Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 (revisi 2011) tentang Aset Tetap (skripsi dan tesis)

2.1.1

Karakteristik aset tetap menurut PSAK 16 adalah sebagai berikut :

  1. Aset tersebut digunakan dalam operasi. Hanya aset yang digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap.
  2. Aset tersebut memiliki masa (umur) manfaat yang panjang. Lebih dari satu periode.
  3. Aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap memiliki cirri substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aset tak berwujud seperti hak paten dan merek dagang.

Dalam paragraph 7 PSAK 16 menyatakan bahwa aset tetap harus diakui jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis yang berhubungan dengan aset tersebut akan mengalir ke perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Kriteria pertama dipenuhi apabila tingkat kepastian aliran manfaat ekonomis pada saat pengakuan awal. Pada umumnya kriteria ini dipenuhi apabila risiko dan imbalan kepemilikan aset tersebut telah diterima perusahaan. Untuk aset tetap yang dibangun secara internal, pengukuran secara andal terhadap biaya yang timbul dalam pembangunan tersebut juga sering kali telah tersedia.

PSAK 16 menyatakan bahwa pada saat pengakuan aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan (paragraph 15). Setelah pengakuan awal, suatu perusahaan harus memilih model biaya atau model revaluai sebagai kebijakan akuntansinya dan harus menerapkan kebijakan tersebut terhadap keseluruhan aset dalam satu kelompok aset tetap yang sama, misalnya kelompok bangunan (paragraph 29).

Dalam model biaya, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan semua akumulasi rugi penurunan nilai aset bila ada (paragraph 30). Dalam model revaluasi, aset tetap dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluai dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluai (paragraf 31).

PSAK 16 menyatakan bahwa biaya perolehan awal aset tetap  meliputi (paragraph 16):

  1. Biaya perolehannya
  2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
  3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset, liabilitas atas biaya tersebut timbul ketika aset diperoleh.

Butir terakhir merupakan persyaratan baru dalam PSAK 16 (Revisi 2011) yang tidak ada dalam PSAK 16 (Revisi 2007). Dengan adanya persyaratan tersebut maka di dalam harga perolehan aset tetap dapat terkandung nilai estimasi yang mungkin menimbulkan selisih perbedaan dengan perhitungan perpajakan.

            Harga perolehan biasanya dapat ditentukan dengan mudah apabila terdapat transaksi pembelian. Namun, apabila harga perolehan tidak dicatat atau tidak dapat dibayarkan dalam bentuk kas, timbul kesulitan dalam menentukan jumlah yang diperlakukan sebagai biaya perolehan aset tetap. Dalam kasus seperti ini, “setara nilai tunai” (paragraph 6) dari harga perolehan pun menjadi relevan.

            Setelah pengakuan awal sesuai dengan harga perolehan, PSAK 16 mengizinkan perusahaan untuk memilih model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama (paragraf 29). Jadi boleh saja kelompok aset bangunan menggunakan model revaluasi sedangkan kelompok aset mesin menggunakan model biaya. PSAK 16 memperbolehkan model revaluasi digunakan hanya untuk aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal (paragraf 31). PSAK 16 lebih lanjut menyatakan bahwa nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi professional berdasarkan bukti pasar (paragraph 32).

            Meskipun tidak diatur secara khusus dalam PSAK 16, pada umumnya disepakati bahwa penilaian harus didasarkan pada ‘nilai pasar untuk penggunaan yang ada (existing assets)’ dan bukan pada ‘nilai pasar untuk penggunaan alternatif’. Nilai pasar untuk penggunaan yang ada adalah estimasi nilai pasar yang mempertimbangkan salah satunya bukti transaksi pasar terbuka properti serupa, yaitu properti yang digunakan untuk tujuan serupa.

Upaya dan Tahap Minimasi Limbah Kopi (skripsi dan tesis)

II.5          

Upaya miinimasi limbah kopi dapat dibagi menjadi dua, upaya minimasi limbah padat kopi dan upaya minimasi limbah cair kopi.

  1. Upaya minimasi limbah padat kopi

Berikut adalah beberapa cara untuk meminimalisasi limbah padat kopi yang banyak terdiri dari kulit luar dan kulit dalam kopi:

  1. Limbah kopi untuk pengganti briket batubara

Limbah kopi dapat dijadikan sebagai pengganti briket batubara. Hal ini telah dilakukan oleh PT Sari Incoofood di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dari 1 kilogram ampas kopi yang dihasilkan dalam proses pengolahan biji kopi dapat dihasilkan sebanya 4 ons briket. Pengolahan itu dilakukan dengan mengambil ampas biji kopi. Proses pengolahan cukup sederhana yaitu dilakukan dengan cara mengeringkan limbah kopi. Selanjutnya, limbah dijadikan arang dan kemudian dicetak. Briket dari limbah kopi itu siap dipakai dalam bentuk cetakan bulat, sebesar buah kemiri. Cara memanfaatkannya sama dengan briket batu bara.

  1. Limbah kopi untuk biodiesel

Pengolahan limbah kopi untuk biodiesel ini diproses dengan cara meng-ekstraksi kandungan minyak biodiesel yang ada dalam limbah kopi. Limbah kopi mengandung biodiesel sebesar 10% sampai dengan 20%. Dari total kapasitas produksi kopi dunia yang hampir mencapai angka 16 milyar pon per tahun, diperkirakan berpotensi menghasilkan biodiesel sebesar 340 juta galon.

  1. Limbah kopi untuk pakan ternak

Limbah kopi yang dipakai untuk pakan ternak berasal dari kulit kopi. Formula pakan seimbang dengan menggunakan limbah kulit kopi untuk penggemukan ada takarannya. . Cara pembuatannya adalah campurkan air dengan gula pasir, urea, NPK dan campur dengan Asperigillus Niger kemudian diaerasi 24-36 jam, dan setiap beberapa jam buihnya dibuang. Larutan Asperigillus siap dipakai. limbah kopi dicampur dengan larutan Asperigillus yang siap pakai lalu didiamkan selama 5 hari, maka jadilah limbah kopi terfermentasi. Kemudiaan limbah ini dikeringkan, setelah limbah tersebut kering giling sehingga menjadi tepung limbah kering yang siap menjadi makanan ternak. Hasil yang didapat dari penggunaan limbah kopi ini sangat baik yaitu dapat menghasilkan pertambahan bobot badan kambing dengan menggunakan terapan tehnologi itu rata-rata 108 gram per hari.

  1. Upaya Minimalisasi Limbah Cair Kopi

Kandungan COD dan BOD yang tinggi dalam limbah cair kopi dapat dikurangi dengan penyaringan dan pemisahan pulp. Pada cara ini kandungan COD dan BOD menjadi jauh lebih rendah, yaitu mencapai 3429-5524 mg/l untuk COD dan 1578-3248 mg/l untuk BOD

Bahan-bahan organik padat yang berupa pektin dapat diambil langsung dari air. Jika pektin tidak diambil, maka akan ada kenaikan pH dan COD. Untuk memaksimalkan proses anaerobik pada limbah cair tersebut, maka diperlukan tingkat pH sebesar 6,5-7,5, sementara tingkat pH limbah cair kopi adalah 4, yang merupakan tingkat pH sangat asam. Hal ini bisa diatasi dengan penambahan kalsium hidroksida (CaOH2) kepada limbah cair kopi. Hasilnya, tingkat solubilitas pektin dapat meningkat serta peningkatan COD dari rata-rata 3700 mg/l kepada rata-rata 12650 mg/l.

The Central Pollution Control Board (CPCB) India telah menyarankan sebuah solusi tekhnis yang berdasarkan desain National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) untuk mengoolah limbah kopi. Saran dari CPCB ini terdiri dari 3 fase: fase pertama adalah fase netralisasi di mana limbah yang bersifat asam dinetralkan dengan kapur, lalu diikuti dengan pengolahan anerobik dalam laguna dan yang terakhir adalah fase aerobik. Tujuan pengolahan ini adalah untuk menyusaikan BOD dan COD sesuai dengan tingkat yang tak membahayakan.

Biogas reaktor atau bioreaktor juga bisa menjadi alternatif pilihan untuk mengolah limbah cair kopi dengan cara anaerobik.

Pemerataan dan Perluasan Memperoleh Pendidikan (skripsi dan tesis)

Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan besar yaitu: (Kodoatie, 2005)

  1. Rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan
  2. Rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan
  3. Lemahnya manajemen pendidikan

Dengan otonomi daerah yang termasuk di dalamnya otonomi pendidikan, penyelenggaraan pendidikan jenjang dasar sampai dengan jenjang menengah termasuk pendidikan luar sekolah, hampir seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga diharapkan pengelolaan pendidikan akan lebih baik.

Suatu hal dikatakan efektif jika dapat mencapai atau memenuhi apa yang menjadi tujuannya. Dalam konteks efektifitas sekolah, maka sekolah yang efektif adalah sekolah yang dapat mengembangkan fungsi-fungsi sekolah yang ditetapkan sebagai kapasitas sekolah untuk memaksimumkan pencapaian pelaksanaan fungsi-fungsi sekolah tersebut.

Pemerataan dan perluasan pendidikan atau bisa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran pembangunan pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan dimaksudkan agar setiap orang mepunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan itu tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan lokasi geografis.

Kebijakan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada seua jenis jenjang, maupun jalur pendidikan. Sasaran kebijakan ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam pelayanan pendidikan untuk semua segmen masyarakat. Pemerataan ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang merata.

Untuk dapat mencapai kebijakan tersebut maka dibuatlah sekolah-sekolah di daerah terpencil seperti SMP terbuka. Mengingatt Siswa SMP Terbuka diperuntukkan bagi =nggota masyarakat usia sekolah tertutama bagi mereka yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan reguler(sekolah umum), baik karena kemampuan ekonomi, jarak tempuh, waktu dan lain-lain sedangkan efektifitas adalah pencapaian sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan maka efektifitas SMP terbuka dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikuts :

  1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

APK =  Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu x100%

Jumlah penduduk kelompok tertentu

Sumber: ”Data dan Indikator”, Departemen Pendidikan Nasional Balitbang Depdiknas Pusat Statistik Pendidikan 2006

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah trertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat didwa yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah terpencil atau perbatasan kota.

  1. Angka Partisipasi Murni (APM)

Merupakan perbandingan antara penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang dinyatakan dalam persentase.

Rumus

APM = Jumlah siswa kelompok sekolah di jenjang pendidikan tertentu x100%

Jumlah penduduk kelompok usia tertentu

Sumber: ”Data dan Indikator”, Departemen Pendidikan Nasional Balitbang Depdiknas Pusat Statistik Pendidikan 2006

Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah, dan tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM adalah 100%, bila lebih dari 100% karena adanya siswa usia sekolah dari luar daerah yag bersekolah di daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan.

  1. Angka Partisipasi Murni Usia Sekolah (APM usia sekolah/APMus)

Merupakan perbandingan jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah pada beberapa jenjang pendidikan dengan pendidikan kelompok usia sekolah tertentu yang sesuai dan dinyatakan dengan persentase.

Rumus

APMus = Jumlah siswa kelompok sekolah di jenjang pendidikan x100%

Jumlah penduduk kelompok usia tertentu

Sumber: ”Data dan Indikator”, Departemen Pendidikan Nasional Balitbang Depdiknas Pusat Statistik Pendidikan 2006

Semakin tinggi APMus berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah, dan tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM adalah 100%, tidak akan lebih dari 100% karena siswa usia sekolah dan penduduk usia sekolah dihitung dari siswa yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. Bila ternyata lebih dari 100%, maka perlu dicari tau berapa siswa yang berasal dari daerah lain.

  1. Rasio Siswa per Sekolah (R-S/S)

Merupakan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Rumus

R-S/S =  Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu x100%

Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu

Sumber: ”Data dan Indikator”, Departemen Pendidikan Nasional Balitbang Depdiknas Pusat Statistik Pendidikan 2006

Semakin tinggi rasio berarti semakin padat siswa di sekolah atau kurang jumlah sekolah di suatu daerah

  1. Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)

Merupakan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu.

Rumus

R-S/S =  Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu x100%

Jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu

Sumber: ”Data dan Indikator”, Departemen Pendidikan Nasional Balitbang Depdiknas Pusat Statistik Pendidikan 2006

Semakin tinggi rasio berarti semakin padat siswa di kelas atau kurang jumlah kelas di suatu daerah

  1. Rasio Siswa per Guru (R-S/G)

Merupakan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu.

Rumus

R-S/S =  Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu x100%

Jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu

Sumber: ”Data dan Indikator”, Departemen Pendidikan Nasional Balitbang Depdiknas Pusat Statistik Pendidikan 2006

Semakin tinggi rasio berarti semakin banyak siswa yang dilayani oleh guru atau kurang jumlah guru di suatu daerah

  1. Angka Melanjutkan (AM)

Merupakan perbandingan antara jumlah siswa baru di tingkat I pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah.

Rumus

R-S/S =  Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu x100%

Jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu

Sumber: ”Data dan Indikator”, Departemen Pendidikan Nasional Balitbang Depdiknas Pusat Statistik Pendidikan 2006

Semakin tinggi angkanya maka semakin baik. Idealnya=100% berarti seuma lulusan dapat ditempung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

  1. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)

Merupakan perbandingan jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah sekolah ekuivalen atau jumlah lulusan terhadap sekolah ekuivalen. Sekolah ekuivalen adalah sekolah yang diasumsikan memiliki 6 kelas. Tingakt pelayanan SD dan jenjang lebih tinggi dibedakan karena masing-masing sekolah melayani siswa yang berbeda. Khusus SD adalah melayani siswa usia 7-12 tahun, sedangkan SLTP dan SLTA adalah melayani lulusan SD dan SLTP yang akan masuk ke SLTP atau SLTA.

Rumus

TPS-SD= Jumlah penduduk 7-12 tahun

              Jumlah sekolah ekuivalen

TPS-SLTP/SLTA= Jumlah lulusan

                               Jumlah sekolah ekuivalen

Sumber: ”Data dan Indikator”, Departemen Pendidikan Nasional Balitbang Depdiknas Pusat Statistik Pendidikan 2006

Semakin kecil nilainya berarti semakin baik karena semakin banyak kesempatan belajar di sekolah, walaupun demikian ada batas minimalnya.

Standar ideal untuk mengukur pemerataan pendidikan dihitung dari angka nasional untuk tingkat SD, SLTP, maupun SLTA disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.1. Standar Ideal Indikator Pendidikan

No Jenis Indikaor Standar Nasional
Tk.SD Tk. SLTP Tk. SLTA
1

2

3

4

5

6

7

8

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni US

Rasio Siswa per Sekolah

Rasio Siswa per Kelas

Rasio Siswa per Guru

Angka Melanjutkan

Tingkat Pelayanan Sekolah

Sekitar 100%

Mendekati 100%

100%

240

40

40

133

Sekitar 100%

Mendekati 100%

100%

360

40

21

100%

116

Sekitar 100%

Mendekati 100%

100%

360

40

21

100%

102

Sumber: ”Data dan Indikator”, Departemen Pendidikan Nasional Balitbang Depdiknas Pusat Statistik Pendidikan 2006

Pelayanan Dalam Teori Antrian (skripsi dan tesis)

Pola pelayanan biasanya dicirikan oleh waktu pelayanan (service time) yaitu waktu yang dibutuhkan seorang pelayan untuk melayani para pengantri.Waktu pelayanan ini dapat bersifat diterministik (diketahui secara pasti) atau berupa suatu variabel acak yang distribusi probabilitasnya dianggap telah diketahui.Juga yang menarik adalah apakah seorang pengantri hanya dilayani oleh satu pelayan saja, sementara pengantri ini membutuhkan barisan pelayan.Bila tidak disebutkan secara khusus maka anggapan dasarnya adalah bahwa satu pelayanan saja dapat melayani secara tuntas urusan seorang pengantri.

Waktu pelayan adalah waktu yang digunakan untuk melayani individu-individu dalam suatu sistem.Waktu ini mungkin konstan atau random. Bila waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial atau distribusinya acak maka waktu pelayanan akan mengikuti distribusi poisson. Perbedaan distribusi-distribusi waktu pelayanan dapat diliputi oleh model-model antrian dengan lebih mudah dibandingkan perbedaan distribusi waktu kedatangan.

Teknik Pengendalian Proyek (skripsi dan tesis)

Teknik dan metode pengendalian biaya serta jadwal/waktu  proyek yang tepat akan mampu mengungkapkan terjadinya penyimpangan saat pelaksanaan suatu pembangunan. Pengendalian biaya dan waktu/jadwal terdapat dua macam teknik dan metode yang luas pemakaiannya, yaitu identifikasi varians dan konsep nilai hasil (earned value concept). Untuk memperlihatkan terjadinya penyimpangan  sering digunakan dengan grafik “S”.

  1. Pengendalian Biaya dan Waktu

Proses pengendalian yang dilanjutkan dengan teknik dan metode pemantauan serta pengendalian yang dianggap efektif untuk kegiatan yang berbentuk proyek. Pengendalian dilaksanakan sepanjang siklus proyek, baik di kantor maupun di lapangan.

