Inflasi (skripsi dan tesis)

      Menurut Samuelson (1992), inflasi menunjukkan suatu kondisi dimana terjadi peningkatan arus harga secara umum yang perhitungannya dapat dilakukan melalui dua pendekatan yakni Indeks Harga Konsumen dan Indeks Harga Produsen (IHP). Indeks Harga Konsumen (IHK) mengukur biaya dari pasar konsumsi barang dan jasa. Biasanya inflasi didasarkan kepada harga bahan pangan, pakaian, perumahan, bahan bakar minyak, transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan dan komoditas lainnya yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan Indeks Harga Produsen atau yang biasa dikenal sebagai PPI merupakan pendekatan perhitungan inflasi yang didasarkan pada biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen (Samuelson, 1992). Pendekatan lain juga dapat digunakan dalam mengukur tingkat inflasi adalah GNP Deflator. GNP Deflator merupakan rasio GNP nominal dan GNP rill. GNP yang merupakan pendapatan nasional ini tersusun dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor suatu negara.

      Inflasi bersifat kontinu yang berkaitan erat dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: konsumsi masyarakat yang meningkat, likuiditas uang berlebih di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, hingga sebagai akibat dari ketidaklancaran distribusi barang. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas (overheated). Artinya, kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga‐harga cenderung mengalami kenaikan dan akibatnya daya beli uang melemah. Menurut Mishkin (2004) inflasi merupakan fenomena moneter yang terjadi di negara manapun dan sulit terelakkan. Inflasi dikatakan sebagai fenomena moneter hanya jika terjadi peningkatan harga yang berlangsung secara cepat dan terus-menerus. Sedangkan menurut teori Keynes inflasi terjadi karena masyarakat yang hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Teori ini menggambarkan proses perebutan sumber daya ekonomi antar golongan masyarakat yang berdampak pada peningkatan permintaan agregat melebihi yang tersedia (penawaran agregat).

      Samuelson (1992) menjelaskan bahwa inflasi tidak selalu akan membuat masyarakat kehilangan kesejahteraannya apabila diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan rill untuk kebutuhan hidup sehari-hari mungkin saja meningkat atau menurun selama masa inflasi. Sehingga inflasi hanya akan memperburuk kesejahteraan masyarakat apabila ada kondisi kenaikan yang lebih tinggi dari pada kenaikan pendapatan, maka kesejahteraan masyarakat akan turun. Dampak negatif inflasi akan mengakibatkan mendorong kenaikan suku bunga, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah perlu mempertimbangkan inflasi dalam penyusunan APBN, karena saat terjadi inflasi, maka diperlukan lebih banyak anggaran dalam APBN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (skripsi dan tesis)

      Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah alat bagi pemerintah dalam menyejahterakan rakyat sekaligus sebagai alat pengelolaan perekonomian negara. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

Musgrave dan Musgrave (1989) menyatakan tiga fungsi utama kebijakan fiskal dimaksud adalah:

  1. Fungsi alokasi; meliputi penyediaan barang-barang publik
  2. Fungsi distribusi; penyesuaian distribusi pendapatan dan kemakmuran untuk menjamin bahwa keinginan masyarakat untuk mencapai keadilan atau pemerataan dapat terpenuhi.
  3. Fungsi stabilisasi; yaitu penggunaan kebijakan penganggaran sebagai sarana untuk menjamin pengerahan tenaga kerja secara optimal, stabilitas harga yang memadai, serta pertumbuhan ekonomi yang baik.

      Sistem penganggaran dan prioritas pos-pos pendanaan pembangunan yang terdapat di dalamnya dapat merefleksikan seberapa besar komitmen Pemerintah terhadap rakyatnya. Mutiarin (2012) menambahkan bahwa anggaran adalah cerminan pilihan kebijakan dan prioritas dalam organisasi publik, (budgets reflect choices and priorities) sekaligus merupakan cara yang penting untuk melihat substansi rumusan kebijakan di sebuah negara (Sabatier, 2007).

      Dan sebagai batasan ruang lingkup dalam penelitian ini, salah satu variabel makro-ekonomi khususnya dari sisi pengelolaan fiskal yang akan digunakan adalah dari pos APBN berupa belanja negara secara keseluruhan.

Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)

      Menurut Mankiw (2010) pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Samuelson (1992) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai adanya perluasan atau peningkatan dari Gross Domestic Product potensial/output dari suatu Negara. Bagi negara sedang berkembang peran serta pemerintah menjadi cukup besar. Pengeluaran pemerintah akan mempengarui aktivitas ekonomi, tidak saja karena pengeluaran ini mampu menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam pembangunan, tetapi juga menjadi komponen dari permintaan agregat yang peningkatannya mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB). Mankiw (2010) menyatakan bahwa produk domestik bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. GDP dipandang sebagai pendapatan total dari setiap masyarakat yang terlibat di dalam perekonomian atau sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Pos pendapatan nasional membagi GDP menjadi empat pokok pengeluaran yaitu: konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), Ekspor neto (NX). Dengan menggunakan simbol Y untuk GDP, maka:

Y ≡ C + I + G + NX

Sehingga, GDP adalah jumlah konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Konsumsi terdiri dari barang dan jasa yang dibeli rumah tangga. Investasi terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Belanja pemerintah adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah. Ekspor neto adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain.

      Dalam sudut pandang teori neoklasik investasi investasi (domestik maupun dari luar negeri) akan memacu tingkat akumulasi modal yang artinya sama dengan penambahan rasio modal-tenaga kerja dan pendapatan per kapita. Teori Harrod-Domar selanjutnya menjelaskan mekanisme perekonomian yang mengandalkan peningkatan investasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teori ini menyatakan pentingnya tabungan untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal yang telah susut atau rusak. Oleh Solow kemudian teori tersebut dikembangkan dengan menambahkan variabel tenaga kerja dan teknologi. Karena tingkat kemajuan teknologi ditentukan secara eksogen, model neoklasik Solow terkadang juga disebut sebagai model pertumbuhan “eksogen”.

      Dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan dua efek penting, yaitu kemakmuran masyarakat meningkat dan penciptaan kesempatan kerja baru. Sehingga dapat dikatakan setiap satuan pertumbuhan ekonomi juga dimaknai adanya tingkat perbaikan kesejahteraan bagi rakyat dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Jika pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi dalam tingkat tertentu maka dalam menyusun APBN pemerintah dapat mengalokasikan sejumlah anggaran yang akan digunakan dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan Narsisme Pada Remaja (skripsi dan tesis)

Pada kondisi seharusnya, individu yang memiliki harga diri normal tidak perlu meminta pengaguman dan pemujaan diri dari orang lain mengenai sikap, perilaku, prestasi, dan kehebatannya. Orang yang merasakan adanya hal-hal positif dalam dirinya sendiri tentu saja akan menyukai diri sendiri dan mengembangkan perasaan bahwa dirinya berharga. Hal ini memberikan ketenangan batin dan merupakan sumber bagi kesehatan mental. Jadi, mengagumi diri sendiri dalam batas tertentu justru merupakan indikasi kesehatan mental.

Pada kondisi sebaliknya, individu dengan kecenderungan narsisme sebenarnya memiliki harga diri yang rendah (Robins, 2001).  Oleh karenanya fenomena yang terjadi pada remaja yang menggunakan media social untuk bernarsis secara berlebihan sebenarnya berangkat dari kecenderungan meminta pengaguman dan pemujaan diri dari orang lain mengenai suka memamerkan kelebihan, kehebatan yang dimilikinya, memiliki hubungan interpersonal yang dangkal dengan teman-temannya serta kurang perhatiannya dengan temannya

Dengan menggaris bawahi berbagai faktor di atas maka pihak orangtua dan lingkungan dapa membantu remaja dalam masa perkembangannya untuk mengenali jati diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, berpikir positif dan realistis, bersosialisasi dengan tetangga atau lingkungan terdekat, dan menghargai hasil yang telah dihasilkannya meskipun hanya sederhana. Pengembangan kemampuan diri sendri dalam menghargai diri sendiri dan menjalin interaksi social yang sehat bisa menjadi salah satu upaya yang dianggap ikut menurunkan kecenderungan narsisme pada remaja.

Dampak Narsisme Pada Remaja (skripsi dan tesis)

Seseorang yang memiliki kecenderungan narsisme merasa sulit memahami orang lain. Individu dengan kecenderungan narsisme hanya mau mendengarkan hal-hal positif yang meningkatkan harga dirinya, dan sebaliknya selalu menolak masukan yang menunjukkan kekurangannya. Tidak jarang individu dengan kecenderungan narsisme memamerkan bagaimana komentar orang lain yang mengakui keunikan atau idealisme yang dijunjung tinggi olehnya. Hal itu dilakukannya ketika individu dengan kecenderungan narsisme merasa harga dirinya terancam saat menerima masukan yang mengoreksi kebiasaan atau pola pikirnya. Tampak bahwa individu dengan kecenderungan narsisme sangat bangga dan mengagumi dirinya sendiri. Individu dengan kecenderungan narsisme cenderung suka menyalahkan orang lain, bila ada hal yang tidak memuaskan narsisme-nya.

Dalam pernyataan lain juga disebutkan bahwa orang yang mengalami gangguan narsisme ini dari luar tampak memiliki perasaan luar biasa akan pentingnya dirinya, sepenuhnya terserap ke dalam dirinya sendiri, dan fantasi tentang keberhasilan tanpa batas, namun demikian telah diteorikan  bahwa karakteristik tersebut merupakan topeng bagi harga dirinya yang sangat rapuh (Davisond dkk., 2006;67).

Pernyataan lain menambahkan bahwa orang dengan narsistik akan cenderung untuk memberitahu orang lain tentang keberhasilan, kecerdasan dan kecantikan yang ia yakini melebihi orang lain. Menurut Vazire, dkk (2008;27), narsistik dapat bermanifestasi pada penampilan fisik seseorang, seperti kepentingan tentang penampilan mereka, keinginan untuk menjadi pusat perhatian dan perubahan penampilan fisik dalam usaha pencarian status sosial. Tidak hanya dalam hal kecantikan fisik, Campbell, dkk (Campbell & Miller, 2011; 36) juga menemukan bahwa orang dengan kepribadian narsistik merasa diri mereka lebih tinggi dibanding orang lain, menilai diri mereka lebih pintar dan berpengalaman, namun tidak lebih mudah dipahami, disbanding orang kebanyakan. Dikutip dari Robin & Beer (Campbell & Miller, 2011; 48), narsistik juga lebih sering menanamkan ekspektasi yang tinggi terhadap tugas-tugas kinerja dan mereka sangat percaya bahwa kesuksesan mereka berdasarkan kualitas dari kemampuan intelektual mereka sendiri. Sehubungan dengan aspek ini, beberapa contoh jenis foto yang ditampilkan pengguna media social adalah foto tentang penampilan, pakaian atau aksesoris yang mereka kenakan, foto tentang hasil/nilai tes terbaik yang mereka dapatkan, foto buku-buku ensiklopedia yang sedang dibaca, maupun foto mengenai penghargaan atas keberhasilan yang ditujukan untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain.

Bentuk Narsisme Antara Laki-Laki dan Perempuan (skripsi dan tesis)

Freud (Holmes, 2001;53) membedakan narsisme menjadi dua jenis yaitu narsisme primer dan narsisme sekunder. Narsisme primer merupakan sebuah tahap perkembangan moral pada masa bayi awal menuju keadaan keterikatan obyek, sedangkan narsisme sekunder merupakan individu-individu yang bermasalah secara regresif menggunakan dirinya sendiri bukan orang lain secara obyek cinta.

Di sisi lain salah satu faktor penting dalam mengekspresikan narsistik adalah jenis kelamin, seperti yang diutarakan oleh Philipson (Ryan, dkk, 2008; 802-813.). Jenis kelamin menjadi faktor dalam menentukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika memanifestasikan narsistik ke dalam perilaku mereka. Goodman & Leff (2012;54) menjelaskan lebih lanjut apabila seseorang dengan narsistik, laki-laki maupun perempuan, sebenarnya memiliki kebutuhan yang sama, seperti lapar akan pemujaan dan merasa hebat. Tapi, kebutuhan tersebut cenderung didapatkan dan diekspresikan dengan cara yang berbeda, meski tujuannya adalah sama. Perempuan yang narsistik cenderung lebih mengarah kepada masalah body image agar merasa unggul dan mendapat kekaguman dari orang lain. Mereka memamerkan keindahan fisik dan seksualitas untuk mendapatkan kekaguman dari rekan laki-laki mereka. Sedangkan, laki-laki yang narsistik biasanya lebih berfokus pada inteligensi, kekuatan (power), agresi, uang dan status sosial untuk memenuhi rasa keunggulan dari citra diri mereka yang salah (Goodman & Leff, 2012;29)

.Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan baik pengguna media social baik laki-laki maupun perempuan lebih dari setengah responden mengaku langsung menggugah foto mereka yang diambil dengan smartphone ke profil media sosialnya. Dalam hal ini ternyata perempuan cenderung lebih gesit dan lihai, terbukti 57 persen perempuan bisa berbagi foto secepat kilat dari smartphone mereka (Savitri, 2013). Sebaliknya, untuk urusan mengambil gambar diri sendiri atau selfie, laki-laki justru lebih sering melakukannya daripada wanita. Hasil ini diperoleh dari sebuah survei yang dilakukan oleh Samsung yang menunjukkan bahwa dari 2.000 orang, 17 persen pria mengaku lebih sering mengambil foto diri sendiri (selfie), sedangkan persentase perempuan jauh di bawah itu, yakni hanya 10 persen (Savitri, 2013; 4-5)

Richman & Flaherty (Ryan, dkk, 2008;73) menemukan bahwa laki-laki memperoleh skor yang lebih tinggi daripada perempuan pada beberapa aitem di Narcissistic Traits Scale, termasuk aitem yang menggambarkan pemanfaatan, pengakuan dari orang lain, dan kurang dalam empati. Sebagai tambahan, pada penelitian yang dilakukan Tschanz, dkk, ditemukan bahwa pada perempuan, pemanfaatan/pengakuan dari orang lain menunjukkan korelasi yang lebih rendah dengan faktor narsistik lainnya dibandingkan laki-laki. Hal ini memberi kesan bahwa faktor pemanfaatan dan pengakuan dari orang lain tersebut mungkin kurang umum pada perempuan dan kurang berpusat pada kecenderungan narsistik mereka (Ryan, dkk, 2008;20).

Dimensi Dalam Kecenderungan Narsisme (skripsi dan tesis)

Pada dasarnya, kecenderungan seseorang untuk menggugah suatu gambar atau foto dengan tujuan untuk mencari perhatian orang lain (need for admiration), merupakan salah satu ciri seseorang dengan kecenderungan narsistik. Biasanya orang dengan kecenderungan narsistik ini juga akan diikuti dengan ciri-ciri lain, seperti arrogance, self-centeredness, greed, dan lack of empathy. Emmons (1995; 1-17) memberikan 4 karakteristik yang khas pada kecenderungan narsisme berdasarkan DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual III), yaitu :

  1. Leadership (autority) yaitu anggapan sebagai pemimpin atau sebagai orang yang berkuasa.
  2. Superiority (arogance) yaitu rasa superior atau keangkuhan. Suatu rasa diri yang besar, penting dan khusus. individu yang narsistik mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan sikap yang sangal baik pada penampilan lahiriah alau fisiknya.
  3. Self absorption (self admiration) yaitu penyerahan diri atau kekaguman pada diri sendiri.
  4. Exploitiveness (entitle ment) yaitu memanfaatkan orang lain untuk menunjukkan diri dengan mengeksploitir orang Iain.

Dalam hal lain, kepribadian narsistik memiliki perasaan yang tidak masuk akal bahwa dirinya orang penting, berharap pujian dari orang lain, kecenderungan untuk memandang dirinya dengan cara yang berlebihan, merasa paling unik dan merasa khusus disbanding orang lain, sehingga mereka tidak memiliki sensitivitas dan tidak memiliki perasaan iba terhadap orang lain. Dengan demikian, kepribadian narsistik akan meliputi beberapa aspek yaitu: (a) Pola pervasif (menembus; mengisi) dari grandositas (dengan segala kebesaran) dan kebutuhan untuk dipuji, (b) Perasaan grandiose (dengan segala kebesaran) bahwa dirinya orang penting, (c) Terpreokupasi dengan fantasi-fantasi kesuksesan, kekuasaan, kecerdasan, kecantikan, atau cinta ideal yang tanpa batas, (d) Keyakinan bahwa dirinya “istimewa” dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berstatus tinggi, (e) Sering iri terhadap orang lain atau percaya bahwa orang lain iri kepadanya, (f) Mengeksploitasi orang lain untuk mencapai tujuannya, (g) Kurang memiliki empati, (h) Minta dipuji secara eksesif, (i) Bersikap arogan (Barlow dan Durand, 2006; 211).

Pengertian Kecenderungan Narsisme (skripsi dan tesis)

Menurut Chaplin (dalam Kristanto, 2012; 79) kata Narsistik atau Narsis, sering disebutkan berhubungan dengan self-views (pandangan diri) yang melambung tinggi dan positif pada sifat-sifat seperti inteligensi, kekuatan, dan keindahan fisik. Selain itu, Durand dan Barlow (2007) menyatakan bahwa individu dengan kecenderungan narsis memanfaatkan individu lain untuk kepentingan diri sendiri dan hanya menunjukkan sedikit empati kepada individu lain.

Narsisme juga berhubungan dengan jumlah aktivitas di website yang dilihat dari jumlah teman dan jumlah wallposts atau pesan dinding yang ia miliki. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa narsisme secara positif berhubungan dengan unsur kecantikan fotografi, self-promotion dan sexiness. Pemilik web page tersebut juga cenderung mempromosikan diri (self-promoting) dan kecantikan mereka melalui foto profil (Buffardi & Campbell, 2008;38).

American Psychiatric Association (2000) menjelaskan bahwa gangguan kepribadian narsistik (NPD) sebagai pola yang membesar-besarkan sesuatu (baik dalam fantasi atau perilaku), kebutuhan untuk dikagumi, dan lemah dalam empati, yang dimulai dari dewasa awal dan hadir dari berbagai konteks (Campbell & Miller, 2011; 104). Nevid, dkk (2005; 52) menambahkan orang dengan gangguan kepribadian narsistik umumnya berharap orang lain melihat kualitas khusus mereka, bahkan saat prestasi mereka biasa saja, dan mereka menikmati bersantai di bawah sinar pemujaan

Pengertian Keluarga (skripsi dan tesis)

Menurut Horton dan Hunt (dalam Bungin, 2011: 268-269) mengatakan bahwa apabila menbicarakan keluarga maka pemahaman tersebut akan merujuk pada  lingkup suami istri, anak anak , dan ikatan perkawinan dan ikatan darah. Oleh karena itulah istilah yang digunakan untuk menunjuk kelompok orang seperti itu dinamakan conjugal family (keluarga conjugal) yang menunjukan arti keluarga dalam kehidupan sehari hari. Ada pula yang dinamakan dengan hubungan kerabat yang sedarah (consanguine family) yang didasarkan pada pertalian darah dari sejumlah orang kerabat dan bukan didasarkan pada pertalian kehidupan suami istri. Keluarga hubungan sedarah adalah suatu kelompok luar dari saudara sedarah dengan pasangan dan anak-anak mereka

Faktor yang Menyebabkan Kenakalan Remaja (skripsi dan tesis)

Beberapa teori tentang bagaimana dan apa saja yang menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang remaja, antara lain (Santrock, 2007:233) yaitu sebagai berikut :

– Menurut Pendekatan Biopsikosial

Dalam pendekatan biopsikosial ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang remaja, yaitu

  1. Faktor biologis

Menurut pendekatan biologis, masalah-masalah remaja disebabkan oleh kegagalan dari fungsi tubuhnya. Para ilmuan yang menganut pendekatan biologis biasanya, berfokus pada faktor otak dan faktor genetik sebagai penyebab timbulnya masalah-masalah remaja.

  1. Faktor psikologis

Beberapa faktor psikologis yang dianggap sebagai penyebab timbulnya masalah remaja adalah gangguan berfikir, gejolak emosional, proses belajar yang keliru, dan relasi yang bermasalah. Dua dari perspektif teoritis telah menjelaskan penyebabab timbulnya masalah-masalah pada remaja.

  1. Faktor sosial

Faktor-faktor sosial mempengaruhi perkembangan masalah remaja, dapat meliputi status sosio-ekonomi, dan kualitas lingkungan tempat tinggal. Sebagai contoh, kemiskinan merupakan sala satu faktor yang menyebabkan kenakalan.

– Menurut pendekatan psikopatologi

Pendekatan psikopatologi ini berfocus pada upaya mendeskripsikan dan mengeskplorasi jalur perkembangan masalah. Banyak peneliti berusaha memahami kaitan antara pencetus awal dari timbulnya suatu masalah, seperti faktor-faktor resiko, dan pengalaman dimasa dini, serta dampaknya seperti kenakalan atau depresi

Dalam pernyataan disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab itu kenakalan remaja yaitu:

  1. Faktor lingkungan

Lingkungan adalah daerah yang dimana manusia dalam hal ini, remaja beradaptasi, beraktifitas, serta melakukan sesuatu yang dianggap berguna bagi dirinya. Sehingga lingkungan adalah sala satu yang menjadi sebab remaja berbuat penyimpangan. Ada beberapa Faktor lingkungan yang mempengaruhi, sehingga remaja melakukan kenakalan, yaitu antara lain kemiskinan dikota besar, faktor sekolah dan gangguan lingkungan lainnya (kesalahan mendidik), kematian orang tua, dan kesulitan dalam pengasuhan, karena pengangguran serta tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat.

  1. Faktor pribadi

 Faktor pribadi sangat mempengaruhi remaja untuk melakukan penyimpangan, itu di sebabkan karena faktor pribadi adalah sesuatu yang mencerminkan bentuk tubuh dan fisik, dari seseorang serta tingkalaku seseorang. Jika remaja yang tidak bisa menerima pribadinya, maka itu akan membuat remaja terjerumus pada halhal penyimpangan atau kenakalan. Faktor-faktor pribadi menyangkut tentang faktor bakat yang mempengaruhi temperamen, cacat tubuh, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri.

Pengertian Internet Sehat (skripsi dan tesis)

Internet Sehat adalah aktifitas manusia yang sedang melakukan kegiatan online baik browsing, Chating, Social media, upload dan download secara tertib, baik dan beretika sesuai norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa Internet Sehat adalah cara berprilaku yang beretika saat mengakses suatu Informasi dari internet, selain itu juga Pengguna Internet yang sehat tidak melakukan aktifitas internet yang melanggar hukum seperti Pelanggaran Hak Cipta (Ilegal), Hacking Dan Mengakses Konten legal (Situs Dewasa) (ICT Watch, 2010).

Ragam Pornografi (skripsi dan tesis)

Pemerintah Amerika Serikat pernah menugaskan Komisi Meese untuk melakukan penelitian berskala nasional tentang seks di media. Komisi tersebut menemukan bahwa di ‘pasar pornografi’ terdapat empat jenis pornografi:

  1. ‘Nudity’, yaitu pornografi yang menampilkan model yang telanjang. Yang masuk dalam kategori ini misalnya adalah majalah Playboy, yang diisi oleh banyak model wanita dalam keadaan telanjang.
  2. ‘Nonviolent’, non degrading material. Dalam hal ini, produk media tersebut memang memuat adegan seks atau model yang berpakaian seksi atau bahkan telanjang, namun tidak menyertakan unsur kekerasan atau unsur yang dianggap melecehkan perempuan. Jadi, bisa saja dalam sebuah film terdapat adegan ranjang, namun selama adegan tersebut menampilkan dua pihak melakukan aktivitas seksual tanpa paksaan (misalnya perkosaan) atau aktivitas yang melecehkan (seperti seks oral), film tersebut masuk dalam kategori ini.
  3. Nonviolent’, degrading sexuality explisit material. Yang membedakan ini dari kategori kedua adalah bahwa meskipun materi seks yang disajikan tidak mengandung unsur kekerasan, tetapi di dalamnya terdapat unsur yang melecehkan. Misalnya saja, sebuah film yang memuat adegan seorang model perempuan yang harus menjalankan aktivitas seks yang merendahkan martabatnya, misalnya: melakukan seks oral atau digilir oleh beberapa pria, atau melakukan hubungan seks dengan hewan.
  4. Sexually Violent Material’, adalah materi pornografi dengan menyertakan kekerasan. Jenis ini tidak saja menggambarkan adegan seksual secara eksplisit, tetapi juga melibatkan tindak kekerasan. Tergolong dalam kategori ini adalah pornografi yang melibatkan degan pria menyiksa perempuan sebelum atau saat melakukan aktivitas seksual, atau adegan pemerkosaan, baik sendiri-sendiri atau beramai-ramai. Bentuk paling ekstrim dari jenis pornografi ini adalah snuff. Dalam snuff adegan kekerasan seksual tersebut benar-benar dipraktekkan, bahkan sampai mengambil korban nyawa. Kategorisasi yang dibuat Meese menunjukkan bahwa ada jenis-jenis pornografi, dari yang ringan sampai yang berat. Namun seperti terlihat pornografi yang dianggap paling ‘halus’ adalah pornografi yang sekedar menghadirkan gambar telanjang. Dengan kata lain bagi komisi tersebut, kehadiran wanita seksi atau berbikini di halaman depan sebuah tabloid belum tergolong pornografi. Hal ini tentu saja mencerminkan nilai-nilai yang dianut Amerika Serikat. Di negara lain, bisa saja tampilan perempuan dengan pakaian minim sudah dapat dianggap sebagai pornografi (Armando, 2004).
  5. Child/kid pornografi, yakni produk media pornografi yang menampilkan anak atau remaja sebagai model (Soebagijo, 2008;31).

Jenis-Jenis Media Pornografi (skripsi dan tesis)

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (UU Pornografi) yang dimaksud dengan jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh  orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Sedangkan menurut Armando, 2004, jenis media yang mengandung unsur pornografi adalah:

  1. Media audio (dengar) seperti siaran radio, kaset, CD, telepon, ragam media audio lain yang dapat diakses di internet:
  2. Lagu-lagu yang mengandung lirik mesum, lagu-lagu yang mengandung bunyi-bunyian atau suara-suara yang dapat diasosiasikan dengan kegiatan seksual;
  3. Program radio dimana penyiar atau pendengar berbicara dengan gaya mesum;
  4. Jasa layanan pembicaraan tentang seks melalui telepon (party line, dan sebagainya.
  5. Media audio-visual (pandang-dengar) seperti program televisi, film layar lebar, video, laser disc, VCD, DVD, game komputer, atau ragam media audio visual lainnya yang dapat diakses di internet:
  6. Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis yang tampil dengan berpakaian minim, atau tidak (atau seolah-olah tidak) berpakaian;
  7. Adegan pertunjukan musik dimana penyanyi, musisi atau penari latar hadir dengan tampilan dan gerak yang membangkitkan syahwat penonton.
  8. Media visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku non-fiksi) komik, iklan billboard, lukisan, foto, atau bahkan media permainan seperti kartu:
  9. Berita, cerita, atau artikel yang menggambarkan aktivitas seks secara terperinci atau yang memang dibuat dengan cara yang sedemikian rupa untuk merangsang hasrat seksual pembaca.
  10. Gambar, foto adegan seks atau artis yang tampil dengan gaya yang dapat membangkitkan daya tarik seksual.
  11. Iklan di media cetak yang menampilkan artis dengan gaya yang menonjolkan daya tarik seksual.
  12. Fiksi atau komik yang mengisahkan atau menggambarkan adegan seks dengan cara yang sedemikian rupa sehingga membangkitkan hasrat seksual.

Pengertian Pornografi (skripsi dan tesis)

Pornografi berasal dari kata pornē (“prostitute atau pelacuran”) dan graphein (tulisan). Menurut Armando (2004; 17) pornografi adalah  materi yang disajikan di media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks. Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Soebagijo, 2008; 27, merumuskan pornografi sebagai: 1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; 2) bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi/seks.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (UU Pornografi) yang dimaksud dengan pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat

Kohesivitas (skripsi dan tesis)

Pengertian Kohesivitas menggunakan Newcomb, dkk, (1981) bahwa teori kohesivitas lekat dengan kekompakkan dimana kekompakan merupakan derajat sejauh mana anggota kelompok melekat menjadi satu kesatuan yang dapat menampakkan diri dengan banyak cara dan bermacam-macam faktor yang berbeda serta dapat membantu kearah hasil yang sama. Kekompakan di sini memiliki dasar-dasar seperti integrasi struktural, ketertarikan interpersonal dan sikap-sikap yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok lain.

Pengukuran menggunakan skala yang disusun berdasarkan adaptasi oleh teori Carron, Brawley, and Widmeyer (1985) and Podsakoff, Niehoff, MacKenzie, and Williams (1993) yang membagi kohesivitas kelompok menjadi dua aspek yaitu kohesi tugas dan kohesi sosial (task cohesion and social cohesion).

OCB (Organizational Citizenship Behaviour) (skripsi dan tesis)

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan bagian dari ilmu perilaku organisasi, OCB merupakan bentuk perilaku kerja yang biasanya tidak terlihat atau diperhitungkan. Terdapat dua pendekatan terhadap konsep OCB yaitu OCB merupakan kinerja extra role yang terpisah dari kinerja in-role atau kinerja yang sesuai deskripsi kerja. Pendekatan kedua adalah memandang OCB dari prinsip atau filosofi politik. Pendekatan ini mengidentifikasi perilaku anggota organisasi dengan perilaku kewarganegaraan. Keberadaan OCB merupakan dampak dari keyakinan dan persepsi individu dalam organisasi terhadap pemenuhan hubungan perjanjian dan kontrak psikologis. Perilaku ini muncul karena perasaan individu sebagai anggota organisasi yang memiliki rasa puas apabila dapat melakukan sesuatu yang lebih dari organisasi (Wulani, 2005).

Sejalan dengan di atas, OCB merupakan istilah yang digunakan untuk mengidentifikasikan perilaku karyawan. OCB ini mengacu pada konstruk dari “extra-role behavior”, di definisikan sebagai perilaku yang menguntungkan organisasi atau berniat untuk menguntungkan organisasi, yang langsung dan mengarah pada peran pengharapan. Dengan demikian OCB merupakan perilaku yang fungsional, extra-role, prososial yang mengarahkan individu, kelompok atau organisasi (Dyne, 1995 dalam Chien, 2004)

OCB ternyata mampu mengarahkan keterikatan karyawan untuk fokus pada keterlibatan karyawan pada organisasi. Rukkhum (2010) menyatkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara keterikatan karyawan dengan OCB. Dan dari tujuh dimensi OCB, dimensi yang memilki koelasi tertinggi dengan keterikatan kerjaadalah taking initiatives individually atau pengambilan inisiatif secara individual (Mansoor, Aslam, Javad and Ashraf, 2012).

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan bagian dari ilmu perilaku organisasi, OCB merupakan bentuk perilaku kerja yang biasanya tidak terlihat atau diperhitungkan. Terdapat dua pendekatan terhadap konsep OCB yaitu OCB merupakan kinerja extra role yang terpisah dari kinerja in-role atau kinerja yang sesuai deskripsi kerja. Pendekatan kedua adalah memandang OCB dari prinsip atau filosofi politik. Pendekatan ini mengidentifikasi perilaku anggota organisasi dengan perilaku kewarganegaraan. Keberadaan OCB merupakan dampak dari keyakinan dan persepsi individu dalam organisasi terhadap pemenuhan hubungan perjanjian dan kontrak psikologis. Perilaku ini muncul karena perasaan individu sebagai anggota organisasi yang memiliki rasa puas apabila dapat melakukan sesuatu yang lebih dari organisasi (Wulani, 2005).

Sejalan dengan di atas, OCB merupakan istilah yang digunakan untuk mengidentifikasikan perilaku karyawan. OCB ini mengacu pada konstruk dari “extra-role behavior”, di definisikan sebagai perilaku yang menguntungkan organisasi atau berniat untuk menguntungkan organisasi, yang langsung dan mengarah pada peran pengharapan. Dengan demikian OCB merupakan perilaku yang fungsional, extra-role, prososial yang mengarahkan individu, kelompok atau organisasi (Dyne, 1995 dalam Chien, 2004)

OCB ternyata mampu mengarahkan keterikatan karyawan untuk fokus pada keterlibatan karyawan pada organisasi. Rukkhum (2010) menyatkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara keterikatan karyawan dengan OCB. Dan dari tujuh dimensi OCB, dimensi yang memilki koelasi tertinggi dengan keterikatan kerjaadalah taking initiatives individually atau pengambilan inisiatif secara individual (Mansoor, Aslam, Javad and Ashraf, 2012).

Gaya Kepemimpinan (skripsi dan tesis)

Teori pertukaran dalam kepemimpinan adalah teori dimana pemimpin pemerintahan dalam mempengaruhi bawahnnya memakai strategi take and given yaitu ketika atasan hendak memberikan perintah maka selalu diutarakan bahwa bila berhasil akan dinaikkan gaji, atau sebaliknya sebelum penerimaan suatu honor lalu pemimpin mengutarakan bahwa selayaknya bawahan bekerja lebih rajin, dengan demikian akan menjadi bawahan yang tahu diri.

