Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Etos Belajar Islami (skripsi dan tesis)

Menurut Abudin Nata, secara esensial pendidikan Islam setidaknya terdiri dari tiga unsur pokok; yakni pendidik, peserta didik, dan tujuan pendidikan. Ketiga unsur ini akan membentuk suatu triangle, jika hilang salah satu komponen tersebut, maka hilanglah hakikat dari pendidikan Islam. Oleh karena dalam memberikan pendidikan dari guru kepada murid atau dari pendidik kepada peserta didik memerlukan sebuah materi untuk mencapai tujuan, maka menurut penulis materi juga merupakan komponen inti dalam pendidikan Islam.

Sedangkan menurut Ya’qub mengatakan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi etika, akhlak, atau moral yaitu faktor intern dan faktor ekstren.

  1. Faktor Intern

Yang dimaksud faktor intern adalah faktor yang datang dari diri sendiri yaitu fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan sejak lahir dan mengandung pengertian tentnag kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luar sebagaimana firman Allah:

 “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah): (tetapalah atas) fitrah Allah yang telah mencipatakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS. Ar-Ruum: 30).

Dengan demikian setiap anak yang lahir ke dunia ini telah memiliki naluri keagamaan yang nantinya akan mempengaruhi dirinya, seperti unsur-unsur yang ada dalam dirinya turut membentuk etika, akhlak atau moral, antara lain:

  1. Instik dan akal
  2. Adat istiadat
  3. Kepercayaan
  4. Keinginan-keinginan
  5. Hawa nafsu
  6. Hati nurani
  7.   Faktor ekstern

 Faktor ekstern adalah faktor yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia yang meliputi:

  1. Pengaruh keluarga

Setelah anak lahir, maka akan terlihat dengan jelas fungsi keluarga dalam pendidikan, yaitu memberikan pengalaman kepada anak, baik melalui pemeliharaan, pembinaan dan pengarahan yang menuju pada bentuknya tigkah laku yang diinginkan oleh orang tua. Orang tua (keluarga) merupakan pusat kegiatan rohani bagi anak yang pertama, baik itu tentang sikap, cara berbuat, cara berfikir itu akan kelihatan.

Keluargapun sebagai pelaksana pendidikan Islam yang akan mempengaruhi dalam pembentukan etika atau akhlak yang mulia.

  1. Pengaruh sekolah

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang kedua setelah pendidikan keluarga, disana dapat mempengaruhi etika atau akhlak anak. Yunus, (1987: 37), mengatakan bahwa: “Di dalam sekolah berlangsung beberapa bentuk dasar dari kelangsungan pendidikan pada umumnya, yaitu pembentukan sika-sikap dan kebiasaan-kebiasaan yang wajar, perangsang dari potensi-potensi anak, perkembangan dari kecakapan pada umumnya belajar kerjasama dengan kawan sekelompok, melaksanakan tuntunan dan contoh-contoh yang baik, belajar menahan diri demi kepentingan orang lain”.

  1. Pengaruh masyarakat

Masyarakat dalam pengertian yang sederhana adalah kumpulan individu dalam kelompok yang diikat dalam ketentuan negara kebudayaan dan agama. Yunus, (1978: 33), mengungkapkan: “Lingkungan dan alam sekitar mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk etika lingkungan yang baik akan menarik anak-anak untuk beretika baik. Jika lingkungan jahat maka akan menarik anak untuk beretika jahat atau buruk. oleh karena itu haruslah pendidik memperhatikan lingkungan yang berhubungan dengan anak-anak di luar rumah tangga. Mereka akan mencontoh etika yang disekitar mereka dan ditirunya perkataan dan oerbuatan mereka dengan tiada disadarinya.” Dengan demikian pembentukan etika yang baik dan mulia membutuhkan pendidikan, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan 50 masyarakat dengan ditetapkannya kebiasaan-kebiasaan, latihan-latihan serta contoh-contoh yang baik sehingga abak dapat memahami dan mengetahui berbagai corak kegiatan tingkah laku lebih-lebih dalam pembentukan etika yang baik atau akhlak yang mulia.

Adab Belajar Dalam Islam (skripsi dan tesis)

 Usaha belajar berarti usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat serta mewariskannya kepada generasi setelahnya untuk dikembangkan dalam kehidupan yang merupakan suiatu proses pendidikan untuk melestarikan hidupnya. Oleh karenaya adab yang menyertai proses itu sendirijuga menyangkut mengenai tidak hanya mengenai proses belajaranya saja namun juga menyangkut beberapa hal yang secara terkait. Dalam hal ini adalah Etika belajar dengan diri sendiri, Etika belajar dengan guru, Etika belajar ketika memilih pelajaran dan Etika belajar siswa ketika memilih teman belajar. Untuk selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut

  1. Etika belajar dengan diri sendiri

 Tumbuhnya kesadaran pada seseorang bahwa belajar adalah tugas dan kewajiban yang diberikan Allah karena pendidikan adalah kebutuhan dari setiap manusia. Menuntut ilmu juga merupakan ibadah jika diniatkan untuk mendapatkan ridha dari Allah. Sudah selayaknya setiap muslim menuntut ilmu karena begitu banyak manfaat yang didapatkan dari mencari ilmu baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah menjanjikan derajat yang lebih tinggi kepada tiap orang yang berilmu. Hal itu juga berlaku di dunia, orang yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi secara normatif akan dihargai lebih tinggi daripada orang yang berpendidikan rendah. Bukan hanya masalah gaji melainkan juga bentuk  penghormatan dari orang lain. Jadi derajat orang yang berilmu akan semakin tinggi dihadapan Allah sekaligus dimata manusia lainnya. Ketika kesadaran sudah ada dalam diri seseorang maka akan timbul semangat dan dorongan dari pribadi untuk senantiasa belajar dan berusaha sesulit apapun jalan itu dilalui. Semangat inilah yang harus selalu ada pada diri setiap muslim agar islam kembali berjaya seperti dahulu, bangsa barat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berasal dari ilmuan-ilmuan muslim seperti aljabar (Husnul Khuluq, 2010).

  1. Etika belajar dengan guru

 Guru maupun ustadz merupakan pengganti orang tua di berbagai majelis ilmu baik di sekolah, kampus, pesantren dan masjid. Sebagai pengganti orang tua sudah selayaknya guru dihormati layaknya anak menghormati dan menghargai orang tua sendiri. Guru memberikan ilmu yang begitu berharga yang dibutuhkan oleh siswa untuk melangsungkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu siswa wajib berbuat baik kepada guru dalam arti menghormati, memuliakan dengan ucapan dan perbuatan sebagai balas jasa terhadap kebaikannya. Siswa berbuat baik dan memuliakan guru dengan dasar: (1) memuliakan guru adalah perintah agama (2) guru adalah orang yang sangat mulia (3) guru adalah orang yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu  pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kepada siswa (Jalaluddin dan Abdullah Idi, 2007),

Bentuk penghormatan juga bermacam-macam seperti memperhatikan ketika guru menerangkan, menyapa dan memberikan salam kepada guru ketika  bertemu di majelis ilmu maupun di luar, berbicara dengan bahasa yang sopan, menjadikan perilaku baik dari guru menjadi teladan bagi siswa dan senantiasa mendoakan guru-guru yang telah mengajarkan berbagai hal. Selain dari sisi siswa, etika guru dalam proses belajar mengajar juga  perlu diperhatikan.

Dalam Islam pendidik bukan hanya bertanggung jawab dalam pembentukan pengetahuan, tetapi pendidik juga harus bersikap dan  berperilaku yang mencerminkan kebaikan seperti tepat waktu, ramah, disiplin dan berusaha dekat dengan siswa agar bisa dijadikan teladan bagi siswa. Hal-hal yang perlu dilakukan guru terhadap muridnya antara lain: (1) memperlakukan para murid dengan kasih sayang seperti anaknya sendiri; (2) menasehati murid tentang hal-hal yang baik dan mencegahnya dari akhlak tercela; (3) jangan menghina disiplin ilmu lain; (4) menerangkan dengan kadar kemampuan akal murid hingga batas kemampuan pemahaman mereka (5) seorang guru harus menjadi orang yang mengamalkan ilmunya (6) bersifat adil terhadap murid-muridnya, tidak pilih kasih, ia mengutamakan yang benar. Contoh yang diberikan bukan hanya dalam bentuk mata pelajaran, tetapi harus menanamkan keimanan dan akhlak dalam islam. Peningkatan nilai iman dan akhlak akan terjadi secara sendirinya pada diri manusia. Karena secara lahiriah watak dan tabiat yang baik akan menjurus pada suatu kebaikan yang dengannya orang akan enggan melakukan keburukan (Muhammad Daud Ali, 2005).

  1. Etika belajar ketika memilih pelajaran

Pelajaran yang dipelajari siswa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama merupakan ilmu yang mempelajari tentang agama seperti fiqih, aqidah, ibadah dan sebagainya. Sementara ilmu umum adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta dan perkembangannya serta logika dan rasionalitas seperti matematika, biologi, fisika dsb. Kedua ilmu tersebut penting untuk dipelajari oleh setiap orang. Tetapi tidak mungkin setiap orang mempelajari dan mendalami semua bidang ilmu yang ada, maka perlu adanya pemilihan bidang ilmu yang ingin dipelajari oleh seseorang. Pemilihan bidang ilmu tersebut didasari oleh kemampuan, minat dan kebutuhan dari setiap orang yang berbeda-beda. Maka dari itu tiap orang harus  bisa mengenali diri sendiri, mana yang sesuai dengan kemampuan, bakat, minat dan kebutuhannya. Namun, hendaknya setiap muslim mendahulukan menuntut ilmu agama, karena ilmu agama adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Ilmu agama inilah sumber dari segala sumber ilmu yang berasal dari Al Qur’an dan As Sunnah. Agama juga membentengi seseorang dari ilmu yang bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah seperti halnya teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia berasal dari monyet. Padahal sudah jelas tertulis pada Al Qur’an bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam as. yang dibuat oleh Allah dari tanah (Nur Uhbiyati, 2009).

  1. Etika belajar siswa ketika memilih teman belajar

Tidak kalah pentingnya etika belajar ketika memilih teman sebaya. Teman sebaya adalah teman sepergaulan yang seumur dalam usianya. Dalam  pergaulan terhadap sebayanya perlu adanya kerjasama, saling pengertian dan saling menghargai. Pergaulan yang dijalin dengan kerjasama yang baik akan  bisa memecahkan berbagai masalah yang tidak bisa dipecahkan sendiri

Untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam pergaulan hendaknya  janganlah seseorang merasa lebih baik dari yang lain, tetapi jika memang mampu memberikan ide atau memecahkan masalah yang orang lain tidak bisa maka boleh didiskusikan dengan teman yang lain tanpa perlu merasa sombong. Dalam pergaulan hendaknya seperti rangka sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Pergaulan yang didasari oleh rasa pengertian akan menimbulkan kehidupan yang tenang dan tentram. Dengan adanya saling pengertian akan terbina rasa saling mengasihi dan tolong-menolong, tentu saja dalam hal kebaikan. Pergaulan yang ditopang oleh saling menghargai akan menimbulkan rasa setia kawan, kerukunan, serta tidak akan timbul rasa saling curiga, dendam serta cela-mencela sehingga terhindar dari percekcokan dan perselisihan. Selain itu perlu diperhatikan bahwa teman belajar yang memiliki cara  belajar yang sama agar ketika belajar tidak saling mengganggu. Seperti anak yang memiliki metode belajar visual jika belajar dengan orang yang memiliki metode belajar kinestetik pasti memiliki perbedaan yang sangat jauh dan akan saling mengganggu satu sama lain (Husnul Khuluq, 2010).

Etika belajar siswa terhadap teman dalam mempererat ukhuwah islamiyah dijelaskan oleh imam Al Ghazali dibagi dalam berbagai kriteria, yaitu: (1) Berpegang teguh pada tali Allah; (2) menyatukan hati; (3) toleransi; (4) musyawarah; (5) tolong-menolong; (6) Solidaritas dan kebersamaan; (7) istiqomah (Muhammad Atyhiyah Al-Abrasy, 2006)

Etos Belajar Islami (skripsi dan tesis)

Sejumlah ayat al-Quran yang secara esensial mendorong etos kerja tinggi:

Katakanlah : bekerjalah kamu, niscaya Allah akan melihat pekerjaanmu serta RasulNya dan orang-orang beriman … ” (QS At- Taubah/9:105).

” …. maka berjalanlah kamu di berbagai penjuru bumi dan makanlah rizki Allah… “ (QS al-Mulk/67:15).

 Berjalan di sini tentunya mengandung arti perintah untuk berusaha dan bekerja dalam rangka mencari rizki.

“Barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, niscaya Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik  dan kami balas mereka dengan pahala lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan” (QS an-Nahl/16:97).

” …. dan perbuatlah kebaikan, nicaya kamu akan sukses” (QS al- Hajj/22: 77).

” … maka berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan … ” (QS al-Maidah/5:48).

Maka, kalau mengacu pada alur berpikir ‘Isa Abduh, al-Fanjariy dan Rauf Syalabiy berdasarkan maksud ayat-ayat di atas, mestinya orang Islam selalu terdorong untuk beretos kerja tinggi. Akan tetapi mengapa realitas di lapangan jauh dari kemestian itu? Apakah pengaruh paham Jabariyyah lebih dominan di kalangan mereka? Sebagai jawaban tentatif mengapa yang demikian terjadi barangkali dapat dikemukakan realitas dinamis dilatarbelakangi oleh sifat kompleksitas manusia yang begitu unik di samping faktor pemahaman keagamaan. Kinerja mereka selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik seperti pembawaan, kemampuan, ciri-ciri kepribadian, dan sebagainya, dan oleh faktor-faktor ekstrinsik seperti keadaan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan kerja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etos belajar Islami adalah karakter dan kebiasaan manusia berkenaan dengan kerja, terpancar dari sistem keimanan/aqidah Islam yang merupakan sikap hidup mendasar terhadapnya. Aqidah itu terbentuk oleh pemahaman yang diperoleh dari ajaran wahyu dan akal yang bekerjasama secara proporsional. Maksud terpancar di sini mencakup arti dan fungsi aqidah yang menjadi sumber motivasi serta sumber acuan dan nilai sehubungan dengan belajar. Hal ini di dasarkan bahwa ajaran Islam hila dikaji secara holistis-proporsional, niscaya menghasilkan pemahaman bahwa Islam betul-betul agama amal dan kerja yakni, agama yang mengajarkan serta memberi dorongan tidak tanggung-tanggung agar para pemeluknya beretos kerja tinggi islami.

Karakteristik-karakteristik etos belajar islami digali serta dirumuskan berdasarkan konsep iman dan amal saleh yang mensyaratkan ilmu, yaitu :

1)   belajar merupakan penjabaran aqidah;

2)   belajar dilandasi ilmu; dan

3)   Belajar dengan meneladani sifat-sifat Ilahi serta mengikuti petunjuk-petunjukNya. Dari tiga karakteristik etos belajar islami itu, ternyata dapat ditemukan hampir seluruh penampilan lahiriah ciri-ciri etos kerja tinggi pada umumnnya, seperti aktif, disiplin, profesional, tekun, dan hemat. Keunikan etas belajar islami yang berbeda dengan lainnya memang tidak pada penampilan lahir, tetapi pada sumber motivasi dan sumber nilai yang dimiliki.

Ali (1987; Yousef, 2000) menyatakan bahwa nilai bekerja dalam etos kerja islami lebih menekankan pada niat dari pada hasil dari bekerja. Hal ini menggambarkan bahwa Islam mementingkan nilai sebuah proses bukan hanya tertuju pada hasil akhir. Sehingga etos belajar islami menyetujui bahwa hidup tanpa bekerja adalah tidak memiliki arti apa pun dan menjalankan kegiatan ekonomi merupakan sebuah kewajiban. Nasr (1984) sepakat bahwa etos belajar Islami merupakan hal yang serius karena ini merupakan karakteristik ideal seorang muslim. Sebagai tambahan, seperti halnya Ali (1986) menyepakati bahwa Islam merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam sistem nilai kehidupan umat Islam. Sementara itu, menurut Tasmara (2004) etos belajar muslim adalah semangat untuk menapaki jalan lurus.

Berdasarkan uraian di atas maka etos belajar islam adalah perubahan perilaku yang cendrung terus mempengaruhi model perilaku umum menuju pada sebuah peningkatan yang disesuaiakan dengan sifat, karakter, kualitas hidup, moral dan etika yang disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat Islam. Dalam hal ini maka etos belajar Islam tidak hanya menekankan hasil namun juga proses termasuk diantaranya adalah adab dalam belajar.

Etos Belajar (skripsi dan tesis)

Menurut Geertz (1982:3), etos adalah sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup. Sikap di sini digambarkan sebagai prinsip masing-masing individu yang sudah menjadi keyakinannya dalam mengambil keputusan. Sedangkan Etos berasal dari bahasa yunani ethos yakni karakter, cara hidup, kebiasaan seseorang, motivasi atau tujuan moral seseorang serta pan dangan dunia mereka, yakni gambaran, cara bertindak ataupun gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan. Dengan kata lain etos adalah aspek evaluatif sebagai sikap mendasar terhadap diri dan dunia mereka yang direfleksikan dalam kehidupannya (Khasanah, 2004: 8).

Etos juga diartikan sebagai sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup. Etos berasal dari bahasa Yunani (ethos) yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Dari kata etos ini, dikenal pula kata etika, etiket yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk (moral), sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk menyempurnakan sesuatu secara optimal, lebih baik, dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin.

Etos adalah sifat, karakter, kualitas hidup, moral dan gaya estetika serta suasana hati seseorang masyarakat. Kemudian mengatakan bahwa etos berada pada lingkaran etika dan logika yang bertumpuk pada nilai-nilai dalam hubungannya pola-pola tingkah laku dan rencana-rencana manusia. Etos memberi warna dan penilaian terhadap alternatif pilihan kerja, apakah suatu pekerjaan itu dianggap baik, mulia, terpandang, salah dan tidak dibanggakan (Marjohan: 2009).

Dengan menggunakan kata etos dalam arti yang luas, yaitu pertama sebagaimana sistem tata nilai mental, tanggung jawab dan kewajiban. Akan tetapi perlu dicatat bahwa sikap moral berbeda dengan etos kerja, karena konsep pertama menekankan kewajiban untuk berorientasi pada norma sebagai atokan yang harus diikuti. Sedangkan etos ditekankan pada kehendak otonom atas kesadaran sendiri, walaupun keduanya berhubungan erat dan merupakan sikap mental terhadap sesuatu.

Pengertian etos tersebut, menunjukan bahwa antara satu dengan yang lainnya memberikan pengertian yang berbeda namun pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama yakni terkonsentrasi pada sikap dasar manusia, sebagai sesuatu yang lahir dari dalam dirinya yang dipancarkan ke dalam hidup dan kehidupannya

Sedangkan pengertian belajar adalah sebuah proses organism memperoleh bentuk perubahan perilaku yang cendrung terus mempengaruhi model perilaku umum menuju pada sebuah peningkatan. Perubahan perilaku tersebut terdiri dari berbagai proses modifikasi menuju bentuk permanen, dan terjadidalam aspek perbuatan, berpikir, sikap, dan perasaan. Akhirnya dapat dikatakan bahwa belajar itu tiada lain adalahmem peroleh berbagai pengalaman baru (Kochhar, 1967: 27).

Berdasarkan definisi tersebut, etos kerja setidaknya mencakupi beberapa unsur penting :

  1. Etos kerja itu bersumber dan berkaitan langsung dengan nilai-nilai yang tertanam dalam jiwa seseorang. Itulah sebabnya menjadi sangat penting untuk menyeleksi setiap nilai yang akan kita tanamkan dalam jiwa kita.
  2. Etos kerja adalah bukti nyata yang menunjukkan pandangan hidup seseorang yang telah mendarah daging. Pandangan hidup yang benar tentu saja akan melahirkan etos kerja yang lurus. Begitu pula sebaliknya.
  3. Etos kerja menunjukkan pula motivasi dan dorongan yang melandasi seseorang melakukan kerja dan amalnya. Semakin kuat dan kokoh etos kerja itu dalam diri seseorang, maka semakin kuat pula motivasinya untuk bekerja dan beramal.
  4. Etos kerja yang kuat akan mendorong pemiliknya untuk menyiapkan rencana yang dipandangnya dapat menyukseskan kerja atau amalnya.
  5. Etos kerja sesungguhnya lahir dari tujuan, harapan dan cita-cita pemiliknya. Harapan dan cita-cita yang kuatlah yang akan meneguhkan etos kerjanya. Cita-cita yang lemah hanya akan melahirkan etos kerja yang lemah pula.

Berdasarkan uraian di atas maka etos belajar adalah memperoleh bentuk perubahan perilaku yang cendrung terus mempengaruhi model perilaku umum menuju pada sebuah peningkatan yang disesuaiakan dengan sifat, karakter, kualitas hidup, moral dan gaya estetika yang disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat

Pengertian Penelitian Eksperimen (skripsi dan tesis)

Penelitian eksperimen atau percobaan adalah rancangan penelitian dimana peneliti dengan sengaja memberikan suatu perlakuan atau intervensi (variabel bebas) kepada subjek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan tersebut terhadap variabel terikat (variabel yang diteliti). Faktor penelitian dalam eksperimen lazim disebut perlakuan (treatment), atau intervensi. Unit eksperimen, unit pengamatan, dan unit analisis dalam
eksperimen dapat merupakan individu atau agregat individu (kelompok).
Pada kasus tertentu, misalnya bidang eksakta, penelitian-penelitian yang paling mampu mengetahui pengaruh faktor penelitian dapat diakomodir melalui penelitian eksperimen. Hal ini disebabkan variabel-variabel dalam proses eksperimen itu dapat dikontrol secara ketat.

Konsep Kepentingan Nasional (skripsi dan tesis)

Dalam suatu politik Luar Negeri suatu negara sangat berpengaruh terhadap suatu kepentingan nasional negara tersebut. Kepentingan Nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup Self preservation (kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara), Independence (kemerdekaan), Territorial integrity (keutuhan wilayah), Military security (keamanan militer) dan Economic well being (kesejahteraan ekonomi).[1] Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.[2]

  1.  Self Preservation yaitu hak untuk mempertahankan diri.

Self preservation merupakan sebuah hak yang sangat hakiki dan esensial sebagai tujuan fundamental suatu negara. Kategori kepentingan nasional ini juga merupakan prasyarat vital bagi tujuan negara di seluruh dunia. Upaya mempertahankan diri juga memiliki keterkaitan dengan harkat dan martabat bagi suatu negara yang berdaulat untuk kelangsungan jalannya suatu negara.

  1.   Independence yaitu tidak dijajah atau tunduk terhadap negara lain.

Independence atau kemerdekaan merupakan faktor penting dari kepentingan nasional suatu negara. Kemerdekaan juga berperan vital seperti halnya self preservation karena faktor ini memiliki hubungan yang kuat dengan kemandirian suatu negara untuk dapat menjalankan jalannya sistem kenegaraan tanpa campur-tangan asing, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang pada akhirnya dapat mewujudkan sebuah pola pemerintahan yang stabil untuk mewujudkan kesejahteraan negaranya.

  1. Military Security yaitu tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain.

Military security atau keamanan militer merupakan bagian dari kepentingan nasional yang bersifat vital. Faktor ini sangat berpengaruh untuk menjaga kelangsungan suatu negara, sekaligus sebagai ujung tombak dalam menghadapai ancaman dari dalam dan luar negara. Dalam perkembangannya keamanan militer bukan hanya menyangkut sumber daya militer fisik, namun juga non-fisik yang juga berperan sebagai tolak ukur kemajuan militer suatu negara.

Kemampuan suatu negara dalam membentuk sebuah aliansi, pakta dan kerjasama bidang pertahanan mampu menjadi sebuah parameter keamanan militer. Sebuah negara yang memiliki yang sumber daya alutsista yang besar tentunya tidak akan optimal tanpa disertai dengan adanya kerjasama dan perluasan hegemoni ke negara atau regional lainnya, demikian juga sebaliknya.

  1.   Territorial Integrity yaitu keutuhan wilayah.

Territorial integrity merupakan elemen penting sebagai tujuan negara. Keutuhan wilayah bukan hanya mampu berperan sebagai aset nasional, namun juga sebagai upaya preventif sekaligus persuasif untuk meredakan separatisme sebagai salah satu isu yang mengemuka dalam percaturan politik internasional dewasa ini. Keutuhan wilayah juga memiliki keterkaitan yang erat dengan kerjasama dan bentuk-bentuk kesepahaman lainnya dengan negara tetangga dan manajemen perbatasan (borderness management) yang optimal.

  1.    Economic Well Being yaitu kesejahteraan ekonomi.

Economic well being merupakan elemen penting dari kepentingan nasional suatu negara. Kesejahteraan ekonomi bukan hanya mampu menjadi parameter yang menunjukkan tingkat kemajuan suatu negara sehingga berpengaruh bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, namun kemajuan ekonomi juga menentukan citra suatu negara di mata negara-negara internasional. Negara yang memiliki perekonomian maju dewasa ini merupakan negara yang memiliki posisi tawar (bargain position) yang tinggi dan strategis dalam percaturan politik internasional.

Dalam kaitannya dengan kasus penolakan India atas sanksi embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran, faktor penting yang menjadi dasar kepentingan India dalam penolakan tersebut adalah Economic Well Being. Kebutuhan India akan sumber daya energi minyak sangatlah besar. Iran merupakan negara penyuplai minyak terbesar kedua bagi India setelah Arab Saudi. Sementara India telah menyumbang lebih dari 10 persen ekspor tahunan Iran minyak, yang bernilai sekitar $ 12 miliar.[3]

Selain itu hubungan perdagangan antara India dan Iran semakin erat. Menteri Luar Negeri Iran, Ali Akbar Salehi dan mitra Indianya menegaskan pentingnya hubungan bilateral antara Iran dan India. Iran dan India saat ini memiliki neraca perdagangan sebesar USD 16 miliar. Menurut Ali Akbar Salehi, jumlah itu belum mencerminkan kapasitas yang ada akan mengambil langkah tertentu untuk meningkatkan jumlah neraca perdagangan tersebut.[4]

Konsep Politik Luar Negeri (skripsi dan tesis)

Jack C.Plano dan Roy Olton dalam The International Relations Dictionary menyebutkan bahwa Politik Luar Negeri adalah strategi atau rangkaian tindakan yang terencana yang dibuat oleh para pembuat keputusan suatu negara vis a vis negara lain atau kesatuan internasional untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan nasional.[1]

Sementara Cecil V.Grab Jr, menyebutkan bahwa “politik luar negeri merupakan sintesa dari tujuan (kepentingan nasionalnya) dan sarana (kemampuan) dari suatu negara, sehingga dalam politik luar negeri terdapat 2 elemen yaitu, tujuan-tujuan (nasional objektif) yang hendak dicapai serta sarana-sarana (means) untuk mencapainya.” Jadi politik luar negeri bertujuan mewujudkan tujuan, cita-cita nasional, serta memenuhi kebutuhan suatu negara. Dengan demikian, politik luar negeri merupakan langkah nyata demi mencapai, melindungi, dan mempertahankan kepentingan nasional negara tersebut.[2]

Politik Luar Negeri merupakan pilar yang menghubungkan kepentingan nasional suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, pemerintah suatu negara harus mempertimbangkan politik luar negerinya terlabih dahulu.

India merupakan suatu negara yang terletak di kawasan Asia Selatan, India adalah negara yang memiliki penduduk lebih kurang 1,18 milyar orang dan termasuk dalam kategori negara yang memiliki penduduk terbesar nomor dua di dunia dan luas wilayah India merupakan yang terbesar di kawasan Asia Selatan.

Peran India yang sangat besar dalam penyeimbang di kawasan Asia Selatan yang merupakan kawasan yang memiliki potensi konflik yang cukup tinggi baik konflik vertikal maupun horizontal serta yang melibatkan elemen-elemen di luar kawasan tersebut. Peran India yang cukup signifikan di kawasan Asia Selatan dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri negara tersebut guna mengakomodir ancaman, hambatan dan tantangan yang terjadi di kawasan Asia Selatan maupun dunia internasional baik yang bersumber dari kawasan itu sendiri atau dari luar kawasan Asia Selatan.

Politik luar negeri yang diterapkan di kawasan regional maupun internasional ini dapat menjadi penentu arah bagaimana kawasan Asia Selatan dan India pada khususnya akan bergerak guna mengakomodir hambatan, ancaman dan tantangan serta kepentingan-kepentingan nasional India dalam hubungannya dengan geopolitik dan politik internasional yang sedang berjalan. Politik luar negeri India merupakan politik luar negeri yang bertumpu pada aspek pencapaian kepentingan-kepentingan nasional India serta prinsip non-blok yang telah menjadi dasar atau pedoman bagi perumusan politik luar negeri India sejak masa perang dingin hingga saat ini, meskipun dalam pelaksanannya pada masa sekarang atau setelah perang dingin berakhir prinsip tersebut banyak mengalami perubahan namun tetap tidak menghilangkan dasar dari prinsip itu sendiri. Sehubungan dengan Iran, kebijakan utama politik luar negeri India terhadap Iran saat ini adalah untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu dalam bidang ekonomi atas pemenuhan sumber daya energi.

Faktor Foreign direct investment

Adapun faktor-faktor pendorong FDI ke setiap negara, meliputi faktor internal (pull factor) maupun faktor eksternal (push factor). Faktor-faktor internal (pull factor) merupakan faktor yang berasal dari negara tujuan FDI yang membuat aliran investasi asing masuk ke negara tuan rumah investasi, antara lain yaitu:[1]

1)      Prospek pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan ekonomi yang cepat akan memberikan kesempatan lebih banyak dan lebih baik bagi industri yang akan mengeksploitasi keuntungan dan kepemilikan mereka. Oleh karena itu, akan menarik lebih banyak FDI.

2)      Tenaga kerja yang murah

Biaya tenaga kerja adalah suatu komponen yang utama dari fungsi biaya. Tentunya tingkat upah yang lebih tinggi akan menghalangi aliran FDI ke dalam suatu negara, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang labor intensive dalam aktivitas produksinya. Sedangkan tenaga kerja yang murah akan memberikan keuntungan lebih banyak bagi perusahaan yang melakukan investasi di negara tersebut.

3)      Ukuran pasar (Market Size)

Ukuran pasar dari negara tuan rumah (domestik) serta laju pertumbuhannya. Dimana investor akan lebih tertarik pada negara yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dan wilayah produksi yang lebih luas.

4)      Fisik, keuangan dan teknologi infrastruktur

Dapat diperkirakan bahwa ketersediaan prasarana fisik dapat mempengaruhi keputusan memilih tempat investasi. Misalnya : semakin banyak jalan raya, kereta api dan lain-lain akan menyebabkan semakin besarnya FDI.

5)      Pengembangan dan kebijakan ekonomi

Hakikat kebijakan ekonomi adalah intervensi negara secara cermat dan tersedianya mekanisme sehingga mendorong pertumbuhan dan investasi yang cepat. Dalam artian diperlukan kapabilitas negara melakukan intervensi secara efektif melalui instrumen kebijakan untuk mendukung pembagunan ekonomi. Penanaman modal asing ataupun modal dalam negeri tidak dibiarkan lepas begitu saja tanpa adanya intervensi dari negara bersama dengan perusahaan dalam menentukan arah kebijakan dan pasar konsumen yang dituju.[2]

Setiap negara menerapkan berbagai alat untuk mencapai tujuan kebijakan mengenai FDI. Sistem insentif investasi merupakan sistem yang sering digunakan akhir-akhir ini sebagai typical tool untuk menarik FDI. Untuk itu, perangkat kebijakan yang tepat harus dipilih untuk memaksimalkan pengaruh positif dari FDI bagi perekonomian negara tersebut. Jika ketidaksesuaian terjadi antara tujuan dan perangkatnya, tidak hanya kebijakan tersebut menjadi tidak efisien, tetapi juga, kemungkinan pengaruh negatif terhadap struktur perekonomian bisa jadi lebih besar [3].

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh suatu negara tujuan yang tidak memberatkan bagi negara asing yang berinvestasi, memungkinkan tingginya investasi asing yang masuk. Daya tarik lain yang menarik investor adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan tingkat suku bunga, pajak, tarif impor dan lain-lain.

Keputusan investasi di pasar negara berkembang juga dipengaruhi oleh risiko ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan reformasi ekonomi oleh pemerintah tuan rumah akan menunjukkan kinerja ekonomi makro yang stabil, yang berarti risiko investasi yang rendah sehingga investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya[4].

Dalam kondisi kompetisi ekonomi global saat ini, banyak negara mempromosikan keunggulan kompetitif maupun komparatifnya dengan berbagai insentif bagi masuknya FDI. Penggunaan insentif pajak merupakan strategi yang paling popular dalam usaha untuk mempromosikan FDI.

Aturan hukum, kebijakan ekonomi yang stabil, dukungan perundangan dan kelembagaan, dan perkembangan human capital dan demokrasi merupakan kunci sukses dari FDI[5].

6)      Adanya kestabilan politik

Munculnya kebijakan-kebijakan politk yang bertentangan tentu tidak menguntungkan dan bahkan dapat pula menimbulkan citra yang miring pada pemerintah akibat adanya kebijakan yang berdampak distorsi. Yang pasti, dengan adanya pertentangan kebijakan itu, Negara dapat dianggap terlalu riskan bagi penanaman modal, akibat tidak adanya kepastian dan keteraturan kebijakan politik. Padahal investor manapun menuntut adanya kepastian dan stabilitas politik demi keamanan dananya yang ditanamkan.[6]

Stabilitas politik maupun ekonomi adalah faktor penting dibalik pertumbuhan ekonomi dan arus masuk FDI. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik. Terjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam modal asing akan datang dan mengembangkan usahanya jika negara yang bersangkutan terbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang konstitusional.

Investasi, termasuk FDI, adalah kegiatan berorientasi masa depan berdasarkan ekspektasi investor mengenai keuntungan masa mendatang. Jadi, pada dasarnya, keputusan FDI membutuhkan beberapa penilaian masa depan politik negara tuan rumah. Ada dua risiko utama yang berasal dari ketidakstabilan politik di negara tuan rumah bahwa investor dihadapinya. Pertama adalah bahwa ketidakstabilan domestik atau perang saudara atau konflik dengan negara tetangga akan mengurangi profitabilitas operasi di negara tuan rumah karena terjadi penurunan nilai penjualan domestik atau ekspor Negara tersebut, atau setidaknya produksi akan terganggu, atau fasilitas rusak atau hancur. Konsekuensi lain dari ketidakstabilan politik berasal dari fakta bahwa kemungkinan besar untuk mempengaruhi nilai mata uang negara tuan rumah, sehingga mengurangi nilai dari aset yang diinvestasikan di negara tuan rumah juga pada keuntungan masa depan yang dihasilkan oleh investasi[7].

7)      Sumber Daya Alam

Keberadaan sumber daya alam yang melimpah akan banyak menarik FDI dan memudahkan negara atau perusahaan investor untuk mendapatkan barang-barang mentah untuk diproduksi.

Faktor-faktor eksternal (push factor), faktor ini merupakan faktor yang berasal dari negara sumber FDI. Dalam menanamkan modalnya Negara sumber FDI yang dalam hal ini adalah Rusia sebagai (home country) akan mempelajari faktor-faktor keadaan negara tuan rumah (host country) ketika akan mengalirkan modalnya sebagai FDI (foreign direct investment), faktor-faktor ini antara lain adalah: (1) pertumbuhan ekonomi sumber investasi (2) serta tingkat suku bunga yang berlaku di Negara sumber investasi. [8]

Pengertian Foreign direct investment (skripsi dan tesis)

Menurut Krugman (1991) yang dimaksud dengan FDI adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri.[1] Sebagai negara berkembang, membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. Sebuah negara tentunya masih belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. Disamping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah Penanaman Modal Asing Langsung (foreign direct invesment).