Tujuan pengendalian adalah mengusahakan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, maka aspek dan objek pengendalian sama dengan perencanaan. Maksud pengendalian biaya dan waktu/jadwal dilingkungan proyek adalah sebagai berikut :

1)        menciptakan sikap sadar akan anggaran dan jadwal. Ini berarti meminta semua pihak penyelenggara proyek menyadari bagaimana pengaruh kegiatan yang dilakukan terhadap biaya dan jadwal/waktu,

2)        meminimalkan biaya proyek dengan melihat kegiatan. Kegiatan apa saja yang biayanya bisa dihemat.  Selain itu perlu mengusahakan penggunaan waktu (jadwal yang paling efisien dan ekonomis untuk menyelesaikan setiap pekerjaan), dan

3)        menyampaikan kesemua pihak (pimpinan maupun pelaksana), perihal kinerja pemakaian dana dan menekan potensi rawan pemborosan dan penyimpangan guna tindakan koreksi.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program (skripsi dan tesis)

Menurut Edward diyatakan bahwa suatu pendekatan dalam studi implementasi harus dimulai dengan pertanyaan apakah yang menjadi syarat dalam keberhasilan implementasi program dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut (Samodra, 2008).

Teori yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program dikaji melalui teori yang di kemukakan oleh Daniel A. Sabatier dan Paul A. Mazmanian. Daniel A. Sabatier dan Paul A. Mazmanian menyatakan bahwa : memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu program berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi program, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahkan pedoman-pedoman program negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Samodra, 2008)

Sabatier dan Mazmanian berpendapat bahwa peran penting analisis implementasi kebijakan publik adalah mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi.

Dalam Sabatier dan Mazmanian juga dijelaskan bahwa variabel mudah atau tidaknya implementasi kebijakan tergantung pada:

  1. Ketersediaan teknologi dan teknis implementasi.

Ketersediaan teknologi diperlukan untuk melaksanakan program-program baru yang dapat menjamin efektifitas pencapaian tujuan tersebut.

  1. Keragaman perilaku kelompok sasaran

Keragaman ini mengindikasikan semakin beragam perilaku kelompok sasaran yang diatur dalam hal ini para siswa sekolah/pelajar, semakin beragam pelayanan yang diberikan maka implementasi juga akan semakin sulit.

  1. Sifat populasi

Jumlah pelajar yang tersebar di seluruh sekolah yang ada yang tercakup dalam kelompok sasaran dimana semakin kecil jumlahnya maka akan semakin mudah proses implementasinya.

  1. Derajat perubahan perilaku

Dimana semakin besar jumlah perubahan perilaku dimana semakin besar jumlah perubahan yang dikehendaki maka implementasi akan semakin sulit.

Model Sabatier dan Mazmanian  ini tidak jauh berbeda dengan model yang lain, terutama dalam hal perhatiannya terhadap implementasi yang sangat erat kaitannya dengan lingkungan kebijakan. Perbedaannya Sabatier dan Mazmanian menganggap bahwa suatu model implementasi akan efektif jika birokrasi pelaksananya memenuhi apa yang digariskan oleh peraturan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Oleh karena itulah model ini dikenal dengan model Top-down (Samodra, 2008)

Pemekaran Daerah sebagai Implikasi Otonomi Daerah (skripsi dan tesis)

Munculnya Undang-undang otonomi daerah merupakan salah satu usaha untuk di satu pihak “mendinginkan” euforia reformasi dan di lain pihak untuk menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu, isi dari UU No.22 Tahun 1999 tersebut lebih memberikan kebebasan yang nyata dan seluas-luasnya bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri demi untuk kesejahteraan daerahnya masing-masing.

Era reformasi yang dimulai dari tahun 1998 telah menggeser paradigma desentralisasi administratif, yang dianut pada masa orde baru, menjadi desentralisasi politik pasca UU No.22 Tahun 1999. Pemekaran wilayah/ daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di era reformasi merupakan konsekuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi politik oleh pemerintah pusat di daerah. Dengan desentralisasi politik maka pemerintah pusat membentuk daerah-daerah otonom atau daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan, yaitu daerah-daerah yang mempunyai wilayah, masyarakat hukum, kepala daerah, dan anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat, pegawai, dan kewenangan serta keleluasaan mengatur dan mengurus daerah. Kebijakan pemekaran daerah pasca ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai perbedaan yang signifikan jika dibandingkan pengaturan pemekaran daerah berdasar UU No.5 Tahun 1974 (orde baru).

Pelaksanaan kebijakan pemekaran daerah pada orde baru, bersifat elitis dan memiliki karakter sentralistis, dimana perencanaan dan implementasi pemekarannya lebih merupakan inisiatif pemerintah pusat ketimbang partisipasi dari bawah. Proses pemekaran daerah seringkali menjadi proses yang tertutup dan menjadi arena terbatas di kalangan pemerintah pusat.

Pada orde baru, kebijakan pemekaran lebih bersifat elitis dan sentralistis. Namun pada masa itu pemerintah telah mencoba mendorong upaya penyiapan infrastruktur birokrasi (bukan infrastruktur politik) sebelum pembentukan daerah otonom. Masa transisi teknokratis disiapkan sedemikian rupa sebelum menjadi Daerah Otonomi Baru. Dalam masa transisi, pembentukan daerah baru ini lebih menekankan pada mekanisme teknokratis daripada mekanisme politik, seperti penyiapan administrasi birokrasi, infrastruktur, gedung perkantoran, dan sebagainya. Setelah penyiapan teknokratis dirasa cukup barulah kemudian penyiapan politik dilakukan yaitu dengan pembentukan DPRD, dari situ barulah kemudian dibentuk DOB.

 Di masa era reformasi sekarang, proses-proses penyiapan teknokratis tersebut pada kebijakan pemekaran daerah berdasar UU No. 22 Tahun 1999 tidak ada, tetapi justru lebih menekankan pada proses-proses politik. Ruang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan DOB dibuka lebar oleh kebijakan pemekaran daerah berdasar UU No. 22 Tahun 1999. Dengan kebijakan yang demikian ini, kebijakan pemekaran daerah sekarang lebih didominasi oleh proses politik daripada proses teknokratis.

Konsep Evaluasi Kebijakan (skripsi dan tesis)

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak Anderson: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (Darwin, 1994: 34). Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjuk baik buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. (Hanafi & Guntur, 1984: 16).

Evaluasi adalah proses pengukuran dan pembandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai (Riyadi, 2005:263). Evaluasi dimaksudkan untuk menilai sampai sejauhmana kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Bila ditemukan adanya kekurangan, akan dilakukan perbaikan-perbaikan untuk dijadikan bahan perencanaan berikutnya.

Menurut Samudra Wijaya et. al (1994:5) Evaluasi program adalah merupakan aktivitas ilmiah yang perlu dilakukan oleh para pengambil kebijakan di dalam tubuh birokrasi pemerintah maupun organisasi sosial politik. Di tangan aktor kebijakan ini, evaluasi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu memberikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat meningkatkan efektifitas program-program mereka sehingga akan meningkatkan pula kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda.

  1. Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Hal ini merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Bila tidak, faktor apa yang menyebabkannya.
  2. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan penilaian apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan.

Untuk memenuhi tugas tersebut, evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (spesification), pengukuran (measurement), analisis dan rekomendasi (Jones: 1984). Spesifikasi meliputi identifikasi tujuan atau kriteria di mana program tersebut akan dievaluasi. Ukuran atau kriteria ini yang akan kita pakai untuk menilai manfaat program kebijakan. Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan. Rekomendasi yakni penentuan tentang apa yang harus dilakukan di masa datang (ex ante).

Menurut Badjuri dan Yuwono (2002:132) evaluasi kebijakan setidak-tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu:

  1. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya.
  2. Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.
  3. Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Menurut Dunn (1984) dalam Samodra (1994:10) evaluasi program memiliki empat fungsi yaitu sebagai berikut :

  1. Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati.

  1. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

  1. Auditing

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran maupun penerima lain yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan.

  1. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Setelah menentukan konsep evaluasi kebijakan yang akan digunakan maka langkah selanjutnya dalam evaluasi kebijakan adalah menentukan pendekatan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu pada sub bab berikutnya akan dibahas tinjauan pendekatan evaluasi kebijakan

Pengertian dan Pengukuran Ketahanan Pangan (skripsi dan tesis)

Ketahanan pangan pada dasarnya bicara soal ketersediaan pangan (food avaibilitas), stabilitas harga pangan (food price stability), dan keterjangkauan pangan (food accessibility).Ketersediaan pangan yang cukup berarti rata-rata jumlah dan mutu gizi pangan yang tersedia di masyarakat dan pasar mencukupi kebutuhan untuk konsumsi semua rumah tangga (Soekirman 2000).

Menurut Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (PP No 68 2002). Konsumsi pangan yang mencukupi merupakan syarat mutlak terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga. Ketidaktahanan pangan dapat digambarkan dari perubahan konsumsi pangan yang mengarah pada penurunan kuantitas dan kualitas termasuk perubahan frekuensi konsumsi makanan pokok .

Ketahanan pangan menekankan adanya jaminan pada kesejahteraan keluarga, salah satunya adalah pangan sebagai alat mencapai kesejahteraan.Stabilitas pangan berarti menjaga agar tingkat konsumsi pangan rata-rata rumah tangga tidak menurun di bawah kebutuhan yang seharusnya. Ketahanan pangan keluarga terkait dengan ketersediaan pangan yang merupakan salah satu faktor atau penyebab tidak langsung yang berpengaruh pada status gizi anak (Soekirman 2010)

Berdasarkan hasil dari International Scientific Symposyum on Measurement and Assessment of Food Devriation and Undernutrition, yangdiadakan pada bulan Juni 2002 di Roma dan Nutrition in the post 2015 Development agenda. Seri Lancet Gizi tahun 2008 menunjukkan adanya tindakan yang efektif untuk mengatasi kekurangan gizi. Meskipun kemajuan yang mantap dibuat dalam mengurangi kelaparan dan mencapai tujuan kemiskinan dan target, masih ada banyak yang harus dilakukan. Ada lima metode yang lazim digunakan untuk mengukur kerawanan pangan dan kelaparan. Salah satunya adalah pengukuran kerawanan pangan melalui servei pendapatan atau pengeluaran rumahtangga.Metode servei pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk mengestimasi jumlah rata-rata konsumsi energi, dalam servei pengeluaran responden ditanya mengenai pengeluaran untuk pangan dalam waktu tertentu seperti seminggu yang lalu.Oleh karena itu, dapat dihitung proporsi rumah tangga yang konsumsi energinya di bawah level minimum (Tanziha 2005). Dengan demikian penghitungan ketahanan pangan melalui kecukupan energy dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kecukupan Energi Dan Pangsa Pengeluaran Pangan

Konsumsi energi per unit ekuivalen dewasa Pangsa pengeluaran pangan
Rendah (≤60% pengeluaran total) Tinggi (>60% pengeluaran total)
Cukup (>80% syarat kecukupan energi) 1.      Tahan pangan 2.      Rentan pangan
Kurang (≤80% syarat kecukupan energi) 3.   Kurang pangan 4.      Rawan pangan

Sumber: Jonsson and Toole (1991) dalam Amaliyah (2011).

Sedangkan penghitungan kecukupan energi pada balita digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kecukupan Gizi Rata-Rata Pada Anak Prasekolah

Golongan Umur Berat Badan Tinggi Badan Energi Protein
1-3 tahun 12 kg 89 cm 1220 Kkal 23 gram
4-6 tahun 18 kg 108 cm 1720 Kkal 32 gram

Sumber: Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi ke-4

Strategi Pemasaran (skripsi dan tesis)

                  Sebuah perusahaan yang memutuskan untuk beroperasi dalam suatu pasar yang luas, apakah itu (pasar) konsumen, industri, pedagang kecil atau pemerintahan, mengetahui bahwa secara normal ia tidak dapat melayani semua pelanggan dalam pasar tersebut. Para pelanggannya terlalu banyak, terlalu tersebar dan bervariasi dalam keinginan membeli mereka. Beberapa pesaing akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk melayani segmen-segmen pelanggan tertentu pada pasar tersebut. Perusahaan tadi, daripada bersaing di segala tempat, dimana acap kali melawan pesaing-pesaing yang lebih kuat, seharusnya mengidentifikasikan segmen pasar yang paling menarik yang dapat dilayaninya dengan efektif.

                  Jantung pemasaran strategis modern dapat dijelaskan sebagai pemasaran STP, kependekan dari Segmenting (pemilahan), Targeting (penentuan sasaran), dan Positioning (penempatan). Hal ini tidak menyingkirkan pentingnya pemasaran LGD: Lunch (makan siang), Golf (bermain golf), dan Dinner (makan malam), tetapi justru menyediakan kerangka kerja yang lebih luas untuk keberhasilan strategis dalam pasar.

                  Namun para penjual tidak selalu berpegang pada pandangan strategi pasar ini. Cara berfikir mereka sering melewati tiga tahap berikut:

1)      Pemasaran massal (Mass Marketing) : Di sini para penjual berurusan dengan produksi, distribusi dan promosi secara massal dari suatu produk pada seluruh pembeli

2)      Pemasaran produk yang beraneka ragam (Product-Variety Marketing) : Di sini para penjual menghasilkan produk-poduk yang menonjolkan perbedaan-perbedaan gaya, mutu, ukuran dan seterusnya. Produk-produk ini lebih ragam dirancang untuk menwarkan perbedaan pada para pembeli daripada menarik semua segmen pasar yang berbeda.

3)      Pemasaran sasaran (Target Marketing) : Di sini penjual membedakan segmen-segmen pasar utama, membidik satu atau lebih segmen-segmen ini dan mengembangkan produk-produk serta program pemasaran yang disesuaikan dengan setiap segmen pasar yang dipilih.

                  Pemasaran sasaran memerlukan tiga langkah utama (Gambar 2.3). Pertama adalah segmentasi pasar, yaitu suatu tindakan untuk membagi sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda-beda yang mungkin membutuhkan produk-produk dan atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Perusahaan mengidentifikasikan cara-cara yang bebeda untuk mengembangkan gambaran (profil) dari segmen pasar yang dihasilkan. Langkah kedua adalah pembidikan pasar (market tageting), yaitu suatu tindakan untuk mengembangkan ukuran-ukuran daya tarik pasar dan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Langkah ketiga adalah Penempatan (positioning) produk, Yaitu suatu tindakan untuk menempatkan posisi bersaing perusahaan dan penawarannya yang tepat pada setiap pasar sasaran

Definisi Perawatan (skripsi dan tesis)

Kata pemeliharaan diambil dari bahasa yunani terein artinya merawat, menjaga dan memelihara. Pemeliharaan adalah suatu kobinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Untuk Pengertian Pemeliharaan lebih jelas adalah tindakan merawat mesin atau peralatan pabrik dengan memperbaharui umur masa pakai dan kegagalan/kerusakan mesin. (Setiawan F.D, 2008). Menurut Render dan Heizer, (2006) dalam bukunya “operations Management” pemeliharaan adalah : “all activities involved in keeping a system’s equipment in working order”. Artinya: pemeliharaan adalah segala kegiatan yang di dalamnya adalah untuk menjaga sistem peralatan agar bekerja dengan baik.

Menurut Sehwarat dan Narang, (2001) dalam bukunya “Production Management” pemeliharaan (maintenance) adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar (sesuai dengan standar fungsional dan kualitas). Menurut Assauri (2004) pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas/peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian/penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari beberapa pendapat di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk merawat ataupun memperbaiki peralatan perusahaan agar dapat melaksanakan produksi dengan efektif dan efisien sesuai dengan pesanan yang telah direncanakan dengan hasil produk yang berkualitas.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pemeliharaan mesin/peralatan (equipment maintenance) merupakan berdasarkan dua hal sebagai berikut: (Wireman, 2004)

1)        Condition maintenance yaitu mempertahankan kondisi mesin/peralatan agar berfungsi dengan baik sehingga komponen-komponen yang terdapat dalam mesin juga berfungsi dengan umur ekonomisnya.

2)        Replecement maintenance yaitu melakukan tindakan perbaikan dan penggantian komponen mesin tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang telah diencanakan sebelum  kerusakan  terjadi.

Pengendalian Ruang Udara (skripsi dan tesis)

Kawasan keselamatan operasi penerbangan adalah wilayah daratan, perairan dan ruang udara, disekitar ruang udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.  Wilayah udara adalah ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan RI .

  1. Ruang Udara yang dikendalikan (control Airspace)

Ruang udara yang dikendalikan dan dikontrol (Control Airspace) adalah ruang udara yang ditetapkan batas-batasnya dengan di dalamnya diberikan pelayanan lalu lintas udara (Air Traffic Service) dan pelayanan informasi penerbangan (Flight Information Service) dan pelayanan kesiagaan (Alerting Service).

Controlled Airspace adalah ruang udara di atas wilayah dan lautan NKRI dengan batas-batas horizontal/vertical tertentu dimana di dalamnya diadakan pengontrolan secara positif (positive control) terhadap semua jenis lalu lintas udara, (peraturan Keselamatan Penerbangan sipil (P.K.P.S) Bagian 170, Peraturan Lalu Lintas Udara). Ruang udara yang termasuk di dalam kategori control airspace adalah sebagai berikut:

  1. Aerodrome Control (ADC)

Untuk mendapatkan kondisi yang aman, tertib dan lancar bagi setiap pergerakan pesawat terbang baik di darat maupun di udara dalam wilayah pengontrolannya. Ukuran-ukuran suatu Aerodrome adalah sebagai berikut:

  1. Horizontal limit           : 5-10 NM (dari NDB)
  2. Vertical limit               : Ground– 5000 feet

Unit yang melaksanakan pengontrolan dalam suatu Aerodrome dalam Tower (TWR) dngan nama panggilan (call sign) menurut nama tempat Aerodrome tersebut berada diikuti kata-kata tower. Contoh: Fatma Tower.

