukan partisipasi karyawan dalam proses produksi jasa yang harus dilakukan secara antusias ambisius dan dengan cara yang efisien. Dengan kata lain, individu yang bekerja dalam bidang penyedia akomodasi dan restoran harus memperoleh hasil yang sukses sambil berurusan dengan beban kerja yang tinggi serta tanggung jawab yang tinggi pula (Altay, 2009: 2). Riggio (2000:250) menyatakan beban kerja adalah tugas-tugas pekerjaan yag menjadi sumber stres seperti pekerjaan mengharuskan bekerja dengan cepat, menghasilkan sesuatu dan konsentrasi dari stres kerja.

Peningkatan beban kerja personel akan menurunkan kepuasan kerja dan setiap penurunan kepuasan kerja berhuungan dengan permasalahan ketidanyamanan, ketegangan, amarah, depresi dan kelelahan (Beehr and Newman 1978: 665, Dua 1996:117). Permasalahan-permasalahan ini akan tercermin dalam kinerja pegawai , sehingga pegawai akan tampak bekerja kurang efisien, kurang konsentrasi, semakinbanyak berbuat kesalahan, konflik antar pegawai, ketidakpekaan dan keterlambatan dalam bekerja (Matrunola 1996:827).

Kepuasan Kerja (skripsi dan tesis)

Konsep kepuasan kerja menurut Jurnal Karabük dan Şahingoz (2013) adalah reaksi karyawan terhadap perasaan mereka terkait dengan pekerjaan pertama kali dikemukakan tahun 1920. Sementara menurut Keser (2006), kepuasan kerja adalah persepsi individual terkait dengan pekerjaan mereka atau hidup mereka yang berkaitan dengan pekerjaan, atau situasi yang menghasilkan perasaan puas. Kepuasan kerja adalah indikator kesehatan fisik dan mental karyawan sebagaimana indikator psikologis mereka. Faktor yang memperngaruhi kepuasan kerja karyawan dapat berasal dari diri individu itu sendiri atau dari organisasi secara umum. Faktor pribadi meliputi karakteristik pesonal, faktor genetis, keluarga, pendidikan, penilaian diri, pengalaman kerja, struktur sosial tempat dia tinggal (Akıncı; 2002:4). Jika ada kesesuaian antara keinginan pribadi dan apa yang mampu disediakan oleh pekerjaan maka karyawan tersebut akan terpuaskan  (Silah, 2000).

Menurut Robbins (2003:78) kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Teori kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat sebagian orang lebih puas terhadap suatu pekerjaan daripada beberapa lainnya. Teori ini juga mencari landasan tentang proses perasaan orang terhadap kepuasan kerja

Sementara faktor organisasi meliputi tingkat kesulitan pkerjaan, renumerasi, pandangan masyarakat terhadap pekerjaannya, kondisi kerja dan keamanan kerja, kesempatan mendapatkan promosi, adanya sistem penghargaan yang sesauai, kepemimpinan manajer, tingkat partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan dan beban kerja yang ditanggung ole h karyawan tersebut.  (Bakan and Büyükmeşe, 2007: 7).

Dampak Psikologis Bullying (skripsi dan tesis)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dampak berarti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik yangnegatif maupun positif. Sedangkan psikologis berarti sesuatu yang berkenaan dengan psikologi atau bersifat kejiwaan. Jadi dampak psikologis dapat diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif maupun positif dalam kejiwaan seseorang. Dalam tinjauan psikologi sosial, dampak psikologis dapat dikaitkan dengan tindakan dan efek. Jones dan Davis (Sarwono, 1995) menyatakan bahwa tindakan (act) berarti keseluruhan respon (reaksi) yang mencerminkan pilihan perilaku dan yang mempunyai akibat (efek) terhadap lingkungannya. Sementara efek diartikan sebagai perubahan nyata yang dihasilkan oleh tindakan. Dalam keterkaitan antara stimulus dan respon yang mendorong seseorang bertingkah laku, maka dampak psikologis dapat dipandang sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang bekerja dalam diri seseorang (Watson dalam Sarwono,1995).

Dampak psikologis adalah konsekuensi psikologis sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang bekerja dalam diri seseorang oleh faktor internal maupun eksternal. Malpani dan Heider (Sears, 1992,) mendefinisikan bentuk-bentuk dampak psikologis secara umum sebagai berikut :

  1. Kecemasan

Merupakan perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus untuk ketakutan tersebut (Chaplin, 1997, h. 32). Kecemasan merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, artinya tidak ada manusia yang tidak mengalami kecemasan. Buclew (dalam Handayani, 2001, h. 32) mengungkapkan adanya gejala kecemasan yang dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu :

  1. Tingkatan Fisiologis

Kecemasan pada tingkat ini sudah mempengaruhi atau berwujud pada gejala-gejala fisik terutama pada fungsi saraf, diantaranya tidak dapat tidur, perut mual dan keringat dingin berlebihan.

  1. Tingkatan Psikologis

Pada tingkat ini kecemasan berupa gejala kejiwaan, seperti khawatir, bingung, sulit konsentrasi, dan tegang.

  1. Rasa malu

Merupakan suatu emosi dengan ciri khas adanya perasaan bersalah, hal yang memalukan dan penghindaran (Chaplin, 1997). Goffman (Harre & Lambs, 1996) mengemukakan bahwa apa yang dihasilkan rasa malu ialah pengakuan bahwa diri yang disokong seseorang dalam sebuah interaksi sosial telah terganggu oleh sesuatu yang dilakukannya atau suatu kenyataan pribadi yang terlepas. Ditambahkan pula ungkapan kekuatan rasa malu berasal dari interaksi-interaksi sosial.

  1. Ketidakberdayaan

Petri (dalam Handayani, 2001) mengungkapkan bahwa penyebab suatu rasa ketidakberdayaan dalam pengalaman terdiri dari keikutsertaan dalam pemecahan masalah, respon yang lamban terhadap stress, penyebab perasaan depresi dan rendahnya upaya untuk keberhasilan-keberhasilan menyelesaikan tugas-tugasnya. Menurut Lau (dalam Smeth, 1994 ) menyatakan bahwa ketidakberdayaan merupakan suatu kondisi yang didapat dari adanya gangguan motivasi, proses kognisi maupun emosi.

  1. Amarah

Berkowitz (2003, h. 27) menyatakan bahwa pada diri seseorang yang mengalami reaksi fisiologis dapat muncul suatu ekspresi emosional tidak disengaja yang disebabkan oleh kejadian yang tidak menyenangkan (masalah) atau mungkin juga dipengaruhi oleh pikiran oleh pikiran dan ingatan yang muncul pada sewaktu-waktu.

  1. Kesedihan

Menurut Poerwadarminta (1998, h. 230) kesedihan adalah perasaan sedih, duka cita, kesusahan hati. Kesedihan merupakan perasaan hati yang lebih emosional, menjurus ke kesedihan yang ditandai dengan kepasifan relatif, keadaan otot yang merosot dengan keluhan tidak jarang mencucurkan air mata.

Karakteristik Bullying (skripsi dan tesis)

Menurut Ribgy (2002, dalam Astuti 2008) tindakan bullying mempunyai tiga karakteristik terintegrasi, yaitu:

  1. Adanya perilaku agresi yang menyenangkan pelaku untuk menyakiti korban. Bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan kedalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang (Astuti, 2008).
  2. Tindakan dilakukan secara tidak seimbang sehingga korban merasa tertekan. Bullying juga melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima korban (Krahe, 2005).
  3. Perilaku ini dilakukan secara terus menerus dan juga berulang-ulang Bullying merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang didalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain (Black dan Jackson 2007, dalam Margaretha 2010).

Ciri pelaku bullying antara lain (Astuti, 2008) :

  1. Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa disekolah
  2. Menempatkan diri ditempat tertentu di sekolah / sekitarnya
  3. Merupakan tokoh populer di sekolah
  4. Gerak – geriknya seringkali dapat ditandai : sering berjalan didepan, sengaja menabrak, berkata kasar, menyepelekan / melecehkan.

Pelaku bullying dapat diartikan sesuai dengan pengertian bullying yaitu bahwa pelaku memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sehingga pelaku dapat mengatur orang lain yang dianggap lebih rendah. Korban yang sudah merasa menjadi bagian dari kelompok dan ketidakseimbangan pengaruh atau kekuatan lain akan mempengaruhi intensitas perilaku bullying ini. Semakin subjek yang menjadi korban tidak bisa menghindar atau melawan, semakin sering perilaku bullying terjadi. Selain itu, perilaku bullying dapat juga dilakukan oleh teman sekelas baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh kelompok (Wiyani, 2012).

Ciri korban bullying antara lain (Susanto, 2010) :

  1. Secara akademis, korban terlihat lebih tidak cerdas dari orang yang tidak menjadi korban atau sebaliknya.
  2. Secara sosial, korban terlihat lebih memiliki hubungan yang erat dengan orang tua mereka
  3. Secara mental atau perasaan, korban melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang bodoh dan tidak berharga. Kepercayaan diri mereka rendah, dan tingkat kecemasan sosial mereka tinggi.
  4. Secara fisik, korban adalah orang yang lemah, korban laki-laki lebih sering mendapat siksaan secara langsung, misalnya bullying fisik. Dibandingkan korban laki-laki, korban perempuan lebih sering mendapat siksaan secara tidak langsung misalnya melalui kata-kata atau bullying verbal.
  5. Secara antar perorangan, walaupun korban sangat menginginkan penerimaan secara sosial, mereka jarang sekali untuk memulai kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah sosial. Anak korban bullying kurang diperhatikan oleh pembina, karena korban tidak bersikap aktif dalam sebuah aktifitas.
  6. Jenis – jenis Bullying

Ada beberapa jenis bullying menurut SEJIWA (2008) :

  1. Bullying fisik

Jenis bullying yang terlihat oleh mata, siapapun dapat melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku bullying dan korbannya. Contoh – contoh bullying fisik antara lain : memukul, menarik baju, menjewer, menjambak, menendang, menyenggol dengan bahu, menghukum dengan membersihkan WC, menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari lapangan, menghukum dengan cara push up.

  1. Bullying verbal

Jenis bullying yang juga bisa terdeteksi karena bisa terungkap indra pendengaran kita. Contoh – contoh bullying verbal antara lain : membentak, meledek, mencela, memaki – maki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan didepan umum, menyoraki, menebar gosip, memfitnah.

  1. Bullying mental atau psikologis

Jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak tertangkap oleh mata atau telinga kita apabila tidak cukup awas mendeteksinya. Praktik bullying ini terjadi diam – diam dan diluar jangkauan pemantauan kita. Contoh – contohnya: mencibir, mengucilkan, memandang sinis, memelototi, memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mendiamkan, meneror lewat pesan pendek, telepon genggem atau email, memandang yang merendahkan.

Menurut Bauman (2008), tipe-tipe bullying adalah sebagai berikut :

  1. Overt bullying, meliputi bullying secara fisik dan secara verbal, misalnya dengan mendorong hingga jatuh, memukul, mendorong dengan kasar, memberi julukan nama, mengancam dan mengejek dengan tujuan untuk menyakiti.
  2. Indirect bullying meliputi agresi relasional, dimana bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku bullying dengan cara menghancurkan hubungan – hubungan yang dimiliki oleh korban, termasuk upaya pengucilan, menyebarkan gosip, dan meminta pujian atau suatu tindakan tertentu dari kompensasi persahabatan. Bullying dengan cara tidak langsung sering dianggap tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan bullying secara fisik, dimaknakan sebagai cara bergurau antar teman saja. Padahal relational bullying lebih kuat terkait dengan distress emosional daripada bullying secara fisik. Bullying secara fisik akan semakin berkurang ketika siswa menjadi lebih dewasa tetapi bullying yang sifatnya merusak hubungan akan terus terjadi hingga usia dewasa.
  3. Cyberbullying, seiring dengan perkembangan di bidang teknologi, siswa memiliki media baru untuk melakukan bullying, yaitu melalui sms, telepon maupun internet. Cyberbullying melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti e-mail, telepon seluler dan peger, sms, website pribadi yang menghancurkan reputasi seseorang, survei di website pribadi yang merusak reputasi orang lain, yang dimaksudkan adalah untuk mendukung perilaku menyerang seseorang atau sekelompok orang, yang ditujukan untuk menyakiti orang lain, secara berulang – ulang kali.

Penyebab Terjadinya Bullying (skripsi dan tesis)

Menurut Ariesto (2009, dalam Mudjijanti 2011) dan Kholilah (2012), penyebab terjadinya bullying antara lain :

  1. Keluarga

Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah: orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa “mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang”. Dari sini anak mengembangkan perilaku bullying.

  1. Sekolah

Karena pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah

  1. Faktor Kelompok Sebaya

Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

Bullying termasuk tindakan yang disengaja oleh pelaku pada korbannya, yang dimaksudkan untuk menggangu seorang yang lebih lemah. Faktor individu dimana kurangnya pengetahuan menjadi salah satu penyebab timbulnya perilaku bullying, Semakin baik tingkat pengetahuan remaja tentang bullying maka akan dapat meminimalkan atau menghilangkan perilaku bullying.

Pengertian Bullying (skripsi dan tesis)

Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja terjadi berulang-ulang untuk menyerang seorang target atau korban yang lemah, mudah dihina dan tidak bisa membela diri sendiri (SEJIWA, 2008). Bullying juga didefinisikan sebagai kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan (Wicaksana, 2008).

Menurut Black dan Jackson (2007, dalam Margaretha 2010) Bullying merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang didalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain.

Sementara itu Elliot (2005) mendefinisikan bullying sebagai tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam. Bullying menyebabkan korban merasa takut, terancam atau setidak – tidaknya tidak bahagia. Olweus mendefenisikan bullying adalah perilaku negatif seseorang atau lebih kepada korban bullying yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu bullying juga melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima korban (Krahe, 2005).

Dasar serta persiapan mengembangkan segmen (skripsi dan tesis)

Perusahaan memilih segmentasi di dasarkan pada kenyataan bahwa sumber daya yang dimiliki terbatas sehingga perusahaan membutuhkan untuk mengkosentrasikan untuk melayani pasar khusus atau kelompok pelanggan tertentu. Dengan menetapkan segmentasi maka perusahaan dapat menentukan strategi dan program pemasaran yang lebih terarah pada sasarannya. Diantaranya hal ini dapat ditunjukkan dengan upaya yang dapat dilakukan perusahaan dapat mengalokasikan budgetnya dengan lebih tepat terhadap segmen yang dipilih. Dalam hal lain, perusahaan dapat meningkatkan perbaikan pelayanan dan menutup kesenjangan produk. Dengan demikian perusahaan dapat  meningkatkan competitive advantages terhadap saingan-saingannya melalui diferensiasi produk.

