Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan (skripsi dan tesis)

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap
review data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.
Menurut Jumingan (2006:242) kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 (delapan) macam, yaitu:
1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan
2. Analisis Tren (Tendensi Posisi)
3. Analisis Persentase per Komponen (Common Size)
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas
6. Analisis Rasio Keuangan
7. Analisis Perubahan Laba Kotor
8. Analisis Break Even
8 (Delapan) macam alat analisis keuangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan
Merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).
2. Analisis Tren (tendensi posisi)
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
32
3. Analisis Persentase per Komponen (Common Size)
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis Rasio Keuangan
Merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8. Analisis Break Even
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian

Pengertian Kinerja Keuangan Perusahaan (skripsi dan tesis)

Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangansecara baik dan benar.
Kinerja keuangan menurut Fahmi (2011:2) didefinisikan sebagai berikut:
“Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.”
Jadi kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan oleh perusahaan untuk melihat sejauh mana aturan pelaksanaan keuangan telah digunakan.
Kinerja keuangan menurut Munawir (2010:30) didefinisikan sebagai berikut:
“Kinerja keuangan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan.”
Jadi kinerja keuangan merupakan dasar penilaian keuangan perusahaan berdasarkan penggunaan analisa rasio keuangan perusahaan.
Kinerja keuangan menurut Indriyo Gitosudarmo dan Basri (2002:275) didefinisikan sebagai berikut:
“Kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.”
Jadi kinerja keuangan merupakan suatu rangkaian aktivitas keuangan dari suatu perusahaan pada periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan.
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui atau melihat kemampuan perusahaan atas rangkaian aktivitas keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang
dihitung dari skala penjualannya maupun aktiva yang dibutuhkan untuk
membiayai usahanya. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar
pula biaya operasional perusahaan. Perusahaan besar cenderung lebih
mudah dalam memperoleh pinjaman dari kreditor, hal ini disebabkan
perusahaan yang lebih besar memiliki ketahanan dan dapat dengan mudah
masuk ke dalam persaingan pasar, serta dapat mengeluarkan saham baru
untuk dapat membiayai perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan
diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal.

Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional terhadap Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Adanya kepemilikan oleh investor-investor institusional seperti
perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh
institusi lain dalam bentuk perusahaan akan mendorong peningkatan
pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer agar tidak
mengambil keputusan pendanaan yang dapat merugikan perusahaan.
Pengawasan yang dilakukan investor institusional dilakukan untuk
melindungi investasi yang dipertaruhkan di dalam perusahaan agar dapat
meningkatkan kemakmuran pemegang saham dan manajer dalam
mengambil keputusan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan
yang dapat menyebabkan penggunaan utang yang lebih kecil, sehingga
institutional ownership diharapkan memiliki pengaruh negatif terhadap
struktur modal perusahaan

Pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial Terhadap Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Penyelarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham
melalui kepemilikan saham manajerial dipandang sebagai mekanisme
yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan
manajer dalam mengambil keputusan pendanaan yang bersumber dari
dana eksternal maupun internal akan merasakan dampak secara langsung
terkait dengan kerugian maupun laba yang didapatkan oleh perusahaan.
sehingga manajer dalam mengambil keputusan akan lebih berhati-hati agar
tidak menimbulkan kerugian. Dengan demikian managerial ownership
diharapkan memiliki pengaruh negatif terhadap struktur modal
perusahaan.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Perusahaan yang memiliki penjualan yang stabil akan dapat lebih
mudah dalam memperoleh pinjaman dari para kreditor untuk membiayai
perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kreditor mementingkan prospek
masa depan mengenai pengembalian utang pinjamannya. Perusahaan yang
tumbuh secara pesat cenderung lebih banyak menggunakan utang untuk
membiayai kegiatan usahanya daripada perusahaan yang tumbuh secara
lambat. Dengan demikian pertumbuhan penjualan diharapkan memiliki
pengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan.

Pengaruh Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Perusahaan dengan risiko bisnis besar harus menggunakan utang
lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai risiko bisnis
rendah. Hal ini disebabkan karena semakin besar risiko bisnis, penggunaan
utang besar akan mempersulit perusahaan dalam mengembalikan utang
mereka. Kreditor dalam memberikan pinjaman pembiayaan atau utang
akan lebih mempertimbangkan perusahaan yang memiliki risiko bisnis
yang kecil dari pada perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang besar.
Dengan demikian risiko bisnis diharapkan memiliki pengaruh negatif
terhadap struktur modal

Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diproksi dari total aktiva.
Menurut Riyanto (2001:22), kebanyakan perusahaan industri sebagian
besar dari modalnya tertanam dalam aktiva tetap (fixed assets), akan
mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal yang permanen, yaitu
modal sendiri, sedangkan utang sifatnya sebagai pelengkap. Hal ini dapat
dihubungkan dengan adanya aturan struktur finansial konservatif
horisontal yang menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya
paling sedikit dapat menutup jumlah aktiva tetap plus aktiva lain yang
sifatnya permanen. Dan perusahaan yang sebagian besar dari aktivanya
terdiri atas aktiva lancar akan mengutamakan kebutuhan dananya dengan
utang.
Menurut Brigham dan Houston (2001: 40), perusahaan yang tumbuh
dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan modal eksternal. Biaya
pengembangan untuk penjualan saham biasa lebih besar daripada biaya
untuk penerbitan surat utang yang mendorong perusahaan untuk lebih
banyak mengandalkan utang. Namun pada saat yang sama perusahaan
yang tumbuh dengan pesat sering menghadapi ketidakpastian yang lebih
besar, yang cenderung mengurangi keinginan untuk menggunakan utang.
Ukuran perusahaan merupakan salah satu kriteria yang
dipertimbangkan oleh investor dalam strategi berinvestasi. Ukuran
perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur besar kecilnya
perusahaan yang ditujukan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata
penjualan dan rata-rata total aktiva.
Besar kecilnya ukuran perusahaan (firm size) akan mempengaruhi
akses perusahaan tersebut ke pasar modal sehingga akan mempengaruhi
kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana yang dibutuhkannya.
Perusahaan besar dianggap telah memiliki posisi yang kuat dalam
likuiditas, solvabilitas dan rentabilitasnya sehingga mampu memiliki
profitabilitas yang tinggi, sementara perusahaan kecil kegiatan operasinya
belum stabil sehingga akan lebih sulit masuk ke pasar modal untuk
mendapatkan dana, akibatnya perusahaan kecil cenderung menghimpun
dana melalui pembiayaan internal. Hal ini disebabkan karena investor pada
umumnya tidak menyukai risiko sehingga tidak membeli saham dari
perusahaan kecil karena dianggap lebih beresiko daripada saham dari
perusahaan besar.
Menurut Riyanto (2001:299), suatu perusahaan besar yang sahamnya
tersebar luas, dimana setiap perluasan modal saham hanya akan
mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya
pengendalian dari pihak yang lebih dominan terhadap perusahaan yang
bersangkutan, yaitu pihak pemegang saham pengendali dimana pemegang
saham pengendali tersebut memiliki keputusan yang lebih besar dalam
mengendalikan manajemen perusahaannya, dibandingkan dengan
pemegang saham minoritas, sehingga keputusan yang diambil sering
mengabaikan keputusan kelompok pemegang saham. Sebaliknya
perusahaan kecil dimana sahamnya tersebar hanya dilingkungan kecil
maka penambahan jumlah saham akan mempunyai pengaruh besar
terhadap kemungkinan hilangnya kontrol dari pihak pemegang saham
pengendali terhadap perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu,
perusahaan besar akan lebih berani untuk mengeluarkan atau menerbitkan
saham baru dalam pemenuhan kebutuhan dananya jika dibandingkan
dengan perusahaan kecil.
Perusahaan yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar kepada
pihak-pihak yang dapat membantu peningkatan kinerja perusahaan dan
ditangani dan diatur secara berbeda dengan perusahaan kecil. Ukuran
perusahaan yang lebih kecil yang menghasilkan keuntungan yang lebih
tinggi, kemungkinan bertahan yang lebih rendah dan memiliki kesulitan
untuk memasuki pasar.
Perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar luas akan lebih
berani mengeluarkan saham baru dalam dalam memenuhi kebutuhannya
untuk membiayai pertumbuhan perusahaan dibandingkan dengan
perusahaan yang kecil dimana sahamnya tersebar dilingkungan kecil
(Riyanto, 2001:296).

Kepemilikan Saham Institusional (skripsi dan tesis)

Indra dan Faris (2008: 142 ) menyatakan bahwa distribusi saham
antara pemegang saham dari luar yaitu investor institusional seperti
perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh
institusi lain dalam bentuk perusahaan dapat mengurangi agency cost,
mengingat kepemilikan mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan
untuk mendukung atau tidak mendukung keberadaan manajemen.
Pihak pemegang saham institusional diharapkan dapat melakukan
pengawasan terhadap manajer perusahaan, sehingga dapat mengontrol
manajer untuk tidak melakukan tindakan pengambilan keputusan yang
tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham atau untuk
meningkatkan nilai perusahaan. Kontrol yang efektif dari investor
institusional dapat mengurangi agency cost sehingga diharapkan akan
menurunkan penggunaan utang. Menurunnya penggunaan utang terkait
dalam penggunaan atau pembiayaan operasi perusahaan yang tidak
tergantung dengan utang atau dana eksternal, hal tersebut menunjukkan
bahwa perusahaan dapat berjalan dengan baik dengan sedikitnya utang

Kepemilikan Saham Manajerial (skripsi dan tesis)

Kepemilikan saham manajerial adalah situasi dimana para pemegang
saham mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai
kreditur maupun sebagai dewan komisaris. Adanya kepemilikan saham
oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan.
Kepemilikan saham manajerial (manajerial share ownership)
dipandang sebagai mekanisme yang dapat menurunkan konflik agensi
melalui penyelarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang
saham. Dyah Sih Rahayu (2005:184) menyatakan bahwa kepemilikan
saham manajerial dapat menurunkan dorongan manajerial untuk
pengambilalihan kesejahteraan manajemen perusahaan dan melakukan
perilaku lain yang tidak memaksimumkan nilai perusahaan.
Manajer akan melakukan kebijakan yang tidak akan merugikan
perusahaan karena memiliki sebagian saham di perusahaan tersebut,
dengan kata lain manajer dalam mengambil keputusan pendanaan yang
berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan akan
dipertimbangkan dengan baik agar dapat memaksimalkan nilai
perusahaan. Selain hal tersebut, meningkatkan kepemilikan saham
perusahaan oleh manajemen, manajer dapat merasakan langsung manfaat
yang diambil dan juga apabila ada kerugian yang timbul sebagai
konsekuensi dari pengambilalihan keputusan yang salah (Seftiane dan
Ratih 2011:46).

Pertumbuhan Penjualan (skripsi dan tesis)

Suatu perusahaan yang berada dalam industri yang mempunyai laju
pertumbuhan yang tinggi harus menyediakan modal yang cukup untuk
membelanjai perusahaan. Perusahaan yang tumbuh dengan cepat
cenderung lebih banyak menggunakan utang daripada perusahaan yang
tumbuh secara lambat (Weston dan Brigham, 1993: ). Bagi perusahaan
dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi kecenderungan
perusahaan menggunakan utang sebagai sumber dana eksternal yang lebih
besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tingkat
pertumbuhan penjualannya rendah.
Bigham and Houston (2006:42) mengatakan bahwa perusahaan
dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih
banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.
Perusahaan dalam melakukan usaha untuk menjaga kestabilan penjualan
dan meningkatkan laju pertumbuhan penjualan yang tinggi harus
menyediakan modal yang cukup untuk membiayai operasi perusahaan.
Perusahaan yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi cenderung
menggunakan utang atau dana eksternal untuk membiayai perusahaan.
Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang
stabil cenderung dapat memenuhi kewajiban tetapnya dalam memenuhi
kebutuhan operasi perusahaan. Dengan demikian semakin tinggi
pertumbuhan penjualan perusahaan akan menggunakan utang dalam
membiayai perusahaan, sehingga semakin tinggi struktur modalnya.

Risiko Bisnis (skripsi dan tesis)

Pembiayaan dengan utang umumnya akan meningkatkan tingkat
pengembalian yang diharapkan untuk suatu investasi, tetapi utang juga
meningkatkan tingkat risiko investasi bagi pemilik perusahaan, yaitu para
pemegang saham biasa. Meningkatnya utang dapat diartikan bahwa
operasi perusahaan dilakukan dengan menggunakan utang atau sumber
dana eksternal. Apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus maka
dapat meningkatkan risiko kemungkinan perusahaan mengalami
kebangkrutan. Apabila perusahaan mengalami prospek atau gejala
kebangkrutan maka akan berpengaruh terhadap minat investor dalam
menginvestasikan dananya pada perusahaan. Apabila investor tidak
menanamkan dananya maka akan berpengaruh terhadap risiko saham.
Risiko bisnis tergantung sejumlah faktor, dimana faktor yang lebih
penting akan dicantumkan di bawah ini (Brigham and Houston, 2006:11) :
1. Variabilitas permintaan. Semakin stabil permintaan akan produk
sebuah perusahaan, jika hal-hal lain dianggap konstan, maka
semakin rendah risiko bisnisnya.
2. Variabilitas harga jual. Perusahaan yang produk-produknya dijual di
pasar yang sangat tidak stabil terkena risiko bisnis yang lebih tinggi
daripada perusahaan yang sama yang harga produknya lebih stabil.
3. Variabilitas biaya input. Perusahaan yang inputnya sangat tidak pasti
akan terkena tingkat risiko bisnis yang tinggi.
4. Kemampuan untuk menyesuaikan harga output untuk perubahanperubahan pada biaya input. Beberapa perusahaan memiliki
kemampuan yang lebih baik daripada yang lain untuk menaikkan
harga output mereka ketika biaya input naik. Semakin besar
kemampuan melakukan penyesuaian harga output untuk
mencerminkan kondisi biaya, semakin rendah tingkat risikonya.
5. Kemampuan untuk mengembangkan produk-produk baru pada
waktu yang tepat dan efektif dalam hal biaya. Perusahaanperusahaan di bidang industri yang menggunakan teknologi tinggi
seperti obat-obatan dan komputer tergantung pada arus.
6. Eksposure risiko asing. Perusahaan yang menghasilkan sebagian
besar labanya dari operasi luar negeri dapat terkena penurunan laba
akibat fluktuasi nilai tukar. Begitu pula jika perusahaan beroperasi di
wilayah yang secara politis tidak stabil, perusahaan dapat terkena
risiko politik.
7. Komposisi biaya tetap: leverage operasi. Jika sebagian besar biaya
adalah biaya tetap, sehingga akibatnya tidak mengalami penurunan
ketika permintaan turun, maka perusahaan terkena tingkat risiko
bisnis yang relatif tinggi. Faktor ini disebut sebagai leverage
operasi.

Arti Pentingnya Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai operasi
perusahaan, yang bisa dipenuhi dari pemilik modal sendiri maupun dari
pihak lain berupa utang. Di dalam dana tersebut terkandung biaya
modal yang harus ditanggung oleh perusahaan. Struktur modal akan
menentukan besarnya biaya modal. Biaya modal adalah balas jasa yang
dibayarkan oleh perusahaan kepada masing-masing pihak yang
menanamkan dananya di dalam perusahaan.
Modal sendiri maupun utang perlu diperinci dalam biaya modal,
karena tiap-tiap jenis sumber modal mempunyai konsekuensi tersendiri,
baik jenis, cara perhitungan maupun ada atau tidaknya keharusan untuk
dibayarkan. Sumber modal tersebut adalah utang jangka panjang, modal
saham preferen, dan modal saham biasa. Keputusan untuk
menggunakan tiap-tiap jenis sumber modal tersebut atau
mengkombinasikannya perlu pertimbangan dari pihak-pihak yang
berkepentingan.
Arti penting struktur modal pada umumnya diperlukan ketika
perusahaan menghadapi kondisi sebagai berikut:
1) Pada waktu mengorganisir atau mendirikan perusahaan baru.
2) Pada waktu membutuhkan tambahan modal baru untuk perluasan
usaha atau ekspansi.
3) Pada waktu diadakan konsolidasi dalam bentuk merger dengan
perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada.
4) Pada waktu dijalankan penyusunan kembali struktur modal,
perubahan-perubahan yang fundamental dalam struktur modal
dan ketika dijalankan perbaikan-perbaikan dari keseluruhan
struktur modal yang terpaksa harus dilakukan, karena perusahaan
yang bersangkutan dalam keadaan terancam, perubahanperubahan tersebut dimaksudkan agar perusahaan tersebut dapat
bekerja dengan basis finansial yang kuat (Riyanto, 2001:282)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Salah satu tugas manajer keuangan adalah memenuhi kebutuhan
dana perusahaan. Manajer keuangan diharapkan melakukan suatu
variasi dalam melakukan pembelanjaan, dalam arti secara bergantian
perusahaan menggunakan dana yang bersumber dari utang atau
perusahaan lebih menggunakan modal sendiri (equity), sesuai kondisi
perusahaan lebih baik menggunakan sumber dana internal atau
eksternal. Oleh karena itu, manajer keuangan di dalam melaksanakan
operasi perusahaan perlu berusaha untuk memenuhi sasaran tertentu
mengenai perimbangan pendanaan antara lain besarnya utang dan
modal sendiri yang tercermin dalam struktur modal perusahaan. Faktorfaktor yang mempengaruhi struktur modal yang dapat diuraikan antara
lain (Riyanto, 2001:297):
1. Tingkat Bunga
Tingkat bunga akan mempengaruhi pemilihan jenis modal apa
yang akan ditarik, apakah perusahaan akan mengeluarkan saham atau
obligasi.
2. Stabilitas dari “Earnings”
Stabilitas dan besarnya “earnings” yang diperoleh oleh suatu
perusahaan akan menentukan apakah perusahaan tersebut dibenarkan
untuk menarik modal dengan beban tetap atau tidak. Suatu
perusahaan yang mempunyai “earnings” yang stabil akan selalu
dapat memenuhi kewajiban finansiilnya sebagai akibat dari
penggunakan modal asing. Sebaliknya perusahaan yang mempunyai
“earnings” tidak stabil dan “unpredictable” akan menanggung risiko
tidak dapat membayar beban bunga atau tidak dapat membayar
angsuran-angsuran utangnya pada tahun-tahun atau keadaan yang
buruk.
3. Susunan dari Aktiva
Kebanyakan perusahaan industri di mana sebagian besar dari
modalnya tertanam dalam aktiva tetap (fixed asset), akan
mengutamakan pemenuhan kebutuhan modalnya dari modal yang
permanen, yaitu modal sendiri, sedangkan modal asing sifatnya
adalah sebagai pelengkap. Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya
aturan struktur finansiil konservatif yang horizontal yang
menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit
dapat menutup jumlah aktiva tetap plus aktiva lain yang sifatnya
permanen.
4. Kadar Risiko dari Aktiva
Tingkat atau kadar risiko dari setiap aktiva di dalam perusahaan
adalah tidak sama. Makin panjang jangka waktu penggunaan suatu
aktiva di dalam perusahaan, makin besar derajat risikonya. Prinsip
aspek risiko menyatakan bahwa apabila ada aktiva yang peka risiko,
maka perusahaan harus lebih banyak membelanjai dengan modal
sendiri, modal yang tahan risiko, dan sedapat mungkin mengurangi
pembelanjaan dengan modal asing atau modal yang takut risiko.
5. Besarnya Jumlah Modal yang Dibutuhkan
Apabila jumlah modal yang dibutuhkan sangat besar, maka
dirasakan perlu bagi perusahaan tersebut untuk mengeluarkan
beberapa golongan securities secara bersama-sama, sedangkan bagi
perusahaan yag membutuhkan modal yang tidak begitu besar cukup
hanya mengeluarkan satu golongan securities saja.
6. Keadaan Pasar Modal
Keadaan pasar modal sering mengalami perubahan disebabkan
karena adanya gelombang konjungtur. Pada umumnya apabila
gelombang meninggi para investor lebih tertarik untuk menanamkan
modalnya dalam saham.
7. Sifat Manajemen
Sifat manajemen akan mempunyai pengaruh yang langsung
dalam pengambilan keputusan mengenai cara pemenuhan kebutuhan
dana.
8. Besarnya Suatu Perusahaan (Ukuran Perusahaan)
Suatu perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar sangat
luas, setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh
yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya kontrol
dari pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan.
Sebaliknya perusahaan yang kecil di mana sahamnya hanya tersebar
di lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan mempunyai
pengaruh yang besar terhadap kemungkinan hilangnya kontrol pihak
dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan.
9. Stabilitas Penjualan
Sebuah perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat
dengan aman mengambil lebih banyak utang dan menanggung beban
tetap yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan penjualan yang
tidak stabil (Brigham and Houston. 2006:42).
10. Risiko Bisnis
Risiko bisnis atau risiko inheren dengan operasi risiko jika
perusahaan tidak mempergunakan utang. Semakin tinggi risiko
bisnis perusahaan, maka semakin rendah rasio utang optimalnya
(Brigham and Houston, 2006:7).
11. Leverage Operasi
Jika hal-hal yang lain dianggap sama, perusahaan dengan
laverage operasi yang lebih sedikit memiliki kemampuan yang lebih
baik dan menerapkan leverage keuangan karena perusahaan tersebut
akan memiliki risiko bisnis yang lebih kecil (Brigham and Houston,
2006:42).
12. Tingkat Pertumbuhan
Jika hal-hal yang lain dianggap sama, perusahaan yang tumbuh
dengan cepat harus lebih banyak mengandalkan diri pada modal
eksternal (Brigham and Houston, 2006:43).
13. Profitabilitas
Kita sering mengamati bahwa perusahaan-perusahaan yang
memiliki tingkat pengembalian atas investasi yang sangat tinggi
menggunakan utang yang relatif sedikit (Brigham and Houston,
2006:43).
14. Pajak
Bunga adalah beban yang dapat menjadi pengurang pajak, dan
pengurang pajak adalah hal yang sangat berharga bagi perusahaan
dengan tarif pajak yang tinggi. Semakin tinggi tarif pajak sebuah
perusahaan, semakin besar manfaat yang diperoleh dari utang
(Brigham and Houston, 2006:43).
15. Pengendalian
Dampak utang versus saham pada posisi pengendalian
manajemen dapat mempengaruhi struktur modal. Jika manajemen
saat ini memiliki kendali atas pengambilan suara tetapi berada dalam
posisi di mana mereka tidak dapat membeli saham lagi, manajemen
mungkin akan memilih utang untuk pendanaan-pendanaan baru. Di
lain pihak, manajemen mungkin memutuskan untuk menggunakan
ekuitas jika situasi keuangan perusahaan begitu lemahnya sehingga
penggunaan utang dapat menimbulkan risiko gagal bayar (Brigham
and Houston, 2006:43)