  1. Control Zone (CTR)

Control Zone (CTR) adalah suatu wilayah pengontrol udara diluar dan diatas Aerodrome Controll Tower (ADC) yang diadakan untuk mengatur lalu lintas penerbangan pada fase climbing, cruising level, dan descending dengan ukuran sebagai berikut:

  1. Horizontal limit           : 40-50 NM
  2. Vertical limit              

Batas bawah                : Batas ADC

Batas atas                    : Sampai dengan 6000 feet

Unit yang melaksanakan pengontrolan dalam suatu Control Zone adalah: Approach Control (APP) dengan nama panggilan (call sign) menurut nama kota tempat dimana APP tersebut berada diikuti kata-kata approach. Contoh: Bengkulu Approach

  1. Terminal control Area (TMA)

Terminal Control Area (TMA) adalah suatu wilayah pengendalian udara yang mencakup dua atau lebih aerodrome yang berdekatan dan mempunyai arus lalu lintas cukup padat. Ukuran-ukuran untuk TMA sebagai berikut:

  1. Horizontal limit          : sesuai kebutuhan
  2. Vertical limit

Batas bawah                : 25000, 4000, 6000 feet

Batas atas                    : 150, 200, 245 feet

Unit yang melaksanakan pengontrolan dalam suatu TMA adalah: Approach Control Office (APP) dengan nama panggilan (call sign) menurut nama kota tempat dimana APP tersebut berada diikuti kata-kata approach. Contoh: Bengkulu Approach.

  1. Control Area (CTA)

Control Area (CTA) adalah suatu wilayah pengontrolan ada di luar ADC atau TMA/CTR, bila ada yang diadakan untuk memberikan positive control kepada pesawat yang terbang “an-route”. Unit yang melaksankan pengontrolan dalam suatu Control Area adalah Area Control Center (ACC) dengan nama panggilan (call sign) menurut nama kota tempat dimana ACC tersebut berada diikuti kata-kata Control. Contoh: Jakarta control.

  1. Air Traffic Service Route (Airways)

Air Traffic Service Route (Airways) adalah jalur ruang udara yang terkontrol dimana pesawat terbang mengadakan penerbangan dari suatu tempat ke tempat tujuan. Airways dilengkapi titik kenal (check point) yang berfungsi untuk mempermudah perjalanan pesawat terbang. Batas-batas Airways adalah sebagai berikut:

  1. Horizontal limit                      : sesuai kebutuhan

1)        NM ke setiap sisi dari track pada Airways yang dilengkapi dengan navigation aids.

2)        30 NM ke setiap sisi dari track untuk Airways yang tidak ada navigation aidsnya.

  1. Vertical limit

Batas atas

Supersonic                                           : 6000 feet

Turbojet                                               : 46000 feet

Turboprop                                           : 36000 feet

Piston                                                   : 22000 feet

Batas bawah

Di wilayah upper airspace                  : 2400 feet

Di atas oceanic                                    : 5500 feet

Di daratan/lautan yang terbatas           : 3000 feet

 

 

 

  1. Ruang Udara yang tidak dikendalikan (Uncontrolled Airspace)

Uncontrolled Airspace adalah suatu ruang udara dimana kegiatan penerbangan di dalamnya hanya mendapatkan informasi tentang lalu lintas udara dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan:

  1. Flight Information Region (FIR)

Flight Information Region adalah suatu wilayah denngan batas-batas tertentu dimana flight information service dan alerting service diadakan untuk melayani dan memberikan informasi penerbangan yang diperlukan guna menjamin kelancancaran dan keselamatan penerbangan. Ukuran-ukuran suatu FIR adalah sebagai berikut:

  1. Horizontal limit  : International ditentukan dengan negara tetangga.
  2. Vertical limit

Batas bawah       : Ground water

Batas atas           : FL 245 (245000)

  1. Pelayanan Navigasi FIR

Pada saat ini di Indonesia ada 3 FIR yaitu FIR Jakarta, FIR Makasar, dan FIR Bali. Unit yang melayani suatu FIR adalah Flight Information Center (FIC) dengan nama panggilan (call sign) nama FIR di ikuti dengan nama-nama uk. Contoh: Jakrta center.

  1. Upper Flight Information Region (UFR)

Upper Flight  Region adalah wilayah udara di atas FIR yang diadakan untuk memberikan dan melayani informasi penerbangan bagi pesawat terbang yang terbang tinggi.

  1. Vertical limit

Batas bawah       : Batas atas FIR

Batas atas           : FL 460 (46000 feet) sampai tidak terbatas

  1. Flight Service Cector (sector)

Flight Service Sector adalah wilayah udara yang merupakan bagian (sub) dan pada suatu FIR, diadakan untuk lebih dapat melayani dan memberikan informasi penerbangan dengan baik mengingat luasnya wilayah suatu FIR. Aeronautical Flight Information (AFIS)

Aeronautical Flight Information adalah suatu aerodrome yang tidak mempunyai fungsi pengawasan atau pengaturan lalu lintas udara tetapi hanya mengenai kondisi cuaca dan keadaan landasan. Biasanya AFIS didirikan di pangkalan kecil dan melayani penerbangan perintis.

Pengukuran Waktu dengan Metode Jam Henti (skripsi dan tesis)

 Pengukuran dengan jam henti dilakukan dengan menggunakan stopwatch, sehingga disebut juga Stop Watch Time Study, dan metode ini diperkenalkan oleh Frederick W Taylor. Metode ini baik digunakan untuk pengukuran pada situasi yaitu:

  1. Dimana terdapat siklus kerja berulang-ulang dengan durasi waktu yang pendek hingga panjang.
  2. Dimana operasi yang baru dapat dilakukan tanpa standar hingga pengukuran dilakukan.
  3. Dimana banyak variasi dari kerja yang berbeda-beda.
  4. Dimana elemen-elemen pengendalian proses menyusun satu bagian siklus.

 Pengukuran dengan jam henti dilakukan dengan metode pengukuran waktu secara berulang-ulang (repetitive timing) atau biasa disebut juga dengan metode snapback. Pada metode ini jarum penunjuk stopwatch akan selalu dukembalikan lagi ke posisi nol pada setiap akhir pengukuran sebuah elemen. Dari hasil pengukuran maka akan diperoleh waktu baku untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama.

Definisi Inventory ( Persediaan) (skripsi dan tesis)

Persediaan adalah sejumlah material yang disimpan dan dirawat menurut aturan tertentu dalam tempat persediaan agar selalu dalam keadaan siap pakai dan ditatausahakan dalam buku perusahaan ( sumber : Protap Pengendalian Tingkat Persediaan No. 35/PB/1991 tgl. 11 Desember 1991)

Persediaan juga diartikan sejumlah material standar yang diadakan untuk disimpan, dirawat dan dicatat menurut aturan tertentu dalam gudang (warehouse), yang belum dibebankan ke dalam biaya pengusahaan dan disediakan untuk menjamin kelangsungan perusahaan (sumber : Peraturan Perusahaan Bidang Logistik SK. Kpts-172/C0000/99-S0 tgl. 21 November 1999)

.Konsep Keandalan (skripsi dan tesis)

Keandalan didefinisikan sebagai probabilitas suatu unit atau sistem berfungsi normal, jika digunakan pada kondisi operasi tertentu untuk suatu periode waktutertentu. (Gaspersz,1992). Salah satu fungsi distribusi yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi keandalan adalah Distribusi Weibull. Distribusi ini memiliki dua parameter, yaitu parameter bentuk (β) dan parameter scala (η). Parameter skala memiliki satuan yang sama dengan variabel acak, dan untuk parameter bentuk tidak memiliki satuan (Wolstenholme,1999).

Antrian (skripsi dan tesis)

Situasi antrian merupakan suatu kejadian yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya para pelanggan yang berdiri di depan kasir pada supermarket, nasabah bank yang berdiri di depan loket pelayanan, antrian restoran, antrian mobil di gerbang tol, mesin-mesin rusak yang menunggu untuk diperbaiki oleh petugas perbaikan mesin  dan lain-lain.

Satu hal yang dimiliki bersama oleh semua situasi ini adalah fenomena menunggu.  Fenomena menunggu adalah hasil langsung dari keacakan dalam operasi sarana pelayanan. Secara umum kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan tidak diketahui sebelumnya, karena jika diketahui, pengoperasian  sarana tersebut dapat dijadwalkan sedemikian rupa sehingga akan sepenuhnya menghilangkan keharusan untuk menunggu (Hamdy Taha, 1997).

Situasi antrian terjadi sebagai berikut, sementara para pelanggan tiba di satu sarana pelayanan, mereka bergabung dalam sebuah antrian. Pelayan memilih seorang pelanggan  dari antrian untuk memulai pelayanan. Setelah selesainya pelayanan, proses memilih pelanggan baru (yang sedang menunggu) diulangi. Diasumsikan tidak ada waktu yang hilang antara penyelesaian pelayanan dengan diterimanya seorang pelanggan baru di sarana pelayanan tersebut (Hamdy Taha, 1997).

Pengertian Kemasan (skripsi dan tesis)

 

Didalam pengemasan bahan pangan terdapat dua macam wadah, yaitu wadah utama atau wadah yang langsung berhubungan dengan bahan pangan dan wadah kedua atau wadah yang tidak langsung berhubungan dengan bahan pangan. Wadah utama harus bersifat non toksik dan inert sehingga tidak terjadi reaksi kimia yang dapat menyebabkan perubahan warna, flavour dan perubahan lainnya. Selain itu, untuk wadah utama biasanya diperlukan syarat-syarat tertentu bergantung pada jenis makanannya, misalnya melindungi makanan dari kontaminasi, melindungi kandungan air dan lemaknya, mencegah masuknya bau dan gas, melindungi makanan dari sinar matahari, tahan terhadap tekanan atau benturan dan transparan (Winarno, 1983).

Melindungi bahan pangan dari kontaminasi berarti melindunginya terhadap mikroorganisme dan kotoran serta terhadap gigitan serangga atau binatang pengerat lainnya. Melindungi kandungan airnya berarti bahwa makanan didalamnya tidak boleh menyerap air dari atmosfer dan juga tidak boleh berkurang adar airnya. Jadi wadahnya harus kedap air. Perlindungan terhadap bau dan gas dimaksudkan supaya bau atau gas yang tidak diinginkan tidak dapat masuk melalui wadah tersebut dan jangan sampai merembes keluar melalui wadah. Wadah yang rusak karena tekanan atau benturan dapat menyebabkan makanan di dalamnya juga rusak dalam arti berubah bentuknya (Winarno, 1983).

Menurut Erliza dan Sutedja (1987) bahan kemasan harus mempunyai syarat-syarat yaitu tidak bersifat toksik, harus cocok dengan bahan yang dikemas, harus menjamin sanitasi dan syarat-syarat kesehatan, dapat mencegah kepalsuan, kemudahan membuka dan menutup, kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi, kemudahan pembuangan kemasan bekas, ukuran, bentuk dan berat harus sesuai, serta harus memenuhi syarat-syarat yaitu kemasan yang ditujukan untuk daerah tropis mempunyai syarat yang berbeda dari kemasan yang ditujukan untuk daerah subtropis atau daerah dingin. Demikian juga untuk daerah dengan kelembaban tinggi dan daerah kering.

Berdasarkan fungsinya pengemasan dibagi menjadi dua, yaitu pengemasan untuk pengangkutan dan distribusi (shiping/delivery package) dan pengemasan untuk perdagangan eceran atau supermarket (retail package). Pemakaian material dan pemilihan rancangan kemasan untuk pengangkutan dan distribusi akan berbeda dengan kemasan untuk perdagangan eceran. Kemasan untuk pengangkutan atau distribusi akan mengutamakan material dan rancangan yang dapat melindungi kerusakan selama pengangkutan dan distribusi, sedangkan kemasan untuk eceran diutamakan material dan rancangan yang dapat memikat konsumen untuk membeli (Peleg, 1985).

Menurut Winarno, et al. (1986) makanan yang dikemas mempunyai tujuan untuk mengawetkan makanan, yaitu mempertahankan mutu kesegaran, warnanya yang tetap, untuk menarik konsumen, memberikan kemudahan penyimpanan dan distribusi, serta yang lebih penting lagi dapat menekan peluang terjadinya kontaminasi dari udara, air, dan tanah baik oleh mikroorganisme pembusuk, mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia, maupun bahan kimia yang bersifat merusak atau racun. Beberapa faktor yang penting diperhatikan dalam pengemasan bahan pangan adalah sifat bahan pangan tersebut, keadaan lingkungan dan sifat bahan pengemas. Sifat bahan pangan antara lain adalah adanya kecendrungan untuk mengeras dalam kadar air dan suhu yang berbeda-beda, daya tahan terhadap cahaya, oksigen dan mikroorganisme.

Winarno dan Jennie (1982) mengemukakan bahwa bahan pengemas harus tahan serangan hama atau binatang pengerat dan bagian dalam yang berhubungan langsung dengan bahan pangan harus tidak berbau, tidak mempunyai rasa serta tidak beracun. Bahan pengemas tidak boleh bereaksi dengan komoditi.

Adanya pengemasan dapat membantu untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan- kerusakan. Menurut Brody (1972) kerusakan produk biasanya terjadi karena pengaruh lingkungan luar dan pengaruh kemasan yang digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan pangan sehubungan dengan kemasan yang digunakan menurut Winarno dan Jenie (1982) dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama kerusakan ditentukan oleh sifat alamiah dari produk dan tidak dapat dicegah dengan pengemasan, misalnya perubahan kimia, biokimia, fisik serta mirobiologi; sedangkan golongan kedua, kerusakan yang ditentukan oleh lingkungan dan hampir seluruhnya dapat dikontrol dengan kemasan yang dapat digunakan, misalnya kerusakan mekanis, perubahan kadar air bahan, absorpsi dan interaksi dengan oksigen.

Guling Belakang (skripsi dan tesis)

           Guling belakang merupakan salah satu gerakan senam lantai. Guling belakang merupakan materi yang sering diberikan di sekolah dasar. Guling belakang adalah gerakan dengan urutan gerak yang merupakan kebalikan dari guling depan. Dimulai dari kontak ke matras dari kedua kaki, ke pantat, kepinggang, ke punggung, lalu ke bahu (tidak ke kepala), ke tangan yang bertumpu, dan kembali ke posisi awal yaitu ke kedua kaki. Selama bagian pertama guling belakang kedua tangan disimpan di atas bahu, dengan kedua telapak tangan menghadap ke atas, dan ibu jari dekat ke telinga. Mekanika gerakan guling belakang meliputi gerak angular yang terjadi disekitar sumbu transversal, posisi badan yang membulat ketat harus dipertahankan sepanjang gulingan, pemindahan berat tubuh harus dilakukan dengan posisi tubuh harus tetap membulat, dan tolakan bersifat konsentrik dengan lengan.Langkah-langkah gerakan guling belakang digambarkan dalam skema berikut.

Cara melakukan gerakan guling belakang berdasarkan gambar di atas adalah:

  (1) Ambil awalan.

(2) Rebahkan badan kebelakang tepat pada bagian pantat, kedua tangan berada        diatas bahu samping kepala.

(3) Pantat dijatuhkan dekat dengan tumit.

(4) Rebahkan badan dengan kecepatan yang cukup.

(5) Kedua tangan menumpu dengan kuat dan kedua kaki didorong kebelakang    dengan kuat.

(6) Pertahankan badan agar tetap membulat ketat.

(7) Mendarat dengan kedua tangan terbuka.

(8) Luruskan kedua tangan dan angkat badan berusaha untuk  berdiri.Berdasarkan pengamatan, kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam melakukan guling belakang adalah: (1) penempatan terlalu jauh ke belakang sehingga tidak membuat tolakan, (2) sikap tubuh kurang bulat, (3) tumpuan kurang kuat, (4) keseimbangan kurang terjaga, dan (5) mengguling kurang sempurna.

Konsep MDS (skripsi dan tesis)

MDS atau penetapan skala multidimensi merupakan sebuah kelas prosedur untuk merepresentasikan persepsi dan preferensi responden secara spasial dengan menggunakan sebuah tampilan visual. MDS juga dikenal sebagai pemetaan persepsi, yaitu berhubungan dengan pembuatan map untuk menggambarkan posisi sebuah obyek dengan obyek lainnya berdasarkan kemiripan obyek–obyek tersebut. MDS dapat juga diaplikasikan ke dalam rating subyektif dalam perbedaan (dissimilarity) antara obyek atau konsep. Lebih lanjut teknik ini dapat mengolah data yang berbeda dari berbagai sumber yang berasal dari responden. Teknik MDS dapat digunakan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi yang menggambarkan persepsi konsumen (Malhotra, 2004).

