Pengertian Pengelolaan (skripsi dan tesis)

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 2003). Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah “kelola”, ditambah awal “pe” dan akhiran “an”. Istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa inggris, yaitu management yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Kemudian Terry dalam Hasibuan (2005) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakantindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

Dengan demikian pengertian pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

Konsep Desa (skripsi dan tesis)

Menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011) desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, artiya desa tersebut memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan. Namun otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Artinya otonomi desa bukan merupakan akibat dari peraturan perundang-undangan, melainkan berasal dari asal-usul dan adat istiadat desa yang dikembangkan, dipelihara, dan digunakan oleh masyarakat desa dari dulu hingga sekarang.

Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari Perbekel, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersinergi menjadi satu untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SD) (skripsi dan tesis)

Perencanaan menentukan apa yang harus dicapai (penentuan waktu secara kualitatif) dan bila itu harus dicapai, di mana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa hal itu harus dicapai. (Beishline dalam Manullang, 2008) Pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak penerima Dana BOS SD untuk melaksanakan Pengelolaan Dana BOS SD. Pemberian kebebasan ini mencakup Perencanaan Pengelolaan sebagaimana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masingmasing sekolah penerima Dana BOS SD.

Program BOS SD memberikan dukungan kepada sekolah dalam menerapkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui:

1) Kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masingmasing sekolah. Penggunaan dana semata-mata ditunjukkan hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan. Pengelolaan program BOS SD menjadi kewenangan sekolah secara mandiri dengan mengikutsertakan Komite Sekolah dan Masyarakat.

2) Sekolah harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 4 tahunan, menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan Dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut.

3) RKJM, RKT, dan RKAS harus dibahas dalam rapat dewan guru/pendidik, kemudian disetujui/ditandatangani Kepala Sekolah setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disetujui/ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk SD negeri) atau Yayasan (untuk SD swasta).

4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SD yang merupakan kompilasi sumber dana dalam RKT/RKAS harus disetujui/ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Yayasan (untuk SD swasta) dan Dinas Pendidikan Provinsi. (Dirjen Pendidikan Menengah tentang Petunjuk Teknis BOS SD Tahun 2014, 2014: 8)

Jadi, dapat disimpulkan dalam Perencanaan Dana BOS SD, sekolah harus menentukan pertimbangan tugas dan tujuan pada tahun anggaran Dana BOS SD. Penentuan tugas dan tujuan didasarkan atas pengajuan dari guru dan karyawan yang mana dirangkum dalam RKAS dan RAB BOS SD. Hasil dari penyusunan tersebut akan dimintakan pertimbangan kepada Komite Sekolah, yang kemudian akan disetujui/ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas pertimbangan dari Komite Sekolah

Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah (skripsi dan tesis)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 59 dalam pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain:

1)      Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.

2)      Prinsip efisiensi

Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

3)      Prinsip transparansi

Prinsip transaparasi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga :

  1. a) Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian.
  2. b) Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

4)      Prinsip akuntabilitas publik

Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  1. Proses Pengelolaan Keuangan Sekolah

Suharsimi Arikunto (2008: 317) menyatakan bahwa dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu:

(1) penyusunan anggaran (budgeting),

(2) pembukuan (accounting), dan

(3) pemeriksaan (auditing).

Terkait dengan manajemen keuangan di sekolah, E. Mulyasa (2007: 48) mengemukakan bahwa: Komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaikbaiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Dalam rangka implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan sekolah meliputi: perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfaatan dana, pembukuan keuangan, pemeriksaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaporan.

Pengelolaan Keuangan Sekolah (skripsi dan tesis)

Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Menurut Hasibuan (2007: 2) pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan. a. Tujuan Pengelolaan Keuangan Sekolah

Tujuan utama pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah, (Mulyono, 2010) adalah :

1)        Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali.

2)        Memelihara barang-barang (aset) sekolah

3)        Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

Pembiayaan Pendidikan (skripsi dan tesis)

Pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan (Bastian, 2006). Mengenai konsep pembiayaan pendidikan (Fattah, 2002) mengemukakan bahwa, anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah anggaran yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. SD Negeri umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, orangtua murid, masyarakat sekitar, dan sumber lainnya. Anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan porsinya bervariasi diantara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, serta dari waktu ke waktu.

Biaya penyelenggaran dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi :

  1. Biaya investasi, yang terdiri atas :

1) Biaya investasi lahan pendidikan, dan

2) Biaya investasi selain lahan pendidikan.

  1. Biaya operasi yang terdiri atas :

1) Biaya personalia, dan

2) Biaya non-personalia.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa biaya pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, maupun orang tua siswa dalam bentuk barang, pengorbanan, ataupun uang yang digunakan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sebagai penunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan diperlukan penyusunan anggaran untuk memperkirakan rencana alokasi biaya yang akan dikeluarkan untuk direalisasikan oleh suatu lembaga.

Menurut buku petunjuk teknis BOS SD, ketentuan sekolah penerima Dana BOS, antara lain:

1) SD Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia yang memiliki SK pendirian sekolah (bagi SD Negeri), memiliki ijin operasional (bagi SD Swasta), dan SK pengangkatan Kepala Sekolah/Bendahara dari Pemerintah Daerah (bagi SD Negeri) dan dari yayasan (bagi SD Swasta). Bagi sekolah yang memiliki kelas jauh (filial), data siswa harus menginduk ke sekolah induk.

2) Sekolah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

3) Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian Dana BOS SD, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Bagi sekolah yang berada di Kabupaten/Kota/Provinsi yang telah menerapkan pendidikan gratis, sekolah tidak diwajibkan memberikan pembebasan (free waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin.

4) Semua sekolah yang menerima Dana BOS SD harus mengikuti pedoman BOS SD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

5) Sekolah berkualitas dengan siswa yang berasal dari keluarga mampu secara ekonomi, sebagai penerima BOS SD wajib melaksanakan program ramah sosial dengan cara proaktif mengidentifikasi dan merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan potensi untuk mengikuti pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

6) Sekolah penerima program BOS SD menerapkan mekanisme subsidi silang dan/atau mencari sumber dana sejenis dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat dan sukarela bagi siswa miskin untuk memenuhi tagihan biaya sekolah lainnya yang belum bisa dipenuhi melalui program BOS SD.

7) Sekolah yang menolak menerima BOS SD harus mendapat persetujuan orang tua siswa, Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut. (Dirjen Pendidikan Menengah tentang Petunjuk Teknis BOS SD Tahun 2014, 2014: 10)

Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (skripsi dan tesis)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) menjelaskan bahwa bantuan mempunyai arti “barang yang dipakai untuk membantu; pertolongan; sokongan; mendapatkan kredit dari bank”. Pengertian operasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) adalah “operasional mempunyai arti (bersifat) operasi; berhubungan dengan operasi atau pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada aturan yang berlaku”. Adapun pengertian sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:796) dapat diartikan “waktu atau  pertemuan ketika murid diberi pelajaran”.

Permendikbud RI (2014:2) mengemukakan bahwa “Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar”. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan operasional sekolah merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan disusun dalam rencana kerja beserta aturan-aturan pelaksanaannya. Dengan adanya dana BOS diharapkan dapat mensukseskan pendidikan di Indonesia dan menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas. Besarnya dana BOS yang diterima oleh sekolah dasar pada tahun anggaran 2014 adalah Rp 580.000,-/ peserta didik/ tahun (Permendikbud RI 2013:3).

Mulai Januari 2015 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2015 ditingkatkan menjadi Rp 800.000,-/ peserta didik/ tahun. Dana BOS diterima secara utuh oleh pihak sekolah dan dalam pengelolaannya dilakukan secara mandiri dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut:

1)        Sekolah dapat mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;

2)        Sekolah diwajibkan memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;

3)        Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;

4)        Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri sekolah;

5)        Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan 21 pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta) (Permendikbud RI 2014).

Tim Manajemen BOS yang bertugas untuk mengelola dana BOS di tingkat sekolah adalah:

  1. a) Penanggungjawab yang terdiri dari Kepala Sekolah;
  2. b) Anggota yang terdiri dari bendahara BOS sekolah dan satu orang dari unsur orang tua siswa di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan” (Permendikbud RI 2014).

Dalam penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS, dewan guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan pengelolaan dana BOS didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan. Dana BOS yang diterima sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan.

Pengertian Pajak (skripsi dan tesis)

Para ahli perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti dan tujuan yang sama. Mangkoesoebroto, (2003), memberikan pengertian bahwa pajak adalah sebagai suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak yang mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Pajak sebagai alat anggaran juga dipergunakan sebagai alat mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin (Suparmoko, 2007).