Gaya kepemimpinan dalam jurnal juga ditinjau dari Path goal theory leadership yaitu sebuah teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh House dalam Robbibs dan Judge (2009) yang menyatakan bahwa terdapat dua variabel kontinjensi yang menghubungkan prilaku kepemimpinan dengan hasil berupa kepuasan kerja dan kinerja yaitu variabel- variabel dalam lingkungan yang berada di luar kendali karyawan (struktur tugas,sistem otoritas formal dan kelompok kerja) serta variabel variabel yang merupakan bagian dari karakteristik personal karyawan (locus of control, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki).

Dalam beberapa peneliian, terdapat dua kondisi yang berbeda mengenai hubungan antara keterikatan karyawan dengan gaya kepemimpinan. Pertama, keterikatan karyawan memiliki hubungan negatif dengan gaya kepemimpinan jka pimpinan menerapkan gaya kepemimpinan klasik atau transaksional. Namun pada pimpinan yang menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih visioner atau gaya kepemimpinan organik, keterikatan karyawan memiliki korelasi yang positif dengan gaya kepemimpinan. Hal lain juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan tingkat usia karyawan.

Keterikatan Karyawan (skripsi dan tesis)

Engagement (keterikatan) adalah ikatan yang kuat antara diri sendiri dan tanggung jawab pekerjaan di mana orang sepenuhnya mengekspresikan diri secara fisik, kognitif dan emosional di tempat kerja (Wildermuth, 2008). Dan meskipun istilah keterikatan karyawan berasal dari sebuah studi moral tahun 1920-an, tetapi konsep itu hanya diposisikan dengan jelas oleh Kahn pada tahun 1990 (Tiwari, 2011) dan akhirnya, kemudian di publikasikan dengan luas oleh Gallup Organization (Little dan Little, 2006). Ada banyak definisi yang berbeda dari keterikatan karyawan yang digunakan oleh para peneliti dan dalam kurun waktu tertentu, situasi atau konteks, definisi dan penggunaan keterikatan karyawan telah menjadi satu kebingungan antar para ahli (Welch, 2011), terutama bila berkaitan dengan situasi yang menuntut kepatuhan tertentu dalam lingkungan yang berbeda atau melibatkan prediktor lain atau dalam hubungan dengan variabel lainnya.

Misalnya, pada tahun 2009, survei perilaku telah melaporkan bahwa, dalam satu organisasi tunggal, ada dua puluh model keterikatan karyawan yang berbeda. Sehingga istilah keterikatan karyawan dapat digunakan berbeda tergantung pada ruang lingkup dan konsep penelitian ang berbeda, oleh karena itu perlu untuk membatasi perspektif dasar dari keterikatan karyawan (Robinson, Perryman dan Hayday, 2004). Menurut Kahn (1990), keterikatan karyawan adalah konstruk multi dimensi yang bahwa karyawan dapat terikat secara emosional, kognitif dan fisik. Beberapa peneliti baru-baru ini membuktikan gagasan bahwa keterikatan karyawan adalah konsep yang valid dan dapat diandalkan (Hassan dan Ahmed, 2011).

Secara teori, ada empat (4) pendekatan utama yang didefinisikan sebagai bentuk dari keterikatan karyawan: (a) Pendekatan Kebutuhan-Memuaskan oleh Kahn pada tahun 1990  (b) Pendekatan Antitesis Burnout, oleh Maslach et al. pada tahun 2001, (c) Pendekatan Kepuasan-Keterikatan oleh Harter et al. pada tahun 2002, dan (d) Pendekatan Multidimensional oleh Saks pada tahun 2006 (Shuck, 2011).

Terdapat juga empat (4) model keterikatan karyawan yang dapat digunakan oleh organisasi yaitu Model Retensi dan Keteriaktan oleh Gebauer pada tahun 2008, Model Towers Perrin oleh Perrin pada tahun 2003, Model SEM Keterikatan leh Langford, Parkes dan Metcalf pada tahun 2006 dan Model High Performance Model oleh Vance pada tahun 2006 (Muller, 2009). keempat (4) pendekatan dan empat (4) model telah banyak diperdebatkan.

Sebagian besar peneliti telah mencoba untuk mengkorelasikan faktor yang menyebabkan keterikatan karyawan dan mengajukan model yang bisa membawa keluar solusi terbaik bagi manajemen puncak untuk berurusan dengan karyawan yang ada baik karyawan lama maupun baru. Manajemen perlu menganalisis target mereka untuk menentukan faktor-faktor atau pendorng yang akan meningkatkan tingkat keterikatan karyawan (Markos dan Sridevi, 2010). Robinson, Perryman dan Hayday (2004) telah menunjukkan bahwa komitmen karyawan merupakan pendorong yang lebih baik, namun, pendorong terkuat adalah rasa perasaan dihargai dan terikat terutama dalam pengambilan keputusan (Perrin, 2003). Dalam hal organisasi dan tingkat manajerial, kepemimpinan yang luar biasa merupakan faktor pendorong yang kuat pula (Wellins, Bernthal dan Phelps, 2011), reputasi yang baik sebagai pengusaha dan peduli banyak tentang kepuasan pelanggan memberikan kontribusi bagi peningkatan keterikatan karyawan (Perrin, 2003).

Ada juga tiga (3) dimensi keterikatan baik secara kognitif (Shuck dan Herd, 2012) atau psikologis (Ferguson, 2010;. Ghafooret al, 2011; Shuck, 2011) yaitu dimensi kebermaknaan, keamanan dan ketersediaan (Saks 2006); keterikatan emosional yang melibatkan keyakinan, kemauan dan investasi (Shuck dan Herd, 2012) dan keterikatan perilaku (Ram dan Prabhakar, 2011; Shuck dan Herd, 2012)

Berdasarkan studi tahun 2004, ditemukan bahwa dalam aspek kondisi psikologis, seperti kebermaknaan, keamanan dan ketersediaan, kondisi mereka yang positif dan signifikan terkait dengan keterikatan karyawan. Dan dari tiga (3) kondisi ini, kebermaknaan terbukti memiliki hubungan tertinggi dengan keterikatan karyawan.

Pada tahun 2008, komitmen organisasi akhirnya ditentukan sebagai parameter penting untuk penilaian keterikatan karyawan dalam suatu organisasi. Dari hasil penyelidikan, disimpulkan bahwa peningkatan tingkat komitmen organisasi mempengaruhi secara positif kinerja pegawai serta efektivitas organisasi yang mengurangi ketidakhadiran serta perputaran karyawan (Mohapatra dan Sharma, 2010).

Hal penting yang harus disorot di sini adalah bahwa konsep keterikatan karyawan telah berkembang sejak dua puluh tahun terakhir (Mohapatra dan Sharma, 2010; Shuck dan Herd, 2012). Dan untuk itu, setiap aspek keterikatan karyawan, terutama, dalam kaitannya dengan konstruksi lain seperti gaya kepemimpinan, perilaku warga organisasi, komitmen karyawan (Drake, Blake dan Walet 2009) dan keseimbangan kehidupan kerja (Wildermuth dan Pauken, 2008), harus, dari waktu ke waktu, dieksplorasi dan diuji sebagai variabel yang berbeda (independen, dependen, moderator atau mediasi).

Pengaruh antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi (skripsi dan tesis)

Hasil penelitian Suma (2013) bahwa kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan Komitmen organisasi. Aspek kepuasan kerja dalam pengukuran meliputi kepuasan terhadap pengawasan, pekerjaan dan rekan kerja (p <0,01). Demikian pula penelitian Mohammed (2013) bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada subjek pegawai bank di wilayah Bahrain dengan tingkat signifikansi sebesar sig=.000. Hasil penelitian lain yaitu penelitian Yucel et al (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi dengan subjek guru di wilayah Turki.

Pengaruh antara keadilan organisasi terhadap komitmen kerja (skripsi dan tesis)

Hasil  penelitian Bankhsi (2009) menunjukkan terdapat pengaruh antara keadilan organisasi terhadap komitmen kerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan antara keadilan positif terhadap komitmen organisasi. Demikian pula  keadilan prosedural yang berpengaruh secara positif terhadap komitmen organisasi. Hasil penelitian sama ditunjukkan oleh Hasan (2002) bahwa terdapat pengaruh antara keadilan organisasi terhadap komitmen kerja pada karyawan perusahaan perbankan dan finansial. Demikian pula hasil penelitian Akbolat (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja pada karyawan pelayanan kesehatan.

Pengaruh antara keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja (skripsi dan tesis)

Berdasarkan penelitian Lutfi (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara keadilan kerja terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,01. Demikian pula dengan penelitian Bakhshi (2009) memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh antara keadilan kerja terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh signifikan dengan kepuasan kerja serta keadilan prosedural pengaruh signifikan dengan kepuasan kerja. Hasil penelitian Akbolat (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara keadilan kerja terhadap kepuasan ditunjukkan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keadilan distributif dan keadilan interaksional memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja internal dan eksternal. Sementara itu keadilan prosedural tidak memiliki pengaruh signifikan kepuasan kerja internal dan eksternal. Hasil penelitian ini disebabkan adanya masalah persepsi karyawan tentang metode yang menggunakan oleh manajer dalam pengambilan keputusan.

Komitmen organisasi (skripsi dan tesis)

Untuk pengertian menggunakan teori Meyer dan Allen yang memberikan pernyataan bahwa komitmen kerja merupakan segala perilaku yang dicetuskan oleh karyawan dalam sebuah perusahaan sampai kemudian karyawan memutuskan untuk mengikat kebersamaan dengan perusahaan tersebut. Menurut McShane dan Von Glinow (2008), komitmen organisasional menunjuk pada perasaan terikat karyawan terkait dengan keterlibatan mereka pada organisasi. Definisi ini secara khusus mengacu pada komitmen afektif karena perasaan emosional yang meleka,  perasaan loyal  kepada organisasi. Bakshi et al. (2009) menyatakan bahwa komitmen organisasional telah diidentifikasi sebagai faktor kritikal dalam memahami dan menjelaskan perilaku 15 karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan. Porter et al. (1974) menunjukkan tiga faktor yang saling berhubungan terkait komitmen organisasional, yaitu: 1. Kepercayaan yang besar terhadap tujuan dan nilai organisasi 2. Keinginan untuk mengeluarkan usaha yang besar bagi organisasi 3. Hasrat yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi.

Demikian pula untuk pengukuran menggunakan teori Meyer dan Allen yang membagi dimensi dalam komitmen kerja menjadi tiga yaitu Komitmen Afektif (Affective Commitment), Komitmen Kontinuans (Continuence Commitment) dan Komitmen Normatif (Normative Commitment)

Kepuasan kerja (skripsi dan tesis)

Untuk pengertian menggunakan teori Gbadamosi dan Nwosu 2011 yang menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan seberapa jauh tingkat hubungan yang dimiliki seorang karyawan  dengan pekerjaannya. McShane dan Von Glinow (2008) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah evaluasi individu tentang tugas dan konteks pekerjaannya. Kepuasan kerja terkait dengan penilaian tentang karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja, dan pengalaman emosional di tempat kerja. Karyawan yang puas mempunyai penilaian yang baik tentang pekerjaan mereka, berdasarkan pengamatan dan pengalaman mereka. Kepuasan kerja merupakan sekumpulan sikap tentang aspekaspek yang berbeda dari tugas dan konteks pekerjaan.

Untuk pengukuran menggunakan Safania, Sabaghan-Rad et al. (2010) yang membagi kepuasan kerja dalam lima dimensi yang meliputi kepuasan dengan pekerjaan, kepuasaan dengan teman kerja, kepuasan terhadap promosi yang diberikan, kepuasan terhadap kompensasi dan kepuasan terhadap supervisi yang dilakukan.

Keadilan organisasi (skripsi dan tesis)

Untuk pengertian keadilan organisasi merupakan persepsi karyawan tentang sejauh mana mereka  diperlakukan secara adil dalam organisasi (Moorman 1991; Greenberg 1996) dan persepsi bagaimana seperti dipengaruhi hasil organisasi (Greenberg 1996). Cropanzano et al. (2007) mendefinisikan keadilan organisasional sebagai penilaian personal mengenai standar etika dan moral dari perilaku manajerial. Dalam menilai keadilan organisasional setidaknya terdapat tiga bidang yang harus dievaluasi, yaitu: imbalan, proses, dan hubungan interpersonal (Cropanzano et al., 2001).

Untuk pengukuran menggunakan tiga dimensi keadilan yaitu  keadilan distributif (Price and Mueller 1986), keadilan prosedural (Moorman 1991), dan keadilan interaksional (Moorman 1991)

Beban Kerja (skripsi dan tesis)

Beban kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu dan kualitas tertentu. Beban kerja merupakan produktivitas, yang merupakan waktu serta energi yang dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan secara individual (Maslach and Leiter, 1997: 38). Dalam bidang jasa, di mana kepuasan pelanggan merupakan suatu ukuran yang harus dicapai, memerlukan partisipasi karyawan dalam proses produksi jasa yang harus dilakukan secara antusias ambisius dan dengan cara yang efisien. Dengan kata lain, individu yang bekerja dalam bidang penyedia akomodasi dan restoran harus memperoleh hasil yang sukses sambil berurusan dengan beban kerja yang tinggi serta tanggung jawab yang tinggi pula (Altay, 2009: 2). Riggio (2000:250) menyatakan beban kerja adalah tugas-tugas pekerjaan yag menjadi sumber stres seperti pekerjaan mengharuskan bekerja dengan cepat, menghasilkan sesuatu dan konsentrasi dari stres kerja.

Peningkatan beban kerja personel akan menurunkan kepuasan kerja dan setiap penurunan kepuasan kerja berhuungan dengan permasalahan ketidanyamanan, ketegangan, amarah, depresi dan kelelahan (Beehr and Newman 1978: 665, Dua 1996:117). Permasalahan-permasalahan ini akan tercermin dalam kinerja pegawai , sehingga pegawai akan tampak bekerja kurang efisien, kurang konsentrasi, semakinbanyak berbuat kesalahan, konflik antar pegawai, ketidakpekaan dan keterlambatan dalam bekerja (Matrunola 1996:827).

Kepuasan Kerja (skripsi dan tesis)

Konsep kepuasan kerja menurut Jurnal Karabük dan Şahingoz (2013) adalah reaksi karyawan terhadap perasaan mereka terkait dengan pekerjaan pertama kali dikemukakan tahun 1920. Sementara menurut Keser (2006), kepuasan kerja adalah persepsi individual terkait dengan pekerjaan mereka atau hidup mereka yang berkaitan dengan pekerjaan, atau situasi yang menghasilkan perasaan puas. Kepuasan kerja adalah indikator kesehatan fisik dan mental karyawan sebagaimana indikator psikologis mereka. Faktor yang memperngaruhi kepuasan kerja karyawan dapat berasal dari diri individu itu sendiri atau dari organisasi secara umum. Faktor pribadi meliputi karakteristik pesonal, faktor genetis, keluarga, pendidikan, penilaian diri, pengalaman kerja, struktur sosial tempat dia tinggal (Akıncı; 2002:4). Jika ada kesesuaian antara keinginan pribadi dan apa yang mampu disediakan oleh pekerjaan maka karyawan tersebut akan terpuaskan  (Silah, 2000).

Menurut Robbins (2003:78) kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Teori kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat sebagian orang lebih puas terhadap suatu pekerjaan daripada beberapa lainnya. Teori ini juga mencari landasan tentang proses perasaan orang terhadap kepuasan kerja

Sementara faktor organisasi meliputi tingkat kesulitan pkerjaan, renumerasi, pandangan masyarakat terhadap pekerjaannya, kondisi kerja dan keamanan kerja, kesempatan mendapatkan promosi, adanya sistem penghargaan yang sesauai, kepemimpinan manajer, tingkat partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan dan beban kerja yang ditanggung ole h karyawan tersebut.  (Bakan and Büyükmeşe, 2007: 7).

Dampak Psikologis Bullying (skripsi dan tesis)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dampak berarti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik yangnegatif maupun positif. Sedangkan psikologis berarti sesuatu yang berkenaan dengan psikologi atau bersifat kejiwaan. Jadi dampak psikologis dapat diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif maupun positif dalam kejiwaan seseorang. Dalam tinjauan psikologi sosial, dampak psikologis dapat dikaitkan dengan tindakan dan efek. Jones dan Davis (Sarwono, 1995) menyatakan bahwa tindakan (act) berarti keseluruhan respon (reaksi) yang mencerminkan pilihan perilaku dan yang mempunyai akibat (efek) terhadap lingkungannya. Sementara efek diartikan sebagai perubahan nyata yang dihasilkan oleh tindakan. Dalam keterkaitan antara stimulus dan respon yang mendorong seseorang bertingkah laku, maka dampak psikologis dapat dipandang sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang bekerja dalam diri seseorang (Watson dalam Sarwono,1995).

Dampak psikologis adalah konsekuensi psikologis sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang bekerja dalam diri seseorang oleh faktor internal maupun eksternal. Malpani dan Heider (Sears, 1992,) mendefinisikan bentuk-bentuk dampak psikologis secara umum sebagai berikut :

  1. Kecemasan

Merupakan perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus untuk ketakutan tersebut (Chaplin, 1997, h. 32). Kecemasan merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, artinya tidak ada manusia yang tidak mengalami kecemasan. Buclew (dalam Handayani, 2001, h. 32) mengungkapkan adanya gejala kecemasan yang dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu :

  1. Tingkatan Fisiologis

Kecemasan pada tingkat ini sudah mempengaruhi atau berwujud pada gejala-gejala fisik terutama pada fungsi saraf, diantaranya tidak dapat tidur, perut mual dan keringat dingin berlebihan.

  1. Tingkatan Psikologis

Pada tingkat ini kecemasan berupa gejala kejiwaan, seperti khawatir, bingung, sulit konsentrasi, dan tegang.

  1. Rasa malu

Merupakan suatu emosi dengan ciri khas adanya perasaan bersalah, hal yang memalukan dan penghindaran (Chaplin, 1997). Goffman (Harre & Lambs, 1996) mengemukakan bahwa apa yang dihasilkan rasa malu ialah pengakuan bahwa diri yang disokong seseorang dalam sebuah interaksi sosial telah terganggu oleh sesuatu yang dilakukannya atau suatu kenyataan pribadi yang terlepas. Ditambahkan pula ungkapan kekuatan rasa malu berasal dari interaksi-interaksi sosial.

  1. Ketidakberdayaan

Petri (dalam Handayani, 2001) mengungkapkan bahwa penyebab suatu rasa ketidakberdayaan dalam pengalaman terdiri dari keikutsertaan dalam pemecahan masalah, respon yang lamban terhadap stress, penyebab perasaan depresi dan rendahnya upaya untuk keberhasilan-keberhasilan menyelesaikan tugas-tugasnya. Menurut Lau (dalam Smeth, 1994 ) menyatakan bahwa ketidakberdayaan merupakan suatu kondisi yang didapat dari adanya gangguan motivasi, proses kognisi maupun emosi.

  1. Amarah

Berkowitz (2003, h. 27) menyatakan bahwa pada diri seseorang yang mengalami reaksi fisiologis dapat muncul suatu ekspresi emosional tidak disengaja yang disebabkan oleh kejadian yang tidak menyenangkan (masalah) atau mungkin juga dipengaruhi oleh pikiran oleh pikiran dan ingatan yang muncul pada sewaktu-waktu.

  1. Kesedihan

Menurut Poerwadarminta (1998, h. 230) kesedihan adalah perasaan sedih, duka cita, kesusahan hati. Kesedihan merupakan perasaan hati yang lebih emosional, menjurus ke kesedihan yang ditandai dengan kepasifan relatif, keadaan otot yang merosot dengan keluhan tidak jarang mencucurkan air mata.

Karakteristik Bullying (skripsi dan tesis)

Menurut Ribgy (2002, dalam Astuti 2008) tindakan bullying mempunyai tiga karakteristik terintegrasi, yaitu:

  1. Adanya perilaku agresi yang menyenangkan pelaku untuk menyakiti korban. Bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan kedalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang (Astuti, 2008).
  2. Tindakan dilakukan secara tidak seimbang sehingga korban merasa tertekan. Bullying juga melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima korban (Krahe, 2005).
  3. Perilaku ini dilakukan secara terus menerus dan juga berulang-ulang Bullying merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang didalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain (Black dan Jackson 2007, dalam Margaretha 2010).

Ciri pelaku bullying antara lain (Astuti, 2008) :

  1. Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa disekolah
  2. Menempatkan diri ditempat tertentu di sekolah / sekitarnya
  3. Merupakan tokoh populer di sekolah
  4. Gerak – geriknya seringkali dapat ditandai : sering berjalan didepan, sengaja menabrak, berkata kasar, menyepelekan / melecehkan.

Pelaku bullying dapat diartikan sesuai dengan pengertian bullying yaitu bahwa pelaku memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sehingga pelaku dapat mengatur orang lain yang dianggap lebih rendah. Korban yang sudah merasa menjadi bagian dari kelompok dan ketidakseimbangan pengaruh atau kekuatan lain akan mempengaruhi intensitas perilaku bullying ini. Semakin subjek yang menjadi korban tidak bisa menghindar atau melawan, semakin sering perilaku bullying terjadi. Selain itu, perilaku bullying dapat juga dilakukan oleh teman sekelas baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh kelompok (Wiyani, 2012).

Ciri korban bullying antara lain (Susanto, 2010) :

  1. Secara akademis, korban terlihat lebih tidak cerdas dari orang yang tidak menjadi korban atau sebaliknya.
  2. Secara sosial, korban terlihat lebih memiliki hubungan yang erat dengan orang tua mereka
  3. Secara mental atau perasaan, korban melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang bodoh dan tidak berharga. Kepercayaan diri mereka rendah, dan tingkat kecemasan sosial mereka tinggi.
  4. Secara fisik, korban adalah orang yang lemah, korban laki-laki lebih sering mendapat siksaan secara langsung, misalnya bullying fisik. Dibandingkan korban laki-laki, korban perempuan lebih sering mendapat siksaan secara tidak langsung misalnya melalui kata-kata atau bullying verbal.
  5. Secara antar perorangan, walaupun korban sangat menginginkan penerimaan secara sosial, mereka jarang sekali untuk memulai kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah sosial. Anak korban bullying kurang diperhatikan oleh pembina, karena korban tidak bersikap aktif dalam sebuah aktifitas.
  6. Jenis – jenis Bullying

Ada beberapa jenis bullying menurut SEJIWA (2008) :

  1. Bullying fisik

Jenis bullying yang terlihat oleh mata, siapapun dapat melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku bullying dan korbannya. Contoh – contoh bullying fisik antara lain : memukul, menarik baju, menjewer, menjambak, menendang, menyenggol dengan bahu, menghukum dengan membersihkan WC, menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari lapangan, menghukum dengan cara push up.

  1. Bullying verbal

Jenis bullying yang juga bisa terdeteksi karena bisa terungkap indra pendengaran kita. Contoh – contoh bullying verbal antara lain : membentak, meledek, mencela, memaki – maki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan didepan umum, menyoraki, menebar gosip, memfitnah.

  1. Bullying mental atau psikologis

Jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak tertangkap oleh mata atau telinga kita apabila tidak cukup awas mendeteksinya. Praktik bullying ini terjadi diam – diam dan diluar jangkauan pemantauan kita. Contoh – contohnya: mencibir, mengucilkan, memandang sinis, memelototi, memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mendiamkan, meneror lewat pesan pendek, telepon genggem atau email, memandang yang merendahkan.

Menurut Bauman (2008), tipe-tipe bullying adalah sebagai berikut :

  1. Overt bullying, meliputi bullying secara fisik dan secara verbal, misalnya dengan mendorong hingga jatuh, memukul, mendorong dengan kasar, memberi julukan nama, mengancam dan mengejek dengan tujuan untuk menyakiti.
  2. Indirect bullying meliputi agresi relasional, dimana bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku bullying dengan cara menghancurkan hubungan – hubungan yang dimiliki oleh korban, termasuk upaya pengucilan, menyebarkan gosip, dan meminta pujian atau suatu tindakan tertentu dari kompensasi persahabatan. Bullying dengan cara tidak langsung sering dianggap tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan bullying secara fisik, dimaknakan sebagai cara bergurau antar teman saja. Padahal relational bullying lebih kuat terkait dengan distress emosional daripada bullying secara fisik. Bullying secara fisik akan semakin berkurang ketika siswa menjadi lebih dewasa tetapi bullying yang sifatnya merusak hubungan akan terus terjadi hingga usia dewasa.
  3. Cyberbullying, seiring dengan perkembangan di bidang teknologi, siswa memiliki media baru untuk melakukan bullying, yaitu melalui sms, telepon maupun internet. Cyberbullying melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti e-mail, telepon seluler dan peger, sms, website pribadi yang menghancurkan reputasi seseorang, survei di website pribadi yang merusak reputasi orang lain, yang dimaksudkan adalah untuk mendukung perilaku menyerang seseorang atau sekelompok orang, yang ditujukan untuk menyakiti orang lain, secara berulang – ulang kali.

Penyebab Terjadinya Bullying (skripsi dan tesis)

Menurut Ariesto (2009, dalam Mudjijanti 2011) dan Kholilah (2012), penyebab terjadinya bullying antara lain :

  1. Keluarga

Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah: orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa “mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang”. Dari sini anak mengembangkan perilaku bullying.

  1. Sekolah

Karena pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah

  1. Faktor Kelompok Sebaya

Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

Bullying termasuk tindakan yang disengaja oleh pelaku pada korbannya, yang dimaksudkan untuk menggangu seorang yang lebih lemah. Faktor individu dimana kurangnya pengetahuan menjadi salah satu penyebab timbulnya perilaku bullying, Semakin baik tingkat pengetahuan remaja tentang bullying maka akan dapat meminimalkan atau menghilangkan perilaku bullying.

Pengertian Bullying (skripsi dan tesis)

Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja terjadi berulang-ulang untuk menyerang seorang target atau korban yang lemah, mudah dihina dan tidak bisa membela diri sendiri (SEJIWA, 2008). Bullying juga didefinisikan sebagai kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan (Wicaksana, 2008).

Menurut Black dan Jackson (2007, dalam Margaretha 2010) Bullying merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang didalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain.

Sementara itu Elliot (2005) mendefinisikan bullying sebagai tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam. Bullying menyebabkan korban merasa takut, terancam atau setidak – tidaknya tidak bahagia. Olweus mendefenisikan bullying adalah perilaku negatif seseorang atau lebih kepada korban bullying yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu bullying juga melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima korban (Krahe, 2005).

Pengertian Gapoktan (skripsi dan tesis)

Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi  dan  efisiensi  usaha  (Permentan  No.  82 tahun  2013 tentang    Pedoman    Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani). Sedangkan    menurut Pujiharto (2010: 70-71) Gapoktan adalah gabungan dari  beberapa Kelompok  Tani yang melakukan usaha agribisnis di atas   prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan  produksi  dan  pendapatan usaha tani bagi anggotanya.

Gapoktan dapat sebagai sarana untuk bekerjasama antar Kelompok Tani yaitu kumpulan dari beberapa Kelompok Tani yang mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan komoditas usaha tani tertentu untuk menggalang kepentingan bersama. Di samping itu menurut Hermanto dan Dewa Swastika (2011: 375) pembentukan dan penumbuhan Kelompok Tani dapat ditempatkan dalam konteks yang lebih luas yaitu konteks pengembangan ekonomi dan kemandirian masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Rural Development). Gabungan Kelompok Tani ini terbentuk atas beberapa dasar yaitu kepentingan bersama antar anggota, berada pada wilayah usaha tani yang sama yang menjadi tanggung jawab bersama antar anggota, mempunyai kader pengelolaan yang berkompeten untuk menggerakkan petani, memiliki kader yang diterima oleh petani lainnya, adanya dorongan dari tokoh masyarakat, dan mempunyai kegiatan yang bermanfaat bagi sebagian besar anggotanya. Oleh karena itu salah satu usaha yang dilakukan pemerintah bersama dengan petani dalam rangka membangun upaya kemandiriannya maka telah di bentuk kelompok-Kelompok Tani di pedesaan (Sukino, 2014: 66).

Salah satu ciri yang ada pada suatu kelompok adalah kesatuan sosial yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama. Tujuan bersama dapat tercapai ketika terdapat pola interaksi yang baik antara masing-masing individu dan individu-individu tersebut memiliki peran serta mampu menjalankan perannya. Tujuan utama pembentukan dan penguatan Gapoktan adalah untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas (Deptan, 2006). Adapun tujuan lain dari pembentukan Gapoktan diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Gapoktan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota secara keseluruhan yang terlibat dalam kepengurusan maupun hanya sebagai anggota baik secara materiil maupun non material sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan kepada pengembangan organisasi Gapoktan.

2)   Gapoktan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia semua anggota melalui pendidikan pelatihan dan study banding sesuai kemampuan keuangan Gapoktan.

3) Gapoktan dapat mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pertanian dan jasa yang berbasis pada bidang pertanian.

Gapoktan juga dapat menjadi lembaga yang menjadi penghubung petani dari satu desa dengan lembaga-lembaga lainnya. Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Menurut Permentan Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani Gapoktan memiliki fungsi-fungsi yaitu sebagai berikut :

1) Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan harga);

2) Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida, dan lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya;

3) Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/ pinjaman kepada para petani yang memerlukan;

4) Melakukan proses pengolahan produk para anggotanya (penggilingan, grading, pengepakan dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai tambah;

 5) Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/ menjual produk petani kepada pedagang/ industri hilir.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi fungsi dari Gapoktan adalah unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar; penyediaan saprotan serta menyalurkannya kepada para petani melalui kelompoknya; penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/ pinjaman kepada para petani yang memerlukan; melakukan proses pengolahan produk para anggotanya yang dapat meningkatkan nilai tambah; dan menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/ menjual produk petani kepada pedagang/ industri hilir.

Gabungan Kelompok Tani memiliki peran tunggal maupun ganda menurut Hermanto dan Dewa Swastika (2011: 373) seperti penyediaan input usaha tani (misalnya pupuk), penyediaan modal (misalnya simpan pinjam), penyediaan air irigasi (kerjasama dengan P3A), penyedia informasi (penyuluhan melalui Kelompok Tani), serta pemasaran hasil secara kolektif. Selain itu menurut Pujiharto (2010: 72-73) terdapat tiga peran pokok yang diharapkan dapat dijalankan oleh Gapoktan yaitu sebagai berikut :

1)      Gapoktan berperan sebagai lembaga sentral dalam sistem yang terbangun dan strategis. Gapoktan berperan sebagai lembaga sentral dalam sistem yang terbangun dapat dicontohkan terlibat dalam penyaluran benih bersubsidi yaitu bertugas merekap daftar permintaan benih dan nama anggota. Gapoktan merupakan lembaga strategis yang merangkum seluruh aktivitas kelembagaan petani di wilayah tersebut.Gapoktan dapat pula dijadikan sebagai basis usaha petani di setiap pedesaan.

2)      Gapoktan berperan dalam meningkatan ketahanan pangan. Dalam rangka mengatasi kerawanan dan kemiskinan di pedesaan, Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan “Program Desa Mandiri Pangan” dimulai pada tahun 2006. Pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan dilakukan melalui pendekatan masyarakat secara partisipatif. Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Taniakan dibimbing agar mampu menemukan dan menggali permasalahan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki, serta mampu secara mandiri membuat rencana kerja untuk meningkatkan pendapatannya melalui usaha tani dan usaha agribisnis berbasis pedesaan. Beberapa Kelompok Tani dalam satu desa yang telah dibina akan difasilitasi untuk membentuk Gapoktan. Melalui cara ini, petani miskin dan rawan pangan akan meningkat kemampuannya dalam mengatasi masalah pangan dan kemiskinan di dalam suatu ikatan Kelompok Tani untuk memperjuangkan nasib para anggotanya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bersama dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal.

3)      Gapoktan dapat dianggap sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP). Gapoktan sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dapat menerima Dana Penguatan Modal (DPM), yaitu dana peminjaman yang dapat digunakan untuk membeli gabah petani pada saat panen raya. Kegiatan DPM-LUEP telah dimulai sejak tahun 2003 tetapi baru mulai pada tahun 2007 Gapoktan dapat sebagai penerima dana tersebut. Gapoktan dapat bertindak sebagai pedagang gabah, dimana akan membeli gabah dari petani lalu menjualkannya berikut berbagai fungsi pemasaran lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Gapoktan memiliki banyak peran antara lain penyediaan input usaha tani (misalnya pupuk), penyediaan modal (misalnya simpan pinjam), penyediaan air irigasi (kerjasama dengan P3A), penyedia informasi (penyuluhan melalui Kelompok Tani), pemasaran hasil secara kolektif, Gapoktan sebagai lembaga sentral yang terbangun dan strategis yang diharapkan mampu menangani seluruh basis aktivitas kelembagaan petani, Gapoktan dapat meningkatkan ketahanan pangan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, dan Gapoktan sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

Organisasi menurut Mills dan Mills dalam Kusdi (2009: 4), yaitu kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu pandangan lainnya menyebutkan bahwa organisasi adalah suatu strategi besar yang diciptakan individu-individu dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan usaha dari banyak orang (C. Argyris dalam Kusdi, 2009: 4). Dari dua pandangan tersebut terdapat unsur karakteristik utama dari sebuah organisasi yaitu Pusposes, People, dan Plan (Gerloff dalam Kusdi, 2009: 4).  Sesuatu tidak dapat disebut organisasi jika tidak memiliki tujuan (purposes), anggota (people), dan rencana (plan). Dalam aspek rencana (plan) ini terkandung semua ciri-ciri seperti sistem, struktur, desain, strategi, dan proses, yang seluruhnya dirancang untuk menggerakkan unsur manusia (people) dalam mencapai berbagai tujuan (purpose) yang telah ditetapkan.