Signaling Theory (skripsi dan tesis)

Isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Peusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan utang yang melebihi target strkutur modal yang normal. Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual sahamnya, yang berarti mencari investor baru untuk berbagi kerugian. Pengumuman emisi saham oleh suatu perusahaan umumnya merupakan suatu isyarat (signal) bahwa manajemen memandang prospek peusahaan tersebut suram. Apabila suatu perusahaan menawarkan penjualan saham baru, lebih sering dari biasanya, maka harga sahamnya akan menurun karena menerbitkan saham baru berarti memberikan isyarat negatif yang kemudian dapat menekan harga saham sekalipun prospek perusahaan cerah (Brigham and Houston, 2001:39)

Asymmetric Information Theory (skripsi dan tesis)

Asymmetric information atau ketidaksamaan informasi,
menurut Brigham and Houston (2006:38) adalah situasi dimana
manajer memiliki informasi yang berbeda (yang lebih baik)
mengenai prospek perusahaan daripada yang dimiliki investor. Hal
ini merupakan suatu kondisi dimana manajer perusahaan memiliki
lebih banyak informasi tentang operasi dan prospek kedepannya dari
perusahaan dibandingkan dengan pihak lainnya. Dengan demikian,
pihak manajemen mungkin berpikir bahwa harga saham saat ini
sedang overvalue (terlalu mahal). Kalau hal ini yang diperkirakan
terjadi, maka manajemen tentu akan berpikir untuk lebih baik
menawarkan saham baru (sehingga dapat dijual dengan harga yang
lebih mahal dari yang seharusnya). Tetapi pemodal akan
menafsirkan kalau perusahaan menawarkan saham baru, salah satu
kemungkinanya adalah harga saham saat ini sedang terlalu mahal
(sesuai dengan persepsi pihak manajemen). Sebagai akibatnya para
pemodal akan menawar harga saham baru tersebut dengan harga
yang lebih rendah. Oleh karena itu emisi saham baru akan
menurunkan harga saham (Saidi, 2004:49).

Agency Theory (skripsi dan tesis)

Manajemen merupakan agen dari pemegang saham, sebagai
pemilik perusahaan. Para pemegang saham berharap agen akan
bertindak atas kepentingan mereka sehingga mendelegasikan
wewenang kepada agen. Untuk dapat melakukan fungsinya dengan
baik, manajemen harus diberikan imbalan dan pengawasan.
Pengawasan dapat dilakukan melalui cara-cara seperti pengikatan
agen, pemeriksaan laporan keuangan, dan pembatasan terhadap
keputusan yang dapat diambil manajemen. Kegiatan pengawasan
membutuhkan biaya yang disebut dengan biaya agensi. Biaya agensi
adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pengawasan
manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemem bertindak
konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual perusahaan dengan
kreditor dan pemegang saham (Van Horne and Wachowicz,
2007:243).

Pecking Order Theory (skripsi dan tesis)

Secara singkat teori ini menyatakan bahwa perusahaan
menyukai internal financing (pendanaan dari hasil operasi
perusahaan berwujud laba ditahan). Apabila pendanaan dari luar
(external financing) diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan
sekuritas yang paling aman terlebih dulu, yaitu dimulai dengan
penerbitan obligasi, kemudian diikuti oleh sekuritas yang
berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), baru akhirnya
apabila masih belum mencukupi, saham baru diterbitkan. Perusahaan
lebih menyukai penggunaan pendanaan dari modal internal, yaitu
dana yang berasal dari aliran kas, laba ditahan dan depresiasi. Urutan
penggunaan sumber pendanaan dengan mengacu pada pecking order
theory adalah internal fund (dana internal), debt (utang), dan equity
(modal sendiri) (Saidi, 2004:48).

Trade-off Theory (skripsi dan tesis)

Teori Trade Off menjelaskan adanya hubungan antara, pajak,
risiko kebangktutan dan penggunaan utang yang disebabkan
keputusan struktur modal yang diambil perusahaan. Teori ini
merupakan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian atas
penggunaan utang, dimana dalam keadaan pajak nilai perusahaan
akan naik minimal dengan biaya modal yang minimal.
Asumsi dasar yang digunakan dalam teori trade off adalah
adanya informasi asimetris yang menjelaskan keputusan struktur
modal yang diambil oleh suatu perusahaan, yaitu adanya informasi
yang dimiliki oleh pihak manajemen suatu perusahaan dimana
perusahaan dapat menyampaikan informasi kepada publik

Modigliani-Miller (MM) Theory (skripsi dan tesis)

Teori mengenai struktur modal bermula pada tahun 1958, ketika Profesor Franco Modigliani dan Profesor Merton Miller (yang selanjutnya disebut MM) mempublikasikan artikel keuangan yang paling berpengaruh yang pernah ditulis yaitu “The Cost of capital, Corporation Finance, and The Theory of Invesment”. MM membuktikan bahwa nilai suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya. Atau dengan kata lain, hasil yang diperoleh MM menunjukkan bahwa bagaimana cara sebuah perusahaan akan mendanai operasinya tidak akan berarti apa-apa, sehingga struktur 16 modal adalah suatu hal yang tidak relevan. Akan tetapi, studi MM didasarkan pada beberapa asumsi yang tidak realistis, termasuk halhal berikut ini (Brigham and Houston, 2006:33): 1. Tidak ada biaya broker (pialang) 2. Tidak ada pajak 3. Tidak ada biaya kebangkrutan 4. Para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perseroan. 5. Semua investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai peluang investasi perusahaan pada masa mendatang. 6. EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan utang. Pada tahun 1963 MM menerbitkan makalah di mana di dalamnya mereka melonggarkan asumsi tidak adanya pajak perusahaan. Peraturan perpajakan memperbolehkan perusahaan untuk mengurangkan pembayaran bunga sebagai suatu beban, akan tetapi pembayaran deviden kepada pemegang saham tidak dapat menjadi pengurang pajak. Kesimpulan tersebut telah dimodifikasi dengan hasil bahwa bunga sebagai pengurang pajak akan menguntungkan penggunaan melalui utang, tetapi perlakuan pajak atas laba dari saham yang lebih menguntungkan menurunkan tingkat pengembalian atas saham yang diminta dan akibatnya 17 menguntungkan penggunaan pendanaan melalui ekuitas (Brigham and Houston, 2006:34). Hasil irelevansi MM juga tergantung pada asumsi bahwa perusahaan tidak akan bangkrut, sehingga tidak akan ada biaya kebangkrutan. Namun, kebangkrutan pada praktiknya terjadi, dan hal ini dapat sangat mahal biayanya. Perusahaan yang bangkrut akan memiliki beban akuntansi dan hukum yang sangat tinggi, dan juga akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan para pelanggan, pemasok, dan karyawannya. Ancaman kebangkrutan dapat membawa masalah-masalah, diantaranya karyawan-karyawan pindah, pemasok menolak kredit, pelanggan mencari pemasok yang lebih stabil dan pemberi pinjaman menuntut tingkat bunga yang lebih tinggi (Brigham and Houston, 2006:35).

Komponen Struktur (skripsi dan tesis)

Modal Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas beberapa komponen (Riyanto, 2001:227) a. Utang Jangka Pendek (Short-Term Debt) Utang jangka pendek adalah utang yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar utang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya. b. Utang Jangka Menengah (Intermediate-Term Debt) Utang jangka menengah adalah utang yang jangka waktu atau umumnya adalah lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun. Kebutuhan membelanjai usaha dengan jenis kredit ini dirasakan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan kredit jangka pendek di satu pihak dan juga sukar untuk dipenuhi dengan kredit jangka panjang dilain pihak. Untuk kebutuhan modal yang tidak begitu besar jumlahnya juga tidak ekonomis untuk dipenuhi dengan dana yang berasal dari pasar modal. c. Utang Jangka Panjang (Long-Term Debt) Utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Utang jangka panjang umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar.

Pengertian Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan yang
dapat diartikan sebagai pembelanjaan permanen yang mencerminkan
perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.
Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah
utang jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto, 2001:22).
Sedangkan menurut Van Horne and Wachowicz (2007:211) struktur
modal adalah bauran (proporsi) pendanaan permanen jangka panjang
perusahaan yang terdiri dari utang, saham preferen dan saham biasa.
Pemenuhan akan kebutuhan dana dapat diperoleh dengan baik
secara internal perusahaan maupun secara eksternal. Bentuk pendanaan
secara internal (internal financing) adalah laba ditahan dan depresiasi.
Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan secara eksternal dapat dibedakan
menjadi pembiayaan utang (debt financing) dan pendanaan modal
sendiri (equity financing). Pembiayaan utang dapat diperoleh dengan
melalui pinjaman, sedangkan modal sendiri melalui penerbitan saham
baru

Harga Saham (skripsi dan tesis)

Menurut Rusdin (2008:66), “Harga saham ditentukan menurut hukum permintaan penawaraan atau kekuatan tawar menawar di bursa. Semakin banyak orang yang ingin membeli, maka harga saham tersebut cenderung naik, sebaliknya semakin banyak orang yang ingin menjual saham tersebut maka saham tersebut akan bergerak turun”.
Dalam melakukan analisis harga saham terdapat dua pendekatan yang sering digunakan:
a. Analisis Fundamental
b. Analisis Teknikal

Pasar Modal (skripsi dan tesis)

Menurut Horne dan Wochowicz (2009:39), “Pasar modal berkaitan dengan hutang dan instrumen ekuitas (seperti saham dan obligasi) yang relatif berjangka panjang (lebih dari satu tahun)”.
Macam-macam pasar modal:
a. Pasar Perdana (Primary Market)
b. Pasar Sekunder (Secondary Market)
c. Pasar Ketiga (Third Market)
d. Pasar Keempat (Fourth Market)

Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2011:1), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Munawir (2010:5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Para pengguna laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhui beberapa kebutuhan informasi yang berbeda Pengguna
laporan keuangan:
a. Investor
b. Karyawan
c. Pemberi pinjaman
d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya
e. Pelannggan
f. Pemerintah
g. Masyarakat
Menurut Munawir (2010:35), analisis laporan keuangan adalah analisis yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.
Tujuan analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan

Pengertian Efektivitas (skripsi dan tesis)

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku.
Efektivitas menurut Kumorotomo (2005:362) didefinisikan sebagai berikut:
“Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi.”
Jadi efektivitas merupakan pengukuran penyelesaian dari suatu pekerjaan didalam suatu organisasi.
Efektivitas menurut Agung Kurniawan (2005:109) didefinisikan sebagai berikut:
“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.”
Jadi efektivitas merupakan kemampuan dari suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tidak ada ketegangan diantara pelaksanaannya.
Efektivitas menurut Mahmudi (2005:92) didefinisikan sebagai berikut:
“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.”
Jadi efektivitas merupakan hubungan seberapa besar kontribusi dari output dalam mencapai tujuan suatu organisasi, program, maupun kegiatan.
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya

Rasio Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan, perlu mengadakan analisa atau interprestasi terhadap data finansial dari perusahaan bersangkutan, dimana data finansial itu tercermin didalam laporan keuangan.
Menurut Sjahrial dan Purba (2013:37) rasio struktur modal terdiri dari:
1. Rasio Total Utang Terhadap Total Aktiva (Total Debt to Total Assets Ratio/DAR)
2. Rasio Total Utang Terhadap Modal (Total Debt to Equity Ratio/DER)
3. Rasio Utang Jangka Panjang Terhadap Modal (Long Term Debt to Equity Ratio/LDER)
Rasio struktur modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Rasio Total Utang Terhadap Total Aktiva (Total Debt to Total Assets Ratio/DAR)
Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
Total aktiva
2. Rasio Total Utang Terhadap Modal (Total Debt to Equity Ratio/DER)
Rasio ini digunakan untuk mengukur perimbangan antara kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Rasio ini juga dapat berati sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar utangnya dengan jaminan modal sendiri.
3. Rasio Utang Jangka Panjang Terhadap Modal (Long Term Debt to Equity Ratio/LDER)
Rasio ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman jangka panjang yang diberikan kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri atau seberapa besar utang jangka panjang dijamin oleh modal sendiri.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Tidak mudah bagi manajer untuk menentukan perimbangan struktur modal yang optimal yaitu yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Masalah struktur modal merupakan masalah yang penting bagi setiap perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek yang langsung terhadap posisi financial perusahaan.
Menurut Brigham dan Houston (2011:188) yang dialih bahasakan oleh Ali Akbar Yulianto, faktor-faktor yang dapat mempegaruhi keputusan struktur modal terdiri dari:
1. Stabilitas Penjualan
2. Struktur Aset
3. Leverage Operasi
4. Tingkat Pertumbuhan
5. Profitabilitas
6. Pajak
7. Kendali
8. Sikap Manajemen
9. Sikap Pemberi Pinjaman dan Lembaga Penilai Pemeringkat
10. Kondisi Pasar
11. Kondisi Internal Perusahaan
12. Fleksibilitas Keuangan
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Stabilitas Penjualan
Suatu perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat secara aman mengambil utang dalam jumlah yang lebih besar dan mengeluarkan beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.
2. Struktur Aset
Perusahaan yang asetnya memadai untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman cenderung akan cukup banyak menggunakan utang. Aset umum yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan dapat menjadi jaminan yang baik, sementara tidak untuk aset dengan tujuan khusus. Jadi, perusahaan real estate biasanya memiliki leverage yang tinggi sementara pada perusahaan yang terlibat dalam bidang penelitian teknologi, hal seperti ini tidak berlaku.
3. Leverage Operasi
Perusahaan dengan leverage operasi yang lebih rendah akan lebih mampu menerapkan leverage keuangan karena perusahaan tersebut akan memiliki risiko usaha yang lebih rendah.
4. Tingkat Pertumbuhan
Jika hal yang lain dianggap sama, maka perusahaan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat harus lebih mengandalkan diri pada modal eksternal. Selain itu, biaya emisi yang berkaitan dengan penjualan saham
22
biasa akan melebihi biaya emisi yang terjadi ketika perusahaan menjual utang, mendorong perusahaan yang mengalami pertumbuhan pesat untuk lebih mengandalkan diri pada utang. Namun, pada waktu yang bersamaan perusahaan tersebut seringkali menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi, cenderung akan menurunkan keinginan mereka untuk menggunakan utang.
5. Profitabilitas
Sering kali diamati bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian atas investasi yang sangat tinggi ternyata menggunakan utang dalam jumlah yang relatif sedikit. Salah satu penjelasan praktisnya adalah perusahaan yang sangat menguntungkan seperti Intel, Microsoft, dan Coca-Cola tidak membutuhkan pendanaan utang terlalu banyak. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan sebagian besar pendanaannya melalui dana yang dihasilkan secara internal.
6. Pajak
Bunga merupakan suatu beban pengurang pajak, dan pengurangan ini lebih bernilai bagi perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi. Jadi, makin tinggi tarif pajak suatu perusahaan, maka makin besar keunggulan dari utang.
7. Kendali
Pengaruh utang dibandingkan saham pada posisi kendali suatu perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal. Jika manajemen saat ini memiliki kendali hak suara (lebih dari 50 persen saham) tetapi tidak berada dalam
posisi untuk membeli saham tambahan lagi, maka manajemen mungkin akan memilih utang sebagai pendanaan baru. Pertimbangan kendali dapat mengarah pada penggunaan baik itu utang maupun ekuitas karena jenis modal yang memberikan perlindungan terbaik kepada manajemen akan bervariasi dari satu situasi ke situasi yang lain.
8. Sikap Manajemen
Manajemen dapat melaksanakan pertimbangannya sendiri tentang struktur modal yang tepat. Beberapa manajemen cenderung lebih konservatif dibandingkan yang lain, dan menggunakan utang dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata perusahaan di dalam industrinya, sementara manajemen yang agresif menggunakan lebih banyak utang dalam usaha mereka untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi.
9. Sikap Pemberi Pinjaman dan Lembaga Pemeringkat
Tanpa mempertimbangkan analisis manajemen sendiri atas faktor leverage yang tepat bagi perusahaan, sikap pemberi pinjaman dan lembaga pemeringkat sering kali akan mempengaruhi keputusan struktur keuangan. Perusahaan sering kali membahas struktur modalnya dengan pihak pemberi pinjaman dan lembaga pemeringkat serta sangat memperhatikan saran mereka.
10. Kondisi Pasar
Kondisi pasar saham dan obligasi mengalami perubahan dalam jangka panjang maupun jangka pendek yang dapat memberikan arah penting pada struktur modal optimal suatu perusahaan. Perusahaan berperingkat rendah
24
yang membutuhkan modal terpaksa pergi ke pasar saham atau pasar utang jangka pendek, tanpa melihat sasaran struktur modalnya. Namun, ketika kondisi melonggar perusahaan-perusahaan ini menjual obligasi jangka panjang untuk mengembalikan struktur modalnya kembali pada sasaran.
11. Kondisi Internal Perusahaan
Kondisi internal suatu perusahaan sendiri juga dapat berpengaruh pada sasaran struktur modalnya. Perusahaan dapat menjual penerbitan saham biasa, menggunakan hasilnya untuk melunasi utang, dan kembali pada sasaran struktur modalnya.
12. Fleksibilitas Keuangan
Fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk menghimpun modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk. Potensi kebutuhan akan dana di masa depan dan konsekuensi kekurangan dana akan mempengaruhi sasaran struktur modal, makin besar kemungkinan kebutuhan modal dan makin buruk konsekuensi jika tidak mampu untuk mendapatkannya, maka makin sedikit jumlah utang yang sebaiknya ada di dalam neraca perusahaan.

Teori Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Setiap ada perubahan struktur modal akan mempengaruhi biaya modal secara keseluruhan, hal ini disebabkan masing-masing jenis modal mempunyai biaya modal sendiri-sendiri. Selain itu, teori struktur modal dianggap penting karena besarnya biaya modal keseluruhan ini, nantinya akan digunakan sebagai cut of rate pada pengambilan keputusan investasi.
Menurut Hanafi (2012:297) teori mengenai struktur modal terdiri dari:
1. Pendekatan Tradisional
2. Pendekatan Modigliani dan Miller (MM)
3. Teori Trade Off
4. Model Miller dengan Pajak Perusahaan dan Personal
5. Pecking Order Theory
6. Teori Asimetri: Informasi dan Signaling

1. Pendekatan Tradisional

Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Dengan kata lain struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur modal bisa diubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal.

2. Pendekatan Modigliani dan Miller (MM)

Pada pendekatan modigliani dan miller (MM), tahun 1960-an kedua ekonom tersebut memasukan faktor pajak ke dalam analisis mereka. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa nilai perusahaan dengan utang lebih tinggi adalah tidak relevan dibandingkan nilai perusahaan tanpa utang. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya penghematan pajak dari penggunaan utang.

3. Teori Trade Off

Teori trade off merupakan gabungan antara teori struktur modal modigliani dan miller dengan memasukkan biaya kebangkrutan dan biaya keagenan yang mengindikasikan adanya penghematan pajak dari utang dengan biaya kebangkrutan.

4. Model Miller dengan Pajak Perusahaan dan Personal

Modigliani dan miller mengembangkan model struktur modal tanpa pajak dan dengan pajak. Nilai perusahaan dengan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan tanpa pajak. Selisih tersebut diperoleh melalui penghematan pajak karena bunga bisa dipakai untuk mengurangi pajak. Miller kemudian mengembangkan model struktur modal dengan memasukkan pajak personal. Pemegang saham dan pemegang utang harus membayar pajak jika mereka menerima dividen (untuk pemegang saham) atau bunga (untuk pemegang utang). Menurut model tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah tidak hanya meminimalkan pajak perusahaan, tetapi meminimalkan total pajak yang

harus dibayarkan (pajak perusahaan, pajak atas pemegang saham, dan pajak atas pemegang utang).