Selanjutnya Soediyono (2012) mengemukakan bahwa pajak adalah uang atau daya beli yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah, di mana terhadap penyerahan daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung. Munawir (2007) mengutip pendapat Jayadiningrat memberi definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan akan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Selanjutnya Mardiasmo, (2001) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki pengertian yaitu  berupa iuran dari rakyat kepada negara dimana dipungut berdasarkan atau dengan kekuatanundang-undang serta aturan pelaksanaannya. Penarikan pajak tersebut dilakukan tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi (skripsi dan tesis)

Aktivitas implementasi kebijakan pada dasarnya bersifat kompleks karena sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik secara internal maupun secara eksternal. Van Meter dan Van Vorn (dalam Budiningsih, 2013) memformulasikan 6 variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja, yaitu :

  1. Kejelasan standar dan tujuan kebijakan
  2. Tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya
  3. Komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana
  4. Karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan
  5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan
  6. Adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk mensukseskan implementasi kebijakan di lapangan.

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi disebutkan dalam mode kebijakan yang diuraikan oleh model implementasi George Edward III dalam (Widodo, 2009)  yang mengajukan empat variabel meliputi:

  1. Komunikasi (Communication)

 

Komunikasi merupakan proses  penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari  pembuat kebijakan (policy maker) kepada  pelaksana kebijakan (Widodo, 2009:97). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi (Edward dalamWinarno, 2014) yakni:  (1) Dimensi transmission (cara  penyampaian) Pada dimensitransmission menghendaki agar kebijakan  publik yang disampaikan tidak hanya disampaikan kepada  pelaksana (implementator) kebijakan, tetapi juga harus disampaikan kepada kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.  (2) Dimensi clarity (kejelasan) yaitu kejelasan menghendaki agar kebijakan di transmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang  berkepentingan langsung dengan kebijakan dapat diterima dengan  jelas, sehingga semua pihak paham terhadap maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan  publik tersebut. (3) Dimensi consistency (Konsistensi) Konsistensi menghendaki adanya keajegan atau konsistensi dari informasi yang ada..

  1. Sumber daya (Resources)

1)        Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi eberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2009) menegaskan mengenai sumber daya mansia bahwa keberadaan sumber daya manusia (staff harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian), dikarenakan efektivitas  pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya manusia (aparatur) yang  bertanggung jawab melaksanakan kebijakan”.

Dengan melihat pada penjabaran di atas, keberadaan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus terpenuhi juga harus memilik keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan. Oleh karena itu sumber daya manusia harus tepat dan layak antara  jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas  pekerjaan yang ditangani (Widodo, 2009:99).

2)   Sumber Daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2009) mengenai hubungan sumber daya anggaran dengan pelaksanaan kebijakan merupakan para pelaku kebijakan tidak da pat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan incentive  sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya program. Besar kecilnya insentif tersebut dapat mempengaruhi sikap dan  perilaku (disposisi) pelaku kebijakan. Insentif tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk rewards and punishments. Dari kondisi yang sudah diuraikan, Widodo (2009:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya keuangan (anggaran) akan mempengaruhi keberhasilan  pelaksanaan kebijakan karena tidak bisa optimalnya pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para  pelaku kebijakan rendah akibat insetif yang tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, agar dapat merubah perilaku (disposisi)  pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  perlu ditetapkan atau disertakan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas bagi para petugas  pelayanan, manajer program dan mungkin masyarakat yang dilayani”.

3)        Sumber Daya Peralatan

Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas (terutama fasilitas teknologi informasi) akan sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, handal dan dapat dipercaya akan sangat merugikan akuntabilitas

4)   Sumber Daya Informasi Dan Kewenangan

Sumber daya informasi menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan, Selain sumber daya informasi, sumber daya kewenangan juga memiliki peran  penting dalam pelaksanaan kebijakan. Widodo (2009) menyimpulkan guna tercapainya pemecahan masalah yang tepat diperlukan suatu tindakan menyangkut kewenangan yakni sebagai lembaga yang lebih dekat dengan yang dilayani bahkan pelaku utama kebijakan harus diberi kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan kebijakan yang menjadi bidang kewenangannya”.

  1. Disposisi (Disposition)

Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman kebijakan dapat menipada diri pelaku kebijakan. menimbulkan suaatu sikap menerima (acceptance), acuh tak acuh (neutrality), dsn menolak (rejection) terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi Menurut Edward III dan Van Horn Van Meter dalam Widodo (2009:104) disposisi yang tinggi memiliki  pengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

  1.  Struktur Birokrasi  (Bureaucratic Structure)

Struktur birokrasi memiliki peran penting dalam sebuah keberhasilan implementasi kebijakan di sebuah organisasi. Struktur  birokrasi (bureaucratic structure)  mencakup dimensi-dimensi sebagai berikut:

1)        Fragmentasi (fragmentation)

Dimensi fragmentasi ( fragmentation)  menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar berita atau instruksi nya akan terdistorsi.

2)        Standar Prosedur Operasi (Standar Operating Procedur)

Semakin jelas SOP pelaksanaan kebijakan, semakin memudahkan para  pelau kebijakan untuk megetahui, memahami, dan mendalami substansi dari sebuah kebijakan. Tidak jelasnya  standard operating procedur , baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur  pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas  pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung.

Sistem Pemungutan Pajak (skripsi dan tesis)

Sistem adalah cara memungut pajak dan penentuan pajak terhutang bagi wajib pajak, oleh Suandy (2010) ada beberapa sistem pemungutan pajak seperti berikut ini :

  1. Official Assesment System

Wewenang Pemungutan Pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu  utang pajak. Wajib pajak pasif menunggu ketetapan Fiskal mengenai utang pajaknya.

  1. Sistem semi Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa wajib pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskal.

  1. Sistem Withholding

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri.

  1. Sistem Full Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. Sistem inilah yang dipergunakan oleh Undang-undang Perpajakan yang sekarang berlaku di Indonesia.

Syarat Pemungutan Pajak (skripsi dan tesis)

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkanhambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo 2011)

1)   Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil, adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak

2)   Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3)   Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4)   Pemungutan pajak haru efisien

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

5)   Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang yang baru.

Demikian pula dengan pernyataan Meier (2005) ada empat kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk memungut suatu jenis pajak di negara yang sedang berkembang yaitu:

  1. Sebagai suatu sumber penerimaan potensial; maksudnya suatu jenis pajak harus dilihat sebagai suatu elastisitas pajak tersebut terhadap variabel-variabel makro ekonomi seperti PDRB, pendapatan per kapita dan jumlah penduduk;
  2. Dampak terhadap alokasi sumber ekonomi; untuk mengambarkan bahwa memadai tidaknya suatu perolehan pajak jika dikaitkan dengan bentuk dan besarnya dana yang diperlukan untuk memberikan layanan yang dibiayai sehingga beban suatu pajak dapat bermanfaat untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi secara lebih efisien;
  3. Keadilan; yang dimaksud keadilan adalah menyangkut distribusi beban pajak, apakah tarif yang progresif atau menggunakan tarif tetap. Pembebanan pajak harus adil baik secara horizontal maupun vertikal;
  4. Administrasinya rendah; kriteria ini berkaitan dengan administrasi yang meliputi sistem penetapan sumber daya manusia aparatur, biaya pemungutan serta sarana dan prasarana pemungutan.

Pengertian Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (skripsi dan tesis)

Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat PBB yaitu pajak paksa atas harta tetap yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1994. (Meliala & Oetomo, 2010). Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. (Suparmoko, 2008). Menurut Meliala & Oetomo (2010) mengemukakan objek  Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

  1. Objek  Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan..
  2. Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah Indonesia. Klasfikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

  1. Letak
  2. Peruntukan
  3. Pemanfaatan
  4. Kondisi lingkungan dan lain-lain.
  5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairanuntuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan.  Termasuk dalam pengertian bangunan adalaah:
  6.           Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan.
  7.           Jalan tol

iii.          Kolam renang

  1.           Pagar mewah
  2.           Tempat olahraga
  3.           Galangan papal, dermaga

vii.          Taman mewah

viii.          Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak

  1.           Fasilitas lain yang memberi manfaat

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

  1. a)  Badan yang digunakan
  2. b)  Rekayasa
  3. c)  Letak
  4. d)  Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam rangka pendataan objek pajak, maka subyek yang memiliki atau mempunyai hak atas objek, menguasai atau memperleh manfaat dari objek PBB, wajib mendaftarkan obyek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengirimkan ke Kantor Inspeksi tempat letak objek kena pajak (Soemitro, 1989:31). Wajib pajak telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang biasanya paling lambat bulan Juni tahun takwim atau satu bulan setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), maka wajib pajak PBB dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui ( Meliala & Oetomo, 2010):

  1. Bank Pemerintah

Jika membayar pada Bank Pemerintah maka wajib pajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah tersedia di Bank, sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang diterima.