Pembentukan organisasi petani seperti Kelompok Tani dan gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan alat utama untuk mendistribusikan bantuan dan sekaligus sebagai wadah untuk berinteraksi secara vertikal antara pemerintah dengan petani dan secara horizontal antar sesama petani. Organisasi petani diharapkan sebagai komponen pokok dalam pertanian yaitu berperan dalam mengatasi kemiskinan, memperbaiki degradasi sumber daya alam, meningkatkan ketelibatan perempuan, kesehatan dan pendidikan, dan sosial politik (Rita N. Suhaeti, 2014: 159-160).

Kelompok Tani dan Gapoktan menurut Mariani (2010) dapat sebagai wadah yaitu wadah belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para anggotanya, wadah produksi untuk meningkatkan efisiensi dalam usaha tani para anggotanya, dan wadah kegiatan sosial bagi para anggotanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kelompok Tani dan Gapoktan sebagai wadah bagi anggota petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, untuk meningkatkan efisiensi dalam usaha taninya, dan untuk bersosialisasi antar anggota petani.

Implikasi Tax Amnesty Terhadap Perlindungan Hukum Wajib Pajak (skripsi dan tesis)

  1. Perlindungan Hukum Preventif

Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak pasti akan menimbulkan konsekuensi bagi wajib pajak itu sendiri, tidak terkecuali dalam pelunasan PPh, yang mana secara formil pembayaran PPh tersebut masih dalam ruang lingkup Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014, sehingga terdapat tata cara penerimaan pajak melalui ke-empat cara yang telah disebutkan sebelumnya.

Pada setiap transaksi atau setiap pelunasan PPh, wajib pajak akan mendapatkan tanda bukti pelunasan PPh yang mana berdasarkan pasal (1) angka 26 Permenkeu Nomor 242/PMK.03/2014 Surat Setoran Pajak atau SSP merupakan bukti pembayaran pajak dengan menggunakan formulir, lalu berdasarkan pasal 15 ayat (1) Permenkeu nomor 242/PMK.03/2014 menjelaskan bahwa BPN merupakan bukti pembayaran pajak secara elektronik, dari sini terlihat bahwa terdapat dua jenis bukti pembayaran pajak, akan tetapi berdasarkan pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per -26/PJ/2014 BPN diterbitkan dalam bentuk teraan BPN pada SSP, sehingga teraan BPN pada SSP inilah yang diakui sebagai bukti pembayaran pajak.

Berdasarkan pasal 19 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 menjeleaskan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN, pasal ini mempertegas bahwa BPN merupakan bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak dalam hal ini PPh. Payung hukum untuk melindungi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran PPh dengan cara cessie adalah Bukti Penerimaan Negara atau yang dikenal dengan nama BPN melalui pasal tersebut.

Pada permenkeu Nomor 32/PMK.05/2014 dijelaskan mengenai BPN (Bukti Peneriman Negara) sebagai bukti pelunasan pajak lalu wujud BPN dijelaskan melalui pasal 3 ayat 3 huruf a,b,c,d Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 yaitu :

1)      Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan Kode Billing;

2)      Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC

3)      Dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking

4)      Teraan BPN pada SSP, untuk pembayaran melalui Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keempat hal diatas adalah bentuk BPN yang sah dan juga sekaligus sebagai perlindungan hukum preventif bagi wajib pajak yang melakukan pelunasan PPh

  1. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah suatu perlindungan hukum yang ditempuh apabila telah terdapat keputusan pemerintah dan telah memberikan akibat hukum, dimana akibat hukum ini memicu terjadinya suatu sengketa. sehingga perlindungan hukum represif memilki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Walaupun pemerintah bersikap hati-hati dalam mengeluarkan keputusan bisa saja terjadi suatu keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi rakyat, sehingga perlindungan hukum represif sangat diperlukan untuk melindungi hak dan pelaksanaan kewajiban saat telah terjadi sengketa.[1]

Dalam hal ini yang akan dibahas adalah perlindungan hukum bagi wajib pajak ketika fiskus menilai bahwa tidak terdapat pembayaran PPh dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk selanjutnya disebut SKPKB oleh fiskus, akan tetapi wajib pajak telah melakukan pembayaran PPh.

Berdasarkan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap SKPKB kepada Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pada ayat 3 pasal yang sama menjelaskan bahwa batas waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), lalu pada ayat (3a) pasal yang sama menjelaskan bahwa wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Kemudian pada ayat (9) pasal yang sama menjelaskan bahwa Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, akan tetapi jika terhadap keputusan keberatan dilakukan banding maka denda denda sebesar 50% (lima puluh persen) tidak berlakukan menurut ayat (10) pasal yang sama.

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan, kemudian pada ayat (3) menjelaskan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar, kemudian pada ayat 5 menjelaskan apabila dalam jangka 12 bulan tanggal surat keberatan diterima direktur jendral pajak tidak mengeluarkan keputusan maka dianggap mengabulkan keberatan wajib pajak.

Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 terhadap keputusan keberatan dapat dilakukan upaya banding ke pengadilan pajak, berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 definisi banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menjelaskan bahwa73:

1)      Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding.

2)      Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima keputusan yang dibanding.

3)      Pada Surat Banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding.

4)      Banding hanya dapat diajukan jika jumlah yang terutang dimaksud telah terbayar sebesar 50% (lima puluh persen)

 

Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menjelaskan bahwa yang memiliki hak mengajukan banding adalaj wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit. Apabila selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan (pemekaran) usaha likuidasi dimaksud. [3]

Berdasarkan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu sebagaimana pasal 35 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menjelaskan bahwa surat banding yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dapat ditarik kembali dalam pencabutan berdasarkan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Pencabutan surat banding dapat dilakukan oleh pembanding atau kuasa hukum pembanding karena : [4]

1)      Surat banding itu mengandung cacat yuridis sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan alat bukti yang ada.

2)      Adanya perdamaian yang terjadi antara pembanding dan terbanding.

3)      Telah dikabulkannya tuntutan pembanding seperti yang tercantum dalam surat bandingnya.

 

Berdasarkan pasal 27A ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Apabila permohonan banding atas SKPKB dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) dengan ketentuan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

Bukti Penerimaan Negara merupakan alat bukti pelunasan pajak PPh, akan tetapi dengan berlakunya pasal (3) ayat 6 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 maka kekuatan pembuktikan BPN menjadi terbantahkan, atas peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak tersebut, terdapat suatu perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikanTerdapat dua cara untuk meninjau kembali peraturan kebijakan, yaitu dengan judicial review dan executive review.

Executive review dapat dilakukan oleh pejabat tata usaha negara atas dasar asas contrarius actus (siapa yang membuat aturan, dia yang berhak mencabut), akan tetapi menurut Nalle tidak hanya pembuat peraturan kebijakan tersebut yang boleh melakukan executive review melainkan lembaga yang secara struktural berada diatas pembuat peraturan kebijakan berhak melakukan executive review atas peraturan kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang secara struktural berada dibawahnya. Menurut Nalle untuk melakukan executive review tidak terbatas pada peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tidak melainkan juga dapat diuji dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) dan asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik. Dalam hal ini Kementrian Keuangan dapat melakukan executive review atas Peraturan Direktur Jendral Pajak, karena berdasarkan sturktur lembaga Dierktorat Jenderal Pajak dibawah Menteri Keuanngan. Dalam hal ini terdapat pertentangan peraturan pada pasal (3) ayat 6 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu pasal 19 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 dan berlaku asas lex superiori derogat lege inferiori yaitu peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Sehingga dapat dismpulkan bahwa Kementrian Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak dapat mencabut peraturan kebijakan tersebut.

Berdasarkan Nalle untuk melihat dapat atau tidaknya peraturan kebijakan dapat dialukan uji materil di Mahkamah Agung maka peraturan kebijakan tersebut harus dicermati, peraturan kebijakan tersebut bersifat materiil atau formil. Peraturan kebijakan materiil melihat peraturan kebijakan sebagai implementasi dari wewenang bebas atau diskresi oleh badan atau pejabat Administrasi. Seringkali peraturan yang dibentuk dalam menjalankan wewenang bebeas tersebut justru dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi inilah suatu peraturan dapat disebut sebagai peraturan kebijakan materiil. Sedangkan kebijakan formil adalah peraturan kebijakan yang selama ini dikenal dalam konsep aslinya, baik dalam hal substansi kekuatan mengikat, dan nomenklaturnya.

Berdasarkan pasal 24 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, lalu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat diuji oleh Mahkama Agung adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang. Menurut Nalle pengujian peraturan kebijakan oleh MA cukup dibatasi pada peraturan kebijakan materiil saja, karena jika MA dapat menguji peraturan kebijakan yang bersifat formil akan mengaburkan perbedaan antara peraturan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.[5]

Dalam hal ini pembentukan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 26/PJ/2014 merupakan suatu perintah dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, Sehingga bentuk dari peraturan kebijakan ini adalah berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mana dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut bersifat mengatur (regelend), sifat mengatur pada peraturan kebijakan ini dapat dilihat dari substansi peraturan tersebut yang memberikan pengaturan yang lebih rinci terhadap sistem pembayaran pajak secara elektronik yang sebelumnya diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014. Menurut Nalle ciri-ciri dari peraturan kebijakan yang bersifat materiil adalah dibentuk atas dasar diskresi, berbentuk peraturan perundang-undangan dan bersifat mengatur (regelend).Sehingga wajib pajak yang telah membayar atau melunasi utang pajak penghasilan dapat menggunakan perlindungan hukum dengan mekanisme keberatan dan banding.

Makna Yuridis Tax Amnesty (skripsi dan tesis)

Pengampunan Pajak (tax amnesty) merupakan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak untuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak. [1]

Peraturan tersebut berlaku terhadap wajib pajak dengan mengungkap harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan. Adapun pengampunan pajak dilakukan kepada berbagai macam jenis pajak diantaranya:[2]

  1. Pajak Penghasilan.
  2. Pajak Pertambahan Nilai
  3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Adapun tujuan dari pengampunan pajak (tax amnesty) adalah sebagai berikut; Pertama, untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.[3]

Dalam kebijakan pengampunan pajak terhadap wajib pajak yang mempunyai utang pajak dan tunggakan pajak, negara memungut uang tebusan kepada wajib pajak.[4] Utang pajak merupakan jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta,[5] sedangkan tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.[6]

Pengampunan pajak merupakan salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak. Program ini diambil sebagai langkah negara mengambil kembali pajak yang hilang atau belum dibayar, dengan memasukkan para penyelundup pajak tersebut ke dalam jaringan sistem administrasi perpajakan. Meski cukup banyak penelitian tentang ekonomi bawah tanah, namun belum banyak menghitung besarnya potensi pajak yang lolos dari kegiatan ekonomi bawah tanah. Sasmito Wibowo pernah memprediksikan besarnya nilai ekonomi bawah tanah yakni 25% dari PDB, 15% dari PDB (Luki Alfirman), Enste & Schneider memperkirakan 70% dari PDB, dengan prakiraan nilai kegiatan ekonomi bawah tanah Indonesia Tahun 2004 sebesar 1750 trilyun rupiah dan asumsi tax ratio 15%, besarnya potensi pajak yang hilang dari kegiatan ekonomi bawah tanah Indonesia mencapai sekitar 262 trilyun rupiah.[7]

Kebijakan pengampunan pajak atau dikenal dengan istilah tax amnesty sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 2008 melalui program sunset policy. Pada dasarnya tujuan tax amnesty dan sunset policy adalah kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya semakin meningkat sehingga pada akhirnya penerimaan negara dari sektor pajak akan semakin meningkat pula. Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yag diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.[8]

Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar. Sunset Policy telah dilakukan pada tahun 2008. Sejak Program sunset policy diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp 7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta.[9]

[1] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

[2] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

[3] Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

[4] 9Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Menyebutkan bahwa uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak

[5] Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

[6] Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

[7]Direktorat Jenderal Pajak, 2016. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional, 2016), p. 5-10

[8] Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

[9] Departemen Keuangan Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2008, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2008), p. 25

Tahapan dan Peran PR dalam Krisis Komunikasi (skripsi dan tesis)

Peran PR dalam menangani krisis komunikasi sangat berkaitan dengan mengidentifikasi tahapan dalam krisis komunikasi itu sendiri. Dengan demikian antara tahapan dan peran PR sesungguhnya menjadi satu pembahasan yang tidak bisa saling dipisahkan. Peran lain yang harus dilakukan PR dalam menangani krisis komunikasi adalah mengidentifikasi pihak mana yang haru menpatkan perhatian penting.  Dengan demikian PR kemudian membentuk suatu tim manajemen krisis yang permanen dan ramping, agar mereka dapat secara mudah berkomunikasi dan memberikan garis perintah dengan jelas. Bila terjadi krisis, tim ini harus mengambil inisiatif dan memberikan respon pertama untuk menjelaskan kepada publik, jangan sampai tim merespon akibat pertanyaan pers. Upaya menutup-nutupi krisis bisa berakibat fatal, misalnya pers semakin aktif menurunkan tim investigasinya untuk mengorek krisis lebih dalam (Steven Fink dalam Rhenald Kasali 2006:225)..

Tugas utama yang harus dilakukan oleh tim krisis adalah melakukan identifikasi krisis dan menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Semua tim harus bisa menjelaskan pesan-pesan komunikasi yang sudah disepakati. Tim manajemen krisis harus menghindari pernyataan off the record, karena dia benar-benar menguasai masalahnya. Baik sekali kalau diterbitkan buku petunjuk penanggulangan krisis.

Untuk mengidentifikasi tahapan dalam krisis komunikasi di dasarkan pada bagaimana krisis komunikasi telah menunjukkan suatu permasalahan yang dapat mengancam eksistensi perusahaan itu sendiri. Secara khusu maka menurut Peter M Sandman (2006), terdapat 4 (empat) tahapan yang dilalui suatu krisis, yaitu:

  1. Tahap Prodromal.

Krisis pada tahap ini sering dilupakan orang karena perusahaan masih bisa bergerak dengan lincah. Pada tahap ini, bukan pada tahap krisis sudah kronis (meledak), krisis sudah mulai muncul. Tahap prodromal sering disebut pula warning stage karena ia memberi sirene tanda bahaya mengenai simtom-simtom yang harus segera diatasi.

Mengacu pada defenisi krisis, tahap ini juga merupakan bagian dari turning point. Bila manajer gagal mengartikan atau menangkap sinyal ini, krisis akan bergeser ke tahap yang lebih serius yaitu tahapa akut.

Sering pula eksekutif menyebut tahap prodromal sebagai taha sebelum krisis (precrisis). Tetapi sebutan ini hanya dapat dipakai untuk melihat krisis secara keseluruhan dan disebut demikian setelah krisis memasuki tahap akut sebagai retrospeksi.

Tahap prodromal biasanya muncul dalam salah satu dari 3 bentuk ini:

  1. Jelas sekali, dimana gejala-gejala awal kelihtan jelas sekali.
  2. Samar-samar, yaitu gejala yang muncul tampak samar-samar karena sulit menginterpretasikan dan menduga luasnya suatu kejadian. Perusahaan atau organisasi memerlukan bantuan para analis untuk menganalisis hal-hal yang samar-samar itu sebelum tergulung oleh ombak krisis.
  3. Sama sekai tidak kelihatan, gejala-gejala krisis bisa tak terlihat sama sekali. Perusahaan tidak dapat membaca gejala ini karena kelihatannya segalanya oke-oke saja.

Para ahi krisis umumnya sependapat bahwa sekalipun krisis pada tahap ini sangat ringan, pemecahan dini secara tuntas sangat penting. Alasanya adalah karena masih mudah untuk ditangani sebelum ia memasuki tahap akut, sebelum ia meledak dan sebelum menimbulkan komplikasi.

  1. Tahap Akut.

Inilah tahap ketika orang mengatakan : “telah terjadi krisis”. Meski bukan di sini awal mulanya krisis, orang menganggap suatu krisis dimulai dari sini karena gejala yang samar-samar atau sama sekali tidak jelas itu mulai kelihatan jelas.

Dalam banyak hal, krisis yang akut sering disebut sebagai the point of no return. Artinya, sekali sinyal-sinyal yang muncul pada tahap peringatan (prodromal stage) tidak digubris, ia akan masuk ke tahap akut dan tidak bisa kembali lagi. Kerusakan sudah mulai bermunculan, reaksi mulai berdatangan, isu menyebar luas. Namun, berapa besar kerugian lain yang akan muncul amat tergantung dari para aktor yang mengendalikan krisis.

Salah satu kesulitan besar dalam menghadapi krisis pada tahap akut, sekalipun Saudara sangat siap, adalah intensitas dan kecepatan serangan yang datang dari berbagai pihak yang menyertai tahap ini. Kecepatan ditentukan oleh jenis krisis yang menimpa perusahaan, sedangkan intensitas ditentukan oleh kompleksnya permasalahan.

Tahap akut adalah tahap antara, yang paling pendek waktunya bila dibandingkan dengan tahap-tahap lainnya. Bila ia lewat, maka umumnya akan segera memasuki tahap kronis.

       3.Tahap Kronik.

Badai mulai reda, yang tersisa adalah reruntuhan bangunan dan sejumlah bangkai, korban dari sebuah krisis. Berakhirnya tahap akut dinyatakan dengan langkah-langkah pembersihan.

Tahap ini sering juga disebut sebagai the clean up phase atau the post mortem. Sering pula tahap ini disebut sebagai tahap recovery atau self analysis. Di dalam perusahaan, tahap ini ditandai dengan perubahan struktural. Mungkin penggantian manajemen, mungkin penggantian pemilik, mungkin masuk nama-nama baru sebagai pemilik atau mungkin pula bangkrut dan perusahaan dilikuidasi.

Seorang crisis manager harus bisa memperpendek tahap ini karena semua orang sudah sangat letih. Juga pers sudah mulai bosan memberitakan kasus ini. Namun yang paling penting adalah perusahaan harus memutuskan mau hidup terus atau tidak. Kalau ingin hidup terus tentu ia harus sehat dan mempunyai reputasi yang baik.

Tahap kronis adalah tahap yang terenyuh. Kadang-kadang dengan bantuan seorang crisis manager yang handal, perusahaan akan memasuki keadaan yang lebih baik, sehingga pujian-pujian berdatangan dan penyembuhan (resolution) mulai berlangsung.

  1. Tahap Resolusi (penyembuhan).

Tahap ini adalah tahap penyembuhan (pulih kembali) dan tahap terakhir dari 4 tahap krisis. Meski bencana besar dianggap sudah berlalu, crisis manager tetap perlu berhati-hati, karena riset dalam kasus-kasus krisis menunjukkan bahwa krisis tidak akan berhenti begitu saja pada tahap ini. Krisis umumnya berbentuk siklus yang akan membawa kembali keadaan semula (prodromal stage).

Untuk mengidentifikasi peran PR maka dapat dilakukan dengan mengidentifikasi pihak mana yang harus mendapatkan perhatian PR. Dengan demikian PR dapat berperan sebagai penarik dan penilai kesimpulan atas opini, sikap serta aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat (internal dan eksternal) yang terkena dampak kegiatan PR. Selain itu, PR dapat juga mengajukan usul atau saran kebijakan atau etika perilaku tertentu yang akan menyelaraskan kepentingan klien dengan kelompok masyarakat tertentu. Juga, PR dapat merencanakan dan melaksanakan rencana janga pendek, menengah, dan panjang untuk menciptakan dan meningkatkan pengertian dan pemahanan terhadap objek, kegiatan, metode dan masalah yang dihadapi.

Menurut Siti Komsiah (2009; 2) ada beberapa pihak terkait yang harus diperhatikan oleh PR apabila sedang menangani PR. Pihak ini merupakan pihak terkiat yang memegang informasi kunci dan mempunyai kemampuan untuk menentukan informasi tersebut menjadi mempengaruhi citra perusahaan. Berikut merupakan pihak-pihak yang harsu diperhatikan dalam menangani krisis komunikasi yaitu:

  1. Pers

Hal penting yang diingat oleh praktisi PR, soal pers, dalam situasi krisis, yaitu pers beranggapan bahwa berita buruk adalah berita yang baik bagi pers dan akan mencecar korban dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memojokkan. Dalam konteks tersebut, penting untuk diketahui bagaimana strategi berhubungan dengan media yang baik. Karena hal demikian akan menjadi salah satu kunci penting, bagaimana PR dapat mengambil peranannya dengan baik.

  1. Pihak Terkait

Pihak terkait yang dimaksud adalah pihak tokoh masyarakat, para pengamat, LSM, karyawan berpengaruh, dapat menjadi pihak ketiga yang penting untuk memuluskan program PR, baik sebagai nara sumber pers, atau pun menjelaskan kepada publik mengenai masalah yang terjadi. Disinilah peranan lobbying yang seharusnya selalu dilakukan oleh PR menjadi sangat berarti. Melalui peran lobbying ini maka PR dapat menggunakan pihak terkiat sebagai pihak ketiga ini bisa perorangan maupun organisasi yang dianggap bisa memberikan opini yang independen, namun menguntungkan.

Untuk membedakan suatu krisis komunikasi maka juga dapat dibedakan berdasarkan dimensi dalam komunikasi organisasi itu sendiri. Menurut Djoko Purwanto (2006: 35), dimensi dalam komunikasi organisasi dibedakan berdasarkan unsur yang ada dalam organisasi tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unusr yang ada lingkungan dalam organisasi maupun yang berasal lingkungan eksternal organisasi. Secara lebih terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

  1. Hubungan eksternal, digunakan anggota organisasi untuk interaksi dengan individu di luar organisasi. Komunikasi eksternal membawa pesan organisasi dan lingkungan organisasi yang relevan. Sistim pesan eksternal digunakan untuk menyampaikan informasi dari lingkungan organisasi dan untuk memberikan lingkungan informasi dari organisasi.
  2. Hubungan internal, ialah pola pesan yang dibagi (share) antara anggota organisasi, interaksi manusia yang terjadi dalam organisasi dan antar anggota organisasi. Saat organisasi tumbuh pada ukuran atau kompleksitas atau menyebar keluar area dan zona waktu, ini memerlukan program komunikasi internal yang membantu membangun tim.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa peran PR yang dapat dilakukan dalam menangani suatu krisis adalah; Pertama mengidentifikasi tahapan dalam krisis itu sendiri yaitu: Tahap Prodromal, Tahap Akut, Tahap Kronik dan Tahap Resolusi (penyembuhan). Identifikasi tahapan dalam krisis komunikasi di dasarkan pada gejala-gejala bagaimana suatu krisis dapat mengancam eksistensi perusahaan itu sendiri. Kedua, mengidentifikasi pihak mana yang harus mendaptkan perhatian penting yaitu: pihak pers serta pihak terkiat. Ketiga mengidentifikasi dimensi yang dilibatkan sebagai sumber krisis yaitu Komunikasi eksternal, digunakan anggota organisasi untuk interaksi dengan individu di luar organisasi.Komunikasi internal, ialah pola pesan yang dibagi (share) antara anggota organisasi, interaksi manusia yang terjadi dalam organisasi dan antar anggota organisasi. Dengan demikian PR dapat penarik dan penilai kesimpulan atas opini, sikap serta aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat (internal dan eksternal) yang terkena dampak kegiatan PR.

Gambaran Umum Kota Salatiga (skripsi dan tesis)

Kota  Salatiga,  adalah  sebuah  kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Kota  ini berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Semarang. Luas wilayah Kota Salatiga tercatat  sebesar  5.678,110  hektar  atau  56.781  Km².  Secara  administratif  Kota Salatiga mempunyai 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan, dengan jumlah RT 1038 dan RW 198. Luas Wilayah Kota Salatiga terbagi dalam empat Kecamatan dengan luas lahan sebagai berikut (Bapedda Salatiga, 2010):

  1. KecamatanArgomulyo seluas 18.826 Km2,

  1. KecamatanTingkir seluas 10.549 Km2,

  1. Kecamatan Sidomukti seluas 11.459 Km2, dan

  1. Kecamatan Sidorejo seluas 15.947 Km2.

Pemerintahan Kota Salatiga dipimpin oleh Walikota. Untuk memenuhi standar pelayanan  bagi  masyarakat,  Kota  Salatiga  memiliki  organisasi  perangkat  daerah yaitu: 1 Sekretariat Daerah (9 Bagian), 1 Sekretariat DPRD, 4 lembaga teknis daerah/badan, 10 Dinas, 1 Inspektorat, 4 Kecamatan dengan 22 Kelurahan dan 25

Unit Pelaksana Teknis (UPT) (Bapedda Salatiga, 2010). Politik di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga didukung oleh adanya 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dimana salah satu fungsinya mewakili aspirasi rakyat yang dalam hal ini adalah masyarakat Kota Salatiga.

Pengertian APBD (skripsi dan tesis)

 

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan menurut Bastian  (2006), APBD merupakan pengejawantahan

 

 

 

 

rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

Menurut Jones dan Pendlebury (1996), anggaran merupakan suatu kerja pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama masa periode tertentu (1 tahun). Sementara itu menurut Mardiasmo (2005), anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan progam-progam yang dibiayai dari uang publik. APBD sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran memiliki beberapa fungsi utama (Mardiasmo, 2005), yaitu:

  1. Sebagai Alat Perencanaan.

 

Anggaran merupakan alat untuk mencapai visi dan misi organisasi. Anggaran digunakan  untuk  merumuskan  tujuan  serta  sasaran  kebijakan  agar  sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk merencanakan berbagai program dan kegiatan serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan.

  1. Alat Pengendalian.

 

Anggaran digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif, mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program karena anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan (penerimaan) dan pengeluaran   pemerintah   sehingga   pembelanjaan   yang   dilakukan   dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

  1. Alat Kebijakan Fiskal.

 

Anggaran  digunakan  untuk  menstabilkan  ekonomi  dan  mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah. Anggaran juga digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan  kegiatan  ekonomi  masyarakat  sehingga  dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

  1. Alat Politik.

 

Anggaran merupakan dokumen publik sebagai komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik.

 

  1. Alat Koordinasi dan Komunikasi.

Penyusunan anggaran memerlukan koordinasi dan komunikasi dari seluruh unit kerja sehingga apabila terjadi inkonsistensi suatu unit kerja dapat dideteksi secara cepat.

  1. Alat Penilaian Kinerja.

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

  1. Alat Motivasi.

Anggaran hendaknya bersifat menantang tetapi dapat dicapai (challenging but attainable) atau menuntut tetapi dapat diwujudkan (demanding but achiveable) sebagai motivasi bagi seluruh pegawai agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien  dalam mencapai target dan tujuan organisasi.

Perencanaan Strategis (skripsi dan tesis)

 

Perencanaan strategis merupakan sekumpulan konsep, prosedur dan alat-alat yang dimaksudkan untuk membantu sebuah organisasi berpikir dan bertindak secara strategis melalui pembentukan konsensus (Macleod dkk, 2001). Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut (Nawawi, 2003):

  1. Pemilihan dan penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, langkah, kebijaksanaan, program, proyek, metode dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

 

  1. Pemilihan sejumlah kegiatan untuk diterapkan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana akan dilakukan serta siapa yang akan melaksanakannya.
  2. Penetapan secara   sistematis pengetahuan tepat guna untuk mengontrol dan mengarahkan   kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan.
  3. Kegiatan   persiapan   yang   dilakukan   melalui   perumusan   dan   penetapan keputusan,  yang  berisi  langkah-langkah  penyelesaian  suatu  masalah  atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Menurut  Bryson  (2003),  perencanaan  strategis  dapat  membantu  organisasi

dalam:  (1)  Berpikir  secara  strategis  dan  mengembangkan  strategi-strategi  yang efektif; (2) Memperjelas arah masa depan; (3) Menciptakan prioritas; (4) Membuat keputusan  sekarang  dengan  mengingat  konsekuensi  masa  depan;  (5) Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan; (6) Menggunakan keleluasaan  yang maksimum dalam bidang-bidang  yang berada di bawah  kendali  organisasi;  (7)  Membuat  Keputusan  yang  melintasi  tingkat  dan fungsi; (8) Memecahkan masalah utama organisasi; (9) Memperbaiki kinerja organisasi; (10) Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif; serta (11) Membangun kelompok kerja dan keahlian.

Menurut Anthony dan Young dalam Salusu (2003) penekanan perencanaan strategi pada organisasi sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam 7 hal yaitu: (1) Tidak bermotif mencari keuntungan; (2) Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan   pajak;   (3)   Ada   kecenderungan   berorientasi   semata-mata   pada pelayanan; (4) Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi; (5) Kurang banyak  menggantungkan  diri  pada kliennya untuk  mendapatkan  bantuan keuangan; (6) Dominasi profesional; (7) Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting.

Definisi Visi-Misi (skripsi dan tesis)

Visi merupakan mental model masa depan, cara pandang ke depan kemana

 

instansi   pemerintah   harus  dibawa  agar  dapat   eksis,  antisipatif,  dan  inovatif

 

(Soeprapto, 2003). Menurut Soejodibroto (2003) keberadaan satu visi harus secara nyata mampu memberikan fokus perhatian pembangunan sedemikian rupa agar seluruh daya, dana dan perhatian dapat dikonsentrasikan untuk berupaya merealisasikan   harapan   yang   tergambar   dalam   visi.   Soerjodibroto   (2003) memberikan satu kriteria visi sebagai SMART, dimana pengertiannya adalah:

  1. Specific, input yang ada diharapkan menjadikannya berbeda dengan kota lain yang selanjutnya diharapkan dengan perbedaan tersebut akan memberi daya tarik (meningkatkan nilai jual) bagi pihak lain;
  2. Measureable,dapat terukur atau setidaknya dirasakan, sehingga bukan sepenuhnya berupa khayalan;
  3. Achieveable, dapat terjangkau setidak-tidaknya memberi makna bahwa dalam menyusun visi perlu melihat kapasitas atau potensi riil atau yang mungkin dapat diciptakan;
  4. Rational, dalam pengertian tidak terlalu muluk-muluk, erat kaitannya dengan analisis pada butir-butir di atasnya; dan
  5. Timebound, mengandung makna adanya batas waktu (bukan tak terhingga).

Bryson (dalam Djunaedi, 2007) membedakan misi dan visi, menurutnya misi menjelaskan maksud (purpose) organisasi dan mengapa (why) perlu melakukan yang dikerjakan saat ini; sedangkan visi menjelaskan seperti apa (what) organisasi tersebut akan menjadi (di masa depan) dan bagaimana (how) organisasi tersebut akan berprilaku (behave) ketika misinya tercapai. Menurut Merson dan Qualls (dalam Djunaedi,   2007)   dalam   kerangka   perundangan   yang   berlaku,   suatu   lembaga sebaiknya menyatakan misinya dalam ungkapan yang luas dan umum.

Unsur-Unsur Dalam Kredit (skripsi dan tesis)

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut [1]:

  1. Adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada fihak lain. orang atau barang demikian lazim disebut kreditur,
  2. Adanya fihak yang membutuhkan/ meminjam uang, barang atau jasa. Fihak ini lazim disebut debitur,
  3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur,
  4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur,
  5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur,
  6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya,
  7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

Pengertian Kredit (skripsi dan tesis)

Kata dasar kredit berasal dari bahasa Latin credere yang berarti kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya. Mac Leod mendefinisikan pengertian kredit sebagai berikut: Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang.[1]

Dalam Undang-Undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7/1992 Tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang berdasarkan ketentuan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh pihak Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar utangnya pada jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Fiduciary sebagai Jaminan Produk (skripsi dan tesis)

Dari beberapa produk perbankan syariah di atas, sesungguhnya seluruh variasi yang terdapat ada satu tujuan yang jelas, bahwa perbankan syariah tidak menginginkan produk-produknya dihitung dengan skala profit yang didasarkan pada kalkulasi bunga (rate interest). Karena bunga sangat dilarang dalam ajaran Islam. Namun demikian, bank syariah sangat fleksibel mengeluarkan produk yang dapat dipasarkan dan sangat kompetitif dengan perbankan konvensional. Demikian juga dalam loan, perbankan syariah juga mengadakannya dengan produk mudarabah, jual beli tangguh (kredit) dengan bay saman ajil, dan murabahah.