Sumber pembiayaan FDI ini oleh sebagian pengamat, merupakan sumber pembiayaan luar negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sumber yang lain. Panayotou (1998) menjelaskan bahwa FDI lebih penting dalam menjamin kelangsungan pembangunaan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio, sebab terjadinya FDI disuatu negara akan diikuti dengan transfer of technology, know-how, management skill, resiko usaha relatif kecil dan lebih profitable.[2]

Land rent (skripsi dan tesis)

Land rent merupakan surplus pendapatan di atas pengeluaran biaya untuk lahan yang memungkinkan faktor produksi dapat dimanfaatkan dalam proses produksi (Suparmoko, 2006). Persaingan penggunaan lahan di berbagai sektor menyebabkan terjadinya alokasi lahan ke arah penggunaan lahan yang memiliki rent paling tinggi. Ricardo memberikan konsep teori atas perbedaan kesuburan tanah terutama di sektor pertanian. Asumsinya daerah permukiman baru terdapat sumberdaya lahan yang subur dan berlimpah, lahan yang subur digunakan untuk bercocok tanam dan tidak ada sewa karena penduduknya masih sedikit, sewa akan muncul jika penduduk bertambah sehingga permintaan akan lahan meningkat (Suparmoko, 1997). Teori di atas menegaskan bahwa perbandingan kualitas tanah merupakan faktor penentu nilai tanah pada lahan pertanian.

Hal tersebut dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah khususnya tanah pertanian. Terdapat hubungan antara land rent dengan penggunaan lahan (Gambar 2.1). Urutan penggunaan lahan yang memberikan land rent tertinggi sampai terendah adalah lahan yang digunakan untuk keperluan industri atau komersial diikuti penggunaan lahan untuk permukiman, hutan, padang rumput dan rawa (Barlowe, 1972 dalam Sudirman 2011).

Keterangan di atas memberikan gambaran kepada peneliti bahwa jenis-jenis penggunaan lahan akan berpengaruh terhadap nilai tanah dan dinamikanya, kemudian sebagai fungsi ruang penggunaan tanah akan berpengaruh terhadap terbentuknya pola zona nilai tanah. Oleh karena itu faktor jenis penggunaan tanah yang meliputi penggunaan perdagangan, pemukiman, tegalan, dan sawah akan dijadikan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi nilai tanah di lokasi penelitian ini.

Von Thunen (dalam Yunus, 2008) mengemukakan konsep locationrent (sewa lokasi) dengan variabel utama yang dianalisis berupa transportation cost yang dengan sendirinya sangat erat kaitannya dengan variabel jarak dan karakteristik dari komoditas yang diangkut. Selanjutnya Von Thunen (dalam Suparmoko, 2006) menjelaskan bahwa sewa tanah berkaitan dengan perlunya biaya transport dari daerah yang jauh ke pusat pasar. Teori tersebut menjelaskan bahwa salah satu variabel penting yang mempengaruhi nilai tanah yaitu faktor jarak dari pusat produksi (perdesaan) ke pusat input produksi dan pasar produksi (perkotaan). Prinsip tersebut dikemukakan dalam teori land rent yang merupakan surplus pendapatan di atas pengeluaran biaya untuk lahan yang memungkinkan faktor produksi dapat dimanfaatkandalam proses produksi (Suparmoko, 2006). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya transport tersebut merupakan komponen dari biaya produksi sehingga jarak lokasi produsen ke pusat pelayanan akan memberikan nilai land rent yang berbeda.

Semakin dekat letak tanah dari pusat-pusat penyedia barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, maka biaya transportasi untuk memenuhi barangdan jasa tersebut relatif rendah atau murah sehingga faktor jarak jalan tersebut dengan CBD ini menjadi faktor penting yang membentuk nilai tanah.

Pada gambar tersebut harga produksi dan tingkat produksi antara A, B dan C adalah sama, yang membedakannya adalah biaya produksi yang dihasilkan. Perbedaan biaya produksi yang terjadi disebabkan oleh perbedaan jarak A, B, dan C ke pasar, sehingga menyebabkan perbedaan biaya transportasi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jarak A ke pasar lebih dekat dari pada B, dan jarak B ke pasar lebih dekat dari pada C, sehingga nilai land rent tertinggi dimiliki oleh A kemudian diikuti B dan yang terakhir adalah C. Teori ini menggambarkan bahwa jarak suatu lokasi tanah terhadap kota merupakan variabel penting yang mempengaruhi nilai tanah.

Burgess (dalam Nasucha, 1995) membahas hubungan antara sewa tanah dengan pencapaian (aksesibilitas) yang diukur dengan jarak dari pusat kota. Pencapaian (aksesibilitas) akan menurun secara bertahap kesemua arah dari pusat kota, sehingga sewa tanah akan berkurang seiring dengan makin jauhnya tempat tersebut dari pusat kota

Teori tersebut menjelaskan bahwa aksesibilitas suatu bidang tanah atau suatu zona nilai tanah dari pusat kota (pusat-pusat kegiatan) ekonomi atau wisata akan mempengaruhi nilai tanah suatu bidang atau suatu zona nilai tanah. Oleh sebab itu faktor aksesibilitas suatu bidang tanah dari pusat kota (ibu kota kabupaten) dan pusat perekonomian lainnya di lokasi penelitian digunakan sebagai salah satu faktor yang diduga mempengaruhi nilai tanah di lokasi penelitian ini.

Selanjutnya menurut Burgess (dalam Nasucha, 1995) dalam kenyataannya, perbedaan aksesibilitas suatu bidnag tanah mencerminkan adanya persaingan berbagai kegiatan di suatu tempat. Misalnya kegiatan A yang mutlak menuntut aksesibilitas yang tinggi, menyisihkan kegiatan lainnya berada di pusat kota (zona A sebagai perwakilan dari zona perdagangan). Kegiatan B, mampu menempati nilai sewa yang tinggi akan menempati zona B sebagai perwakilan dari zona industri. Sedangkan kegiatan C hanya mampu menempati zona C sebagai perwakilan dari zona tempat tinggal. Demikian pula dengan kegiatan D akan menempati zona D sebagai perwakilan dari zona pertanian. Penjelasan tersebut memberikan gambaran kepada peneliti bahwa jenis-jenis penggunaan lahan akan berpengaruh terhadap nilai tanah dan dinamikanya, kemudian sebagai fungsi ruang penggunaan tanah akan berpengaruh terhadap terbentuknya pola zona nilai tanah. Oleh karena itu faktor jenis penggunaan tanah yang meliputi penggunaan perdagangan, pemukiman, tegalan, dan sawah akan dijadikan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi nilai tanah di lokasi penelitian ini.

Pendekatan penilaian (skripsi dan tesis)

Menurut Barlowe R (1986, dalam Suyudi, 2003:4) terdapat tiga metode atau pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tanah yaitu (1) pendekatan pasar (the market comparison or market approach) (2) pendekatan pendapatan (the net income-capitalization or income approach) dan (3) pendekatan biaya (the replacement-cost or cost approach).

  1. Pendekatan pasar/perbandingan harga pasar.

Dalam pendekatan pasar, nilai tanah ditentukan berdasarkan perbandingan relatif terhadap harga pasar yang terjadi. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan properti yang akan dinilai dengan properti pembanding yang telah diketahui karakteristik dan nilainya. Obyek pembanding yang digunakan untuk menghitung obyek yang dinilai minimal tiga obyek pembanding baik yang telah terjual maupun dalam proses penawaran dan sebisa mungkin sejenis atau sebanding dengan obyek yang akan ditentukan nilainya. Penilaian dengan metode perbandingan data pasar diperlukan penyesuaian dari data yang dijadikan pembanding untuk menilai. Penyesuain data penting untuk dapat menghasilkan hasil penilaian yang akurat dan dapat dipercaya. Data pembanding biasanya diperoleh dengan kondisi yang berbeda dari properti yang dinilai (https://sia.diplomaekonomi.ugm.ac.id diakses tanggal 17 februari 2017 pukul 03:48 AM) selanjutnya dijelaskna bahwa yang perlu diperhatikan dalam proses penyesuaian data pembanding ialah (a) waktu transaksi dari data yang digunakan untuk menilai; (b) kualitas dari properti data pembanding; (c) luas tanah dan luas bangunan data yang diperoleh; (d) spesifikasi properti data pembanding; (e) lokasi data pembanding; (f) lingkungan data pembanding; (g) perlengkapan properti pembanding; (h) kondisi data yang diperoleh, data transaksi atau data penawaran; (i) kondisi transaksi yang terjadi.

  1. Pendekatan pendapatan.

Pendekatan pendapatan merupakan suatu metode penilaian properti yang berdasarkan pendapatan bersih per tahun. Nilai properti merupakan fungsi positif dari pendapatan. Semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan oleh properti, maka semakin tinggi nilai properti tersebut. Metode ini digunakan untuk menilai suatu harta tetap/properti yang dapat menghasilkan pendapatan dari sewa. Dasar pemikiran dari Metode Kapitalisasi Pendapatan (Income Approach) yaitu Nilai pasar dari suatu harta tetap/properti kurang lebih sama dengan suatu modal yang mempunyai potensi untuk mendatangkan pendapatan. Adapun persayaratan yang yang harus dipenuhi sebelum menggunakan pendekatan kapitalisasi dalam menentukan nilai suatu properti adalah pendapatan bersih pertahun tidak pernah berubah jumlahnya selama masa investasi dan lamanya investasi tak terhingga (https://sia.diplomaekonomi.ugm.ac.id diakses tanggal 17 februari 2017 pukul 03:48 AM).

  1. Pendekatan biaya.

Asumsi dasar dalam pendekatan ini ialah adanya hubungan antara biaya produksi dan nilai properti. Dalam pendekatan ini juga dikenal adanya penurunan harga properti yang disebabkan oleh penyusutan properti tersebut (Suyudi, 2003:4). Pendekatan ini menekankan pada perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membangun kembali obyek penilian (bangunan baru) kemudian biaya yang dibutuhkan untuk membangun kembali obyek yang dinilai dikurangi biaya penyusutannya dan ditambah dengan nilai tanahnya. Dari metode ini akan diperoleh total nilai tanah dan bangunan, selanjutnya nilai tanah diperoleh dari hasil pengurangan total nilai tanah dan bangunan terhadap nilai bangunan setelah dikurangi nilai penyusutan bangunan. Penyusutan dimaksud meliputi:

1)      Kerusakan fisik (Physical Deterioration), terdiri dari rusak, lapuk, retak, mengeras atau kerusakan pada strukturnya. Pertimbangan disesuaikan dengan umur kondisi fisik yang ada.

2)      Kemunduran Fungsional (Functional Obsolescence), disebabkan oleh perencanaan yang kurang baik, ketidak seimbangan yang berhubungan dengan ukuran, model, bentuk dan umur.

3)      Kemunduran Ekonomis (Economic Obsolescence), faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti perubahan sosial, peraturan-peraturan pemerintah, dan peraturan-peraturan lain yang membatasi peruntukan dan lain-lain.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi nilai tanah (skripsi dan tesis)

Menurut Hidayat dan Harjanto (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah dapat antara lain (a) faktor permintaan dan penawaran (b) faktor fisik (c) faktor perlekatan dan (d) faktor kenegaraan/politiik. Selanjutnya setiap faktor dijelaskan sebagai berikut:

  1. Faktor Penawaran dan Permintaan.

Permintaan dan penawaran memiliki hubungan yang erat dalam hukum ekonomi, jika permintaan meningkat sedangkan jumlah penawaran tetap atau bahkan berkurang, maka nilai komoditas akan naik begitu juga sebaliknya apabila pasokan meningkat sementara permintaan berkurang maka akan menyebabkan nilai komoditi menjadi turun. Tanah sebagai salah satu komoditi ekonimi juga terpengaruh oleh hukum ekonomi tersebut, akan tetapi nilai tanah memiliki kecenderungan terus mengalami kenaikan karena jumlah bidang tanah yang cenderung tetap sedangkan permintaan akan tanah terus meningkat. Penawaran dan permintaan turut berpengaruh terhadap peningkatan nilai tanah di suatu daerah, termasuk di lokasi penelitian yang akan diteliti hal tersebut ditandai dengan jumlah transaksi jual beli tanah yang terus meningkat setiap saat.

  1. Faktor fisik.

Faktor fisik merupakan faktor yang melekat pada bidang tanah dan mempengaruhi nilai dari bidang tanah tersebut. Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa faktor fisik merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai suatu bidang tanah. Semakin ideal kondisi fisik suatu bidang tanah, maka semakin tinggi nilai dari bidang tanah tersebut hal itu juga berlaku sebaliknya. contoh faktor fisik yang mempengaruhi nilai tanah antara lain jenis penggunaan tanah, bentuk bidang, luas tanah, ukuran, topografi, dan lain-lain. Terkait dengan faktor fisik bidang tanah, dalam pasal 16 ayat 1 huruf b peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 55 Tahun 1993 tentang Penggadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tanah sebagai berikut: (a) lokasi tanah; (b) jenis hak atas tanah; (c) status penguasan tanah; (d) peruntukan tanah; (e) kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah; (f) prasarana yang tersedia; (g) fasilitas dan utilitas; (h) lingkungan dan (i) lain-lain yang mempengaruhi harga tanah.

BPN dan PPE FE UGM (1994) mengemukakan bahwa nilai tanah dipengaruhi oleh: (a) penggunaan tanah; (b) lebar jalan dan lebar perkerasan jalan; (c) luas bidang tanah; (d) banjir; (e) elevasi bidang tanah; (f) bentuk bidang tanah; (g) fasilitas PLN dan PAM; (h) lokasi sudut bidang tanah; (i) fasilitas pendidikan dan pasar dalam jarak 500 meter; (j) lokasi tusuk sate bidang tanah.

  1. Faktor perlekatan dan lokasi.

Faktor perlekatan yang dimaksud meliputi apakah suatu bidang tanah terletak di tempat yang tinggi atau rendah (elevasi), di lereng bukit atau di tepi sungai di tengah atau di pojok blok perumahan dan sebagainya. Sedangkan faktor lokasi dalam beberapa penelitian terdahulu merupakan salah satu fakor yang “terkuat” dalam mempengaruhi nilai tanah jika dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain.

  1. Faktor kenegaraan/politik.

Faktor kenegaraan yang dimaksud adalah faktor ekonomi, sosial dan politik suatu negara dimana secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap nilai tanah. Contohnya sistem perundangan yang ada di suatu negara akan mempengaruhi nilai tanah apabila sistem perudangan tersebut dapat memberikan kemudahan terkait penerbitan tanda bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah. Kemudahan peraturan kepemilikan bidang tanah akan menyebabkan permintaan tanah akan naik sehinggan nilai tanah akan ikut meningkat.

Beberapa faktor yang telah dijelaskan akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengestimasi nilai tanah seluruh bidang yang terdapat pada lokasi penelitian. Namun yang menjadi focus utama dalam penelitian ini ialah keberadaan faktor fisik bidang tanah baik yang melekat langsung pada bidang tanah yang dinilai maupun faktor dari luar bidang tanah seperti kesesuaian penggunaan bidang tanah terhadap tata ruang, aksesibilitas dan lain sebagainya.

ISAK 25 – Hak Atas Tanah (skripsi dan tesis)

Akuntansi tanah di Indonesia sebelum tahun 2012 tunduk pada PSAK 47 Akuntansi Tanah. Namun PSAK ini dicabut oleh DSAK-IAI dan digantikan oleh ISAK 45 Hak Atas Tanah yang mulai berlaku tahun 2012. Dalam PSAK 47 Akuntansi Tanah, mensyaratkan tanah diklasifikasikan sebagai bagian dari aset tetap dan harga perolehan tanah tidak disusutkan kecuali perusahaan meyakini bahwa umur ekonomis tanah terbatas. Sebab-sebab tanah disusutkan misalnya ketika perusahaan meyakini bahwa hak guna tanah (baik itu hak guna bangunan, hak guna usaha, maupun hak pakai) tidak bisa diperpanjang, atau memang tanah tersebut akan ditinggalkan dalam jangka waktu tertentu setelah operasi perusahaan selesai.

PSAK 47 menjelaskan secara rinci biaya-biaya mana saja yang dapat dikapitalisasi dalam biaya perolehan dan biaya apa saja yang tidak dapat dikapitalisasi melainkan dianggap sebagai beban tangguhan dan diakui sepanjang umur hak tanah. Dalam ISAK 25 pengaturan mengenai harga perolehan mengikuti PSAK 16 yang lebih principle based.

ISAK 25 Hak atas Tanah mensyaratkan tanah diakui sebagai aset tetap dan secara garis besar pengaturannya mengikuti PSAK 16 Aset Tetap. Berdasarkan Undang-Undang No.5/1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP No.40/1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai atas Tanah, perusahaan di Indonesia tidak bisa memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik (HM), namun HGU, HGB, dan Hak Pakai bisa diperpanjang dan diperbarui. Dengan demikian maka umur ekonomis tanah dapat tidak terbatas bila perusahaan berniat untuk terus memperpanjang dan memperbarui haknya. Dengan demikian ISAK 25 mensyaratkan harga perolehan tanah tidak disusutkan kecuali memang perusahaan meyakini bahwa perpanjangan atau pembaruan hak mereka akan ditolak Pemerintah.

Biaya perpanjangan atau pembaruan hak (bukan biaya untuk mendapatkan hak ketika pertama kali tanah diperoleh) berdasarkan ISAK 25 diakui sebagai aset tak berwujud dan tunduk terhadap PSAK 19 Aset Tak Berwujud. Berdasarkan PSAK 19, aset tak berwujud disusutkan sesuai dengan umur ekonomisnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 (revisi 2011) tentang Aset Tetap (skripsi dan tesis)

2.1.1

Karakteristik aset tetap menurut PSAK 16 adalah sebagai berikut :

  1. Aset tersebut digunakan dalam operasi. Hanya aset yang digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap.
  2. Aset tersebut memiliki masa (umur) manfaat yang panjang. Lebih dari satu periode.
  3. Aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap memiliki cirri substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aset tak berwujud seperti hak paten dan merek dagang.

Dalam paragraph 7 PSAK 16 menyatakan bahwa aset tetap harus diakui jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis yang berhubungan dengan aset tersebut akan mengalir ke perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Kriteria pertama dipenuhi apabila tingkat kepastian aliran manfaat ekonomis pada saat pengakuan awal. Pada umumnya kriteria ini dipenuhi apabila risiko dan imbalan kepemilikan aset tersebut telah diterima perusahaan. Untuk aset tetap yang dibangun secara internal, pengukuran secara andal terhadap biaya yang timbul dalam pembangunan tersebut juga sering kali telah tersedia.

PSAK 16 menyatakan bahwa pada saat pengakuan aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan (paragraph 15). Setelah pengakuan awal, suatu perusahaan harus memilih model biaya atau model revaluai sebagai kebijakan akuntansinya dan harus menerapkan kebijakan tersebut terhadap keseluruhan aset dalam satu kelompok aset tetap yang sama, misalnya kelompok bangunan (paragraph 29).

Dalam model biaya, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan semua akumulasi rugi penurunan nilai aset bila ada (paragraph 30). Dalam model revaluasi, aset tetap dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluai dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluai (paragraf 31).

PSAK 16 menyatakan bahwa biaya perolehan awal aset tetap  meliputi (paragraph 16):

  1. Biaya perolehannya
  2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
  3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset, liabilitas atas biaya tersebut timbul ketika aset diperoleh.

Butir terakhir merupakan persyaratan baru dalam PSAK 16 (Revisi 2011) yang tidak ada dalam PSAK 16 (Revisi 2007). Dengan adanya persyaratan tersebut maka di dalam harga perolehan aset tetap dapat terkandung nilai estimasi yang mungkin menimbulkan selisih perbedaan dengan perhitungan perpajakan.

            Harga perolehan biasanya dapat ditentukan dengan mudah apabila terdapat transaksi pembelian. Namun, apabila harga perolehan tidak dicatat atau tidak dapat dibayarkan dalam bentuk kas, timbul kesulitan dalam menentukan jumlah yang diperlakukan sebagai biaya perolehan aset tetap. Dalam kasus seperti ini, “setara nilai tunai” (paragraph 6) dari harga perolehan pun menjadi relevan.

            Setelah pengakuan awal sesuai dengan harga perolehan, PSAK 16 mengizinkan perusahaan untuk memilih model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama (paragraf 29). Jadi boleh saja kelompok aset bangunan menggunakan model revaluasi sedangkan kelompok aset mesin menggunakan model biaya. PSAK 16 memperbolehkan model revaluasi digunakan hanya untuk aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal (paragraf 31). PSAK 16 lebih lanjut menyatakan bahwa nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi professional berdasarkan bukti pasar (paragraph 32).

            Meskipun tidak diatur secara khusus dalam PSAK 16, pada umumnya disepakati bahwa penilaian harus didasarkan pada ‘nilai pasar untuk penggunaan yang ada (existing assets)’ dan bukan pada ‘nilai pasar untuk penggunaan alternatif’. Nilai pasar untuk penggunaan yang ada adalah estimasi nilai pasar yang mempertimbangkan salah satunya bukti transaksi pasar terbuka properti serupa, yaitu properti yang digunakan untuk tujuan serupa.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 (revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (skripsi dan tesis)

2.1            Pada bagian Pendahuluan disebutkan bahwa karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Setelah itu disebutkan juga bahwa entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga seringkali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik.

            Laporan Keuangan entitas nirlaba memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan dengan menyajikan terpisah antara aktiva terikat (penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang yang dapat bersifat permanen atau temporer) dan aktiva tidak terikat (penggunaannya tidak dibatasi oleh penyumbang). Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Tujuan dari PSAK No.45 ini adalah untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba agar dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi.

            Adapun ruang lingkup dari PSAK 45 (revisi 2011) adalah :

  1. Laporan Keuangan yang disajikan oleh entitas nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai berikut :
  2. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
  3. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
  4. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam ari bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali. Kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.
  5. Dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.

  1. Laporan Posisi Keuangan
  2. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.
  3. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, dan untuk menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, serta kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal.
  4. Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.
  5. Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut :
  6.       Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo
  7.       Mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang.

                                                          iii.      Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh tempo liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, dalam catatan atas laporan keuangan.

  1. Laporan Aktivitas
  2. Tujuan laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dengan peristiwa lain, dan bagaiman penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
  3. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat.
  4. Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan.
  5. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.
  6. Laporan Arus Kas
  7. Tujuan laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
  8. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini:
  9.       Aktivitas pendanaan :
  10. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang
  11. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunannya dibatasi untuk pemrolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment).
  12. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
  13.       Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas : sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (skripsi dan tesis)

            Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu acuan atau pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dimengerti, dapat diperbandingkan dan tidak menyesatkan. Di Indonesia, badan yang berwenang merumuskan Standar tersebut adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

            Juan dan Wahyuni (2012) menjelaskan bahwa perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia dapat dibagi ke dalam lima periode penting. Periode pertama adalah masa Pra-Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) sebelum tahun 1973, kemudian disusul dengan penyusunan PAI tahun 1973-1984. Periode ketiga yakni tahun 1984-1994 adalah masa berlakunya PAI 1984. Periode keempat adalah masa mulai dilakukannya harmonisasi SAK ke IAS (International Accounting Standard) yakni tahun 1994 – 2006 dimana SAK dikembangkan dengan melihat referensi IAS maupun standar-standar negara lain. Periode kelima adalah masa konvergensi IFRS (International Financial Reporting Standard) yakni tahun 2006 – 2012.

Menurut Prihadi (2011:3) globalisasi membawa pengaruh mendasar pada pergerakan informasi dan perpindahan modal. Investor global berinvestasi di negara-negara yang mampu meberikan imbalan hasil memadai dimanapun negara tersebut berada. Sementara itu dalam pengambilan keputusan investasi, investor memerlukan informasi ekonomi dari entitas terkait. Dengan latar belakan sejarah penyusunan laporan keuangan tiap negara yang berbeda membuat standar pelaporan keuangan tidak sama di setiap negara. Hal ini dirasakan mengganggi oleh investor global. Sementara itu pada sisi perusahaan muncul kebutuhan modal dan utang yang lebih luas, tidak hanya dari dalam negeri saja. Oleh karena itu kebutuhan adanya sebuah standar yang berlaku pada semua negara semakin mendapat dukungan. Dengan adanya IFRS (International Financial Reporting Standards) menjawab tantangan bagaimana pelaporan keungan harus dilakukan. Arus besar dunia sekarang ini sedang menuju ke dalam satu standar pelaporan. Beberapa perusahaan tertutup dan nirlaba juga melakukan pelaporan dengan IFRS, walaupun tidak ada tuntutan untuk menggunakannya.

.Pengertian Sistem Akuntansi Instansi (SAI) (skripsi dan tesis)

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan bagian dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Sistem ini dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga yang memproses transaksi keuangan baik arus uang maupun barang.

Pengertian Sistem Akuntansi Instansi sendiri, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 pasal 1 ayat (26), sebagai berikut :

Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem akuntansi instansi dilaksanakan untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan Barang Milik Negara (BMN) sebagai pertanggungjawaban dan penatausahaan BMN.

Sistem akuntansi instansi berlaku untuk seluruh organisasi Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

Konstruk Technology Acceptance Model (TAM) (skripsi dan tesis)

Terdapat empat konstruk utama yang membentuk TAM menurut Masrom (2006), keempat konstruk tersebut adalah sebagai berikut:

a.               Persepsi Terhadap Kegunaan (Perceived Usefulness)

Jogiyanto ( 2007:114) mendefinisikan Persepsi terhadap kegunaan (perceived usefulness) sebagai sejauhmana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Kemanfaatan penggunaan TI dapat diketahui dari kepercayaan pengguna TI dalam memutuskan penerimaan TI, dengan satu kepercayaan bahwa penggunaan TI tersebut memberikan kontribusi positif bagi penggunanya. Pengukuran konstruk kegunaan (usefulness) menurut Davis (1986) terdiri dari (1) Menjadikan pekerjaan lebih cepat (work more quickly), (2) Bermanfaat (useful), (3) Menambah produktifitas (increase productivity), (4) Mempertinggi efektifitas (enchance efectiveness) dan (5) Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve job performance).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konstruk Persepsi terhadap kegunaan (perceived usefulness) mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi. Selain itu konstruk Persepsi terhadap kegunaan merupakan konstruk paling signifikan dan penting mempengaruhi sikap (attitude), minat (behavioral intention) dan perilaku (behaviour) di dalam menggunakan teknologi informasi dibandingkan dengan konstruk yang lain.

b.               Persepsi Terhadap Kemudahan Kegunaan (Perceived Ease of Use)

Kemudahan penggunaan (ease of use) didefinisikan sebagai sejauhmana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (Jogiyanto, 2007:114). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan akan mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang didalam mempelajari komputer. Pengguna TI mempercayai bahwa TI yang lebih fleksibel, mudah dipahami dan mudah pengoperasiannya (compatible) sebagai karakteristik kemudahan penggunaan. Davis.F.D (1986) memberikan beberapa indikator konstruk kemudahan penggunaan yaitu; (1) Kemudahan untuk dipelajari (easy to learn), (2) Controllable (3) Clear & understable, (4) Flexible, (5) Keterampilan menjadi bertambah (easy to become skillful) (6) Mudah digunakan (easy to use).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kostruk kemudahan penggunaan mempengaruhi sikap (attitude), minat (behavioral intention) dan penggunaan sesungguhnya (actual usage).

c.               Sikap Terhadap Perilaku (Attitude toward Behaviour)

Sikap terhadap perilaku (attitude toward behaviour) didefinisikan oleh Davis et al (1989) sebagai perasaan positif atau negatif seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Beberapa penelitian menunjukkan sikap (attitude) berpengaruh secara positif terhadap minat perilaku (behavioral intention). Akan tetapi beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sikap (attitude) tidak berpengaruh signifikan ke minat perilaku, sehingga sebagian penelitian tidak memasukkan konstruk sikap di dalam model.

 

d.               Minat Perilaku (Behavioral Intention)

Minat perilaku adalah suatu keinginan (minat) seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Seseorang akan melakukan suatu perilaku jika mempunyai keinginan atau minat untuk melakukannya (Jogiyanto 2007:116). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa minat perilaku merupakan prediksi terbaik dari penggunaan teknologi oleh pemakai sistem.

Technology Acceptance Model (TAM) (skripsi dan tesis)

Salah satu ukuran kesuksesan implementasi adalah tingkat pencapaian yang diharapkan dari pengguna teknologi informasi. Pengguna sistem mencerminkan penerimaan teknologi oleh penggunanya (Venkatesh, 1999 dalam Shih, 2004: 7). Technology Acceptance Model (TAM) telah menjadi dasar bagi penelitian di masa lalu dalam sistem informasi yang berhubungan dengan prilaku, niat dan pengguna teknologi informasi (adam et al, 1992: Dacis et al, 1989, Defend an Straub, 1997: Ambako-Gyampah dan Salam, 2004 dalam Shih, 2004: 7)

Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan oleh Davis (1989) dengan bersandar pada Theory of Reasoned Action (TRA). Model TRA mengemukakan bahwa perilaku individu didorong oleh niat perilaku di mana niat perilaku merupakan fungsi dari sikap individu terhadap perilaku dan norma subjektif  yang melingkupi kinerja perilaku. Dengan kata lain, menyatakan bahwa yang perilaku dan niat untuk berperilaku adalah fungsi dari sikap seseorang terhadap perilaku dan persepsi mereka tentang perilaku. Oleh karena itu, perilaku adalah fungsi dari kedua sikap dan keyakinan. TRA disajikan pada Gambar 1 di bawah

 

Sementara itu, TAM mengusulkan bahwa manfaat yang dirasakan dan kemudahan  penggunaan teknologi yang dirasakan adalah prediktor dari sikap pengguna terhadap penggunaan teknologi, niat perilaku berikutnya dan penggunaan aktual. Persepsi kemudahan penggunaan juga dinilai untuk mempengaruhi kegunaan teknologi. Gambar 2 menyajikan versi asli dari TAM (Davis, 1989).

TAM berfokus pada sikap terhadap pemakai teknologi informasi, dimana pemakai mengembangkannya berdasarkan persepsi manfaat dan kemudahan dalam pemakaian teknologi informasi. Sasaran dari TAM adalah untuk menyediakan sebuah penjelasan dari faktor-faktor penentu penerimaan komputer yang umum. TAM kurang umum dibandingkan dengan TRATAM didesain hanya untuk perilaku penggunaan komputer, namun karena menggabungkan berbagai temuan yang diakumulasi dari riset-riset dalam beberapa dekade, maka TAM sesuai sebagai modelling penerimaan komputer.

Tujuan inti dari TAM adalah untuk menyediakan sebuah gambaran yang mendasari pengaruh faktor-faktor ekstenal terhadap kepercayaan (belief) internal, sikap dan tujuan. TAM diformulasikan dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang mendasar seperti yang disarankan oleh riset-riset sebelumnya yang menyalurkan faktor kognitif dan afektif dari penerimaan komputer dan menggunakan TRA sebagai dasar teoritis untuk model hubungan teoritis diantara variabel-variabel tersebut. TRA digunakan sebagai dasar teoritis untuk menentukan hubungan sebab akibat antara dua kunci belief, yaitu (1) perasaan kegunaan, dan (2) perasaan kemudahan dari penggunaan terhadap sikap user dan tujuan perilaku adopsi komputer sesungguhnya. Kedua kunci belief tersebut relevan untuk perilaku penerimaan komputer (dalam Kurniawan 2008).

Perasaan kegunaan didefinisikan sebagai prospek kemungkinan subyektif user yang menggunakan sistem aplikasi khusus, yang akan meningkatkan kinerjanya dalam organisasi. Perasaan kemudahan dari penggunaan diartikan sebagai tingkat dimana sasaran yang diharapkan user membebaskan diri dari serangkaian usaha-usaha tertentu (dalam Kurniawan 2008).

Sama dengan TRA, TAM mempostulatkan bahwa penggunaan komputer ditentukan oleh tujuan perilaku, namun perbedaannya adalah bahwa tujuan perilaku ditinjau secara bersama-sama ditentukan oleh sikap individu terhadap penggunaan sistem dan perasaan kegunaan. Hubungan antara penggunaan sistem dan tujuan perilaku yang digambarkan dalam TAM menunjukkan secara tidak langsung bentuk-bentuk tujuan individu untuk melakukan tindakan yang positif. Hubungan antara perasaan kegunaan dan tujuan perilaku didasarkan pada ide bahwa dalam penyusunan organisasi, orang-orang membentuk tujuan-tujuan terhadap perilakunya yang diyakini akan meningkatkan kinerjanya. Hal ini karena kinerja yang meningkat merupakan instrumen untuk mencapai berbagai reward yang terletak di luar pekerjaan itu sendiri, seperti peningkatan gaji dan promosi (Vroom, dalam Goodhue dan Thompson, 1995).

Persepsi pemakai menjadi hal yang penting dalam suatu sistem. Pengetahuan pemakai meliputi dua hal, yaitu komputer dan kemahiran untuk menerapkan sistem secara efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan mereka. Jadi, persepsi-persepi pengguna akan kemampuan diri terkait dengan teknologi komputer maupun tugas pokok yang memungkinkan mempengaruhi persepsi mereka tentang sistem dan niat mereka untuk menggunakan, seperti yang diharapkan oleh pengembang sistem.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Masrom tentang  TAM dan  elearning, konstruk yang diteliti dibatasi hanya pada 4 konstruk utama, yaitu persepsi kemudahan penggunaan e-learning (perceived ease of use), persepsi kemanfaatan e-learning  (perceived usefulness), sikap terhadap penggunaan elearning (attitude toward using), dan minat/ keinginan untuk menggunakan elearning (behaviour intention to use). Didalam model variabel dari luar (external variables) seperti karakteristik pengguna (user characteristics) dan karakteristik sistem (sistem characteristic) tidak diteliti karena kontribusinya dalam TAM dianggap tidak signifikan, sehingga dapat diabaikan meskipun mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap penerimaan teknologi (Milchrahm, 2003). Sedangkan variabel penggunaan nyata (actual usage) juga dihilangkan karena dalam penelitian Masrom tidak ada keinginan dengan segera untuk menguji dan mengetahui anteseden persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunan (Masrom, 2006).

Kotter Eight Stage Change Process (skripsi dan tesis)

Teori model perubahan yang dikemukakan oleh John P. Kotter (Kotter, 1996) ini terdiri dari delapan tahapan proses perubahan, yaitu:

  1. Establishing A Sense of Urgency (membangun rasa urgensi):

Tahapan ini adalah tahapan untuk membangun motivasi, dengan mengkaji realitas pasar dan kompetisi, mengidentifikasi dan membahas krisis, potensi krisis atau peluang besar, sehingga timbul alasan yang baik untuk melakukan sesuatu yang berbeda.

  1. Creating the Guiding Coalition (menciptakan koalisi penuntun):

Pada  tahapan  ini  dibentuk  sebuah  koalisi  untuk  memulai  perubahan  sebagai sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kekuasaan yang cukup untuk  memimpin  perubahan.  Tim  tersebut  tidak  harus  mencakup  dari  semua orang yang memiliki kekuasaan atau yang menduduki kedudukan pada struktur organisasi, tetapi setidaknya orang-orang yang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, keahlian, kredibilitas dan jiwa pemimpin untuk memulai perubahan.

  1. Developing A Vision and Strategy (merumuskan visi dan strategi):

Pada  tahapan  ini  perlunya  dibuat  sebuah  visi  untuk  membantu  mengarahkan upaya perubahan dan merumuskan strategi untuk mencapai visi.

  1. Communicating The Change Vision (mengkomunikasikan visi perubahan):

Pada tahapan ini perlunya mengkomunikasikan visi dan strategi perubahan pada seluruh elemen organisasi secara terus menerus dengan menggunakan setiap kesempatan yang ada, dan menjadikan koalisi penuntun sebagai model perilaku yang diharapkan dari pegawai.

  1. Empowering Broad-Based Action (memberdayakan tindakan yang menyeluruh):

Pada  tahapan  ini  dilakukan  kegiatankegiatan  dengan  melibatkan  keseluruhan elemen organisasi untuk menyingkirkan rintangan, mengubah sistem atau struktur yang merusak visi perubahan, dan mendorong keberanian mengambil resiko serta ide, aktivitas dan tindakan nontradisional.

  1. Generating Short Term Wins (menghasilkan kemenangan jangka pendek):

Orang belum tentu akan mengikuti proses perubahan selamanya bila tidak melihat hasil nyata dari usahanya selama ini. Pada tahapan ini dilakukan perencanaan untuk  meningkatkan  kinerja  sebagai  hasil  dari  perubahan/kemenanagan  yang dapat dilihat, dan juga memberi pengakuan dan penghargaan yang dapat dilihat kepada orang-orang yang memungkinkan tercapainya kemenangan tersebut.

