Profesionalisme, Status Manajerial, Tingkat Keseriusan Kecurangan, Pengaruh Status Pelanggar terhadap intensi internal auditor melakukan whistleblowing (skripsi dan tesis)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sagara (2013) yang menggunakan lima dimensi profesional menunjukkan bahwa hanya dimensi tuntutan untuk mandiri yang berpengaruh positif, sedangkan dimensi afiliasi komunitas, kewajiban sosial, dedikasi terhadap pekerjaan, keyakinan terhadap peraturan profesi berpengaruh negatif terhadap intensi melakukan whistleblowing. Pada penelitian Keenan (2002) menunjukkan bahwa manajer level atas lebih memiliki persepsi yang positif mengenai whistleblowing dan lebih mungkin melakukan whistleblowing dibandingkan dengan manajer level pertama dan manajer level menengah. Kaplan dan Schultz (2007) menguji karakteristik pelanggaran dan menginvestigasi perilaku pelaporan dalam tiga kasus yang melibatkan fraud keuangan, pencurian, dan kualitas kerja yang buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomik dan non-ekonomik yang muncul dalam ketiga kasus tersebut merupakan faktor yang signifikan untuk membedakan subjek niat melaporkan whistleblowing. Kecenderungan seseorang melaporkan pelanggaran tergantung pada persepsi bahwa pelaporan akan menghasilkan tindakan korektif dan terkait dengan jabatan pelanggar dalam hierarki organisasional. Semakin jauh rentang kekuasaan antara pelanggar dan observer pelanggaran,  semakin mungkin observer pelanggaran akan mendapatkan perlakuan retaliasi. Jika pelanggar menduduki jabatan yang tinggi dalam hierarki organisasi, maka pelanggar tersebut memiliki kekuatan untuk menekan perilaku whistleblowing, sehingga menyebabkan semakin rendahnya niat pegawai melakukan whistleblowing

Pengaruh Status Pelanggar terhadap intensi internal auditor melakukan whistleblowing (skripsi dan tesis)

Temuan awal menunjukkan bahwa kemungkinan mengungkap kecurangan organisasi menurun ketika status pelaku kecurangan berada pada level atas (Miceli, Near, & Schwenk, 1991). Karena pelaku kecurangan yang berada di level atas mempunyai kekuasaan dalam organisasi, whistleblower mungkin akan mendapat pembalasan ketika mereka mengejar pelaku kecurangan (Cortina & Magley, 2003)

Tingkat keseriusan kecurangan terhadap intensi internal auditor melakukan whistleblowing (skirpsi dan tesis)

.

Kaplan dan Shultz (2007) memberikan bukti bahwa intensi individu untuk melaporkan dipengaruhi oleh sifat dari kasus. Penelitian mereka berfokus pada karakteristik kecurangan dan memeriksa perilaku pelaporan yang menjelaskan tiga kasus berbeda, meliputi kecurangan keuangan, pencurian, dan kualitas kerja yang buruk. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa faktor ekonomi dan non ekonomi terlihat dari hasil perbedaan yang signifikan dalam intensi pelaporan.  Hasil yang serupa juga ditemukan dalam penelitian Ayers dan Kaplan (2005). Menggunakan pendekatan percobaan (melalui hipotesis skenario kasus) ditemukan bahwa persepsi tentang tingkat keseriusan kecurangan berhubungan dengan melaporkan kecurangan baik laporan tanpa nama maupun menggunakan nama. Penelitian etika lainnya yang menggunakan skenario kasus secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat keseriusan kecurangan secara signifikan berhubungan dengan pelaporan individu atau intensi whistleblowing (Curtis, 2006; E.Z. Taylor & Curtis, 2010)

Pengaruh Status manajerial terhadap intensi internal auditor melakukan whistleblowing (skripsi dan tesis)

.

Hasil penelitian Keenan (2002) menunjukkan bahwa manajer level atas lebih memiliki persepsi yang positif mengenai whistleblowing dan lebih mungkin melakukan whistleblowing dalam berbagai jenis pelanggaran dibandingkan dengan manajer level pertama dan manajer level menengah karena manajer level atas berada pada posisi puncak  organisasi, memiliki diskresi dan kekuasaan yang lebih besar, dan mendapat sedikit tekanan, sehingga merasa lebih bebas melakukan whistleblowing. Perbedaan status manajerial dalam organisasi diharapkan akan mempengaruhi persepsi individu terhadap pelanggaran. Pegawai yang memegang posisi manajerial yang lebih tinggi diharapkan akan lebih bertanggungjawab untuk melaporkan dugaan pelanggaran karena mereka dapat menghentikan potensi terjadinya pelanggaran dengan kekuasaan yang dimiliki. Dengan demikian, status manajerial dalam organisasi diharapkan akan mempengaruhi niat individu terhadap niat melakukan whistleblowing internal (Septianti, 2013)

Pengaruh Profesionalisme terhadap intensi auditor internal melakukan whistleblowing (skripsi dan tesis)

Hall (1968) dalam Kalbers dan Fogarty (1995) mengembangkan konsep profesionalisme dari level individual yang digunakan untuk profesionalisme auditor, meliputi lima dimensi:  Pengabdian pada profesi (dedication), yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang Metode Analisis : Regresi Berganda Hasil Pengujian dan Pembahasan Kesimpulan dan Saran 32 diharapkan adalah kepuasan rohaniah dan kemudian kepuasan material.  Kewajiban sosial (social obligation), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.  Kemandirian (autonomy demands), yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain.  Keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self regulation), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.  Hubungan dengan sesama profesi (proffesional community affiliation), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan.

Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Laksito (2014) adalah dimensi Afiliasi Komunitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap intensitas melakukan whistleblowing, sedangkan dimensi Kewajiban Sosial, Dedikasi terhadap Pekerjaan, Keyakinan terhadap Peraturan Profesi, dan Tuntutan untuk Mandiri berpengaruh 33 positif dan signifikan terhadap intensitas melakukan whistleblowing. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Sagara (2013) yang menunjukkan bahwa hanya dimensi Tuntutan untuk Mandiri yang berpengaruh positif terhadap intensi melakukan whistleblowing, sedangkan dimensi Afiliasi Komunitas, Aspek Kewajiban Sosial, Dedikasi terhadap Pekerjaan, Keyakinan terhadap Peraturan Profesi berpengaruh negatif terhadap intensi melakukan whistleblowing. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Laksito (2014), Sagara (2013) dapat dinyatakan bahwa belum adanya hasil yang konsisten tentang pengaruh profesionalisme terhadap intensi melakukan whistleblowing. Penelitian ini akan menguji kembali keterkaitan antara variabel profesionalisme dan intensi internal auditor melakukan whistleblowing

Internal Auditor (skripsi dan tesis)

 Menurut Sukrisno Agoes (2004:221), internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan. Menurut IIA (Institute of Internal Auditor) yang dikutip oleh Boynton (2001:980) yakni: ”Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”. Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi.
Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk  mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola. Menurut Hiro Tugiman (2006:11), internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Menurut Mulyadi (2002:29), audit intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.
 IIA (Institute of Internal auditor) memperkenalkan Standards for the professional Practice of Internal Auditing (SPPIA) dikutip dari Sawyer (2005:8), audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan. Definisi audit intern yang dikemukakan oleh Sawyer adalah “audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1)informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah terpenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif – semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif (Sawyer, 2005:10). Marcia Miceli berargumen bahwa ada tiga alasan mengapa auditor internal juga dapat dianggap sebagai whistleblower. Pertama, memiliki mandat formal meski bukan satu-satunya organ dalam perusahaan untuk melaporkan bila terjadi kesalahan. Setiap pegawai perusahaan juga memiliki hak untuk melakukannya juga, meski pada umumnya auditor internal yang lebih paham mengenai kesalahan yang terjadi dalam perusahaan. Kedua, laporan auditor internal mungkin bertentangan dengan pernyataan top managers. Jika para manager cenderung menutupi kesalahan guna memoles kondisi perusahaan, maka laporan auditor internal mengenai kesalahan justru sebaliknya, membuat para stakeholder menjadi kecil hati. Ketiga, perbuatan mengungkap kesalahan merupakan tindakan yang jarang ditegaskan dalam aturan perusahaan. Hanya beberapa asosiasi profesi saja yang menekankan bolehnya pelaporan kesalahan yang telah ditentukan 23 melalui jalur-jalur tertentu di internal perusahaan. (Semendawai, 2011:3-4).

Status Pelanggar (Status of Wrongdoer) (skripsi dan tesis)

Status dari anggota organisasi yang melakukan kecurangan atau tindakan ilegal juga mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan whistleblowing. Kecurangan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang pangkatnya lebih tinggi, seperti top manajemen, tidak mudah untuk dihentikan melalui pemecatan (Near & Miceli, 1990). Jika si pembuat kecurangan berada pada level yang tinggi dalam organisasi, dia mempunyai kekuasaan untuk menindas atau menekan si whistleblower. Kecil kemungkinan bagi seseorang untuk melaporkan kecurangan yang dibuat oleh atasannya karena beberapa alasan: 1) takut akan pembalasan dendam dari si pembuat kecurangan, 2) kelangsungan  perusahaan bergantung pada si pembuat kecurangan, 3) akibat negatif yang siginifikan karena melaporkan si pembuat kecurangan. Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah kecurangan yang dipimpin oleh seseorang yang levelnya tinggi mungkin dilakukan hanya untuk tujuan strategis belaka (Rehg, Miceli, Near, & Van Scotter, 2008). Seperti kecurangan yang dibutuhkan untuk memungkinkan organisasi menjadi kompetitif. Hal ini konsisten dengan pendapat Brief dan Motowidlo (1986) bahwa keyakinan anggota organisasi tentang apakah organisasi sebagai penerima manfaat atau sebagai korban dari kecurangan akan mempengaruhi reaksi mereka terhadap whistleblower. 5. Intensi Menurut Kamus Besar Bahasa Indon

Tingkat Keseriusan Kecurangan (Seriousness of Wrongdoing) (skripsi dan tesis)

Setiap anggota organisasi mempunyai persepsi yang berbeda terhadap tingkat keseriusan kecurangan. Semakin tinggi tingkat  keseriusan kecurangan maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk melakukan whistleblowing. Miceli, Near dan Schwenk (1991) mengatakan bahwa anggota organisasi mungkin memiliki reaksi yang berbeda terhadap berbagai jenis kecurangan. Zhuang (2003) mendefinisikan keseriusan perbuatan sebagai sejauh mana masalah etis dianggap serius yang merupakan sebuah fungsi dari karakteristik-karakteristik objektif situasi, penilaian nyata dari orang lain mengenai masalah keseriusan, dan kecenderungan individual untuk membesar-besarkan atau meminimalkan kepelikan suatu masalah. Ukuran keseriusan kecurangan dapat bervariasi. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan perspektif kuantitatif untuk mengukur keseriusan kecurangan seperti yang dilakukan oleh Schultz et al. (1993) dan Menk (2011) yang menerapkan konsep materialitas dalam konteks akuntansi sehingga keseriusan kecurangan diukur berdasarkan variasi besarnya nilai kecurangan/kerugian akibat kecurangan. Perspektif kuantitatif tersebut merupakan pendekatan yang paling mudah dilakukan karena indikatornya yang jelas, terukur dan mudah diamati. Penelitian yang dilakukan oleh Curtis (2006) menggunakan pendekatan kualitatif seperti kemungkinan wrongdoing dapat merugikan pihak lain, tingkat kepastian wrongdoing menimbulkan dampak negatif dan tingkat keterjadian wrongdoing.
 Miceli, Near and Schwenk (1991) menambahkan bahwa jika kecurangan dilakukan hanya untuk keuntungan pribadi belaka, seperti pencurian, maka akan menimbulkan keinginan anggota organisasi untuk melaporkan. Hal ini dikarenakan aksi pencurian hanya memperkaya si pelaku sendiri, sama saja dengan merusak garis bawah organisasi. Bagaimanapun, jika kecurangan dilakukan untuk kepentingan perusahaan, maka kecil kemungkinan bagi anggota organisasi untuk melaporkan. Misalnya, perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang sudah dimanipulasi, untuk menaikkan citra perusahaan atau menaikkan laba untuk meningkatkan bonus karyawan.

Profesionalisme (skripsi dan tesis)

Menurut Arens et al. (2008) profesionalisme adalah tanggung jawab individu untuk berperilaku lebih baik dari sekedar mematuhi undangundang dan peraturan masyarakat yang ada. Menurut Tjiptohadi (1996) dalam Khikmah (2005) profesionalisme bisa mempunyai beberapa makna. Pertama, profesionalisme berarti suatu  keahlian, mempunyai kualifikasi tertentu, berpengalaman sesuai bidang keahliannya, atau memperoleh imbalan karena keahliannya. Seseorang bisa dikatakan profesional apabila telah mengikuti pendidikan tertentu yang menyebabkan mempunyai keahlian atau kualifikasi khusus. Kedua, pengertian profesionalisme merujuk pada suatu standar pekerjaan yaitu prinsip-prinsip moral dan etika profesi. Prinsip-prinsip moral seperti halnya norma umum masyarakat, mengarahkan akuntan agar berperilaku sesuai dengan tatanan kehidupan seorang profesional. Ketiga, profesional berarti moral. Kadar moral seseorang yang membedakan antara internal auditor satu dengan yang lainnya. Moral seseorang dan sikap menjunjung tinggi etika profesi bersifat sangat individual.

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behaviour) (skripsi dan tesis)

Teori perilaku terencana merupakan perluasan dari teori tindakan beralasan (theory of reasoned action) dibuat perlu oleh keterbatasan model asli dalam menangani perilaku di mana orang tidak memiliki kendali penuh atas kehendak. Theory of reasoned action menyatakan bahwa intensi untuk melakukan suatu perilaku memiliki dua prediktor utama, yaitu attitude toward the behavior dan subjective norm. Pengembangan dari teori ini, planned behavior theory, menemukan prediktor lain yang juga memengaruhi intensi untuk melakukan suatu perilaku dengan memasukkan konsep perceived behavioral control. Sehingga terdapat tiga prediktor utama yang memengaruhi intensi individu untuk melakukan suatu perilaku, yaitu sikap terhadap suatu perilaku (attitude toward the behavior), norma subyektif tentang suatu perilaku (subjective norm), dan persepsi tentang kontrol perilaku (perceived behavioral control) (Ajzen, 2005).

a. Sikap terhadap perilaku.
Keyakinan-keyakinan perilaku (behavioral beliefs) yang kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi  atas hasil tersebut (beliefs strength and outcome evaluation), apakah perilaku tersebut positif atau negatif.
 b. Norma Subjektif
Keyakinan normatif (normative beliefs) adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang memotivasi seseorang untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs and motivation to comply). Keyakinan normatif merupakan indikator yang kemudian menghasilkan norma subjektif (subjective norms). Jadi norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. c. Kontrol perilaku yang dipersepsikan
Keyakinan kontrol (control beliefs) yang kemudian melahirkan kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power).

Pengaruh Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Keputusan Pengungkapan (skripsi dan tesis)

Kecurangan Tingkat keseriusan pelanggaran dapat didefinisikan sebagai ukuran besar keseriusan suatu pelanggaran baik secara ukuran finansial maupun non finansial yang dapat merugikan organisasi. Semakin serius pelanggaran yang terjadi maka organisasi akan mendapatkan dampak kerugian yang besar. Persepsi tiap anggota organisasi terhadap tingkat keseriusan kecurangan dapat saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pembentuk persepsi tingkat keseriusan kecurangan selain berkaitan dengan besaran nilai kecurangan, juga  tidak dapat dipisahkan dari jenis kecurangan yang terjadi (Bagustianto dan Nurkholis, 2012). Pelanggaran yang menimbulkan kerugian relatif besar atau lebih sering terjadi dianggap pelanggaran yang lebih serius. Semakin besar dampak kerugian yang dialami oleh individu atau perusahaan yang diakibatkan oleh pelanggaran, maka semakin besar keinginan anggota organisasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Dengan demikian, keseriusan pelanggaran diharapkan berpengaruh terhadap niat mengungkapkan kecurangan. Dalam theory of planned behavior, keputusan individu untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi merupakan hasil evaluasi individu terhadap kejadian dalam organisasi. Ketika individu itu mampu melakukan perilaku yang positif dengan melaporkan kecurangan, maka hal itu adalah hasil dirinya dalam mengevaluasi perilaku tersebut menguntungkan (baik untuk dilakukan) atau tidak. Pada penelitian terdahulu oleh Septianti, (2013), Hakim et al., (2017), Prasetyo, Purnamasari, dan Maemunah, (2016) dan Bagustianto dan Nurkholis, (2012) mengemukakan bahwa tingkat keseriusan berpengaruh terhadap niat melaksanakan whistleblowing

Pengaruh Kompensasi Terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan (skripsi dan tesis)

Pengendalian internal dalam suatu organisasi tidaklah cukup efektif untuk mencegah lahirnya fraud dikarenakan banyaknya keterbatasan seperti kolusi antar pegawai, kolusi bawahan dan atasan, hingga rendahnya tingkat kesadaran manajemen terhadap apa yang sedang terjadi dalam organisaninya. Salah satu cara kecurangan itu menjadi terlihat adalah berkat pengakuan whistleblower. Berdasarkan prosocial behavior theory, seorang whistleblower memiliki maksud tertentu dalam mengungkapkan kecurangan, salah satunya untuk mendapatkan manfaat (keuntungan) untuk dirinya sendiri, seperti kompensasi baik dalam bentuk keuangan maupun non keuangan. Dikarenakan menjadi whistleblower tidaklah mudah, dimana mereka kerap mendapatkan perlakuan yang kurang bermoral seperti diteror, dikucilkan dan lain sebagainya, maka  pemberian kompensasi yang besar diharapkan mampu meningkatkan minat individu dalam mengungkapkan kecurangan. Dyah dan Setiawan, (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kompensasi baik keuangan maupun non keuangan secara simultan berpengaruh terhadap pemunculan whistleblower. Pemberian kompensasi yang sudah sesuai dengan harapan pegawai dan sistem pemberian kompensasi yang sudah berjalan dengan baik, memberikan motivasi dan keberanian seseorangan untuk menjadi whistkeblower

Pengaruh Proteksi Terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan (skripsi dan tesis)

Association of Certified Fraud Examiners, (2012) mengemukakan bahwa whistleblowing merupakan metode yang paling umum dalam mendeteksi kecurangan. Namun, individu mungkin takut untuk mengungkapkan kecurangan karena memikirkan penderitaan pembalasan yang akan terjadi setelah laporan tersebut. Akibatnya, tidak heran jika niat menjadi whistleblowing menjadi sirna akibat rasa takut. Salah satu cara mengurangi rasa takut terhadap pembalasan dan untuk meningkatkan kesediaan individu untuk berani mengungkapkan kecurangan adalah dengan menyediakan proteksi. Semakin tinggi proteksi yang mampu diberikan oleh organisasi internal maupun pihak eksternal terhadap whistleblower, maka ketakutan untuk mengungkapkan kecurangan menjadi berkurang, sehingga mampu meningkatkan minat individu dalam mengungkapkan kecurangan yang terjadi tanpa perlu memikirkan tindakan balasan yang mungkin ia terima. Proteksi  yang tinggi ini ditandai dengan perlindungan dari ancaman, jaminan keamanan diri, keluarga dan harta, serta tidak ada tuntutan hukum terhadap pelapor. Penelitian (Halim dan Priyastiwi, 2017) menjelaskan bahwa proteksi sangat penting bagi whistleblowers agar terhindar dari ancaman pembalasan

Pengaruh Dukungan Atasan Terhadap Keputusan Pengungkapan Kecurangan (skripsi dan tesis)

 

