Kategori Pembiayaan Syariah (skripsi dan tesis)

Biro perbankan syariah dalam Sudarsono (2008) mengelompokkan jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaanya, antara lain :

  1. Berdasarkan prinsip jual beli
  2. Ba’I al-murabahah

Jual beli barang pada harga asal antara penjual dan pembeli dengan menyebutkan harga pembelian dan laba yang disyaratkan oleh penjual yang telah disepakati. Penjualan barang dilakukan atas dasar cost-plus profit.

  1. Bai As-Salam

Jual-beli barang dengan  kondisi barang yang belum tersedia, barang tersebut diserahkan di kemudianhari dengan  pembayaran di awal. Spesifikasi kuantitas, kualitas, harga  dan waktu penyerahan ditentukan pada saat akad. Bai as-salam merupakan pembiayaan yang umum dilakukan di  bidang pertanian.

  1. Bai Al-Istishna

Jual beli barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang  disepakati antara kedua belah pihak. Bail al istishna biasanya dipergunakan di bidang  manufaktur dengan pembayaran yang  dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

 

  1. Berdasarkan Prinsip Sewa
  2. Al-Ijarah

Pemindahan hak guna atas barang melalui pembayaran  upah sewa tanpa diikuti dengan  pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

  1. Al-Ijarah al-muntahia bit-tamlik

Merupakan bagian  dari akad Al-Ijarah dengan  adanya perpindahan kepemilikan barang di akhir masa waktu

  1. Berdasarkan prinsip bagi hasil
  2. Al-Musyarakah

Kerjasama antara kedua pihak atau  lebih yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan pembagian keuntungan dan  resiko yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

  1. Al-Mudharabah

Kerjasama usaha antara dua pihak  yang mana pihak pertama sebagai penyedia  modal dan pihak lain sebagai pengelola  modal. Keuntungan usaha dibagikan sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh  penyedia modal selama kesalahan bukan akibat dari kelalaian pengelola modal.

 

Definisi Pembiayaan Syariah (skripsi dan tesis)

Definisi pembiayaan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa: “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pengertian dari pembiayaan tersebut diperjelas lagi bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

  1. transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;
  2. transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik;
  3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, Istishna’;
  4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan
  5. transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka pembiayaan dengan prinsip syariah merupakan bentuk penyaluran dana berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi multijasa dengan berlandaskan prinsip syariah kepada pihak yang memerlukan dana dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil sebagai tugas utama bank. Hal itu sperti yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi’i Antonio (2002) bahwa “pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Secara ringkas dapat diartikan bahwa istilah pembiayaan ini merupakan istilah kredit yang biasa dipergunakan dalam bank konvensional, yang membedakan hanya bentuk imbalan pada pembiayaan adalah bagi hasil sedangkan dalam kredit adalah bunga. Sehingga pembiayaan dan kredit adalah merupakan bentuk dari penyaluran dana perbankan.

Sedangkan pengertian dari bagi hasil menurut Karim (2004) adalah: Bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa bagi hasil merupakan return dari investasi yang dilakukan. Adapaun besar kecilnya return bergantung pada hasil (profit) usaha yang dilakukan dari investasi tersebut. Jadi penerimaan return ini tidak tetap jumlah atau nominalnya.

Mekanisme perhitungan bagi hasil terdiri dari dua sistem (IBI, 2001), diantaranya adalah:

  1. Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
  2. Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Kriteria dan Ciri-Ciri UMKM (skripsi dan tesis)

Dengan banyak nya definisi yang menjelaskan tentang pengertian UMKM maka maka menimbulkan banyaknya perbedaan persepsi dalam hal pengelompokan atau penggolongan UMKM. Oleh karena itu dalam penelitian kali ini yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 sebagai dasar untuk penggolongan usaha mikro tersebut berdasarkan kriteria sebagai berikut:

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  3. Memiliki jumlah tenaga kerja tidak lebih dari 4 orang.
  4. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti,
  5. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat,
  6. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
  7. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai,
  8. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah,
  9. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank ,
  10. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP

Kriteria dan Ciri-Ciri Usaha Kecil menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 :

  1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  3. Memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19 orang.
  4. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
  5. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
  6. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
  7. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
  8. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha;
  9. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal

Kriteria dan Ciri-Ciri Usaha Menengah menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 :

  1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. Memiliki
  3. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
  4. Memiliki jumlah tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.
  5. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
  6. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
  7. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
  8. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll; dan
  9. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;

Definisi UMKM dan Penggolongan UMKM (skripsi dan tesis)

Pada dasarnya terdapat beberapa definisi yang dioleh beberapa instansi yang berbeda untuk memberikan definisi terkait dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Definisi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Definisi menurut Kementrian Koperasi dan UMKM, Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000 s.d Rp.10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Definisi tentang UMKM menurut Bank Indonesia, Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menengah, merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp.200.000.000 s.d. Rp.5.000.000.000) dan nonmanufaktur (Rp.200.000.000 s.d. Rp.600.000.000)

Jakarta Islamic Index (JII) (skripsi dan tesis)

 

Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa Invesment Management (PT DIM). JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Pembentukan instrumen syariah ini untuk mendukung pembentukan Pasar Modal Syariah yang kemudian diluncurkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Mekanisme Pasar Modal Syariah meniru pola serupa di Malaysia yang digabungkan dengan bursa konvensional seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Setiap periodenya, saham yang masuk JII berjumlah 30 (tiga puluh) saham yang memenuhi kriteria syariah. JII menggunakan hari dasar tanggal 1 Januari 1995 dengan nilai dasar 100 (www.wikipedia.org )

Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja (benchmark) dalam memilih portofolio saham yang halal (www.wikipedia.org ).

Penentuan kriteria dalam pemilihan saham dalam JII melibatkan Dewan Pengawas Syariah PT DIM. Saham-saham yang akan masuk ke JII harus melalui filter syariah terlebih dahulu. Berdasarkan arahan Dewan Pengawas Syariah PT DIM, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat masuk ke JII(www.wikipedia.org ):

  1. emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
  2. bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional
  3. usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan/minuman yang haram
  4. tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat

Selain filter syariah, saham yang yang masuk ke dalam JII harus melalui beberapa proses penyaringan (filter) terhadap saham yang listing, yaitu:

  1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar.
  2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%.
  3. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama 1 (satu) tahun terakhir.
  4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pengkajian ulang akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha utama emiten akan dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Perusahaan yang mengubah lini bisnisnya menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari indeks. Sedangkan saham emiten yang dikeluarkan akan diganti oleh saham emiten lain. Semua prosedur tersebut bertujuan untuk mengeliminasi saham spekulatif yang cukup likuid. Sebagian saham-saham spekulatif memiliki tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler yang tinggi dan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah(www.wikipedia.org ).

Indeks LQ45 (skripsi dan tesis)

Indeks ini terdiri dari 45 saham yang dipilih setelah melalui beberapa kriteria sehingga indeks ini terdiri dari saham-saham yang mempunyai likuiditas yang tinggi dan juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar dari saham-saham tersebut.

Untuk masuk dalam pemilihan tersebut, sebuah saham harus memenuhi kriteria tertentu dan lolos dari seleksi utama sebagai berikut:

  1. Masuk dalam top 60 dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir).
  2. Masuk dalam ranking yang didasarkan pada nilai kapitalisasi pasar (rata-rata kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir).
  3. Telah tercatat di BEJ sekurang-kurangnya 3 bulan
  4. Kondisi keuangan perusahaan, prospek pertumbuhan perusahaan, frekuensi dan jumlah transaksi di pasar reguler.

 

IHSG/Indeks Harga Saham Gabungan (skripsi dan tesis)

 

Pada tanggal 1 April 1983, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkenalkan untuk pertama kalinya sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEJ. Hari dasar untuk perhitungan IHSG adalah 10 Agustus 1982. Pada tanggal tersebut, indeks ditetapkan dengan nilai dasar 100 dan saham tercatat pada saat itu berjulah 13 saham (www.vibinznews.com) .

Dasar perhitungan IHSG adalah jumlah nilai pasar dari total saham yang tercatat pada tanggal 10 Agustus 1982. Jumlah nilai pasar adalah total perkalian setiap saham tercatat (kecuali untuk perusahaan yang berada dalam program restrukturisasi) dengan harga di BEJ pada hari tersebut.

Formula perhitungan adalah sebagai berikut(www.vibinznews.com):

2.8.2. Indeks Sektoral

Indeks Sektoral merupakan bagian dari IHSG. Semua perusahaan yang tercatat di BEJ diklasifikasikan ke dalam 9 sektor yang didasarkan pada klasifikasi industri yang ditetapkan oleh NEJ yang disebut JASICA (Jakarta Stock Exchange Industrial Classification). Kesembilan sektor tersebut adalah:

  1. Sektor Utama (industri yang menghasilkan bahan-bahan baku)
  2. Sektor 1, Pertanian
  3. Sektor 2, Pertambangan
  4. Sektor Kedua (Industri Pengolahan atau Manufaktur)
  5. Sektor 3, Industri Dasar dan Kimia
  6. Sektor 4, Aneka Industri
  7. Sektor 5, Industri Barang Konsumsi
  8. Sektor Ketiga (Jasa)
  9. Sektor 6, Properti dan Real Estat
  10. Sektor 7, Transportasi dan Infrastruktur
  11. Sektor 8, Keuangan
  12. Sektor 9, Perdagangan, Jasa dan Investasi

Indeks sektoral diperkenalkan pada tanggal 2 Janurai 1996 dengan nilai dasar 100 untuk setiap sektor dan menggunakan hari dasar 28 Desember 1995. Disamping kesembilan sektor tersebut, BEJ menghitung indeks industri manufaktur atau pengolahan yang merepresentasikan kumpulan saham yang diklasifikasi kedalam sector 3, sektor 4, dan sektor 5.

Indeks Bursa Efek Jakarta (skripsi dan tesis)

Dalam rangka memberikan informasi yang lengkap tentang perkembangan bursa kepada publik, BEJ telah menyebarkan data pergerakan harga saham melalui media cetak dan elektronik. Satu indikator pergerakan harga saham tersebut adalah indeks harga saham.

Saat ini, BEJ mempunyai 4 macam indeks saham:

  1. IHSG, menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen kalkulasi indeks.
  2. Indeks Sekoral, menggunakan semua saham yang masuk dalam setiap sektor.
  3. Indeks LQ45, menggunakan 45 saham terpilih setelah melalui beberapa tahapan seleksi.
  4. Indeks Individual, yang merupakan indeks untuk masing-masing saham didasarkan harga dasar.

IHSG, Indeks Sektoral dan Indeks LQ45 menggunakan metode perhitungan yang sama, yang membedakannya hanya jumlah saham yang digunakan sebagai komponen dalam perhitungannya.

Solvabilitas (skripsi dan tesis)

Solvabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya apabila perusahaannya dilikuidasi. Biasanya permasalahan yang muncul apabila perusahaan dilikuidasi (ditutup) menyangkut apakah kekayaan yang dimiliki perusahaan mampu menutup semua hutang-hutangnya. Apabila perusahaan mampu menutup semua hutang-hutangnya berarti perusahaan dalam kondisi solvabel, sebaliknya apabila perusahaan tidak bisa menutup semua hutangnya berarti perusahaan perusahaan dalam kondisi insolvabel. Untuk menutup semua hutangnya maka perusahaan menjamin dengan semua kekayaannya (aktiva), dengan demikian solvabilitas perusahaan dapat dihitung dengan cara membagi total aktiva dengan total utangnya (Sutrisno, 2000).

Current Ratio =           …………………………….. (2.4)

 

Sedangkan rasio solvabilitas mengukur likuiditas jangka panjang dan pengukurannya berfokus pada neraca. Menurut Sundjaya (2003), rasio Solvabilitas terdiri dari:

  1. Debt To Equity Ratio

Debt To Equity ratio adalah perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal pemegang saham perusahaan.

Rumus yang digunakan:

Debt To Equity Ratio = Long Term Debt……………………………. (2.5)

Stockholder’s Equity

 

Nilai rasio yang meningkat berarti perusahaan menggunakan leverage keuangan ( financial leverage ) yang meningkat juga. Penggunaan financial leverage yang meningkat akan meningkatkan rentabilitas modal saham (ROE) dengan cepat, sebaliknya jika penjualan menurun ROE juga turun.

 

  1. Times interest earned (TIE)

TIE adalah rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga. Rumus yang digunakan:

Times Interest Earned = EBIT x taxes………………………………… (2.6)

Interest Charges

 

Nilai rasio yang meningkat menunjukkan kemampuan perusahaan yang semakin baik dalam membayar bunga.

  1. Fixed Charge Coverage

Adalah rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban tetapnya seperti bunga dan pokok pinjaman, pembayaran sewa guna usaha, dan deviden saham preferen dari hasil laba sebelum bunga dan pajak. Rasio ini juga memperhitungkan sewa, karena meskipun sewabukan hutang, tetapi sewa merupakan beban tetap dan akan mengurangikemampuan hutang (Debt capacity) perusahaan.Rumus yang digunakan :

Fixed charged coverage =

EBIT + Lease Payment Interest charges + lease payment + (principal payment +preferred stock deviden) x 1   …….(2.7)

1- tax rate

Nilai rasio yang meningkat menunjukkan semakin baik kemapuan perusahaan dalam membayar kewajiban tetapnya

 

 

Likuiditas (skripsi dan tesis)

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Kewajiban yang segera harus dipenuhi adalah hutang jangka pendek, oleh karena itu rasio ini bisa digunakan untuk mengukur tingkat keamanan kreditor jangka pendek, serta mengukur apakah operasi perusahaan tidak akan terganggu bila kewajiban jangka pendek ini segera ditagih. Ukuran rasio likuiditas terdiri dari tiga alat ukur yaitu (Sutrisno, 2000):

 

  1. Current Ratio

Current ratio adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek. Aktiva lancar disini meliputi kas, piutang dagang, efek, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan hutang jangka pendek meliputi hutang dagang, hutang wesel hutang bank, hutang gaji, dan hutang lainnya yang segera harus dibayar.

Nilai Current Ratio yang meningkat menunjukkan kelebihan uang kas pada aktiva lancar, yang berpengaruh tidak baik pada profitabilitas perusahaan, sedangkan nilai current ratio yang menurun menunjukkan risiko likuiditas yang meningkat.

  1. Quick Ratio

Quick Ratio merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban- kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Quick ratio merupakan alat ukur likuiditas yang lebih baik jika persediaan tidak mudah diuangkan. Jika persediaan likuid, maka quick ratio merupakan ukuran likuiditas yang paling disukai.

 

Current Liabilities

Likuiditas persediaan yang rendah dapat diakibatkan oleh 2 faktor yaitu:

  • Terlalu banyak macam persediaan yang tidak dapat dijual dengan mudah karena merupakan barang setengah jadi, barang usang atau barang untuk kegunaan tertentu.
  • Jika barang tersebut diatas dijual dengan kredit, maka akan menjadi piutang terlebih dahulu sebelum menjadi uang kas. Quick Ratio = 1 atau lebih besar dari 1 lebih direkomendasi, tetapi sama seperti current ratio, nilai yang diterima tergantung pada industrinya.

Nilai quick ratio yang meningkat menunjukkan kelebihan kas atau adanya idle fund yaitu dana yang tidak bermanfaat untuk menambah laba perusahaan, sedangkan nilai quick ratio yang menurun menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan.

  1. Cash Ratio

Cash rasio adalah rasio yang menbandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas adalah efek atau surat berharga. Dengan demikian rumus untuk menghitung cash ratio adalah sebagai berikut :

 

Pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan (skripsi dan tesis)

Ada 2 jenis ungkapan dalam pelaporan keuangan yang telah ditetapkan oleh badan yang memiliki otoritas di pasar modal. Yang pertama adalah ungkapan wajib (mandatory disclosure), yaitu informasi yang harus di ungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Sedangkan yang kedua adalah ungkapan sukarela (voluntary disclosure), yaitu ungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Pengungkapan sosial yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang sifatnya sukarela. Karenanya, perusahaan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharuskan oleh badan penyelenggara pasar modal. Keragaman dalam pengungkapan disebabkan oleh entitas yang dikelola oleh manajer yang memiliki filosofis manajerial yang berbeda dan keluasandalam kaitannya dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat (Mirfazli, 2007).

Standar pelaporan pertanggungjawaban sosial sampai saat ini belummempunyai standar yang baku, hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang berhubungan dengan biaya dan manfaat sosial. Perusahaan dapat membuat sendiri model pelaporan pertanggungjawaban sosialnya (Mirfazli, 2007).

Dalam menyusun dan mengungkapkan informasi tentang aktivitas pertanggungjawaban sosial perusahaan, Zhegal & Ahmed (1990) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sebagai berikut:

Bidang ini meliputi aktivitas pengendalian pencemaran dan pelestarian lingkungan hidup. Meliputi, pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.

Bidang ini meliputi aktivitas dalam pengaturan penggunaan energi dalam hubungannya dengan operasi perusahaan dan peningkatan efisiensi terhadap produk perusahaan. Meliputi, konservasi energi, efisien energi, dan lain-lain.

  1. Praktik bisnis yang wajar.

Meliputi pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial

  1. Sumber daya manusia.

Bidang ini meliputi aktivitas untuk kepentingan karyawan sebagai sumber daya manusia bagi perusahaan maupun aktivitas di dalam suatu komunitas. Aktivitas tersebut antara lain, program pelatihan dan peningkatan ketrampilan, perbaikan kondisi kerja, upah dan gaji sertatunjangan yang memadai, pemberian beberapa fasilitas, jaminan keselamatan kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan, seni, dan lain-lain.

Meliputi keamanan, pengurangan polusi, dan lain-lain

 

  • Ukuran (size) Perusahan

Ukuran (size) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahan tersebut.

Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal masyarakat. Dari ketiga variabel ini, nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan market capitalized dan penjualan dalam mengukur perusahaan.(Sudarmaji, 2007). Dalam penelitian (Fitriani, 2001) terdapat tiga alternatif yang digunakan untuk menghitung size perusahaan, yaitu total asset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar.

Pengungkapan Aspek Sosial Ekonomi Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Perusahaan dalam pandangan ini adalah alat dari para pemegang saham (pemilik perusahaan), maka apabila perusahaan akan memberikan sumbangan sosial, hal itu akan dilakukan oleh individu pemilik atau individu para pekerjanya, bukan oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini senada dengan pendapat Model Klasik yang menyatakan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan pasar dan mencari untung yang akan dipersembahkan kepada pemilik modal (Syafri, 1993).

Sedangkan dalam pengertian luas, pertanggungjawaban sosial merupakan konsep yang lebih “manusiawi”, dimana suatu organisasi dipandang sebagai agen moral. Oleh karena itu, dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi – termasuk di dalamnya organisasi bisnis, wajib menjunjung tinggi moralitas. Dengan demikian, kendati tidak ada aturan hukum atau etika masyarakat yang mengatur, tanggung jawab sosial bisa di laksanakan dalam berbagai situasi dengan mempertimbangkan hasil terbaik atau yang paling sedikit merugikan stakeholder-nya. Tindakan tepat yang dilakukan oleh perusahaan akan memberikan manfaat bagi masyarakat(Syafri, 1993).

Akuntansi Sosial Ekonomi (Socio Economic Accounting) atau sering disebut dengan akuntansi sosial merupakan fenomena baru dalam ilmu akuntansi. Akuntansi sosial memiliki perbedaan dengan akuntansi konvensional. Dalam akuntansi konvensional yang menjadi fokus perhatian adalah pencatatan dan pengukuran terhadap kegiatan atau dampak yang timbul akibat hubungan perusahaan dengan pelanggan, sedangkan akuntansi sosial merupakan sub disiplin dari ilmu akuntansi yang melakukan proses pengukuran dan pelaporan dampak-dampak sosial perusahaan. Jadi, dalam akuntansi konvensional tidak sepenuhnya mengakomodasi unsur tanggung jawab sosial perusahaan (Syafri, 1993).

Seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan akan disosialisasikan kepada publik, salah satunya melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara implisit menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan (Syafri, 1993).

Penjelasan tersebut ditulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2004, paragraf kesembilan :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

 

Dalam proses pelaporan keuangan tahunan perusahaan, pengungkapan/disclosure merupakan aspek pelaporan yang kualitatif, yang sangat diperlukan pemakai informasi laporan keuangan. Karena sifatnya yang kualitatif sehingga formatnya tidak terstruktur, yang dapat terjadi secara langsung dalam laporan keuangan tahunan perusahaan melalui penjudulan yang tepat, catatan atas laporan keuangan ataupun berbagai sisipan seperti catatan kaki (Hendriksen,2001).

Pengungkapan didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang di butuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien (Hendriksen, 1996, dalam Zuhroh dan I Putu Pande, 2003). Pengungkapan ada yang bersifat wajib (mandatory), yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (voluntary), yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Tujuan pengungkapan menurut Securities Exchange Comission (SEC) dikategorikan menjadi dua, yaitu : 1) protective disclosure yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap investor, dan 2) informative disclosure yang bertujuan memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan (Utomo, 2000).

Informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang di uraikan dalam laporan tahunan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi apabila laporan tahunan tersebut dilengkapi dengan pengungkapan sosial yang memadai. Memberikan informasi yang memadai diharapkan akan dapat berguna bagi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan(Utomo, 2000).

 

Pengertian Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Pengungkapan secara sedehana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi. Pengungkapan dapat berkaitan dengan laporan keuangan utama (contohnya metode akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan) dan tidak berkaitan dengan laporan keuangan (contohnya analisis manajemen dan ramalan atas oprasi perusahaan di tahun mendatang). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan yaitu (Hendriksen, 2001):

  1. Untuk siapa informasi diungkap
  2. Apa tujuan informasi tersebut
  3. Berapa banyak informasi yang diungkap

Berapa banyak informasi yang harus diungkap tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, namun juga tergantung pada standar yang dianggap cukup. Tiga konsep pengungkapan yang umumnya dikemukakan adalah (Hendriksen, 2001):

  1. Adequate disclosure, mengandung arti pengungkapan yang minimal harus ada sehingga laporan tidak menyesatkan.
  2. Fair disclosure, menyatakan tujuan-tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama bagi semua pembaca potensial.
  3. Full disclosure, berarti penyajian semua informasi yang relevan.

Bagi beberapa orang, full disclosure berarti penyajian informasi secara melimpah, sehingga disclosure menjadi tidak tepat. Informasi yang terlalu melimpah akan menyembunyikan informasi yang penting dan membuat laporan keuangan sulit diinterpretasikan. Namun demikian disclosure yang tepat atas informasi yang penting bagi investor dan pemakai laporan lainnya harus disajikan dengan adequate, fair, full. Tidak ada perbedaan riil di antara ketiga konsep tersebut bila mereka digunakan dalam konteks yang tepat (Hendriksen, 2001).

 

Kinerja Keuangan Daerah (skripsi dan tesis)

Kinerja keuangan daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya dan mampu menggali potensi sumber-sumber PAD dari daerahnya sendiri. Sehingga ciri utama daerah otonom adalah terletak pada kemampuan daerah untuk mengurus rumahtangganya sendiri dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerahnya sendiri.

Tim Peneliti Fisipol UGM bekerja sama dengan Litbang Depdagri (1991) menentukan tolok ukur kemampuan daerah dilihat dari rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total APBD, yaitu:

  • rasio PAD terhadap APBD 0,00 – 10,00 % ( sangat kurang );
  • rasio PAD terhadap APBD 10,10 – 20,00 % ( kurang );
  • rasio PAD terhadap APBD 20,10 – 30,00 % ( sedang );
  • rasio PAD terhadap APBD 30,10 – 40,00 % ( cukup );
  • rasio PAD terhadap APBD 40,10 – 50,00 % ( baik );
  • rasio PAD terhadap APBD diatas 50,00 % ( sangat baik

Lebih lanjut menurut Halim (2004), kinerja atau kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Untuk melihat kinerja keuangan daerah, dapat dilakukan dengan menganalisis

  • Derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah)
  • Kebutuhan Fiskal (fiscal need)
  • Kapasitas Fiskal (fiscal capacity)
  • Upaya fiskal (tax effort)

Secara umum, kinerja keuangan daerah dapat digolongkan sebagai berikut:

 

 

Tabel 1 Kriteria Kinerja Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan Kriteria
Diatas 100% Sangat efektif
90,01% – 100% Efektif
80,01% – 90,00% Cukup Efektif
60,01% – 80,00% Kurang Efektif
Kurang dari 60% Tidak Efektif

Sumber : Dasril Munir (2002)

Kinerja keungan daerah menurut Radianto (1997) dapat diukur melalui rasio berikut:

  • Kapasitas Fiskal

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 3, “ Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil.“

Menurut, Brojonegoro & Pakpahan (2003), KpF dihitung sebagai berikut:

KpF = PAD + Bagi Hasil (PBB+BP HTB+PPh+0,75 SDA) ……. (1)

 

  • Indeks Kemampuan Rutin

Indeks kemampuan rutin digunakan untuk mengetahui sejauh mana peranan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap sisi pengeluaran rutin daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan kabupaten/kota dapat mendukung otonomi daerah. Belanja rutin ini tidak termasuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, pengeluaran tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tidak tersangka (Radianto,1997)

IKR =                         PADt   x 100% ……………………………………………………   (2)

Belanja Rutint

 

  • Derajat Otonomi Fiskal.

Derajat otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Ini berarti bahwa secara finansial, pemerintah daerah harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dll. Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah dengan menghitung rasio PAD terhadap total penerimaan daerah (Radianto,1997). Menurut Reksohadiprodko (1999), DOF dihitung sebagai berikut:

DOF = PADt x 100% ………………………………………………………………….   (3)

TPDt

DOF = Derajat Otonomi Fiskal.

PADt = nilai dari realisasi pendapatan asli daerah tahun t.

TPDt = realisasi total pendapatan daerah tahun t.

Keuangan Daerah (skripsi dan tesis)

 

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.

Mamesah (1995) mengemukakan bahwa keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kekayaan daerah ini sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah daerah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (goverment expenditure) terhadap barang-barang publik (public goods) dan jasa pelayanan. Tugas ini berkaitan erat dengan kebijakan anggaran pemerintah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran.

Pengaturan keuangan daerah merupakan di antaranya mencakup penegasan hubungan keuangan pusat dan daerah. Davey (1989) menegaskan hubungan keuangan pusat dan daerah, pada prinsipnya lebih menyangkut persoalan tentang pembagian kekuasaan. Terutama hak mengambil keputusan mengenai anggaran, yaitu bagaimana memperoleh dan membelanjakannya.

Tujuannya adalah mencapai adanya kesesuaian dengan peranan yang dimainkan oleh pemerintah daerah (Devas, 1989). Davey (1989) mengidentifikasikan 2 bentuk utama peranan Pemda yang masing-masing membutuhkan dukungan format kebijakan keuangan yang berbeda. Kedua peranan dan format kebijakan keuangan yang sesuai dengan masing-masing peranan tersebut yakni sebagai berikut:

  • Pertama, pandangan yang menekankan peranan pemerintah sebagai ungkapan kemauan dan indentitas masyarakat setempat. Pemerintah daerah merupakan wadah bagi penduduk setempat untuk mengemukakan keinginan mereka dan untuk menyelenggarakan urusan setemapt sesuai dengan keinginan dan prioritas mereka. Adapun peralatan keuangan yang dibutuhkan mencakup: (1) kekuasaan untuk menghimpun sendiri pajak yang dapat banyak menghasilkan pemasukan dan menentukan sendiri tarif pajak; (2) bagi hasil pajak nasional antara pemerintah pusat dan daerah; dan (3) bantuan umum dari pemerintah pusat tanpa pengendalian oleh pemerintah pusat atas penggunaannya.
  • Kedua, pandangan yang menekankan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga yang menyelenggarakan layanan-layanan tertentu untuk daerah dan sebagai alat yang tepat untuk menebus biaya memberikan layanan yang bermanfaat untuk daerah. Sedangkan peralatan keuangan yang sesuai untuk peran ini adalah peralatan yang tidak menuntut wewenang tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan di bidang keuangan. Peralatan semacam ini mencakup: (1) Wewenang mengenakan pajak atau pungutan tetapi tanpa hak menetapkan tarif pajak atau pungutan; (2) Bantuan untuk layanan atau program tertentu; dan (3) Bantuan untuk menyamakan jumlah atau mengimbangi kekurangan, berdasarkan perkiraan yang dibuat pusat dan bukan berdasarkan perkiraan kebutuhan setempat” (Devas, 1989).

Penegasan tersebut, pada intinya menekankan pentingnya keseimbangan antara beban urusan yang menjadi tanggungjawab pemda dan kewenangan finansialnya. Semakin luas urusan yang menjadi tanggungjawab pemda, semakin besar pula kewenangan finansial yang dibutuhkannya. Sebagai konsekwensinya, seperti ditegaskan Hun Cho dan Meinardus (1996) if decentralizacion of power is the aim, then logically decentralization public finances must go with it (Hun Cho dan Meinardus, 1996). Argumen dasar ini selanjutnya mendorong munculnya prinsip baru dalam politik pembiayaan desentralisasi. Prinsip baru ini tercemin pada adagium no mandate wihtout funding atau money follow functions menggantikan prinsip kuno yang dikemukan Wayong (1956) yaitu functions follow money yang dinilai tidak realistik dan menyesatkan (Gaffar,dkk, 2002).

Pengaturan keuangan daerah pada akhirnya harus selaras dengan tujuan dari desentralisasi itu sendiri. Menurut Suparmoko (1994), tujuan kebijakan desentralisasi adalah:

  • Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
  • Peningkatan Pendapatan Asli Daeah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat.
  • Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Peranan pemerintah daerah sendiri di antaranya adalah menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja dan dituangkan dalam rencana anggaran satuan kerja dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah.

Indeks Kinerja Proyek (skripsi dan tesis)

Pengelola proyek sering kali ingin mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya dan indek kinerja, sehingga untuk mengetahui besar kecilnya indek kinerja dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut :

 

 

Bila kinerja ditinjau lebih lanjut akan terlihat hal-hal sebagai berikut.

  1. Indek kinerja kurang dari satu berarti pengeluaran lebih besar dari anggaran atau waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang direncanakan. Bila anggaran dan jadwal sudah dibuat secara realistis, maka berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam pelaksanaan pekerjaan.
  2. Sejalan dengan pemikiran diatas, bila indek kinerja lebih dari satu maka kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik dari perencanaan, dalam arti pengeluaran lebih kecil dari anggaran atau waktu pelaksanaan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.
  3. Makin besar perbedaannya dari angka satu, maka makin besar penyimpangannya dari perencanaan dasar atau anggaran. Bahkan bila terdapat angka yang terlalu tinggi, yang berarti pelaksanaan pekerjaan sangat baik, namun perlu diadakan evaluasi apakah mungkin perencanaannya atau anggarannya yang tidak realistis.

Analisis Kemajuan Pelaksanaan Proyek (skripsi dan tesis)

Pada saat pelaporan data yang terkumpul mengenai kemajuan pekerjaan, ikatan pembelian dan pengeluaran dianalisis untuk setiap paket kerja (kode biaya) yang meliputi :

  1. kemajuan fisik aktual dihitung berdasarkan anggaran yang diaplikasikan (BCWP),
  2. pengeluaran tercatat pada sistem akuntansi (ACWP), dan
  3. perencanan dasar dan anggaran yang mengaitkan jadwal dengan biaya (BCWS).

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa menganalisis kemajuan proyek dengan memakai metode varians sederhana dianggap kurang mencukupi, karena analisis varians tidak mengintegrasikan aspek biaya dengan jadwal. Untuk mengatasinya digunakan metode konsep nilai hasil dengan indikator BCWP, BCWS dan ACWP. Varians yang dihasilkan disebut varians biaya terpadu (CV) dan varians jadwal terpadu (SV).

Cost varians (CV) adalah perbedaan antara biaya yang telah dikeluarkan dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan prestasi pekerjaan. Schedule varians (SV) adalah besarnya perbedaan jadwal yang terjadi sebanding dengan perbedaan biaya yang terjadi.

Gambar  2.3. Analisis varians terpadu disajikan dengan Grafik “S”

Angka negatif varians biaya terpadu yang menunjukkan bahwa biaya lebih tinggi dari anggaran disebut cost overrun. Angka nol menunjukkan pekerjaan terlaksana sesuai anggaran, sementara angka positif berarti pekerjaan terlaksana dengan biaya kurang dari anggaran, ini disebut cost underrun.

Demikian juga halnya dengan jadwal, angka negatif berarti terlambat, angka nol berarti tepat waktu dan angka positif berarti lebih capat dari pada rencana, untuk lebih jelasnya keterangan ini dapat dilihat pada Tabel  2.1.

 

Tabel  2.1  Analisis Varians Terpadu

No Varians Jadwal (SV) Varians Biaya

(CV)

Keterangan
a Positif Positif Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari pada jadwal dengan biaya lebih kecil dari pada anggaran
b Nol Positif Pekerjaan terlaksana tepat sesuai  jadwal dengan biaya lebih rendah dari pada anggaran
c Positif Nol Pekerjaan terlaksana sesuai anggaran dan selesai lebih cepat dari pada jadwal
d Nol Nol Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan anggaran
e Negatif Negatif Pekerjaan selesai terlambat dan  biaya lebih tinggi dari anggaran
f Nol Negatif Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan menelan biaya diatas  anggaran
g Negatif Nol Pekerjaan selesai terlambat dengan biaya sesuai anggaran
h Positif Negatif Pekerjaan selesai lebih cepat dari pada rencana dengan  biaya lebih tinggi dari anggaran
i Negatif Positif Pekerjaan selesai terlambat dari pada rencana dengan biaya lebih rendah dari pada anggaran

 

 

Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept) (skripsi dan tesis)

Angka-angka yang dihasilkan analisis varians menunjukkan perbedaan hasil kerja pada waktu pelaporan dibandingkan dengan anggaran atau jadwal. Metode ini untuk menjawab apakah proyek pada saat pelaporan masih sesuai dengan anggaran atau jadwal.