  1. Petugas Pemungut

Jika  wajib pajak membayar lewat petugas pemungut, maka wajib pajak menunjukukkan SPPT dan meminta bukti pembayaran lembar asli sebagai tanda lunas PBB.

  1. Kantor Pos dan Giro

Jika wajib pajak membayar lewat Pos dan Giro, maka wajib pajak formulir Giro dan isi sesuai SPPT. Lembar 1 disimpan sebagai tanda bukti pembayaran, lembar 2 masukkan pada kotak PBB yang tersedia di Kantor Pos dan Giro.

  1. Dengan cara transfer

Jika letak objek pajak tidak berada atau jauh dari tempat tinggal wajib pajak, maka pembayaran bisa dilakukan melalui transfer, yaitu dengan mengisi formulir kiriman uang. Lembar 1 disimpan sebagai pertinggal wajib pajak, lembar 2 dikirim KP PBB yang menerbikan SPPT.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dilakukan dengan masing-masing objek dihitung dan ditetapkan besarnya pajak terutang, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menerbitkan SPPT PBB. SPPT PBB diterbitkan dalam rangkap 1 yang ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama yang bersangkutan. Selanjutnya, setelah SPPT diterbitkan oleh KPP Pratama, SPPT diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Muara Enim. Petugas kecamatan menyebarluaskan kepada seluruh desa untuk dibagikan kepada masyarakat melalui perangkat desa. SPPT PBB dapat disampaikan melalui dua tahap yaitu:

1)  Tahap pertama

  1. SPPT PBB disampaikan oleh petugas selaku anggota Tim Kerja secara langsung kepada wajib pajak atau kuasanya ( door to door) dalam waktu paling lama 15(lima belas) hari.
  2. Untuk memenuhi batas waktu 15 (lima belas) hari penyampaian SPPT PBB, Kepala Desa dapat menugaskan perangkat desa atau lembaga masyarakat (Karang Taruna) untuk menyampaiakn SPPT PBB kepada wajib pajak, dan
  3. Penyampaian SPPT PBB tahap pertama dilakukan secara serentak dalam suatu wilayah kecamatan.

2)  Tahap Kedua

  1. Terhadap SPPT PBB yang belum tersampaikan pada tahap pertama, diserahkan kembali kepada KPP Pratama setempat.
  2. SPPT PBB yang disampaikan pada tahap kedua adalah SPPT PBB yang belum tersampaikan pada penyampaian SPPT PBBtahap pertama yang dilakukan petugas KPP Pratama.

Menurut Masdiasmo (2009) pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah STTP PBB diterima wajib pajak. Jika pembayaran PBB dilaksanakan tetapi sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi perpajakan berupaa denda administrasi. Adapun denda administrasi sebesar 2% perbulan maksimal selama 24 bulan berturut-turutatau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Jjika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari wajib pajak dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai dengan pasal 13. Selanjutnya, wajib pajak yang tidak membayar PBB dengan alasan seperti tidak mampu dan lain sebagainya dapat memohon pengurangan ke Kantor Pelayanan PBB. Surat  permohonan pengurangan pajak disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jika dalam 3 bulan sejak permohonan pengurangan diterima belum ada jawaban, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima/dikabulkan. Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mengurangi atau menunda waktu pembayaran atau pelunasan PBB.

Berdasarkan uraian di atas maka pajak PBB adalah pajak yang dikenakan pemerintah terhadap segala objek yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi (skripsi dan tesis)

Aktivitas implementasi kebijakan pada dasarnya bersifat kompleks karena sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik secara internal maupun secara eksternal. Van Meter dan Van Vorn (dalam Budiningsih, 2013) memformulasikan 6 variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja, yaitu :

  1. Kejelasan standar dan tujuan kebijakan
  2. Tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya
  3. Komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana
  4. Karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan
  5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan
  6. Adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk mensukseskan implementasi kebijakan di lapangan.

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi disebutkan dalam mode kebijakan yang diuraikan oleh model implementasi George Edward III dalam (Widodo, 2009)  yang mengajukan empat variabel meliputi:

  1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses  penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari  pembuat kebijakan (policy maker) kepada  pelaksana kebijakan (Widodo, 2009:97). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi (Edward dalamWinarno, 2014) yakni:  (1) Dimensi transmission (cara  penyampaian) Pada dimensitransmission menghendaki agar kebijakan  publik yang disampaikan tidak hanya disampaikan kepada  pelaksana (implementator) kebijakan, tetapi juga harus disampaikan kepada kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.  (2) Dimensi clarity (kejelasan) yaitu kejelasan menghendaki agar kebijakan di transmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang  berkepentingan langsung dengan kebijakan dapat diterima dengan  jelas, sehingga semua pihak paham terhadap maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan  publik tersebut. (3) Dimensi consistency (Konsistensi) Konsistensi menghendaki adanya keajegan atau konsistensi dari informasi yang ada..

  1. Sumber daya (Resources)

1)        Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi eberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2009) menegaskan mengenai sumber daya mansia bahwa keberadaan sumber daya manusia (staff harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian), dikarenakan efektivitas  pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya manusia (aparatur) yang  bertanggung jawab melaksanakan kebijakan”.

Dengan melihat pada penjabaran di atas, keberadaan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus terpenuhi juga harus memilik keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan. Oleh karena itu sumber daya manusia harus tepat dan layak antara  jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas  pekerjaan yang ditangani (Widodo, 2009:99).

2)   Sumber Daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2009) mengenai hubungan sumber daya anggaran dengan pelaksanaan kebijakan merupakan para pelaku kebijakan tidak da pat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan incentive  sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya program. Besar kecilnya insentif tersebut dapat mempengaruhi sikap dan  perilaku (disposisi) pelaku kebijakan. Insentif tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk rewards and punishments. Dari kondisi yang sudah diuraikan, Widodo (2009:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya keuangan (anggaran) akan mempengaruhi keberhasilan  pelaksanaan kebijakan karena tidak bisa optimalnya pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para  pelaku kebijakan rendah akibat insetif yang tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, agar dapat merubah perilaku (disposisi)  pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  perlu ditetapkan atau disertakan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas bagi para petugas  pelayanan, manajer program dan mungkin masyarakat yang dilayani”.

3)        Sumber Daya Peralatan

Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas (terutama fasilitas teknologi informasi) akan sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, handal dan dapat dipercaya akan sangat merugikan akuntabilitas

4)   Sumber Daya Informasi Dan Kewenangan

Sumber daya informasi menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan, Selain sumber daya informasi, sumber daya kewenangan juga memiliki peran  penting dalam pelaksanaan kebijakan. Widodo (2009) menyimpulkan guna tercapainya pemecahan masalah yang tepat diperlukan suatu tindakan menyangkut kewenangan yakni sebagai lembaga yang lebih dekat dengan yang dilayani bahkan pelaku utama kebijakan harus diberi kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan kebijakan yang menjadi bidang kewenangannya”.

  1. Disposisi (Disposition)

Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman kebijakan dapat menipada diri pelaku kebijakan. menimbulkan suaatu sikap menerima (acceptance), acuh tak acuh (neutrality), dsn menolak (rejection) terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi Menurut Edward III dan Van Horn Van Meter dalam Widodo (2009:104) disposisi yang tinggi memiliki  pengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

  1.  Struktur Birokrasi  (Bureaucratic Structure)

Struktur birokrasi memiliki peran penting dalam sebuah keberhasilan implementasi kebijakan di sebuah organisasi. Struktur  birokrasi (bureaucratic structure)  mencakup dimensi-dimensi sebagai berikut:

1)        Fragmentasi (fragmentation)

Dimensi fragmentasi ( fragmentation)  menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar berita atau instruksi nya akan terdistorsi.