Dalam teori pertukaran sosial, individu selaku pegawai yang telah menerima keuntungan tertentu dari organisasi akan merasa mempunyai kewajiban untuk membalas apa yang diterimanya, salah satu cara membalas kebaikan organisasi adalah dengan melaporakan kecurangan yang sedang terjadi, dimana kecurangan tersebut tentu dapat merugikan organisasi.  Ketika melaksanakan pekerjaan sehari – hari, pegawai membentuk sebuah pola pikir dimana supervisor berkontribusi dalam kehidupan dan kesejahteraan mereka, hal ini dikarenakan supervisor merupakan agen organisasi yang bertugas untuk memperhatikan pegawai serta bertanggung jawab terhadap kinerja bawahannya. Pegawai akan berpikir bahwa segala sesuatu yang dilakukan akan disampaikan oleh supervisor kepada top management sehingga pegawai menangkap pola pikir jika supervisor mampu menguntungkan dirinya maka hal itu akan menjadi indikasi dukungan organisasi. Persepsi pegawai tentang status yang diberikan pada atasan oleh organisasi memberikan keyakinan bahwa dukungan atasan sama dengan dukungan organisasi (Halim & Priyastiwi, 2017). Ketika seorang pegawai merasa dirinya didukung oleh atasan, maka pegawai akan mempunyai nyali yang lebih besar untuk mengungkapkan kecurangan tanpa takut merasa sendirian. Pegawai akan berpikir, ketika atasan mereka mendukung untuk mengungkapkan kecurangan yang sedang terjadi maka pegawai akan merasa hal itu sama dengan dukugan organisasi. Sehingga, pegawai tidak perlu takut akan pembalasan dari organisasi, seperti penurunan pangkat, sanksi professional dan lain sebagainya. Pembalasan organisasi ini dapat timbul, apabila organisasi menganggap tindakan whistleblowing tersebut malah membuat nama perusahaan menjadi jelek yang kemudian mempengaruhi reputasi organisasi dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan, dan tingkat kepercayaan publik pada organisasi. Penelitian Halim dan Priyastiwi, (2017) membuktikan bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap munculnya whistleblower. Selanjutnya Near dan  Miceli (1996) menemukan bahwa kurangnya dukungan atasan (supervisor) dan top management akan menurunkan whistleblowing

Tingkat Keseriusan Kecurangan (skripsi dan tesis)

Miceli dan Near (1985) dalam Prasetyo et al., (2016) mengatakan tingkat keseriusan pelanggaran adalah ukuran besar keseriusan pelanggaran yang dapat merugikan organisasi. Anggota organisasi yang mengamati adanya dugaan pelanggaran akan lebih mungkin untuk melakukan whistleblowing jika pelanggaran tersebut serius. Jika pelanggaran yang sedang terjadi lebih serius maka dampak yang akan menimpa organisasi jauh lebih besar daripada pelanggaran yang kurang serius. Persepsi tiap anggota individu terhadap tingkat keseriusan kecurangan dapat saja berbeda antara satu dengan lainnya. Miceli, Near, dan Schwenk (1991) dalam Bagustianto dan Nurkholis, (2012) mengatakan bahwa anggota organisasi mungkin memiliki reaksi yang berbeda terhadap berbagai jenis kecurangan. Walaupun jenis kecurangan berhubungan dengan pembentukan persepsi, namun tingkat keseriusan kecurangan tidak dapt diukur dari jenis kecurangan

Kompensasi (skripsi dan tesis)

Kompensasi adalah fungsi Human Resource Management yang berhubungan dengan setiap jenis reward yang diterima individu sebagai balasan atas pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pegawai menukarkan tenaganya untuk mendapatkan reward finansial maupun non finansial. Dengan demikian, sebagai penghargaan atas penyerahan dan pemberian segenap hasil kerja atau performance pegawai kepada organisasi, maka organisasi memberikan balas jasa, imbalan jasa, penghargaan, penghasilan, compensation atau reward (Kadarsiman, 2011) Sculer and Jackson, (2006) menyatakan ada dua jenis kompensasi yaitu kompensasi keuangan dan kompensasi non keuangan. Kompensasi keuangan meliputi pembayaran langsung seperti gaji, upah, dan bonus, serta pembayaran tidak langsung seperti pembayaran untuk biaya perencanaan asuransi pribadi, dan umum. Kompensasi non keuangan meliputi berbagai penghargaan sosial dan psikologis, pengakuan dan kepedulian sesama, menikmati pekerjaan sendiri, kesempatan mengembangkan diri, dan sebagainya (Dyah dan Setiawan, (2017).

Proteksi (skripsi dan tesis)

Menurut Setiono, (2004) perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Di Indonesia, bentuk perlindungan bagi whistleblower dalam sistem peradilan pidana terdiri dari dua jenis, pertama perlindungan yang bersifat preventif, dan kedua perlindungan yang bersifat represif (Kusuma Wardani, 2018). Perlindungan yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan dalam segi antisipasi dari segala tindakan atau resiko yang tidak diinginkan seperti pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi whistleblower. Perlindungan represif ialah perlindungan berupa penerapan restorative justice yang termodifikasi dan mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masrayakat berkepentingan (stakeholder) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak  hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.

 Stakeholder disini antara lain saksi, whistleblower dan masyarakat yang mungkin dirugikan. Untuk mendukung lahirnya whistleblower, pemerintah telah mengeluarkan ketentuan mengenai perlindungan terhadap whistleblower yang secara garis besar tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dilakukan perubahan dan tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban, Pasal 5 ayat (1) yaitu bahwa saksi dan korban berhak: a) Memperoleh perlindungan atas keaman pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c) Memberikan keterangan tanpa tekanan; d) Mendapat penerjemah; e) Bebas dari pertanyan yang menjerat; f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i) Dirahasikan identitasnya j) Mendapat identitas baru; k) Mendapat tempat kediaman sementara; 30 l) Mendapat tempat kediaman baru; m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n) Mendapat nasihat hukum; o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. p) Mendapatkan pendampingan

Dukungan Atasan (skripsi dan tesis)

Perilaku whistleblowing dapat dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satu faktor ekternal yang dapat mempengaruhi whistleblower adalah dukungan atasan. Sims dan Keenan, 1999 dalam (Pertiwi, Prasasti, dan Fahma, 2017) menemukan bahwa dukungan dari supervisor atau atasan memiliki peran yang penting bagi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan whistleblowing. Dukungan atasan merupakan salah satu indikator dukungan organisasi disamping keadilan, manfaat yang menguntungkan, dan kondisi kerja. Dukungan  organisasi mengacu pada sejauh mana pegawai percaya bahwa organisasi mereka menghargai kontribusi mereka dan peduli tentang kesejahteraan mereka. Pegawai percaya bahwa ketika atasan memberikan dukungan terhadap apa yang sedang mereka kerjakan maka hal itu diasumsikan sebagai dukungan organisasi. Sehinggga pegawai akan merasa berkewajiban untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan (Priyastiwi, 2018).

Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory) (skripsi dan tesis)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menggunakan teori pertukaran sosial yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mendasari seseorang melakukan tindakan whistleblowing terdapat pada penelitian (Halim dan Priyastiwi, 2017), (Pertiwi et al., 2017) serta (Rahayu, 2017). Teori ini menurut Cropanzo dan Mitctchell (2005) dalam (Pertiwi et al., 2017) adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara dua belah pihak yang meningkat dari waktu ke waktu menjadi hubungan yang saling mempercayai, loyal, dan saling berkomitmen selama kedua belah pihak menaati aturan – aturan pertukaran. George homas (1961) dalam Rahayu, (2017) berasumsi bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Teori ini menjadi penghubung antara apa yang diyakini pegawai mengenai loyalitas mereka pada organisasi dan bagaimana organisasi berkomitmen kepada  pegawai. Dalam hubungan tersebut terdapat unsur imbalan, pengorbanan, dan keuantungan. Imbalan merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarlan, dan keuntungan adalah imbalan dikurangi oleh pengorbanan. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Alasan digunakan teori pertukaran sosial dalam penelitian ini adalah karena ini merupakan penelitian tentang persepsi yang mempengaruhi pegawai dalam ruang lingkup pemerintah daerah melaporkan tindakan kecurangan yang diketahui dan sedang terjadi di Pemda, dengan mempertimbangkan pengorbanan serta manfaat yang akan diberikan untuk melaporkan tindakan kecurangan tersebut. Ruang lingkup yang mempengaruhi lebih difokuskan pada persepsi dukungan atasan dan proteksi atau perlindungan keamanan

Teori Perilaku Prososial (Prosocial Behaviour Theory) (skripsi dan tesis)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menggunakan teori perilaku prososial yang dikaitkan dengan faktor faktor yang mendasari seseorang melakukan tindakan whistleblowing terdapat pada penelitian (Aliyah, 2015), (Hakim et al., 2017), (Lestari dan Yaya, 2018), serta (Prasetyo et al., 2016). Prosocial behavior menjadi teori yang mendukung terjadinya whistleblowing, dimana whistleblowing merupakan salah satu dari   bentuk prosocial organizational behavior. Menurut Dozier dan Miceli dalam (Bagustianto dan Nurkholis, 2012) tindakan whistleblowing dapat dipandang sebagai perilaku prososial karena secara umum perilaku tersebut akan memberikan manfaat bagi orang lain atau organisasi. Namun tidak seperti altruisme, pelaku prososial juga dapat memiliki maksud untuk mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Brief dan Motowidlo dalam (Hakim et al., 2017) mendefinisikan perilaku prososial sebagai perilaku yang ditampilkan oleh anggota organisasi yang ditujukan langsung kepada individual, kelompok, atau organisasi yang didalamnya dia berinteraksi dengan membawa peran organisasionalnya dan dilakukan dengan tujuan menguntungkan individual, kelompok, atau organisasi tersebut. Prosocial behavior theory memiliki beberapa variabel anteseden yang dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar. Pertama, Individual anteseden, 26 merupakan aspek yang berasal dari individu pelaku tindakan prososial seperti kemampuan individu menginternalisasi standar keadilan, tanggung jawab individu terhadap lingkungan sosial, cara penalaran moral dan perasaan empati terhadap orang lain. Kedua, Kontekstual anteseden, merupakan aspek dari konteks organisasi dan lingkungan kerja seperti faktor norma, kohesivitas kelompok, panutan, gaya kepemimpinan, iklim organisasi, tekanan, komitmen organisasi, dan hal-hal lain yang dapat memengaruhi suasana hati, rasa kepuasan atau ketidakpuasan (Bagustianto dan Nurkholis, 2012)

Pengaduan dalam Konteks Akuntansi (skripsi dan tesis)

Pengaduan merupakan proses pengungkapan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui tentang kejadian-kejadian yang tidak etis atau melanggar aturan, baik aturan organisasi maupun aturan hukum dan melaporkannya kepada orang atau pihak yang dianggap mampu menyelesaikan pelanggaran tersebut. Menurut Tuanakotta  manfaat sistem pengaduan adalah sebagai bentuk pengendalian internal bagi organisasi agar terhindar dari praktik-praktik ilegal yang dapat menyebabkan kerugian secara materi bagi organisasi. Tuanakotta menambahkan bagi organisasi yang menjalankan kegiatannya secara etis maka sistem pengaduan merupakan bagian dari sistem pengendalian, tetapi bagi organisasi yang menjalankan kegiatannya dengan tidak etis maka sistem pengaduan merupakan ancaman.

Fraud (skripsi dan tesis)

\

Tuanakotta  menjelaskan bahwa kecurangan pelaporan keuangan adalah suatu kesengajaan atau kecerobohan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material. KPMG (2014) juga melaporkan bahwa 63% dari eksekutif yang disurvei menyebutkan bahwa penipuan terbesar tunggal mereka terdeteksi melalui pengendalian internal atau sebagai akibat daripemberitahuan oleh seorang karyawan.

Pengaruh Locus of Control terhadap Niat Untuk Melakukan Whistleblowing (skripsi dan tesis)

Locus of control merupakan konsep dalam psikologi personal yang dikenalkan oleh Julian B Rotter pada tahun 1954. Dapat dideskripsikan sebagai keyakinan individu mengenai dapat tidaknya mengendalikan kejadian-kejadian  yang memengaruhi mereka. Seorang dengan locus of control internal akan memandang whistleblowing sebagai alat atau media untuk mengendalikan tindakan yang tidak disetujui. Rahayu, Sujana, dan Trisna (2017) menyatakan bahwa Locus of Control berpengaruh terhadap niat untuk melakukan whistleblowing. Menurut Septianti (2013) hal tersebut disebabkan adanya persepsi whistleblower potensial yang rendah terhadap efficacy potensial dari tindakan pelaporan pelanggaran dan adanya ancaman pembalasan serupa dari pelanggar.

Pengaruh Keseriusan Pelanggaran Terhadap Niat Untuk Melakukan Whistleblowing (skripsi dan tesis)

Hasil yang sesuai dengan yang dikemukakan Bagustianto dan Nurcholis (2013) dan Winardi (2013)yang menyatakan bahwa konsep materialitas sebagai pembeda tingka keseriusan kecurangan atau pelanggaran. Semakin tinggi tingkat materialitas kecurangan maka akan semakin meningkatkan konsekuensi yang merugikan atau membahayakan. Sehingga pelanggaran etika merupaka salah satu faktor pendorong seseorang melakukan niat whistleblowing. Ahmad (2012) menyebutkan bahwa Keseriusan Pelanggaran mirip dengan salah satu dari model intensitas moral yang dikembangkan oleh Jones (1991). Penelitian Fajri (2017) yang menyatakan bahwa tingkat keseriusan pelanggaran berpengaruh terhadap niat untuk melakukan whistleblowing. Peneliti yang sesuai adalah penelitian Raharjo (2015), Bagustianto dan Nurkholis (2015), Setyawati, Komala, dan Ragil(2015), Septianti (2013) yang menyatakan bahwa tingkat keseriusan berpengaruh terhadap niat melaksanakan whistleblowing

Pengaruh Ethical climate- Principle Terhadap Niat Untuk Melakukan Whistleblowing (skripsi dan tesis)

Ajzen (1991) Ethical climate – principle didasarkan pada keyakinan bahwa, ada prinsip-prinsip universal seperti aturan, hukum, dan standar. Jika anggota organisasi terlibat dalam perilaku tidak etis, anggota lain terdorong untuk Ethical climate principle principle Niat untuk melalukan whistleblowing Tingkat Keseriusan pelanggaran Locus of control berbeda pendapat sehingga ketaatan terhadap hukum atau kode etik merupakan faktor pertimbangan dominan bagi individu dalam memutuskan, menetukan dan memilih dilema etis. Organisasi dengan ethical climate-principle yang tinggi, memudahkan anggota organisasi akan cenderung melaksanakan tindakan whistleblowing. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 Dalam PerlindunganWhistleblower Oleh Lembaga PerlindunganSaksi dan Korban yang didalamnya juga berkaitan mengenai tindakan whistleblower dalam melakukan pengungkapan tindakantindakan yang bersifat ilegal. Sehingga dengan adanya hukum atau yang berlaku membuat seorang whistleblower dapat membuat pihak-pihak yang terdapat di organisasi atau instansi dapat mengungkapkan tindakan yang dapat merugikan organisasi atau instansi. Penelitian yang dilakukan Lestari dan Yaya (2017) menyatakan bahwa, tingkat keseriusan pelanggaran berpengaruh terhadap niat untuk melakukan whistleblowing. Peneliti yang juga sepakat adalah penelitian Setyawati, Ardiyani, dan Sutrisno (2015) yang mengatakan bahwa ethical climate-principle, keseriusan pelanggaran, locus of control berpengaruh terhadap niat untuk melakukan whistleblowing internal. Peneliti Raharjo (2015) dan Ahmad (2011) yang menyatakan bahwa ethical climate- principle berpengaruh terhadap niat untuk melakukan whistleblowing internal

Locus of Control (skripsi dan tesis)

Locus of control didefinisikan sebagai harapan umum bahwa hasil dalam kehidupan dikendalikan baik oleh tindakan sendiri atau dengan kekuatan lain (Spector, 1988). Locus of control adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia merasa dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya (Rotter, 1996). Locus of control sebagai suatu ciri watak kepribadian memberikan pengaruh pada pembuatan keputusan dan tingkah laku (Chiu, 2002). Apabila seseorang berkomitmen terhadap profesinya dan memiliki locus of control internal, lebih memiliki intensi untuk melakukan whistleblowing dibandingkan yang memiliki locus of control external. Locus of control terbagi menjadi dua, yaitu locus of control internal dan locus of control eksternal. Individu dengan locus of control internal percaya bahwa peristiwa yang terjadi  merupakan akibat dari perilaku atau tindakan mereka sendiri, mereka juga percaya bahwa pengalaman mereka dikendalikan oleh kemampuan atau upaya mereka sendiri (Rotter, 1996). Sebaliknya, individu dengan locus of control eksternal mengganggap keberhasilan yang dicapai dikontrol dari keadaan sekitarnya, cenderung percaya bahwa peristiwa yang mereka alami merupakan takdir, nasib, kesempatan, atau keberuntungan semata. Individu dengan locus of control Internal lebih puas akan pekerjaannya dibandingkan locus of control eksernal (Spector, 1988). Atas dasar itulah variabel locus of control dalam penelitian ini dikaitkan dengan niat seorang individu untuk melakukan whistleblowing

Tingkat Keseriusan Pelanggaran Organisasi (skripsi dan tesis)

Tingkat keseriusan pelanggaran adalah ukuran besar keseriusan pelanggaran yang dapat merugikan organisasi. Anggota organisasi yang mengamati adanya dugaan pelanggaran akan lebih mungkin untuk melakukan whistleblowing jika pelanggaran tersebut serius (Miceli dan Near, 1985). Organisasi akan terkena dampak kerugian yang lebih besar dari pelanggaranyang lebih serius di bandingkan dari pelanggaran yang kurang serius (Winardi, 2013).  Persepsi tiap anggota organisasi terhadap tingkat keseriusan kecurangan dapat saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pembentuk persepsi tingkat keseriusan pelanggaran selain berkaitan dengan besaran nilai kecurangan, juga tidak dapat dipisahkan dari jenis kecurangan atau pelanggaran yang terjadi (Bagustianto dan Nurkholis, 2015). Pelanggaran yang menimbulkan kerugian relatif besar atau sering dianggap sebai pelanggaran yang serius. Semakin besar dampak kerugian yang dialami oleh perusahan atau instansi yang diakibatkan oleh pelanggaran, maka semakin besar niat anggota organisasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran (Whistleblowing) (Raharjo, 2015)

Ethical climate principle (skripsi dan tesis)

 Ajzen (1991) merumuskan tiga prediktor pembentuk perilaku. Pertama adalah sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), merupakan evaluasi positif atau negatif individu mengenai kinerja diri pada perilaku tertentu. Kedua, norma subyektif (subjective norm), merupakan persepsi individu tentang perilaku tertentu yang dipengaruhi oleh penilaian orang lain yang signifikan. Ketiga,   persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control), merupakan kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku tertentu. Ethical climate – principle merupakan peraturan atau aturan yang berhubungan dengan norma-norma yang ada di dalam suatu organisasi atau di pemerintahan. Organisasi dengan Ethical climate – principle, artinya anggota di dalam anggota akan menyikapi peristiwa dengan mempertimbangkan prinsipprinsip yang umum seperti hukum, peraturan, dan standar. Berdasarkan hal tersebut mereka akan mengambil keputusan salah satunya adalah melaksanakan tindakan whistleblowing. Organisasi dengan Ethical climate – principle yang tinggi, anggota organisasi akan cenderung melaksanakan tindakan whistleblowing (Lestari dan Yaya, 2017).
Setyawati, Ardiyani, dan Sutrisno (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ethical climate dibagi menjadi tiga yakni sebagai berikut: 1. Ethical Climate– Egoism Suatu organisasi dengan ethical climate– egoism, anggota organisasi akan mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri dalam pengambilan keputusan etis. Organisasi dengan karakteristik egoism yang rendah, anggota organisasi akan cenderung melakukan whistleblowing. 2. Ethical Climate – Benevolence Ethical climate – benevolence ditandai dengan harapan bahwa, anggota organisasi menentukan kesejahteraan orang lain baik di dalam organisasi maupun di dalam organisasi dalam mempertimbangkan keputusan etis. Suatu tindakan 20 20 dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Organisasi dengan karakteristik benevolence yang tinggi, anggota organisasi akan cenderung melakukan whistleblowing. 3. Ethical climate – principle Ethical climate – principle didasarkan pada keyakinan bahwa, ada prinsipprinsip universal seperti aturan, hukum, dan standar. Jika anggota organisasi terlibat dalam perilaku tidak etis, anggota lain terdorong untuk berbeda pendapat sehingga ketaatan terhadap hukum atau kode etik merupakan faktor pertimbangan dominan bagi individu dalam memutuskan, menetukan dan memilih dilema etis.
 Ciri-ciri dalam principle adalah keputusan atau pilihan individu terhdap dilema etis lebih dominan didasarkan pada apa yang menjadi kebijakan organisasi. Dalam organisasi dengan ethical climate –principle cenderung mempertimbangkan penerapan aturan dan hukum dalam pengambilan etis. Ketika sebuah organisasi mengembangkan ethical climate – principle yang tinggi, anggota organisasi akan cenderung melakukan whistleblowing.

