Good Corporate Governance (GCG) (skripsi dan tesis)

Dalam buku (Brigham dan Erhardt, 2005), tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prosedur yang menjamin manajer untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis nilai. Prinsip-prinsip tersebut dalam penerapannya dikenal dengan dengan istilah TARIF yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness . Esensi tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa tujuan pemegang saham utama kekayaan manajemen diimplementasikan. The Bassel Committee on Banking Supervision-Federal Reserve menetapkan bahwa bank merupakan suatu komponen kritis ekonomi. Mereka menyediakan pembiayaan perusahaan komersial, layanan keuangan dasar untuk segmen yang luas dan akses sistem pembayaran (Brigham dan Erhardt, 2005). Pentingnya bank ekonomi nasional digarisbawahi oleh kenyataan bahwa perbankan secara universal sebuah industri regulator yang memiliki akses ke jaring pengaman pemerintah. Ini sangat penting, oleh karena itu bank memiliki tata kelola perusahaan yang kuat (Totok Dewayanto, 2010). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2004) menyatakan bahwa corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan berbagai pihak dalam suatu perusahaan sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mencapai tujuan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. Good corporate governance merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham , pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan hakhak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan untuk meninngkatkan nilai tambah (value added) bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Jika pelaksanaan good corporate governance tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan baik yang  sifatnya kinerja finansial maupun non finansial akan juga turut membaik menurut (Brown and Caylor, 2004) dalam (Purwani, 2010). Menurut Effendi (2009) dalam (Priyadi, 2013) Corporate governance sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder-nya. Untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan (Sulistyanto, 2008). Setiap kata dari GCG yaitu baik (Good) adalah tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukkan kepatutan dan keteraturan operasional perusahaan sesuai dengan konsep Corporate Governance (CGPI, 2009). “Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan good corporate governance (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidahkaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumbersumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar keseluruhan” Mekanisme Good Corporate Governance dibagi menjadi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta struktur kepemilikan, sedangkan mekanisme eksternal lebih kepada pengaruh dari pasar untuk pengendalian pada perusahaan tersebut dan  sistem hukum yang berlaku (Dennis dan McConnell dalam Diyanti 2010). Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Menurut Farida, Prasetyo, dan Herwiyanti (2010) dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen diukur berdasarkan presentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan (Rizky Arifani, 2013). Good Corporate Governance (GCG) juga bisa disebut dengan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

Pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap financial distress (skripsi dan tesis)

 

Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap financial distress. Arieany dan Tarmizi (2012) membuktikan bahwa semakin besar prosentase kepemilikan saham oleh dewan direksi dan dewan komisaris dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial distress. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan memberikan insentif tambahan kepada manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya insentif tambahan tersebut maka akan mengurangi perilaku-perikalu oportunistik manajemen dan dapat menyelaraskan kepentingan dengan pemegang saham lainnya. Dian dan Fuad (2013) membuktikan bahwa investor yang mengetahui sebagian saham perusahaan dimiliki oleh manajer, maka investor akan beranggapan bahwa nilai dari perusahaan tersebut akan meningkat seiring dengan adanya kepemilikan oleh manajer. Jika pengelola perusahaan memiliki sebagian dari saham perusahaan, berarti masalah keagenan antara pemilik perusahaan   dengan pengelola perusahaan dapat teratasi, dan pengelola perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan. Jika nilai perusahaan maksimal kemungkinan perusahaan mengalami financial distress semakin kecil

Pengaruh Proporsi komisaris independen dengan financial distress (skripsi dan tesis)

Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Pada dasarnya dewan komisaris terdiri dari pihak yang berasal dari luar perusahaan yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi, dalam pengertian independen disini adalah mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004: 49). Arieany dan Tarmizi (2012) menemukan bukti bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka kemungkinan perusahaan mengalami kondisi  financial distress akan semakin kecil. Fungsi dari komisaris independen adalah bertanggung jawab atas upaya perusahaan untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang handal, yaitu dengan memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilainilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Apabila perusahaan memiliki pelaporan keuangan yang handal serta mematuhi segala aturan hukum, maka kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan semakin kecil.

Pengaruh Ukuran dewan komisaris dengan financial distress (skripsi dan tesis)

Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap financial distress. Christina dan Fajar (2008), dan Ratna (2006) menjelaskan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial distress semakin kecil. Dewan komisaris yang besar mampu mengawasi kinerja dewan direksi, sehingga tingkat kecurangan terhadap   kinerja perusahaan semakin rendah. Apabila kinerja perusahaan baik, maka kondisi keuangan perusahaan jauh dari financial distress. Tri bodroastuti (2009), Lutfi, Meliza Silvy, Rr. Iramani (2014) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris yang besar justru mempertinggi kemungkinan perusahaan berada pada kondisi financial distres. Jumlah dewan komisaris yang besar menjadi tidak efektif dalam menjalankan fungsi monitoringnya sehingga kinerja dewan direksi akan menurun, yang berakibat pada meningkatnya kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Selain itu, semakin besar ukuran dewan komisaris akan menyebabkan sulitnya berkomunikasi antar dewan komisaris dan penggunaan waktu yang lebih lama dalam pengambilan keputusan

Pengaruh ukuran dewan direksi dengan financial distress (skripsi dan tesis)

Dian dan Fuad (2013) melakukan peneitian yang membuktikan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress.   Jumlah dewan direksi yang besar dapat memonitor proses pelaporan keuangan dengan lebih efektif dibandingkan dengan jumlah dewan direksi yang sedikit. Dewan direksi yang besar dapat memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan strategik. Informasi yang diberikan diharapkan mampu menjadi guidance bagi manajemen dalam menjalankan perusahaan, sehingga potensi salah arus (miss management) yang berakibat pada kesulitan keuangan dapat diminimalkan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ndaruningpuri Wulandari (2006) serta Iqbal Bukhori dan Raharja (2012) menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan direksi juga akan meningkatkan permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi. Selain itu, jumlah dewan direksi yang besar juga membuat pengawasan yang dilakukan akan semakin sulit, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan control. Semakin besar jumlah dewan direksi juga akan berpengaruh pada peningkatan biaya agensi. Apabila terjadi permasalahan dalam komunikasi, koordinasi, pengawasan dan peningkatan pada biaya agensi maka perusahaan akan cenderung mengalami financial distress

Financial distress (skripsi dan tesis)

 

Platt dan Platt (2002) mendefinisikan financial distress merupakan suatu kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau sedang krisis. Dengan kata lain financial distress merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajibankewajibannya. Sedangkan kesulitan keuangan merupakan kesulitan likuiditas sehingga perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan operasinya dengan baik (Trijadi, 1999). Kesulitan keuangan dapat diartikan dalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut : 1. Economic Failure, yaitu kegagalan ekonomi yang berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak dapat menutup biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal. 2. Bussines Failure, didefenisikan sebagai usaha yang menghentikan operasinya dengan akibat kerugian bagi kreditur, dan kemudian dikatakan dengan akibat kerugian bagi kreditur, dan kemudian dikatakan gagal meskipun tidak melalui kebangkrutan secara normal. 3. Technical insolvency, sebuah perusahaan dapat dinilai mengalami kesulitan keuangan apabila tidak memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Technical insolvency ini menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara dimana pada suatu waktu perusahaan dapat mengumpulkan uang untuk memenuhi kewajibannya dan tetap beroperasi.  4. Insolvency in bankcrupy, sebuah perusahaan dapat dikatakan mengalami kesulitan keuangan bilamana nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari asset perusahaan. 5. Legal Bankcrupy, sebuah perusahaan dikatakan sebagai bangkrut secara hukum, kecuali diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang. Indikasi terjadinya kesulitan keuangan atau financial distress dapat diketahui dari kinerja keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan dapat diperoleh dari informasi akuntansi yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan mengenai posisi kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan serta infromasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi. Menurut standar akuntansi keuangan (2007) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain yang berkaitan dengan laporan tersebut. Berbagai pihak dapat menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan aktifitas investasi dan pendanaan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pihak-pihak eksternal perusahaan biasanya bereaksi terhadap sinyal distress seperti penundaan pengiriman barang, masalah kualitas produk, tagihan dari bank dan lain sebagainya yang menyebabkan perubahan terhadap biaya operasi sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya. Luciana dan Emanuel (2003), dan Luciana dan Meliza (2003) dalam Luciana (2006) melakukan penelitian dengan menggunakan perusahaan yang   mengalami kondisi financial distress terlihat pada kondisi laporan keuangan yang menunjukkan laba bersih (net income) negatif. Penggunaan laba bersih (net income) sesuai dengan kategori economic failur. Laba bersih (net income) dapat digunakan sebagai pencegahan dini terhadap financial distress. Apabila perusahaan memiliki laba bersih (net income) negatif selama beberapa tahun maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam membayar hutang-hutangnya, karena hutang lebih besar dari total hutang. Apabila perusahaan tetap mengalami laba bersih (net income) negatif tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menghentikan kegiatan operasionalnya, dan apabila perusahaan sampai pada tahap penghentian kegiatan operasional maka perusahaan dapat dinyatakan financial distress. Namun, apa bila dalam keadaan penghentian operasional tersebut perusahaan belum mampu membayar hutang-hutangnya maka perusahaan akan diajukan ke pengadilan untuk tindak lanjut dalam pengembalian hutang-hutang tersebut dan dinyatakan bangkrut secara hukum. Financial distress diukur dengan menggunakan variabel dummy dengan ukuran binomial, yaitu nilai satu (1) apabila perusahaan laba bersih (net income) negatif termasuk dalam kategori financial distress. Nilai nol (0) apabila perusahaan memiliki laba bersih (net income) positif selama periode penelitian yang termasuk dalam kategori non-financial distress

Kepemilikan manajerial (skripsi dan tesis)

Rustiarini (2008) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai kondisi yang menunjukkan bahwa manajer perusahaan memiliki sebagian saham dari perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk kepemilikan manajerial perusahaan adalah para dewan direksi dan dewan komisaris di perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan yang lebih fokus terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh manajemen.

Proporsi komisaris independen (skripsi dan tesis)

Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Pada dasarnya dewan komisaris terdiri dari pihak yang berasal dari luar perusahaan yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi, dalam pengertian independen disini adalah mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004: 49)

Ukuran dewan komisaris (skripsi dan tesis)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1, definisi dewan komisaris (dewan pengawas) adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Menurut Mulyadi (2002: 185), dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Ukuran dewan komisaris dapat diukur dengan menggunakan rumus: Ukuran dewan komisaris = jumlah dewan komisaris……………………………….(2)

Ukuran dewan direksi (skripsi dan tesis)

Mulyadi (2002: 184) mendefinisikan dewan direksi merupakan dewan yang berguna untuk membentuk suatu kewajiban, larangan, dan sangsi yang harus dipatuhi oleh setiap pegawai sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan ukuran dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena tercipta network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumberdaya  Ukuran dewan direksi dapat diukur dengan menggunakan rumus: Ukuran dewan direksi = jumlah dewan direksi……………………………………….(1)

Hubungan agency theory dengan struktur corporate governance pada pengelolaan perusahaan (skripsi dan tesis)

Teori agensi berhubungan dengan proses pembentukan governance system sebuah perusahaan yang akan menjembatani adanya pemisahan kepentingan antara pemilik dan pengelola dalam suatu perusahaan khususnya dalam hal tugas, wewenang, dan fungsi-fungsi lainnya. Pemisahan ini menyebabkan fungsi masing-masing menjadi jelas dimana pemilik yang mengharapkan aset yang diinvestasikan berkembang baik dan menghasilkan laba, sedangkan pengelola akan menjaga setiap aset yang dikelolanya dan mempertanggung jawabkannya kepada pemilik atau pemegang saham (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004: 9). Praktik bisnis yang sehat mensyaratkan pentingnya manajemen memegang prinsip keterbukaan (transparancy) sehingga memaksimalisasi laba perusahaan tidak menimbulkan vested interest yang mengarah kepada  memaksimalkan kepentingan pribadi manajemen dengan biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Transparansi penggunaan dana perusahaan ini juga sangat penting demi menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan yang ada baik antara pemegang saham dengan manajemen serta antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004: 9)

Corporate governance (skripsi dan tesis)

 

Keputusan menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002, mendefinisikan corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. FCGI (Forum  Corporate Governance for Indonesia) mendefinisikan corporate governance dalam publikasi pertamanya yang diambil dari Cadbury Committee of United Kingdom sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). OECD (Organization for Economic Cooperation and Development ) menguraikan ada empat unsur penting dalam Corporate Governance, yaitu: 1. Fairness (Keadilan). Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. 2. Transparency (Transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. 3. Accountability (Akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam Two Tiers System).  4. Responsibility (Pertanggungjawaban). Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.(OECD Business Sector Advisory Group on Corporate Governance, 1998) Prinsip-prinsip Corporate governance dari OECD menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1. Hak-hak para Pemegang Saham; 2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham; 3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (stekeholders) dalam Corporate Governance; 4. Transparansi dan Penjelasan; 5. Peranan Dewan Komisaris. Indrayani dan Nurkholis (2001) memberikan tiga model yang dikenal dalam good corporate gavernance, diantaranya adalah : 1. Principal agent model (agency theory), yaitu korporasi dikelola untuk memberikan win-win solution bagi pemegang saham sebagai pemilik di suatu pihak dan manajer sebagai agen di lain pihak. Dalam model ini, diasumsikan bahwa kondisi corporate governance suatu perusahaan yang akan direfleksikan secara baik dalam bentuk sentimen pasar (yaitu: pasar modal, pasar produk, pasar input). 2. The myopic market model, masih memfokuskan perhatian pada kepentingankepentingan pemegang saham dan manajer, yaitu sentimen  pasar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar corporate governance. 3. Stakeholder model, yang memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan korporasi secara luas, artinya dalam mencapai tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memperhatikan adanya batasan-batasan yang timbul dalam lingkungan dimana mereka beroperasi, diantaranya : masalah etika dan moral, hukum, kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Agency theory (skripsi dan tesis)

Agency theory menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (principal/pemilik/ pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agent/direksi/manajemen). Agency theory memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan principal dan agen (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004: 6). Elyanto (2013) menjelaskan hubungan yang terjadi antara principal dan agent, dimana pemilik dan pemegang saham perusahaan sebagai principal sedangkan pihak manajemen sebagai agent. Teori keagenan menekankan pada pentingnya pendelegasian wewenang dari principal kepada agent, dimana agent mempunyai kewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan principal. Dengan adanya pendelegasian wewenang dari principal kepada agent, maka berarti bahwa agent yang mempunyai kekuasaan dan pemegang kendali suatu perusahaan dalam kelangsungan hidupnya, karena itulah agent dituntut agar bisa selalu transparan dalam kegiatan pengelolaannya atas suatu perusahaan. Untuk itu, melalui laporan keuangan agent dapat menunjukkan salah satu bentuk pertanggungjawabannya atas kinerja yang telah dilakukannya terhadap perusahaan.  Agent ditunjuk oleh principal untuk mengelola perusahaan dimana di dalamnya juga terkandung pendelegasian wewenang dari principal terhadap agent dalam pengambilan keputusan perusahaan atas nama pemilik. Dengan demikian, agent akan mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principal. Ketimpangan informasi ini lebih sering disebut sebagai asimetri informasi (Pembayun, 2012). Asimetri informasi adalah informasi yang tidak seimbang dimana disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama antara principal dan agent yang berakibat pada timbulnya dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan principal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agent (Emirzon, 2006). Konflik kepentingan terjadi tidak hanya antara investor dan manajer, tetapi juga antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Controlling shareholders biasanya mengendalikan keputusan manajemen dan cenderung mengabaikan kepentingan minority shareholders. Keleluasaan manajemen dalam mengelola dana guna mencapai hasil yang maksimal bagi perusahaan bisa mengarah pada memaksimalkan tambahan ekonomis bagi kepentingan pribadi (kepentingan para agent ) dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, sehingga dalam menyajikan laporan atas penggunaan dan pengelolaan dana oleh para agent tidak melaporkan informasi keuangan perusahaan sesuai dengan yang sebenarnya (Ernawan, 2011). Dengan kata lain, para agent merekayasa laporan keuangan perusahaan guna menghindari resiko ditemukannya fraud yang dilakukan. Disamping itu, kinerja manajemen yang diukur dari keberhasilannya dalam memaksimalkan laba perusahaan, mendorong   para agent untuk melakukan earnings management dalam penyusunan laporan keuangan, dimana agent merekayasa laba perusahaan agar kinerja dalam mengelola perusahaan dinilai baik oleh para pemegang saham. Konsep GCG timbul berkaitan dengan principal-agency theory, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dan agent-nya (www.bpkp.go.id, 2012). Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga ahli (agent) yang lebih mengerti dalam menjalankan pengelolaan perusahaan (Sutedi, 2011). Sedangkan, teori agensi tersebut mendorong munculnya konsep GCG dalam pengelola bisnis perusahaan, dimana GCG diharapkan dapat meminimumkan hal-hal tersebut melalui pengawasan terhadap kinerja para agent. GCG memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para agent bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan.

Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)

Kinerja yaitu pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang diukur dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja diukur berdasarkan kriteria yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional dalam perusahaan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan yang melaui proses yang cukup panjang sehingga dapat mengetahui apakah kinerja dapat dicapai dengan maksimal atau tidak. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011:2) Menurut Siregar (2010) dalam (Jauhar, 2017:94) mengemukakan bahwa kinerja kinerja perusahaan sebagai emiten di pasar modal merupakan prestasi yang dicapai oleh perusahaan yang menerbitkan saham yang menunjukkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang biasanya diukur dalam rasio – rasio. Kinerja keuangan diperlukan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan (financial healt) pada suatu perusahaan. Digunakan untuk sarana pengukuran subjektif untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan aset dalam proses operasional perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Pengelolaan perusahaan dengan menjalankan fungsi yang benar dalam pengelolaannya membuat kinerja keuangan menjadi maksimal. Dalam hal ini Good Corporate Governance sangat berperan penting dalam memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan melalui laporan perusahaan berupa laporan keuangan dan laporan tahunan. Return On Assets (ROA) adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas. Rasio Profitabilitas menunjukkan bahwa suatu perusahaan mengalami keuntungan. Dari sudut pandang investor rasio keuangan digunakan sebagai alat untuk menganalisa dalam melihat kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan. Bagi investor potensial mereka akan melakukan analisis dengan cermat mengenai kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuan perusahaan tersebut dalam mendapatkan keuntungan (profitabilitas). Hal ini terjadi karena mereka mengharapkan deviden dan harga pasar dari sahamnya. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Efisiensi disini diartikan sebagai keberhasilan perusahaan dalam melakukan penjualan atas produk yang telah diciptakan.

Komite Audit (skripsi dan tesis)

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertujuan untuk membantu tugas pengawasan. Munculnya Komite Audit disebabkan karena meningkatnya skandal yang timbul akibat kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar yang marak terjadi di berbagai negara yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sangat minim. Komposisi, rangkap jabatan dam independensi komite audit dalam (Hendro dan Conny, 2014:98) yaitu : a. Anggota komite audit paling kurang terdiri dari seorang komisaris independen seorang pihak independen ahli di bidang hukum atau perbankan. b. Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen. c. Anggota komite audit paling kurang 51% adalah komisaris independen dan pihak independen. d. Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Tugas dan tanggung jawab komite audit menurut Tri Hendro dan Conny (2014:99) kriteria /indikator penilainya emberikan rekomendasi kepada dewan komisaris : a. Komite audit telah melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b. Komite audit telah mereview : 1. Pelaksanaan tugas SKAI 2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. 4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. c. Komite audit telah memberikan rekomendasi penunjukkan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui dewan komisaris. Hasnati menyatakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit dalam Surya dan Yustiavanndana (2006) dalam (Sukrisno dan Cenik ,2014:111) adalah membantu Dewan Komisaris, antara lain : 1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (Prinsip Tanggung Jawab). 2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (Prinsip Tansparansi). 3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal (Prinsip Akuntabilitas). 4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (Prinsip Tanggug Jawab).