  1. Consolidating Gains and Producing More Change (mengkonsolidasikan hasil dan mendorong perubahan yang lebih besar):

Pada tahapan ini dilakukan kegiatan-kegiatan untuk membuat proses perubahan tersebut   semakin   besar   dengan   menggunakan   kredibilitas   yang   semakin meningkat  untuk  mengubah  semua  sistem,  struktur  dan  kebijakan  yang  tidak cocok dan tidak sesuai dengan visi transformasi, mengangkat, mempromosikan dan mengembangkan orang-orang yang dapat mengimplementasikan visi perubahan dan meremajakan proses perubahan dengan proyek, tema   dan agen perubahan yang baru.

  1. Anchoring New Approaches in the Culture (menambatkan pendekatan baru dalam budaya):

Dalam tahapan akhir ini, semua hasil perubahan yang telah dilakukan dijadikan budaya kerja yang baru dengan menciptakan kinerja yang lebih baik melalui perilaku yang berorientasi pada pelanggan dan produktivitas, kepemimpinan yang lebih  baik,  serta  manajemen  yang  lebih  efektif,  mengartikulasikan  hubungan antara perilaku baru dan kesuksesan organisasi serta mengembangkan berbagai cara untuk menjamin perkembangan kepemimpinan dan sukses

Soft System Methodology (skripsi dan tesis)

Soft System Methodology (SSM) dibangun oleh Peter Checkland dan dipublikasikan pada tahun 1981. SSM merupakan suatu metodologi untuk menganalisis dan pemodelan sistem yang mengintegrasikan teknologi (hard) sistem   dan human   soft) system.   Metodologi   ini sering digunakan untuk pemodelan manajemen perubahan dimana faktor teknologi dan manusia merupakan bagian dari perubahan itu. Dalam memahami permasalahan dan menemukan penyelesaian yang mengkompromikan situasi saat ini dengan kedaaan ideal yang seharusnya, SSM menekankan pentingnya konteks keseluruhan (sistemik).

SSM memiliki tujuh tahapan sebagai berikut :

1)      Identifikasi situasi permasalahan

2)      Menggambarkan situasi permasalahan secara terstruktur

3)      Membuat     definisi     awal     dari     sistem     yang     bersangkutan

4)      Membuat dan menguji model secara konseptual konseptual

5)      Membandingkan model yang telah dibuat dengan kenyataan

6)      Mengidentifikasi kemungkinan perubahan

7)      Melakukan tindakan untuk memperbaiki permasalahan

Dari tahapan diatas diketahui setelah melakukan analisis terhadap situasi riil kemudian dilanjutkan dengan mendefinikan ”sistem”  atau situasi permasalahan yang dipandang sebagai suatu sistem.  ”Sistem” disini dinyatakan sebagai root definition (definisi dasar), yaitu merupakan sebuah kalimat yang diekspresikan dalam bahasa alami (natural language), yang mengandung komponen- komponen :

  •  Customers : pihak-pihak yang memperoleh dampak dari komponen transformation (T)
  •  Actors : pihak-pihak yang memfasilitasi/melakukan T
  •  Transformation : proses perubahan dari awal sampai selesai
  • Weltanschauung : pandangan secara menyeluruh yang memberi arti pada T
  • Owner  :  pemilik  sistem;  pihak  yang  memiliki  otoritas  untuk menghentikan T
  • Environment  :  elemen-elemen  lingkungan  yang  mempengaruhi sistem

Definisi dasar yang dibuat harus memenuhi konteks ”sebuah sistem untuk melakukan X dengan melakukan Y untuk mencapai Z”, dimana X adalah hal yang harus dilakukan, Y adalah cara untuk melakukan dan Z adalah alasan melakukan.

Kerangka Kerja Manajemen Perubahan (skripsi dan tesis)

Terdapat beberapa model yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja manajemen perubahan. Dalam setiap model terdapat serangkaian langkah- langkah yang harus dilakukan dan hasil-hasil yang akan dicapai pada setiap langkah.

3.1    Enterprise Wide Change (Haines, 2005)

Enterprise adalah suatu entitas yang  sistemik dan komplek, yang dapat berbentuk organisasi pribadi  maupun organisasi publik baik profit maupun non profit.  Organisasi sebagai salah satu bentuk enterprise yang terus berkembang, dimana perkembangan   tersebut membutuhkan   perubahan.   Oleh   karena itu perubahan  dalam  organisasi  adalah  suatu  keniscayaan.     Enterprise  Wide Change (EWC) merupakan suatu konsep yang melihat perubahan suatu organisasi tidak secara parsial atau komponen-komponennya saja tetapi secara utuh atau sistemik. Karena pengaruh dari EWC berdampak kepada seluruh komponen dari organisasi (Haines, 2005).  EWC memiliki  karakteristik  yang membedakanya  dengan perubahan yang tidak komprehensif :

  1.  Memiliki dampak secara struktural dan mendasar kepada seluruh organisasi atau unit dimana perubahan terjadi.
  2. Memiliki   dampak   yang   strategis,   karena perubahan   akan membawa organisasi ke posisi yang lebih baik.
  3.  Perubahan bersifat komplek, chaos dan radikal.

  1. Berskala besar dan membutuhkan tranformasi organisasi.
  2.  Membutuhkan jangka waktu yang panjang.
  3. f.   Perubahanbudaya, karena perubahan akan membawa perubahan norma, kebijakan, nilai dan perilaku.

Dari karakteristik tersebut maka perubahan yang berdampak pada organisasi bukan merupakan  sesuatu  yang sederhana.  Perubahan  memerlukan  strategi dan  perencanaan    yang    matang.    Sehingga  dalam   manajemen  perubahan seluruh komponen   organisasi   harus menjadi   perhatian.   Dalam   EWC digunakan pendekatan system thinking dalam melakukan perubahan

3.2    System Thinking Approach (Haines, 2005)

Organisasi dalam era abad 21 memiliki kompleksitas yang sangat tinggi, baik  dalam struktur  organisasi  maupun  kegiatannya.    Dengan  kompleksitas yang tinggi maka dalam melihat suatu perubahan organisasi, kita tidak bisa melihatnya dari salah satu komponen saja dalam suatu organisasi.   System Thinking   merupakan   suatu   pendekatan   menyeluruh   dalam   manajemen perubahan yang terfokus dalam hasil akhir dari suatu perubahan.   Kemudian akan ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi dan langkah-langkah apa yang  diperlukan  untuk  mencapai  hasil  akhir  tersebut.    Dalam  pendekatan system thinking ada  5 fase yang harus dilalui yaitu :

  1. Fase A : Positioning Value/Strategic Position (Menentukan posisi strategis)

Fase ini merupakan tahapan dalam system thinking dimana apa yang menjadi tujuan/posisi strategis organisasi didefinisikan dengan jelas. Posisi inilah yang akan dicapai dengan perubahan organisasi.

  1. Fase B : Measures Goals ( Mengukur Tujuan)

Dalam fase ini ditentukan ukuran-ukuran dan mekanisme yang digunakan untuk melihat apakah tujuan  telah dicapai.

  1. Fase C : Assesment Strategy (Strategi Assesmen)

Pada fase ini ditentukan gap (kesenjangan) antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Sehingga dapat ditentukan langkah- langkah untul mencapai kondisi yang diingin dengan lebih baik.

  1. Fase D : Acions Level-level (Aktifitas perubahan)

Fase ini akan mendefinisikan dan mengimplementasikan strategi yang akan mengintegrasikan  semua proses, aktifitas, hubungan dan perubahan yang dibutuhkan untuk mengurangi gap atau untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditentukan pada fase A.

  1. Fase E : Environment Scan (Identifikasi Lingkungan Eksternal)

Pada fase ini dilakukan identifikasi lingkungan eksternal yang mempengaruhi perubahan. Identifikasi ini dilakukan dengan menggunakan scanning framework (kerangka kerja identifikasi) SKEPTIC (Social C(K)ompetition Economic Politics Technology Industri Customer) Hasil identifikasi ini akan memberikan arah dan seberapa besar perubahan yang akan dilakukan.

Pada gambar 2.2 The Rollercoaster of Change menggambarkan ada 6 tahapan dalam menghadapi perubahan yaitu :

  1. Start Smart, pada tahap ini disebut juga pre-planning atau tahap awal perencanaan perubahan dimana individu-individu bersiap-siap untuk perubahan. Ada proses edukasi dalam tahap ini.
  2. Shock, pada tahap ini dimulainya perubahan dengan ditandai kickoff oleh change leader (pemimimpin perubahan).  Pada tahap ini biasanya reaksi yang muncul adalah shock (keterkejutan) dari individu-individu. Keterkejutan ini muncul akibat ketidaksiapan mereka menghadapi perubahan.
  3. Depression/anger,  pada  tahap  ini  perubahan  sudah  dilakukan  dan reaksi-reaksi yang muncul akibat adanya reorganisasi, perubahan pekerjaan dan tanggung jawab karena perubahan mulai nampak dengan jelas dalam bentuk depresi, kemarahan dan perasaan kehilangan dari individu-individu.
  4. Hang  In/Persevere,  pada  tahap  ini  reorganisasi  dan  hubungan  kerja yang baru mulai diberlakukan. Dan individu-individu dalam organisasi akan berusaha mempertahankan kondisi yang lama, sehingga pada tahapan ini sering kali perubahan bisa mengalami kegagalan.
  5. Hope/Readjustment,pada tahap ini dilakukan penyesuaian atau penyelarasan dengan   kondisi organisasi yang baru.   Dan individu- individu dalam organisasi sudah lebih memahami perubahan sehingga pada tahapan ini arah dan tujuan dari perubahan yang hendak dicapai telah mapan.
  6. Rebuilding, pada tahap ini kondisi organisasi yang baru telah terbangun secara permanen.  Pada tahap ini tim yang solid sudah  terbangun  dan kegiatan organisasi sudah benjalan dengan baik.

Faktor Penentu Kesuksesan Manajemen Perubahan (skripsi dan tesis)

Dalam manajemen perubahan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.   Faktor tersebut   terdiri   dari soft factor (motivation, communication dan leadership) yang merupakan faktor–faktor yang tidak terukur dan hard factor (duration, integrity, commitment dan effort) yang merupakan faktor-faktor yang terukur (Sirkin et al., 2005).   Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sirkin dan kawan-kawan pada 225 perusahaan, mereka  menemukan  bahwa  pada  setiap  inisiatif  perubahan  kedua  faktor tersebut   akan menentukan hasil akhir dari perubahan (keberhasilan atau kegagalan). Oleh karena itu faktor-faktor inilah yang harus menjadi perhatian untuk menentukan keberhasilan dari manajemen perubahan.

Definisi Manajemen Perubahan (skripsi dan tesis)

Manajemen perubahan adalah sebuah pendekatan terstruktur yang digunakan  untuk  membantu    baik  individu,  tim  maupun  organisasi  untuk transisi dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik (Coffman and Lutes, 2007).   Dalam literatur yang lain manajemen perubahan didefinisikan sebagai transformasi organisasi dengan maksud agar selaras dengan eksekusi strategi  perusahaan  yang  sudah  dipilih.  Manajemen  perubahan  merupakan manajemen  manusia  dalam  proyek  perubahan  berskala  besar  (Marchewka, 2003).  Dari definisi diatas dapat kita lihat bahwa kesiapan dari organisasi dan individu-individu dalam organisasi menghadapi perubahan menjadi faktor yang menentukan apakah perubahan berhasil atau tidak.

Pendekatan dalam membuat Perceptual Map (skripsi dan tesis)

Berdasarkan pendekatannya, MDS dibedakan atas:

  1. Pendekatan turunan

Pendekatan yang mengumpulkan data persepsi dengan pendekatan berbasis

pada atribut.

Keuntungannya:

-Untuk mengidentifikasi atau mengenali responden dengan persepsi yang

homogen.

-Responden dikelompokkan berdasarkan penilaian atribut.

-Memudahkan pembuatan nama pada dimensi.

Kelemahannya:

-Peneliti harus mengidentifikasi semua atribut yang penting

-Peta spasial yang diperoleh tergantung pada atribut yang dikenali.

  1. Pendekatan Langsung

Pendekatan yang mengumpulkan data persepsi dengan pendekatan berbasis

pada non atribut.

Keuntungannya:

-Peneliti tidak harus mengenali/mengidentifikasi suatu set atribut yang

penting.

-Responden membuat pertimbangan kemiripan dengan kriterianya sendiri,

seperti dalam situasi normal.

Kelemahannya:

-Kriteria tersebut sangat dipengaruhi oleh merek atau stimulus yang sedang

dievaluasi.

-Sulit dalam pemberian nama pada dimensi peta spasial.

Pendekatan langsung lebih sering dipergunakan daripada pendekatan berbasis atribut. Namun demikian, mungkin lebih baik menggunakan keduanya sebagai suatau komplemen (Supranto,2004)

Berdasarkan skala pengukuran dari data kemiripan, MDS dibedakan atas:

  1. MDS berskala metrik

MDS metrik mengasumsikan bahwa data adalah kuantitatif (interval dan ratio).

  1. MDS berskala nonmetrik

MDS nonmetrik mengasumsikan bahwa data adalah kualitatif (nominal dan ordinal).

Prosedur penskalaan multidimensional scaling mengasumsikan bahwa input data ordinal akan tetapi menghasilkan data metrik. Jarak dalam peta spasial yang dihasilkan diasumsikan sebagai skala interval (metrik). Prosedur ini menemukan dalam suatu dimensionality tertentu, bahwa suatu peta spasial yang rank order-nya berasal dari jarak antara merek atau stimulus yang diperkirakan akan mempertahankan atau menghasilkan kembali input urutan peringkat atau input rank order. Sebaliknya, metode penskalaan mutidimensional metrik mengasumsikan bahwa input data berupa metrik. Oleh karena output atau hasil juga metrik, suatu hubungan yang kuat antara data input dan output dipertahankan dan mutu metrik dari input data juga dipertahankan. Seperti diketahui data metrik biasa berupa skala interval atau rasio. Metode metrik dan non-metrik memberikan hasil yang sama (Supranto, 2004). Menurut Malhotra (2010:354), prosedur MDS dengan menggunakan data metrik maupun non metrik akan memberikan hasil yang sama.

Pengertian Konsep MDS (skripsi dan tesis)

MDS atau penetapan skala multidimensi merupakan sebuah kelas prosedur untuk merepresentasikan persepsi dan preferensi responden secara spasial dengan menggunakan sebuah tampilan visual. MDS juga dikenal sebagai pemetaan persepsi, yaitu berhubungan dengan pembuatan map untuk menggambarkan posisi sebuah obyek dengan obyek lainnya berdasarkan kemiripan obyek–obyek tersebut. MDS dapat juga diaplikasikan ke dalam rating subyektif dalam perbedaan (dissimilarity) antara obyek atau konsep. Lebih lanjut teknik ini dapat mengolah data yang berbeda dari berbagai sumber yang berasal dari responden. Teknik MDS dapat digunakan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi yang menggambarkan persepsi konsumen (Malhotra, 2004).

Analisis multidimensional scaling (MDS) adalah suatu kelas prosedur untuk menyajikan persepsi dan preferensi pelanggan secara spasial dengan menggunakan tayangan yang biasa dilihat. Analisis penskalaan multidimensional scaling dipergunakan di dalam pemasaran untuk mengenali (mengidentifikasi) hal-hal berikut(Supranto,2004):

  1. Banyaknya dimensi dan sifat/cirinya yang dipergunakan untuk mempersepsikan merek yang berbeda di pasar.
  2. Penempatan (positioning) merek yang diteliti dalam dimensi ini.
  3. Penempatan merek ideal dari pelanggan dalam dimensi ini.

Informasi sebagai hasil analisis penskalaan MDS telah dipergunakan untuk berbagai aplikasi pemasaran, antara lain sebagai berikut:

  1. Ukuran citra (image measurement).

Membandingkan persepsi pelanggan dan bukan pelanggan dari perusahaan dengan persepsi perusahaan sendiri.

  1. Segmentasi pasar (market segmentation).
  2. Pengembangan produk baru (new product development). Melihat adanya celah (gap) dalam peta spasial yang menunjukkan adanya peluang untuk penempatan produk baru.
  3. Menilai keefektifan iklan (assesing advertising effectiveness).

Peta spasial digunakan untuk menentukan apakah iklan/advertensi telah berhasil di dalam mencapai penempatan merek yang diinginkan.

  1. Analisis harga (pricing analysis).

Peta spasial dikembangkan dengan dan tanpa informasi harga dapat dibandingkan untuk menentukan dampak yang ditimbulkan harga.

  1. Keputusan saluran (channel decisions).

Pertimbangan pada kecocokan dari merek toko dengan eceran yang berbeda dapat mengarah ke peta spasial yang berguna untuk keputusan saluran.

  1. Pembentukan skala sikap (attitude scale construction).

Teknik MDS dapat dipergunakan untuk mengembangkan dimensi yang cocok dan pengaturan ruang sikap.

Kesalahan Positioning (skripsi dan tesis)

Kotler (2007) menyebutkan empat macam kesalahan yang bisa terjadi dalam positionng, yaitu:

  1. Under Positioning

Produk mengalami under positioning kalau tidak dirasakan oleh konsumen, dimana produk yang ditawarkan tidak memiliki posisi yangjelas sehingga dianggap sama saja dengan kerumunan produk sejenis launnya di pasar. Berbagaijenis jamu, sabun mandi, majalah/surat kabar, radio bahkan stasiun televisi memiliki persoalan ini. Masalahnya konsumen tidak bisa membedakan mereka dengan merek-merek lainnya.

  1. Over Positioning

Adakalanya marketer terlalu sempit memposisikan produknya sehingga mengurangi minat konsumen yangmasuk dalam segmen pasarnya.

  1. Confused Positioning

Konsumen bisa mengalami keragu-raguan karena marketer menekankan terlalu banyak atribut. Contohnya produk jamu yang menawarkan kesembuhan berbagai macam penyakit sekaligus seperti sakit kepala, menurunkan darah tinggi, menakkian darah rendah dan sebagainya. Namun jika dibandingakn dengan Paramex, terlihat bahwa Paramex hanya mengklaim terhadap suatu atribut saja (sakit kepala)

  1. Doubtful Positioning

Positioning ini diragukan kebenarannya apabila tidak didukung dengan bukti yang memadai. Konsumen tidak percaya karena selain tidak didukung dengan bukti-bukti memadai, konsumen mungkin juga memiliki pengalaman tertentu terhadap merek tersebut atau marketing mix yang diterapkan tidak konsisten dengan keberadaan produk.

Langkah-Langkah Positioning (skripsi dan tesis)

Langkah-langkah positioning menurut Kotler dan Armstong (2008) sebagai berikut :

  1. Mendefinisikan keunggulan kompetitif

Para konsumen biasanya memilih produk dan jasa yang memebrikan nilai tersbesar, dimana sejauh perusahaan dapat menentukan posisinya sendiri sebagai yang memberikan nilai superior kepada pasar sasaran yang terpilih – entah dengan menawarkan harga yang lebih rendah daripada pesaing ataukah dengan memberikan manfaat lebih esar untuk memberikanharga yang tinggi – maka perusahaan tersebut memperoleh keunggulan kompetitif.

Penentuan posisi berawal dengan mengadakan perbedaan (diferensiasi) atas tawaran pemasaran perusahaan sehingga akan memberikan niali lebih besar daripada tawaran pesaing. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan :

  1. Diferensiasi Produk

Pembedaan produk utam adalah keistimewaan, kinerja, kesesuaianmdaya tahan, keandalan, mudah diperbaiki, gaya dan rancangan.

a). Keistimewaan atau ciri khas (features)

Ciri khs atau keistimewaan adalah karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produk. Titik awal dari keistimewaan adalah versi dasar atau kerangka produk, dimana perusahaan dapat menawarkan keistimewaan pilihan, sehingga setiap keistimewaan dapat dijadikan daya tarik tambahan bagi para pembeli. Perusahaan dapat mengidentifikasi danmemilih ciri baru yang pantas dengn cara survei terhadap pembeli produk tersebut.

b). Kinerja (Performance Quality)

Kinerja merupakan tingkat operasi sifat suatu produk, dimana sebagian besar produk awalnya ditetapkan pada salah satu dari empat tingkat kinerja : rendah, rata-rata, tinggi dan superior. Kualitas kinerja mengacu pada tngkat dimana karakteristik dasar produk tersebut beroperasi.

Suatu perusahaan harus memutuskan bagaimana mengelola kualitas kinerja seiring waktu, dimana terdapat tiga strategi, yaitu :

1). Perusahaan terus meningkatkan produk, seiring dngan menghasilkan laba dan pangsa pasar tertinggi.

2). Mempertahankan kualitas produk pada tingkat tertentu.

3). Mengurangi kualitas produk seiring waktu.

c). Kesesuaian (Confromance Quality)

Kesesuaian adalah mengukur sejauh mana sifat rancangan dan operasi produk mendekati target sasaran. Kualitas kesesuaian adalah tingkat dimana semua unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi sasaran yang dijanjikan.

d). Daya Tahan (Durability)

Daya tahan adalah suatu ukuran usia operasi produk yang diharapkan dalam kondisi normal. Pembelibiasanya akan membayar lebih produk yang memiliki daya tahan tinggi.

e). Keandalan (Reability)

Keandalan merupakan ukuran kemungkinan suatu produk tidak rusak atau gagal dalam suatu periode tertentu.

f). Mudah diperbaiki (Repairability)

Mudah diperbaiki adalah suatu ukemudahan memperbaiki suatu produk yang rusak atau gagal.

g). Gaya (Style)

Gaya menggambarkan penampilan dan perasaan produk itu bagi pembeli. Gaya juga memiliki keunggulan menciptakan perbedaan produk yang sukar untuk ditiru. Dalam diferensiasi gaya, harus disertakan kemasan sebagai senjata, karena kemsan memberikankesan pertama produk pada pembeli dan mampu menarik atau menolak pembeli.

h). Rancangan (Design)

Dengan semakin ketatnya persaingan, rancangan akan menjadi salah satu cara yang paling ampuh untuk mendiferensiasikan dan meposisikan produk dan jasa perusahaan. Rancangan adalah totalitas dari keistimewaan yang mempengaruhi cra penampilan dan fungsi suatu produk dalam hal kebutuhan pelanggan.

  1. Diferensiasi Jasa/Pelayanan

Pembedaan pelayanan utama adalah :

  1. Kemudahan Pemesanan (Ordering Ease)

Kemudahan pemesanan mengacu pada seberapa mudah pelanggan dapat melakukan pemesanan pada perusahaan

  1. Pengiriman (Delivery)

Pengiriman mengacu pada seberapa baik produk dan jasa diserahkan kepada pelanggn. Hal ini mencakup kecepatan, ketepatam dan perhatian selama proses pengiriman.

  1. Pemasangan (Installation)

Pemasangan mengacu ada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat suatu produk beroperasi pada lokasi yang direncanakan

  1. Pelatihan Pelanggan (Customer Training)

Pelatihan pelanggan mengacu pada pelatihan pada pegawai untuk menggunakan peralatan penjualan secara tepat dan efisien.

  1. Konsultasi Pelanggan (Customer Consulting)

Konsultasi pelanggan mengacu pada pelayanan data, sistem informasi dan saran yang diberikan penjual kepada pembeli secara gratis atau dengan membayar

  1. Pemeliharaan dan Perbaikan (Maintenance and Repair)

Pemeliharaan dan perbaikan merupakan program pelayanan perusahaan untuk membantu pelanggan menjaga produk yang dibeli dalam kondisi kerja yang baik.

  1. Pelayanan Lain-Lain

Cara lain untuk menambah nilai dengan mendiferensiasikan pelayanan pelanggan seperti menawarkan garansi, kontrak pemeliharaan yang baik atau memberi penghargaan kepada pelanggan yang setia.

  1. Diferensiasi Personil

Perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetiti yang kuat dengan mempekerjakan dan melatih orang-orang yang lebih baik dairpada pesaing. Personil yang terlatih dengan baik menunjukkan enam karakteristik, yaitu

  1. Kemampuan : para pegawai memilki keahlian pengetahuan yang diperlukan
  2. Kesopanan : pada pegawai ramah, hormat dan penuh perhatian
  3. Kredibilitas : pegawawai dapat dipercaya
  4. Dapat diandalkan : oara pegawai memberilan pelayanan secara konsisten dan akurat
  5. Cepat tanggap : para pegawai cept menanggapi permintaan dan permasalahan konsumen.
  6. Komunikasi : pada pegawai berusaha memahami pelanggan dan berkomunikasi dengan jelas.

  1. Diferensiasi Citra

Untuk menyampaikan citra yangmelekat atau identitas produk perusahaan, maka harus dilakukan tiga hal dalam suatu produk. Pertama, menyampaikan satu pesan tunggal yang memantakan karakter produk dan usulan nilai. Kedua, menyamparikan pesan dengan cara berbeda sehingga tidak dikelirukan dengan pesan serupa dari para pesaing. Ketiga, mengirim kekuatan emosional sehingga membangkitkan hati maupun pikiran pembeli. Pembentukan citra dapat dilakukan dengan cara penggunaan logo perusahaan, iklan, lokasi perusahaan serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

  1. Memilih Keunggulan Kompetitif Yang Tepat

b.1. Berapa banyak perbedaan yang dipromosikan ?

Terdapat 7 penentuan posisi yang menurut Philip Kotler (2007) yaitu :

  1. a) Penentuan posisi menurut Atribut

Sebagai contoh : Disneyland mengiklankan diri sebagai taman hiburan terbesar di dunia

  1. b) Penentuan posisi menurut Manfaat

Sebagai contoh : Knots Berry Farm dapat mempromosikan diri sebagaitaman hiburan untuk orang-orang yangmencari pengalaman fantasi, seperti hidup di jaman keemasan koboi old west

  1. c) Penentuan posisi menurut Penggunaan

Sebagai contok : Japanese Deer Park mempromosian diri untuk wisatawan yanghanya dapat menghabiskan waktu satu jam dan ingin memperoleh hiburan singkat

  1. d) Penentuan posisi menurut Pemakai

Sebagai contoh : Magic Mountain mengiklankan diri sebagai taman hiburan untuk pencari tantangan

  1. e) Penentuan posisi menurut Pesaing

Sebagai contoh : Lion Country Safari mengiklankan diri sebagai yang memiliki lebih banyak macam binatang daripada Japanese Deer Park.

  1. f) Penentuan posisi menurut kategori produk

Sebagai contoh : Marineland of the Pacific mempromosikkan diri bukan sebagai taman rekreasi tetapi sebagai lembaga pendidikan.

  1. g) Penentuan posusu menurut Kualitas/Harga

Sevagai contoh : Bursch Gardens mempromosikan diri sebagai nilai terbaik untuk harga (dibandingakan penentuan posisi seperti kualitas tinggi/harga tingga atau harga termurah).

b.2. Mengkomunikasikan Posisi yang Dipilih

Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan dan menyampaikan posisi yang diinginkan pelanggan melalui bauran pemasaran yang efektif (Kotler dan Armstrong, 2008) yaitu :

  1. a) Produk (Product)

Produk adalah unsut terpentng dalam bauran pemasaran, dimana produk merupakan sarana untuk memberikan jasa. Bauran produk mencakup keputusanmerek, kemasan, desain, keistimewaan serta pelayanan yang diberikan.

Menurut Assael (2002) produk dibagi menjadi karakteristik fisik (tangible object) dan karakteristik performance (intangible arttributes). Menurutnya kebanyakan orangmelihat suatu produk dari segi karakteristik fisik, padahal seringkali kita menganggap dan mengidentifikasikan suatu produk dengan karakteristik performance-nya.

  1. b) Harga (Price)

Harga aalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan atau dibayar konsumen untuk mendapatkan produk, dimana tingkat harga sangat mempengaruhi keberhasilan pemasaran suatu produk. harga harus konsusten dengan kualitas yang dirasakan konsumen.

Strategi penentuan harga akan mempengaruhi tingkat penjualan dan keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan. Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Selain menetapkan harga dasar, strategi harga juga mempertimbangkan potongan harga, jangka waktu pembayaran dan syarat pembayaran.

  1. c) Distribusi (Place/Distribution)

Distribusi yang dimaksudkan untuk menciptakan berbagai kegiatan perusahaan agar produknya terjangkau dan tersedia bagi pasar sasarannya. Perusahaan membutuhkan saluran distribusi untuk menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Terdapat beberapa variabel penting yangharus diperhatikan dalam penetapan strategi distribusi, yaitu cakupan pasar, jenis distribusi dan alat transportasi yang digunakan.

  1. d) Promosi (Promotion)

Promosi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan produk dan menganjurkan pelanggan untuk membeli produknya. Promosi terdiri dati empat rangakian yaitu ikaln, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan penjualan perorangan. Komunikasi yang efektif tidaklah mudah, pemasar dituntuk agar memahami unsur-unsru yang dapat mempengaruhi pikiran konsumen.

Promosi terdiri dari 4 kompenen yang disebut bauran promosi. Definisi bauran promosi adalah kombinasi dari strategi komunikasi yang digunakan perusahaan untuk menyalurkan manfaat dari merek suatu produk pada pelanggan dan mempengaruhi mereka hingga membeli.

Empa komponen itu terdiri dari: iklan, promosi penjualan, penjualan perorangan (pemasarana langsung) dan publikasi. Kunci sukses dari bauran promosi ini adalah komunikasi, jadi perusahaan harus mempekerjakan, melatih, dan memotivasi wiraniaganya untuk mempersiapkan program komunikasi dan promosi yang efektif.

4-P menunjukkan pandangan penjual tentang kiat pemasaran yang tersedia untuk mempengaruhi pembeli. Dari sudut pandang pembeli, setiap kiat pemasaran dirancang untuk memberikanmanfaat bagi pelanggan.

Jadi perusahaan dikategorikan unggul apabila memenuhi kebutuhan pelanggan secara ekonomis, mudah didapat dan dengan komunikasi yang efektif.

Pengertian Positioning (skripsi dan tesis)

Dengan melakukan segmentasi dan menentukan target pasar dengan baik, maka produsen akan mendapatkanpengertian yang menyeluruh tentang kebutuhan, sikap dan perlaku konsume. Bila sudah dapat memahami apa yang diinginkan oleh konsumen, maka produsen dapat menyelaraskan dengankemampuannya sendiri dan menetapkan posisi produknya di pasar.

Menurut Reis dan Trout dalam buku Renald Kasali (2007) mengatatkan bahwa:

“Positioning is not what you do to a product. It is what you do to the mind of prospect.”

Positioning bukanlah apa yang Anda lakukan terhadap produk. Ini adalah apa yang Anda lakukan terhadap pemikiran calon pelanggan.”

Positioning bukanlah strategi produk, tetapi strategi komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana konsumen menempatkan produk perusakaan dalam benaknya, dalam otaknya, dalam khayalannya, sehingga calon konsumen memiliki penilaian tertentu dan mengidetifikasi dirinya dengan porduk itu.

Philip Kotler (2007) mendefinisikan positioning sebagai berikut:

“Positioning is the act of deisgning the company’s offering and image to occupy a distictive place in the target market’s mind.”

Positioning adalah tindakan merancanh tawaran dan kesan perusahaan sehingga menempati suatu tempat yang berari dan jelas dalam benak target pasar.

Positioning justru dilakukan karena adanya pesaingan, baik dalam kategori produk sejenis, maupun antar produk kategori Dalam hal ini Hiebing & Cooper (2007) melengkapi Kotler, mendefinisikan positioning sebagai berikut:

“Positioning established the desired perception of your product within the target market relative to the competition.”

Positioning membangun presepsi produk anda di dalam pasaar sasaran reltaif terhadap pesaingan.”

Sedangkan deginisi positioning menurut Kasali (2007) sebagai berikut: “Positioning adalah strategi kominikasi untuk memasuki jendela otak konsumen, agar produk/merek/nama anda mengandung arti tertentu yangd alam beberapa segi mencerminkan keunggulan terhadap produk/merek/nama lain dalam bentuk hubungan asosiatif.”

Menurut Cheverton (2004), ada lima kesalahan dalam menentukan posisi pasar, yaitu :

  1. Positioning yang terlalu rendah: Jika tidak memiliki sesuatu yang khusus, maka akan sulit untuk mengambil tempat di dalam pikiran konsumen, tidak memberikan alasan untuk membeli, bahkan tidak peduli.
  2. Positioning yang terlalu tinggi :bersikap terlalu spesifik
  3. Positioning yang membingungkan : saat mencoba untuk melakukan banyak hal sekaligus maka akan muncuk kontradiksi dan konflik
  4. Positioning yang tidak relevan : saling tidak berhubungan satu dengan yang lainnya.
  5. Positioning yang meragukan : membuat pernyataan yang tidak dapat dipercaya dan hanya mereka ang sangat mudah tertipu yang akan menjadi konsumen Anda.

Menurut Kasali (2007), ada berbagai strategi positioning yang dapat diimplementasikan, antara lain :

  1. Positioning berdasarkan perbedaan produk

Perusahaan dapat menunjukkan kepada pasarnya dimana letak perbedaan produknya terhadap pesaing (unique product feature)

  1. Positioning berdasarkan manfaat produk

Manfaat produk dapat pula ditonjolkan sebagai positioning sepanjang dianggap penting oleh konsumen.

  1. Positioning berdasarkan pemakaian

Memposisikan produk sebagai yang terbaik dari segi pemakaian produk

  1. Positioning berdasarkan kategori produk

Positioning ini biasanya dlakukan oleh produk-produk baru yang muncul dalam suatu kategori produk.

  1. Positioning kepada pesaing

Memposisikan produk denganmembandingan diri sebagai yang terbaik dari pesaing yang disebutkan namanya ataupun tersirat

  1. Positioning melalui imajinasi

Memposisikan produk dengan menggunakan imajinasi-imajinasi seperti tempat, orang, benda dan sebagainya.

  1. Positioning berdasarkan masalah

Positioning yang digunakan untuk produk atau jasa baru yang belum begitu dikenal. Produk baru biasanya diciptakan untuk memberi solusi terhadap masalah yang dirasakan konsumennya.

Targeting Pasar (skripsi dan tesis)

Setelah melakukan segementasi pasaran dan memisahkan konsumen dalam kelompok yang lebih kecil, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh produsen adalah mengevaluasi setiap segmen pasar yang telah terbentuk dan memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang hendak dimasuki atau diprioritaskan.

Targeting adalah menentukan target pasar (pasar sasaan) yang merupakan tahap selanjutnya dari analisa segmentasi. Produk dari targeting adalah target market (pasar sasaran), yaitu beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus dari kegiatan-kegiatan pemasarnya.

Definisi targeting menurut Kotler dan Armstong (2008) adalah :

“Targeting market is a set of buyers sharing common needs or characteristics that the company decides to serve.”

“Target Pasar adalah sekumpulan pembeli yang saling berbagi keinginan atau karakteristik yang mana perusahan harus melayani para pembeli tersebut.

Menurut Keegan (2007), targetng adalah : “Focusing on a marketing effort on a market group that has significant potential to respond.’

Ada lima pola yang bisa digunakan ketika memasuki pasar sasaran, yaitu :

  1. Memusatkan perhatian pada satu segmen tunggal
  2. Mengkhususkan pada beberapa segmen pilihan yang tidak berhubungan.
  3. Memusatkan pada sebuah produk.
  4. Memusatkan pada sebuah segmen pasar
  5. Menjangkau keseluruhan pasar.

Setelah mengevaluasi segmen-segmen yang berbeda, perusahaan dapat mempertimbangkan lima pola pemilihan segmentasi pasar, yaitu: (Kotler, 2007)

  1. Kosentrasi segmen tunggal  

Perusahaan bisa memilih dan menentukan sebuah segmen tunggal. Keuntungan jika perusahaan memilih berkonsentrasi pada pasar tertentu, maka perusahaan bisa mendapatkan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang perilaku konsumen atas produk yang ditawarkan dan reputasi istimewa yang diperoleh perusahaan. Jika perusahaan dapat menguasai kepemimpinan dalam segmen tersebut, perusahaan dapat menghasilkan pengembalian investasi yang tinggi.Sedangkan kelemahannya adalah ketika konsumen mulai meninggalkan produk perusahaan dikarenakan konsumen sudah mulai bosan, atau adanya pesaing yang mendadak memproduksi barang yang sama maka perusahaan akan menghadapi risiko kerugian.

Contohnya: PT Sayap Mas berkonsentrasi pada pasar sabun dan sejenisnya. Perusahaan orang tua berkonsentrsi pada pasar makanan dan minuman berenergi. Volkswagen berkonsentrasi pada pasar mobil kecil dan Porsche pada pasar mobil sport. Saat wanita muda mendadak berhenti membeli pakaian olah raga, hal tersebut menyebabkan penghasilan Bobbie Brooks menurun tajam.