Undang-Undang dan Lembaga yang Melindungi Whistleblower (skripsi dan tesis)

Semendawai dkk (2011) belum terlihat bagaimana sistem pelaporan dan perlindungan pelapor whistleblower yang lebih baik dan mendorong munculnya peran whistleblower di sektor Pemerintah. Mekanisme pelaporan dan perlindungan terhadap pelapor atau whistleblower belum sepenuhnya diatur dengan jelas dan tegas dengan produk perundang-undangan. Meskipun demikian, beberapa lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sudah membangun sistem pelaporan dan perlindungan yang lebih jelas. Lembaga-lembaga yang memiliki sistem pelaporan whistleblower sebenarnya dapat bekerja sama dengan LPSK. LPSK memiliki sistem pelaporan dan perlindungan saksi yang lebih jelas karena secara eksplisit diatur dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Semendawai, 2011).

Theory of Planned Behavior (skripsi dan tesis)

Theory of Planned Behavior (TPB) dicetuskan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 melalui artikelnya yang berjudul “From intentions to actions: A Theory of planned behavior”, ini merupakan penegembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA), yang ditemukan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun (1975). Theory of Planned Behavior bertujuan untuk memprediksi dan memahami dampak dari niat berperilaku, mengidentifikasi strategi untuk merubah perilaku serta menjelaskan perilaku nyata manusia (Ajzen, 1991). Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa minat merupakan sebuah fungsi dari dua penentu dasar yang berhubungan dengan faktor pribadi dan pengaruh sosial (Ajzen, 1991). Menurut Jogiyanto (2007), niat didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan perilaku. Niat merupakan topik yang penting terutama dalam hubungannya dengan prediksi tingkah laku. Individu akan melakukan tingkah laku hanya jika ia benar-benar ingin melakukannya, untuk itu individu tersebut membentuk intensi (niat). Variabel locus of control memerankan komponen kontrol perilaku persepsian. Individu yang percaya bahwa apa yang ia perbuat akan membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang ia harapkan, maka kaitanya dengan ini adalah, individu akan cenderung melakukan tindakan whistleblowing ketika mereka menilai perbuatan yang dilakukannya benar (Joneta, 2016).

Teori Perilaku Berencana (Theory of Planned Behaviour) (skripsi dan tesis)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menggunakan teori perilaku berencana yang dikaitkan dengan tindakan whistleblowing terdapat pada penelitian (Aliyah, 2015), (Bagustianto dan Nurkholis, 2012), (Prasetyo, Purnamasari, dan Maemunah, 2016), (Pertiwi et al., 2017), (Rahayu, 2017) serta (Lestari dan Yaya, 2018). Teori ini merupakan teori dalam psikologi yang dikemukan oleh Ajzen (1991). Teori ini menghubungkan antara keyakinan dengan perilaku dimana dalam teori ini dijelaskan bagaimana minat terhadap perilaku dan perilaku dapat dibentuk. Minat terhadap perilaku diartikan sebagai indikasi kesiapan individu untuk menampilkan perilaku, atau dapat diasumsikan sebagai suatu yang mendahului tindakan. Tindakan dapat diartikan sebagai respon yang tampak dari individu sehubungan dengan target yang diberikan. Dalam teori ini terdapat tiga prediktor pembentuk perilaku. Pertama adalah sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), merupakan evaluasi positif atau negative individu terhdap benda, orang, institusi, kejadian, perilaku atau niat tertentu. Sikap individu terhadap suatu perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap 24 konsekuensi yang ditimbulkan perilaku tersebut. Apabila seseorang melakukan perilaku yang menghasilkan outcome positif, maka individu tersebut memiliki sikap positif, begitu juga sebaliknya (Rustiarini dan Sunarsih, 2015) Kedua, norma subjektif (subjective norm), merupakan faktor diluar individu yang menunjukkan persepsi seseorang tentang perilaku yang dilaksanakan. Subjective norms tidak hanya ditentukan referent, tetapi juga motivation to comply. Apabila individu yakin referent menyetujui dirinya melaksanakan suatu perilaku dan termotivasi mengikuti suatu perilaku, maka individu tersebut akan merasakan adanya tekanan sosial untuk melakukannya, begitu pula sebaliknya. Ketiga, persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control/PBC), merupakan persepsi terhadap tingkat kesulitan sebuah perilaku untuk dapat dilaksanakan. PBC merefleksikan pengalaman masa lalu dan antisipasi terhadap hambatan yang mungkin terjadi ketika melakukan sebuah perilaku (Sarwono dan Meinarno, 2011). Alasan digunakannya Theory of Planned Behaviour adalah karena teori ini mampu mengidentifikasi keyakinan seseorang terhadap pengendalian atas sesuatu yang terjadi dari perilaku yang akan dilakukan, sehingga dapat membedakan perilaku yang dikehendaki individu dan yang tidak dikehendaki indiividu. Dalam hal ini mengukur tentang seberapa besar perilaku yang direncanakan oleh pegawai di pemerintah daerah dengan mempertimbangkan implikasi sebelum melaporkan 25 tindakan kecurangan yang sedang diketahui dan terjadi. Ruang lingkup yang mempengaruhi difokuskan pada keputusan pengungkapan kecurangan

Langkah Dalam whistleblowing (skripsi dan tesis)

Menurut Dasgupta dan Kesharwani, (2010) secara umum tindakan whistleblowing dapat dibagi menjadi 4 langkah yaitu: a. Seorang calon whistleblower harus mengamati apakah kegiatan yang sedang ia amati adalah suatu bentuk kecurangan, illegal, tidak bermoral, berpontensi merugikan perusahan atau tidak sah. Kegiatan tersebut akan dianggap sebagai kecurangan/kesalahan apabila tidak sejalan dengan nilai – nilai yang dianut oleh calon whistleblower ataupun organisasi. b. Ketika telah mengetahui munculnya suatu kesalahan, maka tindakan selanjutnya adalah keputusan untuk mengungkapkan hal tersebut. Sebelum pengungkapan terjadi, calon pelapor terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai macam hal yang akan terjadi kemudian, seperti dukungan yang mungkin ia dapat, beban emosial yang mungkin akan terjadi dan lain-lain. c. Setelah melaporkan kecurangan yang terjadi dalam organisasi, selanjutnya adalah menunggu respon dari organisasi tersebut apakah akan menghentikan atau membiarkan kesalahan tetap terjadi. d. Pada langkah terakhir adalah organisasi harus memutuskan apa yang akan mereka lakukan pada sang whistleblower. Pilihan yang muncul dapat seperti mengabaikan sang pelapor, membumkan pelapor agar tidak mengungkapkan ke ranah ekternal, maupun membalas pelaporan baik dengan hal positif seperti reward, maupun negatif seperti menjatuhkan sanksi professional.

KEPUTUSAN PENGUNGKAPAN KECURANGAN (skripsi dan tesis)

Menurut Chartered Institute of Internal Auditors (CIIA, 2014) whistleblowing adalah ketika seorang pegawai, kontraktor atau pemasok melaporkan dugaan kesalahan atau kecurangan di tempat kerja mereka kepada pihak lain secara rahasia. Pelaporan ini dapat dilakukan melalui proses internal yang ditetapkan oleh organisasi (pengaduan internal) atau ke badan eksternal seperti media, publik atau regulator (pengungkap informasi eksternal). Di Indonesia, pengertian whistleblower tertuang pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat 1 yaitu orang, organisasi masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai tindak pidana korupsi. Whistleblowing adalah salah satu cara dalam mencari tau kesalahan atau kecurangan yang terjadi di suatu organisasi. Seorang whistleblower dianggap tepat dalam memprediksi kecurangan dikarenakan pegawai tentu mengetahui lebih baik mengenai proses bisnis dalam organisasi dimana dia bekerja dibandingkan orang luar organisasi. Selain itu, whistleblowing dipandang sebagai salah satu langkah 16 paling efektif dan paling murah untuk melindungi sumber daya yang ada pada suatu organisasi (Lubisi dan Bezuidenhout, 2016) Seorang whistleblower dapat mengungkapkan berbagai macam kesalahan atau kecurangan yang terjadi dalam organisasi. Tindak kejahatan (skandal) yang dapat dilaporkan oleh whistleblower di perusahaan swasta maupun organisasi publik tidak hanya menyangkut keuangan saja, melaikan segala hal yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan tidak hanya kerugian tetapi ancaman bagi masyarakat (Tofiin, 2013)

Uji Validitas (skripsi dan tesis)

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid atau sahih jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan cara melihat korelasi skor butir pertanyaan dengan total skor variabel melalui program SPSS dengan melihat pada kolom Corrected Item – Total Correlation (Ghozali, 2016: 52). Pengambilan keputusan apakah pertanyaan valid atau tidak valid dapat didasarkan pada pernyataan dibawah ini (Ghozali, 2016: 53): b. Jika nilai r positif, serta nilai r hitung > r tabel atau taraf probabilitas kesalahan (sig) ≤ 0,05 maka item pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan valid. 68 c. Sebaliknya, jika nilai r negatif, serta nilai r hitung < r tabel atau taraf probabilitas kesalahan (sig) ≥ 0,05 maka item pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan tidak valid

Alat Ukur Intensi Whistleblowing (skripsi dan tesis)

Menurut Near dan Miceli (1985), whistleblowing adalah suatu pengungkapan yang dilakukan oleh anggota organisasi (mantan karyawan atau karyawan) terhadap praktek-praktek perilaku tidak bermoral kepada pihak-pihak yang mampu mempengaruhi atau mengambil tindakan atas perbuatan tersebut (Alleyne, 2016). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008), whistleblowing adalah suatu tindakan dari seorang pekerja yang memutuskan untuk melaporkan tindakan illegal dan tidak etis yang terjadi di lingkungan kerja kepada media maupun kepada atasan. Tindakan ini dilakukan dengan dasar itikad baik, bukan merupakan keluhan pribadi terhadap kebijakan perusahaan ataupun untuk menjatuhkan pihak tertentu (Semendawai, 2011: 70). Intensi whistleblowing dapat didefinisikan dengan tingkat kemauan seseorang untuk melakukan tindakan pengungkapan atas tindakan tidak etis yang dilakukan seorang individu atau kelompok yang terjadi disebuah organisasi yang dapat mengakibatkan kerugian yang material pada organisasinya.
 Adapun untuk pengukuran whistleblowing yaitu menggunakan pengukuran yang dikembangkan oleh Schultz dalam Elias (2008) yaitu meliputi: 1. Tingkat keseriusan kasus 2. Tingkat tanggung jawab individu dalam melaporkan kasus 3. Tingkat risiko yang akan didapatkan apabila melaporkan kasus 4. Tingkat kemauan untuk melaporkan kasus kepada atasan

Alat Ukur Intensitas Moral (skripsi dan tesis)

Krehastuti (2014) mendefinisikan intensitas moral sebagai sesuatu yang mencakup karakterstik-karakteristik yang muncul akibat adanya perluasan isu-isu yang terkait dengan isu moral utama dalam suatu situasi yang akan mempengaruhi persepsi individu mengenai masalah etika dan intensi keperilakukan yang dimilikinya. Jones (1991) juga mengidentifikasi bahwa intensitas moral dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang, dan antara satu dengan yang lain bervariasi intensitas moralnya. Intensitas moral dalam pengertian yang lebih sederhana merupakan hal-hal yang akan muncul berkaitan dengan isu moral yang mungkin dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap isu moral tersebut. Misalnya dari bagaimana suatu lingkungan tertentu menilai suatu perilaku, besarnya konsekuensi yang akan terjadi atas suatu perbuatan tidak etis, pihak-pihak yang dirugikan, dan lain-lain. Intensitas moral para pengawas inspektorat dalam penelitian ini dapt menggunakan enam elemen intensitas moral yang telah dikembangkan oleh Jones (1991) yang dinilai dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang, yaitu: 1. Besaran Konsekuensi (Magnitude of Consequences) 2. Konsensus Sosial (Social Consensus) 3. Probabilitas Efek (Probability Effect) 4. Kesegaran Temporal (Temporal Immediacy) 5. Konsentrasi Efek (Concentration of Effect)

Alat Ukur Religiusitas (skripsi dan tesis)

Religiusitas adalah suatu integrasi yang kompleks antara pengatahuan, perasaan, dan perilaku keagamaan yang ada didalam diri manusia. Dan juga merupakan konsistensi antara kepercayaan dan perilaku terhadap agama sebagai unsur kognitif, serta perasaan terhadap agama sebagai unsur afektif (Jalaluddin, 1996). 60 Religiusitas seorang pengawas inspektorat dapat dilihat dari bagaimana kepribadiannya, sikapnya terhadap sesuatu, kemudian dari bagaimana ia menjalankan praktik ibadah dan bagaimana ia menjalin hubungan antar sesama manusia. Pegawai di kantor inspektorat terdapat beberapa orang yang menganut agama yang berbeda. Untuk mengukur religiusitas pada responden yang memiliki agama yang berbeda digunakanlah item pertanyaan yang dapat digunakan secara universal untuk semua agama. Pengukuran religiusitas dalam penelitian ini menggunakan empat kategori yang ada dalam Muslim Religiosity Personality Inventory atau disingkat dengan MPRI yang telah dikembangkan oleh Othman dan Hariri (2012) yang berisi itemitem pertanyaan yang sudah digunakan untuk megeneralisir pengukuran religiusitas, yaitu: 1. Personality Traits (Sifat Kepribadian) 2. Attitude (Sikap) 3. Religious Practices (Praktik Keagamaan) 4. Interpesonal Relationship (Hubungan Antar Pribadi)

Alat Ukur Pertimbangan Etis (skripsi dan tesis)

Pertimbangan etis adalah segala pertimbangan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi sebuah dilema etis (Rest, 1979 dalam Falah, 2006). Sering kali dilema etis dialami oleh seseorang terutama dalam mengungkapkan kebenaran akan suatu hal. Akan tetapi sebagai individu yang baik tentunya akan memilih untuk mengungkap kebenaran daripada berdiam diri. Tahapan seorang individu dalam mempertimbangkan suatu perbuatan dinilai etis atau tidak yaitu dengan memahami secara objektif, kemudian untuk memperkuat argumen pribadi berusaha untuk mencari informasi lebih banyak lagi, dari informasi yang didapatkan semakin menguatkan pendapat seorang individu terhadap suatu perilaku sehingga dapat menyimpulkan apakah suatu perilaku itu etis atau tidak etis. Setelah menyimpulkan suatu perilaku etis akan ada tindakan lanjutnya untuk menegakkan kebenaran. Pertimbangan etis yang dimiliki oleh para pengawas inspektorat dapat dilihat dari bagaimana mereka mempertimbangkan suatu perilaku apakah perilaku tersebut etis atau tidak etis. Hal ini dapat dapat diukur dengan menggunakan enam skenario dimana para responden harus memberikan respon terhadap masing-masing skenario, apakah skenario tersebut melibatkan permasalahan atau dilema etika atau tidak menurut persepsi responden.

Pendekatan ini secara umum sesuai dengan komponen pertama dalam studi Rest (1979) yang menggunakan empat komponen proses psikologi yaitu: 1. Pengenalan individu akan keberadaan masalah etis dan pengevaluasian pengaruh pilihan perilaku potensial pada kesejahteraan pihak yang terkena dampak perilaku tersebut. 2. Penentuan moral secara ideal yang sesuai dengan sebuah situasi atau kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya. 3. Keputusan pada tindakan yang dimaksud berkaitan dengan berbagai hasil yang dinilai dan implikasi moralnya. 4. Pelaksanaan perilaku yang dimaksud tersebut, yaitu bertindak sesuai dengan tujuan moral

Alat Ukur Komitmen Organisasi (skripsi dan tesis)

Menurut Mowday et al (1979) mendefinisikan bahwa komitmen organisasi adalah kekuatan relatif dari seorang individu mengenai keterlibatannya terhadap organisasi tertentu. Individu yang memiliki komitmen organisasi ditandai dengan adanya kepercayaan, kesediaan untuk mengerahkan usaha yang lebih dari umumya untuk kepentingan organisasi, dan kebutuhannya yang kuat untuk tetap berada pada organisasi (Umam, 2012: 257). Komitmen organisasi seorang auditor dapat dilihat dari bagaimana penerimaannya terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam organisasi, kemudian kesediaan mengerahkan kemampuan untuk tanggung jawabnya sebagai anggota organisasi, berusaha terus bertahan untuk berkontribusi secara aktif pada kepentingan organisasi, dan tidak enggan melakukan hal yang baik untuk organisasi. Komitmen organisasi seorang individu atau pegawai dapat diukur menggunakan tiga dimensi komitmen organisasi yang dikembangkan oleh Meyer dan Allen (1991) yang dijabarkan menjadi tujuah indikator yaitu: 1. Kecocokan dengan tujuan organisasi 2. Keterlibatan anggota dengan kegiatan organisasi 3. Membanggakan organisasi kepada orang lain 4. Keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi 5. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap organisasi 6. Keengganan untuk meninggalkan organisasi 7. Bertahan dalam organisasi merupakan kebutuhan

Pengaruh Intensitas Moral terhadap Intensi Whistleblowing (skripsi dan tesis)

Jones (1991) mengidentifikasi bahwa intensitas moral yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang dan tingkat intensitas moral sangat bervariasi. Intensitas moral bersifat multidimensi dan tingkat komponen-komponen bagiannya merupakan karakteristik dari isu-isu moral. Sedangkan menurut Novius dan Arifin (2008), Intensitas Moral adalah sesuatu yang saling berkaitan dengan isuisu moral yang akan berpengaruh pada penilaian etika seseorang dan niat untuk seseorang dalam melakukan sesuatu. Seseorang akan mengidentifikasi ukuran pasti baik atau buruk dari suatu perilaku yang akan dilakukan termasuk untuk melakukan whistleblowing. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui apakah intensitas moral dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan whistleblowing. Zanaria (2013) menemukan bahwa intensitas moral dapat mempengaruhi seorang auditor untuk melakukan tindakan whistleblowing studi pada KAP di Indonesia. Selanjutnya, Sari dan Setiawati (2016) menemukan bahwa intensitas moral dapat mempengaruhi intensi whistleblowing. Kemudian Gandamihardja (2016) yang melakukan penelitian pada auditor internal di BUMN di Kota Bandung menemukan bahwa intensitas moral dapat mempengaruhi tindakan whistleblowing.