5. Pecking Order Theory

Teori pecking order bisa menjelaskan kenapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Tingkat utang yang kecil tersebut tidak dikarenakan perusahaan mempunyai target tingkat utang yang kecil, tetapi karena mereka tidak membutuhkan dana eksternal. Tingkat keuntungan yang tinggi menjadikan dana internal mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi.

6. Teori Asimetri Informasi dan Signaling

Konsep signaling dan asimetri informasi berkaitan erat. Teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Manajer biasanya mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar (investor). Karena itu bisa dikatakan terjadi asimetri informasi antara manajer dengan investor.

Teori signaling adalah model dimana struktur modal (penggunaan utang) merupakan signal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Perusahaan yang meningkatkan utang bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa mendatang. Karena cukup yakin, maka manajer perusahaan tersebut berani menggunakan utang yang lebih besar. Investor diharapkan akan menangkap signal tersebut, signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik. Dengan demikian utang merupakan tanda atau signal positif.

Komponen Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Struktur Modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan.
Komponen struktur modal menurut Bambang Riyanto (2008:227) terdiri dari 2 (dua), yaitu:
1. Modal Asing
2. Modal Sendiri
Komponen struktur modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Modal Asing
Modal asing atau utang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Dalam pengambilan keputusan akan penggunaan utang ini harus mempertimbangkan besarnya biaya tetap yang muncul dari utang berupa bunga yang akan menyebabkan semakin meningkatnya leverage keuangan dan semakin tidak pastinya tingkat pengembalian bagi para pemegang saham biasa.
Modal asing menurut Bambang Riyanto (2008:227) didefinisikan sebagai berikut:
“Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali.”
Jadi modal asing merupakan modal yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya yang berasal dari luar perusahaan tersebut.
Modal asing atau utang sendiri dibagi menjadi tiga golongan, diantaranya :
a. Utang jangka pendek (Short-term Debt)
Utang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar utang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya.
b. Utang jangka menengah (Intermediate-term Debt)
Utang jangka menengah merupakan utang yang jangka waktunya adalah lebih dari satu tahun atau kurang dari 10 tahun. Bentuk-bentuk utama dari kredit jangka menengah adalah :
 Term Loan merupakan kredit usaha dengna umur lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun.
 Leasing merupakan suatu alat atau cara untuk mendapatkan service dari suatu aktiva tetap yang pada dasarnya adalah sama seperti halnya kalau kita menjual obligasi untuk mendapatkan service dan hak milik atas aktiva tersebut, bedanya pada leasing tidak disertai hak milik.
c. Utang jangka panjang (Long-term Debt)
Utang jangka panjang merupakan utang yang jangka waktunya adalah panjang, pada umumnya lebih dari 10 tahun. Adapun jenis atau bentuk-bentuk utama dari utang jangka panjang antara lain:
 Pinjaman Obligasi merupakan pinjaman untuk jangka waktu yang panjang, untuk debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nominal tertentu.
 Pinjaman hipotik merupakan pinjaman jangka panjang dimana pemberi uang (kreditur) diberi hak hipotik pada suatu barang tidak bergerak, agar bila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang itu dapat dijual dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutupi tagihannya.
2. Modal Sendiri
Modal sendiri atau ekuitas merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo.
Modal sendiri menurut Bambang Riyanto (2008:228) didefinisikan sebagai berikut:
“Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya.”
Jadi modal sendiri merupakan modal yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya yang berasal dari pemilik perusahaan tersebut.
Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk P.T. terdiri dari:
a. Modal Saham
Saham adalah tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam suatu P.T.
Adapun jenis-jenis dari saham adalah sebagai berikut :
 Saham biasa (Common Stock)
 Saham Preferen (Preferred Stock)
 Saham Kumulatif (Cummulative Preferred Stock)
b. Cadangan
Cadangan disini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan.
Cadangan yang termasuk modal sendiri adalah :
 Cadangan ekspansi
 Cadangan modal kerja
 Cadangan selisih kurs
 Cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak diduga sebelumnya (cadangan umum)
c. Laba Ditahan
Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan sebagaimana yang telah diuraikan. Apabila
perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan “keuntungan yang ditahan.”

Pengertian Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Struktur Modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. Untuk itu, dalam penetapan struktur modal suatu perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya.
Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan, terutama dengan adanya hutang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan.
Struktur modal menurut Sartono (2010:225) didefinisikan sebagai berikut:
“Struktur modal merupakan perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa.”
Jadi struktur modal merupakan perimbangan antara jumlah utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan saham.
Struktur modal menurut Sudana (2011:143) didefinisikan sebagai berikut:
“Struktur modal (capital structure) berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri.”
Jadi struktur modal merupakan perbandingan antar utang jangka panjang dengan modal sendiri yang digunakan untuk pembelanjaan perusahaan. Struktur modal menurut Irham Fahmi (2011:106) didefinisikan sebagai berikut: “Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (long-term liabilities) dan modal sendiri (shareholder’s equity) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan.”
Jadi struktur modal merupakan gabungan sumber dana perusahaan yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan sebagai sumber pembiayaan perusahaan.
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa struktur modal merupakan proporsi keuangan antara utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan

Hubungan Harga Saham di Pasar (Market Price) dengan Faktor Fundamental serta Harga Saham Normatif (skripsi dan tesis)

Harga pasar merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung, biasanya harga yang diambil jika bursa telah tutup maka dipergunakan harga penutupan (closing price). Haga pasar ini diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari Indonesia Capital Market Derectori (ICMD) dan JSX Statistics. Analisis fundamental berarti memperkirakan pergerakan harga saham yang didasarkan faktor fundamental perusahaan, seperti pendapatan,perkembangan industri, kebijakan manajemen yang tercermin dalam laporan emiten. Harga saham akan naik apabila pendapat perusahaan mengalami peningkatansecara terus-menerus dan konsisten. Analisa ini mempunyai kecendrungan untuk melihat kedepan berdasarkan prediksi expected return akan diperoleh investor dimasa yang akan datang.
Dalam pengambilan putusaninvestasi dalam saham, investor salalu dihadapkan pada permasalahan apakah tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return) telah sesuai/sebanding dengan tingkat resiko yang harus dipikulnya. Weston, Besley dan Brigham (1993) bahwa nilai pasar sesuatu saham pada suatu waktu (curren market price) dapat berbeda dengan nilai fair market pricenya. Keown dan Scott (1996) juga menemukan bahwa fair market price dapat diperbandingkan dengan market pricenya, yang akan menghasilkan perbedaan dalam bentuk overvalued atau undervalued. Perbedaan ini dapat terjadi karena fair market price merupakan nilai yang dipertimbangkan oleh investor dengan memperhitungkan data tentang jumlah, waktu dan tingkat resiko dari future cash flow yang tersedia.

Price to Book Value (PBV) (skripsi dan tesis)

Rasio ini memberikan petunjuk lain bagaimana investor memandang suatu
perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian yang tinggi akan memiliki nilai buku (book value) yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian rendah. Nilai buku dan ekuitas adalah perbedaan nilai buku asset dengan nilai buku kewajiban.
Pengukuran nilai buku aset umumnya dinyatakan melalui nilai asset pada saat
membeli dikurangi dengan depresiasi aset tersebut. Konsekuensinya, nilai buku aset akan menurun dengan bertambahnya usia. Sedangkan nilai buku kewajiban merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan perusahaan pada saat penilaian.
Beberapa keunggulan PBV:
1. Nilai buku memberikan nilai yang relatif stabil dan dapat dibandingkan
dengan harga pasar.
2. PBV rasio dapat diperbandingkan antar perusahaan-perusahaan yang
menggunakan .standar akuntansi yang sama.
3. Perusahaan dengan negative earning tidak dapat dinilai dengan PER tetap!
dapat dinilai dengan menggunakan PBV rasio

Net Profit Margin (NPM) Rasio Profitabilitas (skripsi dan tesis)

Net profit margin (NPM) atau sering disebut sebagai net income to sales (NSI)
erupakan ratio antara net income after tax (NIAT) terhadap net sales. Rasio ini
menunjukkan tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya dan sekaligus menunjukkan efesiensi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jika NPM semakin besar, maka berarti semakin efesien biaya yang dikeluarkan, sehingga semakin besar tingkat kembalian keuntungan.
Secara matematis rasio NPM dapat dirumuskan sebagai berikut (Robert Ang,
1997)
NIAT merupakan pendapatan bersih sesudah pajak, tetapi kalau ada keuntungan hak minoritas harus ikut diperhitungkan: sedangkan net sales merupakan total penjualan (penjualan tunai dan kredit) dikurangi dengan return dan potongan penjualan.(Robert Ang, 1997). Perusahaan dengan NPM yag besar, maka semakin efesien biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga akan meningkatkan tingkat kembalian keuntungan bersihnya. Hal tersebut semakin meningkatkan daya tarik investor, meningkatnya daya
tarik investor dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Dengan demikian NPM berhubungan positif dengan total return (Robert Ang 1977).

Return on Asset (ROA) (skripsi dan tesis)

Rasio profitabilitas yag digunakan selain NPM adalah return on asset (ROA) yang sering disebut juga sebagai return on investment (ROI) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ativitas yang dimiliki. Rasio ini merupakan rasio yang terpenting diantara rasio rentabilitas/profitabilitas yang lain. ROA atau ROI diperoleh dengan cara membandingkan antara net income after tax (NIAT) terhadap average total asset. NIAT merupakan pendapatan bersih sesudah pajak, tetapi kalau ada keuntungan hak minoritas harus ikut diperhitungkan. Average total assets merupakan rata-rata total asset awal tahun
dan akhir tahun. Semakin besar ROA atau ROI menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat kembalian semakin besar (Robbert Ang, 1997: hal 18.32-18.33).
Semakin besar ROA menunjukkan kinerja semakin baik, karena tingkat
kembalian yang diperoleh dari total asset perusahaan semakin besar (Robert Ang, 1977), artinya aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan mampu
menghasilkan keuntungan yang besar. Dengan demikian semakin tinggi ROA
semakin meningkat daya tarik investor sehingga harga saham meningkat. Dengan demikian ROA berhubungan positif dengan total return

Debt to Equity Ratio (DER) (skripsi dan tesis)

DER merupakan rasio antara total hutang (total debt) terhadap total ekuitas
(equity) yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan struktur modal yang
digunakan oleh perusahaan. Semakin tinggi DER menunjukkan semakin besar total hutang dari pada total ekuitas yang digunakan oleh perusahaan. Dengan demikian semakin tinggi DER juga menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar, sehingga tingkat rasio perusahaan juga semakin besar. Hal ini membawa dampak pada menurunnya harga saham di bursa, sehingga return saham juga semakin menurun; demikian sebaliknya. Teori ini didukung oleh bukti empiris yang dihasilkan oleh Syahib Natarsyah (2000) yang menunjukan bahwa DER secara signifikan
berpengaruh negatif terhadap return saham. Namun hasil tersebut bertentangan dengan bukti empiris yang dihasilkan oleh Sparta (2000) yang menunjukan bahwa DER tidak signifikan mempengaruhi return saham.

Kinerja Keuangan Perusahaan (skripsi dan tesis)

Investor dalam menanamkan dananya membutuhkan berbagai informasi yang
berguna untuk memprediksi hasil investasinya dalam pasar modal. Informasi yang biasa digunakan oleh para investor dikelompokkan dalam dua hal pokok, yaitu informasi yang bersifat fundamental dan informasi yang bersifat teknikal (Claude, 1996).
Informasi fundamental adalah informasi yang berhubungan dengan kondisi
perusahaan yang pada umumnya ditunjukkan dalam laporan keuangan yang merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan. Dari laporan keuangan dapat diketahui beberapa faktor fundamental, antara lain: (1) rasio-rasio keuangan, (2) arus kas, (3) serta ukuran-ukuran kinerja lainnya yang dihubungkan dengan return saham (Elton, 1995). Informasi fundamental juga sering digunakan untuk memprediksi harga saham. Suatu analisis fundamental merupakan analisis yang digunakan untuk mencoba
memprediksi harga saham diwaktu yang akan datang dengan mengestimasi nilai dari faktor-faktor fundamental yang berpengaruh terhadap harga saham diwaktu yang akan datang dan menerapkan hubungan variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham (Husnan, 1998). Francis (1983) menyatakan bahwa fundamental approach merupakan teknik analisis saham yang mempelajari tentang keuangan mendasar dan fakta ekonomi suatu perusahaan sebagai langkah penilaian nilai saham perusahaan. Pendapat
lain mengenai analisis fundamental disampaikan oleh Jogiyanto (1998) yang menyatakan bahwa analisis fundamental mencoba menghitung nilai instrinsik suatu saham dengan menggunakan data keuangan perusahaan, sehingga disebut juga dengan analisis perusahaan.
Dengan analisis fundamental yang mendalam dan menyeluruh atas kondisi suatu perusahaan emiten, investor akan memilih mana saham dinilai terlalu rendah dan mana saham yang dinilai terlalu tinggi. Faktor-faktor fundamental yang mencerminkan kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dianalisis dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodic yang tercermin melalui rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan adalah perbandingan antara dua elemen laporan keuangan yang menunjukkan suatu indikator kesehatan keuangan pada waktu tertentu. Rasio keuangan menyederhanakan informasi
yang mengambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Penilaian secara cepat hubungan antara pos tadi kemudian  embandingkannya dengan rasio lain sehingga diperoleh informasi untuk kemudian diberikan suatu penilaian, dapat dilakukan dengan penyederhanaan informasi ini (Ang, 1997).
Rasio keuangan yang diolah dari laporan keuangan sangat penting dan perlu untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan oleh berbagai pihak. Hal ini terungkap pada Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1, yang mengatakan bahwa laporan keuangan harus dapat menyajikan informasi yang berguna bagi investor, calon investor, kreditur, dan pihak lain yang membutuhkannya dalam rangka mengambil keputusan yang rasional.
Rasio keuangan dapat menggambarkan kinerja keuangan dan dapat menjelaskan beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Terdapat perbandingan yang berarti dalam dua hal yang dapat dibuat melalui rasio keuangan (Purnomo, 1998). Pertama, dapat dibandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengamati kecenderungan (trend) yang sedang terjadi. Kedua, dapat dibandingkan rasio
keuangan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain yang masih bergerak pada industri yang relatif sama pada periode tertentu. Penilaian keunggulan dan kelemahan pengelolaan keuangan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam industri tertentu atau antara perusahaan dengan rata-rata perusahaan dalam industri yang sama dapat diketahui dengan cara yang kedua ini.
Ang (1997) menyatakan bahwa, analisis faktor fundamental didasarkan pada
analisis keuangan yang tercermin dalam rasio-rasio keuangan yang terdiri dari lima rasio, yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Rentabilitas (profitabilitas), Rasio Solvabilitas (solvency), Rasio Pasar, dan Rasio Aktivitas. Rasio Rentabilitas (profitabilitas) antara lain terdiri dari Return On Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM), Rasio Solvabilitas diantaranya adalah Debt to Equity Ratio (DER), sedangkan Rasio Pasar diantaranya adalah Price to Book Value (PBV) dan Earning Per Share (EPS).

Analisis Saham (skripsi dan tesis)

Analisa saham bertujuan untuk menaksir nilai intrinsik (intrinsic value) suatu
saham. Nilai intrinsik adalah nilai sesungguhnya. Nilai intrinsik saham tersebut kemudian dibandingkan dengan harga pasar saham yang bersangkutan pada saat ini (current market price) . Nilai intrinsik itu sendiri menunjukkan present value arus kas yang diharapkan dari suatu saham (Suad Husnan, 1998) .
Dalam hal penilaian harga saham, terdapat tiga pedoman yang dipergunakan,
Pertama, bila harga saham melampaui nilai intrinsik saham, maka saham tersebut dinilai overvalued (harga saham terlalu mahal). Oleh karena itu saham tersebut sebaiknya dihindari atau dilakukan penjualan saham karena kondisi seperti ini pada masa yang akan datang kemungkinan besar akan terjadi koreksi pasar. Kedua, apabila harga saham sama dengan nilai intrinsiknya, maka harga saham tersebut dinilai wajar dan berada dalam kondisi keseimbangan. Pada kondisi demikian, sebaiknya pelaku pasar tidak melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan saham yang bersangkutan.
Ketiga, apabila harga saham lebih kecil dari nilai intrinsiknya maka saham
tersebut dikatakan undervalued (harga terlalu rendah). Bagi para pelaku pasar, saham yang undervalued ini sebaiknya dipertahankan apabila saham tesebut telah dimilikinya, karena besar kemungkinan di masa yang akan datang akan terjadi lonjakan harga saham.

Pembebanan Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)

Sebagai jaminan hutang, suatu benda tersebut harus diikat, sehingga pihak ketiga mengetahui benda tersebut adalah jaminan hutang. Pembebanan Jaminan Fidusia adalah pengikatan jaminan hutang, yang diproses dengan pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh seorang notaris dan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia sebagai akta yang mengikat benda jaminan fidusia, dalam pembuatannya harus dicantumkan hal-hal pokok yang berkaitan dengan identitas para pihak yang berjanji; kemudian informasi lengkap mengenai perjanjian pokok, uraian benda sebagai objek jaminan fidusia, jumlah nilai hutang yang dijamin dengan fidusia serta nilai objek jaminan fidusia. Dimaksud dalam hal ini adalah hutang yang objek jaminannya diikat dengan lembaga jaminan fidusia. Jenis-jenis hutang yang dalam hal dilakukan pelunasannya menggunakan lembaga fidusia, jenis hutang tersebut meliputi hutang yang sudah ada, hutang yang akan ada di kemudian hari,
serta hutang yang telah terhitung nominalnya pada saat eksekusi.21
Sebagai bukti yang akurat untuk ditunjukkan kepada publik ataupun debitur,
bahwa kreditur merupakan pemegang Jaminan Fidusia, adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama persis dengan tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran benda Jaminan Fidusia tersebut. Penyerahan sertifikat ini kepada Penerima Fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Pemahaman mengenai kewajiban pendaftaran jaminan Fidusia dapat dikatakan merupakan suatu proses yang harus ada dan dilaksanakan, ini dikarenakan pada umumnya objek yang dijadikan Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar makasulit untuk mengetahui siapa pemiliknya sebenarnya.
Sertifikat Jaminan Fidusia disini adalah sebagai alat bukti yang merupakan akta otentik. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri sertifikat jaminan fidusia, yaitu dibuat oleh pejabat yang berwenang atau dapat disebut juga pejabat umum (dalam hal ini dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam pengeluaran sertifikat jaminan fidusia yang bertugas pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan bernaung dibawah pengawasan Departemen Kementrian Hukum dan Ham). Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah : sebuah akta yang bentuknya telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang, kemudian pembuatannya dilakukan oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yangberkuasa untuk pembuatan akta tersebut,yang mana bertempat dimana akta itu dibuat.
Sebagai alat bukti yang merupakan akta otentik, maka sertifikat jaminan fidusia, dipersamakan informasinya dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali pihak yang menyangkal dapat membuktikan sebaliknya dari apa yang dimuat  dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut. Unsur penguat dalam sertifikat jaminan fidusia yang selalu melekat juga pada akta otentik lainnya adalah, adanya unsur kekuatan pembuktian sempurna atau volledig dan mengikat atau bindende.
Kekuatan pembuktian sempurna tersebut merupakan suatu unsur yang lengkap yang harus ada dalam suatu akta otentik, dimana suatu akta tersebut harus dapat mengalahkan informasi bukti-bukti lainnya, dan mengenai isi dan informasi dalam akta akan tetap dianggap benar karena merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,hal ini dapat berubah sampai ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya.Sebuah akta otentik yang sempurna menurut pendapat Irawan Soerodjo dilihat dari bentuk luarnya sebagai suatu akta yang memenuhi syarat formal, maka ada 3 (tiga) unsur esensial yang membangun suatu akta, yaitu akta tersebut dibuat dengan adanya arahan dari undang-undang,dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang dalam pembuatan serta pengeluaran akta tersebut. Selain unsur esensial sebagai unsur pembangun akta otentik, diketahui juga ciri khas
sebuah akta otentik yaitu informasi dalam akta adalah untuk pembuktian yang
benar, nyata, sesuai perundang-undangan, dibuat oleh pejabat umum atau pejabat yang berwenang serta berada dalam bidang hukum privat.24
Jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebanin hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
Terkait dengan ketentuan diatas, maka berikut penjelasan mengenai proses atau tahapan pembebanan fidusia, yaitu:
a. Proses pertama, dengan membuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit;
b. Proses kedua, pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan
pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), yang didalamnya memuat hari,
tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data perjanjian pokok fidusia,
uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia; dan
c. Proses ketiga, adalah pendaftaran Akta Jaminan Fidusia (AJF) dikantor
pendaftaran fidusia, yang kemudian akan diterbitkan sertifikat Jaminan Fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia.
Melihat dari uraian mengenai pembebanan jaminan fidusia, maka dapat diketahui bahwa proses pembebanan jaminan fidusia ini adalah salah satu proses utama yang penting dan wajib, untuk dilakukan. Hal ini bertujuan agar para kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia dapat melanjutkan tahap berikutnya dalam proses penjaminan hutang dengan lembaga fidusia, tahap itu adalah pendaftaran jaminan fidusia