  1. Spesialisasi Selektif  

            Disini perusahaan memilih sejumlah segmen, masing-masing menarik dan cocok secara objektif, berdasarkan tujuan dan sumber daya perusahaan yang berpotensi sebagai penghasil uang. Contoh: Penyiar radio yang ingin menarik pendengar muda dan tua.

  1. Spesialisasi produk  

Dalam hal ini, perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual kebeberapa segmen. Kelebihan strategi spesialisasi produk ini adalah strategi ini mampu membangun reputasi yang kuat dibidang produk tertentu tapi kelemahannya adalah jika produk tersebut digantikan oleh produk yang sejenis yang lebih canggih.

Contohnya adalah: perusahaan kayu yang berkonsentrasi membuat dan menjual hasil produknya seperti meja dan bangku sekolah ke sekolah-sekolah negeri dan swasta. Perusahaan Mikroskop yang menjual mikroskop ke lab, kantor pemerintah, dan ke universitas

  1. Spesialisasi pasar  

Perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Kelebihan dari strategi ini adalah perusahaan mendapatkan reputasi yang kuat dengan mengkhususkan diri dalam melayani kelompok pelanggan dan menjadi saluran pemasaran bagi semua produk yang digunakan oleh kelompok pelanggan ini. Resiko yang tidak menguntungkan adalah bahwa kelompok pelanggan itu mungkin harus memotong anggaran mereka dan mengurangi pembelian.

Sebagai contoh: perusahaan yang menjual bermacam-macam produk ke laboratorium universitas yang terdiri dari mikroskop, osiloskop, pembakar Bunsen, dan labi kimia.

  1. Cakupan seluruh pasar  

Perusahaan berusaha melayani seluruh pelanggan dengan menyediakan semua produk yang dibutuhkan pelanggan. Biasanya perusahaan yang cukup besar yang bisa dan mampu melayani semua kebutuhan dan melayani strategi cakupan seluruh pasar. Perusahaan besar dapat mencakup seluruh pasar dengan dua cara umum, yaitu melalui pemasaran yang tidak  terdiferensiasi atau melalui pemasaran yang terdiferensiasi.

Dalam pemasaran yang tidak terdiferensiasi, perusahaan mengabaikan perbedaan segmen pasar dan meraih seluruh pasar dengan satu tawaran pasar. Ia memusatkan perhatian pada kebutuhan pembeli yang bersifat dasar dan bukannya pada perbedaan diantara pembeli. Ia merancang suatu produk atau suatu program pemasaran yang akan menarik jumlah pembeli terbesar. Ia menggantungkan diri kepada distribusi dan pengiklanan masal. Ia berusaha memberikan citra produk yang superior ke dalam benak orang-orang. Ia bertujuan memberikan produk dengan citra yang hebat dalam pikiran orang-orang.

Sedangkan dalam pemasaran yang terdiferensiasi,perusahaan beroperasi di berbagai segmen pasar dan merancang program yang berbeda bagi masing-masing segmen. Pemasaran yang terdiferinsiasi biasanya menciptakan lebih banyak penjualan total dari pada pemasaran yang tidak terdiferensiasi. Namun ia juga meningkatkan biaya unyuk berbisnis. Diantara biaya-biaya tersebut antara lain adalah biaya modifikasi produk,biaya manufaktur, dan biaya administrasi.

Beberapa kriteria dalam memilih pasar sasaran yang optimal :

  1. Responsif terhadap produk

Pasar sasaran yang dipilih harus responsif terhadap produk atau jasa dan program-program pemasaran yang dikembangkan oleh perusahaan. Apabila pasar tidak merespon seperti yang diinginkan atau pasar sasaran tidak begitu jelas, produsen/perusahaan akan dihadapkan pada resiko kegagalan yang besar.

  1. Potensi penjualan yang cukup luas

Besarnya pasar sasaran yang harus memadai untuk berkembang. Bukan hanya ditentukan oleh jumlah populasi. tetapi juga oleh daya beli dan keinginan pasar untuk memiliki produk tersebut.Daya beli berkaitan erat dengan persoalan ekonomi makro dan potensi suatu daerah (misalnya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia), sedangkan keinginan membeli harus dapat diciptakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesiapan masyarakat, kelayakan produk tersebut, kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kepuasan konsumen dan masalah etika.

  1. Pertumbuhan pasar

Pasar harus memungkinkan untuk tumbuh, wlaupun secara perlahan-lahan sampai akhirnya berkembang dengan pesat dan mencapai titik dewasa. Apabila pertumbuhan menjadi lambat, mungkin produk yang d iat tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar sasaran, bisa jadi harganya terlalu mahal, pasar tidak membutuhkannya, pasar telah dikuasai oleh pesaing yang memiliki konsumen yang setia, atau bahkan produk yang dilucurkan tidak dikenal pasar.

  1. Jangkauan komunikasi yang luas dan tepat

Mengkomunikasikan produk mempunyai peran sangat penting dalam memasarkan produk. Perusahaan harus menentukan media yang tepat untuk mengomunikasikan produknya. Adakalanya marketer gagal menjangkau pasar karena tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang karakter-karakter media yang ada. Biasanya pemilihan media diserahkan sepenuhya pada pihak ketiga aitu bro iklan. Tetapi tidak semua biro iklan memiliki pengetahuan tentang media planning yang baik, sehigga marketer sendiri harus kreatif dan mengetahui bagaimana cara menjangkau pasar sasaran dengan optimal.

Jenis-jenis pasar sasaran yang ada yaitu :

  1. Pasar Sasaran Jangka Pendek dan Masa Depan

Yang dimaksud dengan pasar sasaran jangka pendek adalah pasar yang sedang dijalankan saat ini dan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat (satu tahun). Sedangkan pasar sasaran masa depan adalah pasar sasaran yang direncanakan untuk tiga sampai lima tahun mendatang.

  1. Pasar Premier dan Pasar Sekunder

Yang dimaksud dengan pasar premier adalah sasaran utama dari suatu produk. Umumnya pasar premier adalah pemakai fanatik, yang jumlahnya tidak banyak, tapi mereka terus memakai produk atau jasa tersebut. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar yang terdiri dari pelanggan-pelanggan yang sering dianggap tidak penting karena hanya memakai produk atau jasa tersebut sekali saja.

Setelah menganalsis pasar yang potensial, perusahaan harus memilih salah satu dari strategi targeting berikut ini (Walker, Boydm Mullins, arrence, 2003):

  1. Niche – Market Strategy

Perusahaan hanya melayani pelanggan di satu segmen saja. dengan memberikan suatu niali tambah dalam produknya. Biasanya strategi ini untuk menghindari berhadapan langsung dengan perusahaan besar yang menguasai pasar.

  1. Mass – Market Strategy

Suatu perusahaan dapat menerapkan strategi ini dalam dua cara. Cara perhatma, suatu perusahaan menganggapp seuma pasar homogen, sehingga perusahaan tersebut menciptakan suatu produk yang sama untuk semua pasar. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mendapatkan skala ekonomis dalam produksi dan penghematan biaya operasional. Cara kedua adalah perusahaan mendesain beberapa produk dan memasarkannya untuk segmen pasar yang berbeda-beda. Hal ini sering pula disebut dengan diferensiasi produk.

  1. Growth – Market Strategy

Strategi ini mengharuskan perusahaan untuk berkonsentrasi pada suatu segmen psar yang sedang tumbuh saja. walaupun segmen tersebut kecil.

Kriteria Segmen Efektif (skripsi dan tesis)

Segmentasi yang dilakukan harus memenuhi 5 kriteria utama agar dapat bermanfaat (Kotler dan Keller, 2007), antara lain:

  1. Dapat terukur (measurable). Ukuran, kekuatan beli dan karakteristik dari segmentasi harus bisa diukur.
  2. Cukup penting (substatial). Segmen harus cukup besar dan memberikan keuntungan yang baik untuk dilayani.
  3. Dapat dijangkau (accesible), segmen harus bisa dijangkau secara efektif.
  4. Dapat terbedakan (differentiable), segmen secara konsep bisa terbedakan dan memberikan respon yang berbeda terhadap program dan elemen pemasaran yang berbeda.
  5. Dapat dikerjakan (actionable), program yang efektif bisa diformulaskikan untuk menarik dan melayani segmen yang dituju.

Teknik-teknik Segmentasi Pasar (skripsi dan tesis)

Ada 2 konsep segmentassi yaitu konsep pendekatan apriori dan pendekatan post-hoc (Kasali, 2007). Pada pendekatan Apriori, segmen ditentukan diawal sebelum dilakukan survei, bahkan sebelum barang dijual atau data pembeli yang sebenarnya dikumpulkan. Sedangkan post-hoc adalah pendekatan yang berorientasi pada suatu jangkauan tertentu.

Secara garis besar ada dua metode yang lazim dipakai dalam riset-riset segmentasi post-hoc dewasa ini, yaitu metode dependensi dan metode interdependensi. Dalam metode dependensi, segmen-segmen dihasilkan karena ada hubungan antara variabel terikat dengan sejumlah variabel bebas. Variabel terikat ini haruslah sesuatu yang mencerminkan tindakan konsumen yang penting bagi kegiatan usaha. Dan dalam hal ini peneliti harus percaya ada variabel-variabel lain yang mendorong konsumen melakukan tindakan-tindakan itu. Variabel-variabel itu adalah variabel bebasm seperti usia, gender, pendidikan, pemkaian dan sebagainya.

Pada metode interdepensi, segmentasi hanya dibentuk oleh variabel-variabel bebas. Dalam metode ini, variabel-variabel bebas tidak dikaitkan dengan variabel terikat yang harus dijelaskan atau diprediksi. Objektifnya adalah menemukan kelompok-kelompok konumen yang memiliki kesamaan respon terhadap variabel-variabel bebas tertentu. Contoh dari metode ini adalah analisis cluster.

Dasar-dasar Segmentasi Pasar (skripsi dan tesis)

Untuk mensegmentasi pasar konsumen,d apat digunakan variabel-variabel yang berbeda. Ada beberapa pendapat mengenai dasat untuk membentuk suatu segmen, namun secara umum hampir sama. Variabel segmentasi utama yang dijabarkan oleh Kotler dan Keller (2007) seperti berikut ini :

  1. Segmentasi Geografi (Where), merupakan segmentasi yang membagi pasar menjadi unit-unit geografi yang berbeda-beda, seperti : negara bagian, pulau, propinsi, kota, kecamatan atau RT.
  2. Segmentasi Demografi (Who), merupakan segmentasi yang terdiri dari pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok dengan dasar variabel-variabel demografi, seperti: usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendidikan, profesi, penghasilan, agama dan kewarganegaraan.
  3. Segmentasi Psikografis (Why), merupakan segmentasi dimana konsumen dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup dan atau kepribadian.
  4. Segmentasi Perilaku (How), dalam mensegmentasi perilaku konsumen dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk.

Sementara Assael (2004) berpendapat bahwa ada 3 dasar untuk analisis segmentasi pasar yaitu

  1. Manfaat (benefits), bertujuan untuk membuat pengembangan produk baru dan memposisikan produk eksisting dengan kriteria nutrisi, kesehatan, ekonomi, rasa yang enak, kinerja produk dan prestis.
  2. Perilaku (behaviour), bertujuan untuk membuat strategi pemasaran dengan kriteria penggunaan merk, penggunakan kategori produk dan tingkat penggunaan.
  3. Elastisitas respons, dengan tujuan untuk menyasar upaya pemasaran dan kriterianya elastisitas harga, elastisitas kesepakatan dan elastisitas periklanan.

Segmentasi Pasar (skripsi dan tesis)

Segmentasi pasar menurut Cravens dan Piercy (2006) merupakan proses yang menempatkan pembeli pada suatu pasar produk ke dalam sub kelompokk sehingga anggota dari setiap segmen menunjukkan respon yang samaatau mirip terhadap strategi pemosisian tertentu. Kesamaan pembeli ini diindikasikan oleh jumlah dan frekuensi pembelian, loyalitas tehadap suatu merek,bagaimana produk digunakan dan beberapa ukuran lainnya.

McDonald dan Dunbar (2004) mendefinisikan segmentasi sebagai proses membagi konsumen menjadi kelompok yang berbeda atau segmen, dimana konsumen yang mempunyai karakteristik yang sama mempunyai kebutuhan yang sama. Dengan melakuan ini, setiap orang bisa ditargetkan dan dijangkau dengan bauran pemasaran yang berbeda.

Menurut Walker, Boyd, Mullins dan Larranche (2003) dalam bukunya “Marketing Strategy – A Decision Focused Approach” :

“Market segmentation is the process by which a market devided into distinct subsets of customers with similar needs and characteristics that lead them to respond in similar ways to particular product offering an marketing program.”

“Segmentasi pasar adalah proses mengkotak-kotakkan konsumen yang memiliki kesamaan kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam melihat suatu penawaran produk tertentu dan program pemasaran.”

Segmentasi saat ini menjadi semakin penditng di dalam perkembangan suatu strategi pemasaran, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

  1. a)Pertumbuhan populasi yang semakin lambat dan banyaknya produk yang sudah mature. Situasi ini menyebabkan kompetisis yang semakin ketat diantara perusahaan-perusahaan untuk mencari laba/keuntungan melalui peningkatan pangsa pasar ataupun perluasan merk.
  2. b)Berubahnya status sosial dan ekonomu dari masyarakat sebagai akibat dari peningkatan tarag hidup, tingkat pendidikan yang lebih baik, dan perubahan gaya hidup.

Menurut Kasali (2007), segmentasi pasar juga memberikn beberapa keuntungan sebagai berikut :

  1. Organisasai dapat mengembangkan produk atau jasa baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar
  2. Segmentasi pasar membantu organisasi untuk mendesain program pemasaran yang lebih efektif untuk menjangkau konsumen yang homogen.
  3. Segmentasi pasar juga membantu untuk melakukan alokasi dari sumber-sumber pengkasilan pemasaran.
  4. Organisasi dapat menemukan peluang pasar yang baru
  5. Menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien.

Dodd dan Bigotte dalam Thomasn dan Pickering (2003) menunjukkan bahwa mensegmentasi pasar bisa menghasilkan efisiensi, diantaranya : biaya bisa menurun, sementara efektifitas dengan periklanan dan promosi bisa meningkat.

Strategi Pemasaran (skripsi dan tesis)

Menurut Kotler (2007) juga memberikan definisi strategi pemasaran sebagai berikut: “ marketing strategy defines the board principles by which the business unit expect to achieve its marketing objectives in a target market. Its consist of basic decisions on total marketing expenditure, marketing mix and marketing llocation.”

Ahli ekonomi Indonesia, Assauri (2009) mengatakan: “ Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasasran dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan danacuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan yang selalu berubah.

Dengan pengertian diaas, penentuan strategi pemasaran harus didasarkan atas analisa keunggulan (strenght) dan kelemahan (weakness) perusahaan, selain analisa kesempatan (opportunity) dan ancaman (threats) yang dihadapi perusahaan di lingkungannya. Dengan demikian strategi pemasaran yang tepat dan cepat, tujuan perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan dan memperluas daerah pemasarannya akan dapat dicapai.

Manajemen Pemasaran (skripsi dan tesis)

Manajemen pemasaran merupakan usaha sadar untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dalam pasar yang dituju. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, perlu didasari filosofi yang matang untuk pemasaran yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Terdapat beberapa pengertian mengenai pemasaran yang dikemukakan oleh pakar pemasaran dilihat dari sudut tinjauan yang berbeda, diantaranya yaitu :

  • Menurut Kotler (2007): “ Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and exchanging products of value with others.
  • Ahli pemasaran Schoell dan Guiltinan (1995) mendefinisikan pemasaran adalah : “Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and sevices to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives”

Menurut Kotler (2007) konsep pemasaran yang mendasari cara organisasi melakukan pemasarannya ada 6 :

  1. Konsep berwawasan produksi

Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya.

  1. Konsep berwawasan produk

Konsep ini berpendapat bahwa produk yang bermutu, kinerja dan hal-hal inovatif lainnya yang akan dipilih oleh konsumen.

  1. Konsep berwawasan penjualan

Konsep ini berpendapat bahwa konsumen enggan untuk membeli dan harus didorong supaya membeli, terkecuali perusahaan yang menjalankan suatu usaha promosi dan penjualan efektif untuk merangsang pembelian

  1. Konsep berwawasan pemasaran

Konsep ini berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan perusahaan terdiri dari penentu kebutuhan dan keinginan pasar serta memberukan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektid dan efisien, dibandingkan kompetitor. Konsep ini bersandar pada empat pilar utama, yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran yang terkoordinir serta keuntungan.

  1. Konsep berwawasan konsumen

Konsep ini beranggapan bahwa untuk meningkatkan penjualan maka perusahaan harus berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen serta dapat menaikkan loyalitas konsumen

  1. Konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat

Konsep ini beranggapan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan serta kepentingan pasar sasaran dan memenuhinya dengan lebih efektif serta lebih efisien dibandingan dengan kompetitor dengan cara mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat.

Teori Hierarki Kebutuhan (skripsi dan tesis)

Teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh                      A.H. Maslow dibagi dalam lima poin penting, yaitu :

  1. a)   Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan seperti rasa lapar, haus, seks, perumahan
  2. b)  Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan dan kasih sayang
  3. c)   Kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan akan status dan kedudukan serta kehormatan diri
  4. d)  Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan pemenuhan diri untuk mempergunakan potensi diri, pengembangan diri semaksimal mungkin, kreatifitas, ekspresi diri dan melakukan apa yang paling cocok serta menyelesaikan pekerjaan sendiri
  5. e)   Kebutuhan keamanan dan rasa aman yaitu kebutuhan seperti kondisi kerja yang aman, rencana-rencana senioritas, serikat kerja, tabungan, uang pesangon

2)  Teori X dan Teori Y

Teori X dan Teori Y dikemukakan oleh Douglas McGregor yang menyimpulkan bahwa pandangan seorang pemimpin mengenai kodrat manusia dibagi dua yaitu negatif (Teori X) dan positif (Teori Y).      Teori Hierarki Kebutuhan

Teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh                      A.H. Maslow dibagi dalam lima poin penting, yaitu :

  1. a)   Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan seperti rasa lapar, haus, seks, perumahan
  2. b)  Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan dan kasih sayang
  3. c)   Kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan akan status dan kedudukan serta kehormatan diri
  4. d)  Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan pemenuhan diri untuk mempergunakan potensi diri, pengembangan diri semaksimal mungkin, kreatifitas, ekspresi diri dan melakukan apa yang paling cocok serta menyelesaikan pekerjaan sendiri
  5. e)   Kebutuhan keamanan dan rasa aman yaitu kebutuhan seperti kondisi kerja yang aman, rencana-rencana senioritas, serikat kerja, tabungan, uang pesangon

2)  Teori X dan Teori Y

Teori X dan Teori Y dikemukakan oleh Douglas McGregor yang menyimpulkan bahwa pandangan seorang pemimpin mengenai kodrat manusia dibagi dua yaitu negatif (Teori X) dan positif (Teori Y).

Motivasi (skripsi dan tesis)

Motivasi adalah kemauan untuk berjuang atau berusaha ke tingkat yang lebih tinggi menuju tercapainya tujuan organisasi dengan syarat tidak mengabaikan kemampuannya untuk memperoleh kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pribadi (Hasibuan, 2007 : 141). Pendapat lain motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong orang untuk memenuhi suatu kebutuhan (Siagian, 2007 : 285)

Motivasi dapat disimpulkan merupakan komponen penting dalam meraih keberhasilan suatu proses kerja, karena memuat unsur pendorong bagi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan sendiri maupun kelompok.

Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri (skripsi dan tesis)

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan merupakan dokumen kepegawaian yang bersifat rahasia. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan untuk selama 5 (lima) tahun mulai tahun pembuatannya. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah lebih dari 5 (lima) tahun tidak digunakan lagi dan dapat dimusnahkan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah dibuat dalam 1 (satu) rangkap. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan l (satu) rangkap disimpan oleh instansi yang bersangkutan.

Keputusan Atasan Pejabat Penilai Pegawai Negeri (skripsi dan tesis)

Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan saksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya. Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Perubahan yang dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai tidak dapat diganggu gugat.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai Pejabat Penilai Yang merangkap Sebagai Atasan Pejabat Penilai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai tertinggi dalam lingkungan masing-masing.

Daftar Penilaian Pekerjaan yang dibuat oleh Pejabat Penilai yang merangkap menjadi Atasan Pejabat Penilai tidak dapat diganggu gugat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Yang Menjabat Sebagai Pejabat Negara Atau Ditugaskan Di Luar Instansi Induknya

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dibuat oleh Pejabat Penilai dari instansi asal tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bertugas sebelum diangkat sebagai Pejabat Negara. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi pemerintah lain dibuat oleh Pejabat Penilai pada instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipekerjakan/diperbantukan.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan diinstansi/badan lain diluar instansi induknya dibuat oleh Pejabat Penilai dengan bahan-bahan yang diperoleh dari instansi/badan lain tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditugaskan.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil menjalankan tugas belajar oleh Pejabat Penilai dengan bahan-bahan yang diperoleh dari pimpinan lembaga pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugas belajar.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas belajar di luar negeri dibuat oleh Pejabat Penilai dengan bahan-bahan yang diperoleh dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Keberatan Terhadap Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri (skripsi dan tesis)

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya, maka ia dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Penilai. Keberatan tersebut dikemukakan dalam tempat yang tersedia dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disertai alasan-alasannya. Keberatan tersebut di atas disampaikan melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. Keberatan yang diajukan melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari tidak dapat dipertimbangkan lagi. Pejabat Penilai memberikan tanggapan tertulis atas keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai pada tempat yang tersedia dan mengirimkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut kepada Atasan Pejabat Penilai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai saat ia menerima kembali Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.

Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri (skripsi dan tesis)

Penilaian dilakukan oleh Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu. Pejabat Penilai melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun. Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut:

1)      amat baik = 91 – 100

2)      baik = 76-90

3)      cukup = 61-75

4)      sedang = 51-60

5)      kurang = 50 ke bawah

Nilai untuk masing-masing unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan, adalah rata-rata dari nilai sub-sub unsur penilaian. Setiap unsur penilaian ditentukan dulu nilainya dengan angka, kemudian ditentukan nilai sebutannya. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Pejabat Penilai baru dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, apabila ia telah membawahkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. Apabila Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diperlukan untuk suatu mutasi kepegawaian, sedangkan Pejabat Penilai belum 6 (enam) bulan membawahi Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, maka Pejabat Penilai tersebut dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan mengunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh Pejabat Penilai yang lama.

3). Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah diisi diberikan oleh Pejabat Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dinilai menyetujui penilaian terhadap dirinya seperti tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka ia membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia. Pegawai Negeri Sipil wajib mengembalikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani olehnya kepada Pejabat Penilai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penilai dan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung dari Pejabat Penilai, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai diterimanya kembali Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (skripsi dan tesis)

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil, adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksana-kan tugasnya. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

1). Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Unsur-unsur yang dinilai dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah :

  1. kesetiaan;
  2. prestasi kerja;
  3. tanggungjawab;
  4. ketaatan;
  5. kejujuran;
  6. kerjasama;
  7. prakarsa; dan
  8. kepemimpian.
  9. Kesetiaan, Yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Unsur kesetiaan terdiri atas sub-sub unsur penilaian sebagai berikut:

1)      Tidak pernah menyangsikan kebenaran Pancasila baik dalam ucapan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan;

2)      Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, atau golongan;

3)      Berusaha memperdalam pengetahuan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta selalu berusaha mempelaiari haluan Negara, politik Pemerintah, dan rencana-renca Pemerintah dengan tujuan untuk melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna;

4)      Tidak menjadi simpatisan/anggota perkumpulan atau tidak pernah terlibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Pemerintah;

5)      Tidak mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau melakukan tindakan yang dapat dinilai bertujuan mengubah atau menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

  1. Prestasi Kerja Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksana tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan , pengalaman dan kesungguhan PNS yang bersangkutan Unsur prestasi kerja terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:

1)      Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya;

2)      Mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya;

3)      Mempunyai pengalaman di bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya;

4)      Bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya;

5)      Mempunyai kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani yang baik;

6)      Melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna;

7)      Hasil kerjanya melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.

  1. Tanggung jawab Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Unsur tanggung jawab terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:

1)      Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik- baiknya dan tepat pada waktunya;

2)      Selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan;

3)      Selalu mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan;

4)      Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain;

5)      Berani memikul risiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya;

6)      Selalu menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.

  1. Ketaatan Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Unsur ketaatan terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:

1)      Menaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku

2)      Menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya;

3)      Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya;

4)      Bersikap sopan santun

  1. Kejujuran, Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran, adalah ketulusan hati seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Unsur kejujuran terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:

1)      Melaksanakan tugas dengan ikhlas;

2)      Tidak menyalahgunakan wewenangnya;

3)      Melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang sebenarnya

  1. Kerjasama, Kerjasama adalah kemampuan seseorang Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Unsur kerjasama terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:

1)      Mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;

2)      Menghargai pendapat orang lain;

3)      Dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, apabila yakin bahwa pendapat orang lain itu benar;

4)      Bersedia mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain;

5)      Selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan;

6)      Selalu bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah walaupun tidak sependapat.

  1. Prakarsa, Prakarsa adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Unsur prakarsa terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:

1)      Tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan, mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pimpinan

2)      Berusaha mencari tatacara yang baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar besarnya;

3)      Berusaha memberikan saran yang dipandangnya baik dan berguna kepada atasan, baik diminta atau tidak diminta mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas.

  1. Kepemimpinan, Kepemimpinan adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Unsur kepemimpinan terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:

1)      Menguasai bidang tugasnya;

2)      Mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat;

3)      Mampu mengemukakan pendapat dengan jelas kepada orang lain;

4)      Mampu menentukan prioritas dengan tepat

5)      Bertindak tegas dan tidak memihak;

6)      Memberikan teladan baik;

7)      Berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama;

8)      Mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan;

9)      Berusaha menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas;

10)  Memperhatikan dan mendorong kemajuan bawahan:

11)  Bersedia mempertimbangkan saran-saran bawahan.

Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (skripsi dan tesis)

Menurut Mahsun (2006 : 77) indikator kinerja Pemerintah Daerah meliputi :

  1. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti sumber daya manusia, peralatan dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
  2. Indikator proses (process) yaitu dalam indikator proses ini organisasi merumuskan ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
  3. Indikator keluaran (output) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.
  4. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.
  5. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.
  6. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Penilain kinerja bila dirujuk dari :

1)      Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

2)      Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Kinerja (skripsi dan tesis)

Kinerja mempunyai arti penting bagi karyawan, oleh karena dengan adanya penilaian kinerja berarti karyawan mendapat perhatian dari atasannya. Disamping itu akan menambah gairah kerja karyawan, karena dengan penilaian kinerja ini mungkin karyawan-karyawan yang berprestasi dipromosikan, dikembangkan dan diberi penghargaan atas prestasi tersebut, sebaliknya karyawan yang tidak berprestasi mungkin akan didemosikan. Perlu diperhatikan, penilaian kerja yang efektif dan adil berkelanjutan akan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja karyawan.

”Pengertian kinerja pada dasarnya adalah kegiatan dan hasil yang dapat dicapai atau dilanjutkan seseorang atau sekelompok orang di dalam pelaksanaan tugas, pekerjaan dengan baik, artinya mencapai sasaran atau standar kerja yang telah ditetapkan sebelum dan atau bahkan dapat melebihi standar yang ditentukan oleh perusahaan pada periode tertentu” (As’ad, 2004 : 67)

Menurut Jewel dan Siegall (2001 : 389) prestasi kerja dan ”sesuatu yang dikerjakan atau produk dan jasa yang dihasilkan atau diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang”. Pendapat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan melalui suatu pelaksanaan pekerjaan atau tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, bermutu, tepat mengenai sasaran dengan selalu mengikuti metode yang telah ditetapkan, sedangkan menurut Handoko (2000 : 135) prestasi kerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku bagi pekerjaan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dan pendapat beberapa ahli seperti diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kinerja adalah perwujudan atau penampilan karyawan seseorang dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat dikatakan berprestasi kerja baik, manakala mereka dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik artinya mencapai sasaran atau standar kerja yang telah ditetapkan sebelum atau bahkan melebihi standar yang telah ditentukan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja (skripsi dan tesis)

Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbcdaan kinerja antara satu karyawan dengan karyawan, lainnya yang berada di bawah pengawasannya. Walaupun karyawan-karyawan bekerja pada tempat yang sama namun produktifitas karyawan tidaklah sama. Menurut Gibson, et al. (dalam Novitasari, 2003:39-40), ada tiga perangkat variabel yang mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja atau kinerja, yaitu:

  1. Variabel individual, terdiri dari: 1). Kemampuan dan ketrampilan: mental dan fisik 2). Latar belakang: keluarga, tingkat sosial, penggajian 3). demografis: umur, asal-usul, jenis kelamin.
  2. Variabel organisasional, terdiri dari: sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan.
  3. Variabel psikologis, terdiri dari: persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi.

Menurut Tiffin dan Me. Cormick (dalam Novitasari, 2003:36-37) ada dua variabel yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu:

  1. Variabel individual, meliputi: sikap, karakteristik, sifat-sifat fisik, minat dan motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, pcndidikan, serta faktor individual lainnya.
  2. Variabel situasional: 1). Faktor fisik dan pekerjaan, terdiri dari ; metode kcrja, kondisi dan desain perlengkapan kerja, penataan ruang dan lingkungan fisik (penyinaran, temperatur, dan fentilasi) 2). Faktor sosial dan organisasi, meliputi: peraturan-peraturan organisasi, sifat organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

Penilaian Kinerja (skripsi dan tesis)

Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi untuk menilai kinerja pegawainya. Tujuan dilakukannya penilaian kinerja secara umum adalah untuk memberikan umpan balik kepada karyawan dalam upaya memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan produktivitas organisasi, khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap karyawan seperti untuk tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan dan latihan. Saat sekarang ini dengan lingkungan bisnis yang bersifat dinamis penilaian kinerja merupakan suatu yang sangat berarti bagi organisasi. Organisasi haruslah memilih kriteria secara subyektif maupun obyektif. Kriteria kinerja secara obyektif adalah evaluasi kinerja terhadap standar-standar spesifik, sedangkan ukuran secara subyektif adalah seberapa baik seorang karyawan bekerja keseluruhan.

Penilaian kinerja (performance appraisal, PA) adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan, ketika dibandingkan dengan satu set standar dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan. Penilaian kinerja merupakan landasan penilaian kegiatan manajemen sumber daya manusia seperti perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, penggajian, dan pengembangan karir. Kegiatan penilaian kinerja sangat erat kaitannya dengan kelangsungan organisasi. Data atau informasi tentang kinerja karyawan terdiri dari tiga kategori (Mathis dan Jackson, 2002 ), yaitu :

  1. Informasi berdasarkan ciri-ciri seperti kepribadian yang menyenangkan, inisiatif atau kreatifitas dan mungkin sedikit pengaruhnya pada pekerjaan tertentu.
  2. Informasi berdasarkan tingkah laku memfokuskan pada perilaku yang spesifik yang mengarah pada keberhasilan pekerjaan. Informan perilaku lebih sulit diidentifikasikan dan mempunyai keuntungan yang secara jelas memberikan gambaran akan perilaku apa yang ingin dilihat oleh pihak manajemen.
  3. Informasi berdasarkan hasil mempertimbangkan apa yang telah dilakukan karyawan atau apa yang telah dicapai karyawan. Untuk pekerjaan-pekerjaan dimana pengukuran itu mudah dan tepat, pendekatan hasil ini adalah cara yang terbaik. Akan tetapi, apa-apa yang akan diukur cenderung ditekankan, dan apa yang sama-sama pentingnya dan tidak merupakan bagian yang diukur mungkin akan diabaikan karyawan. Sebagi contoh, seorang tenaga penjualan mobil yang hanya dibayar berdasarkan penjualan mungkin tidak berkeinginan untuk mengerjakan tugas-tugas administrasi atau pekerjaan lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan penjualan mobil. Lebih jauh lagi, masalah etis atau legal bisa jadi timbul ketika hasilnya saja yang ditekankan dan bukannya bagaimana hasil itu diperoleh.

Rahmanto (2002) mengemukakan bahwa sistem penilaian kinerja mempunyai dua elemen pokok, yakni :

  1. Spesifikasi pekerjaan yaang harus dikerjakan oleh bawahan dan criteria yang memberikan penjelasan bagaimana kinerja yang baik (good performance) dapat dicapai, sebagai contoh : anggaran operasi, target produksi tertentu dan sebagainya.
  2. Adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan dibandingkan dengan kriteria yang berlaku sebagai contoh laporan bulanan manager dibandingkan dengan anggaran dan realisasi kinerja (budgeted and actual performance) atau tingkat produksi dibandingkan dengan angka penunjuk atau meteran suatu mesin.

Penilaian kinerja dapat terjadi dalam dua cara, secara informal dan secara sistimatis (Mathis dan Jackson, 2002). Penilaian informal dapat dilaksanakan setiap waktu dimana pihak atasan merasa perlu. Hubungan sehari-hari antara manajer dan karyawan memberikan kesempatan bagi kinerja karyawan untuk dinilai. Penilaian sistimatis digunakan ketika kontak antara manajer dan karyawan bersifat formal,dan sistemnya digunakan secara benar dengan melaporkan kesan dan observasi manajerial terhadap kinerja karyawan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan bagian integral dari proses penilaian yang meliputi : penerapan sasaran kinerja yang spesifik, terukur, memiliki tingkat perubahan, terbatas waktu, adanya pengarahan dan dukungan atasan. Karyawan bersama atasan masing-masing dapat menetapkan sasaran dan standar kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan kinerja karyawan perseorangan pada gilirannya akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan.

Dharma, (2001) menyatakan bahwa hampir seluruh cara penilaian kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

  1. Kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan
  2. Kualitas yaitu mutu yang dihasilkan
  3. Ketepatan  waktu  yaitu  sesuai  atau  tidaknya  dengan  waktu  yang  telah direncanakan.

Selanjutnya  Simamora,  (2004)  menyatakan  bahwa  :  “Penilaian  kinerja seyogyanya  tidak dipahami secara sempit, tetapi dapat menghasilkan beraneka ragam jenis kinerja yang diukur melalui berbagai cara.  Kuncinya adalah dengan sering  mengukur  kinerja  dan  menggunakan  informasi  tersebut  untuk  koreksi pertengahan periode”. Mitchell  (dalam  Sedarmayanti,  2001)  menyatakan  bahwa  :  “kinerja meliputi beberapa aspek, sebagai berikut.

  1. Quality of work (kualitas kerja)

Kualitas kerja lebih menekankan pada hasil atau yang diperoleh dari sebuah pekerjaan sebagai kontribusi pada perusahaan atau standar pencapaian hasil akhir dari pegawai yang ada di perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

  1. Promptness (ketepatan)

Ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas diartikan sebagai sikap seseorang atau kelompok yang berniat untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, pengertian ketepatan waktu atau  disiplin kerja adalah suatu sikap dan tingkah laku yang menunjukkan ketaatan karyawan terhadap peraturan organisasi.

  1. Initiative (inisiatif)

Inisiatif berarti usaha sendiri, langkah awal, ide baru. Berinisiatif berarti mengembangkan dan memberdayakan sektor kreatifitas daya pikir manusia, untuk merencanakan idea atau buah pikiran menjadi konsep yang baru yang pada gilirannya diharapkan dapat berdaya guna dan bermanfaat.

  1. Capability (kemampuan)

Kemampuan merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kemampuan merupakan salah satu hal yang harus dimiliki dalam jenjang apapun karena kemampuan memiliki kepentingan tersendiri dan sangat penting untuk dimiliki oleh pegawai.

  1. Communication (komunikasi)

Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kerja. Hal ini mudah dipahami sebab komunikasi yang tidak baik bisa mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan organisasi , misalnya konflik antar pegawai, dan sebaliknya komunikasi yang baik dapat meningkatkan saling pengertian, kerjasama dan juga kepuasan kerja.

Sedangkan  Simamora,  (2004)  menyatakan  bahwa  kinerja  karyawan sesungguhnya dinilai atas lima dimensi.