Persiapan perusahaan dalam mengembangkan segmentasi adalah memperhitungkan sasaran pasar yang akan menjadi dasar pengklasifikasian segmentasi itu sendiri, diantaranya adalah:

1)      Pertumbuhan segmen

Segmen pasar yang tersedia kemungkinan dapat berupah. Artinya, segmen pasar yang saat ini dianggap kecil, kemungkinan pada masa yang akan datang dapat tumbuh menjadi segmen pasar yang lebih besar dan potensial. Karenanya, perusahaan perlu mempertimbangkan segmen pasar kecil yang potensial dan dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

2)      Posisi persaingan

erusahaan harus mampu memilih segmen pasar yang potensial yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan memiliki jumlah pesaing yang sedikit. Dengan jumlah pesaing yang relatif kecil, maka kondisi ini cenderung menguntungkan posisi perusahaan dalam mendapatkan laba.

3)       Biaya untuk mencapai segmen

Biaya untuk mencapai segmen pasar yang hendak ditargetkan juga harus dipertimbangkan. Sebaiknya, segmen pasar yang tidak cocok dengan kegiatan pemasaran jangan dipilih, sehingga biaya pemasaran yang dikeluarkan perusahaan tidak sia-sia.

4)      Kesesuian tujuan dengan kemampuan perusahaan

Segmen pasar yang telah dipilih dan ditetapkan pemasar hendaknya dilaksanakan dengan sungguh -sungguh. Artinya, sebaiknya perusahaan tidak mencoba segmen pasar lain yang belum direncanakan dan belum dipilih oleh pemasar. Hal ini akan membuat resiko terjadinya kerugian akibat kesalahan pemilihan segmen pasar dapat berkurang.

Pengertian Gapoktan (skripsi dan tesis)

Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi  dan  efisiensi  usaha  (Permentan  No.  82 tahun  2013 tentang    Pedoman    Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani). Sedangkan    menurut Pujiharto (2010: 70-71) Gapoktan adalah gabungan dari  beberapa Kelompok  Tani yang melakukan usaha agribisnis di atas   prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan  produksi  dan  pendapatan usaha tani bagi anggotanya.

Gapoktan dapat sebagai sarana untuk bekerjasama antar Kelompok Tani yaitu kumpulan dari beberapa Kelompok Tani yang mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan komoditas usaha tani tertentu untuk menggalang kepentingan bersama. Di samping itu menurut Hermanto dan Dewa Swastika (2011: 375) pembentukan dan penumbuhan Kelompok Tani dapat ditempatkan dalam konteks yang lebih luas yaitu konteks pengembangan ekonomi dan kemandirian masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Rural Development). Gabungan Kelompok Tani ini terbentuk atas beberapa dasar yaitu kepentingan bersama antar anggota, berada pada wilayah usaha tani yang sama yang menjadi tanggung jawab bersama antar anggota, mempunyai kader pengelolaan yang berkompeten untuk menggerakkan petani, memiliki kader yang diterima oleh petani lainnya, adanya dorongan dari tokoh masyarakat, dan mempunyai kegiatan yang bermanfaat bagi sebagian besar anggotanya. Oleh karena itu salah satu usaha yang dilakukan pemerintah bersama dengan petani dalam rangka membangun upaya kemandiriannya maka telah di bentuk kelompok-Kelompok Tani di pedesaan (Sukino, 2014: 66).

Salah satu ciri yang ada pada suatu kelompok adalah kesatuan sosial yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama. Tujuan bersama dapat tercapai ketika terdapat pola interaksi yang baik antara masing-masing individu dan individu-individu tersebut memiliki peran serta mampu menjalankan perannya. Tujuan utama pembentukan dan penguatan Gapoktan adalah untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas (Deptan, 2006). Adapun tujuan lain dari pembentukan Gapoktan diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Gapoktan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota secara keseluruhan yang terlibat dalam kepengurusan maupun hanya sebagai anggota baik secara materiil maupun non material sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan kepada pengembangan organisasi Gapoktan.

2)   Gapoktan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia semua anggota melalui pendidikan pelatihan dan study banding sesuai kemampuan keuangan Gapoktan.

3) Gapoktan dapat mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pertanian dan jasa yang berbasis pada bidang pertanian.

Gapoktan juga dapat menjadi lembaga yang menjadi penghubung petani dari satu desa dengan lembaga-lembaga lainnya. Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Menurut Permentan Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani Gapoktan memiliki fungsi-fungsi yaitu sebagai berikut :

1) Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan harga);

2) Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida, dan lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya;

3) Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/ pinjaman kepada para petani yang memerlukan;

4) Melakukan proses pengolahan produk para anggotanya (penggilingan, grading, pengepakan dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai tambah;

 5) Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/ menjual produk petani kepada pedagang/ industri hilir.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi fungsi dari Gapoktan adalah unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar; penyediaan saprotan serta menyalurkannya kepada para petani melalui kelompoknya; penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/ pinjaman kepada para petani yang memerlukan; melakukan proses pengolahan produk para anggotanya yang dapat meningkatkan nilai tambah; dan menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/ menjual produk petani kepada pedagang/ industri hilir.

Gabungan Kelompok Tani memiliki peran tunggal maupun ganda menurut Hermanto dan Dewa Swastika (2011: 373) seperti penyediaan input usaha tani (misalnya pupuk), penyediaan modal (misalnya simpan pinjam), penyediaan air irigasi (kerjasama dengan P3A), penyedia informasi (penyuluhan melalui Kelompok Tani), serta pemasaran hasil secara kolektif. Selain itu menurut Pujiharto (2010: 72-73) terdapat tiga peran pokok yang diharapkan dapat dijalankan oleh Gapoktan yaitu sebagai berikut :

1)      Gapoktan berperan sebagai lembaga sentral dalam sistem yang terbangun dan strategis. Gapoktan berperan sebagai lembaga sentral dalam sistem yang terbangun dapat dicontohkan terlibat dalam penyaluran benih bersubsidi yaitu bertugas merekap daftar permintaan benih dan nama anggota. Gapoktan merupakan lembaga strategis yang merangkum seluruh aktivitas kelembagaan petani di wilayah tersebut.Gapoktan dapat pula dijadikan sebagai basis usaha petani di setiap pedesaan.

2)      Gapoktan berperan dalam meningkatan ketahanan pangan. Dalam rangka mengatasi kerawanan dan kemiskinan di pedesaan, Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan “Program Desa Mandiri Pangan” dimulai pada tahun 2006. Pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan dilakukan melalui pendekatan masyarakat secara partisipatif. Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Taniakan dibimbing agar mampu menemukan dan menggali permasalahan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki, serta mampu secara mandiri membuat rencana kerja untuk meningkatkan pendapatannya melalui usaha tani dan usaha agribisnis berbasis pedesaan. Beberapa Kelompok Tani dalam satu desa yang telah dibina akan difasilitasi untuk membentuk Gapoktan. Melalui cara ini, petani miskin dan rawan pangan akan meningkat kemampuannya dalam mengatasi masalah pangan dan kemiskinan di dalam suatu ikatan Kelompok Tani untuk memperjuangkan nasib para anggotanya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bersama dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal.

3)      Gapoktan dapat dianggap sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP). Gapoktan sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dapat menerima Dana Penguatan Modal (DPM), yaitu dana peminjaman yang dapat digunakan untuk membeli gabah petani pada saat panen raya. Kegiatan DPM-LUEP telah dimulai sejak tahun 2003 tetapi baru mulai pada tahun 2007 Gapoktan dapat sebagai penerima dana tersebut. Gapoktan dapat bertindak sebagai pedagang gabah, dimana akan membeli gabah dari petani lalu menjualkannya berikut berbagai fungsi pemasaran lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Gapoktan memiliki banyak peran antara lain penyediaan input usaha tani (misalnya pupuk), penyediaan modal (misalnya simpan pinjam), penyediaan air irigasi (kerjasama dengan P3A), penyedia informasi (penyuluhan melalui Kelompok Tani), pemasaran hasil secara kolektif, Gapoktan sebagai lembaga sentral yang terbangun dan strategis yang diharapkan mampu menangani seluruh basis aktivitas kelembagaan petani, Gapoktan dapat meningkatkan ketahanan pangan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, dan Gapoktan sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

Organisasi menurut Mills dan Mills dalam Kusdi (2009: 4), yaitu kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu pandangan lainnya menyebutkan bahwa organisasi adalah suatu strategi besar yang diciptakan individu-individu dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan usaha dari banyak orang (C. Argyris dalam Kusdi, 2009: 4). Dari dua pandangan tersebut terdapat unsur karakteristik utama dari sebuah organisasi yaitu Pusposes, People, dan Plan (Gerloff dalam Kusdi, 2009: 4).  Sesuatu tidak dapat disebut organisasi jika tidak memiliki tujuan (purposes), anggota (people), dan rencana (plan). Dalam aspek rencana (plan) ini terkandung semua ciri-ciri seperti sistem, struktur, desain, strategi, dan proses, yang seluruhnya dirancang untuk menggerakkan unsur manusia (people) dalam mencapai berbagai tujuan (purpose) yang telah ditetapkan.

Pembentukan organisasi petani seperti Kelompok Tani dan gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan alat utama untuk mendistribusikan bantuan dan sekaligus sebagai wadah untuk berinteraksi secara vertikal antara pemerintah dengan petani dan secara horizontal antar sesama petani. Organisasi petani diharapkan sebagai komponen pokok dalam pertanian yaitu berperan dalam mengatasi kemiskinan, memperbaiki degradasi sumber daya alam, meningkatkan ketelibatan perempuan, kesehatan dan pendidikan, dan sosial politik (Rita N. Suhaeti, 2014: 159-160).

Kelompok Tani dan Gapoktan menurut Mariani (2010) dapat sebagai wadah yaitu wadah belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para anggotanya, wadah produksi untuk meningkatkan efisiensi dalam usaha tani para anggotanya, dan wadah kegiatan sosial bagi para anggotanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kelompok Tani dan Gapoktan sebagai wadah bagi anggota petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, untuk meningkatkan efisiensi dalam usaha taninya, dan untuk bersosialisasi antar anggota petani.

Implikasi Tax Amnesty Terhadap Perlindungan Hukum Wajib Pajak (skripsi dan tesis)

  1. Perlindungan Hukum Preventif

Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak pasti akan menimbulkan konsekuensi bagi wajib pajak itu sendiri, tidak terkecuali dalam pelunasan PPh, yang mana secara formil pembayaran PPh tersebut masih dalam ruang lingkup Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014, sehingga terdapat tata cara penerimaan pajak melalui ke-empat cara yang telah disebutkan sebelumnya.

Pada setiap transaksi atau setiap pelunasan PPh, wajib pajak akan mendapatkan tanda bukti pelunasan PPh yang mana berdasarkan pasal (1) angka 26 Permenkeu Nomor 242/PMK.03/2014 Surat Setoran Pajak atau SSP merupakan bukti pembayaran pajak dengan menggunakan formulir, lalu berdasarkan pasal 15 ayat (1) Permenkeu nomor 242/PMK.03/2014 menjelaskan bahwa BPN merupakan bukti pembayaran pajak secara elektronik, dari sini terlihat bahwa terdapat dua jenis bukti pembayaran pajak, akan tetapi berdasarkan pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per -26/PJ/2014 BPN diterbitkan dalam bentuk teraan BPN pada SSP, sehingga teraan BPN pada SSP inilah yang diakui sebagai bukti pembayaran pajak.

Berdasarkan pasal 19 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 menjeleaskan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN, pasal ini mempertegas bahwa BPN merupakan bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak dalam hal ini PPh. Payung hukum untuk melindungi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran PPh dengan cara cessie adalah Bukti Penerimaan Negara atau yang dikenal dengan nama BPN melalui pasal tersebut.

Pada permenkeu Nomor 32/PMK.05/2014 dijelaskan mengenai BPN (Bukti Peneriman Negara) sebagai bukti pelunasan pajak lalu wujud BPN dijelaskan melalui pasal 3 ayat 3 huruf a,b,c,d Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 yaitu :

1)      Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan Kode Billing;

2)      Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC

3)      Dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking

4)      Teraan BPN pada SSP, untuk pembayaran melalui Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keempat hal diatas adalah bentuk BPN yang sah dan juga sekaligus sebagai perlindungan hukum preventif bagi wajib pajak yang melakukan pelunasan PPh

  1. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah suatu perlindungan hukum yang ditempuh apabila telah terdapat keputusan pemerintah dan telah memberikan akibat hukum, dimana akibat hukum ini memicu terjadinya suatu sengketa. sehingga perlindungan hukum represif memilki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Walaupun pemerintah bersikap hati-hati dalam mengeluarkan keputusan bisa saja terjadi suatu keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi rakyat, sehingga perlindungan hukum represif sangat diperlukan untuk melindungi hak dan pelaksanaan kewajiban saat telah terjadi sengketa.[1]

Dalam hal ini yang akan dibahas adalah perlindungan hukum bagi wajib pajak ketika fiskus menilai bahwa tidak terdapat pembayaran PPh dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk selanjutnya disebut SKPKB oleh fiskus, akan tetapi wajib pajak telah melakukan pembayaran PPh.

Berdasarkan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap SKPKB kepada Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pada ayat 3 pasal yang sama menjelaskan bahwa batas waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), lalu pada ayat (3a) pasal yang sama menjelaskan bahwa wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Kemudian pada ayat (9) pasal yang sama menjelaskan bahwa Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, akan tetapi jika terhadap keputusan keberatan dilakukan banding maka denda denda sebesar 50% (lima puluh persen) tidak berlakukan menurut ayat (10) pasal yang sama.

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan, kemudian pada ayat (3) menjelaskan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar, kemudian pada ayat 5 menjelaskan apabila dalam jangka 12 bulan tanggal surat keberatan diterima direktur jendral pajak tidak mengeluarkan keputusan maka dianggap mengabulkan keberatan wajib pajak.

Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 terhadap keputusan keberatan dapat dilakukan upaya banding ke pengadilan pajak, berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 definisi banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menjelaskan bahwa73:

1)      Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding.

2)      Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima keputusan yang dibanding.

3)      Pada Surat Banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding.