Kelemahan metode ini, yaitu menganalisis penyimpangan biaya dan jadwal masing-masing secara terpisah, tidak mengungkapkan masalah kinerja kegiatan yang sedang dilakukan. Misalnya suatu kegiatan tertentu pada saat pelaporan dinyatakan mencapai kemajuan melampaui jadwal yang direncanakan, tetapi belum tentu kegiatan tersebut sesuai anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut.

Konsep nilai hasil (earned value concept) adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan atau dilaksanakan (budgeted cost of work performed). Bila ditinjau dari jumlah pekerjaan yang diselesaikan, maka konsep ini mengukur besarnya unit pekerjaan yang telah diselesaikan pada suatu waktu dan dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut.

Dengan memakai dasar asumsi tertentu, metode tersebut dapat dikembangkan untuk membuat perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan proyek, metode konsep nilai hasil ini dapat memperkirakan berbagai kemungkinan diantaranya :

  1. dapatkah proyek diselesaikan dengan dana sisa yang ada,
  2. berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek, dan
  3. berapa besar proyeksi keterlambatan pada akhir proyek bila kondisi masih sama seperti saat pelaporan.

Indikator-indikator yang dipakai dalam metode konsep nilai hasil antara lain sebagai berikut.

  1. BCWP (Budgeted Cost of Work Performed)

Indikator BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) ini menunjukkan nilai hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang telah diselesikan terhadap anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

  1. BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule)

BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule) adalah anggaran suatu paket pekerjaan yang disusun berkaitan dengan jadwal pelaksanaan. Jadi dalam hal ini terjadi perpaduan antara biaya, jadwal dan lingkup kerja, dimana pada setiap elemen pekerjaan telah dialokasikan biaya dan jadwal yang nantinya dapat menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan. Faktor yang menunjukkan kemajuan dan pelaksanan proyek seperti :

  • varians biaya/Cost Varians (CV), varians jadwal/Schedule Varians (SV),
  • memantau perubahan varians terhadap angka standar,
  • indeks produktivitas dan kinerja, dan
  • prakiraan biaya penyelesaian proyek.
  1. ACWP (Actual Cost of Work Performed)

ACWP (Actual Cost of Work Performed) adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan, yaitu segala biaya pengeluaran dari paket kerja termasuk perhitungan overhead.  Jadi ACWP merupakan jumlah aktual dari pengeluaran atau dana yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada kurun waktu tertentu.

Varians dengan Grafik ” S ” (skripsi dan tesis)

Cara lain untuk memperagakan adanya varians adalah dengan menggunakan grafik. Grafik dibuat dengan sumbu Y sebagai nilai kumulatif biaya atau jam-orang kerja yang telah digunakan atau persentase ( % ) penyelesaian pekerjaan, sedangkan sumbu X menunjukkan parameter waktu. Ini berarti menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Bila grafik tersebut dibandingkan dengan grafik serupa yang disusun berdasarkan perencanaan dasar (komulatif pengeluaran berdasarkan anggaran uang /jam-orang) maka akan terlihat jika terjadi penyimpangan .

Grafik yang dibuat dengan sumbu vertikal sebagai nilai kumulatif biaya atau jam-orang atau penyelesaian pekerjaan dan sumbu horisontal sebagai waktu kalender masing-masing dari angka 0 sampai 100, umumnya akan berbentuk huruf S, ini disebabkan oleh kegiatan proyek berlangsung sebagai berikut:

  1. kemajuan pada awalnya bergerak lambat,
  2. diikuti oleh kegiatan yang bergerak cepat dalam kurun waktu yang lebih
    lama,
  3. akhirnya kecepatan kemajuan tersebut menurun dan berhenti pada titik akhir .

Penggunaan grafik “S” pada gambar 3.4 dan gambar 3.5 dijumpai dalam hal-hal sebagai berikut ini :

  1. Pada analisis kemajuan proyek secara keseluruhan.
  2. Penggunaan untuk satuan unit pekerjaan atau elemen-elemennya.
  3. Pada kegiatan engineering dan pembelian untuk menganalisis persentase
    (%) penyelesaian pekerjaan.
  4. Pada kegiatan konstruksi, yaitu untuk menganalisis pemakaian tenaga kerja
    atau jam-orang dan menganalisis persentase (%)  penyelesaian  serta
    pekerjaan-pekerjaan lain yang diukur dan dinyatakan dalam unit versus

Metode Pengendalian Proyek (skripsi dan tesis)

Suatu sistem pemantauan dan pengendalian disamping memerlukan perencanaan yang realistis sebagai tolok ukur pencapaian sasaran, juga harus dilengkapi dengan  teknik dan metode yang dapat mengungkapkan tanda-tanda terjadinya penyimpangan. Untuk pengendalian biaya dan waktu terdapat dua macam metodenya yaitu : Identifikasi Varians dan Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept). Identifikasi dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang sesungguhnya dikeluarkan dengan anggaran. Sedangkan untuk jadwal, dianalisis kurun waktu yang telah dipakai dibandingkan dengan perencanaan.

Penggunaan varians sebagai teknik dan metode pengendalian proyek dan grafiks “S” yang sering digunakan untuk memperlihatkan varians, penyajian konsep nilai hasil beserta indikator-indikator BCWS, BCWP, dan ACWP yang dianggap sebagai salah satu metode pengendalian yang efektif dan dapat dipakai untuk memperkirakan besarnya biaya dan jadwal sampai pada akhir proyek.

Pada setiap rapat yang membicarakan aspek pengendalian biaya dan jadwal, akan selalu ditanyakan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan terakhir, apakah pengeluaran melebihi anggaran atau kemajuan sesuai dengan jadwal. Untuk itu menjelang saat pelaporan dikumpulkan informasi mengenai status akhir kemajuan proyek dengan menghitung jumlah unit yang diselesaikan, kemudian dibandingkan dengan perencanaan atau dengan melihat catatan penggunaan sumber daya, misalnya jam-orang dan membandingkannya dengan anggaran. Teknik demikian dikenal sebagai teknik analisis varians, yang akan memperlihatkan perbedaan antara hal-hal berikut ini :

  1. Biaya pelaksanaan dengan anggaran .
  2. Waktu pelaksanaan dengan jadwal.
  3. Tanggal mulai pelaksanaan dengan rencana.
  4. Tanggal akhir pekerjaan dengan rencana.
  5. Angka kenyataan pemakaian tenaga kerja dengan anggaran.
  6. Jumlah penyelesaian pekerjaan dengan rencana.

Di samping menunjukkan angka perbedaan kumulatif antara rencana dan pelaksanaan pada saat pelaporan, analisis varians juga mendorong untuk melacak dan mengkaji dimana dan kapan telah terjadi varians yang paling dominan dan kemudian mencari penyebabnya untuk diadakan koreksi.

Teknik Pengendalian Proyek (skripsi dan tesis)

Teknik dan metode pengendalian biaya serta jadwal/waktu  proyek yang tepat akan mampu mengungkapkan terjadinya penyimpangan saat pelaksanaan suatu pembangunan. Pengendalian biaya dan waktu/jadwal terdapat dua macam teknik dan metode yang luas pemakaiannya, yaitu identifikasi varians dan konsep nilai hasil (earned value concept). Untuk memperlihatkan terjadinya penyimpangan  sering digunakan dengan grafik “S”.

  1. Pengendalian Biaya dan Waktu

Proses pengendalian yang dilanjutkan dengan teknik dan metode pemantauan serta pengendalian yang dianggap efektif untuk kegiatan yang berbentuk proyek. Pengendalian dilaksanakan sepanjang siklus proyek, baik di kantor maupun di lapangan.

Tujuan pengendalian adalah mengusahakan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, maka aspek dan objek pengendalian sama dengan perencanaan. Maksud pengendalian biaya dan waktu/jadwal dilingkungan proyek adalah sebagai berikut :

  • menciptakan sikap sadar akan anggaran dan jadwal. Ini berarti meminta semua pihak penyelenggara proyek menyadari bagaimana pengaruh kegiatan yang dilakukan terhadap biaya dan jadwal/waktu,
  • meminimalkan biaya proyek dengan melihat kegiatan. Kegiatan apa saja yang biayanya bisa dihemat. Selain itu perlu mengusahakan penggunaan waktu (jadwal yang paling efisien dan ekonomis untuk menyelesaikan setiap pekerjaan), dan
  • menyampaikan kesemua pihak (pimpinan maupun pelaksana), perihal kinerja pemakaian dana dan menekan potensi rawan pemborosan dan penyimpangan guna tindakan koreksi.

 

  1. Unsur – Unsur Pengendalian

Agar suatu sistem pengendalian dapat berjalan dengan efektif diperlukan 4 (empat) unsur-unsur sebagai berikut ini.

  • Tolok ukur yang realistis

Tolok ukur pengendalian biaya adalah anggaran, sedangkan untuk jadwal/waktu salah satu tolok ukur yang penting adalah milestone. Anggaran dan jadwal tersebut diintegrasikan menjadi anggaran per waktu atau time prased budget dan dipecah atau dirinci sampai tingkat paket kerja dan kode akutansi biaya.

  • Perangkat yang dapat memproses dengan cepat dan tepat

Memproses masukan data dan informasi hasil pelaksanaan pekerjaan menjadi indikator-indikator yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan.

  • Prakiraan yang akurat

Meliputi berbagai perkiraan (forecast) biaya dan jadwal kegiatan, seperti biaya dan jadwal untuk pekerjaan tersisa sampai akhir penyelesaian proyek, kecenderungan bilamana tidak mengalami perubahan.

  • Rencana tindakan (action plan)

Tindakan ini diambil untuk mencegah pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (cost overrun) dan keterlambatan (schedule delay) pekerjaan.

  1. Aspek dan Area Pengendalian

Garis besar aspek dan area pengendalian proyek amat luas, karena masing-masing aspek berkaitan satu dengan yang lain, yang paling penting diantaranya adalah sebagai berikut.

 

  • Pengendalian Biaya

Pengendalian biaya dilakukan dengan cara mengelompokkan biaya menjadi per area, seperti biaya kantor pusat, dan lapangan atau biaya jenis pekerjaan seperti biaya engineering, pembelian dan konstruksi.

  • Pengendalian Waktu (Jadwal)

Pengendalian dilakukan pada pekerjaan kritis. Pertama-tama perencanaan penyusunan jadwal induk, kemudian dirinci menjadi komponen-komponennya yang bersifat kritis yaitu milestone. Jumlah milestone tergantung dari jenis proyek. Masing-masing kegiatan, seperti engineering, pengadaan material dan konstruksi mempunyai kegiatan kritis dan dapat dijadikan milestone.

  • Pengendalian Penggunaan Jam – Orang

Pengendalian penggunaan jam-orang dapat dikelompokkan menjadi penggunaan per area atau per jenis pekerjaan.

  • Pengendalian Kinerja dan Produktivitas

Mengendalikan biaya atau waktu secara terpisah tidak dapat memberikan gambaran mengenai  kinerja suatu pekerjaan pada saat laporan. Misalkan suatu pekerjaan pelaksanaannya lebih cepat dari jadwal, hal ini belum tentu menunjukkan sesuatu yang menggembirakan, sebab ada kemungkinan biaya yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan tersebut melebihi anggaran yang dialokasikan untuk itu.

Dalam hal ini penggunaan biaya yang tidak efisien mencerminkan kinerja dari pekerjaan tersebut berada dibawah standar yang ditentukan, sehingga dapat berakibat proyek tidak akan selesai karena kehabisan dana. Oleh karena itu dalam pengendalian proyek diperlukan juga evaluasi dan analisis kinerja pekerjaan saat pelaporan.

  • Pengendalian Prosedur

Pengendalian prosedur bermaksud mengkaji apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditentukan. Dalam hal ini yang diperhatikan bukan saja pencapaian sasaran proyek, tetapi juga dicermati cara-cara mencapainya, apakah sudah mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku.

Anggaran, Perencanaan dan Pengendalian (skripsi dan tesis)

 

Pengertian  anggaran menurut Drs.Amim Wijawa Tunggal, ( Akuntansi Manajem, 247, [5.4] : “Anggaran adalah rencana keuangan di masa mendatang dan merupakan alat bantu dalam mengoordinasikan dan menimplementasikan rencana yang telah dibuat” Anggaran dapat mencakup aspek keuangan dan non-keuangan dari rencana tersebut. Aspek keuangan ini adalah kuantitatif mengenai ekspektasi manajemen di masa depan yang berkaitan dengan laba, arus kas, dan posisi keuangan. Sedangkan aspek non-keuangan adalah segala asumsi yang mendasari pembuatan anggaran keuangan tersebut. Anggaran dapat membawa manfaat sebagai berikut :

 

  1. Menekankan kepada pihak manajemen mengenai pentingnya perencanaan dan pengimplementasian rencana.
  2. Menyediakan criteria pengukuran
  3. Salah satu sumber informasi perbaikan pengambilan keputusan
  4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke seluruh bagian persusahaan

 

Anggaran biaya (Cost Budget) adalah proses penyusunan rencana anggaran pelaksanaan yang optimal, berdasarkan perencanaan waktu pelaksanaan dan estimasi biaya pelaksanaan. ( Engineering PT. Wijaya karya, Pedoman Manajeman Proyek 2010, hal. 5-31, [5.6]

Setiap aktivitas usaha memerlukan anggaran dalam setiap aktifitasnya tak terkecuali entitas pencari laba ataupun nirlaba yang mana bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan anggaran.

Tujuan akhir dari perencanaan laba ialah memeksimalkan pendapatan bersih, Semua anggaran idealnya berkempentingan meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk setiap penjualan yang didapatkan, dan memaksimalkan laba kotor dari kombinasi produksi Suatu anggaran merupakan titik focus dari keseluruhan proses perencanaan dan pegendalian. Anggaran membatu manajer dalam merencanakan kegiatan dan memonitor kinerja operasi serta laba yang dihasilkan oleh pusat pertnaggungjawaban ( responsibility centre)

 

 

Perencanaan dan pengedalian merupakan hal yang bener-benar saling berhubungan, Perencanaan adalah pandangan ke depan dan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukana pakah yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya

 

Menurut Istimawan Dipohusodo,  Manajemen Proyek dan Konstruksi, Kanisius 1996, hal. 407-407, [5.6] “ Syarat untuk menuntun ke keberhasilan suatu proyek adalah pengendalian yang mengkus terhadap factor-faktor waktu, biaya dan mutu”,

 

Karakteristik Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Karaktristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok (IAI, 2009) yaitu:

  1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

  1. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna da masa lalu.

  1. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan.

  1. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat mempertimbangakan laporan keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian laporan keuangan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antarperiode perusahaan yang sama dan perusahaan yang berbeda.

 

Proses Akuntansi (skripsi dan tesis)

Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomik dan bisnis. Untuk menyediakan informasi tersebut, dibutuhkan data keuangan dan diproses dengan cara tertentu. Tahap-tahap yang dijalani dalam proses akuntansi disebut siklus akuntansi. Secara berurutan siklus akuntansi meliputi tahap-tahap sebagai berikut.(Baridwan, 2004)

  1. Analisis transaksi

Agar transaksi-transaksi yang terjadi dapat dicatat dalam rekening-rekening yang benar, diperlukan analisis terhadap transaksi-transaksi itu untuk mengetahui akibat dari transaksi tadi. Dalam melakukan analisis ini dicari akibat dari suatu transaksi, kepada paling sedikit dua rekening karena sistem yang digunakan adalah pembukuan berpasangan (double entry). Atau dengan kata lain, analisis transaksi ini dilakukan dalam kesamaan debet dan kredit.

Transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

  1. Transaksi-transaksi ekstern, yaitu transaksi-transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan, antara lain penjualan, pembelian, pengeluaran dan penerimaan uang.
  2. Transaksi-transaksi intern, yaitu pembagian kembali biaya-biaya dalam perusahaan, seperti depresiasi aset tetap, pemakian bahan baku untuk produksi, transfer dari barang dalam proses ke barang jadi dan lain-lain.
  3. Jurnal

Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis (berdasarkan urut waktu terjadinya) dengan menunjukkan rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing (Jusuf, 2001). Kegiatan menjurnal dilakukan tiap kali terjadi transaksi. Transaksi-transaksi yang telah dianalisis dimasukkan ke dalam buku jurnal. Transaksi yang selalu berulang-ulang terjadi biasanya tidak dicatat dalam buku jurnal debet kredit, tetapi dicatat dalam buku jurnal spesial atau khusus yang berkolom-kolom. Buku jurnal seperti ini khusus dirancang untuk pencatatan transaksi-transaksi tertentu, dengan memperhatikan rekening-rekening yang harus didebet dan dikredit. Buku jurnal khusus biasanya dibuat berpasangan untuk transaksi-transaksi yang sering terjadi seperti:

  1. Jurnal pembelian

Jurnal pembelian merupakan jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit, yakni pembelian yang menimbulkan kewajiban (hutang) kepada pemasok.

 

  1. Jurnal penjualan

Jurnal penjualan adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit, yaitu penjualan yang menimbulkan tagihan (piutang) kepada pelanggan.

  1. Jurnal penerimaan kas

Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang disediakan khusus untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Seperti penjualan tunai, pelunasan piutang, pendapatan bunga, pendapatan sewa dan lain sebagainya.

  1. Jurnal pengeluaran kas

Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang disediakan untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas. Seperti pembelian tunai, pelunasan hutang, membayar gaji pegawai, membayar biaya listrik dan lain sebagainya.

Selain menggunakan jurnal khusus seperti yang telah diterangkan di atas, perusahaan juga menggunakan satu jurnal lagi yaitu jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi-trasaksi yang tidak dapat dicatat kedalam keempat buku jurnal khusus yang di atas. Misalnya untuk mencatat transaksi retur pembelian, penyesuaian akhir periode, koreksi dan lain-lain sebagainya.

  1. Buku Besar

Buku besar (Ledger) merupakan buku (catatan) yang berisi kumpulan akun terpadu yang sering disebut sebagai rekening atau perkiraan. Proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar disebut posting, yaitu memindahkan jumlah dalam kolom debet jurnal ke dalam sisi debet rekening dan memindahkan jumlah dalam kolom kredit jurnal ke dalam sisi kredit rekening. Waktu untuk memposting dilakukan tergantung dari jurnal yang digunakan. Nama rekening yang diposting dibuku besar harus sesuai dengan nama rekening yang tertulis di dalam jurnal. Urut-urutan kegiatan memindahkan ke rekening buku besar ini harus sejalan dengan urut-urutan mendebet dan mengkredit dari jurnal.

Buku besar memiliki dua kelompok akun, yaitu akun riil berupa aset, kewajiban dan ekuitas serta akun nominal yaitu pendapatan dan biaya-biaya. Di dalam praktik, tiap perusahaan memiliki dan menggunakan akun yang bentuk dan kolomnya bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan.

 

  1. Neraca Saldo

Dalam sistem pembukuan berpasangan, pendebetan sebagai akibat dari suatu transaksi harus sama dengan pengkreditan dari transaksi yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam buku besar, jumlah pendebetan atas rekening-rekening harus selalu sama dengan jumlah pengkreditannya. Untuk menguji kebenaran pendebetan dan pengkreditan ini, maka pada akhir masa tertentu harus dibuat neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh rekening yang ada di dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Neraca saldo dibuat pada setiap akhir bulan.

 

  1. Penyesuaian

Pada setiap akhir periode perlu dibuat beberapa penyesuaian terhadap saldo rekening-rekening buku besar. Penyesuaian-penyesuaian ini timbul karena digunakannya dasar waktu (accrual basis) di dalam akuntansi dan juga diperlukan untuk dapat memisahkan rekening-rekening neraca dan rugi laba. Pemisahan seperti itu diperlukan karena ada beberapa rekening yang saldonya masih bersifat campuran, yaitu sebagian merupakan pos neraca dan sebagian merupakan pos rugi laba. Disamping itu, ada beberapa transaksi yang belum dicatat selam periode tahun buku yang bersangkutan oleh karena itu pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut. Dari uraian tersebut jelas kiranya bahwa tujuan proses penyesuaian adalah:

  1. Agar setiap rekening riil, khususnya rekening-rekening aset dan rekening-rekening utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode.
  2. Agar setiap rekening nominal (rekening-rekening pendapatan dan -rekening rekening biaya) menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode.

Penyesuaian-penyesuaian yang dibuat setiap akhir periode dilakukan terhadap elemen-elemen sebagai berikut:

  • Piutang Pendapatan: yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat.
  • Utang Biaya: yaitu biaya-biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat.
  • Pendapatan Diterima di Muka: yaitu pendapatan yang sudah diterima, tetapi sebenarnya merupakan pendapatan untuk periode yang akan datang.
  • Biaya Dibayar di Muka: yaitu biaya-biaya yang sudah dibayar tetapi sebenarnya harus dibebankan pada periode yang akan datang.
  • Kerugian Piutang: yaitu taksiran kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tidak bisa ditagih.
  • Depresiasi (Penyusutan): yaitu penyusutan aset tetap yang harus dibebankan pada suatu periode akuntansi.
  • Biaya Pemakaian Perlengkapan: yaitu bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi selama periode akuntansi.
  1. Menyusun Neraca Lajur

Setelah membuat jurnal penyesuaian langkah selanjutnya adalah membuat neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom (berlajur-lajur) yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis (Jusuf, 2005). Neraca lajur sifatnya tidak formal dan bukan laporan keuangan. Tujuan pembuatan neraca lajur adalah:

  1. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan.
  2. Untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal.
  3. Untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian.

 

  1. Jurnal Penutup

Jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo-saldo rekening sementara (rekening-rekening nominal dan rekening prive) disebut jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat setelah laporan keuangan dibuat (Naraca, Laporan rugi laba, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas). Tujuan pembuatan jurnal penutup adalah:

  1. Untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara. Kata menutup berarti mengurangi saldo rekening sehingga menjadi nol. Dengan demikian pada periode berikutnya semua rekening sementara akan dimulai dengan saldo nol. Dengan cara ini pula akan dapat dipisahkan jumlah saldo-saldo rekening sementara untuk periode ini dengan jumlah saldo-saldo rekening sementara pada periode berikutnya.
  2. Agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Dengan adanya jurnal ini, maka saldo rekening modal akan sama dengan jumlah akhir yang dilaporkan dalam neraca.

Dalam menyelenggarakan penutupan buku digunakan istilah sebuah rekening sementara yang baru, yaitu Rekening Rugi-Laba (atau Ikhtisar Rugi-Laba). Rekening ini hanya digunakan dalam penutupan buku pada akhir periode. Penutupan pembukuan biasanya dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

  • Menutup semua rekening pendapatan dengan memindahkan saldo setiap rekening pendapatan ke rekening Rugi-Laba.
  • Menutup semua rekening biaya dengan memindahkan saldo setiap rekening biaya ke rekening Rugi-Laba.
  • Menutup rekening Rugi-Laba dengan memindahkan saldo rekening tersebut ke rekening modal.
  • Menutup rekening prive (jika ada) dengan memindahkan saldo rekening tersebut ke rekening modal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur-Unsur Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

 

Unsur-unsur laporan keuangan adalah sebagai berikut (IAI, 2009):

  1. Neraca

Neraca (Balaced Sheet) adalah laporan keuangan yang memperlihatkan jumlah dari aset, hutang, dan ekuitas pemilik usaha pada saat tertentu. Neraca disebut pula dengan laporan posisi keuangan (statement of financial) atau laporan kondisi keuangan (statement of financial conditian). Neraca memperlihatkan sumber-sumser daya finasial yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan serta klim-klim umber daya tersebut. Posisi keuangan sebuah perusahaan meliputi sumber-sumber daya ekomominya (aset), kewajiban-kewajiban ekonominya (hutang), ekuitas pemengan saham dan hubunganya satu sama lain pada tanggal tertentu. Penggolongan neraca terdiri atas aset, hutang, dan ekuitas (Baridwan, 2004).

1  Aset

Aset dikelompokan menjadi:

  • Aset Lancar

Aset lancar adalah uang kas dan aset-aset lainnya atau sumber yang diharapkan  akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus usaha perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun.

Elemen-elemen yang termasuk dalam golongan aset lancar yaitu:

  1. a) Kas yang tersedia untuk usaha sekarang
  2. b) Surat- surat berharga
  3. c) Piutang dagang dan piutang wesel
  4. d) Sediaan
  5. e) Biaya dibayar dimuka
  • Investasi Jangka Panjang

Invastasi jangka panjang merupakan pernyertaan di perusahaan lain dalam jangka panjang baik untuk memperoleh pendapatan tetap (berupa bunga), dan pendapatan tidak tetap (berupa deviden) maupun untuk menguasai perusahaan lain. Seperti aset lancet, investasi jangka panjang juga merupakan sumber ekomomik yang dapat direalisasikan menjadi kas. Akan tetapi, pencairannya menjadi kas diharapkan tidak dalam satu tahun. Pernyertaan jangka panjang biasanya dilakukan dalam surat-surat berharga seperti saham, obligsi dan wesel jangka panjang.

  • Aset Tetap Berwujud

Aset tetap didefinisi oleh IAI dalam PSAK ( No. 16, 2009) sebagai aset berwujud yang: (1) dimiliki untuk memproduksi atau menyediaka barang atau jasa, dan (2) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Termasuk dalam aset tetap antara lain tanah, gedung-gedung, mesih dan alat-alat, perabot, kendaraan, dan lain-lain. Aset tetap selain tanah sebaiknya disusutkan setiap tahun. Proses penyususutan tersebut disebut depresiasi. Cara mencantumkan di dalam neraca dengan mengurutkan sesuai kekekalannya atau dimulai dari yang paling tetap (paling panjang umurnya), disusul yang palin pendek umurnya. Untuk aset yang didepresiasi, maka dineraca harus ditunjukan harga perolehan dan akumulasi depresiasinya.

  • Aset Tetap Tidak Berwujud

Aset tetap tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidefinisikan dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau tujuan administrasi. Aset tersebut seperti goodwill, hak paten, merek dagang, hak cipta dan lain-lain.

  • Aset Lain- Lian

Aset lain-lain adalah aset-aset yang tidak bias dikelompokan ke dalam aset yang diterangkan sebelunnya. Misalnya adalah bangunan dalam pengerjaan, uang muka pada pejabat perusahaan dan lain-lain.

  1. Hutang

Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang akan timbul dimasa yang akan datang yang disebabkan oleh kewjiban-kewajiban disaat sekarang dari suatu badan usaha yang dipenuhi dengan mentransfer aset atau memberikan jasa kepada badan usah lain dimasa datang sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu.

Yang termasuk kedalam kelompok hutang antara lain:

  • Hutang Lancar

Hutang lancar atau utang jangka pendek adalah utang-utang yang pelunasanya akan memerlukan penggunaan sumber-sumber yang digolongkan dalam aset lancar atau dengan menimbulkan suatu hutang baru. Hutang lancar diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu satu periode. Yang termasuk dalam hutang lancar adalah:

  1. Hutang dagang
  2. Hutang wesel
  3. Taksiran utang pajak
  4. Hutang biaya
  5. Hutang-hutang yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan
  • Pendapatan yang Diterima di muka

Yang dilaporkan dalam judul ini adalah penerimaan-penerimaan yang tidak merupakan pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Penerimaan-penerimaan semacam ini akan tetap dilaporkan sebagai pendapatan akan diterima dimuka sampai saat di mana penerimaan tidak dapat diakui sebagai pendapatan.

  • Hutang Jangka Panjang

Yang termasuk dalam hutang jangka panjang adalah hutang –hutang yang pelunasannya tidak menggunakan sumber-sumber yang digolongkan sebagai aset lancar, misalnya hutang obligasi,  hutang wesel jangka panjang dan lain-lain hutang yang sifatnya sama. Bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo dan akan dilunasi dalam waktu 12 bulan dan mengunakan sumber-sumber aset lancar akan dilaporkan dalam hutang lancar.

 

 

  1. Ekuitas

Ekuitas adalah hak milik sisa (residual interest) dalam aset suatu badan usaha yang trsisa sudah dikuragi hutang. Ekuitas dicantumkan di neraca di bawah hutang. Ekuitas pada hakikatnya merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan (aset) perusahaan. Besarnya hak pemilik sama dengan aset bersih perusahaan, yaitu selisih antara aset dan hutang. Dengan demikian jumlah modal merupakan sisa yaitu hak atas aset setelah dikurangi  utang kepada kreditor.

Dalam perusahaan perseorangan, ekuitas ditunjukan dalam satu rekening yang diberi nama ekuitas. Dalam perusahaan yang berberntuk firma, ekuitas ditunjukan dalam rekening ekuitas masing-masing anggota. Dalam perusahaan berbentuk perseorangan ditunjukan dengan akun ekuitas yang terdiri dari beberpa elemen yang terdiri dari: modal disetor, laba tidak dibagi, modal penilaian kembali, modal sumbangan, modal lain-lain.

Neraca dapat disusun dengan beberapa cara yang berbeda. Berikut ini  adalah  contoh neraca berbentuk rekening T pada perusahaan perseorangan.

 

  1. Laporan Rugi Laba

Laporan rugi laba adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan-pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Laporan rugi laba yang kadang-kadang disebut laporan penghasilan atau laporan pendapatan dan biaya merupakan laporan yang menunjukkan kemajuan dan kemunduran  keuangan perusahaan dan juga mengetahui seberapa besar hasil bersih atau laba yang didapat dalam suatu periode.

Hasil opersai perusahaan diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila pendapatan lebih besar daripada biaya, maka perusahaan memperoleh laba, dan bila terjadi sebaliknya (pendapatan lebih kecil daripada biaya) maka perusahaan menderita rugi.

Laporan rugi laba harus diberi judul, yang terdiri atas: nama perusahaan, nama laporan (dalam hal ini “Laporan Rugi-Laba”), dan periode laporan. Beberapa istilah yang digunakan dalam laporan rugi laba, yaitu :

  1. Pendapatan (Revenue)

Adalah aliran masuk atau kenaikan lain aset suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.

  1. Biaya (Expense)

Adalah aliran keluar atau pemakaian lain aset atau timbulnya utang (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.

  1. Penghasilan (Income)

Adalah selisih penghasilan-penghasilan sesudah dikurangi biaya-biaya. Bila pendapatan lebih kecil daripada biaya, selisihnya disebut rugi.

  1. Laba (Gain)

Adalah kenaikan ekuitas (aset tetap) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama suatu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (revenue) atau investasi oleh pemilik.

  1. Rugi (Loss)

Adalah penurunan ekuitas (aset bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama suatu periode kecuali yang timbul dari biaya (expense) atau distribusi pada pemilik.

  1. Harga Perolehan (Cost)

Adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul untuk memperoleh barang atau jasa. Jumlah ini pada saat terjadinya transaksi akan dicatat sebagai aset.

 

 

  1. Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas perusahaan akibat operasi perusahaan pada satu periode akuntansi. Hasil operasi perusahaan yang berupa laba atau rugi akan berpengaruh terhadap ekuitas pemilik. Apabila perusahaan memperoleh laba, maka laba tersebut akan menambah ekuitas pemilik. Sebaliknya jika perusahaan menderita rugi, maka ekuitas pemilik menjadi berkurang. Ekuitas pemilik dapat juga berubah karena adanya tambahan investasi yang dilakukan oleh pemilik, atau karena pemilik mengambil harta perusahaan untuk keperluan pribadi.

Dalam laporan ini digambarkan alasan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan ekuitas pemilik. Laporan perubahan ekuitas sering disebut sebagai “jembatan” antara laporan rugi laba dengan neraca. Data laba atau rugi pada akhirnya akan mempengaruhi ekuitas yang tercantum dalam neraca.

Berikut adalah contoh laporan perubahan ekuitas pada perusahaan perorangan :

Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas (aliran) kas adalah untuk menyajikan informasi secara sistematis tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode tertentu. Untuk mencapai tujuan itu, aliran kas diklasifikasikan dalam tiga kelompok yang berbeda yaitu peneriman dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan operasi (usaha), kegiatan investasi dan kegiatan pembelanjaan.

Kegiatan operasi (usaha) adalah kegiatan penghasil utama pendapatan perusahaan dan kegiatan lain yang bukan merupakan kegiatan investasi dan pembelanjaan. Kegiatan investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Kegiatan pendanaan (pembelanjaan) adalah kegiatan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan.

Untuk menyusun laporan arus kas, perusahaan dapat menggunakan metode langsung atau tidak langsung. PSAK No. 2 dan juga SFAS 95 mendorong digunakannya metode langsung untuk menyusun arus kas. Metode penyajian langsung adalah metode penyajian yang menampakkan atau mengungkapkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto.