  1. Mutu

Mutu pekerjaan yang dihasilkan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan (quality of work)

  1. Kuantitas

Jumlah pekerjaan yang mampu dilakukan dalam suatu periode waktu yang telah ditentukan (quantity of work)

  1. Penyelesaian proyek

Penyelesaian pekerjaan yang dibebankan sesuai waktu yang telah ditetapkan (time of work).

  1. Kerjasama

Kesadaran untuk bekerja sama dengan unit kerja masing-masing (cooperation)

  1. Kepemimpinan

Kemampuan untuk mendelegasikan tugas serta mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan.

Menurut Hasibuan (2003:95), unsur-unsur yang dinilai pada penilaian prestasi kerja adalah:

  1. Kesetiaan

Penilai mengukur kesetiaan pegawai terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan pegawai menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab.

  1. Prestasi kerja

Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan pegawai tersebut dari uraian pekerjaannya.

  1. Kejujuran

Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain seperti kepada para bawahannya.

  1. Kedisiplinan

Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya.

  1. Kreativitas

Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih efektif.

  1. Kerjasama

Penilai menilai kesediaan pegawai berpartisipasi dan bekerjasama dengan pegawai lainnnya secara vertikal atau horizontal di dalam maupun di luar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik.

  1. Kepemimpinan

Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat memotivasi orang lain atau bawahannya untuk bekerja secara efektif.

  1. Kepribadian

Penilai menilai pegawai dari sikap perilaku, kesopanan, periang, disukai, memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap yang baik, dan lain-lain.

  1. Prakarsa

Penilai menilai kemampuan berpikir yang logis dan berdasarkan inisiatif sendiri untuk menganalisis, menilai, menciptakan, memberikan alasan, mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan penyelesaian masalah yang dihadapinya.

  1. Kecakapan

Penilai menilai kecakapan pegawai dalam menyatukan dan menyelaraskan bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat di dalam penyusunan kebijaksanaan dan di dalam situasi manajemen.

  1. Tanggung jawab

Penilai menilai kesediaan pegawai dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan, dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang dipergunakannya, serta perilaku kerjanya.

Menurut Handoko (2000) ada enam metode penilaian kinerja karyawan:

  1. Rating Scale, evaluasi hanya didasarkan pada pendapat penilai, yang membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan kriteria yang dianggap penting bagi pelaksanaan kerja.
  2. Checklist, yang dimaksudkan dengan metode ini adalah untuk mengurangi beban penilai. Penilai tinggal memilih kalimat-kalimal atau kata-kata yang menggambarkan kinerja karyawan. Penilai biasanya atasan langsung. Pemberian bobot sehingga dapat di skor. Metode ini bias memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, bila daftar penilaian berisi item-item yang memadai.
  3. Metode peristiwa kritis (critical incident method), penilaian yang berdasarkan catatan-catatan penilai yang menggambarkan perilaku karyawan sangat baik atau jelek dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Catatan-catatan ini disebut peristiwa kitis. Metode ini sangat berguna dalam memberikan umpan balik kepada karyawan, dan mengurangi kesalahan kesan terakhir.
  4. Metode peninjauan lapangan (field review method), seseorang ahli departemen main lapangan dan membantu para penyelia dalam penilaian karyawan. Spesialis personalia mendapatkan informasi khusus dari atasan langsung tentang kinerja karyawan. Kemudian ahli itu mempersiapkan evaluasi atas dasar informasi tersebut. Evaluasi dikirim kepada penyelia untuk di review, perubahan, persetujuan dan serubahan dengan karyawan yang dinilai. Spesialis personalia bisa mencatat penilaian pada tipe formulir penilaian apapun yang digunakan perusahaan.
  5. Tes dan observasi prestasi kerja, bila jumlah pekerja terbatas, penilaian irestasi kerja bisa didasarkan pada tes pengetahuan dan ketrarnpilan. Tes mungkin tertulis atau peragaan ketrampilan. Agar berguna tes harus reliable dan valid. Metode evaluasi kelompok ada tiga: ranking, grading, point allocation method.
  6. Method ranking, penilai membandingkan satu dengan karyawan lain siapa yang paling baik dan menempatkan setiap karyawan dalam urutan terbaik sampai terjelek. Kelemahan metode ini adalah kesulitan untuk menentukan faktor-faktor pembanding, subyek kesalahan kesan terakhir dan halo effect, kebaikannya menyangkut kemudahan administrasi dan penjelasannya. Grading, metode penilaian ini memisah-misahkan atau menyortir para karyawan dalam berbagai klasifikasi yang berbeda, biasanya suatu proposi tertentu harus diletakkan pada setiap kategori. Point location, merupakan bentuk lain dari grading penilai dibenkan sejumlah nifai total dialokasikan di antara para karyawan dalam kelompok. Para karyawan diberi nilai lebih besar dan pada para karyawan dengan kinerja lebih jelek. Kebaikan dari rnetode ini, penilai dapat mengevaluasi perbedaan rclatif di antara para karyawan, meskipun kelemahan-kelemahan efek halo (halo effect) dan bias kesan terakhir masih ada.

Manfaat penilaian kinerja yaitu :

  1. Perbaikan prestasi kerja atau kinerja.Umpan balik pelaksanaan kerja mernungkinkan karyawan, manajer dan departemen personalia dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan karyawan, manajer dan departemen personalia untuk meningkatkan prestasi.
  2. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi. Evaluasi prestasi keja membantu para pengambil keputusan dalam mcnentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya.
  3. Keputusan-keputusan penempatan. Promosi dan transfer biasanya didasarkan atas prestasi kerja atau kinerja masa lalu atau antisipasinya.
  4. Perencanaan kebutuhan latihan dan pengembangan. Prestasi kerja atau kinerja yang jelek mungkin menunjukkan perlunya latihan. Demikian pula sebaliknya, kinerja yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan.
  5. Perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti.
  6. Mendeteksi penyimpangan proses staffing. Prestasi kerja yang baik atau buruk adaiah mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen personalia.
  7. Melihat ketidakakuratan informasional. Prestasi kerja yanng jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana sumberdaya manusia, atau komponen-komponen lain sistem informasi manajemcn personalia. Menggantungkan pada informasi yang tidakakurat dapat rnenyebabkan keputusan-kcpulusan personalia tidak tepat.
  8. Mendeteksi kesalahan-kesalahan desain pekerjaan. Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut.
  9. Menjamin kesempatan kerja yang adil. Penilaian prestasi kerja yang akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi.
  10. Melihat tanlangan-tantangan ekternal. Kadang-kadang prestasi seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, dan masalah-masalah pribadi lainnya.

Definisi Kinerja (skripsi dan tesis)

Hasibuan, (2007) menyatakan kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan  atau  organisasi.  Kinerja  yang  baik  merupakan  langkah  untuk tercapainya  tujuan  organisasi.  Sehingga  perlu  diupayakan  usaha  untuk meningkatkan  kinerja.  Tetapi  hal  ini  tidak  mudah  sebab  banyak  faktor  yang mempengaruhi  tinggi  rendahnya  kinerja  seseorang.  As’ad,  (2000)  menyatakan kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan  yang  bersangkutan.  Dharma,  (2001)  menyatakan  sesuatu  yang dikerjakan  atau  produk/jasa  yang  dihasilkan  atau  diberikan  seseorang  atau sekelompok orang.

Bernardin dan Russel, (2000) menyatakan kinerja adalah catatan perolehan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama satu periode  pekerjaan  tertentu.  Simamora,  (2004)  menyatakan  kinerja  mengacu kepada  kadar  pencapaian  tugas-tugas  yang  membentuk  sebuah  pekerjaan karyawan. Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Rivai, (2008) menyatakan kinerja merupakan perilaku nyata yang  ditampilkan  setiap  orang  sebagai  prestasi  kerja  yang  dihasilkan  oleh karyawan  sesuai  dengan  perannya  dalam  perusahaan.  Kinerja  karyawan merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam  upaya  perusahaan  untuk mencapai tujuannya.

Dari beberapa uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa kinerja adalah hasil  kerja  nyata  yang  dicapai  seseorang  dalam  melaksanakan  tugas  yang diberikan  kepadanya  sesuai  dengan  kriteria  dan  tujuan  yang  ditetapkan  oleh organisasi.

Pengukuran Kepuasan Kerja (skripsi dan tesis)

Pengukuran kepuasan kerja sangat bervariasi, baik dalam segi analisis statistiknya maupun pengumpulan datanya. Informasi yang didapat dari kepuasan kerja bisa melalui tanya jawab secara perorangan, dengan angket maupun dengan pertemuan suatu kelompok kerja. Kalau menggunakan tanya jawab sebagai alatnya maka karyawan diminta untuk merumuskan tentang perasaannya terhadap aspek-aspek pekerjaan. Cara lain dengan mengamati sikap dan tingkah laku orang tersebut (As’ad, 2004).

Menurut Robbins (2003), terdapat dua pendekatan dalam mengukur kepuasankerja, yaitu:

  1. Single Global Rating

Dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, seperti: “Berdasarkan semua yang ada, sejauhmana anda puas terhadap kerja anda?” Para responden itu kemudian menjawab dengan melingkari angka 1 sampai dengan 5 yang mewakili “perasaan puas” sampai “tidak puas”.

  1. Summation Score

Mengidentifikasikan elemen-elemen dalam pekerjaan dan bertanya kepada karyawan tentang apa yang mereka rasakan dari setiap elemen tersebut. Elemen-elemen tersebut antara lain: pekerjaan mereka, supervisi, bayaranmereka, kesempatan untuk promosi, dan hubungan dengan rekan kerja. Semua elemen ini akan diurut dalam skala standar dan ditambahkan untukmenghasilkan nilai kepuasan kerja secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini adalah menggunakan Summation Score, karena yang ditanyakan menyangkut pekerjaan, supervisi, imbalan yang diterima, dan hubungandengan rekan kerja serta beberapa faktor lainnya yang berhubungan dengan kepuasankerja karyawan.

Pentingnya dilakukan pengukuran terhadap kepuasan kerja bagi karyawanmempunyai tujuan berikut:

  1. Mengidentifikasi kepuasan karyawan secara keseluruhan, termasuk kaitannyadengan tingkat urutan prioritasnya (urutan faktor atau atribut tolak ukurkepuasan yang dianggap penting bagi karyawan).
  2. Mengetahui pandangan setiap karyawan terhadap organisasi atau perusahaan.Sampai seberapa dekat pandangan tersebut sesuai dengan harapan mereka danbagaimana perbandingannya dengan karyawan lain.
  3. Mengetahui atribut-atribut mana yang termasuk dalam kategori kritis (criticalperfoment attributes) yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasankaryawan.
  4. Apabila memungkinkan, perusahaan atau instansi dapat membandingkannyadengan indeks milik perusahaan atau instansi saingan atau yang lainnya (Kuswadi, 2004).

Faktor-Faktor Kepuasan Kerja (skripsi dan tesis)

Ada lima faktor yang dapat mendorong kepuasan kerja (Robbins,2001:328) yaitu:

  1. Kerja yang secara mental menantang

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan ketrampilan itu dan kemampuan mereka.

  1. Ganjaran yang pantas

Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijaksanaan promosi yang mereka persepsikan sebagai adil, tidak meragukan, segaris dengan harapan mereka.

  1. Kondisi kerja yang mendukung

Karyawan peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas.

  1. Rekan sekerja yang mendukung

Orang-orang yang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi yang berwujud dari pekerjaan mereka. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial.

  1. Kesesuaian antara kepribadian-pekerjaan

Kecocokan yang tinggi antara kepribadian seorang karyawan dan pekerjaan akan menghasilkan individu yang lebih terpuaskan.

Definisi Kepuasan Kerja (skripsi dan tesis)

Masalah kepuasan kerja yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian tersendiri. Apabila kurang mendapat perhatian yang serius, akan dapat berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan yang akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Kepuasan Kerja merupakan hasil persepsi para karyawan tentang seberapa jauh pekerjaan seseorang tersebut memberikan segala sesuatu yang dipandang penting melalui hasil kerjannya.

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka, kepuasan karyawan mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaanya (Handoko, 2001:129). Setiap individu selalu berusaha untuk bekerja dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri antara individu yang satu dengan yang lain memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik dan jiwa emosional masing-masing individu tidaklah sama.

Kepuasan kerja adalah Kondisi emosional karyawan dengan adanya kesesuaian atau ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan. Apabila harapan yang ada pada individu dapat terjadi atau sesuai dengan kenyataan, maka ada kepuasan karyawan dalam bekerja. Sebaliknya bila harapan yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan, berarti karyawan tersebut merasa tidak puas. Kepuasan kerja ini berhubungan juga dengan kinerja. Apabila karyawan merasa puas dalam bekerja, maka akan selalu berupaya berprestasi kerja secara optimal.

Apabila kepuasan kerja dari karyawan tercapai, maka pada umumnya akan berpengaruh pada sikap dari karyawan yang diwujudkan dengan tindakan positif terhadap segala pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga bagian personalia diharapkan lebih kontinyu atau terus menerus memberikan pengawasan pada karyawan mengenai kepuasan kerja dari pada karyawan.

Indikator untuk mengukur kompensasi (skripsi dan tesis)

Indikator yang digunakan untuk mengukur kompensasi menurut (Simamora, 2006:445) adalah sebagai berikut :

  1. Upah dan gaji

       Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Upah merupakan basis bayaran yang kerapkali digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, atau tahunan.

  1. Insentif

Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi.

  1. Tunjangan

Contoh-contoh tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian.

  1. Fasilitas

Contoh-contoh fasilitas adalah kenikmatan/fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, atau akses ke pesawat perusahaan yang diperoleh karyawan. Fasilitas dapat mewakili jumlah substansial dari kompensasi, terutama bagi eksekutuf yang dibayar mahal.

Tujuan Pemberian Kompensasi (skripsi dan tesis)

Menurut (Hasibuan, 2002:120), tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah:

  1. Ikatan Kerja Sama

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

  1. Kepuasan Kerja

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja darimjabatannya.

  1. Pengadaan Efektif

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.

  1. Motivasi

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya.

  1. Stabilitas Karyawan

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turn-over relatif kecil.

  1. Disiplin

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.

  1. Pengaruh Serikat Buruh

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.

  1. Pengaruh Pemerintah

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

Jenis-Jenis Kompensasi (skripsi dan tesis)

Menurut Dessler (2005:72) kompensasi mempunyai tiga komponen sebagai berikut :

  1. Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) dalam bentuk gaji, dan intensif atau bonus/komisi.
  2. Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan dan asuransi.
  3. Ganjaran non finansial (non financial rewards) seperti jam kerja yang luwes dan kantor yang bergengsi.

Menurut Mondy dan Noe (2005:374), kompensasi dapat dibedakan atas kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Kompensasi finansial terdiri dari  kompensasi finansial langsung dan tidak langsung. Kompensasi non finansial terdiri dari interpersonal reward dan personal growth reward.

  1. Kompensasi finansial :

1)      Kompensasi finansial langsung (direct financial compentation) terdiri dari pembayaran yang diterima oleh seseorang pegawai dalam bentuk gaji, upah, bonus, dan komisi.

2)      Kompensasi finansial tidak langsung (Indirect financial compentation), yang disebut juga dengan tunjangan meliputi semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung antara lain berupa program asuransi jiwa dan kesehatan, bantuan sosial, benefit antara lain: jaminan pensiun, jaminan sosial tenaga kerja, bantuan pendidikan, dan bantuan natura, ketidakhadiran yang dibayar seperti cuti. Hari libur atau vacation, cuti sakit dan lain-lain.

  1. Kompensasi non finansial (non financial compentation) terdiri dari interpersonal reward dan personal growth reward.

Pada penelitian ini, interpersonal reward terdiri dari hubungan interpersonal dengan sesama, status sosial dalam organisasi dan komitmen pada organisasi. Sedangkan personal growth reward meliputi variasi pekerjaan, pengembangan diri dan partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pengertian Kompensasi (skripsi dan tesis)

Kompensasi acapkali juga disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi (Panggabean, 2002:75). Selain itu menurut Hasibuan, (2002:119) terdapat beberapa pengertian kompensasi dari beberapa tokoh yaitu :

  1. Menurut Werther dan Davis kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Baik upah per jam ataupun gaji periodik yang didesain dan dikelola oleh bagian personalia.
  2. Menurut Sikula kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap sebagai suatu balas jasa atau ekuivalen.

Pengertian kompensasi juga terdapat pada berbagai literatur yang dikemukakan oleh beberapa pakar, antara lain:

  1. Menurut Dessler (2005:72) kompensasi karyawan adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu.
  2. Menurut Handoko (1993:155) kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang diberikannya, baik upah per jam ataupun gaji periodik.

Gaya-Gaya Kepemimpinan (skripsi dan tesis)

Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam hal ini adalah bawahannya. Dalam setiap organisasi/perusahaan seorang pemimpin mempunyai gaya yang berbeda dalam kepemimpinannya sesuai kemampuannya masing-masing. Pada umumnya gaya kepemimpinan dalam setiap organisasi dapat diklasifikasikan menjadi lima golongan utama yaitu (Veithzal Rivai, 2003:103):

  1.  Gaya kepemimpinan Otokratis

Gaya kepemimpinan ini menganggap bahwa pemimpin adalah merupakan suatu hak. Ciri-ciri pemimpin tipe ini adalah sebagai berikut:

1)   Menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi.

2)   Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.

3)   Menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata-mata.

4)   Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat dari orang lain karena dia menganggap dialah yang paling benar.

5)   Selalu bergantung pada kekuasaan formal.

6)   Dalam menggerakkan bawahan sering mempergunakan pendekatan (Approach) yang mengandung unsur paksaan dan ancaman.

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe pimpinan otokratis tersebut di atas dapat diketahui bahwa tipe ini tidak menghargai hak-hak dari manusia, karena tipe ini tidak dapat dipakai dalam organisasi modern.

  1.  Gaya kepemimpinan Militeristis

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. Artinya tidak semua pemimpin dalam militer adalah bertipe militeristis. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1)   Dalam menggerakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan, perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama.

2)   Dalam menggerakkan bawahan sangat suka menggunakan pangkat dan jabatannya.

3)   Senang kepada formalitas yang berlebihan.

4)   Menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan.

5)   Tidak mau menerima kritik dari bawahan.

6)   Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh gaya kepemimpinan militeristis jelaslah bahwa gaya kepemimpinan seperti ini bukan merupakan pemimpin yang ideal.

  1.  Gaya kepemimpinan Fathernalistis

Gaya kepemimpinan fathernalistis, mempunyai ciri tertentu yaitu bersifat fathernal seperti ini menggunakan pengaruh yang sifat kebapakan dalam menggerakkan bawahan mencapai tujuan. Kadang-kadang pendekatan yang dilakukan sifat terlalu sentimentil. Sifat-sifat umum dari gaya kepemimpinan fathernalistis dapat dikemukakan sebagai berikut:

1)   Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa.

2)   Bersikap terlalu melindungi bawahan.

3)   Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, karena itu jarang dan pelimpahan wewenang.

4)   Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya tuk mengembangkan inisatif daya kreasi.

5)   Sering menganggap dirinya maha tau, sehingga sulit menerima saran.

Harus diakui bahwa dalam keadaan tertentu pemimpin seperti ini sangat diperlukan. Akan tetapi ditinjau dari segi sifat-sifat negatifnya pemimpin faternalistis kurang menunjukkan elemen kontinuitas terhadap organisasi yang dipimpinnya.

  1. Gaya kepemimpinan karismatis

Sampai saat ini para ahli manajemen belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seorang pempimin memiliki karisma. Yang diketahui ialah gaya kepemimpinan seperti ini mampunyai daya tarik yang amat besar, dan karenanya mempunyai pengikut yang sangat besar. Kebanyakan para pengikut menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin seperti ini, dilatar belakangi karena kurangnya pemahaman terhadap seorang pemimpin yang karismatis, maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib (supernatural powers). Perlu dikemukakan bahwa kekayaan, umur, kesehatan, profil pendidikan dan sebagainya, tidak dapat digunakan sebagai kriteria gaya kepemimpinan karismatis.

  1.  Gaya kepemimpinan Demokratis

Dari semua gaya kepemimpinan yang ada, gaya kepemimpinan demokratis dianggap adalah gaya kepemimpinan yang terbaik. Hal ini disebabkan karena gaya kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu.

Beberapa ciri dari gaya kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut:

1)   Dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah mahluk yang termulia di dunia.

2)   Selalu berusaha menselaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan organisasi.

3)   Senang menerima saran, pendapat dan bahkan dari kritik bawahannya.

4)   Mentolerir bawahan yang membuat kesalahan dan berikan pendidikan  kepada    bawahan agar jangan berbuat kesalahan dengan tidak mengurangi   kreativitas, inisatif, dan prakarsa dari bawahan.

5)   Lebih menitik beratkan kerjasama dalam mencapai tujuan.

6)   Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya.

7)   Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.

Pengertian Gaya Kepemimpinan (skripsi dan tesis)

Pernyataan mengenai pemimpin mempunyai banyak pengertian. Definisi pemimpin banyak, sesuai dengan pribadinya masing-masing dan sesuai dengan situasinya.

       Definisi pemimpin menurut Fairchild yang dikutip oleh Kartini Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan (1992:33), menyatakan pemimpin itu adalah “ Seseorang yang memimpin, dengan cara memprakarsai tingkah laku sosial, dengan mengatur, mengorganisir, mengontrol atas upaya/usaha orang lain atau melalui kekuasaan atau posisi.”

       Gaya kepemimpinan merupakan salah satu posisi kunci dimana seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi , mengarahkan, dan menunjukan kemampuannya agar semua tujuan perusahaan bisa tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

       Menurut Susilo Martoyo (1996:81) dalam bukunya Sumber Daya Manusia bahwa “ Gaya Kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain “. Sedangkan menurut menurut Musanef (1996:81) Gaya kepemimpinan adalah “ Kecenderungan performa kepemimpinan dalam menjalankan tugas kepemimpinannya”

Tingkatan Kompetensi SDM (skripsi dan tesis)

Spencer dan Spencer (dalam Wibowo, 2007:96) mengelompokkan tiga tingkatan kompetensi yaitu:

  1. Behavioral Tools

1)      Knowledge merupakan informasi yang digunakan orang dalam bidang tertentu, misalnya membedakan antara akuntan senior dan junior.

2)      Skill merupakan kemampuanorang untuk melakukan sesuatudengan baik. Misalnya, mewawancara dengan efektif, dan menerima pelamar yang baik.

  1. Image Attribute

1)      Social Role merupakan pola perilak orang yang diperkuat oleh kelompok social atau organisasi. Misalnya menjadi pemimpin atau pengikut, menjadi agen perubahan atau menolak perubahan.

2)      Self Image merupakan pandangan orang terhadap dirinya sendiri, identitas, kepribadian, dan harga dirinya. Misalnya melihat dirinya sebagai pengembang atau manajer yang berada di atas.

  1. Personal Charasteristic

1)      Traits merupakan aspek tipikal berprilaku Misalnya, menjadi pendengar yang baik.

2)      Motive merupakan apa yang mendorong perilaku seseorang dalam bidang tertentu (prestasi, afiliasi, kekuasaan). Misalnya, ingin mempengaruhi perilaku orang lain untuk kebaikan organisasi.

Aspek-aspek yang Terkandung pada Konsep Kompetensi (skripsi dan tesis)

Hutapea dan Thoha (2008:28) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan prilaku individu. Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu), misalnya bahasa komputer. Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun bagi karyawan yang belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. Pemborosan bahan, waktu dan tenaga serta faktor produksi yang lain akan diperbuat oleh karyawan berpengetahuan kurang. Pemborosan ini akan mempertinggi biaya dalam pencapaian tujuan organisasi. Atau dapat disimpulkan bahwa karyawan yang berpengetahuan kurang, akan mengurangi efisiensi

Gordon (Sutrisno, 2010: 204) menyatakan bahwa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah sebagai berikut:

  1. Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.
  2. Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya, seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien.
  3. Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).
  4. Kemampuan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan. Misalnya standar perilaku para karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
  5. Sikap (attitude), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji.
  6. Minat (interest), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya melakukan suatu aktivitas kerja.

Kompetensi (skripsi dan tesis)

Menurut Boulter et al. (dalam Rosidah, 2003:11), kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan pegawai mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Hal ini berarti kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.

Analisis kompetensi disusun sebagian besar untuk pengembangan karier, tetapi penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas tingkat kinerja yang diharapkan. Menurut Boulter et al. (dalam Rosidah, 2003:11) level kompetensi adalah sebagai berikut : Skill, Knowledge, Social Role, Self Image, Trait dan MotiveSkill adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas dengan baik misalnya seorang progamer computer. Knowledge adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang khusus (tertentu), misalnya bahasa komputer. Social role adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang dan ditonjolkan dalam masyarakat (ekspresi nilai-nilai diri), misalnya : pemimpin. Self image adalah pandangan orang terhadap diri sendiri, merekflesikan identitas, contoh : melihat diri sendiri sebagai seorang ahli. Trait adalah karakteristik abadi dari seorang karakteristik yang membuat orang untuk berperilaku, misalnya : percaya diri sendiri. Motive adalah sesuatu dorongan seseorang secara konsisten berperilaku, sebab perilaku seperti hal tersebut sebagai sumber kenyamanan, contoh : prestasi mengemudi.

Kompetensi Skill dan Knowledge cenderung lebih nyata (visible) dan relatif berada di permukaan (ujung) sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. Social role dan self image cenderung sedikit visibel dan dapat dikontrol perilaku dari luar. Sedangkan trait dan motive letaknya lebih dalam pada titik sentral kepribadian. Kompetensi pengetahuan dan keahlian relatif mudah untuk dikembangkan, misalnya dengan program pelatihan untuk meningkatkan tingkat kemampuan sumber daya manusia. Sedangkan motif kompetensi dan trait berada pada kepribadian sesorang, sehingga cukup sulit dinilai dan dikembangkan. Salah satu cara yng paling efektif adalah memilih karakteristik tersebut dalam proses seleksi. Adapun konsep diri dan social role terletak diantara keduanya dan dapat diubah melalui pelatihan, psikoterapi sekalipun memerlukan waktu yang lebih lama dan sulit.

Spencer dan Spencer (dalam Moeheriono, 2009:3) menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Berdasarkan dari definisi ini, maka beberapa makna yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

  1. Karakteristik dasar (underlying characteristic), kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan.
  2. Hubungan kausal (causally related), berarti kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang, artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan mempunyai kinerja yang tinggi pula (sebagai akibat).
  3. Kriteria (criterian referenced), yang dijadikan sebagai acuan, bahwa kompetensi secara nyata akan memprediksikan seseorang dapat bekerja dengan baik, harus terukur dan spesifik atau terstandar.

Kompetensi berdasarkan penjelasan tersebut merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Dari karakteristik dasar tesebut tampak tujuan penentuan tingkat kompetensi atau standar kompetensi yang dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan dan mengkategorikan tingkat tinggi atau di bawah rata-rata.

Ketimpangan (skripsi dan tesis)

Ketimpangan ekonomi antar wilayah dinegara sedang berkembang cukup besar. Hal ini terjadi karena beberapa hal antara lain : perbedaan potensi daerah yang cukup besar, perbedaan kondisi demografi dan tenaga kerja, dan perbedaan kondisi sosial budaya antar wilayah. Disamping itu kurang lancarnya mobilitas barang dan orang antar daerah juga mendorong terjadinya ketimpangan. Bila ketimpangan ekonomi antar wilayah tersebut cukup besar akan membawa dampak negatif dari segi ekonomi, sosial dan politik (Sjafrizal, 2014: 192).

Ada empat faktor yang mendasari adanya ketimpangan pendapatan antar wilayah yang dikemukakan Williamson, yaitu : sumber daya alam yang dimiliki, perpindahan tenaga kerja, perpindahan modal, dan kebijakan pemerintah. Ketersediaan sumber daya alam yang berbeda antar wilayah akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan antara wilayah yang maju dan wilayah yang kurang maju. Perpindahan tenaga kerja dan modal dari wilayah yang kurang berkembang ke wilayah yang berkembang akan menimbulkan kesenjangan yang semakin meningkat. Demikian juga kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi peningkatan dalam ketimpangan pendapatan antar wilayah (Adisasmita, 2013: 76).

 Menurut Kuncoro (2003) ada banyak teori yang mengatakan ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan.  Salah satu teori tersebut adalah rumusan  Hipotesis Kuznets berbunyi seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi akan menurun.  Kurva Kuznets berbentuk U terbalik (inverted U curve) bahwa mula-mula distribusi pendapatan akan makin tidak  merata, namun pada suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi semakin merata atau ketimpangan semakin menurun.

Ketimpangan pembangunan daerah selalu muncul dan cenderung semakin melebar. Fenomena yang dijelaskan oleh Myrdal sebagai akibat dari proses penyebab akumulatif (Cumulative Causation). Menurut Myrdal backwash effect (dampak yang merugikan) lebih besar dibanding spread effect (dampak yang menguntungkan). Oleh karena itu, apabila tingkat pembangunan di berbagai daerah dibandingkan, maka pembangunan yang dicapai oleh daerah yang lebih maju selalu lebih cepat daripada yang terjadi pada daerah lain. Hal ini dalam jangka panjang akan menyebabkan tingkat ketimpangan yang cukup lebar (Sukirno, 1985 : 24).

Untuk dapat melihat ketimpangan antar kabupaten/ kota dapat menggunakan  indeks Williamson. Indeks ini berkisar pada angka 0 hingga 1, jika nilai indeks mendekati 1 maka ketimpangan semakin besar dan jika nilai indeks mendekati 0 maka ketimpangan semakin kecil (Kuncoro, 2013) (Sjafrizal, 2008).

Menurut Sjafrizal (2012) Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah yaitu :

  1. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

  1. Perbedaan kondisi demografis

Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

  1. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

  1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

  1. Alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menark investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investai akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan

Pertumbuhan dan pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara menuju kondisi yang lebih secara berkesinambungan dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999 :13).

Menurut Boediono (1999:2) pertumbuhan ekonomi adalah penjelasan mengenai faktor- faktor yang menentukan kenaikan output per kapita jangka panjang dan bagaimana faktor tersebut saling terkait, sehingga terjadi proses  pertumbuhan. Aspek-aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah : (1) Proses,dalam kaitan proses ini  pertumbuhan ekonomi merupakan proses dari waktu ke waktu, bukan gambaran ekonomi pada saat atau waktu tertentu. (2) Kenaikan pendapatan per kapita, hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Agar pendapatan perkapita bisa naik maka  kenaikan jumlah penduduk harus lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi. (3) Jangka panjang, pertumbuhan ekonomi harus berlangsung dalam waktu yang lama agar dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan.

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai perbaikan sistem kelembagaan. Dari definisi diatas maka pembangunan ekonomi mempunyai pengertian:

  1. Suatu proses yang berarti perubahan terus menerus
  2. Usaha untuk menaikan pendapatan perkapita, dan
  3. Kenaikan perdapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
  4. Perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya). Aspek perbaikan dalam sistem kelembagaan ini mencakup institusi dan regulasi formal dan non formal (Arsyad,2002: 6)

Pembangunan ekonomi adalah suatu  proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk miskin tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier,1995) dalam (Kuncoro, 2013: 2). Selanjutnya Kuncoro (2013) menjelaskan yang dimaksud proses adalah berlangsungnya kekuatan-kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Dengan kata lain pembangunan ekonomi lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan struktur ekonomi dan perubahan kelembagaan.

Pengungkapan Laporan Keuangan di Internet (skripsi dan tesis)

Internet Financial Reporting (IFR) adalah distribusi informasi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan teknologi internet seperti World Wide Web (IASC, 1999; Trites, 1999;. Ashbaugh et al, 1999; FASB, 2000). FASB (2000: 42) mengidentifikasi dua dimensi utama dari IFR yaitu presentasi (IFR-P) dan konten (IFR-C). IFR memiliki kelebihan pada bentuk-bentuk presentasi yang dinamis yang tidak tersedia dalam paradigma kertas, seperti interaksi langsung dengan pengguna database perusahaan, fasilitas multimedia audio dan video.

Internet Financial Reporting memiliki potensi untuk merevolusi bidang akuntansi dan pelaporan karena jangkauannya yang mengglobal, fleksibilitas, kapasitas interaktif, dan kecepatannya (WWW, 1992; Beattie dan Pratt, 2001; Debreceny dan Gray, 2001; Jensen dan Xiao, 2001). Pada pertengahan 1999, hampir setiap 30 perusahaan terbesar di Australia, Jerman, Amerika Utara, Swedia dan Inggris telah menggunakan Internet untuk menyebarkan informasi keuangan perusahaan (Lymer et al., 1999).

Penggunaan informasi keuangan sangat tergantung pada ketersediaan informasi tersebut. Pengguna laporan keuangan pemerintah dan masyarakat luas seharusnya memperoleh kemudahan dalam mengakses laporan keuangan sektor publik. Pelaporan keuangan sebenarnya bukan tujuan utama, tetapi dimaksudkan untuk memberikan informasi yang berguna untuk berbagai tujuan. Ini membantu pemerintah untuk memenuhi tugas pertanggungjawabannya kepada publik. Hal ini juga membantu untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang memiliki keterbatasan kewenangan, kapasitas atau sumber daya untuk memperoleh informasi, terutama bagi mereka yang bergantung pada laporan sebagai sumber informasi yang penting untuk pengambilan keputusan. Sumber daya yang digunakan oleh unit-unit sektor publik terutama berasal dari kontribusi aktif, dan kontributor mengklaim hak sah mereka untuk menerima informasi yang lengkap tentang penggunaan sumber daya tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab menyiratkan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab melaksanakan anggaran dan menempatkan kebijakan ke dalam praktek harus diwajibkan untuk bertanggung jawab kepada publik (Glynn, 1985).

Pengembangan pelaporan keuangan berbasis internet merupakan perkembangan dari praktik akuntansi pengungkapan yang ada meskipun perkembangan praktik ini tidak didasari dengan standarisasi pengungkapan informasi keuangan di internet. Informasi perusahaan yang diberikan melalui media website merupakan pengungkapan sukarela dan tidak dire­gulasi oleh badan tertentu pada beberapa negara berkembang, seperti juga di Indonesia (Almilia, 2008). Pemerintah daerah juga telah menggunakan media internet untuk menyampaikan informasi kepada pengguna. Melalui website pemerintah daerah, informasi tersebut akan tersampaikan dengan tepat waktu. Semakin cepat waktu peyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009).

Permasalahan yang sering muncul adalah ketika kebutuhan akan informasi semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengha­silkan berbagai informasi tersebut juga semakin banyak. Sebagaimana diungkapkan dalam PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, “Manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Suatu perusahaan sebaiknya mengelua­rkan laporan keuangannya paling lama 4 (empat) bulan setelah tanggal neraca. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi perusahaan tidak cukup menjadi pembenaran atas ketidakmampuan perusahaan menyediakan lapo­ran keuangan tepat waktu”.

Pengungkapan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Evans (2003) sebagaimana disampaikan oleh Suwardjono (2005), pengungkapan laporan keuangan dapat diklasi fikasikan tiga ting­kat dari pengungkapan sebagai berikut.

  1. 1.  Pengungkapan memadai (adequate disclosure) adalah tingkat mini­mum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang terarah.
  2. 2.  Pengungkapan wajar (fair or ethical disclosure) adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak ada satu pihakpun yang ku­rang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya.
  3. 3.  Tingkat penuh (full disclosure) menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan.

Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan  pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa  diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan.

Menurut Suwardjono (2005), secara umum tujuan dari pengungkapan (disclosure) adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pasar modal merupakan sarana utama untuk pemenuhan dana dari masyarakat, karenanya pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi, informatif, dan melayani kebutuhan khusus. Pengungkapan dimaksudkan untuk melin­dungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka. Pengungkapan dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan dari pengguna. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawasan berdasar­kan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk nyata dari adanya akuntabilitas dan transparasi keuangan daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 3, “Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawab­kan”. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak  pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegia­tan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prin­cipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungja­waban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis, yaitu: akuntabi­litas vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horisontal (hori­zontal accountability) (Mardiasmo, 2009). Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan pertanggungjawaban horisontal adalah pertang­gungjawaban kepada masyarakat luas.

Pada setiap akhir tahun anggaran dan periode pemerintahan kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang disampai­kan kepada DPRD sebagai wakil dari masyarakat yang telah mempercaya­kan pengelolaan sumber daya daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 184 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagaimana dije­laskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 12 bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi maka diharapkan setiap warga negara dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan.