Fiduciary merupakan satu bentuk pemberlakuan bank demi kepercayaan bank terhadap nasabah yang melakukan kerjasama khususnya dalam produk mudarabah (loan) dan musyarakah. Dan fiduciary hanya sebagai bentuk kepercayaan dan keyakinan bank terhadap nasabah dengan segala kesungguhan-nya melakukan kerjasama. Kepercayaan tersebut terpenuhi dengan adanya fiduciary dalam bentuk Jaminan Dalam Mud}a>rabah untuk meminta suatu jaminan yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, dan demi kebaikan (mas}lah}ah) bersama yang tidak berdampak saling menyulitkan dan merugikan satu sama lain.[1]

Agunan yang semula biasa dalam bentuk barang dalam perkembangannya bisa juga seseorang dijadikan menjadi agunan atau dalam kasus ini penulis masukan sebagai personal guarantee. Menurut Adiwarman A. Karim, dalam istilah fiqh ada istilah kafalah atau suatu jaminan yang diberikan penjamin (ka>fil) untuk membebaskan kewajiban yang ditanggung dalam suatu tuntutan. Pada asalnya, kafalah merupakan padanan kata daman yang berarti penjaminan, namun dalam perkembangannya, kafalah telah identik dengan kafalah al-wahji (personal guarantee/jaminan diri), sedangkan d}oman identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.[2]

Produk-Produk Perbankan Syariah (skripsi dan tesis)

Pendapatan bank syariah tidak diperoleh dari bunga, tetapi dari : 1). Biaya administrasi terhadap penyaluran kredit al-qardh. 2). Mark up terhadap penyaluran kredit al-mura>bah}ah dan al-ba’i bi saman ‘ajil. 3). Bagi hasil dari penyaluran kredit-kredit al-mud}a>rabah dan al-musya>rakah. 4). Fee terhadap penggunaan jasa-jasa perbankan umumnya seperti al-kafalah (jaminan bank), al-hiwalah (pengalihan utang), al-jialah (pelayanan khusus), al-wakalah (penerbitan Lc) dan sebagainya. Penyimpanan dana pada bank syariah tidak memperoleh imbalan bunga simpanan tetapi akan memperoleh imbalan bagi hasil dari pendapatan bank sesuai dengan porsi dan peranannya pada pembentukan pendapatan bank tersebut.[1]

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (financing), perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing investment) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing) dan investasi berdasarkan imbalan (fee based investment) melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (debt financing).[2]  Bentuk equity financing ini terdiri dari dua macam kontrak yaitu, musya>rakah (joint venture profit sharing), dan mud}a>rabah (trustee profit sharing). Sedangkan debt financing dilakukan dengan menggunakan teknik jual beli yang biasa dilakukan dengan cara segera (cash) atau dengan tangguh (deferent). Yang termasuk dalam jenis ini adalah mura>bah}ah, ba’i bi saman ‘ajil, ba’i salam, ba’i istisna’i, ijarah atau sewa. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, hubungan antar nasabah dengan bank syariah adalah sebagai investor dan pedagang. Dalam operasionalnya bank syariah memberikan jasa kepada penyandang dana dengan cara menerima deposito dari mereka melalui beberapa tipe rekening, yaitu rekening Koran, rekening tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus.

1)     Musya>rakah (Kredit Modal Usaha Bersama)

Dalam bank Islam, modal musya>rakah, sebagai kerjasama pendanaan “inan” (syirkah ‘inan fi> al-ma>l) merupakan bentuk yang cocok bagi bank-bank Islam. Sehingga penggunaan dalam teks kata musya>rakah ini adalah dalam kerjasama (partnership), masing-masing partner bisa memberikan kontribusi persentase modal tertentu dan para pelaku tidak diharuskan memberikan kontribusi modal secara sama.[3]

  1. Syafii Antonio menyatakan aplikasimusya>rakahdalam perbankan Islam dilakukan dalam bentuk : 1). Pembiayaan proyek, nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek. Setelah proyek itu selesai, nasabah berkewajiban mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. 2). Modal Ventura. Modal Ventura ini dilakukan pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat atau bertahap.[4] Musya>rakah dalam perbankan Islam dipahami sebagai suatu mekanisme yang bisa membawa tenaga kerja dan modal bersama untuk produksi barang dan jasa yang secara sosial menguntungkan. Ia bisa digunakan dalam semua pekerjaan yang dijalankan menurut dorongan untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun beberapa penulis dalam masalah perbankan Islam tampaknya menggunakan kata musya>rakah dalam arti partisipasi dalam proyek-proyek investasi. Kata itu digunakan oleh bank-bank Islam dalam arti yang sedemikian luas. Bagi bank-bank ini, musya>rakah bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang murni komersial yang biasanya bersifat jangka pendek, ataupun untuk partisipasi dalam equity dari proyek-proyek jangka menengah sampai jangka panjang. Jenis-jenis musya>rakah yang digunakan dalam perbankan Islam adalah: 1). Musya>rakah komersial 2). Partisipasi tidak tetap serta 3).  Partisipasi tetap.[5]

Namun demikian beliau menandaskan bahwa meskipun mekanisme bagi hasil pada saat ini telah menjadi metode unggulan bagi perbankan syariah, namun perlu ditegaskan bahwa posisi syariah yang juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Semua jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak berisi elemen riba atau gharar.[6]

Dalam praktek perbankan Islam tidak mengikuti sebuah metode yang seragam dalam membagi laba usaha yang didanai berdasarkan pada peranan partner dalam manajeman proyek, serta kontribusi modal oleh partner dan bank. Surat lamaran pendanaan musya>rakah (tujuan komersial) dari bank Islam intern. Instansi dan pembangunan mengajukan pembagian laba musya>rakah sebelum pajak sebagai berikut : 1). Persentase tertentu bagi partner atas jasa-jasanya dalam membeli, menjual, menyimpanan serta menarik hutang berkaitan dengan musya>rakah. 2). Persentase tertentu bagi bank atas jasa manajeman dan pengawasnya. 3). Persentase tertentu atau kontribusi modal usaha (sesuai dengan kontribusi yang diberikan masing-masing).[7]

2)     Mud}a>rabah (kredit modal usaha)

Konsep mud}a>rabah dapat dibagi menjadi mud}a>rabah pada penarikan dana (funding) dan mud}a>rabah pada penyaluran dana (financing). Selain pembagian di atas, mud}a>rabah juga dibedakan menjadi mud}a>rabah mutlaqah (tak terbatas) dan mud}a>rabah muqayyadah (terbatas).[8] Dalam mud}a>rabah mutlaqah terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal nature of relationship between bank and customers pada bank konvensional, yaitu 1). Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuhnya. Dia bukanlah lender atau creditor bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian deposan entitled untuk risk atau return dari usaha bank. 2). Bank memiliki dua fungsi, yaitu terhadap deposan atau penabung ia bertindak sebagai pengelola (mud}a>rib), sedangkan dalam dunia usaha ia berfungsi sebagai pemilik dana (s}a>h}ib al-ma>l). Dengan demikian baik “ke kiri maupun ke kanan” bank harus sharing risk dan return. 3). Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, fee based services.[9]

  1. Mud}a>rabah pada funding

 Jenis mud}a>rabah ini adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana s}a>h}ib al-ma>l menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan sedangkan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab.[10]

Jenis mud}a>rabah dalam kelompok ini ada dua macam, yaitu tabungan mud}a>rabah dan deposito mud}a>rabah. Tabungan mud}a>rabah adalah simpanan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Bank bertindak sebagai mud}a>rib dan nasabah sebagai s}a>h}ib al-ma>l. Bank akan membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disetujui, pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Misalnya seseorang memiliki saldo tabungan mud}a>rabah sebesar Rp 5 juta. Nasabah bagi hasil adalah 50 % : 50%.[11]

Bentuk kedua dari tabungan mud}a>rabah ini adalah deposito mud}a>rabah. Deposito mud}a>rabah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (revenue sharing) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi, misalnya 70:30.[12] Deposito ini sebagaimana tabungan biasa, menerapkan konsep mud}a>rabah.[13] Penerapan mud}a>rabah terhadap deposito disebabkan karena kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Misalnya bahwa akad mud}a>rabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputarkan. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya.[14]

Pada tabungan (funding), bank syariah menerapkan dua macam akad, yaitu wadi’ah dan mud}a>rabah. Tabungan yang menerapkan akad wadi’ah mengikuti prinsip-prinsip wadi’ah yad}-d}amanah. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia bersifat titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain melalui ATM. Tabungan yang berdasarkan wadi’ah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya sebagai titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah. Tabungan yang menerapkan akad mud}a>rabah mengikuti prinsip-prinsip akad mud}a>rabah diantaranya sebagai berikut:

Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus di bagi antara s}a>h}ib al-ma>l (nasabah) dan mud}a>rib (pihak bank).

Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarkan dana itu diperlukan waktu yang cukup.[15]

3). Mud}a>rabah pada Lending

Pembiayaan modal investasi disediakan sepenuhnya oleh bank syariah (sebagai s}a>h}ib al-ma>l), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (nasabah sebagai mud}a>rib). Hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dalam bentuk nisbah (persentase) tertentu dari keuntungan pembiayaan. Misalnya bank syariah sebagai s}a>h}ib al-ma>l mendapat keuntungan sebesar 65% dan nasabah sebagai mud}a>rib mendapat keuntungan sebesar 35%.[16]

Pembiayaan (lending), mud}a>rabah diterapkan untuk 1). Pembiaya-an modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. 2). Investasi khusus, disebut juga mud}a>rabah muqayyadah, di mana sumber dana dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh s}a>h}ib al-ma>l.[17]

Konsep mud}a>rabah ini dapat dilakukan untuk modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Bahkan menurut Abdullah Saeed, mud}a>rabah pada dasarnya merupakan kongsi dengan motif laba, dan unsur pokoknya adalah menggabungkan dua hal, yaitu pekerjaan dan modal. Laba bagi tiap-tiap pihak ditentukan berdasarkan dua hal tersebut. Faktor resiko juga dijadikan perhitungan dalam menentukan laba.[18] Jika proyek ini mendapatkan keuntungan maka dibagi menurut kesepakatan. Sedangkan jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian nasabah, maka hal itu menjadi resiko bank (investor) dengan menanggung resiko kehilangan sebagian atau keseluruhan modal, sedangkan mud}a>rib menanggung resiko tidak dapat imbalan atas tenaga dan usaha.[19]

4)  Mura>bah}ah

Mura>bah}ah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. Pembayaran mura>bah}ah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory). Pembiayaan ini mirip dengan “kredit modal kerja” yang biasa diberikan oleh bank konvensional.[20]

Dalam konteks ini perbankan Islam, mengajukan beberapa argumen untuk mendukung keabsahan suatu harga yang lebih tinggi dalam penjualan dengan pembayaran di tunda : 1). Bahwa teks syariah tidak melarangnya. 2). Bahwa berbeda antara cash yang ada di waktu sekarang dengan cash yang ada pada masa mendatang karena menurut Ali al-Khafif, seorang ahli hukum kontemporer, “menurut kebiasaan (urfcash yang diberikan segera (sekarang) lebih besar nilainya dibandingkan cash yang diberikan pada waktu yang akan datang”. 3). Bahwa penambahan (peningkatan) ini bukan untuk masa perpanjangan pembayaran, dan karena itu, tidak sama dengan riba pada masa sebelum Islam yang dilarang dalam al-Qur’an. 4). Bahwa peningkatan ini diminta pada waktu penjual, bukan setelah penjualan terjadi. 5). Bahwa peningkatan ini karena faktor-faktor yang mempengaruhi pasar seperti faktor demand dan supply, dan kenaikan atau penurunan dalam pembelian nilai mata uang sebagai akibat inflasi atau deflasi. 6). Bahwa penjual terlibat dalam kegiatan perdagangan yang diakui dan produktif. Rofiq al-Misri, seorang teoritisi perbankan Islam kontemporer dan pendukung pandangan ini, sementara mengakui bahwa penambahan itu tergolong “bunga pinjaman”, mengatakan “dalam sistem penjualan dengan pembayaran ditunda, penjual tidak bisa disamakan dengan rentenir, meski sistem itu dalam kenyataannya terdiri dari penjualan cash dan pinjaman berbunga, bagaimana penjual sendiri menggabungkan dua hal tersebut dalam satu aktivitas, yaitu penjualan”. Dalam hal ini penjual setidaknya melakukan suatu kegiatan perdagangan yang produktif dan diakui sah. 7). Bahwa penjual boleh menentukan berapapun harga yang diinginkan.[21]

Abdulah Saeed menyebutkan tiga alasan mengapa produk mura>bah}ah ini lebih diminati, antara lain : pertamamura>bah}ah merupakan suatu mekanisme investasi jangka pendek dan lebih cocok daripada sistem bagi untung-rugi (PLS). Kedua, keuntungan (mark-up) dalam mura>bah}ah dapat ditetapkan dalam suatu cara yang bisa menjamin bahwa bank dapat memperoleh suatu keuntungan yang sebanding dengan bank yang menerapkan sistem bunga. Ketiga, resiko ketidak-pastian sebagaimana terdapat pada usaha menggunakan sistem PLS, dapat dihindari. Dan tidak diperbolehkan bagi pihak bank mencampuri manajemen usaha karena bank bukan partner nasabah tetapi hubungan di antara mereka – dalam mura>bah}ah – adalah secara berurut, hubungan antara si kreditur dan debitur.[22]

Mura>bah}ah merupakan suatu bentuk penjualan dengan pembayaran ditunda dan suatu bentuk kontrak perdagangan semata-mata, meskipun tidak berdasarkan pada teks al-Qur’an ataupun Hadits, telah diperbolehkan menurut hukum Islam. Sistem pendanaan ini sekarang mencakup lebih dari 75 % dari pendanaan bank-bank Islam berdasarkan pada permintaan pengembalian (laba) yang ditetapkan di muka atas investasi bank, sedemikian rupa sehingga mirip pengembalian (laba) bank-bank berbasis bunga yang ditetapkan di muka.[23]

Pendanaan mura>bah}ah dan harga kredit yang lebih tinggi yang ada didalamnya secara gamblang telah menunjukkan bahwa terdapat suatu nilai pada ‘waktu’ dalam pendanaan berbasis mura>bah}ah yang menyebabkan, meskipun tidak langsung, penerimaan nilai waktu uang. Ini dengan baik sekali telah diabaikan bahwa menerima nilai waktu uang secara logis menyebabkan penerimaan nilai waktu uang secara logis menyebabkan penerimaan bunga. Menerima nilai waktu dalam transaksi-transaksi mura>bah}ah (sebagaimana sudah ditunjukkan dalam bab ini, nyaris tidak berbeda dengan transaksi uang semata) dan kemudian menolak hal-hal yang sama dalam transaksi-transaksi uang tampak tidak konsisten dan tidak logis. Jika hukum Islam bisa memperbolehkan pendanaan mura>bah}ah sebagaimana dipraktekkan di bawah perbankan Islam maka pertanyaannya adalah “adakah landasan moral untuk tidak memperbolehkan sistem bunga tetap atas pinjaman dan uang muka”.[24] Dengan demikian, dengan konsep ini bank Islam memang dilematis, wajarlah jika para teoritisi perbankan Islam menyarankan agar penggunaan produk ini diminimalkan.

5)   Bai’ bi as\-S|aman A<jil

Kalau mura>bah}ah mirip dengan “kredit modal kerja”, bai’ bi as\-s\aman a>jil ini mirip dengan “kredit investasi” pada bank konvensional. Pembiayaan ini berjangka di atas satu tahun (long run financing), sedangkan mura>bah}ah ini di bawah satu tahun (short run financing).[25]

Dengan demikian, bai’ bi as\-s\aman a>jil merupakan suatu bentuk pembiayaan yang berakad jual beli, dimana pihak bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukan atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank dan bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga (pokok ditambah margin keuntungan) yang disetujui bersama (yang terdiri dari harga pembelian atau harga pokok ditambah margin keuntungan) untuk dibayarkan dalam jangka waktu yang ditetapkan bersama, baik itu secara tunai (dengan mura>bah}ah) atau secara diangsur (bai’ bi as\-s\aman a>jil).

Pengertian Perbankan Syariah (skripsi dan tesis)

Secara eksplisit al-Qur’an tidak menyebut istilah “bank” sebagai suatu istilah lembaga keuangan. Tetapi kalau yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi, seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban, maka dengan dijelas disebutkan dengan istilah-istilah seperti zakat, s}ada>qahganimah (harta rampasan perang), bay’ (jual beli), dayn (utang dagang), ma>l (harta) dan sebagainya.[1]

Dalam peristilahan internasional, perbankan syari’ah dikenal sebagai Islamic Banking, atau juga dengan interest-free banking. Dalam prakteknya istilah Bank Syari’ah, Bank Islam, dan Bank Tanpa Bunga adalah sama, yaitu lembaga keuangan yang operasional dan berbagai produknya dikembangkan berlandaskan syari’ah Islam, khususnya berkaitan pelarangan praktek riba, (bunga), kegiatan maysir (spekulasi), dan  gharar (ketidakjelasan).[2]

Perbankan Islam bebas bunga, merupakan usaha jalan keluar terhadap sistem bank konvensional yang mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut:

  1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan ata kewajaran bisnis.
  2. Tidak flesibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
  3. Komitmen bank untuk menjaga keaman uang deposan berikut bunganya membuat bank cemat untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
  4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.
  5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunganya. [3]

Tugas Dan Wewenang Polisi (skripsi dan tesis)

Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah[1]:

  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  2. Menegakkan hukum; dan
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan wewenang polisi yaitu terutama yang berseragam wajib melakukan tindakan Kepolisian bila melihat pelanggaran hukum yang terjadi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Tugas dapat diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka Rahim, menyatakan bahwa tugas yang diembang oleh institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. [2]

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Gewin maka  tugas Polisi adalah sebagai berikut :

“Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan”.

 

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, menyatakan sebagai berikut :

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a   menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan : segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan da ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969”.

Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wewenang Polisi Dalam Penyidikan (skripsi dan tesis)

Proses penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP dibagi ke dalam 4 (empat) tahap yaitu[1]:

  1. Penyelidikan
  2. Penangkapan
  3. Penahanan
  4. Pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Wewenang dan kewajiban penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP yang  berbunyi:

  1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1)   Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

2)   Mencari keterangan dan barang bukti

3)   Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa identitas tanda pengenal diri.

4)   Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

  1. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1)   Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan ,  penyitaan.

2)   Pemeriksaan dan penyitaan surat

3)   Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

4)   Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

 Sebagaimana telah dikemukakan di atas Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan Khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sanksi Terhadap Pelanggar Ketentuan Rahasia Bank (skripsi dan tesis)

Menurut ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maka sanksi pidana atas pelanggaran prinsip rahasia bank ini bervariasi. Ada 3 ciri khas dalam hal sanksi pidana terhadap pelanggar rahasia bank dalam Undang-undang perbankan ini, sebagimana juga terhadap sanksi-sanksi pidana lainnya dalam Undang-undang perbankan yang bersangkutan. Ciri khas dan sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip rahasia bank, yaitu sebagai berikut:

  1. Terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal;
  2. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif.
  3. Tidak ada kolerasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda

Ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-undang Perbankan dapat dibagi dalam 3 kategori sebagai berikut:

  1. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), diancam terhadap barang siapa yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41 A, dan Pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-undang Perbankan.139
  2. Penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan maksimal Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), diancam terhadap anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 Undang-undang Perbankan.
  3. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tahun) serta denda minimal Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan maksimal Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan maksimal Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar) diancam kepada anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan 44 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999.

Mekanisme Dalam Pembukaan Rahasia Bank (skripsi dan tesis)

Undang-Undang Perbankan memberikan pengecualian dalam enam hal dan bersifat limitatif, artinya di luar enam hal tersebut tidak terdapat pengecualian yang lain.  Pengecualian tersebut yaitu[1]:

  1. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat bank berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (Pasal 41);
  2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kapada Badan urusan Piutang dan Lelang Negara. Panitia Urusan Piutang Negara dapat  memberikan pengecualian kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 41A);
  3. Untuk Kepentingan Pengadilan dalam Perkara Pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42);
  4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 43);
  5. (Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44);
  6. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus mendapat izin dari Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44A).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan rahasia bank diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Menurut Admin (2010) peraturan ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia (BI) telah melangkah lebih jauh, hal mana PBB baru melalui Konvensi Menentang Korupsi (UNICAC) tahun 2003 mewajibkan para negara peserta Konvensi memasukkan ketentuan yang dapat membuka kerahasiaan bank untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi[2].

Di dalam konsideran poin B Peraturan BI tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan, dimungkinkan dibuka untuk[3]:

  1. Kepentingan perpajakan;
  2. Penyelesaian piutang bank;
  3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
  4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
  5. Dalam rangka tukar menukar informasi antarbank;
  6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah; dan
  7. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia.

Pasal 3 Ayat (1) tentang Pembukaan Rahasia Bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana wajib dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 6 mengatur tentang pembukaan rahasia perbankan di dalam kepentingan peradilan dalam perkara pidana, di mana pimpinan BI dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Ayat (1)), setelah ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Ayat (2)), hal mana ketentuan tersebut juga berlaku di dalam perkara pidana yang diproses di luar peradilan umum (ayat (3)) di mana permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan[4]:

  1. Nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim;
  2. Nama tersangka atau terdakwa;
  3. Nama kantor bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai simpanan;
  4. Keterangan yang diminta;
  5. Alasan diperlukannya keterangan; dan
  6. Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 9 menentukan permintaan tertulis tersebut harus ditandatangani dengan membubuhkan tanda tangan basah oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang ditujukan kepada: Gubernur Bank Indonesia Up. Direktorat Hukum Bank Indonesia.

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum BI, Gubernur BI memberikan perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, kecuali untuk perkara pidana korupsi, perintah atau izin diberikan dalam waktu 3 (tiga) hari. Demikian juga terhadap surat permintaan yang tidak memenuhi persyaratan, Gubernur BI secara tertulis dapat menolak untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima untuk kepentingan perkara pidana dan 3 (tiga) hari setelah permintaan diterima yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Pasal 10 Ayat (3) dan (4))[5].

Perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, maupun penolakannya, dapat dilakukan oleh deputi gubernur senior atau salah satu deputi gubernur (Pasal 11 Ayat (1) dan (2)). Mengenai perintah atau izin tertulis yang telah dikeluarkan oleh Gubernur BI, yang juga dapat dikeluarkan oleh Deputi Senior Gubernur BI atau salah satu deputi gubernur, pihak bank wajib melaksanakan dengan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat dan hasil cetak data elektronis, tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan, yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis tersebut.

Di dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2), bahwa termasuk dalam pengertian keterangan secara tertulis adalah pemberian fotokopi bukti-bukti tertulis, fotokopi surat-surat dan hasil cetak data elektronis yang telah dinyatakan/diberi tanda sesuai dengan aslinya (certified) oleh pejabat yang berwenang pada bank. Pemberian keterangan secara tertulis tersebut perlu dilakukan sedemikian rupa agar tidak mengganggu dan menghilangkan dokumen yang menurut ketentuan seharusnya tetap diadministrasikan oleh bank yang bersangkutan. Kata memperlihatkan dalam ketentuan ini tidak berarti bahwa pembawa perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan bank. Juga diatur secara khusus pada Pasal 8, bahwa bank dilarang memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan selain yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia.

Sebagai tambahan dan cukup penting untuk diketahui, bahwa terhadap pemblokiran atau penyitaan simpanan atas nama nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tanpa memerlukan izin BI, kecuali untuk memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang diblokir atau disita pada bank, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BI ini (Pasal 12 Ayat (1) dan (2).

Unsur-Unsur Dalam Rahasia Bank (skripsi dan tesis)

Unsur-unsur dari rahasia bank, yaitu sebagai berikut:

  1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpannya dan simpanannya
  2. Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Pihak yang dilarangmembuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau afiliasi. Yang dijelaskan sebagai berikut

(1) Pegawai Bank

Siapa sajakah yang dapat dikatagorikan sebagai “pegawai bank” yang dimaksudkan dalam Pasal 47 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 itu? Menurut penjelasan dari Pasal 47 ayat (2) yang dimaksudkan dengan “pegawai bank” adalah “semua pejabat dan karyawan bank”. Hal demikian, lingkup sasaran tindak pidana rahasia bank ini terlalu luas dan tidak realistis. Dengan pengertian bahwa “pegawai bank” adalah “semua pejabat dan karyawan bank”, maka berarti rahasia bank berlaku bagi siapa saja yang menjadi pegawai bank, sekalipun pegawai bank tersebut tidak mempunyai akses sama sekali terhadap atau tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan nasabah penyimpan dan simpanannya, misalnya para pelayan, satpam, pengemudi, juru ketik di unit logistik, para pegawai di unit yang mengurusi kendaraan dan masih banyak lagi contoh yang dapat dikemukakan.[1]

(2) Pengertian Pihak Terafiliasi lainnya

Mengenai siapa yang dimaksudkan sebagai pihak yang terafiliasinya ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (22) UU No. 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 1 ayat (22) tersebut yang dimaksudkan dengan “pihak terafiliasi” ialah:

  1. anggota dewan komisaris, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank;
  2. anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, Pejabat atau karyawan Bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
  4. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Jadi yang dimaksudkan oleh Pasal 47 dengan pihak terafiliasi lainnya ialah selain anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank adalah siapapun yang memberikan jasanya kepada bank (seperti akuntan publik dan konsultan dan pemegang saham dan keluarganya serta keluarga pengurus bank).

Tindak Pidana Menyangkut Kerahasiaan Bank (skripsi dan tesis)

Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank yang pertama ialah tindak pidana yang dilakukan oleh mereka tanpa membawa perintah atau izin dari Pemimpin Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafilisasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Hal itu ditentukan oleh Pasal 47 ayat (2). Kedua ialah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak Pidana tersebut ditentukan oleh Pasal 47 ayat (2).

Untuk lebih jelasnya dikutip bunyi lengkap Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai berikut[1]:

  1. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)
  2. Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank ataupun pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)[2]

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) tersebut diatas, yang perlu dipermasalahkan apakah pihak yang memaksa dapat dituntut telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 47 ayat (1) sekalipun pihak yang memaksa tidak sampai berhasil membuat pihak bank atau pihak teralifiliasi memberikan keterangan yang diminta secara paksa. Ataukah pihak yang memaksa dapat dikenai pidana karena melakukan percobaan tindak pidana Pasal 47 ayat (1). [3]

Pengertian Kerahasiaan Bank (skripsi dan tesis)

Dasar hukum dari ketentuan rahasia bank di Indonesia mula-mula ialah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tetapi kemudian telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Pengertian rahasia bank oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1992 diberikan oleh Pasal 1 angka 16 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pengertian ini telah diubah yang baru oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998. [1]

Undang-undang itu rumusan yang baru diberikan dalam Pasal 1 angka 28 Undangundang No. 10 Tahun 1998 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain dari memberikan rumusan dari pengertiannya Undang-Undang Perbankan juga memberikan rumusan mengenai delik rahasia bank. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 memberikan rumusan delik rahasia bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Tahun 1992 ialah bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 42, 43 dan 44.[2]

Rumusan delik rahasia bank tersebut diatas telah diubah dengan rumusan yang baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Rumusan yang baru ini lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. Kedua rumusan itu sangat berbeda. Tindak pidana rahasia bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 51 ialah kejahatan. Sanksi tindak pidana rahasia bank ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) yaitu  pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).[3]

Analisis Perlindungan Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia (skripsi dan tesis)

Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya bahwa, pembaharuan hokum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan hokum pidana (penal policy). Hakikat pembaharuan hokum pidana menurut Barda yakni, “Mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hokum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hokum di Indonesia”.[1]

Lebih lanjut Barda jelaskan: “pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan (policy), karena merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy), serta dalam kebijakan itu sendiri terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pendekatan yakni kebijakan dan nilai. Untuk jelasnya sebagai berikut:

  1. Pendekatan Kebijakan ada 3 (tiga) klasifikasi yaitu:

1)      Sebagai bagian dari kebijakan sosial yakni untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

2)      Sebagai bagian dari kebijakan kriminal yakni upaya perlindungan masyarakat.

3)      Sebagai bagian dari kebijakan hukum yakni, memperbaiki substansi hukum.

  1. Pendekatan Nilai yakni, pembaharuan hokum pidana hakikatnya merupakanupaya melakukan peninjauan dan penelitian kembali (reorientasi dan reevaluasi), nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantive hokum pidana yang dicita-citakan”.[2]

Berdasarkan pemaparan Barda di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, pembaharuan hukum pidana sebagai manifestasi untuk menanggulangi tindak kejahatan harus berorientasi tidak hanya kuantitas perundang-undangannya (legal reform) melainkan berorientasi pada kualitas atau nilai-nilai extra legal masuk ke dalamnya (law reform), dengan kata lain, usaha mengurangi meningkatnya tindak pidana baik secara kuantitas maupun secara kualitas yang selama ini fokus perhatiannya hanya tertuju pada upaya-upaya bersifat teknis. Disamping itu, di dalam penegakan hokum pidana adanya pandangan bahwa, korban hanya berperan sebagai instrument pendukung dalam mengungkap kebenaran materiil yakni sebagai saksi belaka.

Sejalan dengan itu, Kholiq memaparkan: “Konsep baru tentang tindak pidana harus dengan adanya kesadaran / keinginan untuk merancang bangun ruang hukum pidana ke dalam konsep monodualistik yakni perhatiannya tidak hanya kepada pelaku, namun kepada masyarakat”. [3]

Berdasarkan pemaparan Kholiq di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa, pembaharuan hukum pidana (penal reform) sebagai bagian dari kebijakan hokum pidana (penal policy) itu tidak hanya focus pada offender melainkan kepada korban dan juga masyarakat luas. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, khususnya apa yang tercantum pada pasal 5 angka (1) mengenai perlindungan hak-hak saksi dan korban terutama dalam hal adanya perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.mendapatkan informasi berupa perkembangan kasus yang dialaminya dalam proses persidangan hingga putusan hakim dari pengadilan, mengetahui terpidana dibebaskan, dan memperoleh kompensasi, restitusi, dan jaminan atau santunan untuk kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pembaharuan hokum pidana (penal reform) sebagai bagian dari kebijakan hokum pidana (penal policy) akan kembali pada nilai filosofi dasarnya yakni, Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. [4]

Hal di atas didasari paradigma dasar bahwa korban tindak pidana pelecehan sexsual adalah pihak yang paling dirugikan, oleh karena Negara menjamin adanya perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 BAB XA Mengenai Hak Asasi Manusia, terutama pasal 28 G ayat (1). Oleh karena itu negara berkewajiban memberikan kompensasi dan restitusi, serta jaminan atau santunan untuk kesejahteraan sosial kepada korban tindak pidana pelecehan sexsual.

 

 

 

Perlindungan Korban (skripsi dan tesis)

Manusia dalam hidupnya selalu mempunyai kepentingan, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain, dan sudah menjadi manusiawi bahwa, manusia menginginkan kepentingannya tidak terganggu oleh pihak manapun. Sebagaimana dikatakan mertokusumo, “sejak manusia itu menyadari bahwa kepentingan-kepentingannya selalu terancam atau terganggu oleh bahaya atau serangan, baik dari alam maupun dari sesamanya dan memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya”. [1]

Berdasarkan pemaparan Sudikno di atas maka dapat kita simpulkan bahwa, dinamika di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sering diwarnai konflik antar individu dengan lainnya, bahkan konflik yang terjadi itu seringkali tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Konflik itu dapat merugikan kepentingan-kepentingan baik kepentingannya sendiri maupun kepentingan pihak lain. manusia yang telah dirugikan karena kepentingannya terganggu tersebut menginginkan adanya suatu bentuk perlindungan tertentu untuk dapat menuntut pemenuhan kepentingannya yang telah terganggu atau dirugikan tersebut melalui aparatur penegak hukum untuk memberikan bantuan penyelesaian imparsial (secara tidak memihak).

Pengertian Perlindungan menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tantang Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.

Adapun pengertian mengenai korban dicantumkan dalam pasal 1 angka 2 yakni, “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Berdasarkan kedua pengertian yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa, seseorang korban dari tindak pidana pelecehan sexsual seyogyanya dapat dilindungi hak-haknya dalam proses peradilan pidana.[2] Bahkan bukan hanya perlindungan fisik dan psikis, tetapi diberikan hak kompensasi dan restitusi. Sebagaimana dikatakan Lili: “korban pelecehan sexsual seharusnya mendapatkan perlindungan dan restitusi, selain pemberian perlindungan perlindungan hukum, fisik dan perlindungan psikis, korban juga berhak mengajukan upaya restitusi, agar pelaku dibebankan untuk memberi ganti kerugian terhadap korban dan keluarga korban”.[3]

Berdasarkan hal di atas, maka dalam pembaharuan KUHAP seharusnya mengakomudir hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana pelecehan sexsual, baik berupa perlindungan fisik, psikis, kompensasi dan restitusi. Hal ini dimaksudkan agar dapat menanggulangi tindak pidana pelecehan sexsual yang akhir-akhir ini semakin marak diberitakan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Lamintang dan Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni “unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan”.[1] Menurut Mulyadi bahwa Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

  1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
  2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan.
  3. Macam-macam maksud atau oogmerk.
  4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad.
  5. Perasaan takut atau vress[2]

Mulyadi menambahkan bahwa unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

  1. Sifat melanggar hukum
  2. Kualitas dari si pelaku
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengansuatu kenyataan sebagai akibat. [3]

Terkait dengan unsur tindak pidana menurut Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

1)   Sengaja (dolus).