4)      Banding hanya dapat diajukan jika jumlah yang terutang dimaksud telah terbayar sebesar 50% (lima puluh persen)

 

Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menjelaskan bahwa yang memiliki hak mengajukan banding adalaj wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit. Apabila selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan (pemekaran) usaha likuidasi dimaksud. [3]

Berdasarkan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu sebagaimana pasal 35 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menjelaskan bahwa surat banding yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dapat ditarik kembali dalam pencabutan berdasarkan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Pencabutan surat banding dapat dilakukan oleh pembanding atau kuasa hukum pembanding karena : [4]

1)      Surat banding itu mengandung cacat yuridis sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan alat bukti yang ada.

2)      Adanya perdamaian yang terjadi antara pembanding dan terbanding.

3)      Telah dikabulkannya tuntutan pembanding seperti yang tercantum dalam surat bandingnya.

 

Berdasarkan pasal 27A ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Apabila permohonan banding atas SKPKB dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) dengan ketentuan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

Bukti Penerimaan Negara merupakan alat bukti pelunasan pajak PPh, akan tetapi dengan berlakunya pasal (3) ayat 6 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 maka kekuatan pembuktikan BPN menjadi terbantahkan, atas peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak tersebut, terdapat suatu perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikanTerdapat dua cara untuk meninjau kembali peraturan kebijakan, yaitu dengan judicial review dan executive review.

Executive review dapat dilakukan oleh pejabat tata usaha negara atas dasar asas contrarius actus (siapa yang membuat aturan, dia yang berhak mencabut), akan tetapi menurut Nalle tidak hanya pembuat peraturan kebijakan tersebut yang boleh melakukan executive review melainkan lembaga yang secara struktural berada diatas pembuat peraturan kebijakan berhak melakukan executive review atas peraturan kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang secara struktural berada dibawahnya. Menurut Nalle untuk melakukan executive review tidak terbatas pada peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tidak melainkan juga dapat diuji dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) dan asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik. Dalam hal ini Kementrian Keuangan dapat melakukan executive review atas Peraturan Direktur Jendral Pajak, karena berdasarkan sturktur lembaga Dierktorat Jenderal Pajak dibawah Menteri Keuanngan. Dalam hal ini terdapat pertentangan peraturan pada pasal (3) ayat 6 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu pasal 19 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 dan berlaku asas lex superiori derogat lege inferiori yaitu peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Sehingga dapat dismpulkan bahwa Kementrian Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak dapat mencabut peraturan kebijakan tersebut.

Berdasarkan Nalle untuk melihat dapat atau tidaknya peraturan kebijakan dapat dialukan uji materil di Mahkamah Agung maka peraturan kebijakan tersebut harus dicermati, peraturan kebijakan tersebut bersifat materiil atau formil. Peraturan kebijakan materiil melihat peraturan kebijakan sebagai implementasi dari wewenang bebas atau diskresi oleh badan atau pejabat Administrasi. Seringkali peraturan yang dibentuk dalam menjalankan wewenang bebeas tersebut justru dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi inilah suatu peraturan dapat disebut sebagai peraturan kebijakan materiil. Sedangkan kebijakan formil adalah peraturan kebijakan yang selama ini dikenal dalam konsep aslinya, baik dalam hal substansi kekuatan mengikat, dan nomenklaturnya.

Berdasarkan pasal 24 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, lalu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat diuji oleh Mahkama Agung adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang. Menurut Nalle pengujian peraturan kebijakan oleh MA cukup dibatasi pada peraturan kebijakan materiil saja, karena jika MA dapat menguji peraturan kebijakan yang bersifat formil akan mengaburkan perbedaan antara peraturan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.[5]

Dalam hal ini pembentukan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 26/PJ/2014 merupakan suatu perintah dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, Sehingga bentuk dari peraturan kebijakan ini adalah berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mana dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut bersifat mengatur (regelend), sifat mengatur pada peraturan kebijakan ini dapat dilihat dari substansi peraturan tersebut yang memberikan pengaturan yang lebih rinci terhadap sistem pembayaran pajak secara elektronik yang sebelumnya diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014. Menurut Nalle ciri-ciri dari peraturan kebijakan yang bersifat materiil adalah dibentuk atas dasar diskresi, berbentuk peraturan perundang-undangan dan bersifat mengatur (regelend).Sehingga wajib pajak yang telah membayar atau melunasi utang pajak penghasilan dapat menggunakan perlindungan hukum dengan mekanisme keberatan dan banding.

Makna Yuridis Tax Amnesty (skripsi dan tesis)

Pengampunan Pajak (tax amnesty) merupakan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak untuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak. [1]

Peraturan tersebut berlaku terhadap wajib pajak dengan mengungkap harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan. Adapun pengampunan pajak dilakukan kepada berbagai macam jenis pajak diantaranya:[2]

  1. Pajak Penghasilan.
  2. Pajak Pertambahan Nilai
  3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Adapun tujuan dari pengampunan pajak (tax amnesty) adalah sebagai berikut; Pertama, untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.[3]

Dalam kebijakan pengampunan pajak terhadap wajib pajak yang mempunyai utang pajak dan tunggakan pajak, negara memungut uang tebusan kepada wajib pajak.[4] Utang pajak merupakan jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta,[5] sedangkan tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.[6]

Pengampunan pajak merupakan salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak. Program ini diambil sebagai langkah negara mengambil kembali pajak yang hilang atau belum dibayar, dengan memasukkan para penyelundup pajak tersebut ke dalam jaringan sistem administrasi perpajakan. Meski cukup banyak penelitian tentang ekonomi bawah tanah, namun belum banyak menghitung besarnya potensi pajak yang lolos dari kegiatan ekonomi bawah tanah. Sasmito Wibowo pernah memprediksikan besarnya nilai ekonomi bawah tanah yakni 25% dari PDB, 15% dari PDB (Luki Alfirman), Enste & Schneider memperkirakan 70% dari PDB, dengan prakiraan nilai kegiatan ekonomi bawah tanah Indonesia Tahun 2004 sebesar 1750 trilyun rupiah dan asumsi tax ratio 15%, besarnya potensi pajak yang hilang dari kegiatan ekonomi bawah tanah Indonesia mencapai sekitar 262 trilyun rupiah.[7]

Kebijakan pengampunan pajak atau dikenal dengan istilah tax amnesty sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 2008 melalui program sunset policy. Pada dasarnya tujuan tax amnesty dan sunset policy adalah kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya semakin meningkat sehingga pada akhirnya penerimaan negara dari sektor pajak akan semakin meningkat pula. Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yag diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.[8]

Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar. Sunset Policy telah dilakukan pada tahun 2008. Sejak Program sunset policy diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp 7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta.[9]

[1] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

[2] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

[3] Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

[4] 9Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Menyebutkan bahwa uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak

[5] Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

[6] Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

[7]Direktorat Jenderal Pajak, 2016. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional, 2016), p. 5-10

[8] Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

[9] Departemen Keuangan Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2008, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2008), p. 25

Tahapan dan Peran PR dalam Krisis Komunikasi (skripsi dan tesis)

Peran PR dalam menangani krisis komunikasi sangat berkaitan dengan mengidentifikasi tahapan dalam krisis komunikasi itu sendiri. Dengan demikian antara tahapan dan peran PR sesungguhnya menjadi satu pembahasan yang tidak bisa saling dipisahkan. Peran lain yang harus dilakukan PR dalam menangani krisis komunikasi adalah mengidentifikasi pihak mana yang haru menpatkan perhatian penting.  Dengan demikian PR kemudian membentuk suatu tim manajemen krisis yang permanen dan ramping, agar mereka dapat secara mudah berkomunikasi dan memberikan garis perintah dengan jelas. Bila terjadi krisis, tim ini harus mengambil inisiatif dan memberikan respon pertama untuk menjelaskan kepada publik, jangan sampai tim merespon akibat pertanyaan pers. Upaya menutup-nutupi krisis bisa berakibat fatal, misalnya pers semakin aktif menurunkan tim investigasinya untuk mengorek krisis lebih dalam (Steven Fink dalam Rhenald Kasali 2006:225)..

Tugas utama yang harus dilakukan oleh tim krisis adalah melakukan identifikasi krisis dan menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Semua tim harus bisa menjelaskan pesan-pesan komunikasi yang sudah disepakati. Tim manajemen krisis harus menghindari pernyataan off the record, karena dia benar-benar menguasai masalahnya. Baik sekali kalau diterbitkan buku petunjuk penanggulangan krisis.

Untuk mengidentifikasi tahapan dalam krisis komunikasi di dasarkan pada bagaimana krisis komunikasi telah menunjukkan suatu permasalahan yang dapat mengancam eksistensi perusahaan itu sendiri. Secara khusu maka menurut Peter M Sandman (2006), terdapat 4 (empat) tahapan yang dilalui suatu krisis, yaitu:

  1. Tahap Prodromal.

Krisis pada tahap ini sering dilupakan orang karena perusahaan masih bisa bergerak dengan lincah. Pada tahap ini, bukan pada tahap krisis sudah kronis (meledak), krisis sudah mulai muncul. Tahap prodromal sering disebut pula warning stage karena ia memberi sirene tanda bahaya mengenai simtom-simtom yang harus segera diatasi.

Mengacu pada defenisi krisis, tahap ini juga merupakan bagian dari turning point. Bila manajer gagal mengartikan atau menangkap sinyal ini, krisis akan bergeser ke tahap yang lebih serius yaitu tahapa akut.

Sering pula eksekutif menyebut tahap prodromal sebagai taha sebelum krisis (precrisis). Tetapi sebutan ini hanya dapat dipakai untuk melihat krisis secara keseluruhan dan disebut demikian setelah krisis memasuki tahap akut sebagai retrospeksi.

Tahap prodromal biasanya muncul dalam salah satu dari 3 bentuk ini:

  1. Jelas sekali, dimana gejala-gejala awal kelihtan jelas sekali.
  2. Samar-samar, yaitu gejala yang muncul tampak samar-samar karena sulit menginterpretasikan dan menduga luasnya suatu kejadian. Perusahaan atau organisasi memerlukan bantuan para analis untuk menganalisis hal-hal yang samar-samar itu sebelum tergulung oleh ombak krisis.
  3. Sama sekai tidak kelihatan, gejala-gejala krisis bisa tak terlihat sama sekali. Perusahaan tidak dapat membaca gejala ini karena kelihatannya segalanya oke-oke saja.

Para ahi krisis umumnya sependapat bahwa sekalipun krisis pada tahap ini sangat ringan, pemecahan dini secara tuntas sangat penting. Alasanya adalah karena masih mudah untuk ditangani sebelum ia memasuki tahap akut, sebelum ia meledak dan sebelum menimbulkan komplikasi.

  1. Tahap Akut.

Inilah tahap ketika orang mengatakan : “telah terjadi krisis”. Meski bukan di sini awal mulanya krisis, orang menganggap suatu krisis dimulai dari sini karena gejala yang samar-samar atau sama sekali tidak jelas itu mulai kelihatan jelas.

Dalam banyak hal, krisis yang akut sering disebut sebagai the point of no return. Artinya, sekali sinyal-sinyal yang muncul pada tahap peringatan (prodromal stage) tidak digubris, ia akan masuk ke tahap akut dan tidak bisa kembali lagi. Kerusakan sudah mulai bermunculan, reaksi mulai berdatangan, isu menyebar luas. Namun, berapa besar kerugian lain yang akan muncul amat tergantung dari para aktor yang mengendalikan krisis.

Salah satu kesulitan besar dalam menghadapi krisis pada tahap akut, sekalipun Saudara sangat siap, adalah intensitas dan kecepatan serangan yang datang dari berbagai pihak yang menyertai tahap ini. Kecepatan ditentukan oleh jenis krisis yang menimpa perusahaan, sedangkan intensitas ditentukan oleh kompleksnya permasalahan.

Tahap akut adalah tahap antara, yang paling pendek waktunya bila dibandingkan dengan tahap-tahap lainnya. Bila ia lewat, maka umumnya akan segera memasuki tahap kronis.

       3.Tahap Kronik.

Badai mulai reda, yang tersisa adalah reruntuhan bangunan dan sejumlah bangkai, korban dari sebuah krisis. Berakhirnya tahap akut dinyatakan dengan langkah-langkah pembersihan.

Tahap ini sering juga disebut sebagai the clean up phase atau the post mortem. Sering pula tahap ini disebut sebagai tahap recovery atau self analysis. Di dalam perusahaan, tahap ini ditandai dengan perubahan struktural. Mungkin penggantian manajemen, mungkin penggantian pemilik, mungkin masuk nama-nama baru sebagai pemilik atau mungkin pula bangkrut dan perusahaan dilikuidasi.

Seorang crisis manager harus bisa memperpendek tahap ini karena semua orang sudah sangat letih. Juga pers sudah mulai bosan memberitakan kasus ini. Namun yang paling penting adalah perusahaan harus memutuskan mau hidup terus atau tidak. Kalau ingin hidup terus tentu ia harus sehat dan mempunyai reputasi yang baik.

Tahap kronis adalah tahap yang terenyuh. Kadang-kadang dengan bantuan seorang crisis manager yang handal, perusahaan akan memasuki keadaan yang lebih baik, sehingga pujian-pujian berdatangan dan penyembuhan (resolution) mulai berlangsung.

  1. Tahap Resolusi (penyembuhan).

Tahap ini adalah tahap penyembuhan (pulih kembali) dan tahap terakhir dari 4 tahap krisis. Meski bencana besar dianggap sudah berlalu, crisis manager tetap perlu berhati-hati, karena riset dalam kasus-kasus krisis menunjukkan bahwa krisis tidak akan berhenti begitu saja pada tahap ini. Krisis umumnya berbentuk siklus yang akan membawa kembali keadaan semula (prodromal stage).

Untuk mengidentifikasi peran PR maka dapat dilakukan dengan mengidentifikasi pihak mana yang harus mendapatkan perhatian PR. Dengan demikian PR dapat berperan sebagai penarik dan penilai kesimpulan atas opini, sikap serta aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat (internal dan eksternal) yang terkena dampak kegiatan PR. Selain itu, PR dapat juga mengajukan usul atau saran kebijakan atau etika perilaku tertentu yang akan menyelaraskan kepentingan klien dengan kelompok masyarakat tertentu. Juga, PR dapat merencanakan dan melaksanakan rencana janga pendek, menengah, dan panjang untuk menciptakan dan meningkatkan pengertian dan pemahanan terhadap objek, kegiatan, metode dan masalah yang dihadapi.