 

Laporan Keuangan Sektor Publik (skripsi dan tesis)

            Laporan keuangan merupakan gambaran posisi keuangan suatu peru­sahaan dan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan kinerja ada­lah penghasilan dan beban yang termuat dalam laporan laba-rugi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Selain sebagai informasi, laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban perusahaan terhadap pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan.

            Laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya (Hanafi, 2005). Laporan keuangan tersebut harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Laporan tahunan tersebut terdiri atas: (1) Neraca, (2) Laporan Laba Rugi, (3)  Laporan Arus Kas, (4) Laporan Perubahan Modal, dan (5) Catatan atas Lapo­ran Keuangan.

            Laporan keuangan sektor publik adalah representasi posisi keua­ngan dari sejumlah transaksi sektor yang dilakukan oleh suatu entitas sek­tor publik (Bastian, 2006). Menurut Bastian (2006), bentuk dan penyusu­nan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sifat lembaga sektor publik, sistem pemerintahan suatu negara, mekanisme pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran negara. Keempat faktor ini sangat mempengaruhi karakteristik akuntansi sektor publik. Hal ini juga dapat membedakan antara laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SPAP) No. 1, dalam rangka untuk memenuhi tujuan umum atas laporan keuangan dae­rah, maka dalam penyajian laporan keuangan harus menyediakan infor­masi mengenai entitas pelaporan sebagai berikut:

  1. 1.  Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

            Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran setidaknya harus memuat unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pem­biayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

  1. Neraca

            Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang,dan ekuitas.

  1. Laporan Arus Kas

            Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggu­naan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, penda­naan, dan transitoris.

  1. Catatan atas Laporan Keuangan

            Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Reali­sasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diha­ruskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Agency Theory (skripsi dan tesis)

Secara tradisional, hubungan antara pemerintah dengan warga negara dapat dijelaskan dalam teori agensi (principal-agency theory) yang telah digunakan secara luas dalam bidang administrasi publik untuk menganalisis masalah yang terkait dengan manajemen dan administrasi dalam lingkungan yang terdesentralisasi (Thompson, 1998). Permasalahan yang timbul dalam hubungan prinsipal-agen adalah dalam hubungannya dengan pengungkapan informasi.

            Teori keagenan (agency theory) merupakan basis teori yang menda­sari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama.

            Literatur akuntansi tentang pengungkapan sendiri seringkali mengacu pada konsep keagenan dengan menyediakan dorongan untuk melakukan pengungkapan wajib maupun sukarela terhadap laporan keuangan. Dorongan ini ditunjukkan pada literatur sebagai alat penggerak yang digunakan untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Shareholder sebagai prinsipal menggunakan informasi akuntansi untuk mengawasi kinerja manajemen yang bertindak sebagai agen. Pada gilirannya, agen ini akan menggunakan pengungkapan akuntansi sebagai kesempatan untuk mengisya­ratkan kinerjanya kepada prinsipal (Wolk et al, 2000). Sekarang ini internet dapat menyediakan sarana yang  ekonomis dan efisien untuk mengkomunika­sikan kinerja manajemen kepada stakeholder maupun shareholder.

            Teori keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan sehingga masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Jika pihak-pihak tersebut bertindak untuk kepentingannya sendiri, maka hal tersebut akan menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Menurut teori keagenan menggambarkan bahwa konflik yang terjadi akan menimbulkan biaya agensi yang pada akhirnya akan ada insentif untuk menguranginya.

            Teori keagenan mengasumsikan bahwa prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang mereka tanamkan, salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang mereka miliki. Sedangkan agen menginginkan kepen­tingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi/bonus/insentif yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerja yang telah mereka lakukan. Prin­sipal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Semakin tinggi laba, harga saham dan semakin besar deviden, maka agen dianggap berhasil dan memiliki kinerja yang baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi.

            Dalam kerangka teori keagenan, terdapat tiga macam hubungan kea­genan, yaitu: 1) hubungan keagenan antara manajer dengan pemilik (Bonus Plan Hypothesis), 2) hubungan keagenan antara manajer dengan kreditur (Debt/Equity Hypothesis) dan 3) hubungan keagenan antara manajer dengan pemerintah (Political Cost Hypothesis). Hal ini berarti ada kecenderungan bagi manajer untuk melaporkan sesuatu dengan cara-cara tertentu dalam rangka memaksimalkan utilitas mereka dalam hal ini hubungannya dengan pemilik, kreditur maupun pemerintah (Wolk et al, 2000).

            Teori Agency dianggap sebagai konstruk penting untuk memahami insentif pelaporan keuangan. Teori agensi menyatakan bahwa adanya asimetri informasi membuat manajer akan memilih keputusan yang diperlukan untuk memaksimalkan kegunaannya. Beberapa studi empiris meneliti bagaimana masalah keagenan dapat dikurangi melalui peningkatan pengungkapan. Ball (2006) berpendapat bahwa peningkatan transparansi dan keterbukaan berkontribusi pada kepentingan konvergensi yang lebih baik antara manajer dan pemegang saham. Dalam hal ini, teori keagenan menganggap pengungkapan sukarela sebagai mekanisme untuk mengontrol kinerja manajer dan mengurangi asimetri informasi dan monitoring biaya.

Pengaruh Size terhadap CAR (skripsi dan tesis)

Beberapa alasan yang menjelaskan mengapa bank besar mempunyai rasio modal yang rendah adalah bank besar mempunyai akses yang mudah terhadap pasar modal dan dapat memperoleh modal eksternal dengan biaya yang rendah, sehingga fleksibilitas keuangan lebih besar dan tidak memerlukan regulasi modal dibandingkan dengan bank kecil (Shrieves dan Dahl,1992), (Ahmad et.al,2008), (Kleff dan Weber,2003). Disamping itu bank besar lebih banyak mempunyai diversifikasi portofolio. Menurut Titman dan Wessels (1988) pada bank besar proporsi biaya kebangkrutan sangat kecil, dimana mengalami penurunan arti penting dari biaya kebangkrutan, maka dampak pengaruh antara Size bank dan rasio modal adalah negatif. Awdeh,et.al (2011) menyatakan bahwa ada empat faktor yang menghubungkan antara Size dengan perubahan modal yaitu (1) Bank besar di Libanon memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dan dapat bergantung dengan pendanaan dari sumber internal perusahaan, (2) Bank besar memiliki kemudahan akses di pasar modal baik lokal maupun internasional untuk memperoleh pendanaan jika diperlukan, (3) Bank kecil dipaksa oleh regulator untuk memenuhi/melebihi modal minimum yang dipersyaratkan untuk menarik deposan, (4) Bank besar memiliki modal yang lebih rendah karena memegan doktrin “too big to fail

 Awdeh,et.al (2011), Damanik (2008), Aggarwal dan Jacques (1998), Rime (2000), Kleff dan Weber (2003) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Size berpengaruh negatif terhadap rasio modal.

Pengaruh Leverage terhadap CAR (skripsi dan tesis)

Di dalam neraca suatu perusahaan, sisi kiri adalah aktiva yang sering disebut struktur harta/usaha (asset/business structure). Sisi kanan adalah utang dan ekuitas yang disebut struktur keuangan (financial structure). Sawir (2004) mendefinisikan leverage keuangan adalah penggunaan sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan. Utang adalah sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan, yaitu bunga yang harus dibayar tanpa mempedulikan tingkat laba perusahaan.

Di dalam dunia perbankan struktur modal menunjukkan cara yang ditempuh bank untuk memperoleh pendanaan, umumnya dilakukan melalui kombinasi penerbitan saham, obligasi dan penerimaan pinjaman. Struktur modal sebuah bank ditentukan oleh otoritas pengawas perbankan yang menetapkan persyaratan modal minimum untuk mengantisipasi potensi kerugiannya. Bank disebut dengan istilah “highly geared” atau “highly leveraged” karena jumlah utang yang besar dibandingkan dengan modalnya (GARP).

Ahmad, et.al (2008) memasukkan rasio ekuitas terhadap total liabilitas (EQTL) sebagai salah satu variabel determinan rasio modal. EQTL yang tinggi menunjukkan leverage yang rendah (liabilitas yang rendah) sedangkan EQTL yang rendah menunjukkan leverage yang tinggi (liabilitas tinggi). Dari hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa EQTL berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio modal. Tanda positif EQTL dalam persamaan regresi menunjukkan hubungan yang negatif terhadap CAR. Hal tersebut mengartikan bahwa dengan rasio EQTL yang rendah (leverage tinggi) bank akan cenderung menaikkan rasio kecukupan modalnya begitupun sebaliknya dengan rasio EQTL yang tinggi (leverage rendah) bank diharapkan akan menjaga modalnya di level yang rendah.

Pengaruh Likuiditas terhadap CAR (skripsi dan tesis)

Pengelolaan likuiditas bagi suatu bank mengacu pada kemampuan bank menyediakan dana dalam jumlah cukup, tepat waktu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya terutama memenuhi ketentuan Bank Sentral atau pemerintah, terbinanya hubungan baik dengan bank koresponden agar saldo seimbang, memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh penabung, pemilik rekening giro maupun debitur dan membayar kewajiban jangka panjang yang telah jatuh tempo (Leon dan Ericson, 2007).

Rasio likuiditas yang lazim digunakan dalam dunia perbankan terutama diukur dari Loans to Deposit Ratio (LDR). LDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank (terutama dana masyarakat). Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan kredit. LDR mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga dalam bentuk kredit atau sejenis kredit untuk menghasilkan pendapatan. Jika dana pihak ketiga tidak tersalur atau idle money akan mengakibatkan kehilangan kesempatan mendapatkan bunga, pendapatan rendah, dan laba menjadi rendah, sehingga akumulasi laba untuk menambah modal juga menjadi rendah (Krisna, 2008).

Hasil penelitian Krisna (2008) menunjukkan bahwa LDR berpengaruh signifikan negatif terhadap rasio modal, sedangkan penelitian Ahmad et.al (2008) menunjukkan bahwa rasio likuiditas yang diproksikan dengan LACSF  (Liquid Assets to Total Deposits) dan EQTL (Equity to Total Liabilities) berpengaruh positif terhadap rasio modal, hal tersebut menunjukkan setiap kenaikan likuiditas bank maka akan berpengaruh positif terhadap rasio modal. Didalam penelitian ini variabel likuiditas yang digunakan adalah LDR.

Pengaruh Profitabilitas terhadap CAR (skripsi dan tesis)

Faktor penting lainnya yang mempengaruhi rasio modal bank adalah profitabilitas. Profitabilitas dapat mencerminkan baik tidaknya kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat dilihat melalui berbagai macam variabel atau indikator. Variabel atau indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Apabila kinerja sebuah perusahaan publik meningkat nilai keusahaannya akan semakin tinggi.

Menurut Sofyan (2002) kinerja perbankan dapat diukur dengan menggunakan rata-rata tingkat bunga pinjaman, rata-rata tingkat bunga simpanan dan profitabilitas perbankan. Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah rate of return equity (ROE) untuk perusahaan pada umumnya dan return on asset (ROA) pada industri perbankan. ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan, sedangkan ROE hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut (Mawardi,2005).

Profitabilitas dapat menentukan kemampuan bank untuk meningkatkan modalnya dengan mengakumulasikan labanya (Kleff dan Weber,2003). Hal ini sesuai dengan teori pecking-order dari Myers dan Majluf (1984) yang menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan pilihan terhadap pendanaan internal dalam memperoleh biaya yang rendah, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, yaitu dimulai dengan penerbitan obligasi kemudian diikuti oleh sekuritas yang berkarakteristik opsi, dan alternatif terakhir adalah menerbitkan saham baru.

Di dalam penelitian ini variabel profitabilitas yang digunakan adalah ROA (Return on Assets) dan NIM (Net Interest Margin). ROA merupakan salah satu ukuran profitabilitas yang menunjukkan tingkat pencapaian laba bersih (sebelum pajak) terhadap total asset yang dimiliki oleh bank. Semakin tinggi ROA yang dicapai oleh bank menunjukkan laba sebelum pajak tinggi, yang berarti kemungkinan akumulasi laba ditahan meningkat, sehingga modal sendiri akan meningkat dan diperkirakan CAR juga meningkat.

NIM adalah rasio antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan dikurangi dengan biaya bunga dari sumber dana yang dikumpulkan. Semakin besar NIM menunjukkan marjin pendapatan bersih semakin besar sehingga kemungkinan akan meningkatkan laba perusahaan yang diperoleh, laba yang ditahan akan meningkatkan rasio modal.

Penelitian Awdeh,et.al (2011), Krisna (2008), Rime (2000) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio modal. Sedangkan Ahmad,et.al (2008) mengungkapkan bahwa dari hasil penelitiannya NIM berkorelasi negatif terhadap rasio modal. Hal tersebut memunculkan pandangan bahwa pendapatan yang tinggi mempermudah manajer bank untuk mengakses ekuitas modal dan peraturan insentif sendiri untuk meminimalisasi pengambilan risiko, sehingga bank dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kemungkinan kegagalan yang rendah. Pendapat lain dari Awdeh,et.al (2011), Krisna (2008) menyatakan bahwa NIM memiliki pengaruh yang positif meskipun tidak signifikan terhadap modal. 

Pengaruh Risiko terhadap CAR (skripsi dan tesis)

Menurut kamus, risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya bencana atau kerugian. Walaupun sudah dilakukan upaya diversifikasi portofolio dalam pemberian kredit, bank tetap akan menghadapi risiko-risiko ekonomi dari pasar domestik. Dalam hal ini, perekonomian sebuah negara dapat dipengaruhi oleh :

  • Gejolak eksternal, dapat berbentuk bencana alam atau peristiwa yang disebabkan oleh manusia, dan/atau
  • Kesalahan manajemen perekonomian.

Jumlah debitur macet pada  bank yang berada dalam sebuah perekonomian sebagaimana digambarakan dapat meningkat secara signifikan. Hal ini dapat terjadi karena :

  • Kualitas kredit perusahaan yang terpengaruh oleh keadaan perekonomian yang memburuk
  • Tingkat pengangguran yang meningkat pesat
  • Naiknya tingkat suku bunga

Untuk menghadapi dampak gejolak ekonomi yang terjadi bank harus melakukan mitigasi dampak negatif gejolak ekonomi dengan memastikan bank memiliki modal yang cukup untuk melindungi stakeholder dari dampak gejolah ekonomi tersebut.

Hal ini menunjukkan dengan jelas keterkaitan antara risiko dengan modal. Semakin besar risiko yang dihadapi, maka semakin besar pula modal yang dibutuhkan. Bank diwajibkan untuk memiliki modal yang cukup untuk menutupi risiko yang dihadapi. Hal tersebut dikenal sabagai kecukupan modal (capital adequacy).

Rasio keuangan yang menunjukkan tingkat risiko dalam perbankan adalah Non Performing Loans (NPL). Rasio ini menggambarkan kualitas portofolio kredit bank dan diterima secara luas dalam literatur pengukuran risiko kegagalan kredit. Besarnya tingkat NPL menunjukkan kualitas kredit yang diberikan oleh bank tidak baik karena debitur mengalami gagal bayar. Hal ini akan mempengaruhi besarnya pencadangan modal untuk menutup risiko kerugian akibat kredit macet tersebut. Sehingga besarnya NPL akan memaksa bank untuk menambah cadangan modal mereka.

Ahmad,et.al (2008) melakukan penelitian dengan sampel yang digunakan adalah 42 institusi keuangan di Malaysia dengan periode pengamatan 1995-2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel risiko yaitu NPL dan ZRISK berkorelasi positif terhadap rasio modal. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Cannata dan Quagliariello (2006), dan Damanik (2008). Namun penelitian Krisna (2008) menemukan hubungan yang signifikan negatif antara NPL dengan CAR.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (skripsi dan tesis)

Penilaian tingkat kesehatan bank umum di Indonesia diatur dalam PBI No. 13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Menurut peraturan tersebut Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor – faktor sebagai berikut : Profil Risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (earnings) dan Permodalan (capital) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Aspek faktor permodalan mengharapakan setiap bank di Indonesia diwajibkan untuk memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Rasio permodalan secara umum diukur dari Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam melihat tingkat kecukupan modal Bank. Riyadi (2006) mengatakan bahwa salah satu indikator utama yang digunakan secara internasional untuk mengukur kondisi suatu bank, khususnya kemampuan bank meng-cover risiko yang dihadapi, adalah besarnya rasio kecukupan modal (CAR). CAR merupakan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengacu pada ketentuan atau standar internasional yang dikeluarkan oleh Banking for International Settlement (BIS)

Faktor kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas penanaman aktiva serta porsi penyisihan untuk menutupi kerugian akibat penghapusan aktiva produktif. Rasio kualitas aktiva produktif terdiri dari :

  1. Non Performing Loans (NPL) Gross

NPL Gross merupakan perbandingan jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas 3, 4 dan 5 dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank.

  1. Non Performing Loans (NPL) Net

Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas diproksikan dengan return on asset  (ROA), yaitu perbandingan antara laba bersih (net income) dengan total aktiva (total assets) dan net interest margin (NIM) , yaitu perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif yang menghasilkan bunga yang dirumuskan dengan persamaan berikut (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001):

Persyaratan Modal Bank di Indonesia (skripsi dan tesis)

Menurut Stignum dan Branch (1983) bank tidak dapat beroperasi tanpa modal, hal ini mengindikasikan bahwa modal sangat berperan penting dalam perbankan. Menurut Diamond dan Rajan (2000) bahwa bank dengan sadar bertujuan mencapai rasio modal tertentu, menunjukkan bahwa fungsi modal adalah sangat penting dalam  menentukan kinerja bank dalam  mencapai rasio modal bank yang optimal dan memperkirakan bahwa perubahan rasio modal bank adalah sebagai hasil dari kebebasan dalam menentukan penyesuaian (discretioanary adjustment) ke arah target rasio modal dan faktor eksogen bank.

Modal atau capital merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, pada perusahaan umumnya diperoleh dengan menerbitkan saham. Dalam bisnis industri jasa perbankan jumlah kecukupan modal merupakan masalah yang sangat penting. Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran BI No. 14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia  No 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan  Risiko Pasar, adalah modal inti ditambah dengan modal pelengkap. Dana bank yang digunakan sebagai modal operasional dalam kegiatan usaha dapat bersumber dari :

  1. Dana sendiri (dana pihak pertama) yang merupakan modal setor yang berasal dari pemegang saham dapat dikatakan bersifat tetap dalam arti selamanya dapat mengendap dalam bank dan tidak akan mudah ditarik begitu saja oleh penyetornya kecuali melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  2. Dana pihak kedua merupakan sumber dana bank yang dapat diperoleh melalui pasar uang antar bank dan melalui pasar modal dengan cara menerbitkan obligasi atau surat berharga jangka panjang lainnya.
  3. Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarat biasa dan merupakan tulang punggung dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.
  4. Sumber dana berbiaya merupakan dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik dana pihak ketiga maupun dana pihak kedua (tidak termasuk penerbitan saham).

Dengan adanya pengelompokan sumber dana tersebut bank dapat mempelajari sifat masing-masing kelompok dan bagaimana cara menghimpunnya, sehingga manjamen bank dalam setiap membuat kebijakan untuk menghimpun dana memiliki strategi yang jitu untuk meningkatkan penghimpunan dananya, apakah berasal dari masyarakat, dari Pasar Uang atau Pasar Modal dan dari Pemilik sendiri atau modal saham dengan cara go public.

Dalam meningkatkan besarnya modal, bank dapat melakukan dengan cara penambahan dana baru dari pemilik atau meningkatkan hasil usaha bank, sedangkan bagi bank yang sahamnya sudah dicatatkan di bursa saham bisa dijual kepada masyarakat luas (Riyadi,2006).

Sejak diperkenalkannya Capital Accord oleh Basel Commitee on Banking Supervision (BCBS) pada tahun 1988, industri perbankan telah melalui berbagai perubahan signifikan. Baik disisi bisnis, manajemen risiko, maupun konsep supervisi. The New Basel Capital Accord atau Basel II pada dasarnya mengandung tiga pendekatan baru , yang secara mendasar merubah apa yang terkandung di dalam Capital Accord atau Basel I.

  1. Berbeda dengan 1988 Capital Accord  yang memfokuskan penghitungan risiko pada satu jenis risiko (Credit Risk), The New Basel Capital Accord menekankan kepada metodologi internal bank, review supervisi dan disiplin pasar dan memiliki cakupan lebih luas terhadap jenis – jenis risiko yang dihadapi oleh bank.
  2. The New Basel Capital Accord  mengandung konsep-konsep yang lebih fleksibel, menawarkan berbagai pendekatan, dan memberikan insentif bagi konsep risk management yang lebih baik, sementara Basel I menetapkan satu konsep yang dianggap sesuai bagian semua (one size fit all)
  3. The New Basel Capital Accord  mengandung konsep yang lebih sensitif terhadap risiko dibandingkan dengan Basel I yang cenderung sensitif terhadap tingkat risiko dalam suatu struktur tingkatan risiko yang sangat umum.

Di Indonesia peraturan mengenai permodalan mengalami beberapa perubahan. Serangkaian paket kebijakan reformasi perbankan sebagai bagian dari liberalisasi sektor keuangan digulirkan dalam periode 1988-1999. Liberalisasi sektor keuangan sejalan dengan diberikannya kebebasan yang lebih besar bagi bank-bank untuk mengalokasikan aset dan menentukan suku bunga. Dalam rangka mengendalikan persaingan diantara bank-bank tersebut, persyaratan permodalan yang merupakan instrumen utama pengawasan bank di Indonesia, dikeluarkan sebagai bagian dari Paket Kebijakan Oktober 1988 atau yang dikenal dengan Pakto ’88.

Kebijakan permodalan yang diterapkan di Indonesia pada waktu itu telah mengacu pada standar yang ditetapkan Basel Capital Accord (Basel I) meskipun dilakukan secara bertahap. Dalam praktik pengawasan perbankan di Indonesia, rekomendasi Basel I tersebut diadopsi oleh Bank Indonesia melalui pengaturan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993. Dalam surat ini diatur tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap, yakni sebesar 7% sejak akhir Maret 1993 dan 8% sejak akhir Desember 1993.

Penerapan KPMM  pernah mengalami perubahan setelah melihat kondisi yang ada. Seperti pada tahun 1998 saat terjadinya krisis perbankan yang mengakibatkan penurunan permodalan bank yang cukup besar, dilakukan penyesuaian KPMM dari 8% menjadi 4% melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Seiring dengan kebijakan tersebut, dilakukan berbagai langkah restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan dengan salah satu tujuan mengembalikan kondisi permodalan bank sesuai dengan standar internasional sebagaimana keadaan sebelum terjadinya krisis perbankan.

Sejalan dengan target program rekapitalisasi perbankan sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 yang menegaskan pencapaian rasio KPMM sebesar 8% pada akhir tahun 2001, maka dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia  Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang KPMM Bank Umum. Isi pokok ketentuan tersebut adalah kewajiban bank menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko sejak akhir bulan Desember 2001. Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang penyediaan modal bank tertuang dalam Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran BI No. 14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia  No 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan  Risiko Pasar.

Sebagai upaya untuk mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan, terkait dengan tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Bank Indonesia mengeluarkan peraturan melalui PBI Nomor 7/15/2005 tentang jumlah Modal Inti Bank Umum. Ketentuan tersebut juga untuk mengantisipasi penerapan Basel Accord II. Inti pokok dari peraturan tersebut adalah mewajibkan bank umum memiliki jumlah modal inti secara bertahap minimal Rp. 80 milyar pada akhir tahun 2007 dan Rp. 100 milyar pada akhir tahun 2010. Bank umum yang tidak memenuhi jumlah modal inti sebagaimana ketentuan tersebut akan mendapatkan konsekuensi berupa pembatasan kegiatan usaha.

Di dalam penelitian ini modal bank didefinisikan sebagai rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (Capital Adequacy Ratio-CAR) seperti yang digunakan oleh Ahmad,et.al (2008), Damanik (2008) dan Awdeh,et.al (2011) Pemilihan variabel CAR sebagai variabel dependen dikarenakan CAR menggambarkan keputusan bank dalam mengambil risiko sesuai dengan situasi (Rime, 2000).

Pengertian Studi Kelayakan (skripsi dan tesis)

            Studi kelayakan pada saat ini banyak dikenal oleh masyarakat, terutama yang bergerak dibidang usaha. Bermacam-macam peluang dan kesempatan yang ada pada bidang usaha menuntut penilaian sejauh mana kesempatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pengusaha. Sehingga studi kelayakan yang sering disebut feasibility studi merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha/proyek yang direncanakan  (Ibrahim, 1998).

Menurut (Thomson,2005) studi kelayakan bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dikendalikan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang, menentukan tujuan, menggambarkan berbagai biaya dan manfaat  yang terkait dengan beberapa alternatif untuk pemecahan masalah. Bila investasi dalam pembangunan proyek berupa fasilitas baru, maka untuk menilai kelayakannya perlu dilakukan kegiatan mulai dari mengembangkan, menganalisis dan prakarsa atau gagasan yang timbul sampai menelusuri berbagai aspek proyek . Gagasan dapat pula berupa tanggapan atas situasi yang disebabkan oleh desakan untuk meningkatkan fasilitas yang tersedia, misalnya perbaikan atau penggantian peralatan yang sudah tua guna memperbaiki efisiensi dan menekan biaya pemeliharaan. Sehingga biaya produksi dapat dikurangi dan daya saing dapat ditingkatkan.

Pengkajian tersebut sifatnya menyeluruh dalam segala aspek kelayakan proyek atau investasi. Disamping sifatnya yang menyeluruh studi kelayakan juga harus dapat menampilkan data hasil analisis secara kuantitatif tentang manfaat yang diperoleh dibandingkan sumber daya yang diharapkan. Layaknya suatu gagasan usaha atau  proyek  memberikan finansial benefit dan sosial benefit. Penilaian sosial  benefit tidak selalu menggambarkan arti finansial benefit, tergantung dari segi penilaian yang dilakukan.

Pada umumnya proyek yang dinilai dari sosial benefit adalah proyek yang dinilai dari segi manfaat yang diberikan terhadap perkembangan perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Kegiatan usaha/proyek yang dinilai dari segi finansial benefit adalah usaha-usaha yang dinilai dari segi penanaman investasi/modal yang diberikan untuk melaksanakan usaha/proyek tersebut (Ibrahim, 1998).

Dasar-dasar Perencanaan Perumahan Permukiman. (skripsi dan tesis)

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, lokasi kawasan perumahan yang layak adalah :

  1. Tidak terganggu oleh polusi (air, udara, suara)
  2. Tersedia air bersih
  3. Memiliki kemungkinan untuk perkembangan pembangunannya
  4. Mempunyai aksesibilitas yang baik
  5. Mudah dan aman mencapai tempat kerja
  6. Tidak berada dibawah permukaan air setempat
  7. Mempunyai kemiringan rata-rata

Adapun dasar-dasar perencanaan perumahan harus memperhatikan standar prasarana lingkungan perumahan. Seperti yang terdapat dalam buku Pelatihan Substantif Perencanaan Spasial tentang Dasar-dasar Perencanaan Perumahan oleh Pusbindiklatren Bappenas (Tahun 2003: 2-4), Standar prasarana lingkungan permukiman adalah:

  1. Jenis Prasarana Lingkungan

Secara umum prasarana lingkungan dikenal sebagai utilities dan amenities atau disebut juga wisma, marga, suka dan penyempurna. Lebih spesifik lagi, jenisjenis tersebut adalah fasilitas, sistim jaringan sirkulasi, drainasi dan kesehatan lingkungan. Rumah harus memenuhi persyaratan rumah sehat. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang “Kesehatan” ditegaskan, bahwa kesehatan lingkungan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, dilakukan antara lain melalui peningkatan sanitasi lingkungan pada tempat tinggal maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya berupa fisik, kimia atau biologis termasuk perubahan perilaku yang diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia.

  1. b. Ketentuan Besaran

Ketentuan besaran fasilitas secara umum diturunkan dari kebutuhan penduduk atasa fasilitas tersebut. Secara normatif standart kebutuhan diukur per satuan jumlah penduduk tertentu sesuai dengan kebutuhannya.

– 1 TK untuk tiap 200 KK

– 1 SD untuk tiap 400 KK

– 1 Puskesmas Pembantu untuk tiap 3000 KK

– 1 Puskesmas untuk tiap 6000 KK.

Disamping besaran jumlah penduduk, dapat pula diturunkan dari jumlah unit rumah yang dilayani, satu satuan luas atau satuan wilayah administrasi yang dilayani. Misalnya 1 puskesmas per Kecamatan. Persyaratan lain dapat dilihat pada tabel II.1

Tabel II.1.Standar Minimal Komponen Fisik Prasarana Lingkungan Permukiman

No Komponen Kriteria Teknis Keterangan
1 Jaringan Jalan ·     Jarak minimum setiap rumah 100 m  dari jalan  kendaraan satu  arah dan 300 m dari jalan 2 arah. Pada prinsipnya, jaringan jalan harus mampu melayani kepentingan mobil kebakaran.
·     Lebar perkerasan minimum  untuk jalan 2 arah 4 m.
·     Kepadatan  jalan  minimal  50-100 m/ha untuk jalan 2 arah. Disamping itu, maksimal   15   menit jalan kaki harus terlayani oleh angkutan umum. Dimensi minimal pejalan  kaki sebanding        dengan lebar gerobag dorong/becak
·     Pedestrian yang diperkeras minimal berjarak 20 m,dengan perkerasan 1-3 m  
2 Air bersih (kran ·     Kapasitas  layanan minimum 201/org/hari Perehitungan kebutuhan  lebih  rinci mengenai kran umum didasarkantas jumlah pelanggan  PAM  dan kualitas air setempat.
umum) ·     Kapasitas  jaringan jaringan minimum 60 lt/org/hr
  ·     Cakupan layanan 20-50 kk/unit
  ·     Fire Hidrant dalam radius 60 m- 120 m
3 Sanitasi ·     Tangki septict individu, resapan individu Pada  prinsipnya, lingkungan harus bersih dari pencemaran limbah rumah tangga limbah rumah tangga
·     Tangki septict bersama, resapan bersama Mini IPAL
4 Persampahan §     Minimal jarak TPS/Transfer Pelayanan sampah sangat tergantung pada sistim penanganan lingkungan/sektor kota. Pada prinsipnya pelayanan  sampah yang dikelola lingkungan mampu  dikelola  oleh lingkungan yang yang
bersangkutan
·     Depo 15 menit perjalanan gerobag sampah
·     Setiap gerobag melayani 30 sampai 50 unit rumah
·     Pengelolaan sampah lingkungan ditangani masyarakat setempat.
5 Drainase ·     Jaringan drainasi  dibangun memanfaatkan  jaringan  jalan  dan badan air yang ada. Bentuk penangananya dapat merupakan bagian  dari  sistim jaringan  kota  atau sistim setempat
·     Dimensi    saluran    diperhitungkan atas dasar layanan (coverage area) blok/lingkungan bersangkutan.
·     Penempatan                          saluran memperhitungkan        ketersediaan lahan     (dapat     disamping     atau dibawah jalan).
·     Jika    tidak    tersambung    dengan sistim kota,harus disiapkan resapan setempat atau kolam retensi.

Sumber : Dasar-dasar Perencanaan Perumahan oleh Dipusbindiklatren Bappenas (2003: 2-4)

Faktor-Faktor Penentu Pola Permukiman (skripsi dan tesis)

Menurut Amos Rapoport dalam bukunya House, Form and Culture (1996), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pembentukan suatu permukiman masyarakat vernakular maupun bangunan arsitektur vernakular antara lain :

  1. Iklim Dan Kebutuhan Tempat Tinggal

Iklim sangat berpengaruh pada arsitektur dan berbanding lurus dengan geografi. Namun iklim tidak mempengaruhi perubahan bentuk pada bangunan tapi menyesuaikannya terhadap lingkungan dan iklim sekitar.

  1. Material, Konstruksi, Dan Teknologi

Sudah lama kayu dan batu menjadi bagian material sebuah bangunan serta membentuk karakteristik bangunan tersebut, sikap budaya terhadap arsitektur sangat kuat dan populer dan banyak diterjemahkan dalam teori arsitektur.

  1.  Tapak

Sebuah tapak berperan penting dalam pembangunan dan perancangan sebuah arsitektur, pada masyarakat primitiv sebuah tapak didapatkan secara tidak langsung untuk membangun sebuah pemukiman.

  1. Ketahanan

Ketahanan pada suatu bangunan diperlukan untuk menjaga keseimbangan stuktur agar mampu bartahan dalam waktu yang panjang, pada umumnya masyarakat tradisional membangun rumah dengan bentuk struktur yang berbeda-beda sesuai iklim dan lingkungan.

  1. Ekonomi

Ekonomi suatu masyarakat adat pada dasarnya berbeda, tapi pada umumnya masyarakat vernakular di Indonesia adalah agraris yang memanfaatkan lahan untuk bidang persawahan, dan perkebunan untuk menopang ekonomi mereka.

  1. Kepercayaan

Kepercayaan suatu masyarakat tergantung lokasi dan kondisi serta budaya yang mempengaruhi masyarakat tersebut, pada umumnya kepercayaan masyarakat primitif atau vernakular tertuju pada suatu kondisi alam sekitarnya.

Pola Permukiman (skripsi dan tesis)

Bentuk pola permukiman yang lain dijelaskan oleh Sri Narni dalam Mulyati (1995) antara lain:

  1. Pola permukiman memanjang (linier satu sisi) di sepanjang jalan baik di sisi kiri maupun sisi kanan saja
  2. Pola permukiman sejajar (linier dua sisi) merupakan permukiman yang memanjang di sepanjang jalan
  3. Pola permukiman mengantong merupakan permukiman yang tumbuh di daerah seperti kantong yang dibentuk oleh jalan yang memagarnya
  4. Pola permukiman curvalinier merupakan permukiman yang tumbuh di daerah sebelah kiri dan kanan jalan yang membentuk kurva
  5. Pola permukiman melingkar merupakan permukiman yang tumbuh mengelilingi ruang terbuka kota.

Permukiman tradisional sering direpresentasikan sebagai tempat yang masih memegang nilai-nilai adat dan budaya yang berhubungan dengan nilai kepercayaan atau agama yang bersifat khusus atau unik pada suatu masyarakat tertentu yang berakar dari tempat tertentu pula di luar determinasi sejarah.

Struktur ruang permukiman digambarkan melalui pengidentifikasian tempat, lintasan, batas sebagai komponen utama, selanjutnya diorientasikan melalui hirarki dan jaringan atau lintasan, yang muncul dalam suatu lingkungan binaan baik secara fisik ataupun non fisik yang tidak hanya mementingkan orientasi saja tetapi juga objek nyata dari identifikasi. Identitas kawasan tersebut terbentuk dari pola lingkungan, tatanan lingkungan binaan, ciri aktifitas sosial budaya dan aktifitas ekonomi yang khas (Amos Rapoport)

Permukiman tradisional memiliki pola-pola mengenai sifat dari persebaran permukiman sebagai suatu susunan dari sifat yang berbeda dalam hubungan antara faktor-faktor yang menentukan persebaran permukiman. Terdapat kategori pola permukiman tradisional berdasarkan bentuknya yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

  1. Pola permukiman bentuk memanjang terdiri dari memanjang sungai, jalan, dan garis pantai
  2. Pola permukiman bentuk melingkar
  3. Pola permukiman bentuk persegi panjang
  4. Pola permukiman bentuk kubus.

Pola permukiman tradisional berdasarkan pada pola persebarannya juga dibagi menjadi dua, yaitu pola menyebar dan pola mengelompok.

  1. Pola permukiman dengan cara tersebar berjauhan satu sama lain, terutama terjadi dalam daerah yang baru dibuka. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya jalan besar, sedangkan orang-orang mempunyai sebidang tanah yang selama suatu masa tertentu harus diusahakan secara terus menerus
  2. Pola permukiman dengan cara berkumpul dalam sebuah kampung/desa, memanjang mengikuti jalan lalu lintas (jalan darat/sungai), sedangkan tanah garapan berada di belakangnya
  3. Pola permukiman dengan cara terkumpul dalam sebuah kampung/desa, sedangkan tanah garapan berada di luar kampung
  4. Berkumpul dan tersusun melingkar mengikuti jalan. Pola permukiman dengan cara berkumpul dalam sebuah kampung/desa, mengikuti jalan yang melingkar, sedangkan tanah garapan berada di belakangnya.