2)   Kealpaan (culpa).

Unsur pokok objektif:

1)   Perbuatan manusia.

2)   Akibat (result) perbuatan manusia.

3)   Keadaan-keadaan.

4)   Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. [4]

Terkait dengan kesalahan pelaku tindak terdapat dua macam yaitu  pidana menurut Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

  1. Kesengajaan (opzet)

Dalam teori kesengajaan (Opzet) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (willens en wettens) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

1)      Teori kehendak (wilstheorie), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsurtindak pidana dalam Undang-Undang.

2)      Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie), pelakumampu membayangkam akan timbulnya akibat dari perbuatannya. [5]

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

1)      Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk).

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapaiakibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2)      Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij ZekerheidsBewustzinj).

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidakbertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi iatahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3)      Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij MogelijkheidsBewustzijn).[6]

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

  1. Culpa

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmupengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Menurut bahwa Tindak pidana umum adalah “tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diaturdi dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP”.[7] Moeljatno menambahkan terkait culpa juga berlaku bagi tindak pidana khusus yang tidak diatur dalam KUHP, adapun pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:  :

Tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan,dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acarapidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana diluar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. [8]

Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

Menurut Rusli bahwa Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalambahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, “tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.”[1] Menurut Sudarto kaitan dengan Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni sebagai berikut:

Straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh,sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggarandan perbuatan.[2]

Menurut Pompe, pengertian straf baar feit dibedakan menjadi:

  1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
  2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit”adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. [3]

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi strafbaar feit menjadi duapengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu:

  1. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
  2. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “strafbaar feit”adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. [4]

Pembaharuan Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

 Pembaharuan hukum pidana selain merupakan tantangan nasional akan tetapi juga menjadi kecenderungan Internasional seperti terlihat antara lain dari laporan Konggres PBB mengenal “The Presention of Crime and the treatment of Offenders”[1]

Berbicara mengenai pembaharuan hukum pidana (penal reform) sebagai bagian kebijakan hukum pidana (Penal Policy) di Indonesia tidak lepas dari membicarakan UUD 1945 sebagai suatu dokumen hukum yang berada di puncak hirarki perundang-undangan nasioanal terutama alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 sebagai amanat dari tujuan Negara Indonesia, oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana seyogyanya dijadikan sebagai pembangunan hukum nasional Indonesia, sebagaimana dikatakan Barda ada 4 (empat) komponen utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan hukum nasional yaitu:

“Komponen norma hukum dan perundang-undangan, aparatur penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan pendidikan hukum khususnya pendidikan tinggi hukum”.[2]

Berdasarkan pemikiran Barda tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, aparatur penegak hukum merupakan salah satu komponen pembaharuan hukum pidana sekaligus sebagai petugas hukum dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana kita ketahui, komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (criminal policy) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum terdiri dari atas unsur kepolisisn, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, ada juga pendapat legislator merupakan komponen sistem peradilan pidana. Sebagaimana dikatakan Yesmil dan Adang “Sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung atau instrument dari suatu kebijakan krimanal, maka unsur yang terkandung di dalamnya termasuk juga pembuat undang-undang”.[3]

Lebih lanjut ia katakan:

“Peran pembuat undang-undang justru sangat menentukan dalam politik kriminal (crimal politic) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum”.[4]

Hal serupa dikatakan Muladi & Barda: “Sistem peradilan pidana hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum”[5]

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa, peran dan fungsi aparatur penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan sesuatu hal yang penting dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya pengembangan dalam melakukan pembangunan hukum nasional itu penting, namun usaha mempersiapkan penegak hukum profesional yang mempunyai dedikasi dan integritas dalam menjalankan tugas profesinya sebagai petugas hukum merupakan faktor utama dalam penegakan hukum. Sebagaimana dikatakan Prof. Tjip: “Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum itu tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum, seperti janji untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya”. [6]

Berdasarkan pemaparan Prof Tjip di atas dapat kita ketahui bahwa, penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata, dan eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan oleh aparatur penegak hukum. Berbicara masalah proses penegakan hukum, maka secara otomatis kita akan membicarakan faktor manusia dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum itu sendiri, dalam artian dapat dikatakan bahwa proses penegakan hukum itu bukan semata-mata membicarakan hukum yang didasarkan pada apa yang tertera secara hitam-putih berupa suatu peraturan hukum, namun hukum yang bias ditegakkan di dalam masyarakat.

 Pembaharuan hukum pidana selain merupakan tantangan nasional akan tetapi juga menjadi kecenderungan Internasional seperti terlihat antara lain dari laporan Konggres PBB mengenal “The Presention of Crime and the treatment of Offenders”[1]

Berbicara mengenai pembaharuan hukum pidana (penal reform) sebagai bagian kebijakan hukum pidana (Penal Policy) di Indonesia tidak lepas dari membicarakan UUD 1945 sebagai suatu dokumen hukum yang berada di puncak hirarki perundang-undangan nasioanal terutama alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 sebagai amanat dari tujuan Negara Indonesia, oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana seyogyanya dijadikan sebagai pembangunan hukum nasional Indonesia, sebagaimana dikatakan Barda ada 4 (empat) komponen utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan hukum nasional yaitu:

“Komponen norma hukum dan perundang-undangan, aparatur penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan pendidikan hukum khususnya pendidikan tinggi hukum”.[2]

Berdasarkan pemikiran Barda tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, aparatur penegak hukum merupakan salah satu komponen pembaharuan hukum pidana sekaligus sebagai petugas hukum dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana kita ketahui, komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (criminal policy) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum terdiri dari atas unsur kepolisisn, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, ada juga pendapat legislator merupakan komponen sistem peradilan pidana. Sebagaimana dikatakan Yesmil dan Adang “Sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung atau instrument dari suatu kebijakan krimanal, maka unsur yang terkandung di dalamnya termasuk juga pembuat undang-undang”.[3]

Lebih lanjut ia katakan:

“Peran pembuat undang-undang justru sangat menentukan dalam politik kriminal (crimal politic) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum”.[4]

Hal serupa dikatakan Muladi & Barda: “Sistem peradilan pidana hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum”[5]

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa, peran dan fungsi aparatur penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan sesuatu hal yang penting dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya pengembangan dalam melakukan pembangunan hukum nasional itu penting, namun usaha mempersiapkan penegak hukum profesional yang mempunyai dedikasi dan integritas dalam menjalankan tugas profesinya sebagai petugas hukum merupakan faktor utama dalam penegakan hukum. Sebagaimana dikatakan Prof. Tjip: “Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum itu tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum, seperti janji untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya”. [6]

Berdasarkan pemaparan Prof Tjip di atas dapat kita ketahui bahwa, penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata, dan eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan oleh aparatur penegak hukum. Berbicara masalah proses penegakan hukum, maka secara otomatis kita akan membicarakan faktor manusia dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum itu sendiri, dalam artian dapat dikatakan bahwa proses penegakan hukum itu bukan semata-mata membicarakan hukum yang didasarkan pada apa yang tertera secara hitam-putih berupa suatu peraturan hukum, namun hukum yang bias ditegakkan di dalam masyarakat.

Tindak Pidana Pelecehan Seksual (skripsi dan tesis)

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan dimana korban mengalami penderitaan yang dilematis. Bahkan secara pisik dimungkinka korban telah kehilangan kehormatannya (virginitas) atau kemungkinan menderita kehamilan. Secara psikis (emosional) korban pelecehan sexsual mengalami trauma dan menderita seumur hidupnya, oleh karena tidak sedikit dari korban tindak pidana pelecehan sexsual ini kehilangan harapan akan masa depannya.

Meningkatnya intensitas hubungan hukum dalam pergaulan bermasyarakat, berimplikasi juga pada pemaknaan atas sesuatu perbuatan mengalami penafsiran secara meluas (ekstensif), demikian juga dengan pelecehan sexsual, tidak hanya digunakan pada bentuk perbuatan / tindakan pemaksaan dalam hubungan seks atau secara fisik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan untuk memuaskan nafsu birahinya, melainkan sering juga digunakan pada tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modus operandinya merugikan orang lain dan melanggar hak-hak asasi manusia seperti pelecehan sexsual hak-hak sipil, pelecehan sexsual ekologis (lingkungan hidup).

Upaya Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi (skripsi dan tesis)

Upaya pemberantasan korupsi diantaranya dilakukan oleh pemerintah dengan membuat payung hukum jelas mengenai apa dan bagaimana korupsi itu sendiri, diantaranya dimuat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 yang diperbarui dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan yang terbaru UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Secara kelembagaan maka pemerintah telah mendirikan berbagai lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di samping itu, pemerintah melalui Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka menengah tahun 2012-2014 dan jangka panjang tahun 2012-2025.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan secara jelas bahwa Pelaku tindak pidana korupsi ada 2 (dua) yaitu orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri dan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan teroganisir serta dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat oleh karena itu kejahatan ini sering dikatakan sebagai white collar crime atau kejahatan kerah putih. Sistem pemidanaan secara umum berbeda dengan pemidanaan dalam pidana khusus. Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut:

  1. a)Dalam hukum pidana korupsi 2 (dua) jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu Penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok yang bersifat imperatif dan Penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif.
  2. b)Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus.
  3. c)Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP 15 (lima belas) tahun.
  4. d)Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenai pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri

Disebutkan juga bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai negara hukum, tentu sanksi akan diberikan terhadap setiap orang yang melanggar peraturan, baik sanksi pidana, sanksi sosial, maupun sanksi administratif. Secara umum sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diantaranya adalah : a. Terhadap yang melakukan tindak pidana korupsi 1) Pidana Mati 2) Pidana Penjara. 3) Pidana Tambahan b. Terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan atas nama korporasi dan pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan Ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan pasal 20 ayat 1-66 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya.
  2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
  3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
  4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
  5. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka pengadilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Dalam hal lain, pemerintah juga menciptakan sistem pemerintahan yang mendukung minimnya korupsi. Seiring dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia, Pemerintah Daerah kabupaten dan kota diberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. [1]

 

 

Modus Operandi Korupsi (skripsi dan tesis)

Modus operandi pelaksanaan korupsi antara lain: (1) mark-up pembelian/pengeluaran; (2) mark-down penjualan/penerimaan; (3) manipulasi pencatatan; (4) pemalsuan dokumen; (5) menghilangkan dokumen; (6) pencurian; (7) memalsukan kualitas; (8) membuat peraturan yang hanya membela atau menguntungkan pihak tertentu saja. [1]

Dalam pernyataan lain juga ditambahkan mengenai  aktivitas-aktivitas yang cenderung ke korupsi antara lain: (1) tender, kontrak, penyelesaian kontrak, penyewaan konsultan atau staf; (2) penjualan dengan tekanan; (3) ramah-tamah; (4) pemberian ijin, lisensi untuk rencana perdagangan; (5) pembelian barang yang dikirim langsung ke tempat pembangunan; (6) konflik kepentingan; (7) penggunaan peralatan komputer atau kendaraan untuk kepentingan pribadi; (8) perusakan dan pembuangan terhadap peralatan, perlengkapan maupun persediaan yang telah usang.[2]

Sebab Terjadinya Korupsi (skripsi dan tesis)

Terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) sistem pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan penyimpangan, (2) belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan yang tegas. Faktor lainnya menurut Fadjar adalah tindak lanjut dari setiap penemuan pelanggaran yang masih lemah dan belum menunjukkan “greget” oleh pimpinan instansi.[1] Terbukti dengan banyaknya penemuan yang ditutup secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas serta tekad dalam pemberantasan korupsi dan dalam penuntasan penyimpangan yang ada dari semua unsur tidak kelihatan. Disamping itu kurang memadainya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah kepada masyarakat yang menyebabkan banyak proyek yang hanya sekedar pelengkap laporan kepada atasan.

      Menurut Arifin faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah[2]:

(1)   aspek prilaku individu organisasi

  Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain : (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (b) penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, (d) kebutuhan hiduop yang mendesak, (e) gaya hidup konsumtif, (f) tidak mau bekerja keras, (g) ajaran-ajaraan agamaa kurang diterapkan secara benar.

 (2) aspek organisasi,

      Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi (Tunggal, 2000). Bila mana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya

(2)   aspek peraturan perundangan

Tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang monolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan “konco-konco” presiden, (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sangsi yang terlalu ringan, (e) penerapan sangsi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya bidang evalusi dan revisi peraturan perundang-undangan. Beberapa ide strategis untuk menanggulangi kelemahan ini telah dibentuk oleh pemerintah diantaranya dengan mendorong para pembuat undang-undang untuk melakukan evaluasi atas efektivitas suatu undang-undang secara terencana sejak undang-undang tersebut dibuat.

         Lembaga-lembaga ekskutif (Bupati/Walikota dan jajarannya) dalam melakukan praktek korupsinya tidak selalu berdiri sendiri, akan tetapi melalui suatu kosnpirasi dengan para pengusaha atau dengan kelompok kepentingan lainnya misalnya, dalam hal penentuan tender pembangunan yang terlebih dahulu pengusaha menanamkan saham kekuasaannya lewat proses pembiayaan pengusaha dalam terpilihnya bupati/Walikota tersebut. Kemudian mereka secara bersama-sama dengan DPRD, Bupati/Walikota membuat kebijakan  yang koruptif yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat yaitu para kolega, keluarga maupun kelompoknya sendiri. Dengan kemampuan lobi kelompok kepentingan dan pengusaha kepada pejabat publik yang  berupa uang sogokan, hadiah, hibah dan berbagai bentuk pemberian yang mempunyai motif koruptif telah berhasil membawa pengusaha melancarkan aktifitas usahanya yang berlawanan dengan kehendak masyarakat, sehingga masyarakat hanya menikmati sisa-sisa ekonomi kaum borjuasi atau pemodal yang kapitalistik. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya korupsi APBD sangat mungkin jika aspek peraturan perundang-undangan sangat lemah atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Hal senada juga dikemukakan oleh Basyaib, dkk yang menyatakan bahwa lemahnya sistem peraturan perundang-undangan memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.[3]

Sementara menurut Lutfhi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah: (1) motif, baik motif ekonomi maupun motif politik, (2) peluang, dan (3) lemahnya pengawasan. [4]

 

Pola-Pola Korupsi (skripsi dan tesis)

Terjadinya korupsi pada suatu lembaga atau instansi pasti memiliki pola – pola tertentu dalam pelaksanaannya. Menurut Fadjar, pola terjadinya korupsi dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: pertama, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan tertentu dengan pihak lain dengan cara sogok menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi, atau volume dan penggelambungan dana. Hal ini dikenal dengan Mercenery abuse of power. Biasanya penyalahgunaan wewenang seperti ini  dilakukan oleh pejabat dengan level kedudukan yang tidak terlalu tinggi dan bersifat non politis. Kedua Discretinery Abuse of Power, pejabat yang memiliki kewenangan istimewa seperti walikota/bupati menyalahgunakan wewenangnya dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan tertentu yang bias menjadikan pihak tersebut dapat bekerjasama dengan pihak tertentu. Ketiga Ideological Abuse of Power, biasanya pada pejabat untuk tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu demi mencapai jabatan strategis pada birokrasi atau lembaga eksekutif dan pada waktu yang akan datang mereka mendapatkan kompensasi atas tindakan tersebut. [1]

Sedangkan menurut Baswir terdapat tujuh pola korupsi yang sering dilakukan oleh pelaku tindak korupsi baik pada kalangan swasta maupun pemerintah. Pola tersebut meliputi: pola konvensional, pola upeti, pola komisi, pola perusahaan rekanan, pola menjegal order, pola penyalahgunaan wewenang,dan pola kuitansi fiktif.[2]

Dalam pernyataan lain juga disebutkan mengenai pola-pola korupsi antara lain adalah[3]:

  1. Korupsi transaksi, merupakan korupsi yang bersifat timbal balik (mendekati kolusi), sehingga saling menguntungkan.
  2. Korupsi memeras, terjadi pada unbalanced of power, misalnya pelayanan dibuat sulit sehingga menciptakan uang sogok.
  3. Korupsi investif, berupa pemberian sekarang untuk menuai di masa yang akan datang.
  4. Korupsi nepotisme, merupakan pengangkatan jabatan karena kekerabatan, kecuali yang memenuhi persyaratan teknis dan prosedur yang berlaku.
  5. Korupsi dukungan adalah upaya mendukung satu pihak agar dapat didukung balik.

.

Dampak Korupsi (skripsi dan tesis)

Dampak korupsi yang lain bisa berupa: (1) Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa, (2) Adanya efek buruk bagi perekonomian negara, (3) Korupsi memberikan kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat, (4) Terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh sekelompok orang, serta (5) Memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital[1]. Di samping itu, menurut Fleming korupsi dalam berbagai organisasi telah menyebabkan kerusakan ekonomi yang sangat besar dan hilangnya kepercayaan para stakeholders (pemangku kepentingan).[2]

5.

Pengertian Koruptor (skripsi dan tesis)

Pengertian korupsi  harus melekat dengan ranah publik.[1] Korupsi berasal dari bahasa Latin ‘corruptus’ (merusak habis-habisan). Sehingga, bisa diartikan bahwa korupsi merupakan tindakan yang merusak secara keseluruhan kepercayaan masyarakat kepada pelaku korupsi, yang bahkan juga bisa menghancurkan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Wignjosubroto, 2004). Sementara itu, di sisi lain, korupsi (corrupt, corruptie, corruptio) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Definisi ini juga didukung oleh Acham yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum.[2]

 Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. [3]Sehingga korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri. [4]

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar (Masduki, 2010).  Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Nye mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, ataupun simbol[5].

Dampak Dari Ketidakadilan Organisasional (skripsi dan tesis)

Menurut Endah (2004), persepsi karyawan tentang ketidakseimbangan antara masukan (pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, kerajinan, maupun kegigihan dan kerja keras) yang mereka berikan dengan hasil yang mereka terima (gaji, perlakuan ataupun pengakuan) akan menghasilkan emosi negatif yang memotivasi karyawan untuk mengubah perilaku, sikap, dan kepuasan mereka. Pada akhirnya kondisi ini akan berujung pada menurunnya kemampuan untuk memaksimalkan utilitasnya dengan bertindak yang menguntungkan dirinya dan merugikan perusahaan, seperti melakukan kecurangan.

Ketika keadilan organisational dirasa rendah mengakibatkan ketidakpuasan, kebencian, dan kemarahan melawan organisasi. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang dan berakibat langsung pada organisasi (seperti kelambanan, ketidakhadiran, pencurian dan perusakan). Menurut Suhartini (2005) bahwa ketika seseorang mendapat perlakuan yang tidak adil maka akan menimbulkan kecemburuan antar karyawan dan mereka akan melakukan perlawanan protes atau membalasnya dengan berdusta dan melakukan kecurangan. Bila keadilan pada karyawan terpenuhi dengan baik maka produktivitas dan hasil kerja karyawan akan meningkat dan menghilangkan motivasi untuk melakukan tindakan merugikan perusahaan sehingga mendorong tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Menurut (Arens, 2008), kecurangan dan kinerja yang menurun dari karyawan terjadi karena adanya motivasi sebagai peransang untuk melakukan kecurangan, rasionalisasi membenarkan perilaku curang dan adanya peluang untuk melakukan kecurangan. Motivasi berbuat kecurangan disebabkan karena adanya tekanan dalam diri pelaku kecurangan, baik berupa masalah keuangan, sifat buruk atau lingkungan kerja yang kurang kondusif, seperti diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan dan kondisi kerja yang buruk

Dimensi Dalam Keadilan Organisasional (skripsi dan tesis)

Deustch (2005) & Tornblom (2002) mendefinisikan keadilan organisasi menjadi 3 tipe, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan interaksional. Pertama, keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang sebagai hasil dari keputusan alokasi, misalnya yaitu standar gaji. Kedua, keadilan prosedural didefinisikan sebagai keadilan yang dipersepsikan terhadap suatu alokasi, misalnya bagaimana suatu proses penentuan gaji itu ditempuh, adil atau tidak (Laventhal, 2006 dan Thibault & Walker, 2005). Ketiga, keadilan interaksional, Biacs (2007) dan Bies & Moag (2006) menyatakannya sebagai keadilan tentang perlakuan interaksional pembuat keputusan (decision maker) terhadap bawahan atau karyawan (Cropanzano , 2007).

Pengertian Keadilan Organisasional (skripsi dan tesis)

Keadilan organisasi (organizational justice) merupakan istilah untuk mendeskripsikan kesamarataan atau keadilan di tempat kerja, yang berfokus bagaimana para karyawan menyimpulkan apakah mereka telah diperlakukan secara adil dalam lingkungan pekerjaan dan bagaimana kesimpulan tersebut kemudian mempengaruhi variabel-variabel lain yang berhubungan dengan pekerjaan Mariani (2011). Keadilan organisasi menekankan bagaimana reward, insentif, pengakuan, pekerjaan, dan sanksi dalam suatu lembaga (organisasi) dialokasikan secara adil dan proporsional.

Pengertian lain mengenai keadilan prosedural sendiri adalah penilaian personal mengenai standar etika dan moral dari perilaku manajerial (Cropanzano et al. (2007). Dalam hla lain, pengertian keadilan adalah situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi (Lind & Tyler, 2008). Nilai dasar keadilan adalah martabat manusia sehingga prinsip dasar keadilan adalah penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat padanya (Keraf, 2006).

Peranan Budaya Hukum Bagi Hakim Dalam Pengadilan Pidana di Indonesia (skripsi dan tesis)

  1. Membentuk Sistem Hukum yang Lebih Baik

Kepatuhan terhadap Undang-Undang sebagai suatu bentuk peraturan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum seseorang.[1] Kesadaran terhadap hukum dalam hal ini erat kaitannya dengan budaya hukum. Dengan kata lain, selain aspek struktur dan substansi hukum, dalam suatu sistem hukum unsur budaya hukum juga sangat menentukan efektif atau tidaknya implementasi suatu peraturan hukum. Hal demikian sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Friedman, yaitu: “The legal system is not a machine, it is run by human beings.”[2] Oleh sebab itu, untuk mewujudkan sistem hukum yang baik, tidak hanya diperlukan peraturan hukum yang baik dan memadai, tetapi juga memerlukan manusia yang berkelakuan dan berkepribadian baik, memiliki kemampuan dan integritas yang layak dan tinggi serta memiliki kesadaran dalam menaati peraturan hukum yang berlaku.

  1. Meningkatkan Integritas Moral Bagi Hakim Pidana

Melalui prioritas terhadap pengembangan budaya hukum maka integritas moral hakim pun akan terbangun. Dalam menerapkan hukum secara konkrit di pengadilan dalam hal ini tentu hubungannya dengan profesi hakim pengadilan pidana, ketika menerapkan ketentuan hukum pidana dan dalam menerapkan proses persidangannya hakim seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang pidana tersebut, disinilah hakim pada waktu memeriksa dan memutus terhadap subyek hukum yakni para pihak dalam kasus pidana, putusannya hendaklah mengarah pada terjadinya kehidupan yang serasi diantara seluruh para anggota masyarakat pada umumnya. Disini putusan hakim akan merupakan kebijaksanaan dalam pergaulan sosial, karena putusan hakim ini dilandasi suara hatinya (concience) yang secara internal dan otonom melandasi putusannya, sehingga keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum  bagi seluruh anggota masyarakat. [3]

Budaya hukum juga dapat berperan sebagai cermin identitas dan sekaligus sumber refleksi, sumber abstraksi yang terwujud dalam nilai-nilai yang terkandung dalam setiap produk hukum, dan terlembagakan dalam setiap institusi hukum, dalam produk substansi hukum, dan juga terbentuk dalam sikap dan perilaku setiap pejabat atau aparat dan pegawai yang bekerja di bidang hukum serta para pencari keadilan (justice seekers) dan warga masyarakat pada umumnya. Bahkan budaya hukum itu juga mempengaruhi cara kerja para pemimpin dan mekanisme kepemimpinan hukum dalam praktik. Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional.[4]

Hal ini menekankan bahwa budaya hukum dapat mempengaruhi bagaimana sistem hukum terbentuk dan sekaligus berjalan. Dimana budaya hukum bergerak melalui komponen-komponen hukum dan memiliki tingkat ketergantungan yang cukup erat. Komponen yang dimaksud adalah substansif law, prosedural law, decision rule dan decision habits. Dalam hal lain empat komponen tersebut berangkat dari nilai dan norma masyarakat. Ke empat komponen tersebut sebagai bagian sistem hukum sangat dipengaruhi baik dalam pembentukannya maupun pelaksanaannya oleh budaya hukum oleh karenanya secara konsep, sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya hukum. [5]

  1. Membentuk Kesadaran Hukum yang Lebih Baik

Pengaruh budaya hukum dalam masyarakat berangkat dari kesadaran bahwa budaya berangkat dari nilai, etika serta sikap yang muncul dari masyarakat. Sehingga budaya hukum yang baik tidak akan mengesampingkan peran masyarakat dalam membentuk budaya hukum yang baik berdampingan dengan sistem pengadilan itu sendiri. Dalam hal lain kesadaran lain adalah bagaimana hukum sendiri memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya. Ketika struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus menjadi sarana–sarana sosial sehingga memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Inilah mengapa budaya hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. [6]

Dalam hal ini, budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak hukum.[7] Perilaku yang menerima hukum akan diwujudkan dalam tindakan melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya sehingga implementasi suatu peraturan hukum dapat menjadi lebih efektif. Tegaknya peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya, dan budaya hukum masyarakat akan tergantung pada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat.[8] Berdasarkan uraian tersebut, maka hukum sebaiknya dibuat berdasarkan budaya hukum masyarakat di mana hukum akan diaplikasikan.

Budaya hukum merupakan unsur hukum yang akurat dan sepadan dengan tujuan untuk menjawab efektivitas hukum dalam rangka studi hukum dan masyarakat dibandingkan dengan metode konvensional yang mengkaji hukum hanya dari aspek historis semata.[9] Hal tersebut disebabkan karena melalui serangkaian nilai-nilai, kebiasaan, dan perilaku dapat menunjukkan bagaimana kaidah-kaidah hukum itu dipersepsi (secara logika rasional) oleh masyarakatnya (baik sasaran maupun pelaksana kaidah).

Oleh karenanya untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis perlu kiranya dibuat suatu grand design (strategi) pengembangan budaya hukum sebagai pegangan/acuan bagi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, dan mampu berperilaku sesuai dengan kaedah hukum.

Tinjauan Umum Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

Hukum pidana sebagai obyek ilmu hukum pidana, pada dasarnya merupakan obyek yang abstrak, sedangkan obyek pidana yang lebih kongkrit sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi obyek adalah perbuatan manusia yang termasuk di dalam ruang lingkup sasaran dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa atau aparat penegak hukum.[1]

Bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni pada terjadinya perkara pidana, bukanlah tujuan akhir. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.

Hukum pidana dapat dikatakan menyaring dari sekian banyak perbuatan yang tercela, yang tidak susila atau yang merugikan masyarakat, sejumlah perbuatan yang dijadikan tindak pidana yang relatif kecil jumlahnya. Memang tidak mungkin semua perbuatan tercela dan sebagainya dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. oleh karena itu, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut sebelum memberikan ancaman pidana, yaitu: (1) tujuan hukum pidana, (2) penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, (3) perbandingan antara sarana dan hasil dan, (4) kemampuan badan penegak hukum. Dengan memperhatikan empat hal dalam hubungannya dengan persoalan kriminalitas maka dapat kita lihat bahwa penanggulangan kejahatan belum terwujud hanya dengan terbentuknya undang-undang pidana saja. [2]

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

  1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
  2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
  3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[3]

Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi :

  1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
  2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
  3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
  4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
  5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Sedangkan unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

  1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
  2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
  3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

  1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
  2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan  Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

  1. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
  2. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
  3. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)
  4. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
  5. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP)

[1] Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta Hal. 7

[2] Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni Hal 21.

[3] Bassar, S, 1986. Tindak tindak pidana tertentu didalam KUHP,bandung :CV remadja karya.

Peranan Hakim dalam Pengadilan Pidana di Indonesia (skripsi dan tesis)

Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhitungkan sifat perbuatan pidana dan keadaan si pembuat serta perkembangan konsepsi individualisasi pidana sebagai pengaruh dari kriminologi yang mendorong adanya perhatian terhadap pribadi terdakwa sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Konsep inilah yang sering dinamakan sistem dua jalur (Twintrack system) dimana individualisasi pidana juga dipertimbangkan (Punishment should fit the criminal). 2 Tujuan pemidanaan yang memperhatikan individualisasi ini dalam penjelasan Pasal 51 Rancangan Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKKUHP) 2005 secara tegas menentukan bahwa[1] :

(1) Pemidanaan bertujuan untuk :

  1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
  3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa;
  2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.

 Hal ini menegaskan bahwa untuk mendapatkan jaminan bahwa putusan pengadilan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, Ketua Pengadilan yang bersangkutan mengawasi pelaksanaan tersebut. Ketentuan tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan diatur pula dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tangggal 31 Desember 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) yang menggantikan Het Herzien Indonesisch Reglement yang disingkat dengan HIR (S. 1941-44 jo. S. 1948-224) yaitu Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Pasal 277 sampai dengan Pasal 283.[2]

 Bab XX KUHAP mengatur kewenangan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman didelegasikan kepada hakim yang disebut dengan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHAP sampai dengan Pasal 283 KUHAP. Selain itu di dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengaturan tentang Hakim Pengawas dan Pengamat juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tanggal 11 Februari Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Tugasnya adalah mengontrol pelaksanaan putusan pengadilan (pidana penjara dan kurungan) semenjak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai selesai pelaksanaanya, dengan wewenangnya mengoreksi secara langsung aparat yang melalaikan atau menyimpang dari putusan yang telah dijatuhkan.

Dalam kaitannya dengan tugas pengawasan dan pengamatan menurut Poernomo, kemanfaatan yang paling utama dalam peraturan Bab XX KUHAP bukan terletak pada tugas pengawasannya, akan tetapi terletak pada tugas pengamatannya sebagai bahan penelitian hasil guna penjatuhan pidana. Alasan yang diberikannya adalah, hakim dalam tugas khusus ini turut melakukan pendekatan secara langsung, agar dapat mengetahui sampai di mana hasil baik atau buruknya pada diri narapidana atas putusan hakim yang bersangkutan. Usaha pendekatan dari hakim ini akan menambah kemampuan di bidang hukum penitensier dan pengenalan atas penerapan penologi sehingga hakim tidak lagi sekedar tukang putus hukuman tanpa ikut memikirkan manfaat putusannya. [3]

Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diskresi Pada Kepolisian Negara RI (skripsi dan tesis)

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekurangan dalam pelaksanaan diskresi dalam kepolisian, yaitu[1]:

  1. Manajemen yang berorientasi task oriented.

Gaya manajemen yang terlalu berorientasi kepada tugas (task-oriented) menyebabkan pegawai menjadi tidak termotivasi untuk menciptakan hasil yang nyata dan kualitas pelayanan yang prima. Formalitas dalam rincian tugas organisasi menuntut keseragaman yang tinggi. Akibatnya para aparat kepolisian menjadi takut berbuat salah dan cenderung menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), walaupun keadaan yang ditemui dalam kenyataan sangat jauh berbeda dengan peraturan-peraturan teknis tersebut.[2] Adanya ketakutan aparat kepolisian untuk mengambil tindakan yang berbeda dari yang telah digariskan oleh aturan yang ada menjadi alasan yang kuat kenapa diskresi tidak dilakukan. Tidak seperti di negara lain yang lebih maju sistem administrasi kepolisiannya.

  1. Adanya budaya patron klien

Budaya patron-klien yang masih melingkupi pelaksanaan tugas dari kepolisian. Budaya kepolisian di Indonesia banyak mengadopsi budaya jawa yang hierarkis, tertutup, sentralistis, dan mempunyai nilai untuk menempatkan pimpinan sebagai pihak yang harus dihormati. Dalam konteks demokrasi pelayanan kepolisian diIndonesia, hubungan tersebut diterjemahkan oleh bawahan sebagai mendahulukan kepentingan pimpinan diatas segalanya.[3] Sesuai dengan akar budaya lama, raja adalah segalanya dan masyarakat adalah abdi. Dalam konteks budaya paternalistik adalah berupa atasan yang memiliki kekuasaan yang besar dan sanggup memberikan apapun bagi bawahannya, sehingga bawahan akan memberikan apapun loyalitas dan pengabdian yang penuh bagi atasannya. Sehingga loyalitas yang seharusnya diberikan kepada masyarkat menjadi milik atasan.

Hal ini akan sangat berpengaruh baik terhadap atasan maupun bawahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Atasan akhirnya tidak memahami apa realitas sebenarnya yang terjadi pada masyarakat, pelayanan seperti apa yang mereka inginkan. Karena informasi yang masuk kepadanya hanya berupa informasi yang baik-baik saja dari bawahan agar atasan menjadi senang. Sedangkan bagi bawahan, menjadikan atasan sebagai patron akan membuatnya tidak berani mengambil tindakan, rasa pakewuh, takut melangkahi dan akhirnya tidak melakukan tindakan apapun. Dalam pelayanan kepolisian sikap menganggap atasan sebagai segalanya menjadikan pelayanan menjadi tidak efisien. Tidak hanya menghabiskan energi waktu saja, dari segi biaya semakin besar rupiah yang harus dikeluarkan masyarakat.