2)        Standar Prosedur Operasi (Standar Operating Procedur)

Semakin jelas SOP pelaksanaan kebijakan, semakin memudahkan para  pelau kebijakan untuk megetahui, memahami, dan mendalami substansi dari sebuah kebijakan. Tidak jelasnya  standard operating procedur , baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur  pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas  pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung.

Berdasarkan uraian di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi

  1. 2.Pengertian Pajak

Para ahli perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti dan tujuan yang sama. Mangkoesoebroto, (2003), memberikan pengertian bahwa pajak adalah sebagai suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak yang mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Pajak sebagai alat anggaran juga dipergunakan sebagai alat mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin (Suparmoko, 2007).

Selanjutnya Soediyono (2012) mengemukakan bahwa pajak adalah uang atau daya beli yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah, di mana terhadap penyerahan daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung. Munawir (2007) mengutip pendapat Jayadiningrat memberi definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan akan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Selanjutnya Mardiasmo, (2001) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki pengertian yaitu  berupa iuran dari rakyat kepada negara dimana dipungut berdasarkan atau dengan kekuatanundang-undang serta aturan pelaksanaannya. Penarikan pajak tersebut dilakukan tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat (skripsi dan tesis)

Dalam kaitan ini, Moebyarto (dalam Setyawati, 2014), mengemukakan ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumberdaya lokal yang berbasis masyarakat sebagai analisis lain mengenai ruang lingkup pemberdayaan masyarakat yang diuraikan menjadi:

  1. Keputusan dan inisiatip untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat di tingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.
  2. Fokus utama pengelolaan sumberdaya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan asset-asset yang ada dalam mayarakat setempat, untuk memenuhi kebutuhannya.
  3. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang desentralistis.
  4. Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi.
  5. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang mencakup kelompok penerima manfaat, pemerintah lokal, bank lokal dan sebagainya yang menjadi dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya setempat.

Menurut Ife (2005) seorang pakar Community Development, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni: kekuasaaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melaikan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

  1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gya hidup, temapat tinggal, pekerjaan
  2. Pendefenisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasinya dan keinginanya
  3. Ide atau gagasan: kemapuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti kesejahteraansosial, pendidikan, kesehatan.
  4. Lembaga-lembaga : kemampuan menjangkau, memggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan
  5. Sumber-sumber : kemapuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
  6. Aktivitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
  7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitanya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termaksud individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupanya.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada dasarnya meliputi empat aspek, yaitu:

  1. Fisik, seperti pembangunan prasaranan fisik berupa pemasangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi energi setempat, pembagunan jalan, rumah ibadah, dan sarana lainya yang dibutuhkan masyarakat
  2. Sumber Daya Manusia, seperti pemberian beasiswa, peningkatan pengetahuan siswa di bidang pendidikan dan lain sebagainya.
  3. Ekonomi seperti pengembangan usaha kecil dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat.
  4. Sosial budaya, seperti pelestarian budaya setempat, peningkatan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya.

Semangat utama pemberdayaan masyarakat adalah  proses penigkatan kekuasaan, atau penguatan kemapuan para penerima pelayanan.dan tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membantu membangun rasa percaya diri. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

Suatu pemberdayaan pada intinya ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termaksud untuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri  untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui daya dari lingkungannya. Secara konseptual pemberdayaan berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan) karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisapi dalam berbagai kontrol dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhinya, pemberdayaan memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mengetahui kehidupanya dan kehidupanya dan orang lain yang menjadi perhatianya.

Ada berbagai macam bentuk pemberdayaan bila dilihat dari tujuannya, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan politik, pemberdayaan hukum, pemberdayaan lingkungan, dan pemberdayaan sosial budaya, berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut berbeda-beda sesuai dengan bidang pembagunan, sehingga bentuk pemberdayaan bidang yang satu dengan yang lain belum tentu memiliki kesamaan dengan bentuk pemberdayaan yang lainya, namun dari adanya berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut dapat dipadukan dan saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan berbagai bentuk pemberdayaan tersebut maka perlu adanya keterlibatan berbagai lembaga yang ada, baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat memang tidak terlepas dari adanya keterlibatan lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, posisi keterlibatan lembaga tersebut mempunyai peran sebagai pelaku perubahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, ada berbagai macam bentuk peran dan ketampilan yang dimiliki oleh pelaku perubahan diantaranya peran dan keterampilan fasilitatif, keterampilan edukasional, keterampilan perwakilan, keterampilan teknis

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat (skripsi dan tesis)

Secara konseptual pemberdayaan barasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena itu ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana suatu kegiatan yang berkesinambungan (on going) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja. (Hogan 2010). Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupanya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parson, et.al.,2004)

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat local yang mandiri (selffreliant communities), merupakan suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Moebyarto, dalam Zamzani, 2014:3).

Berdasarkan pengertian di atas maka pndekatan pemberdayaan masyarakat yang bepusat pada manusia (peoplecentered development) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya local (community based management), yang merupakan mekanisme perencanaan peoplecentered development yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (social learning) dan strategi perumusan program. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (empowerment), mengorganisir diri mereka sendiri dengan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka.

Pengertian Pariwisata (skripsi dan tesis)

Kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. pari berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Pariwisata adalah padanan bahasa Indonesia untuk istilah tourism dalam bahasa Inggris. World Tourism Organizations (WTO) mendefinisikan pariwisata adalah berbagai aktivitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis dan keperluan lain (Muljadi A.J, 2009).

Pengertian lain menyebutkan bahwa pariwisata di artikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan seseorang secara perorangan atau berkelompok dari suatu daerah ke daerah lain yang sifatnya sementara dan bertujuan untuk mendapatkan kesenangan, serta di daerah tujuan mereka sebagai konsumen. Kegiatan industri pariwisata bersifat unik dimana pariwisata yang dikatakan sebagai kegiatan eksport, tetapi komoditas yang dieksport” goes nowhere”. Keunikan ini merupakan salah satu kekuatan untuk menarik wisatawan sehingga pariwisata sangat tergantung dari peranan citra (image) suatu daerah tujuan wisata (termasuk aspek politik, keamanan, kesehatan, kebersihan sampai kepada aspek HAM. Pariwisata telah dimulai sejak dimulainya perasaban manusia, namun pariwisata sebagai kegiatan ekonomi baru berkembang pada awal abad ke-19. Dari pengalaman sejarah, pariwisata mempunyai suatu keunggulan, di mana dalam suasana perdagangan komoditas yang lesu, ternyata pariwisata tetap mempunyai trend meningkat dengan pesat (Pitana, 2009).

Menurut Yoeti (2008) pariwisata harus memenuhi empat kriteria di bawah ini, yaitu:

  1. perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman di mana orang itu biasanya tinggal;
  2. tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di negara, kota atau DTW yang dikunjungi.
  3. uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan;dan
  4. perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Berdasarkan pengertian di atas maka pariwisata adalah aktivitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya untuk mendapatkan kesenangan, serta di daerah tujuan mereka sebagai konsumen. Dalam pengertian kepariwisataan terdapat empat faktor yang harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor tersebut adalah perjalanan itu dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, perjalanan itu harus dikaitkan dengan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata semata-mata sebagai pengunjung tempat wisata tersebut

Tujuan Pemilihan Umum (skripsi dan tesis)

Pada pemerintahan yang demokratis, pemilihan umum merupakan pesta demokrasi. Secara umum tujuan pemilihan umum adalah:

  1. Melaksanakan kedaulatan rakyat
  2. Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat
  3. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislative serta memilih Presiden dan wakil Presiden.
  4. Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara aman, damai, dan tertib.
  5. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Menurut Morissan (2005) Pemilihan Umum merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Menurut Austin Ranney (1997), pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi kriteria sebgai berikut:

  1. Penyelenggaraan secara periodik (regular election),
  2. Pilihan yang bermakna (meaningful choices),
  3. Kebebasan untuk mengusulkan calon (freedom to put forth candidate),
  4. Hak pilih umum bagi kaum dewasa (universal adult suffrage),
  5. Kesetaraan bobot suara (equal weighting votes),Kebebasan untuk memilih (free registration of choice),
  6. Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (accurate counting of choices and reporting of results)

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) (skripsi dan tesis)

Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia khususnya yang berada di setiap Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden di Kabupaten Paser, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paser di bantu oleh panitia yang dibuat oleh lembaga itu sendiri dalam membantu kinerja KPUD dalam melaksanakan pemilu, panitia penyelenggara pemilu itu adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Tugas dan kinerja Komisi Pemilihan umum Daerah dalam Pemilihan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dari ketentuan peraturan di atas terutama yang berhubungan dengan tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggraaan Pemilihan tidak terlepas dari penjawatahan tugas dan wewenang KPU Pusat di jabarkan lebih lanjut oleh KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Essensi yang paling penting dan harus dikedepankan adalah bahwa KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu  bersifat independen, mandiri dan wajib tunduk pada peraturan perundang- undangan yang belaku, khususnya yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya. Selain itu harus taat asas sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu : mandiri, jujur, Adil,kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja (skripsi dan tesis)

Higgins (dalam Hasanusi 2005) menyatakan bahwa “ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu kapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor stratejik yaitu kekuatan dan kelemahan”. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positip, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan stratejik dalam mencapai sasarannya; sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Kedua faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal organisasi antara lain: struktur organisasi, sumberdaya baik dana maupun tenaga, lokasi, fasilitas yang dimiliki, integritas seluruh karyawan dan integritas kepemimpinan.