Rumah merupakan bagian dari suatu permukiman.Rumah saling berkelompok membentuk permukiman dengan pola tertentu. Pengelompokan permukiman dapat berdasarkan :

  • Kesamaan golongan dalam masyarakat, misalnya terjadi dalam kelompok sosial tertentu antara lain komplek kraton, komplek perumahan pegawai
  • Kesamaan profesi tertentu, antara lain desa pengrajin, perumahan dosen, perumahan bank
  • Kesamaan atas dasar suku bangsa tertentu, antara lain Kampung Bali, Kampung Makasar, pemukiman suku bajo.

Klasifikasi Permukiman (skripsi dan tesis)

  1. Permukiman Darurat

Jenis perkampungan ini biasanya bersifat sementara (darurat) dan timbulnya perkampungan ini karena adanya bencana alam. Untuk menyelamatkan penduduk dari bahaya banjir maka dibuatkan perkampungan darurat pada daerah/lokasi yang bebas dari banjir. Mereka yang rumahnya terkena banjir untuk sementara ditempatkan diperkampungan ini untuk mendapatkan pertolongan bantuan berupa makanan, pakaian dan obat obatan. Begitu pula ada bencana lainnya seperti adanya gunung berapiyang meletus dan lain lain.Daerah permukiman ini bersifat darurat tidak terencana dan biasanya kurang fasilitas sanitasi lingkungan sehingga kemungkinan penjalaran penyakit akan mudah terjadi.

  1. Permukiman tradisional

Perkampungan seperti ini biasanya penduduk atau masyarakatnya masih memegang teguh tradisi lama. Kepercayaan, kabudayaan dan kebiasaan nenek moyangnya secara turun temurun dianutnya secara kuat. Tidak mau menerima perubahan perubahan dari luar walaupun dalam keadaan zaman telah berkembang dengan pesat. Kebiasaan-kebiasaan hidup secara tradisional yang sulit untuk diubah inilah yang akan membawa dampak terhadap pengembangan dan pola penataan permukiman, kesehatan serta masalah sosial dan budaya lainnya.

  1. Permukiman kumuh (slum area)

Jenis permukiman ini biasanya timbul akibat adanya urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari kampung (pedesaan) ke kota. Umumnya ingin mencari kehidupan yang lebih baik. sulitnya mencari kerja di kota akibat sangat banyak pencari kerja, sedang tempat bekerja terbatas, maka banyak diantara mereka manjadi orang gelandangan. Di kota umumnya sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak hal ini karena tidak terjangkau oleh penghasilan (upah kerja) yang mereka dapatkan setiap hari, akhirnya mereka membuat gubuk-gubuk sementara (gubuk liar)

  1. Permukiman untuk kelompok-kelompok khusus

Perkampungan seperti ini biasanya dibangun oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi orang -orang atau kelompok-kelompok orang yang sedang menjalankan tugas tertentu yang telah dirancanakan . Penghuninya atau orang orang yang menempatinya biasanya bertempat tinggal untuk sementara, selama yang bersangkutan masih bisa menjalankan tugas. setelah cukup selesai maka mereka akan kembali ke tempat/daerah asal masing masing. contohnya adalah perkampungan atlit (peserta olah raga pekan olahraga nasional ) perkampungan orang -orang yang naik haji, perkampungan pekerja (pekerja proyek besar, proyek pembangunan bendungan, perkampungan perkemahan pramuka dan lain lain

  1. Permukiman baru.

Permukiman semacam ini direncanakan pemerintah dan bekerja sama dengan pihak swasta. Pembangunan tempat permukiman ini biasanya dilokasi yang sesuai untuk suatu pemukiman (kawasan permukiman). Dipermukiman seperti ini biasanya memiliki fasilias sarana dan prasarana yang memadai.

  1. Permukiman Transmigrasi

Jenis permukiman semacam ini di rencanakan oleh pemerintah yaitu suatu daerah permukiman yang digunakan untuk tempat penampungan penduduk yang dipindahkan (ditransmigrasikan) dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang/kurang penduduknya. Ditempat ini mereka telah disediakan rumah, dan tanah garapan untuk bertani, bercocok tanam oleh pemerintah.

Teori Permukiman (skripsi dan tesis)

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 bab 1,pasal 1, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Sarana lingkungan permukiman adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya,prasarana meliputi jaringan jalan raya, jaringan utilitas seperti : air bersih, air kotor, pengaturan air hujan, jaringan telepon, jaringan listrik dan sistem pengelolaan sampah.

Sebuah permukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor yang secara keseluruhan dapat dilihat dari elemen pembentuk pola permukiman.Permukiman sebagai produk tata ruang mengandung arti tidak sekedar fisik saja tetapi juga menyangkut hal-hal kehidupan. Permukiman pada dasarnya merupakan suatu bagian wilayah tempat dimana penduduk/pemukim tinggal, berkiprah dalam kegiatan kerja dan kegiatan usaha, berhubungan dengan sesama pemukim sebagai suatu masyarakat serta memenuhi berbagai kegiatan kehidupan.

Menurut Doxiadis (1974) dalam Kuswatojo (2005), permukiman merupakan totalitas lingkungan yang terbentuk oleh 5 (lima) unsur utama yaitu :

  1. Alam (nature), lingkungan biotik maupun abiotik. Permukiman akan sangat ditentukan oleh adanya alam baik sebagai lingkungan hidup maupun sebagai sumber daya seperti unsur fisik dasar.
  2. Manusia (antropos), Permukiman dipengaruhi oleh dinamika dan kinerja manusia
  3. Masyarakat (society), hakekatnya dibentuk karena adanya manusia sebagai kelompok masyarakat. Aspek-aspek dalam masyarakat yang mempengaruhi permukiman antara lain : kepadatan dan komposisi penduduk, stratifikasi sosial, struktur budaya, perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan hukum.
  4. Ruang kehidupan (shell), ruang kehidupan menyangkut berbagai unsur dimana manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat melaksanakan kiprah kehidupannya.
  5. Jaringan (network), yang menunjang kehidupan (jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, telekomunikasi, listrik dan sebagainya).

Revitalisasi Kawasan (skripsi dan tesis)

Menurut Piagam Burra dalam Surya (2009), revitalisasi adalah menghidupkan kembali kegiatan sosial dan ekonomi bangunan atau lingkungan bersejarah yang sudah kehilangan vitalitas fungsi aslinya, dengan cara memasukkan fungsi baru ke dalamnya sebagai daya tarik, agar bangunan atau lingkungan tersebut menjadi hidup kembali. Revitalisasi Kawasan adalah rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang cenderung mati, dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat (Jefrizon, 2012).

Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan atau kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan).

Revitalisasi merupakan serangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang cenderung mati, meningkatkan nilai – nilai vitalitas yang strategis dan signifikan dari kawasan yang mempunyai potensi atau mengendalikan kawasan yang cenderung kacau. (Departemen Kimpraswil, 2002) Revitalisasi merupakan pemberdayaan daerah dalam usaha menghidupkan kembali aktivitas perkotaan dan vitalitas kawasan untuk mewujudkan kawasan layak huni (livable), mempunyai daya saing pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal, berkeadilan sosial, berwawasan budaya serta terintegrasi dalam kesatuan sistem kota. (Antariksa, 2009)

Revitalisasi kawasan merupakan suatu kegiatan yang kompleks sehingga perlu tahapan-tahapan agar terlaksana dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal sebagai berikut (Martokusumo, 2006):

  1. Intervensi fisik

Citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan, sehingga intervensi fisik perlu dilakukan. Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka pendek yang dimaksudkan utnuk menciptakan keadaan yang kondusif untuk mendoronng terjadinya penigkatan kegiatan ekonomi jangka panjang. Revitalisasi dilakukan melalui upaya yang meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas fisik bangunan, tata ruang hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (open space). Kondisi lingkungan binaan yang berkaitan isu lingkungan (environmental sustainability) pun menjadi penting untuk diperhatikan.

  1. Rehabilitasi ekonomi

Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus didukung dan sekaligus didukung oleh rehabilitasi/pemulihan kegiatan ekonomi lokal. Kegiatan ekonomi lokal diharapkan mampu mendukung keberlanjutan ekonomi kawasan yang tentunya berdampak kepada nilai tambah suatu kawasan. Dalam konteks ini perlu dikembangkan fungsi-fungsi campuran (mixed use development) yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi (penyediaan lapangan kerja) dan sosial (vitalitas baru). Pemanfaatan kawasan secara produktif dapat membentuk mekanisme perawatan dan kontrol terhadap kelangsungan fasilitas dan infrastruktur kota.

  1. Rekayasa sosial/pengembangan institusional

Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (interesting), jadi bukan sekedar menciptakan beautiful place saja. Kegiatan rekayasa sosial atau pengembangan institusional mampu meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri. Untuk itu diperlukan pengembangan intitusi yang akuntabel seperti penggalangan kemitraan, diskusi lintas pelaku (stakeholders) dan perwujudan good urban governance.

Urban Design (Perancangan Kota) (skripsi dan tesis)

            Urban design pada dasarnya merupakan perancangan fisik dan ruang suatu kawasan termasuk mengenai aturan pengendaliannya yang di tunjukan untuk kepentingan umum.  Ruang-ruang yang berada diantara bangunan disebut juga lingkup urban design. Dalam aspek tata guna lahan, juga harus memperhatikan hal-hal yang mempengaruhinya yaitu zoning, dimana zoning diartikan merupakan suatu aturan legal yang mengatur peruntukan penggunaan lahan. Kevin Lynch (1984) dalam bukunya Good City Form dan Image of The Citydesign berhubungan dengan 3 elemen yaitu :pola aktivitas, pola sirkulasi dan pola daribentuk yang dapat mendukungnya. Sedangkan keseluruhan konfigurasi dan penampilan tata massa dan bentuk bangunan juga dapat diarahkan pada tema daerah yang akan dicapai tercapai kualitas citra (image) district.Perancangan kota adalah bagian dari rangkaian perencanaan kota yang mencakup penataan kota dari segi bentuk, penampilan, kinerja, estetika dari struktur fisik dan lingkungannya.

Hamid Shirvani (1985) Dalam bukunya “Urban Design Proces”urban design (perancangan kota) merupakan kelanjutan dari urban planning (perencanaan kota) sebab bagaimanapun hasil perencanaan kota belum selesai atau belum dapat dilaksanakan tanpa ada rancang desain dari rencana yang telah disusun. Urban design  memiliki tekanan pada penataan lingkungan fisik kota.

Elemenurban design  yang membentuk suatu kota (terutama pusat kota) menurut Hamid Shirvani(1985) :

  1. Land Use(Tata Guna Lahan)

Tata Guna Lahan merupakan rancangan dua dimensi berupa denah peruntukan lahan sebuah kota. Ruang-ruang tiga dimensi (bangunan) akan dibangun di tempat-tempat sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. Pemisahan letak fungsi lahan dengan pertimbangan optimalisasi lahan. Kebijaksanaan tata guna lahan juga membentuk hubungan antara sirkulasi/parkir dan kepadatan aktivitas/penggunaan individual. Terdapat perbedaan kapasitas (besaran) dan pengaturan dalam penataan ruang kota, termasuk didalamnya adalah aspek pencapaian, parkir, sistem transportasi yang ada, dan kebutuhan untuk penggunaan lahan secara individual. Pada prinsipnya, pengertian land use (tata guna lahan) adalah : pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam mengalokasikan fungsi tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran keseluruhan bagaimana daerah-daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi.

  1. Bentuk dan Massa Bangunan (Building form and massing)

Building form and massing membahas mengenai bagaimana bentuk dan massa-massa bangunan yang ada dapat membentuk suatu kota serta bagaimana hubungan antar massa (banyak bangunan) yang ada. Pada penataan suatu kota, bentuk dan hubungan antar massa seperti ketinggian bangunan, jarak antar bangunan, bentuk bangunan, fasad bangunan, dan sebagainya harus diperhatikan sehingga ruang yang terbentuk menjadi teratur. Building form and massing dapat meliputi kualitas yang berkaitan dengan penampilan bangunan, yaitu : Ketinggian Bangunan,kepejalan bangunan, Koefisien Lantai Bangunan (KLB),Koefisien Dasar Bangunan (Building Coverage), Garis Sempadan Bangunan (GSB), skala, material, tekstur, warna

  1. Sirkulasi dan Parkir

Sirkulasi adalah elemen perancangan kota yang secara langsung dapat membentuk dan mengkontrol pola kegiatan kota, sebagaimana halnya dengan keberadaan sistem transportasi dari jalan publik, pedestrian, dan tempat-tempat transit yang saling berhubungan akan membentuk pergerakan (suatu kegiatan). Sirkulasi di dalam kota merupakan salah satu alat yang paling kuat untuk menstrukturkan lingkungan perkotaan karena dapat membentuk, mengarahkan, dan mengendalikan pola aktivitas dalam suatu kota. Selain itu sirkulasi dapat membentuk karakter suatu daerah, tempat aktivitas dan lain sebagainya. Tempat parkir mempunyai pengaruh langsung pada suatu lingkungan yaitu pada kegiatan komersial di daerah perkotaan dan mempunyai pengaruh visual pada beberapa daerah perkotaan. Penyediaan ruang parkir yang paling sedikit memberi efek visual yang merupakan suatu usaha yang sukses dalam perancangan kota.

  1. Ruang Terbuka

Berbicara tentang ruang terbuka (open space) selalu menyangkut lansekap. Elemen lansekap terdiri dari elemen keras (hardscape seperti : jalan, trotoar, bebatuan dan sebagainya) serta elemen lunak (softscape) berupa tanaman dan air. Ruang terbuka biasa berupa lapangan, jalan, sempadan sungai, taman dan sebagainya. Dalam perencanan open space akan senantiasa terkait dengan perabot taman/jalan (street furniture). Street furniture ini bisa berupa lampu, tempat sampah, papan nama, bangku taman dan sebagainya.

  1. Jalan Pejalan Kaki (Pedestrian)

Elemen pejalan kaki harus dibantu dengan interaksinya pada elemen-elemen dasar desain tata kota dan harus berkaitan dengan lingkungan kota dan pola-pola aktivitas serta sesuai dengan rencana perubahan atau pembangunan fisik kota di masa mendatang. Dalam perancangannya, jalur pedestrian harus mempunyai syarat-syarat untuk dapat digunakan dengan optimal dan memberi kenyamanan pada penggunanya.

  1. Aktivitas Pendukung

Aktivitas pendukung adalah semua fungsi bangunan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota. Bentuk, lokasi dan karakter suatu kawasan yang memiliki ciri khusus akan berpengaruh terhadap fungsi, penggunaan lahan dan kegiatan pendukungnya. Aktifitas pendukung meliputi segala fungsi dan aktivitas yang memperkuat ruang terbuka publik, karena aktivitas dan ruang fisik saling melengkapi satu sama lain. Pendukung aktivitas tidak hanya berupa sarana pendukung jalur pejalan kaki, tapi juga harus mempertimbangkan fungsi elemen kota yang dapat membangkitkan aktivitas seperti pusat perbelanjaan, taman rekreasi, alun-alun, dan sebagainya.

Tata Ruang (skripsi dan tesis)

Tata ruang di artikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan keruangan. Tata ruang sebagai hal yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan ruang. Tata Ruang terkait dengan suatu penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan. Didalam tata ruang terdapat suatu distribusi dari tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya. Tata ruang merupakan penjabaran dari suatu produk perencanaan fisik ruang apakah itu ruang terbatas maupun ruang tak terbatas.

            Pada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 bab1 pasal 1, tentang penataan ruang, tata ruang diartikan sebagai suatu wujud struktural dan pola ruang(terjadi secara alami). Wujudbentuk dan struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.

Penataan ruang (Spatial Planning) adalah perencanaan, pemanfaatan ruang. Sedangkan rencana tata ruang (Spatial Plan) diartikan sebagai hasil perencanaan tata ruang, berupa arahan kebijakan dan memperuntukkan (alokasi) pemanfaatan ruang yang secara struktural mengambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu dari berbagai kegiatan kehidupan. Ruang/space adalah wadah tempat berlansungnya kehidupan yang menyangkut ruang daratan, ruang lautan, ruang udara, termasuk didalamnya tanah, air, udara beserta benda-benda serta sumber daya dan keadaan alam sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dengan berbagai kegiatannya serta berbagai makluk lainnya melakukan dan melaksanakan kehidupannya.

Ruang  dapat diciptakan dari adanya aktifitas dan perilaku baik secara ekonomi sosial dan budayadimana lebih menunjukan pada kondisidan keberadaan lingkungan permukiman. Dalam arsitekur, tidak hanya membayangkan sebuah bangunan sebagai masa padat tetapi juga sebagai ruang-ruang yang dibentuk oleh perletakan dari bangunan-bangunan yang ada. Ruang pada dasarnya terbentuk kerena adanya hubungan antara objek dan manusia yang melihatnya, sebagai satu kesatuan bentuk yang terbatas dan tidak terbatas.

            Urban space terbentuk dari dinding/facade bangunan dan lantai kota yang pada dasarnya dibedakan oleh karakteristik yang menonjol seperti kualitas yang melingkupi, kualitas pengolahan ruang, dan aktifitas yang berlangsung didalam ruang. Sedangkan menurut Rob Krier (1979) urban space dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

  1. Berbentuk linear, yaitu ruang terbuka umumnya hanya mempunyai batas disisi-sisinya misalnya berbatasan dengan pedestrian, jalan, bangunan dan sebagainya.
  2. Berbentuk Cluster, yaitu ruang terbuka yang mempunyai batas-batas disekelilingnya Misalnya (kompleks pertokoan)

Ruang terbuka berfungsi sebagai sarana sosial yang dipengaruhi oleh elemen-elemen fisik arsitektur sehingga tujuan urban design(perancangan kota)adalah menciptakan ruang publik sebagai tempat untuk bertemu dan berinteraksi. Perwujudan ruang terbuka untuk masyarakat umum ditunjukkan dalam kawasan kota juga dalam bangunan, dengan kata lain Urban Open Spaceterbentuk akibat dari fasade bangunan tertentu dan open space yang ada di dalam bangunan

            Suatu lingkungan merupakan hubungan saling ketergantungan yang menerus antara  elemen-elemen fisik dan manusia yang ada didalamnya, hubungan dan berjalan rapi dan memiliki pola tertentu. Hubungan ini dalam lingkungan fisik membentuk ruang, yang merupakan bagian yang paling mendasar di mana manusia akan saling dihubungkan didalam ruang dan oleh ruang. Pemahaman makna ruang bagi komunitas yang satu akan berbeda dengan komunitas yang lainnya.

            Pola tata ruang mengandung tiga elemen (Aunurrofieq, 1998 dalam Dwi Lenstari, 2003),yaitu :

  1. Ruang dengan elemen penyusunnya (bangunan dan ruang sekitarnya)
  2. Tatanan (formation) mempunyai makna komposisi, serta pola atau model dari suatu komposisi. Dengan demikian pembahasan pola tata ruang akan mencakup karakteristik ruang (jenis dan unsur pembentuknya)
  3. Dimensi ruang, orientasi, dan hubungan antar ruang merupakan model tata ruang pemukiman.

            Sehingga didalam perkotaan terdapat konsep yang terdiri dari ruang (space), kehidupan sehari-hari (everyday life), serta hubungan sosial. Disini nilai ruang bisa berbeda, hal ini disebabkan oleh hirarki ruang yang menunjukan perbedaan derajat kepentingan baik secara fungsional, formal maupun simbolik. Sistem tata ruang bisa tercipta dengan adanya besaran atau ukuran yang berbeda, bentuk yang unik dan lokasi (Ching, DK, 1996)

Pengertian Kawasan Tumbuh Cepat (skripsi dan tesis)

Kawasan tumbuh cepat merupakan bagian dari perkembangan wilayah. Berdasarkan klasifikasi wilayahnya kawasan tumbuh cepat termasuk dalam wilayah fungsional yaitu kawasan budidaya yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan produksi, jasa, dan pemukiman yang memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ekonomi daerah, serta pengembangannya sangat berpengaruh terhadap tata ruang wilayah disekitarnya. Oleh karena itu kawasan tumbuh cepat merupakan kawasan yang perlu diprioritaskan pengembangannya dan penanganannya.

Menurut Blair dan Richardson dalam Tampubolon (2007) kawasan fungsional terkait dengan struktur hubungan antara pusat dengan wilayah sekitarnya. Secara rinci Blair dan Richardson mengelompokkan pengertian wilayah dalam tiga kategori pokok, yaitu :

1)   Konsep wilayah homogen (Homogeeous Region)

Wilayah homogen dicirikan oleh adanya karakteristik relative serupa atau kemiripan. Kemiripan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek sumberdaya alam (misal iklim, topografi, dan komoditas), sosial (agama, suku, kebudayaan, kelompok ekonomi) dan ekonomi (dari sektor ekonomi).

2)   Konsep wilayah fungsional (Nodal atau Polarized Region)

Region ini didefinisikan sebagai wilayah yang dihasilkan karena adanya internal flow, kontak dan saling ketergantungan, biasanya dari daerah-daerah yang terpolarisasi terhadap pusat yang dominan atau nodal, yaitu berdasarkan susunan (system) yang berhirarki dari suatu hubungan diantara simpul-simpul

3)   Konsep Wilayah administrasi (Administrative Region)

Wilayah administrasi dibentuk untuk kepentingan pengelolaan organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain. Batas wilayah secara geografis sangat jelas dilandasi keputusan politik dan hukum. Wilayah administrative sering dianggap lebih penting dari tipe lainnya, karena lebih sering digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan.

          Selain itu menurut Suhandojo (2000), kawasan tumbuh cepat termasuk dalam kawasan tertentu. Kawasan tertentu adalah kawasan yang dinilai mempunyai dampak penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan kriteria sebagi berikut :

1)   Mempunyai potensi sumberdaya yang besar pengaruhnya terhadap aspek ekonomi, demografi, politik dan hankam serta pengembangan wilayah sekitarnya

2)   Mempunyai dampak penting baik terhadap kegiatan yang sejenis maupun kegiatan lainnya

3)   Merupakan faktor yang mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan maupun wilayah sekitarnya

4)   Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh wilayah sekitarnya, baik dalam lingkup nasional maupun regional

5)   Mempunyai dampak terhadap kondisi politik dan pertahanan keamanan nasional serta regional

Penetapan kawasan tumbuh cepat mengandung tujuan untuk mendorong pertumbuhan atau perkembangan wilayah tersebut. Pertumbuhan wilayah dapat terjadi oleh karena wilayah memiliki kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh daerah lain (Perloff, H dan Wingo, L dalam Friedman J, 1964). Suatu wilayah dapat menjadi pusat pertumbuhan apabila didalam wilayah tersebut memiliki sektor unggulan yang mampu mengekspor produknya kedalam pasar yang lebih luas. Tujuan dari konsep tersebut adalah sebagai upaya percepatan peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas yang mendorong perluasan kesempatan kerja, untuk meningkatkan pendapatan dan tabungan masyarakat.

Untuk mendorong perkembangan kawasan tertentu seperti kawasan tumbuh cepat, maka perlu dilakukan perencanaan dan pengelolaan kawasan (Suhandojo dkk, 2000), Beberapa perencanaan yang perlu dikembangkan adalah :

1)   Penetapan rencana strategis kawasan

2)   Pengembangan spasial dan infrastruktur

3)   Pengembangan investasi

4)   Pengembangan kelembagaan

5)   Pengembangan sumberdaya manusia

Adapun pengelolaan kawasan tertentu dapat dilakukan dalam bentuk :

1)   Insentif fisik dalm bentuk pembangunan prasarana

2)   Insentif non fisik dalam bentuk kemudahan perijinan dan pemberian keringanan pajak

Dalam pengembangan suatu kawasan unsur sumberdaya manusia atau masyarakat mempunyai fungsi :

1)   Sebagai subyek yaitu pelaku pembangunan di kawasan khususnya dalam pengembangan usaha ekonomi, pertanian, industri, perdagangan dan jasa

2)   Sebagai obyek yaitu sebagi target peningkatan kesejahteraan melaui pengembangan kawasan

3)   Sebagi mitra pelaku pembangunan yaitu mitra pemerintah dalam melaksanakan pembanguna di kawasan.

Jadi kawasan tumbuh cepat merupakan konsep yang terkait dengan fungsional suatu kawasan sebagi wilayah budidaya yang diutamakan perkembangannya melalui serangkaian perencanaan dan pengelolaan untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan dan perkembangan tertentu yang sekaligus ditujukan sebagi faktor pendorong kesejahteraan sosial ekonomi masyarakatnya dan wilayah sekitarnya.

Perkembangan Kawasan (skripsi dan tesis)

Dalam penggunaan sehari-hari pengertian kawasan sering dipertukarkan dengan pengertian daerah dan wilayah. Istilah kawasan, daerah dan wilayah memang mempunyai persamaan meskipun juga mengandung perbedaan. Hal ini diungkapkan oleh Sinulingga (20015), bahwa dalam tujuan pengelompokan kesamaan kondisi (homogenity) istilah wilayah sering dipertukarkan dengan kawasan. Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang dimaksud dengan kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

Pengertian perkembangan wilayah atau kawasan mengandung makna adanya perubahan kondisi kawasan yang menjadi lebih baik mencakup aspek perubahan fisik maupun non fisik. Perkembangan suatu kawasan dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan dari luar. Pengaruh dari dalam berupa rencana pengembangan dan perencanaan kota, regulasi atau kebijakan yang ditetapkan di daerah tersebut, pertumbuhan ekonomi, adanya kemudahan sarana prasarana yang ada. Sedangkan pengaruh dari luar berupa daya tarik daerah tersebut bagi daerah di sekitarnya seperti adanya pusat kegiatan perdagangan dan jasa serta kemudahan fasilitas (Yunus, 2005).

Menurut Sujarto (1991), terdapat tiga faktor utama yang sangat menentukan pola perkembangan suatu wilayah, yaitu :

1)   Faktor manusia, yaitu menyangkut segi-segi perkembangan penduduk baik karena kelahiran maupun karena perpindahan tempat. Segi-segi perkembangan tenaga kerja, perkembangan status sosial dan perkembangan kemampuan pengetahuan dan teknologi.

2)   Faktor kegiatan manusia, yaitu menyangkut segi-segi kegiatan kerja, kegiatan fungsional, kegiatan perekonomian dan kegiatan perhubungan regional yang lebih luas.

3)   Faktor pola pergerakan, yaitu sebagi akibat dari perkembangan yang disebabkan oleh kedua faktor perkembangan penduduk yang disertai dengan perkembangan fungsi kegiatan dalam membentuk pola perhubungan antara pusat-pusat kegiatan tersebut.

Terkait dengan pergerakan manusia Charles Colby dalam Yunus (2005) menyebutkan tentang kekuatan-kekuatan dinamis yang mempengaruhi pola penggunaan lahan di perkotaan melalui artikelnya yang berjudul “centrifugal and centripetal forces in urban geography”. Secara garis besar kekuatan dinamis dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1)   Kekuatan centrifugal (centrifugal forces) adalah kekuatan-kekuatan yang menyebabkan terjadinya pergerakan penduduk dan fungsi-fungsi perkotaan dari bagian dalam suatu kota menuju ke bagian luar

2)   Kekuatan centripetal (centripetal forces) adalah kekuatan-kekuatan yang menyebabkan terjadinya pergerakan penduduk dan fungsi-fungsi yang berasal dari bagian luar menuju ke bagian perkotaan.

Kedua kekuatan tersebut terjadi karena adanya faktor pendorong (push factors) yang terdapat di daerah asal pergerakan (place of origin) dan faktor penarik (pull factors) yang terdapat di tempat tujuan pergerakan (place of destination).

Perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan lahan berpotensi merubah bentuk pemanfaatan lahan yang selanjutnya mendorong perkembangan wilayah pada arah tertentu. Orientasi kepentingan masyarakat, memanfaatkan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi akan kebutuhan sosial ekonominya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, interaksi sosial dan rekreasi.

Orientasi kepentingan swasta, memanfaatkan lahan untuk keuntungan yang akan diperoleh dari nilai ekonominya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan produksi barang dan kegiatan jasa. Dengan demikian berlaku hukum ekonomi yaitu mencari lokasi yang paling menguntungkan.

Orientasi lembaga pemerintahan, memanfaatkan lahan untuk optimalisasi pelayanan umum. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pengembangan manusia, kegiatan dasar untuk pelayanan umum dan kegiatan untuk kesejahteraan. Tujuan yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pemanfaatan pelayanan umum.

Fokus pembangunan dan pengembangan wilayah pada umumnya diletakkan pada kota-kota pusat pertumbuhan yang merupakan titik awal dari suatu perkembangan. Perkembangan selanjutnya dilakukan melalui pusat-pusat perkembangan lainnya dengan mengikuti hierarki dalam suatu sistem pusat-pusat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah akan tercapai apabila didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang mampu membuka keterbelakangan daerah serta menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan dampak ekonomi seperti pengembangan sentra-sentra produksi unggulan dan penguatan simpul-simpul pertumbuhan (Poernomosidi, 1999).

Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan suatu wilayah beberapa pendekatan disampaikan oleh beberapa ahli. Pramudji (1985), mengembangkan ukuran baku untuk menentukan kriteria perkembangan perkotaan. Perkotaan merupakan salah satu ciri dari kemajuan suatu wilayah akibat perkembangan yang terjadi di wilayah atau kawasan yang bersangkutan. Unsur-unsur yang dipandang berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah meliputi unsur fisik dan non fisik. Unsur-unsur fisik meliputi :

1)   Jumlah penduduk

2)   Mata pencaharian penduduk

3)   Luas daerah terbangun (built up area)

4)   Keadaan bangunan-bangunan (perumahan penduduk, gedung perkantoran, balai pertemuan, pasar dan sebagainya)

5)   Keadaan “Public Utilities

6)   Potensi keruangan

Adapun unsur-unsur non fisik meliputi :

1)   Peranan dan fungsi kota dalam pengembangan wilayah

2)   Kedudukan dalam pemerintahan negara

3)   Heterogenitas kegiatan penduduk

4)   Sifat hubungan sesama warga masyarakat

Dengan demikian perkembangan kawasan merupakan suatu proses perubahan kawasan baik fisik maupun non fisik dari suatu keadaan tertentu akibat adanya aktivitas manusia baik aktivitas yang sengaja dilakukan untuk merubah kawasan melalui implementasi kebijakan-kebijakan maupun akibat adanya aktivitas manusia dalam menjalankan kehidupannya.

Pengertian Wilayah Dan Kawasan (skripsi dan tesis)

Menurut Bintarto (1991), Wilayah adalah merupakan suatu bagian tertentu di permukaan bumi dengan batas atau karakteristik tertentu. Selanjutnya wilayah dapat diartikan sebagai permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah disekitarnya.

Suatu wilayah tidak hanya suatu sistem permukiman secara fungsional, tetapi merupakan suatu jaringan interaksi sosial, ekonomi dan fisik. Proses interaksi dibentuk oleh keterkaitan diantara permukiman-permukiman. Dengan demikian penduduk desa mendapatkan akses ke pelayanan, fasilitas infrastruktur dan aktifitas pelayanan ekonomi yang berada di Kota melalui keterkaitan ini penduduk desa menerima berbagai input yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitas pertanian dan pemasaran barang-barang yang dihasilkannya (Rondinelli, 1985).

Keterkaitan antara permukiman-permukiman dalam suatu daerah dan diantara mereka dengan pusat-pusat yang berlokasi di daerah lain atau kota lain menurut Rondinelli (1984, 1985) meliputi :

1)   Keterkaitan fisik seperti jaringan jalan, hubungan transportasi, jaringan kereta serta saling ketergantungan secara ekologis.

2)   Keterkaitan ekonomi yang dicerminkan dalam pola dasar, aliran barang-barang mentah dan setengah jadi, aliran modal atau perdagangan, keterkaitan produksi antar industri, pola konsumsi dan pertokoan, aliran pendapatan dan komoditas.

3)   Keterkaitan gerakan penduduk yang mencakup pola migrasi temporer dan permanen, aliran perjalanan musiman, pola perjalanan menuju tempat kerja dan sebagainya.

4)   Keterkaitan teknologi yang dicerminkan dalm pola kunjungan interaksi kelompok sosial, pola masyarakat berdasarkan kekeluargaan.

5)   Keterkaitan penyediaan pelayanan yang mencakup lembaga keuangan, pendidikan, lembaga pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi.

6)   Keterkaitan organisasional, administrasi dan politik yang mencakup hubungan struktural kepemerintahan, aliran anggaran pendanaan, prosedur dalam membuat keputusan baik formal maupun informal.

Adapun kawasan adalah sebutan untuk wilayah dalam batas yang ditetapkan berdasarkan fungsi tertentu, misaqlnya kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan pusat kota dan lain sebaginya (Sarosa, 1981). Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, yang dimaksud dengan kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama atau budidaya.

Faktor-faktor Penyebab Perkembangan Kota (skripsi dan tesis)

Chapin (1979) berpendapat bahwa salah satu ciri perkembangan kota adalah terjadinya perubahan penggunaan lahan kota dari penggunaan lahan non terbangun menjadi penggunaan lahan terbangun yang disebabkan oleh: (1). Perkembangan penduduk dan perkembangan ekonomi; (2). Sistem aktivitas, sistem pengembangan lahan dan sistem lingkungan.

Aspek sirkulasi sebagai penggerak awal perkembangan kota terbagi menjadi dua (Koestoer, 2001), yaitu:

  1. External Routs, yaitu sirkulasi kota yang pergerakannya disebabkan oleh pengaruh dari luar kota tersebut. Dalam hal ini pengaruh yang dimaksud adalah fungsinya sebagai kota industri dan perdagangan.
  2. Internal Routs, yaitu sirkulasi kota yang pergerakannya disebabkan jaringan jalan yang terdapat didalam kota tersebut.

Menurut Muta’ali (1997), perkembangan kota pada umumnya juga digerakkan oleh penyebab dari dalam (internal) dan penyebab dari luar (eksternal). Faktor penyebab dari dalam diantaranya adalah kondisi fisik/geografis kota, perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, sedangkan penyebab dari luar diantaranya adalah daya tarik yang kuat dari kota/wilayah lain di sekitarnya.

Asesori Jaringan Pipa (skripsi dan tesis)

  1. Pompa

Pompa adalah suatu alat untuk menaikkan tekanan atau energi potensial air. Dengan pompa maka tinggi tekanan yang telah berkurang dapat dinaikkan kembali. Jika sebelum pompa dipasang sudah ada aliran, maka tugas pompa adalah menambah debit yang berarti juga mempercepat aliran. Dengan demikian pompa dapat juga digunakan sebagai alat untuk menambah debit dan tekanan. Jika tinggi tekanan yang dibutuhkan sistem semakin tinggi, kemampuan pompa dalam mengalirkan air turun. Sebaiknya jika tinggi tekanan dari pompa dikurangi, maka kemampuan pompa untuk mengalirkan air naik. Namun pompa biasanya bekerja pada elevasi yang relatif tetap (Triatmadja,2000).

Pompa mencapai efisiensi yang tinggi pada saat yang tepat, yaitu pada ketinggian tekanan tertentu, disebut sebagai Hd (design head). Pada saat itu pompa efisien tetapi debit yang keluar dari pompa bukan yang tinggi

Pompa dapat diklasifikasikan antara lain :

  1. Pompa Reciprocating

Dari kurva karakteristik pompa reciprocating dapat dilihat bahwa head yang dihasilkan pompa tersebut tidak dipengaruhi oleh kapasitas. Dengan kapasitas yang tetap dapat dihasilkan head yang berbeda,

  1. Pompa Rotary

Pompa ini biasanya digunakan untuk memompakan zat cair dengan viskositas tinggi seperti minyak, larutan yang bersifat bubur dan lain-lain.

  1. Pompa sentrifugal banyak digunakan untuk memompa air bersih maupun air buangan. Beberapa tipe   pompa sentrifugal yang sering digunakan adalah pompa submersible air bersih sumur dalam, pompa turbin sumur dalam, dan pompa Non-Clongging.
  2. Tangki

Tangki tidak boleh direncanakan asal besar saja, perencanaan yang demikian membuat tangki tidak efisien. Tangki harus direncanakan sedemikian rupa sehingga air tidak turun terus menjadi habis terkuras pada jam puncak, tetapi tangki harus direncana

dapat menampung air sebesar kekurangan air yang dibutuhkan antara suplai dan kebutuhan saat jam puncak.Jadi pada jam dengan kebutuhan besar(kebutuhan lebih besar daripada suplai), air dalam tangki walaupun berkurang tetapi tidak boleh kurang dari elevasi dari elevasi minimum dalam tangki, selanjutnya pada jam-jam berikutnya setelah kebutuhan berkurang debit suplai air lebih besar dari kebutuhan air sehingga tangki terisi kembali.