Hapusnya Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)

Jaminan fidusia merupakan perjanjian assesoir dari perjanjian dasar yang
menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian assesoir, jaminan fidusia ini demi hukum hapus bila hutang pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan fidusia atau hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia dihapus. Hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada 3 sebab hapusnya jaminan fidusia yaitu:
1. Hapusnya Hutang Yang Dijamin Dengan Fidusia. Yang dimaksud hapusnya
hutang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa
keterangan yang dibuat kreditur.
2. Pelepasan Hak Atas Jaminan Fidusia Oleh Penerima Fidusia.
3. Musnahnya Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia. Musnahnya benda
yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. 18
Sifat ikatan dari jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin
pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya hutang atau
karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan
menjadi hapus. Hapusnya hutang ini antara lain dibuktikan dengan bukti
pelunasan atau bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat oleh
kreditor. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia hak jaminan
diberikan kepada kreditur penerima fidusia yang memperjanjikan hal tersebut.
Hak tersebut diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur karena jaminan
fidusia memberikan hak-hak tertentu untuk kepentingan penerima fidusia. Jadi, bahwa hak untuk melepaskan hak jaminan fidusia adalah kreditur penerima fidusia.
Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia juga tidak menghapuskan klaim asuransi, dan tidak diperjanjikan lain. Jadi jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tesebut. Bahwa jaminan fidusia yang hapus adalah jaminan fidusia atas “benda jaminan yang musna”.19 Benda yang musna merupakan bagian dari sekelompok benda jaminan fidusia, maka untuk benda-benda jaminan yang selebihnya tidak musna atau tetap berlaku. Apabila hutang dari pemberi jaminan fidusia telah dilunasi, maka menjadi kewajiban bagi penerima jaminan fidusia, kuasanya, ataupun wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok.
Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan
fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dokumen pendukung tentang
hapusnya jaminan fidusia.
Diterimanya surat pemberitahuan, maka ada 2 hal yang dilakukan oleh Kantor
Pendaftaran Fidusia, yaitu:
1. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar
fidusia.
2. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku
daftar fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang
menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi”.
Terkait penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia disebutkan pula, bahwa Undang-Undang ini menganut larangan milik beding, yang berarti setiap janji memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, yaitu batal demi hukum.
Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (accessoir), terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang-piutang. Jadi jika perjanjian utang-piutang atau utangnya lenyap karena alasan apapun maka Jaminan Fidusia sebagai ikutannya ikut lenyap juga.
Hapusnya Jaminan Fidusia karena pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh
penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang
memiliki hak atas jaminan fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau
melepaskan hak itu. Hapusnya fidusia akibat musnahnya barang Jaminan Fidusia tetunya juga wajar, mengingat tidak ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan jika benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia tersebut sudah tidak ada. Mengenai musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, Pasal 25 ayat
(2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur sebagai berikut, “Musnahnya
benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.”
Penjelasan atas Pasal 25 ayat (2) UUJF menyatakan, ”Dalam hal benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut.”
Penjelasan pasal tersebut sudah jelas menentukan bahwa klaim asuransi yang
diterima akan menjadi pengganti Objek Jaminan Fidusia. Selain itu, Pasal 25 ayat
(3) menyatakan ketentuan sebagai berikut, Penerima Fidusia memberitahukan
kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia
sebagaimanad dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan
mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.Ada prosedur tertentu yang harus ditempuh manakala suatu Jaminan Fidusia hapus, yaitu harus dilakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, pencatatan jaminan fidusia tersebut dicoret dari buku daftar fidusia yang ada di Kantor Pendaftaran Fidusia

Pengalihan Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)

Sebagaimana diketahui bahwa suatu piutang dapat saja diahlikan kepada pihak lain dengan jalan cessie piutang. Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa piutang diahlikan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut berahli kepada pihak yang menerima
pengalihan fidusia. Pihak penerima fidusia berahli secara hukum kepada penerima pengalihan piutang tersebut. Hal ini juga sesuai dengan prinsip perjanjian Jaminan Fidusia sebagai perjanjian yang assessoir, yaitu mengikuti perjanjian piutang (perjanjian pokok). Perahliahan tersebut didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Prinsip pemberian fidusia tidak boleh mengahlikan benda Objek Jaminan Fidusia mengingat Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 masih menganggap ada pengalihan hak (secara constitutum posessorium) atas benda Jaminan Fidusia kepada pihak penerima fidusia. Pihak pemberi fidusia tidak berwenang lagi untuk mengalihkan benda tersebut kecuali atas larangan tersebut dibuka dan dibenarkan secara tertulis oleh pihak penerima fidusia atau jika benda Objek Jaminan Fidusia adalah benda persediaan dimana dalam hal ini pemberi fidusia masih dapat mengahlikan benda Objek Jaminan fidusia menurut cara-cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.17
Melindungi pihak penerima fidusia sebagai yang dijaminkan hutangnya dalam hal pemegang fidusia mengalihkan benda persediaan, maka pemberi fidusia
diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan
benda yang setara. Dalam hal ini setara dalam arti jenis maupun nilainya.Namun apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, maka:
1. Benda persediaan yang menjadi objek fidusia tidak dapat dialihkan lagi, dan
2. Hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi Objek Jaminan Fidusia pengganti dari Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan.
Proses penyetopan pengalihan barang persediaan sebagai Jaminan Fidusia ini bila terjadi wanprestasi disebut dengan proses “kristalisasi”. Jika benda persediaan objek fidusia tersebut dialihkan kepada pihak ketiga maka pembeli benda persediaan tersebut bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia tersebut

Sifat Lembaga Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)

Jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid, security right in rem) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima jaminan fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi dari pemberi jaminan fidusia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga secara tegas telah menyatakan bahwa “jaminan fidusia merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.” Sebagai suatu perjanjian assesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:
1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka dapat dilaksanakan jika ketentuan yang
disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.
Selain dari sifat-sifat yang telah dipaparkan di atas, jaminan fidusia juga memiliki sifat sebagai berikut:
1. Sifat Mendahului (Droit de Preference) Dalam Jaminan Fidusia.
Jaminan fidusia menganut prinsip droit de preference. Hak yang didahulukan di dalam prinsip ini maksudnya adalah hak penerima jaminan fidusia untuk
mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului hak kreditor- kreditor lainnya. Bahkan sekalipun pemberi jaminan fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima jaminan fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk ke dalam harta pailit pemberi jaminan fidusia. Dengan demikian penerima jaminan fidusia tergolong ke dalam kelompok kreditor separatis.
2. Sifat Droit de Suite Dalam Jaminan Fidusia.
Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip droit desuite yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang- undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem).

Subjek dan Objek Lembaga Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)

Subjek dari lembaga jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima jaminan
fidusia itu sendiri. Pemberi jaminan fidusia adalah orang perorangan atau
korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima jaminan fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.13Sedangkan objek dari jaminan fidusia itu sendiri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan,piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.
Berdasarkan Undang-Undang ini, Objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu:
1. Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud; dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebanin hak
tanggungan.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
memberikan batas ruang lingkup berlakunya undang-undang jaminan fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dengan tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap:
a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang
peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda- benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani tanggungan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih.
c. Hipotek atas pesawat terbang.
d. Gadai.
Jika kita memperhatikan sejarah dari perkembangan jaminan fidusia pada awalnya yaitu pada zaman romawi, objek dari jaminan fidusia itu sendiri meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Pemisahan mulai diadakan ketika kemudian orang-orang romawi mengenal jaminan gadai dan jaminan hipotek. Pada saat jaminan fidusia muncul kembali di negara Belanda, maka pemisahan antara barang bergerak yang berlaku untuk gadai dan barang tidak bergerak untuk hipotek juga diberlakukan.Objek dari jaminan fidusia pun dipersamakan dengan jaminan gadai yaitu barang bergerak karena pada waktu itu fidusia dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari larangan yang terdapat dalam gadai. Hal ini telah menjadi yurisprudensi yang terus digunakan di negara Belanda maupun di negara Indonesia.
Lahirnya undang-undang jaminan fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek dari jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Bentuk – Bentuk Jaminan (skripsi dan tesis)

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa ada dua macam jaminan yaitu
jaminan secara umum dan jaminan secara khusus. Jaminan secara khusus terbagi lagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan orang atau jaminan penanggungan hutang.
Macam-macam jaminan kebendaan sebagai berikut:
a. Gadai
Ketentuan Pasal 1150 KUHPdt, gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas
suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu hutang dan memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari benda tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya, kecuali biaya-biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan.
b. Hipotik
menurut ketentuan Pasal 1162 KUHPdt, Hipotik adalah hak kebendaan atas suatu benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian dari benda tersebut bagi pelunasan hutang. Hipotik merupakan perjanjian yang accessoir, disamping adanya perjanjian pokok yang berwujud perjanjian pinjam-meminjam uang, maka dengan adanya hipotik tergantung pada perjanjian pokok dan akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.
c. Fiducia
fiducia atau lengkapnya Fiduclare Elgendomsoverdracht sering disebut juga
sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai yang dikembangkan oleh Yurisprudensi. Jaminan kebendaan ini dapat dibedakan kedalam suatu bentuk benda bergerak dan tidak bergerak.

Pengertian Fidusia (skripsi dan tesis)

Istilah kata fidusia sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu fiducie. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan fiduciary transfer of ownership, yang artinya adalah kepercayaan. Di dalam berbagai literatur yang ada, fidusia lazim disebut dengan istilah Fidusia Eigendom Overdract (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas rasa kepercayaan.Fidusia merupakan istilah yang telah lama dikenal di dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menggunakan istilah fidusia, sehingga istilah tersebut telah menjadi yang resmi dalam hukum Indonesia. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalahpengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.
Selain itu dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan
pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujudmaupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya
bangunanyang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang
tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
Pasal 1 Undang-Undang Fidusia memberikan batasan dan pengertian Fidusia
adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pranata Jaminan Fidusia yang di atur dalam Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 adalah pranata Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam fiducia cum creditore contracta

Sejarah Fidusia (skripsi dan tesis)

Fidusia berasal dari kata “fides” yang artinya adalah kepercayaan. Sesuai dengan arti dari kata ini, maka hubungan hukum antara debitor sebagai pemberi jaminan fidusia dan kreditor sebagai penerima jaminan fidusia merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas rasa kepercayaan dari kedua belah pihak satu sama lain.
Pranata jaminan fidusia telah diberlakukan sebelumnya di dalam masyarakat
hukum romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia di dalam masyarakat hukum
romawi ini, yaitu fidusia cum creditore dan fidusia cum amico. Kedua bentuk
jaminan fidusia ini timbul dari perjanjian yang disebut dengan pactum fiduciae
yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cession.5
Timbulnya jaminan fiducia cum creditore ini disebabkan karena kebutuhan
masyarakat akan adanya hukum jaminan. Pada waktu itu dirasakan adanya suatu kebutuhan terhadap hukum jaminan ini, namun belum diatur oleh konstruksi hukum. Dengan adanya jaminan fiducia cum creditore ini maka kewenangan yang dimiliki kreditor akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitor percaya bahwa kreditor tidak akan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan itu. Kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan dan secara moral saja, tidak memiliki kekuatan hukum.
Hal ini merupakan kelemahan dari jaminan fidusia pada bentuk awalnya jika
dibandingkan dengan sistem hukum jaminan yang dikenal sekarang. Karena
adanya kelemahan itu maka ketika jaminan gadai dan jaminan hipotek
berkembang sebagai hak-hak jaminan, jaminan fidusia menjadi terdesak dan
bahkan akhirnya hilang dari hukum romawi. Jadi jaminan fidusia itu timbul
karena memang adanya kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Namun
kemudian lenyap karena dianggap tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan
masyarakat. Perkembangan selanjutnya dari jaminan fidusia yaitu ketika hukum Belanda meresepsi hukum romawi, dimana jaminan fidusia sudah lenyap dan jaminan fidusia juga tidak ikut diresepsi. Itulah sebabnya mengapa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ditemukan pengaturan mengenai jaminan fidusia.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pranata jaminan yang diatur adalah
jaminan gadai untuk barang bergerak dan jaminan hipotek untuk barang tidak
bergerak. Pada mulanya kedua pranata jaminan tersebut dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang perkreditan. Namun karena terjadinya krisis pertanian yang melanda negara-negara Eropa pada pertengahan sampai akhir abad ke-19, terjadi penghambatan pada perusahaan-perusahaan pertanian untuk memperoleh kredit. 7
Pada waktu itu tanah sebagai jaminan kredit menjadi agak kurang popular, dan
kreditor menghendaki jaminan gadai sebagai jaminan tambahan disamping
jaminan tanah tadi. Bentuk ini digunakan untuk menutupi suatu perjanjian
peminjaman dengan jaminan. Pihak penjual yaitu penerima kredit menjual
barangnya kepada pembeli yaitu pemberi kredit dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu tertentu penjual akan membeli kembali barang-barang itu dan yang penting barang-barang tersebut akan tetap berada dalam penguasaan penjual dengan kedudukan sebagai peminjam pakai.
Perkembangan selanjutnya, jaminan fidusia telah mengalami perkembangan yang sangat berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan dari para pihak. Pada zaman romawi dulu kedudukan penerima jaminan fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima jaminan fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Tidak hanya sampai disitu, perkembangan selanjutnya juga menyangkut kedudukan debitor, hubungannya dengan pihak ketiga, dan mengenai objek yang difidusiakan.
Mengenai objek jaminan fidusia ini, baik Hoge Raad Belanda maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa jaminan fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak. Namun dalam praktek, orang-orang sudah menggunakan jaminan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak. Apalagi dengan belakunya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, perbedaan antara barang bergerak dan tidak bergerak menjadi kabur karena undang-undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah.8
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia menjadi jelas. Yaitu meliputi benda bergerak baik benda bergerak yang berwujud maupun yang benda bergerak yang tidak berwujud dan juga benda tidak bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah.9
. Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia atas dasar rasa kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi jaminan fidusia. Disamping istilah fidusia dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima jaminan fidusia terhadap kreditur lainnya

Awal Mula Hukum Kepailitan di Indonesia (skripsi dan tesis)

Pailit, Faillet (dalam bahasa Belanda), atau bankrupt (dalam bahasa Inggris). Masalah pailit sebagai mana peraturan lainnya dirasakan sangat penting keberadaannya, mengingat pada tahun 1997 ketika krisis ekonomi melanda Indonesia sehingga hampir seluruh sendi ekonomi rusak.
Perkembangan perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan tersebut, Indonesia melakukan revisi terhadap seluruh hukum ekonominya termasuk hukum kepailitan. Hukum kepailitan itu sendiri merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda yang notabenenya bercorak sistem hukum Eropa Kontinental. Di Indonesia saat ini dalam bidang hukum ekonomi terdapat pengaruh-pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum Anglo Saxon.
Dari segi hukum diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah utang piutang secara cepat, efektif, efisien dan adil, mengingat kondisi perekonomian saat itu banyakperusahaan-perusahaan yang mengalami krisis dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Faillisement Verordening Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906 No. 348 merupakan hukum kepailitan warisan pemerintahan kolonial Belanda saat itu, maka perlu dilakukan revisi. Melalui Perpu No. 1 Tahun 1998, yang kemudian dikuatkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 pemerintah telah melakukan perubahan, penambahan dan penyempurnaan pasal-pasal yang terdapat dalam Faillisement Verordening Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906 No. 348.

Akibat Hukum Kepailitan (skripsi dan tesis)

Menurut UU Kepailtan pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Kepailitan adalah
sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan.
Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengurusan
harta pailit (management of estate). Pengurusan harta pailit ini merupakan suatu cara untuk mengurus harta kekayaan debitor . Caranya ini dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil dari kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit, serta diberikan kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi, perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikannya kepada para kreditor.
Sita umum dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan yang
dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit untuk manfaat semua kreditornya. Dengan demikian, undang-undang kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditor menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, dan pada sisi yang lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada pengadilan

Objek dan Subjek Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)

Objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu: benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud; dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.
Subjek dalam jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia1

Pengertian Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu ”fiducie”,
sedangkan dalam bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of
ownership, yang artinya kepercayaan. Dalam beberapa literatur fidusia
sering disebut dengan istilah eigendom overdract (FEO),yaitu
penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia adalah : ”Pengalihan
hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan
bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam
penguasaan pemilik benda”

Teori Perlindungan Hukum (skripsi dan tesis)

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia
hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak
dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan
masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi
Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam
perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: perlindungan hukum yang
preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan
hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk
mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suat
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan
demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk
mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan
hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan
hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk
kategori perlindungan hukum yang represif
Perlindungan hukum yang represif biasanya merupakan
perlindungan hukum yang paling efektif bagi rakyat untuk
memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya dari pihak yang tidak
memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang sedang
terjadi diantara mereka. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila

Dasar Hukum Kepailitan (skripsi dan tesis)

Dasar hukum bagi suatu kepailitan (Munir Fuady, 2004: 10) adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; b. KUH Perdata; c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; f. Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN

Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Kepailitan (skripsi dan tesis)

Terhadap putusan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diadakan peninjauan kembali. Imran Naning (2005:53) menyebutkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan apabila:
(1) terdapat bukti baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap
persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
(2) Pengadilan Niaga/putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.
Sutan Remy Sjahdeini (2009:168) menyebutkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali diajukan paling lambat 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 295 Ayat (2) huruf aUUK-PKPU. Apabila upaya hukum peninjauan kembali dilakukan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 295 Ayat (2) huruf b UUK-PKPU, maka peninjauan kembali dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan hal tersebut, upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan karena terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dapat diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali yang dilakukan karena terdapat kekeliruan dalam putusan hakim yang bersangkutan, dapat diajukan permohonan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

Upaya Hukum Kasasi Kepialitan (skripsi dan tesis)

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2009: 164) terhadap putusan Pengadilan Niaga baik yang menyangkut permohonan pernyataan pailit maupun menyangkut permohonan PKPU, dapat dilakukan upaya hukum yaitu berupa kasasi kepada Mahkamah Agung RI.
Imran Naning (2005:52), menyatakan pada prinsipnya pihak yang dapat
mengajukan kasasi adalah pihak yang berkepentingan. Apabila yang dimaksud
Pemohon kasasi adalah kreditor, yang dimaksud adalah bukan saja kreditor
merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, tetapi termasuk juga kreditor lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat pertama, namun tidak puas terhadap putusan atas permohona pernyataan pailit.
Mahkamah agung sesuai dengan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat kasasi, dapat membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang dimohonkan kasasi, dikarenakan:
(1) tidak berwenang atau melampaui batas;
(2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
(3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Ketentuan Pasal 11 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU tidak hanya memberikan kesempatan pada debitor dan kreditor yang
merupakan pihak dalam persidangan tahap pertama, tetapi juga kreditor lain yang tidak puas atas permohonan pailit tersebut untuk mengajukan kasasi

Upaya Hukum atas Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga (skripsi dan tesis)

Menurut Pasal 16 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Menurut Imran Naning (2005:25), Tidak adanya upaya hukum banding dalam kepailitan dimaksudkan agar permohonan atas perkara pailit dapat diselesaikan dalam waktu cepat

Isi Putusan Pengadilan Niaga (skripsi dan tesis)