Kondisi yang kedua adalah lingkungan eksternal, yang terdiri atas dua faktor stratejik, yaitu peluang dan ancaman atau tantangan. Peluang sebagai situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sasarannya; sedangkan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Dalam mengamati lingkungan eksternal, ada beberapa sektor yang peka secara stratejik, artinya bisa menciptakan peluang, atau sebaliknya merupakan ancaman. Perkembangan teknologi misalnya, peraturan perundang-undangan, atau situasi keuangan, dapat saja memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi.

Sementara itu Siagian (2004) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung keberhasilan akhir suatu orgaisasi dapat ditemukan dalam empat kelompok umum, yaitu:

  1. Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi;
  2. Karakteristik lingkungan, mencakup dua aspek lingkungan ekstern dan lingkungan internal, yang dikenal sebagai iklim organisasi meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja (contoh: pekerja sentris, orientasi pada prestasi);
  3. Karakteristik pekerja, perhatian harus diberikan kepada perbedaan individual antara para pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas.
  4. Kebijakan dan praktek manajemen, peranan manajemen dalam prestasi organisasi, meliputi variasi gaya, kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat memperhatikan atau merintangi pencapaian tujuan.

Sementara itu Joedono (dalam Mangkuprawira, 2003:101) menyatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam kinerja sebuah organisasi antara lain meliputi :

  1. Kepemimpinan, yaitu proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktifitas yang harus dilakukan atau merupakan hubungan yang erat ada dalam diri orang atau pemimpin, mempengaruhi orang-orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan pemimpin.
  2. Sumber Daya Manusia adalah menempati kedudukan yang lebih tinggi dan merupakan faktor yang sangat menentukan untuk tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi.
  3. Lingkungan kerja, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan struktur tugas, desain pekerjaan, pola kepemimpinan, pola kerjasama, prasarana, dan imbalan (reward system).

Pengukuran Kinerja (skripsi dan tesis)

Menurut LAN (2000), pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) . Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) menyatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

Lebih lanjut Mardiasmo (2001) menjelaskan bahwa pada umumnya sistem ukuran kinerja dipecah dalam lima kategori sebagai berikut:

  1. Indikator input, mengukur sumber daya yang diinvestasikan dalam suatu proses, program, maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran (output maupun outcome).
  2. Indikator output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan / atau non fisik.
  3. Indikator outcome, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output (efek langsung) pada jangka menengah.
  4. Indikator benefit, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator outcome
  5. Indikator impact memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari benefit yang diperoleh.

Lenvine (dalam Dwiyanto, 2006) mengusulkan tiga konsep yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja organisasi adalah konsep yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah dan berdasakan data empiris di lapangan (actionable causes), yaitu:

  1. Akuntabilitas, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholder.
  2. Responsibilitas, yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan organisasi.
  3. Responsivitas, yaitu kemampuan aparatur untuk mengenali kebutuhan masyarakat, dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan berbagai macam pengertian tersebut, maka kinerja seorang aparatur perlu diadakan penilaian. Hasanusi (2005) merumuskan suatu penilaian kinerja adalah “a way of measuring the contributions of individual to their organization” (suatu cara mengukur kontribusi-kontribusi dari individu-individu anggota organisasi kepada organisasinya). Ada tiga kreteria yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja seseorang yaitu :

  1. Quality, merupakan tingkat mutu hasil pelaksanaan kegiatan yang mendekati kesempurnaan dengan penggunaan daya organisasi (manusia, keuangan, teknologi dan material) secara optimal
  2. Quantity, merupakan jumlah yang dihasilkan seorang pekerja dapat melaksanakan fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan
  3.  Timeliness, merupakan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan harapan

Pengertian Kinerja (skripsi dan tesis)

Pengertian kinerja menurut Prawirosentono (2004) berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (perstasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sementara itu Ruky (2002: 25) memberikan pengertian kinerja atau performance adalah: ”sebagai hasil kerja seseorang pekerjaan atau keseluruhan, di mana hasil kerja tersebut harus ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang ditentukan).” Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa kinerja berhubungan dengan bagaimana melakukan suatu pekerjaan dan menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggung jawab namun tetap mentaati segala peraturan-peraturan, moral maupun etika.

Sejalan dengan pengertian di atas, Bernardin dan Rusell (1998) menyebutkan bahwa: “Performance is defined as the record of out comes product on a specified job function or activity during a specified time period” (Kinerja merupakan tingkat pencapaian/rekor produksi akhir pada suatu aktivitas organisasi atau fungsi kerja khusus selama periode tertentu)”. Lebih lanjut Darmawan (2005:32) memberikan pendapatnya tentang pengertian kinerja adalah ”hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.”

Kinerja organisasi oleh Tangkilisan, (2005) sebagai gambaran mengenai tingkaat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut. Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Sebagaimana yang dikemukan oleh Surjadi (2009) Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya itu dapat dapat dilihat dari tingkat sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan.

Dari pemamparan teori diatas bahwa kinerja organisasi adalah seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan program/kebijakan/ visi dan misi yang telah di tetapkan sebelunya. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah di ditetapkan

Pengertian Pengetahuan Masyarakat (skripsi dan tesis)

Menurut istilah, Bloom dalam Subiyanto (1988) menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil belajar kognitif yang mencakup hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Sedangkan tingkat pengetahuan seseorang dapat diperoleh dari hasil belajar terhadap suatu hal baik dari buku, alam sekitar, orang lain atau pengalaman pribadi.

Pengetahuan  merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang mengadakan pengindaraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terhadap objek yang tejadi melalui panca indra manusia yakni penglihatan, pengindraan, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Pada waktu pengindraan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap suatu objek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. (Notoatmodjo, 2003) dalam buku Wawan dan Dewi (2011).

Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal. Pengetahuan sangat erat hubunganya dengan pendidikan, dimana diharapkan dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuanya. Pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal saja, akan tetapi dapat diperoleh melalui pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap yang makin positif terhadap objek tertentu. Menurut teori WHO (World Health Organization) yang dikutip oleh Notoatmojo (2007), salah satu bentuk objek kesehatan dapat dijabarkan oleh pengetahuan yang diperoleh  dari pengalaman sendiri (Wawan dan Dewi, 2011).

Menurut Notoatmodjo (2003) dalam buku Wawan & Dewi (2011; h. 12), pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yaitu :

  1. Tahu (know)

Tahu adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Tahu diartikan sebagai suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

  1. Memahami (Comprehention)

Memahami artinya sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dimana dapat menginterprestasikan secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi terus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap suatu objek yang dipelajari.

  1. Aplikasi (application)

Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi ini biasa diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi lain.

  1. Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjalankan materi objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata-kata kerja, dapt menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokan, dan sebagainya.

  1. Sintesis (syntesis)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan dan menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

  1. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden,  kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui dapat kita lihat sesuai dengan tingkatan-tingkatan diatas.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan pengetahuan adalah hasil belajar kognitif yang mencakup hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan.

Pengertian Sikap Masyarakat (skripsi dan tesis)

Sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan yaitu senang-tidak senang, setuju tidak setuju, baik-tidak baik (Notoatmodjo, 2005) Sikap yang terbentuk dari interaksi social dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan atau agama, emosi seseorang. Kemudian manusia bersikap menerima atau menolak yang terjadi (Azwar, 2011)

Menurut Azwar (2011) Sikap sendiri memiliki struktur yang diuraikan sebagai berikut:

1) Komponen kognitif (komponen perseptual)

Komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsikan terhadap objek sikap.