Menurut Siti Komsiah (2009; 2) ada beberapa pihak terkait yang harus diperhatikan oleh PR apabila sedang menangani PR. Pihak ini merupakan pihak terkiat yang memegang informasi kunci dan mempunyai kemampuan untuk menentukan informasi tersebut menjadi mempengaruhi citra perusahaan. Berikut merupakan pihak-pihak yang harsu diperhatikan dalam menangani krisis komunikasi yaitu:

  1. Pers

Hal penting yang diingat oleh praktisi PR, soal pers, dalam situasi krisis, yaitu pers beranggapan bahwa berita buruk adalah berita yang baik bagi pers dan akan mencecar korban dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memojokkan. Dalam konteks tersebut, penting untuk diketahui bagaimana strategi berhubungan dengan media yang baik. Karena hal demikian akan menjadi salah satu kunci penting, bagaimana PR dapat mengambil peranannya dengan baik.

  1. Pihak Terkait

Pihak terkait yang dimaksud adalah pihak tokoh masyarakat, para pengamat, LSM, karyawan berpengaruh, dapat menjadi pihak ketiga yang penting untuk memuluskan program PR, baik sebagai nara sumber pers, atau pun menjelaskan kepada publik mengenai masalah yang terjadi. Disinilah peranan lobbying yang seharusnya selalu dilakukan oleh PR menjadi sangat berarti. Melalui peran lobbying ini maka PR dapat menggunakan pihak terkiat sebagai pihak ketiga ini bisa perorangan maupun organisasi yang dianggap bisa memberikan opini yang independen, namun menguntungkan.

Untuk membedakan suatu krisis komunikasi maka juga dapat dibedakan berdasarkan dimensi dalam komunikasi organisasi itu sendiri. Menurut Djoko Purwanto (2006: 35), dimensi dalam komunikasi organisasi dibedakan berdasarkan unsur yang ada dalam organisasi tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unusr yang ada lingkungan dalam organisasi maupun yang berasal lingkungan eksternal organisasi. Secara lebih terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

  1. Hubungan eksternal, digunakan anggota organisasi untuk interaksi dengan individu di luar organisasi. Komunikasi eksternal membawa pesan organisasi dan lingkungan organisasi yang relevan. Sistim pesan eksternal digunakan untuk menyampaikan informasi dari lingkungan organisasi dan untuk memberikan lingkungan informasi dari organisasi.
  2. Hubungan internal, ialah pola pesan yang dibagi (share) antara anggota organisasi, interaksi manusia yang terjadi dalam organisasi dan antar anggota organisasi. Saat organisasi tumbuh pada ukuran atau kompleksitas atau menyebar keluar area dan zona waktu, ini memerlukan program komunikasi internal yang membantu membangun tim.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa peran PR yang dapat dilakukan dalam menangani suatu krisis adalah; Pertama mengidentifikasi tahapan dalam krisis itu sendiri yaitu: Tahap Prodromal, Tahap Akut, Tahap Kronik dan Tahap Resolusi (penyembuhan). Identifikasi tahapan dalam krisis komunikasi di dasarkan pada gejala-gejala bagaimana suatu krisis dapat mengancam eksistensi perusahaan itu sendiri. Kedua, mengidentifikasi pihak mana yang harus mendaptkan perhatian penting yaitu: pihak pers serta pihak terkiat. Ketiga mengidentifikasi dimensi yang dilibatkan sebagai sumber krisis yaitu Komunikasi eksternal, digunakan anggota organisasi untuk interaksi dengan individu di luar organisasi.Komunikasi internal, ialah pola pesan yang dibagi (share) antara anggota organisasi, interaksi manusia yang terjadi dalam organisasi dan antar anggota organisasi. Dengan demikian PR dapat penarik dan penilai kesimpulan atas opini, sikap serta aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat (internal dan eksternal) yang terkena dampak kegiatan PR.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) (skripsi dan tesis)

 

 

 

  1. PPLN(Perusahaan Listrik Negara) merupakan salah satu perusahaan BUMN di bidang kelistrikan yang bertugas melayani masyarakat seluruh Nusantara. PLN merupakan badan usaha tunggal yang diberi kepercayaan serta kewenangan oleh Pemerintah dalam pengadaan dan pemberdayaan energi listrik di pelosok negeri. Adapun kegiatan bisnis PLN dalam hal menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik  mulai  dari  kegiatan  pembangkitan,  penyaluran,  distribusi  tenaga  listrik,

 

 

 

 

 

sampai dengan perencanaan serta pembangunan sarana prasarana penyediaan tenaga  listrik.  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  sebagai  Badan  Usaha  Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

 

Bidang usaha yang dilakukan perusahaan PT PLN (Persero) mencakup berbagai rangkaian kegiatan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta anggaran Dasar perusahaan PT. PLN (Persero), diantaranya adalah:

  1. Menjalankan usahapenyediaan tenaga listrik yang mencakup:

 

  1. a.Pembangkitan tenagalistrik b. Penyaluran tenaga listrik
  2. c. Distribusi tenagalistrik

 

  1. Perencanaandan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik e. Pengembangan penyediaan tenaga listrik
  2. f.Penjualan tenagalistr

 

 

  1. Menjalankan usahapenunjang tenaga listrik yang mencakup:

 

 

  1. a. Konsultasi ketenagalistrikan

 

 

  1. Pembangunan dan pemasanganperalatan ketenagalistrikan c. Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan
  2. Pengembangan  teknologi  peralatan  yang  menunjang  penyediaan  tenaga listrik.

 

  1. Menjalankan kegiatan-kegiatan lainnyamencakup:

  1. a. Kegiatanpengelolaandan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik

  1. Pemberian jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik

  1. c. Kegiatanperindustrianperangkat keras dan lunak di bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain terkait dengan tenaga listrik

  1. Kerjasama   dengan   pihak   lain   atau   badan   penyelenggara   bidang ketenagalistrikan baik dari dalam maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan

  1. e. Usahajasaketenagalistrika

Inovasi Pelayanan Publik (skripsi dan tesis)

 

 

 

Menurut Yogi dalam LAN (2007:113), Inovasi di sektor publik adalah salah satu jalan atau bahkan breakthrough untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi di sektor publik. Karakteristik dari sistem di sektor publik kaku harus mampu  dicairkan  melalui  penularan  budaya  inovasi.  Inovasi  yang  biasanya

 

 

 

 

 

ditemukan di sektor bisnis kini mulai diterapkan dalam sektor publik. Budaya inovasi harus dapat dipertahankan dan dikembangkan dengan lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari dinamika eksternal dan tuntutan perubahan yang sedemikian cepat, yang terjadi di luar organisasi publik. Selain itu perubahan di masyarakat juga begitu penting sehingga demikian, maka sektor publik dapat menjadi sektor yang dapat mengakomodasi dan merespon secara cepat setiap perubahan yang terjadi.

 

 

 

Menurut Yogi dalam LAN (2007) secara khusus inovasi dalam lembaga publik dapat didefinisikan sebagai penerapan (upaya membawa) ide-ide baru dalam implementasi, dicirikan oleh adanya perubahan langkah yang cukup besar, berlangsung lama dan berskala cukup umum sehingga dalam proses implementasinya berdampak cukup besar terhadap organisasi dan tata hubungan organisasi. Inovasi dalam pelayanan publik mempunyai ciri khas, yaitu sifatnya yang intangible karena inovasi layanan dan organisasi tidak semata berbasis pada produk yang dapat dilihat melainkan pada perubahan dalam hubungan pelakunya, yaitu antara service provider dan service receiver (user), atau hubungan antar berbagai bagian di dalam organisasi atau mitra sebuah organisasi.

 

Menurut Yogi dalam LAN (2007), ditinjau secara lebih khusus, pengertian inovasi dalam pelayanan publik bisa diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan dan memperbaiki efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi dan atau alat baru dalam pelayanan masyarakat. Dengan pengertian ini, inovasi pelayanan publik tidak harus diartikan sebagai upaya menyimpang dari prosedur, melainkan sebagai

 

upaya dalam mengisi menafsirkan dan menyesuaikan aturan mengikuti keadaan setempat.

Proses  kelahiran  suatu  inovasi,  bisa  didorong  oleh  bermacam  situasi.  Secara umum inovasi dalam layanan publik ini bisa lahir dalam bentuk inisiatif, seperti:

  1. Kemitraan dalam penyampaian layanan publik, baik antara pemerintah dan pemerintah, sektor swasta dan pemerintah.
  2.  Penggunaan teknologi informasi untuk komunikasi dalam pelayanan publik.

  1. Pengadaan    atau    pembentukan    lembaga    layanan    yang    secara    jelas meningkatkan efektivitas layanan (kesehatan, pendidikan, hukum dan keamanan masyarakat).

Maka inovasi pelayanan publik dapat penulis simpulkan sebagai terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan ide kreatif original dan/atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual.

Prinsip Pelayanan Publik (skripsi dan tesis)

 

 

Menurut  Sulistio  dan  Budi  (2009:39)  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh

 

Birokrasi hendaknya berdasarkan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

 

  1.  Rasional, efektif dan efisien yang dilakukan melalui manajemen terbuka.

 

  1. Ilmiah, berdasarkan kajian dan penelitian serta didukung oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya.
  2. Inovatif,   pembaruan   yang   dilakukan   terus-menerus   untuk   menghadapi lingkungan yang dinamis, berubah dan berkembang.
  3.  Produktif, berorientasi kepada hasil kerja yang optimal.

 

  1.  Profesionalisme, penggunaan tenaga kerja profesional, terampil dalam istilah

 

“The Right Man in The Right Pleace”.

 

  1.  Penggunaan teknologi modern yang tepat guna.

 

Islamy dalam Sulistio dan Budi (2009:41) menyatakan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan oleh Birokrasi Pemerintah berdasarkan kepada prinsip-prinsip pelayanan prima berikut ini:

  1.  Appropriateness (kesesuaian)

  1.  Accesibility (keterjangakauan)

  1.  Continuity (keberlanjutan)

  1.  Technically (teknis)

  1.  Profitability (menguntungkan)

  1.  Equitability (adil)

  1.  Transparency (terbuka)

  1.  Accountability (bertanggungjawab)

  1.  Effectiveness and Efficiency (efektif dan efisien)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan publik harus memenuhi prinsip yang rasional, ilmiah, inovatif, produktif, profesional dan penggunaan teknologi yang tepat guna. PT. PLN (Persero) Rayon Way Halim diharapkan  mampu  menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut  agar  berhasil menjalankan inovasi pelayanan yang telah diciptakannya.

Kualitas Pelayanan Publik (skripsi dan tesis)

 

Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menentukan bagaimana kinerja layanan publik di suatu lembaga penyedia layanan publik. Menurut Pasolong (2010:132), terkait kualitas pelayanan publik, adalah sbb:

 

 

 

 

 

“Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terdapat persyaratan atau spesifikasinya itu terpenuhi berarti kualitas suatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat”.

 

Sinambela (2006:6) menjelaskan bahwa untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

  1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
  2. Akuntabilitas,  yakni  pelayanan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi  dan  penerima  pelayanan  dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip efisiensi dan efektivitas.
  4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
  5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
  6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

 

Gasperz dalam Sinambela (2006:7) mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu pada pengertian pokok:

 

 

 

 

 

  1. Kualitas  terdiri  atas  sejumlah  keistimewaan  produk,  baik  keistimewaan langsung,   maupun   keistimewaan   atraktif   yang   memenuhi   keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk.
  2. Kualitas  terdiri  atas  segala  sesuatu  yang  bebas  dari  kekurangan  atau kerusakan.

 

Disamping itu, Zeithhalm-Parasuman-Berry dalam Pasolong (2010:135), mengatakan bahwa untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada beberapa indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi tersebut antara lain yaitu :

  1. Tangibles: kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.
  2. Reliability: kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya.
  3. Responsivess :  kesanggupan  untuk  membantu  dan  menyediakan  pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
  4. Assurance: kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.
  5. Emphaty: sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen.

 

 

 

 

Menurut Sinambela (2006:29), agar terdapat kepastian pelayanan publik perlu segera disusun standar pelayanan yang jelas. Standar demikian diperlukan bukan hanya kepastian pelayanan, tetapi juga dapat digunakan untuk menilai kompetensi aparatur  dan  usaha  untuk  mewujudkan  pertanggungjawaban  publik.  Hak-hak

 

masyarakat dalam pelayanan publik perlu diekspose untuk diketahui masyarakat, demikian pula kewajiban aparatur dalam memberi pelayanan.

Pengertian Pelayanan Publik (skripsi dan tesis)

 

 

 

Terdapat   banyak   literatur   ilmiah   yang   telah   menyajikan   defenisi   tentang pelayanan publik tetapi pada penelitian ini akan diuraikan beberapa penjabaran dari beberapa ahli diantaranya menurut Pasolong (2010:128), pelayanan pada dasarnya   didefinisikan   sebagai   aktifitas   seseorang,   sekelompok   dan   atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pelayanan terdapat dua aspek yaitu seseorang   atau   organisasi   dan   pemenuhan   kebutuhan.   Menurut   Sinambela (2006:5) pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Susanto dalam

 

 

 

 

 

Sugandi (2011:124) bahwa dalam sistem pemerintahan dominan, perumus dan pelaksana layanan publik dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat sebagai penerima layanan. Namun menurut Dwiyanto dalam Sugandi (2011:124), pelayanan oleh birokrasi seharusnya digerakkan oleh visi dan misi pelayanan, namun pada kenyataannya justru digerakkan oleh peraturan dan anggaran yang tidak dimengerti oleh publik karena tidak disosialisasikan secara transparan.

 

Dalam Undang-undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa layanan publik oleh pemerintah dibedakan menjadi tiga kelompok layanan administratif, yaitu: Pertama, kelompok layanan yang mengahasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik; Kedua, kelompok layanan yang menghasilkan berbagai  bentuk atau  jenis barang  yang digunakan oleh  publik; Ketiga, kelompok layanan yang menghasilkan barang jasa yang dibutuhkan oleh publik.

 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Lukman (2013:16) memaparkan ruang lingkup pelayanan publik yang dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu:

  1. a.  Pelayanan Barang dan Jasa Publik

 

Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik bisa dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik kategori ini bisa dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan kekayaan negara yang tidak bisa dipisahkan atau bisa diselenggarakan oleh badan usaha milik

 

pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara/BUMN).

  1. Pelayanan Administratif

Pelayanan publik dalam kategori ini meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang- undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda juga kegiatan administratif yang dilakukan oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan  serta  diterapkan  berdasarkan  perjanjian  dengan penerima pelayanan.