Berikut ini adalah contoh penyusunan laporan arus kas dari suatu perusahaan dagang yang menggunakan metode langsung (Prastowo,2005):

 

 

  1. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam catatan atas laporan keuangan umumnya mendukung atau menjelaskan unsur-unsur yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Jika informasi di dalam laporan keuangan utama memberikan gambaran yang tidak lengkap tentang posisi perusahaan, informasi tambahan yang diperlukan untuk melengkapi gambaran itu harus dimuat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal berikut (Sugiri, 2008):

  1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
  2. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
  3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Standar-Standar Akuntansi (skripsi dan tesis)

Agar bermanfaat bagi penggunanya, mak informasi akuntansi harus disusun dan dilaporkan secara obyektif. Di dalam menyusun standar akuntansi, digunakan asumsi dan konsep-konsep dasar tertentu. Asumsi dasar merupakan aspek dari lingkungan di mana akuntansi dilaksanakan. Konsep dasar merupakan pedoman dalam menyusun konsep akuntansi. Oleh karena itu, akuntansi harus didasarkan pada pedoman tertentu yang telah teruji dan diterima umum. Standar-standar akuntansi ditetapkan oleh IAI yang berwenang untuk membuat peraturan-peraturan disbanding akuntansi.

  1. Asumsi Dasar

Ada dua asumsi dasar yang mendasari standar akuntansi (IAI, 2009)  adalah sebagai berikut:

  1. Dasar Akrual

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian ( dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporam keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang memprestasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakann jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengembalian keputusan ekonomi.

 

 

  1. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika masud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

  1. Konsep Dasar

Konsep ( prinsip ) dasar yang mendasari penyususnan standar akuntansi adalah prinsip biaya histories (historical cost principle), prinsip mempertemukan (matching principle), prinsip konsistensi (consisrency principles), dan prinsip lengkap (full disclosure). ( Baridwan, 2004)

Berikut penjelasan atas setiap prinsip-prinsip diatas adalah sebagai berikut:

  1. Prinsip Biaya Historis (Historical Cost Principle)

Prinsip ini menghindari digunakannya harga perolehan dalam mencatat aset, hutang, ekuitas, dan biaya. Yang dimaksudkan dengan harga perolehan adalah harga pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang tersangkut dalam transaksi. Harga perolehan ini harus terjadi dalam transaksi diantara dua belah pihak yang bebas (arm’s length transaction). Harga pertukaran ini dapat tejadi pada seluruh transaksi dengan pihak ekstern, baik yang menyangkut aet, hutang, ekuitas atau transaksi lainnya.

 

 

  1. Prinsip Pengakuan Pendapatan (Revenue Recagnition Principle)

Pendapatan adalah aliran masuk harta-harta (aset) yang timbul penyerahaan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalen yang diterima dari transaksi penjualan yang dengan pihak yang bebas. Istilah pendapatan dari prinsip ini merupakan istilah yang luas, di mana di dalam pendapatan termasuk juga pendapatan bunga, sewa, laba penjualan aset dan lain-lain. Batasan umum yang biasanya digunakan adalah perubahaan dalam jumlah bersih aset selain yang berasal dari pemilik.

  1. Prinsip Mempertemukan (Matching Principle)

Yang dimaksud prinsip mempertemukan adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Karena biaya itu harus dipertemukan dengan pendapatannya maka pembebanan biaya sangat tergantung pada saat pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan suatu pendapatan ditunda, maka pembebanan biayanya juga akan ditunda sampai saat diakuinya pendapatan.

  1. Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

Pimpinan perusahaan bertanggungjawab terhadap laporan keuangan yang disusunnya. Tujuan laporan keuangan ini adalah untuk menunjukan keadaan keuangan dan hasil kegiatan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, haruslah dipilih metode-metode dan prosedur-prosedur akuntansi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Selain dari itu laporan keuangan suatu perusahaan seringkali dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan yang telah dicapai. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara dua periode, dapat diketahui bahwa perbedaan itu bukan selisih akibat penggunaan metode yang berbeda.

  1. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclousure Principle)

Yang dimaksud prinsip pengungkapan lengkap (full disclousure)

adalah menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Karena informasi yang dihasilkan itu merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dalam suatu periode dan juga saldo-saldo dari akun-akun tertentu, tidaklah mungkin untuk memasukan semua informasi-informasi yang ada ke dalam laporan keuangan. Biasanya keterangan tambahan atas informasi dalam laporan keuangan dibuat dalam bentuk catatan kaki (footnotes), dalam laporan keuangan , biasanya dituliskan dalam kurung di bawah elemen yang bersangkutan, atau dengan memakai akun-akun tertentu dan sebagai lampiran-lampiran.

 

Pengguna dan Kebutuhaan Informasi Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Pengguna dan kebutuhaan informasi laporan keuangaan (IAI, 2009) adalah sebagai berikut:

  1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

  1. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja.

  1. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

  1. Pemasok dan Kreditor Usaha Lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelanggsungan hidup perusahaan.

  1. Pelanggan

Pera pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidip perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada perusahaan.

  1. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berbeda di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakaan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistic pendapatan nasional dan statistic lainnya.

  1. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

Karakteristik Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Karaktristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok (IAI, 2009) yaitu:

  1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

  1. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna da masa lalu.

  1. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan.

  1. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat mempertimbangakan laporan keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian laporan keuangan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antarperiode perusahaan yang sama dan perusahaan yang berbeda.

 

Tujuan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian  di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi  nonkeuangan.

Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.(IAI, 2009)

 

Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan, dan juga dapat digunakan untuk memenuhi tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan (Baridwan, 2004).

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan memuat informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Laporan keuangan merupakan pernyataan manajemen tentang kondisi perusahaan yang diungkapkan dalam bentuk mata uang (rupiah). Dengan demikian, laporan keuangan adalah sepenuhnya tanggung jawab dari manajemen yang merupakan pertanggungjawaban atas kewenangan mengelola sumber daya perusahaan yang diserahkan oleh pemilik. Oleh karena itu, setiap keputusan yang mengguntungkan pribadi dan merugikan perusahaan dianggap sebagai kecurangan. Selain sebagai alat pertanggungjawaban, laporan keuangan harus dapat dijadikan bahan untuk memprediksi kinerja perusahaan dimasa depan (Darsono, 2005).

Agar pemakai laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas maka laporan keuangan yang disusun harus didasarkan pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PABU tersebut mencerminkan efek keputusan yang dibuat manajemen pada masa yang lalu maupun masa yang akan sekarang. Dengan kata lain, laporan keungan menunjukan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban atas sumber dana yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan merupakan informasi dari proses perhitungan akuntansi yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan penjelasan materi lain yang merupakan bagian dari integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan kepada pihak berkepentingan seperti manajemen, investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pengertian Akuntansi (skripsi dan tesis)

Pengertian akuntansi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu definisi sudut pemakaian jasa akuntansi dan dari sudut proses kegiatannya. Definisi akuntansi dari sudut pemakai akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan untuk suatu organisasi. Definisi dari sudut proses kegiatan akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi (Jusuf, 2001).

Akuntansi  merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan Negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomik. (Suwardjono,2008).

Menurut definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi diselenggarakan dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai penyedia data kuantitatif, terutama yang bersifat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomik.Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan (Baridwan,2004)

Alat Analisis Pajak (skripsi dan tesis)

Analisis Konstribusi

Dengan analisis ini maka dapat diketahui berapa besar konstribusi yang dapat disumbangkan dari pemnerimaan pajak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak terhadap PAD.

Besarnya kontribusi pajak terhadap PAD dapat di hitung dengan rumus sebagi berikut:

Pn =     QXn X  100%

QYn

Dimana :

Pn        = Kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan asli    daerah

QY      = Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah

QX      = adalah jumlah penerimaan pajak

N         = Adalah tahun (periode) tertentu

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dan dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun dan akan mendapatkan hasil analisis yang ber fluktuasi dari kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat membuktikan apakah peranan pajak mempunyai kontribusi yang besar atau kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah.

  1. Analisis Efektifitas

Mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dan potensial hasil pakjak itu, dengan anggapan semua wajib pajak masing-masing membayar seluruh pajak yang terutang.hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan  nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan system pajakn dan membukukan penerimaan.Ada tiga faktor yang mengancam hasil guna, yaitu menghindari wajib pajak, kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak trutang, dan penipuan oleh petugas pajak.Penghitungan untuk mengukur efektifitas adalh sebagai berikut :

 

Efektifitas =     Realisasi X 100 %

Target

 

  1. Analisis Efisiensi

Hal ini mengukur bagian hasil pajak digunakan untuk menutup baiya yang digunakan untuk memungut pajak yang bersangkutan. Selain mencangkup biaya langsung kantor pajak, efisiensi juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor pajak (Waktu yang di gunakan untuk mengambil keputusan, waktu kantor-kantor departemen dan lembaga lain yang di habiskan untuk membantu kegiatan pemungutan pajak ) dan mungkin juga mencangkup biaya luar, yaitu biaya mematuhi pajak bagi wajib pajak, itikad baik bagi masyarakat. Efisiensi akan lebih besar bila biaya untuk menata penerimaan pajak ditekan serandah mungkin terhadap hasil pajak. Biaya memungut  akn lebih besar jika baru dipungut dari rumah ke rumah. Rumus yang digunakan adalah :

 

Efisiensi = Biaya               X 100%

                                    Pendapatan

 

  1. Analisi Trend

Untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa-masa yang akan datang, seseorang atau suatu badan harus mengadakan peramalan. Dalam rangka peramalan ini biasanya orang akan mendasarkkan dair pada pola atau tingkah laku data pada masa-mas yang lampau. Data-data masa lampau dikumpulkan, kemudian dianalisa sebagai dasar peramalan waktu-waktu yang akan datang.Data yang dikumpulkan dari series. Tentu saja data dalam rangkaian waktu ini akan mempunyai variasi (gerakan) yang berbeda.Trend jangka panjang atau trend sekular, yang sering disingkat dengan istilah trend, adalah suatu garis (trend) yang menunjukkan gerakan data dalam jangka waktu yang panjang, biasanya tiap tahun, yang menunjukkan arah perkembangan secar umum.Trend ini mungkin saja berbentuk garis lurus atau garis lengkung yang mempunyai kecenderungan untuk menaik atau menurun.

 

 

 

Untuk mengitung atau menetukan garis trend yang secar umum mempunyai persamaan :

 

Y’ = a+bX

 

Dimana :    Y’ = nilai trend

a   = nilai trend pada periode dasar

b   = koefisien arah garis trend

X  = unit/skal tahun yang dihitung dari periode dasar

Pajak Reklame (skripsi dan tesis)

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mengenalkan secara positif suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditetapkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Sugianto, 2008)

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, antara lain, reklame papan, billboard, vidieotron, megatron, kain rentang, reklame melekat/stiker, reklame selembaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slider, dan reklame peragaan. Adapun reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian/mingguan/bulanan, dan sejenis tidak termasuk objek reklame. Demikian juga reklame lainnya yang ditetapkan oleh peraturan daerah dapat dikecualikan dari pajak reklame.

Subjek pajak reklame adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Reklame yang diselenggarakan langsung orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri maka wajib pajak reklame adalah pribadi atau badan tersebut. Apabila dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan maka pihak ketiga tersebut wajib pajak reklame.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dan hasil perhitungan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketetapan maksimum sebesar 25%. Besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak reklame adalah dengan mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan

Pajak Hiburan (skripsi dan tesis)

Hiburan adalah segala jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;

Pajak Hiburan adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran; Olahraga adalah gerak badan untuk menyehatkan tubuh yang dapat dilakukan di dalam atau diluar ruangan;

Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang        menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan        atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Objek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.              Objek Pajak dimaksud adalah :

  1. Pertunjukan Film
  2. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya
  3. Pemancingan Bilyar
  4. Pertandingan Olah Raga
  5. Objek Wisata
  6. Kolam Renang
  7. Permainan atau Ketangkasan
  8. Karaoke
  9. Rental Kaset VCD dan sejenisnya
  10. Usaha kebugaran
  11. Bowling

Dikecualikan dari Objek Pajak Hiburan adalah :

  1. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan hotel yang dipergunakan oleh tamu hotel;
  2. Hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menonton atau              menikmati hiburan. Dengan demikian setiap konsumen, selain membayar              tiket hiburan,  diwajibkan pula membayar Pajak Hiburan kepada              Penyelenggara.

 

Pajak dan Retribusi Daerah (skripsi dan tesis)

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran warga yang wajib dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.(Sugianto, 2008)

Restribusi daerah yang selanjutnya disebut restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah ialah

  1. digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
  2. penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota;
  3. asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan-urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya (kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan segi-segi pembiayaan).

Desentralisasi adalah penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah pusat di daerah yang dilaksanakan oleh perangkat pusat di daerah (merupakan tanggung jawab pemerintah pusat). Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah atas dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Jenis tarif dan sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus lebih bersahabat dengan pelaku dunia usaha sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih efisien, murah, dan transparan menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dapat diandalkan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Sugianto, 2008):

  1. Pajak daerah dipungut daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, sifat pemungutannya dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar, dan terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasai.
  2. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

Menurut Nick Devas dari Ohio University dalam bukunya Financing Local Goverment in Indonesia menyebutkan bahwa kriteria suatu pajak daerah yang baik adalah apabila memenuhi kriteria pajak penghasilan, keadilan, efisien, implementasi, dan sesuai sebagai sumber pendapatan daerah.

  1. Penghasilan

Penghasilan adalah mencukupi apa tujuan pajak tersebut dipungut, stabil, dan dapat diprediksi, dapat mengantisipasi gejolak inflasi, dan pertumbuhan penduduk.

  1. Keadilan

Keadilan adalah mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena.

 

 

  1. Efisiensi

Efisiensi adalah mampu  menimbulkan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi daerah, mencegah distorsi ekonomi, dan mencegah akses dari beban pajak terhadap perekonomian di daerah.

  1. Implementasi

Implementasi adalah secara efektif, baik dalam bidang politik, maupun kapasitas administrasi.

  1. Sesuai sebagai sumber pendapatan daerah.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis dan tarif untuk tiap-tiap jenis pajak daerah ditetapkan paling tinggi, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. (Sugianto, 2008):

  1. Pajak Provinsi
    1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 5%.
    2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 10%.
    3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%.
    4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%.
  2. Pajak Kabupaten
    1. Pajak hotel 10%.
    2. Pajak restoran 10%.
    3. Pajak hiburan 35%.
    4. Pajak reklame 25%.
    5. Pajak penerangan jalan 10%.
    6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C 20%.
    7. Pajak parkir 20%.

Peraturan daerah tentang pajak berisi peraturan atas perpajakan

  1. pajak di tetapkan dengan peraturan daerah;
  2. pajak tidak dapat berlaku surut;
  3. pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai
    1. nama, objek, dan subjek pajak;
    2. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
    3. wilayah pemungutan;
    4. masa pajak;
    5. penetapan;
    6. tata cara pembayaran dan penagihan;
    7. kadaluwarsa;
    8. sanksi administrasi;
    9. tanggal mulai berlakunya.

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan pemungutan dengan sistem surat ketetapan (SKP); pemungutan dilakukan dengan sistem setor tunai; pemungutan dengan pembayaran di muka, pemungutan dilakukan dengan sistem benda barharga; pemungutan dilakukan dengan sistem kartu(Sugianto, 2008):

  1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dalam sistem ini, wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang/badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak terutang untuk masa pajak tertentu. Aparat yang aktif dalam pelaksanaan pemungutan, sedangkan wajib pajak lebih bersifat pasif. Jadi, secara formal wajib pajak terutang pajak apabila wajib pajak yang bersangkutan sudah menerima surat ketetapan pajak.

  1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Setor Tunai

Pada sistem ini, yang lebih aktif adalah wajib pajak, sedangkan aparat perpajakan lebih bersifat pasif. Apabila terjadi ketidakbenaran, aparat perpajakan harus dapat membuktikan, kemudian diambil tindakan.

 

  1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Pembayaran di Muka

Pembayaran di muka, sebagai ketetapan definitif mempunyai arti bahwa dalam sistem pada akhir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitif dan pembayaran di muka sebagai pemungutan pendahuluan.

  1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Pengkaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak, bisa dilihat pada pelaksanaan pajak penerangan jalan, yang penetapan dan penagihan menyatu dengan pungutan tagihan rekening listrik.

  1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Benda Berharga

Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran, bisa berupa karcis, kupon, meterai, formulir berharga, dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui dinas pendapatan daerah.

  1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Kartu

Sistem kartu memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran dalam pelaksanaannya kartu sebagai tanda terima dan kartu sebagai tempat membayar.

 

Dana Perimbangan (skripsi dan tesis)

Dana perimbangan terdiri dari :

  • 1) Bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan Negara ini dibagi dengan pertimbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) pemerintah daerah.

  • 2) Bagian daerah dari penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah daerah.
  • 3) Penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA), sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor periklanan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah daerah.
  • 4) Dana lokasi umum

Dana ini ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dalam negeri.

  • 5) Dana lokasi khusus Dana ini dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersediaanya dana dalam APBN.
  • 6) Pinjaman daerah

Pinjaman daerah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerahdalam memenuhi kewajibannya.

  • 7) Lain-lain penerimaan yang ada

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (skripsi dan tesis)

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendaptan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penjelasan UU No. 25 tahun 1999 diperbarui dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa :

Pembangunan daerah sebagai sebagian intergal dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatan kesejahteraan daerah menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan partipasi masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tugas dan fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi alokasi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilitas yang meliputi antara lain, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stsbilitas pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenagan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan.

Sumber PAD terdiri dari :

  • 1) Hasil pajak daerah

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 menjadi landasan hukum bagi daerah untuk memungut apa yang disebut pajak daerah. Pajak daerah sendiri merupakan pambayaran iuran oleh orang pribadi dan atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terdiri dari :

  • Pajak daerah untuk daerah propinsi, terbagi atas :
    • Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air
    • Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
    • Pajak bahan bakar bermotor (BBKB)
    • Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
  • Pajak daerah untuk kabupaten/kotamadya, terbagi atas :
    • Pajak hotel
    • Pajak restoran
    • Pajak penerangan jalan umum, Pajak reklame, Pajak hiburan
    • Pajak parkir
    • Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
  • 2) Retribusi daerah

Restribusi daerah merupakan suku pembayaran dari rakyat kepada pemerintah daerah dimana kita dapat melihat secara langsung adanya hubungan antara balas jasa yang diterima karena adanya pembayaran restribusi tersebut. Jenis pelayanaan yang dapat dikenakan pungutan restribusi digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pelayanan yaitu jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu.

  • 3) Hasil perusahaan milik daerah dan penghasilan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Perusahaan milik daerah adalah penerimaan yang berasal dari hasil penjualan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan daerah.
  • 4) Lain-lain penerimaan daerah yang syah

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perataan laba (skripsi dan tesis)

Beberapa faktor yang menerangkan secara empiris mengapa perusahaan melakukan perataan laba. Moses (1987) menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan besar memiliki dorongan yang lebih kuat melakukan perataan laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan-perusahaan besar mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah maupun masyarakat umum. Smith (1976) menjelaskan bahwa manajer perusahaan sangat cenderung melakukan perataan laba. Simpulan ini di dukung oleh temuan Trueman, et al (1988) bahwa secara rasional manjer ingin meratakan laba yang dilaporkannya dengan alasan memperkecil tuntutan pemilik perusahaan.

Menurut Dye (1988) dalam Zulfa dan Maya (2007), bahwa pemilik mendukung perataan penghasilan karena adanya motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal menunjukkan maksud pemilik untuk meminimalisasi biaya kontrak manajer dengan membujuk manager agar melakukan perataan laba. Motivasi eksternal ditunjukkan oleh usaha pemilik saat ini untuk mengubah persepsi investor terhadap nilai perusahaan.

Michelson melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara perataan laba dengan kinerja pasar. Hal yang diuji meliputi perbedaan dalam rata-rata return dari saham diantara perusaaan perata laba dan tidak serta resiko pasar yang diperkirakan dengan perataan laba. Hasil yang diperoleh bahwa perusahaan yang meratakan laba memiliki rata-rata return tahunan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak melakukan perataan laba. Selain itu perusahaan yang meratakan laba memiliki beta yang lebih rendah dan nilai sekuritas yang lebih dibandingkan dengan yang tidak meratakan laba.

Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi perataan laba di Indonesia dilakukan oleh Jin dan Machfoedz (1998), Narsa dkk (2003), Jatiningrum (2000), dan Salno dan Baridwan (2000). Hasil penelitian Jin dan Machfoedz (1998), Narsa dkk (2003) dan Jatiningrum (2000) yang menggunakan variabel yang sama yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, sektor industri, dan leverage operasi memberikan kesimpulan yang berbeda-beda. Jin dan Machfoedz (1998) menyimpulan bahwa yang merupakan faktor yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba adalah variabel leverage operasi sedangkan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan sektor industri tidak berpengaruh.

Hasil ini tidak sinkron dengan penelitian yang dilakukan oleh Narsa dkk (2003) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh positif dengan praktik perataan laba. Sedangkan Jatiningrum (2000) menunjukkan bahwa praktik perataan laba dipengaruhi oleh variabel profitabilitas, dan untuk ukuran perusahaan dan sektor industri bukan merupakan faktor pendorong pelaksanaan praktik perataan laba. Salno dan Baridwan (2000) menggunakan instrumen besaran perusahaan, Net Profit Margin (NPM), kelompok usaha, dan winner/ losser stocks menyimpulkan bahwa baik besaran perusahaan, NPM, kelompok usaha maupun winner/ losser stocks tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba.

Hepwort dalam Salno (2000:19) mengungkapkan bahwa manajer yang termotivasi melakukan perataan laba atau penghasilan pada dasarnya ingin mendapatkan berbagai keuntungan ekonomi dan psikologis, antara lain; mengurangi total pajak terutang, meningkatkan kepercayaan diri manajer yang bersangkutan karena penghasilan yang stabil mendukung kebijakan deviden yang stabil pula, meningkatkan hubungan manajer dengan karyawan karena pelaporan penghasilan yang meningkat tajam memberi kemungkinan munculnya tuntutan kenaikan gaji dan upah, siklus peningkatan dan penurunan penghasilan dapat ditandingkan dan gelombang optimisme atau pesimisme dapat diperlunak. Sedangkan tujuan yang lainnya adalah untuk memberikan kesan baik pada pemilik dan kreditor terhadap kinerja manajemen (Stolowy dan Breton 2000 dalam Juniarti 2005:150) untuk menjaga posisi atau kedudukan mereka dalam perusahaan (Spohr 2004 dalam Juniarti 2005:150). Gordon dalam Belkaoui (2007:193) mengusulkan bahwa:

  1. kriteria yang dipakai oleh manajemen perusahaan dalam memilih prinsip-prinsip akuntansi adalah untuk memaksimalkan kegunaan dan kesejahteraan.
  2. kegunaan yang sama adalah suatu fungsi keamanan pekerjaan, peringkat dan tingkat pertumbuhan gaji serta peringkat dan tingkat pertumbuhan ukuran perusahaan.
  3. kepuasan dari pemegang saham terhadap kinerja perusahaan meningkatkan status dan penghargaan dari para manajer.
  4. kepuasan yang sama tergantung pada tingkat pertumbuhan dan stabilitas dari pendapatan perusahaan.

Perataan mungkin terkait dengan ukuran perusahaan, keberadaan insentif bonus dan penyimpangan laba aktual dengan laba ekspektasi yang telah diprediksi sebelumnya (Yoon and Miller 2002 dalam Poll 2004 dalam Juniarti 2005:150). Dascher dan Malcolm (1970) dalam Anis C (2000:232) menyatakan bahwa ada beberapa media yang biasanya digunakan manajemen dalam melakukan income smoothing yaitu real smoothing dan artificial smoothing.

Perataan riil mengacu pada transaksi aktual yang terjadi maupun tidak terjadi dalam hal pengaruh perataan sedangkan perataan artifisial mengacu pada prosedur akuntansi yang diimplementasikan terhadap pergeseran biaya dan pendapatan dari satu periode ke periode yang lain. Namun disamping kedua media tersebut masih terdapat dimensi atau media lain untuk melakukan income smoothing, yaitu classificatory smoothing. Barnea et.al 1976 dalam Anis C (2000:232) membedakan ketiga dimensi perataan tersebut sebagai berikut:

  1. Perataan melalui adanya kejadian dan atau pengakuan.

Manajemen dapat menentukan waktu transaksi aktual terjadi sehingga pengaruhnya terhadap pelaporan pendapatan akan cenderung mengurangi variasi dari waktu ke waktu.

  1. Perataan melalui alokasi terhadap waktu.

Melalui kejadian dan pengakuan atas suatu peristiwa, manajemen memiliki kendali yang lebih bebas terhadap determinasi atas periode-periode yang dipengaruhi oleh kuantifikasi dari peristiwa.

  1. Perataan melalui klasifikasi.

Dilakukan melalui pengklasifikasian pos-pos laporan intralaba untuk menurunkan variasi yang terjadi dari waktu ke waktu dalam statistik.

Pendapat tersebut senada dengan tulisan Sofyan Safiri (2003:232) yakni income smoothing dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu mengatur waktu kejadian transaksi, memilih prinsip atau metode alokasi, mengatur penggolongan laba yakni antara laba operasi normal dengan laba yang bukan dari operasi normal. Ronen dan Sadan dalam Nurkhabib (2004:16) menunjukkan bahwa perataan laba yang melalui periode waktu tertentu dapat dilakukan melalui tiga cara:

  1. Manajemen dapat menentukan waktu terjadinya kejadian tertentu melalui kebijakan yang dimiliki untuk mengurangi variasi laba yang dilaporkan.
  2. Manajemen dapat mengalokasikan pendapatan atau biaya tertentu untuk beberapa periode akuntansi.
  3. Manajemen memiliki kebijakan sendiri untuk mengklasifikasikan pos-pos laba atau rugi tertentu dalam kategori yang berbeda.

Unsur laporan keuangan yang sering dijadikan sasaran perataan laba adalah unsur penjualan dan unsur biaya. Menurut Foster dalan Nurkhabib (2004:17) unsur-unsur laporan keuangan yang sering dijadikan sasaran perekayasaan adalah:

  1. Unsur penjualan saat pembuatan faktur, pembuatan pesanan atau penjualan fiktif, down grading (penurunan) produk.
  2. Unsur biaya memecah-mecah faktur, mencatat prepayment (biaya dibayar dimuka) sebagai biaya.

 

 

Manajemen Laba dan Perataan Laba (skripsi dan tesis)

Belkaoui (2007:201) menyatakan pada dasarnya definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan Fischer dan Rosenzweig (1995) dalam Khafid (2004:42) mendefinisikan manajemen laba sebagai, …action of a manager which serve to increase (decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase decrease) in a long term economics profitability of the unit. Definisi tersebut tidak hanya terbatas pada perilaku tetapi lebih luas mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengelola laba. Praktek mengenai manajemen laba dipandang sebagai bentuk manipulasi akuntansi (Stolowy dan Breton 2003 dalam Juniarti 2005:150). Sedangkan Wild et al (2001) dalam Poll (2004) dalam Juniarti (2005:150) mengatakan earning management sebagai a purposeful intervention by management in the earning determination process, usually to satisfy objectives.

Menurut Arthur Levitt dalam Hall (2002) dalam Juniarti (2005:150) menyebutkan bahwa manajemen laba didefinisikan sebagai suatu praktek pelaporan earnings yang lebih merefleksikan keinginan manajemen daripada performa keuangan perusahaan. Adapun Merchant (1989) dalam Wirda (2007:15) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang dapat memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis yang dalam jangka panjang dapat merugikan perusahaan. Dengan adanya praktek manajemen laba, reliabilitas dari laba akan tereduksi. Hal ini disebabkan karena di dalam manajemen laba terdapat pembiasan pengukuran income (dinaikkan atau diturunkan) sehingga melaporkan income yang tidak representationally faithfulness seperti yang seharusnya dilaporkan. Menurut Belkaoui (2007:206) isu-isu dalam manajemen laba antara lain:

  1. Manajemen laba bertujuan untuk memenuhi harapan dari analis keuangan atau manajemen (yang diwakili oleh peramalan laba dari publik).
  2. Manajemen laba bertujuan untuk mempengaruhi kinerja harga jangka pendek dengan berbagai cara.
  3. Manajemen laba berakhir dan dapat bertahan karena informasi yang asimetris suatu kondisi yang disebabkan ileh informasi yang diketahui manajemen namun tidak ingin untuk mereka ungkapkan.
  4. Manajemen laba terjadi dalam konteks suatu kumpulan pelaporan yang fleksibel dan seperangkat kontrak tertentu yang menentukan pembagian aturan diantara pemegang kepentingan.
  5. Strategi perusahaan bagi manajemen laba mengikuti satu atau lebih dari tiga pendekatan (memilih dari pilihan-pilihan yang ada dalam GAAP, pilihan aplikasi yang ada dalam opsi menggunakan akuisisi serta deposisi aktiva dan waktu untuk melaporkannya).
  6. Manajemen laba merupakan suatu hasil usaha untuk melewati ambang batas.
  7. Manajemen laba dapat berasal dari pemenuhan perjanjian dari kontrak kompensai implisit.
  8. Manajemen laba tumbuh dari ancaman dua bentuk aturan yakni aturan industri spesifik dan aturan antitrust.
  9. Laba negatif secara tiba-tiba umumnya lebih merugikan daripada revisi ramalan negatif.

Salah satu pola atau tindakan manajemen atas laba yang dapat dilakukan yaitu income smoothing (perataan laba). Menurut Koch (1981) dalam Mursalim (2003:162) tindakan perataan laba dapat didefinisikan sebagai suatau sarana yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas urut-urutan, pelaporan laba relatif terhadap beberapa urut-urutan target yang terlihat karena adanya manipulasi variabel-variabel akuntansi semu (artificial smoothing) atau transaksi riil (real smoothing).

Sedangkan definisi dari Poll (2004) dalam Juniarti (2005:150) smoothing of income is a way of removing volatility in earnings by leveling off the earnings peaks and raising the valleys. Definisi lain menganai income smoothing adalah definisi yang dikemukakan oleh Belkaoui (2007:192) perataan laba merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai trend atau tingkat yang diinginkan.

Adapun Frudenberg dan Tirole (1995) dalam Nurkhabib (2004:11) mendefinisikan perataan laba sebagai proses manipulasi profil waktu earning atau pelaporan earning agar aliran laba yang dilaporkan perubahannya lebih sedikit. Definisi income smoothing lainnya yang dikemukakan Beidelman (1973) Anis C (2000:231) adalah perataan laba yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai usaha yang disengaja untuk meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang dipandang normal bagi suatu perusahaan. Dalam hal ini perataan laba menunjukkan suatu usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi abnormal laba dalam batasbatas yang diizinkan dalam praktek akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar. Beidleman dalam Belkaoui (2007:193) mempertimbangkan dua alas an menejemen meratakan laporan laba. Pendapat pertama berdasar pada asumsi bahwa suatu aliran laba yang stabil dapat mendukung deviden dengan tingkat yang lebih tinggi daripada suatu aliran laba yang variabel sehingga memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi nilai saham perusahaan seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan secara keseluruhan.

Argumen kedua berkenaan pada perataan kemampuan untuk melawan hakikat laporan laba yang bersifat siklus dan kemungkinan juga akan menurunkan korelasi antara ekspektasi pengembalian perusahaan dengan pengembalian fortofolio pasar. Hal tersebut merupakan hasil dari kebutuhan manajemen untuk menetralisir ketidakpastian lingkungan dan menurunkan fluktuasi yang luas dalam kinerja operasi perusahaan terhadap siklus waktu baik maupun waktu buruk yang berganti-ganti.

Manajemen laba berbeda dengan kecurangan. Perbedaan tersebut terletak pada tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi. Manajemen laba merupakan rekayasa pelaporan keuangan dalam batas-batas tertentu yang tidak melanggar standar pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan oleh menejemen dengan memanfaatkan wewenangnya dalam memilih metode akuntansi yang diizinkan oleh standar. Manajer memiliki fleksibilitas dalam membuat pilihan metode maupun kebijakan akuntansi dari berbagai alternative metode dan kebijakan akuntansi yang ada, yang menurut preferensi manajer paling menguntungkan pada periode pelaporan.

Manajemen banyak memanfaatkan standar pelaporan keuangan dengan cara menerapkan standar yang dipercepat pengadobsiannya. Selain itu standar juga dijadikan sebagai alat untuk melaporkan kondisi perusahaan. Fleksibilitas yang terdapat dalam standar akuntansi pada akhirnya menyebabkan tindakan tersebut sah dengan sendirinya. Sedangkan kecurangan dalam pelaporan keuangan lebih merupakan upaya manajemen untuk menyembunyikan atau memanipulasi sebagian atau seluruh informasi keuangan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Konsep perataan laba mengasumsikan bahwa investor adalah orang yang menolak resiko (Fudenberg dan Tirole 1995 dalam Salno 2000:16) dan manajer yang menolak resiko terdorong untuk melakukan perataan laba. Demikian juga dalam hubungannya dengan kreditur, manajer lebih menyukai alternatif yang menghasilkan perataan laba (Trueman dan Titman 1988 dalam Salno 2000:16). Hasil penelitian Suh (1990) dalam Khafid (2004:42) juga menunjukkan adanya motivasi kuat yang mendorong manajer melakukan perataan laba.

Adapun Bidleman dalam Assih (2000:37) percaya bahwa manajemen melakukan perataan laba untuk menciptakan suatu aliran laba yang stabil dan mengurangi covariance atas return dengan pasar. Sedangkan Barnea et. al (1976) dalam Assih (2000:37) menyatakan bahwa manajer melakukan perataan laba untuk mengurangi fluktuasi dalam laba yang dilaporkan dan meningkatkan kemampuan investor untuk memprediksi aliran kas dimasa yang akan datang.