  1. Minimnya reward

Reward yang tidak jelas dari aparat kepolisian ketika ia mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Reward disini dapat berupa penghargaan ataupun bentuk penghormatan, namun dapat juga diartikan sebagai mendapatkan insentif. Tidak adanya sistem insentif yang secara efektif mampu mendorong para pejabat kepolisian untuk bekerja secara efisien dan profesional ikut memberikan kontribusi terhadap kegagalan kepolisian dalam membangun kinerja yang baik. Dalam diskresi beban berat yang pasti muncul terlebih dahulu adalah tidak sesuai dengan aturan. Apapun bentuknya yang dilakukan oleh aparat kepolisian ketika kebijakan yang dia buat itu menghasilkan kebijakan yang akuntabel dan efisien terhadap pengguna jasanya, namun hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ada, yang dia lakukan adalah salah. Inilah pemahaman yang selalu muncul dalam benak para aparat kepolisian ketika ia ingin melakukan diskresi, jangankan mendapatkan penghargaan atas hasil kerjanya. Yang paling minimal ia akan mendapat sikap yang tidak enak dari teman sejawat ataupun dimarahi oleh atasan. Lebih parah lagi ketika diskresi yang dilakukan oleh seorang aparat kepolisian itu membawanya ke pintu penjara.

 Namun disisi lain seharusnya diciptakan suatu sistem dimana pelaksanaan diskresi masuk dalam perhitungan kinerja sehingga mendapatkan pengargaan/reward yang sepantasnya. Hal yang sangat naif, ketika seorang memang berbuat untuk kepolisian yang sebenarnya bukan malahan mendapat reward.

  1. Sumber Daya Aparatur (kompetensi)

Rendahnya kualitas pendidikan dari para aparat kepolisian sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang ia berikan. Diskresi itu penting untuk dilakukan jika aparat memahami apa yang ia lakukan. Untuk itu wacana keilmuan dari aparat baik melalui pendidikan formal ataupun informal juga merupakan suatu keharusan. Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat kepolisian melalui dukungan pada studi lanjut aparat ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti S1 dan S2, perlu mendapatkan prioritas sebagai bagian dari komitmen pengembangan pegawai. Selain itu, dengan mengikutsertakan pegawai pada program-program pelatihan mengenai dasar-dasar manajemen organisasi terbuka, kepemimpinan dan penerapan model organisasi adaptif diharapkan dapat meningkatkan penguasaan mereka akan konsep-konsep pelayanan kepolisian yang baik.

Pelaksanaan Diskresi Pada Kepolisian Negara RI (skripsi dan tesis)

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memeliahara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas di lapangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dengan berdasarkan pertimbangan sendiri namun tetap tidak melanggar peraturan (disebut sebagai diskresi). Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Diskresi meskipun dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi. Tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut[1]:

  1. prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
  2. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh di dalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif.

Menurut Satjipto Raharjo[2] , tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

  1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
  2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
  3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
  4. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak

Berdasarkan uraian di atas maka  langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu. Biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut[3]:

  1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
  2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
  3. Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
  4. Atas kehendak mereka sendiri.
  5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum Adanya diskresi kepolisian akan mempermudah polisi di dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan di dalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah:

  1. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku
  2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi
  3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon

Aparat kepolisian sebagai bagian dari administrasi publik harus melaksanakan diskresi sebgai bagian untuk mewujudkan pelayanan ke masyarakat sebaik-baiknya, dengan berpegangan pada  paradigm “The New Public Service”  yang diuraikan sebagai berikut:

  1. Melayani warga masyarakat bukan pelanggan (serve citizen, not customers)
  2. Mengutamakan kepentingan publik (seek the public interest)
  3. Lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan (value citizenship over entrepreneurship)
  4. Berpikir strategis dan bertindak demokratis (think strategically, act democratically)
  5. Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah (recognize that accountability is not simple)
  6. Melayani daripada mengendalikan (serve rather than steer)
  7. Menghargai orang bukan produktivitas semata (value people, not just productivity) anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/ penderitaan yang berlebihan
  8. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum
  9. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan
  10. Masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Pengertian dan Konsep Diskresi Kepolisian (skripsi dan tesis)

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. [1] Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.[2]

Kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh ukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.[3]

Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi. [4]

Oleh karenanya diskresi seolah menjadi hal yang terabaikan didalam memberikan pelayanan, padahal dalam periode masyarakat yang terus berkembang dan semakin dinamis ini, diskresi sudah menjadi suatu keharusan. Sekalipun disatu pihak hal ini menunjukkan kreativitas dan daya tanggap kepolisian terhadap lingkungannya, di lain pihak diskresi sangat rentan bagi berlangsungnya penyimpangan. Namun prisipnya adalah sepanjang tindakan yang diambil tetap pada koridor visi dan misi organisasi serta tetap dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi, maka pelanggaran atau tindakan penyimpangan prosedur ini tidak perlu terlalu dipermasalahkan. [5]

Konsep Demokrasi (skripsi dan tesis)

Istilah demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau  government by the people  (demokrasi berasal dari bahasa Yunani: demos  berarti rakyat, kratos/kratein  berarti kekuasaan/berkuasa). Menurut Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Sementara itu, Hans Kelsen barasumsi bahwa awal dari datangnya ide demokrasi adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Kebebasan semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban, yang kemudian ditolak oleh Hans Kelsen.

Prinsip-prinsip dalam demokrasi diantaranya di letakkan pada indikator atau syarat demokrasi, yaitu (pertama) adanya Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu dan kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa. Kedua, adanya partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok yang dikecualikan. Ketiga, adanya kebebasan sipil dan politik; kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik (Dahl, Diamond dkk dalam Loveman, 1994)

Kelebihan dan Kekurangan Hukum Progresif (skripsi dan tesis)

Sementara di sisi lain pelaksanaan hukum positivisme memberikan kelebihan yaitu dapat memandang hukum dari segi empirisnya saja tanpa memandang dari segi lain seperti normative dan filosofinya serta hanya berlandaskan pada kemanfaatan tanpa memikirkan suatu keadilan dan kepastian dan tujuan hukum yang harus kita ketahui bahwa poin pertamanya yaitu keadilan setelah terwujudnya suatu keadilan maka terwujudlah yang namanya kemanfaatan serta kepastian dalam sebuah masyarakat dan itu yang harus kita terapkan dalam sebuah masyarakat agar keadilan, kemanfaatan serta kepastian itu dapat terwujud.

  Di sisi lain, hukum progresif memiliki kekurangan yaitu hanya mendasarkan pada dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku. Sedangkan kelebihannya maka hukum progresif memandang hukum itu sebagai serangkaian tindakan radikal yang dapat mengubah system hukum.termasuk juga dalam mengubah peraturan-peraturan yang ada pada hukum jika diperlukan.tujuannya agar hukum dapat lebih berguna dan bermanfaat terutama untuk mengangkat harga diri dan juga menjamin kebahagiaan dan hukum progresif yang di utarakan Satjipto Rahardjo merupakan hukum yang dapat melakukan pembebasan baik dalam hal cara berpikir ataupun dalam hal bertindak dalam dalam hukum tersebut. dengan begitu hukum akan mengalir begitu saja dalam menuntaskan tugasnya yaitu mengabdi pada manusia dan juga kemanusiaan dan menurut satjipto rahardjo hukum memiliki tujuan yaitu menciptakan keadilan dan juga kesejahteraan bagi seluruh rakyat. [1]

Dalam kondisi sistem hukum Indonesia saat ini, hukum progresif memberikan jalan keluar yang dapat dilaksanakan dengan kondisi diimana sistem hukum Indonesia masih memiliki banyak ketertinggalan. Sistem hukum Indonesia saat ini masih banyak memiliki kekurangan apalagi dengan penerapan hukum peninggalan Belanda ini, entah sadar atau tidak sadar merupakan penghambat utama terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat, sebab hukum peninggalan Belanda dimaksud kebanyakan tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Demikian pula dalam proses penegakan hukum, penegak hukum termasuk hakim sama sekali tidak menerapkan hukum progresif untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat melainkan hanya mempertimbangkan hukum sebagai suatu keharusan atau garis hitam-putihnya hukum atau benar atau salah menurut pasal-pasal dalam undang-undang, dogma dan asas hukum.  Penegak hukum hanyalah mengindentikan hukum dengan undang-undang, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum tanpa memperdulikan keadilan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Hukum Progresif (skripsi dan tesis)

Penerapan hukum terhadap suatu pola tindak atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari pemikiran hukum yang diterapkan dan institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum.

Dalam perkembangannya penegakan hukum di Indonesia maka paradigma positivism dalam ilmu hukum menekankan pada metode yang lebih melihat pada rumusan teks pasal-pasal peraturan yang dipandang netral, objektif dan imparsial, bebas konteks dan menekankan pada realitas empiric yang berupa perilaku yang bisa ditangkap panca indra dan dipandang bebas nilai, sebagaimana Esensi ajaran Teori hukum John Austin yang menyebutkan bahwa hukum adalah perintah pihak yang berdaulat. Ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuan-ketentuan lain yang secara tegas dapat disebut demikian, yaitu yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukannya. [1]

Pada paradigma positivistik sistem hukum tidak memberikan ruang keadilan bagi masyarakat, melainkan adalah kepastian hukum semata. Kepastian hukum yang dimaksud adalah merupakan implementasi dalam penegakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara ini , sehingga Paradigma positivistik berpandangan, demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi tertib masyarakat merupakan suatu keharusan.

Sedangkan pemahaman hukum menurut Hukum Progresif menegaskan: “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.” Berangkat dari definisi tersebut, terdapat 2 (dua) pokok penekanan Hukum Progresif yaitu: hukum merupakan institusi atau alat dan hukum memiliki tujuan agar adil, sejahtera dan bahagia. Posisi manusia dalam definisi tersebut lebih menjadi ‘tuan’ yang dilayani oleh hukum agar dapat menikmati keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Seperti halnya sebuah alat apabila tidak lagi berfungsi dengan baik (yang diukur dari hasil yang ditunjukkan) maka alat itu pun dapat dibuang oleh sang ‘tuan’ yaitu manusia. Dalam konsep hukum progresif, posisi manusia menjadi sentral utama dalam menilai hukum apakah benar dan baik ataukah sebaliknya. [2]

Karakteristik dari hukum progresif, mencakup[3]:

1)   Hukum progresif  merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat;

2)   Hukum progresif peduli terhadap hal-hal yang bersifat meta-yuridical dan mengutamakan “the search for justice”;

3)   Hukum progresif juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum;

4)   Hukum progresif menghadapkan mukanya kepada “completenss, adequacy, fact, actions and powers”. Oleh sebab itu, hukum progresif ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar konstruksi semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakatnya;

5)   Hukum progresif mengandung substansi kritik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum;

6)   Hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Unsur pada manusia seperti compassion, emphaty, sincerety, edification, commitment, dare dan determination, dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada.

Hukum progresif  menempatkan konsep progresivisme untuk menampung segala aspek yang berhubungan dengan manusia dan hukum, baik pada saat ini maupun kehidupan ideal di masa mendatang. Konsep progresivisme tersebut mencakup pandangan, sebagai berikut:

  1. Manusia sejak awal memiliki sifat-sifat baik. Atas dasar sifat demikian, maka hukum progresif  berkewajiban untuk mendorong berkembangnya potensi kebaikan, sehingga hukum berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan rahmat kepada manusia dan dunia seisinya;
  2. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang sarat moral. Moralitas itu ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Kandungan moral itu menjadikan hukum progresif  peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kepekaan itu, ketika berhadapan dengan perubahan yang negatif, hukum progresif  tampil dengan keberanian untuk membebaskan manusia dari situasi buruk dan terpanggil untuk melindungi serta menjaga agar bangsa Indonesia berada pada ideal hukum. Situasi buruk yang actual dihadapi bangsa Indonesia pada saat akhir-akhir ini tidak lain adalah dominasi tipe hukum liberal.
  3. Hukum progresif menolak keadaan status quo, apabila keadaan tersebut menimbulkan dekadensi, suasana korup dan merugikan kepentingan rakyat. Watak demikian menjadikan hukum progresif semakin berani dan kreatif dalam mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mengubah keadaan status quo tersebut. Apabila diperlukan, keberanian itu ditunjukan dengan melakukan ‘rule breaking’ terhadap hukum positif yang nyata-nyata cacat dan tidak berpihak kepada rakyat ataupun melakukan rule making dalam rangka mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan substansial.

Jenis-jenis Usaha Kecil dan Menengah (skripsi dan tesis)

Adapun jenis-jenis usaha kecil dan menengah yang mungkin untuk dimasuki di Indonesia (Lupiyoadi, 2014) antara lain:

  1. Bisnis jasa

Bisnis jasa dewasa ini merupakan yang terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia bisnis kecil. Jasa juga membawa keuntungan yang sangat besar bagi usaha kecil yang mampu berinovasi tinggi. Misalnya: persewaan mobil, konsultan manajemen, jasa layanan internet, dan lain-lain.

  1. Bisnis Eceran

Bisnis eceran adalah bentuk bisnis kecil yang ditekuni oleh wirausaha kecil dan menengah. Bisnis eceran adalah satu-satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada toko konsumen.

  1. Bisnis Distribusi

Sama seperti bisnis jasa dan eceran, wirausaha kecil dan menengah sudah mulai mendominasi seluruh penjualan dalam jumlah besar. Bisnis ini adalah satu-satunya bisnis yang membeli barang dari pabrik atau produsen dan menjual kepada pedagang eceran.

  1. Pertanian

Pertanian barangkali adalah bentuk usaha kecil yang tertua. Pada awalnya hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, namun lama kelamaan menjadi usaha yang cukup besar karena adanya ketergantungan satu sama lain. Contoh dari hal ini adalah sebagian petani membutuhkan tanah dan sebagian lagi membutuhkan alat-alat dan sebagian lagi ada yang membutuhkan pekerja.

  1. Bisnis Manufaktur

Bisnis manufaktur merupakan suatu bisnis kecil yang memerlukan modal untuk investasi yang cukup besar dibanding empat jenis usaha lainnya karena memerlukan tenaga kerja, teknologi, dan bahan mentah untuk mengoperasikannya. Contohnya: Kerajinan tangan, percetakan, dan lain-lain

  1. Jenis-jenis Usaha Kecil dan Menengah

Adapun jenis-jenis usaha kecil dan menengah yang mungkin untuk dimasuki di Indonesia (Lupiyoadi, 2014) antara lain:

  1. Bisnis jasa

Bisnis jasa dewasa ini merupakan yang terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia bisnis kecil. Jasa juga membawa keuntungan yang sangat besar bagi usaha kecil yang mampu berinovasi tinggi. Misalnya: persewaan mobil, konsultan manajemen, jasa layanan internet, dan lain-lain.

  1. Bisnis Eceran

Bisnis eceran adalah bentuk bisnis kecil yang ditekuni oleh wirausaha kecil dan menengah. Bisnis eceran adalah satu-satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada toko konsumen.

  1. Bisnis Distribusi

Sama seperti bisnis jasa dan eceran, wirausaha kecil dan menengah sudah mulai mendominasi seluruh penjualan dalam jumlah besar. Bisnis ini adalah satu-satunya bisnis yang membeli barang dari pabrik atau produsen dan menjual kepada pedagang eceran.

  1. Pertanian

Pertanian barangkali adalah bentuk usaha kecil yang tertua. Pada awalnya hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, namun lama kelamaan menjadi usaha yang cukup besar karena adanya ketergantungan satu sama lain. Contoh dari hal ini adalah sebagian petani membutuhkan tanah dan sebagian lagi membutuhkan alat-alat dan sebagian lagi ada yang membutuhkan pekerja.

  1. Bisnis Manufaktur

Bisnis manufaktur merupakan suatu bisnis kecil yang memerlukan modal untuk investasi yang cukup besar dibanding empat jenis usaha lainnya karena memerlukan tenaga kerja, teknologi, dan bahan mentah untuk mengoperasikannya. Contohnya: Kerajinan tangan, percetakan, dan lain-lain

Pengertian Usaha Kecil Menengah/UKM (skripsi dan tesis)

Biro Pusat Statistik Indonesia dalam Suryana (2013) mendefinisikan usaha kecil dengan ukuran tenaga kerja, yaitu 5 sampai 19 orang yang terdiri (termasuk) pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik, dan pekerja keluarga. Sedangkan usaha menengah adalah mempunyai ukuran pekerja antara 20-100 orang. Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk mendefinisikan kriteria skala usaha. Misalnya, menurut BPS, Usaha Mikro Indonesia (UMI) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang; Usaha Kecil (UK) antara 5 hingga 19 pekerja; Usaha Menengah (UM) dari 20 hingga 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori Usaha Besar (UB)

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM yang dikutip dari (www.bi.go.id) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah :

  1. Usaha Mikro Kriteria kelompok

 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

  1. Usaha Kecil Kriteria Usaha Kecil

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

  1. Usaha Menengah Kriteria

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sesuai dengan pendapat Longenecker, Moore, dan Petty (2011) yang mendefinisikan UKM sebagai bisnis dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Bisnis tersebut disediakan oleh satu orang atau sekelompok kecil orang. Hanya dalam situasi tertentu saja, sebuah bisnis memiliki 15 orang pemilik.
  2. Kecuali fungsi pemasarannya, operasi bisnis tersebut dilakukan di satu tempat.
  3. Bila dibandingkan dengan perusahaan terbesar di industri tersebut, perusahaan ini termasuk kecil.
  4. Jumlah karyawan pada perusahaan tersebut kurang dari 100 orang.

Komponen Strategi Pemasaran (skripsi dan tesis)

Strategi pemasaran memiliki tiga komponen yakni segmentasi, targeting, positioning.

  1. Segmentasi

Pengertian segmentasi pasar adalah proses menempatkan konsumen dalam sub kelompok di pasar produk, sehingga para pembeli memiliki tanggapan yang hampir sama dengan strategi pemasaran dalam penentuan posisi perusahaan (Setiadi. 2013). Pasar terdiri dari banyak tipe pelanggan, produk dan kebutuhan. Pemasar harus menentukan segmen mana yang menawarkan peluang terbaik. Konsumen dapat dikelompokkan dan dilayani dalam berbagai cara berdasarkan faktor geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Proses pembagian pasar menjadi kelompok pembeli berbeda yang mempunyai kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau program pemasaran terpisah disebut segmentasi pasar.Bentuk-bentuk pasar pada saat ini banyak dipengaruhi oleh kondisi budaya (culture) suatu masyarakat yang pada akhirnya ilmu pengetahuan dan hokum suatu bangsa mempengaruhi corak suatu pasar.

Dasar-dasar untuk membuat segmentasi pasar konsumen dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1) Segmentasi berdasarkan Geografik

Segmentasi ini membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan kondisi geografik (daerah), sehingga dalam mengambil keputusan untuk pemasaran betul-betul melihat wilayah yang akan menjadi target pemasaran produk kita.

2) Segmentasi berdasarkan Demografik

Segmentasi ini membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, ras, dan lain-lain. Dalam segmen demografik merupakan dasar yang paling popular untuk membuat segmen kelompok pelanggan dalam pembuatan produk tertentu.

3) Segmentasi berdasarkan psikografik

Segmentasi ini membagi pembeli kelompok yang berbeda- beda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup atau kepribadian.

4) Segmentasi tingkah laku

Segmentasi ini berdasarkan selera masyarakat terhadap jenis produk yang ditawarkan. Variabel perilaku membagi pasar atas dasar how they buy dan mengacu pada kegiatan perilaku yang terjadi secara konkrit.

  1. Targetting

Setelah melakukan segmentasi, perusahaan melakukan pemilihan segmen atau segmen-segmen yang akan dimasuki. Segmen inilah yang disebut targeting dan dengan targeting ini berarti upaya menempatkan sumber daya perusahaan secara berdaya guna, karena itu, targeting ini disebut fitting strategy atau strategi ketepatan. Oleh karenanya dalam menelaah pasar sasaran harus mengevaluasi dengan menelaah tiga faktor (Umar, 2011):

  1. Ukuran dan pertumbuhan segmen
  2. Kemenarikan struktural segmen
  3. Sasaran dan sumber daya
  4. Positioning

Menurut Kotler (2013) bahwa positioning adalah aktifitas mendesain citra dan memposisikan diri di benak konsumen. Setelah pemetaan dan penempatan perusahaan harus memastikan keberadaanya diingatan pelanggan dalam pasar sasaran. Karena itu, strategi ini disebut being strategy atau strategi keberadaan. Positioning yang efektif adalah dimulai dengan differensiasi yang benar-benar mendiferensiasikan penawaran pasar perusahaan sehingga perusahaan dapat memberikan nilai lebih kepada konsumen. Setelah perusahaan memilih posisi yang diinginkan, perusahaan harus mengambil langkah yang kuat untuk menghantarkan dan menyampaikan posisi itu kepada konsumen sasaran. Seluruh program pemasaran perusahaan harus mendukung strategi positioning yang dipilih.

Pengertian Strategi Pemasaran Komprehensif (skripsi dan tesis)

Menurut Umar (2011) bahwa pengertian strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi didefinisikan secara khusus sebagai tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan (Prahalad dalam Umar, 2011). Menurut Steiner dan Milner (2015) bahwa strategi adalah penetapan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan meningkatkan kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan implementasi secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Menurut Tjiptono dan Chandra (2012), strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Program pemasaran meliputi tindakan-tindakan pemasaran yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk, diantaranya dalam hal mengubah harga, memodifikasi kampanye iklan, merancang promosi khusus, menentukan pilihan saluran distribusi, dan sebagainya. Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa strategi pemasaran adalah logika pemasaran dimana perusahaan berharap untuk menciptakan nilai pelanggan dan mencapai hubungan yang menguntungkan (Kotler and Armstrong, 2013).

Berdasarkan uraian beberapa ahli di atas maka strategi pemasaran adalah penetapan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan meningkatkan kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan implementasi secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai dalam mendukung aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu

Menurut David (2006), kerangka Kerja Perumusan Strategi Komprehensif yaitu kerangka kerja yang dapat dapat mempermudah penyusun alternative – alternative berdasarkan informasi dasar yang diperoleh dari perusahaan. kerangka kerja perumusan tersebut terdiri dari tiga tahapan,dimana masing – masing tahapan memiliki teknik dan alat – alat analisis yang berbeda – beda. Adapun ketiga tahapan tersebut yaitu ; Tahap Input, Tahap Pencocokan dan Tahap Keputusan.

  1. Tahap I : Tahap Input

Tahap I dari kerangka kerja perumusan strategi terdiri dari Matriks IFE ( Internal Factor Evaluation ) atau Matriks EFE ( Eksternal Factor Evaluation ) analisa Analisa Lingkungan Internal dan Matriks Analisa Lingkungan Eksternal. Tahap ini meringkas informasi dasar yang dibutuhkan dalam perumusan strategi pada tahapan berikutnya.

  1. Tahap II : Tahap Pencocokan

Tahapan ini fokus pada menciptakan alternative strategi yang layak dengan mencocokkan factor eksternal dan internal kunci. Tahap pencocokan kerangka kerja strategi ini terdiri dari tiga teknik, yaitu Matriks SWOT ( Strengths Opportunities Weakness Threats), Matriks SPACE ( Strategic Position and Action Evaluation) dan MatriksGrand Strategy. Tahap I atau tahap input merupakan dasar informasi dalam analisa di tahap II ini. Tahapan ini dikerjakan dengan cara mencocokkan peluang dan acaman dari faktor eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal guna menghasilkan alternative strategi yang efektif. Strategi yang menggunakan kekuatan guna memanfaatkan peluang dianggap sebagai strategi yang menyerang, sedangkan strategi yang menggunakan / memperbaiki kelemahan guna menghindari ancaman disebut sebagai strategi bertahan.

  1. Tahap III : Tahap Keputusan

Tahap keputusan merupakan tahap akhir dari kerangka penyusunan strategi. Untuk menyelesaikan tahapan ini digunakanlah teknik QSPM ( Quantitative Strategic Planning Matrix ) sebagai teknik tunggal untuk memutuskan pilihan strategi yang dipilih setelah melalui tahap input dan pencocokan sebelumnya.

QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternative-alternatif strategi yang ada. Perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal ekternal, serta alaternatif strategi pada tahap pencocokan

Langkah-Langkah Penerapan Prinsip Bisnis ke Konsumen/ Business to Customer (B2C) Dalam Pengembangan Kewirausahaan (skripsi dan tesis)

Untuk memenuhi prinsip-prinsip di atas maka langkah-langkah penerapan pengembangan e commerce dalam usaha kecil menengah. Berikut merupakan uraian langkah-langkah penerapan yaitu diantaranya

  1. Pemilihan konsep e-commerce

Dalam tahapan ini dilakukan pemilihan konsep e-commerce dengan metode komparatif antara konsep yang ada dengan kondisi perusahaan. Jika dilihat dari kondisi perusahaan, dimana usaha ini menghasilkan produk dan tujuan utamanya adalah memperluas pasar dan meningkatkan laba, maka konsep yang sesuai adalah Business To Customer (B2C). Dalam tahap pertama maka ini pengelola usaha harus mengidentifikasi masalah yang timbul dari sistem penjualan yang ada saat ini dan memberikan solusi dengan penggunaan e-commerce sebagai media penjualan dan promosi untuk meningkatkan hasil penjualan serta memperluas wilayah pemasaran. Tujuan dari tahap instalasi adalah untuk membangun kapasitas sistem yang akan mendukung pelaksanaan antara lain perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia yang digunakan.

  1. Perubahan BPR (Business Process Re-engineering)

Dengan akan beralihnya metode pemasaran usaha produk penjualan kopi ini kearah online, maka akan mengakibatkan perubahan proses bisnis khusunya dalam bidang pemasaran. proses ini terkait dengan proses dari sistem penjualan yang meliputi input, proses dan output. Perubahan ini akan terkait dengan dokumen yang digunakan, proses pemasaran yang dilakukan secara online.

  1. Identify Process

Fase pertama dari business process reengineering adalah identify process dimana dalam fase ini dapat dijabarkan kondisi proses dari kegiatan penjualan dari usaha produk olahan kopi yang sebelumnya berupa kegiatan yang dilakukan secara konvensional beralih pada yang bersifat online, sementara proses bisnis lainnya masih dilakukan secara konvensional, Adapun identify process adalah sebagai berikut

  1. a)Input : Kegiatan pemasaran secara sederhana dicatat dengan catatan yang sederhana dan manual, yang dicatat adalah barang masuk dan keluar hal ini kurang efektif. Dalam pemasaran secara online, dimana dokumen yang digunakan tentu datanya tersimpan dalam sebuah database yang lengkap, pembaharuan data dilakukan secara tersitem sehingga mengurangi redudansi data.
  2. b)Proses: Proses penjualan merupakan inti dari kegiatan pemasaran, dimana dalam business proses reengeneering pada ada beberapa perubahan yang mendasar dari komponen pemasarannya dengan konsep B2C. Proses ini penting untuk mengidentifikasi adanya perubahan proses bisnis ini, berpengaruh terhadap berbagai aktifitas dan penambahan departement, bagian pengiriman, serta berubahnya model pembayaran. Dari segi customer juga dimudahkan dalam proses pembelian karena tidak perlu datang ke toko untuk membeli produk tersebut.
  3. c)Output: dari perubahan proses bisnis ini ke secara online ini, tentu outpuntya akan berbeda dengan dengan sistem konfensional dimana data terkait penjualan/pemasaran menjadi terintegrasi dengan data pelanggan, data persediaan, data pembayaran, data expedition dan data delivery. Kemudahan yang bisa diperoleh adalah kemudahan proses transaksi, pencarian informasi, pelaporan serta efisiensi dari segi biaya dan waktu pemasaran secara jangka panjang dan berkelanjutan.
  4. Design Proses Bisnis

Proses bisnis untuk penjualan produk olahan kopi, dimana dengan konsep yang baru menggunakan konsep B2C (business to customer), maka akan menimbulkan perubahan yaitu bertambahnya departemen dari perusahaan tersebut, perubahan proses bisnis hanya pada departemen atau bagian penjualan yang berubah secara sistem online. Pada tahap ini sebagian besar yang berorientasi ke komputer dilaksanakan. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak (HW/SW) yang telah disusun pada tahap sebelumnya ditinjau kembali dan juga tentang programnya. Latihan bagi para pemakai sistem dimulai. Pada akhirnya dengan berpartisipasi penulis dari pemakai sistem, dilakukan tes sistem secara menyeluruh. Apabila pemakai sistem telah puas melihat hasil testing yang dilakukan maka steering committee dimulai persetujuannya untuk tahap selanjutnya

redesign proses bisnis berdampak pada penambahan departemen serta tentunya dokumen bisnis yang semakin berkurang karena aktifitas penjualan dilakukan secara online. Hal lain yang perlu dimasukkan adalah Pelatihan Pegawai. Dalam Tahapan ini yang dilakukan dalam implementasi e-commerce ini adalah pelatihan pegawai yang bertujuan memberikan pengarahan tentang penggunaan sistem dari sistem yang lama ke sistem yang baru, seperti pengolahan data produk, modul, harga, maupun kuantitas.

Prinsip-Prinsip Penerapan Bisnis ke Konsumen/ Business to Customer (B2C) Dalam Pengembangan Kewirausahaan (skripsi dan tesis)

Dalam memulai Business to Consumer (B2C)  pada suatu usaha maka ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti; membangun privasi dan kepercayaan pada konsumen, menciptakan ketergantungan dan loyalitas konsumen pada bisnis, kelengkapan dan keragaman ketersediaan produk yang di jual. Dengan demikian, mengelola sebuah business to consumer adalah terdapat beberapa prinsip yang harusd dipenuhi. Salah satu prinsip yang harus dipenuhi menurut Hoffman and Fodor (2010), dimana penerapan inovasi melalui e-commerce dapat berjalan dengan baik apabila dijalankan berdasarkan prinsip 4C, yaitu: connection (koneksi), creation (penciptaan), consumption (konsumsi) dan control (pengendalian). Prinsip-prinsip ini dapat memotivasi konsumen yang mengarah pada return of investment (ROI) perusahaan, yang diukur dengan partisipasi aktif seperti feedback atau review konsumen, dan share atau merekomendasikan kepada pengguna lain.

Dengan demikian harus dibangun sebuah situs yang dapat memenuhi beberapa kategori yang dapat mendukung munculnya kepercayaan konsumen. Penerjemahan dari prinsip-prinsip di atas adalah dengan adanya situs yang memenuhi kategori faktor usability. Dimana usability ditinjau dari dua hal yaitu Usability website dan usability engginering. Usability website bisa berdampak pada rendahnya efektifitas dan efisiensi saat pengguna berinteraksi dengan sistem e-commerce tersebut. Selain itu, masalah ini akan menurunkan tingkat kepuasan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem. Secara umum hal ini dapat mengurangi usaha untuk meningkatkan kepercayaan pengguna (customer trust building) terhadap sistem e-Commerce. Sedangkan Usability engineering merupakan suatu proses dalam suatu daur hidup sistem, untuk mengkaji (evaluasi), serta meningkatkan usability suatu sistem. Usability engineering dilakukan untuk menjamin suatu sistem memiliki tingkat usability yang baik sesuai harapan.  Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan usability diantaranya meliputi:

  1. Accessability dan personalisasi

Aspek kemudahan diakses menjadi hal yang mendasar sehingga efektif dan efisien. Fungsi personalisasi memberikan privacy dan kenyamanan bagi pengguna, sehingga user akan semakin percaya.

  1. Content dan fitur

 Content dalam desain penyajian interface maupun validitas, kelengkapan, dan updating informasinya menjadi sesuatu hal utama yang dicari dan mampu memuaskan customer. Berbagai fitur yang ada semakin memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi penggunanya.

  1. Navigation dan search

 Fungsi Navigasi dan pencarian memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi pengguna dalam menjelajah content dan mencari informasi yang dibutuhkan.

  1. Identity, privacy, dan security

Identitas menjadi suatu hal yang penting bagi pengguna dalam peningkatan kepercayaan pengguna. Privacy dan security, merupakan aspek yang penting bagi pengguna dimana kredibilitas dan keamanan proses bisnis e-commerce dipertaruhkan

Dalam hal lain untuk mendukung pelayanan Business to Consumer (B2C) maka harus mendapatkan informasi yang meliputi:

  1. Memuat jenis produk yang dijual beserta informasi lengkapnya.
  2. Melakukan transaksi penjualan, pembayaran dan pengiriman barang
  3. Membuat berita-berita terbaru tentang produk yang dijual.
  4. Memberikan pelayanan secara lengkap kepada konsumen.
  5. Memberikan jawaban atas pertanyaan konsumen seputar produk yang dijual

Sedangkan berdasarkan bagaimana e commerce digunakan untuk mendapatkan atau hanya menyampaikan informasi kepada konsumen maka terdapat dua cara untuk melakukan pemasaran melalui e-commerce, yaitu pasif dan aktif. Menggunakan pemasaran online pasif berarti sebuah perusahaan membangun sebuah website yang menyediakan informasi kepada pelanggan tanpa melakukan kegiatan yang signifikan untuk menjangkau pelanggan. Sedangkan pemasaran online aktif melakukan sebaliknya, yaitu perusahaan berusaha untuk mencapai pembeli potensial di internet (Schradi, 2009). Dengan mengambil keuntungan dari teknologi internet, perusahaan memiliki kemudahan dalam mempromosikan dan menyampaikan informasi tentang merk mereka (Kaplan & Haenlein, 2012).