Menurut Sudiko Mertokusumo (1988:167-168), putusan adalah satu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk meyelesaikan suatu perkara atau sengketa pihak yang berpekara. Menurut Riduan Syahrini (2003:127), jika dilihat dari segi wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:
a. Kepala Putusan
Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Kepala putusan memberikan kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Apabila kepala putusan pengadilan tidak ada kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
b. Identitas Pihak-Pihak Yang Berpekara
Sebagaimana telah dikemukakan di atas setiap perkara perdata selalu ada 2 (dua)
pihak yang berhadapan, yaitu penggugat dan tergugat, malahan bisa ada pihak
yang disebut dengan turut tergugat. Identitas pihak-pihak yang berpekara harus dimuat secara jelas dalam putusan pengadilan, seperti nama, alamat, pekerjaan, dan sebagainya serta nama kuasanya jika yang bersangkutan menguasakan kepada orang lain.
c. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan terhadap perkara
perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya
(feitelijike gronden) dan pertimbangan tentang hukumnya (rechtsgronden)
pertimbangan tentang duduk perkara sebenarnya bukanlah pertimbangan dalam
arti yang sebenarnya, oleh karena pertimbangan duduk perkaranya hanyalah
menyebutkan apa yang terjadi di depan pengadilan. Seringkali gugatan penggugat dan jawaban tergugat dikutup scara lengkap. Pertimbangan atau alasan-alasan dalam arti yang sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya.
Menurut M. Yahya Harahap (2007: 807-816), isi putusan memuat dua hal, yaitu:
(1) memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan
hukum dan amar putusan
a. dalil gugatan
dalil gugatan atau fundamentum petendi, dijelaskan dengan singkat dasar
hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Penerapan uraian dalil-dalil
gugatan dalam putusan, di bawah penyebutan identitas para pihak.
b. mencantumkan jawaban tergugat
uraian atau perumusan mengenai jawaban tergugat dalam putusan, di
tempatkan di bawah ringkasan dalil gugatan. Apabila sistematis yang
demikian terjalin maka akan tercipta kesinambungan susunan, rumusan,
putusan antara dalil gugatan dengan jawaban atau bantahan tergugat.
c. uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian
uraian selanjutnya, deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang
ringkas dan lengkap. Dimulai dengan alat bukti atau pembuktian yang
dianjukan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian tergugat sebagai
berukut:
(1) alat bukti apa saja yang diajukan masing-masing pihak; dan
(2) terpenuhi atau tidak syarat formal dan syarat materiil masing-masing
alat bukti yang diajukan.
d. pertimbangan hukum
pertimbangan hukum biasanya mengemukakan tentang analisis yang jelas
berdasarkan undang-undang pembuktian:
(1) apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi
syarat formil dan materiil;
(2) alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
(3) dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti; dan
(4) sejauh mana kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.
Selanjutnya, diikuti analisis hukum apa yang diterapkan menyelesaikan
perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan
argumentasi yang objektif dan rasional. Pihak mana yang mampu
membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan
hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan
pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi
kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan
dituangkan dalam diktum putusan.
e. ketentuan perundang-undangan
biasanya sudah baku menempatkan pokok masalah ini dalam putusan pada
bagian memperhatikan, dengan demikian penempatanya dalam putusan
setelah uraian pertimbangan.
f. amar putusan
amar putusan atau dictum putusan merupakan pernyataan (deklarasi) yang
berkenaan dengan status dan hubungan antara para pihak dengan barang
objek yang disengketakan dan juga berisi perintah atau penghukuman atau
codemantoir yang ditetapkan kepada pihak yang berpekara.
(2) mencantumkan biaya perkara
Hal lain yang mesti tercantum dalam formulasi putusan berkenaan dengan
biaya perkara. Pencantumannya dalam putusan diatur dalam Pasal 184 ayat
(1) HIR, Pasal 187 RBG, selain putusan mencantumkan mengenai pokokpokok perkara sebagaimana diuraikan di atas, juga mencantumkan tentang
banyaknya biaya perkara. Bahkan dalam Pasal 183 ayat (1) HIR, Pasal 194
RBG, hal itu pun yang telah ditegaskan, bahwa banyaknya biaya perkara yang
dijatuhkan kepada salah satu pihak, harus disebut dalam putusan.
Berdasarkan hal di atas putusan Pengadilan Niaga juga memiliki isi putusan yang diatur secara tegas di dalam UU KPKPU Pasal 8 ayat (6) bahwa, putusan
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat:
(1) pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan
/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
(2) pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau
ketua majelis

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan (skripsi dan tesis)

Menurut Abdulkadir Muhammad (2000: 26-27), kompetensi adalah kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan. Kompetensi tersebut diklasifikasi menjadi dua jenis yaitu:
a. kompetensi relatif, yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian daerah hukum (distribustion of authority). Untuk Pengadilan Negeri daerah hukumnya meliputi Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di tempat Pengadilan Negeri itu berada.
b. kompetensi absolut, yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembagian tugas (attribution of authority). Untuk Pengadilan Negeri wewenangnya adalah mengadili perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama.
Berdasarkan kompetensi atau kewenangan mengadili di atas Pengadilan Niaga sebagai suatu lembaga peradilan umum yang dibentuk pemeritah berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Menurut Munir Fuady (2005:20), Pengadilan Niaga juga memiliki kompetensi
untuk memeriksa perkara-perkara tertentu sebagai berikut:
a. perkara kepailitan dan penundaan pembayaran; dan
b. perkara-perkara lain di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kewenangan mengadili Pengadilan Niaga secara umum terbagi atas dua kewenangan sebagai berikut:
a. Kewenangan Relatif
Ketentuan Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
mengatur kewenangan (yurisdiksi) relatif Pengadilan Niaga, sebagai berikut:
(1) tempat kedudukan debitur;
(2) tempat kedudukan hukum terakhir debitur, dalam hal debitur telah
meninggalkan wilayah Republik Indonesia;
(3) tempat kedudukan hukum firma, apabila debiturnya adalah Persero suatu
firma;
(4) tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya,
bila debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia
tetapi menjalankan profesi atau usahanya di Republik Indonesia; dan
(5) tempat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya
dalam hal debitur merupakan badan hukum.
b. Kewenangan Absolut
Mengenai kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam Pasal 300 Ayat (1) UU
No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara tegas dinyatakan
pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang.
Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan oleh Pengadilan Niaga apabila
terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat:
(1) pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
(2) pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau
ketua majelis.
Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Akibat Hukum Kepailitan (skripsi dan tesis)

.
Saat Pengadilan Niaga memutuskan pailit suatu debitor maka putusan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Menurut M. Hadi Shubhan (2008: 162), akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor maupun terhadap debitor adalah sebagai berikut:
a. putusan pailit dapat dijalankan terlebih dahulu (serta-merta) meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum lebih lanjut;
b. harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sita umum (public attachment, gerechtelijk beslag) beserta apa yang diperoleh selama kepailitan;
c. debitor kehilangan wewenang dalam harta kekakayaan untuk mengurus dan
melakukan perbuatan kepemilikan;
d. segala perikatan yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta
pailit.
Imran Naning (2005:40), menyatakan secara umum akibat pernyataan pailit
adalah sebagai berikut:
a. kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sita umum atas
harta pailit yang dinyatakan pailit menurut pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor
pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh
debitur pailit selama kepailitan;
b. kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri
pribadi debitor pailit. misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan
pernikahan meskipun telah dinyatakan pailit;
c. debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai
kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan.;
d. segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak
dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailt;
e. harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan;
f. tuntuan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan
oleh atau terhadap kurator;
g. semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan
dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan
dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan;
h. dengan memperhatikan ketentuan pasal 56, pasal 57 dan pasal 58 uu no. 37
tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu, kreditor pemegang hak gadai, jaminan
fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya,
dapat dieksekusi haknya seolah-olah tida ada kepailitan (Pasal 55 Ayat (1) UU
No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Pihak kreditor yang berhak
menahan barang kepunyaan debitor hingga dibayar tagihan kreditor tersebut
(hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun
ada putusan pailit (Pasal 61 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU);
i. hak eksekusi terhadap debitor yang dijalani sebagai disebut dalam Pasal 55
ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan pihak
ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit
atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit
diucapkan (Pasal 56 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU).
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa dari suatu putusan
pernyataan pailit dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, yaitu:
a. akibat hukum terhadap debitor pailit:
b. akibat hukum terhadap harta kekayaan;
c. akibat hukum terhadap perikatan;
d. upaya hukum terhadap putusan pailit.

Syarat Kepailitan dan Prosedur Permohonan Pailit (skripsi dan tesis)

Ketentuan mengenai syarat kepailitan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan bahwa debitur
yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya
satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan
putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Sutan Remy Sjahdeini (2009: 52) menyatakan bahwa permohonan pailit dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit
mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu
kreditor;
b. debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu
kreditornya;
c. utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih
(due and payble).
Kepailitan selalu berkaitan dengan utang piutang, sehingga perlu pemahaman
mengenai makna dari utang. Utang merupakan landasan utama yang digunakan untuk mempailitkan subjek hukum, tanpa adanya utang perkara kepailitan tidak akan dapat diajukan. Menurut Pasal 1 Ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhanya dari harta kekayaan debitor.
Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbitrase atau majelis arbitrase. Zainal Asikin (1991: 25)
menyebutkan bahwa debitor dapat dinyatakan dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, apabila ketika diajukannya permohonan pailit di pengadilan debitor berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya.
Syarat kepailitan yang telah terpenuhi dapat diajukan permohonan pernyataan
pailit ke Pengadilan Niaga. Permohonan pailit tersebut harus diajukan oleh
seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktik, sesuai dengan ketentuan
Pasal 7 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Namun,
dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
terdapat pengecualian apabila permohonan pailit diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan, Pasal tersebut dengan tegas meniadakan keharusan untuk menggunakan penasihat hukum dalam permohonan pailitnya.
Setelah semua syarat kepailitan tersebut terpenuhi, barulah Pemohon pailit dapat mengajukan permohonan pailit. Sutan Remy Sjahdeini (2009: 132-138),
mengemukakan prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit sebagai
berikut:
a. dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pasal 3
Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan
bahwa Pengadilan Niaga yang berwenang menetapkan putusan atas
permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor;
b. sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan PKPU, dalam hal Debitor adalah Persero suatu firma, Pengadilan Niaga
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Penjelasan Pasal 3 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut mengemukakan bahwa dalam hal
menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari satu
Pengadilan Niaga yang berwenang mengenai Debitor yang sama pada tanggal
yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal
adalah yang berlaku. Selanjutnya penjelasan Pasal 3 ayat (3) UU No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut menentukan pula bahwa dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai Debitor yang sama, maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor;
c. menurut Pasal 3 Ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU, dalam hal Debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik
Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik
Indonesia, Pengadilan Niaga yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan
Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor
Debitor yang menjalankan profesi atau usahanya itu;
d. menurut Pasal 3 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU, dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan
hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar badan hukum tersebut;
e. menurut Pasat 4 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor
perorangan yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Mengenai ketentuan ini, penjelasan pasal tersebut mengemukakan, ketentuan ini hanya berlaku apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor. Persetujuan dari suami atau istri Debitor diperlukan, karena menyangkut harta bersama (terdapat percampuran harta).
Sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 4 Ayat (2) UU No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan, bahwa ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada
percampuran harta;
f. permohonan pernyataan pailit, menurut Pasal 6 Ayat (1) UU No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan PKPU, diajukan kepada pengadilan melalui
Panitera. Pasal 6 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU menentukan, Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan serta memebrikan tanda terima tertulis kepada Pemohon dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran;
g. menurut Pasal 6 Ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU, Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua
Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Niaga, paling lambat 2 hari setelah
permohonan pailit didaftarkan. Pasal 6 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU menentukan paling lambat 3 hari sejak
permohonan pailit didaftarkan pengadilan harus mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang;
h. Pasal 6 Ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
menentukan sidang pemeriksaan diselenggarakan dalam jangka waktu 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan. Pengadilan Niaga juga dapat menunda permohonan sampai dengan paling lambat 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (7) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun penundaan tersebut hanya dapat dilakukan dengan alasan yang cukup;
i. putusan permohonan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat
60 hari terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan, sesuai dengan
ketentuan Pasal 8 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU. Putusan harus disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum, serta
putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu, seperti yang telah diatur
dalam Pasal 8 Ayat (7) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
j. dalam jangka waktu paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal putusan
permohonan pailit ditetapkan, Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan
putusan dengan surat dinas tercatat melalui kurir kepada debitor, kepada pihak yang mengajukan permohonan pailit, kurator, dan hakim pengawas, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Pasal 10 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga
memberikan ketentuan yang memungkinkan selama putusan belum diucapkan
setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan
dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam hal:
a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor;
b. menunjuk Kurator Sementara untuk:
(1) mengawasi pengelolaan usaha Debitor; dan
(2) mengawasi pembayaran kepada Kreditor, pengalihan atau pengagunan
kekayaan Debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan
Kurator. Pasal 10 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU,
menyatakan bahwa Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur. Pasal 10 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU selanjutnya menyatakan bahwa dalam hal permohonan meletakkan sita jaminan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur Pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan.

Subjek dan Objek dalam Kepailitan (skripsi dan tesis)

Setiap peristiwa hukum memiliki subjek hukum dan objek hukum. Menurut C.S.T Kansil (2002:117), subjek hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum itu sendiri terdiri dari manusia (natuurlijke person) dan badan hukum (rechtspersoon). Subjek hukum dalam kepailitan yaitu pihak Pemohon pailit, debitor pailit, hakim pengawas, kurator, panitia kreditor.
a. Pemohon Pailit
Pada umumnya pihak Pemohon pailit adalah kreditor, namun Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU membedakan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang memiliki bidang usaha berbeda. Permohonan pailit dapat diajukan oleh:
(1) debitor sendiri,
(2) seorang atau lebih kreditor;
(3) Kejaksaan terhadap debitor untuk kepentingan umum;
(4) Bank Indonesia terhadap debitor dalam bidang perbankan;
(5) Bapepam (Badan Pengawas Penanaman Modal) terhadap debitor berupa
prusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga
penyimpanan dan penyelesaian;
(6) Menteri Keuangan terhadap debitor yang beupa perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
b. Debitor Pailit
Pihak yang dimohonkan pailit adalah pihak yang berutang dalam hal ini disebut
dengan debitor. Beberapa debitor yang dapat diajukan pailit, antara lain:
(1) orang perseorangan (Pria/wanita, suami/istri);
(2) perusahaan bukan badan hukum (Firma, CV);
(3) perusahaan berbadan hukum (Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan).
Dari ketiga jenis debitor tersebut, debitor yang sering kali diajukan permohonan pailit adalah debitor yang berbentuk perusahaan berbadan hukum. Daniel Suryana (2007:20), menyimpulkan ciri-ciri dari suatu badan hukum, yaitu:
(1) memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang
menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
(2) memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan
kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum
tersebut;
(3) memiliki tujuan tertentu;
(4) berkesinambungan (kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena baik hak-hak dan kewajiban-kewajiban badan hukum tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.
Daniel Suryana (2007:22), juga membagi beberapa badan hukum jika ditinjau dari jenisnya yaitu:
(1) badan hukum publik, misalnya Negara Republik Indonesia, Daerah Provinsi,
Daerah Kabupaten, Daerah Kota, BUMN, dan lain sebagainnya; dan
(2) badan hukum privat, misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan dan
lain sebagainya.
Debitor yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah debitor yang berbentuk
badan hukum publik dalam hal ini yaitu Badan Usaha Milik Nergara (BUMN).
Menurut Abdulkadir Muhammad (2006:137), BUMN adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Menurut Abdulkadir Muhammad (2006:138), bentuk dari BUMN terdiri atas
perusahaan Perseroan (Persero) dan perusahaan umum (perum). Persero adalah BUMN yang berbentuk perseoran terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Organ Persero yaitu direksi, komisaris dan rapat umum pemegang saham (RUPS).
Persero merupakan BUMN yang berbentuk Perseroan terbatas (PT), jadi
kepailitan pada Persero sama halnya dengan kepailitan pada PT. Apabila debitor adalah PT, maka yang harus mengajukan permohonan pailit adalah direksi perusahaan tersebut, namun harus berdasarkan keputusan RUPS. Menurut Sutan Remy Syahdeini (2009:129), direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga tanpa adanya keputusan dari RUPS.
c. Kurator
Menurut ketentuan Pasal 70 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kurator yang dimaksud adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya, yang dapat menjadi kurator adalah:
(1) perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang
memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan
membereskan harta pailit; dan
(2) telah terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 70 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).
Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sebagai konsekuensi hukum dari sifat serta merta dari putusan pernyataan pailit.
d. Hakim Pengawas
Pada pengurusan harta pailit hakim pengawas melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para saksi untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. Menurut Pasal 66 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang intinya sama dengan ketentuan 64 Failissementsverordening. Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu keputusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.
e. Panitia Kreditur
Panitia kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur, sehingga panitia
kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak
kreditur. Ada dua macam kreditur yang terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:
(1) panitia kreditur sementara (yang ditunjuk dalam pernyataan putusan pailit);
(2) panitia kreditur tetap, yakni panitia kreditur yang dibentuk oleh hakim
pengawasan apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditur
sementara.
Menurut Munir Fuady (2005:39), berdasarkan permintaan kreditur konkuren dan berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara terbanyak biasa (simple majority), hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditur sementara dengan panitia kreditur tetap, atau membentuk panitia kreditur tetap jika tidak diangkat panitia kreditur sementara.
C.S.T Kansil (2002:118), menyebutkan bahwa objek adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu perhubungan hukum. Objek merupakan semua sasaran dalam hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Objek suatu perbuatan hukum biasanya berupa benda. Ketentuan mengenai benda diatur dalam buku II BW dan UU No 30 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Abdulkadir Muhammad (1994:13), harta kekayaan adalah benda milik
seseorang yang mempunyai nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum
berdasarkan bukti yang sah, serta dapat dialihkan kepada pihak lain, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Lingkup harta kekayaan meliputi benda bergerak, benda tak bergerak, hak-hak yang melekat atas benda bergerak dan benda tidak bergerak (gadai, fidusia, hak intelektual), serta piutang (tagihan).
Menurut ketentuan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU, kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan
pernyataan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
Sehingga objek dari kepailitan adalah harta kekayaan dari debitor pailit. Harta
pailit menurut Ahmad Yani dkk (2004: 27), adalah harta milik debitor yang
dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
Menurut Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terdapat beberapa kekayaan yang yang tidak termasuk dalam kepailitan yaitu :
a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu;
b. segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai
penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas;
c. uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
Ketentuan yang mengecualikan kekayaan dari harta pailit di atas digunakan
sepanjang yang dipailitkan adalah subjek hukum orang dan tidak berkaitan dengan kepailitan terhadap subjek hukum badan hukum

Asas-asas Kepailitan (skripsi dan tesis)

Asas-asas kepailitan diatur dalam penjelasan UU No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU, yaitu sebagai berikut:
a. asas keseimbangan;
Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalah gunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalah gunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
b. asas kelangsungan usaha;
Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif dapat dilangsungkan.
c. asas keadilan;
Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangwenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lain.
d. asas integrasi;
Asas integrasi dalam undang-undang ini mengadung pengertian bahwa sistem
hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari
sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Definisi Kepailitan (skripsi dan tesis)

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso (1993:18-19) menjelaskan definisi
dari kepailitan yaitu, secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit,
selanjutnya istilah pailit berasal dari Bahasa Belanda faillet yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah faillet sendiri berasal dari Perancis yaitu faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata to fail dengan arti sama, dan dalam Bahasa Latin disebut failure. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah faillet mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun defenisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. Selanjutnya istilah pailit dalam Bahasa Belanda adalah faiyit, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai paiyit dan faillissements sebagai kepailitan. Kemudian pada negara-negara yang berbahasa inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah bankrupt dan bankruptcy.
Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut Algra sebagaimana dikutip oleh M. Hadi Shubhan (2008:1), kepailitan adalah suatu sita umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang). Rahayu Hartini (2009:72), menjelaskan bahwa kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu debitor dinyatakan pailit kreditor mempunyai piutang. Menurut R. Subekti (1995:28), bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. H.M.N. Puwosutjipto (1993:28), berpendapat bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya). Menurut peneliti kepailitan adalah sita umum terhadap harta kekayaan debitor pailit yang berdasarkan putusan Pengadilan Niaga telah dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh waktu kepada lebih dari dua kreditor

Pengurusan Harta Pailit (skripsi dan tesis)

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat
oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal  putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitor pailit.

Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan (skripsi dan tesis)

Dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si Pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru
akan merugikan harta kekayaan si Pailit maka kerugian kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan Debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (volkomen handelingsbevoegd) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja, debitor tidaklah berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan
dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada Kurator

Mekanisme Permohonan Pailit (skripsi dan tesis)

Mengenai permohonan pernyataan pailit ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu sebagai berikut:
a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua
Pengadilan Niaga.
b. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
c. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
d. Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
e. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang
f. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan
g. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menindak penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan
didaftarkan.
Setelah suatu permohonan pailit diterima dan kemudian diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Niaga maka pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dinyatakan selesai dengan dijatuhkannya putusan

Pengertian Utang (skripsi dan tesis)

Utang adalah kewajiban dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang – undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi
memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
Kartini Muljadi, dalam buku Rudy A. Lontoh berpendapat bahwa pengertian utang yang dimaksud dalamUUK adalah setiap kewajiban debitur untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat
sesuatu. Lebih lanjut Kartini Muljadi memberikan contoh :
i. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan.
ii. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut.
iii. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah.
iv. Kewajiban penjamin (guarantor) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.
Sutan Remy berpendapat bahwa utang yang dimaksudkan dalam UUK itu adalah bukan setiap kewajiban apapun juga dari debitor kepada kreditor karena adanya perikatan diantara para mereka, tetapi hanya sepanjang
kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian apapun atau karena ditentukan oleh undang-undang (misalnya kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh UndangUndang pajak), atau karena berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Asas yang terkandung dalam Undang-undang Kepailitan (skripsi dan tesis)

Sekarang kepailitan diatur melalui UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Azas yang terkandung dalam UU Nomor  37 Tahun 2004 adalah :
i. Azas Keseimbangan
Azas yang menentukan bahwa UU Nomor : 37 Tahun 2004 mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur maupun oleh oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
ii. Azas Kelangsungan
Azas kelangsungan mengandung arti bahwa UU Nomor : 37 Tahun 2004 mengatur kemungkinan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
iii. Azas Keadilan
Azas Keadilan mengadung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Azas
keadilan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang – wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing–masing
terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.
iv. Azas Integritas
Azas integritas mengandung pengertian bahwa
sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu
kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum
acara perdata nasional.1

Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Tujuan dari kepailitan adalah untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan ini berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur dan memberikan kedudukan para kreditor sebagai kreditor konkuren sehingga boedel pailit akan dibagikan kepada para kreditor secara seimbang. Selain itu fungsi dari hukum kepailitan adalah untuk mencegah kreditor melakukan kesewenang-wenangan untuk memaksa debitor agar membayar utangnya. Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak
kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitor membayar utangnya.
Menurut Radin, dalam bukunya The Nature of Bankruptcy sebagaimana dikutip oleh Jordan, et.al., tujuan semua Undangundang Kepailitan adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari beberapa penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya.16
Kepailitan adalah merupakan lembaga hukum perdata Eropa sebagai asas realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa segala Kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
Menurut Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU, syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah perusahaan tersebut mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo, adanya debitor dan kreditor dan pernyataan pailit dari pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga, syarat-syarat
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitor membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil, yaitu :
i. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada,
yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitor.

ii. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada
sekalian kreditor yang telah diperiksa sebagai kreditor yang
sah.