Di lain pihak menurut Dye (1988) dalam Khafid (2004:43) menyatakan pemilik mendukung perataan laba karena adanya motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal menunjukkan maksud pemilik untuk meminimalisasi biaya kontrak manajer dengan membujuk manajer agar melakukan praktek manajemen laba. Motivasi eksternal ditujukan oleh usaha pemilik saat ini untuk mengubah persepsi investor prospektif atau potensial terhadap nilai perusahaan. Menurut Belkaoui (2007:194) tiga batasan yang mungkin mempengaruhi para manajer untuk melakukan perataan laba adalah:

  1. Mekanisme pasar yang kompetitif sehingga mengurangi jumlah pilihan yang tersedia bagi manajemen.
  2. Skema kompensasi manajemen yang terhubung langsung dengan kinerja perusahaan.
  3. Ancaman penggantian manajemen.

Dipandang dari sisi manajemen, Hepworth (1953) dalam Harry dan Murtanto (2004), mengungkapkan bahwa manajer melakukan perataan laba pada dasarnya ingin mendapat berbagai keuntungan ekonomi dan psikologis, yaitu :

  1. Mengurangi total pajak terutang
  2. Meningkatkan kepercayaan diri manajer yang bersangkutan karena penghasilan yang stabil mendukung kebijakan dividen yang stabil pula.
  3. Meningkatkan hubungan antara manajer dengan karyawan karena pelaporan penghasilan meningkat tajam memberi kemungkinan munculnya tuntutan gaji dan upah.
  4. Siklus peningkatan dan penurunan penghasilan dapat ditandingkan dan gelombang optimisme dan pesimisme dapat diperlunak.

Dilain pihak Dye (1988), pemilik mendukung perataan laba karena adanya motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal menunujukkan maksud pemilik untuk   meminimalisasi biaya kontrak manajer dengan membujuk manager agar melakukan praktik manajemen laba. Motivasi eksternal ditunjukkan oleh usaha pemilik saat ini untuk mengubah persepsi investor potensial terhadap nilai perusahaan.

Adapun tujuan perataan laba menurut Foster (1986) adalah sebagai berikut:

  1. Memperbaiki citra perusahaan di mata pihak luar, bahwa perusahaan tersebut memiliki risiko yang rendah.
  2. Memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi terhadap laba di masa mendatang.
  3. Meningkatkan kepuasan relasi bisnis.
  4. Meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen.
  5. Meningkatkan kompensasi bagi pihak manajemen.

Dalam Imam Subekti (2005) Dascher dan Malcom (1970) menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) tipe perataan laba yaitu:

  1. Real smooting, yaitu merupakan suatu transaksi yang sesungguhnya untuk dilakukan atau tidak dilakukan berdasar pengaruh perataannya pada laba.
  2. Artificial smooting, yaitu merupakan perataan laba dengan menerapkan prosedur akuntansi untuk memindahkan biaya dan/ atau pendapatan dari suatu perioda ke perioda lainnya.

Beidlemen (1973), yang dikutip Assih dan Gudono (2000) dalam Imam Subekti (2005) menyatakan bahwa tujuan manajemen perusahaan melakukan keputusan perataan laba adalah untuk menciptakan suatu aliran laba yang stabil dan mengurangi covariance atas return dengan pasar.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, fokusnya selalu pada timbulnya tindakan perataan laba dan faktor-faktor yang berhubungan dengannya. Menurut Ronen dan Sadan (1981) yang dikutid dalam Jatiningrum, perataan penghasilan bersih/laba dapat dilakukan dalam 3 cara, yaitu :

  1. manajemen dapat menetapkan waktu terjadinya peristiwa tertentu, untuk mengurangi perbedaan laba yang dilaporkan, jadi alternatifnya, manajemen juga dapat menentukan waktu pengakuan beberapa peristiwa.
  2. manajemen dapat mengalokasikan pendapatan atau dan beban tertentu pada periode akuntansi yang berbeda
  3. manajemen dengan kebijaksanaannya  mengelompokkan item laba tertentu ke dalam kategori yang berbeda.

Brayshaw dan Eldin (1989) dalam Edy dan Arleen (2005), mengungkapkan bahwa manajemen perusahaan diuntungkan dengan praktek perataan laba. Sedangkan Mulyani dan Carmel (2003) menyatakan bahwa motivasi perataan laba lebih banyak menguntungkan pemegang saham dan pengguna eksternal utamanya serta manajer itu sendiri

 

Inflasi (skripsi dan tesis)

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus (Sukirno, 2000). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. (Boediono, 1998).

Teori kuantitas adalah teori yang paling tua mengenai inflasi, namun teori ini (yang akhir-akhir ini mengalami penyempurnaan-penyempurnaan oleh kelompok ahli ekonomi Universitas Chicago) masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di zaman modern ini, terutama di negara-negara sedang berkembang. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan uang yang beredar, dalam teori Klasik penawaran dianggap sama dengan permintaan uang. Artinya kenaikan harga barang-barang (perubahan harga) merupakan inflasi yang dapat mengakibatkan jumlah uang beredar meningkat, meningkatnya jumlah uang beredar sama dengan meningkatnya jumlah permintaan akan uang kas (Boediono, 1998).

Inflasi seringkali menggerus daya beli riil masyarakat, akibatnya hal tersebut akan mendorong semakin banyak orang jatuh ke bawah garis kemiskinan. Jika demikian, laju peningkatan inflasi yang berlebihan jelas akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, dan efek dominonya adalah pertumbuhan yang buruk akan berdampak buruk terhadap pengentasan kemiskinan, sebab nilai elastisitas antara pengentasan/pengurangan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi hampir sebesar satu (Dollar & Kraay, 2002).

 

Teori Suku Bunga (skripsi dan tesis)

Teori Bunga dari Aliran Klasik

Dalam Indra Darmawan (1992) bahwa Prof. Marget dari London of School of Economics, teori bunga aliran klasik dinamakan ”the pure theory of interest”. Menurut teori itu, tinggi rendahnya tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan modal. Jadi bunga modal terlalu dianggap sebagai harga barang-barang dan jasa-jasa, tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran, demikian pula tinggi rendahnya bunga modal ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan modal. Dasarnya adalah ”price determined by supply and demand”.

  • Teori Bunga dari Aliran Neo Klasik

Berdasarkan Indra Darmawan , bahwa teori ini dikemukakan oleh Roberson dan dinamakan “The Loanable fund theory of interest”. Dasar teori ini hampir sama dengan teori bunga aliran klasik. Perbedaannya terletak pada suatu perbaikan kearah segi penawaran akan modal saja, menurut aliran klasik, saving (supply of capital) hanya berbentuk simpanan saja.

Sedangkan menurut teori Loanable Fund Saving  itu terdiri dari atas simpanan, penciptaan uang baru, dan saldo uang yang diaktifkan (actived idle balance). Maka dari itu supply of capital menurut teori ini akan lebih besar dari pada menurut teori klasik. Oleh karena dasar teori tersebut sama dengan teori klasik, maka kritik dari J.M Keynes adalah sama, yaitu bahwa tingkat bunga tidak dapat ditentukan begitu saja karena tidak diketahui tingkat pendapatan yang akan mempengaruhi saving, maka tingkat bunga pun tidak diketahui. Menurut Keynes tingkat bunga dapat ditentukan tinggi rendahnya jika tingkat pendapatan telah diketahui dan tetap tidak berubah.

  • Teori Bunga Keynes

Permintaan akan uang yang menurut Keynes disebut liquid of preference (permintaan uang) tergantung dari tingkat bunga. Pada grafik dibawah sumbu horizontal mengukur jumlah dan permintaan uang dengan sumbu vertikal untuk tingkat bunga.

Permintaan akan uang mempunyai hubungan negatif dengan tingkat bunga. Keynes menyatakan bahwa masyarakat mempunyai keyakinan adalah suatu keyakinan bahwa ada tingkat bunga yang normal. Apabila tingkat bunga turun dibawah tingkat normal, makin banyak orang yakin bahwa tingkat bunga akan kembali ketingkat normal (yakin bahwa bunga akan naik diwaktu akan datang). Jika mereka memengang surat berharga diwaktu bunga naik, maka harga nya akan turun, dan mereka akan menderita kerugian (capital loss). Mereka akan menghindari kerugian ini dengan mengurangi surat berharga yang dipengangnya, dengan sendirinya akan menambah uang kas yang dipengang, pada tingkat bunga naik.

Hubungan permintaan uang negatif dengan tingkat bunga juga berkaitan dengan ongkos memegang uang kas (opportunity cost of holding money). Makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi pula ongkos memengang uang kas (dalam bentuk tingkat bunga yang tidak diperoleh karena kekayaan diwujudkan dalam bentuk uang kas), sehingga keinginan memengang uang kas juga akan turun. Sebaliknya jika tingkat bunga turun, berarti ongkos memengang uang kas juga makin rendah, sehingga permintaan uang kas akan bertambah.

Suku Bunga (skripsi dan tesis)

Pengertian Suku Bunga

Suku bunga dapat dikatakan sebagai biaya yang dikeluarkan sebagai balas jasa karena telah menggunakan uang orang lain. Bagi dunia perbankan, suku bunga dapat dikatakan sebagai harga yang harus dikelurakan bank kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank, dan di sisi lain dapat dikatakan sebagai harga yang dibayar nasabah kepada bank atas dana yang telah dipinjamkan (nasabah yang memperoleh pinjaman).

  1. Jenis Suku Bunga

Dalam kehidupan sehari-hari banyak terdapat jenis suku bunga, yaitu:

  • Suku Bunga Dasar

Suku bunga dasar adalah tingkat bunga yang ditentukan oleh bank sentral atas kredit yang diberikan oleh perbankan dan tingkat bunga yang telah ditetapkan bank sentral untuk mendiskontokan surat-surat berharga yang ditarik atau diambil oleh bank sentral. Dasar perhitungan suku bunga ini juga dipakai oleh bank komersil untuk menghitung suku bunga kredit yang dikenakan pada nasabahnya.

  • Suku Bunga Efektif

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang dibayar atas harga beli suatu obligasi (BOND). Semakin rendah harga pembelian obligasi dengan tingkat bunga nominal tertentu, maka semakin tinggi tingkat bunga efektifnya dan sebaliknya. Jadi ada hubungan terbalik antara harga yang dibayarkan untuk obligasi dengan tingkat bunga efektifnya.

  • Suku Bunga Nominal

Suku bunga nominal (nominal rate) adalah tingkat suku bunga yang dibayarkan tanpa dilakukan penyesuaian terhadap akibat-akibat inflasi.

  • Suku Bunga Padanan

Suku bunga padanan adalah suku bunga yang besarnya dihitung setiap hari (bunga harian), setiap minggu (bunga mingguan), setiap bulan (bunga bulanan), dan setiap tahun (bunga tahunan) untuk sejumlah pinjaman atau investasi  selama jangka waktu tertentu yang apabila dihitung secara anuitas (bunga berbunga) akan memberikan penghasilan bunga dalam jumlah yang sama.

Menurut Elpis Purba dan Parulia Simanjuntak (2002) bahwa berdasarkan kegiatan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat (dalam hubungannya dengan nasabah) maka suku  bunga dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

 

  • Bunga Simpanan

Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atas balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank yang merupakan harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya. Contoh: giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

  • Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman adalah bunga atau harga yang diberikan oleh nasabah (peminjam) kepada bank atas dana atau pinjaman yang diberikan kepadanya. Contoh: bunga kredit.

Produk Domestik Bruto atau GDP (Gross Domestic Product) (skripsi dan tesis)

Produk Domestik Bruto atau GDP (Gross Domestic Product) merupakan statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat. Hal yang mendasarinya karena GDP mengukur dua hal pada saat bersamaan : total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. Alasan GDP dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan pengeluaran dikarenakan untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran(Mankiw,2006).

Kita dapat menghitung GDP perekonomian dengan menggunakan salah satu dari dua cara : menambahkan semua pengeluaran rumah tangga atau menambahkan semua pendapatan (upah, sewa dan keuntungan) yang dibayar perusahaan. Namun, dalam hal ini yang terpenting adalah tahu mengenai fungsi GDP dalam perekonomian, apa yang dapat diukur dan yang tidak, komponen dan jenis serta hubungan GDP dengan kesejahteraan.

Dalam hal pengukuran, GDP mencoba menjadi ukuran yang meliputi banyak hal, termasuk di dalamnya adalah barang – barang yang diproduksi dalam perekonomian dan dijual secara legal di pasaran. GDP juga memasukkan nilai pasar dari jasa perumahan pada perekonomian. GDP meliputi barang yang dapat dihitung (makanan, pakaian, mobil) maupun jasa yang tidak dapat dihitung (potong rambut, pembersihan rumah, kunjungan ke dokter). GDP mengikutsertakan barang dan jasa yang sedang diproduksi. GDP mengukur nilai produksi dalam batas geografis sebuah negara. GDP mengukur nilai produksi yang terjadi sepanjang suatu interval waktu.

Biasanya, interval tersebut adalah setahun atau satu kuartal (tiga bulan). GDP mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama interval tesebut. Sedangkan hal – hal yang tidak dapat diukur oleh GDP yaitu GDP mengecualikan banyak barang yang diproduksi dan dijual secara gelap, seperti obat – obatan terlarang. GDP juga tidak mencakup barang – barang yang tidak pernah memasuki pasar karena diproduksi dan dikonsumsi dalam rumah tangga(Mankiw,2006).

Berikutnya, ketika kita mempelajari perubahan perekonomian seiring berlalunya waktu, ekonom ingin memisahkan dua pengaruh (perekonomian menghasilkan output barang dan jasa dengan lebih banyak dan barang dan jasa dijual pada harga yang lebih tinggi). Khususnya, mereka ingin suatu ukuran jumlah barang dan jasa keseluruhan yang diproduksi perekonomian yang tidak terpengaruh perubahan harga barang dan jasa tersebut (Mankiw,2006).

Untuk mendapatkan ukuran dari jumlah produksi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, kita menggunakan GDP riil (real GDP) yang menilai produksi barang dan jasa pada harga tetap. GDP riil menggunakan harga tahun pokok yang tetap untuk menentukan nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Karena GDP riil tidak dipengaruhi perubahan harga, perubahan GDP riil hanya mencerminkan perubahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Jadi, GDP riil merupakan ukuran produksi barang dan jasa dalam perekonomian (Mankiw,2006).

Selain GDP riil, alat ukur yang lain yaitu GDP nominal. GDP nominal mengukur produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga – harga di masa sekarang. GDP nominal dalam perhitungannya dipengaruhi kenaikan jumlah barang atau jasa yang diproduksi dan juga kenaikan harga barang atau jasa tersebut. Dari kedua statistika ini kita dapat mengetahui statistika yang ketiga , deflator GDP, yang mencerminkan harga barang dan jasa namun bukan jumlah yang diproduksi. Deflator GDP mengukur tingkat harga – harga saat ini relatif terhadap tingkat harga – harga di tahun pokok. Deflator GDP merupakan salah satu ukuran yang digunakan oleh para 16 ekonom untuk mengamati rata – rata tingkat harga dalam perekonomian(Mankiw,2006).

Permintaan uang (skripsi dan tesis)

Teori yang menjelaskan mengenai permintaan uang dapat dibedakan menjadi teori Klasik dan teori Keynesian.

  1. Teori Permintaan Klasik

Menurut Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, bahwa pandangan ekonom Klasik, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar. Karena jumlah uang yang diminta berbanding proporsional dengan tingkat output atau pendapatan. Bila tingkat output meningkat, maka permintaan uang meningkat, begitu juga sebaliknya. Jumlah uang yang dipengang oleh masyarakat bukanlah semata-mata nilai nominalnya tetapi juga daya belinya, yaitu nilai nominalnya dibandingkan dengan tingkat harga (real money balances).

(M/P)d = k.Y………………………………………………………(1)

Dimana:

(M/P)d    =  permintaan uang

M            =  nilai nominal uang

P             =  tingkat harga

Y            =  pendapatan atau output

k             =  proporsi permintaan uang terhadap pendapatan atau output

Karena hanya berfungsi sebagai alat tukar, maka uang bersifat netral (money neutrality), dalam arti uang hanya mempengaruhi tingkat harga. Pendapatan tersebut dinyatakandalam persamaan kuantitas klasik (classical quantity or money)

M x V     =  P x T          ………………………………………………………….(2)

Atau

MV = PT

Dimana :

M            = Jumlah Uang yang Beredar

V            = Velositas uang

P             = Tingkat Harga Umum

T             = Jumlah Unit Transaksi

Dengan demikian :

Jumlah Uang x Velositas = Harga x Transaksi

Velositas uang menunjukkan konseo yang menunjukkan berapa kali dalam setahun uang berputar didalam sebuah perekonomian. Dalam jangka pendek, kecepatan uang beredar dianggap tetap.

Kesulitan dari model diatas adalah pengukuran unit transaksi (T) yang memungkinkan terjadinya penghitungan ganda. Sebab dalam dunia nyata, output yang dihasilkan amat yang digunkan adalah nilai output riil (PDB riil):

M x V = P x T

Jumlah Uang x Velositas = Harga x PDB riil

Karena fungsi uang semata-mata sebagai alat transaksi, sedangkan velositas diasumsikan tetap, maka dalam persamaan (1) diatas yaitu:

(M/P)­­­d  = kY

k  proporsi kebutuhan uang terhadap pandapatan, besarnya adalah 1/V.

  1. Teori Permintaan Uang Keynes

Menurut teori Keynes dalam Prathama Rahardja dan Mandala Manurung (2005), ada 3 motivasi orang memegang uang, yaitu untuk transaksi (transaction motive), berjaga-jaga (precautionary motive), dan memperoleh keuntungan (speculative motive).

  • Motivasi Transaksi (Transaksi Motive)

Permintaan uang untuk transaksi dalam teori Keynes adalah sama dengan permintaan uang dalam teori Klasik. Masyarakat memengang uang (holding money) dalam rangka mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Permintaan uang untuk transaksi berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Bila pendapatan meningkat, maka kebutuhan uang untuk transaksi meningkat.

  • Motivasi Berjaga-jaga (Precautionary Motive)

Hal lain yang juga memotivasi orang memengang uang adalah persiapan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau tak terduga, misalnya sakit atau mengalami kecelakaan. Permintaan uang untuk berjaga-jaga juga berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Jika pendapatan meningkat, permintaan uang untuk berjaga-jaga juga meningkat.

Karena permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga berhubungan searah dengan tingkat pendapatan, maka hubungannya dapat diekspresikan sebagai berikut:

Mt = f(Y)……………………………………………………………………………………………….(3)

Dimana:

Mt = permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga

Y   = pendapatan

 

  • Motivasi Mendapat Keuntungan (Speculative Motive)

Konsekuensi dari fungsinya sebagai penyimpanan nilai (store of value), uang dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Motivasi menyimpan uang untuk memperoleh keuntungan disebut sebagai motivasi spekulasi. Keynes mengembangkan teori ini berdasarkan asumsi bahwa uang adalah salah satu dari dua aset financial yang dapat dimiliki masyarakat. Aset yang lainnya adalah obligasi (bond), yaitu surat utang yang disertai janji memberikan pendapatn bunga. Jenis obligasi yang dimaksudkan oleh Keynes adalah obligasi yang jatuh temponya tidak terbatas (consol bond) dan tidak memiliki risiko  gagal ditagih (defauldt).

Keuntungan dari memengang uang adalah likuiditasnya yang sempurna: kapanpun dubutuhkan, pada saat itu juga dapat digunakan untuk transaksi. Tetapi biaya dari memengang uang adalah hilangnya kesempatan memperoleh bunga, dibandingkan bila menyimpannya dalam bentuk obligasi. Sebaliknyaobligasi akan memberikan pendapatn bunga. Resiko dari memengang uang obligasi adalah harga jual yang lebih rendah dari harga nominal (capital loss). Namun, resiko ini diimbangi oleh kemungkinan mendapat keuntungan dari menjual obligasi (capital gain).

Pendapatan dari memengang obligasi adalah pendapatan bunga dan pendapatan dari selisih penjualan. Perubahan harga obligasi ditentukan oleh tingkat bunga pasar yang terjadi di masa mendatang. Penilaian tentang tingkat bunga, dikaitkan dengan tingkat bunga pasar yang dianggap normal. Bila masyarakat menilai tingkat bunga pasar yang berlaku saat ini adalah terlalu tinggi, mereka berekspetasi tingkat bunga dimasa mendatang akan turun. Tentunya harga obligasi akan naik, sehingga lebih menguntungkan bila memengang obligasi. Jadi pada tingkat bunga yang tinggi permintaan uang rendah. Bila tingkat bunga pasar yang berlaku saat ini dianggap terlalu rendah, masyarakat berekspetasi tingkat bunga akan turun. Harga obligasi akan turun, sehingga bila menguntungkan memengang uang. Pada tingkat bunga rendah permintaan uang meningkat. Dengan demikian ada hubungan berbanding terbalik antara tingkat bunga dengan permintaan uang berdasarkan pertimbangan memperoleh keuntungan (spekulasi)

Msp = f(r)………………………………………………………………………………..(4)

Dimana:

Msp = permintaan uang untuk spekulasi

R   = tingakat bunga

 

Sehingga total permintaan uang:

M  = M1 + Msp…………………………………………………………………………….(5)

= f(Y,r)

Dimana:

M  = Total permintaan uang

 

Permintaan uang mempunyai keterkaitan yang erat dengan fungsi uang, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1.

 

Tabel 2.1.  Alasan Mengapa Masyarakat Memegang Uang

 

Motivasi Beberapa Karakteristik
Kebutuhan Transaksi Untuk memenuhi kebutuhan sehari hari

Sebagai alat tukar

Berhubungan positif dengan pendapatan

Berhubungan negatif dengan perkiraan inflasi

Berjaga-jaga Untuk menghadapi kondisis darurat/tak terduga

Sebagai alat tukar

Sebagai penyimpanan nilai

Berhubungan positif dengan pendapatan

Berhubungan negatif dengan perkiraan inflasi

Mendapatkan keuntungan Sebagai penyimpan nilai

Sebagai salah satu bentuk asset

Berhubungan negatif dengan tingkat bunga

Berhubungan nilai dengan perkiraan inflasi

 

Fungsi Uang (skripsi dan tesis)

Menurut Prathama dan Mandala (2005) bahwa uang memiliki empat fungsi penting, yaitu sebagai satuan hitung (unit of account), alat transaksi/pemayaran (medium of exchange), penyimpanan nilai (store of value), dan standar pembayaran dimasa mendatang (standar of deferred payment).

  1. Satuan Hitung (Unit Of Account)

Yang dimaksud uang sebagai satuang hitung adalah uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya double coincidenceof wants tidak perlukan lagi. Misalnya, jika harga sepotong celana jeans adalah Rp. 200.000,00 dan sepasang sepatu kulit adalah Rp. 250.000,00 maka bila Dini ingin membeli keduanya, dia harus menyiapkan uang sebesar Rp. 450.000,00. Seandainya Dini memiliki 5 ekor kambing yang harga seekornya adalah Rp. 100.000,00, dia tidak perlu membawa dua ekor ke took celana dan dua setengah ekor ke took sepatu. Yang Dini lakukan adalah menjual kelima kambingnya sehingga memperoleh Rp. 500.000,00, kemudian Rp. 200.000,00 dipakai untuk membeli celana jeans Rp. 250.000,00 untuk membeli sepatu, dan sisanya Rp. 50.000,00 digunakan untuk membeli yang lain.

 

  1. Alat Transaksi (Medium of Exchange)

Uang juga berfungsi sebagai alat transaksi. Telah dikatakan, untuk dapat berfungsi sebagai alat tukar, uang hraus diterima/mendapat jaminan kepercayaan. Dalam perekonomian modern ini, jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan  yang berkekuatan hukum. Dengan fungsi sebagai alat transaksi, uang amat mempermudah dan mempercepat kegiatan pertukaran dalamperekonomian modern.

  1. Penyimpanan Nilai (Store of Value)

Fungsi uang sebagai penyimpanan nilai dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi  tidak perlu dihabiskan saat itu juga. Misalnya Maya adalah peternak ayam. Bulan lalu maya menjual 1.000 ekor ayamnya dengan nilai Rp. 20juta. Karena uang memiliki fungsi penyimpan nilai, Maya dapat menyimpan uang hasil penjualan ayamnya untuk digunakan dimasa yang akan datang.

  1. Standart Pambayaran di Masa Mendatang (Standart of Deferred Payment)

Banyak sekali kegiatan ekonomi yang balas jasanya tidak diberikan saat itu juga. Para pegawai umunya setelah sebulan penuh baru mendapat gaji. Contoh lain adalah transaksi utang-piutang, mungkin baru dapat diselesaikan dalam tempo belasan tahun. Pembayaran dimasa yang akan datang tersebut dimungkinkan karena uang memiliki fungsi sebagai syarat pembayaran dimasa mendatang. Dengan fungsi tersebut barapa balas jasa atau pembayaran dimasa mendatang menjadi lebih mudah dihitung, karena diukur dengan nilai dengan daya beli (purchasing power) dibanding bila diukur dengan nilai komoditas tertentu.

Definisi dan Pengertian Uang (skripsi dan tesis)

Menurut Prathama dan Mandala (2005), bahwa dari sudut pandang ekonomi, uang (uang) merupakan stok aset-aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima/dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima/dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Karena itu uang dapat berbentuk apa saja, tidak berarti segala sesuatu itu adalah uang. Misalnya, kita mengenal dan menggunakan uang kertas yang digunakan sebagai alat transaksi; tetapi tidak semua kertas adalah uang. Bukan karena harga kertas sangat murah, melainkan karena tidak diterima/dipercaya oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran. Kita pernah mendengar pada zaman dahulu ada logam yang terbuat daru emas. Uang dinar (emas) di Timur Tengah pada masa lampau merupakan uang yang tinggi nilainya.

Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Maka uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar/perdagangan. Disetujui dalam hal ini adalah terdapat kata sepakat diantara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantaraan dalam kegiatan tukar menukar. Agar masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang, maka benda tersebut harus memenuhi beberapa syarat agar benda tersebut dapat digunakan sebagai uang, yaitu nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu kewaktu, mudah dibawa-bawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas, dan bendanya mempunyai mutu yang sama (Sukirno, 2000).

Ada beberapa definisi daripada uang, masing-masing berbeda sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Biasanya uang didefinisikan menjadi M1, M2, dan M3. Dimana M1 adalah uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran (demand deposit). M2 adalah M1 + tabungan + deposito berjangka (time deposit) pada bank-bank umum. Dan M3 adalah M2 + tabungan + deposito berjangka pada lembaga-lembaga tabungan nonbank. M1 adalah yang paling likuid, sebab proses menjadikan uang kas sangat cepat dan tanpa adanya kerugian nilai (artinya satu rupiah menjadi juga satu rupiah). Sedang M2 karena mencakup deposito berjangka maka likuiditasnya lebih rendah. Untuk menjadikannya uang kas, deposito berjangka perlu waktu (3, 6 atau 12 bulan). Dan apabila dijadikan uang kas sebelum jangka waktu tersebut kena penalti/denda (jadi tidak satu rupiah menjadi satu rupiah, tetapi lebih kecil karena denda tersebut) (Nopirin, 2009).

Uang memainkan beberapa peranan atau berfungsi banyak, untuk itu perlu dibedakan fungsi yang satu dengan yang lain secara jelas. Secara umum fungsi uang ada 4 (empat) yang pertama adalah sebagai satuan hitung “Unit of Account”. Satuan hitung dalam hal ini maksudnya sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai dari barang-barang dan jasa yang dijual (beli), besarnya kekayaan serta menghitung besar kecilnya kredit atau utang atau dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan dalam menentukan harga barang dan jasa. Kedua sebagai alat tukar, artinya fungsi uang sebagai alat tukar mendasari adanya spesialisasi dan distribusi dalam memproduksi suatu barang. Karena dengan adanya uang tersebut orang tidak harus menukar barang yang diinginkan dengan barang yang diproduksikannya tetapi langsung menjual produksinya di pasar dan dengan uang yang diperolehnya dari hasil penjualan tersebut dibelanjakan (dibelikan) kepada barang-barang yang diinginkannya. Fungsi ini sangat berguna dalam perekonomian yang sudah maju.

Ketiga fungsinya sebagai penimbun kekayaan, artinya uang yang dibelanjakan untuk masa yang akan datang maka uang tersebut akan mempunyai nilai juga di waktu yang akan datang. Dengan menyimpan uang berarti menimbun kekayaan dalam bentuk uang kas, penyimpanan uang ini dimaksud untuk mempermudah pertukaran atau transaksi di saat ini ataupun di masa yang akan datang. Karena uang dapat segera digunakan secara langsung untuk membeli barang-barang dan jasa atau karena uang mempunyai sifat yang “likuid”. Yang terakhir uang berfungsi sebagai standar pencicilan uang, artinya begitu uang diterima umum sebagai alat penukar ataupun satuan hitung maka secara langsung uang akan bertindak sebagai unit atau satuan untuk pembayaran cicilan utang ataupun juga untuk menyatakan besarnya utang kita. Dengan menggunakan uang tersebut kita dapat melakukan pembayaran utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara konstan atau angsuran (Iswardono, 1999).

Jika berbicara masalah uang maka tidak terlepas dari yang namanya uang beredar. Uang Beredar adalah kewajiban sistem moneter (Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap sektor swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk). Kewajiban tersebut terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat (di luar Bank Umum dan BPR), uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun (Bank Indonesia).

Uang beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2). M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral, sedangkan M2 meliputi M1, dan uang kuasi. Uang kartal/currency adalah uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh otoritas moneter sebagai alat pembayaran yang sah. Uang giral adalah simpanan milik sektor swasta domestik pada Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum (BPR saat ini tidak dapat menghimpun dana dalam bentuk giro) yang setiap saat dapat ditarik untuk ditukarkan dengan uang kartal sebesar nilai nominalnya. Uang giral terdiri dari rekening giro rupiah milik penduduk, kewajiban segera diantaranya berupa transfer dan remittance, tabungan, dan simpanan berjangka yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini tidak termasuk giro yang diblokir.

Uang Kuasi/quasi money adalah simpanan milik sektor swasta domestik pada Bank Umum & BPR yang dapat memenuhi fungsi-fungsi uang, baik sebagai alat satuan hitung, alat penyimpan kekayaan, maupun alat pembayaran yang ditangguhkan, namun untuk sementara waktu kehilangan fungsinya sebagai alat tukar menukar. Dengan pengertian tersebut, yang termasuk ke dalam uang kuasi adalah simpanan berjangka dan tabungan rupiah, serta rekening-rekening milik swasta domestik dalam valuta asing (antara lain rekening giro dan simpanan berjangka dalam valuta asing). Dalam hal ini tidak termasuk tabungan dan simpanan berjangka yang diblokir (Bank Indonesia).

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional (skripsi dan tesis)

Bank konvensional dan Bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

  1. Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad

  1. Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

  1. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional  adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

  1. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan Bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

  1. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (fathanah), dan mampu melakukan tugas secara team-work dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (tabligh). Dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

Bank syariah Bank Konvensional
1.    Melakukan investasi-investasi yang halal saja.

2.    Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.

3.    Berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagian dunia akhirat

4.    Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.

5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah

1.    Investasi yang halal dan haram.

 

2.    Memakai perangkat bunga.

 

 

3.    Profit oriented

 

 

4.    Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur.

5.    Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber : Antonio, 2001

Sistem Operasional Bank Syariah (skripsi dan tesis)

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem operasional tersebut meliputi:

  1. Sistem Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan (Keynes, 1992) yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.

Berbeda halnya dengan bank syariah, yang melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

  1. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (fixed asset/non earning asset). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui musyarakah fi sahm asy-syarikah atau equity participation pada saham perseroan bank.

  1. Titipan (Wadi’ah)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadi’ah.

Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  1. Investasi (Mudharabah)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

 

 

  1. Sistem Penyaluran Dana (Financing)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

  1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan murabahah, salam dan istishna’.
  2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (Ijarah). Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.
  3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Produk PembiayaanPenyaluran Dana Bank Syariah (skripsi dan tesis)

  • Sistem Penyaluran Dana (Financing)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

  1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan murabahah, salam dan istishna’.
  2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (Ijarah). Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.
  3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.
    1. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).    Implikasinya berupa:

  1. Al-Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

  1. Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

  1. Istishna’

Istishna’ adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel.

  1. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: (1) Ijarah, sewa murni. (2) ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

  1. Prinsip Jasa (Fee-Based Service)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

 

 

  1. Al-Wakalah (perwakilan)

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

  1. Al-Kafalah (jaminan)

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

  1. Al-Hawalah (alih piutang)

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada Factoring (anjak piutang), Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

  1. Ar-Rahn (gadai)

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

  1. Al-Qardh

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah (skripsi dan tesis)

Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001).

Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

  1. Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)

adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box.