Walski dalam Radianta Triatmadja (2000) memberikan konsep dasar keberadaan tangki dalam distribusi air bersih adalah sebagai berikut :

1)        Penyamaan

Pengoperasian bangunan pengolah air pada nilai yang relatif tetap, dengan mata air dan pompa yang secara umum baik pada sebuah nilai tetap. Porsi pelayanan sebuah tangki diukur untuk memenuhi kebutuhan harian puncak. Proses pengisian dan pengosongan tangki tampungan adalah sangat mudah secara operasional dan secara umum murah dibanding metode lain,

2)        Mempertahankan tekanan

Pada sebuah ketinggian, elevasi dari air yang disimpan dalam tangki menentukan tekanan dalam semua pipa yang secara langsung berhubungan dengan tangki tersebut (tanpa melalui katup pelepas tekan atau pompa),

3)        Penyimpanan untuk pemadaman kebakaran

Untuk sistem yang lebih kecil, tangki mempunyai keandalan secara operasinoal dan secara ekonomi, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan besar dengan waktu pendek pada sebuah sistem penyediaan air selama pemadam kebakaran,

4)        Penyimpanan darurat

Tangki tampungan juga dapat menyediakan air dalam sistem jika terjadi keadaan darurat seperti : putusnya saluran induk, masalah pada bangunan pengolah, dan kegagalan sistem. Disamping secara sederhana menyediakan volume tampungan, tangki dapat mem-backup tekanan udara dalam sistem jika terjadi kemacetan pompa, mencegah terjadinya kontaminasi akibat putusnya pipa utama,

5)        Pemakaian energi.

Air yang ditampung dalam tangki pada sebuah elevasi menyimpan energi yang dapat digunakan sehingga operasional pompa pada waktu puncak lebih efisien dan efektif,

6)        Kualitas air

Tangki dapat mempengaruhi kualitas air secara umum melalui proses kimia, fisik dan biologi yang terjadi karena air disimpan terlalu dalam tangki, atau melalui kontaminasi eksternal kedalam tangki (burung, tikus, serangga). Hal ini seharusnya dihilangkan dengan design dan pemeliharaan yang tepat,

7)        Pengatur hidrosis sementara

Mereduksi efek”waterhammer” akibat perubahan kecepatan secara ekstrim dalam sistem,

8)        Estetika

Pertimbangan design dan kedudukan tangki juga dapat mengenai segi estetis tanpa  mengabaikan tujuan, efisiensi dari operasi sistem jaringan.

Aliran Dalam Pipa (skripsi dan tesis)

Di dalam pipa air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pernyataan ini dapat diartikan selama air mengalir, tinggi tekanannya berkurang. Atau dengan kata lain energinya berkurang. Berkurangnya energi atau tinggi tekanan merupakan fungsi debit, panjang pipa, diameter pipa dan koefisien gesek pipa.

Pipa yang digunakan untuk mengalirkan air baku dari sumber air kekonsumen ataupun bak penampung, harus memiliki bentuk penampang yang bulat. Pipa dapat terbuat dari bahan yang sangat keras maupun dari bahan plastik (Linsley,1996). Pipa plastik adalah salah satu jenis pipa yang banyak digunakan dalam proyek-proyek jaringan distribusi air bersih, pipa ini lebih dikenal dengan sebutan pipa PVC (Poly Vinyl Chloride). Panjang pipa antara 4-6 meter dengan ukuran diameter dari 16 mm hingga 650 mm. Keuntungan dalam penggunaan pipa ini adalah :

1)   umur pipa dapat mencapai 75 tahun,

2)         banyak tersedia di pasaran dan harganya lebih murah dari pada pipa DIP (Ductile Iron Pipa) dan GI (Galvanized Iron),

3)        Non corrosive atau tidak berkarat sehingga kualitas air tidak mengalami perubahan rasa dan tetap bersih,

4)        Permukaan pipa licin (koefisien kekasaran kecil sehingga menghemat tinggi tekanan),

5)        Ringan sehingga mempermudah untuk pengangkutan, mudah dalam peletakan/pemasangan,

6)         Pemasangan sambungan yang mudah yaitu dengan menggunakan RRJ (Rubber Ring Joint),

7)         non poisonous yaitu pipa PVC tidak beracun dan tidak mengubah warna maupun cairan yang melewatinya,

8)        isolator, pipa PVC merupakan electrical cable conduit cover yang terbaik,

9)        infalmmable, yaitu tidak terbakar bila kena api,

10)    mechanical strength, pipa PVC memiliki mechanical strength dan elastis.

Kehilangan Air (skripsi dan tesis)

Jumlah pengguna air meningkat, jika kebutuhan meningkat dalam sistem distribusi. Oleh sebab itu tekanan harus diperbesar agar dapat sampai kedaerah distribusi secara merata. Namun kondisi ini sering menyebabkan kehilangan air yang lebih besar melalui kebocoran, sejumlah besar terbuang melalui kran yang terbuka (Budi Kamulyan,2007 ).

Menurut Kodoatie (2005 dalam Derry Yumico, 2004) kehilangan air dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah air bersih yang diproduksi oleh produsen  air dan jumlah air yang terjual kepada konsumen, sesuai dengan yang tercatat di meteran pelanggan. Menurut DPU Jendral Cipta karya Direktorat Air Bersih (1987) dalam Derry Yumico (2004), kehilangan air dapat terjadi akibat faktor-faktor seperti dibawah ini :

  1. Faktor teknis
  2. adanya lubang atau celah pada pipa sambungan,
  3. pipa pada jaringan distribusi pecah,
  4. meteran yang dipasang pada pipa konsumen kurang baik,
  5. pemasangan perpipaan dirumah kurang baik,
  6. Faktor non teknis
  7. kesalahan pembacaan dan pencatatan meter air,
  8. kesalahan pemindahan /pembuatan rekening PDAM,

angka yang ditunjukkan oleh meter air berkurang akibat adanya tekanan udara  dari rumah konsumen ke pipa distribusi melalui meter air tersebut.

Fluktuasi Kebutuhan Air (skripsi dan tesis)

Fluktuasi kebutuhan air pada suatu tempat sangat dipengaruhi oleh kondisi populasi, dan secara umum ditunjukkan bahwa semakin padat penduduk akan menurunkan beban puncak. Pemukiman didaerah pinggiran kota akan memberikan beban puncak jam-jaman yang lebih besar dibandingkan pemukiman di kota-kota besar (Budi Kamulyan, 2007). Fluktuasi kebutuhan air disuatu wilayah ditentukan oleh jumlah yang memakai air, faktor setempat dan kondisi dari penyediaan air itu sendiri.

Sistem Jaringan Distribusi (skripsi dan tesis)

Sistem jaringan distribusi merupakan bagian yang paling mahal bagi suatu perusahaan air bersih. Untuk itu perencanaan dari suatu sistem jaringan perpipaan harus dirancang dengan teliti mungkin agar sistem dapat bekerja secara efisien dan optimal. Kesalahan dalam merencanakan jaringan distribusi air bersih dapat berakibat fatal, misalnya sebagai berikut ini ( Radianta Triatmadja, 2000 )

  1. sebagian daerah mungkin tidak terairi pada waktu-waktu tertentu, daerah lain mungkin tidak memperoleh air sama sekali,
  2. pada suatu lokasi air terus mengalir tetapi melalui pipa yang pecah karena tidak kuat terhadap tekanan air di dalamnya,
  3. pompa bekerja tidak efisien karena kesalahan perencanaan sehingga biaya operasional tinggi,
  4. pada saat perbaikan, suatu daerah tidak mendapat suplai air,
  5. sulit dan tidak dapat dikembangkan karena pemilihan pipa yang tidak tepat,
  6. tangki terlalu kecil sehingga tidak efisien dan pompa bekerja tidak efisien,
  7. kebocoran tidak terdeteksi.

Kebutuhan Air (skripsi dan tesis)

Jumlah kebutuhan air rumah tangga pada tiap-tiap orang bervariasi, tergantung pada kondisinya atau aktifitasnya sehari-hari. Terkait dengan fungsi waktu, kebutuhan air bervariasi dari jam ke jam sepanjang hari (relatif rendah dimalam hari). Kebutuhan air untuk suatu kota adalah besarnya air yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh komponen yang ada dikota (rumah tangga, industri, perdagangan,  hotel,  dan lain-lain), ditambah dengan kehilangan akibat kebocoran pipa.

Kebutuhan air bersih dari suatu daerah ditentukan oleh jumlah penduduk yang memakainya air bersih, faktor setempat dan kondisi dari penyediaan air itu sendiri.

Pembagian kebutuhan air bersih dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik sebagai berikut ini :

  1. Kebutuhan domestik :
  2. Kebutuhan rumah tangga,
  3. Keran umum,
  4. Kebutuhan non domestik :
  5. Fasilitas perkantoran,
  6. Fasilitas perdagangan dan industri,
  7. Fasilitas sosial seperti rumah sakit, tempat ibadah dan lain-lain.

Dalam analisa kebutuhan air disuatu daerah sangat diperlukan  tingkat kepentingan daerah yang berguna untuk perkiraan – perkiraan jumlah volume air yang dibutuhkan. Besaran tersebut biasanya diberikan dalam bentuk informasi data  dari jumlah orang yang akan dilayani dan volume konsumsi rata-rata tiap orang setiap hari dari beberapa faktor tingkat konsumsi air.

Faktor – faktor yang  mempengaruhi konsumsi air bersih adalah :

  1. Penduduk, jumlah penduduk selalu berubah sesuai perubahan waktu dan tempat. Kecenderungan kenaikan pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan pula naiknya permintaan ketersediaan air bersih,
  2. Usia pengguna, sangat menentukan dalam penggunaan air. Orang dewasa akan lebih banyak membutuhkan air karena kebutuhan airnya lebih bervariasi dan dalam jumlah yang relatif lebih besar,
  3. Tingkat kemajuan penduduk, parameter tingkat ekonomi dan pendidikan penduduk pada suatu daerah menunjukkan pengelompokan tingkat konsumsi pengunaan air bersih. Kebutuhan air meningkat selaras dengan pertumbuhan kemajuan penduduk,
  4. Kebiasaan masyarakat, adat istiadat, budaya, serta agama, dalam mengunakan air pada masing-masing daerah atau negara berlainan sehingga standar kebutuhan airnya juga berbeda,
  5. Ketersediaan air, yang dimaksud ketersediaan air mencakup kuantitas, kualitas serta energi atau tekanan air, Jika ketersediaan air terbatas orang akan cendrung untuk lebih,
  6. Cuaca, iklim, pada musim kemarau kebutuhan air akan lebih besar bila dibandingkan pada saat musim hujan.

Metode Pengambilan Keputusan (skripsi dan tesis)

Menurut Rachmad Jayadi (2001, dalam Suandhi 2005), proses pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian masalah terkait dengan upaya pemilihan beberapa alternatif  pada cakupan pertimbangan yang kompleks dan berpotensi untuk saling bertentangan. Proses ini dimulai dengan identifikasi persoalan secara rumit. Selanjutnya adalah menetapkan adalah menetapkan kategori dan melakukan kuantifikasi tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan akan menentukan langkah atau tindakan untuk memperoleh penyelesaian persoalan. Sekali tujuan telah ditetapkan, maka sangat penting untuk melakukan identifikasi fisik dan sumber-sumber informasi yang diperlukan. Tanpa penilaian secara akurat terhadap sumberdaya dan berbagai kendala yang ada, upaya pencarian solusi akan bersifat sangat spekulatif.

Tahap berikutnya adalah menentukan beberapa opsi yang berpotensi untuk menjawab persoalan. Apakah beberapa opsi telah didapatkan, langkah berikutnya adalah menetapkan dan menerapkan kriteria pemilihan. Beberapa opsi tersebut dapat dikombinasikan kedalam beberapa alternatif yang komprehensif dan dapat diterapkan. Beberapa alternatif yang diperoleh selanjutnya dapat di evaluasi dan dikaji ulang yang hasilnya akan diberikan kepada pembuat keputusan atau pihak terkait sehingga dapat memanfaatkan informasi ini untuk memilih alternatif solusi terbaik yang dapat dilaksanakan. Alternatif terpilih akan diimplementasikan dengan disertai pemantauan (monitoring) untuk memastikan bahwa solusi yang ditempuh dapat berjalan baik.

Salah satu metode dalam pengambilan keputusan adalah Analytic Hierarchy Process (AHP). Metode AHP ini berperan dalam menstrukturkan kriteria-kriteria yang ada untuk suatu masalah pengambilan keputusan dengan banyak kriteria. Pengambilan keputusan perlu menentukan tingkat kepentingan antara kriteria-kriteria yang ada dengan membandingkan semua kombinasi kriteria yang mungkin. Selanjutnya disusun suatu matriks hubungan relatif nilai kepentingan dari kriteria-kriteria yang ada. Kemudian urutan prioritas dari kriteria dapat disusun dengan mencari eigen vektor matriks tersebut.

Analytic Hierarchy  Process (AHP). Atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Proses Hierarki Analitik (PHA), dikembangkan oleh Thomas L.Saaty pada tahun 1970-an. AHP adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan kedalam kelompok-kelompoknya. Kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki (Permadi, 1992 dalam Kadarsyah Suryadi, 2002). Penilaian dari metode AHP didasarkan atas dua pernyataan, yaitu : 1) elemen mana yang lebih penting, lebih disukai atau lebih mungkin terjadi, 2) berapa kali lebih penting, lebih disukai atau lebih mungkin terjadi.

Beberapa prinsip yang harus dipahami dalam penyelesaian dengan metode AHP, antara lain :

  1. Decomposition, adalah memecah persoalan yang utuh menjadi beberapa elemen hingga elemen tersebut tidak dapat diuraikan lagi,
  2. Comparative judgement, adalah proses perbandingan antara dua elemen (pairwise comparison) dalam suatu level sehubungan dengan level diatasnya,
  3. Synthesis of priority, adalah proses penentuan prioritas elemen dalam satu level.
  4. Setelah diperoleh skala perbandingan antara dua elemen melalui wawancara, kemudian dicari vektor prioritas (eigen vector) dari suatu level hirarki pada skala preferensi,
  5. Logical consistency , adalah prinsip rasionalitas AHP yaitu obyek yang serupa antara obyek yang didasarkan pada kriteria tertentu, dengan syarat inkonsistensi tidak lebih dari 10%.

Analisis dalam metode ini dimulai dengan melakukan penilaian terhadap pendapat berdasarkan hasil wawancara dan isian kuisioner dari responden terkait. Adapun tahapan yang dilakukan dalam analisis ini adalah:

  1. Identifikasi masalah, meliputi penentuan tujuan, kriteria dan sub kriteria, dilakukan melalui kajian pustaka,
  2. Menyusun hierarki,
  3. Dalam AHP, pengambilan keputusan perlu menentukan tingkat kepentingan antara kriteria-kriteria yang ada dengan membandingkan semua kombinasi kriteria yang mungkin (Rachmad Jayadi, 2001 dalam Suandhi, 2005). Selanjutnya disusun suatu matriks hubungan relatif nilai kepentingan dari kriteria-kriteria yang ada. Selanjutnya urutan prioritas/rangking dari kriteria dapat disusun dengan mencari eigen vektor matriks. Struktur formulasi masalah dalam AHP dapat dilihat seperti gambar 3.1.
  4. Pairwise Comparison (pembandingan secara berpasangan), fase evaluasi didasarkan pada suatu konsep pembanding berpasangan (pairwise comparison). Elemen dalam suatu level hirarki adalaah pembanding dalam bagian itu sehingga diperoleh nilai kepentingan atau kontribusi dari masing-masing elemen dengan memperhatikan pengaruh elemen pada level diatasnya.
  5. Tes konsistensi

Untuk mengetahui konsistensi AHP, maka perlu dilakukan uji konsistensi. Langkah tersebut berlaku masing-masing kriteria, sub kriteria dan alternatif, sehingga akhirnya diperoleh vektor prioritas menyeluruh nilai masing – masing alternatif dijumlahkan dan nilai tertinggi adalah alternatif terbaik (Saaty,1993)

…..…………………………………..(3.2)

                      …………………………………………………….(3.3 )

                               …………………………………………….(3.4)

 

                  …………………………………………………………(3.5)

dengan:

A  =  matriks awal,

W =  vektor prioritas,

N  =  jumlah kriteria,

            λ   =   nilai subjektifitas (maksimum 10%),

           RI  =   average random consistency index.

Tabel 3.1 Random Consistency Index

Orde matriks (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indeks Random 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,4 1,45 1,49

Sumber : Saaty (1993)

Nilai konsistensi ini disebut ratio konsistensi (Consistensy Ratio atau Cr).

Hal ini penting untuk menekankan bahwa meminimalkan nilai CR. Jika nilai CR sama dengan 0 berarti pendapat tersebut adalah konsisten sempurna. Nilai CR sampai dengan 0,10 secara umum masih dapat ditoleransikan.

Proyeksi Jumlah Penduduk (skripsi dan tesis)

Perkembangan  jumlah penduduk pada suatu wilayah akan menentukan besarnya kebutuhan air bersih, dan merupakan salah satu faktor yang penting dalam merencanakan kebutuhan air ke masa depan. Dalam melakukan analisa pertambahan penduduk akan diperoleh jumlah penduduk yang digunakan untuk memperkirakan tingkat pelayanan air bersih yang diterima  pelanggan. Memperkirakan pertambahan penduduk yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode geometrik (DPU Direktorat Jendral Cipta Karya, 1998) persamaan sebagai berikut :

………………………………………………………(3.1)

dimana :  Pt :  jumlah penduduk pada tahun ke- t,

Po :  jumlah penduduk pada tahun dasar hitungan (tahun ke-0),

 r  : tingkat pertumbuhan penduduk,

 t  :  jumlah tahun antara tahun proyeksi dengan tahun dasar hitungan,

Proyeksi jumlah penduduk, dengan menggunakan metode aritmatik dijabarkan dalam persamaan berikut (Anonim 1998) :

    Pn  = Po + Ka ( Tn – To )    ……………………………………. (3.2  )

 Ka  = P2 – P1   ……………………………………………………….(3.2.a)

T2 ­– T1

Dimana : Pn = jumlah penduduk pada tahun ke-n (jiwa),

Po = jumlah penduduk pada tahun awal (jiwa),

Ka = konstanta aritmatik,

Tn = tahun ke-n (jiwa),

To = tahun dasar (jiwa),

P1 = jumlah penduduk yang diketahui pada tahun ke-1 (jiwa),

P2 = jumlah penduduk yang diketahui pada tahun akhir (jiwa),

T1 = tahun ke-1 yang diketahui,

T2 = tahun ke-2 yang diketahui.

Kebutuhan Air (skripsi dan tesis)

berbagai kebutuhan air dapat dibedakan menjadi:

  1. Kebutuhan air untuk domestik

Menurut standar FAO dan Dirjen Cipta Karya (Agung Rudi PPA, 2000) kebutuhan konsumsi air domestik tergantung dari jumlah penduduk, ukuran kota dan kehilangan air. Hubungan jumlah penduduk dan kebutuhan air dapat dilihat pada tabel 2-1.

Tabel 2-1 Kisaran pemakaian air domestik berdasarkan kategori wilayah

.No Kategori Kota Jumlah penduduk

(jiwa)

Kebutuhan air bersih

(liter/orang/hari)

1.

2.

3.

4.

5.

Kota Metropolitan

Kota Besar

Kota Sedang

Kota Kecil

Ibukota Kecamatan

Diatas 1 juta

500.000-1juta

100.000-500.000

20.000-100.000

Dibawah 20.000

190

170

150

110

100

  Sumber : DPU-CK 1994,  Tata cara rancangan distribusi jaringan air bersih.

  1. Kebutuhan air untuk pelayanan umum

Kebutuhan air untuk pelayanan umum meliputi penggunaan air untuk niaga, pemerintahan, pemadam kebakaran, pendidikan, pelabuhan, terminal, industri kecil dan sebagainya. Kebutuhan air untuk pelayanan umum dapat diperkirakan dari kategori kota. Kebutuhan air untuk pelayanan umum sekitar 15 – 40%

( Agung Rudi PPA, 2000 ).

  1. Kebutuhan air untuk mengganti air yang hilang

Kebutuhan air untuk mengganti air yang hilang digunakan untuk mengantisipasi kehilangan air pada sambungan pipa, retakan, katup, filter dan sebagainya. Kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air diprediksi sekitar 25-30% dari kebutuhan air untuk domestik ( Agung Rudi PPA, 2000 ).

  1. Kebutuhan air untuk industri

Menurut Agung Rudi PPA (2000), mengemukakan bahwa kebutuhan air untuk industri kecil dan kegiatan (aktivitas) yang tidak membutuhkan air dengan  intensif termasuk kebutuhan air perkotaan, akan tetapi kebutuhan air bagi industri yang dominan dalam proses industri harus diidentifikasi tersendiri dapat dilakukan beberapa metode yaitu :

  1. Metode persamaan linier.

Perhitungan kebutuhan air dengan persamaan linier dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berupa hal-hal yang erat kaitannya dengan kebutuhan  air seperti jumlah penduduk,

  1. Metode analisis berdasarkan penggunaan lahan.

Analisis kebutuhan air berdasarkan penggunaan lahan dilakukan berdasarkan luas lahan yang dipergunakan bagi kegiatan usaha ( kegiatan non domestik ) pada waktu yang ditinjau,

  1. Metode analisis berdasarkan jumlah pekerja.

Metode analisis berdasarkan jumlah pekerja dilakukan melalui perhitungan kebutuhan air bagi setiap pekerja kegiatan usaha terhadap standar kebutuhan air masing-masing pekerja,

  1. Metode analisis berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan.

Metode analisis berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan dilakukan berdasarkan perhitungan besarnya kebutuhan air bagi kegiatan dan proses produksi untuk menghasilkan suatu produk.

Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja (skripsi dan tesis)

Selama berlangsungnya pekerjaan harus diukur hasil hasil yang dicapai untuk dibandingkan dengan rencana semula. objek pengawasan ditujukan pada pemenuhan persyaratan minimal segenap sumber daya yang dikerahkan agar proses konstruksi secara teknis dapat berlangsung baik. upaya mengevaluasi hasil pekerjaan untuk mengetahui penyebab penyimpangan terhadap estimasi semula. Pemantauan (monitoring) berarti melakukan observasi dan pengujian pada tiap interval tertentu untuk memeriksa kinerja maupun dampak sampingan yang tidak diharapkan (Istimawan, 1996:423)

Salah satu cara pendekatan untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja adalah dengan menggunakan metode pengamatan work sampling dengan mengkategorikan pekerja kedalam dua group yaitu kategori bekerja dan tidak bekerja.

  1. Pekerjaan Efektif (effective Work) yaitu disaat pekerja melakukan pekerjaan dizona pekerjaan
  2. Pekerjaan tidak efektif (not useful), yaitu kegiatan selain diatas yang tidak menunjang penyelesaian pekerjaan, seperti meninggalkan zona pengerjaan, mengobrol sesama pekerja sehingga tidak maksimal bekerja.

sehingga produktivitas dapat dihitung:

Produktivitas Riel/jam = ∑Prod/Jam

                                                n                                                                 (1)

Dimana n= Jumlah Pengamatan

Pengukuran produktivitas tenaga kerja menurut system pemasukan fisik perorangan/per-orang atau per jam kerja orang diterima orang secara luas, namun dari sudut pengawasan harian pengukuran – pengukuran tersebut pada umumnya tidak memuaskan, karena adanya variasi dalam jumlah yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk yang berbeda. oleh karena itu digunakan metode pengukuran waktu tenaga kerja (jam, hari, atau tahun) Pengukuran diubah kedalam unit-unit pekerja yang biasanya diartikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan dalam satu jam oleh pekerja yang terpercaya yang bekerja menurut pelaksanaan standar. karena hasil maupun masukan dapat dinyatakan dalam waktu, produktivitas tenaga kerja dapat dinyatakan sebagai indeks yang sangat sederhana:

Pengukuran Waktu tenaga kerja =

(Muchdarsyah, 1992:24-25)

Berdasarkan beberapa teori diatas maka faktor – faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dalam penelitian ini adalah:

  1. Pengalaman Kerja
  2. Umur
  3. Kondisi Fisik Lapangan
  4. Iklim/Cuaca

Ukuran Besar Proyek

Faktor Yang Berpengaruh Pada Produktivitas (skripsi dan tesis)

Semua faktor yang mempengaruhi produktivitas dipandang sebagai sub sistem untuk menunjukkan dimana potensi produktivitas dan cadangannya disimpan. Faktor-Faktor tersebut antara lain:

Menurut Kaming dalam Ervianto (2005) faktor yang mempengaruhi produktivitas proyek diklasifikasikan menjadi empat kategori utama, yaitu:

  1. Metode dan teknologi, terdiri atas faktor: Desain rekayasa, Metode Konstruksi, urutan kerja, pengukuran kerja.
  2. Manajemen lapangan, terdiri atas faktor: perencanaan dan penjadwalan, tata letak lapangan, komunikasi lapangan, manajemen material, manajemen peralatan, manajemen tenaga kerja.
  3. Lingkungan kerja, terdiri atas faktor: keselamatan kerja, lingkungan fisik, kualitas pengawasan, keamanan kerja, latihan kerja, partisipasi.
  4. Faktor Manusia, tingkat upah pekerja, kepuasan kerja, insentif, pembagian keuntungan, hubungan kerja mandor-pekerja, hubungan kerja antar sejawat, kemangkiran.

Menurut Muchdarsyah Sinungan dalam Eddy (2007)

  1. Kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam suatu proyek
  2. Tingkat keahlian tenaga kerja
  3. Latar belakang kebudayaan dan pendidikan termasuk pengaruh faktor lingkungan dan keluarga terhadap pendidikan formal yang diambil tenaga kerja.
  4. Kemampuan tenaga kerja untuk menganalisis situasi yang terjadi dalam lingkup pekerjaannya dan sikap moral yang diambil pada keadaan tersebut.
  5. Minat tenaga kerja yang tinggi terhadap pekerjaan yang ditekuninya
  6. Struktur pekerjaan, keahlian dan umur (kadang-kadang jenis kelamin).

Disamping faktor tersebut diatas Soeharto (2004) mengatakan ada beberapa variabel yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja lapangan dapat dikelompokkan menjadi:

  1. Kondisi fisik lapangan dan sarana bantu

Kondisi fisik ini berupa iklim, musim, atau keadaan cuaca. Misalnya adalah temperatur udara panas dan dingin, serta hujan dan salju. pada daerah tropis dengan kelembaban udara yang tinggi dapat mempercepat rasa lelah tenaga kerja, sebaliknya di daerah dingin, bila musim salju tiba, produktivitas tenaga kerja lapangan akan menurun. Untuk kondisi fisik lapangan kerja seperti rawa-rawa, padang pasir atau tanah berbatu keras, besar pengaruhnya terhadap produktivitas. hal ini sama akan dialami di tempat kerja dengan keadaan khusus seperti dekat dengan unit yang sedang beroperasi, yang biasanya terjadi pada proyek perluasan instalasi yang telah ada, yang sering kali dibatasi oleh macam – macam peraturan keselamatan dan terbatasnya ruang gerak, baik untuk pekerja maupun peralatan. Sedangkan untuk kekurang lengkapnya sarana bantu seperti peralatan akan menaikkan jam orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. sarana bantu diusahakan siap pakai dengan jadwal pemeliharaan yang tepat.

  1. Kepenyeliaan, perencanaan dan koordinasi

Yang dimaksud dengan supervisi atau penyelia adalah segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan tugas pengelolaan para tenaga kerja, memimpin para pekerja dalam pelaksanaan tugas, termasuk menjabarkan perencanaan dan pengendalian menjadi langkah – langkah pelaksanaan jangka pendek, serta mengkoordinasikan dengan rekan atau penyelia lain yang terkait. keharusan memiliki kecakapan memimpin anak buah bagi penyelia, bukanlah sesuatu hal yang perlu dipersoalkan lagi. melihat lingkup tugas dan tanggung jawab terhadap pengaturan pekerjaan dan penggunaan tenaga kerja, maka kualitas penyelia besar pengaruhnya terhadap produktivitas secara menyeluruh.

  1. Komposisi Kelompok Kerja

Pada kegiatan konstruksi seorang penyelia lapangan memimpin satu kelompok kerja yang terdiri dari bermacam-macam pekerja lapangan (labor craft), seperti tukang batu, tukang besi, tukang pipa, tukang kayu, pembantu (helper) dan lain-lain. Komposisi kelompok kerja berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. yang dimaksud dengan komposisi kelompok kerja adalah:

  • Perbandingan jam-orang penyelia dan pekerja yang dipimpinya.
  • Perbandingan jam-orang untuk disiplin-disiplin kerja.

Perbandingan jam – orang penyelia terhadap total jam-orang kelompok kerja yang dipimpinya, menunjukkan indikasi besarnya rentang kendali yang dimiliki. untuk proyek pembangunan industri yang tidak terlalu besar komplek dan berukuran sedang keatas, perbandingan yang menghasilkan efisiensi kerja optimal dalam praktek berkisar antara 1:10-15. jam-orang yang berlabihan akan menaikkan biaya, sedangkan bila kurang akan menurunkan produtivitas.

  1. Kerja lembur

Sering kali kerja lembur atau jam kerja yang panjang lebih dari 40 jam per minggu tidak dapat dihindari, misalnya untuk mengejar sasaran jadwal, meskipun hal ini akan menurunkan efisiensi kerja.

  1. Ukuran besar proyek
  2. Pekerja langsung versus kontraktor
  3. Kurva pengalaman
  4. Kepadatan tenaga kerja

Produktivitas dalam Proyek Konstruksi (skripsi dan tesis)

Produktivitas didefiniskan sebagai rasio antara input dan output atau rasio antara hasil produksi dengan total sumber daya yang digunakan. Dalam proyek kontruksi, rasio produktivitas adalah nilai yang diukur selama proses kontruksi, dapat dipisahkan menjadi biaya tenaga kerja, material, uang metode dan alat. Sukses atau tidaknya proyek kontruksi tergantung pada efektifitas pengelolaan sumber daya.

Sumber daya yang digunakan selama proses kontruksi adalah material, machines, men, method and money. Penggunaan material dalam proses kontruksi secara efektif sangat tergantung pada disain yang dikehendaki dari suatu bangunan. Penghematan material dapat dilakukan pada tahap pnyediaan, hanling, dan processing selama proses kontruksi. Pemilihan alat yang tepat akan mempengaruhi kecepatan proses kontruksi, pemindahan/distribusi material dengan cepat baik arah horisontal dan vertikal.

Pekerja adalah salah satu sumber daya yang tidak mudah untuk dikelola. Upah yang diberikan sangat bervariasi tergantung pada kecakapan masing-masing pekerja karena tidak ada satu pun pekerja yang sama karakteristiknya. Biaya untuk pekerja merupakan fungsi dari waktu dan metode kontruksi yang digunakan. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian waktu kontruksi dan pemilihan metode kontruksi yang akan digunakan adalah Kepala Proyek.

Faktor manusia menjadi penentu untuk mencapai tingkat produktivitas yang ditetapkan. Proyek kontruksi selalu membutuhkan pekerja untuk bekerja dengan menggunakan fisik mereka untuk bekerja di lapngan terbuka dalam cuaca dan kondisi apapun. Untuk mendapatkan tingkat produktivitas yang diinginkan dan meminimalkan segala resiko yang mungkin terjadi serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, para pimpinan harus memahami kemampuan dan keterbatasan yang diakibatkan oleh kondisi proyek.

Produktivitas Secara Umum (skripsi dan tesis)

Produktivitas kerja merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan konsumen. Produktivitas dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Hal ini dapat diimplementasikan interaksi antara karyawan (:pekerja) dan pelanggan yang mencakup (a) ketepatan waktu, berkaitan dengan kecepatan memberikan tanggapan terhadap keperluan-keperluan pelanggan; (b) penampilan karyawan, berkaitan dengan kebersihan dan kecocokan dalam berpakaian; (c) kesopanan dan tanggapan terhadap keluhan, berkaitan dengan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diajukan pelanggan (Gaspersz, 2003).

Jika membicarakan masalah produktivitas muncullah situasi yang bertentangan karena belum adanya kesepakatan umum dari para ahli tentang maksud pengertian produktivitas serta kriterianya dalam mengikuti petunjuk-petunjuk produktivitas. Secara umum produktivitas diartikan atau dirumuskan sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input) (Hasibuan, 2003).

Internasional Labour Organization (ILO) mengungkapkan bahwa secara lebih sederhana maksud dari produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi berlangsung (Hasibuan, 2003). Ervianto (2005) memberikan rumusan produktivitas kerja sebagai berikut.

Produktivitas Kerja = fungsi(Motivasi+Kecepatan kerja + Kepribadian Pekerja + Performa/Kinerja) + Kepuasan Kerja

Faktor-faktor peiningkatan produktivitas, pertama, perbaikan terus menerus, yaitu upaya meningkatkan produktivitas kerja salah satu implementasinya ialah bahwa seluruh komponen harus melakukan perbaikan secara terus-menerus. Pandangan ini bukan hanya merupakan salah satu kiat tetapi merupakan salah satu etos kerja yang penting sebagai bagian dari filsafat manajemen mutakhir. Suatu organisasi dituntut secara terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan, baik secara internal maupun eksternal. Perubahan internal contohnya, yaitu: (a) perubahan strategi organisasi; (b) perubahan kebijakan tentang produk; (c) perubahan pemanfaatan teknologi; (d) perubahan dalam praktek-praktek sumber daya manusia sebagai akibat diterbitkannya perundang-undangan baru oleh pemerintah. Perubahan eksternal, meliputi: (a) perubahan yang terjadi dengan lambat atau evolusioner dan bersifat acak; (b) perubahan yang tinggi secara berlahan tetapi berkelompok; (c) perubahan yang terjadi dengan cepat karena dampak tindakan suatu organisasi yang dominant peranannya di masyarakat; dan (d) perubahan yang terjadi cepat, menyeluruh dan kontinyu.

Kedua, peningkatan mutu hasil pekerjaan. Peningkatan mutu hasil pekerjaan dilaksanakan oleh semua komponen dalam organisasi. Bagi manajemen, misalnya, perumusan strategi, penentuan kebijakan, dan proses pengambilan keputusan. Yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan kegiatan organisasi yaitu mutu laporan, mutu dokumen, mutu penyelenggaraan rapat, dan lain-lain.

Ketiga, pemberdayaan sumberdaya manusia. Memberdayakan sumberdaya manusia mengandung kiat untuk: (a) mengakui harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia, mempunyai harga diri, daya nalar, memiliki kebebasan memilih, akal, perasaan, dan berbagai kebutuhan yang beraneka ragam; (b) manusia mempunyai hak-hak yang asasi dan tidak ada manusia lain (termasuk manajemen) yang dibenarkan melanggar hak tersebut. Hak-hak tersebut yaitu hak menyatakan pendapat, hak berserikat, hak memperoleh pekerjaan yang layak, hak memperoleh imbalan yang wajar dan hak mendapat perlindungan; (c) penerapan gaya manajemen yang partisipasif melalui proses berdemokrasi dalam kehidupan berorganisasi. Dalam hal ini pimpinan mengikutsertakan para anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan.

Keempat, kondisi fisik tempat bekerja yang menyenangkan.Kondisi fisik tempat kerja yang menyenangkan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan produktivitas kerja, antara lain: (a) ventilasi yang baik; (b) penerangan yang cukup; (c) tata ruang rapi dan perabot tersusun baik; (d) lingkungan kerja yang bersih; dan (e) lingkungan kerja vang bebas dari polusi udara.

Kelima, umpan balik. Pelaksanaan tugas dan karier karyawan tidak dapat dipisahkan dari penciptaan, pemeliharaan, dan penerapan sistem umpan balik yang objektif, rasional, baku, dan validitas yang tinggi. Objektif dalam arti didasarkan pada norma-norma yang telah disepakati bukan atas dasar emosi, senang atau tidak senang pada seseorang. rasional dalam arti dapat diterima oleh akal sehat. Jika seseorang harus dikenakan sangsi disiplin, status berat-ringannya disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Validitas yang tinggi, dalam arti siapapun yang melakukan penilaian atas kinerja karyawan didasarkan pada tolok ukur yang menjadi ketentuan.