Pengaruh Religiusitas terhadap Intensi Whistleblowing (skripsi dan tesis)

Intensi whistleblowing dapat dilihat pula dari religiusitas seseorang. Jalaluddin (1996) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan, perasaan, dan perilaku keagamaan dalam diri manusia. Ia menyatakan bahwa religiusitas merupakan konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan terhadap agama sebagai unsur afektif dan perilaku agama sebagai unsur kognitif. Barnett (1996) menemukan bahwa religiusitas cenderung memiliki standar mutlak yang merupakan bentuk dari perilaku etis. Sehingga lebih mungkin untuk melaporkan kecurangan. Kemudian hasil penelitian dari Tursina (2016) juga menemukan hasil yang sama yaitu religiusitas dapat mempengaruhi intensi whistleblowing studi pada mahasiswa Universitas Gajah Mada. Hal yang selaras ditemukan oleh Amesh, (2015) yaitu religiusitas seseorang yang dilihat dari identitas sosialnya apakah ikut kegiatan sosial sehari-hari menunjukkan bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi dirinya untuk melakukan whistleblowing.

Pengaruh Pertimbangan Etis terhadap Intensi Whistleblowing (skripsi dan tesis)

Menurut Chiu (2002), pertimbangan etis adalah suatu pemikiran dari pribadi seseorang secara utuh yaitu tentang suatu permasalahan yang sulit. Keputusan etis dari seseorang dapat muncul dan mengarah pada suatu tindakan evaluasi subjektif dari individu secara etis sehingga melakukan pengungkapan whistleblowing. Sedangkan menurut Barnett et.al., (1998) seseorang yang menganggap whistleblowing merupakan tindakan etis akan lebih memungkinkan untuk melaporkan kesalahan yang dilakukan rekan kerja atau atasan. Penelitian yang dilakukan oleh Chiu (2002) juga menemukan bahwa para manajer dan professional di Cina dalam hal terkait whistleblowing terdapat hubungan antara pertimbangan etis dan intensi whistleblowing. Hal ini juga didukung oleh penelitian Ahmad (2011) bahwa pertimbangan etis memiliki pengaruh terhadap whistleblowing auditor di Malaysia. Kemudian temuan dari Joneta (2016), yang melakukan penelitian pada Akuntan Publik di Pekan Baru, Batam dan Medan menemukan bahwa pertimbangan etis memiliki pengaruh terhadap intensi whistleblowing.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Intensi Whistleblowing (skripsi dan tesis)

 

Menurut Mowday et al (1979), komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individu dan keterlibatannya dengan organisasi tertentu. Porter et al (1974) menyatakan bahwa komitmen organisasi ditandai dengan tindakan antara lain, (1) kepercayaan, penerimaan nilai dan tujuan organisasi, (2) kesediaan untuk mengerahkan usaha yang cukup besar untuk kepentingan organisasi, dan (3) kebutuhan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasi kemungkinan akan melakukan tindakan whistleblowing. Apabila penilaian bersifat subjektif, maka orang tersebut memang loyal terhadap organisasi akan tetapi tidak dengan peraturan yang ada. Berbeda halnya apabila penilaian bersifat objektif yang menunjukkan keloyalan terhadap organisasi akan tetapi tetap mempertimbangkan aturan yang berlaku di suatu tempat dan tidak ingin terjadi kasus pelanggaran yang justru akan memperburuk pada organisasi. Pemaparan diatas apabila dikaitkan dengan profesi auditor pemerintah, auditor yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi dinilai bagus untuk organisasi. Komitmen organisasi ditandai dengan adanya partisipasi aktif dan kontribusi yang terbaik yang bisa dilakukan dari seorang individu untuk organisasi, termasuk hal-hal 49 yang dapat berdampak buruk pada organisasi.

Auditor yang berkomitmen tinggi akan mengungkap (whistleblowing) hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Inspektorat Daerah. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan diantaranya Bagustianto (2015) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap intensi seseorang untuk melakukan whistleblowing studi kasus pada pengawai negeri sipil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Selanjutnya, penelitian Sari dan Setiawati (2016) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh pada intensi whistleblowing studi pada alumni Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayahna. Lebih lanjut lagi, penelitian yang dilakukan oleh Alleyne (2016) menemukan bahwa akuntan non-publik yang berada di Kota Barbados yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan semakin tinggi pula keinginan melakukan tindakan whistleblowing

elemen intensitas moral (skripsi dan tesis)

Enam elemen intensitas moral, yaitu: 1. Besaran Konsekuensi (Magnitude of Consequences), yaitu kerugian yang mungkin akan diterima oleh seseorang yang telah melakukan pengorbanan yaitu mengungkapkan kebenaran dari suatu tindakan moral. 2. Konsensus Sosial (Social Consensus), kesepakatan sosial yang telah dibuat oleh masyarakat mengenai suatu tindakan dinilai benar atau salah. 3. Probabilitas Efek (Probability Effect), yaitu sebuah fungsi bersama dari kemungkinan bahwa tindakan tertentu akan secara aktual mengambil tempat dan menyebabkan kerugian yang terprediksi. 4. Kesegaran Temporal (Temporal Immediacy), adalah jarak antara saat terjadi dan awal mula konsekuensi dari sebuah tindakan moral tertentu. 5. Konsentrasi Efek (Concentration of Effect), adalah terkait dengan pihak-pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sebuah tindakan yang dilakukan seseorang. Seorang auditor yang merasa memiliki kepentingan yang tingginn akan bertindak secara amoral yang akan mengakibatkan konsentrasi efek yang tinggi. 6. Kedekatan (Proximity), adalah perasaan yang dimiliki oleh pembawa moral yang merasa dekat baik dari segi sosial, budaya, psikologi, maupun fisik. Seorang auditor sebelum memutuskan untuk melakukan suatu tindakan akan mempertimbangkan apakah keputusannya akan mempengaruhi rekan kerjanya atau tidak.

Intensitas Moral (skripsi dan tesis)

Jones (1991) mengidentifikasi bahwa intensitas moral yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang dan tingkat intensitas moral sangat 40 bervariasi. Intensitas moral bersifat multidimensi dan tingkat komponen-komponen bagiannya merupakan karakteristik dari isu-isu moral. Kreshasturi (2014), mengidentifikasikan intensitas moral sebagai sebuah konstruk yang mencakup karakteristik-karakteristik yang merupakan perluasan dari isu-isu yang terkait dengan isu moral utama dalam sebuah situasi yang akan mempengaruhi persepsi individu mengenai masalah etika dan intensi keperilakuan yang dimilikinya. Menurut Novius dan Arifin (2008), intensitas moral adalah sesuatu yang saling berkaitan dengan isu-isu moral yang akan berpengaruh pada penilaian etika seseorang dan niat untuk seseorang dalam melakukan sesuatu. Seseorang akan mengidentifikasi ukuran pasti baik atau buruk dari suatu perilaku yang akan dilakukan. Hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal individu maupun faktor eksternal. Faktkor internal individu adalah diri pribadi individu tersebut sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan dimana individu itu berada. Selain itu, Jones (1991) mengidentifikasi bahwa ada enam elemen intensitas moral yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang yang sekaligus digunakan untuk mengukur intensitas moral seseoarng. Inilah yang akan menjadi landasan pengukuran intensitas moral yang dengan empat skenario sebagai bahan pertimbangan.

Pengukuran Religiusitas (skripsi dan tesis)

Pengukuran religiusitas dalam penelitian ini menggunakan empat kategori yang ada dalam Muslim Religiosity Personality Inventory atau disingkat dengan MPRI yang telah dikembangkan oleh Radiah Othman dan Hilwani Hariri (2012) yang dijabarkan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait religiusitas, yaitu: a. Personality Traits (Sifat Kepribadian) Sifat kepribadian merupakan satu set karakteristik dan kecenderungan yang stabil yang menentukan kesamaan dan perbedaan dalam perilaku psikologis (meliputi: pikiran, perasaan, dan tindakan) dari orang-orang yang memiliki kesinambungan waktu dan hal yang sulit dipahami sebagai hasil dari tekanan sosial dan biologis (Maddi, 1980 dalam Othman dan Hariri, 2012). 39 b. Attitude (Sikap) Sikap adalah posisi mental yang berkaitan dengan fakta atau keadaan, perasaan atau emosi terhadap suatu fakta atau keadaan, perasaan positif atau negative seseorang, pemikiran, dan ide tentang subjek yang sedang dipertimbangkan (Merriam-Webster, 1996 dalam Othman dan Hariri, 2012). c. Religious Practices (Praktik Keagamaan) Praktik keagamaan yaitu suatu wujud kepatuhan seorang yang memiliki agama dengan cara mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana yang disuruh dan dianjurkan oleh agamanya (Gholk and Stark dalam Jalaluddin, 2010: 293). d. Interpesonal Relationship (Hubungan Antar Pribadi) Hubungan Interpersonal adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang dapat berjalan hanya sekilas wakru atau bahkan dapar menjadi hubungan yang abadi. Hubungan ini mungkin didasarkan pada kecintaan pada cinta, interaksi bisnis biasa, atau beberapa jenis komitmen sosial lainnya. Karyawan yang memiliki religiusitas dan hubungan interpersonal yang tinggi diharapkan dapat terlibat dalam whistleblowing dalam organisasinya daripada orang yang religiusitas dan hubungan interpersonal yang rendah (Othman dan Hariri, 2012)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Religiusitas (skripsi dan tesis)

Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan dimana di dalam diri seseorang terdapat dorongan untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Sikap tersebut muncul karenaadanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama, perasaan terhadap agama dan perilaku terhadap agama (Jalaluddin, 2010: 263). Sikap keagamaan terbentuk oleh dua faktor, yaitu faktor intern yang berupa pengaruh dari dalam diri individu dan faktor ekstern yang berupa pengaruh dari luar, adapun penjelasannya sebagai berikut: a. Faktor Intern 1.) Faktor Hereditas Menurut Roediger (1984), secara garis besarnya pembawa sifat keturunan dibagi menjadi dua yaitu genotype dan fenotipe. Genotipe merupakan keseluruhan bawaan seseorang yang dipengaruhi lingkungan, namun tidak menyimpang dari sifat dasar, sedangkan fenotipe adalah karakteristik yang tampak dan dapat diukur seperti warna mata, warna kulit, 35 bentuk fisik (Jalaluddin, 2010: 265). Jiwa keagamaan terbentuk dari faktor bawaan yang diwariskan secara turun temurun. Margareth Mead menemukan dalam penelitiannya pada salah satu suku yaitu suku Mundugumor dan Arapesh yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara cara menyusui bayi dengan sikap yang ditunjukkan bayi di masa mendatang. Bayi yang disusukan secara tergesa-gesa menampilkan sosok yang agresif, sedangkan yang disusukan secara wajar menampakkan sikap yang toleran dimasa remajanya (Jalaluddin, 2010: 266).

Selain itu, Rasululloh Saw. juga menganjurkan mengenai pemilihan pasangan hidup yang baik dalam membangun rumah tangga. Menurut Rasulullah Saw. Benih yang berasal dari keturunan tercela dapat memengaruhi sifat-sifat keturunan berikutnya, maka berhati-hatilah dengan Hadra Al-Diman yaitu wanita cantik dari lingkungan yang jelek (Mujtaba dan Musawi, 1977:93 dalam Jalaluddin, 2010: 266). Menurut Sigmund Freud, perbuatan yang buruk dan tercela apabila dilakukan akan menimbulkan rasa bersalah dalam diri pelakunya. Apabila pelanggaran yang dilakukan terhadap agama, maka pada diri pelaku akan timbul rasa berdosa. Dan perasaan inilah yang ikut memengaruhi perkembangan jiwa keagamaan seseorang sebagai unsur hereditas (Jalaluddin, 2010: 266). 36 2.) Faktor Tingkat Usia Menurut Erner Harms dalam bukunya The Develompent of Religious on Children, ia mengungkapkan bahwa perkembangan agama pada anakanak ditentukan oleh tingkat usia mereka. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan berbagai aspek kejiwaan termasuk dalam perkembangan berfikir. Kenyataannya, anak yang menginjak dewasa akan lebih berfikir kritis dalam memahami ajaran agamanya. Meskipun demikian, tingkat usia bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam perkembangan jiwa keagamaan seseorang (Jalaluddin, 2010: 267). 3.) Faktor Kepribadian Menurut Arno F Wittig (1977), dalam pandangan psikologi kepribadian terbentuk dari dua unsur yaitu unsur hereditas dan pengaruh lingkungan. Hubungan antara kedua unsur inilah yang membentuk kepribadian yang akan menyebabkan munculnya konsep tipologi dan karakter. Dimana tipologi ditekankan pada unsur bawaan, sedangkan karakter lebih ditekankan oleh adanya pengaruh lingkungan (Jalaluddin, 2010: 268). 4.) Faktor Kondisi Kejiwaan Kondisi kejiwaan seseorang berkaitan dengan kepribadian. Menurut Sigmund Freud, ada beberapa model pendekatan yang dapat mengungkapkan hubungan keduanya yaitu model psikodinamik yaitu gangguan kejiwaan yang timbul oleh konflik di alam ketidaksadaran 37 manusia yang menjadi sumber gejala kejiwaan abnormal. Sedangkan model biomedis kondisi tubuh yang memengaruhi kondisi jiwa seseorang. Kemudian pendekatan eksistensial yang menekankan pada dominasi pengalaman kekinian manusia (Jalaluddin, 2010: 269). b. Faktor Ekstern 1.) Faktor Lingkungan Keluarga Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Sigmund Freud dengan konsep Father Image (citra kebapaan) menyatakan bahwa perkembangan jiwa keagamaan anak dipengaruhi oleh citra anak terhadap bapaknya. Jika seorang bapak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik, maka anak akan cenderung bersikap dan bertingkah laku baik. Demikian pula sebaliknya, jika bapal menampilkan sikap buruk juga akan ikut berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak (Jalaluddin, 2010: 271). 2.) Faktor Lingkungan Institusional Menurut Jalaluddin (2010: 271), lingkungan institusional yang ikut memengaruhi perkembangan jiwa keagamaan dapat berupa institusi formal seperti sekolah ataupun non-formal seperti berbagai perkumpulan dan organisasi. Di sekolah misalnya, melalui kurikulum, yang berisi pengajaran, sikap, dan keteladanan guru serta pergaulan antar-teman di sekolah dinilai berperan dalam menanamkan kebiasaan yan baik. Pembiasaan yan baik merupakan bagian dari pembentukan moral yang erat kaitannya dengan 38 perkembangan jiwa keagamaan seseorang. 3.) Faktor Lingkungan Masyarakat Lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, akan tetapi norma dan tata nilai yang ada terkadang lebih mengikat sifatnya. Bahkan, terkadang pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa keagamaan baik yang positif atau negatif (Jalaluddin, 2010: 272). Misalnya, lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keagamaan anak, begitu pula sebaliknya

Dimensi-Dimensi Religiusitas (skripsi dan tesis)

Menurut Ancok dan Suroso (2011) menyatakan bahwa rumusan Glock dan Stark yang membagi keberagaman menjadi lima dimensi dalam tingkat tertentu mempunyai kesesuaian dengan Islam, yaitu: a. Religious Belief (The Ideological Dimension), yaitu tingkat keyakinan muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya. Misalnya kepercayaan adanya Tuhan, malaikat, surga, neraka dan sebagainya. b. Religious Practices (The Ritualistic Dimension) menunjuk pada seberapa tingkat kepatuhan muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana yang disuruh dan dianjurkan oleh agamanya. Dalam keberislaman menyangkut pelaksanaan shalat, puasa, zakat, haji, membaca kitab suci, doa, zikir dan sebagainya. c. Religious Feeling (The Experiental Dimension), yaitu perasaan-perasaan atau pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan oleh seseorang. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut dengan dosa, atau merasa diselamatkan oleh Tuhan ketika berasa di situasi yang sulit. d. Religious Knowledge (The Intelectual Dimension), yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman Muslim terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama mengenai 34 ajaran pokok dari agamanya sebagaimana termuat dalam kitab sucinya. Misalnya, dalam Islam, dimensi ini menyangkut tentang pengetahuan tentang isi Alquran, hukum-hukum Islam, sejarah Islam dan sebagainya. e. Religious Effect (The Consecuental Dimension), yaitu dimensi yang menunjukkan sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupan sosial. Misalnya perilaku suka menolong, memaafkan, tidak mencuri, menjaga kepercayaan dan lain sebagainya (Jalaluddin, 2010: 293-294).

Pengertian Religiusitas (skripsi dan tesis)

Harun Nasution dalam Jalaluddin (2010: 293) membedakan pengertian agama berdasarkan asal kata, yaitu al-din, religi (relegere, religare) dan agama. Aldin berarti undang-undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, dan kebiasaan. Sedangkan dari kata religi (latin) atau relegere berarti mengumpulkan atau membaca. Kemudian  religare berarti mengikat. Adapun kata agama terdiri dari a = tidak; gam = pergi jika digabung mengandung arti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun temurun. Menurut Mangunwijaya, apabila dilihat dari apa yang terlihat agama lebih menunjukkan pada kelembagaan yang mengatur tata cara penyembahan manusia kepada Tuhan, sedangkan religiusitas lebih mengarah pada aspek yang ada dalam lubuk hati manusia (Jalaluddin, 2010: 293). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) religi berarti kepercayaan kepada Tuhan, yaitu percaya akan adanya kodrat manusia. Religious adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang komprehensif yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang beragama dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama. Hal yang dimaksud meliputi pengetahuan agama, keyakinan agama, pengalaman ritual agama, perilaku, dan sikap sosial keagamaan (Daradjat, 1993: 132).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan mengenai definisi dari religiusitas yaitu kesatuan unsur yang menunjukkan seseorang mempunyai keyakinan terhadap adanya Tuhan tidak hanya dinilai dari apa yang terlihat seperti aktivitas melakukan ibadah atau pergi ke tempat ibadah, melainkan aspek yang lebih dalam mengenai pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pemaparan tentang religiusitas juga mengindikasikan bahwa orang yang meyakini adanya Tuhan dalam tingkah laku kesehariannya pun akan tercerminkan perilaku yang baik, karena dalam ajaran agama mayoritas 33 mengajarkan perilaku yang baik, dan juga orang yang beragama bukan berarti anti sosial, justru sebaliknya akan menunjukkan jiwa sosialnya dengan nilai-nilai agama yang diyakininya

Pertimbangan Etis Akutansi (skripsi dan tesis)

Menurut Chiu (2002), pertimbangan etis adalah suatu pemikiran dari pribadi seseorang secara utuh yaitu tentang suatu permasalahan yang sulit. Keputusan etis dari seseorang dapat muncul dan mengarah pada suatu tindakan evaluasi subjektif 30 dari individu secara etis sehingga melakukan pengungkapan whistleblowing. Sedangkan menurut Barnett et.al., (1998) seseorang yang menganggap whistleblowing merupakan tindakan etis akan lebih memungkinkan untuk melaporkan kesalahan yang dilakukan rekan kerja atau atasan. Chiu (2002) juga menemukan bahwa para manajer dan professional di Cina dalam hal terkait whistleblowing terdapat hubungan antara perimbangan etis dan intensi whistleblowing. Hal ini juga didukung oleh temuan dari Ahmad et.al., (2011) yang melakukan penelitian pada auditor di Malaysia, bahwa pertimbangan etis memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap whistleblowing. Sesuai dengan berbagai hasil studi mengenai etika bisnis, pertimbangan etis yang dimiliki oleh para responden diukur dengan menggunakan enam skenario dimana para responden harus memberikan respon terhadap masing-masing skenario, apakah skenario tersebut melibatkan permasalahan atau dilema etika atau tidak menurut persepsi responden. Pendekatan ini secara umum sesuai dengan komponen pertama dalam studi Rest (1979) yang menggunakan empat komponen proses psikologi yaitu: 1. Pengenalan individu akan keberadaan masalah etis dan pengevaluasian pengaruh pilihan perilaku potensial pada kesejahteraan pihak yang terkena dampak perilaku tersebut. 2. Penentuan moral secara ideal yang sesuai dengan sebuah situasi atau kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya. 31 3. Keputusan pada tindakan yang dimaksud berkaitan dengan berbagai hasil yang dinilai dan implikasi moralnya. 4. Pelaksanaan perilaku yang dimaksud tersebut, yaitu bertindak sesuai dengan tujuan moral