Karakteristik UMKM (skripsi dan tesis)

Karakteristik yang melekat pada UMKM merupakan kelebihan dan kekurangan UMKM itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki UMKM adalah sebagai berikut:

  1. Daya Tahan

Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena usaha tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adaptif dalam menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha.

  1. Padat Karya

Pada umumnya UMKM yang ada di Indonesia merupakan usaha yang bersifat padat karya. Dalam proses produksinya, usaha kecil lebih  memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada penggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi.

  1.  Keahlian Khusus

UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara turun-temurun. Selan itu, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mempunyai kandungan teknologi yang sederhana dan murah.

  1. Jenis Produk

Produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansa kultur, yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah. Contohnya seperti kerajinan tangan dari bambu atau rotan, dan ukir-ukiran kayu.

  1. keterkaitan dengan sektor pertanian

UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat agricultural based karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil tanpa harus mengakibatkan biaya produksi yang tinggi.

  1. permodalan

Pada umumnya, pengusaha kecil menggantungkan diri pada uang (tabungan) sendiri atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal untuk kebutuhan modal kerja (Tambunan, 2012).

Kelemahan-kelemahan UMKM tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah, manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian tugas yang jelas, serta sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar (Tambunan, 2012).

 

 

 

Pengertian UMKM (skripsi dan tesis)

Beberapa pengertian UMKM menurut para ahli atau pihak yang berhubungan langsung dengan UMKM, antara lain:

  1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

1)        Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2)        Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni :

  1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3)        Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

  1. Memiliki hasil kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
  3. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

  1. Menurut Kementrian Keuangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp600.000.000 atau aset setinggi-tingginya Rp600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

  1. Kementrian Menegkop & UKM bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. (Muditomo, 2012).

Dari berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian UMKM dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan/omset pelaku UMKM

Pengertian E Commerce (skripsi dan tesis)

Bentuk penerapan dari B2C yang umum ditemui adalah e commerce. Menurut Laudon dan Laudon (2013) bahwa pengertian e commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk – produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang dapat digunakan dalam aktivitas e-commerce adalah world wide web internet. Pengertian lain dari e-commerce adalah menggunakan internet dan komputer dengan browser web untuk mengenalkan, menawarkan, membeli dan menjual produk. Manfaat dengan penerapan e-commerce sebuah perusahaan dapat memiliki sebuah pasar internasional. Bisnis dapat dijalankan tanpa harus terbentur pada batas negara dengan adanya teknologi digital (McLeod, 2008).

Dengan mengambil bentuk-bentuk tradisional dari proses bisnis dan memanfaatkan jejaring sosial melalui internet, strategi bisnis dapat berhasil jika dilakukan dengan benar, yang akhirnya menghasilkan peningkatan pelanggan, kesadaran merk dan pendapatan. Keputusan pembelian pelanggan dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap dan keyakinan. Persepsi dipantulkan pada bagaimana pelanggan memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk pengetahuan. Motivasi tercermin dari keinginan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Keuntungan dari e-commerce adalah biaya operasional dapat ditekan sedikit mungkin, mempercepat waktu pemrosesan dan mengurangi resiko human error.

Karakteristik dari e commerce adalah

  1. Produk: Banyak jenis produk yang bisa dipasarkan dan dijual melalui internet seperti pakain, mobil, sepeda dll.
  2. Tempat menjual produk: tempat menjual adalah internet yang berarti harus memiliki domain dan hosting.
  3. Cara menerima pesanan: Email, telpon, sms dan lain-lain.
  4. Cara pembayaran: Credit card, Paypal, Tunai
  5. Metode pengiriman: Menggunakan Pos Indonesia, EMS, atau JNE
  6. Customer service: email, Contact us, Telepon, Chat jika tersedia dalam software (Hidayat, 2008)

Proses jual-beli di sistem e-commerce yang membedakan dengan proses jual-beli tradisional adalah semua proses mulai dari mencari informasi mengenai barang atau jasa yang diperlukan, melakukan pemesanan, hingga pembayaran di lakukan secara elektronik melalui media internet. Menurut Meier dan Stormer (2009), mekanisme perdagangan di sistem e-commerce dijelaskan melalui rantai nilai dalam e-commerce sebagai berikut:

  1. E-Products dan E-Services
  2. E-Procurement
  3. E-Marketing
  4. E-Contracting
  5. E-Distribution

E-Payment

  1. E-Customer Relationship Management.

Menurut Prihatna (2015 ) dalam transaksi yang menggunakan e-commerce terdapat 3 metode pembayaran yang dapat digunakan:

  1. Online Procesing Credit Cart

Metode ini digunakan untuk produk yang bersifat retail dimana mencakup pasar yang sangat luas yaitu seluruh dunia. Pembayaran dilakukan secara langsung atau saat itu juga

  1. Money Transfer

Pembayaran dalam metode ini lebih aman namun membutuhkan biaya fee bagi pihak penyedia jasa money transfer untuk mengirim sejumlah uang ke negara lain.

  1. Cash on Delivery

Pembayaran dengan bayar di tempat ini hanya bisa dilakukan jika konsumen langsung data ke toko tempat produsen menjual produknya atau berada dalam satu wilayah yang sama dengan penyedia jasa

Pengertian Bisnis ke Konsumen/ Business to Customer (B2C) (skripsi dan tesis)

Pengertian dari Business to Consumer (B2C) adalah bentuk jual beli produk atau jasa yang melibatkan perusahaan penjual produk atau jasa dengan konsumen yang dilakukan melalui jaringan elektronik baik berupa komputer maupun smartphone yang terhubung dengan internet. Atau lebih tepatnya B2C adalah suatu aktivitas E-business dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen berupa barang atau jasa. Sifat dari bisnis tersebut adalah terbuka dan bebas yang dimanfaatkan oleh khalayak umum. Ditambahkan bahwa menurut Menurut Fuady (2013) bahwa Business to Consumer (B2C) adalah transaksi ritel dengan pembeli individual. Menurut Onno (2015) Business to Consumer (B2C) adalah mekanisme toko online (elektronic  shopping mall), yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-customers.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan pengertian dari Business to Consumer (B2C) adalah bentuk jual beli produk atau jasa yang melibatkan perusahaan penjual produk atau jasa dengan konsumen dengan memberikan pendekatan terhadap pertukaran informasi dan kesesuaian pelayanan maksimal.

Secara umum, tipe Business to Consumer (B2C) terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu: (1) Auction Store yaitu tempat untuk memberikan pelayanan dalam bidang perdagangan. Misalnya untuk pengiklanan produk perusahaan, cara pembayaran dan sebagainya. (2) Online Store yaitu tempat untuk menjual atau membeli secara digital dengan memilih, memesan barang lewat internet tanpa harus bertatap muka dengan penjual secara langsung maupun barang yang ingin dibeli. (3) Online Service yaitu tempat untuk meminta informasi dan service lain dari perusahaan dengan cepat dan mudah atau dapat melakukan proses jual beli, misalnya jasa tiket perjalanan, jasa service dan lain-lain. (4) Other Service yaitu layanan yang menyediakan fasilitas untuk penjualan produk dan jasa diluar klasifikasi yang telah dijabarkan sebelumnya.

Pelaksanaan Business to Consumer (B2C) memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan diantaranya adalah: dapat mempromosikan produk mereka secara luas, dapat melayani transaksi selama 24 jam penuh tanpa terganggu waktu libur ataupun break, dapat langsung berinteraksi dengan customers tanpa perantara. Dapat meminimalkan cost yang dikeluarkan. Sementara itu keuntungan Business to Consumer (B2C) bagi customers adalah: dapat melakukan pembelanjaan dengan mudah, memiliki banyak pilihan dan waktu utnuk menentukkan yang disukai. Di sisi lain pelaksanaan Business to Consumer (B2C) juga membawa kelemahan, diantaranya adalah: produk yang kita order tidak dapat kita lihat secara langsung dan kita teliti (periksa) lebih lanjut dan Produk yang kita lihat di website, terkadang tidak sesuai seperti aslinya. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan bentuk, warna, ukuran dan lain sebagainya.

Pemberdayaan UKM (skripsi dan tesis)

Pentingnya peran UKM dalam mendorong perekonomian tentunya harus diiringi dengan kesadaran untuk memperkuat UKM dengan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan efesiensi. UKM tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri untuk mendorong porekonomian kita. Oleh karena itu perlu ada langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja UKM kita. Beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh antara lain:

  1. Pengembangan Kelembagaan UKM

UKM sebagai wahana perbaikan ekonomi bagi masyarakat DIY didudukkan sebagai gerakan untuk menolong diri sendiri dengan mengembangkan serta membuka usaha kecil menengah untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan. Tugas utama pemerintah daerah terkait dengan UKM adalah fungsi pengaturan atau regulatory serta pemberdayaan secara selektif.

Dalam hal pembangunan UKM fokus perhatian sebaiknya ditujukan pada:

1)      penertiban administrasi badan hukum UKM,

2)      menata pengawasan pengesahan badan hukum UKM baru,

3)      menyelenggarakan akreditasi atau penilaian badan hukum UKM secara teratur dan berlanjut sebagai bentuk perlindungan publik,

4)      memperkuat lembaga pengembangan SDM gerakan koperasi,

5)      memperkuat lembaga keuangan UKM dengan mempersiapkan kelembagaan simpan pinjam untuk UKM,

6)      perkuatan permodalan dilakukan selektif dan diarahkan untuk memperkuat sistem keuangan UKM.

Kehadiran kelembagaan UKM yang kuat dengan pemberdayaan UKM terutama usaha mikro adalah keberadaan wahana untuk bekerjasama bagi para produsen dan konsumen serta pengguna jasa terutama jasa keuangan. Dengan peta kekuatan UKM setelah sepuluh tahun dilanda krisis, di mana peluang UKM semakin besar. Pemberdayaan UKM diharapkan dapat terus mendongkrak citra UKM sebagai pendorong perekonomian masyarakat di semua tingkatan.

Pemberdayaan UKM ke depan diharapkan mampu memperbaiki posisi dan peran pembangunan UKM. Pemberdayaan ini seharusnya mengikuti pola dan strategi untuk peningkatan daya saing untuk pertumbuhan dan ekspor serta dukungan terhadap perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Untuk tujuan yang pertama penguatan lembaga UKM pendukung terutama sub-sektor jasa perusahaan harus menjadi unsur pendorong. Pada tujuan yang kedua lembaga keuangan mikro harus menjadi fokus perkuatan disertai dengan pengembangan sistem kelembagaan yang efisien serta peningkatan kapasitas pendamping bagi usaha mikro oleh petugas lapangan UKM.

  1. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemberdayaan UKM Pemerintah sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap pembangunan perekonomian seharusnya tidak mengecilkan peran UKM dalam mendorong perekonomian daerah. Oleh karena Pemerintah perlu mengambil peran yang lebih strategis dalam pemberdayaan UKM. Pentingnya peran pemerintah dalam pemberdayaan ini terkait dengan beberapa faktor non ekonomi yang dapat mengganggu kinerja UKM. Faktor nonekonomi berupa oligarki-ekonomi cenderung memunculkan monopoli dan oligopoly karena peran pemerintah yang diminimalkan yang mana seharusnya berfungsi sebagai pengayom dengan memberikan jaminan hukum dan perundang undangan.

Akan tetapi, sebagai konsekuensi dari sistematika pembangunan ekonomi “pro growth” yang dijalankan, terkadang hal tersebut memunculkan citra akan peran pemerintah yang tidak mengayomi dan memberikan jaminan hukum dan perundang-undangan pada potensi kegiatan ekonomi yang potensial, layaknya UKM. Padahal, fenomena kemakmuran di Asia, menurut Stiglitz dalam laporan penelitiannya yang berjudul “The World Bank Research Observer (Vol. 11, No. 2, 1996)” yang dinyatakan oleh Prasetyantoko (2001:21), menyiratkan kalimat sebagai berikut:

“… fenomena keajaiban yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Menurut dia, dari penelitiannya di delapan Negara tersebut menemukan adanya berbagai kombinasi faktor yang sangat mempengaruhi kinerja ekonomi. Pertama, tingginya angka tabungan (saving rate) yang ditopang oleh peningkatan sumber daya manusia (human capital). Kedua, adanya lingkungan yang berorientasi pada mekanisme pasar, namun tetap mengakui adanya campur tangan pemerintah secara aktif sehingga memungkinkan transfer teknologi dengan baik.”

Hal penting yang dapat ditangkap dari deskripsi di atas adalah bahwa peran pemerintah dalam ekonomi pasar khususnya di Asia posisinya tidak dapat dimimalkan begitu saja. Dengan demikian pemerintah perlu berperan aktif dalam mewujudkan kondisi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya UKM.

Untuk kebutuhan dalam penyerapan tenaga kerja, usaha kecil dan menengah (UKM) dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan menjadi langkah awal bagi upaya pemerintah menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha.

Akan tetapi, eksistensinya di dalam struktur APBN/D kerap mengalami ketidakadilan ekonomi. Kita perlu mencontoh Negara India dalam penyediaan alokasi dana untuk UKM. Seorang analisis ekonom dari Bank Sental India, Chandasekharan mengungkapkan bahwa ”Salah satu yang pantas dipuji dari India adalah sistem finansialnya yang tidak mendiskriminasikan UKM (Kompas, 6 Desember 2006).”

Jika situasi-situasi seperti di atas dapat dimaknai, maka kemandirian ekonomi Indonesia akan dapat diwujudkan. Meskipun menghindari investasi asing dalam perekonomian Indonesia juga merupakan sesuatu yang sangat tidak mungkin di era globalisasi ini, tetapi gagasan dari pengembangan UKM ini, paling tidak, dapat membantu perekonomian Indonesia untuk mengurangi ketergantungan dari pihak asing. Untuk mewujudkan perekonomian nasional dan daerah yang kokoh tersebut, UKM perlu diberdayakan agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang.

Dalam kaitannya dengan kondisi di atas, maka pemerintah melalui berbagai elemennya, seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Bappenas serta BUMN juga institusi keuangan baik bank maupun nonbank, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu system perekonomian yang berbasis masyarakat. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) juga perlu melihat permasalahn yang dihadapi oleh UKM. Oleh karena itu berbagai pihak, pemerintah maupun masyarakat perlu mengupayakan hal-hal yang diperlukan oleh UKM (Mohammad JF, 2004).

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1)      Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2)      Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa financial formal, sektor jasa financial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.

3)      Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undangundang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution).

4)      Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

5)      Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6)      Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

7)      Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8)      Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.

9)      Mengembangkan Kerjasama yang Setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

Dalam menganalisis faktor-faktor internal yang  dapat mempengaruhi kinerja UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dicermati faktor kekuatan  dan faktor kelemahan, sebagai berikut (Wuryandani dan Meilani, 2013):

  1. Kekuatan

1)      tersedianya SDM yang cukup potensial.

2)      terdapatnya berbagai lembaga research and development, baik milik pemerintah maupun swasta.

3)      dikuasainya teknologi tepat guna untuk mendukung pengembangan sektor Indagkop dan UKM.

4)      sarana dan prasarana untuk pengembangan ekonomi cukup baik.

5)      dalam melaksanakan pembangunan indagkop dan UKM dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari ketiga sektor tersebut.

  1. Kelemahan

1)      komposisi dan kualifikasi pendidikan aparatur di beberapa strata belum seimbang dan belum sesuai.

2)      pola pembinaan dan pengembangan karier belum jelas dan belum diterapkan analisa jabatan.

3)      sarana dan prasarana terbatas dan perkantoran belum terpusat.

4)      otonomi daerah mengakibatkan program sektor indagkop dan UKM kurang berjalan secara optimal ditandai dengan tumpang tindihnya kebijakan antar daerah, antar daerah dan pusat.

5)      aspek monitoring dan evaluasi masih perlu ditingkatkan baik kualitas dan kuantitasnya guna meningkatkan kinerja dan transparasi, sehingga menunjang tercapainya  tujuan rencana strategis dan terwujudnya good governance.

6)      keterbatasan kualitas SDM di lingkungan UMKM dalam pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi dan pemasaran serta akses permodalan.

7)      keterbatasan kemampuan UKM dalam memanfaatkan informasi teknologi sebagai sarana akses pasar yang berkembang pesat.

8)      lemahnya UMKM dalam menjalin kerjasama untuk memperkuat eksistensi dan posisi tawar dengan pihak pembeli.

9)      keterbatasan SDA yang mendukung perkembangan sektor Indagkop dan UMKM.

  1. Peluang

1)      berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam pengembangan industri perdagangan.

2)      ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan untuk industri dan perdagangan.

3)      otonomi daerah memungkinkan daerah membuat kebijakan yang pro UMKM

4)      biaya produksi sektor UKM yang relative masih rendah dibanding dengan daerah lain.

5)      tersediaanya SDM yang memadai dalam mendukung industri.

6)      daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi.

  1. Tantangan

1)      optimalisasi informasi potensi ekonomi daerah untuk pengembangan UKM.

2)      optimalisasi pengembangan UKM yang berkesinambungan sehingga daya saing tetap tinggi.

3)      optimalisasi pengembangan produk karya seni dan kreativitas.

4)      maraknya peredaran barang ilegal/produk impor.

  1. Isu Strategis

1)      perkuatan basis ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi segenap potensi.

2)      peningkatan pengembangan industri kreatif dan  bisnis  kreatif dengan optimalisasi pengembangan produk karya seni dan kreativitas.

3)      mendorong peningkatan ekspor dengan optimalisasi promosi untuk penanganan dampak krisis global.

4)      mendorong  penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka peningkatan daya saing. peningkatan perlindungan konsumen dan  pengamanan peredaran barang impor dan barang ilegal.

Permasalahan yang dihadapi UMKM DIY (skripsi dan tesis)

Permasalahan yang Dihadapi UKM UKM yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian DIY ternyata mempunyai beberapa masalah yang cukup komplek. Secara umum UKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan masalah nonfinansial (organisasi manajemen). Masalah yang termasuk dalam masalah finansial di antaranya adalah yang ditemukan Urata (2000) dan dikemukakan kembali oleh Sri Adiningsih. Permasalahan financial tersebut antara lain: 1) kurangnya kesesuain (mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UKM, 2) tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM, 3) biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil, 4) kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai, 5) bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi, 6) banyak UKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan financial.

Permasalahan organisasi UKM juga cukup menghambat perkembangan UKM untuk maju. Permasalahan yang termasuk dalam masalah organisasi manajemen (nonfinansial) antara lain: 1) kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan, 2) kurangnya pengetahuan atcan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar, 3)  keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM, serta kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

Dukungan Pemerintah DIY terhadap perkembangan UMKM (skripsi dan tesis)

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam strateginya menguatkan pondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah dengan meningkatkan iklim usaha bagi sektor-sektor unggulan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, memberdayakan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata. Kebijakan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kegiatan impor, ekspor dan cukai (dalam dan luar negeri) yaitu tentang perijinan terpadu satu atap sehingga pengurusan perijinan semakin mudah. Kantor tersebut beralamat di Komplek THR jalan Brigjen Katamso Yogyakarta (Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu/GP2T).

Dengan masuknya investasi ke Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan dapat menggerakkan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, penggunaan kemajuan teknologi, meningkatkan devisa ekspor dan pendapatan masyarakat serta menyumbang pendapatan daerah. Tujuan dibentuknya Gerai P2T untuk mewujudkan pelayanan yang efisien, efektif, transparan, profesional, partisipatif, kesamaan hak dan akuntabel, serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Dengan cakupan pelayanan sesuai dengan Pergub Nomor 36 Tahun 2010 dan Pergub Nomor 36 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu mencakup 12 sektor meliputi penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan dan perkebunan, pekerjaan umum, perumahan dan ESDM, kesehatan, sosial, tenaga kerja, lingkungan hidup, pendidikan, dengan 64 jenis perizinan dan non perizinan. Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan kebijakan dan strategi UMKM di antaranya yaitu (Wuryandani dan Meilani, 2013):

  1. bidang koperasi dan UMKM yaitu program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah, program peningkatan kualitas kelambagaan koperasi.
  2. penanaman modal

1) program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

2) program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

  1. perdagangan

1) program peningkatan kerja sama perdagangan internasional.

2) program peningkatan dan pengembangan ekspor

3) program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.

4) program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Menurut Biro Administrasi dan Sumber Daya Alam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, para pengusaha mikro kecil dan menengah menghadapi beberapa kesulitan di lapangan yang berkaitan dengan semakin maraknya kemunculan pasar modern. UMKM banyak tersebar di pasar-pasar tradisional yang otomatis akan bersaing dengan pasar modern, sehingga dalam menyusun peraturan perlu diperhitungkan rasio antara pasar tradisional dengan pasar modern di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga tidak mematikan pertumbuhan para pengusaha UMKM. Adapun ketidaknyamanan kemitraan antara UMKM dengan pasar modern yang sudah diatur dengan peraturan menteri perdagangan dianggap tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, misalnya UMKM yang memasukkan barang tidak dipungut biaya tapi ternyata dipungut, apabila produk UMKM dititipkan di pasar modern maka untuk pembayaran sangat sulit untuk ditagih

Gambaran umum UMKM DIY (skripsi dan tesis)

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM), Usaha Mikro: Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha  perorangan yang memenuhi kriteria: aset ≤ Rp. 50 juta, dan omzet ≤ Rp. 300 juta. Usaha Kecil (UK): Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria: Rp. 50 juta < Aset ≤ Rp. 500 juta dan Rp. 300 juta < Omzet ≤ Rp. 2,5 miliar. U saha Menengah (UM): Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria: Rp. 500 juta < Aset ≤ Rp. 2,5 miliar dan Rp. 2,5 miliar < Omzet ≤ Rp. 50 miliar.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian Perdagangan Koprasi dan UMKM jumlah UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami jumlah peningkatan. Data pada tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah UKM yang terdata di Dinas perindustrian Perdagangan Koprasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 203.995 UKM, mengalami kenaikan sebanyak 2.020 UKM atau sekitar 1 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah UKM di Disperindagkop Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 205.210 UKM, mengalami kenaikan sebanyak 1.215 UKM dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 jumlah UKM di Disperindagkop Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 220.703 UKM, mengalami kenaikan sebanyak 15.493 UKM dibanding tahun sebelumnya

Jenis usaha UKM meliputi usaha perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian dan aneka industri. Selanjutnya Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pergudangan, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya. Perkembangan dari para pelaku usaha, bagi yang formal terlihat dari Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdaftar dari tahun ke tahun dan apabila di perinci per golongan usaha adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2014  pemilik Surat ijin Usaha  Perdagangan  masih didominasi oleh pengusaha kecil  yaitu sebesar 87 persen. Untuk pedagang sektor informal diperkirakan jumlahnya lebih besar dari pedagang formal dan ini tersebar di 5 wilayah Kabupaten /Kota. Pertumbuhan pedagang informal cukup cepat dan beralasan karena seiring dengan tumbuhnya angkatan kerja yang terdidik maupun tidak terdidik yang tidak bisa diserap oleh sektor formal yang ada. Keberadaan sektor informal apabila ditinjau dari sisi ekonomi besar kontribusinya, karena berfungsi untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, mempercepat mekanisme permintaan dan penawaran dan penyerapan tenaga kerja yang bergerak

Melihat karakteristik ekonomi DIY khususnya pada sektor perdagangan yang masih dominan dalam skala mikro, kecil dan menengah, maka penyaluran kredit UMKM masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan. Peran perbankan untuk menangkap berbagai peluang pembiayaan khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pelayanan perbankan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY secara umum. Dalam hal ini, ekspansi kredit akan sejalan dengan ekspansi kelembagaan yang berdampak pada peningkatan aset perbankan.

Namun demikian disadari bahwa kendala utama dalam penyaluran kredit UMKM adalah permasalahan jaminan kredit. Untuk itu dibutuhkan adanya lembaga jaminan kredit di daerah atau disebut dengan perusahaan penjaminan kredit daerah (PPKD) yang berfungsi penjamin kredit bagi UMKM yang umumnya bersifat padat karya. Perusahaan daerah ini diharapkan dapat menjalankan fungsi sosial sebagai prioritas utamanya, disamping mencari keuntungan dalam jangka panjang. Dengan adanya peran serta pemerintah daerah dari sisi penjaminan maka akan semakin banyak UMKM yang bisa memperoleh akses pembiayaan perbankan, yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (skripsi dan tesis)

Kata pemberdayaan (empowerment) sangat mudah diucapkan namunpemahaman pengertiannya dan implikasinya dalam sikap dan tindakan nyatadalam pembangunan belum dapat diwujudkan. Jo Marie Griesgraber dan Bernhard G Gunter dalam Mubyarto (2000), sebagaimana dikutip Mubyarto menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Dengan mengacu definisi pemberdayaan di atas, maka pemberdayaan UMKM dimaksudkan adalah upaya untuk membangun UMKM dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dariUMKM tersebut dan berupaya untuk mengembangkannya.

Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil danMenengah angka 8 menyatakan Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UsahaMikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di

berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kriteria UMKM (skripsi dan tesis)

UMKM memiliki beberapa kriteria untuk masing-masing usaha yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada bab IV pasal 6, yaitu:

1)   Kriteria Usaha Mikro

1)   memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2)   memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2)    Kriteria Usaha Kecil

1)   memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2)   memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3)   Kriteria Usaha Menengah

1)   memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2)   memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (skripsi dan tesis)

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada bab I pasal 1, definisi UMKM adalah sebagai berikut:

a.    Usaha Mikro

            Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b.    Usaha Kecil

            Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c.    Usaha Menengah

            Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Penerapan Prinsip Marketing Orientation untuk meningkatkan keefektifan pengelolaan UMKM (skripsi dan tesis)

Orientasi pasar mencerminkan sejauh- mana perusahaan menciptakan kepuasan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai prinsip peng- organisasian dalam perusahaan (Baker dan Sinkula, 2008). Orientasi pasar adalah sangat bernilai, langka, tidak dapat dipertukarkan, dan tidak dapat ditiru dengan sempurna, yang dinilai sebagai salah satu dari kemampuan internal dan sumber daya yang berpotensi dapat menciptakan keung- gulan bersaing (Zhou et al., 2008).

Orientasi pasar memuat tiga dimensi yakni orientasi pelanggan (customer orientation) yang terdiri dari analisis pelanggan dan respon terhadap pelanggan, orientasi pesaing (competitor orientation) yang terdiri dari analisis pesaing dan reaksi menantang pesaing, dan koordinasi interfungsional (inter-functional coordination) yang terdiri dari penyebaran informasi, pengumpulan data dan pemanfaatan informasi (Taleghani, et al., 2013).

Indikator pengukuran orientasi pasar antara lain adalah fokus pada kepuasan pelanggan, fokus pada pemenuhan ke- butuhan pelanggan, tindakan yang siste- matis untuk menciptakan kepuasan, mem- perhatikan layanan purna jual, berorientasi pada peningkatan nilai bagi pelanggan dan pengurangan biaya, dan menekankan pada kualitas produk. Oetintasi pesaing diukur melalui kemampuan merespon dengan cepat terhadap aktivitas pesaing, menyebarkan informasi pesaing ke elemen perusaha- an, pemberian informasi kekuatan dan strategi pesaing, dan kepemilikan keunggulan bersaing. Koordinasi inter fungsional di- ukur melalui kepemilikan data klien pada layanan operasional, menjawab kebutuhan klien pada inter fungsional, semua fungsi layanan berkontribusi dalam memberikan nilai yang unggul bagi pelanggan, seluruh staf menyadari pentingnya data pasar, dan staf pada bagian pemasaran dan penjualan berperan dalam pengembangan produk baru (Liu et al., 2011).

Orientasi pasar adalah kemampuan dan dasar budaya yang bersifat prinsip dari organisasi. Tujuan utama dari orientasi pasar adalah untuk mengantarkan nilai yang unggul bagi pelanggan yang di- dasarkan pada pengetahuan yang berasal dari analisis pelanggan dan pesaing, di- mana pengetahuan ini diperoleh dan di- sebarkan ke seluruh elemen organisasi. Orientasi pasar mendorong budaya eksperi- men dan fokus pada peningkatan terus menerus pada proses dan sistem perusaha- an (Kumar et al., 2011).

Orientasi pasar merupakan perspektif organisasional yang mendorong tiga aspek utama yakni: (1) upaya pengumpulan intelegensi pasar secara sistematik dengan sumber utama pelanggan dan pesaing, (2) penyebaran intelegensi pasar kepada semua unit atau departemen dalam organisasi dan (3) Respon organisasi terkoordinasi, dan menyeluruh terhadap intelegensi pasar. Orientasi pasar adalah strategi yang digunakan untuk mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan berbasis pada penciptaan dan penggunaan informasi dalam organisasi dan pemilihan pasar yang akan dipuaskan (Olivares dan Lado, 2008).

Bisnis berorientasi pasar menunjukkan sejauh mana komitmen perusahaan dalam memberikan respon, desiminasi intelejen pasar dan pengumpulan intelejen pasar yang dapat diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan saat ini dan masa mendatang, strategi pesaing dan langkah-langkah yang ditempuh, dan lingkungan bisnis yang luas (Afsharghaseni, 2013).

Untuk dapat bertahan di tengah tingginya kompetisi, UKM harus dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian maka perusahaan akan dapat memusatkan perhatiannya pada pada aspekaspek yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan pada produk atau jasa yang dihasilkan. UKM yang berorientasi pasar akan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan, kerena orientasi pasar adalah komitmen dari pengusaha UKM untuk memberikan nilai yang lebih kepada pelanggan. UKM yan berorientasi pasar menunjukkan bahwa seluruh elemen dalam organisasi mempunyai tanggung jawab yang sama dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran

Upaya UMKM dalam mempersiapkan orientasi pasar harus ditekankan pada tiga hal. Pertama, mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk. Kedua, memacu kuantitas produk yang dihasilkan. Dalam hal ini tingkat produktivitas yang dipicu oleh faktor efisiensi dan efektifitas harus dikedepankan. Ketiga, menjaga kontinuitas produk yang akan memantapkan kepercayaan pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan.

Faktor organisasional yang dapat mempercepat usaha mikro kecil dan menengah untuk berorientasi pasar adalah kesiapan sumber daya manusia, kemampuan di bidang manajerial, kemampuan mengelola keuangan dan kemampuan menjalankan fungsi-fungsi pemasaran. Sedangkan faktor lingkungan yang perlu dipersiapkan bagi UMKM yang dapat mempercepat orientasi pasar adalah Perusahaan (kemampuan manajerial, pencatatan keuangan, desain produk, tekhnis produksi), Pemasok (ketersediaan bahan baku, kemudahan memperoleh bahan baku, harga bahan baku ), Perantara pemasaran (peran pengecer, akses ke retail modern), Pesaing (antar kelompok, usaha besar, perangkat peraturan pemerintah.), Pasar Pelanggan (pasar konsumen, pasar bisnis, pasar pemerintah) dan Masyarakat (masyarakat keuangan, masyarakat lokal, masyarakat pemerintah)

Dengan kata lain bahwa penerapan strategi orientasi pasar pada UMKM menggunakan pengetahuan pasar untuk menentukan strategi perusahaan dari UMKM. Organisasi didorong oleh pasar serta memiliki fokus pelanggan, kesadaran pesaing, dan pemahaman tentang pasar. Strategi ini merupakan strategi yang berorientasi pada pasar yang mencakup company (C1), customer (C2), serta competitor (C3) dan berusaha memberikan nilai yang superior bagi pelanggannya untuk mendapatkan keunggulan bersaing di pasar, karena orientasi utamanya adalah untuk memperbaiki akses pasar. Perusahaan yang menggunakan strategi orientasi pasarmendapatkan keuntungan yang superior secara selektif dengan memelihara pelanggan dan keuntungan yang potensial

Pengelolaan Bisnis UMKM (skripsi dan tesis)

Secara makro, bisnis UMKM perlu dikembangkan karena pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi. Pada kondisi keterbatasan investasi, maka investasi perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha baru, yang banyak muncul di tingkat UMKM. Bisnis UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar, lebih dari 90%. Dengan meningkatnya PDB usaha mikro dan kecil diharapkan sekaligus dapat menumbuhkan pendapatan per kapita kelompok masyarakat rendah sehingga dapat menekan kemiskinan.

UMKM umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor. Dengan demikian, pengembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pembangunan UMKM akan menggerakkan sektor riil, karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional.

Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan koperasi dan UMKM perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Pengelolaan bisnis merupakan proses pengelolaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan, biasanya meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengambilan tindakan dan pengawasan. Selanjutnya, objek yang dikelola adalah sebagai berikut:

  1. Pasar dan pemasaran.

Perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.