Analisis multidimensional scaling (MDS) adalah suatu kelas prosedur untuk menyajikan persepsi dan preferensi pelanggan secara spasial dengan menggunakan tayangan yang biasa dilihat. Analisis penskalaan multidimensional scaling dipergunakan di dalam pemasaran untuk mengenali (mengidentifikasi) hal-hal berikut(Supranto,2004):

  1. Banyaknya dimensi dan sifat/cirinya yang dipergunakan untuk mempersepsikan merek yang berbeda di pasar.
  2. Penempatan (positioning) merek yang diteliti dalam dimensi ini.
  3. Penempatan merek ideal dari pelanggan dalam dimensi ini.

Informasi sebagai hasil analisis penskalaan MDS telah dipergunakan untuk berbagai aplikasi pemasaran, antara lain sebagai berikut:

  1. Ukuran citra (image measurement).

Membandingkan persepsi pelanggan dan bukan pelanggan dari perusahaan dengan persepsi perusahaan sendiri.

  1. Segmentasi pasar (market segmentation).
  2. Pengembangan produk baru (new product development). Melihat adanya celah (gap) dalam peta spasial yang menunjukkan adanya peluang untuk penempatan produk baru.
  3. Menilai keefektifan iklan (assesing advertising effectiveness).

Peta spasial digunakan untuk menentukan apakah iklan/advertensi telah berhasil di dalam mencapai penempatan merek yang diinginkan.

  1. Analisis harga (pricing analysis).

Peta spasial dikembangkan dengan dan tanpa informasi harga dapat dibandingkan untuk menentukan dampak yang ditimbulkan harga.

  1. Keputusan saluran (channel decisions).

Pertimbangan pada kecocokan dari merek toko dengan eceran yang berbeda dapat mengarah ke peta spasial yang berguna untuk keputusan saluran.

  1. Pembentukan skala sikap (attitude scale construction).

Teknik MDS dapat dipergunakan untuk mengembangkan dimensi yang cocok dan pengaturan ruang sikap.

 

Jenis Kompensasi (skripsi dan tesis)

 

Menurut Hasibuan (2009) bentuk kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu :

  • kompensasi langsung (direct compensation) berupa gaji, upah dan upah insentif.

Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Maksudnya gaji akan tetap dibayarkan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja. Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian dengan berpedoman pada perjanjian yang disepakati membayarnya. Upah Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Upah insentif ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi.

  • kompensasi tidak langsung (indirect compensation atau employee walfare atau kesejahteraan karyawan).

Benefit dan Service adalah kompensasi tambahan (finansial atau non finansial) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti tunjangan hari raya, uang pensiun, pakaian dinas, kafetaria, mushala, olah raga dan darmawisata.

Menurut Mathis dan Jackson (2012), kompensasi dibagi menjadi dua yaitu :

 

  • Kompensasi langsung, yaitu :
  1. gaji pokok yang meliputi upah dan gaji
  2. penghasilan tidak tetap yang meliputi bonus, insentif dan opsi saham
  • Kompensasi tidak langsung, yaitu tunjangan karyawan yang meliputi:
  1. asuransi kesehatan/jiwa
  2. cuti melahirkan
  3. dana pensiun
  4. kompensasi pekerja

Lebih lanjut Mathis dan Jackson (2012) mengatakan, banyak organisasi menggunakan dua kategori gaji pokok (base pay) yaitu perjam atau gaji tetap, yang diidentifikasikan berdasarkan cara imbalan kerja tersebut didistribusikan dan sifat dari pekerjaan. Imbalan kerja perjam merupakan cara pembayaran yang paling umum yang didasarkan pada waktu, dan karyawan yang dibayar berdasarkan jam kerja menerima upah (wage), yang merupakan imbalan kerja yang dihitung berdasarkan jumlah waktu kerja. Sebaliknya, orang-orang yang menerima gaji (salary) mendapatkan imbalan kerja yang besarnya tetap untuk setiap periode tanpa menghiraukan jumlah jam kerja. Digaji biasanya memberikan status yang lebih tinggi untuk para karyawan daripada diberi upah.

Dalam penelitian ini pengukuran kompensasi menggunakan pernyataan Mathis dan Jackson (2012), yang membagi kompensasi menjadi kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung

Tujuan dan Manfaat Pelatihan (skripsi dan tesis)

Menurut Suparyadi (2015:185-186), menjelaskan tujuan dan manfaat pelatihan sebagai berikut:

  1. Tujuan Pelatihan

1)      Meningkatkan produktivitas. Karyawan akan menguasai pengetahuan dan memiliki keterampilan di bidang pekerjaanya.

2)      Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Penguasaan pengetahuan dan meningkatnya keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaanya yang diperoleh karyawan akan membuat mereka bekerja efektif dan efisien.

3)      Meningkatkan daya saing. Karyawan yang terlatih dengan baik tidak hanya berpeluang mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga akan  bekerja secara efektif dan efisien, sehingga meningkatkan daya saing.

  1. Manfaat Pelatihan

1)      Meningkatkan kemandirian. Karyawan yang menguasai pengetahuan dan memiliki keterampilan akan lebih mandiri.

2)      Meningkatkan motivasi. Motivasi karyawan yang dilatih sesuai pekerjaannya akan memberikan energy positif yang berdampak pada motivasi karyawan.

3)      Menumbuhkan rasa memiliki. Rasa diakui keberadaannya dan kontribusinya sangat diperlukan oleh organisasi serta pemahamannya tentang tujuan organisasi.

4)      Mengurangi keluarnya karyawan. Dengan mendapatkan pelatihan, karyawan akan lebih nyaman, karena ada rasa dihargai dan diakui oleh perusahaan.

5)      Meningkatkan laba perusahaan. karyawanyang dilatih dengan baik akan mampu memproduksi barang atau jasa yang memuaskan.

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (skripsi dan tesis)

Manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting yang menentukan keberlangsungan sebuah organisasi, yaitu berkaitan dengan seberapa baik kinerja organisasi itu, seberapa baik strategi organisasi dapat dilaksanakan, dan seberapa jauh tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai (Suparyadi, 2015:1). Sebuah organisasi terdiri atas orang-orang yang diberikan secara formal yang bekerja bersama untuk mencapai sasaran organisasi tersebut. Memiliki manajer untuk menjalankan proses manajemen mutlak harus dijalankan dengan baik, sehingga manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan (Desler, 2015:4)

Manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi tenaga kerja mereka, kesehatan dan keselamatan kerja mereka, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan (Desler, 2015:4). Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang ilmu manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan, sebuah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat (Hasibuan, 2003:20). Manajemen sumber daya manusia merupakan pengelolaan aktivitas organisasi yang berkaitan dengan rekrutmen, seleksi, kompensasi, hadiah, pelatihan, pengembangan, promosi, kinerja manajemen, penanganan keluhan, dan manajemen lembur (Peter dan Eunice: 2014:15).

Aspek-aspek yang diukur dalam Balanced Scoredcard (skripsi dan tesis)

Model Balanced Scorecard (gbr 2.1) yang dibuat Kaplan dan Norton terbagi menjadi 4 perspektif. Di bawah ini, akan dijelaskan mengenai keempat perspektif tersebut diatas (Kaplan dan Norton dalam Yuwono dkk, 2007):

1)      Perspektif Keuangan (Financial Perspective)

Dalam Perspektif keuangan, perusahaan mengukur kemampuan laba dan nilai pasar (Market Value) di antara perusahaan-perusahaan lain, sebagai indikator seberapa baik perusahaan memuaskan pemilik dan pemegang saham. Tolok ukur kinerja keuangan menunjukkan apakah stategi implementasi dan eksekusi perusahaan memberikan kontribusi pada perbaikan laba.

Menurut Kaplan dan Norton (2000), Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan tahapan dari siklus kehidupan bisnis, yaitu:

  1. a)Bertumbuh (Growth)

Pada tahapan ini, perusahaan menghasilkan produk-produk dengan prospek yang cukup baik dan memiliki produk dan jasa yang secara signifikan mempunyai potensi pertumbuhan terbaik. Untuk mendukung perkembangan produk-produk mereka, perusahaan harus mengerahkan sumber daya yang dimiliki, misalnya dengan cara membangun dan memperluas berbagai fasilitas, jaringan distribusi dan prasarana. Tolok ukur kinerja yang cocok dengan tahap ini adalah tingkat pertumbuhan penjualan dalam segmen pasar yang telah ditargetkan.

  1. b)Bertahan (Substain)

Pada tahapan ini, perusahaan berusaha mempertahankan pangsa pasar yang ada dan mengembangkannya. Perusahaan juga masih melakukan investasi dan reinvestasi dengan mengisyratkan tingkat pengembalian terbaik. Di tahap ini sasaran keuangan diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan.

  1. c)Menuai

Pada tahapan ini, produk-produk yang dihasilkan perusahaan sudah mencapai titik jenuh. Disaat inilah perusahaan benar-benar menuai hasil investasi ditahap sebelumnya. Tidak ada lagi investasi besar, baik ekspansi maupun pembangunan kemampuan baru, kecuali pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Sasaran keuangan utama dalam tahap ini adalah memaksimumkan arus kas masuk dan penghematan berbagai kebutuhan modal kerja.

Tujuan perspektif keuangan menggambarkan tujuan jangka panjang perusahaan : pengembalian modal investasi yang tinggi dari setiap unit bisnis. Oleh sebab Itu penerapan Balanced Scorecard membantu tercapainya tujuan yang penting ini.

Balanced Scorecard memungkinkan eksekutif senior disetiap unit bisnis untuk menerapkan bukan hanya ukuran yang mengevaluasi keberhasilan jangka panjang perusahaan, tetapi juga berbagai variabel yang dianggap paling penting untuk menciptakan dan mendorong tercapainya tujuan jangka panjang.

2)       Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)

Dalam perspektif pelanggan, perusahaan mungukur mutu, pelayanan dan rendahnya biaya dibandingkan dengan perusahaan lainnya sebagai indikator seberapa baik perusahaan memuaskan pelanggan. Nilai pelanggan, menurut Kaplan dan Norton dapat dirumuskan dengan persamaan berikut (Kaplan dan Norton, 2000):

Nilai = Fungsi + Mutu + Citra + Harga + Waktu + Hubungan

Fungsi adalah manfaat generik produk kita bagi pelanggan; Mutu adalah daya kesesuaian dengan standar permintaan pelanggan; Citra adalah daya tarik produk bagi pelanggan yang tercipta karena proses komunikasi pemasaran; Harga merupakan perbandingan nilai relatif dengan produk pesaing; Waktu adalah ketersediaan dan kecepatan proses pemenuhan kebutuhan pelanggan dan hubungan merupakan dimensi antar manusia dalam proses bisnis dengan pelanggan.

Perspektif pelanggan berfokus pada bagaimana organisasi memperhatikan pelanggannya agar berhasil, tidak cukup hanya dengan mengetahui pelanggan dan harapan mereka. Suatu organisasi juga harus memberikan insentif kepada manajer dan karyawan yang dapat memenuhi harapan pelanggan. Bill Mariot mengatakan “Perhatikanlah karyawan anda dan mereka akan memperhatikan pelanggan anda.”

Tolok ukur yang biasa dipakai perusahaan untuk menilai kinerja perusahaannya dari perspektif pelanggan, adalah (Kaplan dan Norton, 2000):

  1. a)Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction)

Menunjukkan apakah perusahaan memenuhi harapan pelanggan atau bahkan menyenangkannya.

  1. b)Retensi pelanggan (Customer Retention)

Menunjukkan bagaimana baiknya perusahaan berusaha mempertahankan pelanggan.

  1. c)Pangsa pasar (Market Share)

Mengukur proporsi perusahaan dari total usaha dalam pasar tertentu.

  1. d)Kemampuan laba Pelanggan

Pelanggan yang memberikan keuntungan kepada perusahaan. Mempunyai pelanggan yang puas dan setia dari pangsa pasar adalah baik, tetapi pencapaian tersebut tidak menjamin kemampuan laba.

3)       Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Business Process Perspective)

Dalam perspektif proses bisnis internal, agar dapat mencapai tujuan finansial perusahaan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan maka manajer harus mengidentifikasi proses-proses bisnis internal yang penting yang harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan.

Proses bisnis suatu perusahaan secara umum dikelompokkan kedalam tiga bagian (Kaplan dan Norton, 2000):

  1. a)Inovasi

Dalam proses ini, perusahaan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pelanggan dengan cara merumuskan metode/strategi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tolok ukur yang dapat digunakan adalah banyaknya produk baru yang dikembangkan oleh perusahaan secara relatif dibandingkan dengan pesaingnya, besarnya penjualan produk baru, jangka waktu yang diperlukan untuk mengembangkan produk serta break even time.

  1. b)Proses Operasi

Pada tahap ini, serangkaian kegiatan dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Proses ini menekankan efisiensi, konsistensi dan ketepatan waktu dalam penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan.

  1. c)Layanan Purna Jual (Post Sale Service)

Ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian proses bisnis internal, dimana layanan purna jual meliputi garansi dan kegiatan perbaikan, perawatan dan pengembalian serta proses akhir.

4)       Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Prspektif keempat dari Balanced Scorecard, pembelajaran dan pertumbuhan, mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Tiga sumber utama pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan datang dari manusia, sistem, dan prosedur perusahaan.

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dimasukkan sebagai salah satu indeks pengukuran kinerja dengan tujuan untuk mendorong perusahaan menjadi organisasi pembelajaran (learning organization) sekaligus mendorong perusahaan untuk bertumbuh. Hal ini merupakan faktor utama pendorong dihasilkannya kinerja perusahaan yang istimewa dalam tiga perspektif yang lain.

Tolok ukur untuk menilai kinerja para pekerja adalah kepuasan karyawan, retensi karyawan, produktivitas karyawan (Kaplan dan Norton, 2000), dan ditambahkan faktor pendorong yang dapat disesuaikan dengan situasi tertentu yakni: kompetensi staf (contoh: keahlian strategi, tingkat pelatihan, peningkatan keahlian), infrastruktur teknologi (contoh: basis data strategis, pengalaman, hak paten, hak cipta) dan iklim untuk bertindak (contoh: pemberdayaan staf, kerjasama tim, moral, fokus strategis). Adapun yang menjadi tolok ukur didalam perspektif ini, menurut Yuwono Et.al (2007) adalah:

  1. a)Kemampuan Sistem Informasi ( Information System Ability)

Jika karyawan dituntut untuk menjadi efektif dalam persaingan yang ada, mereka membutuhkan informasi yang baik dalam berbagai hal, seperti pelanggan, proses bisnis internal, konsekuensi keuangan dan keputusan yang mereka pilih. Untuk dapat memperoleh informasi yang baik maka dibutuhkan sistem informasi yang baik. Selain itu motivasi dan keahlian karyawan sangat diperlukan untuk meraih target yang yang telah ditetapkan.

  1. b)Iklim Organisasi ( Organization Climate)

Walaupun setiap karyawan terlatih dengan baik dan memiliki akses informasi yang baik, belum tentu akan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi jika mereka tidak mempunyai motivasi untuk bertindak dalam lingkup ketertarikan yang mendalam terhadap organisasi atau jika mereka tidak diberikan kebebasan untuk membuat keputusan dan bertindak.

  1. c)Kemampuan Karyawan ( Employee Capabilities)

Pengukuran kemampuan karyawan meliputi tiga kelompok yaitu (Himawan, 2005):

(1)   Tingkat Kepuasan Karyawan

      Dalam tingkatan ini, perusahaan mengakui bahwa moral karyawan adalah penting untuk memperbaiki produktivitas, mutu, kepuasan pelanggan, dan tanggapan terhadap situasi. Manajer dapat mengukur kepuasan karyawan dengan mengirim survei, mewawancarai karyawan, mengamati karyawan pada saat kerja.

(2)   Tingkat Retensi Karyawan

      Dalam tingkatan ini, perusahaan membuat investasi jangka panjang dalam diri para karyawan sehingga setiap kali ada karyawan berhenti yang bukan atas keinginan perusahaan merupakan suatu kerugian modal intelektual bagi perusahaan. Para pekerja yang bekerja dalam jangka yang lama dan loyal membawa nilai perusahaan, pengetahuan tentang berbagai proses organisasional, dan diharapkan sensitivitasnya terhadap kebutuhan para pelanggan.

(3)   Tingkat Produktivitas Karyawan

      Merupakan suatu ukuran hasil, dampak keseluruhan usaha peningkatan moral, dan keahlian karyawan, inovasi, proses internal, dan kepuasan pelanggan. Tujuan produktivitas karyawan adalah untuk membandingkan keluaran yang dihasilkan oleh para karyawan dengan jumlah karyawan yang dikerahkan untuk menghasilkan keluaran tersebut.

KONSEP PEMBANGUNAN (skripsi dan tesis)

Pembangunan merupakan proses usaha sadar untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik dari satu kondisi kepada kondisi lain yang lebih berguna dan bermanfaat. Dalam arti pembangunan harus dilaksanakan dengan sengaja dan terencana serta memperhatikan nilai universal, yang dapat diterima dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Todaro (1998 : 19) bahwa, “pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.”

Teori tersebut menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan salah satu aspek yang harus dilihat dalam memahami pembangunan. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai bagian dari proyek P2KP juga diharapkan mampu berperan menjadi motor penggerak dinamika masyarakat untuk upaya penanggulangan keniskinan secara berkelanjutan (sustainable).