  1. Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)

adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang  diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

 

 

 

  1. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

  1. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

  • Mudharabah Muthlaqah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

  • Mudharabah Muqayyadah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

 

 

  1. Al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis al-musyarakah:

  • Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
  • Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

Fungsi, Prinsip dan Azas Bank Syariah (skripsi dan tesis)

Fungsi Bank Syariah

            Fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan nya ke masyarakat. (PPPS UIN, 2008)

2.2.3.   Azas Bank Syariah

  1. Kemitraan
  2. Keadilan
  3. Transparansi dari universal
  4. Melakukan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah

Tabel 2.1. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA BAGI HASIL
a.       Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. a.      Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemingkinan untung rugi.
b.      Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang(modal) yang dipinjamkan b.      Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c.       Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. c.      Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
d.      Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang ” booming” d.     Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan penignkatan jumlah pendapatan
e.       Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak di kecam) oleh semua agama, termasuk islam. e.      Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

(sumber : Antonio 2001)

  • Prinsip Dasar Perbankan Syariah (Produk Bank Syariah)

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip/produk  bank syariah adalah sebagai berikut :

 

 

 

Pengertian Bank Syariah (skripsi dan tesis)

 

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Bank Syariah juga dapat didefinisikan sebagai bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, tranparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah (BI, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia).   Ada dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam (Antonio dan Perwataatmadja, 2001). Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Lembaga Keuangan Bank dan Fungsi pokoknya (skripsi dan tesis)

 

Ada beberapa definisi Bank yang dikemukakan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sehingga dari pengertian yang sudah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa Bank adalah Suatu Badan Usaha yang mempunyai fungsi untuk menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat dan memberikan kredit, baik yang bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru serta memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Martono, 2000).

Konsep Ekuitas Merek (Brand Equity) (skripsi dan tesis)

Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang dan jasa kepada perusahaan atau pelanggan. Menurut Aaker (2001), ekuitas merek dapat dikelompokkan dalam 5 kategori:

  • Kesadaran Merek (Brand Awareness)

Aaker (2001) mendefinisikan kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori merek tertentu.

Sumber: Aaker, 2001

Gambar 1. Piramida Kesadaran Merek (The Awareness Pyramid)

  • Asosiasi Merek (Brand Association)

Menurut Aaker (2001) asosiasi merek adalah segala sesuatu yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan ingatan konsumen terhadap suatu merek. Ditambahkan oleh Susanto (2004) hal-hal lain yang penting dalam asosiasi merek adalah asosiasi yang menunjukan fakta bahwa produk dapat digunakan untuk mengekspresikan gaya hidup, kelas sosial, dan peran professional; atau, yang mengekspresikan asosiasi-asosiasi yang memerlukan aplikasi produk dan tipe-tipe orang yang menggunakan produk tersebut, toko yang menjual produk atau wiraniaganya.

Lebih lanjut Aaker (2001) menjelaskan bahwa asosiasi-asosiasi yang terkait dengan suatu merek dapat dihubungkan dengan berbagai hal berikut :

Gambar 2. Types of Association

Sumber Aaker (2001)

  • Kesan Kualitas (Perceived Quality)

Menurut Susanto (2004), kesan kualitas dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keungulan suatu produk atau jasa berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Lebih lanjut, menurut Aaker (2001), apabila kesan kualitas adalah untuk dimengerti dan diatur, maka penting untuk mengetahui dimensi-dimensi yang mempengaruhi kesan kualitas produk dan kualitas jasa, yaitu:

Kualitas produk, terbagi menjadi:

  1. Performance–karakteristik operasional produk yang utama.
  2. Features–elemen sekunder dari produk atau bagian tambahan dari produk.
  3. Conformance with specifications–tidak ada produk yang cacat.
  4. Reliability–konsistensi kinerja produk.
  5. Durability–daya tahan sebuah produk.
  6. Serviceability–kemampuan memberikan pelayanan sehubungan dengan produk.
  7. Fit and finish–menunjukkan saat munculnya atau dirasakannya kualitas produk.

Sedangkan dimensi kualitas jasa menurut Zeithaml & Bitner (2003), terbagi menjadi 5 aspek, antara lain:

  1. Reliability–kemampuan menampilkan pelayanan yang diandalkan dan akurat.
  2. Responsiveness–kesediaan membantu dan menyediakan layanan yang cepat.
  3. Assurance–pengetahuan dan kemampuan karyawan untuk menumbuhkan keyakinan konsumen terhadap pelayanan penyedia jasa.
  4. Empathy–menunjukkan perhatian perusahaan terhadap konsumennya.
  5. Tangibles–tampilan dari fasilitas fisik, peralatan, personil/karyawan.

 

  • Kesetiaan Merek (Brand Loyalty)

Menurut Ford (2005), loyalitas merek dapat dilihat dari seberapa sering orang membeli merek itu dibandingkan dengan merek lainnya.

Sumber : Aaker, 2001

Gambar 3. The Loyalty Pyramid

Berikut penjelasan Susanto (2004) tentang tingkatan loyalitas terhadap merek yaitu :

  1. Tingkatan yang paling dasar adalah pembeli tidak loyal, yang sama sekali tidak tertarik pada merek tersebut dan bagi mereka merek apapun dianggap memadai sehingga merek memainkan peran yang kecil dalam keputusan pembelian.
  2. Tingkat kedua adalah para pembeli yang puas dengan produk atau setidaknya tidak mengalami kepuasan, tipe ini bisa disebut sebagai pembeli kebiasaan (habitual buyer).
  3. Tingkat ketiga berisi orang-orang yang puas, namun mereka memikul biaya peralihan (switching cost) serta biaya berupa waktu, uang atau resiko kinerja berkenaan dengan tindakan beralih merek, kelompok ini bisa disebut pelanggan yang loyal terhadap biaya peralihan.
  4. Tingkat keempat adalah mereka yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut, preferensinya mungkin dilandasi oleh suatu asosiasi seperti simbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakan atau persepsi kualitas yang tinggi.
  5. Tingkat teratas adalah pelanggan yang setia, mereka mempunyai kebanggaan menjadi pengguna suatu merek, merek tersebut sangat penting bagi mereka, baik dari segi fungsinya maupun sebagai ekspresi diri mereka.(Susanto, 2004)

Keempat kompenen ekuitas merek jika digambarkan hubungannya adalah sebagai berikut:

Sumber : Aaker, 2001

Gambar 4. Hubungan Ekuitas Merek dan dimensi-dimensinya

Merek (Brand) (skripsi dan tesis)

Merek adalah salah satu atribut yang sangat penting dari sebuah produk yang penggunaannya pada saat ini sudah sangat meluas karena beberapa alasan, dimana merek suatu produk berarti memberikan nilai tambah produk tersebut.

Merek tidak hanya sebuah nama bagi produk, tetapi lebih dari itu merupakan identitas untuk membedakan produk yang dihasilkan perusahaan dari produk yang dihasilkan dari perusahaan lain. Dengan identitas khusus, produk tertentu akan lebih mudah dikenali oleh konsumen.

 

  1. Pengertian Merek (Brand)

Merek merupakan atribut produk yang sangat penting dan dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan pemasaran dari suatu perusahaan. Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika yang dikutip oleh Philip Kotler dan kemudian dialihbahasakan oleh Benjamin Molan (2007;332) yaitu :

“Merek adalah nama, istilah, tanda, symbol, atau rancangan atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang dan jasa pesaing”

 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa merek berperan sebagai daya pembeda dengan produk sejenis maupun dengan produk berbeda jenis.

 

  1. Preferensi Merek

Preferensi merupakan nilai-nilai bagi konsumen yang diperhatikan dalam menentukan sebuah pilihan. Dalam kaitan dengan preferensi ini, maka konsumen akan menggunakan harapannya sebagai standar dan acuan. Dengan demikian, harapan konsumenlah yang melatarbelakangi mengapa beberapa produk pada segmen yang sama dapat dinilai berbeda oleh konsumennya. Dalam kontek  preferensi merek oleh konsumen, umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan konsumen tentang apa yang akan diterimanya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya preferensi merek bagi konsumen mencakup penilaian atau keinginan terbaik dari konsumen terhadap banyak ragam pilihan produk sejenis.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh saudara Franky Sitepu (2008) dengan judul Theses “Consumer’s Preferences Analysis in Buying Motorcycle in Bekasi”.  Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa :

“Perceptions embedded in the minds of respondents to the Honda is economical or fuel efficient, strong / durable, high quality, reasonable price, good after-sale price, spare parts / spare parts are appropriate / reasonable. Perceptions of Yamaha motorcycles is the image of young, good design, advertising and attractive attributes of its ads seen everywhere. While the Suzuki brand is perceived by respondents as high-tech motor and get ahead in innovation.”

 

Atau dapat diterjemahkan  :

“Persepsi tertanam dalam benak responden terhadap sepeda motor merek  Honda adalah ekonomis atau bahan bakar yang efisien, kuat / tahan lama, kualitas tinggi, harga terjangkau, baik harga purna jual, suku cadang / suku cadang yang tepat / wajar. Persepsi sepeda motor Yamaha adalah citra muda, desain yang baik, iklan dan atribut menarik iklannya terlihat di mana-mana. Sedangkan merek Suzuki dirasakan oleh responden sebagai motor berteknologi tinggi dan maju dalam inovasi. ”

 

Dengan demikian merek memegang peranan penting terhadap persepsi konsumen dalam menentukan pilihan produk sejenis.

Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing mix) (skripsi dan tesis)

Bauran pemasaran adalah salah satu konsep utama dalam pemasaran. Bauran pemasaran mencakup system atau alat-alat untuk mengaplikasikan konsep pemasaran itu sendiri. Oleh karena itu setiap perusahaan setelah memutuskan strategi pemasaran kompetitifnya, secara keseluruhan perusahaan harus mulai menyiapkan rencana bauran pemasaran yang rinci. Berikut ini pengertian bauran pemasaran menurut beberapa para ahli. Menurut M.Mursid (2003) pengertian bauran pemasaran (marketing mix) adalah :

“ Bauran pemasaran (marketing mix) adalah factor-faktor yang dikuasai, digunakan dan dikendalikan oleh seorang manajer pemasaran (controllable factors) untuk mempengaruhi jumlah permintaan”.

 

Menurut Basu Swastha (2003) pengertian bauran pemasaran (marketing mix) adalah :

Marketing mix adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari system pemasaran perusahaan, yakni : produk, struktur harga, kegiatan promosi dan system distribusi”.

 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2007) bauran pemasaran (marketing mix) adalah :

“ Perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya”.

 

Istilah bauran pemasaran (4P) mengacu pada paduan strategi produk (product), tempat (place), promosi (promotion), dan penentuan harga (price) yang bersifat unik yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling memuaskan dengan pasar yang dituju. Variabel pemasaran khusus dalam setiap P ditunjukkan dalam gambar 2.1 Keputusan bauran pemasaran harus dibuat untuk mempengaruhi saluran dagang dan juga konsumen akhir.

 

  • Produk (product)

Definisi dari produk menurut Basu Swastha & Irawan (2003) adalah sebagai berikut :

“Produk adalah suatu sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan dan pengecer, yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya”.

 

Sedangkan menurut Kotler yang dikutip oleh. M.Mursid (2003) pengertian produk adalah sebagai berikut :

“Produk adalah hasil akhir yang mengandung elemen-elemen fisik, jasa dan hal-hal yang simbolis yang dibuat dan dijual oleh perusahaan untuk memberikan kepuasan dan keuntungan bagi pembelinya”.

 

Dari dua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

 

  • Harga (price)

Definisi dari harga menurut Basu Swastha dan Irawan (2003;241) adalah sebagai berikut :

“Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi produk dan pelayanannya”.

Saluran Distribusi (place)

Pengertian saluran distribusi menurut American Marketing Association yang dikutip oleh Basu Swastha dan Irawan (2003) adalah sebagai berikut :

“Saluran distribusi merupakan suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri atas agen, dealer, pedagang besar dan pengecer, melalui mana sebuah komoditi, produk, atau jasa dipasarkan”

Sedangkan definisi saluran distribusi menurut C.Glenn Walter yang dikutip oleh Basu Swastha dan Irawan (2003) adalah :

“Saluran distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan phisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu”.

 

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian saluran distribusi adalah seperangkat organisasi yang saling bergantung untuk proses penyediaan barang dan jasa agar dapat dikonsumsi oleh konsumen.

  • Promosi (promotion)

Pengertian promosi menurut M.Mursid (2003) adalah sebagai berikut:

“Promosi adalah komunikasi yang persuasif, mengajak, mendesak, membujuk, dan meyakinkan”.

 

Sedangkan menurut Basu Swastha dan Irawan (2003) pengertian promosi adalah sebagai berikut :

“Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran”.

 

Dari dua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian promosi adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kepada konsumen

Pengukuran kinerja keuangan (skripsi dan tesis)

 

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan.Ini sering disebut factor fundamental perusahaan. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadapreview data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi terhadap laporan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Metode dan teknik analisa tertentu digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan untuk dapat mengetahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode sebelumnya untuk satu perusahaan. Tujuan dari setiap metode dan teknik analisa yaitu untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti.

Menurut Munawir (2010), ada dua metode analisa yang umumnya digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu analisa horizontal dan analisa vertikal:

  1. Analisa horizontal yaitu analisa dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga dapat diketahui perkembangannya. Metode ini juga seringkali disebut sebagai metode analisa dinamis.
  2. Analisa vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan yang ada, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja tanpa mengetahui trend per tahunnya.Analisa vertikal disebut juga metode analisa yang statis karena kesimpulan yang dapat diperoleh dari analisia vertikal hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya.

Menurut Jumingan (2006), berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu:

  1. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengancara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih denganmenunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalampersentase (relatif).
  2. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahuitendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
  3. Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik analisisuntuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadapkeseluruhan atau total aktiva maupun utang.
  4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisisuntuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui duaperiode waktu yang dibandingkan.
  5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untukmengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatuperiode waktu tertentu.
  6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untukmengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporanlaba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
  7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahuiposisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
  8. AnalisisBreak Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkatpenjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Setiap metode analisa keuangan yang digunakan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar data dapat lebih dimengerti oleh semua pihak sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pengertian Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)

 

Pengertian kinerja yaitu suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telahdilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi,2003). Kinerja keuangan yaitu penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba (Mulyadi dalam Sucipto, 2003). Menurut  IAI (2012) kinerja keuangan yaitu kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.

Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja keuangan ialah usaha formal yang dilakukan oleh perusahaan untuk  mengevaluasi efisiensidan efektivitas dari aktivitas perusahaan guna mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada.

 

Definisi Pajak Tangguhan (skripsi dan tesis)

Menurut Zain (2007), PPh yang dihitung berbasis pada PKP yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah disebut sebagai PPh terutang, sedangkan PPh yang dihitung berbasis laba (penghasilan) sebelum pajak disebut dengan beban PPh. Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang dengan beban pajak yang dimaksud, sepanjang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan. Pajak tangguhan ini diperhitungkan dalam penghitungan laba rugi akuntansi dalam suatu periode berjalan yang diakui sebagai beban atau manfaat pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak).  (Yuliati, 2004)

Apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan aktiva (aset) tetap, maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Sehingga selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. (Suandy, 2008 : 91) Kewajiban pajak tangguhan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, di mana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiskal (Agoes dan Trisnawati, 2007).

Suandy (2008) lebih lanjut menjelaskan bahwa apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang maka berdasarkan SAK dapat dianggap sebagai suatu aset. Sebagai contoh rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi berdasarkan peraturan perpajakan atau kemungkinan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang akan mengurangi beban pajak, maka dapat diakui sebagai suatu aktiva (aset) pajak tangguhan. Sehingga apabila manfaat ekonomi yang dimaksud tidak dapat diperoleh, setiap tahun perusahaan harus melakukan penilaian kembali aktiva pajak tangguhan. Jika terdapat kemungkinan suatu aktiva pajak tangguhan tidak mungkin dapat direalisasikan, maka dilakukan penyisihan (allowance) terhadap terealisasinya aktiva tersebut (Purba dan Andreas, 2005). Aktiva (aset) pajak tangguhan terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi positif, di mana pendapatan menurut akuntansi fiskal lebih besar daripada akuntansi komersial dan pengeluaran menurut akuntansi fiskal lebih kecil daripada akuntansi komersial. (Agoes dan Trisnawati, 2007)

Pernyataan Suandy (2008) di atas secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori akuntansi mengenai definisi kewajiban dan aktiva (aset). Berdasarkan teori akuntansi mengenai definisi kewajiban dan aktiva (aset), kewajiban didefinisikan sebagai suatu kemungkinan adanya pengorbanan ekonomi pada masa yang akan datang yang muncul dari kewajiban masa kini suatu entitas untuk menyerahkan aktiva kepada entitas-entitas lain sebagai akibat kejadian masa lalu. Sedangkan definisi aktiva (aset) berdasarkan teori akuntansi yaitu sebagai suatu kemungkinan akan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat kejadian masa lalu (Purba dan Andreas, 2005).

Pada dasarnya, beban (manfaat) pajak tangguhan yang disajikan dalam laporan komersial laba rugi perusahaan dapat mempengaruhi jumlah nominal laba bersih setelah pajak. Apabila perusahaan secara komersial menghitung PPh yang terutang belum memperhitungkan koreksi fiskal maka akan menyebabkan perbedaan dengan perhitungan PPh terutang menurut fiskus, sehingga besarnya PPh terutang akan mempengaruhi posisi neraca secara laporan komersial. Perbedaan besarnya pajak terhutang tersebut harus dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian yang akan berpengaruh pada besarnya rekening hutang pajak dan juga mempengaruhi besarnya laba setelah pajak yang diakui oleh perusahaan dalam laporan laba rugi. Oeh karena itu, atas perubahan tersebut, perusahaan harus melakukan revisi posisi neracanya (Muljono, 2006)

 

Strategi Manjemen Laba (skripsi dan tesis)

 

Menurut  Subramanyam dan Wild (2010:131-132), terdapat tiga jenis  strategi manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

  1. Meningkatkan Laba

Meningkatkan laba yang dilaporkan  pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini  juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode. Pada skenario peningkatan laba, akrual pembalik lebih kecil dibandingkan akrual kini,  sehingga  dapat meningkatkan laba. Perusahaan melaporkan  laba yang lebih tinggi berdasarkan manajemen laba yang agresif sepanjang periode waktu yang panjang.  Selain itu, perusahaan dapat melakukan  manajemen  laba  untuk meningkatkan  laba selama beberapa tahun dan  membalik akrual sekaligus pada satu saat pembebanan.

  1. Big Bath Strategy 

Strategi big bath dilakukan  melalui penghapusan sebanyak  mungkin dalam satu periode. Periode yang dipilih sebaai target penghapusan biasanya adalah periode dengan  kinerja yang buruk (seringkali pada masa resesi dimana perusahaan lain juga  melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang  tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Strategi  big bath  juga sering kali dilakukan setelah peneraan strategi peningkatan laba pada  periode sebelumnya.  Oleh karena sifat  big bath  yang tidak biasa dan tidak dapat diulang lagi, sehingga pemakai cenderung tidak memperlihatkan dampak keuangannya.  Hal ini memberikan kesempatan untuk menghapus semua dosa masa lalu dan  memberikan kesempatan untuk meningkatkan laba di masa depan.

  1. Perataan Laba

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini,  manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk  mengurangi fluktuasinya.  Perataan laba juga mencakup tindakan untuk tidak melaporkan  bagian laba pada periode baik dengan cara menciptakan cadangan atau “bank” laba  dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk.

Faktor-faktor yang Mendorong Praktik Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Banyak hal yang dapat memotivasi  seorang manajer untuk melakukan praktik manajemen laba, antara lain yaitu (Sastradipraja, 2010:34):

  1. Meningkatkan Kompensasi Manajer yang Terkait Dengan Laba yang Dilaporkan

Banyak perjanjian kompensasi manajer yang menggunakan angka laba akuntansi, misalnya  perjanjian kompensasi manajer yang mencakup bonus  berdasarkan laba  akuntansi. Perjanjian bonus untuk manajer biasanya memiliki rentang tertentu, artinya manajer tidak mendapat bonus jika laba lebih rendah  dari batas bawah  atau jika laba lebih tinggi dari batas atas. Perjanjian bonus  tersebut dapat memotivasi manajer untuk meningkatkan atau menurunkan laba  sesuai keinginannya agar berada diantara rentng atas dan bawah perjanjian bonus yang telah disepakati.

  1. Debt Contract

Ketika manajer dengan atas nama perusahaan terikat kontrak hutang, jangka  panjang, mereka akan terikat pada perjanjian yang melindungi sang pemberi pinjaman  dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan sang pemberi  pinjaman, seperti dividen yang berlebiham, pinjaman tambahan, atau  membiarkan modal kerja atau laporan ekuitas jatuh di bawah tingkat yang  ditetapkan. Pelanggaran perjanjian oleh manajer saat mengelola perusahaan dapat mengakibatkan biaya tinggi  sehingga manajer diharapkan agar berusaha menghindarinya. Kontrak hutang membatasi kebebasan aksi manajer dalam mengoperasikan perusahaan. Oleh karena itu manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian kontrak.

  1. Dampak Harga Saham

Manajer berupaya untuk memberikan sinyal positif ke pasar dengan cara meningkatkan laba. Hal ini umumnya dilakukan berkaitan dengan adanya satu kejadian tertentu, seperti  merger  atau penawaran  saham perdana (IPO).

  1. Insentif Lainnya

Manajer seringkali menurunkan laba untuk menghindari biaya politik oleh pemerintah, misalnya penelitian pemerintah terhadap perusahaan mengenai ketaatan undang-undang anti  monopoli.  Perusahaan juga seringkali menurunkan laba untuk mengelak permintaan  serikat pekerja dan perubahan manajemen.

 

Tabel 2.1 Kondisi dan Faktor Pendorong Manajemen Laba

No. Kondisi Faktor Pendorong
1. Laba rendah Mencegah terjadinya penurunan harga saham
2. Persiapan penawaran saham perdana Memperoleh harga saham optimal
3. Laba diluar retang perjanjian bonus Keinginan untuk selalu memperoleh bonus
4. Tekanan Politis Pemerintah Menurunkan biaya politik
5. Debt covenant Menghindari penalty
6. Laba di luar garis trend Menghindari respon negatif pasar
7. Volatility laba Income Smoothing
8. Penggantian top management Take a bath
9. Kerugian besar di masa lalu Reversing of accruals

Sumber: Badruzzaman (2010)

 

Klasifikasi Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Klasifikasi  manajemen laba menurut  Sastradipraja (2010:33),  yaitu  sebagai berikut:

  1. Cosmetic Earnings Management

Manajemen laba kosmetik  terjadi jika  manajer memanipulasi akrual  yang tidak memiliki konsekuensi cash flow. Teknik ini merupakan hasil dari  kebebasan yang diterapkan dalam sistem akuntansi akrual . Akuntansi akrual membutuhkan estimasi  dan pertimbangan yang mengakibatkan manajer memiliki  kebebasan dalam menetapkan kebijakan akuntansi. Meskipun kebebasan ini  memberikan kesempatan bagi manajer untuk menyajikan gambaran aktivitas  usaha perusahaan yang lebih  informatif, namun terkadang kebebasan ini juga  memungkinkan manajer mempercantik laporan keuangan (window-dress  financial statement) dan mengelola pendapatan

.

  1. Real Earnings Management

Real earning management terjadi jika manajer melakukan aktivitas dengan  konsekuensi  cash flow. Real earnings management  lebih bermasalah  dibandingkan  dengan cosmetic earnings management, karena mencerminkan  keputusan usaha yang sering kali mengurangi kekayaan pemegang saham. Manajemen laba jenis ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu (1) manipulasi penjualan dengan menawarkan diskon harga secara berlebihan atau memberikan persyaratan kredit yang lebih lunak (2) melakukan produksi secara besar besaran sehingga fixed cost tersebar pada produk yang lebih banyak (3) penurunan beban diskresi seperti bagian RnD, iklan, penjualan serta administrasi.

 

Mekanisme Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Menurut  Subramanyam dan Wild (2010: 133-134),  terdapat dua metode  utama manajemen laba, yaitu:

  1. Pemindahan Laba

Pemindahan laba merupakan praktik manajemen laba yang dilakukan dengan memindahkan laba dari satu periode ke periode  akuntansi lainnya.  Pemindahan laba dapat dilakukan dengan memajukan atau memundurkan pengakuan pendapatan atau bahkan pengakuan beban.  Bentuk  manajemen laba ini biasanya menyebabkan dampak pembalik pada satu periode atau  beberapa periode berikutnya. Oleh karena itu, pemindahan laba sangat berguna untuk perataan laba.

  1. Manajemen Laba melalui Klasifikasi

Manajemen labamelalui klasifikasi adalah manajemen laba yag dilkaukan dengan cara khusus dalam mengklasifikasi beban dan  pendapatan  pada bagian tertentu laporan laba rugi.  Bentuk umum dari  manajemen laba melalui klasifikasi yaitu memindahkan beban di bawah garis, atau melaporkan beban pada pos luar biasa dan tidak berulang, sehingga pelaporan beban seperti ini tidak dianggap penting oleh analis.

Definisi Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Menurut  Schipper  dalam Gumanti (2001:62),  pengertian  manajemen  laba yaitu pengungkapan manajemen dengan cara melakukan intervensi pada proses pelaporan kepada pihak eksternal perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Menurut Sulistyanto (2008:48), pengertian manajemen laba yaitu upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan  dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui  kinerja dan kondisi perusahaan. Menurut Subramanyam dan Wild (2010: 131) manajemen laba merupakan hasil dari kebebasan dalam aplikasi akuntansi akrual yang mungkin terjadi

Theresia (2005) menyatakan bahwa  manajemen laba merupakan salah  satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Gideon (2005), manajemen akan memilih  metode tertentu untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasinya. Hal ini  akan mempengaruhi kualitas kinerja yang dilaporkan oleh manajemen.  Manajen laba dapat menimbulkan masalah-masalah keagenan yang dipicu dari adanya pemisahan peran atau perbedaan  kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola/manajemen perusahaan. Menurut Herawaty (2008), manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki informasi  tentang perusahaan lebih banyak dan lebih dahulu daripada pemegang saham  sehingga terjadi asimetri informasi yang memungkinkan manajemen melakukan praktek akuntansi dengan orientasi pada laba untuk mencapai suatu kinerja tertentu. Konflik keagenan yang mengakibatkan terjadinya oportunistik manajemen. Hal ini akan mengakibatkan laba yang dilaporkan menjadi semu, sehingga menyebabkan nilai perusahaan berkurang di masa yang akan datang Manajemen laba (earnings management) merupakan fenomena yang sukar  untuk dihindari, karena fenomena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar  akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Praktek manajemen laba tidak hanya  berkaitan dengan motivasi individu manajer,  tetapi bisa  juga untuk kepentingan  perusahaan.

Menurut Sitorus (2006), praktik manajemen laba yaitu sebuah tindakan manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi yang diterapkan dari suatu standar tertentu, sehingga hal ini dapat mempengaruhi laba yang akan terjadi sesuai dengan yang manajer inginkan. Sugiri (1998) dalam Widyaning Dyah (2001) membagi definisi managemen laba menjadi dua, yaitu:

  1. Definisi sempit

Praktik management laba hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi, yang dalam arti sempit mendefinisikan tentang prilaku manajer untuk “mempermainkan”  komponen discretionary accrualnya guna menentukan besaran pendapatan yang terjadi.

  1. Definisi luas

Managemen laba merupakan usaha manejer untuk membuat pelaporan laba dengan cara meningkatkan atau mengurangi laba saat ini. Manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Hal terpenting dalam sebuah laporan keuangan yaitu informasi laba, karena mewakili kinerja manajemen pada periode tertentu. Menurut Ahmed dan Belkaoui (2000) dalam Handayani, Sri dan Rachadi (2009), alasan atas pentingnya informasi laba ialah karena laba menjadi dasar dalam penentuan kebijakan deviden, perpajakan, keputusan ekonomi, serta prediksi pertumbuhan perusahaan.

Pengertian dan Konsep Dasar Good Corporate Governance (GCG) (skripsi dan tesis)

 

Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2001).

Menurut Rahmawati dalam Putri (2006) Good Corporate Governance didefenisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip antara lain fairness, transparency, accountability dan responsibility yang mengatur hubungan antar pemegang saham, manajemen, Direksi dan Komisaris, kreditur, karyawan serta stakeholders lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Prakarsa (2007:120) Corporate Governance adalah mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem intensif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.

Sementara tujuan dari Good Corporate Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Menurut Maruf (2006:15) Pelaksanaan good corporate governance diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini :

  1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
  2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value.
  3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
  4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden.

Pelaksanaan good corporate governance dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Prinsip-prinsip dasar ini diharapkan menjadi rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun framework bagi penerapan good corporate governance.

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa  berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut (SE BI No 15/15/ DPNP tgl 29 April 2013):

  1. transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
  2. akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
  3. pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat
  4. independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun
  5. kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG sebagaimana dimaksud di atas, Bank harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu (SE BI No 15/15/ DPNP tgl 29 April 2013):

  1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
  4. penanganan benturan kepentingan;
  5. penerapan fungsi kepatuhan;
  6. penerapan fungsi audit intern;
  7. penerapan fungsi audit ekstern;
  8. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
  9. penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures);
  10. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
  11. rencana strategis Bank.

Selain itu, perlu diperhatikan pula informasi lainnya yang terkait penerapan GCG Bank di luar 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG seperti misalnya permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada suatu bank atau perselisihan internal Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. Sebagai contoh, penetapan bonus yang didasarkan pada pencapaian target di akhir tahun, dimana penetapan target tersebut sangat tinggi (ambisius) sehingga mengakibatkan dilakukannya praktek-praktek yang tidak sehat oleh manajemen ataupun pegawai bank dalam pencapaiannya.

Jenis –Jenis Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Hanafi dan Halim (2005),analisis rasio bisa dikelompokkan lima macam kategori,yaitu :

  • Rasio likuiditas

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

  • Rasio aktivitas

Rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan asset dengan melihat tingkat aktivitas asset.

  • Rasio solvabilitas

Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

  • Rasio profitabilitas

Rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitabilitas)

  • Rasio pasar

Rasio ini melihat perkembangan nilai perusahaan relative terhadap nilai buku perusahaan.

Menurut Brigham dan Houston (2012),rasio keuangan terbagi menjadi lima yaitu :

  • Rasio likuiditas

Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan asset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya.

  • Rasio manajemen asset

Rasio yang mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan mengatur asetnya.

  • Rasio manajemen utang

Rasio untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunaan pendanaan melalui hutang

  • Rasio profitabilitas

Sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas,manajemen asset,dan utang pada hasil operasi.

  • Rasio nilai pasar

Sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba,arus kas,dan nilai buku per sahamnya.

Menurut J.Fred Weston yang dikutip Kasmir(2010),bentuk –bentuk rasio keuangan adalah sebagai berikut :

  • Rasio likuiditas (liquidity ratio)
  • Rasio solvabilitas (leverage ratio)
  • Rasio activity (activity ratio)
  • Rasio profitabilitas (profitability ratio)
  • Rasio pertumbuhan (Growth ratio)

Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

  • Rasio penilaian (Valuation ratio)

Rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi.

Jenis-jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja  keuangan menurut Kasmir (2008) adalah sebagai berikut:

  1. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas (activity ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk  mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki atau rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi pemanfaatan sumber daya  perusahaan. Rasio-rasio ini dirancang untuk mengetahui  apakah jumlah total dari tiap-tiap jenis aktiva seperti yang dilaporkan dalam  neraca terlihat wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan  tingkat penjualan saat ini dan proyeksinya. Ada beberapa macam rasio aktivitas,  antara lain: asset turn over, account receivable turn over, fixed asset turn over,  inventory turn over, average collection period.

  1. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan  dalam menghasilkan laba atau seberapa efektif pengelolaan perusahaan oleh  manajemen (Syahyunan, 2004). Setiap perusahaan menginginkan tingkat  profitabilitas yang tinggi. Untuk dapat melangsungkan hidupnya, perusahaan  harus berada dalam keadaan yang menguntungkan. Apabila perusahaan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk  memperoleh pinjaman dari kreditor maupun investasi dari pihak luar. Ada  beberapa macam rasio profabilitas, antara lain: gross profit margin, operating  Utaraprofit margin, net profit margin, return on assets, return on equity, dan basic  earning power.

  1. Rasio Solvabilitas

Menurut Kasmir (2008) rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin besar jumlah pendanaan yang berasal dari  kreditur, semakin tinggi resiko perusahaan tidak dapat membayar seluruh  kewajiban dan bunganya. Bagi pemegang saham, semakin tinggi rasio  solvabilitas, semakin rendah tingkat pengembalian yang akan diterima pemegang  saham karena perusahaan harus melakukan pembayaran bunga sebelum laba  dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ada beberapa macam rasio leverage antara lain: debt ratio, Debt to Equity Ratio, long term debt to equity,  dan time intersted earned.

Adapun rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  rasio profitabilitas yaitu Return On Assets dan Return On Equity, rasio aktivitas  yaitu Asset Turn Overrasio leverage yaitu Debt Ratio.

  1. Return On Asset(ROA )

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam  menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

  1. Return On Equity (ROE)

Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak  dengan modal. Rasio ini menunjukan efisiensi penggunaan modal sendiri,  semakin tinggi rasio ini, maka posisi pemilik perusahaan semakin kuat

  1. Rasio Perputaran Aktiva (Asset Turn Over)

Rasio perputaran aktiva merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur  penggunaan semua aktiva perusahaan dalam jumlah penjualan yang  diperoleh dari tiap rupiah aktiva.

  1. Rasio total hutang terhadap total aktiva (Debt Ratio)

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur  perbandingan antara total utang dengan total aktiva dengan kata lain,  seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar  utang perusahaan terhadap total aktiva.

Analisis Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Martono dan Agus (2005),berdasarkan sumber analisis,rasio keuangan dibedakan menjadi:

  • Perbandingan internal (internal comparison),yaitu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam perusahaan yang sama.
  • Perbandingan eksternal (external comparison) dan sumber–sumber rasio industri,yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan–perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama.