Ukuran Dewan Direksi (skripsi dan tesis)

Dewan Direksi merupakan kata lain dari pemegang kekuasaan dalam perusahaan. Dewan Direksi adalah organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegial. Sehingga masing – masing anggota Direksi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya juga dapat mengambil keputusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing. Tetapi perlu di garis bawahi bahwa semua keputusan anggota direksi adalah tanggung jawab bersama. Akan tetapi tetap berada dalam lingkup tanggung jawab Direktur Utama yang bertugas mengkoordinasi kegiatan yang Direksi laksanakan. Dalam perusahaan organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab dewan direksi (Tri Hendro dan Conny, 2014:95) yaitu : a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank. b. Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. c. Direksi telah melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. e. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain. f. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tuganya kepada pemegang saham melalui RUPS. g. Direksi telah mengungkapkan kebijakan – kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. h. Direksi tidak mneggunakan penasehat perorangan atau jasa professional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. i. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada komisaris. j. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dewan direksi terdapat beberapa hal harus dilakukan oleh Dewan Direksi yakni sebagai berikut : a. Menjalankan kepengurusan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat sesuai dengan batas yang telah ditetepkan. b. Bertanggung jawab secara penuh atas kelalaian yang dilakukan jika dianggap bersalah sepenuhnya yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. c. Menjadi wakil perusahaan di dalam atau pun di luar pengadilan. d. Wajib membuat Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan Risalah Rapat Direksi juga mebuat laporan tahunan. e. Wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan dan dokumen perusahaan serta dokumen lainnya yang berkedudukan di perusahaan. f. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perusahaan atau menjadikan jaminan utang perusahaan. Kriteria, Komposisi dan Independensi Dewan Direksi dalam (Tri Hendro dan Conny, 2014:95) sebagai berikut : a. Jumah anggota direksi paling kurang 3 (tiga) orang. b. Seluruh anggotadireksi telah berdomisili di Indonesia. c. Penggantian atau pengangkatan anggota direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nasional atau Komite Remunerasi dan Nominasi. d. Mayoritas anggota direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank, kecuali Bank Syariah (minimal 2 tahun). e. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalamPBI tentang pelaksanaan GCG bagi bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan bankyang dikendalikan oleh bank. f. Anggota direksi baik secara individu maupun bersama tidak memiliki saham melebihi 25% dari moral disetor pada suatu perusahaan lain. g. Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat dewan komisaris. h. Mayoritas anggota direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi atau dengan anggota dewan komisaris. i. Anggota direksi tidak memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi.

Peraturan Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Peraturan diadakan untuk mengatur jalannya sesuatu agar tidak terjadi kecurangan. Untuk menunjang pelaksanaan Good Corporate Governance institusi – institusi pemerintah, maka pemerintah Indonesia telah membuat sejumlah peraturan yang terkait Good Corporate Governance, diantaranya : a. UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Anti KKN) b. UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi c. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi d. UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) e. UU Nomor 7 Tahun 2006 Tantang Pengesahan United Convention Against Corruption Tahun 2003 f. Kumpulan UU pemberantasan tindak pidana korupsi, edisi pertama tahun 2006 g. Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Corporate Governance) Perusahaan.

Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Penerapan Good Corporate Governance merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal. Menurut Tjager dkk (2003) dalam (Sukrino dan Cenik, 2014:106) mengatakan bahwa paling tidak ada lima alasan mengapa penerapan Good Corporate Governance itu bermanfaat yaitu : a. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Mc. Kinsey & Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan – perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. b. Berdasarkan berbagai analisis ternyata ada indikasi ketertarikan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepenjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. c. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. d. Kalaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis , sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah. e. Secara teoretis praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Surya dan Yustiavandana (2007) dalam (Sukrisno dan I Cenik, 2014:106) mengemukakan bahwa tujuan dan manfaat penerapan Good Corporate Governance yaitu : a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. b. Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah. c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Prinsip – prinsip Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006 dan lembaga ini telah menerbitkan pedoman umum untuk Good Corporate Governance (GCG) yang berisi lima prinsip dasar sebagai berikut : a. Transparansi Transparansi (tranparency), merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi yang relevan dan material penting bagi pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengetahui keadaan keuangan, pengelolaan serta kepemilikan perusahaan / perseroan. Dalam hal ini perusahaan atau perseroan harus memiliki inisiatif untuk mengungkapkan masalah timbul baik dari perubahan perundang – undangan maupun untuk pertimbangan pengambilan keputusan oleh petinggi perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan stakeholders lainnya. KNKG (2011) (Hamdani. 2016:73) mengemukakan implementasi tranparansi dalam praktek bisnis yaitu sebagai berikut : 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi : visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan, dan kompensi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan Good Corporate Governance serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidakmengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, rahasia jabatan, dan hak – hak pribadi. 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemaangku kepentingan. b. Akuntabilitas Akuntabilitas (accountability), menurut Wibowo, E. (2010) dalam (Hamdani. 2016: 74) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainya. Karena vitalnya peran akuntabilitas yang merupakan prasyarat untuk melakukan kinerja yang berkesinambungan, maka akuntabilitas harus dipastikan menjamin tersedianya mekanisme dan tanggung jawab para jajaran tinggi manajemen perusahaan atas semua keputusan yang diambil dan kebijakan yang telah dirumuskan maka harus dipastikan kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan professional. Menurut (Hamdani. 2016:74) Akuntabilitas dapat di implementasikan dalam praktis bisnis sebagai berikut : 1) Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing – masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi nilai – nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. 2) Perusahaan menjamin bahwa semua organ perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance 3) Perusahaan menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. 4) Perushaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaan perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system). 5) Perusahaan memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang dijalankan oleh setiap organ perusahaan mulai dari pimpinan atas sampai pada karyawan tingkat bawah. c. Tanggung Jawab Tanggung jawab (Responsibility), (Hendro. 2017:99) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk mematuhi berbagai peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan tingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai Good Corporate Citizen. Menurut (Hamdani. 2016:75) Prinsip tanggung jawab dalam praktik bisnis sebagai berikut : 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati- hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by – laws). 2) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial diantaranya kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. d. Independensi Independensi (Independency), menurut (Hendro. 2017:99) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengelolaan secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi serta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Menurut (Hamdani, 2016:76) pedoman pelaksanaan independensi diantaranya : 1) Masing – masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpegaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interenst) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secra objektif. 2) Masing – masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu sama dengan yang lain. e. Kewajaran dan Kesetaraan Kewajaran dan Kesetaraan (Fairnes abd Equality), menurut (Hamdani. 206:76) merupakan kewajiban perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Menurut Wibowo (2010) dalam (Hamdani. 2016:76) Kedua unsur ini mengandung unsur keadilan yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki tujuan yang smauntuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termsuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor, serta masyarakat luas. Menurut Khomsiyah (2005) dalam (Hamdani. 2016:76) terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan tindakan kecurangan. Menurut (Hamdani, 2016:77) pedoman pelaksanaan kewajaran dan kesetaraan dalam praktik bisnis sebagai berikut : 1) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi. 2) Perusahan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 3) Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Cadbury Committee of United Kingdom (Sukrisno dan I Cenik, 2014:101) “A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor, the goverment, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.” [Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perushaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan internal dan eksternallainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan]. Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi (Hendro. 2017:98). The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan Good Corporate Governance atau lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem atau aturan yang mengatur bagaimana mengelola perusahaan dengan baik dengan memperjelas hak – hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dimulai dari dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham yang memiliki kepentingan internal dan eksternal juga para stakeholders.

Board Diversity (skripsi dan tesis)

Keberagaman selalu identifikasikan dengan factor demografi yang terdapat dalam sebuah perusahaan, Keberagaman yang ada dalam perusahaan meliputi hak seperti gender, etnis dan ras, agama, dan usia. Tetapi itu hanya sebagai sedikit pengetahuan mengenai keberagaman yang ada. Konsep board diversity berkaitan dengan komposisi dewan dan berbagai macam kombinasi sifat, karakteristik, dan keahlian yang dikontribusikan oleh tiap individu yang menjadi anggota dewan dalam proses pembuatan keputusan (Walt & Ingley, 2003 dalam Pradono & Widowati 2016). Dalam arti luas, berbagai macam diversitas yang mungkin direpresentasikan diantara anggota dewan seperti usia, gender, etnis, budaya, agama, latar belakang professional, pengetahuan, keahlian, pengalaman hidup dan karir. Penelitian kali ini melihat board diversity didalam 5 variabel yang berkaitan. Tidak hanya dalam sudat pandang wanita yang berada dalam dewan direksi serta proporsi outsider yang berkaitan dengan konsep corporate governance, melainakan ada variabel yang lain berkaitan dengan persebaran atau board diversity yaitu pengaruh mengenai etnis Tionghoa, usia, dan juga latar belakang pendidikan dewan direksi. a. Keberadaan Dewan Direksi Wanita Konsep penting yang harus dipahami dalam rangka membahas masalah kaum wanita adalah membedakan masalah seks (jenis kelamin) dan konsep gender (kontruksi sosial). Pemahaman terhadap perbedaan antara konsep seks dan konsep gender sangat diperlukan untuk melakukan analisa dan memahami persoalan mengenai ketidakadilan social yang menimpa kaum wanita. Hal ini disebabkan karena adanya kaitan antara perbedaan gender (gender difference) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan struktur keadilan masyarakat yang lebih luas (Kristeva, 2016). Adanya anggapan bahwa kaum wanita memiliki sifat memelihara dan rajin seta tidak cocok sebagai kepala rumah tangga, berakibatnya bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Manfestasi ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi ekonomi, manifestasi keetidakadilan gender tersebut terjadi di tingkat Negara. Kedua, manifestasi ketidakadilan gender terjadi ditempat kerja, organisasi, maupun dunia pendidikan. Ketiga, manifestasi ketidakadilan gender terjadi pada adat-istiadat, masyarakat di banyak kelompok etnik, dalam kultur suku-suku atau dalam tradisi keagamaan (Kristeva, 2016). Dalam dunia perekrutan atau di dalam perusahaan, riset modern mengidentifikasi bahwa manajer masih dipengaruhi oleh bias gender saat memilih kandidat untuk posisi tertentu. Sebuah studi terbaru melaporkan bahwa saat bekerja, pria dan wanita bisa saja ditawari sejumlah pengalaman dan pengembangan yang sama, tetapi wanita mungkin kurang ditugaskan dalam posisi menantang oleh pria, penugasan yang mungkin membantu mereka mencapai posisi organisasional yang lebih tinggi. Wanita yang sukses dalam dominan pria dinilai kurang disukai, lebih kasar, dan kurang diinginkan sebagai atasan, tetapi wanita dalam posisi puncak telah melaporkan bahwa persepsi ini senmakin berubah dan dapat dilawan dengan keahlian interpersonal yang efektif.Riset juga menyatakan bahwa wanita percaya diskriminasi berbasis jenis kelamin lebih nyata dibandingkan pria, dan kepercayaan khususnya dinyatakan di antara wanita yang bekerja dengan jumlah proporsi jumlah pegawai pria yang besar (Robbins dan Judge, 2013). Keberadaan wanita dalam jajaran dewan perusahaan merupakan salah satu ukuran diversitas dewan yang sering diteliti. Menurut penelitian (Luckerath-Rovers, 2010 dalam Krisna dan Ayu, 2016) menemukan pengaruh positif dari keberadaan wanita dalam dewan perusahaan. Keberadaan wanita dalam dewan perusahaan menandakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang (tidak diskriminatif, memiliki pemahaman yang luas mengenai pasar dan konsumen perusahaan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan reputasi (legitimasi) dan nilai perusahaan (Brammer et al., 2007 dalam Luckreath-Rover, 2010) dikutip Krisna dan Ayu (2016). Hasil penilitian Abbot et al (2010) dalam Puspitasari (2014) mengungkapkan bahwa adanya anggota dewan wanita memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dewan. Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh anggota dewan wanita, antara lain: 1. Anggota dewan wanita lebih independen. 2. Memiliki masa jabatan lebih pendek dalam pemilikan usaha. 3. Dapat mengendalikan beberapa tugas direktur perusahaan. 4. Cenderung sebagai anggota juga dalam komite audit. 5. Memiliki Latar belakgan tentang pengelolaan keungan yang baik dibandingkan laki-laki. Fakta yang terjadi di beragai Negara mengenai persentase jumlah dewan direksi wanita dalam perusahaan relatif rendah. Contohnya di Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang dan Eropa hanya diestimasikan sejumlah 14.8 %, 8.7%, 10.6, 0.4% dan 8.0%. Sebagai contoh adalah perusahaan EOWA (2006) dan EPWN perusahaan yang hanya memiliki dewan direksi wanita (Anh dan Khanh, 2017).Dalam laporan yang dibuat Governance Matrics International (2011) menyebutkan bahwa di tahun 2009, dari 15 perusahaan yang diteliti di Indonesia tercatat hanya 3,7% dari total direksi adalah wanita. Presentase ini meningkat ditahun 2010 menjadi 4,1% (dari 17 perusahaan yang diteliti) dan ditahun 2011 menjadi 4,5% (dari 23 perusahaan yang diteliti). Namun demikian angka ini masih lebih kescil dibandingkan beberapa Negara di Asia dan sangat jauh tertinggal jika dibandingkan persentase wanita dalam dewan direksi perusahaan-perusahaan Eropa (Rosadi, 2016). Charnes dan Gneezy (2004) dalam Kusmastuti (2008) dalam penelitian yang mengambil sampel mahasiswa yang mengambil kelas decision making menemukan bahwa dalam investasi keuangan, wanita melakukan investasi yang lebih kecil daripada yang dilakukan pria. Mereka berpendapat bahwa wanita kurang menyukai resiko daripada pria, sehingga wanita memiliki presentase yang rendah dalam beberapa jabatan pria. Sedangkan hasil penelitian Carter at al (2003) dalam Kusmastuti (2008) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki dua orang atau lebih wanita dalam anggota dewan, memiliki nilai perusahaan (yang diproksikan dengan rasio Tobin’s Q) lebih tinggi daripada perusahaan dengan jumlah wanita dalam anggota dewan kurang dari dua. b. Keberadaan Etnis Tionghoa Keberadaan Etnis Tionghoa bukan lagi sebuah keniscayaan di Indonesia, mereka yang menganggap dirinya etnis minoritas mampu berperan banyak di Negara Indonesia yang notabenenya mayoritas beretnis Jawa. Banyak masyarakat etnis tionghoa yang berperan dan menjadi pucuk pimpinan baik di pemerintahan maupun di perusahaan, mereka berupaya mematahkan stigma bahwa etnis minoritas tidak bisa bersaing dengan etnis mayoritas yang ada di Negara Indonesia. Meski hidup sebagai minoroitas, mereka mampu menunjukan tajinya dengan menguasai sector vital di Indonesia. Artinya, kontribusi etnis Tionghoa bagi jalannya roda ekonomi nasional sangat besar.Kini populasi etnis Tionghoa di Indonesia (pada tahun 2016) kurang lebih 9 juta orang dari 240 juta jiwa penduduk Indonesia. Di antar 9 juta penduduk etnis Tionghoa, mereka tersebar di seluruh Indonesia, dan 5 besar di antaranya terletak di 5 provinsi yaitu : 1. DKI Jakarta populasi Tionghoa sebanyak 632.272 orang. 2. Kalimantan Barat populasi Tionghoa sebanyak 358.451 orang. 3. Sumatera Utara populasi Tionghoa sebanyak 340.320. 4. Jawa Barat populasi Tionghoa sebanyak 254.920 orang. 5. Jawa Timur populasi Tionghoa sebanyak 244.393 orang. (www.tionghoa.info) Karakteristik budaya Tionghoa menurut Bjerke (2000) seperti disebutkan Setyawan (2005) dalam Kusmastuti (2008) antara lain kekuasaan dan otokrasi (Power and Autocracy), kekeluargaan (Familism), jaringan relasi (Guanxi), harga diri dan wibawa (Face and Prestige), serta fleksible dan bertahan hidup (Flexibility and Endurance). Dengan karakteristik inilah dianggap etnis Tionghoa di Indonesia memiliki pengaruh terhadap dunia perekonomian terutama sektor bisnis. c. Proporsi Outside Directors Outside director merupakan bagian penting dari sebuah perusahaan, outside director merupakan orang yang berada di luar perusahaan namun meimilki keterkaitan dengan perusahaan tersebut. Badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan (BapepamLK) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) (sekarang bernama Bursa Efek Indonesia (BEI)) berupaya memperbaiki corporate governance dengan mengeluarkan peraturan yang dituangkan dalam code for good corporate governance dan peraturan yang berkaitan dengan corporate governance, yaitu Kepututsan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06-2000 yang diperbaharui dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep339./BEJ/07-2001 butir C mengenai board governance yang terdiri dari Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh direksi Bursa Efek Jakarta, untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Kusmastuti, 2008). Didalam board diversity terkandung komposisi dewan (board composision) yang menggambarkan prosentase outside directors dalam dewan. Komposisi dewan direksi dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu, direksi dari dalam (inside directors), direksi dari luar (outside directors) dan grey directors. Dewan dengan komposisi direksi independen (outside directors) yang cukup kuat akan memiliki perilaku pengawasan manajerial yang lebih ketat daripada dewan yang dikontrol oleh manajemen (management-controlled board). Kemampuan para direksi independen (outside directors) untuk mempengaruhi keputusan manajemen akanbertambah seiring dengan peningkatan proporsi kedudukan dewan mereka (Faizal dalam Kusmastuti 2008). Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan CEO sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi dari dewan komisaris tersebut. Dengan adanya komisaris independen, diharapkan para eksekutif akan bertindak untuk kepentingan pemilik (Boediono,2005) dalam Darwis (2009) dikutip Noorlaila (2011). Adanya komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan diharapkan akan direaksi positif oleh pasar (investor), Karen kepentingan investor akan lebih dilindungi (Darwis, 2009 dalam Noorlaila, 2011). Hermalin dan Weisbach (2000 dalam Carter at al 2003 dalam Kusmastuti 2008) menemukan pengaruh direksi independen (outside directors) menemukan pengaruh signifikan yang cukup kuat dalam kinerja.Limpapahayon dan Sukcharoensin (n.d) dalam Kusmastuti (2008) melalui penelitian di Thailand menemukan bahwa dewan direksi yang didominasi oleh direksi independen (outside directors) dengan tingkat kepemilikan saham yang rendah (low managerial ownership) memiliki pengaruh kuat dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. d. Usia Anggota Dewan Direksi Usia adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, masa awal dewasa adalah usia 18 tahun sampai 40 tahun, dewasa madya adalah 41 sampai 60 tahun, dewasa lanjut >60 tahun, umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan (Harlock, 2004 dalam Maulia 2014). Menurut Robbins (2007) dalam Maulia (2014). Hubungan antara usia dan kinerja pekerjaan kemungkinan akan menjadi masalah yang lebih penting selama dekade mendatang. Para pekerja yang lebih tua memiliki kualitas positif pada pekerjaan mereka, khsusnya pengalaman, penilaian, etika kerja yang kuat, dan komitmen terhadap kualitas, Pada masa dewasa akhir, kecepatan seseorang untuk memproses informasi mengalami penurunan, serta kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Hal ini menyebabkan pada saat seseorang memasuki usia dewasa lanjut, mereke mempersiapkan masa pension. Menurut Brand-stadler dan Ranner (dalam Santrock 1995 dikutip Kusmastuti 2008) satu hal yang diperhatikan sehubungan dengan usia dewas lanjut adalah meningkatnya kebijaksanaan saat seseorang beranjak tua. Dari penjelasan di atas, usia anggota dewan berkaitan dengan kebijaksanaan yang dimiliki. Semakin bertambah usia, semakin bijaksana seseorang. Jika dilihat dari tahapan dewasa seseorang yang dikaitkan dengan kinerja, maka seseorang yang berada pada usia dewasa tengah merupakan masa ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan karirnya, mereka cenderung focus terhadap pekerjaan daripada berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain (Kusmastuti 2008). Hal ini memperlihatkan bahwa usia dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam perusahaan yang kemudian dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu, para pekerja yang lebih tua biasanya memperlihatkan lebih banyak kesetiaan kepada perusahaan dari pada pekerja yang masih muda (Dessler 1997 dalam Kusmastuti 2008). Dalam penelitian ini dewan direksi yang menjadi variabel penelitian adalah dewan direksi yang berusia 40-60 tahun atau disebut dewasa madya.Masa dewasa madya adalah suatu masa menurunnya keterampilan fisik dan semakin besarnya tanggung jawab, selain itu masa ini merupakan masa ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karirnya.(Santrock 1995 dalam Kusmastuti 2008). e. Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi Bentuk lain keberagaman yang kini ditemukan di tempat kerja berkenaan pada tingkat pendidikan karyawan. Amerika serikat menjadi Negara dua kutub dalam hal pendidikan, dengan jumlah orang sangat berpendidikan yang meningkat di suatu sisi dan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam tingkat buta huruf di sisi lain. Ikut memperumit situasi ini adalah bahwa lebih dari setengah pekerja akan mensyaratkan beberapa pendidikan di luar SMU. Menambah lebih banyak kompleksifitas adalah tren di tempat kerja untuk memberdayakan para karyawan.Pemberdayaan dimungkinkan oleh tingginya tingkat pendidikan yang dituntut dari angkatan kerja baru. Namun, mereka yang berpendidikan terbatas akan terlewatkan dari upaya pemberdayaan tersebut (Mondy, 2008). Latar belakang pendidikan berkaitan dengan kemampuan intelektual sesorang, semakin tinggi pendidikan yang di tempuh semakin mapan pula kemampuan intelektual orang tersebut.Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental-berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah.Kebanyakan masyarakat menempatkan nilai yang tinggi pada intelektualitas, dan untuk alasan yang baik. Orang-orang cerdas umumnya memperoleh lebih banyak uang dan memperoleh tingkat pendidikan yang tinggi.Mereka juga semakin mungkin untuk semakin muncul sebagai pemimpin kelompok.Meskipun demikian, saat orang-orang tidak selalu mampu menilai kemampuan kognitifnya secara benar, factor-faktor asli dan yang mempengaruhi, serta pengujian kecerdasan intelektual adalah controversial (Robbins dan Judge, 2013). Ponru (2008) dalam Supriyanto (2014) berpendapat bahwa Board of Directors seharusnya terdiri dari orang-orang professional yang memiliki keahlian dalam bidang hokum, perpajakam, akuntansi dan keuangan, dan lainnya sehingga memberikan prespektif yang bermanfaat terhadap penilaian resiko, keunggulan bersaing, dan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi dalam bisnis. Diversitas latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan merupakan hal penting bagi komposisi dewan secara keseluruhan hal ini disebabkan oleh kebutuhan perusahaan akan latar belakang pendidikan dan pengalaman tertentu yang terus berubah seiring perubahab waktu. Board seharusnya memonitor keahlian dan pengalaman anggota board dengan criteria keanggotaan yang telah ditetapkan untuk menilai pada tiap tahapan daur hidup perusahaan apakah dewan telah memiliki alat untuk melakukan fungsinya secara efektif. Namun tanpa kualifikasi keahlian, seorang masih bisa berkontribusi kepada perusahaan, membuat keputusanyang berbeda, memiliki pandangan yang independen, dan bertindak tanpa rasa takut (Sudiantara 2011). Namun, berbicara tetntang kemampuan intelektual yang melatar belakangi pendidikan anggota dewan direksi, perlu halnya tidak hanya memperhatikan hardskill sebagai kompetensi seorang dewan direksi, kita juga perlu mempeerhatikan softskill yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan Nurudin (2004) dalam Kusmastuti (2008) mengungkapkan bahwa di Harvard University yang terletak di Amerika Serikat bahwa kesuksesan tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan teknis (hardskill ), tetapi oleh ketrampilan mengelola diri dan orang lain (softskill). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% dengan hardskill dan 80% sisanya ditentukan oleh kemampuan softskill.

Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Nilai perusahaan adalah nilai dari laba yang diperoleh dan yang diharapkan pada masa yang akan datang, yang dihitung pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat resiko tingkat bunga yang tepat (Arifin Sitio dkk, 2001 dalam Indreswari 2013). Dari pengertian tersebut bisa dikatakan semakin tinggi nilai perusahaan maka kemakmuran para pemegang saham akan semakin baik, untuk itu semakin tinggi nilai perusahaan maka akan semakin menarik pihak luar untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Nilai perusahaan dapat diukur melalui nilai harga saham di pasar, berdasarkan terbentuknya harga saham perusahaan di pasar, yang merupakan refleksi penilaian oleh public terhadap kinerja perusahaan secar riil. Dikatakan secar riil karena terbentuknya kestabilan kekuatan permintaan dan titik-titik kestabilan kekuatan penawaran harga yang secara riil terjadi transaksi jual beli surat berharga di pasar modal antara para penjuak (emiten) dan para investor, atau sering disebut sebagai ekuilbrium pasar. Oleh karena itu, dalam teori keuangan pasar modal harga saham di pasar disebut sebagai konsep nilai perusahaan (Harmono, 2009). Nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham memiliki arti bahwa semakin tinggi harga saham perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pmegang saham, sehingga para pemegang saham akanmenginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut (Haruman, 2008 dalam Permasari, 2010). Da Silveira dan Barros (2007) dalam Winoto dan Supatmi (2014) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai apresiasi/penghargaan investor terhadap sebuah perusahaan. Investor yang menilai perusahaan memiliki prospek yang baik di masa depan akan cenderung membeli saham perusahaan tersebut. Akibatnya permintaan saham yang tinggi menyebabkan saham meningkat. Sehingga dapat disimpilkan bahwa harga saham yang meningkat menunjukan bahwa investor memberikan nilai tinggi terhadap perusahaan. Aspek utama yang menyebabkan investor memberikan nilai lebih terhadap perusahaan adalah kinerja perusahaan yang tercermin dalam angka laba. Laba yang tinggi menunukan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan. Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan tobin’s q. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin. Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap mata uang investasi inkrmental. Jika rasio q diatas satu, ini menunjukan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan aba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang investasi baru. Jika rasio q dibawah satu, investasi dalam aktiva tidak akan menarik (Herawaty, 2008 dalam Shintawati 2011)

Pengertian Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Tata kelola perusahaan atau corporate governance merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan strukstur, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan prinsip akuntabilitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Velnampy, 2013 dalam Onasis 2016). Sistem tata kelola perusahaan mengarah kepada kumpulan peraturan dan dorongan yang digunakan pihak manajemen untuk mengarah kepada kumpulan peraturan dan dorongan yang digunakan pihak manajemen untuk mengarahkan dan mengawasi jalanya kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik dapat memperbesar kesempatan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan secara jangka panjang bagi pemegang saham (Onasis, 2016). Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau sering kali dikenal dengan istilah masalah keaganan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. Corporate governacne diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menetukan arah kinerja perusahaan(Sabrina, 2010). Forum for Commite Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan pengertian good corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan anatara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Widjayanti, 2016). Corporate governance menurut The Indonesian Instittude for Corporate Governance (IICG) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain (Marichel, 2016).Menurut Turnbull (Syakhroza 2003) dalam Kusmastuti 2008, corporate governance merupakan sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan regulator. Jika ditelaah secara teoritis terdapat dua penyebab yang mendorong munculnya isu tentang Good Corporate Governance (IICG, 2010 dalam Noorlaila, 2011): 1. Terjadinya perubahan lingkungan yang begitu cepat yang berdampak pada perubahan peta kompetensi pasar global. Bahkan dalam perjalanannya, kompetensi pasar global terus meningkat karena dipacu oleh kecanggihan teknologi dan deregulasi ekonomi. Akibatnya, fenomena ini berimplikasi terhadap eksistensi perusahaan melalui privatisasi dan restrukturisasi. Selain itu kompetensi pasar ini juga menyebabkan terjadinya turbulensi, stress, resiko tinggi dan ketidakpastian bagi perusahaan. Dalam kondisi seperti ini perusahaan kemudian dituntut untuk cepat tanggap dalam merespon ancaman dan peluang yang muncul serta harus tepat dalam merancang dan menggunakan strategi dan sistem yang prima untuk mempertahankan kesinambungannya. 2. Semakin banyak dan kompleksnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, termasuk rumitnya pola ownership structure, sehingga berimplikasi terhadap manajemen stakeholders. b. Prinsip-prinsip Corporate Governance Good corporate governance untuk mendorong tercptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundangundangan. Dalam hal ini ada tiga pilar yang menjadi factor pendukung yang saling berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh ketiga pilar tersebut adalah (KNKG, 2006): 1. Negara dan perangkatnya sebagai regulator, artinya Negara harus menciptakan perundan-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundangundangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement). 2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan good corporate governance sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha, 3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab. Dalam pedoman good corporate governance yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang dikeluarkan pada tahun 2006 menybutkan, ada lima asas yang harus dimiliki perusahaan dalam penerapan Good corporate governance, yaitu: 1. Transparansi (Transperency) Dalam asas ini, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh oleh pemangku kepentingan supaya terciptanya objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan juga harus dapat mengambil insiatif untuk mengukapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Serta menghindari terjadinya ketimpangan informasi yang hanya diketahui salah satu pihak. 2. Akuntabilitas (Accountability) Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, teratur, dan sesuai dengan kepentinganperusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitasnya merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 3. Responsibilitas (Responsibility). Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 4. Independensi (Independency). Untuk melancarkan pelaksanaan asas good corporate governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2006).

Pengertian Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Menurut Sutedi (2012: 1) “GCG dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan  kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”. Menurut Effendi (2009: 2) “Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai seperangkat system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan. Sedangkan menurut Bank Dunia (Word Bank) mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai kumpulan hokum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumbersumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan

Teori Keagenan (skripsi dan tesis)

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan Agency Theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga professional yang disebut dengan agents yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Mereka, para tenaga-tenaga professional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut sebagai agents-nya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan agents. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan system insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan. Menurut Sutedi (2012: 14) untuk memahami Corporate Governance, jalan yang paling dekat adalah dengan memahami teori agensi (agency theory). Teori ini akan memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agent dengan principal atau principal dengan principal. Teori ini 19 muncul setelah fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan yang terdapat dimana-mana khususnya pada perusahaan-perusahaan besar yang modern, sehingga teori perusahaan yang klasik tidak bisa lagi dijadikan basis analisis perusahaan seperti itu. Dalam teori agensi kebutuhan perusahaan yang berskala besar, keterampilan manajerial dipasok oleh pasar tenaga kerja manajerial, kebutuhan modal dipasok oleh pemegang saham (shareholder), dan pemberi pinjaman (debt holder). Dari asumsi yang dibangun oleh teori agensi, terlintas adanya semangat menuduh salah satu pihak untuk mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri pada hubungan kerja sama. Banyak jalan untuk memahami corporate governance, namun jalan yang paling dekat adalah dengan memahami teori agensi (agency theory) terlebih dahulu. Teori agensi menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi baik antara agent (pengelola) dengan principal (pemegang saham) maupun antara principal (pemegang saham) dengan principal (pemberi pinjaman).

Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)

Perbankan Kinerja dalah tingkat pencapaian hasil atau pelaksanaan tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, nilai dan visi suatu organisasi, kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiaban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggunjawabkan. Kinerja bank sangat penting untuk setiap Stakeholders bank yaitu Manajemen bank, Nasabah, Mitra bisnis dan Pemerintah dalam pasar keuangan yang kompetitif. Menurut Irham Fahmi (2012:2), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Untuk melakukan penilaian kinerja ini menggunakan rasio-rasio keuangan yang nantinya akan memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dan prospeknya di masa yang akan datang. Rasio yang umum digunakan untuk melakukan penelitian kinerja keuangan antara lain ROA. ROA adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memeperoleh (laba) secara keseluruhan. menurut Mudrajad Kuncoro (2002: 570), selain merupakan ukuran profitabilitas bank ROA sekaligus meerupakan indikator efisiensi manajerial bank yang mengindikasikan kemampuan manajemen dalam mengelolah aset-asetnya untuk memperoleh keuntungan. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yakni SE No. 1324DPNP tanggal 25 Oktober 2011, ketentuan untuk ROA minimal yang ideal bagi bank adalah 1.5 %. Artinya bahwa jika bank memperoleh keuntungan dibawah nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka bank tersebut dinyatakan masih belum optimal dalam mengelolah asetnya.

Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Ukuran Perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan Perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya Perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan ( Suwito dan Herawaty, 2005). Ukuran Perusahaan adalah Skala perusahaan yang dilihat dari total aktivasi Perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Karena biaya – biaya yang mengikuti penjualan cenderung lebih besar, maka Perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba (Sidharta, 2000). Ukuran Perusahaan adalah rata – rata total penjualan bersih yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari pada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan mendapatkan kerugian. (Brigham dan Houston,2001). Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas untuk mendapat sumber pendapatan dari luar, sehingga untuk memperoleh pinjaman akan menjadi lebih mudah karena dikatakan bahwa Perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan lebih besaruntuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri (Lisa dan Jogi,2013).  Menurut (Setiyadi,2007) Ukuran Perusahaan yang biasa dipakaiuntuk menetukan tingkatan perusahaan adalah : 1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di Perusahaan pada suatu saat tertentu. 2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu Perusahaan pada suatu periode tertentu. 3. Total utang, merupakan jumlah utang Perusahaan pada periode tertentu. 4. Total asset, merupakan keseluruhan asset yang dimiliki Perusahaan pada saat tertentu.

Kemilikan Instutional (skripsi dan tesis)

Kepemilikan Institusional adalah Kepemilikan saham perusahaan oleh Intitusi (badan). “ Tingkat Kepemilikan Institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak Investor Institusional sehingga dapat menghalangi perilaku Opportunistic Manajer“( Utami dan Rahmawati, 2009 )”. Kepemilikan Institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitoring Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar ( lebih dari 5 % ) mengindentifikasikan kemampuannya untuk memonitoring manajemen. Semakin besar kepemilikan Institusional maka semakin efesien pemanfaatan aktiva Perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan Institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen ( Noor Laila, 2011). Kemilikan Institusional memiliki peranan yang sangat besar dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi anatara Manajer dan Pemegang saham. Keberadaan Investor Institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh Manajer. Hal ini dikarenakan Investor Institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang stategis dalam Perusahaan (Jensen, M.C. dan Weckling, W.H., 1976 : 372-373).

Kepemilikan Manajerial (skripsi dan tesis)

Kepemilikan Manajerial adalah situasi dimana Manajer memiliki saham perusahaan satu dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai Pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukan dengan besarnya presentase kepemilikan saham perusahaan oleh Manajer. karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Menurut Luciana Spica Almila, Meliza Silvy, dan Meliza (2006:2), Manajer dalam menjalankan operasi Perusahaan seringkali bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran Pemegang saham, Manajer akan justru tergoda untuk mementingkan kesejahteraannya sendiri. Kondisi ini akan menimbulkan perbedaan antara Pemegang saham dan Manajerial, kondisi tersebut di atas akan berbeda jika Manajer memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai Manajer dan juga sekaligus sebagai Pemegang saham.

Struktur Kepemilikan (skripsi dan tesis)

Struktur Kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para Manajer. Struktur kepemilikan menurut I Made Sudana (2011:11) merupakan pemisahan antara Perusahaan dan Manajer Perusahaan. Pemilik atau Pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam Perusahaan sedangkan Manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil  keputusan dalam mengelola perusahaan dengan harapan Manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Manfaat Good Corporate Governance (GCG) (skripsi dan tesis)

Menurut Adrian Sutedi (2011: 125-126), secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip Good Corporate Governance ada beberapa manfaat yang bisa diambil antara lain sebagai berikut : 1) Meningkatnya kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yangbaik. 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan Corporate Value.  3) Mengembalikan kepercayaan Investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan Shareholders.

Prinsip-Prinsip GoodCorporate Governance (skripsi dan tesis)

Dalam Hardikasari (2011), secara umum, penerapan CorporateGovernance secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut: 1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. 2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah. 3. Memberikan kepuasan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi  perusahaan. 4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri Stakeholder terhadap perusahaan. 5. Melindungi Direksi dan Komisaris dari tuntutan hukum. Dari berbagai tujuan tersebut pemenuhan kepentingan seluruh Stakeholder secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatuperusahaan merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Prinsip-prinsip dari Corporate Governance yang menjadi indikator, sebagaimana dijelaskan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), adalah: Fairness (Keadilan) Prinsip keadilan (Fairness) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagiseluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai perlakuan yangsama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang sahamminoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilakuInsider. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Transparancy (Transparansi)  Transparansi adalah adanya pengungkapan suatu informasi yang terbuka,tepat waktu, serta jelas dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikanperusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis,perusahaan harus menyediakan informasi yang materiil dan relevan dengancara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan. Accountability (Akuntabilitas) Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan systempengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara Komisaris,Direksi, dan Pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, danpengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemenbertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihakberkepentingan lainnya. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban seghingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Responsibility (Pertanggungjawaban) Responsibility (Responsbilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurusdalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawabankepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini mewujudkandengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dariadanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial,menghindari penyalahgunaan  wewenang kekuasaan, menjadi profesional danmenjunjung etika dan memelihara bisnis yang kuat. Independensi (Independen) Untuk melancarkan asas Corporate Governance, perusahaan harusdikelola secara Independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidaksaling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independendiperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yangmungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme inimenuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komite dalamkomisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan prosesyang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihaktertentu.

Pengertian Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Menurut Bank dunia GCG adalah aturan standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertangung jawabannya kepada Investor. Corporate governance menurut komite cadbury adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuantan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksitensinya dan pertangung jawaban kepada Stakeholder. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) dalam Daniri (2004), Corporate Gevernance sebagai sebagian dari cara atau mekanisme untuk menyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh imbal hasil (Return) yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan. Corporate Governance menurut Forum For Corporate Governance In Indonesia (FCGI) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur,  pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Corporate Governance menurut The Indonesian Institude For Corporate Governace ( IICG ) sebagai proses dan stuktur yang diterapkan dalam menjalankan Perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholder yang lain. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan : 1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang saham dan Para Stkeholder lainnya. 2. Suatu sistem pengecekan dan pertimbangan kewenangan atas pengendalian Perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelola yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. 3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan juga pengukuran kinerjanya.

Mekanisme Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

a. Dewan Direksi Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Artinya, jika hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka dewan direksi tersebut dapat dengan bebas mewakili perusahaan dalam berbagai urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Hal yang mungkin akan berbeda jika jumlah dewan direksi memiliki nominal jumlah tertentu. Jumlah dewan direksi secara logis akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan perusahaan. Karena tentu saja dengan adanya sejumlah dewan direksi, perlu dilakukan kordinasi yang baik antar anggota dewan komisaris yang ada (Bukhori, 2012). b. Dewan Komisaris Dewan Komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada  direksi. Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Hal ini diharapkan untuk meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris diharapkan dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham (Sulistyowati, 2017). Menurut El-Chaarani (2014) dalam (Agustina, Jogi, & Si, 2014) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif dari manajemen oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris untuk perusahaan dan para pemegang saham (OECD, 2004). Pengukuran dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. Tugas-tugas utama dewan komisaris menurut OECD (2004) meliputi: 1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset; 2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil; 3) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan; 4) Memonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan perubahan jika perlu; 5) Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan (Hanas, 2009). c. Komite Audit Menurut Mirawati Halini (2012) komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan good corporate governance karena merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip 16 GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi (independency), transparansi dan pengungkapan (transparency and disclosure) , akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), serta kewajaran (fairness) harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit. Seperti diatur dalam Kep29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain: 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, 4) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi, 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten, 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (Good Corporate Governance) dalam menjalankan perusahaan, dan dalam Keputusan Menteri BUMN Tahun 2002 tentang prinsipprinsip Good Corporate Governance harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut: a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenahi perusahaan. b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan yang mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. d. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat. e. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan terciptanya Good Corporate Governance, prinsip-prinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan dengan adanya kerja sama yang baik dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar perusahaan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku untuk dapat memberikan manfaat kepada kondisi keuangan perusahaan (Pertiwi & Pratama, 2012).

Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Dalam buku (Brigham dan Erhardt, 2005), tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prosedur yang menjamin manajer untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis nilai. Prinsip-prinsip tersebut dalam penerapannya dikenal dengan dengan istilah TARIF yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness . Esensi tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa tujuan pemegang saham utama kekayaan manajemen diimplementasikan. The Bassel Committee on Banking Supervision-Federal Reserve menetapkan bahwa bank merupakan suatu komponen kritis ekonomi. Mereka menyediakan pembiayaan perusahaan komersial, layanan keuangan dasar untuk segmen yang luas dan akses sistem pembayaran (Brigham dan Erhardt, 2005). Pentingnya bank ekonomi nasional digarisbawahi oleh kenyataan bahwa perbankan secara universal sebuah industri regulator yang memiliki akses ke jaring pengaman pemerintah. Ini sangat penting, oleh karena itu bank memiliki tata kelola perusahaan yang kuat (Totok Dewayanto, 2010). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2004) menyatakan bahwa corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan berbagai pihak dalam suatu perusahaan sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mencapai tujuan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. Good corporate governance merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham , pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan hakhak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan untuk meninngkatkan nilai tambah (value added) bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Jika pelaksanaan good corporate governance tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan baik yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial akan juga turut membaik menurut (Brown and Caylor, 2004) dalam (Purwani, 2010). Menurut Effendi (2009) dalam (Priyadi, 2013) Corporate governance sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder-nya. Untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan (Sulistyanto, 2008). Setiap kata dari GCG yaitu baik (Good) adalah tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukkan kepatutan dan keteraturan operasional perusahaan sesuai dengan konsep Corporate Governance (CGPI, 2009). “Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan good corporate governance (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidahkaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumbersumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar keseluruhan” Mekanisme Good Corporate Governance dibagi menjadi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta struktur kepemilikan, sedangkan mekanisme eksternal lebih kepada pengaruh dari pasar untuk pengendalian pada perusahaan tersebut dan sistem hukum yang berlaku (Dennis dan McConnell dalam Diyanti 2010). Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Menurut Farida, Prasetyo, dan Herwiyanti (2010) dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen diukur berdasarkan presentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan (Rizky Arifani, 2013). Good Corporate Governance (GCG) juga bisa disebut dengan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

Konsep Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)

Rahmawati (2012: 179) menyatakan ditetapkannya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UUPT), maka CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang sebelumnya merupakan suatu hal yang bersifat sukarela akan berubah menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan. Para pengusaha berargumen bahwa CSR tidak boleh dipaksakan karena bersifat sukarela dan menjadi bagian dari startegi perusahaan. Mewajibkan perseroan menyisihkan dana CSR melanggar hak asasi manusia (HAM) dan merugikan kepentingan pemegang saham karena akan meningkatkan biaya (costs) dan menurunkan laba perseroan. Penurunan laba berdampak pada penurunan jumlah dividen yang diterima pemegang saham dan nilai ekuitas perusahaan. Tujuan jangka panjang perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan legitimacy theory yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nila-nilai justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, 1994) dalam Rahmawati (2012:182). Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat maka perusahaan dalam kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Lindblom, 1994 dalam Rahmawati, 2012:182) seperti yang dikutip oleh Haniffa dan Cooke (2005) dalam Rahmawati (2012:182). Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis (Guthrie dan Parker, 1990 dalam Rahmawati, 2012:182). Praktik pengungkapan CSR bervariasi di antar waktu dan antar Negara. Hal ini disebabkan isu-isu yang dipandang penting oleh satu Negara mungkin akan menjadi kurang penting bagi Negara lain (Gray et al. 1995; Williams, 1999; Yusoff dan Lehman, 2003 dalam Rahmawati, 2012:182). Pengungkapan CSR perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan dan ingin dilihat sebagai warga Negara yang bertanggung jawab (Ahmad et al. 2003 dalam Rahmawati, 2012:182) dan perusahaan akan mengungkapkan informasi tertentu jika ada aturan yang menghendakinya (Anggraini, 2006 dalam Rahmawati, 2012:182).

Definisi Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)

Menurut Sudana (2011:10) corporate social responsibility adalah sebagai berikut: “Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sebuah organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan”. The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam Hery (2012:138) mendefinisikan CSR adalah sebagai berikut: “Corporate social responsibility sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan, keluarga, komunitas setempat, maupun masyarakat umum untuk pembangunan”. Trinidad and Tobaco Bureau of Standards (TTBS) dalam Hery (2012:138) CSR diartikan sebagai berikut:  “Corporate social responsibility sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara lebih luas”. Sebuah Forum CSR mendefinisikan CSR sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas, dan lingkungan. Konsep CSR dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan hubungan kemitraan bisnis yang baik dengan para stakeholders dan sekaligus mendorong penciptaan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Lebih lanjut, CSR adalah sebuah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian mereka terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya bantuan dana, bantuan tenaga ahli, bantuan berupa barang, dan lain-lain.

Definisi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)

Menurut Hery (2012:143) pengungkapan corporate social responsibility adalah sebagai berikut: “Pengungkapan CSR yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, atau social accounting merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan”. Pratiwi dan Djamhuri (2004) dalam Rahmawati (2012:183) mendefinisikan pengungkapan corporate social responsibility adalah sebagai berikut:  “Pengungkapan sosial sebagai suatu pelaporan atau penyampaian informasi kepada stakeholders mengenai segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya”. Pengungkapan (disclosure) dapat didefinisikan sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Berdasarkan dua definisi di atas menunjukkan bahwa pengungkapan CSR adalah proses penyampaian informasi mengenai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya terhadap masyarakat.

Tujuan dan Manfaat Rasio Solvabilitas atau Leverage Ratio (skripsi dan tesis)

Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun 26 semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan Kasmir (2013:153). Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas yakni: 1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor). 2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga); 3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal; 4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang; 5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva; 6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang; 7. Untuk menilai berapa dana pinajaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimilki; dan 8. Tujuan lainnya”. Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah: 1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya; 2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga); 3. Untuk menganalisis keseimbangan antar nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal; 4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang; 5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva; 6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang angka panjang; 7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan 8. Manfaat lainnya. Intinya adalah dengan analisis rasio solvabilitas atau leverage ratio, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dari rasio ini kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak”.

Definisi Rasio Solvabilitas atau Leverage Ratio (skripsi dan tesis)

Menurut Fahmi (2014:75) rasio leverage adalah sebagai berikut: “Rasio leverage mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang”. Kasmir (2013:151) menyatakan rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah sebagai berikut: “Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”. 24 Menurut Sartono (2008:257) leverage adalah sebagai berikut: “Leverage merupakan penggunaan assets dan sumber dana (source of funds) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham”. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (hutang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa hutang yang layak diambil dan dari mana sumbersumber yang dapat dipakai untuk membayar hutang. Berdasarkan ketiga definisi di atas, menunjukkan bahwa leverage digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan rasio solvabilitas atau rasio leverage bagi perusahaan memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi. Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2013:152) rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi berikut: 1. “Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai marjin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor. 2. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat, berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan. 3. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar”. Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko 25 kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih besar pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (return) pada saat perekonomian tinggi. Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio solvabilitas dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang dihadapi. Perlu dicermati pula bahwa besar kecilnya rasio ini sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan, di samping aktiva yang dimilikinya (ekuitas). Pengukuran rasio solvabilitas atau rasio leverage, dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: 1. “Mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk permodalan. 2. Melalui pendekatan rasio-rasio laba rugi”.

Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Harahap (2007:23) menyatakan pengukuran ukuran perusahaan adalah sebagai berikut: 23 “Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total assets) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu”. Menurut Yogiyanto (2007:282) pengukuran ukuran perusahaan adalah sebagai berikut: “Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva”. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa untuk menentukan ukuran perusahaan digunakan dengan ukuran aktiva yang diukur sebagai logaritma dari total aktiva.

Klasifikasi Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut: 1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berbeda sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

Definisi Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Menurut Riyanto (2008:313) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut: “Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva”. Torang (2012:93) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai berikut: “Ukuran organisasi adalah menentukan besarnya jumlah anggota yang berhubungan dengan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan”. Menurut Scott (1981:235) dalam Torang (2012:93) Ukuran organisasi adalah sebagai berikut: “Ukuran organisasi merupakan suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi”. Berdasarkan ketiga definisi di atas, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva dan berperan sebagai suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk yang dihasilkan oleh organisasi.

Definisi Kepemilikan Manajerial (skripsi dan tesis)

Jensen and Meckling (1976); Morck, dkk (1988) dan Cheng dan Warfield (2005) dalam Rahmawati (2012:103) menyatakan kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut: “Kepemilikan manajerial adalah sebuah mekanisme penting untuk meluruskan insentif manajer dengan para pemegang saham”. Wahidahwati (2002:5) dalam Rustendi dan Jimmi (2008) menyatakan kepemilikan manajerial sebagai berikut: “Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris). Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki manajer”. 18 Kepemilikan manajerial menurut Machmud & Djakman (2008) dalam Tita Djuitaningsih (2012) adalah sebagai berikut: “Kepemilikan saham manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan”. Berdasarkan ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dalam perusahaan dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Salah satu cara untuk meningkatkan kepemilikan adalah melalui ESOP, yakni program kompensasi yang berdasarkan saham. Ketika seseorang manajer diberi opsi, opsi tersebut biasanya tidak dapat digunakan sampai tiga atau empat tahun kemudian. Ketika opsi menjadi dapat digunakan (vested), manajer dapat memilih untuk menaham exercisable options atau menggunakan opsi dan daripada menahan saham (untuk membiayai penggunaan opsi, manajer pada umumnya menjual saham yang diterima dari penggunaan opsi). Manajer juga diberikan restricted stock, seperti option grants, tidak dapat diperdagangkan sampai setelah tiga atau empat tahun (Rahmawati, 2012:103). Jensen dan Mecking (1976) dalam Herawaty (2008) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Penelitian mereka menemukan bahwa kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. Dalam kepemilikan saham yang rendah, maka insentif 19 terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat (Shleifer dan Vishny 1986 dalam Herawaty 2008).

Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)

Kinerja yaitu pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang diukur dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja diukur berdasarkan kriteria yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional dalam perusahaan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan yang melaui proses yang cukup panjang sehingga dapat mengetahui apakah kinerja dapat dicapai dengan maksimal atau tidak. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011:2) Menurut Siregar (2010) dalam (Jauhar, 2017:94) mengemukakan bahwa kinerja kinerja perusahaan sebagai emiten di pasar modal merupakan prestasi yang dicapai oleh perusahaan yang menerbitkan saham yang menunjukkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang biasanya diukur dalam rasio – rasio. Kinerja keuangan diperlukan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan (financial healt) pada suatu perusahaan. Digunakan untuk sarana pengukuran subjektif untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan aset dalam proses operasional perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Pengelolaan perusahaan dengan menjalankan fungsi yang benar dalam pengelolaannya membuat kinerja keuangan menjadi maksimal. Dalam hal ini Good Corporate Governance sangat berperan penting dalam memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan melalui laporan perusahaan berupa laporan keuangan dan laporan tahunan. Return On Assets (ROA) adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas. Rasio Profitabilitas menunjukkan bahwa suatu perusahaan mengalami keuntungan. Dari sudut pandang investor rasio keuangan digunakan sebagai alat untuk menganalisa dalam melihat kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan. Bagi investor potensial mereka akan melakukan analisis dengan cermat mengenai kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuan perusahaan tersebut dalam mendapatkan keuntungan (profitabilitas). Hal ini terjadi karena mereka mengharapkan deviden dan harga pasar dari sahamnya. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Efisiensi disini diartikan sebagai keberhasilan perusahaan dalam melakukan penjualan atas produk yang telah diciptakan.

Komite Audit (skripsi dan tesis)

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertujuan untuk membantu tugas pengawasan. Munculnya Komite Audit disebabkan karena meningkatnya skandal yang timbul akibat kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar yang marak terjadi di berbagai negara yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sangat minim. Komposisi, rangkap jabatan dam independensi komite audit dalam (Hendro dan Conny, 2014:98) yaitu : a. Anggota komite audit paling kurang terdiri dari seorang komisaris independen seorang pihak independen ahli di bidang hukum atau perbankan. b. Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen. c. Anggota komite audit paling kurang 51% adalah komisaris independen dan pihak independen. d. Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Tugas dan tanggung jawab komite audit menurut Tri Hendro dan Conny (2014:99) kriteria /indikator penilainya emberikan rekomendasi kepada dewan komisaris : a. Komite audit telah melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b. Komite audit telah mereview : 1. Pelaksanaan tugas SKAI 2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. 4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. c. Komite audit telah memberikan rekomendasi penunjukkan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui dewan komisaris. Hasnati menyatakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit dalam Surya dan Yustiavanndana (2006) dalam (Sukrisno dan Cenik ,2014:111) adalah membantu Dewan Komisaris, antara lain : 1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (Prinsip Tanggung Jawab). 2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (Prinsip Tansparansi). 3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal (Prinsip Akuntabilitas). 4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (Prinsip Tanggug Jawab)

Ukuran Dewan Direksi (skripsi dan tesis)

Dewan Direksi merupakan kata lain dari pemegang kekuasaan dalam perusahaan. Dewan Direksi adalah organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegial. Sehingga masing – masing anggota Direksi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya juga dapat mengambil keputusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing. Tetapi perlu di garis bawahi bahwa semua keputusan anggota direksi adalah tanggung jawab bersama. Akan tetapi tetap berada dalam lingkup tanggung jawab Direktur Utama yang bertugas mengkoordinasi kegiatan yang Direksi laksanakan. Dalam perusahaan organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab dewan direksi (Tri Hendro dan Conny, 2014:95) yaitu : a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank. b. Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. c. Direksi telah melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. e. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain. f. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tuganya kepada pemegang saham melalui RUPS. g. Direksi telah mengungkapkan kebijakan – kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. h. Direksi tidak mneggunakan penasehat perorangan atau jasa professional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. i. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada komisaris. j. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dewan direksi terdapat beberapa hal harus dilakukan oleh Dewan Direksi yakni sebagai berikut : a. Menjalankan kepengurusan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat sesuai dengan batas yang telah ditetepkan. b. Bertanggung jawab secara penuh atas kelalaian yang dilakukan jika dianggap bersalah sepenuhnya yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. c. Menjadi wakil perusahaan di dalam atau pun di luar pengadilan. d. Wajib membuat Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan Risalah Rapat Direksi juga mebuat laporan tahunan. e. Wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan dan dokumen perusahaan serta dokumen lainnya yang berkedudukan di perusahaan. f. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perusahaan atau menjadikan jaminan utang perusahaan. Kriteria, Komposisi dan Independensi Dewan Direksi dalam (Tri Hendro dan Conny, 2014:95) sebagai berikut : a. Jumah anggota direksi paling kurang 3 (tiga) orang. b. Seluruh anggotadireksi telah berdomisili di Indonesia. c. Penggantian atau pengangkatan anggota direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nasional atau Komite Remunerasi dan Nominasi. d. Mayoritas anggota direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank, kecuali Bank Syariah (minimal 2 tahun). e. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalamPBI tentang pelaksanaan GCG bagi bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan bankyang dikendalikan oleh bank. f. Anggota direksi baik secara individu maupun bersama tidak memiliki saham melebihi 25% dari moral disetor pada suatu perusahaan lain. g. Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat dewan komisaris. h. Mayoritas anggota direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi atau dengan anggota dewan komisaris. i. Anggota direksi tidak memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi.

Peraturan Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Peraturan diadakan untuk mengatur jalannya sesuatu agar tidak terjadi kecurangan. Untuk menunjang pelaksanaan Good Corporate Governance institusi – institusi pemerintah, maka pemerintah Indonesia telah membuat sejumlah peraturan yang terkait Good Corporate Governance, diantaranya : a. UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Anti KKN) b. UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi c. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi d. UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) e. UU Nomor 7 Tahun 2006 Tantang Pengesahan United Convention Against Corruption Tahun 2003 f. Kumpulan UU pemberantasan tindak pidana korupsi, edisi pertama tahun 2006 g. Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Corporate Governance) Perusahaan.

Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Penerapan Good Corporate Governance merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal. Menurut Tjager dkk (2003) dalam (Sukrino dan Cenik, 2014:106) mengatakan bahwa paling tidak ada lima alasan mengapa penerapan Good Corporate Governance itu bermanfaat yaitu : a. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Mc. Kinsey & Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan – perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. b. Berdasarkan berbagai analisis ternyata ada indikasi ketertarikan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepenjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. c. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. d. Kalaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis , sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah. e. Secara teoretis praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Surya dan Yustiavandana (2007) dalam (Sukrisno dan I Cenik, 2014:106) mengemukakan bahwa tujuan dan manfaat penerapan Good Corporate Governance yaitu : a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. b. Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah. c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Prinsip – prinsip Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006 dan lembaga ini telah menerbitkan pedoman umum untuk Good Corporate Governance (GCG) yang berisi lima prinsip dasar sebagai berikut : a. Transparansi Transparansi (tranparency), merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi yang relevan dan material penting bagi pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengetahui keadaan keuangan, pengelolaan serta kepemilikan perusahaan / perseroan. Dalam hal ini perusahaan atau perseroan harus memiliki inisiatif untuk mengungkapkan masalah timbul baik dari perubahan perundang – undangan maupun untuk pertimbangan pengambilan keputusan oleh petinggi perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan stakeholders lainnya. KNKG (2011) (Hamdani. 2016:73) mengemukakan implementasi tranparansi dalam praktek bisnis yaitu sebagai berikut : 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi : visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan, dan kompensi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan Good Corporate Governance serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidakmengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, rahasia jabatan, dan hak – hak pribadi. 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemaangku kepentingan. b. Akuntabilitas Akuntabilitas (accountability), menurut Wibowo, E. (2010) dalam (Hamdani. 2016: 74) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainya. Karena vitalnya peran akuntabilitas yang merupakan prasyarat untuk melakukan kinerja yang berkesinambungan, maka akuntabilitas harus dipastikan menjamin tersedianya mekanisme dan tanggung jawab para jajaran tinggi manajemen perusahaan atas semua keputusan yang diambil dan kebijakan yang telah dirumuskan maka harus dipastikan kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan professional. Menurut (Hamdani. 2016:74) Akuntabilitas dapat di implementasikan dalam praktis bisnis sebagai berikut : 1) Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing – masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi nilai – nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. 2) Perusahaan menjamin bahwa semua organ perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance 3) Perusahaan menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. 4) Perushaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaan perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system). 5) Perusahaan memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang dijalankan oleh setiap organ perusahaan mulai dari pimpinan atas sampai pada karyawan tingkat bawah. c. Tanggung Jawab Tanggung jawab (Responsibility), (Hendro. 2017:99) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk mematuhi berbagai peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan tingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai Good Corporate Citizen. Menurut (Hamdani. 2016:75) Prinsip tanggung jawab dalam praktik bisnis sebagai berikut : 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati- hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by – laws). 2) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial diantaranya kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. d. Independensi Independensi (Independency), menurut (Hendro. 2017:99) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengelolaan secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi serta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Menurut (Hamdani, 2016:76) pedoman pelaksanaan independensi diantaranya : 1) Masing – masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpegaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interenst) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secra objektif. 2) Masing – masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu sama dengan yang lain. e. Kewajaran dan Kesetaraan Kewajaran dan Kesetaraan (Fairnes abd Equality), menurut (Hamdani. 206:76) merupakan kewajiban perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Menurut Wibowo (2010) dalam (Hamdani. 2016:76) Kedua unsur ini mengandung unsur keadilan yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki tujuan yang smauntuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termsuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor, serta masyarakat luas. Menurut Khomsiyah (2005) dalam (Hamdani. 2016:76) terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan tindakan kecurangan. Menurut (Hamdani, 2016:77) pedoman pelaksanaan kewajaran dan kesetaraan dalam praktik bisnis sebagai berikut : 1) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi. 2) Perusahan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 3) Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Cadbury Committee of United Kingdom (Sukrisno dan I Cenik, 2014:101) “A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor, the goverment, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.” [Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perushaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan internal dan eksternallainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan]. Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi (Hendro. 2017:98). The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan Good Corporate Governance atau lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem atau aturan yang mengatur bagaimana mengelola perusahaan dengan baik dengan memperjelas hak – hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dimulai dari dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham yang memiliki kepentingan internal dan eksternal juga para stakeholders

Tujuan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

SAK No.1 (2012) menerangkan tujuan laporan
keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan
keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan
keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban
manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan
kepada mereka.
MenurutHanafi (2000),
menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1. Memberikaninformasi yang bermanfaatbagi investor,
kreditur,
dan pemakai lainnya mengenai potensial perusahaan saat ini mau

pun yang akan datang untuk pembuatan keputusan investasi,
pemberian kredit dan investasi semacamlainnya.
2. Memberikaninformasi yang
bermanfaat bagi pemakai eksternal untuk memperkirakan jumla
hwaktu (timing), danketidakpastiandalampenerimaankas.
3. Memberikaninformasi yang bermanfaatbagi investor,
kreditur,
danpemakailainnyauntukmemperkirkanjumlahwaktudalamp
enerimaanbungadandeviden.