2) Komponen Afektif (komponen emosional)

Komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak terhadap objek sikap. Senang (positif), dan tidak senang (negatif). Komponen ini menunjukkan arah sikap, positif dan negatif.

3) Komponen konatif  (action compenent)

Komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan yaitu senang-tidak senang, setuju tidak setuju, baik-tidak baik.

Partisipasi Masyarakat Dalam Ekowisata (skripsi dan tesis)

Partisipasi menurut Ndraha (2007) meliputi tiga hal yaitu partisipasi dalam memikul beban pembangunan (beban fisik dan non fisik), partisipasi dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan dan partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan. Ife (2005) mengemukakan beberapa keadaan atau kondisi seseorang akan berpartisipasi yaitu

  1. jika kegiatan tersebut penting bagi mereka;
  2. mereka merasa bahwa tindakan mereka akan membuat suatu perubahan;
  3. diakui dan dihargai adanya perbedaan-perbedaan partisipasi; dan
  4. kemungkinan mereka untuk berpartisipasi

Abikusno (2005) menyatakan bahwa prinsip partisipasi masyarakat adalah dilibatkannya masyarakat setempat secara optimal melalui musyawarah dan mufakat dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan. Adapun kriteria yang dimaksudkan dalam kegiatan pelibatan masyarakat tersebut antara lain adalah

1)   melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lain dalam proses perencanaan dan pengembangan ekowisata;

2)   membuka kesempatan dan mengoptimalkan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan ekowisata;

3)   membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan;

4)   meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang berkaitan dan menunjang pengembangan wisata;

5)   mengutamakan peningkatan ekonomi lokal dan menekan tingkat kebocoran pendapatan (leakage) serendah-rendahnya;

6)   meningkatkan pendapatan masyarakat.

Jain (2000) ada tujuh macam tipe partisipasi yang ada pada masyarakat, antara lain

  1. partisipasi pasif, tipe partisipasi yang tidak memperhitungkan tanggapan partisipan dalam pertimbangan dan hasilnya telah terlebih dahulu ditetapkan. Informasi hanya dibagikan pada external institusi;
  2. partisipasi dalam pemberian informasi, orang memberikan jawaban atas pertanyaan dimana mereka tidak punya kesempatan untuk mempengaruhi dalam konteks wawancara dan seringkali hal baru tidak dibagikan;
  3. partisipasi dalam bentuk konsultasi, orang dikonsultankan dan pendapat mereka termasuk ke dalam hitungan tetapi mereka tidak termasuk dalam pembuatan keputusan;
  4. partisipasi aktif, meliputi orang yang memberikan dorongan dalam materi dan dorongan langsung untuk pelayanan yang disediakan. Dalam beberapa contoh kasus, tidak adanya peraturan yang dimasukkan sekalipun dorongan tersebut telah berakhir;
  5. partisipasi fungsional, partisipasi terjadi dengan pembentukan dalam grup dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti partisipasi pada umumnya terjadi hanya setelah keputusan utama telah diambil;
  6. partisipasi interaktif, orang berperan aktif dalam menghasilkan informasi dan analisis berikutnya yang mengarah kepada rencana aksi dan implementasinya. Hal itu melibatkan metodologi yang berbeda dalam mencari bermacam-macam perspektif lokal. Dengan demikian melibatkan orang dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan dan kualitas informasi; dan
  7. pergerakan pribadi, tipe partisipasi yang bebas dari campur tangan pihak luar. Orang berpartisipasi dan mengambil inisiatif untuk mengganti sistem.Mereka mengembangkan kontak untuk masukan dari luar tetapi tetap menguasai kontrol atas sumberdaya.

Beberapa contoh bentuk partisipasi dalam wisata berbasis masyarakat (Jain, 2000)

1) partisipasi dalam perencanaan, partisipan memainkan peranan penting dalam menyampaikan informasi, analisisnya dan pemanfaatan berikutnya yakni dalam proses pembelajaran dan perencanaan. Aspek penting untuk masyarakat berdasarkan kepariwisataan adalah partisipasi dalam menilai pilihan dan ekonominya serta kemungkinan konservasinya;

2) partisipasi dalam pelaksanaan dan perjalanan prosesnya, wisata berbasis masyarakat memerlukan pelaksanaan struktur dan penyusunan untuk menjalankan aktifitas. Partisipan memegang peranan penting untuk  melaksanakan aktifitas, menyusun institusi dan dalam operasi perusahaan; dan

3) partisipasi dalam pembuatan keputusan dan manajemen, partisipan memainkan peran penting dalam pilihan, desain dan manajemen wisata berbasis masyarakat, termasuk perusahaan wisata, aktifitas konservasi, monitoring serta evaluasi; dan

4) partisipasi dalam pembagian keuntungan ekonomi, dalam hal ini perbedaan yang dibuat mengenai tingkatan dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan aktifitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Perbedaan awal antara tipe ini dan ”perbuatan awal…kepemilikan”, bahwa partisipan hanya mempunyai sedikit atau tidak dikatakan dalam aktifitas pilihan.

Pelaksanaan ekowisata harus melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan dan pemantauan karena masyarakat lokal, terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata, menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata. Dengan demikian, kegiatan wisata alam diharapkan mampu mengupayakan keuntungan finansial sekaligus sebagai alternatif peningkatan taraf hidup masyarakat. Masyarakat harus diperlakukan sebagai subyek pembangunan karena sesungguhnya merekalah yang akan meyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Selain itu masyarakat lokal merupakan ”pemilik” langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatawan. Air, tanah, hutan, dan lanskap yang merupakan sumberdaya pariwisata yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisatawan lainnya berada di tangan mereka. Kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata juga hampir sepenuhnya milik mereka. Oleh sebab itu perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan wisata akan bersentuhan langsung dengan kepentingan mereka.  Tidak jarang, masyarakat lokal sudah terlebih dahulu terlibat dalam pengelolaan aktivitas pariwisata sebelum ada kegiatan pengembangan dan perencanaan. Oleh sebab itu peran mereka terutama tampak dalam bentuk penyediaan akomodasi dan jasa guiding dan penyediaan tenaga kerja. Selain itu masyarakat lokal biasanya juga mempunyai tradisi dan kearifan lokal dalam pemeliharaan sumberdaya pariwisata yang tidak dimiliki oleh pelaku pariwisata lainnya (Damanik, 2006).

Sedangkan menurut Rahardjo (2005) selain yang disebutkan oleh Damanik, bentuk keterlibatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat lokal antara lain

  1. membentuk joint venture dengan tour operator dimana masyarakat menyediakan lebih banyak service sedangkan pihak swasta hanya fokus pada promosi dan pemasaran;
  2. menyediakan layanan kepada tour operator;
  3. menyewakan lahan kepada pihak tour operator. Dalam hal ini masyarakat masih memungkinkan untuk melakukan monitoring atas dampak dari aktifitas wisata;
  4. mengembangkan program sendiri secara mandiri; dan
  5. bekerja sebagai staf tour operator baik full time atau part time

Masyarakat sekitar kawasan ekowisata sebagai bagian integral dari kawasan taman nasional dapat berperan serta baik secara langsung maupun tak langsung. Masyarakat lokal tidak hanya sebagai “host communities” dalam kegiatan ekowisata, tetapi sebagai pengelola yang juga memiliki kewenangan dalam menentukan di setiap aktifitas yang berkaitan dengan ekowisata tersebut. Peran serta masyarakat tersebut dalam suatu kawasan konservasi akan terlihat seberapa jauh manfaat yang akan diperoleh masyarakat sekitar.