Dimensi Komitmen Organisasi (skripsi dan tesis)

Meyer dan Allen (1991) merumuskan terdapat tiga dimensi komitmen dalam berorganisasi yaitu affective, continuance, dan normative. Masing-masing dimensi ini memiliki perbedaan tingkatan dalam menjelaskan hubungan anggota organisasi dengan organisasi. 1. Affective Commitment (Komitmen Afektif), keterikatan emosional, identifikasi, dan keterlibatan dalam suatu organisasi; Komitmen afektif menunjukkan kuatnya keinginan seseorang untuk terus bekerja bagi suatu organisasi atau perusahaan karena memang ingin bersama dengan organisasi. 2. Continuance Commitment (Komitmen Berkelanjutan), berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi bahwa akan mengalami kerugian apabila meninggalkan organisasi dan memiliki kebutuhan untuk tetap menjadi anggota organisasi. 29 3. Normative Commitment (Komitmen Normatif), berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk tetap berada dalam organisasi karena adanya kesadaran akan tanggung jawab seorang pegawai. Penelitian yang dilakukan oleh Alleyne (2016) membuktikan adanya pengaruh yang positif dari komitmen organisasi dengan intensi whistleblowing. Adapun pengukuran komitmen organisasi seorang individu atau pegawai menggunakan tiga dimensi komitmen organisasi yang dikembangkan oleh Meyer dan Allen (1991). Tiga dimensi komitmen organisasi yang dikembangkan oleh Meyer dan Allen (1991) yang dijabarkan menjadi tujuah indikator yaitu: 1. Kecocokan dengan tujuan organisasi 2. Keterlibatan anggota dengan kegiatan organisasi 3. Membanggakan organisasi kepada orang lain 4. Keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi 5. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap organisasi 6. Keengganan untuk meninggalkan organisasi 7. Bertahan dalam organisasi merupakan kebutuhan

Komitmen Organisasi (skripsi dan tesis)

Menurut Mowday et al (1979), Komitmen Organisasi dapat didefinisikan sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individu dan keterlibatannya dengan organisasi tertentu. Sedangkan menurut Griffin (2004: 15) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu atau pegawai mengenal dan terikat pada organisasinya. Bagraim dalam Mehmud et al (2010) berpendapat bahwa komitmen seorang pegawai dapat berkembang apabila pegawai mampu menemukan harapannya dan memenuhi kebutuhannya dalam sebuah organisasi. Porter et al (1974) menyatakan bahwa Komitmen Organisasi ditandai dengan tindakan antara lain, (1) kepercayaan, penerimaan nilai dan tujuan organisasi, (2) kesediaan untuk mengerahkan usaha yang 28 cukup besar untuk kepentingan organisasi, dan (3) kebutuhan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Menurut Taylor dan Curtis (2010), karyawan yang memiliki Komitmen Organisasi yang tinggi mungkin lebih memilih untuk melakukan whistleblowing internal dari pada meninggalkan organisasi. Bagustianto (2015) juga berpendapat bahwa pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi di dalam dirinya akan muncul rasa memiliki organisasi (sense of belonging) sehingga tidak akan merasa ragu untuk melakukan whistleblowing karena ia yakin tindakan tersebut akan melindungi organisasinya dari kehancuran

Auditor Internal Pemerintah (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi (2002: 29), auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (baik perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan dari berbagai bagian organisasi. Di sektor publik atau negara, fungsi pengawasan juga dilakukan dengan maksud agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ditandai dengan adanya tiga pilar utama yang merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini juga ditujukan untuk meminimalisir terjadinya pemerintah yang menyimpang dan tidak akuntabel. Dengan adanya saluran pertanggungjawaban yang tersistem, maka fungsi pengawasan di sektor pemerintahan pun dapat berjalan dengan baik (Halim dan Kusufi, 2014: 368).

Auditor dan lembaga auditor sektor publik memiliki peran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik yang baik. Terdapat empat pihak yang terlibat dalam proses pertanggungjawaban publik. Pihak pertama adalah pmerintah. Pihak kedua adalah DPR/DPRD sebagai perantara publik yang berkepentingan meminta pertanggung jawaban pihak pertama. Pihak ketiga adalah masyarakat yang berhak meminta pertanggungjawaban dari pihak pertama dan kedua. Pihak keempat adalah auditor yang menjalankan fungsi pengauditan dan atestasi.

Tarigan (2007) membagi pemeriksaan keuangan menjadi dua jenis yaitu pemeriksaan keuangan yang dilakukan secara internal dan eksternal. Pemeriksaan keuangan secara internal lembaga atau instansi tertentu yang berfungsi sebagai bentuk fungsi pengawasan dari pimpinan. Misalnya, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan pemeriksaan dalam lingkungan pemerintahan secara keseluruhan yang menjalankan fungsi pengawasan dari presiden atau Inspektorat Wilayah dalam lingkungan pemerintah daerah (Halim dan Kusufi, 2014: 370). Pelaksanaan pemeriksaan keuangan secara eksternal dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjalankan amanat konstitusi untuk memeriksa pertanggungjawaban keuangan pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat. Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dari pimpinan, pemeriksaan keuangan secara internal, tidak bisa lepas dari keharusan untuk melakukan pengawasan yaitu membandingkan hasil yang seharusnya terjadi dengan yang benarbenar terjadi (Halim dan Kusufi, 2014: 370).

Inspektorat Jenderal sendiri dalam Kementrian Negara Republik Indonesia adalah unsur pembantu yang ada di setiap departemen atau kementrian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen atau kementriannya. Inspektorat jenderal memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan pengawasan di lingkungan departemen terhadap semua pelaksanaan tugas unsur departemen agar dapat berjalan sesuai dengan  rencana dan berdasarkan kebijakan menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya rutin maupun tugas pembangunan (Halim dan Kusufi, 2014: 388). Fungsi-fungsi tersebut dirumuskan sesuai dengan peran Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal pemerintah. Dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut, Inspektorat Jenderal membantu pemerintah dalam hal pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan Inspektorat Jenderal juga dapat berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya (Halim dan Kusufi, 2014: 393).

Intensi Whistleblowing (skripsi dan tesis)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), kata “intensi” diartikan sebagai maksud dan tujuan. Oxford Dictionary of Psychology (2008) mendefinisikan intensi sebagai suatu kecenderungan perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan bukan tanpa tujuan. Sedangkan menurut Engel et al. (1993), intensi adalah kompetensi diri individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Theory planned of behavior membahas secara spesifik, dijelaskan bahwa intensi untuk melakukan suatu perilaku adalah indikasi kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu dan merupakan anteseden langsung dari perilaku tersebut. Intensi dapat diukur melalui tiga prediktor utama yang mempengaruhi yaitu attitude toward the behavior, subjective norm, dan perceived behavior control (Ajzen, 1991). 20 Menurut Near dan Miceli (1985), whistleblowing adalah suatu pengungkapan yang dilakukan oleh anggota organisasi (mantan karyawan atau karyawan) terhadap praktek-praktek perilaku tidak bermoral kepada pihak-pihak yang mampu mempengaruhi atau mengambil tindakan atas perbuatan tersebut (Alleyne, 2016). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008), whistleblowing adalah suatu tindakan dari seorang pekerja yang memutuskan untuk melaporkan tindakan illegal dan tidak etis yang terjadi di lingkungan kerja kepada media maupun kepada atasan.

Tindakan ini dilakukan dengan dasar itikad baik, bukan merupakan keluhan pribadi terhadap kebijakan perusahaan ataupun untuk menjatuhkan pihak tertentu (Semendawai, 2011: 70). Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memaparkan bahwa dalam kaitannya dengan usaha dari pemerintah untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan juga termasuk usaha untuk memberantas korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya, berbagai instansi melakukan penelitian seperti Organization for Econoic Co-operation and Development (OECD), Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dan Global Economic Crime Survey (GECS) menyimpulkan bahwa salah satu cara yang paling efektif untk memberantas perilaku tidak etis adalah melalui mekanisme whistleblowing system (Semendawai, 2011: 42). Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian intensi whistleblowing yaitu suatu keinginan dari seorang individu untuk melakukan pengungkapan kecurangan atau perilaku tidak etis/tidak bermoral yang 21 terjadi pada suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai wewenang menindaklanjuti laporan tersebut dengan tujuan untuk memperbaiki organisasi. Whistleblower terbagi menjadi dua kategori ditinjau dari tempat kerjanya, yakni whistleblower di sektor swasta dan whistleblower di sektor pemerintahan. Whistleblower sektor swasta yaitu orang yang mengungkapkan kecurangan (pelanggaran) yang terjadi disebuah perusahaan milik swasta, sedangkan whistleblower sektor pemerintahan ialah pengungkapan kecurangan yang terjadi di instansi-instansi pemerintah (Semendawai, 2011: 4). Whistleblowing terbagi menjadi dua jenis, yaitu whistleblowing internal dan whistleblowing eksternal. Whistleblowing internal terjadi apabila pengungkapan kecurangan yang dilakukan anggota organisasi dilaporkan kepada pimpinan perusahaan oleh karyawan dari organisasi itu sendiri. Sedangkan whistleblowing eksternal yaitu pengungkapan kecurangan yang dilakukan perusahaan yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, masyarakat atau aparat hukum (Naomi, 2015). Whistleblower seyogyanya dalam melakukan pengungkapan kecurangan menyertakan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Tanpa adanya bukti dan informasi yang memadai laporan tersebut akan sulit untuk ditindaklanjuti bahkan tidak menutup kemungkinan akan dibalas dengan laporan pencemaran nama baik pada pelapor (Tuanakotta, 2012). 22 De George (1986) dalam penelitian Sari (2014) menyebutkan bahwa terdapat tiga kriteria atas whistleblowing yang adil, antara lain: 1. Perilaku tidak etis/kecurangan yang terjadi dalam organisasi diindikasikan dapat menyebabkan bahaya kepada para pekerjanya atau kepada kepentingan publik yang luas. 2. Kesalahan harus dilaporkan pertama kali kepada pihak internal organisasi yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Apabila kecurangan telah dilaporkan kepada pihak internal yang berwenang akan tetap mendapatkan hasil, dan bahkan kecurangan terus berlanjut, maka pelaporan kecurangan harus dilakukan kepada pihak eksternal dapat disebut sebagai tindakan kewarganegaraan yang baik. Komite Nasional Kebijakan Governance atau biasa disingkat dengan KNKG (2008) menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat dari penerapan whistleblowing system antara lain: 1. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran atau tindakan tidak bermoral secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah terekspos ke publik. 2. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat area kritikal dan proses kerja yang memiliki pengendalian internal lemah serta merancang tindakan perbaikan yang diperlukan. Menurut PP No. 71 Tahun 2000, pelapor adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Adapun istilah pengungkap fakta (whistleblower) dalam UU No.13 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, whistleblower yang juga sekaligus saksi (pelapor) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri (Semendawai, 2011: 38). Adapun hak-hak yang akan didapatkan whistleblower menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau biasa disingkat dengan KNKG (2008), yaitu: 1. Memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan saksi. Bahkan, keluarga dari whistleblower pun bisa memperoleh perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan bermacam-macam seperti mendapat identitas baru, tempat kediaman baru yang aman, pelayanan psikologis, dan biaya hidup selama masa perlindungan. 2. Memberikan keterangan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan yang diketahui dengan bebas, tanpa rasa takut atau terancam. 3. Mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut atau perkembangan penanganan Lembaga Perlindungan Saksi terhadap pelanggaran atau kejahatan yang telah diungkap. 4. Mendapatkan balas jasa atau reward dari negara atas kesaksian yang telah diungkap karena kesaksian mampu membongkar suatu kejahatan yang lebih besar (Semendawai, 2011: 10). 24 Dalam lingkup sektor pemerintahan, yang merupakan badan pelayanan publik dinilai cukup rawan terjadi dugaan praktik penyalahgunaan wewenang, pelanggaran, dan tindak pidana yang pada akhirnya dapat merugikan pihak masyarakat luas. Oleh karena itu, pengawasan terhadap praktik administrasi dan keuangan pada lembaga sektor pemerintahan sangat penting untuk dilakukan (Semendawai, 2011: 6)

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (skripsi dan tesis)

Teori perilaku terencana (Theory of planned behavior) adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 melalui artikelnya yang berjudul “From intentions to actions: A theory of planned behavior”. Teori ini merupakan hasil pengembangan Theory of Reasoned Action (TRA) yang lebih dahulu ditemukan oleh Martin Fishibein dan Icek Ajzen pada tahun 1975. Dalam Theory of reasoned action menyatakan bahwa intensi untuk melakukan suatu perilaku memiliki dua prediktor utama yaitu attitude toward the behavior dan subjective norm (Ajzen, 1991). Perluasan dari Theory of reasoned action menemukan prediktor lain yang juga mempengaruhi intensi untuk melakukan sesuatu perilaku dengan memasukkan konsep perceived behavior control. Sehingga terdapat tiga prediktor utama yang mempengaruhi intensi individu untuk melakukan suatu perilaku, yaitu sikap terhadap suatu perilaku (attitude toward the behavior), norma subjektif (subjective norm) dan persepsi tentang kontrol perilaku (perceived behavior control) (Ajzen, 1991). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa intensi individu dalam menunjukkan suatu perilaku dapat terjadi apabila terdapat kombinasi antara sikap untuk melakukan suatu perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku. Begitu pula intensi seseorang untuk melakukan whistleblowing dapat dipengaruhi oleh sikap  seseorang mengenai perilaku whistleblowing, norma subjektif yang ada dan juga hasil kontrol perilaku dari seorang individu yang akan menjadi faktor pendorongnya.

Komponen-komponen theory of planned behavior, antara lain: a. Sikap Terhadap Perilaku (Attitude Toward the Behavior) Pada umumnya individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku adalah keyakinan individu akan dampak dari suatu perilaku dan evaluasi dari dampak yang ditimbulkan, apakah positif atau negatif. Tindakan whistleblowing merupakan perilaku positif, sehingga seorang individu yang menganggap positiflah yang akan dipilih individu dalam perilaku sehari-harinya. Sikap merupakan suatu cara dalam membimbing seorang individu untuk berperilaku (Sulistomo dan Prastiwi, 2012). b. Norma Subyektif (Subjective) Menurut Ajzen (1991) norma subyektif didefinisikan sebagai persepsi seseorang tentang bagaimana pengaruh sosial di sekitarnya dalam membentuk suatu perilaku perilaku tertentu. Apabila seorang individu terpengaruh tekanan sosial, maka perilaku seorang individu akan menunjukkan bagaimana kesepakatan sosial di lingkungannya terhadap suatu perilaku (Merdikawati dan Prastiwi, 2012). Sehingga dapat diketahui bahwa lingkungan menilai bahwa whistleblowing suatu perilaku yang baik, maka akan mendukung mekanisme proses pelaporannya. 19 c. Persepsi Kontrol Perilaku (Perceived Behavior Control) Persepsi kontrol perilaku didefinisikan sebagai “the perceived ease or difficulty of performing the behavior”, yang artinya keyakinan individu tentang halhal yang mendukung atau menghambat suatu perilaku yang akan dilakukan. Persepsi kontrol perilaku adalah bagaimana individu mengerti dan memahami bahwa perilaku yang ditunjukkan ialah hasil dari pengendalian yang telah dilakukannya (Ajzen, 1991)

Pengaruh Tingkat Keseriusan Pelanggaran Terhadap Intensi Whistle Blowing Internal (skripsi dan tesis)

Setiap anggota organisasi memiliki reaksi dan persepsi yang berbedabeda
dalam memberi tanggapan terhadap berbagai karakteristik
pelanggaran yang terjadi (Septianti, 2013). Pelangggaran yang lebih serius
merupakan pelanggaran yang menimbulkan kerugian yang besar. Semakin
besar kerugian yang ditimbulkan untuk organisasi, semakin besar pula
intensi whistle blowing anggota organisasi

Pengaruh Iklim Etis-Prinsip Terhadap Intensi Whistle Blowing Internal (skripsi dan tesis)

.
Iklim etis-prinsip merupakan iklim yang didasarkan pada
keyakinan bahwa keputusan didasarkan pada prinsip, aturan, hukum,
dan standar yang berlaku (Victor dan Cullen, 1988). Apabila angota
organisasi terlibat dalam perilaku yang tidak etis, anggota lain berani
untuk berbeda pendapat (Ahmad, 2011). Setyawati dkk. (2015)
menjelaskan bahwa hukum atau kode etik merupakan pertimbangan
dominan bagi individu dalam memutuskan, menentukan, dan memilih
dilema etis. Organisasi dengan karakteristik prinsip yang tinggi, maka
semakin tinggi pula intensi whistle blowing seseorang.

Pengaruh Iklim Etis-Kebajikan Terhadap Intensi Whistle Blowing Internal (skripsi dan tesis)

Iklim etis-kebajikan memiliki karakteristik bahwa anggota
organisasi akan mempertimbangkan kesejahteraan orang lain baik di
dalam maupun di luar organisasi (Victor dan Cullen, 1988). Suatu
tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak
mungkin anggota masyarakat (Setyawati dkk., 2015). Organisasi
dengan karakteristik kebajikan yang tinggi, maka semakin tinggi pula
intensi whistle blowing seseorang.

Pengaruh Iklim Etis-Egoisme Terhadap Intensi Whistle Blowing Internal (skripsi dan tesis)

Victor dan Cullen (1988) mendefinisikan iklim etis sebagai suatu
persepsi atau pandangan yang berlaku dalam praktek dan prosedur
organisasi yang memiliki konten etis. Ahmad (2011) menjelaskan
iklim yang bercirikan egoisme membuat anggota organisasi untuk
mempertimbangkan apa yang ada di dalam dirinya sendiri atau
kepentingan diri sendiri. Egoisme didasarkan pada gagasan
memaksimalkan kepentingan diri. Organisasi dengan karakteristik
egoisme yang tinggi, maka intensi whistle blowing seseorang akan
semakin rendah.

Status Pelanggar Dalam Akutansi (skripsi dan tesis)

Status anggota organisasi yang melakukan kesalahan atau tindakan
illegal juga dapat mempengaruhi tindakan whistle blowing (Ahmad, 2011).
Hakim dkk. (2017) menjelaskan bahwa status pelanggar merupakan salah
satu kriteria situasional yang berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan
yang dimaksud adalah kekuatan individu dalam sebuah organisasi.
Semakin tinggi status yang dimiliki seseorang pada sebuah organisasisemakin kuat pula posisinya dalam menekan tindakan orang lain yang
akan merugikannya (Ahmad, 2011).
Septianti (2013) menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh
anggota organisasi yang memiliki jabatan tinggi merupakan hal yang tidak
mudah dilaporkan. Ahmad (2011) menjabarkan beberapa alasan individu
enggan mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang
memiliki kekuasaan, antara lain.
a) Takut akan pembalasan dari pelaku yang memiliki kekuasaan dalam
organisasi;
b) Suatu organisasi bergantung kepada pelaku pelanggaran untuk
kelangsungan hidup organisasi; dan
c) Lebih penting mengetahui konsekuensi negatif yang akan diterima
ketika mengekspos pelaku pelanggaran yang memiliki kekuasaan.
Berdasarkan alasan-alasan di atas, dapat dikatakan jika pelaku
pelanggaran menduduki jabatan yang lebih tinggi dan memiliki kekuasaan
yang lebih besar dalam organisasi, maka whistle blower akan lebih
mungkin mengalami pembalasan ketika melaporakan pelanggaran tersebut
(Septianti, 2013).

Tingkat Keseriusan Pelanggaran Dalam Akutansi (skripsi dan tesis)

Jones (1991) menyebutkan bahwa keseriusan pelanggaran
diidentifikasi sebagai besarnya konsekuensi dari sebuah masalah moral.
Besanya konsekuensi berhubungan dengan intensitas moral, sehingga
apabila konsekuensi dari sebuah masalah semakin besar maka semakin
besar intensitas moralnya. Ahmad (2011) menyebutkan bahwa salah satu
contoh penting pada kriteria situasional adalah sifat dan kepelikan dari
kesalahan.
Keseriusan pelanggaran dapat didefinisikan sebagai efek yang
mungkin ditimbulkan dari adanya suatu pelanggaran baik secara ukuran
finansial maupun non finansial (Lestari dan Yaya, 2017). Berdasarkan
penelitian tersebut, serius dan tidaknya suatu pelanggaran dapat diukur.
Graham (dalam Zhuang, 2003) menyatakan bahwa keseriusan pelanggaran
dapat diukur melalui dampak moneter, ancaman kerusakan, outcomes
negatif, dan frekuensi terjadinya pelanggaran.
Calon whistle blower akan melakukan whistle blowing ketika melihat
suatu pelanggaran (Hakim dkk., 2017). Apabila kerugian yang yang
ditimbulkan dari suatu pelanggaran semakin besar, maka semakin besar
pula keinginan untuk melaporkan pelanggaran tersebut (Septianti, 2013).
Near dan Miceli (1992) menemukan bahwa efektivitas whistle blowing
dikaitkan dengan jenis kesalahan yang menguntungkan sekelompok
karyawan, seperti pencurian atau penggelapan.

Ethical Work Climate Theory (skripsi dan tesis)

Victor dan Cullen (1988) mendefinisikan iklim etis sebagai suatu
persepsi atau pandangan yang berlaku dalam praktik dan prosedur
organisasi yang memiliki konten etis. Teori ini dikembangkan dari teori
moral kognitif. Iklim etis membantu individu menentukan perilaku yang
bisa diterima dalam suatu organisasi, selain itu berpengaruh pula pada
moralitas karyawan. Dalam organisasi, iklim etis mempengaruhi anggota
organisasi dalam manajemen konflik dan membuat keputusan etis
(Raharjo, 2015).
Teori iklim etis menggunakan dua tipe dimensi (Victor dan Cullen,
1988). Dimensi pertama menunjukkan kriteria etis yang digunakan sebuah
organisasi untuk membuat keputusan. Dimensi kedua menunjukkan
analisis tempat yang digunakan sebagai petunjuk dalam keputusan etis.

Theory of Planned Behavior (skripsi dan tesis)

Ajzen (1991) mengembangkan sebuah teori yang dinamakan Theory
of Planned Behaviour. Faktor utama dalam teori ini adalah intensi individu
untuk melakukan suatu tindakan. Teori ini menghubungkan antara
keyakinan dengan perilaku (Lestari dan Yaya, 2017). Teori ini
menjelaskan bagaimana intensi terhadap perilaku dan perilaku dapat
dibentuk. Intensi terhadap perilaku diartikan sebagai sesuatu yang
mendahului tindakan. Theory of Planned Behavior cocok untuk
menjelaskan intensi whistle blowing (Park dan Blenkinsopp, 2009). Teori
tersebut menganalisis perbedaan antara sikap dan intensi serta intensi dan
perilaku.
Theory of Planned Behavior mengajukan tiga konsep faktor
independen suatu intensi. Faktor tersebut antara lain sikap terhadap
perilaku, faktor sosial yang disebut norma subyektif, dan persepsi kontrol
perilaku.
Faktor pertama, sikap terhadap perilaku adalah penilaian yang bersifat
pribadi dari orang yang bersangkutan mengenai perilaku tertentu. Sikap
terhadap perilaku diproksikan oleh variabel tingkat keseriusan
pelanggaran. Individu akan menilai apakah suatu pelanggaran yang terjadi
memiliki dampak serius atau tidak. Septianti (2013) menyebutkan bahwa
pelanggaran dengan kerugian yang besar maka intensi untuk melaporkan
pelanggaran akan semakin besar.
Faktor kedua, norma subyektif merupakan persepsi seseorang tentang
perilaku tertentu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar individu
(teman, organisasi, dan masyarakat). Norma subyektif diproksikan oleh
variabel iklim etis. Victor dan Cullen (1988) menjelaskan bahwa iklim etis
membantu individu dalam menentukan perilaku yang bisa diterima dalam
suatu organisasi. Keputusan etis seperti whistle blowing dipengaruhi oleh
beberapa hal seperti pertemanan, keuntungan organisasi, kepentingan
masyarakat, tim dalam bekerja, tanggung jawab sosial, dan peraturanperaturan
yang berlaku.
Terakhir, persepsi tentang kontrol perilaku yaitu persepsi mengenai
kesulitan atau kemudahan untuk melakukan perilaku tertentu. Persepsi
tentang kontrol perilaku diproksikan oleh variabel status pelanggar.
Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota organisasi dengan jabatan yang
tinggi merupakan hal yang sulit untuk dilaporkan (Septianti, 2013). Intensi
individu untuk melakukan whistle blowing semakin tinggi apabila
pelanggaran dilakukan oleh anggota organisasi yang tidak memiliki cukup
wewenang/kekuasaan untuk melakukan pembalasan.

Intensi Whistle Blowing (skripsi dan tesis)

Chaplin (2004: 254) dalam kamus lengkap psikologi mendefinisikan
intensi (intention) sebagai satu perjuangan guna mencapai satu tujuan.
Chaplin (2004: 254) juga mendefinisikan kata intentional yang berarti
disadari, atau atas kemauan sendiri. Dalam kamus Inggris-Indonesia karya
Echols dan Shadily (1983: 326) intention berarti maksud, pamrih, atau
tujuan. Intentional merupakan kata sifat yang diturunkan dari intent artinya
‘disengaja’ (Echols dan Shadily, 1983: 326).
Intensi diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi perilaku
seseorang. Ajzen (1991) menjelaskan semakin kuat intensi seseorang
terlibat dalam perilaku, semakin kuat pula kemungkinan pelaksanaanya.
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas lalu dikaitkan dengan whistle
blowing, maka intensi whistle blowing merupakan suatu maksud atau niat
untuk melakukan pengungkapan suatu praktik illegal yang dilakukan
anggota organisasi kepada pihak internal maupun eksternal. Intensi whistle
blowing dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Semakin kuat intensi
whistle blowing seseorang, maka semakin kuat pula kemungkinan
melakukan whistle blowing.
Intensi whistle blowing sangat berbeda dengan perilaku whistle
blowing karena intensi muncul sebelum perilaku. Intensi dianggap sebagai
faktor yang utama dalam memotivasi seseorang untuk mengambil sebuah
tindakan (Winardi, 2013). Intensi juga berbeda dengan sikap. Park dan
Blenkinsopp (2009) menjelaskan bahwa peneliti-peneliti sebelumnya
mengalami kesulitan ketika ingin mengukur perilaku whistle blowing
menggunakan sikap. Hal tersebut dikarenakan banyak karyawan yang
memiliki sikap positif terhadap whislte blowing (karyawan menganggap
hal itu benar secara moral dan sangat perlu), tetapi hanya sedikit yang
benar-benar bertindak. Bukti tersebut merupakan pemisahan antara sikap
dan perilaku yang menyebabkan peneliti menggunakan intensi sebagai
ukuran untuk perilaku whistle blowing. Intensi menjadi prediktor yang
lebih baik untuk perilaku daripada sikap (Ajzen, 1987).

Sistem Whistle Blowing (skrispi dan tesis)

Sistem whistle blowing merupakan bagian dari pengendalian internal
yang ada dalam suatu organisasi. Winardi (2013) menjelaskan bahwa
fraud merupakan kejahatan luar biasa, oleh sebab itu membutuhkan upaya
yang luar biasa untuk memberantasnya. Saat hampir semua lembaga
dirugikan oleh korupsi, sistem whistle blowing di sebuah organisasi sangat
penting. Near dan Miceli (1985) mendefinisikan whistle blowing sebagai
pengungkapan atas praktik illegal, tidak bermoral, atau tanpa legitimasi
hukum yang dilakukan oleh anggota organisasi di bawah kendali pimpinan
kepada individu atau organisasi yang dapat menimbulkan efek tindakan
perbaikan.
Menurut Septianti (2013) “whistle blowing merupakan salah satu
mekanisme untuk menilai akuntabilitas organisasi publik dan privat”.
Bouville (2008) menjelaskan bahwa whistle blowing adalah tindakan yang
dilakukan karyawan untuk mengungkapkan sesuatu yang diyakini sebagai
perilaku tidak etis atau illegal kepada manajemen yang lebih tinggi
(internal) atau kepada publik (eksternal). Dari beberapa pengertian di atas,
dapat disimpulkan bahwa whistle blowing merupakan suatu mekanisme
tindakan pengungkapan yang dilakukan anggota organisasi atas praktik
illegal kepada pihak internal maupun eksternal untuk menilai akuntabilitas
suatu organisasi.
Terdapat dua saluran untuk melaporkan pelanggaran yaitu internal dan
eksternal. Whistle blowing internal terjadi ketika karyawan mengetahui
kecurangan kemudian melaporkannya kepada atasan atau pihak internal
organisasi. Whistle blowing eksternal terjadi ketika karyawan melaporkan
kecurangan kepada masyarakat atau pihak eksternal organisasi karena akan
merugikan masyarakat (Elias dalam Krehastuti, 2014).
KNKG (2008) menjelaskan mengenai beberapa mekanisme
penyampaian laporan pelanggaran dalam suatu organisasi, sebagai berikut.
a. Infrastruktur dan Mekanisme Penyampaian Laporan
Perusahaan harus menyediakan saluran khusus yang digunakan
untuk menyampaikan laporan pelanggaran, seperti email atau kotak
pos khusus. Informasi mengenai adanya saluran, prosedur pelaporan,
dan alur penanganan harus diinformasikan kepada seluruh karyawan.
b. Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor
Pelapor haruslah diberi jaminan atas kerahasiaan identitas
pribadinya. Informasi dan identitas pelapor pelanggaran dibatasi
hanya pada petugas perlindungan pelapor dan berkasnya disimpan
pada tempat yang aman.
c. Kekebalan Administratif
Perusahaan sebaiknya mengembangkan budaya untuk berani
melaporkan tindakan pelanggaran yang diketahuinya. Hal ini
dilakukan dengan memberikan kekebalan atas sanksi administratif
kepada para pelapor yang beriktikad baik.
d. Komunikasi dengan Pelapor
Komunikasi dengan pelapor akan dilakukan melalui petugas
perlindungan pelapor yang menerima laporan pelanggaran.
Perusahaan memberikan informasi perkembangan penanganan hasil
pelaporan pelanggaran bila pelapor adalah karyawan perusahaan.
Apabila pelapor bukan karyawan perusahaan, kebijakan komunikasi
dengan pelapor dapat diberikan kepadanya.
Pelapor pelanggaran atau whistle blower merupakan individu dalam
sebuah organisasi yang mengungkapkan informasi negatif tentang
organisasi baik tindakan atau personel (Gobert dan Punch, 2000).
Informasi tersebut berhubungan tentang penyalahgunaan kekuasaan,
kecurangan, korupsi, diskriminasi, maupun pelecehan seksual. Whistle
blower berasal dari internal atau eksternal organisasi. Whistle blower
internal biasanya lebih mengetahui keadaan suatu organisasi, namun takut
mengungkapkan karena berbagai konsekuensi yang mungkin diterima
seperti penurunan jabatan sampai pemecatan (Zarefar dan Arfan, 2017)
KNKG (2008) menyebutkan bahwa sistem pelaporan pelanggaran
yang baik memberikan fasilitas dan perlindungan (whistle blower
protection) seperti fasilitas saluran pelaporan yang independen bebas dan
rahasia, perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, perlindungan atas
tindakan balasan, dan informasi pelaksanaan tindak lanjut. Namun,
perlindungan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan
pelaporan palsu. Pelapor yang melakukan laporan palsu akan dikenai
sanksi.
Di Indonesia, jaminan untuk keamanan whistle blower dan
perlindungan hukum diatur dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan tersebut dapat
menumbuhkan motivasi seseorang untuk melaporkan pelanggaran. KNKG
(2008) menyebutkan penghargaan juga dapat menjadi percepatan untuk
merubah budaya diam menjadi budaya kejujuran dan keterbukaan.
Penghargaan dapat berupa uang atau piagam. Penghargaan berupa uang
besarnya adalah 2‰ (dua permil) dari besarnya kerugian pemerintah yang
berhasil dikembalikan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 ayat (1) dan (2) dijabarkan
sebagai berikut.
(1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran
premi diberikan sebesar 2‰ (dua permil) dari jumlah kerugian
keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.
(2) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak Rp200.00.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Perusahaan maupun organisasi perlu mempertimbangkan penghargaan
yang besarnya cukup menarik untuk mendorong pegawai melaporkan
adanya pelanggaran (KNKG, 2008).

Pengaruh Etika auditor dalam hubungan Skeptisisme terhadap Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Suatu sikap skeptisisme profesional berarti praktisi membuat suatu penilaian kritis dengan selalu mempertanyakan bukti audit dan selalu waspad terhadap bukti yang kontradiktif (SPAP 2013:40). Hal yang kontradiktif sering menimbulkkan pro dan kontra dalam proses penyelesaiannya. Sikap atau perilaku auditor yang dapat mempengaruhi proses penyelesaiannya tersebut. Jika auditor memiliki penerapan kode etik yang baik, maka auditor dalam mengevaluasi bukti yang kontradiktif tersebut akan berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan.  Hasil evaluasi bukti tersebut akan sesuai dengan keadaanya semestinya. Maka, semakin tinggi kode etik yang diterapkan auditor semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Suraida (2005) yang menyatakan bahwa etika berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor. Kesimpulan dari diatas Etika Auditor dapat memperkuat Skeptisisme dapat mempengaruhi kualitas audit.

Pengaruh etika auditor dalam hubungan audit fee terhadap Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Permasalahan atau dilema bagi akuntan dalam menghasilkan hasil auditannya adalah klien karena klien merupakan subjek yang membayar audit fee nya. Klien tersebut sering kali memaksakan pendapat atau opini atas laporan keuangan tersebut adalah wajar tanpa pengecualian, mesti kondisi tidak sedemikian rupa. ( Wilopo, 2014). Guna dapat membatasi atau membetengi seorang auditor maka kode etik sangat diperlukan oleh akuntan publik. Hal tersebut dapat disimpulkan semakin tinggi penerapan kode etik oleh akuntan maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan, sebaliknya semakin rendah penerapan kode etik akuntan maka semakin buruk kualitas audit yang dihasilkan. Kesimpulan dari diatas Etika Auditor dapat memperkuat audit fee dapat mempengaruhi kualitas audit.

Pengaruh Etika auditor dalam hubungan Due Proesionalisme Care terhadap Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk profesi akuntan karena dapat menggambarkan kinerja akuntan tersebut. Gambaran terhadap profesionalisme dalam profesi akuntan publik dicerminkan melalui lima dimensi, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi. Selain menjadi seorang profesional yang memiliki sikap profesionalisme, akuntan publik juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Setiap akuntan publik juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar situasi penuh persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Semakin teguh akuntan publik terhadap etika profesi maka semakin profesional seorang auditor, karena orang yang memiliki sikap etis akan selalu mempertimbangkan dan menjalankan standart-standart yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya dan seorang auditor yang profesional akan meningkatkan kompetensinya untuk dapat membuat pertimbangan-pertimbangan opini wajar semestinya. Maka, semakin teguh akuntan publik dalam menerapkan kode etik semakin berkualitas hasil audit yang 43 dihasilkan. Kesimpulan dari diatas etika auditor dapat memperkuat due professional care dapat mempengaruhi kualitas audit

Pengaruh Etika auditor dalam hubungan Independensi terhadap Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Penyebab independensi auditor melemah salah satunya karena tekanan atau ancaman-ancaman yang diberikan klien sehingga menyebabkan posisi auditor mengalami perasaan sangat dilematis dimana klien menuntut auditor untuk dapat memenuhi keinginan klien, di sisi lain auditor dapat melanggar standar profesi sebagai acuan kerja para auditor. Jika auditor sudah melanggar standar profesi yang telah ditetapkan maka hasil audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataannya tentunya hasil audit tersebut kurang berkualitas. Atas dasar tersebut penerapan kode etik pada setiap individu pada auditor dapat mempengaruhi keputusan atas sikap independensi yang dimiliki setiap auditor. Semakin tinggi tingkat kepatuhan atas standar (kode etik) seorang auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan, sebaliknya semakin kurang tingkat kepatuhannya auditor maka semakin buruk kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yaitu menurut Futri & Juliarsa (2014), Kharismatuti & Hadipradjitno (2012) dan Nandari & Latrini (2015) dapat membuktikan bahwa etika auditor dalam melakukan audit  mempunyai dampak signifikan terhadap kualitas audit. Kesimpulan dari diatas Etika Auditor dapat memperkuat Independensi dalam mempengaruhi kualitas audit.

Pengaruh Skeptisisme terhadap Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Skeptisisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut, serta berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Menurut SPAP 2013:13-l menyatakan bahwa skeptisme profesional digunakan untuk mengindikasikan kemungkianan kesalahan penyajian baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan dari suatu penilaian penting atas bukti audit. Sikap tidak mudah percaya akan selalu membuat auditor berhati-hati menjalankan tugas auditnya. Jika perusahaan diindikasi terdapat kecurangan terhadap laporan keuangannya auditor akan terus mengevaluasi bukti-bukti audit yang sudah didapatkan. Auditor akan selalu mempertimbangkan resiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan tersebut. Sehingga auditor akan bertindak berhati-hati dan sesuai dengan prosedurnya. Maka, tindakantindakan tersebut akan membuat hasil pemeriksaan auditor atau temuannya tersebut sesuai dengan kenyataannya. Hasil audit yang sesuai dengan kenyataannya akan membuat laporan audit yang semakin dipercaya oleh pemangku kepentingannya. Hasil audit yang berkualitas merupakan hasil audit yang dipercaya kebenarannya. Jadi dapat disimpulkan sikap skeptisisme memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. 41 Penyataan diatas sesuai dengan Handayani & Merkusiwati (2015) menunjukkan bahwa sikap skeptis berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian lainnya juga mengungkapkan variabel skeptisisme berpengaruh terhadap kualitas audit (Indira Januarti, 2010). Berbeda dengan Nandari & Latrini (2015) menyatakan bahwa sikap skeptis tidak memiliki pengaruh terhadap kulitas audit

Pengaruh audit fee terhadap Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Audit fee adalah besaran biaya atas tugas yang telah dilakukan auditor sesuai dengan jasa yang diberikan. Semakin tinggi audit fee yang diberikan, maka semakin luas ruang lingkup audit yang diberikan. Ruang audit yang luas menyebabkan semakin kompleks audit yang dapat dilakukan pada perusahaan tersebut. Semakin komplek audit yang dilakukan akan membantu auditor menghasilkan hasil audit yang baik. Tetapi semakin komplek audit juga akan membuat auditor tidak fokus pada titik tujuan auditnya dan membuat hasil audit yang kurang maksimal. Hal tersebat dapat berdampak pada kualitas audit yang 40 dihasilkan. Jadi audit fee berpengaruh terhadap kualitas audit. Sesuai dengan Pratistha & Widhiyani (2014) menyatakan bahwa audit fee berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pengaruh Due-Profesionalisme terhadap Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Due professional care yaitu sikap tangung jawab atas tugas yang dibebankan kepada seseorang dan dilaksanakan secara cermat dan seksama. Adapun pengertian kecermatan adalah pusat dari pencarian terus menerus akan kesempurnaan dalam melaksanakan audit. Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi objektifitas dengan kompetensi dan ketekunan. Kecermatan meliputi dari kesungguhan, keteguhan, serta sikap energik dalam menerapkan dan mengupayakan pelaksanaan jasa-jasa professional (Agusti,2013). Pertimbangan profesional merupakan hal penting untuk melaksanakan audit yang tepat (SPAP,2013:A23).