Pengertian Laporan Keuangan Menurut SAK (skripsi dan tesis)

Pada Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuanagan(2012)Laporan keuangan merupak an bagian dari proses pelaporan keuangan.Pelaporan keuangan berisi tentang informasi mengenai keadaan perusahaan yang bersifat non keuangan. SedangkanSAK Pada No.1 (2012) menerangkan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi anatara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2002). Sedangkan menurut Harahap (2002), laporan keuangan berisi tentang semua aktivitas perusahaan yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainnya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan.   Menurut Djarwanto (2001) laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang bersifat finansiil dicatat, digolonggolongkan, dan diringkaskan dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan uang dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan.

Pengertian Kebijakan Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan Perundangundangan dan pengaplikasian hukum/ peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). 1 Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal law policy atau staftrechtspolitiek.2 Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti antara lain: 1. Perkataan politiek dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara; 2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara. Menurut Mahfud, politik hukum sebagai legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah yang meliputi : 4 1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; 2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. “Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagai berikut: Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari ius contitutum yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun Ius constituendum atau hukum pada masa yang akan datang”.5 “Menurut Utretch, politik hukum menyelidiki perubahanperubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu Ius constituendum (hukum yang akan berlaku) dan berusahan agar Ius constituendum itu pada suatu hari berlaku sebagai Ius constitutum (hukum yang berlaku yang baru).6 “ Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (Ius constituendum). 7 Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.8 Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana. Menurut Sudarto, politik hukum adalah: 1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; 2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.9 Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.10 “Menurut Marc Ancel, pengertian penal policy (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”. 11 Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.12 Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diatara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana. Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan Perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam mengadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.

Pengertian Kendaraan Bermotor (skripsi dan tesis)

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. Sedangkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diberikan beberapa pengertian sebagai berikut:  1. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 2. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 3. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 4. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan (skripsi dan tesis)

Tindak pidana penadahan atau disebut juga tindak pidana pemudahan ini diatur dalam Bab XXX KUHPidana. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHPidana yang menyatakan : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan. Ke-1 barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,  mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan Ke-2 barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Bahwa apabila diperhatikan, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana ini meliputi dua macam bentuk tindak pidana penadahan, yaitu : a. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. b. Karena ingin menarik keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Adapun jenis tindak pidana penadahan ini dapat dibgi kedalam dua bentuk, yaitu : 1. Penadahan sebagai kebiasaan Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 481 KUHPidana yang menyatakan : (1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.  (2) Yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. 2. Penadahan ringan Jenis tidak pidana ini diatur dalam Pasal 482 KUHPidana yang menyatakan : Diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangakan dalam Pasal 364, 373 dan 379. Berdasarkan ketentuan Pasal 482 KUHPidana di atas tersimpul bahwa penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu akan menjadi penadahan ringan, apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau dari penipuan ringan. Bentuk-bentuk dari Pemidaan atas Tindak Pidana Pencurian dan Penadahan Masalah pokok dalam hukum pidana adalah pemidanaan, disamping tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pemidanaan dapat dilihat sebagai rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui tahapan-tahapan berikut, yaitu tahap legislatif (kebijakan formulatif), tahap yudikatif (kebijakan aplikatif) dan tahap eksekutif (kebijakan administratif). Pemidanaan merupakan sarana yang dipakai dalam penegakan hukum pidana, dan dengan mengacu pada tahapan-tahapan tersbut, maka dikatakan, bahwa penegakan hukum pidana  bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat yudikatif sebagai pemegang kebijakan aplikatif, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab aparat pemegang kebijakan pembuat undang-undang. Satjipto Rahardjo dalam kaitan ini menyatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai kepada tahapan pembuatan undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. Menurut Sudarto, pemidanaan itu kerap kali sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentanghukum (berechten) . Penghukuman dalam perkara pidana, sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau voorwadelijk veroordeeld yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau pidana bersyarat. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Sudarto menyatakan bahwa pemberian pidana itu mempunyai dua arti, yaitu : 1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in abstracto) 2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu (pemberian pidana in concreto). Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Jerome Hall dalam M. Sholehuddin membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, yaitu sebagai berikut : 1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup 2. Ia memaksa dengan kekerasan 3. Ia diberikan atas nama Negara, ia “diotorisasikan” 4. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya, dan penentunnya, yang diekspresikan didalam putusan 5. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika 6. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diperingan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya. Terhadap pelaku tindak pidana pencurian maupun penadahan, penerapan sanksi pidananya mengacu kepada ketentuan Hukum Pidana Indonesia yang hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 10 KUHPidana terjemahan resmi oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, disebutkan Pidana terdiri: a. Pidana Pokok : 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana denda 5. Pidana tutupan b. Pidana Tambahan 1. Pencabutan hak-hak tertentu 2. Perampasan barang-barang tertentu 3. Pengumuman putusan hakim.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian (skripsi dan tesis)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada bermacam-macam pencurian dalam bentuk khusus, antara lain adalah pencurian dengan kekerasan, adapun pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam pasal 365 KUHP yang mempunyai empat ayat dimana akan penyusun pokokkan pada ayat 3 dan 4 dari pasal 365 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun : 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan ; 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3. Dari perumusan pasal 365 KUHP tersebut diatas dapatlah disebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut : Pasal 365 ayat (1) memuat unsur-unsur : a. Unsur Obyektif : Pencurian dengan ; 1) Didahului 2) Disertai 3) Diikuti : a) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. b. Unsur subyektif : 1) Dengan maksud untuk 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau 3) Jika tertangkap tangan atau memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu : a) Untuk melarikan diri b) Untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicurinya. Pasal 365 ayat (2) memuat unsur-unsur : Pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 KUHP ayat (2) KUHP disertai masalah-masalah yang memberatkan yaitu : 1) Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Di jalan umum. Di dalam kereta api yang sedang berjalan. 2) Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. 3) Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara : a) Membongkar b) Memanjat c) Merusak d) Anak kunci palsu e) Pakaian jabatan palsu. Pasal 365 ayat (3) memuat unsur-unsur : Perbuatan pencurian dengan kekerasan ini menimbulkan akibat matinya seseorang. Dalam ayat ini matinya orang lain merupakan akibat yang timbul karena penggunaan kekerasan. Pasal 365 ayat (4) memuat unsur-unsur : Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan, apabila perbuatan itu : 1) Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang 2) Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih 3) Disertai salah satu masalah tersebut dalam nomor 1 dan nomor 3 : a) Nomor 1 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah. Di jalan umum. Di dalam kereta api yang sedang berjalan. b) Nomor 3 : Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara : Membongkar. Memanjat. Memakai anak kunci palsu. Memakai perintah palsu. Memakai pakaian jabatan palsu.

Pelaku Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

“Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”.  Masalah pelaku (dader) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut : (1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu; 2. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibatakibatnya. Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan : 1. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu : 1. Orang yang melakukan (dader or doer) 2. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) 3. Orang yang turut serta melakukan (mededader) 4. Orang yang sengaja membujuk (uitlokker) 5. Orang yang membantu melakukan (medeplichtige).18 Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu : 1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang. 2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik. 3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.  Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

Jenis-jenis Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

 

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah rechtsdelicten, yaitu: “perbuatanperbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah wetsdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.12 Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut : “kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut mala in se, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”. “pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (malum prohibitum crimes). 14 Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa : a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja. b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa. c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60). d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun. e. Dalam hal perbarengan (concursus) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).   Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili. Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalama. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP). d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP). e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah

Unsur-Unsur Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). a. Menurut Moeljatno Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut: 1) Kelakuan dan akibat perbuatan 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 4) Unsur melawan hukum yang obyektif 5) Unsur melawan hukum yang subyektif. 6 b. Menurut Yulies Tiena Masriani Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu: 1) Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. 2) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh UndangUndang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.  c. Menurut Wirdjono Prodjodikoro Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut : 1) Subjek tindak pidana 2) Perbuatan dari tindak pidana 3) Hubungan sebab-akibat (causaal verban) 4) Sifat melanggar hukum (onrechtmatigheid) 5) Kesalahan pelaku tindak pidana 6) Kesengajaan (opzet).  d. Unsur-unsur perbuatan pidana 1) Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang 2) Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik 3) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan pengahapus pidana.9 Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif. a. Unsur pokok subyektif : Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu : 1) Kesengajaan sebagai maksud 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu : 1) Tidak berhati-hati 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu b. Unsur pokok obyektif Unsur obyektif terdiri dari : 1) Perbuatan manusia 2) Akibat dari perbuatan manusia 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.10 Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian satu” yang dikutif oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu : 1) Suatu tindakan 2) Suatu akibat 3) Keadaan b. Unsur subyektif dari perbuatan 1) Dapat dipertanggungjawabkan 2) Kesalahan

Pengertian Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “straftbaar feit” atau “delict”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), dengan tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan straftbaar feit atau delict itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” .  Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)

Pengertian Tindak Pidana menurut KUHP (skripsi dan tesis)

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu stafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan stafbaarfeit karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.  Perlu dijelaskan terlebih dahulu adanya penafsiran yang sama atau yang berbeda mengenai pengertian “perbuatan pidana” dan “tindak pidana”. Selain pengertian yang diajukan oleh Jonkers, juga telah dikembangkan pengertian perbuatan pidana, sebagaimana diterapkan oleh Prof. Moeljatno. Sebaliknya pengertaian tindak pidana belum diungkap secara jelas pemisahannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka dapat dianggap bahwa tindak pidana termasuk di dalamnya unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pengertian tindak pidana berbeda dengan dengan pengertian perbuatan pidana. Apabila pengertian tindak pidana terpisah dari pertanggungjawaban pidana, maka dapat diartikan bahwa istilah tindak pidana dianggap sama dengan perbuatan pidana. Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Prof. Moeljiatno, “bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana”, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut.  Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.  Hal ini berbeda dengan hukum pidana, sedangkan pengertian Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang : a) Aturan umum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanki. b) Syarat-syarat tertentu kapankah yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggaran untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan-larangan perbuatan yang dilanggar. c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim).  Jenis-jenis pidana sebagaimana terdapat pada KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 sampai pasal 43 KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman keputusan hakim.  Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis (2) dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut Undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan mendaji tindak pidana tertentu dalam pasalpasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu pebuatan dianggap delik (tindak pidana) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah : a) Unsur formil (adanya Undang-undang atas Nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan yang mengundangkannya. b) Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat. c) Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalanpersoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi Kedua unsur khusus. Yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya

Kebijakan Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

 

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah policy dalam bahasa Inggris atau politiek dalam bahasa Belanda. Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyususnan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga negara).  Menurut Barda Nawawi kata kebijakan berasal dari bahasa inggris “ Policy” secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penysunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat atau warga negara. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto , politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan perturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekpresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Istilah politik hukum dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai 3(tiga) arti dalam batasan pengertiannya, yaitu:  a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan); b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menagani suatu masalah) kebijakan Mahfud MD menjelaskan hubungan antara politik dan hukum bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai dependent variable (varibel terpengaruh) sedangkan politik sebagai indepnden variable (variable berpengaruh). Dengan asumsi seperti itu Mahfud MD merumuskan  politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihal konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat impertatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.   Menurut pendapat Mahfud MD, politik hukum sebagai legal Policy yang akan atau telah dilakukan secara nasional oleh pemerintah, yang meliputi: a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Politik hukum pidana merupakan tindakan dalam menciptakan atau menyusun perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenruhi syarat keadilan dan daya guna bagi masyarakat, untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.  Penanggulangan kejahatan tentunya tidak terlepas dengan adanya politik kriminal itu sendiri. Menurut sudarto, politik kriminal merupakan usaha rasional yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal menanggulangi kejahatan. Pada hakekatnya kebijakan atau upaya penagulangan kejahatan merupakan bagian intergral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahateraan masyarakat (social welfare). Dari hal itu dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari politik kriminal itu adalah perlindungan masyarakat dan juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal merupakan bagian intergral dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Secara skemantis dapat digambarkan sebagai berikut:  Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui pendekatan kebijakan, pendekatan kebijakan tersebut dalam arti adanya keterpaduan intergralitas antara politik kiriminal dan politik sosial dan adanya keterpaduan intergralitas antara upaya penangulangan kejahatan dengan “penal” dan nonpenal. Menurut pendapat Marc Ancel, penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang

Mekanisme atau Teknis Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanganan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika (skripsi dan tesis)

Mekanisme untuk mencapai tujuan rehabilitasi bagai pecandu narkotika langkah-langkah awal sesuai dengan pasal 6 PP No.25 tahun 2011 tentang wajib lapor dimaksudkan bahwa : (1). Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. (2). Dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskanya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Pihak BNN setelah menerima wajib lapor tenaga tim kesehatan dan tenaga psikologis melakukan assesmen terhadap pecandu sehingga proses penerimaan wajib lapor itu didasari oleh diri sendiri atau voluntary (sukarela), bagi pecandu yang sudah cukup umur dan juga bisa dilaporkan oleh keluarga pecandu yang sudah cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor, untuk pecandu Narkotika yang belum cukup umur dalam  melaksanakan wajib lapor dilakukan atau dilaporkan oleh orang tua / wali pecandu Narkotika. Proses kedua mekanisme pelaksanaan rehabilitasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), yakni pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan lembaga rehabilitasi berperan sebagai penerima laporan khusus menangani laporan dari wajib lapor yang selanjutnya dengan proses assesmen untuk mengetahui hasil-hasil dari test terhadap pecandu Narkotika dengan tahapan assesmen dengan menggunakan formulir assesmen oleh tim medis, dokter dan tenaga kesehatan, selanjutnya pecandu di tes urin (urinalisis) untuk mendeteksi ada/tidaknya narkotika dalam tubuh pecandu. Alat yang digunakan setidaknya dapat mendeteksi 4 (empat) jenis Narkotika, yaitu opiat, ganja, metamfetamin dan methylenedioxy methamphetamine (MDMA). Apabila dalam proses ini diketahui adanya kandungan zat Narkotika didalam tubuh pecandu selanjutnya akan dilakukan tahapan pemberian konseling dasar adiksi narkotika, yang ditujukan untuk mengkaji pemahamannya akan pemulihan. Pemberian konseling dasar juga dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi pasien dalam melakukan perubahan perilaku kearah yang lebih positif. Proses pemberian rekomendasi ini mengacu pada penentuan tempat rehabilitasi yang sudah ditunjuk oleh menteri baik menteri kesehatan bagi tempat rehabilitasi medis sesuai Kemenkes No.1305 Tahun 2011 dan menteri sosial bagi tempat rehabilitasi sosial dalam pemulihan dibidang   sosial yang diperuntukan bagi pecandu narkotika, dalam proses ini BNN mengirimkan surat rujukan ke pusat rehabilitasi sebagai surat rekomendasi untuk memasukan atau mengirimkan pecandu narkotika ke pusat rehabilitasi.

Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkotika (skripsi dan tesis)

 

Pada bagian kedua UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 menyatakan bahwa; Pecandu Narkotika dan Pecandu penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penjelasan pada pasal 54 adalah; setiap orang yang ketergantungan Narkotika wajib untuk dapat reabilitasi medis dan sosial guna menyembuhkan orang tersebut (pecandu Narkotika), yakni seseorang yang secara sadar dan sengaja mengkonsumsi Narkotika atas dasar dirinya sendiri untuk dirinya pribadi tanpa ada unsur paksaan, bujukan dan/atau diancam untuk mengunakan narkotika. Yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Implementasi terhadap pasal 54, yakni memwajibkan rehabilitasi yang diperuntukan terhadap pecandu dan pecandu dari penyalahgunaan narkotika yang ketergantungan dengan narkotika terutama golongan I, sehingga ada upaya oleh BNN bagi para pecandu guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat memulihkan serta mengembalikan pecandu agar bisa berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbebas dari ketergantungan bahaya narkotika. Dalam proses rehabilitasi terhadap pecandu narkotika ini dibagi atas dua terapi yakni secara medis dan terapi secara sosial. Dalam pasal 56 dimaksudkan mengenai tempat yang diperuntukan sebagai tempat rehabilitasi medis, yang menyatakan bahwa; Pasal 56 1) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri; 50 2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan menteri; Dalam proses rehabiliatasi medis ada proses yang telah dilakukan oleh BNN yakni dengan Penanganan Rumatan Terrapin Metadon (PTRM) proses penyembuhan yang mengunakan zat subtitusi atau penganti yakni zat subutek namun zat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang tidak mempunyai efek ketergantungan, zat metadon diperuntukan khusus bagi pecandu narkotika yang mengkonsumsi heroin serta Penguna Napza Suntik (PENASUN). Dengan kata lain Injeksi Drug User (IDU). Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan pecandu narkotika dalam kehidupan masyarakat agar pecandu tidak lagi menyentuh bahwa terjerat dalam lingkup bahaya narkotika yang ada dikehidupan bermasyarakat, rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadiannya agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi). Seperti bunyi pasal 57, 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut; Pasal 57; Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, pemyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. 51 Mengenai pasal 57 BNN mengimplementasikan bahwa semua elemen masyarakat diberi kesempatan untuk mengadakan, memiliki dan mendirikan suatu kegiatan yang mengacu pada aspek rehabilitasi pembinaan sosial, baik dari segi keagamaan, keterampilan secara tradisional guna memberikan pemulihan serta penyembuhan pecandu narkotika yang ketergantungan, dengan persetujuan menteri kesehatan yang merujuk pada Kemenkes no 1305 dan 2171. Sehingga semua elemen masyarakat dituntut aktif guna membantu pemerintah dalam hal penangganan pecandu narkotika khususnya dalam lingkup wilayah hukum Kota/ Kabupaten dengan adanya sarana rehabilitasi yang di dirikan oleh elemen masyarakat. Pasal 58; Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Penjelasan dalam pasal 58 adalah sebagai berikut; Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternative lainya. Sebagai ketentuan yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi sosial” adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Artinya BNN merehabilitasi selama 1 tahun, 6 bulan pertama proses rehabilitasi medis untuk pemulihan, penyembuhan dan 6 bulan sebagai pasca rehabilitasi adalah rehabilitasi sosial yang mana ada pendekatan keagamaan, 52 tradisional dan pendekatan alternative mencetak pecandu yang sembuh agar dapat kembali ketengah kehidupan bermasyarakat. Pasal 59 (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan pasal 57 diatur dengan peraturan menteri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. BNN sudah melaksanakan dengan mendirikan tempat rehabilitasi yakni Lido yang ada di Bogor dan Makasar, sebagai hal nyata yang sudah ada dalam fasilitas penanganan rehabilitasi pecandu narkotika baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. BNN melaksanakan rehabilitasi sosial sesuai dengan Keputusan Menteri yang ada serta adanya kesinambungan dalam kementerian sosial membantu rehabilitasi di bidang sosial. Pentingnya rehabilitasi baik dari aspek sosial terutama hak asasi manusia yang mana hak untuk hidup hal ini sebagai upaya pemerintah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan tanpa adanya ancaman bahaya narkotika ditengah masyarakat, BNN berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan serta memberikan advokasi agar masyarakat tahu akan bahaya narkotika dengan mengisyarakatkan untuk adanya pembinaan dalam lingkup keluarga hingga lingkup bermasyarakat. Rehabilitasi berkelanjutan adalah tahapan bina lanjut (after care) yang merupakan serangkaian kegiatan positif dan produktif bagi penyalahguna/pecandu narkotika pasca menjalani tahap pemulihan (rehabilitasi medis dan sosial). Tahapan bina lanjut merupakan bagian yang integral dalam 53 rangkaian rehabilitasi ketergantungan narkotika dan tidak dapat dianggap sebagai bentuk terapi yang berdiri sendiri, hal ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa setelah pecandu menjalani program rehabilitasi di tempat rehabilitasi, mereka masih memerlukan pendampingan agar proses reintegrasi ke masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan tujuan untuk dapat hidup normatif, mandiri dan produktif

Hukum Pidana Militer (skripsi dan tesis)

 

Pada lingkup ilmu hukum, dikenal berbagai cabang ilmu hukum lainnya di antaranya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Angaria, Hukum Islam, Hukum Militer dan sebagainya. Setiap cabang ilmu hukum tersebut dibentuk sebagai payung hukum bagi mereka yang menjalankan kegiatan-kegiatan dalam bidang yang diatur. Seperti halnya hukum militer yang berlaku bagi mereka yang termasuk anggota militer maupun orang-orang yang terhadapnya dinyatakan oleh undang-undang berlaku hukum militer. Militer dipahami dari asal kata “militer” yang pada hakekatnya berasal dari istilah “miles” yang dalam bahasa yunani memiliki makna sebagai seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau  peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Menurut Moch. Faisal Salam, militer merupakan orang yang bersenjata yang siap betempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atu ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Meskipun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur disebut militer, Hal tersebut dikarenakan militer memiliki ciri-ciri sendiri. Ciri-ciri yang dimiliki militer adalah adanya organisasi teratur, mengenakan pakaian seragam, memiliki disiplin serta menaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat dikategorikan militer, melainkan lebih tepat disebut gerombolan bersenjata.  Pengertian militer secara yuridis dapat dilihat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dalam Pasal 46,47, 49,50, dan 51. Pengertian lain mengenai militer terdapat pula dalam ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menggunakan istilah militer Indonesia dengan sebutan prajurit. Pada Pasal 1 butir 42 dinyatakan bahwasanya prajurit merupakan warga negara yang memenuhi persyarakat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa dan raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer

Teori Pemidanaan (skripsi dan tesis)

Terdapat berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, meliputi :   1) Teori Absolut atau Teori Pembelasan (Vergeldings Theorien) Penjatuhan pidana pada dasarnya memberikan penderitaan pada penjahat diberikan karena penjahat telah memberikan penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat dari akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu. penjatuhan pidana bagi pejahat dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktifs tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, pertama ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan), kedua ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembelasan) 2) Teori Relative atau Teori Tujuan (Doel Theorien) Menurut teori ini memidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori inipun sering disebut sebagai teori tujuan (utilitarian theory)  Menurut Karl.O Christiansen karakteristik dari teori utilitarian adalah:  a. Tujuan dari pidana adalah pencegahan (prevention) b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat, c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana, d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan, e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsure pencelaan, tetapi baik unsure pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. 3) Teori Gabungan (wernegings theoriem) Teori ini disebut sebagai teori gabungan dikarenakan teori ini menggabungkan antara pembalasan terhadap pelaku dan pencegahan terjadinya kejahatan. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa teori gabungan ini merupakan penggabungan dari teori pertama dan teori kedua.