Keberhasilan Inovasi (skripsi dan tesis)

Produk baru yang dibuat perlu diperkenalkan kepada pasar agar produk tersebut diterima dan dipakai secara meluas. Proses mulai dikenalkan hingga digunakan oleh  masyarakat  secara  luas  inilah  yang  disebut  prosesdifusi.  Rogers  dalam Suryani (2008:305) mendefinisikannya sebagai proses dimana inovasi dikomunikasikan  melalui  saluran  tertentu,  dalam  suatu  jangka  waktu  tertentu diantara anggota suatu sistem sosial. Menurut Rogers dalam difusi ini terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan difusi inovasi, yaitu ada empat faktor:

  1. a.  Karakteristik Inovasi (Produk)

Sebuah   produk   baru   dapat   dengan   mudah   diterima   oleh   konsumen (masyarakat)  jika produk  tersebut  mempunyai  keunggulan  relatif.  Artinya produk  baru  akan  menarik  konsumen  jika  produk  tersebut  mempunyai kelebihan dibandingkan produk-produk yang sudah ada sebelumnya di pasar. Contohnya,  handphone.  Dalam  waktu  yang  relatif  pendek  telah  banyak digunakan oleh masyarakat karena produk tersebut mempunyai keunggulan relatif dibandingkan dengan sarana komunikasi sebelumnya.

Faktor produk lain berupa compability juga berpengaruh terhadap hasil inovasi. Produk yang kompatibel adalah produk yang mampu memenuhi kebutuhan,  nilai-nilai,  dan  keinginan  konsumen  secara  konsisten.  Faktor ketiga dari karakteristik produk berpengaruh terhadap difusi adalah kompleksitas. Semakin komplek, semakin sulit mengoperasikannya, semakin tidak menarik konsumen. Konsumen akan memilih produk yang sederhana dan mudah digunakan. Konsumen lebih menarik menggunakan produk yang lebih sederhana dibandingkan dengan produk yang kesulitan dalam pengoperasiannya. Faktor keempat adalah kemampuan untuk dicoba (triability). Produk baru apabila memberikan kemudahan untuk dicoba dan dirasakan  oleh  konsumen  akan  menarik  bagi  konsumen.  Dan  faktor  lain adalah  kemampuan  untuk  dilihat  konsumen  (observability).  Observability lebih  menunjuk  pada  kemampuan  produk  untuk  dapat  dikomunikasikan

kepada konsumen lainnya. Semakin mudah dilihat dan mampu mengkomunikasikan kepada konsumen lain bahwa produk tersebut baru akan semakin menarik karena artinya mampu memberikan petunjuk kepada konsumen lain bahwa dirinya termasuk konsumen yang mengikuti perkembangan.

  1.  Saluran Komunikasi

Inovasi akan menyebar pada konsumen yang ada di masyarakat melalui saluran komunikasi yang ada. Suatu produk baru akan dapat dengan segera dan menyebar luas ke masyarakat (konsumen) jika perusahaan memanfaatkan saluran komunikasi yang banyak dan jangkauannya luas seperti media massa dan jaringan interpersonal.

  1. c.  Upaya Perubahan dari Agen

Perusahaan harus mampu mengidentifikasi secara tepat opinion leader yang akan digunakan dan mampu melibatkannya sebagai agen perusahaan untuk mempengaruhi  konsumen  atau  masyarakat  dalam  menerima  dan menggunakan produk baru (inovasi).

  1.  Sistem Sosial

Pada umumnya sistem sosial masyarakat modern lebih mudah menerima inovasi dibandingkan dengan masyarakat yang berorientasi pada sistem sosial tradisional karena masyarakat modern cenderung mempunyai sikap positif terhadap perubahan, umumnya menghargai terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan, mempunyai perspektif keluar yang lebih baik dan mudah berinteraksi    dengan    orang-orang    di    luar    kelompoknya,    sehingga

mempermudah masukan penerimaan ide-ide baru dalam sistem sosial dan anggotanya dapat melihat dirinya dalam peran yang berbeda-beda.

Penulis menyimpulkan bahwa suatu inovasi dikatakan berhasil maka harus memiliki empat faktor berikut, yaitu: karakteristik, adanya saluran komunikasi, adanya upaya dari agen dan dipengaruhi sistem sosial.

Klasifikasi Produk (skripsi dan tesis)

Inovasi sering dihubungkan dengan produk baru. Menurut Sunyoto (2013:9), dari produk yang biasa dibeli konsumen, kita dapat melakukan penggolongan atau klasifikasi mengenai produk. Produk menurut daya tahannya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

  1. a.  Barang yang tahan lama

Barang yang tahan lama (durable goods) adalah merupakan barang nyata yang biasanya melayani banyak kegunaan, misalnya pakaian, peralatan otomotif, komputer, peralatan bengkel, lemari es, dan sebagainya.

  1.  Barang yang tidak tahan lama

Barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah merupakan barang nyata  yang  biasanya  dikonsumsi  untuk  satu  atau  beberapa  kegunaan, misalnya pasta gigi, kuliner, minuman energi, obat generik dan lainnya.

  1. c.  Jasa

Merupakan kegiatan, manfaat atau kegunaan yang ditawarkan untuk dijual, misalnya bengkel sepeda motor, reparasi komputer dan televisi, loundry, jasa angkutan  barang,  jasa  olah  data,  rental  mobil  dan  sepeda  motor,  kursus bahasa asing, kursus program komputer, dan lainnya.

Pengaplikasian Definisi Dari Inovasi (skripsi dan tesis)

 

 

Terdapat empat faktor yang mendasarinya, menurut Nugroho (2003:398), terdiri dari:

  1. a. Orientasi Produk

 

Konsumen  menyukai  produk  yang menawarkan  kualitas  dan  performance terbaik serta inovatif. Perusahaan seringkali mendesain produk tanpa input dari customer.

  1.  Orientasi Pasar

 

Kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan dari target market serta memberikan kepuasan secara lebih baik dibandingkan pesaing.

Ada empat faktor yang menjadi landasan utama konsep ini, yaitu:

 

  1. Penetuan  target  market   secara  tepat  dan  mempersiapkan  program pemasaran yang sesuai.
  2.  Fokus pada customer needs untuk menciptakan customer satisfaction.

 

  1. Integrated marketing, setiap bagian atau departement dalam perusahaan bekerja sama untuk melayani kepentingan konsumen yang terdiri dari dua   tahap,   yaitu:   fungsi-fungsi   marketing   harus   terkoordinir   dan kerjasama antar departement.
  2. Profitability, profit diperoleh melalui penciptaan nilai pelanggan yang berkualitas, pemuasan akan kebutuhan pelanggan lebih baik daripada pesaing.
  3. c.  Orientasi Perusahaan

Adalah menentukan keinginan dan kebutuhan dari target market dan memberikan kepuasan secara lebih baik dibandingkan para pesaing melalui suatu   cara   yang   dapat   meningkatkan   kesejahteraan   konsumen   dan masyarakat.

  1.  Orientasi Konsumen

Pada prinsipnya dalam penyebaran produk baru (inovasi), konsumen menginginkan produk yang ada tersedia di banyak tempat, dengan kualitas yang tinggi, akan tetapi dengan harga yang rendah sehingga konsumen lebih banyak mengkonsumsi barang dan bahkan sampai pembelian yang berulang- ulang.

Jenis-Jenis Inovasi (skripsi dan tesis)

Jenis-jenis inovasi menurut Robertson dalam Nugroho (2003:395) diharapkan dapat memberikan masukan yang positif dalam menciptakan inovasi layanan, jenis-jenis inovasi tersebut antara lain:

  1. a.  Inovasi Terus Menerus

 

Adalah modifikasi dari produk yang sudah ada dan bukan pembuatan produk yang baru sepenuhnya. Inovasi ini menimbulkan pengaruh yang paling tidak mengacaukan pola perilaku yang sudah mapan. Contohnya, memperkenalkan perubahan  model baru,  menambahkan mentol pada rokok  atau  mengubah panjang rokok.

 

  1.  Inovasi Terus Menerus Secara Dinamis

 

Mungkin melibatkan penciptaan produk baru atau perubahan produk yang sudah ada, tetapi pada umumnya tidak mengubah pola yang sudah mapan dari kebiasaan belanja pelanggan dan pemakaian produk. Contohnya antara lain, sikat gigi listrik, compact disk, makanan alami dan raket tenis yang sangat besar.

 

  1. c.  Inovasi Terputus

 

Melibatkan pengenalan sebuah produk yang sepenuhnya baru yang menyebabkan pembeli mengubah secara signifikan pola perilaku mereka. Contohnya, komputer, videocassete recorder.

 

Menurut Wibisono (2006:113) cara yang paling mudah untuk mendeteksi keberhasilan inovasi adalah melalui pengecekan didapatkannya pelanggan baru (akuisisi  pelanggan),  pertumbuhan  penjualan,  loyalitas  pelanggan,  dan peningkatan marjin keuntungan.

 

Nugroho (2003:395) berpendapat bahwa kebanyakan produk baru berasal dari bentuk terus menerus. Pada tahun-tahun belakangan adalah modifikasi atau perluasan  dari  produk  yang  sudah  ada,  dengan  sedikit  perubahan  pada  pola perilaku dasar yang diminta oleh konsumen. Namun dari jenis-jenis inovasi tersebut, penulis lebih memilih inovasi terus menerus secara dinamis. Karena PT. PLN (Persero) Rayon Way Halim menciptakan inovasi pelayanan publik yang tidak sepenuhnya mengubah secara signifikan produk yang sudah ada sebelumnya namun hanya dengan menambah pola pada produk sebelumnya sehingga terlihat semakin canggih.

Pengertian Inovasi (skripsi dan tesis)

 

 

 

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suryani (2008:304), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering dugunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Namun demikian, dalam konteks pemasaran dan konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang benar-benar belum pernah ada sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemui konsumen di pasar.

 

Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang  dapat  memberikan  nilai  yang  lebih  berarti.  Menurut  Rosenfeld  dalam

 

 

 

 

 

Sutarno (2012:132), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Mitra pada buku tersebut dan pada halaman yang sama, bahwa inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan  mobilisasi  pengetahuan,  keterampilan  teknologis  dan  pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru. Namun menurut Vontana (2009:20), inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna   dan   harga   yang   ditawarkan   kepada   konsumen   dan/atau   pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan.

 

Hampir sama dengan inovasi organisasi menurut Sutarno (2012:134-135) yang didefinisikan sebagai cara-cara baru dalam pengaturan kerja, dan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif. Inti dari inovasi organisasi adalah kebutuhan untuk memperbaiki atau mengubah suatu produk, proses atau jasa. Inovasi organisasi mendorong individu untuk berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan pengetahuan pribadi untuk tantangan organisasi. Semua organisasi bisa berinovasi termasuk untuk organisasi perusahaan, rumah sakit, universitas, dan organisasi pemerintahan. Pentingnya nilai, pengetahuan dan pembelajaran dalam inovasi organisasi sangat penting.

 

 

 

Menurut Yogi dalam LAN (2007:115), inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan  yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi sendiri sangat beragam, dan dari banyak perspektif. Menurut Rogers dalam LAN

 

 

 

 

 

(2007:115) menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Sedangkan menurut Damanpour bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, tekonologi proses produk yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.

 

 

 

Menurut Rogers dalam LAN (2007:116) mengatakan bahwa inovasi mempunyai atribut sebagai berikut:

  1. Keuntungan Relatif

 

Sebuah  inovasi  harus  mempunyai  keunggulan  dan  nilai  lebih  dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

  1. Kesesuaian

 

Inovasi  juga  sebaiknya  mempunyai  sifat  kompatibel  atau  kesesuain  dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

  1. Kerumitan

 

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh  jadi  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  inovasi  sebelumnya.  Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

 

 

 

 

 

  1. Kemungkinan Dicoba

 

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

  1. Kemudahan diamati

 

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa inovasi merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya berupa hasil pemikiran dan ide yang dapat dikembangkan juga diimplementasikan agar dirasakan manfaatnya.

 

Inovasi erat kaitannya teknologi dan informasi, khususnya internet, memiliki peranan penting dalam meningkatkan transparansi. Richard Heeks dalam LAN (2007:98) mengelompokkan manfaat tekonologi informasi dan komunikasi dalam dua kelompok, yaitu:

  1. Manfaat pada Tingkat Proses

 

  1. a.Menghematbiaya: mengurangi biaya transaksi bagi masyarakat untuk akses ke informasi pemerintah dan mengirim informasi ke pemerintah, mengurangi biaya bagi pemerintah untuk menyediakan inoforma
  2. Menghematwaktu: mempercepat prosesinternal dan proses pertukaran data dengan instansi lain.

 

  1. c. Mengurangiketerbatasan: dimanapun, kapanpun informasi danlayanan pemerintah dapat diakses oleh masyaraka
  2. Keputusanyang lebih baik: pimpinan dapat mengontrol kinerja stafnya, mengontrol kegiatan, ataupun mengontrol kebutuhan.

  1. ManfaatpadaTingkat Pengelolaan

  1. a. Merubah perilaku  aparatur:  mengurangi  interes  pribadi  dan  meningkatkan interes rasional atau nasiona Misalnya dalam mengurangi tindakan korupsi, mengurangi pemalsuan, kerja lebih efektif dan efisien dan perlakuan terhadap masyarakat yang lebih setara dalam pelayanan publik.
  2. Merubah perilaku  masyarakat: partisipasi  yang lebih besar terhadap  proses pemerintahan dan memperluas kesempatan pemasok untuk ambil bagian dalam pelayanan pengadaan barang atau jasa.
  3. c.Pemberdayaan:meningkatkan keseimbangan kekuatan antar kelompok, melalui kemudahan,  akses  ke informasi  kepemerintaha  Pemberdayaan  aparatur lebih meningkat   melalui   akses   ke   informasi   yang   dibutuhkan   mereka   dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemberdayaan pemasok melalui akses ke informasi tentang pengadaan barang dan jasa dan pemberdayaan manajer melalui akses ke informasi mengenai stafnya dan sumberdaya lainnya.

Gambaran Umum Kota Salatiga (skripsi dan tesis)

Kota  Salatiga,  adalah  sebuah  kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Kota  ini berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Semarang. Luas wilayah Kota Salatiga tercatat  sebesar  5.678,110  hektar  atau  56.781  Km².  Secara  administratif  Kota Salatiga mempunyai 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan, dengan jumlah RT 1038 dan RW 198. Luas Wilayah Kota Salatiga terbagi dalam empat Kecamatan dengan luas lahan sebagai berikut (Bapedda Salatiga, 2010):

  1. KecamatanArgomulyo seluas 18.826 Km2,

  1. KecamatanTingkir seluas 10.549 Km2,

  1. Kecamatan Sidomukti seluas 11.459 Km2, dan

  1. Kecamatan Sidorejo seluas 15.947 Km2.

Pemerintahan Kota Salatiga dipimpin oleh Walikota. Untuk memenuhi standar pelayanan  bagi  masyarakat,  Kota  Salatiga  memiliki  organisasi  perangkat  daerah yaitu: 1 Sekretariat Daerah (9 Bagian), 1 Sekretariat DPRD, 4 lembaga teknis daerah/badan, 10 Dinas, 1 Inspektorat, 4 Kecamatan dengan 22 Kelurahan dan 25

Unit Pelaksana Teknis (UPT) (Bapedda Salatiga, 2010). Politik di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga didukung oleh adanya 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dimana salah satu fungsinya mewakili aspirasi rakyat yang dalam hal ini adalah masyarakat Kota Salatiga.