Pengembangan ekowisata dengan keterlibatan masyarakat lokal relatif mudah dilaksanakan karena memiliki beberapa keunikan

  1. jumlah wisatawan berskala kecil sehingga lebih mudah dikoordinir dan dampak yang akan ditimbulkan terhadap alam relative kecil dibanding pariwisata massal;
  2. ekowisata berbasis masyarakat lokal memiliki peluang dalam mengembangkan atraksi-atraksi wisata yang berskala kecil sehingga dapat dikelola dan lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal;
  3. dengan peluang yang dimiliki masyarakat lokal dalam mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada di sekitarnya akan memberikan peluang lebih besar pula dalam partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan; dan
  4. memberikan pemahaman pentingnya keberlanjutan budaya (cultural sustainability) serta meningkatkan penghargaan wisatawan terhadap kebudayaan lokal

Partisipasi Masyarakat Dalam Ekowisata (skripsi dan tesis)

Partisipasi menurut Ndraha (2007) meliputi tiga hal yaitu partisipasi dalam memikul beban pembangunan (beban fisik dan non fisik), partisipasi dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan dan partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan. Ife (2005) mengemukakan beberapa keadaan atau kondisi seseorang akan berpartisipasi yaitu

  1. jika kegiatan tersebut penting bagi mereka;
  2. mereka merasa bahwa tindakan mereka akan membuat suatu perubahan;
  3. diakui dan dihargai adanya perbedaan-perbedaan partisipasi; dan
  4. kemungkinan mereka untuk berpartisipasi

Abikusno (2005) menyatakan bahwa prinsip partisipasi masyarakat adalah dilibatkannya masyarakat setempat secara optimal melalui musyawarah dan mufakat dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan. Adapun kriteria yang dimaksudkan dalam kegiatan pelibatan masyarakat tersebut antara lain adalah

1)   melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lain dalam proses perencanaan dan pengembangan ekowisata;

2)   membuka kesempatan dan mengoptimalkan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan ekowisata;

3)   membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan;

4)   meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang berkaitan dan menunjang pengembangan wisata;

5)   mengutamakan peningkatan ekonomi lokal dan menekan tingkat kebocoran pendapatan (leakage) serendah-rendahnya;

6)   meningkatkan pendapatan masyarakat.

Jain (2000) ada tujuh macam tipe partisipasi yang ada pada masyarakat, antara lain

  1. partisipasi pasif, tipe partisipasi yang tidak memperhitungkan tanggapan partisipan dalam pertimbangan dan hasilnya telah terlebih dahulu ditetapkan. Informasi hanya dibagikan pada external institusi;
  2. partisipasi dalam pemberian informasi, orang memberikan jawaban atas pertanyaan dimana mereka tidak punya kesempatan untuk mempengaruhi dalam konteks wawancara dan seringkali hal baru tidak dibagikan;
  3. partisipasi dalam bentuk konsultasi, orang dikonsultankan dan pendapat mereka termasuk ke dalam hitungan tetapi mereka tidak termasuk dalam pembuatan keputusan;
  4. partisipasi aktif, meliputi orang yang memberikan dorongan dalam materi dan dorongan langsung untuk pelayanan yang disediakan. Dalam beberapa contoh kasus, tidak adanya peraturan yang dimasukkan sekalipun dorongan tersebut telah berakhir;
  5. partisipasi fungsional, partisipasi terjadi dengan pembentukan dalam grup dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti partisipasi pada umumnya terjadi hanya setelah keputusan utama telah diambil;
  6. partisipasi interaktif, orang berperan aktif dalam menghasilkan informasi dan analisis berikutnya yang mengarah kepada rencana aksi dan implementasinya. Hal itu melibatkan metodologi yang berbeda dalam mencari bermacam-macam perspektif lokal. Dengan demikian melibatkan orang dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan dan kualitas informasi; dan
  7. pergerakan pribadi, tipe partisipasi yang bebas dari campur tangan pihak luar. Orang berpartisipasi dan mengambil inisiatif untuk mengganti sistem.Mereka mengembangkan kontak untuk masukan dari luar tetapi tetap menguasai kontrol atas sumberdaya.

Beberapa contoh bentuk partisipasi dalam wisata berbasis masyarakat (Jain, 2000)

1) partisipasi dalam perencanaan, partisipan memainkan peranan penting dalam menyampaikan informasi, analisisnya dan pemanfaatan berikutnya yakni dalam proses pembelajaran dan perencanaan. Aspek penting untuk masyarakat berdasarkan kepariwisataan adalah partisipasi dalam menilai pilihan dan ekonominya serta kemungkinan konservasinya;

2) partisipasi dalam pelaksanaan dan perjalanan prosesnya, wisata berbasis masyarakat memerlukan pelaksanaan struktur dan penyusunan untuk menjalankan aktifitas. Partisipan memegang peranan penting untuk  melaksanakan aktifitas, menyusun institusi dan dalam operasi perusahaan; dan

3) partisipasi dalam pembuatan keputusan dan manajemen, partisipan memainkan peran penting dalam pilihan, desain dan manajemen wisata berbasis masyarakat, termasuk perusahaan wisata, aktifitas konservasi, monitoring serta evaluasi; dan

4) partisipasi dalam pembagian keuntungan ekonomi, dalam hal ini perbedaan yang dibuat mengenai tingkatan dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan aktifitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Perbedaan awal antara tipe ini dan ”perbuatan awal…kepemilikan”, bahwa partisipan hanya mempunyai sedikit atau tidak dikatakan dalam aktifitas pilihan.

Pelaksanaan ekowisata harus melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan dan pemantauan karena masyarakat lokal, terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata, menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata. Dengan demikian, kegiatan wisata alam diharapkan mampu mengupayakan keuntungan finansial sekaligus sebagai alternatif peningkatan taraf hidup masyarakat. Masyarakat harus diperlakukan sebagai subyek pembangunan karena sesungguhnya merekalah yang akan meyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Selain itu masyarakat lokal merupakan ”pemilik” langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatawan. Air, tanah, hutan, dan lanskap yang merupakan sumberdaya pariwisata yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisatawan lainnya berada di tangan mereka. Kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata juga hampir sepenuhnya milik mereka. Oleh sebab itu perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan wisata akan bersentuhan langsung dengan kepentingan mereka.  Tidak jarang, masyarakat lokal sudah terlebih dahulu terlibat dalam pengelolaan aktivitas pariwisata sebelum ada kegiatan pengembangan dan perencanaan. Oleh sebab itu peran mereka terutama tampak dalam bentuk penyediaan akomodasi dan jasa guiding dan penyediaan tenaga kerja. Selain itu masyarakat lokal biasanya juga mempunyai tradisi dan kearifan lokal dalam pemeliharaan sumberdaya pariwisata yang tidak dimiliki oleh pelaku pariwisata lainnya (Damanik, 2006).

Sedangkan menurut Rahardjo (2005) selain yang disebutkan oleh Damanik, bentuk keterlibatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat lokal antara lain

  1. membentuk joint venture dengan tour operator dimana masyarakat menyediakan lebih banyak service sedangkan pihak swasta hanya fokus pada promosi dan pemasaran;
  2. menyediakan layanan kepada tour operator;
  3. menyewakan lahan kepada pihak tour operator. Dalam hal ini masyarakat masih memungkinkan untuk melakukan monitoring atas dampak dari aktifitas wisata;
  4. mengembangkan program sendiri secara mandiri; dan
  5. bekerja sebagai staf tour operator baik full time atau part time

Masyarakat sekitar kawasan ekowisata sebagai bagian integral dari kawasan taman nasional dapat berperan serta baik secara langsung maupun tak langsung. Masyarakat lokal tidak hanya sebagai “host communities” dalam kegiatan ekowisata, tetapi sebagai pengelola yang juga memiliki kewenangan dalam menentukan di setiap aktifitas yang berkaitan dengan ekowisata tersebut. Peran serta masyarakat tersebut dalam suatu kawasan konservasi akan terlihat seberapa jauh manfaat yang akan diperoleh masyarakat sekitar.

Pengembangan ekowisata dengan keterlibatan masyarakat lokal relatif mudah dilaksanakan karena memiliki beberapa keunikan

  1. jumlah wisatawan berskala kecil sehingga lebih mudah dikoordinir dan dampak yang akan ditimbulkan terhadap alam relative kecil dibanding pariwisata massal;
  2. ekowisata berbasis masyarakat lokal memiliki peluang dalam mengembangkan atraksi-atraksi wisata yang berskala kecil sehingga dapat dikelola dan lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal;
  3. dengan peluang yang dimiliki masyarakat lokal dalam mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada di sekitarnya akan memberikan peluang lebih besar pula dalam partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan; dan
  4. memberikan pemahaman pentingnya keberlanjutan budaya (cultural sustainability) serta meningkatkan penghargaan wisatawan terhadap kebudayaan lokal

Pengembangan Ekowisata (skripsi dan tesis)

Pengembangan ekowisata di suatu kawasan erat kaitannya dengan pengembangan obyek dan daya tarik wisata alamnya (ODTWA). Menurut Departemen Kehutanan (2007) keseluruhan potensi ODTWA merupakan sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan dan pelestarian lingkungan. Lebih rinci Departemen Kehutanan (2007) menjelaskan pengembangan ODTWA sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktifitas sumber daya hutan dalam konteks pembangunan interaksi berbagai kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah, aspek masyarakat, dan pihak swasta di dalamnya.