Sebagaimana dijelaskan oleh Vos yang dikutip oleh Bambang Poernomo  dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu : a. Teori gabungan menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat c. Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan perlindungan kepentingan masyarakat. Sejalan dengan teori tersebut, dalam RUU KUHP Tahun 2012, Pasal 54 ayat (1) disebutkan mengenai tujuan dari penjatuhan pidana atau pemidanaan itu sendiri, yaitu : a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakn pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna  c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana Melihat sebagaimana penjelasan dari Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2012, dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan yang terdapat dalam RUU KUHP menggunakan teori gabungan yang melihat pemidanaan haruslah melihat pada aspek pencegahan, perbaikan dan menjaga ketertiban di masyarakat serta mampu membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Pemidanaan (skripsi dan tesis)

Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (stratfsoort), lamanya pidana (strafmaat), dan pelaksanaan pidana (strafmodus). KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:  a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif b. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok. c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (executie. Jenis-jenis pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu : a. Pidana Mati Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penetangan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitik beratkan pada aspek HAM. Apabilita pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum. b. Pidana Penjara Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa system dalam pidana penjara, yaitu  :  Pensylvanian system, yaitu terpidana menurut system ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan Celluraire system.  Auburn System, pada waktu malam ia dimasukan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan silent system  Progressive system, cara pelasanaan pidana menurut system ini adalah bertahap, biasa disebut dengan English/Ire system. c. Pidana Kurungan Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun. d. Pidana Denda Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku. Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam bukum I dan buku II KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan penggati, maksimum pidana kurungan pengganti adalah   6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan , perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP.43 e. Pidana Tutupan Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undangundang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. DI dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada sipelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi system pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.  Selain pidana pokok seperti yang dijelaskan di atas, sistem pemidanaan di Indonesia mengenal jenis pidana tambahan. Pidana tambahan sendiri memiliki sifat fakultatif, di mana pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang namun bukan suatu keharusan. Sifat fakultatif yang melekat pada pidana tambahan memberi ketentuan bahwa jenis pidana ini tidak dapat dijatuhkan sendiri, yang berarti bahwa pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok Menurut Roeslan Saleh penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tapi tidaklah satu keharusan, apabila undangundang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut. Tentu dengan beberapa pengecualian yaitu dimana pidana tambahan ini imperatif.  Adapun Pidana tambahan yang dikenal di dalam system pemidanaan di Indonesia adalah : a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu Tentang pencabuatan hak-hak tertentu, sebetulnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dala Pasal 35 KUHP, yaitu hak menjabat segala jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak mengabdi pada angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang dilakukan menurut perundang-undangan, hak menjadi wali, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri, hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, kekuasaan wali dan pengampuan atas anak sendiri, dan hak melakukan pekerjaan yang tertentu berdasarkan kekuasaan undang-undang.   b. Perampasan Barang-Barang Tertentu Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan, perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Buku kedua KUHP, terutama dalam pelaksanaannya sering terjadi suatu pidana juga tindakan kepolisian bahkan sering tampak adalah politioneelnya. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.   c. Pengumuman Putusan Hakim Pengumuman putusan hakim seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah penting pidana tersebut. Terkait dengan hal di atas, beberapa pidana pokok seringkali secara alternative diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini diartikan bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum ini hakim bebas untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara

Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

 

Menurut Adam Chazawi , tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu Strafbaarfeit yang terdiri dari tiga kata, yaitu starf, baar, dan feit. Starf diartikan sebagai pidana, baar berarti dapat atau boleh, feit yaitu perbuatan. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang undang-undang harus dihindari dan siapa saja yang melangarnya maka harus dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai Srafbaarfeit para pakar pidana memberikan definisi sebagai berikut a) Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Dengan kata lain, kata Strafbaarfeit diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya.   b) R. Tresna menjelaskan bahwa tindak pidana atau strafbaarfeit adalah suatu perubuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman c) Hazewinkel memberi pengertian bahwa tindak pidana atau starfbaarfeit merupakan suatu prilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak, dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai prilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. 38 Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tidak pidana meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Menurut Teguh Prasyto39 unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakantindakan sipelaku itu harus dilakukan yang terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas sipelaku, dan kausalitas. Adapun unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur tersebut meliputi kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan, merencanakan terlebih dahulu dan perasaan takut. Bekenaan dengan dua macam unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana, tindak pidaan menunjuk pada larangan perbuatan saja dan tidak menunjukkan pada orang yang melakukan tindak pidana. Pada umumnya sifat melawan hukum suatu perbuatan ditentukan oleh faktor objektif yang ada di uar sipelaku (persoonheid van de dader). Dan sifat melawan hukum ini akan terhapus apabila dipengaruhi oleh unsur-unsur positif yang subjektif

Pengertian Pidana (skripsi dan tesis)

 

Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi angoota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.   Agar mampu memberikan gambaran yang luas akan pengertian pidana, berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian pidana menurut beberapa ahli hukum pidana sebagai berikut :  a. Prof Sudarto S.H menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu b. Prof Roeslan Saleh, Pidana dalah reaksi atas delik, dan itu berwujud duatu netapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut. c. Ted Honderich menjelaskan bahwa Punishment is an authority’s infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :31 a. Pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Pada sistem hukum Indonesia berlaku bahwa pidana dan perbuatanperbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undangundang pidana. Hal ini merupakan penjabaran dari asas nellum delictum nulla poena sine praevia lege poenali seperti yang telah tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Maka dengan demikian seseorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana dan telah diatur di dalam sistem hukum pidana. Roeslan Saleh merumuskan bahwa sesorang yang mampu bertanggung jawab haruslah memenuhi tiga syarat yaitu : a. Mampu menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan maysrakat c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan Terkait dengan hal tersebut, hak dalam menjatuhkan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, Beysens berpendapat bahwa Negara berhak memidana dengan dasar bahwa : a. Sudah menjadi kodrat alam, Negara bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban Negara dari sinilah menjadi dasar bahwa pemerintah benar-benar berfungsi atau benar-benar memerintah. Berdasarkan atas hakekat bahwa manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sanksi yang bersifat pembalasan. b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatanperbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif dengan cara memberikan kerugian kepada seseorang kerena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya

Prinsip Hukum Keimigrasian Indonesia (skripsi dan tesis)

Hukum Keimigrasian adalah Hukum yang mengatur terkait dengan lalu lintas masuk dan keluarnya orang. Dalam pengaturan ini harus dengan sungguhsungguh memperhatikan secara seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan global. Untuk menjamin keseimbangan tersebut, dalam melaksanakan fungsi keimigrasian perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut: 1. Prinsip bahwa Indonesia adalah non immigrant state. Prinsip ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi apalagi menolak kehadiran orang asing di wilayah Indonesia. Prinsip ini bermaksud membatasi semaksimal mungkin pertambahan penduduk (warganegara) melalui proses kewarganegaraan yang berpangkal pada hak-hak keimigrasian. 2. Prinsip Selective Policy Fasilitas keimigrasian terhadap orang asing hendaknya dengan sungguhsungguh memperhatikan kemanfaatannya bagi usaha-usaha pembangunan dan usaha mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. 3. Prinsip keseimbangan antara welfare (prosperity) dan security Adalah prinsip keseimbangan antara pengawasan, pengendalian dan pelayanan. Orang asing adalah tamu, dan karena itu harus diperlakukan secara layak baik dalam hubungan yang bersifat hukum maupun dalam hubungan sosial. Namun demikian hal tersebut harus tidak mengurangi kewajiban tamu untuk berlaku wajar sesuai dengan kepentingannya, sehingga kepentingan security bagi masyarakat dan Negara senantiasa terlaksana secara wajar. 4. Prinsip the right of movement. Setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk melakukan perjalanan termasuk hak untuk berkomunikasi, sepanjang tidak membahayakan diri atau kepentingan Negara yang khusus. 5. Bahwa keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara, pada prinsip ini Keimigrasian harus senantiasa berjalan di atas asasasas umum penyelenggaraan Negara yang layak (general principle of good administration). Bahwa pada hakikatnya keimigrasian Indonesia bertujuan untuk kesejahteraan warga Indonesia umumnya dan warga negara as ing khususnya sebagaimana dituangkan dalam Konsidrens dari Undang-undang nomor 6 tahun 2011 antara lain menerangkan bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 begitu juga dengan perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, pelindungan, dan pemajuan hak asasi manusia, sehingga diundangkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 2011.

Pengertian Paspor (skripsi dan tesis)

Dalam perlintasan orang antar negara, atau untuk memasuki wilayah negara lain, biasanya atau mutlak harus dilengkapi dengan suatu keterangan jalan yang biasa disebut surat perjalanan atau paspor. Surat perjalanan atau paspor yang selanjutnya kita sebut saja dengan paspor pada umumnya mempunyai ciri-ciri yang sama dari sebagian besar negara-negara yang mengeluarkan paspor, baik jenis, maupun ciri-ciri yang ada dalam paspor dengan beberapa kelainan sesuai dengan kebijaksanaan dari pemerintah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang No. 6 Tahun 201 tentang Keimigrasian Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Saat ini beberapa negara telah mengeluarkan apa yang disebut e-paspor atau elektronik paspor. E-paspor merupakan pengembangan dari paspor kovensional saat ini dimana pada paspor tersebut telah ditanamkan sebuah chip yang berisikan biodata pemegangnya beserta data biometrik-nya, data biometrik ini disimpan dengan maksud untuk lebih meyakinkan bahwa orang yang memegang paspor adalah benar orang yang memiliki dan berhak atas paspor tersebut. Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian dimana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan. Jenis-jenis paspor yang dikenal adalah: 1. Paspor Diplomatik (diplomatic passport) yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri RI 2. Paspor Dinas (service passport) yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri RI 3. Paspor biasa (ordinary passport) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI 4. Paspor Haji yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI 5. Paspor Biasa untuk orang asing (alien passport) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI 6. Surat Perjalanan Laksana Paspor (in lieu of passport ) untuk WNI yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI 7. Surat Perjalanan Laksana Paspor (in lieu of passport) untuk WNA yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI 8. Surat Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri RI Disamping jenis-jenis paspor tersebut, masih ada jenis paspor lainnya yang dikeluarkan untuk kepentingan perjalanan tertentu, seperti surat perjalanan yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal sebagai Lasser Passer untuk staf pegawai PBB dan paspor pengungsi (refugee passport}. Ciri-ciri yang terdapat dalam suatu Surat Perjalanan atau paspor pada umumnya adalah sebagai berikut: 1. Lambang dari negara yang mengeluarkan paspor. 2. Nomor paspor yang umumnya sudah dicetak bersamaan dengan percetakan blanko dalam bentuk perforasi dan/atau dengan bentuk cetakan atau ditulis kemudian. 3. Identitas pemegang paspor yang umumnya terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, bentuk badan, ciri-ciri badan lainnya, terkadang juga alamat, pekerjaan dan Iain-lain yang diperlukan untuk menjelaskan identitas dari pemegang paspor yang bersangkutan. 4. Tempat dan tanggal dikeluarkannya paspor. 5. Tanggal berlakunya paspor, dinyatakan dengan jelas atau dinyatakan masa berlaku paspor berlaku sekian tahun dari tanggal pengeluaran. 6. Pejabat yang mengeluarkan paspor, biasanya dengan tanda tangan yang dibubuhkan pada paspor. 7. Pasfoto dan tanda tangan / cap jari dari pemegang. 8. Halaman khusus untuk catatan resmi (catatan atau endorsement). 9. Halaman-halaman kosong yang biasanya diberi nama halaman visa untuk diisi oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan perjalanannya, seperti untuk visa, tanda untuk bertolak, izin masuk dan lain-lain yang berhubungan dengan perjalanannya. 10. Jumlah halaman paspor yang dinyatakan untuk menetapkan paspor tersebut berhalaman sekian dan tidak boleh ditambah secara tidak sah. . Ada negara yang mencantumkan pernyataan permohonan kepada negaranegara yang akan dilalui oleh pemegang paspor untuk memberi kemudahan-kemudahan dalam perjalanan yang bebas sebagai suatu perlindungan terhadap warga negaranya dinegara lain. Ada negara yang membatasi berlakunya paspor untuk negara-negara tertentu atau tidak memberlakukan paspor tersebut untuk negara-negara tertentu. Setiap paspor memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Paspor resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terdiri atas 3 jenis paspor, sesuai dengan institusi atau departemen pemerintah yang mengeluarkannya, yaitu: 1. Paspor Umum Paspor umum dikenal juga dengan paspor hijau. Paspor ini hanya dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham. Paspor ini diterbitkan dalam dua jenis, yaitu: paspor elektronik dan non- elektronik. Paspor non-elektronik merupakan paspor biasa yang terdiri dari halaman-halaman tentang identitas seseorang serta halaman pengesahan dari pemerintah negara asalnya dan juga pengesahan dari pemerintah negara yang ia datangi. Adapun paspor elektronik, terdapat tambahan perangkat elektronik (chip) yang ditanamkan dalam buku paspor tersebut. Chip tersebut bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan dan juga mencegah terjadinya pemalsuan paspor. Dalam pembuatan paspor umum ini, terbagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis sesuai dengan tujuan kepemilikannya, yaitu: a. Paspor biasa: Untuk warga negara yang ingin pergi keluar negeri untuk tujuan pribadi. Terdiri atas 48 halaman dan 24 halaman. b. Paspor khusus: Untuk warga negara yang ingin bekerja di luar negeri dengan atas nama pribadi maupun atas nama perusahaan jasa ketenagakerjaan. Terdiri atas 48 halaman dan 24 halaman. c. Paspor khusus jemaah haji: Untuk para calon jemaah haji yang akan pergi ke tanah suci. Paspor umum hanya berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya. Jika lembar halaman pengesahan telah habis, paspor hilang ataupun rusak, maka pemilik paspor dapat meminta penggantian paspor baru ke kantor imigrasi terdekat. Khusus untuk paspor haji, biasanya hanya berlaku selama musim keberangkatan haji dan paling lama selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan. 2. Paspor Diplomatik Paspor diplomatik dikenal juga dengan paspor hitam. paspor ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada para pejabat dan pegawai pemerintah yang ditugaskan ke luar negeri dalam rangka kepentingan pemerintah, tugas pendidikan yang dibiayai oleh negara dan sebagai pelaksana tugas wakil pemerintah di luar negeri. Pemegang paspor diplomatik mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan pemegang paspor biasa, yaitu imunitas politik ataupun kekebalan hukum di negara tujuan. 3. Paspor Kedinasan Paspor kedinasan dikenal juga dengan paspor biru. Paspor ini diberikan kepada pegawai administrasi dan kalangan pegawai khusus lainnya yang ditugaskan di luar negeri atas nama negara, akan tetapi tidak bersifat diplomatik, seperti kunjungan para anggota dewan dalam rangka studi banding atau undangan resmi lainnya. Masa berlaku paspor dinas ini hanya selama masa tugas tersebut berjalan dan tidak lebih dari 5 tahun. Cara pembuatan paspor adalah:80 1. Paspor Umum a. Paspor Biasa Kunjungi kantor imigrasi sesuai dengan membawa data kartu identitas diri yang dimiliki. Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk membuat paspor biasa yaitu: – Kartu tanda penduduk yang masih berlaku – Kartu keluarga – Akta kelahiran, buku nikah atau ijazah pemohon Apabila semua syarat telah lengkap, sebagai pemohon dapat mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas imigrasi setempat. Setelah itu, serahkan formulir yang telah diisi kepada petugas loket disertai dengan dokumen persyaratan. Jika dalam hal ini tidak terdapat kekurangan dokumen persyaratan ataupun pencegahan dari keimigrasian, maka akan menerima tanda terima permohonan pengajuan pembuatan paspor baru. Selanjutnya, pemohon akan diarahkan menuju loket bendahara untuk melakukan pembayaran administrasi. Di loket bendahara pemohon akan menerima kuitansi pembayaran dan juga nomor perforasi paspor. Selanjutnya, cukup menunggu panggilan untuk melakukan pengambilan foto wajah dan sidik jari. Apabila tahap-tahap di atas telah selesai, pemohon akan menuju tahap tahap wawancara. Pada tahap wawancara pemohon wajib membawa dokumen persyaratan dan identitas diri asli untuk kelengkapan dan proses identifikasi pemohon. Setelah semua tahap dan kelengkapan telah selesai, silakan menunggu panggilan pengambilan paspor. Biasanya pengambilan paspor ini dapat diberikan tidak lebih dari 4 (empat) hari setelah tahap wawancara. Biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pemohon paspor umum sekitar Rp 200.000 dan untuk paspor elektronik sebesar Rp 600.000 serta biaya tambahan jasa untuk penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor biometrik sebesar Rp55.000. Namun, harga ini dapat berubah sewaktu-waktu. b. Paspor Calon Tenaga Kerja Calon tenaga kerja dapat mengajukan permohonan pembuatan paspor secara perseorangan maupun secara kolektif melalui perusahaan penyalur tenaga kerja. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon antara lain: – Kartu tanda penduduk yang masih berlaku – Kartu keluarga – Akta kelahiran, buku nikah atau ijazah yang berlaku – Surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan domisili pemohon. Biaya administrasi yang dikenakan kepada pemohon, sesuai dengan PP No. 38 tahun 2009 adalah sebesar Rp. 105.000 untuk paspor 24 halaman dan Rp. 255.000 untuk paspor 48 halaman. c. Paspor Calon Jamaah Haji Para calon jemaah haji harus melengkapi persyaratan sebagai berikut: – Kartu tanda penduduk yang masih berlaku – Kartu keluarga – Akta kelahiran, buku nikah, ijazah atau surat keterangan dari Direktur Pelayanan Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang berisi tentang identitas jemaah haji – Surat rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama setempat Paspor yang akan diterima oleh para calon jemaah haji terdiri dari 48 halaman dan berlaku paling lama 6 bulan terhitung pada saat keberangkatan dan dapat dipergunakan untuk kegiatan ibadah haji. 2. Paspor Diplomatik dan Paspor Kedinasan Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: – Surat perintah atau persetujuan penugasan dari Pimpinan diatasnya  – Kartu pegawai atau kartu tanda anggota. – Surat pengantar dari biro kepegawaian Kementerian Luar Negeri dan surat keputusan Menteri Luar Negeri (bagi pelaksana perwakilan Pemerintah). Setelah semua syarat telah dipenuhi, pemohon mengisi formulir permohonan pelayanan paspor dan ditujukan kepada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri. Semua permohonan pembuatan paspor diplomatik atau paspor dinas ini tidak dipungut biaya sama sekali.