Sedangkan menurut Tjokrowinoto dalam buku materi kuliah Konsep dan Isue Pembangunan mengatakan bahwa: beberapa pakar membedakan konsep “pembangunan” (development) dan “pertumbuhan” (growth). Pertumbuhan menyangkut pengertian-pengertian kuantitas, misalnya, kenaikan angka pertumbuhan ekonomi dan income per kapita. Sedangkan pembangunan merupakan transformasi kualitatif, yang seringkali terkait dengan perubahan struktur, semisal perubahan struktur masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Perbedaan sudut pandang terhadap konsep pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi di atas bisa saja terletak pada tataran konsep namun tidak pada pelaksanaannya sebab keduanya saling berhubungan.

Dalam paradigma baru seiring dengan reformasi bidang ekonomi, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata serta mampu mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan dalam jangka panjang, long-term sustainable growth. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dengan sendirinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembangunan tanpa  pertumbuhan.

Sedangkan dalam buku panduan exit strategi P2KP menuju pembangunan berkelanjutan diterapkan melalui  3 (tiga) fase pendampingan. Pada Fase Pertama,  dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan sebagai suatu wujud pembangunan berkelanjutan (sustainable development) strategi yang digunakan dimulai melalui 4 (empat) pilar yaitu :

  1. Pemberdayaan masyarakat (community empowerment)
  2. Pengembangan Kapasitas dan asset masyarakat miskin
  3. Pembangunan kelembagaan masyarakat
  4. Pengembangan partisipasi masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam konteks penanggulangan kemiskinan hanya dapat terwujud melalui strategi pembangunan yang berbasis utama pada proses pemampuan dan penguatan kapasitas masyarakat (community empowerment). Dengan demikian dari keempat pilar tersebut, maka  pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan pondasi dari pembangunan ketiga pilar lainnya. Pemberdayaan masyarakat dalam P2KP bertumpu pada proses penggalian dan penumbuhkembangan nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip pembangunan berkelanjutan (Tridaya).

Melalui proses “community empowerment” terjadi proses pembelajaran masyarakat untuk mengorganisir diri dalam meningkatkan kemampuan dan sumber daya (asset) masyarakat miskin serta dalam berpartisipasi. Dengan partisipasi yang baik maka masyarakat miskin mampu mengekspresikan berbagai aspirasi dan kepentingan-kepentingan yang menyangkut kehidupan mereka.

Pada fase kedua, strategi lanjutan dilakukan melalui 3 (tiga) pilar yaitu:

  1. Penguatan kelembagaan di tingkat lokal
  2. Penerapan prinsip-prinsip “good governance” dan Tridaya
  3. Membangun jaringan dan kemitraan masyarakat dengan pemerintah, dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Pembangunan institusi/ kelembagaan lokal di masyarakat ini merupakan investasi untuk memperkuat ikatan sosial dan menjalin hubungan (relasi) diantara mereka. Modal kelambagaan lokal yang kuat dan mengakar ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam penganggulangan kemiskinan.

Sedangkan pada fase ketiga, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) pilar yaitu:

  1. Perbaikan/ pembangunan Lingkungan Pemukiman, khususnya yang memberi manfaat bagi masyarakat miskin (pro-poor neigborhood development)
  2. Mempercepat terjadinya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di tingkat lokal, terutama bagi masyarakat miskin/ rentan. (Pro-poor governance).

Didalam fase ini, masyarakat diharapkan sudah mampu mengorganisasikan aspirasi dan berbagai kepantingan melalui mekanisme perencanaan partisipatif, kemudian memberikan dukungan untuk dapat menyelenggarakan berbagai program perbaikan/ pembangunan lingkungan permukimannya yang berpihak pada masyarakat miskin (Pro-poor neighborhood development). Sejalan dengan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, BKM sebagai lembaga masyarakat kemudian dapat terus melakukan interaksinya dengan masyarakat warganya maupun dengan birokrasi lokal (kelurahan), pengusaha lokal dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Terutama bagi terciptanya percepatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih peduli pada masyarakat miskin (pro-poor good governance).

Apabila ketiga fase tersebut dilalui maka pada akhirnya diharapkan dapat dicapai suatu kondisi tatanan masyarakat yang mampu mengelola dan menyelenggarakan pembangunan sosial ekonomi masyarakatnya serta secara swadaya mampu mengelola pembangunan lingkungan permukiman mereka dengan harmonis (self governing community). Dengan kata lain kondisi ini dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat mampu mandiri mengatur sistem sosial dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat dengan baik. Dalam lingkungan pemukiman dengan tatanan masyarakat seperti ini (masyarakat madani), maka penanggulangan kemiskinan dapat lebih diyakini akan terus menjadi proses pembangunan yang berkelanjutan. (sustainable development).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Skala Prioritas Anggaran dan Belanja Daerah (skripsi dan tesis)

Kendala yang selalu dihadapi dalam penyusunan anggaran adalah waktu dan kemampuan staf. Kesulitan waktu muncul sebab adanya sumber penerimaan daerah dari APBN dan APBD I yang perlu dimaksudkan dalam APBD II, oleh karena itu BAPPEDA II baru dapat menyusun anggaran pembangunan daerah, bila kedua anggaran tersebut sudah diketahui jumlah pendanaannya. Kemampuan staf berkaitan dengan pendidikan, pelatihan dan kursus yang masih terbatas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hendaknya disusun dengan memperhatikan Repelitada dan skala prioritas. Ediharsi, dkk, (1998:105), menemukan bahwa praktek penyusunan anggaran daerah, sebagian besar Daerah Tingkat II belum memperhatikan Repelitada. Hal ini antara lain ditunjukkan : Pertama, belum disusunnya RUPTD/Repetada sebagai dokumen yang menjembatani antara Repelitada dengan anggaran daerah. Kedua, Tim penyusun anggaran melakukan kegiatan di luar ketentuan seperti pertemuan setengah kamar dengan DPRD.

Dalam penyusunan anggaran daerah tahun berikutnya selain memperhatikan Repelitada dan aspirasi masyarakat, diperhatikan juga hasil evaluasi terhadap anggaran daerah tahun lalu guna mengetahui kinerjanya. Untuk evaluasi Belanja Pembangunan sebagai dasar ukuran kinerja adalah rata-rata proporsi dana yang dialokasikan untuk setiap sektor yang ada dalam kelompok belanja pembangunan.

Berkaitan dengan persepsi dari pejabat yang terlibat dalam penyusunan anggaran daerah Ediharsi, dkk (1998 : 104) menyimpulkan antara lain sebagai berikut ini : Pertama, peraturan yang ada tentang penyusunan anggaran daerah dapat diikuti sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang ada, namun kedudukan peraturan yang hanya berdasarkan PMDN dirasakan kurang tepat dan mempunyai hambatan untuk dilaksanakan di daerah, PMDN dirasakan tidak bisa mengakomodasi kenyataan bahwa instansi yang terlibat dalam penyusunan anggaran daerah adalah bersifat sektoral, sementara orientasi instansi sektoral lebih bersifat vertikal ke instansi yang lebih tinggi/departemen/pusat. Kedua, prosedur penyusunan  anggaran daerah dalam prakteknya tidak seragam, tidak semua daerah mengikuti prosedur penyusunan anggaran daerah bertingkat secara penuh. Hal ini berkaitan dengan belum adanya ketegasan dalam bentuk petunjuk dan pedoman penyusunan anggaran daerah dari pemerintah atasan (Pemerintah  Provinsi).

Secara umum menurut Yuwono dkk (2005:159), dalam proses penentuan skala prioritas APBD akan dipengaruhi oleh variable-variabel jangka panjang maupun jangka pendek. Variabel jangka panjang yang dimaksud adalah mengenai (1) kemampuan fungsi dan program dalam mencapai arah dan kebijakan umum APBD, (2) kemampuan program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, (3) kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan riil masyarakat, dan (4) kemampuan program dalam pendanaan pembangunan. Sementara itu, variabel jangka pendek yang dimaksud adalah (1) benar-benar dibutuhkanoleh masyarakat, (2) sifatnya mendesak, (3) penting, (4) lolos dari proses scanning, (5) kondisi exciting daerah tersebut, serta (6) hasil pembobotan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Fungsi Anggaran (skripsi dan tesis)

 

Sebagai  sebuah  instrumen  penting  dalam  proses  manajemen,  anggaran  atau  penganggaran  memiliki  fungsi  sebagai  berikut :

  1. Fungsi Perencanaan

Di   sini  anggaran   berfungsi  sebagai  alat  perencanaan  jangka  pendek  dan   merupakan    komitmen   manajer   pusat  pertanggungjawaban  untuk   melaksanakan   program  atau  bagian  dari  program  dalam  jangka  pendek.  Dalam   penyusunan   anggaran,   manajer   pusat  pertanggungjawaban  harus  mempertimbangkan   pengaruh  lingkungan  luar  dan  kondisi  organisasi.

  1. Fungsi Koordinasi dan Komunikasi

Anggaran   juga  berfungsi   sebagai   sarana   koordinasi   dan  komunikasi.  Anggaran    secara  formal  mengkomunikasikan  rencana  organisasi   kepada  setiap   karyawan  dan  tindakan  berbagai   unit    dalam  organisasi   agar  dapat   bekerja   secara  bersama dan  serentak   ke  arah  pencapaian  tujuan.  Koordinasi   menjadi  penting,  mengingat   bahwa  setiap  individu  di  dalam   organisasi  mungkin  mempunyai  kepentingan  dan  persepsi  yang  berbeda.

Tim    Penyusun   Anggaran   bertugas  mengusulkan   kepada   manajemen   puncak    mengenai   pedoman  umum  penyusunan   anggaran,  menyebarkan   pedoman   tersebut   setelah   disetujui   manajemen    puncak,   mengkoordinasikan   berbagai   macam  usulan    anggaran   yang  disusun   secara   terpisah   oleh  berbagai   unit   organisasi,  menyelesaikan   perbedaan  yang  timbul  di antara  usulan  anggaran,     menyerahkan     anggaran   final    pada   manajemen   puncak   dan  dewan  komisaris (bagi  perusahaan)   untuk  disahkan,   dan   mendistribusikan  anggaran  yang  telah   disahkan   kepada  berbagai  unit  organisasi.

 

Pengertian Tentang Kepercayaan (skripsi dan tesis)

 

Menurut Mowen dan Minor (2012) bahwa kepercayaan konsumen (consumer beliefs) adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Sedangkan menurut Lau dan Lee (2007) bahwa kepercayaan pelanggan pada merek (brand trust) didefenisikan sebagai keinginan pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek pada resiko-resiko yang dihadapi karena ekspektasi terhadap merek itu akan menyebabkan hasil yang positif.

Menurut Kotler dan Ketller (2009) bahwa kepercayaan adalah kesediaan perusahaan untuk bergantung pada mitra bisnis. Kepercayaan tergantung pada sejumlah faktor antar pribadi dan antar organisasi, seperti kompetensi, integritas, kejujuran, dan kebaikan hati perusahaan. Menurut Morgan dan Hunt dalam Suhardi (2016) mendefinisikan kepercayaan sebagai suatu kondisi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam proses pertukaran yakin dengan kehandalan dan integritas pihak yang lain.

Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan (skripsi dan tesis)

 

Menurut Tjiptono (2015) ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu:

  1. Pelayanan yang dirasakan

Apabila pelayanan yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas pelayanan tersebut dipersepsikan baik dan memuaskan.

  1. Pelayanan yang diharapkan

Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan maka kualitas pelayanan yang diterima lebih rendah dari harapan konsumen maka kualitas pelayanan tersebut dipersepsikan sebagai kualitas pelayanan yang buruk.

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (skripsi dan tesis)

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah yang berbunyi: “Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah”. Tanggung jawab pengelolaan sampah ada pada masyarakat sebagai produsen timbulan sampah sejalan dengan hal tersebut, masyarakat sebagai produsen timbulan sampah diharapkan terlibat 28 secara total dalam lima sub sistim pengelolaan sampah, yang meliputi sub sistem kelembagaan, sub sistem teknis operasional, sub sistem finansial, sub sistem hukum dan peraturan serta sub sistem peran serta masyarakat.

 Menurut (Syafrudin, 2004), salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti minimasi limbah dan melaksanakan 5 R (Reuse, Recycling, Recovery, Replacing dan Refilling). Kedua program tersebut bisa dimulai dari sumber timbulan sampah hingga ke Lokasi TPA. Seluruh sub sistem didalam sistem harus dipandang sebagai suatu sistem yang memerlukan keterpaduan didalam pelaksanaannya. (Tchobanoglous, 1993 dalam Syafrudin, 2004). “Sistem pengelolaan sampah terpadu (Integrated Solid Waste management) didefinisikan sebagai pemilihan dan penerapan program teknologi dan manajemen untuk mencapai sistem yang tinggi.” Dengan mempelajari berbagai teori dan pemahaman terkait dengan konsep pengelolaan sampah dalam hubungannya dengan proses perencanaan sampai dengan pembangunan yang berkelanjutan, serta teori peran serta, maka dapat diajukan kerangka konsep pola/bentuk peran serta masyarakat dan kelembagaan dalam pengelolaan sampah dengan pendekatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

Munculnya pendekatan dengan pelibatan masyarakat ini didasari dari pemikiran terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup di perkotaaan akibat perilaku manusia. Sedangkan program-program yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran agar dapat merubah perilaku kurang memberikan hasil  sesuai yang diharapkan. Untuk itu diperlukan adanya pengelolaan lingkungan sosial dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip pengelolaan lingkungan sosial harus mengutamakan pelibatan warga masyarakat atau komunitas secara penuh, dengan kata lain pengembangan dan perencanaan pengelolaan lingkungan sosial menggunakan pendekatan partisipatif, dan masyarakat sebagai inti dalam pendekatan tersebut. Pendekatan ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada inisiatif lokal dengan memperkuat kapasitas masyarakat karena merupakan bottom-up approach yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, melalui aspek ekonomi, sosial, budaya secara terintregrasi dan berkesinambungan. Pada akhirnya dapat memperkuat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bermuara terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan (Kipp and Callaway, 2004).

Dalam upaya pelibatan masyarakat tersebut, terjadi interaksi sosial yang intensif dalam bentuk kerjasama sesuai dengan kedudukan dan perannya masingmasing dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kerjasama itu dilakukan oleh seluruh anggota dalam kelompoknya dalam upaya pemenuhan kebutuhan prasarana. Pada dasarnya tanggungjawab penyediaan prasarana dilakukan oleh pemerintah, melalui berbagai program pembangunan. Dari pengalaman masa lalu dapat dilihat akibat pendekatan pembangunan yang kurang mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dengan tidak berfungsi dan terpeliharanya hasil pembangunan, khususnya prasarana pemukiman. 30 Pembangunan berkelanjutan, menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan sehingga mampu mengidentifikasi, menganalisa serta merumuskan kebutuhannya sendiri dalam upaya perbaikan kualitas hidup.

Pembangunan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perlu adanya pelibatan masyarakat secara nyata dalam aktivitas-aktivitas riil yang merupakan perwujudan program yang telah disepakati dalam kegiatan fisik. Bentuk, tingkatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam berperan serta harus mampu diidentifikasi dan dianalisa sehingga dapat dipergunakan sebagai pendekatan atau model pembangunan partisipatif yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Dalam beberapa hal karena kondisi masih rendahnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat sehingga diperlukan adanya keterlibatan peran organisasi non pemerintah/LSM yang bermitra baik dengan pemerintah sebagai salah satu pihak yang berperan dalam pembangunan melalui pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas kesukarelaan. Adapun pemerintah dalam hal ini berperan dalam memfasilitasi kegiatan yang akan dilakukan, melalui perbaikan manajemen pengelolaan, perbaikan metode, penyediaan tenaga ahli, pelatihan ketrampilan, penyediaan informasi dan komunikasi yang berorientasi kepada proses pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan penuh masyarakat dalam setiap tahapan mekanisme pembangunan dapat dilihat dari berbagai faktor, seperti kesediaan dan keaktifan untuk menghadiri pertemuan dan kegiatan kerjabakti, pemberian sumbangan dana, tenaga dan material dalam pelaksanaan serta pemeliharaan yang nantinya dapat dirasakan manfaatnya.

Dalam operasi dan pemeliharaaan, khususnya prasarana yang dipakai bersama, masyarakat menginginkan suatu bentuk pengelolaan yang terorganisir dalam kepengurusan. Dalam organisasi ini membentuk suatu aturan, norma, kaidah yang disepakati bersama sehingga mampu mengikat anggotanya untuk patuh dalam melaksanakan tugas operasi dan pemeliharaan prasarana. Kemampuan prasarana dalam pemenuhan kebutuhan sangat berpengaruh terhadap tingkatan peran serta masyarakat. Apabila seluruh warga merasakan manfaatnya maka dengan sendirinya akan timbul kesadaran yang sifatnya sukarela. Kesadaran keberlanjutan terhadap prasarana akan dipahami lebih mudah oleh masyarakat bila kinerja prasarana yang dimiliki oleh masyarakat berjalan dengan baik dan kontinu.

 Dalam meningkatkan peran serta masyarakat diperlukan perubahan perilaku dengan pemahaman terhadap kondisi masyarakat setempat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat karena hal ini dapat membangun kepercayaan sehingga mempermudah implementasi program. Pemahaman tersebut berkaitan dengan kondisi internal masyarakat meliputi lamanya tinggal dan status hunian. Dengan memahami kondisi masyarakat akan dapat diketahui kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam melaksanakan perilaku yang berkelanjutan diperlukan komitmen untuk menunjang keberhasilan program yang dilaksanakan dengan kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Jenis-jenis Sampah (skripsi dan tesis)

Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1). Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa – sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung , sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

2). Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng, (Gelbert, 2006).