Pengertian APBD (skripsi dan tesis)

 

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan menurut Bastian  (2006), APBD merupakan pengejawantahan

 

 

 

 

rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

Menurut Jones dan Pendlebury (1996), anggaran merupakan suatu kerja pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama masa periode tertentu (1 tahun). Sementara itu menurut Mardiasmo (2005), anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan progam-progam yang dibiayai dari uang publik. APBD sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran memiliki beberapa fungsi utama (Mardiasmo, 2005), yaitu:

  1. Sebagai Alat Perencanaan.

 

Anggaran merupakan alat untuk mencapai visi dan misi organisasi. Anggaran digunakan  untuk  merumuskan  tujuan  serta  sasaran  kebijakan  agar  sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk merencanakan berbagai program dan kegiatan serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan.

  1. Alat Pengendalian.

 

Anggaran digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif, mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program karena anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan (penerimaan) dan pengeluaran   pemerintah   sehingga   pembelanjaan   yang   dilakukan   dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

  1. Alat Kebijakan Fiskal.

 

Anggaran  digunakan  untuk  menstabilkan  ekonomi  dan  mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah. Anggaran juga digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan  kegiatan  ekonomi  masyarakat  sehingga  dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

  1. Alat Politik.

 

Anggaran merupakan dokumen publik sebagai komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik.

 

  1. Alat Koordinasi dan Komunikasi.

Penyusunan anggaran memerlukan koordinasi dan komunikasi dari seluruh unit kerja sehingga apabila terjadi inkonsistensi suatu unit kerja dapat dideteksi secara cepat.

  1. Alat Penilaian Kinerja.

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

  1. Alat Motivasi.

Anggaran hendaknya bersifat menantang tetapi dapat dicapai (challenging but attainable) atau menuntut tetapi dapat diwujudkan (demanding but achiveable) sebagai motivasi bagi seluruh pegawai agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien  dalam mencapai target dan tujuan organisasi.

Perencanaan Strategis (skripsi dan tesis)

 

Perencanaan strategis merupakan sekumpulan konsep, prosedur dan alat-alat yang dimaksudkan untuk membantu sebuah organisasi berpikir dan bertindak secara strategis melalui pembentukan konsensus (Macleod dkk, 2001). Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut (Nawawi, 2003):

  1. Pemilihan dan penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, langkah, kebijaksanaan, program, proyek, metode dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

 

  1. Pemilihan sejumlah kegiatan untuk diterapkan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana akan dilakukan serta siapa yang akan melaksanakannya.
  2. Penetapan secara   sistematis pengetahuan tepat guna untuk mengontrol dan mengarahkan   kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan.
  3. Kegiatan   persiapan   yang   dilakukan   melalui   perumusan   dan   penetapan keputusan,  yang  berisi  langkah-langkah  penyelesaian  suatu  masalah  atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Menurut  Bryson  (2003),  perencanaan  strategis  dapat  membantu  organisasi

dalam:  (1)  Berpikir  secara  strategis  dan  mengembangkan  strategi-strategi  yang efektif; (2) Memperjelas arah masa depan; (3) Menciptakan prioritas; (4) Membuat keputusan  sekarang  dengan  mengingat  konsekuensi  masa  depan;  (5) Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan; (6) Menggunakan keleluasaan  yang maksimum dalam bidang-bidang  yang berada di bawah  kendali  organisasi;  (7)  Membuat  Keputusan  yang  melintasi  tingkat  dan fungsi; (8) Memecahkan masalah utama organisasi; (9) Memperbaiki kinerja organisasi; (10) Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif; serta (11) Membangun kelompok kerja dan keahlian.

Menurut Anthony dan Young dalam Salusu (2003) penekanan perencanaan strategi pada organisasi sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam 7 hal yaitu: (1) Tidak bermotif mencari keuntungan; (2) Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan   pajak;   (3)   Ada   kecenderungan   berorientasi   semata-mata   pada pelayanan; (4) Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi; (5) Kurang banyak  menggantungkan  diri  pada kliennya untuk  mendapatkan  bantuan keuangan; (6) Dominasi profesional; (7) Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting.

Definisi Visi-Misi (skripsi dan tesis)

Visi merupakan mental model masa depan, cara pandang ke depan kemana

 

instansi   pemerintah   harus  dibawa  agar  dapat   eksis,  antisipatif,  dan  inovatif

 

(Soeprapto, 2003). Menurut Soejodibroto (2003) keberadaan satu visi harus secara nyata mampu memberikan fokus perhatian pembangunan sedemikian rupa agar seluruh daya, dana dan perhatian dapat dikonsentrasikan untuk berupaya merealisasikan   harapan   yang   tergambar   dalam   visi.   Soerjodibroto   (2003) memberikan satu kriteria visi sebagai SMART, dimana pengertiannya adalah:

  1. Specific, input yang ada diharapkan menjadikannya berbeda dengan kota lain yang selanjutnya diharapkan dengan perbedaan tersebut akan memberi daya tarik (meningkatkan nilai jual) bagi pihak lain;
  2. Measureable,dapat terukur atau setidaknya dirasakan, sehingga bukan sepenuhnya berupa khayalan;
  3. Achieveable, dapat terjangkau setidak-tidaknya memberi makna bahwa dalam menyusun visi perlu melihat kapasitas atau potensi riil atau yang mungkin dapat diciptakan;
  4. Rational, dalam pengertian tidak terlalu muluk-muluk, erat kaitannya dengan analisis pada butir-butir di atasnya; dan
  5. Timebound, mengandung makna adanya batas waktu (bukan tak terhingga).

Bryson (dalam Djunaedi, 2007) membedakan misi dan visi, menurutnya misi menjelaskan maksud (purpose) organisasi dan mengapa (why) perlu melakukan yang dikerjakan saat ini; sedangkan visi menjelaskan seperti apa (what) organisasi tersebut akan menjadi (di masa depan) dan bagaimana (how) organisasi tersebut akan berprilaku (behave) ketika misinya tercapai. Menurut Merson dan Qualls (dalam Djunaedi,   2007)   dalam   kerangka   perundangan   yang   berlaku,   suatu   lembaga sebaiknya menyatakan misinya dalam ungkapan yang luas dan umum.

Unsur-Unsur Dalam Kredit (skripsi dan tesis)

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut [1]:

  1. Adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada fihak lain. orang atau barang demikian lazim disebut kreditur,
  2. Adanya fihak yang membutuhkan/ meminjam uang, barang atau jasa. Fihak ini lazim disebut debitur,
  3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur,
  4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur,
  5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur,
  6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya,
  7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

Pengertian Kredit (skripsi dan tesis)

Kata dasar kredit berasal dari bahasa Latin credere yang berarti kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya. Mac Leod mendefinisikan pengertian kredit sebagai berikut: Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang.[1]

Dalam Undang-Undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7/1992 Tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang berdasarkan ketentuan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh pihak Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar utangnya pada jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Fiduciary sebagai Jaminan Produk (skripsi dan tesis)

Dari beberapa produk perbankan syariah di atas, sesungguhnya seluruh variasi yang terdapat ada satu tujuan yang jelas, bahwa perbankan syariah tidak menginginkan produk-produknya dihitung dengan skala profit yang didasarkan pada kalkulasi bunga (rate interest). Karena bunga sangat dilarang dalam ajaran Islam. Namun demikian, bank syariah sangat fleksibel mengeluarkan produk yang dapat dipasarkan dan sangat kompetitif dengan perbankan konvensional. Demikian juga dalam loan, perbankan syariah juga mengadakannya dengan produk mudarabah, jual beli tangguh (kredit) dengan bay saman ajil, dan murabahah.

Fiduciary merupakan satu bentuk pemberlakuan bank demi kepercayaan bank terhadap nasabah yang melakukan kerjasama khususnya dalam produk mudarabah (loan) dan musyarakah. Dan fiduciary hanya sebagai bentuk kepercayaan dan keyakinan bank terhadap nasabah dengan segala kesungguhan-nya melakukan kerjasama. Kepercayaan tersebut terpenuhi dengan adanya fiduciary dalam bentuk Jaminan Dalam Mud}a>rabah untuk meminta suatu jaminan yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, dan demi kebaikan (mas}lah}ah) bersama yang tidak berdampak saling menyulitkan dan merugikan satu sama lain.[1]

Agunan yang semula biasa dalam bentuk barang dalam perkembangannya bisa juga seseorang dijadikan menjadi agunan atau dalam kasus ini penulis masukan sebagai personal guarantee. Menurut Adiwarman A. Karim, dalam istilah fiqh ada istilah kafalah atau suatu jaminan yang diberikan penjamin (ka>fil) untuk membebaskan kewajiban yang ditanggung dalam suatu tuntutan. Pada asalnya, kafalah merupakan padanan kata daman yang berarti penjaminan, namun dalam perkembangannya, kafalah telah identik dengan kafalah al-wahji (personal guarantee/jaminan diri), sedangkan d}oman identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.[2]

Produk-Produk Perbankan Syariah (skripsi dan tesis)

Pendapatan bank syariah tidak diperoleh dari bunga, tetapi dari : 1). Biaya administrasi terhadap penyaluran kredit al-qardh. 2). Mark up terhadap penyaluran kredit al-mura>bah}ah dan al-ba’i bi saman ‘ajil. 3). Bagi hasil dari penyaluran kredit-kredit al-mud}a>rabah dan al-musya>rakah. 4). Fee terhadap penggunaan jasa-jasa perbankan umumnya seperti al-kafalah (jaminan bank), al-hiwalah (pengalihan utang), al-jialah (pelayanan khusus), al-wakalah (penerbitan Lc) dan sebagainya. Penyimpanan dana pada bank syariah tidak memperoleh imbalan bunga simpanan tetapi akan memperoleh imbalan bagi hasil dari pendapatan bank sesuai dengan porsi dan peranannya pada pembentukan pendapatan bank tersebut.[1]

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (financing), perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing investment) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing) dan investasi berdasarkan imbalan (fee based investment) melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (debt financing).[2]  Bentuk equity financing ini terdiri dari dua macam kontrak yaitu, musya>rakah (joint venture profit sharing), dan mud}a>rabah (trustee profit sharing). Sedangkan debt financing dilakukan dengan menggunakan teknik jual beli yang biasa dilakukan dengan cara segera (cash) atau dengan tangguh (deferent). Yang termasuk dalam jenis ini adalah mura>bah}ah, ba’i bi saman ‘ajil, ba’i salam, ba’i istisna’i, ijarah atau sewa. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, hubungan antar nasabah dengan bank syariah adalah sebagai investor dan pedagang. Dalam operasionalnya bank syariah memberikan jasa kepada penyandang dana dengan cara menerima deposito dari mereka melalui beberapa tipe rekening, yaitu rekening Koran, rekening tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus.

1)     Musya>rakah (Kredit Modal Usaha Bersama)

Dalam bank Islam, modal musya>rakah, sebagai kerjasama pendanaan “inan” (syirkah ‘inan fi> al-ma>l) merupakan bentuk yang cocok bagi bank-bank Islam. Sehingga penggunaan dalam teks kata musya>rakah ini adalah dalam kerjasama (partnership), masing-masing partner bisa memberikan kontribusi persentase modal tertentu dan para pelaku tidak diharuskan memberikan kontribusi modal secara sama.[3]

  1. Syafii Antonio menyatakan aplikasimusya>rakahdalam perbankan Islam dilakukan dalam bentuk : 1). Pembiayaan proyek, nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek. Setelah proyek itu selesai, nasabah berkewajiban mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. 2). Modal Ventura. Modal Ventura ini dilakukan pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat atau bertahap.[4] Musya>rakah dalam perbankan Islam dipahami sebagai suatu mekanisme yang bisa membawa tenaga kerja dan modal bersama untuk produksi barang dan jasa yang secara sosial menguntungkan. Ia bisa digunakan dalam semua pekerjaan yang dijalankan menurut dorongan untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun beberapa penulis dalam masalah perbankan Islam tampaknya menggunakan kata musya>rakah dalam arti partisipasi dalam proyek-proyek investasi. Kata itu digunakan oleh bank-bank Islam dalam arti yang sedemikian luas. Bagi bank-bank ini, musya>rakah bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang murni komersial yang biasanya bersifat jangka pendek, ataupun untuk partisipasi dalam equity dari proyek-proyek jangka menengah sampai jangka panjang. Jenis-jenis musya>rakah yang digunakan dalam perbankan Islam adalah: 1). Musya>rakah komersial 2). Partisipasi tidak tetap serta 3).  Partisipasi tetap.[5]

Namun demikian beliau menandaskan bahwa meskipun mekanisme bagi hasil pada saat ini telah menjadi metode unggulan bagi perbankan syariah, namun perlu ditegaskan bahwa posisi syariah yang juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Semua jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak berisi elemen riba atau gharar.[6]

Dalam praktek perbankan Islam tidak mengikuti sebuah metode yang seragam dalam membagi laba usaha yang didanai berdasarkan pada peranan partner dalam manajeman proyek, serta kontribusi modal oleh partner dan bank. Surat lamaran pendanaan musya>rakah (tujuan komersial) dari bank Islam intern. Instansi dan pembangunan mengajukan pembagian laba musya>rakah sebelum pajak sebagai berikut : 1). Persentase tertentu bagi partner atas jasa-jasanya dalam membeli, menjual, menyimpanan serta menarik hutang berkaitan dengan musya>rakah. 2). Persentase tertentu bagi bank atas jasa manajeman dan pengawasnya. 3). Persentase tertentu atau kontribusi modal usaha (sesuai dengan kontribusi yang diberikan masing-masing).[7]

2)     Mud}a>rabah (kredit modal usaha)