Pertimbangan profesional dapat membantu mengembangkan kompetensi yang diperlukan seorang auditor untuk dapat memutuskan pertimbangan wajar yang dibuatnya (SPAP,2013:A24). Auditor yang memiliki sikap due professional care selalu bekerja secara cermat dan seksama. Auditor cenderung akan selalu waspada terhadap resiko-resiko audit. Selain itu, auditor selalu terus menerus mencari kesempurnaan dalam melaksanakan audit dan selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensinya sehingga dapat menghasilkan pertimbangan-pertimbangan yang wajar dan semestinya pada hasil audit laporan atau tugasnya. Pertimbangan atas opini wajar dan semestinya tersebut akan membuat hasil audit yang objektif dan dapat membuat pemangku kepentingan laporan keuangan semakin percaya pada laporan keuangan audit tersebut. Atas dasar 39 tersebut sikap profesionalisme yang terdapat pada auditor dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Maka jika auditor tidak mampu lagi untuk bersikap profesional, maka laporan dari hasil audit tersebut sulit dapat dipercaya lagi dan berdampak buruk pada kualitas audit. Sebaliknya, jika auditor mampu bersikap profesional, maka kepercayaan masyarakat meningkat kembali. Jadi dapat disimpulkan due professional care memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Sebagaimana pernyataan diatas tidak didukung oleh Primaraharjo & Handoko (2011) yang menyatakan sikap profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Futri & Juliarsa (2014). Namun pernyataan dua peneliti diatas bertolak belakang dengan Agusti & Pertiwi (2013) menyatakan bahwa profesionalisme memiliki pengaruh terhadap kualitas audit

Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Independensi merupakan sikap yang harus dimiliki auditor untuk tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Auditor yang memiliki sikap independen mampu memahami konflik kepentingan laporan keuangan yang dapat muncul antara manajer dengan stakeholder. Dari hal ini dapat dijelaskan bahwa independensi adalah sikap yang bebas dari pengaruh ( tidak dikendalikan ) oleh pihak lain yang harus dimiliki oleh seseorang auditor untuk dapat memberikan hasil audit yang berkualitas. Adapun pengertian kualitas 37 audit adalah segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi pada laporan keuangan klien dan mampu mengembalikan laporan auditannya dalam sesuai aturan yang berlaku. Kedua pengertian diatas antara independensi dan kualitas audit dapat diketahui bahwa ketika auditor menemukan kesalahan dalam proses pemeriksaan dan manajemen mencoba untuk membujuk auditor tersebut untuk tidak mengungkapkan atau melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Auditor pun yang memiliki sikap independensi yang tinggi tidak akan terpengaruh dengan tekanan yang diberikan oleh manajemen tersebut. Sehingga auditor akan mampu memberikan hasil audit yang objektif. Hasil audit yang objektif cenderung akan dapat menjawab sesuai kebutuhan klien atau para pemangku kepentingan keuangan. Maka auditor yang memiliki sikap independensi akan dapat menghasilkan laporan keuangan auditan yang berkualitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa independensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Semakin tinggi sikap independensi maka Auditor semakin mampu menghasilkan kualitas audit yang baik, sebaliknya jika auditor kurang memiliki sikap independensi maka kualitas audit yang dihasilkan kurang dapat dipercaya. Penelitian yang dilakukan Pratistha & Widhiyana (2014), Agusti & Pertiwi (2013), Zanani et al (2008) serta Agustin & Pertiwi (2013) yang menyatakan bahwa mendukung hipotesis bahwa independensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nandari & Latrini (2015) dan Ichrom & Suryono (2016) yang menyatakan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Etika Auditor (skripsi dan tesis)

Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Silalahi, 2013). Adanya etika profesi akuntan, maka fungsi 35 akuntan sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis dapat dijalankan oleh para pelaku bisnis. Kode etik adalah sarana untuk membantu para profesional untuk melaksanakan profesinya secara beretika (Wilopo,2014). Terdapat tiga hal yang penting dalam kode etik profesi ( Wilopo,2014) yaitu :  Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan  Menjadi saran kontrol bagi masyarakat apakah seorang profesi bekerja sesuai dengan tugasnya  Mencegah campur tangan pihak luar profesi tentang hubungan etika pada profesi tersebut Kode Etik mengatur mengenai prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau Jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa assurance dan jasa selain assurance seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi ( iapi.or.id).

Kantor akuntan publik ataupun Jaringan KAP menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan asurans yang layak bahwa KAP mempunyai personalia yang cukup dengan kompetensi, kapabilitas, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang diperlukan (ISQC:1.29). Auditor harus patuh pada kewajban etika yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan independen, sehubungan dengan penugasan atas audit laporan keuangan. Ketentuan etika yang relevan biasanya terdiri bagian A dan B dari International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Kode) sehubungan dengan audit keuangan laporan bersama-sama dengan persyaratan nasional yang lebih ketat. 36 Bagian A dari Kode IESBA menetapkan prinsip-prinsip dasar profesional etika relevan dengan auditor ketika melakukan audit atas laporan keuangan dan menyediakan kerangka kerja konseptual untuk menerapkan prinsipprinsip tersebut.

Prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh auditor sesuai dengan Kode IESBA adalah: (A) Integritas; (B) Objektivitas; (C) Kompetensi, profesional dan hati-hati; (D) Kerahasiaan; dan (E) Perilaku profesional. Bagian B dari Kode IESBA menggambarkan bagaimana kerangka konseptual adalah untuk menjadi diterapkan dalam situasi tertentu, (ISA:200.14- 15). Rendahnya sikap independensi yang dimiliki auditor akan mempengaruhi auditor dalam penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik sehingga dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan. Auditor wajib mematuhi kewajiban etika yang relevan , termasuk yang berkenaan dengan independensi, sehubungan dengan penugasan audit atas laporan keuangan (ISA 200.14

Skeptisisme Auditor (skripsi dan tesis)

Auditor wajib merencanakan dan melaksanakan suatu audit dengan skeptisisme profesional dengan menyadari bahwa mungkin ada situasi yang menyebabkan laporan keuangan disalahsajikan secara material (ISA,200:15). Skeptisisme profesional auditor adalah sikap profesional auditor yang harus selalu mempertanyakan bukti-bukti audit serta tidak mudah begitu saja percaya terhadap keterangan-keterangan yang diberikan klien atas pemberian opini auditor terhadap laporan keuangan (Kushasyandita & Januarti, 2012). Kee dan Knox (1970) dalam Kushasyandita & Januarti (2012) menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor : 1. Faktor Kecondongan Etika : Pengembangan kesadaran etis atau moral memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan, termasuk melatih sikap skeptisisme profesional auditor (Louwers, 1997). 2. Faktor Situasi : Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki risiko tinggi (irregularities situation) mempengaruhi auditor untuk meningkatkan sikap skeptisisme profesionalnya. 3. Pengalaman : Pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Standar profesi Akuntan Publik (SPAP, 2011), menyatakan bahwa Skeptisisme profesional auditor sebagai suatu sikap mencakup pikiran yang selalu  mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit.

Skeptisisme itu berasal dari kata skeptis yang memiliki arti kurang percaya atau bersikap ragu-ragu ( Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008) Sesuai dengan Prinsip Etika Profesi dalam kode etik IAI yang mencakup aspek kepercayaan, kecermatan, kejujuran, dan keandalan menjadi bukti bahwa skeptisisme profesional sebagai auditor sangatlah penting untuk memenuhi prinsip-prinsip (1) Tanggung jawab profesional, (2) Kepentingan publik, (3) Integritas, (4) objektifitas, (5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, (6) Kerahasiaan, (7) Perilaku profesional, (8) Standar teknis (Kushasyandita dan Januarti, 2012). Praktik yang dilakukan oleh akuntan publik, sebagian masyarakat masih meragukan tingkat skeptis yang dimiliki oleh auditor sehingga berdampak pada keraguan. Semakin kecil tingkat kepercayaan berarti semakin besar tingkat kecurigaan. Demikian pula sebaliknya, semakin besar tingkat kepercayaan berarti semakin kecil tingkat kecurigaan. Jadi, sudah sepantasnya auditor memiliki sikap cermat dan hati-hati (due care) dalam melakukan audit atas laporan keuangan kliennya agar hasil audit berupa opini akuntan dapat dipertanggungjawabkan (Handayan & Merkusiwati, 2015)

Audit fee (skripsi dan tesis)

Audit fee adalah besaran biaya atau fee yang diterima seorang auditor dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu kompleksitas jasa yang sudah  diberikan, tingkat keahlian yang dimiliki dan lain sebagainya (Pratistha & Widhiyani, 2014). Menurut Sukrisno Agoes (2012:18) mendefinisikan audit fee sebagai berikut: “Besarnya biaya tergantung antara lain resiko penugasan ,kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tesebut , struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainya.”. Menurut Sukrisno Agoes (2012:18) beberapa indikator audit fee dapat dilihat dan diukur melalui : 1. Resiko penugasan 2. Kompleksitas jasa yang diberikan 3. Struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesi lainnya 4. Ukuran KAP Penelitian terdahulu menemukan bukti bahwa ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen mengenai besaran tarif fee yang dibayarkan terkait hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsensi resiprokal yang jelas akan mempengauhi ataupun dapat mereduksi kualitas laporan auditan. Elder (2011:80) menyatakan bahwa imbalan jasa audit atas kontrak kerja audit merefleksikan nilai wajar pekerjaan yang dilakukan dan secara khusus auditor harus menghindari ketergantungan ekonomi tanpa batas pada pendapatan dari setiap klien (Pratistha & Widhiyani, 2014).

Due – Profesionalisme Care (skripsi dan tesis)

Auditor wajib menggunakan kearifan profesioanalnya dalam merencanakan dan melaksanakan audit laporan keuangan (ISA.200.16). Due professional care memiliki arti sebagai berikut : profesionalisme yaitu sikap bertanggungjawab terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya (Agusti & Pertiwi, 2013) sedangkan due-care yaitu sikap yang cermat dan seksama (Agustin, 2013). Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa due professional care yaitu suatu tanggung jawab terhadap tugas yang harus dilaksanakan secara cermat dan seksama. Seorang auditor diwajibkan untuk dapat memenuhi taggungjawabnya dan melaksanakan tugasanya secara cermat dan seksama. Profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Seorang akuntan publik yang profesional harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap 29 masyarakat, klien termasuk rekan sesama akuntan publik untuk berperilaku semestinya. Auditor dituntut mempunyai keahlian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya untuk dapat melaksanakan tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan. Auditor dalam menjalankan tugas profesinya harus mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan (Futri & Juliarsa, 2014). Pertimbangan profesional merupakan hal penting untuk melaksanakan audit yang tepat (SPAP,2013:A23). Karakteristik unik pertimbangan profesional yang diharapkan dari seorang auditor adalah pertimbangan yang dibuat oleh seorang auditor yang pelatihan, pengetahuan, dan pengalamannya telah membantu pengembangan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai pertimbanganpertimbangan wajar yang dibuatnya, (SPAP, 2013:A24)

Pengertian umum Siregar (2014) seseorang dikatakan profesional jika dapat memenuhi tiga kriteria. Kriteria tersebut yaitu : – Mempunyai keahlian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya – Melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan – Menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Menurut Hall R (1968) dalam Agusti & Pertiwi (2013) menyatakan ada lima dimensi profesionalisme, yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, hubungan dengan sesama profesi, keyakinan terhadap – profesi. 30 1. Pengabdian pada profesi Penggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki mencerminkan pengabdian pada profesi yang merupakan dedikasi dari profesionalisme. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalam ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah wujud dari ekspresi pencurahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi. 2. Kewajiban sosial Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. 3. Kemandirian Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional. 4. Keyakinan terhadap peraturan profesi Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi,  bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalm bidang ilmu dan pekerjaan mereka. 5. Hubungan dengan sesama profesi Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan.

Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional. Seorang auditor dapat dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), antara lain (Wahyudi dan Aida, 2006:28): 1) Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam terminologi filosofi. 2) Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan. 3) Inteprestasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya. 4) Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.

Independensi Auditor (skripsi dan tesis)

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak mudah dipengaruhi pihak lain. Auditor independen selalu melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum. Independensi auditor atas perusahaan memungkinkan auditor mampu memberikan opini tanpa perlu mengkompromikan opini yang akan diberikan. Independensi meningkatkan kemampuan auditor untuk bertindak objektif dan terintegritas sehingga dapat mempertahankan sikap skeptisisme profesional, ISA (200.A16). Upaya auditor dalam meningkatkan audit yaitu dengan menerapkan sikap independensinya. Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya (Agusti& Pertiwi, 2013). Terdapat empat dimensi yang dapat digunakan untuk menilai dampak independensi auditor terhadap kualitas audit. Keempat dimensi yang mewakili ancaman terhadap independensi auditor, adalah (a) klien penting, (b) layanan non-audit, (c) masa auditor, dan (d) afiliasi klien dengan perusahaan audit. Meskipun ancaman ini biasanya akan mengurangi independen, ancaman 28 tersebut juga memiliki beberapa efek pada kemampuan auditor. Oleh karena itu, Dampak dari empat ancaman pada kualitas audit dan laporan keuangan ditentukan oleh efek pada kemampuan auditor dan independensi auditor (Tepalagu & Lin, 2015). Permasalahan atau dilema yang dialami akuntan dalam mempertahankan sikap independensinya adalah karena yang membayar audit fee adalah klien. Sering kali klien memaksakan keinginannya untuk mendapatkan pendapat atau opini tertentu atas laporan keuangannya, yaitu opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), padahal seharusnya tidak demikian (Wilopo,2014:103)

Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Audit memiliki fungsi untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak ketiga yaitu auditor. Auditor bertugas untuk memberikan pengesahan  terhadap laporan keuangan. Users laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor. Oleh karena itu, Auditor dituntut untuk dapat menghasilkan hasil audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dengan stakeholders (Agusti dan pertiwi, 2013). Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien (Agusti dan pertiwi, 2013). Kualitas audit dapat membangun kredibilitas informasi dan kualitas informasi pelaporan keuangan yang juga membantu pengguna memiliki informasi yang berguna (Futri dan Juliarsa, 2014).

Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah yang berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan (Kharismatuti & Hadipradjitno ,2015). Pengertian kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan ( Probabilitas) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Menurut Yulius (2002) dalam Anugrah (2014) terdapat tujuh atribut kualitas audit yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan klien. Atributatribut tersebut yaitu : (1) pengalaman dalam melakukan audit, (2) memahami perusahaan klien, (3) responsif terhadap kebutuhan klien, (4) pemeriksaan sesuai dengan standar umum audit yang berlaku, (5) komitmen kuat terhadap kualitas audit, (6) keterlibatan antara pimpinan audit terhadap pemeriksaan serta (7) melakukan pekerjaan lapangan secara tepat

Teori Atribusi (skripsi dan tesis)

Menurut pakar teori yaitu Bernard Weiner (1979-1980) teori atribusi adalah teori tentang bagaimana manusia menerangkan perilaku orang lain maupun perilakunya sendiri dan akibat dari perilakunya yang dipertanyakan, misalnya : sifat-sifat, motif, sikap, dsb atau faktor-faktor situasi eksternal. Penjelasan kausal ini merupakan mediator antara stimuli yang diterima individu dengan respon yang diberikan terhadap stimuli itu. Untuk memberikan penjelasan/penerangan terhadap suatu perilaku atau suatu akibat perilaku itu, biasanya tidak hanya dilihat perilakunya. Tetapi dilihat juga masa lalu dari orang yang menunjukkan perilaku itu,motivasinya,situasinya, dsb. (Winarto, 2011). Motif atau perilaku auditor dalam menjalankan tugasnya dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan laporan keuangan. Karakteristik personal seorang auditor yaitu salah satu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas dan satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan. Teori atribusi digunakan oleh peneliti karena peneliti ingin melakukan studi empiris dalam memahami faktor-faktor kualitas audit yang dapat dipengaruhi oleh kualitas audit khususnya pada karakteristik auditor yaitu karakteristik personal auditor itu sendiri

Teori Agency (skripsi dan tesis)

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemilik serta entitas lain dalam kontrak (misal kreditur) selaku prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktifitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawababan dari agen (manajemen). Risk Management Committee (RMC) adalah organ Dewan Komisaris yang membantu melakukan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan (KNKG, 2011). Berdasarkan laporan tersebut, prinsipal dapat menilai kinerja manajemen. Namun yang seringkali terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih dapat dipercaya, maka diperlukan pengujian dan dalam hal itu pengujian tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu auditor independen. Jadi adanya auditor untuk menjembatani permasalahan yang muncul antara principal dan agent. Keberadaan auditor yang independen, kompetensi, dan profesional diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Sekaligus dapat mengevaluasi kinerja agen sehingga akan menghasilkan sistem informasi yang relevan yang berguna bagi investor, kreditor dalam mengambil keputusan rasional untuk investasi

Pengertian Auditing (skripsi dan tesis)

Definisi audit yang berasal dari A Statement of Basic Auditing Cocepts (ASOBAC) yaitu auditing sebagai suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2008). Auditor sangat berkepentingan dengan kualitas jasa yang diberikan. Untuk mengukur kualitas pelaksanaan audit maka diperlukan suatu kriteria. Standar auditing merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan auditing. Standar auditing ini harus diterapkan dalam setiap audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen.

SPAP (2011:150) standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia adalah sebagai berikut:  1) Standar umum a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor. b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 2) Standar pekerjaan lapangan a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 3) Standar pelaporan a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. b. Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. c. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

Teori Skeptisisme (skripsi dan tesis)

Teori skeptisisme dalam Ahmad Saifulloh (2011) menjelaskan bahwa untuk membangun sebuah pengetahuan, diperlukan sikap ragu yang kuat terhadap segala sesuatu. Teori ini dikemukakan oleh filosuf Prancis Rene Descartes (1596 – 1650 M). Ia berpendapat bahwa jika manusia selalu meragukan (kebenaran) sesuatu, maka disaat bersamaan, Ia akan menemukan sesuatu yang tidak diragukan. Sikap seperti ini juga digunakan untuk meragukan kebenaran semua keyakinan, yang dengannya akan ditemukan sebuah kebenaran yang pasti. Auditor menunjukkan skeptisisme profesionalnya dengan bersikap skeptis atau menunjukkan perilaku meragukan. Audit tambahan dan menanyakan langsung merupakan bentuk perilaku auditor dalam menindak lanjuti keraguan auditor terhadap klien. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori skeptisisme karena 19 ingin mengetahui dampak dari kondisi situasional yang dihadapi auditor yaitu tekanan batas waktu audit terhadap sikap skeptisisme profesional auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan. Auditor bertanggung jawab dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai standar. Tekanan batas waktu dapat berdampak terhadap sikap (attitude) seseorang. Adanya batasan waktu penyelesaian audit diharapkan menjadi stimulus sehingga diharapkan auditor merespon tekanan batas waktu audit dengan baik dan termotivasi agar bersikap skeptis pada bukti audit yang diperiksanya.