Pengertian rasio keuangan (skripsi dan tesis)

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar (Munawir, 2010).

Pengertian rasio keuangan menurut James C Van Horne dan John Wachowicz (2002): “merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.

Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.

Pengukuran kinerja keuangan (skripsi dan tesis)

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan.Ini sering disebut factor fundamental perusahaan.

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadapreview data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusiterhadap laporan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu.Tujuan dari setiap metode dan teknik analisa adalah untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti.

Ada dua metode analisa yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu analisa horizontal dan analisa vertikal (Munawir, 2010):

  1. Analisa horizontal adalah analisa dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga dapat diketahui perkembangannya. Metode horizontal disebut juga metode analisa dinamis.
  2. Analisa vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja.

Analisa vertikal disebut juga metode analisa yang statis karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya.

Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu menurut Jumingan (2006):

  1. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengancara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih denganmenunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalampersentase (relatif).
  2. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahuitendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
  3. Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik analisisuntuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadapkeseluruhan atau total aktiva maupun utang.
  4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisisuntuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui duaperiode waktu yang dibandingkan.
  5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untukmengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatuperiode waktu tertentu.
  6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untukmengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporanlaba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
  7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahuiposisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
  8. AnalisisBreak Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkatpenjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Setiap metode analisa mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar data dapat lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

 

Pengertian kinerja keuangan (skripsi dan tesis)

Pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telahdilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi,2003).

Menurut Mulyadi dalam Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut  IAI (2012) kinerja keuangan adalah kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.

Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja keuangan ialah usaha formal yang dilakukan oleh perusahaan untuk  mengevaluasi efisiensidan efektivitas dari aktivitas perusahaan guna mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) (skripsi dan tesis)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian di satu daerah atau Provinsi. Perhitungan PDRB yang sering juga disebut Pendapatan Regional dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi.

Perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan dilakukan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tisak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Perhitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran para pelaku ekonomi atas barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian satu daerah.

Perhitungan PDRB menurut pengeluaran diperinci menjadi 6 kelompok yaitu : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) Pengeluaran konsumsi lembaga swadaya yang tidak mencari keuntungan; (3) Pengeluaran konsumi pemerintah; (4) Pembentukan modal tetap bruto (investasi); (5) Perubahan stok dan (6) Net ekspor (ekspor dikurangi impor).

Perhitungan output pada perekonomian dengan pendekatan pengeluaran dijelaskan dalam persamaan berikut.

Y atau PDRB = C + I + G + NX

dimana Y atau PDRB adalah Produk Domestik Regional Bruto; C adalah konsumsi; I adalah investasi; G adalah pengeluaran pemerintah; dan NX adalah ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor-sektor dalam perekonomian dengan cara mengurangkan biaya antara dari nilai total produksi bruto sektor antara atau sub sektor tersebut (Tarigan 2009). Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (output) dengan biaya antara (intermediate cost). Pada umumnya sektor-sektor perekonomian dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu : (1) Pertanian; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri; (4) Listrik, Gas dan Air Minum; (5) Bangunan; (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (7) Pengangkutan dan Komunikasi; (8) Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan dan Tanah serta Jasa Perumahan dan (9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.

Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi didasarkan pada fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas menyatakan bahwa pendapatan nasional yang dibagi diantara modal dan tenaga kerja adalah tetap konstan selama periode yang panjang. Fungsi produksi Cobb-Douglas memiliki skala hasil konstan, yaitu jika modal dan tenaga kerja meningkat dalam proporsi yang  sama, maka output meningkat menurut proporsi yang sama pula (Mankiw, 2006).

Fungsi produksi Cobb-Douglas mempunyai unsur yaitu :

Pendapatan Modal = MPK x K = ∝Y

Pendapatan Tenaga Kerja = MPL x L = (1 – ∝)Y

dimana ∝ adalah konstanta antara nol dan satu yang mengukur bagian pendapatan yang dihasilkan oleh modal dan (1 – ∝) menentukan bagian pendapatan yang dihasilkan oleh tenaga kerja. MPK adalah marginal product of capital (produksi marginal modal) yaitu jumlah output tambahan yang diperoleh perusahaan dari satu unit modal tambahan. MPL adalah marginal product of labour (produksi marginal tenaga kerja) yaitu jumlah output tambahan yang diperoleh perusahaan dari satu unit tenaga kerja tambahan. K adalah modal; L adalah tenaga kerja dan Y adalah pendapatan nasional.

Fungsi Cobb-Douglas yang memenuhi unsur diatas adalah :

F(K, L) = A K∝ L

dimana A adalah parameter yang lebih besar dari nol yang mengukur produktivitas teknologi. 1-∝

Untuk membuktikan fungsi Cobb-Douglas memiliki skala hasil konstan, dapat dilakukan dengan mengalikan modal dan tenaga kerja dengan z konstan, sebagai berikut :

F(zK, zL) = A(zK)∝(zL)1-∝

F(zK, zL) = Az∝K∝z 1-∝L

F(zK, zL) = Az 1-∝ ∝ z 1-∝K∝ L1-∝ karena z ∝ z 1-∝

F(zK, zL) = zAK = z maka fungsi menjadi ∝ L1-∝ kaena zAK∝ L1-∝

F(zK, zL) = zF(K, L) = zY = F(K, L) maka

Berdasarkan uraian ini, jumlah output Y meningkat sebesar z, yang menunjukkan bahwa fungsi produksi Cob-Douglas memiliki skala hasil konstan. Produk marginal fungsi Cobb-Douglas, terdiri dari produk marginal tenaga kerja yaitu MPL = (1 – ∝) AK∝ L1-∝ dan produk marginal modal adalah MPK = ∝ AK∝-1 L1-∝

Menurut teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh T.W. Swan (1956) dan Robert M. Solow (1970) yang dikenal dengan model Solow-Swan output perekonomian merupakan fungsi dari kapital, tenaga kerja dan teknologi. Teknologi yang dimaksud adalah peningkatan skill atau kemampuan teknik sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Teknologi dapat pula diartikan sebagai cara yang lebih baik untuk memproduksi barang dengan hasil atau output yang lebih banyak dan jumlah modal (capital) dan tenaga kerja (labour) yang tetap. Dalam model fungsi produksi Solow-Swan, teknologi dianggap fungsi dari waktu (Mankiw, 2006), sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan fungsi produksi berikut ini.

Y = f(K,L,t)

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa Y merupakan variabel endogen yang dipengaruhi oleh modal (K), tenaga kerja (L) dan teknologi (t). Jika modal dan tenaga kerja makin banyak maka pendapatan dalam perekonomian akan makin tinggi. Infrastruktur Jalan merupakan bagian dari modal yang juga mempengaruhi pertumbuhan output dalam perekonomian. Hal ini sesuai dengan pandangan Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation (1776) yang membahas masalah pertumbuhan ekonomi dan menyatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana yang dibutuhkan (Tarigan, 2009).

Pandangan Adam Smith ini diperkuat oleh John Mainard Keynes (1936) yang menyatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil, pemerintah harus mengambil peran dalam hal kebijakan fiskal (perpajakan dan pembelanjaan pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) dan pengawasan langsung. Pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur jalan merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu pembelanjaan pemerintah. Dalam kerangkan ekonomi wilayah, Richardson (dalam Tarigan, 2009) menderivasikan fungsi produksi Solow-Swan menjadi sebagai berikut :

Yi = ai ki + (1 – ai) ni + Ti

dimana Yi adalah bersarnya output; ki adalah tingkat pertumbuhan modal; ni adalah tingkat pertumbuhan tenaga kerja; Ti adalah kemajuan teknologi; a adalah bagian yang dihasilkan oleh faktor modal dan (1 – a) adalah bagian yang dihasilkan oleh faktor diluar modal

Pajak Daerah (skripsi dan tesis)

Definisi pajak daerah menurut Mardiasmo (2001:93) yaitu : “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.”

Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Sugianto, 2008):

  1. Pajak daerah dipungut daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, sifat pemungutannya dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dan terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasai.
  2. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Republik indonesia Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pendapat di atas maka disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pemungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada para warga masyarakat dengan sifat dapat dipaksakan dan hasilnya digunakan untuk kemajuan daerah itu sendiri.

Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Republik indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

  1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, yaitu bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya, dengan dipungut bayaran lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

  1. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, yaitu tempat menyantap makanan dan /atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

  1. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, yaitu semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan,dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

 

 

  1. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

  1. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah Daerah.

  1. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

 

 

 

Biaya Produksi (skripsi dan tesis)

 

Biaya produksi adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegaiatan pengolahan bahan baku menjadi produksi selesai. Biaya produksi dapat digolongkan menjadi :

 

  1. Biaya bahan baku

Adalah harga perolehan dari bahan baku yang dipakai dalam pengolahan produk.

Bahan adalah barang yang akan diproses atau diolah menjadi produk selesai atau barang yang akan merupakan produk selesai.

Bahan dapat digolongkna ke dalam bahan baku (direct material) dan bahan penolong atau bahan pembantu (indirect material).Bahan baku adalah bahan yang akan diolah menjadi produk selesai dan pemakaianannya dapat diidentifikasi atau diikuti jejaknya atau merupakan bagian integral pada produk tertentu. Baiaya abhan penolong adalah perolehan bahan penolong yang dipakai dalam pengolahan produk. Bahan penolong adalah bahan yang akan diolah menjadi bagian produk selesai tetapi pemakaiannya tidak dapat diikuti jejak atau manfaatnya pada produk selesai tertentu atau nilai relatif kecil sehingga meskipun dapat diikuti jejak pemakaiannya tidak praktis atau bermanfaat. Dalam perhitungan harga pokok produk, biaya penolong  diperlakukan sebagai elemen baiaya overhead pabrik.

  1. Biaya tenaga Kerja Langsung

Tenaga kerja adalah semua karyawan perusahaan yang memberikan jasa kepada perusahaan. Dalam melaksanakan karyanya dapt diglongkan sesuai dengan fungsi di mana karyawan bekerja yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan umum serta fungsi keuangan (apabila dianggap perlu dipisahkan).

Baiay tenaga kerja langsung adalah semua balas jasa yang diberikan perusahaan kepada semua karyawan, dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja langsung (direct labor) adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik yang manfaatnya dapat diidentifikasikan atau diikiti jejaknya pada produk tertentu yang dihasilkan perusahaan. Baiaya tenaga tidak langsung (indirect labor) adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik tetapi manfaatnya tidak dapat diidentifikasikan pada produk tertentu yang dihasilken perusahaan.

  1. Biaya Overhead Pabrik

Baiaya overhead pabrik (factory overhead cost) adalah biaya produksi selain bahan baku dan baiaya tenaga kerja langsung yang elemennya dapat digolongkan ke dalam :

  1. Biaya bahan penolong.
  2. Baiya tenaga kerja tidak langsung.
  3. Penyusutan dan amortisasi aktiva tetap pabrik.
  4. reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik.
  5. Biaya listrik dan biaya air.
  6. Biaya asuransi pabrik.
  7. Biaya overhead lainnya.

Apabila perusahaan mempunyai departemen pembantu di dalam pabrik semua biaya departemnen pembntu merupakan elemen biaya overhead pabrik (Supriyono, 1999 dan Sutrino, 2000).

Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja disebut prime cost. Biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik disebut conversion cost (baiya konversi).

Berdasarkan pengertian masing-masing elemen biaya produksi dapat diperoleh kesimpulan, biaya produksi adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi dari suatu produk mulai dari saat pembelian bahan baku sampai produk selesai dan siap dijual.

Biaya Lingkungan (skripsi dan tesis)

Peningkatan kesadaran perusahaan akan kerusakan lingkungan mengarah pada peningkatan biaya perusahaan yang  meliputi peralatan, pemulihan, pencatatan dan pengawasan lingkungan. Biaya yang dikeluarkan inilah yang dimaksud dengan biaya lingkungan. Sementara kewajiban perusahaan mengeluarkan biaya lingkungan serta melakukan semua kegiatan yang menyangkut peralatan, pemulihan, pencatatan dan pengawasan disebut dengan kewajiban lingkungan. Setiap kegiatan yang menyangkut kewajiban lingkungan mempunyai perbedaan dalam pembebanan biaya perusahaan. Biaya lingkungan yang termasuk dalam produksi langsung dibebankan langsung ke dalam produk atau lini produk sedangkan biaya lingkungan yang berupa akibat dampak limbah dimasukkan ke dalam biaya overhead (Abdul Rohman, 2002)

Penilaian biaya lingkungan akibat dampak limbah mempunyai permasalahan umum yaitu menentukan nilai ekonomis potensi kerusakan lingkungan yang dapat berubah setiap waktu seiring dengan produktivitas perusahaan sehingga dalam penghitungan biaya lingkungan seringkali menggunakan banyak asumsi. Beberapa pendekatan dalam penentuan nilai ekonomis terhadap sumber daya dalam lingkungan  adalah hasil bersih (net price) atau sewa bersih (unit rent) (Robert Reppetto, 1989). Hasil bersih adalah beda antara harga jual dengan seluruh biaya produksi termasuk laba yang layak bagi usaha produksi dengan tetap memperhitungkan pjak serta pungutan-pungutan lain. Pendekatan nilai ekonomis ke dua dengan menggunakan nilai sekarang (net present value) (El Seraffi, 1990).

Langkah awal dari implementasi baiya lingkungan dalam langkah kerja perusahaan adalah mengelompokkan besar dampak limbah  dengan meperhatikan beberapa aspek seperti : lokasi limbah, jenis limbah, jumlah dan kondisi lingkungan sekitar perusahaan. Berdasarkan pengaruh limbah terhadap lingkungan maka lingkungan dapat dibagi menjadi: pencemaran tanah (soil contamination), pencemaran air tanah (ground water contamination), pencemaran air permukaan (surface water contamination), pencemaran emisi udara (air emission conatmination) (Stanko, 1995).

Metode yang dapat digunakan untuk mengukur jenis dan besar biaya lingkungan yang dapat ditanggung perusahaan antara lain menggunakan metode cost benefit. Metode cost benefit merupakan laporan atas pertanggungjawaban sosial yang terdiri dari unsur biaya dan manfaat sosal. Suatu kegiatan dapat dimasukkan ke dalam manfaat sosial bila aktivitasnya meliputi perbaikan keadaan lingkungan atau mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Contohnya bila terdapat potensi pencemaran air maka besar biaya lingkungan dapat dihitung berdasarkan jjumlah biaya untuk membeli atau memasang pengendali limbah produk. Sedangkan aktivitas dalam biaya sosial bila aktivitas itu menimbulkan kerusakan lingkungan atau menambah kerusakan lingkungan. Misal, mengukur besar kerugian dengan mengukur bentuk biaya pengobatan ke dokter dan turunnya penghasilan masyarakat setempat karena produktivitas yang menurun ((Abdul Rohman, 2002).

Sedangkan metode pengukuran besar dan jenis dampak lingkungan yang dapat ditanggung perusahaan oleh Mohan Monasinghe dan Ernst Luz (1991) dibedakan menjadi :

 

  1. Penilaian langsung,

Metode ini mendasarkan diri secara langsung pada harga pasar atau produktivitas. Hal ini dimungkinkan bila perubahan dalam kondisi lingkungan mempengaruhi kemampuan produktivitas. Yang lebih jelas diuraikan menjadi pendekatan yaitu yang pertama yang dan yang ke dua yang. dibedakan menjadi :

  1. Perubahan produktivitas yaitu menyangkut produktivitas yang berubah akibat perubahan kondisi lingkungan, misalkan untuk kondisi perairan yang tercemar dan menyebabkan turunnya populasi ikan maka menurunnya populasi ikan yang dapat ditangkap dinilai dengan menggunakan harga ikan di pasar atau harga ikan
  2. Pendapatan yang hilang menggambarkan pengaruh terhadap kesehatan akibat adanya perubahan kondisi lingkungan. Ini bisa dilihat dari besarnya kesediaan membayar individu untuk memperbaiki kesehatan. Dalam praktek, cara lain digunakan dengan melihat hilangnya penghasilan karena sakit atau kematian awal.
  3. Pengeluaran untuk mencegah atau mempertahankan merupakan penilaian berdasarkan jumlah biaya perusahaan untuk mencegah rusaknya lingkungan. Pada umumnya kita mengetahui bahwa biaya pencegahan pencemaran akan lebih murah daripada biaya untuk memperbaiki lingkungan yang sudah terkena dampak limbah. Oleh karena itu pendekatan ini akan memberikan nilai lebih rendah bagi kondisi lingkungan.

 

 

  1.  Nilai pengganti

Metode ini menggunakan informasi pasar secara tidak langsung. Masing-masing cara yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga untuk menganalisa menggunakan metode ini harus dapat memilih dengan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi.

  • Nilai rumah dan tanah. Pendekatan metode ini menggunakan penilaian pada sebidang lahan. Tujuan dari pendekatan ini adalah menentukan harga implisit dari memburuknya kondisi lingkungan atau memperkirakan manfaat dari perbaikan mutu lingkungan..
  • Perbedaan tingkat upah. Pendekatan ini didasarkan pada teori dalam pasar persaingan sempurna di mana tingkat upah tenaga kerja akan sama dengan nilai dan produktivitas marginal tenaga kerja terebut sedangkan penawaran tenaga kerja akan sesuai dengan kondisi kerja dan taraf hidup di suatu daerah. Oleh karena itu tingkat upah yang tinggi diperlukan untuk menarik tenaga kerja agar mau bekerja di daerah yang tercemar.

Perbedaan tingkat upah di dua daerah yang berbeda tingkat pencemarannya dapat dianggap sebagai biaya dari adanya pencemaran tersebut.

  • Biaya perjalanan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai manfaat yang diberikan oleh adanya biaya yang dikelurkan untuk perjalanan wisata. Wisata yang dekat tempat tinggalnya dengan daerah wisata akan membayar biaya transpor yang lebih murah daripada mereka yang tinggal dngan jarak yang lebih jauh.
  • Barang yang dipasarkan sebagai proxi untuk barang yang tidak dipasarkan. Beberapa keadaan menunjukkan bahwa barang yang dihasilkan oleh lingkungan merupakan barang substitusi yang dekat dengan barang-barang yang dipasarkan.
  1. Kesediaan membayar atau pengeluaran potensial

Dalam pendekatan ini menggunakan perkiraan manfaat yang dapat dilakukan dengan menghitung biaya lingkungan untuk mengganti jasa-jasa lingkungan yang rusak atau hilang karena adanya proyek atau aktivitas perusahaan atau dapat pula melihat berapa besar masyarakat bersedia membayar (willingness to pay) usaha perlindungan lingkungan.

  1. Biaya pengganti yaitu pendekatan dengan memperkirakan besarnya biaya yang digunakan untuk menggantikan kekayaan yang hilang. Perkiraan ini tidak megukur manfaat yang timbul karena mneghindari kerusakan, sebab biaya kerusakan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai penggantian tersebut. Sebagai contoh adalah manfaat dari pencegahan erosi maka nilai manfaat didasarkan pad penghitungan nilai pupuk yang diperlukan untuk mengganti kesuburan atu unsur hara karena erosi tanah.
  2. Proyek bayangan yaitu pendekatan menggunakan proyek yang dapat dlaksanakan untuk jasa-jasa pengganti guna mengimbangi hilangnya sumber daya alam akibat proyek atau aktivitas perusahaan.
  3. Penilaian masyarakat yaiu pendekatan yang didasarkan atas sederet pertanyaan mengenai kesediaan masyarakat untuk membayar guna menghindari kerusakan lingkungan atau bahkan membatalkan atau menutup aktivitas perusahaan. Dari pendekatan ini kita mendapatkan peningkatan atau penurunan jumlah barang dalam pasar. Kesediaan membayar dipengaruhi pula oleh tingkat kesehjateraan masyarakat sedangkan tingkat kesediaan untuk menerima kerusakan tidak dipengaruhi apapun. Sebagai hasil akhir maka kita mendapatkan kurva permintaan terhadap produk atau proyek yang bersangkutan.

Likuiditas Perusahaan (skripsi dan tesis)

Likuiditas menurut Riyanto (2002:25) adalah  kemampuan suatu perusahaan untuk  memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dipenuhi atau kemampuan perusahan dalam jangka pendek.  Jumlah alat-alat pembayaran (alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat merupakan kekuatan membayar yang belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu memiliki kemampuan membayar.

Kemampuan membayar baru terdapat pada perusahaan apabila kekuatan membayarnya adalah demikian besarnya sehingga dapat memenuhi semua kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Dengan demikian maka kemampuan membayar itu dapat diketahui setelah membandingkan kekuatan membayarnya di satu pihak dengan kewajiban-kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi dilain pihak. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi, dikatakan bahwa  perusahaan tersebut adalah likuid, dan sebaliknya yang tidak mempunyai kemampuan membayar adalah illikuid. Untuk menilai likuiditas perusahaan  terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan menilai posisi likuiditas perusahaan, yaitu:

  1. Current ratio

Current ratio menghubungkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Aktiva lancar terdiri dari : kas, surat-surat berharga, piutang usaha, dan persediaan. Hutang lancar terdiri dari: hutang usaha, pinjaman bank, bagian hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, hutang pajak, dan biaya-biaya lain yang masih harus dibayar.

Current ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan likuid dan dalam kondisi yang baik untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera jatuh tempo. Sebaliknya, rendahnya current ratio menunjukkan kondisi kekurangan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera jatuh tempo. Current ratio atau tingkat likuiditas perusahaan dapat dipertinggi dengan cara :

  • Dengan utang lancar tertentu (current liabilities) tertentu, diusakan untuk menambah akitiva lancar (current asset)
  • Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan untuk mengurangi jumlah utang lancar.
  • Dengan mengurangi utang lancar bersama-sama dengan mengurangi aktiva lancar.

Mengingat bahwa current ratio adalah angka perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar, maka setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan jumlah aktiva lancar atau utang lancar baik masing-masing atau keduanya akan dapat mengakibatkan perubahan current ratio, dan berarti mengakibatkan pada perubahan tingkat likuiditas perusahaan tersebut.

  1. Quick ratio

Quick ratio sebenarnya sama dengan current ratio, tetapi tidak memperhitungkan persediaan. Persediaan dianggap sebagai aktiva lancar yang paling tidak likuid, karena untuk dapat dimanfaatkan sesegera mungkin, masih harus menunggu proses penjualan. Padahal waktu terjualnya suatu persediaan tidak dapat ditentukan secara pasti.

Quick ratio mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang segera akan jatuh tempo, dan makin tinggi quick ratio berarti perusahaan semakin likuid.

Perputaran Piutang (skripsi dan tesis)

Menurut Stice et al (2005). yang diterjemahkan oleh Akbar (2009:798) “perputaran piutang menggambarkan rata-rata jumlah penjualan/siklus penagihan yang dilaksanakan perusahaan selama tahun berjalan. Semakin tinggi perputaran, semakin cepat periode penagihan piutang”. Sedangkan, menurut Kasmir (2010:176) “perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode”.

Niswonger (2000) “perputaran piutang merupakan sebuah ukuran seberapa sering piutang usaha berubah menjadi kas dalam setahun dimana dengan ketentuan kredit, piutang usaha harus berputar sedikit diatas 12 kali dalam setahun”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang adalah rasio yang memperlihatkan lamanya untuk mengubah piutang menjadi kas. Dari definisi diatas jelas bahwa perputaran piutang itu ditunjukan oleh suatu angka dimana angka tersebut merupakan indikator berapa kali piutang itu dapat ditagih selama periode akuntansi. Hal ini dapat menunjukan tingkat resiko dalam piutang. Semakin tinggi tingkat perputaran piutang, semakin cepat piutang akan dapat tertagih dan sebaliknya jika semakin rendah tingkat perputaran piutang, semakin lama piutang akan tertahan dan semakin kecil kemungkinan piutang tersebut dapat tertagih.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat perputaran piutang diantaranya (Niswonger, 2000):

  1. Net credit sales (Penjualan Piutang Bersih). Tinggi rendahnya receivable turnover mempunyai efek yang langsung terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Makin tinggi turnovernya, berarti makin cepat perputarannya, yang berati makin pendek waktu terikatnya modal dalam piutang, sehingga untuk mempertahankan net credit sales tertentu, dengan naiknya turnovernya, dibutuhkan jumlah modal yang lebih kecil yang diinvestasikan dalam piutang.
  2. Average Receivable (Piutang Usaha Rata-Rata). Piutang usaha rata-rata dapat ditentukan dengan menggunakan data-data bulanan ataudengan menambahkan saldo piutang awal tahun dan akhir tahun serta kemudian dibagi dengan dua. Piutang rata-rata kadang diungkapkan dalam jumlah hari penjualan dalam rata-rata piutang.
  3. Syarat Pembayaran Kredit. Makin lunak atau makin lama syarat pembayaran, makin lama modal terikat pada piutang, yang ini berarti bahwa tingkat perputarannya selama periode tertentu adalah makin rendah. Penting untuk membandingkan hari rata-rata pengumpulan piutang dengan syarat pembayaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Apabila hari rata-rata pengumpulan piutang selalu lebih besar daripada batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan tersebut berarti bahwa cara pengumpulan piutangnya kurang efisien. Ini berarti bahwa banyak para langganan yang tidak memenuhi syarat pembayaran yang telah ditetapkan.

Piutang sebagai unsur modal kerja dalam kondisi berputar, yaitu dari kas, proses komoditi, penjualan, piutang, kembali ke kas. Makin cepat perputaran piutang makin baik kondisi keuangan perusahaan. Perputaran piutang (receivable turnover) dapat disajikan dengan perhitungan: penjualan bersih secara kredit dibagi rata-rata piutang. Kemudian 360 hari dibagi perputaran piutang menghasilkan hari rata-rata pengumpulan piutang (average collection period of accounts receivable).

Tingkat Pertumbuhan Penjualan (skripsi dan tesis)

Pengertian Pertumbuhan Penjualan menurut Swastha dan Handoko (2001), “pertumbuhan atas penjualan merupakan indicator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik jika terdapat peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utama operasinya. Jadi, pertumbuhan yang terjadi dalam perusahaan dagang sering dikatakan sebagai tingkat pertumbuhan penjualan.

Higgins (2003) menyatakan bahwa “growth comes from two sources: increasing volume and rising price. Because of all variabel cost, most curren assets, and current liabilities have a tendency with sales, so it is a good idea to see the growth based on the sales of the company”. Artinya bahwa tingkat pertumbuhan suatu perusahaan dapat dilihat dari pertambahan volume dan peningkatan harga khususnya dalam hal penjualan karena penjualan merupakan suatu aktivitas yang umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai yaitu tingkat laba yang diharapkan. Perhitungan tingkat penjualan pada akhir periode dengan penjualan yang dijadikan periode dasar. Apabila nilai perbandingannya semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan semakin baik.

Efisiensi Modal Kerja (skripsi dan tesis)

Efisiensi  Modal  Kerja  adalah  ketepatan  cara  (usaha  dan  kerja)  dalam menjalankan  sesuatu  yang  tidak  membuang  waktu,  tenaga,  biaya  dan  kegunaan berkaitan  penggunaan  modal  kerja  yaitu  mengupayakan  agar  modal  kerja  yang tersedia tidak kelebihan dan tidak  juga kekurangan (Munawir, 1995:28). Efisiensi juga dapat disebut sebagai daya guna yang mana penekanannya disamping hasil yang ingin dicapai, juga memperhitungkan pengorbanan untuk mencapai hasil.

Efisiensi modal kerja berkaitan dengan pengelolaan modal kerja yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Setiap elemen modal kerja harus dikelola dengan baik untuk menghasilkan profitabilitas dan mempertahankan likuiditas perusahaan. Didalam penelitian ini elemen modal kerja yang digunakan yaitu :

 

  1. Kas

Kas dapat diartikan sebagai uang tunai yang ada didalam perusahaan serta uang yang berada didalam rekening yang dalam jangka pendek dapat digunakan sebagai alat  pembayaran finansial perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan. Kas memiliki sifat yang paling likuid, karena sifatnya tersebut kas memberikan keuntungan yang paling rendah. Kas dimaksudkan untuk menjaga tingkat likuiditas perusahaan yaitu untuk membayar pengeluaran-pengeluaran rutin perusahaan seperti pembayaran utang, pembayaran gaji karyawan, pembayaran transportasi, pembelian bahan baku dan lain sebagainya. Didalam kegiatan operasional perusahaan kas digunakan untuk :

  • Membelanjai seluruh kegiatan operasi perusahaan sehari-hari.
  • Mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap.
  • Membayar deviden, pajak, bunga dan lain sebagainya.

Jumlah besarnya arus kas yang terjadi didalam perusahaan terjadi berdasarkan pada motif didalam memiliki kas, yaitu :

  • Motif transaksi (The Transaction Motive) berarti perusahaan menyediakan kas untuk membayar transaksi harian perusahaan. Semakin meningkatnya usaha perusahan maka semakin meningkat pula transaksi finansial perusahaaan dan semakin meningkatnya kas yang dibutuhkan perusahaan. Transaksi tersebut dapat berupa, pembayaran pajak, listrik, upah karyawan, utang dagang, pembelian bahan baku dan lain sebagainya.
  • Motif berjaga-jaga (The Precautionary Motive) dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap adanya ketidakpastian dan keadaan darurat. Karena keadaan yang tidak pasti maka perusahaan perlu berjaga-jaga untuk menjaga tingkat likuiditas perusahaan, apabila terjadi pengeluaran kas seperti yang tidak direncanakan sebelumnya.
  • Motif spekulasi (The Speculative Motive) dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga, dalam kata lain untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari kegiatan operasional perusahaan.
  1. Piutang

Piutang yang dimaksud dalam komponen elemen modal kerja ialah piutang usaha yang timbul akibat dari transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit oleh perusahaan kepada konsumennya. Melakukan penjualan secara kredit merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penjualan yang nantinya diikuti oleh peningkatan laba perusahaan tetapi juga memiliki resiko yang tinggi. Untuk mengendalikan piutang perusahaan perlu menetapkan kebijaksanaan kreditnya. Kebijaksanaan ini yang kemudian berfungsi sebagai standar. Apabila dalam pelaksanaannya penjualan kredit dan pengumpulan piutang tidak sesuai dengan standar perusahaan, maka perusahaan harus mengadakan perbaikan. Besar kecilnya piutang dipengaruhi oleh :

  • Volume penjualan, makin besar jumlah penjualan kredit dari keseluruhan penjualan akan memperbesar jumlah piutang dan sebaliknya.
  • Syarat pembayaran bagi penjualan kredit semakin panjang batas waktu pembayaran kredit berarti semakin besar jumlah piutang dan sebaliknya.
  • Ketentuan tentang batas volume penjualan kredit, apabila batas maksimal volume penjualan kredit ditetapkan dalam jumlah yang relatif besar maka besarnya piutang juga akan semakin besar.
  • Kebiasaan membayar para pelanggan kredit, apabila pelanggan membayar kredit mundur dari waktu yang disyaratkan maka jumlahnya piutang relatif besar.
  • Kegiatan penagihan dari pihak perusahaan, apabila kegiatan penagihan piutang dari perusahaan bersifat aktif dan pelanggan melunasinya, maka besarnya piutang relatif kecil. Tetapi apabila kegiatan penagihan piutang bersifat pasif maka besarnya jumlah piutang relatif besar.
  1. Persediaan

Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja yang pada setiap saat mengalami perubahan. Perusahaan memiliki persediaan dengan maksud untuk menjaga kelancaran operasinya. Tanpa ada persediaan yang memadai kemungkinan besar perusahaan tidak bisa memperoleh keuntungan yang diinginkan disebabkan oleh terhambatnya proses produksi karena minimnya persediaan bahan baku perusahaan. Setiap perusahaan baik yang bergerak dibidang manufaktur, perdagangan, maupun perusahaan jasa mempunyai persediaan. Contohnya pada perusahaan manufaktur mempunyai persediaan utama, meliputi: persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, persediaan barang jadi.

Dengan demikian pengertian persediaan adalah sejumlah bahan atau barang yang dimiliki oleh perusahan yang tujuannya untuk dijual atau untuk diolah kembali. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang paling tidak likuid dibandingkan dengan unsur modal kerja lainnya seperti kas, tetapi persediaan untuk sebagian perusahaan industri merupakan investasi yang paling besar dalam aktiva lancar dan juga memberikan efek langsung terhadap profitabilitas perusahaan. Semakin besar jumlah investasi dalam bentuk persediaan dibanding dengan kebutuhannya akan menimbulkan beban biaya yang besar seperti dana yang terikat dalam persediaan akan menimbulkan kerugian berupa beban bunga, biaya penyimpanan, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang akan mempengaruhi likuiditas perusahaan. Tetapi sebaliknya, investasi yang terlalu kecil dalam bentuk persediaan akan menghambat proses produksi dan akan menurunnkan tingkat profitabilitas perusahaan. Sehubungan dengan masalah diatas, maka perusahaan perlu menetapkan suatu kebijaksanaan untuk mengendalikan persediaan secara efektif dan efesien.