Sumber- Sumber Sampah (skripsi dan tesis)

Menurut (Gilbert, 1996:23-24), sumber-sumber timbulan sampah sebagai berikut:

1). Sampah dari pemukiman penduduk

 Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cendrung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.

2). Sampah dari tempat – tempat umum dan perdagangan

Tempat- tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat – tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa – sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng- kaleng serta sampah lainnya.

3). Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah

Yang dimaksud di sini misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumahsakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.

4). Sampah dari industri

Dalam pengertian ini termasuk pabrik – pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain – lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa – sisa makanan, sisa bahan bangunan

 5). Sampah Pertanian

Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman. Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber- sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan 16 sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah

Pengertian Sampah (skripsi dan tesis)

Pengertian sampah adalah suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat. Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan, (Slamet, 2002).

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami sampah adalah :

1). Sampah yang dapat membusuk (garbage), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan H2S yang bersifat racun bagi tubuh.

2). Sampah yang tidak dapat membusuk (refuse), terdiri dari sampah plastik, logam, gelas karet dan lain-lain.

3). Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.

4). Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3 adalah sampah karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau karena sifat kimia, fisika dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna atau menyebabkan penyakit reversible atau berpotensi irreversible atau sakit berat yang pulih.

5). menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.

Pengembangan Ekowisata (skripsi dan tesis)

Pengembangan ekowisata di suatu kawasan erat kaitannya dengan pengembangan obyek dan daya tarik wisata alamnya (ODTWA). Menurut Departemen Kehutanan (2007) keseluruhan potensi ODTWA merupakan sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan dan pelestarian lingkungan. Lebih rinci Departemen Kehutanan (2007) menjelaskan pengembangan ODTWA sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktifitas sumber daya hutan dalam konteks pembangunan interaksi berbagai kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah, aspek masyarakat, dan pihak swasta di dalamnya.

Suprana (2007), dalam pengembangan pariwisata alam di kawasan pelestarian alam memiliki strategi pengembangan dan program pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), antara lain

1)        Strategi pengembangan ODTW

Pengembangan potensi ODTW untuk menunjang tujuan pembangunan khususnya pengembangan pariwisata mencakup aspek-aspek perencanaan pembangunan, kelembagaan, sarana prasarana dan infrastruktur, pengusahaan pariwisata alam, promosi dan pemasaran, pengelolaan kawasan, sosial budaya dan sosial ekonomi, penelitian pengembangan, dan pendanaan.

2)        . Program pengembangan ODTW

Pembangunan ODTW khususnya pengembangan ODTW dapat diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan:

  1. Inventarisasi potensi, pengembangan dan pemetaan ODTW,
  2. Evaluasi dan penyempurnaan kelembagaan pengelola ODTW,
  3. Pengembangan dan pemantapan sistem pengelolaan ODTW,
  4. Pengembangan sistem perencanaan,
  5. Penelitian dan pengembangan manfaat,
  6. Pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur,
  7. Perencanaan dan penataan,
  8. Pengembangan pengusahaan pariwisata alam dan
  9. Pengembangan sumber daya manusia.

Adanya pengembangan wisata di suatu tempat akan memberikan berbagai keuntungan baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mackinnon et al (1990) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata di dalam dan disekitar kawasan yang dilindungi merupakan salah satu cara terbaik untuk mendatangkan keuntungan ekonomi kawasan terpencil, dengan cara menyediakan kesempatan kerja masyarakat setempat, merangsang pasar setempat, memperbaiki sarana angkutan, dan komunikasi. Muntasib et al. (2004) menyatakan beberapa prinsip dasar pengembangan ekowisata, yaitu

  1. berhubungan/kontak langsung dengan alam (Touch with nature);
  2. bengalaman yang bermanfaat secara pribadi dan sosial;
  3. bukan wisata massal;
  4. program-programnya membuat tantangan fisik dan mental bagi wisatawan;
  5. interaksi dengan masyarakat dan belajar budaya setempat;
  6. adaptif (menyesuaikan) terhadap kondisi akomodasi pedesaan; dan
  7. pengalaman lebih utama dibanding kenyamanan.

Usman (1999) mengemukakan bahwa pengembangan ekowisata Indonesia, hal yang penting dan perlu diperhatikan adalah keikutsertaan masyarakat setempat dalam setiap kegiatan kepariwisataan. Konsep pengembangan wisata dengan melibatkan atau mendasarkan kepada peran serta masyarakat (community based ecotourism), pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang menjadi obyek dan daya tarik wisata untuk mengelola jasa-jasa pelayanan bagi wisatawan.

Ekowisata Berbasis Masyarakat (skripsi dan tesis)

Ekowisata berbasis masyarakat mengambil dimensi sosial ekowisata adalah suatu langkah lebih lanjut dengan mengembangkan bentuk ekowisata dimana masyarakat lokal yang mempunyai kendali penuh, dan keterlibatan di dalamnya baik itu di manajemen dan pengembangannya, dan proporsi yang utama menyangkut sisa manfaat di dalam masyarakat (WWF International, 2001).

Ekowisata berbasis masyarakat dapat membantu memelihara penggunaan sumberdaya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Lebih dari itu, memelihara kedua-duanya adalah tanggung jawab kolektif dan inisiatif individu di dalam masyarakat tersebut. Selagi definisi dan penggunaan dari bentuk terminologi CBT dan ekowisata berbasis masyarakat bisa berubah-ubah dari satu negeri atau daerah (bagi/kepada) yang lain, tidaklah menjadi masalah yang berarti tentang sebuah nana, tetapi hanyalah prinsip sosial dan tanggung jawab lingkungan disetiap tindakan (The International Ecotourism Society, 2006)

WWF (World Wide Fund for Nature) Guidelines for Community-Based Ecotourism Development (2001) menyebutkan syarat-syarat untuk memutuskan pengembangan bisnis ekowisata sebagai berikut

  1. kerangka ekonomi dan politik yang mendukung perdagangan yang efektif dan investasi yang aman;
  2. perundang-undangan di tingkat nasional yang tidak menghalangi pendapatan dari wisata diperoleh dan berada di tingkat komunitas lokal;
  3. tercukupinya hak-hak kepemilikan yang ada dalam komunitas lokal;
  4. keamanan pengunjung terjamin;
  5. resiko kesehatan yang relative rendah, akses yang cukup mudah ke pelayanan medis dan persediaan air bersih yang cukup; dan
  6. tersedianya fasilitas fisik dan telekomunikasi dari dan ke wilayah tersebut.

Adapun syarat-syarat dasar untuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat seperti tercantum dalam buku tersebut adalah

  1. lanskap atau flora fauna yang dianggap menarik bagi para pengunjung khusus atau bagi pengunjung yang lebih umum;
  2. ekosistem yang masih dapat menerima kedatangan jumlah pengunjung tertentu tanpa menimbulkan kerusakan;
  3. komunitas lokal yang sadar akan kesempatan-kesempatan potensial, resiko dan perubahan yang akan terjadi, serta memiliki ketertarikan untuk menerima kedatangan pengunjung;
  4. adanya struktur yang potensial untuk pengambilan keputusan komunitas yang efektif;
  5. tidak adanya ancaman yang nyata-nyata dan tidak bisa dihindari atau dicegah terhadap budaya dan tradisi lokal;
  6. penaksiran pasar awal menunjukkan adanya permintaan yang potensial untuk ekowisata, dan terdapat cara yang efektif untuk mengakses pasar tersebut.

Selain itu juga harus diketahui bahwa pasar potensial tersebut tidak terlalu banyak menerima penawaran ekowisata. Sesuai dengan yang tercantum dalam Guidelines for Community-Based Ecotourism Development (2001) aspek dari komunitas untuk terlibat dalam pengembangan ekowisata, adalah

  1. kemampuan menjadi tuan rumah penginapan
  2. keterampilan dasar bahasa inggris
  3. keterampilan komputer
  4. keterampilan pengelolaan keuangan
  5. keterampilan pemasaran
  6. keterbukaan terhadap pengunjung

Konsep Ekowisata (skripsi dan tesis)

Masyarakat Ekowisata Internasional (The Ecotourism Society) (1991) mengartikan ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well-being of local people) (Epler Wood, 1996 dalam Lash, 2007). Dari definisi ini ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni sebagai (1) produk, (2) pasar, dan (3) pendekatan pengembangan. Sebagai produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumberdaya alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan. Akhirnya sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan. Di sini kegiatan wisata yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sangat ditekankan dan merupakan ciri khas ekowisata. Pihak yang berperan penting dalam ekowisata bukan hanya wisatawan tetapi juga pelaku wisata lain (tour operatour) yang memfasilitasi wisatawan untuk menunjukkan tanggungjawab tersebut (Damanik, 2006).

TIES (2000) dalam Damanik (2006), beberapa prinsip ekowisata yang dapat diidentifikasi dari beberapa definisi ekowisata di atas, yakni sebagai berikut 1) mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan ekowisata; 2) membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di destinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku wisatawan lainnya;  3) menawarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan maupun masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerjasama dalam pemeliharaan atau konservasi ODTW; 4) memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan; 5) memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal; 6) meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, dan politik di daerah tujuan wisata; dan 7) menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak asazi, serta tunduk pada aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata.

The Ecotourism Society (dalam Fandeli 2002) terdapat delapan prinsip yang bila dilaksanakan maka ekowisata menjamin pembangunan ecological friendly dari pembangunan berbasis kerakyatan

  1. mencegah dan menanggulangi dampak dari aktifitas wisatawan terhadap alam dan budaya yang disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat;
  2. pendidikan konservasi lingkungan, mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi;
  3. pendapatan langsung untuk kawasan, mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan;
  4. partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pengawasan;
  5. keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat;
  6. menjaga keharmonisan dengan alam;
  7. pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung lebih rendah dengan daya dukung kawasan buatan; dan
  8. peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara.

Semua pemahaman di atas, mengarah kepada pemahaman terhadap aktifitas berwisata atau mengunjungi kawasan alam dengan niat obyektif untuk melihat,  mempelajari, mengagumi keindahan alam, flora, fauna termasuk aspek-aspek budaya baik di masa lampau maupun sekarang yang mungkin terdapat di kawasan tersebut.

PERMASALAHAN DALAM LINGKUP PENELITIAN TINDAKAN KELAS (skripsi dan tesis)

Permasalahan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

  1. Masalah belajar siswa di sekolah, seperti misalnya permasalahan pem- belajaran di kelas, kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran, miskonsepsi, misstrategi, dan lain sebagainya.
  2. Pengembangan profesionalisme guru dalam rangka peningkatan mutu perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program dan hasil
  3. Pengelolaan dan pengendalian, misalnya pengenalan teknik modifikasi perilaku, teknik memotivasi, dan teknik pengembangan potensi diri.
  4. Desain dan strategi pembelajaran di kelas, misalnya masalah pengelolaan dan prosedur pembelajaran, implementasi dan inovasi penggunaan metode pembelajaran (misalnya penggantian metode mengajar tradisional dengan metode mengajar baru), interaksi di dalam kelas (misalnya penggunaan stretegi pengajaran yang didasarkan pada pendekatan tertentu).Penanaman dan pengembangan sikap serta nilai-nilai, misalnya pengembangan pola berpikir ilmiah dalam diri siswa.
  5. Alat bantu, media dan sumber belajar, misalnya penggunaan media perpustakaan, dan sumber belajar di dalam/luar kelas.
  6. Sistem assesment atau evaluasi proses dan hasil pembelajaran, seperti misalnya masalah evaluasi awal dan hasil pembelajaran, pengembangan instrumen penilaian berbasis kompetensi, atau penggunaan alat, metode evaluasi tertentu
  7. Masalah kurikulum, misalnya implementasi KBK, urutan penyajian meteri pokok, interaksi antara guru dengan siswa, interaksi antara siswa dengan materi pelajaran, atau interaksi antara siswa dengan lingkungan belajar.

Rasio leverage financial (rasio solvabilitas) (skripsi dan tesis)

Yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut dilikuidasi.

Suatu perusahaan yang solvable berarti perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, tetapi tidak dengan sendirinya perusahaan tersebut likuid. Sebaliknya, perusahaan yang insolvable tidak dengan sendirinya  berarti perusahaan juga likuid. Dalam hubungan antara likuiditas dan solvabilitas ada empat kemungkinan yang dapat dialami oleh perusahaan, yaitu : (Riyanto,1998:33)

  1. Perusahaan yang likuid tetapi insolvable.
  2. Perusahaan yang likuid dan solvable.
  3. Perusahaan yang solvable tetapi illikuid.
  4. Perusahaan yang insolvable dan illikuid.

Baik perusahaan yang insolvable maupun illikuid, keduanya suatu waktu akan menghadapi kesukaran financial pada saat memenuhi kewajibannya.

Rasio leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Perusahaan dengan rasio leverage yang rendah, memiliki resiko kecil apabila kondisi perekonomian menurun, tetapi sebaliknya, apabila kondisi perekonomian sedang naik (boom) perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan (return) yang relatif besar. Keputusan tentang penggunaan leverage harus dipertimbangkan dengan seksama antara kemungkinan resiko (risk) dengan tingkat keuntungan (expected return) yang akan diperoleh.

Rasio Total modal sendiri dibanding total aktiva (Rasio TMS terhadap TA merupakan salah satu rasio leverage. Rasio ini menunjukkan pentingnya dari sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditur.Semakin tinggi rasio ini berarti semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan.Semakin rendah rasio ini menandakan semakin besar penggunaan jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaaan.Rasio antara total modal sendiri dengan total aktiva disebut juga sebagai proprietory ratio atau stockholder’s equity ratio yang menunjukkan tingkat solvabilities perusahaan (likuiditas jangka panjang).

Rumus perhitungan total modal sendiri terhadap total aktiva :

 

Jika suatu perusahaan mempunyai earning yang tidak stabil sebaiknya menggunakan modal pinjaman yang semakin kecil (seminimum mungkin) hal ini dikarenakan agar beban bunga yang dibayarkan juga lebih ringan.

Rasio TMS terhadap TA merupakan rasio leverage yang dapat mengukur sumber pembiayaan hutang sebagai sumber pembiayaan yang berbiaya tetap yang digunakan oleh suatu perusahaan. Semakin rendahnya rasio ini menunjukkan perseroan lebih banyak menggunakan hutang-hutangnya untuk membiayai asetnya. Rendahnya rasio ini dapat membuat ROE menjadi lebih kecil dan tingginya jumlah hutang dapat membuat Perseroan mengalami kesulitan membayar bunga dan pokok pinjamannya

Unsur Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)

Biaya produksi adalah salah satu komponen yang membentuk harga pokok produksi. Menurut Mulyadi (2009) Biaya produksi terdiri dari:

  1. Biaya bahan baku

Bahan baku adalah setiap bahan baku yang menjadi bagian tak terpisahkan dari produk jadi. Biaya bahan baku adalah harga perolehan dari bahan baku yang dipakai dalam kegiatan produksi.

  1. Biaya tenaga kerja langsung

Tenaga kerja langsung adalah sumber daya manusia (pegawai perusahaan) yang secara fisik dan mental terlibat langsung dalam kegiatan mengubah bahan baku kedalam barang jadi. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah yang diperoleh pekerja yang mengubah bahan baku dari keadaan mentah menjadi produk jadi.

  1. Biaya overhead pabrik

Biaya overhead pabrik menurut Mulyadi (2009) adalah biaya yang mencakup semua biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini :

  1. Biaya bahan penolong
  2. Biaya reparasi dan pemeliharaan
  3. Biaya tenaga kerja tidak langsung
  4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap
  5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu
  6. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran tunai.

Efisiensi Modal Kerja (skripsi dan tesis)

 

Efisiensi  Modal  Kerja  adalah  ketepatan  cara  (usaha  dan  kerja)  dalam menjalankan  sesuatu  yang  tidak  membuang  waktu,  tenaga,  biaya  dan  kegunaan berkaitan  penggunaan  modal  kerja  yaitu  mengupayakan  agar  modal  kerja  yang tersedia tidak kelebihan dan tidak  juga kekurangan (Munawir, 1995:28). Efisiensi juga dapat disebut sebagai daya guna yang mana penekanannya disamping hasil yang ingin dicapai, juga memperhitungkan pengorbanan untuk mencapai hasil.

Efisiensi modal kerja berkaitan dengan pengelolaan modal kerja yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Setiap elemen modal kerja harus dikelola dengan baik untuk menghasilkan profitabilitas dan mempertahankan likuiditas perusahaan. Didalam penelitian ini elemen modal kerja yang digunakan yaitu :

 

 

  1. Kas

Kas dapat diartikan sebagai uang tunai yang ada didalam perusahaan serta uang yang berada didalam rekening yang dalam jangka pendek dapat digunakan sebagai alat  pembayaran finansial perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan. Kas memiliki sifat yang paling likuid, karena sifatnya tersebut kas memberikan keuntungan yang paling rendah. Kas dimaksudkan untuk menjaga tingkat likuiditas perusahaan yaitu untuk membayar pengeluaran-pengeluaran rutin perusahaan seperti pembayaran utang, pembayaran gaji karyawan, pembayaran transportasi, pembelian bahan baku dan lain sebagainya. Didalam kegiatan operasional perusahaan kas digunakan untuk :

  • Membelanjai seluruh kegiatan operasi perusahaan sehari-hari.
  • Mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap.
  • Membayar deviden, pajak, bunga dan lain sebagainya.