Konsep mud}a>rabah dapat dibagi menjadi mud}a>rabah pada penarikan dana (funding) dan mud}a>rabah pada penyaluran dana (financing). Selain pembagian di atas, mud}a>rabah juga dibedakan menjadi mud}a>rabah mutlaqah (tak terbatas) dan mud}a>rabah muqayyadah (terbatas).[8] Dalam mud}a>rabah mutlaqah terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal nature of relationship between bank and customers pada bank konvensional, yaitu 1). Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuhnya. Dia bukanlah lender atau creditor bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian deposan entitled untuk risk atau return dari usaha bank. 2). Bank memiliki dua fungsi, yaitu terhadap deposan atau penabung ia bertindak sebagai pengelola (mud}a>rib), sedangkan dalam dunia usaha ia berfungsi sebagai pemilik dana (s}a>h}ib al-ma>l). Dengan demikian baik “ke kiri maupun ke kanan” bank harus sharing risk dan return. 3). Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, fee based services.[9]

  1. Mud}a>rabah pada funding

 Jenis mud}a>rabah ini adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana s}a>h}ib al-ma>l menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan sedangkan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab.[10]

Jenis mud}a>rabah dalam kelompok ini ada dua macam, yaitu tabungan mud}a>rabah dan deposito mud}a>rabah. Tabungan mud}a>rabah adalah simpanan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Bank bertindak sebagai mud}a>rib dan nasabah sebagai s}a>h}ib al-ma>l. Bank akan membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disetujui, pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Misalnya seseorang memiliki saldo tabungan mud}a>rabah sebesar Rp 5 juta. Nasabah bagi hasil adalah 50 % : 50%.[11]

Bentuk kedua dari tabungan mud}a>rabah ini adalah deposito mud}a>rabah. Deposito mud}a>rabah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (revenue sharing) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi, misalnya 70:30.[12] Deposito ini sebagaimana tabungan biasa, menerapkan konsep mud}a>rabah.[13] Penerapan mud}a>rabah terhadap deposito disebabkan karena kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Misalnya bahwa akad mud}a>rabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputarkan. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya.[14]

Pada tabungan (funding), bank syariah menerapkan dua macam akad, yaitu wadi’ah dan mud}a>rabah. Tabungan yang menerapkan akad wadi’ah mengikuti prinsip-prinsip wadi’ah yad}-d}amanah. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia bersifat titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain melalui ATM. Tabungan yang berdasarkan wadi’ah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya sebagai titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah. Tabungan yang menerapkan akad mud}a>rabah mengikuti prinsip-prinsip akad mud}a>rabah diantaranya sebagai berikut:

Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus di bagi antara s}a>h}ib al-ma>l (nasabah) dan mud}a>rib (pihak bank).

Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarkan dana itu diperlukan waktu yang cukup.[15]

3). Mud}a>rabah pada Lending

Pembiayaan modal investasi disediakan sepenuhnya oleh bank syariah (sebagai s}a>h}ib al-ma>l), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (nasabah sebagai mud}a>rib). Hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dalam bentuk nisbah (persentase) tertentu dari keuntungan pembiayaan. Misalnya bank syariah sebagai s}a>h}ib al-ma>l mendapat keuntungan sebesar 65% dan nasabah sebagai mud}a>rib mendapat keuntungan sebesar 35%.[16]

Pembiayaan (lending), mud}a>rabah diterapkan untuk 1). Pembiaya-an modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. 2). Investasi khusus, disebut juga mud}a>rabah muqayyadah, di mana sumber dana dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh s}a>h}ib al-ma>l.[17]

Konsep mud}a>rabah ini dapat dilakukan untuk modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Bahkan menurut Abdullah Saeed, mud}a>rabah pada dasarnya merupakan kongsi dengan motif laba, dan unsur pokoknya adalah menggabungkan dua hal, yaitu pekerjaan dan modal. Laba bagi tiap-tiap pihak ditentukan berdasarkan dua hal tersebut. Faktor resiko juga dijadikan perhitungan dalam menentukan laba.[18] Jika proyek ini mendapatkan keuntungan maka dibagi menurut kesepakatan. Sedangkan jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian nasabah, maka hal itu menjadi resiko bank (investor) dengan menanggung resiko kehilangan sebagian atau keseluruhan modal, sedangkan mud}a>rib menanggung resiko tidak dapat imbalan atas tenaga dan usaha.[19]

4)  Mura>bah}ah

Mura>bah}ah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. Pembayaran mura>bah}ah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory). Pembiayaan ini mirip dengan “kredit modal kerja” yang biasa diberikan oleh bank konvensional.[20]

Dalam konteks ini perbankan Islam, mengajukan beberapa argumen untuk mendukung keabsahan suatu harga yang lebih tinggi dalam penjualan dengan pembayaran di tunda : 1). Bahwa teks syariah tidak melarangnya. 2). Bahwa berbeda antara cash yang ada di waktu sekarang dengan cash yang ada pada masa mendatang karena menurut Ali al-Khafif, seorang ahli hukum kontemporer, “menurut kebiasaan (urfcash yang diberikan segera (sekarang) lebih besar nilainya dibandingkan cash yang diberikan pada waktu yang akan datang”. 3). Bahwa penambahan (peningkatan) ini bukan untuk masa perpanjangan pembayaran, dan karena itu, tidak sama dengan riba pada masa sebelum Islam yang dilarang dalam al-Qur’an. 4). Bahwa peningkatan ini diminta pada waktu penjual, bukan setelah penjualan terjadi. 5). Bahwa peningkatan ini karena faktor-faktor yang mempengaruhi pasar seperti faktor demand dan supply, dan kenaikan atau penurunan dalam pembelian nilai mata uang sebagai akibat inflasi atau deflasi. 6). Bahwa penjual terlibat dalam kegiatan perdagangan yang diakui dan produktif. Rofiq al-Misri, seorang teoritisi perbankan Islam kontemporer dan pendukung pandangan ini, sementara mengakui bahwa penambahan itu tergolong “bunga pinjaman”, mengatakan “dalam sistem penjualan dengan pembayaran ditunda, penjual tidak bisa disamakan dengan rentenir, meski sistem itu dalam kenyataannya terdiri dari penjualan cash dan pinjaman berbunga, bagaimana penjual sendiri menggabungkan dua hal tersebut dalam satu aktivitas, yaitu penjualan”. Dalam hal ini penjual setidaknya melakukan suatu kegiatan perdagangan yang produktif dan diakui sah. 7). Bahwa penjual boleh menentukan berapapun harga yang diinginkan.[21]

Abdulah Saeed menyebutkan tiga alasan mengapa produk mura>bah}ah ini lebih diminati, antara lain : pertamamura>bah}ah merupakan suatu mekanisme investasi jangka pendek dan lebih cocok daripada sistem bagi untung-rugi (PLS). Kedua, keuntungan (mark-up) dalam mura>bah}ah dapat ditetapkan dalam suatu cara yang bisa menjamin bahwa bank dapat memperoleh suatu keuntungan yang sebanding dengan bank yang menerapkan sistem bunga. Ketiga, resiko ketidak-pastian sebagaimana terdapat pada usaha menggunakan sistem PLS, dapat dihindari. Dan tidak diperbolehkan bagi pihak bank mencampuri manajemen usaha karena bank bukan partner nasabah tetapi hubungan di antara mereka – dalam mura>bah}ah – adalah secara berurut, hubungan antara si kreditur dan debitur.[22]

Mura>bah}ah merupakan suatu bentuk penjualan dengan pembayaran ditunda dan suatu bentuk kontrak perdagangan semata-mata, meskipun tidak berdasarkan pada teks al-Qur’an ataupun Hadits, telah diperbolehkan menurut hukum Islam. Sistem pendanaan ini sekarang mencakup lebih dari 75 % dari pendanaan bank-bank Islam berdasarkan pada permintaan pengembalian (laba) yang ditetapkan di muka atas investasi bank, sedemikian rupa sehingga mirip pengembalian (laba) bank-bank berbasis bunga yang ditetapkan di muka.[23]

Pendanaan mura>bah}ah dan harga kredit yang lebih tinggi yang ada didalamnya secara gamblang telah menunjukkan bahwa terdapat suatu nilai pada ‘waktu’ dalam pendanaan berbasis mura>bah}ah yang menyebabkan, meskipun tidak langsung, penerimaan nilai waktu uang. Ini dengan baik sekali telah diabaikan bahwa menerima nilai waktu uang secara logis menyebabkan penerimaan nilai waktu uang secara logis menyebabkan penerimaan bunga. Menerima nilai waktu dalam transaksi-transaksi mura>bah}ah (sebagaimana sudah ditunjukkan dalam bab ini, nyaris tidak berbeda dengan transaksi uang semata) dan kemudian menolak hal-hal yang sama dalam transaksi-transaksi uang tampak tidak konsisten dan tidak logis. Jika hukum Islam bisa memperbolehkan pendanaan mura>bah}ah sebagaimana dipraktekkan di bawah perbankan Islam maka pertanyaannya adalah “adakah landasan moral untuk tidak memperbolehkan sistem bunga tetap atas pinjaman dan uang muka”.[24] Dengan demikian, dengan konsep ini bank Islam memang dilematis, wajarlah jika para teoritisi perbankan Islam menyarankan agar penggunaan produk ini diminimalkan.

5)   Bai’ bi as\-S|aman A<jil

Kalau mura>bah}ah mirip dengan “kredit modal kerja”, bai’ bi as\-s\aman a>jil ini mirip dengan “kredit investasi” pada bank konvensional. Pembiayaan ini berjangka di atas satu tahun (long run financing), sedangkan mura>bah}ah ini di bawah satu tahun (short run financing).[25]

Dengan demikian, bai’ bi as\-s\aman a>jil merupakan suatu bentuk pembiayaan yang berakad jual beli, dimana pihak bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukan atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank dan bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga (pokok ditambah margin keuntungan) yang disetujui bersama (yang terdiri dari harga pembelian atau harga pokok ditambah margin keuntungan) untuk dibayarkan dalam jangka waktu yang ditetapkan bersama, baik itu secara tunai (dengan mura>bah}ah) atau secara diangsur (bai’ bi as\-s\aman a>jil).

Pengertian Perbankan Syariah (skripsi dan tesis)

Secara eksplisit al-Qur’an tidak menyebut istilah “bank” sebagai suatu istilah lembaga keuangan. Tetapi kalau yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi, seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban, maka dengan dijelas disebutkan dengan istilah-istilah seperti zakat, s}ada>qahganimah (harta rampasan perang), bay’ (jual beli), dayn (utang dagang), ma>l (harta) dan sebagainya.[1]

Dalam peristilahan internasional, perbankan syari’ah dikenal sebagai Islamic Banking, atau juga dengan interest-free banking. Dalam prakteknya istilah Bank Syari’ah, Bank Islam, dan Bank Tanpa Bunga adalah sama, yaitu lembaga keuangan yang operasional dan berbagai produknya dikembangkan berlandaskan syari’ah Islam, khususnya berkaitan pelarangan praktek riba, (bunga), kegiatan maysir (spekulasi), dan  gharar (ketidakjelasan).[2]

Perbankan Islam bebas bunga, merupakan usaha jalan keluar terhadap sistem bank konvensional yang mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut:

  1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan ata kewajaran bisnis.
  2. Tidak flesibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
  3. Komitmen bank untuk menjaga keaman uang deposan berikut bunganya membuat bank cemat untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
  4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.
  5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunganya. [3]

Tugas Dan Wewenang Polisi (skripsi dan tesis)

Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah[1]:

  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  2. Menegakkan hukum; dan
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan wewenang polisi yaitu terutama yang berseragam wajib melakukan tindakan Kepolisian bila melihat pelanggaran hukum yang terjadi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Tugas dapat diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka Rahim, menyatakan bahwa tugas yang diembang oleh institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. [2]

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Gewin maka  tugas Polisi adalah sebagai berikut :

“Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan”.

 

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, menyatakan sebagai berikut :

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a   menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan : segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan da ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969”.

Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wewenang Polisi Dalam Penyidikan (skripsi dan tesis)

Proses penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP dibagi ke dalam 4 (empat) tahap yaitu[1]:

  1. Penyelidikan
  2. Penangkapan
  3. Penahanan
  4. Pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Wewenang dan kewajiban penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP yang  berbunyi:

  1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1)   Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

2)   Mencari keterangan dan barang bukti

3)   Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa identitas tanda pengenal diri.

4)   Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

  1. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1)   Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan ,  penyitaan.

2)   Pemeriksaan dan penyitaan surat

3)   Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

4)   Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

 Sebagaimana telah dikemukakan di atas Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan Khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sanksi Terhadap Pelanggar Ketentuan Rahasia Bank (skripsi dan tesis)

Menurut ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maka sanksi pidana atas pelanggaran prinsip rahasia bank ini bervariasi. Ada 3 ciri khas dalam hal sanksi pidana terhadap pelanggar rahasia bank dalam Undang-undang perbankan ini, sebagimana juga terhadap sanksi-sanksi pidana lainnya dalam Undang-undang perbankan yang bersangkutan. Ciri khas dan sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip rahasia bank, yaitu sebagai berikut:

  1. Terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal;
  2. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif.
  3. Tidak ada kolerasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda

Ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-undang Perbankan dapat dibagi dalam 3 kategori sebagai berikut:

  1. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), diancam terhadap barang siapa yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41 A, dan Pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-undang Perbankan.139
  2. Penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan maksimal Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), diancam terhadap anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 Undang-undang Perbankan.
  3. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tahun) serta denda minimal Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan maksimal Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan maksimal Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar) diancam kepada anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan 44 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999.

Mekanisme Dalam Pembukaan Rahasia Bank (skripsi dan tesis)

Undang-Undang Perbankan memberikan pengecualian dalam enam hal dan bersifat limitatif, artinya di luar enam hal tersebut tidak terdapat pengecualian yang lain.  Pengecualian tersebut yaitu[1]:

  1. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat bank berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (Pasal 41);
  2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kapada Badan urusan Piutang dan Lelang Negara. Panitia Urusan Piutang Negara dapat  memberikan pengecualian kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 41A);
  3. Untuk Kepentingan Pengadilan dalam Perkara Pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42);
  4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 43);
  5. (Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44);
  6. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus mendapat izin dari Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44A).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan rahasia bank diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Menurut Admin (2010) peraturan ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia (BI) telah melangkah lebih jauh, hal mana PBB baru melalui Konvensi Menentang Korupsi (UNICAC) tahun 2003 mewajibkan para negara peserta Konvensi memasukkan ketentuan yang dapat membuka kerahasiaan bank untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi[2].

Di dalam konsideran poin B Peraturan BI tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan, dimungkinkan dibuka untuk[3]:

  1. Kepentingan perpajakan;
  2. Penyelesaian piutang bank;
  3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
  4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
  5. Dalam rangka tukar menukar informasi antarbank;
  6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah; dan
  7. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia.