AKIBAT HUKUM DARI PENGANGKATAN ANAK (skripsi dan tesis)

1. Dalam Hukum Keluarga
Akibat dari pengangkatan tersebut kedudukan anak angkat
didalam keluarga barunya adalah hampir seperti anak kandung
ia berhak mendapat kasih sayang, dan pendidikan. Anak
angkat berkedudukan di keluarga barunya atau keluarga
angkatnya sebagai penerus keluarga jika keluarga angkatnya
tidak mempunyai anak. Dan ia sebagai pelanjut keturunan
keluarga angkatnya16
2. Dalam Hukum waris adat
Dalam hal mewaris ia berhak mendapatkan waris dari orang
tua angkatnya seperti orang tua kandungnya. Dan dia juga
berhak mendapat waris dari keluarga kandungnya jika sebelum
diadakannya pengangkatan telah dilakukan perjanjian
terlebih dahulu

Tata Cara Pengangkatan Anak (skripsi dan tesis)

Tata cara pengangkatan anak dalam hukum adat dikenal dengan 2 macam yaitu:
a. pengangkatan anak secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, Pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai).
b. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka
adat/desa dan tidak dengan pembayaran uang adat. Perbedaannya adalah :
a) Akibat hukum Pengangkatan anak secara terang dan tunai adalah anak angkat tersebut putus hubungan hukum dengan orang tua aslinya masuk menjadi keluarga angkatnya serta mewaris dari orang tua asalnya.
b) Akibat hukum Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai anak angkat tersebut tidak putus hubungan hukum dengan orang tua aslinya walaupun bertempat tinggal daan dipelihara keluarga orang tua angkatnya serta mewaris dari orang tua asalnya.

Pengertian Kepailitan (skripsi dan tesis)

Istilah pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Prancis istilah failite artinya pemogokan atau kemacetan dalam
melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut le failli. Dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan istilah faillete, sedangkan di dalam bahasa Inggris  dikenal dengan istilah to fail dan dalam bahasa Latin digunakan istilah failure. yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Di dalam bahasa Perancis, istilah “faillite” artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “to fail” dan di dalam bahasa latin digunakan istilah “fallire”.
Dalam Black’s Laws Dictionary pailit atau “Bankrupt adalah The State or condition of a person (individual, parthnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a
person agains whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.” Dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ”ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.
Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang yang berhenti membayar atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menentukan:
”Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.
UUKPKPU dalam Pasal 1 ayat (1), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini. Kepailitan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
i. Adanya sita umum atas seluruh kekayaan Si debitor;
ii. Untuk kepentingan semua kreditor;
iii. Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang;
iv. Debitor tidak kehilangan hak keperdataannya;
v. Terhitung sejak pernyataan pailit, debitor kehilangan hak
untuk mengurus harta kekayaannya; Merealisasikan asas yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal1132 KUH Perdata.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (skripsi dan tesis)

Perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian yang lahir dari
adanya sifat terbuka yang ada pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer). Sifat terbuka disini memberikan kebebasan yang seluasluasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang dalam para pihak, isi dan bentuk perjanjian tersebut, akan tetapi tidak diperkenankan untuk melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian pengikatan jual beli timbul karena adanya hambatan atau adanya beberapa syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan jual beli ha katas tanah yang akhirnya menghabat penyelesaian jual beli hak atas tanah.
Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini timbul karena adanya hal-hal
(persyaratan) yang belum terpenuhi atau adanya hal-hal disepakati para pihak
harus dipenuhi. Hal-hal tersebut dapat menjadi penghambat terselesaikannya
jual beli, yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni karena faktor belum
terpenuhinya persyaratan yang disyaratan dalam peraturan PerundangUndangan seperti halnya yang ditentukan dalam pasal 39 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ataupun dari faktor kesepakatan penjual atau pembeli itu sendiri, seperti mekanisme pembayaran dan sebagainya.
Seperti yang dimaksud diatas tentunya akan menghambat untuk pebuat
Akta Jual Beli, karena pembuat akta tanah akan menolak untuk mebuat Akta
Jual Beli karena belum selesainya semua persyaratan tersebut, untuk tetap
dapat melakukan jual beli maka para pihak sepakat bahwa jual beli akan
dilakukan setelah sertipikat selesai diurus, atau setelah harga dibayar lunas dan
sebagainya.18untuk menjaga agar kesepakatan itu terlaksana dengan bak
sementara persyaratan yang diminta bisa diurus maka biasanya pihak yang
akan melakukan jual beli menuangkan kesepakatan awal tersebut dalam bentuk

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (skripsi dan tesis)

Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat dikatakan sebagai awalan agar
terlaksananya perjanjian jual beli ha katas tanah. Berdasarkan Pasal 1457
KUHPer, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pengertian pengikatan jual beli
menurut R. Subekti adalah perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli
sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus
dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertipikat belum ada karena
masih dalam proses, belum terjadinya pelunasan harga19. Sedang menurut
Herlin Budiono, Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah perjanjian bantuan
yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas20. Dari
pengertian yang diterangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
Perjanjian pengikatan Jual Beli merupakan sebuah perjanjian pendahuluan
yang dibuat sebelim dilaksanakannya perjanjian utama atau perjanjian pokok.

Berdasarkan pengertiannya maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan
Perjanjian Pengikatan Jual beli merupakan perjanjian pendahuluan, berfungsi
untuk mempersiapkan atau bahkan memperkuat perjanjian utama atau pokok
yang akan dilakukan, karena Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan awal
untuk lahirnya perjanjian pokoknya.

Teori Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama
adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan
apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan
hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya
aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.Ajaran hukum umum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum pada masa lampau dan yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karena itu pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung darimana sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara
normatif, bukan sosilogis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika
suatu peraturan dibuat dan dituangkan dalam bentuk Undang-Undang secara
pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak
menimbulkan multitafsir dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik
norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan adalah
konstestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Teori Perlindungan Hukum (skripsi dan tesis)

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang
menjelaskan tentang teori ini, antara lain adalah Fitzgerald, Satjipto Raharjo,
dan Lily Rasyidi.
Fitzergeral (dalam ilmu hukum 2003 : 53) “mengutip istilah teori
perlindungan hukum dari Salamond bahwa hukum bertujuan mengntegrasikan
dan menfkoordinasikan berbagai kepentinngan dalam masyarakat karena
dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan
tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain
pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia,
seingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan
manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat
beberapa tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur
hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”.
Menurut Satjipto Raharjo (dalam ilmu hukum 2003 : 69) “Perlindungan
hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM)
yang dirugikan yang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat
agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.12
Menurut lili Rasjidi dan LB Wysa Putra (dalam ilmu hukum 2003 : 74)
”bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perllindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan
antipatif”.13
Berdasarkan uraian para ahli tersebut diatas memberikan pemahaman
bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi
hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang
diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang
bersifat prevefentif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang
secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan
hukum

Tinjauan Pengangkatan Anak (skripsi dan tesis)

Untuk memberikan pengertian tentang pengangkatan anak, kita dapat membedakan dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi. Secara Etimologi pengangkatan anak atau adopsi berasal dari kata “adoptie” bahasa Belanda atau “adopt” (adoption) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak. Pengertian dalam bahasa belanda menurut kamus hukum berarti “pengangkatan anak untuk sebagai anak kandungnya
sendiri” jadi di sini penekanannya pada status persamaan anak angkat dari hasil adopsi sebagai anak kandung. Hal ini adalah pengertian secara Litterlijk yaitu adopsi yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti mengangkat anak.
Selanjutnya secara Termilogi beberapa rumusan tentang definisi adopsi atau pengangkatan anak memberikan batasan sebagai berikut: Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak dari orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul satu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara anak kandung sendiri
Pendapat lain menyebutkan Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seorang kedudukkan tertentu yang menjadi timbulnya hubungan yang seolah –olah didasarkan pada Faktor hubungan darah. secara ringkas membedakan dua arti dari anak angkat: Pertama: Penyatuan seorang terhadap anak yang
diketahuinya, ia diperlakukan anak dalam segi kecintaan, memberi nafkah, pendidikan dan pelayanan di dalam hal kebutuhannya, bukan diperlakukan seperti bukan anaknya sendiri
Kedua : Yaitu yang dipahamkan terhadap kata “Tabanni” (Mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat kebiasaan atau adat yang berlaku bagi manusia. Tabanni adalah memasukan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluargannya sendiri yang tidak ada pertalian nasap kepada dirinya sebagai anak yang sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan. Dengan demikian pengertian dikemukakan terakhir diatas barangkali
menghantarkan kita untuk lebih bisa memahami masalah pengangkatan anak ini. Istilah anak angkat yang lebih tepat untuk Kultur Indonesia yang kebanyakan atau Mayoritas penduduknya yang memeluk Agama Islam, tetapi bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya Sendiri , disini penekanan pengangkatan anak adalah perlakuan anak dalam segi kecintaan, pemberi nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya. Hilman Hadikusuma mengemukakan definisi anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang yang mengambil atau menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua kandungnya, baik masih kanak-kanak maupun sudah dewasa,
dia mempunyai kewajiban dan hak pada orang tua kandungnya

Sistem Kekeluargaan Dalam Hukum Adat (skripsi dan tesis)

Masyarakat hukum Adat, adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup, karena diyakini dan dianut. Dalam perkembangannya, di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat
jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata-susunan yang tetap dan kekal serta orang-orang dalam golongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka, yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Berbicara tentang sistem kewarisan, tidaklah dapat dilepaskan dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia. Apalagi masyarakat hukum Adat yang ada di Indonesia, memeluk agama yang berbeda-beda, bersuku-suku, kepercayaan yang berbedabeda,
mempunyai bentuk kekeluargaan maupun kekerabatan yang berbeda-beda pula.
Sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakatmasyarakat adat di Indonesia di kenal ada 3 (tiga) jenis :10
1. Sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.
Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah, bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur),
dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga Bapak (Suami), harta yang ada milik Bapak (Suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anakanak
keturunannya. Istri bukan ahli waris dalam keluarga suaminya, tetapi ia anggota keluarga yang dapat menikmati hasil dari harta tersebut, seandainyapun suaminya meninggal dunia, sepanjang dia setia menjanda, tinggal di kediaman keluarga suaminya dengan anak-anaknya,  menjaga tetapi nama baik suami, dia tetap mempunyai hak menikmati harta peninggalan almarhum suaminya. Contoh dari masyarakat adat yang menarik garis
keturunan kekeluargaan Patrilineal : Batak, Bali, Lampung, Nias, Ambon dan lain-lain.
2. Sistem Matrilineal, yaitu suatu sistem di mana anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui Ibu, Ibu dari Ibu, terus ke atas, sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul, adalah semua keluarga adalah keluarga Ibu. Suami atau Bapak tidak masuk dalam keluarga Ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri.
Dapat dikatakan, bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam pewarisan.
Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain : masyarakat Minangkabau, Enggano dan lain-lain.
3. Sistem Parental atau Bilateral, adalah masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan Ibu, terus ke atas, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini, kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan, termasuk dalam hal ke warisan. Contoh dari masyarakat hukum ini adalah antara lain: Jawa meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Aceh, Riau, Sulawesi, Kalimantan, dll.

Tinjauan Tentang Masyarakat Hukum Adat (skripsi dan tesis)

Masyarakat Indonesia hidup menyebar dan berkelompok-kelompok di dalam lingkungan masyarakat hukumnya, istiadat budaya, tempat kediaman dan mempunyai kekuasaan kekayaan sendiri-sendiri. Pengertian masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri adari beberapa orang manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.
Dalam perkembangan zaman masyarakat di Indonesia masyarakat sekarang ini masih saja ada ketidak puasan dalam melangsungkan kehidupan dikarenakan adaknya
kekurangan-kekurangan dalam melangsungkan kehidupan yang
dijalaninya,dari beraneka keragaman suku dan budaya
mereka mempunyai perbedaan pandangan hidup dan palsafah
melangsungkan kehidupan. Semua ini terjadi dimungkinkan karena masyarakat adalah komunitas manusia yang terhimpun dalam sistem
sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan didalamnya ada sistem kehidupan kekuasaan secara mandiri yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud.
Sedangkan pengertian masyarakat hukum adat dapat juga dikatakan merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama,
dimana perikelakuan tersebut tumbuh dan diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan
dengan pola berulang tetap.
A.2. Pembagian masyarakat Adat
Pada dasarnya masyarakat adat terbagi menjadi enam
bagian :
a. Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih-alih (Alternerend ) adalah kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya pengaruh dari faktor
lingkungan, waktu dan tempat b. Masyarakat adat yang bersendi ke ibu bapakan (parental) adalah kekerabatan yang menarik keturunan dari garis Ibu Bapak
c. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan (patrilinial) adalah kekerabatan yang mengutamakan keturunan menurut garis laki-laki.
d. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (matrilinial ) adalah kekerabatan yang lebih mengutamakan keturunan garis Wanita.
Masyarakat adat menjadi tiga macam yaitu :
a. Masyarakat hukum Genealogis
Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari suatu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah ( keturunan ) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat.
Menurut para ahli hukum adat di masa hindia belanda masyarakat yang genealogis dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat patrilinial, matrilineal, dan bilateral.
b. Masyarakat Hukum Teritorial
Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan manapun dalam kaitan rohani sebagai pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota dalam kesatuan yang teratur baik keluar maupun yang ke dalam. Diantara anggota yang pergi merantau untuk waktu
yang sebentar , sementara masih berlaku anggota kesatuan territorial itu
c. Masyarakat Teritorial Genealogis
Pada dasarnya masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang tetap dan teratur adalah masyarakat yang territorial, sedangkan masyarakat yang genealogis semata-mata dapat dikatakan tidak ada karena tidak ada kehidupan manusia yang tergantung pada tanah (bumi) tempat ia dilahirkan, bertempat kediaman hidup dan mati. Namun dikarenakan adanya kesatuan masyarakat seperti di Indonesia ini yang pergaulan hidupnya tidak semata-mata bersifat ketetanggaan tetapi juga bersifat kekerabatan dengan dasar pertalian darah (Patrilinial, Matrilinial, Bilateral) ,maka yang disamping bersifat territorial genealogis
d. Masyarakat Adat Keagamaan
Di antara berbagai kesatuan masyarakat adat terdapat kesatuan masyarakat adat khusus yang bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu, ada kesatuan masyarakat adat keagamaan menurut kepercayaan lama dan ada kestuan masyarakat yang khusus beragama hindu, Islam, Kristen/khatolik dan ada yang sifatnya campuran.
Yang bersifat kepercayaan dapat kita lihat pada masyarakat adat Batak di mana mereka mempercayai pada roh (begu) dan mereka menyebut diri mereka adalah “sepelebegu “pemuja roh” .
Dan masyarakat adat Keagamaan yang bersifat Islami dapat kita temukan pada masyarakat adat Aceh, Minangkabau, dan Jawa yang mana pengaruh Ulama sangat berpaeran dalam kehidupan sehari-harinya dan biasanya di pedesaannya banyak terlihat tempat-tempat pengajian (Aceh: Meunasah),
Surau didaerah Minangkabau, pondok-pondok pengajian didaerah Jawa dan adanya perkampungan yang biasa disebut Kauman. Masyarakat adapt keagamaan yang di dominasi Kristen Protestan misalnya didaerah : Batak, Minahasa atau Nusa Tenggara Timur yang mana lebih di domonasi oleh
masyarakat adapt keagamaan Khatolik. Sedangkan di lingkungan masyarakat adat keagamaan Bali sebagian besarnya adalah Masyarakat keagamaan Hindu.
e. Masyarakat Adat di Perantauan
Di kalangan Masyarakat adat Jawa di daerah-daerah Transmigrasi seperti di daerah Lampung dapat dikatakan tidak pernah terjadi yang membentuk masyarakat desa adat tersendiri diluar dari masyarakat Desa tempat mereka
hidup bermasyarakat, mereka lebih cenderung bersifat membaur di masyarakat disekitar mereka hidup bermasyarakat, lain halnya dengan Masyarakat adat Melayu: Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, Sumatera Selatan ataupun masyarakat adat lainnya yang sistem kekerabatan
adatnya sama dengan masyarakat adat Melayu, mereka lebih cenderung saat hidup di daerah perantauan membentuk kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan yang mana Fungsinya untuk kerapatan adat di kampung asalnya.
f. Masyarakat Adat Lainnya
Selain dari adanya kesatuan-kesatuan masyarakat adat di perantauan yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain karena berasal dari satu daerah yang sama, di dalam kehidupan masyarakat kita jumpai pula bentuk-bentuk
kumpulan organisasi yang ikatan anggota anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sam. Melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan
terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama. Pengertian hukum adat menurut para sarjana, yaitu.
1. Cornellis Van Vollenhoven
Hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang Pribumi dan orang-orang Timur asing, yang disatu pihakmempunyai saksi dan di lain pihak tidak di kodifikasi.

2. Cristian Snouck Hurgronye
Hukum dat pada dasarnya dilaksanakan karena masyarakat
memiliki semangat kekeluargaan dan masing-masing
individu tunduk dan mengabdi pada dominasi aturan yang
disusun oleh kelompok masyarakat secara keseluruhan

Indikator Kinerja Organisasi Sektor Publik (skripsi dan tesis)

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan oleh organisasi.Indikator kinerja dapat digunakan sebagai dasar
untuk menilai atau mengukur kinerja organisasi atau unit kerja yang
bersangkutan dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Tanpa indikator kinerja, akan sulit melakukan penilaian kinerja karena
indikator tersebut merupakan faktor-faktor utama keberhasilan organisasi dan kunci dari indikator kinerja (Mardiasmo, 2002).
Secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi sebagai berikut:
a) Memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan.
b) Memberikan rambu-rambu bagi organisasi untuk melaksanakan
kegiatannya,sehingga pihak-pihak yang terkait mendapatkan kesepahaman
(konsensus) terhadap tahapan atau kriteria yang dibangun dalam
melaksanakan tugasnya.
c) Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja
organisasi atau unit kerja, serta menjadi patokan bagi organisasi dalam
menjalankan tugasnya (LAN dan BPKP, 2002).
Balanced Scorecard mengukur kinerja organisasi sektor publik melalui
empat perspektif, yaitu perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif
proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Faktor
sukses (indikator) organisasi pelayanan kesehatan dengan menggunakan
pendekatan Balanced Scorecard adalah sebagai berikut:
a) Aspek pelanggan, dilihat dari kepuasan pelanggan (pasien).
b) Aspek keuangan, dilihat dari anggaran dan realisasinya, penggunaan
sumber daya yang efisien.
c) Aspek proses bisnis internal, berkaitan dengan pelanggan karena yang
diukur adalah proses pelayanan kesehatan yang diberikan pada pelanggan
(kecepatan pelayanan, ketepatan pelayanan, sikap servant, dan fasilitas
yang digunakan).
d) Aspek pembelajaran dan pertumbuhan, dilihat dari adanya training,
komitmen karyawan, kepemimpinan, dan kepuasan kerja

Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan Balanced Sorecard (skripsi dan tesis)