Jumlah besarnya arus kas yang terjadi didalam perusahaan terjadi berdasarkan pada motif didalam memiliki kas, yaitu :

  • Motif transaksi (The Transaction Motive) berarti perusahaan menyediakan kas untuk membayar transaksi harian perusahaan. Semakin meningkatnya usaha perusahan maka semakin meningkat pula transaksi finansial perusahaaan dan semakin meningkatnya kas yang dibutuhkan perusahaan. Transaksi tersebut dapat berupa, pembayaran pajak, listrik, upah karyawan, utang dagang, pembelian bahan baku dan lain sebagainya.
  • Motif berjaga-jaga (The Precautionary Motive) dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap adanya ketidakpastian dan keadaan darurat. Karena keadaan yang tidak pasti maka perusahaan perlu berjaga-jaga untuk menjaga tingkat likuiditas perusahaan, apabila terjadi pengeluaran kas seperti yang tidak direncanakan sebelumnya.
  • Motif spekulasi (The Speculative Motive) dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga, dalam kata lain untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari kegiatan operasional perusahaan.
  1. Piutang

Piutang yang dimaksud dalam komponen elemen modal kerja ialah piutang usaha yang timbul akibat dari transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit oleh perusahaan kepada konsumennya. Melakukan penjualan secara kredit merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penjualan yang nantinya diikuti oleh peningkatan laba perusahaan tetapi juga memiliki resiko yang tinggi. Untuk mengendalikan piutang perusahaan perlu menetapkan kebijaksanaan kreditnya. Kebijaksanaan ini yang kemudian berfungsi sebagai standar. Apabila dalam pelaksanaannya penjualan kredit dan pengumpulan piutang tidak sesuai dengan standar perusahaan, maka perusahaan harus mengadakan perbaikan. Besar kecilnya piutang dipengaruhi oleh :

  • Volume penjualan, makin besar jumlah penjualan kredit dari keseluruhan penjualan akan memperbesar jumlah piutang dan sebaliknya.
  • Syarat pembayaran bagi penjualan kredit semakin panjang batas waktu pembayaran kredit berarti semakin besar jumlah piutang dan sebaliknya.
  • Ketentuan tentang batas volume penjualan kredit, apabila batas maksimal volume penjualan kredit ditetapkan dalam jumlah yang relatif besar maka besarnya piutang juga akan semakin besar.
  • Kebiasaan membayar para pelanggan kredit, apabila pelanggan membayar kredit mundur dari waktu yang disyaratkan maka jumlahnya piutang relatif besar.
  • Kegiatan penagihan dari pihak perusahaan, apabila kegiatan penagihan piutang dari perusahaan bersifat aktif dan pelanggan melunasinya, maka besarnya piutang relatif kecil. Tetapi apabila kegiatan penagihan piutang bersifat pasif maka besarnya jumlah piutang relatif besar.
  1. Persediaan

Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja yang pada setiap saat mengalami perubahan. Perusahaan memiliki persediaan dengan maksud untuk menjaga kelancaran operasinya. Tanpa ada persediaan yang memadai kemungkinan besar perusahaan tidak bisa memperoleh keuntungan yang diinginkan disebabkan oleh terhambatnya proses produksi karena minimnya persediaan bahan baku perusahaan. Setiap perusahaan baik yang bergerak dibidang manufaktur, perdagangan, maupun perusahaan jasa mempunyai persediaan. Contohnya pada perusahaan manufaktur mempunyai persediaan utama, meliputi: persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi,persediaan barang jadi.

Dengan demikian pengertian persediaan adalah sejumlah bahan atau barang yang dimiliki oleh perusahan yang tujuannya untuk dijual atau untuk diolah kembali. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang paling tidak likuid dibandingkan dengan unsur modal kerja lainnya seperti kas, tetapi persediaan untuk sebagian perusahaan industri merupakan investasi yang paling besar dalam aktiva lancar dan juga memberikan efek langsung terhadap profitabilitas perusahaan. Semakin besar jumlah investasi dalam bentuk persediaan dibanding dengan kebutuhannya akan menimbulkan beban biaya yang besar seperti dana yang terikat dalam persediaan akan menimbulkan kerugian berupa beban bunga, biaya penyimpanan, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang akan mempengaruhi likuiditas perusahaan. Tetapi sebaliknya, investasi yang terlalu kecil dalam bentuk persediaan akan menghambat proses produksi dan akan menurunnkan tingkat profitabilitas perusahaan. Sehubungan dengan masalah diatas, maka perusahaan perlu menetapkan suatu kebijaksanaan untuk mengendalikan persediaan secara efektif dan efesien.

Efisiensi modal kerja dapat diukur dengan metode cash conversion cycle (CCC). Cash conversion cycle atau siklus konversi kas adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan uang dari penjualan barang jadi atau berapa lama waktu antara pembayaran untuk modal kerja dan penagihan kas dari penjualan modal kerja tersebut. Semakin pendek waktu yang digunakan perusahaan maka semakin bagus perusahaan tersebut begitu sebaliknya semakin panjang waktu yang dibutuhkan perusahaan semakin banyak modal yang harus ditanamkan oleh perusahaan tersebut.CCC dapat dirumuskan sebagai berikut :

CCC = DIO + DSO – DPO

  1. DPO (Days Payable Outstanding) atau hari perputaran utang yaitu nilai rata-rata periode pembayaran dari suatu perusahaan. Nilai DPO terbentuk dari pos-pos Account Payable atau hutang usaha dan pembelian (purchase). Account Payable atau hutang dagang biasanya mempresentasikan porsi besar dari hutang perusahaan. Terkait dengan modal kerja, hutang dimaksud adalah hutang jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari satu tahun dan hanya terkait produk dan jasa perusahaan.
  2. DIO (Days Inventory Outstanding) atau hari edar persediaan menunjukkan periode pemerosesan penjualan. Periode pemrosesan penjualan yang terlalu tinggi dan bisa menyebabkan barang-barang persediaan mengalami penurunan nilai harganya dan jika periode terlalu rendah juga bisa mengindikasi bahwa perusahaan kekurangan dalam persediaan sehingga bisa mengakibatkan penurunan penjualan.
  3. DSO (Days Sales Outstanding) atau hari edar penjualan adalah sebuah metode pengukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah rata-rata hari yang diperlukan pelanggan untuk melakukan pembayaran. Dihitung dalam satuan hari yang mencerminkan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kas dari penjualan yang dilakukan secara kredit.

Klasifikasi Meter Air (skripsi dan tesis)

Untuk dapat mengukur jumlah air yang diproduksi, yang didistribusikan dan yang sampai kepada masing – masing pelanggan, diperlukan alat ukur air ( meter air ) . ada banyak jenis meter air yang dapat digunakan , pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kelompok :

  • Displacement meter.
  • Velocity meter.

Displacement meter disebut juga Volumetric meter, terutama digunakan untuk aliran yang relatif kecil. Biasanya digunakan pada konsumen dengan pemakaian air kecil sampai sedang. Prinsip kerja meter kelompok ini adalah dengan melewatkan air sebagian – sebagian, setelah memenuhi suatu bagian penampang dalam meter (kontainer) yang diketahui volumenya. Banyaknya aliran (flow) diketahui dengan mencatat beberapa kali kontainer tersebut penuh dan kosong. Jenis meter air yang termasuk kedalam kelompok ini adalah  jenis Nutating – Disk Meter, Rotary dan Reciprocating.

 

 

Velocity meter atau pengukuran dengan kecepatan, mengukur aliran (Flow) dengan melewatkan air tersebut melalui suatu penampang yang diketahui luasnya. Kelompok meter ini biasanya digunakan untuk mengukur aliran dalam jumlah besar. Jenis meter yang termasuk kelompok ini adalah  Jenis Meter Turbin  / Propeller, Venturi, Orifice  dan Vane – Wheel Meters.

Secara umum kelompok displacement meter mempunyai ketelitian yang tinggi namun dengan kehilangan tekanan yang cukup besar dan velocity meter mempunyai kehilangan tekanan yang lebih kecil akan tetapi kepekaan/ ketelitian ukuran juga lebih rendah.

 

Perbedaan Diplomasi Publik dan Diplomasi Resmi (skripsi dan tesis)

Jika dibandingkan, ada tiga perbedaan antara diplomasi publik dengan diplomasi yang sifatnya resmi (tradisional). Pertama, diplomasi publik bersifat transparan dan berjangkauan luas, sebaliknya diplomasi tradisional cenderung tertutup dan memiliki jangkauan terbatas. Kedua, diplomasi publik ditransmisikan dari pemerintah ke pemerintah lainnya. Ketiga, tema dan isu yang diusung oleh diplomasi resmi (jalur pertama) ada pada prilaku dan kebijakan pemerintah, sedangkan tema dan isu yang diangkat oleh diplomasi publik lebih ke arah sikap dan perilaku publik.

Dalam diplomasi publik, perlu dipahami bahwa proses diplomasinya tidak hanya di luar negeri tapi juga di dalam negeri. Evan Potter mengatakan bahwa permasalahan diplomasi publik tidak hanya tantangan terhadap kebijakan luar negeri, tetapi juga merupakan tantangan nasional. Esensi dari diplomasi publik adalah `membuat orang lain berada di pihak anda, sedangkan permasalahan dalam diplomasi publik adalah bagaimana mempengaruhi opini dan perilaku orang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud orang bukan hanya pemangku kebijakan, tetapi juga khalayak atau publik.[1]

 

PENGERTIAN DAN JENIS FAKTOR RESIKO DALAM PENELITIAN KESEHATAN (skripsi dan tesis)

 

 

Faktor resiko adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan yan mempengaruhi perkembangan suatu penyakit atau status kesehatan tertentu. Faktor resiko berbeda dengan agen (penyebab penyakit), dimana faktor resiko merupakan suatu kondisi yang memungkinkan adanya mekanisme hubungan antara agen penyakit dengan induk semang (host) dan penjami yaitu manusia, sehingga terjadinya efek (penyakit). Sedangkan agen adalah suatu faktor yang harus ada untuk terjadnya penyakit.

Ada dua macam faktor resiko yaitu:

  1. Faktor resiko yang berasal dari organisme itu sendiri (faktor resiko intrinsik). Faktor intrinsik itu sendiri dibedakan menjadi:
  2. Faktor jenis kelamin dan usia
  3. Faktor-faktor anatomi atau konstitusi tertentu
  4. Faktor nutrisi
  5. Faktor resiko yang berasal dari lingkungan (faktor resiko ekstrinsik) yang memudahkan seseorang terjangkit suatu penyakit tertentu. Berdasarkan jenisnya, faktor ekstrinsik ini dapat berupa: keadaan fisik, kimiawi, biologis, psikologis sosial buadaya dan perilaku

 

(Soekidjo, 2010)

BODY CONDITION SCORE (BCS) DAN KINERJA REPRODUKSI SAPI

Body Condition Score (BCS) adalah hal yang paling penting di ketahui oleh peternak sapi. Untuk hewan ternak yang dikembangbiakkan, nilai Body Condition Score (BCS) berkorelasi degan kesuburan dan konversi pakan ke bobot tubuh. Untuk hewan ternak yang dipotong, nilai Body Condition Score (BCS) menentukan kesehatan, konversi pakan ke bobot tubuh dan waktu hewan siap di potong. Nilai BCS berhubugan dengan kinerja reproduksi sapi karena pada nilai BCS tertentu (3 atau 4) kinerja sapi ditemukan paling baik

Kinerja reproduksi yang diamati antara lain melalui sistem perkawinan, umur pertama dikawinkan, umur penyapihan pedet, service per conception (S/C), umur  pertama beranak, dan calving interval (CI) (Desinawati dan Isnaini, 2010), post partum estrus (PPE), post partum matting (PPM), dan days open (DO)(Leksanawati, 2010) serta lama kebuntingan (Bestari et al., 1999).
Kinerja reproduksi dapat digunakan untuk menghitung waktu siklus perkembangbiakan ternak yang ada dapat digunakan untuk memperkirakan populasi ternak di masa yang akan datang.

 

PEMBEDAAN VARIABEL BERDASARKAN TIPE SKALA PENGUKURAN (skripsi dan tesis)

 

 

Variabel dapat dibedakan berdasarkan tipe skala pengukuran. Terdapat 4 tingkat variasi yang dihasilkan dari hasil pengukuran terhadap variabel yaitu nominal, rdinal, interval dan rasio.

  1. Variabel Nominal

Variabel nominal disebut juga dengan variabel diskrit. Sesuai dengan namnya nominal atau nomi yang berarti nama, menunjukkan label atau tanda yang hanya untuk membedakan antara variabel yang satu dengan lainnya. Variabel nominal adalah variabel yang dapat dgolongkan secara terpisah, secara diskrit, secara kaegori. Contoh variabel nominal diantaranya adalah jenis kelamin, jenis pekerjaan, jenis dan lain sebagainya. Variabel nominal meripakan variabel yang memiliki variasi paling sedikit yaitu perbedaan. Contoh variabel jenis hanya membedakan antara laki-laki dan perempuan dan tidak memiliki jenjang bertingkat atau urutan, tidak memiliki kesamaan jarak perbedaan serta tidak dapat diperbandingkan

  1. Variabel ordinal

Variabel ordinal merupkan variabel yang memiliki variasi perbedaan dan urutan (order) tetapi tidak memiliki kesamaan jarak perbedaan serta tidak dapat diperbandingkan. Urutanni menggambarkan adanya gradasi atau peringkat, akan tetapi jarak tingkat yang satu dengan tingkat lainnya tidak dapat diketahui dengan pasti.

  1. Variabel Interval

Variabel interval merupakan variabel yang skala pengukurannya dapat dibedakan, bertingkat dan memiliki jarak yang sama dari satuan hasil pengukuran, namun tidak bersifat mutlak dan tidak dapat diperbandingkan,

  1. Variabel Rasio

Variabel rasio merupkan variabel yang memiliki skor yang dapat dibedakan, diurutkan, memiliki kesamaan jarak perbedaan dan dapat diperbandingkan. Dengan demikian variabel yang memiliki skala rasio merupakan variabel yang memiliki tingkat tertingi dalam pensaklaan pengkuran variabel karena dapat menunjukkan perbedaa, tingkat, jarak dan dapat diperbandingkan.

Widoyoko, 2015, Teknik Penyusunan Instrumen penelitian,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyebaran Kanker (skripsi dan tesis)

 

Kanker dapat menyebar melalui :

1)         Perkontinuitatum :

Penyebaran perkontinuitatum terjadi karena sel atau jaringan kanker menyusup keluar dari organ tempat tumor induknya, kemudian menginfiltrasi organ atau jaringan disekitarnya.

2)         Limfogen

Penyebaran limfogen terjadi karena sel kanker menyusup ke saluran limfe kemudian ikut aliran limfe menyebar dan menimbulkan metastasis di kelenjar limfe regional (submandibular, axilla bilateral, inguinal bilateral, cubiti, poplitea, mesenterial, pelvina, dan lain-lain).

3)         Hematogen

Penyebaran hematogen terjadi akibat sel kanker menyusup ke kapiler darah kemudian masuk ke pembuluh darah dan menyebar mengikuti aliran darah vena sampai ke organ lain.

4)         Transluminal

Penyebaran transluminal terjadi dalam dinding saluran suatu sistem seperti saluran nafas, saluran cerna, dan saluran kemih.

5)         Trans serosa

Penyebaran trans serosa yaitu kanker menginvasi serosa kemudian menyebar ke tempat yang lebih rendah.

6)         Iatrogen

Penyebaran iatrogen terjadi akibat tindakan medik misalnya karena masase, palpasi kasar, dan tindakan dalam operasi.

Kanker dapat tumbuh dimana-mana di dalam tubuh. Pada laki-laki kanker banyak terdapat di hati, paru, kulit, darah, kelenjar limfe, nasophariynx, dan sebagainya. Pada perempuan sering ditemukan di serviks, mamma, ovarium, kulit, hati, paru, dan sebagainya (Sjamsuhidayat, 1997).

Permasalahan pada Bayi Berat Lahir Rendah BBLR (skripsi dan tesis)

 

BBLR memerlukan perawatan khusus karena mempunyai permasalahan yang banyak sekali pada sistem tubuhnya disebabkan kondisi tubuh yang belum stabil (Surasmi et,al., 2002).

  1. Ketidakstabilan suhu tubuh

Dalam kandungan ibu, bayi berada pada suhu lingkungan 36°C- 37°C dan segera setelah lahir bayi dihadapkan pada suhu lingkungan yang umumnya lebih rendah. Perbedaan suhu ini memberi pengaruh pada kehilangan panas tubuh bayi. Hipotermia juga terjadi karena kemampuan untuk mempertahankan panas dan kesanggupan menambah produksi panas sangat terbatas karena pertumbuhan otot-otot yang belum cukup memadai, ketidakmampuan untuk menggigil, sedikitnya lemak subkutan, produksi panas berkurang akibat lemak coklat yang tidak memadai, belum matangnya sistem saraf pengatur suhu tubuh, rasio luas permukaan tubuh relatif lebih besar dibanding berat badan sehingga mudah kehilangan panas (Pudjiadi et al., 2010).