Pengertian Penegakan Hukum (skripsi dan tesis)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcemet) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security. Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan day a paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘/aw enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Tugas utama penegakan hukum adalah unruk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad AH biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur mated ‘hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya aupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

Pengertian Pemalsuan (skripsi dan tesis)

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan. Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas: 1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat. 2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.68 Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasalpasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk diperguna-kannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah pebuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaakeri) dan memalsu (vervalsen). Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo 184 KUHAP.

Pengertian Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana
banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :
1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana dan. 4. Tindak pidana.45 Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.46 Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain”47 Simons, merumuskan bahwa een strafbaar feit adalah suatu handeling (tindakan/ perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (pnrechmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 48 Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu: 1. Perbuatan yang dilarang. Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana. 2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang. Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang. 3 Pidana yang diancamkan. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.49 Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “StraafbaarfeiF yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “Straqfbaarfeit”.50 Perkataan “feif itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeele van werkwlijkheid” sedang “straaf baar ” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “straajbaarfeit'” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Utrech menyalin istilah strafbaar fit menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah felt secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai Utrecht UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana”Hazewmkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “straqfbaarfeit” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pdana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap dan seterusnya.Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi straqfbaarfeit adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban hukum), terhada[ mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. Simons memberi defenisi “straafbaarfeit” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum. Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan straq/baarfeit, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab. Kemampuan bertanggungjawab seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungj awabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nullapoena sine culpa). Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungj awabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggungj awabkan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu: a. Simons, Van Hamel dan Vos dalam Andi Hamzah Semua merumuskan delik (strqfbaar feit) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya si satu pihak dan pertanggungjawaban di pihak lain. b. Van Hamel dalam EY Kanter dan SR Sianturi Van Hamel menyatakan merumuskan strafbaar feit itu adalah sama yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat diduga. c. Satochid Kartanegara dalam EY Kanter dan SR Sianturi Menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak pidana (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (actieve handeling) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (passieve handeling).59 Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu: 1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijveri) “dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingeri) dimuat dalam buku III. 2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel delicteri) dan tindak pidana materiil (materieel delicteri). 3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delicteri) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (culpose delicteri). 4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis), 5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. 6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. 7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu). 8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicteri) dan tindak pidana aduan (klacht delicteri). 9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eencoudige delicteri), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicteri) dan tindak pidana yang diperingan (gequalifeceerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicteri). 10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya. 11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (ekelovoudige delicteri) dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicteri). Walaupun dasaf pembedaan itu terdapat titik lemah, karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu semuanya itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang kerana dimuatnya dalam undang-undang. Contohnya sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP, Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran pada dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam undang-undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198, Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang. Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara. tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara  Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana materiil, antara lain yaitu: 1. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan pelanggaran. 2. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahtan, dan tidak dalam hal pelanggaran. 3. Azas persorialiteif hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) diwilayah hukum RI yang menurut hukum’ pidana Negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana. 4. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak, maka pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan. 5. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, dan tidak pada jenis pelanggaran. 6. Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek daripada kejahatan. 7. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja. 8. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undangundang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas. 9. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran. 10. Dalam hal penadahan, benda obyek penadahan haruslah oleh dari kejahatan saja. dan bukan dari pelanggaran. 11. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan. 12. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan sisten hisapan yang diperberat dengan perbarengan perbuatan anatara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni.Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak berganturig pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

Pengertian Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut: Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusankeharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Menurut Simons dalam PAF Lamintang hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objek tif atau strqfrecht in objectieve zin dan hukum pidana dalam arti subjektif atau strqfrecht in subjectieve zin. Hukum pidana dalam arti objek tif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale?  sebagai: 1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati; 2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan; 3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: 1. Dalam arti luas: Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu; 2. Dalam arti sempit: Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi ius puniendi adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (ius puniendi) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objek tif (ius poenale). Dengan kata lain ius puniendi harus berdasarkan kepada iuspoenale. W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakantindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.  Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau political authority masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan ‘larangan atau tindakan keha-rusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana danpelaksanaan pidana demi tegaknya hnkumyang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan. Sejauhmana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempe-ngaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum (pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemu-kan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyara-kat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan. Beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya meru-pakan hukum yang mengatur tentang: 1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan; 2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana; 3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik); 4. Cara rnempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

Pengertian Kekerasan Seksual (skripsi dan tesis)

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris sexual hardness, dalam bahasa Inggris kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.Sementara kata sexual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas.Sehingga istilah sexual hardness berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata. Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata abuse yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kata ini didefinisikan sebagai “improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group’ (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami   individu maupun kelompok).Sedangkan kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori sebagai berikut : 1) Pemerkosaan. Pemerkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. 2) Incest. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. 3) Eksploitasi. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi.Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.39 Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut : 1) Untuk tujuan obyek seksual a) Pedophilia, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual. b) Incest c) Hiperseksualitas d) Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis. 2) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga a) Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi b) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya. 3) Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksesif dan bersivat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut : 1) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar 2) Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral 3) Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral41 Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut : 1) Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda keras, dijemur di bawah terik sinar matahari. 2) Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi. 3) Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang mengancam, menakut-nakuti, berkata-kata kasar, mengolok-olok, perlakuan diskriminatif, membatasi kegiatan sosial dan kreasi. 4) Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.  Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei 2005, hlm. 70 41Ibid, hlm. 15 33 5) Tindak pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua, orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan. Secara umum faktor Kekerasan Seksual terjadi dilihat dari niat pelakunya adalah: 1. Seductive Rape Kekerasan Seksual terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahinya dan biasanya Kekerasan Seksual ini terjadi pada mereka yang sudah saling mengenal. 2. Sadistic Rape Kekerasan Seksual yang dilakukan secara sadis, yang mana pelaku akan mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh. Namun mendapatkan kepuasan dari cara penyiksaan terhadap korban yang tidak didapatkan dalam hubungan seksual secara normal. 3. Anger Rape Kekerasan Seksual yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa marahnya pada korban.Kepuasan seksual bukan tujuan utama yang diharapkan pelaku. Namun sekedar untuk melampiaskan rasa marahnya pada korban 4. Domination Rape Kekerasan Seksual ini hanya ingin menunjukkan dominasinya pada korban dan pelaku hanya ingin menguasai korban secara seksual. 5. Exploitation Rape Kekerasan Seksual yang terjadi karena ada rasa ketergantungan korban terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun social.Dan biasa kasus ini terjadi tanpa adanya kekerasan oleh pelaku terhadap korban. Faktor terjadinya Kekerasan Seksual bisa dipengaruhi oleh lingkungan, motif pelaku Kekerasan Seksual, situasi dan kesempatan, faktor ekonomi dan pergaulan seseorang. Kekerasan Seksual merupakan bentuk diskriminasi seks dan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Secara umum definisi Kekerasan Seksual setiap tindakan/perilaku/gerak gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga menyebabkan kemarahan, perasaan terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.Kekerasan Seksual dapat terjadi antara orang-orang berlainan maupun sesama jenis. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 80 dan pasal 83 mengatur tentang kekerasan yang menyebabkan kekerasan secara fisik,kemudian kekerasan yang menyebabkan kekerasan secara psikis diatur dalam ketentuan pasal 76A yang menjelaskan bahwa memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik secara materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnyaatau memperlakukan anak penyandang disabilitysecara diskriminatif

Perlindungan Hukum terhadap Anak (skripsi dan tesis)

Konvensi Internasional tentang Anak Convention on the Right of The Child) menjelaskan secara bulat melalui Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 desember 1989.Bahwa anak mendapatkan perhatian khusus dalam standart Internasional. Yang dideklarasikan pada 20 November 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam Asas 1, Asas 2, dan Asas 9, yang pada prinsipnya Antara lain mengatakan bahwa: 1. Asas 1. “ Anak hendaknyamenikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun, harus menerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau social, kekayaan, kelahiran, atau status social lainnya, baik dirinya maupun keluarganya”. 2. Asas 2, “Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalah kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama”. 3. Asas 9, “ Anak harus dilindungi dari semua bentuk kesalahan, kekejaman, dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuknya”. Menurut Madhe Sadhi Astuti ada beberapa hak anak perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaanya bersama-sama. Anak mempunyai hak Antara lain; Tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana; Mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara. Anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut. Mereka harus dibina sedini mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban. Menurut Arif Gosita mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Arif Gosita memberikan beberapa Rumusan tentang Hukum Perlindungan Anak sebagai berikut: 1. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan social, yang beraspek mental, fisik, dan social. 2. Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interelasi Antara fenomena yang ada saling memengaruhi. 3. Hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakaan individu yang dipengaruhi unsur-unsur social tertentu atau masyarakat tertentu. 4. Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum yang mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. 5. Hukum perlindungan anak hanya dapat melindungi anak. Bismar Siregar menyatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara yuridis anak belum dibebani kewajiban.Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan.Agar anak-anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai hak asasinya. Bismar Siregar mengatakan bahwa: “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.Masalahnya tidak sematamata bias didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, social, dan budaya.” Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak menjadi korban dalam proses pidana. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penjelasannya, yang dimaksud perlindungan hukum bagi anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis

Pengertian Anak (skripsi dan tesis)

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Menurut Psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Definisi anak menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convention on The Right of Child Tahun 1989. Dalam Konvensi Hak Anak, secara jelas dinyatakan bahwa: “For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”, menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak dtentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Beijing Rules menggunakan istilah a juvenile untuk menyebut anak tanpa meyebutkan usianya. “A juvenile is a child or young person who under the respective legal system, maybe dealt with for an offence in a manner which is different from an adult” (anak nakal adalah seorang anak atau manusia muda yang jika melakukan suatu pelanggaran hukum disuatu negara akan diperlakukan secara berbeda dari cara yang berlaku bagi orang dewasa). Pengertian anak secara umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan anak-anak atau juvenile adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Di Indonesia, definisi anak menurut beberapa Undang-undang yang mengatur tentang anak berbeda-beda pengertiannya.Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. sedangkan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang–Undang Nomr 4 Tahun 1979 Pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Didalam Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata menerangkan bahwa, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. lalu Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keternagakerjaan sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1 angka 26 menyebutkan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.kemudian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, di tentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang  lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara subtansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Pertanggung jawaban Pidana dan Sanksi Pidana (skripsi dan tesis)

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Kemampuan bertanggung jawab dalam istilah Bahasa Belanda adalah Toerekeningsvatbaar.Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Tanggung jawab pidana dalam istilah asing disebut juga sebagai criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana.Untuk dapat dipidana harus ada  tanggung jawab pidana.Pertanggung jawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang objectif terhadap perbbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana, Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang mengenai keadaan, kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negative) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara kapan orang bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan pasal 44 KUHP. Pertanggungjawaban pidana adalahMenyangkut persoalan, apakah orang yang melakukan perbuatan (tindak pidana) dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (tindak pidana yang telah dilakukan).Pertanggungjawaban pidana melekat pada orang bukan pada perbuatan atau tindak pidana.Dikatakan dapat mempertanggungjawabkan, apabila orang tersebut punya kesalahan. Menurut Simons “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan”. Selanjutnya seorang pelaku Tindak Pidana mampu bertanggung jawab apabila: 1. Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.  2. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran. Selanjutnya Menurut Van Hamel yang dimaksud dengan toerekeningsvatbaarheid itu merupakan een staat van psyhische normaliteit en rijpheid welke drieerlei geshiktheid medebrengt (suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang itu mempunyai tiga macam kemampuan), sebagai berikut: 1. Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan 2. Mampu untuk menyadari bahwa tindakanya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyaraka; dan 3. Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan. Mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana.Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti pidana pada penindaknya, akan tetapi ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidak mampuan bertanggung jawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya. Pengertian daritoerekeningsvatbaarheid(Pertanggungjawaban Pidana), menurut Satochid Kartanegara berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang, dimana keadaan jiwa seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat agar disebut toerekeningsvatbaarheid , sebagai berikut: 1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya. 2. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu. 3. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila. Ketiga syarat diatas harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab, sehingga ia dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Menurut satochid kertanegara, seorang anak yang masih muda adalah tidak dapat diharapkan untuk mengerti akan segala akibat daripada perbuatannya, dan tidak dapat pula diharapkan untuk mengerti akan nilainilai dari pada perbuatannya. Demikian pula, terhadap orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat menyadari akan perbuatan yang dilakukan itu dilarang, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun susila. Setelah menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana, berikut ini akan diuraikan tentang pengertian sanksi pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), mengatur tentang adanya jenis-jenis sanksi pidana.Dalam Buku I Bab II pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud, sebagai berikut: 1. Pidana Pokok, meliputi: a. Pidana Mati b. Pidana Penjara c. Pidana Kurungan d. Denda e. Pidana tutupan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946) 2. Pidana Tambahan, meliputi: a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu b. Perampasan beberapa barang yang tertentu c. Pengumuman putusan hakim Memperhatikan ketentuan pasal tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-unang. Adapun pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Immanuel Kant dalam Teori Absolut, bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya melakukan kejahatan. Menurutnya dalam kejahatan itu dapat ditemukan alasan-alasan pembenar untuk menjatuhkan pidana, yang cenderung disepakati bahwa siapa saja yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka pelaku harus dibuat menderita atau sepantasnya mengalami hal yang sama dengan perbuatannya menimbulkan orang lain menderita Kemudian pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Anselm von Feuerbach dalam Teori Relatif adalah sanksi pidana bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki pribadi pelaku. Selanjutnya pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut teori Gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjaminketertiban masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku.Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan sepihak.Menurut teori gabungan ini mengakui bahwa penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya.Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.30 Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syaratseseorang dapat dijatuhi pidana.

Pengertian Pidana (skripsi dan tesis)

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu Straafrecht,
straafdalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman.rechtdalam arti
Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari
keseluruhanhukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan
aturan-aturan untuk:
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,
yang dilarang, dengan disertai ancaman atausanksi yang berupapidana
tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar
larangan tersebut.
Kemudian pengertian istilah pidana menurut Simons digolongkan
menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:
Hukum Pidana dalam arti Objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan
dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang
bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturanperaturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.
Sedangkan hukum pidana dalam arti subjectif dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni
hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah
ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum
pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang
bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum.
b. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman.
Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga
disebut ius puniendi.
Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid
Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:
1. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang
mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam
dengan hukuman.
2. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang
mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan
perbuatan yang dilarang.
Sementara pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Apeldoorn,
menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti:
Hukum pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian Objektif dan bagian Subjektif. bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau sikapyang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian istilah pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut
dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.

Tinjauan Umum Suporter Sepak Bola (skripsi dan tesis)

Suporter adalah orang-orang yang memberikan dukungan kepada tim yang dibela. Suporter harus berafiliasi dengan klub sepak bola yang didukungnya sehingga perbuatan suporter akan berpengaruh terhadap klub yang dibelanya. Suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu (spectator crowds). Kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton, akan tetapi bedanya pada spectator crowds adalah kerumunan penonton tidak direncanakan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada umumnya tak terkendalikan. Sedangkan suatu kelompok manusia tidak hanya tergantung pada adanya interaksi di dalam kelompok itu sendiri, melainkan juga karena adanya pusat perhatian yang sama. Fokus perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang disebut suporter dalam hal ini adalah tim sepak bola yang didukung dan dibelanya. Apakah mengidolakan salah satu pemain, permainan bola yang bagus dari tim sepak bola yang didukungnya, ataupun tim yang berasal dari individu tersebut berasal. Kelompok suporter atau suporter (panggilan kelompok suporter sepak bola) memiliki pengaruh positif yang sangat besar terhadap pemain sebuah tim, seperti daya juang, semangat dan konsentrasi pemain meningkat saat para suporter hadir memberikan dukungan langsung. Kehadiran suporter bagi klub sepak bola Indonesia sangat penting karena hasil penjualan tiket masuk suporter adalah sumber dana pemasukan terbesar klub. Tetapi selain pengaruh positif, pengaruh negatif dari suporter juga ada yaitu saat terjadi aksi kekerasan. Kekerasan terjadi ketika sekelompok suporter mendukung tim yang di sukai dan berharap menang, namun ketika tim tersebut kalah, suporter seringkali tidak dapat menerima kekalahan pada pertandingan sepak bola yang di dukungnya. Dalam pembentukan suporter sepak bola sendiri telah ada beberapa regulasi yang mengatur adanya suporter. Berdasarkan peraturan dari PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) yang merupakan induk organisasi  sepak bola di Indonesia, didalam sebuah suporter setidaknya harus terdiri dari: a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Koordinator Suporter e. Koordinator Humas f. Koordinator Keamanan g. Koordinator Peralatan dan Perlengkapan h. Koordinator Transportasi Selain dalam pembentukan suporter, untuk keanggotaan suporter juga terdapat regulasi yang mengaturnya. Untuk keanggotaan dari suporter diatur dalam peraturan yang dikeluarkan BLI (Badan Liga Indonesia) yang mengatakan sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai anggota suporter dalam organisasi suporter. b. Terikat dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh suporter yang bersangkutan. c. Anggota membayar iuran bulanan yang jumlahnya ditentukan oleh organisasi suporter. d. Anggota mendapat kartu suporter yang didalamnya terdapat nomor keanggotaan suporter yang bersangkutan e. Lama berlakunya keanggotaan ditentukan oleh suporter yang bersangkutan. f. Anggota dapat membeli tiket dari pengurus suporter dengan potongan harga. g. Dengan menjadi anggota suporter, anggota mendapatkan keuntungan-keuntungan yang ditentukan dalam peraturan keanggotaan suporter yang bersangkutan. Negara Indonesia memiliki jumlah suporter yang tergolong besar hamper di setiap daerah di Indonesia memiliki klub sepak bola dengan basis suporter yang besar. Surakarta salah satunya, Kota Surakarta memiliki klub bernama Persis Solo yang didukung oleh kelompok suporter Pasoepati. Dalam penelitian ini lebih menggunakan istilah suporter dikarenakan suporter lebih terlibat secara langsung dalam pertandingan sepak bola dari pada penonton. Suporter lebih mempunyai ikatan emosional dengan klub sepak bola yang didukungnya dan memilih fanatisme yang lebih. Keterikatan emosional dengan klub yang didukung dan fanatisme yang dimiliki inilah yang membedakan suporter sepak bola dengan pendukung cabang olahraga yang lain.