Karakteristik yang dimiliki oleh organisasi sektor publik berbeda
dengan organisasi sektor swasta. Pengukuran kinerja organisasi yang
berorientasi laba berbeda dengan organisasi publik yang tidak berorientasi laba.
Kinerja organisasi yang berorientasi laba dapat diukur dengan cara melihat
solvabilitas, rentabilitas, ROI, dan tingkat laba yang berhasil diperoleh atau
dicapai organisasi tersebut. Pengukuran kinerja sektor publik lebih kompleks
karena hal-hal yang diukur sangat beraneka ragam dan terkadang bersifat
abstrak, sehingga pengukurannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan
satu variabel saja. Perbedaan ini terletak pada masalah output, outcomes, dan
tujuan utama dari organisasi tersebut, sehingga menyebabkan kesulitan
melakukan pengukuran terhadap kinerja organisasi sektor publik baik secara
kualitatif maupun kuantitatif.
Metode pengukuran kinerja yang dapat diterapkan pada organisasi
sektor publik adalah pengukuran kinerja dengan mengadaptasi aspek-aspek
Balanced Scorecard. Balanced Scorecard merupakan metode pengukuran
kinerja yang tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan saja. Balanced
Scorecard yang diterapkan dengan tepat, dapat memberikan suatu sistem
pengukuran kinerja yang menyeluruh untuk menjamin dan memastikan bahwa
tujuan organisasi dapat tercapai.
Dalam usaha mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance),
maka penyelenggaraan organisasi sektor publik seperti organisasi pelayanan
kesehatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi suatu
keharusan dan tuntutan reformasi di Indonesia. Good corporate governance
dapat dicapai dengan memenuhi beberapa unsur, yaitu perencanaan dan
pengarahan yang tepat, accountable, informasi yang dihasilkan tepat waktu,
partisipasi dari semua pihak yang terkait, manajemen sumber daya yang baik,
pengendalian yang tepat, dan transparansi. Pengukuran kinerja keuangan saja
dinilai tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah,
sehingga ukuran non-keuangan perlu dikembangkan. Ukuran kinerja
digunakan untuk memonitor apakah manajemen dapat menggunakan input
yang digunakan untuk menghasilkan output secara baik. Scott dan Tissen
(1999: 98) beranggapan bahwa pengukuran kinerja secara positif berhubungan
langsung dengan pencapaian kinerja organisasi, baik organisasi sektor swasta
maupun organisasi non-profit.
Balanced Scorecard dalam organisasi pemerintah terdiri dari empat
perspektif, yaitu:
a. Perspektif Pelanggan
Pengukuran kinerja pada perspektif pelanggan menggunakan indikatorindikator:
1) Customer Satisfaction (Kepuasan pelanggan)
Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan di mana keinginan, harapan,
dan kebutuhan pelanggan terpenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan
bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan
pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting
dalam menyediakan elemen yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih
efektif.
2) Customer Retention (Kemampuan Mempertahankan Pelanggan)
Customer retention adalah suatu aktivitas yang dilakukan organisasi
untuk mempertahankan pelanggannya. Customer retention yang sukses
dimulai dengan kontak pertama perusahaan dengan pelanggan yang
berlanjut secara terus-menerus. Retensi dinilai baik, bila selama periode
pengamatan mengalami peningkatan, dinilai sedang apabila konstan dan
fluktuatif, dan dinilai kurang apabila mengalami penurunan
Tingkat Retensi Pelanggan=
3) Customer Acquisition (Kemampuan Menguasai Pelanggan)
Customer Acquisition menunjukkan sejauh mana kemampuan unit bisnis
menarik pelanggan baru. Akuisisi dinilai kurang bila akuisisi pelanggan
mengalami penurunan, dinilai sedang apabila fluktuatif/konstan, dinilai
baik apabila mengalami peningkatan
b. Perspektif Keuangan
Dalam perspektif keuangan, kinerja untuk mengukur apakah suatu strategi
perusahaan, implementasi dan pelaksanaan akan membawa perbaikan
perusahaan (Mun‟im Azka, 2001: 34).
Perspektif keuangan terdiri dari rasio-rasio keuangan yang terdapat dalam
laporan keuangan, yaitu :
1) Rasio Pertumbuhan Pendapatan. Rasio ini digunakan untuk mengukur
dan mengetahui sampai sejauh mana pertumbuhan dan pendapatan pada
perusahaan.
Rasio Pertumbuhan Pendapatan=
2) Rasio Perubahan Biaya. Rasio ini digunakan untuk mengetahui dan
mengukur perubahan biaya yang terjadi dan dikeluarkan oleh perusahaan.
Rasio Perubahan Biaya=
(Sumber : http://www.indoskripsi.com/balanced scorecard)
3) ROA (Return On Assets). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat
penghasilan bersih yang diperoleh perusahaan dari total aktiva.
Sumber : http://www.indoskripsi.com/balanced scorecard)
4) ROE (Return On Equity). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat
penghasilan bersih yang diperoleh perusahaan atas modal yang
diinvestasikan.
5) Leverage Ratio
Rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah aktiva perusahaan yang
dibiayai oleh utang atau modal yang berasal dari kreditur.
c. Perspektif Proses Bisnis Internal
Tujuan proses bisnis internal Balanced Scorecard akan menyoroti berbagai
proses penting yang mendukung keberhasilan strategi perusahaan tersebut,
walaupun beberapa di antaranya mungkin merupakan proses yang saat ini
sama sekali belum dilaksanakan. Pendekatan Balanced Scorecard membagi
pengukuran dalam perspektif proses bisnis internal menjadi tiga bagian
(Secakusuma, 1997: 81) yaitu: (1) Inovasi, (2) Operasi, dan (3) Pelayanan
purna jual.
Dalam pendekatan Balanced Scorecard, proses inovasi dimasukkan dalam
perspektif proses bisnis internal. Dalam proses inovasi, unit bisnis mencari
kebutuhan laten dari pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang
dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Proses operasi adalah proses untuk
membuat dan menyampaikan produk atau jasa yang dibuat perusahaan saat
ini. Proses inilah yang selama ini menjadi titik berat pengukuran kinerja
yang selama ini dilakukan oleh perusahaan. Proses pelayanan purna jual
merupakan jasa pelayanan pada pelanggan, setelah penjualan produk atau
jasa tersebut dilaksanakan.
Para manajer harus memfokuskan perhatiannya pada proses bisnis internal
yang menjadi penentu kepuasan pelanggan kinerja perusahaan dari
perspektif pelanggan. Kinerja dari perspektif tersebut diperoleh dari proses
kinerja bisnis internal yang diselenggarakan perusahaan. Perusahaan harus
memilih proses dan kompetensi yang menjadi unggulannya serta
menentukan ukuran-ukuran untuk menilai kinerja-kinerja proses dan
kompetensi tersebut.
d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Menurut Teuku Mirza, (1997: 76) “Tujuan kinerja perspektif pembelajaran
dan pertumbuhan ini adalah untuk mendorong perusahaan menjadi
organisasi belajar (learning organization) sekaligus mendorong
pertumbuhannya

Keunggulan Balanced Scorecard (skripsi dan tesis)

1) Komprehensif
Sebelum konsep Balanced Scorecard lahir, perusahaan beranggapan
bahwa perspektif keuangan adalah perspektif yang paling tepat untuk
mengukur kinerja perusahaan. Setelah Balanced Scorecard berhasil
diterapkan, para eksekutif perusahaan baru menyadari bahwa perspektif
keuangan sesungguhnya merupakan hasil dari 3 perspektif lainnya yaitu
konsumen, proses bisnis, dan pembelajaran pertumbuhan. Pengukuran
kinerja yang digunakan harus meliputi semua aspek ukuran (menyeluruh)
dalam ukuran keuangan dan non-keuangan. Pengukuran yang luas dan
menyeluruh (komprehensif) ini berdampak bagi perusahaan untuk lebih
bijak dalam memilih strategi korporat dan memberdayakan perusahaan
dalam memasuki arena bisnis yang kompleks.
2) Koheren
Di dalam Balanced Scorecard dikenal istilah hubungan sebab
akibat (causal relationship) di mana terdapat hubungan antara ukuran
atau indikator kinerja yang ada dengan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai. Setiap perspektif (pelanggan, keuangan, proses bisnis internal,
pembelajaran dan pertumbuhan) mempunyai suatu sasaran strategik
(strategic objective) yang mungkin jumlahnya lebih dari satu. Definisi
dari sasaran strategik adalah keadaan atau kondisi yang akan diwujudkan
di masa yang akan datang yang merupakan penjabaran dari tujuan
perusahaan. Sasaran strategik untuk setiap perspektif harus dapat
dijelaskan hubungan sebab akibatnya. Sebagai contoh
pertumbuhan Return On Investment (ROI) ditentukan oleh meningkatnya
kualitas pelayanan kepada konsumen, pelayanan kepada konsumen dapat
ditingkatkan karena perusahaan menerapkan teknologi informasi yang
tepat guna, dan keberhasilan penerapan teknologi informasi didukung
oleh kompetensi dan komitmen dari karyawan. Hubungan sebab akibat
ini disebut koheren. Semua sasaran strategik yang terjadi di perusahaan
harus bisa dijelaskan. Sebagai contoh mengapa loyalitas konsumen
menurun, mengapa produk perusahaan menurun, mengapa komitmen
karyawan menurun, dan sebagainya.
3) Seimbang
Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan dalam 4 perspektif
meliputi jangka pendek dan panjang yang berfokus pada faktor internal
dan eksternal. Keseimbangan dalam Balanced Scorecard juga tercermin
dengan selarasnya scorecard personal staff
dengan scorecard perusahaan sehingga setiap personal yang ada di dalam
perusahaan bertanggungjawab untuk memajukan perusahaan. Indikator
yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai harus seimbang
antara yang berorientasi ke luar (aspek keuangan dan pelanggan) dan
yang berfokus ke dalam (proses dan peningkatan sumber daya manusia).
4) Terukur
Dasar pemikiran bahwa setiap perspektif dapat diukur adalah adanya
kenyakinan bahwa „„if we can measure it, we can manage it, if we can
manage it, we can achieve it’’. Sasaran strategik yang sulit diukur seperti
pada perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan
pertumbuhan, dengan menggunakan Balanced Scorecard dapat dikelola
sehingga dapat diwujudkan.

Perspektif Balanced Scorecard (skripsi dan tesis0

Banyaknya kelemahan pengukuran kinerja dengan sistem tradisional
mendorong Kaplan dan Norton untuk mengembangkan suatu sistem
pengukuran kinerja yang memperhatikan empat perspektif, yaitu:
1) Perspektif Pelanggan
Pada pelanggan, perusahaan mengidentifikasikan dan mendefinisikan
pelanggan dan segmen pasarnya. Perusahaan diharapkan mampu
membuat suatu segmentasi pasar dan menentukan target pasarnya yang
paling mungkin untuk dijadikan sasaran sesuai dengan kemampuan
sumber daya dan rencana jangka panjang perusahaan. Perspektif ini
memiliki beberapa pengukuran utama dari outcome yang sukses dengan
formulasi dan penerapan strategi yang baik. Sasaran strategik dari
perspektif pelanggan yaitu firm equity di antaranya adalah meningkatnya
kepercayaan pelanggan atas produk dan jasa yang ditawarkan
perusahaan, kecepatan pelayanan yang diberikan, dan kualitas hubungan
perusahaan dengan pelanggannya.
2) Perspektif Keuangan
Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi dan
implementasinya mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan
laba bagi perusahaan. Untuk menjadikan organisasi suatu institusi yang
mampu berkreasi diperlukan keunggulan di bidang keuangan. Melalui
keunggulan di bidang ini, organisasi menguasai sumber daya yang sangat
diperlukan untuk mewujudkan tiga perspektif strategi lain yaitu
perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif
proses pembelajaran dan pertumbuhan.
3) Perspektif Proses Bisnis Internal
Para manajer harus memfokuskan perhatiannya pada proses bisnis
internal yang menjadi penentu kepuasan pelanggan pada kinerja
perusahaan dari perspektif pelanggan. Kinerja dari perspektif tersebut
diperoleh dari proses kinerja bisnis internal yang diselenggarakan
perusahaan. Perusahaan harus memilih proses dan kompetensi yang
menjadi unggulannya serta menentukan ukuran-ukuran untuk menilai
kinerja-kinerja proses dan kompetensi tersebut. Sasaran stratejik dari
proses bisnis ini adalah organizational capital, seperti meningkatnya
kualitas proses pelayanan kepada pelanggan, komputerisasi proses
layanan kepada pelanggan, dan penerapan infrastruktur teknologi yang
memudahkan pelayanan kepada pelanggan.
4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Kaplan dan Norton (1996: 40-41) membagi tolok ukur perspektif ini
dalam tiga prinsip yaitu :
(a) People
Tenaga kerja pada perusahaan dewasa ini lebih lanjut dituntut untuk
dapat berpikir kritis dan melakukan evaluasi terhadap proses dan
lingkungan untuk dapat memberikan usulan perbaikan. Oleh sebab
itu, dalam pengukuran strategi perusahaan, salah satunya harus
berkaitan secara spesifik dengan kemampuan pegawai, yaitu apakah
perusahaan telah mencanangkan peningkatan kemampuan sumber
daya manusia yang dimiliki.
Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia ada tiga hal yang
perlu ditinjau dalam menerapkan Balanced Scorecard :
(1)Tingkat kepuasan karyawan
Kepuasan karyawan merupakan suatu para kondisi untuk
meningkatkan produktivitas, kualitas, pelayanan kepada
konsumen dan kecepatan bereaksi. Kepuasan karyawan menjadi
hal yang penting khususnya bagi perusahaan jasa.
(2)Retensi Karyawan
Retensi karyawan adalah kemampuan perusahaan untuk
mempertahankan pekerja – pekerja terbaiknya untuk terus berada
dalam organisasinya. Perusahaan yang telah melakukan investasi
dalam sumber daya manusia akan sia-sia apabila tidak
mempertahankan karyawannya untuk terus berada dalam
perusahaan.
(3)Produktivitas karyawan
Produktivitas merupakan hasil dari pengaruh rata-rata dari
peningkatan keahlian dan semangat inovasi, perbaikan proses
internal, dan tingkat kepuasan pelanggan. Tujuannya adalah
menghubungkan output yang dilakukan para karyawan terhadap
jumlah keseluruhan karyawan. Produktivitas karyawan digunakan
untuk mengetahui produktivitas karyawan dalam bekerja untuk
periode tertentu. Pengukurannya dengan membandingkan antara
laba operasi dengan jumlah karyawan.
(b) System
Motivasi dan keterampilan karyawan saja tidak cukup untuk
menunjang pencapaian tujuan proses pembelajaran dan pertumbuhan
apabila mereka tidak memiliki informasi yang memadai. Pegawai di
bidang operasional memerlukan informasi yang cepat, tepat waktu
dan akurat sebagai umpan balik, oleh sebab itu karyawan
membutuhkan suatu sistem informasi yang mempunyai kualitas dan
kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
(c) Organizational Procedure
Prosedur yang dilakukan suatu organisasi perlu diperhatikan untuk
mencapai suatu kinerja yang handal. Prosedur dan perbaikan
rutinitas harus diteruskan karena karyawan yang sempurna dengan
informasi yang berlimpah tidak akan memberikan kontribusi pada
keberhasilan usaha apabila mereka tidak dimotivasi untuk bertindak
selaras dengan tujuan perusahaan. Dalam perspektif ini komponen
pengukuran yang digunakan yaitu:
(1) Produktivitas karyawan
Untuk mengetahui produktivitas karyawan dalam bekerja untuk
periode tertentu. Pengukurannya dengan membandingkan antara
laba operasi dengan jumlah karyawan.
(2) Retensi karyawan (Perputaran karyawan)
Perputaran karyawan digunakan untuk mengetahui
perbandingan antara jumlah karyawan keluar dengan total
karyawan tahun berjalan
(3) Kepuasan karyawan
Pengukuran dilakukan dengan survey kepuasan karyawan
melalui wawancara.

Konsep Balanced Scorecard (skripsi dan tesis)

Konsep Balanced Scorecard berkembang sejalan dengan perkembangan
implementasi konsep tersebut. Kaplan dan Norton menyatakan bahwa
Balanced Scorecard terdiri dari kartu skor (scorecard) dan berimbang
(balanced). Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor
hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk
merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personel di masa depan.
Melalui kartu skor, skor yang akan diwujudkan personel di masa depan
dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini
digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja personel yang
bersangkutan. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa
kinerja personel diukur secara berimbang dari dua aspek: keuangan dan nonkeuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Oleh
sebab itu, personel harus mempertimbangkan keseimbangan antara
pencapaian kinerja keuangan dan non-keuangan, antara kinerja jangka
pendek dan jangka panjang, serta antara kinerja yang bersifat intern dan
yang bersifat ekstern jika kartu skor personel digunakan untuk
merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan.
Balanced scorecard mengembangkan seperangkat tujuan unit bisnis
melampui rangkuman unit finansial. Para eksekutif perusahaan sekarang
dapat mengukur berbagai unit bisnis mereka dengan menciptakan nilai bagi
para pelanggan perusahaan saat ini dan yang akan datang dan seberapa
banyak perusahaan harus meningkatkan kemampuan internal dan investasi
di dalam sumber daya manusia, sistem dan prosedur yang dibutuhkan untuk
meningkatkan kinerja yang akan datang. Balanced Scorecard mencakup
berbagai aktivitas penciptaan nilai yang dihasilkan dan para partisipan
perusahaan yang memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi. (Kaplan
dan Norton, 1996: 7)

Pengertian Balanced Scorecard (skripsi dan tesis)

Balanced Scorecard memberikan suatu cara untuk
mengkomunikasikan strategi suatu perusahaan pada manajer-manajer di
seluruh organisasi. Balanced Scorecard menekankan bahwa pengukuran
keuangan dan non-keuangan harus merupakan bagian dari informasi bagi
seluruh pegawai dari semua tingkatan bagi organisasi. Untuk mengetahui
lebih jauh mengenai Balanced Scorecard, berikut ini dikemukakan
pengertian Balanced Scorecard menurut beberapa ahli, di antaranya:
1) Robert S. Kaplan dan David P. Norton (1997:7) “Balanced Scorecard
merupakan suatu metode penilaian yang mencakup empat perspektif
untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu perspektif keuangan,
perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan”.
2) Amin Widjaja Tunggal, (2002: 1) “Balanced Scorecard juga
menunjukkan bagaimana perusahaan menyempurnakan prestasi
keuangannya.”
3) Teuku Mirza, (1997: 14) “Tujuan dan pengukuran dalam Balanced
Scorecard bukan hanya penggabungan dari ukuran-ukuran keuangan
dan non-keuangan yang ada, melainkan merupakan hasil dari suatu
proses atas bawah (top-down) berdasarkan misi dan strategi dari suatu
unit usaha, misi dan strategi tersebut harus diterjemahkan dalam tujuan
dan pengukuran yang lebih nyata”

Pengertian Pengukuran Kinerja (skripsi dan tesis)

Untuk memastikan bahwa sumber (input) sudah digunakan secara
efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, maka
diperlukan pengukuran kinerja manajemen. Menurut Stout (1993: 33) yang
dikutip dari LAN dan BPKP (2000) mengatakan bahwa pengukuran kinerja
merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan
kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil yang ditampilkan berupa
produk, jasa, ataupun suatu proses. Pengukuran kinerja diperlukan untuk
mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja
merefleksikan filosofi dan kultur dari suatu organisasi serta menggambarkan
seberapa baik suatu kinerja telah diselesaikan dengan biaya, waktu, dan
kualitas yang optimal (Tatikonda dan Tatikonda, 1998: 67).
Untuk mengetahui kinerja yang dicapai maka dilakukan penilaian
kinerja. Ada berbagai metode penilaian kinerja yang digunakan selama ini,
sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu mencari laba, maka hampir semua
perusahaan mengukur kinerjanya dengan ukuran keuangan. Disini, pihak
manajemen perusahaan cenderung hanya ingin memuaskan shareholders,
dan kurang memperhatikan ukuran kinerja yang lebih luas yaitu kepentingan
stakeholders.
Atkinson, et. al. (1995: 57) menyatakan pengukuran kinerja sebagai
berikut: “Performance measurement is perhaps the most important,
mostmisunderstood, and most difficult task in management accounting.
Aneffective system of performance measurement containts
criticalperformance indicator (performance measures) that (1) consider
eachactivity and the organization it self from the customer’s perspective,
(2)evaluate each activity using customer –validated measure
ofperformance, (3) consider all facets of activity performance that
affectcustomers and, therefore, are comprehensive, and (4) provide feedbackto help organization members identity problems and opportunities
forimprovement”.
Pernyataan di atas mengandung makna bahwa penilaian kinerja sangat
penting, kemungkinan memiliki salah pengertian, dan merupakan tugas
yang paling sulit dalam akuntansi manajemen. Sistem penilaian kinerja yang
efektif sebaiknya mengandung beberapa indikator kinerja, di antaranya
yaitu: (1) memperhatikan setiap aktivitas organisasi dan menekankan pada
perspektif pelanggan, (2) menilai setiap aktivitas dengan menggunakan alat
ukur kinerja yang mengesahkan pelanggan, (3) memperhatikan semua aspek
aktivitas kinerja secara komprehensif yang mempengaruhi pelanggan, dan
(4) menyediakan informasi berupa umpan balik untuk membantu anggota
organisasi mengenali permasalahan dan peluang untuk melakukan
perbaikan.
Dalam usaha mewujudkan pemerintahan yang baik (good
governance), maka penyelenggaraan organisasi sektor publik seperti
organisasi pelayanan kesehatan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan menjadi suatu keharusan dan tuntutan reformasi di
Indonesia. Good corporate governance dapat dicapai dengan memenuhi
beberapa unsur, yaitu perencanaan dan pengarahan yang tepat, accountable,
informasi yang dihasilkan tepat waktu, partisipasi dari semua pihak yang
terkait, manajemen sumber daya yang baik, pengendalian yang tepat, dan
transparansi. Ukuran kinerja digunakan untuk memonitor apakah
manajemen dapat menggunakan input yang digunakan untuk menghasilkan
output secara baik. Scott dan Tiessen (1999: 38) beranggapan bahwa
pengukuran kinerja secara positif berhubungan langsung dengan pencapaian
kinerja organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun organisasi nonprofit.

