Dimensi-dimensi Evaluasi Kebijakan (skripsi dan tesis)

Dunn (dalam Nugroho, 2011) memiliki pendapat bahwa evaluasi kebijakan publik mempunyai empat lingkup makna yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Keempat dimensi tersebut sebagai fokus evaluasi kebijakan.

a) Evaluasi formulasi kebijakan publik

Secara umum evaluasi formulasi berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik dilaksanakan, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, mengarah pada permasalahan inti, mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, mendayagunakan smberdaya yang ada secara optimal baik berupa waktu, dana, manusia maupun kondisi lingkungan.

b) Evaluasi implementasi kebijakan publik

Indikator dalam evaluasi implementasi kebijakan publik yang igunakan untuk menjawab 3 pertanyaan: bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik?, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu?, bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik?

c) Evaluasi kinerja kebijakan publik Dimensi penilaian kinerja kebijakan yang berkenaan dengan: dimensi hasil, dimensi proses pencapaian hasil dan pembelajaran, dimensi sumber daya yang digunakan, dimensi keberadaan dan perkembangan organisasi, dimensi keberadaan dan perkembangan organisasi, dan dimensi kepemimpinan dan pembelajarannya.

d) Evaluasi lingkungan kebijakan publik

Evaluasi lingkungan yaitu konteks lingkungan dikedepanan karena perubahan lingkungan terjadi hari ini dan dimasa depan adalah perubahan dalam volume yang besar dan cepat. Evaluasi lingkungan kebijakan publik memberikan sebuah deskripsi yang lebih jelas bagaimana konteks kebjakan dirumuskan dan diimplementasikan. Untuk penelitian ini peneliti memilih salah satu dimensi evaluasi kebijakan yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian yaitu mengenai evaluasi implementasi kebijakan publik.

Parson (2011:175) untuk mengevaluasi suatu kebijakan bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan salah satunya yaitu pendekatan jaringan (network). Pendekatan ini mengkaji aspek relasional dan informal dalam sebuah kebijakan. Selain itu pendekatan ini berfokus pada cara dimana jaringan kebijakan yang meliputi politisi, pegawai sipil, analisis kebijakan, pakar, kelompok kepentingan dan sebagainya. Rhodes (dalam Parson, 2011:191) mengatakan bahwa melihat sebuah jaringan kita harus meneliti struktur dependensi di dalam jaringan kebijakan dan mengidentifikasi varietas utama dari jaringan pada level sentral dan lokal. Pendekatan jaringan kerja dan pengawasan yang menyajikan suatu kerangka dalam mana proyek dapat direncanakan dan implementasinya diawasi dengan cara mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus diselesaikan, hubungan diantara tugas-tugas, dan urutan logis tugas itu harus dilaksanakan