  1. Gangguan pernafasan

Akibat dari defisiensi surfaktan paru, toraks yang lunak dan otot respirasi yang lemah sehingga mudah terjadi periodik apneu. Disamping itu lemahnya reflek batuk, hisap, dan menelan dapat mengakibatkan resiko terjadinya aspirasi (Pudjiadi et al., 2010).

  1. Imaturitas imunologis

Pada bayi kurang bulan tidak mengalami transfer IgG maternal melalui plasenta selama trimester ketiga kehamilan karena pemindahan substansi kekebalan dari ibu ke janin terjadi pada minggu terakhir masa kehamilan. Akibatnya, fagositosis dan pembentukan antibodi menjadi terganggu. Selain itu kulit dan selaput lendir membran tidak memiliki perlindungan seperti bayi cukup bulan sehingga bayi mudah menderita infeksi (Surasmi et al., 2002).

 

 

  1. Masalah gastrointestinal dan nutrisi

Lemahnya reflek menghisap dan menelan, motilitas usus yang menurun, lambatnya pengosongan lambung, absorbsi vitamin yang larut dalam lemak berkurang, defisiensi enzim laktase pada jonjot usus, menurunnya cadangan kalsium, fosfor, protein, dan zat besi dalam tubuh, meningkatnya resiko NEC (Necrotizing Enterocolitis). Hal ini menyebabkan nutrisi yang tidak adekuat dan penurunan berat badan bayi (Surasmi et al., 2002).

  1. Imaturitas hati

Adanya gangguan konjugasi dan ekskresi bilirubin menyebabkan timbulnya hiperbilirubin, defisiensi vitamin K sehingga mudah terjadi perdarahan. Kurangnya enzim glukoronil transferase sehingga konjugasi bilirubin direk belum sempurna dan kadar albumin darah yang berperan dalam transportasi bilirubin dari jaringan ke hepar berkurang (Pudjiadi et al., 2010).

  1. Hipoglikemi

 

Kecepatan glukosa yang diambil janin tergantung dari kadar gula darah ibu karena terputusnya hubungan plasenta dan janin menyebabkan terhentinya pemberian glukosa. Bayi berat lahir rendah dapat mempertahankan kadar gula darah selama 72 jam pertama dalam kadar 40 mg/dl. Hal ini disebabkan cadangan glikogen yang belum mencukupi. Keadaan hipotermi juga dapat menyebabkan hipoglikemi karena stress dingin akan direspon bayi dengan melepaskan noreepinefrin yang menyebabkan vasokonstriksi paru. Efektifitas ventilasi paru menurun sehingga kadar oksigen darah berkurang. Hal ini menghambat metabolisme glukosa dan menimbulkan glikolisis anaerob yang berakibat pada penghilangan glikogen lebih banyak sehingga terjadi hipoglikemi. Nutrisi yang tak adekuat dapat menyebabkan pemasukan kalori yang rendah juga dapat memicu timbulnya hipoglikemi (Pudjiadi et al., 2010).

Morfologi Jaringan Rawan (skripsi dan tesis)

Fungsi jaringan rawan adalah sebagai jaringan penyokong yang lentur. Sama seperti jaringan ikat, jaringan rawan terdiri dari kondrosit (sel rawan), serabut, dan substansi dasar yang kaya akan proteoglikan dan glikoprotein. Substansi intersel yang banyak jumlahnya disebut matriks rawan, sedangkan rongga-rongga tempat sel rawan disebut lakuna. Rawan tidak mempunyai pembuluh darah dan saraf. Rawan memperoleh makanan secara difusi dari kapiler dalam jaringan ikat di sekelilingnya (Adelberg, 1996).

  • Rawan hialin.

Jenis ini paling banyak dijumpai, terutama pada saluran pernafasan (larink, trakhea, bronkus), ujung ventral rusuk, dan pada permukaan persendian tulang. Dalam keadaan segar, rawan hialin berwarna kebiru-biruan dan tembus cahaya atau hialin. Rawan ini diselaputi oleh jaringan ikat yang disebut perikondrium. Bagian yang dekat pada rawan mengandung banyak kondroblas yang berperan dalam pertumbuhan aposisi dari rawan. Rawan hialin tumbuh sebagai hasil pembelahan kondrosit di bagian tengah rawan yang disebut tumbuh interstitial (Hentges DJ, 1995).

Kondroblas dan kondrosit dari rawan yang sedang tumbuh memperlihatkan nukleolus yang jelas, sitoplasma yang basofilik dengan retikulum endoplasmik kasar yang banyak, dan alat golgi yang menonjol. Komponen utama matriks yang amorf pada rawan hialin adalah glikosaminoglikan, terdiri dari 2 golongan utama: asam hialuronat dan sejenis proteoglikan. Komponen serabut dari matriksnya adalah serabut kolagen yang membangun 40% dari berat kering rawan hialin (Adelberg, 1996).

  • Rawan elastin.

Rawan ini dapat dijumpai di daun telinga dan epiglottis, yang dalam keadaan segar berwarna kekuning-kuningan. Matriksnya selain mengandung serabut kolagen, juga mengandung banyak sekali serabut elastin. Rawan elastin mempunyai perikondrium (Hentges DJ, 1995)

  • Rawan serabut.

Jenis ini dapat ditemukan di diskus intervertebralis, simfisis pubis, dan pada perlekatan ligamen dengan tulang. Dibandingkan dengan dua jenis rawan lainnya, rawan serabut relatif mempunyai matriks yang banyak sekali jumlahnya dan mengandung banyak sekali serabut kolagen jenis I. Rawan ini tidak mempunyai perikondrium (Junqueira, 1992)

Pengertian Diabetes Mellitus (skripsi dan tesis)

Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin (ADA, 2005).

Kadar gula darah yang normal pada pagi hari setelah malam sebelumnya berpuasa adalah 70-110 mg/dl darah. Sedangkan jika terdiagnosa diabetes melitus maka kadar gula darah setelah makan di atas 200 mg/dl dan kadar gula darah puasa di atas 126 mg/dl. Kadar gula darah yang normal cenderung meningkat secara ringan tetapi progresif setelah usia 50 tahun, terutama pada orang-orang yang tidak aktif (Rindiastuti, 2008).

Insulin adalah hormon yang dilepaskan oleh pankreas, merupakan zat utama yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah yang tepat. Insulin menyebabkan gula berpindah ke dalam sel sehingga bisa menghasilkan atau disimpan sebagai cadangan energi. Peningkatan kadar gula darah setelah makan atau minum merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin sehingga mencegah kenaikan kadar gula darah yang lebih lanjut dan menyebabkan kadar gula darah menurun secara perlahan. Pada saat melakukan aktivitas fisik kadar gula darah juga bisa menurun karena otot menggunakan glukosa untuk energi (Rindiastuti, 2008).

Walaupun diabetes mellitus penyakit kronik yang tidak menyebabkan kematian secara langsung, tetapi dapat berakibat fatal  bila pengelolaannya tidak tepat. Pengelolaan DM memerlukan penanganan secara multidisipilin yang mencakup terapi non obat dan non terapi obat. Penyakit diabetes mellitus ditandai 3P yaitu poliuri, polidipsi, dan polifagia. Disamping naiknya kadar gula darah, gejala kencing manis bercirikan adanya ”gula” dalam kemih (glycosuria) dan banyak berkemih karena glukosa yang diekresikan mengikat banyak air. Akibatnya timbul rasa sangat haus, kehilangan energi dan turunnya berat badan serta rasa letih. Tubuh memulai membakar lemak untuk memenuhi kebutuhan energinya, yang disertai pembentukan zat-zat perombakan, antara lain aseton, asam hidroksibutirat, dan diasetat, yang membuat darah menjadi asam, keadaan ini, yang kemudian disebut ketoasedosis, amat berbahaya, karena akhirnya dapat menyebabkan pingsan (coma diabeticum). Nafas penderita yang sudah menjadi sangat kurus sering kali juga berbau aseton (Tjay dan Raharjo, 2001).

Alat Analisis Pajak (skripsi dan tesis)

Analisis Konstribusi

Dengan analisis ini maka dapat diketahui berapa besar konstribusi yang dapat disumbangkan dari pemnerimaan pajak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak terhadap PAD.

Besarnya kontribusi pajak terhadap PAD dapat di hitung dengan rumus sebagi berikut:

Pn =     QXn X  100%

QYn

Dimana :

Pn        = Kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan asli    daerah

QY      = Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah

QX      = adalah jumlah penerimaan pajak

N         = Adalah tahun (periode) tertentu

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dan dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun dan akan mendapatkan hasil analisis yang ber fluktuasi dari kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat membuktikan apakah peranan pajak mempunyai kontribusi yang besar atau kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah.

  1. Analisis Efektifitas

Mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dan potensial hasil pakjak itu, dengan anggapan semua wajib pajak masing-masing membayar seluruh pajak yang terutang.hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan  nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan system pajakn dan membukukan penerimaan.Ada tiga faktor yang mengancam hasil guna, yaitu menghindari wajib pajak, kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak trutang, dan penipuan oleh petugas pajak.Penghitungan untuk mengukur efektifitas adalh sebagai berikut :

 

Efektifitas =     Realisasi X 100 %

Target

 

  1. Analisis Efisiensi

Hal ini mengukur bagian hasil pajak digunakan untuk menutup baiya yang digunakan untuk memungut pajak yang bersangkutan. Selain mencangkup biaya langsung kantor pajak, efisiensi juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor pajak (Waktu yang di gunakan untuk mengambil keputusan, waktu kantor-kantor departemen dan lembaga lain yang di habiskan untuk membantu kegiatan pemungutan pajak ) dan mungkin juga mencangkup biaya luar, yaitu biaya mematuhi pajak bagi wajib pajak, itikad baik bagi masyarakat. Efisiensi akan lebih besar bila biaya untuk menata penerimaan pajak ditekan serandah mungkin terhadap hasil pajak. Biaya memungut  akn lebih besar jika baru dipungut dari rumah ke rumah. Rumus yang digunakan adalah :

 

Efisiensi = Biaya               X 100%

                                    Pendapatan

 

  1. Analisi Trend

Untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa-masa yang akan datang, seseorang atau suatu badan harus mengadakan peramalan. Dalam rangka peramalan ini biasanya orang akan mendasarkkan dair pada pola atau tingkah laku data pada masa-mas yang lampau. Data-data masa lampau dikumpulkan, kemudian dianalisa sebagai dasar peramalan waktu-waktu yang akan datang.Data yang dikumpulkan dari series. Tentu saja data dalam rangkaian waktu ini akan mempunyai variasi (gerakan) yang berbeda.Trend jangka panjang atau trend sekular, yang sering disingkat dengan istilah trend, adalah suatu garis (trend) yang menunjukkan gerakan data dalam jangka waktu yang panjang, biasanya tiap tahun, yang menunjukkan arah perkembangan secar umum.Trend ini mungkin saja berbentuk garis lurus atau garis lengkung yang mempunyai kecenderungan untuk menaik atau menurun.

 

 

 

Untuk mengitung atau menetukan garis trend yang secar umum mempunyai persamaan :

 

Y’ = a+bX

 

Dimana :    Y’ = nilai trend

a   = nilai trend pada periode dasar

b   = koefisien arah garis trend

X  = unit/skal tahun yang dihitung dari periode dasar

Pengertian Kurikulum (skripsi dan tesis)

Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin currere, yang berarti lapangan perlombaan lari. Kurikulum juga bisa berasal dari kata curriculum yang berarti a running course, dan dalam bahasa Prancis dikenal dengan carter berarti to run (berlari). Dalam perkembangannya (BMPM, 2005). Kurikulum merupakan nilai-nilai keadilan dalam inti pendidikan. Istilah tersebut mempengaruhi terhadap kurikulum yang akan direncanakan dan dimanfaatkan. Kurikulum merupakan subyek dan bahan pelajaran di mana diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan (Dakir, 2004).

Lebih lanjut menurut Dakir (2004), kurikulum itu memuat semua program yang dijalankan untuk menunjang proses pembelajaran. Program yang dituangkan tidak terpancang dari segi administrasi saja tetapi menyangkut keseluruhan yang digunakan untuk proses pembelajaran. Menurut Suryobroto (2002), kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah

Menurut Nurgiantoro (2008), kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Kurikulum dan pendidikan adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Relasi antara pendidikan dan kurikulum adalah relasi tujuan dan isi pendidikan. Karena ada tujuan, maka harus ada alat yang sama untuk mencapainya, dan cara untuk menempuh adalah kurikulum.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di sana dijelaskan, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu

Indikator Efektifitas Pelayanan Publik (skripsi dan tesis)

 

Standar efektifitas pelayanan publik ini sekaligus dapat untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara internal mupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Perumusan SOP menjadi relevan karena sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah – langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut berupa pengguna-pengguna sistem proses kerja dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Prosedur operasional standar adalah proses standar langkah-langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas,aliran data, dan aliran kerja (Sianipar, 2009; 69).

Menurut (Soejono, 2005; 78) dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja danaliran kerja yang teratur, sistematis, dandapat dipertanggungjawabkan menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yangditetapkan menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik danmenetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja .

Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalampelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. SOP sebagai suatu dokumen/instrumen memuat tentang proses danprosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisisen berdasarkansuatu standar yang sudah baku. Secara konseptual, SOP merupakan bentuk konkret daripenerapan prinsip manajemen kualitas yang diaplikasikan untukorganisasi pemerintahan (organisasi publik). Oleh karena itu, tidaksemua prinsip-prinsip manajemen kualitas dapat diterapkan dalam SOP karena sifat organisasi pemerintah berbeda dengan organisasiprivat.

Tahap penting dalam penyusunan Standar operasional proseduradalah melakukan analisis sistem dan prosedur kerja, analisis tugas, dan melakukan analisis prosedur kerja.

  1. Analisis sistem dan prosedur kerja.

Analisis sistem dan prosedur kerja adalah kegiatanmengidentifikasikan fungsi-fungsi utama dalam suatu pekerjaan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi sistem dan prosedur kerja. Sistem adalah kesatuan unsur atau unit yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga muncul dalam bentuk keseluruhan, bekerja, berfungsi atau bergerak secara harmonis yang ditopang oleh sejumlah prosedur yang diperlukan, sedang prosedur merupakan urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam dan terpadu.

  1. Analisis Tugas.

Analisis tugas merupakan proses manajemen yang merupakan penelaahan yang mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan,karena itu analisa tugas diperlukan dalam setiap perencanaan dan perbaikan organisasi. Analisa tugas diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai pekerjaan, sifat pekerjaan, syarat pejabat, dan tanggung jawab pejabat.

  1. Analisis prosedur kerja.

Analisis prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan langkah-langkah pekerjaan yang berhubungan apa yang dilakukan, bagaimana hal tersebut dilakukan, bilamana hal tersebut dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Prosedur diperoleh dengan merencanakan terlebih dahulu bermacam-macam langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan pekerjaan.Dengan demikian prosedur kerja dapat dirumuskan sebagai serangkaian langkah pekerjaan yang berhubungan, biasanya dilaksanakan oleh lebihdari satu orang, yang membentuk suatu cara tertentu dan dianggap baikuntuk melakukan suatu keseluruhan tahap yang penting. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secaraefektif dan efisien. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SOP adalah :\

1) Penyusunan SOP harus mengacu pada SOTK, TUPOKSI, sertaalur dokumen.

2) Prosedur kerja menjadi tanggung jawab semua anggota organisasi

.3) Fungsi dan aktivitas dikendalikan oleh prosedur, sehingga perludikembangkan diagram alur dari kegiatan organisasi.

SOP didasarkan atas kebijakan yang berlaku. SOPdikoordinasikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinyakesalahan/penyimpangan.

5) SOP tidak terlalu rinci.6) SOP dibuat sesederhana mungkin

.7) SOP tidak tumpang tindih, bertentangan atau duplikasi denganprosedur lain.

8) SOP ditinjau ulang secara periodik dan dikembangkan sesuaikebutuhan.

Berdasarkan pada prinsip penyusunan SOP di atas, penyusunan SOP didasarkan pada tipe satuan kerja, aliran aktivitas, dan aliran dokumen. Kinerja SOP diproksikan dalam bentuk durasi waktu, baik dalam satuan jam, hari, atau minggu, dan bentuk hirarkhi struktur organisasi yang berlaku. Proses penyusunan SOP dilakukan denganmemperhatikan kedudukan, tupoksi, dan uraian tugas dari unitkerja yang bersangkutan

Pengertian Keefektifan Penyuluh Keluarga Berencana (skripsi dan tesis)

Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output,  kebijakan dan  prosedur dariorganisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.Menurut Gibson et. Al (2006), pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungandengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. astradipoera (2004) juga mengungkapkan bahwa keefektifan adalah “suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Menurut Robbins (2009) adalah “keefektifan sering dideskripsikan sebagai “melakukan sesuatu dengan tepat” kegiatan kerja yang akan membantu organisasi mencapai tujuannya”.

Dalam pengertian lain, Schemerhorn (2001) menjelaskan keefektifan adalah “pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efektif”. Siagian (2000) mengungkapkan beberapa hal yang menjadi kriteria dalam pengukuran keefektifan dapat diukur dari berbagai hal, yaitu: “kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik”.