Teori-Teori tentang Kerusuhan (skripsi dan tesis)

Menurut Horton dan Hunt kerusuhan mencakup pameran kekuatan, penyerangan terhadap kelompok yang tidak disenangi, perampasan dan pengerusakan harta benda, terutama milik kelompok yang dibenci. Setiap kerusuhan memberikan dukungan kerumunan dan kebebasan dari tanggung jawab moral, dengan demikian orang dapat menyalurkan dorongan hati. Secara psikologis orang berada dalam kerumunan merasa bahwa tidak ada orang lain yang memperhatikan dan mengenalnya. Dalam kerumunan orang banyak, orang menjadi mudah meniru perbuatan orang lain. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan anggota kerumunan menjadi lepas kendali, sehingga memungkinkan seseorang melakukan tindakan agresif dan destruktif. Berdasarkan pendapat Gustave Le Bon didalam Sarwono Sarlito bahwa kelompok memang lebih agresif dari pada individu, sebab jiwa kelompok lebih irasional, lebih impulsive (meledak-ledak), dan lebih kekanak-kanakan dari pada jiwa individu sebagai perorangan. Adapun beberapa teori tentang kerusuhan, diantaranya: a. Teori Faktor Individual Menurut beberapa ahli, setiap perilaku kelompok, termasuk kekerasan dan konflik selalu berawal dari tindakan perorangan atau individual. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan oleh individu adalah agresivitas yang dilakukan oleh individu secara sendirian, baik secara spontan maupun direncanakan, dan perilaku kekerasan yang dilakukan secara bersama atau kelompok. Menurut MacPhail, kekerasan atau kerusuhan masal walaupun terjadi di tempat ramai dan melibatkan banyak orang, namun sebenarnya hanya dilakukan oleh orang-rang tertentu saja. Tidak semua orang dalam kelompok itu adalah pelaku kerusuhan. Misalnya kerusuhan para suporter sepak bola yang sebenarnya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, namun akhirnya mampu memengaruhi pihak lain untuk melakukan hal serupa.Kerusuhan dalam pertandingan sepak bola, sangtlah mungkin kekerasan itu berasal dari faktor individual seperti meminum minuman keras, menusuk suporter lawan, melawan polisi, mengejek suporter lain, dan saling lempar antar suporter secara perorangan. b. Teori Faktor Kelompok Banyak ahli yang kurang sepakat dengan teori faktor individu sehingga muncullah kelompok ahli mengemukakan pandangan lain, yaitu individu membentuk kelompok dan tiap-tiap kelompok memiliki identitas kelompok. Identitas kelompok sering dijadikan alasan pemicu kerusuhan adalah identitas rasial dan etnik. Penelitian yang banyak dilakukan membuktikan kekerasan terjadi jika terjadi deprivasi (hasil perbandingan antara harapan dan kenyataan) relatif. Semakin besar kesenjangan antara keduanya, semakin besar pula kemungkinan terjadinya perilaku agresif (kekerasan).46 Dalam pertandingan sepak bola yang berakhir dengan kekerasan, biasanya suporter tidak terima dengan kenyataan tim yang didukung kalah atau tidak sesuai harapan. Hal ini menimbulkan perilaku agresif sebagai bentuk kekecewaan berwujud kekerasan. c. Teori Dinamika Kelompok 1) Teori Deprivasi Relatif Teori ini berusaha menjelaskan bahwa perilaku agresif kelompok dilakukan oleh kelompok kecil maupun besar. Para ahli mengatakan bahwa negara yang mengalami pertumbuhan yang terlalu cepat mengakibatkan rakyatnya harus menghadapi perkembangan perekonomian masyarakart yang jauh lebih maju dibandingkan perkembangkan ekonomi dirinya sendiri. Keterkejutan ini akan menimbulkan deprivasi, karena kemampuan setiap anggota masyarakat untuk mengikuti pertumbuhan yang sangat cepat ini berbeda-beda, dan ini akan menjadi awal terjadinya pergolakan sosial yang dapat berujung pada kekerasan. 2) Teori Kerusuhan Massa Kemunculan teori ini sebenarnya untuk melengkapi Teori Deprivasi Relatif yang tidak menyinggung tahapan-tahapan yang menyertai munculnya kekerasan atau konflik. Ahli yang mengemukakan teori ini adalah N.J. Smelser yang menjelaskan tahap-tahap terjadinya kekerasan massa. Menurutnya, ada lima tahapan yang menyertai munculnya kekerasan ini, yaitu sebagai berikut:  a) Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan atau kekerasan akibat struktur sosial tertentu, seperti tidak adanya saluran yang jelas dalam masyarakat, tidak adanya media untuk mengungkapkan aspirasi-aspirasi, dan komunikasi antar mereka. Dalam kasus kekerasan pertandingan sepak bola penyebabnya adalah serbuan ratusan suporter dari kedua tim sepak bola berada di luar control sistem yang ada. Para suporter memang datang dengan sikap prasangka buruk terhadap tim lawan dan suporternya. b) Kejengkelan atau tekanan sosial, yaitu kondisi sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai-nilai dan norma yang sudah dilanggar. Dalam kasus kekerasan pertandingan sepak bola, suporter salah satu tim merasa jengkel melihat suporter lawannya yang bertindak kasar, mengucapkan kata-kata kotor, memaki-maki sehingga melakukan agresivitas sebagai perlawanan atas perilaku tersebut. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kejengkelan atau tekanan sosial tidak cukup untuk menimbulkan kerusuhan atau kekerasan fisik, tetapi telah mendorong kemungkinan terjadinya kekerasan yang sebenarnya. c) Berkembangnya prasangka kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu, contohnya terhadap pemerintah, kelompok ras atau kelompok agama tertentu, dan suporter atau pemain pihak lawan. Sasaran kebencian ini berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa tertentu yang mengawali atau memicu suatu kerusuhan. Misalnya, nyanyian sindiran, ejekan dengan kata-kata kasar, saling lempar botol, atau lemparan petasan, yang akhirnya meledak menjadi kerusuhan yang merusak fasilitas stadion tempat pertandingan. d) Mobilisasi massa untuk beraksi, yaitu adanya tindakan nyata dari massa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan pecahnya kekerasan massa. Sasaran aksi ini bisa ditujukan kepada pihak yang memicu kerusuhan atau di sisi lain dapat dilampiaskan pada objek lain yang tidak ada hubungannya dengan pihak lawan tersebut. Sasaran aksi ini sendiri ada dua, yaitu ditujukan kepada objek yang langsung yang memicu kekerasan (dalam hal ini suporter pihak lawan) dan objek lain yang tidak ada hubungannya dengan pihak lawan (misalnya polisi, panitia, para penonton lainnya, dan fasilitas stadion). e) Kontrol sosial, yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan. Semakin kuat kontrol sosial, semakin kecil kemungkinan untuk terjadi kerusuhan. Dalam hal ini, control social terlihat jelas pada upaya polisi dan pihak keamanan dari panitia pelaksana untuk meredakan kerusuhan yang telah terjadi. d. Teori Alternatif 1) Teori Lingkungan Sosial Menurut teori ini, hal yang terpenting ketika terjadi kekerasan adalah kondisi lingkungan sosial tempat kerusuhan itu terjadi. Di sebuah sekolah, kenakalan atau bahkan kekerasan yang dilakukan oleh siswa bukan tergantung pada kemampuan para guru dan aparat keamanan sekolah menjaga ketertiban sekolah, tetapi kuncinya ada pada manajemen atau pengelolaan sekolah itu sendiri. Jika manajemen sekolah mampu mencegah gangguan, baik terhadap siswa maupun para guru dan staf, serendah mungkin, kemungkinan timbulnya kekerasan atau kekacauan akan semakin kecil juga. Dalam hal ini, faktor lingkungan fisik seperti kondisi sekolah yang kurang memadai, siswa terlalu banyak, kekurangan ruang belajar, tidak tersedianya fasilitas bermain atau lingkungan sekolah tidak dipagar dengan baik, tidak terlalu berpengaruh selama kendali sosial masih di tangan manajemen (pimpinan) sekolah. Jadi singkatnya, menurut teori ini, kekacauan atau kekerasan akan terjadi di sekolah jika kepemimpinan kepala sekolah tidak memadai/buruk. Hal ini berlaku juga pada semua lingkungan sosial, tidak hanya di sekolah. Apabila lingkungan sosial tempat individu atau kelompok masyarakat berada tidak kondusif, bisa menjadi pendorong terjadinya kekerasan. 2) Teori Ideologi Menurut T.R. Gurr, kekerasan yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh ideologi Kekerasan yang sangat besar pengaruhnya mungkin saja hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang memiliki ideologi berbeda. Perbedaan idelogi antar kelompok kecil dalam masyarakat dapat memunculkan kekerasan, apabila tidak ada media atau wahana yang digunakan untuk menyalurkan peran sertanya dalam kelompok yang lebih luas.

Pengertian Kerusuhan (skripsi dan tesis)

Kerusuhan adalah suatu keadaan yang kacau, ribut, gaduh, dan huru-hara. Kerusuhan merujuk pada aksi kolektif yang spontan, tidak terorganisasi, tidak bertujuan, dan biasanya melibatkan penggunaan kekerasan, baik untuk menghancurkan, menjarah barang, atau menyerang orang lain. Kerusuhan ialah kekacauan (chaos) fisik yang menimpa masyarakat sipil dengan gejala kasat mata berupa bentrokan antar manusia, dari perkelahian massal sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan berbagai sarana dan prasarana, baik fasilitas pribadi (perumahan, mobil pribadi) maupun fasilitas umum (tempat perbelanjaan, gedung pemerintah, kendaraan umum) ataupun tindak pidana lain. Singkatnya, kerusuhan adalah engertian Kerusuhan Kerusuhan adalah suatu keadaan yang kacau, ribut, gaduh, dan huru-hara. Kerusuhan merujuk pada aksi kolektif yang spontan, tidak terorganisasi, tidak bertujuan, dan biasanya melibatkan penggunaan kekerasan, baik untuk menghancurkan, menjarah barang, atau menyerang orang lain. Kerusuhan ialah kekacauan (chaos) fisik yang menimpa masyarakat sipil dengan gejala kasat mata berupa bentrokan antar manusia, dari perkelahian massal sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan berbagai sarana dan prasarana, baik fasilitas pribadi (perumahan, mobil pribadi) maupun fasilitas umum (tempat perbelanjaan, gedung pemerintah, kendaraan umum) ataupun tindak pidana lain. Singkatnya, kerusuhan adalahanksi dari organisasi PSSI yang berwujud denda maupun hukuman larangan menggelar pertandingan dengan penonton.

Subjek Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Subjek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan
perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana yang
berdasarkan Undang-Undang dapat bertanggung jawab dan dikenai pidana.
Subjek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi
(persyarikatan) baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan
hukum.

Jenis-Jenis Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Adapun beberapa jenis tindak pidana diantaranya:
a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran
Berdasarkan criteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (recht
delicten) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau
sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada
tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak
pidana. Berdasarkan criteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang
terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan.
Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai wet delicten, yakni perbuatan
yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.
b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan
pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang
dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil
adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari
perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat
materiil.
c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan
Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang
terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan
atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak
pidana.
d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan
Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya
berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak
pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan
absolut dan tindak pidana aduan relatif.
Tindak pidana aduan absolute semata-mata penuntutannya dilakukan
jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relative adalah
tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai
hubungan dekat.
e. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak
Pidana Commissionis Per Omisionem Commissa
Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang pleh
undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan
adanya aktifitas.
Tindak pidana ommisionis itu berupa perbuatan pasif atau negative
dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan
undang-undang. Tindak pidana commissionis per omisionem commissa
adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi
dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu
yang bukan kewajibannya. f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus
Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang
itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus
adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan
keadaan terlarang yang berlangsung lama.
g. Delik Tunggal dan Delik Berganda
Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan
perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang
baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.
h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya
Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan
dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).
Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan
(Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).
i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat
Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang
bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang
dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya
ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang
dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.
j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik
Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang
atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak
pidana yang termasuk dalam masalah politik.

Unsur-unsur Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat
dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis
dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat
para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari
sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan
perundang-undangan yang ada.
a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
1) Perbuatan
2) Yang dilarang (oleh aturan hokum)
3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3) Diadakan tindakan penghukuman.
b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang
Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka
dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:
1) Unsur tingkah laku
2) Unsur melawan hokum
3) Unsur kesalahan
4) Unsur akibat konstitutif
5) Unsur keadaan yang menyertai
6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Pengertian Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang
dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain
perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya
dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak
berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.
Menurut Barda
Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak
melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:
a. Tindak pidana materil (materiel delict)
Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana
(straf) dalam hal ini sirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan
suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah
yang disebut tindak pidana material (materiel delict).
b. Tindak pidana formal (formeel delict)
Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai
wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh
perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (formeel delict). Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti
(strafbaarfeit) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:
Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan
kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh
kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang
menimbulkan kejadian itu.
Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan
formil sebagai berikut:
a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam
dengan hukum pidana.
b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan
itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum
pidana.
c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum
acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum
pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang
memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang
berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak
guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum
pidana.
Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua
definisi, yaitu:
a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma
yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam
dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan
menyelamatkan kesejahteraan umum.  b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh
peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang
dapat dihukum.
Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah strafbaar
feit bersama dengan delict. Sementara itu, pidana Anglo Saxon (Negaranegara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah criminal act
an offence. Konsep pemidanaan dalam pidana Anglo Saxon juga
memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pemidanaan.
Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “An act does not
make a person guility, unless his mind is guility”. Berdasarkan adagium ini,
seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap
bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan.
Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku
karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab
(mengerti benar konsekuensi perbuatan).

Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap
yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja
direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu
jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai
dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.
Tahap-tahap dalam penegakan hukum terdiri dari:
a. Tahap Formulasi
Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat
undang undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu
tahap perumusan peraturan hukum pidana.
b. Tahap Aplikasi
Adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai
dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan
yudikatif.
c. Tahap Eksekusi
Adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparataparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan
eksekutif atau administratif.

Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pemahaman yang sama dengan pendapat tersebut, Sacipto Rahardjo berpendapat penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi: a. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya. b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:  a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat; b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional; c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memeliharakan, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa: a. Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa: 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri. 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. b. Tindakan Represif (repression) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuanketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa: 1) Tindakan administrasi. 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain: a) Penyidikan; b) Penuntutan; c) Pemeriksaan oleh pengadilan; d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

Komponen Penegakan Hukum (skripsi dan tesis)

Adapun instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). a. Struktur hukum (legal structure) Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum. b. Substansi hukum (legal substance) Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis c. Budaya hukum (legal culture) Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian Penegakan Hukum(skripsi dan tesis)

Pidana Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (law enforcement). Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:  1) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);

Hukum Pidana dan Karakteristiknya (skripsi dan tesis)

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.1 Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.2 Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.3 W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.4 Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. 5 Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas6 . Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya.7 Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi’atnya (represif).8 Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama. Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut: 1) Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat 2) Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri‟ atau sebagai „pedang bermata dua‟, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair,artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:11 1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S), sebuah Titah Raja (Koninklijk Besluit) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahanperubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masingmasing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.  2) Hukum pidana adat Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP. 3) Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh  penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

Akibat-akibat Pelacuran (skripsi dan tesis)

Praktek-praktek pelacuran biasanya ditolak oleh masyrakatdengan cara mengutuk keras, serta memberi hukuman yang keras bagi pelakunya. Namun demikian ada sebagian masyarakat yang bersifat netral dengan sikap tidak perduli hal tersebut. Disamping itu ada juga yang menerima dengan baik. Sikap menolak diundangkan denganrasa benci, jijik, ngeri, takut dan lain-lain. Perasaan tersebut timbul karena prostitusi dapat mengakibatkan sebagai berikut : a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan penyakit kulit. Penyakit kelamin tersebut adalah AIDS dan spilis. Keduanya dapat menjadikan penderitanya epilepsy, kelumpuhan, idiot psikotik yang berjangkit dalam diri pelakunya dan juga kepada keturunan yang lebih parah lagi dapat menyebabkan kematian kepada si penderita penyakit; b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan; c. Merusak sendi-sendi moral, susila dan agama; d. Terjadinya eksploitasi manusia oleh manusia lain yang dilakukan oleh germo.

Pengertian Prostitusi (skripsi dan tesis)

Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Prostitusi merupakan penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran. Prostitusi sering disebut juga sebagai pelacur (dari bahasa latin Prostituere atau Prostauree) misalnya berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sejalan dengan itu pula Commenge mengatakan prostitusi atau prostitusi itu adalah : “Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak” Paul Moedikno mengatakan “Prostitusi adalah penyerahan badan dengan menerima bayaran, kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orangorang itu” Umumnya para pelacur itu hanya mencari nafkah dengan menjual jasa, mereka lalu disebut pendosa para pembeli dan pengguna jasa. Kerancuan menyangkutpautkan pelacur seksualitas dan hukum positif. Kemiskinan/pemiskin seksualitas dalam prostitusi yang sepenuhnya bersifat pribadi bagi konsumen dan menjadi barang komoditi bagi pelacur bukan fondasi yang kuat bagi pengurangan hak-hak pelacur apalagi mendiskriminasikannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini mengenai istilah pelacur ini tidak diatur secara jelas, hanya mengenai mereka yang mencari keuntungan dari orang lain yang menjalankan dirinya sebagai pemuas nafsu laki-laki dengan upah, dikenal dengan istilah Germo dan diatur dalam pasal 297 KUHP yang berbunyi : “Perdagangan Wanita dan Laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Dengan demikian yang diancam hukuman bukan pelakunya tetapi pelaku yang memperdagangkan perempuan menjadi pelacur itulah yang dapat diancam hukuman. Perumusan tentang prostitusi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi, prostitusi, penjaja seks, pekerja seks komersial atau persundalan adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak laki-laki (lebih dari satu) dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan. Atau dengan kata lain, adalah wanita yang melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki diluar pernikahan, dan sang wanita memperoleh imbalan uang ataupun materi lainnya.

Asas Universal (skripsi dan tesis)

Persoalan pokok yang dikaji dalam asas universal adalah jenis perbuatan (pidana) yang sedemikian rupa sifatnya sehingga setiap negara berkewajiban untuk menerapkan hukum pidana, tanpa memandang siapa yang berbuat delik, di mana dan terhadap kepentingan siapa pelaku delik melakukannya. Asas tersebut merupakan pengecualian terhadap hukum pidana yang egosentris. Asas universal diatur di dalam Pasal 4 sub 2 dan Pasal 4 sub 4 KUHP yang berbunyi : Ke-2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia. Ke-4. salah satu kejahatan tersebut Pasal-Pasal 438, 444-446 mengenai pembajakan laut dan tersebut Pasal 447 mengenai penyerahan kapal dalam kekuasaan bajak laut. Berdasarkan ketentuan Pasal di atas dimensi internasional dalam asas universal akan tampak dalam dua hal. Pertama, dalam ketentuan Pasal 4 sub 2 KUHP kejahatan mengenai mata uang yang dikeluarkan oleh negara atau bank tertentu, dalam arti tidak merujuk pada suatu negara, Indonesia misalnya. Dengan demikian, setiap orang yang melakukan kejahatan mata uang di luar teritorial Indonesia dapat diadili berdasarkan aturan pidana Indonesia apabila tertangkap oleh aparat penegak hukum Indonesia. Kedua, kejahatan-kejahatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 sub 4 pada hakikatnya merupakan kejahatan yang telah dikualifikasikan sebagai kejahatan Internasional, di mana setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki kewenangan untuk mengadili. Kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut merupakan kejahatan yang melanggar kepentingan masyarakat internasional, akan tetapi kewenangan melakukan penangkapan , penahanan, dan peradilan atas pelakunya diserahkan sepenuhnya kepada yuridiksi kriminal negara yang berkepentingan dalam batas-batas teritorial negara tersebut. Kejahatan yang diatur dalam Pasal 4 sub 4 KUHP secara umum terbagi ke dalam dua jenis kejahatan, yaitu pembajakan laut (piracy) dan pembajakan udara (aircraft hijacking), keduanya dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Dengan demikian, apabila ada seseorang baikm itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing melakukan pembajakan laut, maka terhadap orang itu dapat diadili berdasarkan aturan pidana Indonesia

Asas Teritoria (skripsi dan tesis)

Asas teritorial diatur dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundangan-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Titik berat asas ini adalah pada tempat atau teritorial terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah suatu negara, dengan mengesampingkan siapa saja yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang mengandung pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Dengan demikian, berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia, harus tunduk pada aturan pidana Indonesia . Adapun yang dimaksud wilayah atau teritorial Indonesia adalah mencakup; (1) seluruh kepulauan maupun daratan bekas Hindia Belanda; (2) seluruh perairan teritorial Indonesia serta perairan menurut Zona Ekonomi Eksklusif hasil Konvensi Laut Internasional, yaitu wilayah perairan Indonesia ditambah 200 meter menjorok ke depan dari batas wilayah perairan semula; (3) seluruh berlayar di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP.