Konsep Pelayanan Publik (skripsi dan tesis)

 Administrasi adalah kegiatan pelayanan, salah satu fungsinya dalam pembangunan adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Sondan P Siagian mengatakan, teori klasik administrasi Negara mengajarkan bahwa pemerintah Negara pada hakikatnya menyelenggarakn dua jenis fungsi utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat Negara modern sebagai suatu Negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat Negara sebagai suatu Negara kesatuan (welfare state), baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang tertentu kedua fungsi tersebut (Siagian 1992 : 128). Pelayanan merupakan suatu kinerja tidak berwujud dan dapat cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta penguna layanan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam mengkonsumsi pelayanan tersebut. Istilah lain yang sama artinya dengan pelayanan yaitu pengabdian atau pengayoman dari seorang administrator diharapkan akan taercermin dari sifat-sifat memberikan pelayanan publik. Pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat yang lemah dan kecil, administrator lebih mendahulukan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan sendiri. Mifta thoha menyebutkan pelayanan publik sebagai pelayanan sosial, meurutnya pelayanan sosial meruapakan suatu usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau institusi tertentu untuk memberikan kemudahan dan bantuan pada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu (Thoha, 1991 : 176-177).
 Pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga Negara. Siagian (1972, 45) mengatakan bahwa salah satu fungsi pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai innovator terutama dalam administrasi Negara itu sendiri, yang bererti bahwa produktifitas aparat pemerintah sendiri meningkat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan lebih cepat. Ratminto, (2000 : 6) mengartikan pelayanan publik sebagai penyedia barangbarang dan jasa-jasa publik yang pada hakekatnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi pelaksanaannya dapat dilakukan oleh sektor swasta. Pelayanan publik dibedakan menjadi tiga macam : a. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh privat, yaitu semua penyedia barang dan jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta seperti, Rumah Sakit swasta, PTS, perusahaan angkutan milik swasta. b. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh publik dan bersifat primer, yaitu semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang didalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan konsumen mau tidak mau harus memanfaatkannya, misalnya pelayanan dikantor migrasi, pelayanan panjara dan perizinan. c. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh publik yang bersifat sekunder, yaitu segala bentuk penyediaan barang atau jasa publik yang diiselenggarakan oleh publik, tetapi yang didalamnya konsumen tidak harus menggunakannya karenaa adanya beberapa penyelenggaan pelayanan, misalnya program asuransi tenaga kerja, program pendidikan dan pelayanan yang diberika oleh BUMN. Mifta Thoha (1991 : 39) mengatakan pelayanan publik atau pelayanan sosial menjadi penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat menyangkut kepentingan orang banyak oleh karena itu maka pelayanan sosial menjadi sangat rentan apabila kurang sedikit saja pemberian pelayanan, maka akan dapat menyiggung komentar orang yang merasakan pelayanan sosial tersebut. Melihat pengertian dan tujuan dari pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat lebih-lebih pada masa sekarang ini dengan bergulirnya reformasi telah membawa suatu perubahan di segala bidang seiring dengan pertumbuhan IPTEK, yang diikuti dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan secara umum, telah mengikuti kesadaran manusia atas martabat dan makna kehidupan. Kesadaran ini kemudian telah menghadirkan berbagai tuntutan yang semakin tinggi lagi akan peran organisasi terutama pemerintah untuk mewujudkan kehidupam masa depan dengan lebih baik. Pelayanan publik mendapat tuntutan dari masyarakat seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan di samping keinginan masyarakat untuk mendapatkan suatu pelayanan publik yang baik menjadi dambaan.