Pasal 3 Ayat (1) tentang Pembukaan Rahasia Bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana wajib dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 6 mengatur tentang pembukaan rahasia perbankan di dalam kepentingan peradilan dalam perkara pidana, di mana pimpinan BI dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Ayat (1)), setelah ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Ayat (2)), hal mana ketentuan tersebut juga berlaku di dalam perkara pidana yang diproses di luar peradilan umum (ayat (3)) di mana permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan[4]:

  1. Nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim;
  2. Nama tersangka atau terdakwa;
  3. Nama kantor bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai simpanan;
  4. Keterangan yang diminta;
  5. Alasan diperlukannya keterangan; dan
  6. Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 9 menentukan permintaan tertulis tersebut harus ditandatangani dengan membubuhkan tanda tangan basah oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang ditujukan kepada: Gubernur Bank Indonesia Up. Direktorat Hukum Bank Indonesia.

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum BI, Gubernur BI memberikan perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, kecuali untuk perkara pidana korupsi, perintah atau izin diberikan dalam waktu 3 (tiga) hari. Demikian juga terhadap surat permintaan yang tidak memenuhi persyaratan, Gubernur BI secara tertulis dapat menolak untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima untuk kepentingan perkara pidana dan 3 (tiga) hari setelah permintaan diterima yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Pasal 10 Ayat (3) dan (4))[5].

Perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, maupun penolakannya, dapat dilakukan oleh deputi gubernur senior atau salah satu deputi gubernur (Pasal 11 Ayat (1) dan (2)). Mengenai perintah atau izin tertulis yang telah dikeluarkan oleh Gubernur BI, yang juga dapat dikeluarkan oleh Deputi Senior Gubernur BI atau salah satu deputi gubernur, pihak bank wajib melaksanakan dengan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat dan hasil cetak data elektronis, tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan, yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis tersebut.

Di dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2), bahwa termasuk dalam pengertian keterangan secara tertulis adalah pemberian fotokopi bukti-bukti tertulis, fotokopi surat-surat dan hasil cetak data elektronis yang telah dinyatakan/diberi tanda sesuai dengan aslinya (certified) oleh pejabat yang berwenang pada bank. Pemberian keterangan secara tertulis tersebut perlu dilakukan sedemikian rupa agar tidak mengganggu dan menghilangkan dokumen yang menurut ketentuan seharusnya tetap diadministrasikan oleh bank yang bersangkutan. Kata memperlihatkan dalam ketentuan ini tidak berarti bahwa pembawa perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan bank. Juga diatur secara khusus pada Pasal 8, bahwa bank dilarang memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan selain yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia.

Sebagai tambahan dan cukup penting untuk diketahui, bahwa terhadap pemblokiran atau penyitaan simpanan atas nama nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tanpa memerlukan izin BI, kecuali untuk memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang diblokir atau disita pada bank, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BI ini (Pasal 12 Ayat (1) dan (2).

Unsur-Unsur Dalam Rahasia Bank (skripsi dan tesis)

Unsur-unsur dari rahasia bank, yaitu sebagai berikut:

  1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpannya dan simpanannya
  2. Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Pihak yang dilarangmembuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau afiliasi. Yang dijelaskan sebagai berikut

(1) Pegawai Bank

Siapa sajakah yang dapat dikatagorikan sebagai “pegawai bank” yang dimaksudkan dalam Pasal 47 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 itu? Menurut penjelasan dari Pasal 47 ayat (2) yang dimaksudkan dengan “pegawai bank” adalah “semua pejabat dan karyawan bank”. Hal demikian, lingkup sasaran tindak pidana rahasia bank ini terlalu luas dan tidak realistis. Dengan pengertian bahwa “pegawai bank” adalah “semua pejabat dan karyawan bank”, maka berarti rahasia bank berlaku bagi siapa saja yang menjadi pegawai bank, sekalipun pegawai bank tersebut tidak mempunyai akses sama sekali terhadap atau tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan nasabah penyimpan dan simpanannya, misalnya para pelayan, satpam, pengemudi, juru ketik di unit logistik, para pegawai di unit yang mengurusi kendaraan dan masih banyak lagi contoh yang dapat dikemukakan.[1]

(2) Pengertian Pihak Terafiliasi lainnya

Mengenai siapa yang dimaksudkan sebagai pihak yang terafiliasinya ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (22) UU No. 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 1 ayat (22) tersebut yang dimaksudkan dengan “pihak terafiliasi” ialah:

  1. anggota dewan komisaris, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank;
  2. anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, Pejabat atau karyawan Bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
  4. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Jadi yang dimaksudkan oleh Pasal 47 dengan pihak terafiliasi lainnya ialah selain anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank adalah siapapun yang memberikan jasanya kepada bank (seperti akuntan publik dan konsultan dan pemegang saham dan keluarganya serta keluarga pengurus bank).

Tindak Pidana Menyangkut Kerahasiaan Bank (skripsi dan tesis)

Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank yang pertama ialah tindak pidana yang dilakukan oleh mereka tanpa membawa perintah atau izin dari Pemimpin Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafilisasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Hal itu ditentukan oleh Pasal 47 ayat (2). Kedua ialah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak Pidana tersebut ditentukan oleh Pasal 47 ayat (2).

Untuk lebih jelasnya dikutip bunyi lengkap Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai berikut[1]:

  1. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)
  2. Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank ataupun pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)[2]

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) tersebut diatas, yang perlu dipermasalahkan apakah pihak yang memaksa dapat dituntut telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 47 ayat (1) sekalipun pihak yang memaksa tidak sampai berhasil membuat pihak bank atau pihak teralifiliasi memberikan keterangan yang diminta secara paksa. Ataukah pihak yang memaksa dapat dikenai pidana karena melakukan percobaan tindak pidana Pasal 47 ayat (1). [3]

Pengertian Kerahasiaan Bank (skripsi dan tesis)

Dasar hukum dari ketentuan rahasia bank di Indonesia mula-mula ialah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tetapi kemudian telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Pengertian rahasia bank oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1992 diberikan oleh Pasal 1 angka 16 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pengertian ini telah diubah yang baru oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998. [1]

Undang-undang itu rumusan yang baru diberikan dalam Pasal 1 angka 28 Undangundang No. 10 Tahun 1998 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain dari memberikan rumusan dari pengertiannya Undang-Undang Perbankan juga memberikan rumusan mengenai delik rahasia bank. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 memberikan rumusan delik rahasia bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Tahun 1992 ialah bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 42, 43 dan 44.[2]

Rumusan delik rahasia bank tersebut diatas telah diubah dengan rumusan yang baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Rumusan yang baru ini lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. Kedua rumusan itu sangat berbeda. Tindak pidana rahasia bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 51 ialah kejahatan. Sanksi tindak pidana rahasia bank ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) yaitu  pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).[3]

Analisis Perlindungan Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia (skripsi dan tesis)

Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya bahwa, pembaharuan hokum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan hokum pidana (penal policy). Hakikat pembaharuan hokum pidana menurut Barda yakni, “Mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hokum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hokum di Indonesia”.[1]

Lebih lanjut Barda jelaskan: “pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan (policy), karena merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy), serta dalam kebijakan itu sendiri terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pendekatan yakni kebijakan dan nilai. Untuk jelasnya sebagai berikut:

  1. Pendekatan Kebijakan ada 3 (tiga) klasifikasi yaitu:

1)      Sebagai bagian dari kebijakan sosial yakni untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

2)      Sebagai bagian dari kebijakan kriminal yakni upaya perlindungan masyarakat.

3)      Sebagai bagian dari kebijakan hukum yakni, memperbaiki substansi hukum.

  1. Pendekatan Nilai yakni, pembaharuan hokum pidana hakikatnya merupakanupaya melakukan peninjauan dan penelitian kembali (reorientasi dan reevaluasi), nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantive hokum pidana yang dicita-citakan”.[2]

Berdasarkan pemaparan Barda di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, pembaharuan hukum pidana sebagai manifestasi untuk menanggulangi tindak kejahatan harus berorientasi tidak hanya kuantitas perundang-undangannya (legal reform) melainkan berorientasi pada kualitas atau nilai-nilai extra legal masuk ke dalamnya (law reform), dengan kata lain, usaha mengurangi meningkatnya tindak pidana baik secara kuantitas maupun secara kualitas yang selama ini fokus perhatiannya hanya tertuju pada upaya-upaya bersifat teknis. Disamping itu, di dalam penegakan hokum pidana adanya pandangan bahwa, korban hanya berperan sebagai instrument pendukung dalam mengungkap kebenaran materiil yakni sebagai saksi belaka.

Sejalan dengan itu, Kholiq memaparkan: “Konsep baru tentang tindak pidana harus dengan adanya kesadaran / keinginan untuk merancang bangun ruang hukum pidana ke dalam konsep monodualistik yakni perhatiannya tidak hanya kepada pelaku, namun kepada masyarakat”. [3]

Berdasarkan pemaparan Kholiq di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa, pembaharuan hukum pidana (penal reform) sebagai bagian dari kebijakan hokum pidana (penal policy) itu tidak hanya focus pada offender melainkan kepada korban dan juga masyarakat luas. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, khususnya apa yang tercantum pada pasal 5 angka (1) mengenai perlindungan hak-hak saksi dan korban terutama dalam hal adanya perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.mendapatkan informasi berupa perkembangan kasus yang dialaminya dalam proses persidangan hingga putusan hakim dari pengadilan, mengetahui terpidana dibebaskan, dan memperoleh kompensasi, restitusi, dan jaminan atau santunan untuk kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pembaharuan hokum pidana (penal reform) sebagai bagian dari kebijakan hokum pidana (penal policy) akan kembali pada nilai filosofi dasarnya yakni, Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. [4]

Hal di atas didasari paradigma dasar bahwa korban tindak pidana pelecehan sexsual adalah pihak yang paling dirugikan, oleh karena Negara menjamin adanya perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 BAB XA Mengenai Hak Asasi Manusia, terutama pasal 28 G ayat (1). Oleh karena itu negara berkewajiban memberikan kompensasi dan restitusi, serta jaminan atau santunan untuk kesejahteraan sosial kepada korban tindak pidana pelecehan sexsual.

 

 

 

Perlindungan Korban (skripsi dan tesis)

Manusia dalam hidupnya selalu mempunyai kepentingan, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain, dan sudah menjadi manusiawi bahwa, manusia menginginkan kepentingannya tidak terganggu oleh pihak manapun. Sebagaimana dikatakan mertokusumo, “sejak manusia itu menyadari bahwa kepentingan-kepentingannya selalu terancam atau terganggu oleh bahaya atau serangan, baik dari alam maupun dari sesamanya dan memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya”. [1]

Berdasarkan pemaparan Sudikno di atas maka dapat kita simpulkan bahwa, dinamika di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sering diwarnai konflik antar individu dengan lainnya, bahkan konflik yang terjadi itu seringkali tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Konflik itu dapat merugikan kepentingan-kepentingan baik kepentingannya sendiri maupun kepentingan pihak lain. manusia yang telah dirugikan karena kepentingannya terganggu tersebut menginginkan adanya suatu bentuk perlindungan tertentu untuk dapat menuntut pemenuhan kepentingannya yang telah terganggu atau dirugikan tersebut melalui aparatur penegak hukum untuk memberikan bantuan penyelesaian imparsial (secara tidak memihak).

Pengertian Perlindungan menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tantang Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.

Adapun pengertian mengenai korban dicantumkan dalam pasal 1 angka 2 yakni, “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Berdasarkan kedua pengertian yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa, seseorang korban dari tindak pidana pelecehan sexsual seyogyanya dapat dilindungi hak-haknya dalam proses peradilan pidana.[2] Bahkan bukan hanya perlindungan fisik dan psikis, tetapi diberikan hak kompensasi dan restitusi. Sebagaimana dikatakan Lili: “korban pelecehan sexsual seharusnya mendapatkan perlindungan dan restitusi, selain pemberian perlindungan perlindungan hukum, fisik dan perlindungan psikis, korban juga berhak mengajukan upaya restitusi, agar pelaku dibebankan untuk memberi ganti kerugian terhadap korban dan keluarga korban”.[3]

Berdasarkan hal di atas, maka dalam pembaharuan KUHAP seharusnya mengakomudir hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana pelecehan sexsual, baik berupa perlindungan fisik, psikis, kompensasi dan restitusi. Hal ini dimaksudkan agar dapat menanggulangi tindak pidana pelecehan sexsual yang akhir-akhir ini semakin marak diberitakan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Lamintang dan Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni “unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan”.[1] Menurut Mulyadi bahwa Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

  1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
  2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan.
  3. Macam-macam maksud atau oogmerk.
  4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad.
  5. Perasaan takut atau vress[2]

Mulyadi menambahkan bahwa unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

  1. Sifat melanggar hukum
  2. Kualitas dari si pelaku
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengansuatu kenyataan sebagai akibat. [3]

Terkait dengan unsur tindak pidana menurut Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

1)   Sengaja (dolus).

2)   Kealpaan (culpa).

Unsur pokok objektif:

1)   Perbuatan manusia.

2)   Akibat (result) perbuatan manusia.

3)   Keadaan-keadaan.

4)   Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. [4]

Terkait dengan kesalahan pelaku tindak terdapat dua macam yaitu  pidana menurut Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

  1. Kesengajaan (opzet)

Dalam teori kesengajaan (Opzet) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (willens en wettens) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

1)      Teori kehendak (wilstheorie), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsurtindak pidana dalam Undang-Undang.

2)      Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie), pelakumampu membayangkam akan timbulnya akibat dari perbuatannya. [5]

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

1)      Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk).

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapaiakibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2)      Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij ZekerheidsBewustzinj).

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidakbertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi iatahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3)      Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij MogelijkheidsBewustzijn).[6]

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

  1. Culpa

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmupengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Menurut bahwa Tindak pidana umum adalah “tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diaturdi dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP”.[7] Moeljatno menambahkan terkait culpa juga berlaku bagi tindak pidana khusus yang tidak diatur dalam KUHP, adapun pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:  :

Tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan,dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acarapidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana diluar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. [8]

Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

Menurut Rusli bahwa Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalambahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, “tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.”[1] Menurut Sudarto kaitan dengan Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni sebagai berikut:

Straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh,sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggarandan perbuatan.[2]

Menurut Pompe, pengertian straf baar feit dibedakan menjadi:

  1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
  2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit”adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. [3]

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi strafbaar feit menjadi duapengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu:

  1. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
  2. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “strafbaar feit”adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. [4]