Pengertian Kinerja (skripsi dan tesis)

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan
atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya
dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misinya. Dengan kata
lain, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam
periode tertentu.
Menurut Fauzi (1995:207) “Kinerja merupakan suatu istilah umum
yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari
suatu organisasi pada suatu periode, seiring dengan referensi pada sejumlah
standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, suatu dasar
efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan
semacamnya”. Menurut Mulyadi (2001:337) “Kinerja adalah keberhasilan
personil, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang
telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan.”
Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu
perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang
ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat
diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai
ukuran yang disepakati. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah
kemampuan, usaha, dan kesempatan personel, tim, atau unit organisasi
dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan sasaran strategik yang
telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian strategik yang menjadi basis
pengukuran kinerja perlu ditentukan ukurannya, dan ditentukan inisiatif
strategik untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut. Sasaran strategik
beserta ukurannya kemudian digunakan untuk menentukan target yang
dijadikan basis penilaian kinerja. Oleh karena itu, pengukuran kinerja adalah
tindakan pengukuran yang dapat dilakukan terhadap aktivitas dari berbagai
rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian
digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang
pelaksanaan suatu rencana di mana perusahaan memerlukan penyesuaian
atas aktivitas perencanaan dan pengendalian tersebut.

Pengertian Balanced Scorecard (skripsi dan tesis)

Metode tradisional hanya menitikberatkan pada kinerja keuangan saja
atau untuk jangka pendek dan cenderung kurang memerhatikan kinerja non
keuangan bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.
Metode Balanced scorecard hadir untuk melengkapi pengukuran dari dua sisi
yaitu kinerja kuangan dan non keuangan.
Menurut Hansen dan Mowen (dalam Arisudhana, 2014) Balanced
scorecard merupakan suatu metode pengukuran kinerja organisasi. Penilaian
kinerja yang menggunakan balanced scorecard tidak hanya menilai aspek
keuangan saja, namun juga menilai aspek non keuangan. Kinerja keuangan
merupakan akibat dari kinerja non keuangan. Menurut Pramudita (2016),
Balanced scorecard merupakan alat kontrol strategis lengkap yang harus
diterapkan di perusahaan dan mungkin dipercaya untuk membawa perspektif
lain untuk perusahaan.
Menurut Rangkuti (2013) Balanced scorecard adalah kartu skor yang
digunakan untuk mengukur kinerja dengan memerhatikan keseimbangan
antara sisi keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang,
serta melibatkan faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan
pengukuran komprehensif yang mencakup empat perspektif yaitu keuangan,
konsumen, proses bisnis dan internal serta pembelajaran dan pertumbuhan.
Ada beberapa perspektif dalam metode balanced scorecard diantaranya:
a. Perspektif Keuangan, saat perusahaan melakukan pengukuran kinerja
secara financial, maka hal yang harus dilakukan adalah mendeteksi dimana
keberadaan industri perusahaan. Ada beberapa tahap untuk melihat
perkembangan industri diantaranya: growth, sustain, dan harvest. Dari
beberapa tahap perkembangan industri tersebut maka strategi yang
diperlukan juga berbeda-beda. Dalam perspektif financial atau keuangan,
terdapat tiga aspek dari strategi yang diterapkan oleh perusahaan yaitu
pertumbuhan pendapatan dan kombinasi pendapatan yang dimiliki suatu
perusahaan, penurunan biaya dan peningkatan produktifitas, serta
penggunaan aset dan strategi investasi.
b. Perspektif customer atau pelanggan, perspektif ini perlu melakukan
identifikasi terhadap kondisi pelanggan dan segmen pasar yang telah
dipilih oleh perusahaan untuk menghadapi berbagai persaingan bisnis
dengan ukuran kinerja unit di dalam sasaran masing-masing. Jika
perusahaan ingin mencapai kinerja keuangan yang memuaskan dan unggul
dalam jangka panjang, maka mereka harus menciptakan dan menjanjikan
suatu produk atau jasa yang bernilai bagi konsumen (Mulyadi, 2014).
Dalam perspektif ini, pengukuran dilakukan dengan lima aspek utama
yaitu:
1) Pangsa pasar, pengukuran ini mencerminkan proporsi bisnis dalam
suatu area bisnis tertentu yang diungkapkan dalam bentuk uang,
jumlah pelanggan, dan setiap unit produk yang terjual.
2) Retensi pelanggan, mengukur seberapa banyak perusahaan dapat
mempertahankan pelanggan. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan
mengukur besarnya persentase bisnis dengan jumlah customer yang
saat ini dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dilakukan untuk
mempertahankan hubungan antara perusahaan dan pelanggan.
3) Akuisisi pelanggan, yaitu mengukur seberapa besar perusahaan dapat
menarik perhatian pelanggan baru terhadap produk perusahaan.
Pengukuran akuisisi pelanggan menunjukkan apakah perusahaan
sudah menyediakan barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan
kebutuhan pelanggan.
4) Kepuasan pelanggan, ada dua teknik untuk mengukur tingkat
kepuasan pelanggan yaitu survei dengan menyebarkan kuisioner dan
melakukan wawancara. Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan
dimana keinginan dan kebutuhan pelanggan telah terpenuhi.
Pengukuran kepuasan pelanggan sangat penting dalam perusahaan
untuk terus memberikan atau menyediakan yang lebih baik, efektif,
dan efisien. Kepuasan pelanggan mengacu pada layanan jasa yang
diberikan oleh pihak rumah sakit.
c. Perspektif proses bisnis internal, dalam perspektif tersebut pengukuran
kinerja perusahaan dilakukan oleh manajer maupun karyawan untuk
memberikan perhatian penting pada berbagai aktivitas serta proses bisnis
yang membawa pengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan (Mulyadi,
2014). Dalam hal ini terdapat tiga fokus proses bisnis utama yang
dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu:
1) Proses Inovasi
Proses ini terdiri dari dua komponen yaitu, pertama manajer
melakukan penelitian pasar untuk mengenali ukuran pasar, bentuk
preferensi pelanggan, dan tingkat harga produk dan jasa sasaran.
Kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan, memiliki informasi yang
akurat dan dapat diandalkan untuk membayangkan peluang dan pasar
baru bagi produk dan jasa yang dapat disediakan perusahaan.
2) Proses Operasional
Dalam tahap ini, bagaimana upaya pelayanan dalam perusahaan untuk
memberikan solusi kepada pelanggan dalam memenuhi kebutuhan dan
keinginan pelanggan.
3) Proses Pelayanan
Dalam proses ini, perusahaan menyediakan layanan bagi pelanggan
setelah produk dan jasanya diberikan kepada pelanggan.
d. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, pada perspektif ini perusahaan
melakukan proses identifikasi infrastruktur yang harus dibangun untuk
meningkatkan pertumbuhan dan kinerja jangka panjang, yang termasuk
pada perspektif ini adalah pelatihan karyawan dan budaya perusahaan
yang terkait dengan perbaikan individu dan organisasi (Mulyadi, 2014).
Dalam perspektif ini mengukur retensi karyawan dan pelatihan karyawan.

Manfaat Pengukuran Kinerja (skripsi dan tesis)

Menurut Fahmi (2014) ada beberapa manfaat dari pengukuran kinerja
perusahaan bagi manajemen diantaranya:
a. Mengelola operasi perusahaan secara efektif dan efisien melalui
pemotivasian karyawan secara maksimal.
b. Membantu manajer dalam mengambil setiap keputusan yang
bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan
pemberhentian.
c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, perkembangan karyawan, dan
untuk menyediakan kriteria seleksi serta evaluasi program pelatihan
karyawan.
d. Menyediakan umpan balik bagi setiap karyawan mengenai bagaimana
penilaian atasan mereka terhadap kinerja mereka.
e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan

Tujuan Pengukuran Kinerja (skripsi dan tesis)

Tujuan pokok dari pengukuran kinerja adalah untuk memberikan
motivasi kepada karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan sebagai
standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar dapat mencapai
hasil yang diinginkan. Adapun tujuan umum pengukuran kinerja yaitu:
a. Untuk melihat kondisi serta menentukan kontribusi dari suatu
perusahaan terhadap organisasi secara keseluruhan.
b. Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja setiap manajemen.
c. Memberikan motivasi masing-masing manajemen untuk menjalankan
divisinya secara konsisten sehingga sesuai dengan tujuan perusahaan.
Menurut Munawir (2012: 31) ada beberapa tujuan pengukuran kinerja
keuangan perusahaan diantaranya:
a. Untuk mengetahui likuiditas, artinya bagaimana kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang harus dipenuhi.
b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan pada suatu
perusahaan dalam memenuhi kewajibannya apabila perusahaan tersebut
mengalami likuidasi.
c. Untuk mengetahui profitabilitas dan rentabilitas, yaitu kemampuan
peursahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba selama periode
tertentu.
d. Untuk mengetahui sejauh mana aktivitas perusahaan dalam
mempertahankan dan menjalankan usahanya agar tetap stabil,
kemampuan perusahaan dilihat dari bagaimana perusahaan dalam
membayar pokok utang dan beban bunga tepat waktu, serta membayar
deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami
krisis keuangan.
Sedangkan menurut Rusmanto (dalam Ridhawati, 2014) pengukuran
kinerja keuangan memiliki tujuan untuk:
a. Memberikan informasi penting dalam pengambilan keputusan
mengenai aset perusahaan dan untuk mendorong kinerja para
manajemen menyalurkan kepentingan perusahaan.
b. Mengukur setiap kinerja unit usaha dalam suatu entitas
c. Menilai hasil kinerja perusahaan dan perubahan potensial sumber daya
ekonomi yang dikendalikan dimasa depan.

Pengertian Pengukuran Kinerja (skripsi dan tesis)

Menurut Mardiasmo (dalam Arisudhana, 2014) sistem pengukuran
kinerja sektor publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk
membantu manajer menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur
finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan
sebagai alat pengendali organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat
dengan menetapkan reward dan punishment.
Pengukuran kinerja sebagai tolak ukur bagi manajemen perusahaan
untuk melihat apakah kinerja dalam suatu perusahaan sudah baik dari segi
keuangan maupun non keuangan. Manajemen melakukan evaluasi untuk
perbaikan atas kegiatan operasional perusahaan dalam periode tertentu.
Menurut Fahmi (2014) penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang
dilakukan pada pihak manajemen perusahaan baik para karyawan maupun
manajer yang selama ini telah melakukan pekerjaannya.
Penilaian kinerja merupakan hasil dari kegiatan atau kinerja setiap
karyawan dengan standar kualitas, kuantitas, maupun kriteria yang telah
ditetapkan oleh suatu perusahaan. Penilaian kinerja harus dilakukan untuk
mengetahui seberapa baik prestasi yang telah dicapai oleh setiap
karyawan. Penilaian tersebut penting dan berguna untuk perusahaan dalam
mengambil keputusan serta menetapkan suatu kebijakan untuk periode
selanjutnya.

Pengertian Kinerja Perusahaan (skripsi dan tesis)

Menurut Mangkunegara (2013) kinerja adalah hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
Kinerja merupakan hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik
organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang
dihasilkan dalam satu periode waktu (Fahmi, 2014).
Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran atau kondisi
perusahaan yang mana kondisi tersebut merupakan hasil dari kegiatan
manajemen. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan alatalat analisis keuangan. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja
perusahaan diambil dari laporan keuangan atau laporan lainnya. Hal ini
dilakukan untuk mengetahui baik buruknya suatu perusahaan yang
nantinya akan mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.
Kinerja perusahaan atau companies performance adalah suatu hasil
yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pengukuran
dan penilaian kinerja keuangan saling berhubungan satu sama lain.
Pengukuran kinerja (performing measurement) merupakan tolak ukur dari
efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama
periode akuntansi.
Menurut Rudianto (2013: 189) kinerja keuangan adalah hasil atau
prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam
menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama
periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan
untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan
perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan

Anomali Pasar (skripsi dan tesis)

Anomali adalah suatu bentuk fenomena yang ada di pasar. Pada anomali
ditemukan berbagai macam hal – hal yang seharusnya tidak ada menjadi pasar efisien yang benar-benar ada. Artinya suatu peristiwa dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return. Dengan kata lain adanya kemungkinan seorang investor untuk memperoleh abnormal return dengan mengandalkan suatu peristiwa tertentu (Gumanti dan Utami, 2002, h.54). Salah
satu anomali yang terjadi adalah January Effect.
Ada beberapa penyebab yang memungkinkan terjadinya anomali perilaku
saham pada bulan Januari, yaitu:
a. Tax Loss Selling
Hipotesis tax-loss selling menyatakan bahwa investor akan menjual
saham yang nilainya turun.
b. Window Dressing
Window dressing yaitu terjadinya aksi jual pada saham – saham yang
memiliki kinerja buruk di akhir tahun. Window dressing ini tidak jauh berbeda
dengan tax loss selling, perbedaannya adalah hal ini dilakukan oleh manajer
keuangan dengan tujuan agar laporan kinerja portofolio saham yang
dilaporkannya pada akhir tahun akan tampak bagus kinerjanya.
c. Small Stock’s Beta
Saham dengan kapitalisasi pasar kecil memiliki resiko yang lebih besar pada
bulan Januari daripada pada bulan – bulan lainnya. Bila hal tersebut benar maka saham kapitalisasi kecil tersebut akan memiliki rata-rata return yang relative lebih tinggi pada bulan Januari dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya (Rogalsi dan Tinic, 1986, h.63).

Loan to Value (skripsi dan tesis)

Definisi KPR dalam peraturan Bank Indonesia diatas menyebutkan bahwa jumlah maksimum pinjaman ditetapkan berdasarkan nilai agunan. Berdasarkan hal tersebut maka besarnya kredit yang diberikan ditentukan oleh besarnya agunan atau rumah yang akan dibeli, yang disebut dengan Loan to Value. Dengan kata lain, Loan to Value meru pakan angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit. (SE BI No. 14/ 10 /DPNP tanggal 15 Maret
2012).
Bank Indonesia melalui siaran pers No. No.14/6/PSHM/Humas tanggal 16 Maret 2012 mengumumkan peraturan baru yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012, yang menetapkan besarnya LTV untuk KPR maksimal 70%. Peraturan tersebut meskipun diumumkan pada tanggal 15 Maret 2012, namun baru diberlakukan mulai tanggal 15 Juni 2012 untuk memberikan waktu transisi bagi bank dalam melakukan penyesuaian. Berdasarkan peraturan tersebut, maka bagi calon nasabah KPR
yang akan membeli rumah seharga Rp100 juta, bank hanya boleh membiayai maksimal 70% atau Rp70 juta. Dengan kata lain, calon nasabah tersebut harus menyediakan dana sendiri untuk uang muka sebesar 30% atau Rp30 juta. Sebelum keluarnya peraturan tersebut, besarnya LTV tidak diatur secara khusus, sehingga terdapat beberapa bank yang hanya mensyaratkan uang muka 10% atau LTV sebesar 90% (Frequently Asked Question SEBI No. 14/10/DPNP). Negara sebesar Amerika Serikat yang penduduknya relatif lebih makmur dibandingkan Indone ia sekalipun, masalah uang muka untuk KPR juga menjadi kendala bagi masyarakatnya untuk membeli rumah, sehingga pemerintah Amerika Serikat merancang berbagai program untuk membantu mengatasi masyarakatnya yang kesulitan untuk menyediakan uang muka untuk KPR. Tercatat sebanyak 41 lembaga atau otoritas yang menawarkan berbagai program untuk meringankan kebutuhan uang muka (Zhang, 2010
: 1). Dengan memperhatikan banyaknya lembaga yang menawarkan bantuan uang muka tersebut menunjukkan bahwa uang muka memang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap daya beli masyarakat akan perumahan

Event Study (skripsi dan tesis)

Event study merupakan bentuk pengujian empiris untuk mengetahui efisiensi bentuk setengah kuat dengan melihat seberapa cepat harga menyesuaikan terhadap informasi baru. Beberapa tahapan dalam melakukan event study yaitu:
a. Mengidentifikasi peristiwa (event) tertentu dan tanggalnya.
b. Menentukan rentang waktu studi peristiwa (event window) yang merupakan waktu yang akan diamati disekitar event. Disamping itu ditentukan juga periode estimasi yang akan digunakan untuk meramalkan return harapan pada periode peristiwa.
c. Menghitung abnormal return selama event window tersebut, kemudian dilakukan uji statistik atas abnormal return tersebut dengan uji t.

Efisiensi Pasar (skripsi dan tesis)

Efisiensi pasar merupakan teori yang menjelaskan mengenai harga saham dikaitkan dengan semua informasi yang relevan dengan saham dimaksud. Pasar dikatakan efisien jika harga saham sudah mencerminkan semua informasi yang relevan tersebut. Investor tidak akan mendapatkan abnormal return di dalam pasar yang efisien karena sudah tidak ada informasi lain yang dapat menggerakkan harga saham secara abnormal. Investor hanya dapat memperoleh abnormal return jika memiliki informasi relevan yang tidak diketahui oleh orang lain, yang berarti harga saham saat ini belum mencerminkan semua informasi yang relevan atau pasar belum efisien. Terdapat tiga jenis efisiensi pasar yaitu bentuk lemah, bentuk setengah kuat dan bentuk kuat (Hanafi, 2008 : 394).

Return Saham (skripsi dan tesis)

Ross, Westerfield & Jordan (2009:528-529) mendefinisikan return (pengembalian atas investasi) sebagai keuntungan (atau kerugian) dari investasi yang dilakukan. Pengembalian tersebut terdiri dari 2 komponen yaitu sejumlah uang yang diterima langsung ketika memilki investasi tersebut, yang dinamakan komponen laba. Komponen kedua berupa perubahan nilai aset/investasi yang dinamakan keuntungan modal (capital
gain) atau kerugian modal (capital loss). Return yang diterima investor dalam investasi saham juga terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu komponen laba yang disebut dividen dan capital gain atau capital loss berupa perubahan harga saham. Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya return saham yaitu:

Perdagangan Saham (skripsi dan tesis)

Pasar keuangan adalah pasar dimana terjadi pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dalam pasar tersebut, akan terjadi transaksi, dimana pihak yang kekurangan dana akan memperoleh dan dari pihak yang kelebihan dana tersebut. Secara umum pasar keuangan dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung (Hanafi, 2008 : 61-63). Pasar keuangan tidak langsung menggu na kanan lembaga  intermediary seperti adalah bank. Pasar Keuangan yang bersifat langsung didominasi oleh pasar modal. Terdapat dua jenis instrumen yang terdapat dala
pasar modal, yaitu instrumen utang dan instrumen ekuitas atau pasar saham

Saham Syariah (skripsi dan tesis)

Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 dalam keputusan pertama mengenai ketentuan umum pasal ke-3 menyebutkan, “ Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah adalah Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk kedalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh BAPEPAM dan
LK, yang dalam penyusunannya melibatkan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia).” Kerjasama antara BAPEPAM, LK dan DSN-MUI dimaksudkan agar penggunaan prinsip-prinsip syariah di pasar
modal dalam menyeleksi efek yang memenuhi kriteria syariah dapat lebih optimal, mengingat DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga di
Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.
Diterbitkannya DES didasarkan pertimbangan terhadap pertanyaan yang muncul dimasyarakat mengenai kesesuaian syariah atas mekanisme
perdagangan efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di pasar modal. Karena itu, DSN-MUI merasa perlu menetapkan fatwa mengenai prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek (Fatwa DSN No. 80/DSN- MUI/III/2011). Abdul (2009:114) mengemukakan bahwa, “ Saham-saham yang
masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah,…”. Perbedaan indeks saham syariah
dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah (Ngapon, 2005).
Beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan
(Pontkowinoto, 2003 dalam Nurul dan Mustafa, 2008:23): a) Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari
setiap transaksi yang zalim. b) Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan dimana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. c) Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja. d) Risiko yang
mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. e) Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko. f) Manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarinya lingkungan hidup.

Return (skripsi dan tesis)

Eduardus (2001:6) menyatakan bahwa return merupakan tingkat keuntungan investasi. Sumber-sumber utama dari return menurut Eduardus (2001:48) terdiri dari dua komponen utama, yaitu: 1. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. 2. Capital Gain (Loss) merupakan kenaikan (penurunan) harga suatu surat berharga (bisa saham maupun surat hutang jangka panjang), yang bisa memberikan keuntungan (kerugian) pada investor. Eduardus (2001:6) membedakan return menjadi return yang diharapkan (expected return) dan return yang terjadi (ralized return). Jogiyanto (2009:557-569) mengungkapkan ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menghitung expected return yaitu: 1. Model disesuaikan rerata (Mean Adjusted Model). Model ini beranggapan bahwa return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rerata return realisasi sebelumnya selama periode estimasi.  2. Model Pasar (Market Model). Perhitungan dengan model pasar dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: a. Membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi return estimasi. b. Menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di periode jendela (window period)

Signaling Teori (skripsi dan tesis)

Jogiyanto (2009: 392), mengemukakan bahwa informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan volume perdagangan saham. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (good news) atau signal buruk (bad news). Hasil dari interpretasi informasi inilah nantinya yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran dari investor. Jika banyak investor berpandangan pesimis akibat bad news dari informasi yang diterima, maka ia akan mengurangi jumlah pembelian yang terjadi dan akan menambah penawaran di pasar sehingga harga akan terdorong turun. Sebaliknya jika investor memandang optimis akibat good news dari informasi yang diterima, maka ia akan menambah jumlah pembelian yang terjadi dan akan menurunkan penawaran di pasar sehingga harga akan terdorong naik (Sharpe, Alexander dan Bailey, 2005).