  1. Produksi.

Menghasilkan produk yang bagus, yang lebih mudah dan murah.

  1. Sumber Daya Manusia.

Setiap orang yang terkait (internal maupun eksternal) dapat memberikan manfaat kepada organisasi.

  1. Keuangan.

Perusahaan mengetahui keuntungannya atau kerugiannya, dan kekayaannya.

  1. Kreativitas.

Berfikir sesuatu yang baru (thinking new things).

  1. Inovasi.

Dengan melakukan sesuatu yang baru (doing new things).

  1. Memobilisasi sumber-sumber daya dan mendinamisasi proses, sehingga menjadi lebih efisien, lebih efektif, lebih produktif dan lebih menguntungkan, serta lebih memberikan keberhasilan usaha.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), meliputi:

  1. Faktor Internal

1)      Modal

Kurangnya permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan  UMKM, oleh karena pada umumnya usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperolah, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

2)      Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen

Sumber daya manusia merupakan titik sentral yang sangat penting untuk maju dan berkembang, sebagian besar usaha mikro dan usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha mikro dan kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan SDM nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3)      Teknologi

Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan  penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Sebagian besar UMKM masih dihadapkan pada kendala dalam informasi yang terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi.

  1. Faktor Eksternal

1)      Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif

kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh kembangkan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha-pengusaha besar.

2)      Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

3)      Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang no. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. Di samping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

4)      Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku pada Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap UMKM untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UMKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak Asasi Manusia. (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh Negara maju sebagai hambatan (Non Tarif Barrier for Trade). Untuk itu maka UMKM perlu mempersiapkan agar agar mampu bersaing baik secara keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

5)      Sifat Produk dengan Lifetime Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek.

6)      Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnta akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

Orientasi Pasar (skripsi dan tesis)

Orientasi pasar merupakan pandangan pimpinan perusahaan yangm enekankan perlunya perusahaan mengkoordinasikan kegiatan pemasaranyang diarahkan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pemberiankepuasan konsumen dengan memberikan pelayanan yang sesuai tujuandari perusahaan sehingga akan dicapai tujuan perusahaan untukmendapatkan keuntungan dalam jangka panjang (Assauri, 2002). Menurut Narver dan Slater sebagaimana dikutip oleh Tjiptono dan Chandra (2012), mendefinisikan orientasi pasar sebagai budaya bisnis yang mampu secara efektif dan efisien menciptakan perilaku karyawan sedemikian rupa sehingga menunjang upaya penciptaan nilai superior bagi para pelanggan.

Kohli & Jaworski sebagaimana dikutip oleh Anshori (2011) menyatakan bahwa orientasi pasar merupakan pandangan operasional terhadap inti pemasaran, yaitu fokus pada konsumen dan pemasaran yang terkoordinasi.Jadi orientasi pasar lebih berfokus pada penciptaan citra organisasi terhadap kemampuannya untuk memperoleh simpati dari para pelanggan karena mampu memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga konsumen merasa sangat puas.

Perusahaan seharusnya akan selalu berupaya memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen secara lebih baik daripada para pesaing. Perusahaan yang berorientasi pasar berarti mampu melihat kebutuhan pasar (konsumen) ke depan. Dengan mengetahui kebutuhan pasar terlebih dahulu, berarti perusahaan tersebut akan lebih mampu untukmempersiapkan produk yang diinginkan oleh pasar. Gray et al. dalam Tjiptono dan Chandra (2012) berpendapat bahwa orientasi pasar dapat dilihat sebagai pelaksanaan konsep pemasaran yang kadang-kadang disebut orientasi pemasaran (marketing orientation). Orientasi pasar di definisikan sebagai perilaku organisasi yang mengidentifikasikan kebutuhan konsumen, perilakukompetitor, menyebarkan informasi pasar ke seluruh organisasi danmeresponsnya dengan suatu koordinasi, perhitungan waktu, danperhitungan keuntungan. Sedangkan Manzano et.al, Tjiptono dan Chandra (2012) mengatakan bahwaorientasi pasar menyangkut bagaimana informasi diperoleh, disebarkandan dibuatkan implementasinya dalam perusahaan. Ketiga elemen ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Melihat pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa orientasi pasar sebagai budaya organisasi yang paling efektif dalam menciptakan perilaku penting untuk penciptaan nilai unggul bagi pembeli serta kinerja dalam bisnis. Tjiptono dan Chandra (2012), menyatakan bahwa orientasi pasar terdiri dari 3 indikator yaitu orientasi pelanggan, orientasi pesaing dan koordinasi antar fungsi.

  1. Orientasi pelanggan, dalam hal ini kaitannya dengan komitmen pelanggan, penciptaan nilai pelanggan, dan pemahaman kebutuhan pelanggan.
  2. Orientasi pesaing, dalam hal ini kaitannya dengan bereaksi cepat terhadap tindakan pesaing, menargetkan peluang dalam keunggula kompetitif.
  3. Koodinasi antar fungsi, dalam hal ini kaitannya pemberian informasi bagi pelanggan serta adanya kontak pelanggan antar fungsi

Efektifitas Pengelolaan UMKM (skripsi dan tesis)

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005:92) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Selain itu, Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Lebih lanjut, Hidayat dalam Rizky (2011:1) menjelaskan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai.

Efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985:53) adalah sebagai berikut:

  1. Pencapaian Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
  2. Integrasi Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
  3. Adaptasi Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2004:3): Management diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna to control yang artinya mengatur dan mengurus. Menurut M. Manullang (2006:5) manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan.

Terkait dengan proses pelaksanaan manajemen, Nanang Fattah (2004:1) mengemukakan bahwa: “Dalam proses manajemen terlihat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pemimpinan (Leading), dan Pengawasan (Controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien”.

Dari beberapa pendapat tentang definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa keefektifan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) pada dasarnya adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana maupun sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Filsafat Hukum (skripsi dan tesis)

Kata filsafat berasal dari bahasa yunani: philein (mencintai) dan sophia (kebijakan). Jadi secara etimologis filsafat berarti cinta akan kebijakan. Akan tetapi sophia memiliki makna lebih luas dari kebijaksanaan atau wisdom dalam bahasa inggris. Herodotus, misalnya menggunakan kata kerja philosophein dalam arti ”berusaha menemukan”. Dalam arti ini, istilah filsafat bermakna kecintaan seseorang untuk mencari tahu dan memuaskan kerinduan intelektualnya lebih dari kebijaksanaan. Pythagoras, salah satu murid Plato, memahami sophia sebagai pengetahuan hasil kontemplasi untuk membedakannya dari ketrampilan praktis hasil pelatihan teknis yang dimiliki dalam dunia bisnis dan para atlit. Dengan demikian, dalam belajar filsafat hendaknya berusaha mencari pengetahuan atau kebenaran dalam arti ketrampilan praktis.[1]

Teori tentang Keadilan telah dibicarakan oleh para filsuf sejak zaman Purbakala dengan tokoh pemikirnya antara lain Sokrates, Plato, Aristotelse dan filsuf-filsuf lainnya. Socrates dalam dialognya dengan Thrasymachus berpendapat bahwa dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim. Hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat melainkan keadilan itu hendaknya berlaku juga bagi seluruh masyarakat. [2]

Dalam kurun waktu, konsep keadilan terus mengalami perdebatan karena adanya perbedaan cara pandang terhadap sesuatu dalam hal ini konsep keadilan. Sebagai contoh, dalam filsafat terdapat pertentangan antara filsafat idealisme yang digagas oleh Hegel dengan filsafat materialisme Feurbach yang berbeda dalam memandang sesuatu. Filsafat idealism memandang bahwa ide lebih dulu ada daripada materi sedangkan filsafat materialism memandang sebaliknya.

Dalam konteks keadilan, dewasa ini kita mengenal istilah keadilan substantive yang dipertentangkan dengan keadilan prosedural. Keadilan prosedural dalam filsafat hukum identik dengan madzab hukum positivisme yang melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunya kewenangan untuk membuat hukum. Sumber dan validitas norma hukum bersumber dari kewenangan tersebut. Hukum harus dipisahkan dari moral.[3] Keadilan prosedural (procedural justice) dan keadilan substantif (substantive justice). Dalam hal ini kami mencoba memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilainilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.

Dalam perkembangan teoeri keadilan procedural dan substantive dikenal berbagai tokoh. Diantaranya adalah Aristoteles yang mengemukakan bahwa pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.[4]

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. [5]

Dikenal juga adanya tokoh John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).[6]

Kontribusi filsafat hukum terhadap keadilan didasarkan pada kesadaran bahwa filsafat hukum adalah memperhatikan setiap pandangan (hukum) secara analitis dan kritis. Artinya, apakah posisi setiap pandangan itu dapat dipertanggungjawabkan secara rasional atau tidak. Masalah hukum dan keadilan tidak menjadi fokus perhatian seorang hakim atau praktisi hukum, ini berarti mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hukum atau keadilan. Tentu saja mereka harus memiliki, bahkan harus memiliki pengetahuan filosofi yang memadai tentang hal tersebut. Kejelasan konseptual tentang hal itu penting bagi seorang ahli hukum demi merumuskan hukum secara tepat dan sekaligus menerapkannya secara bertanggung jawab. Akan tetapi, yang hendak ditegaskan adalah bahwa bukan tugas utama seorang ahli hukum untuk menjelaskan esensi hukum atau keadilan. Tentu saja mereka memiliki keyakinan atau kepercayaan tentang hukum dan keadilan. [7]

Manusia dituntut untuk selalu mencari formula kebenaran yang berserakan dalam kehidupan masyarakat, manusia akan melihat dari kenyataan empiris sebagai bekal mengkaji secara mendalam, memberikan makna filosofis dengan mengetahui hakikat kebenaran yang hakiki. Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, setidaknya kita sadar bahwa hukum di bentuk karena pertimbangan keadilan (gerechtigkeit) disamping sebagai kepastian hukum (rechtssicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit) Keadilan ini berkaitan dengan pendistribusian hak dan kewajiban, diantara sekian hak yang dimiliki manusia terdapat hak yang bersifat mendasar yang merupakan anugerah alamiah langsung dari Tuhan Yang maha Kuasa, yaitu hak asasi manusia atau hak kodrati manusia, semua manusia tanpa pembedaan ras, suku, bangsa, agama, berhak mendapatkan keadilan, maka di Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia, hukum hanya sarana, sedangkan tujuan akhirnya adalah keadilan”, lalu bagaimana sebenarnya membentuk hukum yang mencerminkan keadilan yang didambakan. [8]

Khususnya pada penegakan hukum Indonesia maka kajian filsafat hukum meletakkan pada dasar hukum Indonesia yaitu UUD 1945. Fungsi dan kedudukan UUD 1945 di sistem hukum nasional ialah sebagai hukum dasar dalam penentuan hukum selanjutnya, seperti halnya pada pembentukan hukum baru, hukum ini harus mengacu pada uud dan tidak boleh bertentangan sama sekali, dan jika bertentangan maka hukim ituctidak dapat dikatakan berlaku. Penataan kembali susunan hirarkis peraturan perundang-undangan kiranya memang sudah sangat tepat yaitu kembali ke falsafah UUD 1945 dan pelaksanaannya.

Filsafat hukum Indonesia, di mulai dari pemaham kembali (re interpretasi) terhadap pembukaan UUD 1945. Negara yang menganut paham negara teokrasi menganggap sumber dari sumber hukum adahal ajaran-ajaran Tuhan yang berwujud wahyu, yang terhimpun dalam kitab-kitab suci atau yang serupa denga itu, kemudian untuk negara yang menganut paham negara kekuasaan (rechstaat) yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah kekuasaan, lain halnya dengan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum adalak kedaulatan rakyat, dan Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat dari Pancasila, akan tetapi berbeda dengan konsep kedaulatan rakyat oleh Hobbes (yang mengarah pada ke absolutisme) dan John Locke (yang mengarah pada demokrasi parlementer). Rumusan Pancasila yang dijumpai dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang merupakan produk filsafat hukum negara Indonesia, Pancasila ini muncul diilhami dari banyaknya suku, ras, kemudian latar belakang, serta perbedaan ideologi dalam masyarakat yang majemuk, untuk itu muncullah filsafat hukum untuk menyatukan masyarakat Indonesia dalam satu bangsa, satu kesatuan, satu bahasa, dan prinsip kekeluargaan, walau tindak lanjut hukum-hukum yang tercipta sering terjadi hibrida (percampuran), terutama dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat (civil law / khususnya negara Belanda), hukum Islam (baca Al-Qur’an) sering dijadikan dasar filsafat hukum sebagai rujukan mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim.

Demikian pula Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (fiolosofische grondslag). Pancasila merupakan Grundnorm atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, rumusan Pancasila ini dijumpai dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah filsafat hukum Indonesia, maka Batang Tubuh berikut dengan Penjelasan UUD 1945 adalah teori hukumnya, dikatakan demikian karena dalam Batang Tubuh UUD 1945 itu akan ditemukan landasan hukum positif Indonesia. Teori Hukum tersebut meletakkan dasar-dasar filsafati hukum positif Indonesia.

Sebagai pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subcriber of values Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Secara spesifik maka pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. alam keadilan yang di dasari oleh Pancasila maka terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakukan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakukan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut denga jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.[9]

Faktor Pemberdayaan Petani (skripsi dan tesis)

Adapun      faktor-faktor      yang      dapat      mempengaruhi pemberdayaan petani yaitu sebagai berikut :

1) Partisipasi masyarakat

Pengertian pastisipasi menurut I Nyoman Sumaryadi (2010: 46)  adalah  peran  serta  seseorang  atau  kelompok  masyarakat dalam   proses   pembangunan   baik   dalam   bentuk   pernyataan maupun   dalam   bentuk   kegiatan   dengan   memberi   masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian,  modal, dan materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam pembangunan, partisipasi menekankan keikutsertaan masyarakat secara  sukarela  yang  didasari  oleh  kesadaran  masyarakat  itu sendiri dalam melaksanakan pembangunan.

Keterlibatan dalam pembangunan itu meliputi keterlibatan mental, emosi, dan fisik yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan perwujudan dari kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat, sehingga rasa tanggungjawab menjadi milik bersama bukan hanya milik pemerintah.

2) Motivasi

Pengertian   motivasi   menurut   Syaiful   Bahri   Djamarah (2008:  149)  motivasi  adalah  suatu  perubahan  energi di  dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, baik yang menyangkut kejiwaan, perasaan, dan emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Motivasi dari pengurus dan anggota Gapoktanmerupakan tenaga pendorong bagi seseorang agar memiliki energi atau kekuatan melakukan sesuatu dengan penuh semangat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk melaksanakan suatu aktivitas yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapainya.

3) Teknologi

Teknologi  adalah  peralatan  yang  digunakan  untuk membantu kerja manusia yang dimana alat tersebut membuat masukan menjadi keluaran. Kebermanfaatan teknologi merupakan hal yang dibutuhkan dalam keseharian manusia terutama seorang petani.teknologi pertanian adalah teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan pertanian yaitu untuk membajak sawah, memanen padi secara efisien dengan menggunakan mesin. Petani membutuhkan teknologi pertanian atau mesin atau perlengkapan untuk menunjang kinerja petani.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak   terhadap   berbagai   sektor,   tidak   terkecuali   sektor pertanian. Teknologi dalam pertanian bisa diartikan sebagai teknologi pertanian, karena teknologi merupakan suatu alat atau benda yang dapat merubah masukan menjadi keluaran yang bermanfaat dan membantu manusia.

4) Modal

Penyediaan modal merupakan salah satu faktor produksi dalam usaha tani yang berfungsi untuk membantu meningkatkan produktivitas, baik lahan maupun tenaga kerja untuk menciptakan kekayaan dan pendapatan usaha tani. Menurut Maulana Akbar (2014: 50), modal dalam suatu usaha tani digunakan untuk membeli sarana produksi serta pengeluaran selama kegiatan usaha tani  berlangsung.  Sumber  modal  dapat  diperoleh  dari  milik sendiri, pinjaman atau kredit, warisan, usaha lain ataupun kontrak sewa.

5) Sumber Daya Manusia (Petani)

Pembangunan pertanian merupakan suatu proses yang berkesinambungan  dan  membutuhkan  peran  serta  masyarakat yaitu   petani.   Sumber   daya   manusia   (petani)   menyangkut bagaimana kemampuan petani dalam mengolah dan melakukan kegiatan pertanian yang diusahakannya. Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (petani) seperti tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan petani yang rendah sangat berpengaruh terhadap kemampuan menerima informasi yang ada. Misalnya penerimaan teknologi yang diberikan, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin cepat dalam proses pemahamannya terhadap teknologi tersebut. Dengan pendidikan yang masih rendah tersebut, maka petani haris diberikan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus melalui penyuluhan pertanian.

Pemberdayaan Petani (skripsi dan tesis)

Pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat selalu berhubungan dengan kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan sosial. Hal-hal tersebut merupakan prasyarat yang memungkinkan setiap orang dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar bagi pelaksanaan proses aktualisasinya. Setiap orang perlu diberi kesempatan dan peluang untuk mengaktualisasikan dirinya, yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa diingkari. Oleh karena itu, orientasi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat menjadi semakin maju dan berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam melakukan pemberdayaan diperlukan strategi atau cara dalam pelaksanaan pemberdayaan yang meliputi elaborasi dari model-model pendekatan dan bidang-bidang dalam pemberdayaan. Sejalan dengan lemahnya kondisi petani seperti modal, penguasaan lahan, inovasi atau teknologi, informasi, pemasaran, dan persaingan, maka strategi pemberdayaan petani dalam agribisnis merupakan upaya untuk menguatkan kelemahan yang dialami oleh sebagian petani.

Menurut UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani :

“Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan  pendampingan,  pengembangan  sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.”

Dalam pemberdayaan petani, perlu dilakukan kegiatan- kegiatan seperti mengembangkan Kelompok Tani sebagai organisasi petani yang tangguh terutama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; melalui Kelompok Tani, memfasilitasi proses pembelajaran petani dan keluarganya  beserta  masyarakat  pelaku  agribisnis;  membantu menciptakan iklim usaha yang menguntungkan; memberikan rekomendasi dan mengusahakan akses petani ke sumber-sumber informasi dan sumber daya yang mampu membantu memecahkan masalah yang dihadapi petani; dan menjadikan lembaga penyuluhan pertanian sebagai lembaga mediasi dan intermediasi, terutama menyangkut teknologi dan kepentingan petani dan keluarganya, serta masyarakat pelaku agribisnis (Sutoro Eko, 2005: 260).

Gabungan Kelompok Tani (skripsi dan tesis)

Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi  dan  efisiensi  usaha  (Permentan  No.  82 tahun  2013 tentang    Pedoman    Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani). Sedangkan    menurut Pujiharto (2010: 70-71) Gapoktan adalah gabungan dari  beberapa Kelompok  Tani yang melakukan usaha agribisnis di atas   prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan  produksi  dan  pendapatan usaha tani bagi anggotanya.

Gapoktan dapat sebagai sarana untuk bekerjasama antar Kelompok Tani yaitu kumpulan dari beberapa Kelompok Tani yang mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan komoditas usaha tani tertentu untuk menggalang kepentingan bersama. Di samping itu menurut Hermanto dan Dewa Swastika (2011: 375) pembentukan dan penumbuhan Kelompok Tani dapat ditempatkan dalam konteks yang lebih luas yaitu konteks pengembangan ekonomi dan kemandirian masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Rural Development). Gabungan Kelompok Tani ini terbentuk atas beberapa dasar yaitu kepentingan bersama antar anggota, berada pada wilayah usaha tani yang sama yang menjadi tanggung jawab bersama antar anggota, mempunyai kader pengelolaan yang berkompeten untuk menggerakkan petani, memiliki kader yang diterima oleh petani lainnya, adanya dorongan dari tokoh masyarakat, dan mempunyai kegiatan yang bermanfaat bagi sebagian besar anggotanya. Oleh karena itu salah satu usaha yang dilakukan pemerintah bersama dengan petani dalam rangka membangun upaya kemandiriannya maka telah di bentuk kelompok-Kelompok Tani di pedesaan (Sukino, 2014: 66).

Salah satu ciri yang ada pada suatu kelompok adalah kesatuan sosial yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama. Tujuan bersama dapat tercapai ketika terdapat pola interaksi yang baik antara masing-masing individu dan individu-individu tersebut memiliki peran serta mampu menjalankan perannya. Tujuan utama pembentukan dan penguatan Gapoktan adalah untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas (Deptan, 2006). Adapun tujuan lain dari pembentukan Gapoktan diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Gapoktan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota secara keseluruhan yang terlibat dalam kepengurusan maupun hanya sebagai anggota baik secara materiil maupun non material sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan kepada pengembangan organisasi Gapoktan.

2)   Gapoktan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia semua anggota melalui pendidikan pelatihan dan study banding sesuai kemampuan keuangan Gapoktan.

3) Gapoktan dapat mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pertanian dan jasa yang berbasis pada bidang pertanian.

Gapoktan juga dapat menjadi lembaga yang menjadi penghubung petani dari satu desa dengan lembaga-lembaga lainnya. Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Menurut Permentan Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani Gapoktan memiliki fungsi-fungsi yaitu sebagai berikut :

1) Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan harga);

2) Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida, dan lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya;

3) Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/ pinjaman kepada para petani yang memerlukan;

4) Melakukan proses pengolahan produk para anggotanya (penggilingan, grading, pengepakan dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai tambah;

 5) Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/ menjual produk petani kepada pedagang/ industri hilir.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi fungsi dari Gapoktan adalah unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar; penyediaan saprotan serta menyalurkannya kepada para petani melalui kelompoknya; penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/ pinjaman kepada para petani yang memerlukan; melakukan proses pengolahan produk para anggotanya yang dapat meningkatkan nilai tambah; dan menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/ menjual produk petani kepada pedagang/ industri hilir.

Gabungan Kelompok Tani memiliki peran tunggal maupun ganda menurut Hermanto dan Dewa Swastika (2011: 373) seperti penyediaan input usaha tani (misalnya pupuk), penyediaan modal (misalnya simpan pinjam), penyediaan air irigasi (kerjasama dengan P3A), penyedia informasi (penyuluhan melalui Kelompok Tani), serta pemasaran hasil secara kolektif. Selain itu menurut Pujiharto (2010: 72-73) terdapat tiga peran pokok yang diharapkan dapat dijalankan oleh Gapoktan yaitu sebagai berikut :

1)      Gapoktan berperan sebagai lembaga sentral dalam sistem yang terbangun dan strategis. Gapoktan berperan sebagai lembaga sentral dalam sistem yang terbangun dapat dicontohkan terlibat dalam penyaluran benih bersubsidi yaitu bertugas merekap daftar permintaan benih dan nama anggota. Gapoktan merupakan lembaga strategis yang merangkum seluruh aktivitas kelembagaan petani di wilayah tersebut.Gapoktan dapat pula dijadikan sebagai basis usaha petani di setiap pedesaan.

2)      Gapoktan berperan dalam meningkatan ketahanan pangan. Dalam rangka mengatasi kerawanan dan kemiskinan di pedesaan, Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan “Program Desa Mandiri Pangan” dimulai pada tahun 2006. Pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan dilakukan melalui pendekatan masyarakat secara partisipatif. Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Taniakan dibimbing agar mampu menemukan dan menggali permasalahan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki, serta mampu secara mandiri membuat rencana kerja untuk meningkatkan pendapatannya melalui usaha tani dan usaha agribisnis berbasis pedesaan. Beberapa Kelompok Tani dalam satu desa yang telah dibina akan difasilitasi untuk membentuk Gapoktan. Melalui cara ini, petani miskin dan rawan pangan akan meningkat kemampuannya dalam mengatasi masalah pangan dan kemiskinan di dalam suatu ikatan Kelompok Tani untuk memperjuangkan nasib para anggotanya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bersama dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal.

3)      Gapoktan dapat dianggap sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP). Gapoktan sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dapat menerima Dana Penguatan Modal (DPM), yaitu dana peminjaman yang dapat digunakan untuk membeli gabah petani pada saat panen raya. Kegiatan DPM-LUEP telah dimulai sejak tahun 2003 tetapi baru mulai pada tahun 2007 Gapoktan dapat sebagai penerima dana tersebut. Gapoktan dapat bertindak sebagai pedagang gabah, dimana akan membeli gabah dari petani lalu menjualkannya berikut berbagai fungsi pemasaran lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Gapoktan memiliki banyak peran antara lain penyediaan input usaha tani (misalnya pupuk), penyediaan modal (misalnya simpan pinjam), penyediaan air irigasi (kerjasama dengan P3A), penyedia informasi (penyuluhan melalui Kelompok Tani), pemasaran hasil secara kolektif, Gapoktan sebagai lembaga sentral yang terbangun dan strategis yang diharapkan mampu menangani seluruh basis aktivitas kelembagaan petani, Gapoktan dapat meningkatkan ketahanan pangan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, dan Gapoktan sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

Organisasi menurut Mills dan Mills dalam Kusdi (2009: 4), yaitu kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu pandangan lainnya menyebutkan bahwa organisasi adalah suatu strategi besar yang diciptakan individu-individu dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan usaha dari banyak orang (C. Argyris dalam Kusdi, 2009: 4). Dari dua pandangan tersebut terdapat unsur karakteristik utama dari sebuah organisasi yaitu Pusposes, People, dan Plan (Gerloff dalam Kusdi, 2009: 4).  Sesuatu tidak dapat disebut organisasi jika tidak memiliki tujuan (purposes), anggota (people), dan rencana (plan). Dalam aspek rencana (plan) ini terkandung semua ciri-ciri seperti sistem, struktur, desain, strategi, dan proses, yang seluruhnya dirancang untuk menggerakkan unsur manusia (people) dalam mencapai berbagai tujuan (purpose) yang telah ditetapkan.

Pembentukan organisasi petani seperti Kelompok Tani dan gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan alat utama untuk mendistribusikan bantuan dan sekaligus sebagai wadah untuk berinteraksi secara vertikal antara pemerintah dengan petani dan secara horizontal antar sesama petani. Organisasi petani diharapkan sebagai komponen pokok dalam pertanian yaitu berperan dalam mengatasi kemiskinan, memperbaiki degradasi sumber daya alam, meningkatkan ketelibatan perempuan, kesehatan dan pendidikan, dan sosial politik (Rita N. Suhaeti, 2014: 159-160).

Kelompok Tani dan Gapoktan menurut Mariani (2010) dapat sebagai wadah yaitu wadah belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para anggotanya, wadah produksi untuk meningkatkan efisiensi dalam usaha tani para anggotanya, dan wadah kegiatan sosial bagi para anggotanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kelompok Tani dan Gapoktan sebagai wadah bagi anggota petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, untuk meningkatkan efisiensi dalam usaha taninya, dan untuk bersosialisasi antar anggota petani.

Faktor Foreign direct investment

Adapun faktor-faktor pendorong FDI ke setiap negara, meliputi faktor internal (pull factor) maupun faktor eksternal (push factor). Faktor-faktor internal (pull factor) merupakan faktor yang berasal dari negara tujuan FDI yang membuat aliran investasi asing masuk ke negara tuan rumah investasi, antara lain yaitu:[1]

1)      Prospek pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan ekonomi yang cepat akan memberikan kesempatan lebih banyak dan lebih baik bagi industri yang akan mengeksploitasi keuntungan dan kepemilikan mereka. Oleh karena itu, akan menarik lebih banyak FDI.

2)      Tenaga kerja yang murah

Biaya tenaga kerja adalah suatu komponen yang utama dari fungsi biaya. Tentunya tingkat upah yang lebih tinggi akan menghalangi aliran FDI ke dalam suatu negara, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang labor intensive dalam aktivitas produksinya. Sedangkan tenaga kerja yang murah akan memberikan keuntungan lebih banyak bagi perusahaan yang melakukan investasi di negara tersebut.

3)      Ukuran pasar (Market Size)

Ukuran pasar dari negara tuan rumah (domestik) serta laju pertumbuhannya. Dimana investor akan lebih tertarik pada negara yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dan wilayah produksi yang lebih luas.

4)      Fisik, keuangan dan teknologi infrastruktur

Dapat diperkirakan bahwa ketersediaan prasarana fisik dapat mempengaruhi keputusan memilih tempat investasi. Misalnya : semakin banyak jalan raya, kereta api dan lain-lain akan menyebabkan semakin besarnya FDI.

5)      Pengembangan dan kebijakan ekonomi

Hakikat kebijakan ekonomi adalah intervensi negara secara cermat dan tersedianya mekanisme sehingga mendorong pertumbuhan dan investasi yang cepat. Dalam artian diperlukan kapabilitas negara melakukan intervensi secara efektif melalui instrumen kebijakan untuk mendukung pembagunan ekonomi. Penanaman modal asing ataupun modal dalam negeri tidak dibiarkan lepas begitu saja tanpa adanya intervensi dari negara bersama dengan perusahaan dalam menentukan arah kebijakan dan pasar konsumen yang dituju.[2]

Setiap negara menerapkan berbagai alat untuk mencapai tujuan kebijakan mengenai FDI. Sistem insentif investasi merupakan sistem yang sering digunakan akhir-akhir ini sebagai typical tool untuk menarik FDI. Untuk itu, perangkat kebijakan yang tepat harus dipilih untuk memaksimalkan pengaruh positif dari FDI bagi perekonomian negara tersebut. Jika ketidaksesuaian terjadi antara tujuan dan perangkatnya, tidak hanya kebijakan tersebut menjadi tidak efisien, tetapi juga, kemungkinan pengaruh negatif terhadap struktur perekonomian bisa jadi lebih besar [3].

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh suatu negara tujuan yang tidak memberatkan bagi negara asing yang berinvestasi, memungkinkan tingginya investasi asing yang masuk. Daya tarik lain yang menarik investor adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan tingkat suku bunga, pajak, tarif impor dan lain-lain.

Keputusan investasi di pasar negara berkembang juga dipengaruhi oleh risiko ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan reformasi ekonomi oleh pemerintah tuan rumah akan menunjukkan kinerja ekonomi makro yang stabil, yang berarti risiko investasi yang rendah sehingga investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya[4].

Dalam kondisi kompetisi ekonomi global saat ini, banyak negara mempromosikan keunggulan kompetitif maupun komparatifnya dengan berbagai insentif bagi masuknya FDI. Penggunaan insentif pajak merupakan strategi yang paling popular dalam usaha untuk mempromosikan FDI.

Aturan hukum, kebijakan ekonomi yang stabil, dukungan perundangan dan kelembagaan, dan perkembangan human capital dan demokrasi merupakan kunci sukses dari FDI[5].

6)      Adanya kestabilan politik

Munculnya kebijakan-kebijakan politk yang bertentangan tentu tidak menguntungkan dan bahkan dapat pula menimbulkan citra yang miring pada pemerintah akibat adanya kebijakan yang berdampak distorsi. Yang pasti, dengan adanya pertentangan kebijakan itu, Negara dapat dianggap terlalu riskan bagi penanaman modal, akibat tidak adanya kepastian dan keteraturan kebijakan politik. Padahal investor manapun menuntut adanya kepastian dan stabilitas politik demi keamanan dananya yang ditanamkan.[6]

Stabilitas politik maupun ekonomi adalah faktor penting dibalik pertumbuhan ekonomi dan arus masuk FDI. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik. Terjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam modal asing akan datang dan mengembangkan usahanya jika negara yang bersangkutan terbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang konstitusional.

Investasi, termasuk FDI, adalah kegiatan berorientasi masa depan berdasarkan ekspektasi investor mengenai keuntungan masa mendatang. Jadi, pada dasarnya, keputusan FDI membutuhkan beberapa penilaian masa depan politik negara tuan rumah. Ada dua risiko utama yang berasal dari ketidakstabilan politik di negara tuan rumah bahwa investor dihadapinya. Pertama adalah bahwa ketidakstabilan domestik atau perang saudara atau konflik dengan negara tetangga akan mengurangi profitabilitas operasi di negara tuan rumah karena terjadi penurunan nilai penjualan domestik atau ekspor Negara tersebut, atau setidaknya produksi akan terganggu, atau fasilitas rusak atau hancur. Konsekuensi lain dari ketidakstabilan politik berasal dari fakta bahwa kemungkinan besar untuk mempengaruhi nilai mata uang negara tuan rumah, sehingga mengurangi nilai dari aset yang diinvestasikan di negara tuan rumah juga pada keuntungan masa depan yang dihasilkan oleh investasi[7].

7)      Sumber Daya Alam

Keberadaan sumber daya alam yang melimpah akan banyak menarik FDI dan memudahkan negara atau perusahaan investor untuk mendapatkan barang-barang mentah untuk diproduksi.

Faktor-faktor eksternal (push factor), faktor ini merupakan faktor yang berasal dari negara sumber FDI. Dalam menanamkan modalnya Negara sumber FDI yang dalam hal ini adalah Rusia sebagai (home country) akan mempelajari faktor-faktor keadaan negara tuan rumah (host country) ketika akan mengalirkan modalnya sebagai FDI (foreign direct investment), faktor-faktor ini antara lain adalah: (1) pertumbuhan ekonomi sumber investasi (2) serta tingkat suku bunga yang berlaku di Negara sumber investasi. [8]