Teori Sikap dan Perilaku (Theory of Attitude and Behavior) (skripsi dan tesis)

Teori sikap dan perilaku (Theory of Attitudes and Behavior) yang dikembangkan oleh Trinandis (1971), menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh sikap yang terkait dengan apa yang orang-orang ingin lakukan (sikap) serta terdiri dari keyakinan tentang konsekuensi dari melakukan perilaku, aturan-aturan sosial yang terkait dengan apa yang mereka biasa lakukan (kebiasaan). Jazen (1985) dalam Arumsari (2014) menyatakan bahwa sikap dapat dipelajari, sikap mendefinisikan prediposisi kita terhadap aspek-aspek yang terjadi di dunia, sikap memberikan dasar perasaan bagi hubungan antara pribadi kita dengan orang lain, dan sikap adalah pernyataan evaluatif, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang obyek, orang, atau peristiwa. Sikap sebagai kecenderungan individu untuk berpikir, merasa atau bertindak secara positif atau negatif terhadap objek di lingkungan kita. Sikap juga dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap objek sikap yang diekspresikan ke dalam proses kognitif yaitu keyakinan, komponen afektif yaitu suka dan tidak suka, berkaitan dengan apa yang dirasakan dan komponen perilaku yaitu bagaimana seorang ingin berperilaku terhadap sikap (Hadiprabawa, 2016). Perilaku tidak mungkin terjadi jika situasinya tidak memungkinkan. Piorina dan Ramantha (2015) menjelaskan perilaku seseorang disebabkan oleh faktor personal. Faktor personal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, faktor personal terdiri dari atas sikap pengalaman auditor dalam mengaudit laporan keuangan serta locus of control internal yang dimiliki auditor pada skeptisisme professional auditor. Jadi, teori sikap dan perilaku mampu mempengaruhi auditor untuk mengelola faktor personalnya sehingga mempengaruhi kepribadian auditor dalam bersikap jujur, teliti, tidak memihak pada suatu kepentingan tertentu, berpikir rasional, bertahan meskipun dalam keadaan tertekan, berperilaku etis dengan senantiasa mengindahkan norma-norma profesi, standar audit yang telah ditetapkan dan norma moral yang berlaku yang nantinya akan mempengaruhi auditor dalam pemberian opini terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Indikator Kompetensi Auditor (skripsi dan tesis)

Kompetensi merupakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang auditor untuk melaksanakan proses audit. Proses audit harus dilaksankan oleh seseorang yang memiliki kelebihan dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor. Kompetensi dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu : a. Mutu personal b. Pengetahuan umum c. Keahlian khusus

Indikator Independensi (skripsi dan tesis)

Independensi berarti sikap mental yang bebas daei pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, serta tidak tergantung pada pihak lain. Independensi merupakan salah satu faktor penting dalam proses audit, karena bila seorang auditor tidak menerapkan sikap independensinya, maka laporan keuangan yang diaudit tidak dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Independensi dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu : a. Independence in fact (independensi dalam fakta) b. Independence in appearance (independensi dalam penampilan) c. Independence in competence (independensi dari sudut keahlian)

indikator Skeptisme Profesional (skripsi dan tesis)

Skeptisme profesional auditor merupakan sikap (attitude) auditor dalam melakukan penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Bukti audit dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, sehingga selama proses audit seorang auditor harus menerapkan sikap skeptisme profesional. Skeptisme profesional dapat diukur dengan enam indikator, yaitu: a. Questioning mind (pola pikir yang selalu bertanya-tanya) b. Suspension of judgment (penundaan pengambilan keputusan) c. Search for knowledge (mencari pengetahuan) d. Interpersonal understanding (pemahaman interpersonal) e. Self confidence (percaya diri) f. Self determination

Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi dan Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor (skripsi dan tesis)

Mendeteksi Kecurangan Setiap perusahaan bahkan instansi pemerintah dituntut memberikan laporan keuangan yang berkualitas kepada pihak yang berkepentingan, oleh sebab itu laporan tersebut harus terhindar dari kecurangan. Untuk mampu mendeteksi ada atau tidaknya kecurangan atas laporan keuangan, maka diperlukan auditor yang profesional. Kemampuan auditor yang berkaitan dengan mendeteksi kecurangan adalah kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran suatu laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan maupun organisasi dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan tersebut. Kemampuan auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain skeptisme profesional dan kompetensi yang dimiliki auditor.  Skeptisme profesional sangat penting dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan, karena auditor tidak akan begitu saja percaya terhadap penjelasan dari klien dan akan mengajukan pertanyaan untuk mengumpulkan alasan yang relevan terhadap suatu objek yang diteliti. Skeptisme profesional dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor-faktor kecondongan etika, dimana pengembangan kesadaran etika atau moral memiliki peran dalam semua area profesi akuntan, termasuk dalam melatih skeptisme profesional dari auditor. Selanjutnya ada faktor-faktor situasi yang berpengaruh secara postif terhadap skeptisme profesional auditor. Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki risiko tinggi dan dapat mempengaruhi auditor untuk meningkatkan skeptisme profesionalnya. Terakhir ada faktor pengalaman, faktor ini dapat dilihat dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan.

Auditor yang memiliki pengalaman yang banyak, maka tingkat skeptisme profesionalnya lebih tinggi dibandingkan dengan auditor dengan pengalaman yang kurang. Independensi yang dimiliki seorang auditor, tidak akan memihak kepada siapapun, sekalipun ia mendapatkan tekanan ataupun gangguan dari pihak lain. Auditor yang mempertahankan sikap independensinya akan mendapatkan kepercayaan dari publik karena laporan keuangan tersebut tidak ada manipulasi sehingga dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terlebih lagi bila terdapat tidak kecurangan didalamnya.  Independensi juga menjadi cerminan bahwa seorang auditor tersebut memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang auditor profesional. Kompetensi yang dimiliki auditor diharapkan dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Kompetensi dapat diukur melalui pengalaman, pengetahuan dan pendidikan berkelanjutan. Setiap auditor dituntut memberikan hasil audit yang berkualitas, hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan auditor untuk menemukan kecurangan pada laporan keuangan. Semakin auditor berkompeten, maka kepekaan dalam mendeteksi kecurangan juga meningkat

Pengaruh Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (skripsi dan tesis)

Saat melakaksanakan proses audit tidak semua dapat melakukannya, hanya seseorang yang telah memiliki keahlian serta pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Oleh sebab itu, setiap auditor wajib memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi dapat diperoleh melalui pengalaman dan pengetahuan yang cukup, selain itu untuk auditor terdapat kompetensi yang dapat diperoleh melalui pendidikan berkelanjutan. Pengalaman yang dimiliki seorang auditor dapat dilihat dari berapa lama auditor tersebut bekerja serta berapa jumlah klien yang sudah menerima jasanya. Semakin lama auditor bekerja, maka semakin matang juga  auditor tersebut membuat keputusan maupun pertimbangan sehingga akan meminimalisir risiko audit. Pada hubungannya dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, kompetensi diperlukan oleh auditor agar dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat ada atau tidaknya kecurangan pada laporan keuangan suatu perusahaan. Kompetensi yang dimiliki auditor dapat menjadi cerminan bahwa suatu laporan keuangan tersebut berkualitas. Dimana salah satu indikasi kualitas dari audit yang baik adalah jika kecurangan mampu untuk dideteksi oleh seorang auditor

Pengaruh Independensi terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (skripsi dan tesis)

Independensi merupakan salah satu faktor penting dalam proses audit, karena bila seorang auditor tidak menerapkan sikap independensinya, maka laporan keuangan yang diaudit tidak dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Pada saat tertentu 40 seorang auditor dapat menghadapi situasi dimana hasil temuan dan harapan entitas yang diteliti tidak sesuai, kemuadian auditor mendapatkan tawaran diluar haknya. Namun hal itu tidak akan terjadi bila seorang auditor menerapkan sikap independensi dalam setiap proses auditnya, sehingga auditor tidak berpihak kepada siapapun. Seorang auditor yang memiliki dan mempertahankan sikap independensi tidak akan mempedulikan adanya gangguan, ancaman, bahwa tekanan dari pihak lain untuk mendeteksi suatu kecurangan yang terjadi karena auditor tersebut berintegritas tinggi. Semakin tinggi sikap independensi auditor, maka semakin meningkat pula kemampuan auditor mendeteksi kecurangan

Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor (skripsi dan tesis)

Mendeteksi Kecurangan Sikap skeptisme profesional merupakan salah satu sikap yang penting untuk digunakan oleh auditor dalam melakukan proses. Dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Bukti audit dikumpulkan dan dinilai selama proses audit. 39 Keterkaitan antara skeptisme profesional dengan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan diperkuat dengan faktor-faktor yang dapat memperngaruhi skeptisme profesional tersebut, seperti faktor etika, faktor situasi audit, pengalaman serta keahlian audit. Seorang auditor yang menerapkan skeptisme profesional, tidak akan begitu saja menerima penjelasan yang diberikan oleh klien, namun akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti serta konfirmasi yang berkaitan dengan objek tertentu. Tanpa penerapan sikap skeptisme profesional, auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan namun akan sulit menemukan salah saji karena kecurangan. Rendahnya skeptisme profesional yang dimiliki oleh seorang auditor akan menyebabakan auditor tidak mampu dalam mendeteksi adanya kecurangan karena auditor begitu saja percaya terhadap penjelasan yang diberikan oleh klien tanpa bukti pendukung atas penjelasan tersebut. Sedangkan apabila skeptisme profesional yang dimiliki auditor tinggi, kemungkinan terjadinya kecurangan juga semakin kecil.

Indikator Kompetensi Auditor (skripsi dan tesis)

Kompetensi dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu : 1) Mutu personal Saat menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti pikiran terbuka, pikiran luas, mampu menangani ketidakpastian, mampu bekerjasama dalam tim, rasa ingin tahu , mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, dan menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif. 2) Pengetahuan umum Pengetahuan umum dapat berupa pemahaman mengenai standar yang berlaku dan review analisis. Selain itu, auditor   perlu memahami mengenai pengetahuan yang diporoleh saat menjalani pendidikan sebagai auditor. 3) Keahlian khusus Keahlian khusus yang harus dimiliki auditor antara lain, kemampuan dalam membaca dan membuat statistik, keterampilan dalam mengoperasikan komputer, serta kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik

Pengertian Kompetensi Auditor (skripsi dan tesis)

Kompetensi merupakan kualifikasi yang diperlukan oleh seorang auditor dalam melaksanakan proses audit secara benar. Standar Audit APIP menyebutkan bahwa proses audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sehingga, auditor belum memenuhi persyaratan apabila ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Audit dalam pemerintahan menuntut auditor untuk memiliki serta meningkatkan kemampuan atau keahlian yang tidak sekedar pada metode dan teknik audit, namun dalam segala hal yang berkaitan dengan   pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan. Dreyfus dan Dreyfus (1986) dalam Elfarini (2007), mendefinisikan bahwa kompetensi sebagai keahlian seorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari “pengetahuan sesuatu” ke “mengetahui bagaimana”. Lebih spesifik lagi membedakan proses pemerolehan keahlian menjadi 5 tahap.

Tahap pertama disebut novice, merupakan tahapan pengenalan terhadap kenyataan dan membuat pendapat hanya berdasarkan aturan-aturan yang ada. Keahlian pada tahap pertama ini biasanya dimiliki oleh staf audit pemula yang baru lulus dari perguruan tinggi. Tahap kedua disebut advanced beginner. Pada tahap ini auditor sangat bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup kemampuan untuk merasionalkan segala tindakan audit, namun demikian, auditor pada tahap ini mulai dapat membedakan aturan yang sesuai dengan suatu tindakan. Tahap ketiga disebut competence. Pada tahap ini auditor harus mempunyai cukup pengalaman untuk menghadapi situasi yang kompleks. Tindakan yang diambil disesuaikan dengan tujuan yang ada dalam pikirannya dan kurang sadar terhadap pemilihan, penerapan, dan prosedur aturan audit.  Tahap keempat disebut profiency. Pada tahap ini segala sesuatu menjadi rutin, sehingga dalam bekerja auditor cenderung tergantung pada pengalaman yang lalu. Intuisi mulai digunakan dan pada akhirnya pemikiran audit akan terus berjalan sehingga diperoleh analisis yang substansial. Tahap kelima atau terakhir adalah expertise. Pada tahap ini auditor mengetahui sesuatu karena kematangannya dan pemahamannya terhadap praktek yang ada. Auditor sudah dapat membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Tindakan auditor pada tahap ini sangat rasional dan mereka bergantung pada intuisinya bukan pada peraturan-peraturan yang ada.

Komponen Independensi Auditor (skripsi dan tesis)

Marcellina dan Pamudji (2009) berpendapat bahwa independensi terdiri dari dua komponen, pertama independensi sikap mental atau independensi dalam fakta (independence in fact) yang merupakan adanya kejujuran yang dimiliki auditor dalam mempertimbangkan fakta-fakta atau terdapat pertimbangan secara objektif, tidak memihak didalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Kedua yaitu independensi dalam penampilan (independence in appearence) yang artinya adanya kesan dari publik bahwa seorang auditor menerapkan sikap independen. Kedua komponen independensi tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor tidak hanya berkewajiban untuk mempertahankan fakta yang menyatakan kalau ia independen, namun juga harus menghindari keadaan yang dapat mengakibatkan pihak luar maragukan sikapnya. Kaitannya dengan mendeteksi kecurangan yaitu auditor wajib menerapkan sikap independensi sehingga ia bebas dari kepentingan dan tekanan pihak manapun, sehingga kecurangan yang dapat dideteksi dengan tepat.

Pengertian Independensi (skripsi dan tesis)

Mulyadi (2002:26) berpendapat bahwa independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh orang lain, serta merupakan kejujuran dalam diri auditor untuk bersikap objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Independensi diperlukan oleh auditor dalam menjalankan proses audit, sehingga auditor harus bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak lain. Independensi merupakan cerminan sikap yang tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan dari pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan (Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana 2009:146). Independensi sangat penting dalam proses audit, hal tersebut juga tercantum dalam standar umum yang kedua yaitu “dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensu dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa auditor harus memiliki sikap independensi dalam setiap proses audit yang  dilalui, dengan bersifat netral, tidak memihak, tidak dibawah pengaruh serta tekanan dari pihak lain dalam pengambilan keputusan

Indikator Skeptisme Profesional (sripsi dan tesis)

Fullerton dan Durtschi (2003:17) mengembangkan model sebagai indikator dalam mengukur skeptisme profesional yang telah diadopsi oleh Octavia (2014). Terdapat enam karakteristik utama yang dimiliki seseorang saat menerapkan sikap skeptisme profesioanl, yaitu : 1) Karakteristik yang berkaitan dengan pengujian bukti audit a) Questioning mind (pola pikir yang selalu bertanya-tanya) Questioning mind merupakan karakter skeptisme seseorang dalam mempertanyakan alasan, penyesuasian dan pembuktian akan suatu objek. Karakter skeptisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu :  – Auditor menolak suatu pernyataan atau statement tanpa pembuktian yang jelas. – Memberikan pertanyaan untuk pembuktian suatu objek tertentu kepada auditor yang lain. – Auditor memiliki kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. b) Suspension of judgment (penundaan pengambilan keputusan) Suspension of judgment merupakan karakter skeptisme yang mengindikasikan seseorang untuk membutuhkan waktu lebih lama dalam membuat keputusan yang matang serta menambahkan informasi untuk mendukung pertimbangan tersebut. Karakter skeptimes ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu : – Membutuhkan informasi yang lebih untuk membuat keputusan. – Tidak secara terburu-buru dalam pengambilan keputusan. – Tidak akan membuat keputusan jika informasi belum valid. c) Search for knowledge (mencari pengetahuan) Search for knowledge merupakan karakter skeptisme seseorang yang didasari oleh rasa ingin tahu. Karakter skeptisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu : – Berusaha mencari dan menemukan informasi yang baru. – Menyenangkan bila menemukan informasi yang baru.

– Menyenangkan bila dapat membuktikan informasi baru tersebut. 2) Karakteristik yang berkaitan dengan pemahaman bukti audit a) Interpersonal understanding (pemahaman interpersonal) Interpersonal understanding merupakan karakter skeptisme seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi serta integritas dari penyedia suatu informasi. Karakter skeptisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu : – Berusaha untuk memahami perilaku orang lain. – Berusaha untuk memahami alasan seseorang berperilaku demikian. 3) Karakteristik yang berkaitan dengan inisiatif seseorang untuk bersikap skeptisme berdasarkan bukti audit yang diperoleh a) Self confidence (percaya diri) Self confidence merupakan karakter skeptisme seseorang untuk percaya diri secara profesional dalam bertindak terhadap bukti yang sudah dikumpulkan. Karakter skeptisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu : – Mempertimbangkan penjelasan dari orang lain. – Memecahkan informasi yang tidak konsisten. b) Self determination (keteguhan hati) Self determination merupakan karakter skeptisme seseorang dalam menyimpulkan secara objektif terhadap bukti yang 28 sudah dikumpulkan. Karakter skeptisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu : – Tidak akan secara langsung menerima ataupun membenarkan pernyataan dari orang lain. – Tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain terhadap suatu hal

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Skeptisme Profesional (skripsi dan tesis)

Kee dan Knox’s (1970) dalam Gusti dan Ali (2008) berpendapat dalam modelnya yaitu “Professional Scepticism Auditor”, bahwa skeptisme profesional dipengaruhi oleh : 1) Faktor-faktor kecondongan etika Faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skeptisme profesional auditor. The American Herittage Directory menyatakan bahwa etika sebagai suatu standar dalam menentukan tingkah laku para anggota dari suatu profesi. Pengembangan kesadaran moral memiliki peran dalam semua area profesi akuntan, termasuk dalam melatih skeptisme profesional auditor. 25 2) Faktor-faktor situasi Faktor ini berpengaruh secara positif terhadap skeptisme profesional auditor. Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki risiko tinggi serta dapat mempengaruhi auditor untuk meningkatkan skeptisme profesionalnya. 3) Pengalaman Pengalaman dalam hal ini adalah pengalaman seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, dapat dilihat dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Auditor yang memiliki pengalaman yang banyak, tingkat skeptisme profesionalnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan auditor dengan pengalaman yang kurang,

Pengertian Skeptisme Profesional (skripsi dan tesis)

Skeptisme profesional auditor merupakan sikap (attitude) auditor dalam melakukan penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Bukti audit dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, sehingga selama proses audit seorang auditor harus menerapkan sikap skeptisme profesional. American Institude of Certified Public (AICPA) mendefinisikan skeptisme profesional sebagai : “Profesional skepticism in auditing implies an attitude that includes a questioning mind and a critical assessment of audit evidence without being absessively suspicious or skeptical. The auditors are expected to exercise profesional skepticism in conducting the audit, and in gethering evidence suffcient to support to rufutr management’s assetion” (AU 316 AICPA). Dapat diartikan pengertian skeptisme profesional menurut AICPA adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu bertanya dan penilaian kritis atas bukti audit tanpa obsesif mencurigakan atau skeptis. Auditor diharapkan menggunakan skeptisisme profesional dalam melakukan audit, dan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung atau menyangkal pernyataan manajemen. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa skeptisme profesional merupakan sikap yang dimiliki auditor untuk berfikir secara kritis terhadap bukti audit yang dimilikinya selama proses audit.

Menurut Suzy (2008) dalam penelitiannya, seorang auditor yang menerapkan skeptisme profesional, tidak menerima begitu saja penjelasan dari klien, namun akan memberikan pertanyaan untuk mendapatkan alasan, bukti serta konfirmasi tentang objek yang dipermasalahkan. Tanpa menerapkan sikap skeptisme profesional, auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan (errors) dan akan akan sulit untuk menemukan salah saji karena ada kecurangan. Skeptisme profesional sangat penting untuk dimiliki, karena auditor perlu informasi yang kuat untuk dijadikan dasar bukti audit yang relevan dalam mendukung pemberian opini terhadap kewajaran laporan keuangan