Suprana (2007), dalam pengembangan pariwisata alam di kawasan pelestarian alam memiliki strategi pengembangan dan program pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), antara lain

1)        Strategi pengembangan ODTW

Pengembangan potensi ODTW untuk menunjang tujuan pembangunan khususnya pengembangan pariwisata mencakup aspek-aspek perencanaan pembangunan, kelembagaan, sarana prasarana dan infrastruktur, pengusahaan pariwisata alam, promosi dan pemasaran, pengelolaan kawasan, sosial budaya dan sosial ekonomi, penelitian pengembangan, dan pendanaan.

2)        . Program pengembangan ODTW

Pembangunan ODTW khususnya pengembangan ODTW dapat diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan:

  1. Inventarisasi potensi, pengembangan dan pemetaan ODTW,
  2. Evaluasi dan penyempurnaan kelembagaan pengelola ODTW,
  3. Pengembangan dan pemantapan sistem pengelolaan ODTW,
  4. Pengembangan sistem perencanaan,
  5. Penelitian dan pengembangan manfaat,
  6. Pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur,
  7. Perencanaan dan penataan,
  8. Pengembangan pengusahaan pariwisata alam dan
  9. Pengembangan sumber daya manusia.

Adanya pengembangan wisata di suatu tempat akan memberikan berbagai keuntungan baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mackinnon et al (1990) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata di dalam dan disekitar kawasan yang dilindungi merupakan salah satu cara terbaik untuk mendatangkan keuntungan ekonomi kawasan terpencil, dengan cara menyediakan kesempatan kerja masyarakat setempat, merangsang pasar setempat, memperbaiki sarana angkutan, dan komunikasi. Muntasib et al. (2004) menyatakan beberapa prinsip dasar pengembangan ekowisata, yaitu

  1. berhubungan/kontak langsung dengan alam (Touch with nature);
  2. bengalaman yang bermanfaat secara pribadi dan sosial;
  3. bukan wisata massal;
  4. program-programnya membuat tantangan fisik dan mental bagi wisatawan;
  5. interaksi dengan masyarakat dan belajar budaya setempat;
  6. adaptif (menyesuaikan) terhadap kondisi akomodasi pedesaan; dan
  7. pengalaman lebih utama dibanding kenyamanan.

Usman (1999) mengemukakan bahwa pengembangan ekowisata Indonesia, hal yang penting dan perlu diperhatikan adalah keikutsertaan masyarakat setempat dalam setiap kegiatan kepariwisataan. Konsep pengembangan wisata dengan melibatkan atau mendasarkan kepada peran serta masyarakat (community based ecotourism), pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang menjadi obyek dan daya tarik wisata untuk mengelola jasa-jasa pelayanan bagi wisatawan.

Ekowisata Berbasis Masyarakat (skripsi dan tesis)

Ekowisata berbasis masyarakat mengambil dimensi sosial ekowisata adalah suatu langkah lebih lanjut dengan mengembangkan bentuk ekowisata dimana masyarakat lokal yang mempunyai kendali penuh, dan keterlibatan di dalamnya baik itu di manajemen dan pengembangannya, dan proporsi yang utama menyangkut sisa manfaat di dalam masyarakat (WWF International, 2001).

Ekowisata berbasis masyarakat dapat membantu memelihara penggunaan sumberdaya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Lebih dari itu, memelihara kedua-duanya adalah tanggung jawab kolektif dan inisiatif individu di dalam masyarakat tersebut. Selagi definisi dan penggunaan dari bentuk terminologi CBT dan ekowisata berbasis masyarakat bisa berubah-ubah dari satu negeri atau daerah (bagi/kepada) yang lain, tidaklah menjadi masalah yang berarti tentang sebuah nana, tetapi hanyalah prinsip sosial dan tanggung jawab lingkungan disetiap tindakan (The International Ecotourism Society, 2006)

WWF (World Wide Fund for Nature) Guidelines for Community-Based Ecotourism Development (2001) menyebutkan syarat-syarat untuk memutuskan pengembangan bisnis ekowisata sebagai berikut

  1. kerangka ekonomi dan politik yang mendukung perdagangan yang efektif dan investasi yang aman;
  2. perundang-undangan di tingkat nasional yang tidak menghalangi pendapatan dari wisata diperoleh dan berada di tingkat komunitas lokal;
  3. tercukupinya hak-hak kepemilikan yang ada dalam komunitas lokal;
  4. keamanan pengunjung terjamin;
  5. resiko kesehatan yang relative rendah, akses yang cukup mudah ke pelayanan medis dan persediaan air bersih yang cukup; dan
  6. tersedianya fasilitas fisik dan telekomunikasi dari dan ke wilayah tersebut.

Adapun syarat-syarat dasar untuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat seperti tercantum dalam buku tersebut adalah

  1. lanskap atau flora fauna yang dianggap menarik bagi para pengunjung khusus atau bagi pengunjung yang lebih umum;
  2. ekosistem yang masih dapat menerima kedatangan jumlah pengunjung tertentu tanpa menimbulkan kerusakan;
  3. komunitas lokal yang sadar akan kesempatan-kesempatan potensial, resiko dan perubahan yang akan terjadi, serta memiliki ketertarikan untuk menerima kedatangan pengunjung;
  4. adanya struktur yang potensial untuk pengambilan keputusan komunitas yang efektif;
  5. tidak adanya ancaman yang nyata-nyata dan tidak bisa dihindari atau dicegah terhadap budaya dan tradisi lokal;
  6. penaksiran pasar awal menunjukkan adanya permintaan yang potensial untuk ekowisata, dan terdapat cara yang efektif untuk mengakses pasar tersebut.

Selain itu juga harus diketahui bahwa pasar potensial tersebut tidak terlalu banyak menerima penawaran ekowisata. Sesuai dengan yang tercantum dalam Guidelines for Community-Based Ecotourism Development (2001) aspek dari komunitas untuk terlibat dalam pengembangan ekowisata, adalah

  1. kemampuan menjadi tuan rumah penginapan
  2. keterampilan dasar bahasa inggris
  3. keterampilan komputer
  4. keterampilan pengelolaan keuangan
  5. keterampilan pemasaran
  6. keterbukaan terhadap pengunjung

Konsep Ekowisata (skripsi dan tesis)

Masyarakat Ekowisata Internasional (The Ecotourism Society) (1991) mengartikan ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well-being of local people) (Epler Wood, 1996 dalam Lash, 2007). Dari definisi ini ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni sebagai (1) produk, (2) pasar, dan (3) pendekatan pengembangan. Sebagai produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumberdaya alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan. Akhirnya sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan. Di sini kegiatan wisata yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sangat ditekankan dan merupakan ciri khas ekowisata. Pihak yang berperan penting dalam ekowisata bukan hanya wisatawan tetapi juga pelaku wisata lain (tour operatour) yang memfasilitasi wisatawan untuk menunjukkan tanggungjawab tersebut (Damanik, 2006).

TIES (2000) dalam Damanik (2006), beberapa prinsip ekowisata yang dapat diidentifikasi dari beberapa definisi ekowisata di atas, yakni sebagai berikut 1) mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan ekowisata; 2) membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di destinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku wisatawan lainnya;  3) menawarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan maupun masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerjasama dalam pemeliharaan atau konservasi ODTW; 4) memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan; 5) memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal; 6) meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, dan politik di daerah tujuan wisata; dan 7) menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak asazi, serta tunduk pada aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata.

The Ecotourism Society (dalam Fandeli 2002) terdapat delapan prinsip yang bila dilaksanakan maka ekowisata menjamin pembangunan ecological friendly dari pembangunan berbasis kerakyatan

  1. mencegah dan menanggulangi dampak dari aktifitas wisatawan terhadap alam dan budaya yang disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat;
  2. pendidikan konservasi lingkungan, mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi;
  3. pendapatan langsung untuk kawasan, mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan;
  4. partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pengawasan;
  5. keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat;
  6. menjaga keharmonisan dengan alam;
  7. pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung lebih rendah dengan daya dukung kawasan buatan; dan
  8. peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara.

Semua pemahaman di atas, mengarah kepada pemahaman terhadap aktifitas berwisata atau mengunjungi kawasan alam dengan niat obyektif untuk melihat,  mempelajari, mengagumi keindahan alam, flora, fauna termasuk aspek-aspek budaya baik di masa lampau maupun sekarang yang mungkin terdapat di kawasan tersebut.