Efisiensi modal kerja dapat diukur dengan metode cash conversion cycle (CCC). Cash conversion cycle atau siklus konversi kas adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan uang dari penjualan barang jadi atau berapa lama waktu antara pembayaran untuk modal kerja dan penagihan kas dari penjualan modal kerja tersebut. Semakin pendek waktu yang digunakan perusahaan maka semakin bagus perusahaan tersebut begitu sebaliknya semakin panjang waktu yang dibutuhkan perusahaan semakin banyak modal yang harus ditanamkan oleh perusahaan tersebut. CCC dapat dirumuskan sebagai berikut :

CCC = DIO + DSO – DPO

  1. DPO (Days Payable Outstanding) atau hari perputaran utang yaitu nilai rata-rata periode pembayaran dari suatu perusahaan. Nilai DPO terbentuk dari pos-pos Account Payable atau hutang usaha dan pembelian (purchase). Account Payable atau hutang dagang biasanya mempresentasikan porsi besar dari hutang perusahaan. Terkait dengan modal kerja, hutang dimaksud adalah hutang jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari satu tahun dan hanya terkait produk dan jasa perusahaan.
  2. DIO (Days Inventory Outstanding) atau hari edar persediaan menunjukkan periode pemerosesan penjualan. Periode pemrosesan penjualan yang terlalu tinggi dan bisa menyebabkan barang-barang persediaan mengalami penurunan nilai harganya dan jika periode terlalu rendah juga bisa mengindikasi bahwa perusahaan kekurangan dalam persediaan sehingga bisa mengakibatkan penurunan penjualan.
  3. DSO (Days Sales Outstanding) atau hari edar penjualan adalah sebuah metode pengukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah rata-rata hari yang diperlukan pelanggan untuk melakukan pembayaran. Dihitung dalam satuan hari yang mencerminkan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kas dari penjualan yang dilakukan secara kredit.

Pengertian dan Konsep Modal Kerja (skripsi dan tesis)

Setiap perusahaan ataupun usaha kecil membutuhkan modal kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, baik yang bergerak dibidang produksi maupun dibidang jasa. Modal kerja digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan perusahaan dari mulai pembelian bahan baku, upah tenaga kerja, pembelian peralatan hingga menghasilkan suatu produk atau jasa. Modal kerja harus selalu dalam keadaan berputar selama perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya untuk menghasilkan profitabilitas perusahaan.

Menurut Martono dan Agus (2010;72) modal kerja (working capital) ialah dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Kegiatan operasi tersebut meliputi pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, pembayaran rekening listrik, pembayaran biaya transportasi, pembayaran hutang, dan sebagainya. Dana yang dikeluarkan untuk biaya operasi tersebut diharapkan akan kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam waktu yang tidak lama. Pengertian modal kerja diatas masih umum sehingga masih mengalami kesulitan untuk menetapkan elemen-elemen modal kerja.

Modal kerja menurut Sawir (2003:129) adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Brigham dan Houston (2006:131), menyatakan bahwa modal kerja, atau kadang-kadang disebut juga modal kerja kotor, sebenarnya adalah aktiva lancar yang digunakan dalam operasi. Modal kerja bersih didefinisikan sebagai aktiva lancar minus kewajiban lancer.

Citra Merek (skripsi dan tesis)

Merek adalah nama, istilah, simbol atau kombinasi hal-hal tersebut, yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Sebuah merek merupakan janji pemasar untuk menjanjikan sebentuk fitur, manfaat dan layanan kepada pembeli secara konsisten. Merek dapat disampaikan dalam 6 level pengertian (Kotler, 2000) yaitu:

  1. Atribut             : sebuah merek membawa atribut-atribut tertentu
  2. Manfaat : atribut diperlukan untuk diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan/emosional.
  3. Nilai : merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produk.
  4. Budaya             : merek dapat mewakili sebuah budaya tertentu.
  5. Kepribadian : merek dapat mencerminkan kepribadian tertentu.
  6. Pengguna   : merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut.

Penciptaan sebuah merek mengimplikasikan pengkomunikasian sebuah citra merek (brand image) tertentu melalui cara-cara tertentu, kepada target pasar yang mengkaitkan sebuah merek dengan seperangkat asosiasi tertentu.

Meenaghan (1995) berpendapat bahwa sebuah produk adalah sesuatu yang bersifat fisik, sementara merek tidak memiliki penampakan fisik, tetapi ia nyata sebagaimana produk. Merek muncul seperti sebuah mitos di dalam imajinasi konsumen.

Citra merek mengacu pada schematic memory dari sebuah merek, yang meliputi interpretasi target pasar pada atribut produk, manfaat, situasi penggunaan, pengguna dan karakteristik perusahaan. Hal ini juga berkaitan dengan apa yang kita pikirkan dan rasakan ketika kita mendengar atau melihat suatu nama merek. Seberapa kuat suatu citra merek? Untuk sebagian besar konsumen merek-merek seperti Coca-Cola, Mc Donalds, Oil of Olay, Microsoft dan Calvin Klein dapat membangkitkan pola yang kaya akan arti dan perasaan (Hawkins, Best & Coney, 1998)

Menurut Schiffman dan Kanuk (2000) ketika seorang konsumen tidak mempunyai pengalaman dengan sebuah produk, mereka cenderung untuk mempercayai merek yang terkenal adalah bagus dan bernilai  serta secara tidak langsung memberikan jaminan akan kualitas, keandalan dan jasa pelayanan yang baik.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Membeli (skripsi dan tesis)

Tujuan kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli untuk bersedia membeli barang atau jasa perusahaan pada saat mereka membutuhkannya. Dengan mempelajari perilaku membeli, manajer akan mengetahui kesempatan baru yang berasal dari belum terpenuhinya kebutuhan; dankemudian mengidentifikasikannya untuk mengadakan segmentasi pasar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keutusan membeli adalah berbeda-beda untuk masing-masing orang, disamping jenis produk dan saat pembeliannya pun berbeda. Faktor-faktor tersebut adalah:(Swastha, 1997).

 

 

  1. Kebudayaan

Kebudayaanadalah simbol dan fakta kompleks, yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang ada.

  1. Kelas Sosial

Fakor sosio kultural yang mempengaruhi keputusan membeli adalah kelas sosial dalam masyarakat. Golongan atas cenderung untuk membeli barang-barang kelas atas juga.

  1. Kelompok Referensi Kecil

Kelompok referensi kecil ini juga mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembeliannya, dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, konsumen selalu mengawasai kelompok tersebut baik tingkah laku fisik maupun mentalnya. Termasuk kelompok referensi kecil adalah: tetangga, teman kerja dan lain-lain.

  1. Keluarga

Pengambil keputusan dalam keluarga dalam membeli suatu barang berganti-ganti atau berbeda tergantung peruntukkan jenis barangnya. Anak-anak seringkali tidak mau menerima apa yang dipilhkan oleh orang tuanya.

 

  1. Pengalaman

.Pengalaman dapat mempengaruhi pengatan seseorang dalam bertingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari semua perbuatannya di masa lalu atau dapat pula dipelajari, sebab dengan belajar seseorang dapat mendapatkan pengalaman.

  1. Kepribadian

Kepribadian merupakan polas sifat individu yang dapat menentukan tanggapan untuk bertingkah laku. Variabel-variabel yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang adalah: aktivitas, minat, dan opini

  1. Sikap dan kepercayaan

Sikap dan kepercayaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi pandangan dan perilaku pembelian konsumen. Sikap itu sendiri mempengaruhi kepercayaan, dan kepercayaan juga mempengaruhi sikap.

  1. Konsep Diri

Konsep diri merupakan cara bagi seseorang untuk melihat dirinya sendiri, pada saat yang sama dia mempunyai gambaran tentang diri orang lain. Misalnya orang yang mengkonsepkan dirinya sebagai pria macho akan sangat mudah dibujuk untuk membeli produk-produk yang berbau macho.

Di sisi lain tujuan komunikasi pemasaran, respon khalayak, dan tahap-tahap dalam proses pembelian memiliki keterkaitan tersendiri. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

T

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa komunikasi pemasaran meliputi tiga tujuan utama, yaitu untuk menyebarkan informasi (komunikasi informatif), mempengaruhi untuk melakukan pembelian atau menarik konsumen (komunikasi persuasif), dan mengingatkan khalayak untuk melakukan pembelian ulang (komunikasi reminding).

Respon atau tanggapan konsumen sebagai komunikan meliputi:

  1. Efek kognitif, yaitu membentuk kesadaran informasi tertentu.
  2. Efek afeksi, yakni memberikan pengaruh untuk melakukan sesuatu, yang diharapkan adalah realisasi pembelian.
  3. Efek konatif atau perilaku, yakni membentuk pola khalayak menjadi perilaku selanjutnya, yang diharapkan adalah pembelian ulang.

Dengan mempelajari perilaku konsumen khususnya dalam hal bagaimana mereka menerima informasi, dari mana mereka mencari informasi, dan bagaimana mereka memprosesnya maka pihak komunikan yang dalam hal ini pemilik produk akan dengan mudah mengarahkan perilaku konsumen itu sendiri agar sesuai dengan tujuannya. Strategi komunikasi yang baik akan mampu membangkitkan minat beli, dan menariknya untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan.

 

Teori mikro ekonomi (skripsi dan tesis)

 

Teori ekonomi klasik dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi klasik termasuk Adam Smith yang menyatakan bahwa manusia di dalam segala tindakannya didorong oleh kepentingannya sendiri. Sedangkan Jeremy Bentham memandang manusia sebagai mahluk yang memperhitungkan dan mempertimbangkan untung rugi, akan didapat segala tingkah laku yang akan dilakukan. Teori tersebut kemudian disempurnakan oleh ahli-ahli neoklasik, yaitu teori kepuasan marjinal oleh William S. Jevono, Alfred Marshal, Karl Menger, serta Leon Walras. Teori kepuasan marjinal yang kemudian lebih dikenal sebagai teori kepuasan modern dikembangkan oleh Alfred Marshal. Teori ini menyebutkan bahwa setiap konsumen akan mendapatkan kepuasan yang maksimal, dan konsumen akan meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk untuk jangka waktu yang sangat lama, bila ia telah mendapatkan kepuasan dari produk yang sama. Dalam hal ini, kepuasan yang didapatkan sebanding atau lebih besar dengan marjinal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk lain, melalui suatu perhitungan yang cermat terhadap konsekuensi dari setiap pembelian. Namun teori dari Marshal ini memiliki kelemahan dimana kenyataan seseorang yang akan membeli sebuah barang tidak akan menghitung secara teliti marjinal utility dari suatu barang, dan kemudian membandingkan marjinal utility barang lain. Jadi, teori Marshal ini hanya memperhatikan faktor-faktor ekonomi saja dan tidak memperhatikan faktor psikologis dan sosiologis yang sebenarnya juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen (Swastha dan H. Handoko,1987).

 

Perilaku Konsumen (skripsi dan tesis)

Keberhasilan program pemasaran dipengaruhi oleh pemahaman akan perilaku  konsumen. Hal ini sangat penting bagi perusahaan untuk mengembangkan program dan strategi pemasaran dengan lebih cepat. Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan (Engel J.F, dkk, 1994).

Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik yang dilakukan oleh individu-individu dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau menghabiskan barang dan jasa (Loudon, et.al, 1988).

Ada dua elemen penting dari arti perilaku konsumen yaitu Proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, mempergunakan barang dan jasa ekonomis.

Analisis perilaku konsumen dapat membantu manajer dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian strategi pemasaran dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan perusahaan seperti laba, market share dan sebagainya. Analisis dan implementasinya tergantung pada pemahaman atas proses pembelian dan faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku konsumen. Analisis perilaku konsumen yang realistik tidak hanya mengamati bagian yang tampak saja, tetapi hendaknya menganalisis juga proses-proses yang tidak dapat diamati, yang selalu menyertai pembelian. Kaitannya dengan keputusan membeli dan memakai suatu barang atau jasa, maka pemahaman akan perilaku konsumen meliputi jawaban atas pertanyaan mengenai siapa, di mana, bagaimana kebiasaan dan dalam kondisi apa membeli barang atau jasa (Swastha dan H. Handoko,1987).

Setiap individu mempunyai perilaku yang berbeda dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Secara lengkap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku digambarkan dalam model berikut ini (Phillip Kotler, 1997):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Phillip Kotler,1997

Gambar 3.2: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku

Perilaku konsumen perlu dipantau dan dianalisis karena hal ini sangat bermanfaat bagi pengembangan produk, desain produk, penetapan harga, pemilihan saluran distribusi dan penentuan strategi promosi. Analisis perilaku konsumen dapat dilakukan dengan penelitian (riset pasar), baik melalui observasi maupun metode survai (Tjiptono, 1998)

Untuk mengetahui perilaku konsumen suatu produk yang dibidik oleh produsen maka dilakukan riset pemasaran. Pada prinsipnya konsumen memiliki keinginan dan kebutuhan yang memerlukan sarana pemuas tertentu (produk). Untuk itu, konsumen akan mencari produk yang paling sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut secara efektif dan efisien. Ada perbedaan cukup mendasar antara kebutuhan, keinginan,dan permintaan. (Santoso, 2004).

  1. Kebutuhan adalah suatu keadaan merasa tidak memiliki kepuasan dasar. Kebutuhan melekat pada sifat dasar manusia, contohnya orang butuh makanan ,pakaian, perlindungan, keamanan, hak milik, harga diri dan beberapa aspek dasar lainnya.
  2. Keinginan adalah hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan tersebut.Orang dapat saja memiliki kebutuhan yang sama, nammun keinginannya berbeda-beda. Misal ada tiga orang yang butuh makan, tetapi si A ingin makan sate ayam, si B ingin pizza, sedangkan si C ingin makan nasi goreng.
  3. Permintaan adalah keinginan akan suatu produk yang didukung dengan kemampuan serta kesediaan membelinya. Keinginan menjadi permintaan jika didukung dengan daya beli. Banyak orang ingin memiliki sedan BMW, tetapi hanya sedikit yang mampu dan mau membelinya.

Setiap produsen selalu mengharapkan bahwa produk yang dibuatnya sesuai dengan selera pasar (konsumen) sehingga terjadi adanya transaksi (pertukaran) di antara keduanya. Adanya transaksi (pertukaran) tidak berarti proses berhenti begitu saja. Produk yang telah dibeli akan digunakan dan dievaluasi, yaitu apakah memuaskan bagi konsumen atau tidak.Hal ini lah yang akan menentukan apakah akan ada proses pembelian ulang berikutnya atau tidak. Di sinilah peranan riset pasar, yaitu untuk dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen serta mengidentifikasi kepuasan konsumen pengguna produk. Kesinambungan proses bisnis dapat digambarkan sebagai berikut:(Santoso,2004)


Untuk mengetahui dan memahami proses motivasi yang mendasari dan mengarahkan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian, perlu dipelajari beberapa teori-teori perilaku konsumen :

Proses Bond Rating (skripsi dan tesis)

Langkah-langkah proses pemeringkat obligasi :

  1. Permohonan pemeringkat, berisi data klien mengenai informasi yang dibutuhkan dan pembayaran biaya pemeringkat kepada lembaga pemeringkat.
  2. Persiapan pemeringkat, dilakukan dengan membentuk tim pelaksana pemeringkat, yang bertugas mempelajari data informasi yang disampaikan klien untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kondisi perusahaan.
  3. Analisis pemeringkatan, yang terdiri dari analisis risiko, analisis keuangan dan non keuangan, prestasi keuangan dan kemampuan manajemen, dan analisis aspek-aspek dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kapasitas keuangan dan non keuangan.
  4. Penentuan peringkat, ditentukan oleh panitia pemeringkat setelah tim analisis mempresentasikan hasil laporannya.
  5. Pengumuman peringkat dan pemantauan, dilakukan oleh lembaga pemeringkat setelah mendapat ersetujuan tertulis dari klien. Pemantauan terhadap suatu pemeringkat dilakukan minimal 1 kali setahun sampai jatuh tempo efek hutang yang bersangkutan.

Pemeringkat obligasi digunakan sebagai dasar penilaian terhadap kemampuan perusahaan membayar hutang-hutangnya. Yang dilakukan pada saat perusahaan mengeluarkan obligasi sebelum ditawarkan kepada umum. Pemeringkat obligasi akan berpengaruh terhadap biaya hutang, besar kecilnya jaminan perusahaan kepada investor dan ketertarikan investor pada peringkat tertentu sebelum melanjutkan kepemilikan surat berharga. Rating obligasi diumumkan dalam bentuk simbol/notasi, yang diterbitkan oleh sebuah lembaga independen. Notasi yang digunakan untuk menunjukan peringkat berbeda-beda antar lembaga pemeringkat.

Manfaat Bond Rating (skripsi dan tesis)

Beberapa manfaat bond rating bagi investor adalah sebagai berikut (Rahardjo, 2004):

  1. Informasi Risiko investasi

Tujuan utama investasi adalah untuk meminimalkan Risiko serta mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu dengan adanya bond rating diharapkan informasi risiko dapat diketahui lebih jelas posisinya.

  1. Rekomendasi

Investor akan dengan mudah mengambil keputusan inestasi berdasarkan hasil peringkat kinerja emiten obligasi tersebut. Dengan demikian investor dapat melakukan strategi investasi untuk membeli atau menjual sesuai perencanaanya.

  1. Hasil rating akan dijadikan patokan dalam membandingkan obligasi satu dengan yang lain, serta membandingkan struktur yang lain seperti suku bunga dan metode penjaminannya.

Beberapa manfaat yang akan didapat dari emiten adalah :

  1. Informasi posisi bisnis

Dengan melakukan rating pihak perseroan akan mengetahui posissi bisnis dan kinerja usahanya dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya.

  1. Menentukan Struktur Obligasi

Setelah diketahui keunggulan dan kelemahan manajemen maka dapat ditentukan beberapa syarat atau struktur obligasi yang meliputi tingkat suku bunga, jenis obligasi, jangka waktu jatuh tempo, jumlah dari emisi obligasi serta berbagai struktur pendukung lainya.

  1. Pendukung kinerja

Apabila emiten mendapatkan rating yang cukup bagus maka kewajiban akan meenyediakan jaminan kredit bisa dijadikan pilihan alternatif.

  1. Alat pemasaran

Denngan mendapatkan rating yang bagus, daya tarik perusahaan dimata investor bisa meningkat. Dengan demikian, adanya rating bisa membantu sistem pemasaran obligasi tersebut lebih menarik.

 

  1. Menjaga kepercayaan investor

Hasil rating yang independent akan membuat investor merasa aman, sehingga kepercayaan invvestor bisa terjaga.

Fungsi Bond Rating (skripsi dan tesis)

Fungsi Bond rating, antara lain :

  1. Sebagai sumber informasi superior terhadap kemampuan perusahaan, municipal, atau pemerintah untuk membayar hutang dan bunga pinjaman.
  2. Sumber informasi kredit berbiaya rendah antar perusahaan, municipal, dan pemerintah.
  3. Sumber sertifikasi keuangan tambahan dan representasi manajemen lainnya.
  4. Memonitor tindakan manajemen yang muncul karena adanya konflik antara manjemen dengan pihak lain.
  5. Memfasilitasi kebijakan publik yang membatasi investasi spekulatif oleh institusi, seperti bank, perusahaan asuransi dan dana pensiun.

Deskripsi Bond rating (skripsi dan tesis)

Secara umum, bond rating merupakan suatu tingkat pengukuran kualitas dan keamanan dari sebuah bond yang didasarkan oleh kondisi finansial dari bond issuer. Secara spesifik, bond rating merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan lembaga pemeringkat yang merupakan indikator kemungkinan bond issuer untuk dapat membayar hutang dan bunganya tepat waktu.

Tujuan utama proses  rating  adalah memberikan informasi akurat mengenai kinerja keuangan, posisi bisnis industri perseroan yang menerbitkan surat hutang (obligasi) dalam bentuk peringkat kepada calon investor (Rahardjo, 2004).

Rating bukanlah rekomendasi untuk sell, buy  atau  hold  dan bukan pula komentar seperti halnya analisis saham.  Rating dibentuk berdasarkan informasi yang disajikan oleh obligor atau informasi-informasi lain yang diperoleh dari sumber lain yang dapat dipercaya. Rating ini bisa berubah, ditunda maupun ditarik kembali sebagai akibat dari perubahan kapasitas pembayaran hutang perusahaan.

Obligasi (skripsi dan tesis)

 

Perkembangan obligasi mulai menunjukan peningkatan sebagai alat investasi dan instrumen keuangan. Adanya pengetatan prosedur pinjaman dilembaga perbankan menyebabkan pihak perusahaan yang sedang membutuhkan dana untuk ekspansi bisnis atau melakukan pelunasan utangnya mulai melirik instrumen obligasi sebagai salah satu alternatif penggalangan dana. Beberapa alasan diantaranya adalah penerbitan obligasi lebih mudah dan fleksibel dibandingkan prosedur pinjaman di bank.

Dalam melakukan pembelian obligasi, investor dipasar modal itu sendiri bisa mendapatkan keuntungan, yakni mendapatkan tingkat suku bunga (kupon), selain itu bisa mendapatkan pendapatan atas kenaikan nilai nominal obligasi ke harga premium tersebut di pasar sekunder. Tetapi tidak menutup kemungkinan investor mengalami kerugian. Hal ini disebabkan oleh hal-hal diluar kinerja perusahaan, misal tingkat bunga dan inflasi, atau faktor internal perusahaan yang berupa risiko dana jatuh tempo tidak terbayar tepat waktu. Dengan demikian pemegang obligasi dapat menanggung risiko tidak terbayarnya hutang dan pokok pinjaman.

Pada perusahaan yang mempunyai kinerja keuangan bagus, prospek  bisnis cerah serta manajemen yang profesional cenderung memberikan tingkat suku bunga yang kecil dibandingkan dengan obligasi perusahaan yang kinerjanya melemah. Perusahaan yang lemah akan cenderung memberikan tingkat suku bunga yang tinggi agar menarik minat investor untuk membeli obligasi tersebut. Dengan tingkat kupon yang tinggi pada dasarnya investor dibebani potensi resiko yang setiap saat bisa timbul karena kinerja perusahaan yang lemah berpotensi menimbulkan kerugian.

 

 

 

Obligasi dibutuhkan oleh berbagai pihak, diantaranya adalah :

  • Penerbit (emiten)

Adalah pihak yang membutuhkan atau pihak yang meminjam uang, teriri dari Bank atau lembaga keuangan lainn: perusahaan swasta, perusahaan asing, perusahaan milik negara, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

  • Perantara (intermediaries)

Adalah pihak yang memberikan jasa dalam mempertemukan peminjam dan pemodal untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin bagi kedua belah pihak.

  • Investor

Adalah pihak yang mempunyai kelebihan dana atau yang memberikan pinjaman uang.

Jenis obligasi menurut Rahardjo (2004:25), adalah:

  • Jenis obligasi berdasarkan issuer atau penerbitnya:
    1. Goverment bond

Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk kepentingan pemerintah atau skala nasional.

  1. Municipal bond

Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan proyek fasilitas umum didaerah tersebut.

 

 

  1. Corporate bond

Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta yang bertujuan untuk kepentingn bisnisnya.

  • Jenis Obligasi berdasarkan jaminannya terdiri dari :
    1. Guaranteed bond (obligasi dijamin garansi)

Obligasi ini adalah obligasi yang pembayaran bunga dan pokoknya dijamin institusi atau perusahaan bukan penerbit obligasi tersebut.

  1. Mortage bond (obligasi dijamin properti)

Obligasi ini diterbitkan dengan jaminan properti milik penerbit obligasi.

  1. Collateral trust bond (obligasi dijamin surat berharga)

Obligasi ini penjaminannya dengan surat berharga lainnya, biasanya disimpan oleh pihak bank, atau wali amanat.

  1. Equipment bond (obligasi dijamin dengan peralatan)

Penjaminan obligasi ini didasarkan atas hak gadai atau hak jual atas peralatan teertentu kepada pemegang obligasi.

  1. Debenture bond (obligasi tanpa jaminan)

Obligasi ini biasanya dijamin hhanya dengan itikad baik penerbitnya.

  • Jenis obligasi berdasarkan suku bunganya terdiri atas:
    1. Fixed rate bond

Obligasi dengan tingkat suku bunga tetap, investor kan mendapatkan keuntungan investasi dalam jumlah pasti

  1. Floating rate bond

Obligasi dengan bunga mengaambang didasarkan tingkat suku bunga variabelyang tingkat penyesuaianya dilakukan secara berkala.

  1. Mixed rate bond

Kombinasi dari suku bunga tetap dan mengambang, memberikan keuntungan  bagi investor yang sifatnya konservatif.

  1. Zero coupon bond

Obligasi tanpa bunga

  • Jenis obligasi berdasarkan hak penukaraannyaa terhadap sekuritas lain terdiri dari:
    1. Obligasi konversi

Obligasi yang dapat dikonversi/ ditukarkan dengan saham emiten tersebut.

  1. Exchangeable bond

Obligasi ini memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukarkan saham peruahaan dengan sejumlah saham perusahaan afiliasi milik perusahaan lain.

Kelebihan dari obligasi adalah:

Bagi investor, merupakan salah satu alternatif investasi yang aman, karena obligasi memberikan penghasilan yang tetap berupa kupon bunga yang dibayar secara periodik dengan tingkat bunga yang kompetitif serta pokok utang yang dibayar secara tepat waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.

Kelebihan yang diperoleh pemegang obigasi antara lain:

  1. Adanya perlakuan istimewa dari emiten, yaitu pembayaran bunga obligasi secaa teratur.
  2. Investor memiliki peluang untuk mendapatkan potential capital gain dengan menjual obligasi di pasar sekunder obligasi.
  3. Bagi emiten, merupakan salah satu pendanaan yang relatif murah. Jika dibandingkan dengan saham kelebihan obligasi adalah, posisi kepemilikan perusahaan tidak mengalami perubahan, sifat hutang dalam bentuk jangka panjang memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi manajemen emiten dalam penggunaan dana.
  4. Bagi intermediaries, menjadi salah satu pilihan dalam menentukan jenis investasi yang tepat yang akan diberikan kepada pihak yang membutuhkan.

Abnormal Return (skripsi dan tesis)

Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor). Dengan demikian abnormal return adalah selisih antara return yang sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. Return sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu  ke-t yang merupakan selisih harga sekarang relatip terhadap harga sebelumnya, sedangkan return ekspektasi merupakan  return yang harus diestimasi. Periode estimasi umumnya merupakan periode sebelum periode  peristiwa. Periode peristiwa (event period) disebut juga dengan periode pengamatan atau jendela peristiwa (event window) (Hartono, 2008 : 551).

ARit  = Rit – E (Rit)  (Hartono 2008 : 550)

Dimana :

ARit  =  Abnormal Return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-

Rit  = Return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t

E (Rit) = Return Ekspektasi sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t

Pengumuman yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat direaksi positif ataupun negatif. Reaksi positif ditunjukkan oleh  abnormal return yang positif, artinya kenaikan harga saham pada perusahaan. Reaksi negatif ditunjukkan oleh adanya abnormal return negatif pada perusahaan, artinya terjadi penurunan harga saham (Luciana & Emanuel, 2005 : 3).

 

Pengertian Return Saham (skripsi dan tesis)

Menurut Hartono (2008 :109) return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi.

Return dari investasi tergantung pada instrumen investasinya. Ada yang menjamin tingkat kembalian (return) yang akan diterima misalnya sertifikasi deposito di bank yang memberikan bunga dari persentase tertentu yang positif, dan obligasi menjanjikan kupon bunga yang dibayarkan secara periodik, atau sekaligus dan pasti, tidak tergantung keuangan perusahaan. Lain hal nya dengan saham, saham tidak menjanjikan suatu return yang pasti terhadap para pemodal. Namun beberapa komponen return saham yang memungkinkan para pemodal meraih keuntungan dividen, saham bonus, dan capital gain.

Return bagi pemegang saham bisa berupa penerimaan dividen tunai atau adanya perubahan harga saham. Return dapat berupa return realisasi atau disebut actual return dan return ekspektasi. Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi. Return ini dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi ini penting, karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan dan juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan resiko di masa yang akan datang. Return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa yang akan datang. Berbeda dengan  return realisasi yang sifatnya sudah terjadi.

Return mempunyai 2 komponen yaitu current inncome dan capital gain. Bentuk dari current income merupakan keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran yang bersifat periodik, seperti keuntungan berupa dividen yang merupakan bentuk dari kinerja fundamental perusahaan. Sedangkan capital gain berupa keuntungan yang diterima karena selisih harga  beli dari satuan instrumen investasi. Besarnya capital gain akan positif apabila harga jual saham yang dimiliki lebih tinggi dari harga belinya.

Faktor yang mempengaruhi return suatu investasi meliputi, faktor internal perusahaan seperti kualitas dan reputasi manajemennya, struktur pemodalannya, struktur hutang perusahaan. Faktor eksternal misal pengaruh kebijakan fiskal dan moneter.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja (skripsi dan tesis)

Untuk mengukur motivasi kerja, ada dua factor yaitu:

  1. Faktor Internal dimana faktor tersebut melekat pada diri seseorang seperti kebutuhan financial misal upah insentif dan jaminan sosial.
  2. Upah Insentif

Upah insentif merupakan suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang. Upah insentif diberikan kepada karyawan, sebenarnya merupakan suatu bentuk dorongan agar karyawan lebih giat dalam bekerja.

Dengan adanya upah insentif ini diharapkan karyawan mampu meningkatkan prestasinya, sehingga apa yang diinginkan perusahaan dapat tercapai. Di lain pihak karyawan yang menerima upah insentif akan memperoleh upah yang lebih besar dari upah pokok yang diterimanya dan ia akan menjamin kehidupan karyawan menjadi lebih baik.

Sistem upah pada umumnya dipandang sebagai alat untuk mendistribusikan upah pada karyawan, pendistribusian ini yang berdasarkan pada produksi lamanya bekerja, lamanya dinas dan berdasarkan kebutuhan hidup . Upah merupakan suatu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan karyawan pada pemerintah. Gaji sebenarnya juga upah, tetapi sudah pasti banyaknya dan waktunya.

Artinya banyaknya upah yang diterima itu sudah pasti jumlahnya pada setiap waktu yang telah ditetapkan. Di Indonesia yang digunakan adalah sebulan sekali.

 

Manfaat Pemberian Upah Insentif

  1. Pencegahan keresahan pegawai.
  2. Pemenuhan kepentingan karyawan.
  3. Daya tarik bagi pekerja baru yang memiliki kualifikasi tinggi.
  4. Pengurangan keinginan karyawan pindah ke perusahaan lain.
  5. Pengurangan upah lembur karena para karyawan dapat menyelesaikan tugas-tugas pada jam-jam kerja biasa.

 

  1. Jaminan Sosial

Jaminan social karyawan mempunyai macam-macam istilah, ada yang menyebut program “BENEFIT” dan ada juga yang menyebutnya “KESEJAHTERAAN PROGRAM”.

Adanya pengertian jaminan sosial merurut Agus Darma ( 1989:83 ) adalah

“ Asuransi usia tua yang dibayarkan dari pihak yang dikeluarkan atas upah pegawai, pengusaha dan pegawainya berbagai pihak itu secara bersama “.

Seorang karyawan telah melaksanakan tugas, kewajiban serta tanggung jawab amaka sudah selayaknya perusahaan memperhatikan kepentingan pribadinya sebagai tenaga kerja dan secara manusiawi untuk mendapatkan jaminan  sosial yang lebih baik. Kondisi ini akan menimbujlkan kepuasan kerja, untuk itu jaminan sosial secara wajar dan bermutu sangat dibutuhkan bagi karyawan sesuai dengan harkat dan martabat manusia Fasilitas dan Jaminan Sosial

Sebagai kompensasi atas hasil kerja dari karyawan, perusahaan juga memberrikan fasilitas dan jaminan social untuk menjaga kesejahteraan karyawan, fasilitas yang diberikan perusahaan sebagai berikut:

  1. Bantuan pengobatan dengan disediakan dokter perusahaan dan setiap biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan termasuk obat yang telah dibeli.
  2. Premi hadir.
  3. Kegiatan olah raga dan kesenian seperti tenis meja, senam, bulu tangkis dan lain sebagainya.

Sedangkan jaminan sosial yang diberikan oleh perusahaan adalah

  1. Tunjangan Hari Tua.
  2. Asuransi kematian.

Manfaat Pemberian Jaminan Sosial

  1. Penarikan tenaga kerja
  2. Memperbaiki semangat kerja
  3. Menurunkan tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja
  4. Memperbaiki hubungan masyarakat
  5. Mengurangi pengaruh organisasi buruk, baik yang ada maupun yang berpotensi
  6. Mengurangi campur tangan dari pemerintah dalam organisasi.

 

 

 

  1. Faktor Eksternal ( Lingkungan Kerja )

Salah satu faktor dominan yang berperan dalam aktivitas kerja perusahaan adalah lingkungan kerja karyawan. Lingkungan kerja merupakan suatu lingkungan yang berada disekitar para karyawan yang terbentuk karena karyawan tersebut bekerja sama untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Agus Ahsyari ( 1986:128 ) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Lingkungan kerja adalah merupakan suatu lingkungan karyawan tersebut bekerja”

Sedangkan Alex S. Nitisemito ( 1982:183 ) memberikan pendapatnya sebagai berikut :

“ Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan “.

Pendapat Sukanto dan Indriyo adalah:

“ Lingkungan kerja yang jelek mempengaruhi pekerjaan, produktivitas kerja turun, karena dia merasa terganggu dalam pekerjaannya sehingga tidak dapat mencurahkan perhatian pada pekerjaan “.

Terciptanya l;ingkungan kerja yang memuaskan akan dapat menambah gairah kerja yang mendorong karyawan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan proses produksi akan dapat berjalan dengan baik dan lancer.

Demikian pula sebaiknya, lingkungan kerja yang jelek dan tidak memuaskan akan mempengaruhi pekerjaannya, sehingga pada akhirnya gairah kerja akan berkurang dan pelaksanaan proses produksi tidak dapat berjalan dengan lancar.

 

 

 

Macam-macam Lingkungan Kerja

  1. Lingkungan Kerja fisik yang terdiri dari:
  2. Kondisi Kerja

The Liang Gie ( 1984:240 ) menyatakan:

“ Terdapat empat hal penting yang sangat mempengaruhi efisiensi kerja dalam pekerjaan kantor yaitu :

  1. Cahaya

Cahaya penerangan yang dimaksud disini adalah cukupnya sinar yang masuk di dalam lingkungan kerja. Penerangan untuk masing-masing ruang kerja karyawan merupakan faktor yang penting dalam kaitanya dengan peningkatan produktivitas kerja.

  1. Warna

Penggunaan warna di dalam ruangan kerja mempengaruhi  produktivitas kerja. Terutama terhadap jiwa karyawan, pemilihan warna untuk ruang kerja akan berhubungan dengan banyak sedikitnya sinar yang ada pada ruangan tersebut karena akan terjadi pemantulan sinar dibandingkan warna gelap.

  1. Udara

Keadaan iklim di Indonesia dengan suhu udara yang cukup panas, membuat orang cepat mengantuk, cepat lelah dan kurang bersemangat dalam bekerja. Cara mengatasinya dengan memasang AC pada ruangan kerja, membuat lubang angin dan mengenakan pakaian kerja yangf dapat menyerap keringat.

  1. Suara

Suara bising dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi pelaksanaan kerja karyawan. Suara bising dapat mengganggu ketenangan dan kosentrasi kerja.

Cara mengatasinya diperlukan pengaturan dan pengendallian suara agar kepekaan pendengaran karyawan tetap terjaga dalam kondisi yang baik.

 

  1. Pelayanan Kerja

Dengan adanya fasilitas fisik yang bersifat pelayanan dimaksudkan agar karyawan merasa tenteram dalam bekerja karena kebutuhan mereka diperhatikan oleh perusahaan sebagai imbalan karyawan akan semakin meningkat gairah  kerja. Hanya saja perlu diperhatikan dalam meningkatkan pelayanan kerja ini, jangan sampai berlebihan tetapi jangan sampai kurang. Jika berlebihan karyawan menjadi manja dan jika kurang akan menimbulkan perasaan tidak puas.

 

  1. Lingkungan Kerja Psikologis yang terdiri dari:
  2. Kebijaksanaan psikologis, prosedur, program dan kepemimpinan.

Lingkungan psikologis akan banyak dipengaruhi oleh kebijaksanaan serta peraturan dalam perusahaan. Kebijaksanaan yang terlalu mengikat akan menyebabkan karyawan bekerja dengan perasaan tidak tenteram dan malas malasan mengakibatkan karyawan bekerja dengan seenaknya, Pemimpin perusahaan juga harus bias bersikap bijaksana dalam mengambil segala keputusan.

  1. Hubungan antar karyawan

Dalam interksi ini kita berusaha agar karyawan melakukan kerja sama dengan karyawan yang lain sehingga nantinya para karyawan akan terlibat hubungan yang baik anata sesame karyawan. Begitu pula hubungan anatara karyawan di perlukan keterbukaan informasi sehingga karyawan akan merasa dihargai.

Teori-Teori Motivasi (skripsi dan tesis)

 

  1. Hirarki Kebutuhan dari Maslow.

Maslow mendasarkan konsep hirarki kebutuhan pada dua prinsip, Pertama, kebutuhan-kebutuhan manusia dapat disusun dalam suatu hirarki dari kebutuhan terendah sampai yang tertinggi. Kedua, suatu Kebutuhan yang terlah terpuaskan berhenti motivator utama dari perilaku.

Menurut Maslow, manusia akan di dorong untuk memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai dengan waktu, keadaan dan pengalaman yang bersangkutan mengikuti suatu hirarki.

Teori Maslow banyak berguna bagi manajemen dalam suatu motivasi karyawan paling tidak untuk dua hal, Pertama, teori itu dapat dipergunakan untuk memperjelas dan memperkirakan tidak hanya perilaku individual tetapi juga perilaku sekelompok dengan melihat rata-rata kebutuhan yang menjadi motivasi mereka. Kedua menunjukkan bahwa bila tingkat kebutuhan terendah relative terpuaskan, factor tersebut akan berhenti menjadi motivator penting dari perilaku tetapi dapat menjadi sangat penting bila mereka menghadapi situasi khusus, seperti disingkirkan, diancam atau dibuang.

Kelima kebutuhan dasar manusia yang membentuk hirarki adalah sebagai berikut : ( T. Hani Handoko, Edisi II : 256 – 258 ) :

  1. Kebutuhan Fisioligis : Yaitu kebutuhan seperti makan, minum, perumahan, istirahat dan lain-lain.
  2. Kebutuhan keamanan dan rasa aman : Yaitu kebutuhan akan perlindungan dan stabilitas.
  3. Kebutuhan Sosial : Yaitu kebutuhan akan rasa cinta, persahabatan perasaan memiliki dan diterima dalam kelompok, kekeluargaan, asosiasi.
  4. Kebutuhan harga diri : Yaitu kebutuhan akan status atau kedudukan, kepercayaan diri, pengakuan, prestasi, penghargaan.
  5. Kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri : Yaitu kebutuhan akan potensi diri, pertumbuhan dan pengembangan diri.
  6. Teori Motivasi 2 (dua) factor Herzberg ( Sukanto R, dan T. Hani Handoko ).

Menurut Herzberg ada dua kelompok factor yang mempengaruhi motivasi kerja seseorang dalam organisasi, yaitu pemuas kerja (job satisfiers) yang bekaitan dengan isi pekerjaan dan penyebab ketidak puasan kerja ( job disatisfiers) yang bersangkutan dengan suasana pekerjaan “ Satisfiers “ disebut dengan istilah motivator dan “ dissatisfiers “ disebut factor-faktor hihienis (hygiene factors).

Faktor-faktor higienis adalah bersifat preventif dan merupakan faktor lingkungan. Faktor-faktor ini bukan sebagai sumber kepuasan kerja tetapi justru sebaliknya sebagai sumber ketidakpuasan kerja, tetapi tidak akan menimbulkan dorongan dan kepuasan kerja. Faktor higienis sendiri tidak menimbulkan motivasi, tetapi diperlukan agar motivasi tidak berfungsi atau dengan kata lain berperan sebagai suatu landasan bagi motivasi kerja. Sedangkan kelompok lainnya yaitu motivator dibuktikan sebagai faktor-faktor sumber kepuasan kerja yang dapat memotivasi manusia pada pekerjaan mereka.

Menurut Herzberg, seorang karyawan harus mempunyai pekerjaan yang lebih menantang, lebih  banyak tuntutan, kesempatan untuk menjadi ahli dan mengembangkan kemampuan agar dia dapat termotivasi. Sebagai faktor-faktor sumber kepuasan kerja, motivators dapat berbentuk prestasi, promosi atau kenaikan pangkat, penghargaan.

Jadi secara singkat bahwa factor higienis mempengaruhi ketidakpuasan kerja. Faktor higienis membantu individu untuk menghilangkan ketidaksenangan, sedangkan motivasi membuat individu senang dengan pekerjaannya.

  1. Menurut Heiddjrachman dan Suad Husnan membagi teori motivasi menjadi 3 (tiga) yaitu : ( Heidjrachman dan Suad Husnan, 1990 : 198 -206 ).
  2. Content Theory.

Teori ini, menekankan arti pentingnya pemahaman factor-faktor yang ada di dalam individu yang menyebabkan mereka bertingkah laku tertentu. Teori ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti : Kebutuhan apa yang di coba dipuaskan oleh seseorang ? Apa yang menyebabkan mereka melakukan sesuatu ? Dalam pandangan ini, setiap individu mempunyai kebutuhan yang ada di dalam yang menyebabkan mereka di dorong, ditekan atau dimotivisir untuk memenuhinya. Kebutuhan tertentu yang mereka rasakan akan menentukan tindakan yang mereka lakukan. Yaitu para individu akan bertindak untuk memuaskan kebutuhan mereka.

Sebagai misal seseorang yang saqngat kuat kebutuhan akan prestasi, mungkin mendorong untuk bekerja lembur hanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sulit tepat pada waktunya. Mereka yang kuat akan keutuhan self esteem mungkin terdorong untuk bekerja sangat hati-hati untuk bias menghasilkan produk dengan kualitas istimewa.

Sehingga disini yang diperlukan manajemen adalah bagaimana menebak kebutuhan para karyawan, dengan mengamati perilaku mereka dan kemudian memilih cara apa yang biasa digunakan mereka mau bertindak sesuai dengan keinginan manajemen.

  1. Proses Theory

Teori ini menekankan pada bagaimana dan dengan tujuan apa setiap individu dimotivisir. Dalam pandangan ini kebutuhan hanyalah salah satu elemen dalam suatu proses tentang bagaimana cara individu bertingkah laku. Sebagai misal seseorang mungkin melihat adanya kemungkinan yang besar untuk menerima suatu imbalan ( kenaikan gaji ) apabila mereka bertindak tertentu ( bekerja keras ). Imbalan ini menjadi sebuah perangsang atau motif untuk perilaku mereka. Dasar dari teori proses tentang motivasi ini adalah adanya Expectanty (Pengharapan) yaitu apa yang dipercayai oleh individu akan mereka peroleh dari tingkah laku mereka. Sebagai missal, apabila seseorng percaya bahwa bekerja dan mampu mencapai dead line akan memperoleh pujian, tetapi kalau tidak bisa selesai pada deat line tersebut akan memperoleh teguran, dan ia lebih suka untuk memperoleh pujian, maka ia akan bekerja untuk bias selesai sebelum deat line. Sebaliknya apabila selesai terlambatpun tidak akan diapa-apakan, sebagaimana selesai tepat waktunya juga tidak akan memperoleh apa-apa. Maka ia mungkin tidak akan terdorong untuk menyelesaikan tepat waktunya.

  1. Reinforcement Theeory

Teori menjelaskan bagaimana konsekuensi perilaku dimasa yang lalu mempengaruhi tindakan dimana yang akan datang dalam suatu siklus  proses belajar. Dalam pandangan teori ini individu bertingkah laku tertentu   karena   dimasa yang lalu mereka belajar bahwa perilaku tertentu   akan   berhubungan   dengan   hasil   yang   menyenangkan dan  perilaku tertentu akan menghasilkan akibat yang tidak menyenangkan. Karena umurnya individu lebih besar suka akibat yang menyenangkan mereka umumnya akan mengurangi perilaku yang akan mengakibatkan kosekuensi yang menyenangkan. Sebagai misal, individu akan lebih mentaati hukum, karena dengan patuh pada hukum itu akan menghasilkan pujian dan pelanggaran akan menghasilkan hukuman.

Jenis-Jenis Motivasi (skripsi dan tesis)

Heidjrahman dan Suad Husnan ( 1990 : 204 ) memberikan pendapat bahwa garis besarnya motivasi yang diberikan bias dibagi menjadi dua, yaitu :

  1. Motivasi Positif

Motivasi positif adalah motivasi yang diberikan pimpinan atau atasan agar mampu mendorong bawahannya untuk bekerja dengan ikhlas, senang dan bersungguh, dengan cara memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan hadiah, tambahan penghargaan dan sebagainya.

  1. Motivasi Negatif.

Motivasi negative adalah motivasi yang mendorong bawahannya untuk melaksanakan pekerjaan karena rasa rakut atau was=was, missal karena takut dipecat, ditegur, takut tidak diuah dan lain-lain yang biasanya timbulnya karena pimpinan yang kaku dan terlalu ketat mengawasi atau karena pimpinan keras dan galak ( Handoko 1994 : 18 ).

 

Sedangkan menurut Indriyo Gito Sudarmo ( Edisi II, 47 ), jenis motivasi terdiri dari :

  1. Motivasi Finansial

Dorongan yang dilakukan dengan memberikan imbalan pada karyawan atau disebut sebagai insentif.

  1. Motivasi Non Finansial

Dorongan yang diwujudkan tidak dalam bentuk financial akan tetapi berupa pujian, penghargaan dan pendekatan manusia.

Pengertian Motivasi (skripsi dan tesis)

Motivasi merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan prestasi kerja. Motivasi berasal dari bahasa latin “Movere”, yang berarti bergerak (to move). Pada hakekatnya perilaku manusia dimotivasi oleh keinginan mendapatkan sesuatu yang merupakan tujuan dari kegiatan. Arti dari motivasi adalah sebagai kebutuhan, keinginan, dorongan, gerak hati dalam diri seseorang. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang mendorong kegiatan kearah tujuan tertentu disebut motivasi.

Pemotivasian adalah proses pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia agar kekuatan motivasi mencapai tujuan. Dalam pemotivasian termasuk pengarahan, pengkomunikasian dan pemaduan. Sedangkan hakekat dari motivasi adalah bagaimana perilaku bermula, maka diperlukan energy, ditopang, diarahkan, dihentikan dan reaksi subjektif yang mana muncul dalam organisasi, agar keseluruhan berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, pimpinan perlu memahami karyawan berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhinya untuk bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi (Handoko, 1992 : 247 – 248) memberikan pendapat bahwa motivasi adalah suatu yang membingungkan, karena motivasi tidak dapat diamati atau diukur secara langsung, tetapi harus disimpulkan dari perilaku orang yang nampak

Pengertian motivasi yang lain dikemukakan oleh Pandji Anaroga dan Sri Suyati ( 1995 : 86 ) yang berpendapat bahwa motivasi adalah dorongan, keinginan sehingga ia melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan dengan memberikan yang terbaik dari dirinya baik waktu maupun tenaga demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

Pengertian Etos Kerja (skripsi dan tesis)

 

Menurut Harsono dan Santoso (2006) yang menyatakan etos kerja sebagai semangat kerja yang didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukriyanto (2000) yang menyatakan bahwa etos kerja adalah suatu semangat kerja yang dimiliki oleh masyarakat untuk mampu bekerja lebih baik guna memperoleh nilai hidup mereka. Etos kerja menentukan penilaian manusia yang diwujudkan dalam suatu pekerjaan.

Selanjutnya, Hill (1999) menyatakan etos kerja adalah suatu norma budaya yang mendukung seseorang untuk melakukan dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya berdasarkan keyakinan bahwa pekerjaan tersebut memiliki nilai instrinsik. Berdasarkan pendapat tokoh diatas, dapat dilihat bahwa etos kerja erat kaitannya dengan nilai-nilai yang dihayati secara intrinsik oleh seseorang. Hal ini diperkuat oleh Hitt (dalam Boatwright & Slate, 2000) yang menyamakan etos kerja sebagai suatu nilai dan menyatakan bahwa gambaran etos kerja seseorang merupakan gambaran dari nilai-nilai yang dimilikinya yang berfungsi sebagai panduan dalam tingkah lakunya.

Penerapan dan Operasi Manajemen Lingkungan (skripsi dan tesis)

Suatu perusahaan dapat saja telah memiliki kebijakan lingkungan yang sangat tepat dan telah memiliki pula tujuan dan sasaran lingkungan, serta memiliki perencanaan sistem manajemen lingkungannya yang sangat bagus dan rinci tanpa mereka menghadapi masalah lingkungan yang disebabkan masalah penerapan dan operasi sistem manajemen lingkungan belum memadai.

  1. Struktur dan tanggung jawab

Unsur yang paling penting dalam menjalankan sistem manajemen lingkungan adalah dukungan manajemen puncak, manajemen garis dan karyawan perusahaan. Penerapan sistem manajemen lingkungan yang berhasil memerlukan komitmen dari semua karyawan perusahaan. Oleh sebab itu tanggung jawab lingkungan tidak dilihat sebatas fungsi lingkungan saja. Komitmen ini dimulai pada tingkat manajemen tertinggi. Perlu pula diperhatikan bahwa tanggung jawab kunci sistem manajemen lingkungan yang telah ditentukan dan dikominikasikan dengan baik ke personil yang relevan. ( ISO 14001, 2004 )

  1. Pelatihan, kepedulian dan kompetensi

Pelatihan adalah hal yang sangat penting bagi pengelolaan ligkungan karena kompleksnya bidang tersebut. Pelatihan diperlukan tidak hanya bagi staf di bidang lingkungan tetapi juga di seluruh bidang pekerjaan lainnya dalam perusahaan dan beberapa kontraktor dan seluruh pekerja harus dibuat sadar akan dampak yang mereka timbulkan terhadap lingkungan melalui pekerjaan yang mereka lakukan dan cara-cara meminimasi dampak tersebut. ( Kuhre, 1996 )

Dalam ISO 14001, dokumentasi pelatihan merupakan salah satu kunci penting dalam penerapan sistem manajemen lingkungan. Pemeliharaan dokumentasi pelatihan yang baik termasuk siapa yang sudah dilatih, isi pelatihan dan tanggal pelatihan. ( ISO 14001, 2004 )

  1. Komunikasi

Aspek kunci lainnya dari manajemen lingkungan adalah komunikasi dengan karyawan, perusahaan atau masyarakat sekitar dan dengan pihak lainnya dari masyarakat yang terkait dan dengan pelanggan.

Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 menentukan perlu adanya prosedur untuk :

  1. Mempertahankan komunikasi internal diantara berbagai bagian dan tingkatan di dalam perusahaan.
  2. Menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang relevan dari pihak terkait dari luar sehubungan dengan aspek-aspek lingkungan dan sistem manajemen lingkungan. ( ISO 14001, 2004 )
  3. Dokumentasi Sistem Manajemen Lingkungan

Organisasi harus membuat dan memelihara informasi dalam media cetak atau elektronik, untuk :

  1. Menerangkan unsur-unsur inti sistem manajemen dan interaksinya.
  2. Memberikan petunjuk dokumentasi yang terkait. ( ISO 14001, 2004)

Dokumentasi sistem manajemen lingkungan dapat berupa :

  1. Informasi tentang proses.
  2. Bagan organisasi atau organisasi.
  3. Standar internal dan prosedur operasional.
  4. Bagan lokasi keadaan darurat.
  1. Pengendalian Dokumen

Maksud pengendalian dokumen adalah untuk menjamin bahwa perusahaan menyusun dan memelihara dokumen dengan cara yang memadai untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan. Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengendalikan semua dokumen yang diperlukan oleh standar internasional ini untuk menjamin bahwa :

  1. Adanya persetujuan dokumen sebelum diterbitkan.
  2. Dokumen secara berkala dikaji, direvisi bila diperlukan dan disetujui atas kecukupannya oleh personel yang diberi wewenang.
  3. Perubahan dan status revisi dokumen harus diidentifikasi terlebih dahulu.
  4. Dokumen harus dipastikan sah dan mudah diidentifikasi.
  5. Dokumen mutakhir yang relevan tersedia di seluruh lokasi operasi yang sangat penting bagi berfungsinya sistem manajemen lingkungan yang efektif.
  6. Dokumen kadaluarsa segera dimusnahkan dari semua titik penerbitan dan penggunaan atau sebaliknya dijamin terhadap penggunaan yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan.
  7. Setiap dokumen kadaluarsa disimpan untuk keperluan perundang-undangan dan atau keperluan pemeliharaan pengetahuan yang didefinisikan secara tepat.

Dokumentasi harus dapat dibaca, diberi tanggal ( tanggal revisi ) dan mudah diidentifikasi, dipelihara dengaan teratur dan disimpan untuk jangka waktu yang ditentukan. Prosedur dan tanggung jawab atas pembuatan dan modifikasi berbagai jenis dokumen harus dibuat dan dipelihara. ( ISO 14001, 2004 )

  1. Pengendalian Operasional

Perusahaan harus mengidentifikasi operasi dan kegiatan yang berkaitan dengan aspek lingkungan penting yang telah diidentifikasi sejalan dengan kebijakan, tujuan dan sasarannya.

Perusahaan harus merencanakan kegiatan ini, termasuk pemeliharaannya untuk menjamin bahwa kegiatan ini dilaksanakan pada kondisi tertentu dengan :

  1. Membuat dan memelihara prosedur yang terdokumentasi untuk mengatasi situasi ketiadaan prosedur yang dapat menyebabkan penyimpangan dari kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan.
  2. Menetapkan kriteria operasi di dalam prosedur.
  3. Membuat dan memelihara prosedur yang berkaitan dengan aspek lingkungan penting yang dapat diidentifikasi dari barang dan jasa yang digunakan oleh perusahaan dan mengkomunikasikan prosedur dan persyaratan yang relevan kepada pemasok dan kontraktor. ( ISO 14001, 2004 )
  4. Kesiagaan dan Tanggap Darurat

Berapapun pengawasan yang diimplementasikan, tidak mungkin untuk menghilangkan segala masalah atau keadaan darurat sama sekali. Hal ini meliputi kecelakaan kerja, tumpahan baha kimia, cidera akibat kerja dan rencana persiapa untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga ini. Prosedur gawat darurat yang terperinci harus dituliskan sebelum keadaan gawat darurat terjadi. Rencana yang dipersiapkan untuk mengatasi keadaan ini mempunyai beberapa nama, namun demikian yang paling umum digunakan adalah rencana respon gawat darurat dan rencana pemulihan bencana. ( Kuhre, 1996 )

Bila terjadi keadaan darurat, satu tanggapan yang terorganisir dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan akan membantu meminimumkan kerusakan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia atau lingkungan.

Unsur-unsur di dalam Standar ISO 14001 (skripsi dan tesis)

Standar ISO 14001 merupakan dokumen spesifikasi sistem manajemen lingkungan. Standard ini memuat unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi atas pelaksanaan standar ISO 14001. Unsur-unsur yang dirinci dalam ISO 14001 harus diterapkan, didokumentasikan dan dilaksanakan sehingga lembaga sertifikasi Sistem

Manajemen Lingkungan, selaku pihak ketiga dapat memberikan sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan kepada perusahaan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dengan baik. ( ISO 14001, 2004 )

Berikut penjabaran dari masing-masing unsur Sistem Manajemen Lingkungan :

  • Kebijakan Lingkungan

Pernyataan kebijakan adalah suatu deklarasi yang ditandatangani oleh pemimpin organisasi yang menyatakan bahwa perlindungan lingkungan menjadi prioritas utama. Sekurangnya presiden dari perusahaan harus menandatangani karena hubungan mereka yang penting. Tanpa penunjukan komitmen dari manajemen puncak ini, aparat perusahaan lainnya tidak akan peduli pada usaha pengelolaan lingkungan yang dilakukan.

Manajemen puncak perlu memeperlihatkan dukungan sepenuhnya atas kebijakan yang dibuat dengan beberapa cara. Disamping menandatangani kebijakan menunjukan dukungan dengan menyediakan dana yang cukup juga sangat penting. Bila kekurangan dana perusahaan makaa pengelolaan lingkungan akan terhenti. Dukungan terhadap kebijakan yang dibuat dapat ditunjukan oleh tindakan-tindakan. Misalnya jika direktur ingin mencatat sesuatu menggunakan kertas yang sudah terpakai tetapi halaman belakangnya masih kosong, itu berarti dia peduli lingkungan. ( Kuhre, 1996)

Selain itu untuk dapat menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dengan baik bukan saja diperlukan adanya komitmen manajemen puncak namun diperlukan pula adanya komitmen dari seluruh karyawan, meskipun komitmen manajemen puncak merupakan unsur yang paling penting.

Selanjutnya, tentang kebijakan lingkungan di dalam standar ISO 14001 menyebutkan :

  1. Sesuai dengan sifat, skala dan dampak lingkungan dari kegiatan, produk atau jasanya.
  2. Mencakup suatu komitmen untuk penyempurnaan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran.
  3. Mencakup suatu komitmen untuk mematuhi perundang-undangan dan peraturan lingkungan yang relevan dan dengan persyaratan lain yang bisa dilakukan oleh organisasi.
  4. Memberikan suatu kerangka untuk menyusun dan mengkaji tujuan dan sasara lingkungan.
  5. Didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara serta dikomunikasikan ke semua karyawan.
  6. Tersedia untuk umum. ( ISO 14001, 2004 )
  • Perencanaan

Tujuan dari perencanaan atau rencana tindakan adalah menciptakan kondisi sedemikian sehingga perusahaan dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kebijakan lingkungan.

  1. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan adalah unsur dari suatu kegiatan, produk atau jasa dari organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Dalam pengertian ini aspek lingkungan yang penting adalah aspek lingkungan yang mempunyai atau dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan bagi operasi di perusahaan di sekeliling perusahaan. Dengan kata lain, suatu perusahaan mengidentifikasi dampak lingkungannya bila perusahaan tersebut mengakses apa yang dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan untuk setiap kegiatan, tugas atau langkah dari prosesnya.

 

 

  1. Persyaratan Perundangan dan Persyaratan Lainnya.

Perusahaan harus mengidentifikasi dan mengerti semua persyaratan yang diminta oleh perundang-undangan bila aspek lingkungan telah diidentifikasi, maupun persyaratan lainnya yang relevan dengan kegiatan perusahaan. Setiap peraturan yang diterapka pada kegiatan operasional perusahaan harus diiidentifikasi. Hal ini mencakup peraturan-peraturan di tingkat internasioal, federal, negara bagian, regional dan lokal. Pada setiap tingkat pemerintahan ada beberapa peraturan yang berbeda sehingga tambahan dari peraturan-peraturan yag ada, pasal-pasal legislatif dan hukum juga harus diidentifikasi. Selain peraturanperaturan yang ada, ada beberapa persyaratan lainnya yang dituntut dari suatu perusahaan. Ini dapat mencakup standar sertifikasi, kebijakan, koorporasi, persetujuan konsumen, keputusan pengadilan, perizinan dan hal-hal lainnya. Persyaratan-persyaratan ini juga penting dan harus dituliskan dalam suatu standar. ( Kuhre, 1996 )

  1. Tujuan dan Sasaran

Menurut standar ISO 14001, tujuan lingkungan adalah cita-cita lingkungan secara menyeluruh , yang timbul dari kebijakan lingkungan yang telah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri untuk mencapainya, dan yang dikuantifikasi bila memungkinkan.

Sedangkan tentang sasaran lingkungan, standar ISO 14001 mendefinisikan sasaran lingkungan sebagai persyaratan kinerja secara rinci, dikuantifikasikan bila dimungkinkan, berlaku untuk perusahaan atau bagian yang diturunkan dari tujuan lingkungan dan yang perlu ditentukan dan dipenuhi untuk mencapai tujuan lingkungan.

Tujuan dan sasaran lingkungan harus konsisten dan dimasukkan dalam rencana strategis perusahaan. Keduanya harus sejalan dengan rencana strategis perusahaan secara keseluruhan atau bila tidak akan timbul konflik. Tujuan dan sasaran harus konsisten satu sama lain dan tidak bertentangan. Tujuan dan sasaran juga harus mendukunga kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, persyaratan bisnis, penurunan dampak dan pandangan dari pihak-pihak berkepentingan. Tujuan dan sasaran harus terintegrasi dengan keseluruhan organisasi. Kedua hal tersebut tidak dapat saling silang atau keduanya tidak akan tercapai sama sekali.( Kuhre, 1996 )

  1. Program Manajemen Lingkungan

Program Manajemen Lingkungan harus dinamis dan secara berkala disempurnakan sesuai dengan perubahan tujuan dan sasaran perusahaan. Pembuatan dan penggunaan satu program atau lebih merupakan unsure kunci untuk penerapan sistem manajemen lingkungan yang berhasil. Program tersebut sebaiknya menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran perusahaan akan dicapai, termasuk jangka waktu dan personil yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan lingkungan perusahaan. ( ISO 14001, 2004 )

Keuntungan Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (skripsi dan tesis)

Manajemen Lingkungan merupakan manajemen yang tidak statis melainkan suatu yang dinamis, sehingga diperlukan penyesuaian bila terjadi perubahan di perusahaan yang mencakup sumber daya, proses dan kegiatan perusahaan. Diperlukan pula penyesuaian seandainya terjadi perubahan di luar perusahaan, misalnya perubahan peraturan perundangan dan pengetahuan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi.

Berbagai manfaat dapat diperoleh bila menerapkan ISO 14001, yang sekaligus dapat dianggap sebagai keuntungan dari manajemen lingkungan. Manfaat yang paling penting adalah perlindungan lingkungan. Dengan mengikuti persyaratan yang ada akan membantu pula dalam mematuhi peraturan perundangundangan dan sistem manajemen yang efektif.

Perbaikan lingkungan yang berkesinambungan mempunyai kesamaan konsep dengan manajemen lingkungan total. Hal tersebut menyajikan konsep bahwa sistem selalu bisa dikendalikan dan selalu ada cara yang lebih efektif dari segi biaya untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan lebih jauh selama ada indikator-indikator yang kreatif dalam perusahaan yang diperbolehkan menyatakan ide-ide mereka. ( Kuhre, 1996 )

Keuntungan ekonomi dapat diperoleh dari penerapan Sistem Manajemen Lingkungan. Keuntungan ini sebaiknya diidentifikasi agar dapat menunjukkan kepada pihak terkait, khusunya pemegang saham, nilai perusahaan yang memiliki manajemen lingkungan yang baik. Keuntungaan ini memberikan pula peluang perusahaan untuk mengkaitkan tujuan dan sasaran lingkungan dengan hasil financial tertentu dan dengan demikian menjamin bahwa sumber daya akan dapat diperoleh dimana sumber daya ini memberikan keuntungan paling baik secara finansial maupun lingkungan.

Arti ISO 14001 dan Maksud ISO 14001 (skripsi dan tesis)

Pengertian sistem manajemen lingkungan menurut ISO 14001:2004 dalam situsnya www.ISO-14001-forum.blogspot.com adalah suatu sistem manajemen pengelolaan lingkungan yang telah diakui secara internasional dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat di bawah koordinasi Organisasi Standar Internasional (ISO : International Organization For Standardization ).

Sistem Manajemen Lingkungan atau Environment Management System (EMS) merupakan bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, rencana kegiatan, tanggung jawab, latihan atau praktek, prosedur, proses dan sumber daya untuk pengembangan, penerapan, evaluasi dan pemeliharaan kebijakan lingkungan. ( ISO 14001, 1996 )

Pada prinsipnya, ISO 14001 berisi syarat atau aturan komprehensif bagi suatu organisasi dalam mengembangkan sistem pengelolaan dampak lingkungan yang baik dan menyeimbangkan dengan kepentingan bisnis, sehingga upaya perbaikan kinerja yang dilakukan akan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dalam penerapannya ISO 14001 bersifat sukarela (voluntary), tidak ada hukum yang mengikat yang mengharuskan dalam penerapannya. ( ISO 14001, 2004 )

Dimensi Dalam Etos Kerja (skripsi dan tesis)

Subekti (dalam Kusnan, 2004) menambahkan, suatu individu atau kelompok masyarakat dapat dikatakan memiliki etos kerja yang tinggi, apabila menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut:

  1. Mempunyai penilaian yang sangat positif terhadap hasil kerja manusia.
  2. Menempatkan pandangan tentang kerja, sebagai suatu hal yang amat luhur bagi eksistensi manusia.
  3. Kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia.
  4. Kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita.
  5. Kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah.

Aspek pengukuran dalam etos kerja menurut Reksohadiprojo dan Handoko (1993) yaitu :

  1. Aspek dari dalam, merupakan aspek penggerak atau pembagi semangat dari dalam diri individu, minat yang timbul disini merupakan dorongan yang berasal dari dalam karena kebutuhan biologis, misalnya keinginan untuk bekerja akan memotivasi aktivitas mencari kerja.
  2. Aspek motif sosial, yaitu aspek yang timbul dari luar manusia, aspek ini bisa berwujud suatu objek kegiatan seseorang yang ada di ruang lingkup pergaulan manusia. Pada aspek sosial ini peran human relation akan tampak dan diperlukan dalam usaha untuk meningkatkan etos kerja karyawan.
  3. Aspek persepsi, adalah aspek yang berhubungan dengan suatu yang ada pada diri seseorang yang berhubungan dengan perasaan, misalnya dengan rasa senang, rasa simpati, rasa cemburu, serta perasaan lain yang timbul dalam diri individu. Aspek ini akan berfungsi sebagai kekuatan yang menyebabkan karyawan memberikan perhatian atas persepsi pada sistem budaya organisasi dan aktifitas kerjanya.

Karateristik lain dari etos kerja adalah sebagai berikut:

  1. Dapat menerima kenyataan berkenaan dengan diri sendiri, orang lain, dan alam.
  2. Berperilaku wajar tidak dibuat-buat.
  3. Berpendirian teguh dan tidak mudah terpengaruh.
  4. Konsentrasi perbuatan tidak pada ego, melainkan pada kewajiban dan rasa tanggung jawab.
  5. Memiliki kesegaran apresiasi terhadap alam dan kehidupan.
  6. Pernah atau sering mengalami pengalaman puncak.
  7. Memiliki jiwa sosial dan sifat demokratis.
  8. Mampu membedakan antara cara dengan tujuan, benar dan salah, baik dan buruk.
  9. Mengembangkan kreativitas.
  10. Percaya pada potensi insani karunia Tuhan untuk melaksanakan tugasnya: bertawakkal hanya kepada Allah.
  11. Mempunyai disiplin pribadi.
  12. Mempunyai kehidupan motivasional yang terutama digerakkan oleh motivasi ibadah dan hasrat memperoleh kehidupan surgawi diakhirat kelak.
  13. Mengembangkan sikap hidup kritis konstruktif.
  14. Menyukai efisiensi dan efektivitas kerja (Asifudin, 2004).